Snt23122014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/met)

SELASA, 23 DESEMBER 2014

16 HALAMAN NOMOR 241 TAHUN KE 10

PROSES PENGERJAAN- Pekerja sedang mengerjakan proyek jalan lingkar di Gili Trawangan beberapa waktu lalu. Kendati dikebut, proyek itu tetap tak tuntas.

Mataram (Suara NTB) Dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov NTB mulai menjatuhkan sanksi terhadap kontraktor yang tak tuntas menyelesaikan proyek sesuai batas kontrak yang ditentukan. Sikap tegas diambil Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) NTB dengan mem-blacklist rekanan. Sementara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, menjatuhkan denda kepada kontraktor yang tak menuntaskan pekerjaannya hingga batas kontrak.

Bakorluh telah mem-blacklist rekanan atas nama CV. Samada karena tak mampu menuntaskan pekerjaanya se-

TO K O H

(Suara NTB/dok)

Sangat Penting dan Genting REKTOR Universitas Mataram Prof.Ir.H.Sunarpi menyayangkan penghentian pelaksanaan Kurikulum 2013 oleh Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurutnya, Kurikulum 2013 sudah sangat baik untuk menjawab persoalan generasi bangsa saat ini.

Menurutnya, ihwal lahirnya Kurikulum 2013 itu sangat penting dan genting karena berawal setelah bangsa Indonesia saat ini melahirkan generasi bangsa yang memiliki moral-moral yang terdegradasi.

Hal itu muncul disebabkan oleh model pendidikan lama yang membuahkan dan melahirkan generasi bangsa yang berperilaku seperti yang ada saat ini.

Bersambung ke hal 5

KO M E N TTAA R Gunakan Kacamata Fungsi KETEGANGAN antara Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB dan sejumlah pelaku wisata di NTB dianggap bisa terselesaikan dengan rembuk dan menghilangkan kecurigaan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Saran itu disampaikan Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (22/12) kemarin.

Mahalli menilai, apa yang disampaikan Gubernur NTB beberapa waktu lalu dimaksudkan untuk mengingatkan agar adanya kecenderungan untuk saling menjatuhkan tidak berlanjut.

Menurut Mahalli, akan sangat tidak elok jika ketegangan semacam ini berlanjut hingga ke aksi saling menistakan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Bersambung ke hal 5 (Suara NTB/dok)

suai dengan batas kontrak.

Langkah ini diharapkan dapat diikuti pimpinan SKPD lainnya, bersikap tegas kepada re-

kanan yang tak mampu menuntaskan pakerjaan tepat waktu. ‘’Ada tadi yang masuk laporan ke kami (sudah di-black-

Polda NTB Dapat Rapor Merah Kinerja 2014 Mataram (Suara NTB) Polda NTB menjadi salah satu korps Bhayangkara yang disoroti terkait kinerja tahun 2014.

Lembaga pengawas kinerja kepolisian, Indonesian Police Watch (IPW), Polda yang bermarkas di Jalan Langko Mataram ini mendapat predikat raport merah bersama sejumlah jajaran kepolisian lainnya.

Ini merupakan rangkaian penilaian oleh IPW, terkait kinerja Kepolisian Republik Indonesia tahun 2014, yang disebut sangat tidak memuaskan masyarakat.

Dalam paparan Police Outlook 2015, IPW mematrikulasi evaluasi kinerja satuan kerja, dimana Polda NTB di dalamnya termasuk dalam jajaran kepolisian dengan rapor merah. Menurut pihak IPW, variabel ukuran memberikan rapor merah adalah faktor integritas, keteladanan, profesionalisme, kemitraan.

Selain Polda NTB, jajaran polda lainnya yang mendapat penilaian sama di luar Jawa adalah, Polda Sumatera Barat, Polda Jambi, Polda Bengkulu, Polda Lampung, Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Tengah, Polda

NTT, Polda Sulawesi Utara dan Polda Gorontalo.

Selain itu, penilaian sama disematkan kepada Polda Sumut, Polda Sulsel, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Barat, Polda Kalimantan Timur, Polda Kepri. Rapor merah juga diberikan kepada Bareskrim, Intelkam, Irwasum, Korlantas.

Memanggapi penilaian ini, Kabid Humas Polda NTB, AKBP M. Suryo Saputro, SIK memaklumi penilain dari pihak luar tersebut. Baginya ini sah – sah saja, Bersambung ke hal 5

Gubernur Musnahkan 1.942 Butir Ekstasi dan Sabu Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB bersama aparat penegak hukum melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.942 butir dan sabu-sabu di halaman Kantor Gubernur, Senin (22/ 12) pagi kemarin. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta aparat penegak hukum seperti BNN Provinsi NTB dan Direktur Narkoba Polda NTB untuk mengintensifkan semua upaya dalam menghancukan peredaran narkoba di daerah ini. ‘’Pemusnahan ini adalah simbol dari keinginan kuat kita untuk perang terhadap narkoba di NTB. Narkoba di NTB tak boleh dibiarkan karena menghancurkan generasi kita.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/nas)

MUSNAHKAN - Gubernur NTB, TGH, M. Zainul Majdi menyulut api untuk memusnahkan barang bukti narkoba jenis ekstasi sebanyak 1.942 butir dan sabu-sabu di halaman Kantor Gubernur, Senin (22/12).

list) namanya CV. Samada di Bakorluh. Di-blacklist karena dia tidak menyelesaiakan pekerjaan tepat waktu,” ungkap Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (AP LPBJP) Setda NTB, Ir. H. Muhammad Rum, MT dikonfirmasi di, Senin (22/ 12) siang kemarin.

Ia mengapresiasi langkah yang diambil Bakorluh ter-

hadap rekanan yang tak mampu menuntaskan pekerjaannya sesuai dengan batas kontrak.

Ia pun mengharapkan pimpinan SKPD lainnya untuk bersikap tegas kepada rekanan yang dinilai wanprestasi.

“Teman-teman penyedia jasa yang memang tidak selesai dalam tahun anggaran ini, tolong Kepala SKPD mengelurkan surat blacklist kepada rekanan,” sarannya.

Bersambung ke hal 5

IPM NTB di Urutan 33 Mataram (Suara NTB) Indek Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB berada pada urutan 33 dari 34 provinsi di Indonesia. Rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan masih menjadi penyebab utama, terpuruknya IPM daerah ini. ‘’Dari indikator ekonomi, NTB cukup bagus dengan banyaknya investasi yang masuk,” kata Kasi Analis Lintas Sektor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB,

Dra. Ni Nyoman Sri Suyasni Pura dalam workshop di Mataram, Senin (22/12) kemarin.

Data yang disampaikannya adalah data ter-update (medio Agustus 2013). Dari sisi ekonomi katanya, investasi yang telah masuk, baik di sektor perhotelan maupun investasi lainnya telah memberikan efek ganda yang besar kepada masyarakat. Sehingga daya beli masyarakat membaik.

Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Selasa, 23 Desember 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Lapak PKL di Pasar Mandalika Data Rumah Pondokan HAMPIR seluruh kelurahan di Kota Mataram memiliki pondokan atau rumah kos. Keberadaan pondokan ini paling banyak berada di kelurahan yang dekat dengan kawasan pendidikan. Salah satunya di Kelurahan Taman Sari, Ampenan.

Lurah Taman Sari, Jaenuddin, S.Sos menyampaikan jumlah pondokan di wilayahnya sekitar 30 persen dari jumlah rumah yang tersebar di semua lingkungan. “Dari 30 persen itu, jumlahnya sekitar 200 bangunan pondokan,” cetusnya.

Pemkot Mataram telah menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 06 Tahun 2014. Perwal tersebut mengatur tentang petunjuk pelaksanaan Perda Nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Penyelenggaraan Pondokan. Pascaterbitnya aturan ini, Jaenuddin mengatakan pihaknya langsung turun melakukan pendataan rumah pondokan baik yang berjumlah 10 kamar ke atas maupun di bawah 10 kamar.

Dari hasil pendataan tersebut, jumlah pondokan yang memiliki 10 kamar ke atas sebanyak 70 unit. Rumah pondokan yang jumlah kamarnya 10 ke atas ini harus membayar pajak melalui Dinas Pendapatan Kota Mataram. “Pendataan sudah kita lakukan sejak bulan November. Setelah dilakukan sosialisasi beberapa waktu lalu tentang Perwal ini, kami langsung turun melakukan pendataan,” ujarnya.

Agar semua pemilik pondokan menaati aturan yang tertuang dalam Perwal tersebut, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada para pemilik pondokan. Terkait berapa rumah pondokan yang telah memenuhi kewajibannya membayar pajak, Jaenuddin mengatakan datanya berada di Dinas Pendapatan Kota Mataram. Pihaknya hanya melakukan pendataan. “Kalau masalah bayar pajak atau tidak itu urusannya ada di Dinas Pendapatan.

Tapi sudah kita himbau untuk membayar pajak bagi yang memiliki 10 kamar lebih,” ujarnya.

Dalam Perwal tersebut diatur bahwa setiap pondokan wajib memiliki izin.

Walaupun jumlah kamar pondokan di bawah 10 tetap harus berizin. Dalam Perwal tersebut yang ditekankan adalah tata letak pondokan, syarat, dan pengelolaannya juga diatur. Pihak yang memberikan izin dan bagaimana cara memperpanjang izin juga diatur. Selain itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti harus ada induk semang, tidak boleh campur laki-laki dan perempuan, dan lainnya. (ynt)

Diduga Jadi Tempat Praktik Esek–esek

Mataram (Suara NTB) Lapak kumuh Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Mandalika, Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya diduga dijadikan sebagai tempat praktik prostitusi atau esek – esek. Pasalnya, masyarakat sekitar terus mengeluhkan keberadaan lapak tersebut. Menanggapi keluhan masyarakat, Pemerintah Kelurahan Bertais bersama tim gabungan dari aparat kepolisian, TNI, Satpol PP serta kepala lingkungan merazia lokasi tersebut.

Pantauan Suara NTB persisnya di sebelah barat Pasar Mandalika, pasangan bukan suami istri didapati sedang berduaan di dalam lapak yang hanya terbuat dari anyaman bambu. Sontak keduanya terkejut melihat petugas langsung datang menggerebek. Dari pengakuannya diketahui berasal dari Desa Batujai Lombok Tengah dan Gunung Sari Lombok Barat. Disisi lain lapak minim pencahayaan tersebut, memang sudah disediakan dua kamar khusus dalam kondisi gelap dan kamar mandi.

Lurah Bertais, Lalu Mukhsan mengaku lapak tersebut

sering dikeluhkan oleh masyarakat karena diduga sering dijadikan sebagai tempat praktik prostitusi atau esek – esek oleh pemilik lapak.

Pemainnya pun biasanya orang – orang luar yang sengaja menyewa tempat tersebut. “Iya, sering digunakan sebagai tempat yang tidak benar sudah. Itu sering kami terima laporan dari masyarakat,” kata Mukhsan dikonfirmasi usai melakukan razia, Senin (22/12).

Praktiknya biasa tidak dilakukan pada malam hari seperti tempat hiburan lainnya, melainkan dilakukan pada pagi hari sekitar pukul

10.00. “Pokoknya, pas orang ramai di pasar sudah,” tuturnya. Ditambahkan, selain menyisir lapak, pihaknya juga melakukan razia di sejumlah kos – kosan di Gang Perkutut dan RT 7 Bertais Selatan.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap pendatang baru menjelang natal dan tahun baru.

Sehingga, jangan sampai ada penyusup atau teroris bersembunyi. Selain itu, pihaknya juga berupaya menjalankan Peraturan Walikota tentang pondokan yang akan diberlakukan mulai tahun 2015 mendatang. (cem)

Angkat Tenaga Kontrak KALANGAN legislatif mulai risau dengan rencana moratorium CPNS yang rencananya akan diberlakukan oleh pemerintahan Jokowi. Bahkan Komisi I telah menyampaikan kepada pihak Menpan mengenai kondisi kepegawaian di Kota Mataram. Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/12) kemarin mengaku, baru-baru ini Komisi I telah bertemu pihak Menpan. ‘’Kami sudah bawa data bahwa jumlah pns pensiun di lingkup Pemkot Mataram selama 2014 sampai dengan 2016 sekitar 248,’’ sebutnya.

Jumlah ini sebagian besar berasal dari kalangan guru dan tenaga kesehatan. Politisi Gerindra ini memastikan, jika kebijakan moratorium diberlakukan, akan menyebabkan Kota Mataram berada dalam kesulitan. ‘’Kita juga sempat pertanyakan sejauh mana perkembangan UU ASN. UU ini sedang dalam tahap sosialisasi,’’ ujarnya. Kalau rencana moratorium itu diberlakukan, lanjutnya, maka opsi yang bisa diambil Kota Mataram adalah dengan mengangkat tenaga kontrak.

Langkah ini ditempuh untuk mensiasati kekurangan pegawai. Apalagi pemerintah pusat mempunyai program untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini, lanjut Gde Sudiarta akan dibicarakan dengan eksekutif. Ia memandang moratorium CPNS tidak sebanding dengan jumlah PNS yang pensiun. Rencana ini belum disampaikan kepada eskekutif, mengingat moratorium juga belum final. ‘’Jadi ini hanya langkah antisipasi kalau kebijakan itu diberlakukan,’’ demikian Gde Sudiarta sembari menambahkan bahwa Pemda belum maksim a l melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. (fit)

I Gde Sudiarta (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, Mahsan menyayangkan masih banyak gugus tugas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mengerti atau paham indikator KLA (Kota Layak Anak). Padahal, pencanangan tersebut sudah jauh – jauh hari dilauncing oleh Pemkot Mataram. Selain itu, Walikota Mataram pun menegaskan agar seluruh SKPD harus menyisipkan setiap program berkaitan dengan KLA. “Kemarin diskusi dengan perwakilan UNICEF ternyata Diskoprindag tidak tahu indikator dari KLA,” sesal Mahsan dikonfirmasi, Senin (22/12).

Secara tidak langsung SKPD harus memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan Mataram menuju KLA di tahun 2018. Bukan berarti lanjutnya, hanya dibebankan kepada SKPD lainnya. Dalam indikator KLA, Dikpora, Dinas PU, Disosnakertrans, BLH dan lain sebagainya harus mengambil bagian. Dicontohkan, Dinas PU dalam program perbaikan infrastruktur harus menyiapkan sarana prasarana bagi penderita disabilitas atua penyandang cacat. Kemudian, Diskoperindag juga memberi-

kan ruang bagi anak terlantar agar diberikan pelatihan.

Fenomena ditemukan saat ini, Kepala Dinas sering merekomendasikan anak buahnya ketika menghadiri rapat – rapat teknis terkait KLA. Secara birokrasi memang diakui hal tersebut bisa saja dilakukan, tetapi secara prinsip kepala dinas harus mengetahui indikator apa saja yang menjadi bagian dari KLA. “Ini yang dikirim anak buahnya, tapi tidak paham apa itu KLA. Apalagi 32 indikator itu,” keluhnya seraya menambahkan, proses mutasi akan berjalan di dalam tubuh birokrasi sehingga ketika kepala SKPD di pindah ke kantor lain, sudah ada gambaran yang dimiliki untuk melaksanakan atau mendukung KLA tersebut.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kota Mataram, Sutrisno membantah seluruh SKPD sudah paham dengan tugas masing – masing, karena sudah ada penjabaran tentang tugas pokoknya.

Nantinya, program SKPD akan diarahkan untuk mendukung KLA tersebut. Selain itu, di masing – masing kecamatan juga memiliki satgas khusus untuk mengawal KLA. (cem)

Pimpinan Dukung BK Evaluasi Anggota Dewan

Jaenuddin

(Suara NTB/dok)

Banyak Gugus Tugas Tidak Paham Indikator KLA

(Suara NTB/ynt)

KOTAK AMAL - Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik bersama Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, bersama satgas sosial menunjukkan kotak amal hasil penertiban satgas sosial yang dilaksanakan sepanjang Agustus-Desember, Senin (22/12) di Media Center Pemkot Mataram.

Disosnakertrans Sita Puluhan Kotak Amal dari Anjal dan Gepeng Mataram (Suara NTB) Disosnakertrans Kota Mataram menyita puluhan kotak amal yang dimanfaatkan anak jalanan (anjal) maupun gelandangan pengemis (gepeng) pada saat beraksi.

Puluhan kotak amal ini disita satgas sosial pada saat penertiban sepanjang bulan Agustus sampai Desember ini.

Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos menyampaikan kepada wartawan, Senin (22/ 12) jumlah kotak amal yang disita sebanyak 39. Pada saat beraksi kotak amal ini dimanfaatkan anjal dan gepeng dengan mengatasnamakan yayasan, masjid, maupun panti asuhan. “Tapi hasilnya dimanfaatkan untuk pribadi masingmasing. Mereka menjual nama orang miskin, masjid, yayasan

tapi sebenarnya untuk kepentingan mereka pribadi dan tidak disalurkan,” jelas Khalik.

Kotak amal beserta isinya tersebut kemudian disita pihaknya. Uang sitaan yang berhasil dikumpulkan dari para anjal maupung pengemis sebanyak Rp 1 juta lebih. “Uang ini sudah diambil sebanyak Rp 400 ribu oleh pemiliknya,” ujarnya. Syarat pengambilan uang ini adalah membawa Kepala Lingkungan atau Kepala Desa ke Kantor Disosnakertrans Kota Mataram.

Atau membawa surat keterangan dari Kepala Lingkungan atau Kepala Desa. “Mereka boleh mengambil barangbarang yang kami sita asalkan membawa surat keterangan dari Kepala Lingkungan untuk anjal dan gepeng dari Kota Mataram. Bagi anjal dan

gepeng dari luar Kota Mataram bisa membawa surat keterangan dari Kepala Desa atau tokoh agama yang dituakan di desanya,” ujarnya.

Selain berhasil menyita kotak amal dan uang, satgas sosial juga berhasil menyita 33 gitar besar dan 37 gitar kecil dari anak punk dan pengamen. Sebagian telah diambil pemiliknya dan yang tersisa saat ini tujuh gitar besar dan 26 gitar kecil.

Batas pengambilan barang sitaan ini sampai akhir Desember. Jika melewati batas itu, maka barang sitaan akan dimusnahkan sementara uangnya akan disumbangkan ke panti asuhan. Langkah penyitaan barang ini menurutnya sangat efektif dan membuat para anjal, gepeng, maupun anak punk yang terjaring razia tak lagi mengemis di jalanan. (ynt)

ujarnya. Supaya, lanjut Didi Sumardi, ada kesamaan persepsi dan harapan bersama.

BK diharapkan mensosialisasikannya dalam rapat pleno, meskipun pada prinsipnya seluruh anggota Dewan memaklumi dan menghormati apa yang menjadi tupoksi BK. Hal ini juga ditentukan oleh tingkat pemahaman anggota Dewan terkait dengan apa dan bagaimana cara BK menegakkan kode etik itu. ‘’Kami berkeyakinan kalau BK optimal melaksanakan tupoksinya, akan berpengaruh positif terhadap DPRD secara kelembagaan.

Kami juga mengapresiasi bila BK juga dapat membangun kinerjanya secara internal sebagai bagian dari upaya membangun kinerja DPRD secara kelembagaan,’’ demikian Didi Sumardi.

Ruang lingkup hal-hal yang sebaiknya disosialisasikan adalah bagaimana menegakkan kedisiplinan dan etika seperti standar publikasi di media, waktu dan kontennya, standar kinerja, standar kehadiran, variabel evaluasi dan lain-lain, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sebelumnya, Ketua BK DPRD Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman mengatakan, akan melakukan evaluasi terhadap anggota DPRD Kota Mataram. evaluasi ini akan dilakukan dalam pekan ini. (fit)

Kelurahan Keluhkan Pendataan PMKS Menyulitkan

Mataram (Suara NTB) Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang merupakan bagian dari program pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla yang mengusung empat kartu sakti, diantaranya Kartu yang tinggi dari ibu-ibu pengu- ga,” ujarnya.

Wakil Walikota juga men- Indonesia Sehat, Kartu Indonerus organisasi kewanitaan yang yampaikan apresiasi pada sia Pintar, Kartu Keluarga Seada di Pemkot Mataram.

Melalui kegiatan peringatan penyelenggara peringatan Hari jahtra dan KSKS dinilai lebih Hari Ibu ke-86 yang dilaksana- Ibu ke-86 Kota Mataram serta sulit dari sebelumnya.

Lurah Pagesangan, I Made kan kemarin, Mohan berharap ucapan selamat bagi seluGde Yasa mengakui, dibandibu-ibu bisa menjadi teladan ruh kaum ibu Kota ingkan dari tahun sebelumbagi anak-anaknya. Disamping M a t a r a m . nya, pendataan PMKS itu juga para ibu diharapkan Khususnya bagi sangat sulit dan membisa terus memberikan motiva- ibu dan istri buat seluruh kepala si dan nasehat kepada para sua- tercinta yang lingkungan kesulitan, mi dalam mengarungi kehidu- telah memkarena banyaknya data beri dukunpan dan menjalani kariernya. yang harus diisi. Dalam Kiprah para ibu yang ter- gan penuh form tersebut, harus gabung dalam berbagai organ- pada karir dijelaskan berapa jumlah isasi kewanitaan juga banyak dan pencaanak terlantar, keluarga membantu Pemkot Mataram paian yang telah hampir miskin dan miskin dalam pelaksanaan program- diperoleh sampai serta anak putus sekolah. ini. programnya. “Mereka banyak saat Hal ini lanjutnya, kepala melakukan kegiatan dan aksi (ynt) lingkungan tidak nyata untuk memback-up protahu harus bergram-program pemerintah, terbuat banyak, jun langsung ke masyarakat karena semesmemberikan berbagai penytinya Dinas adaran yang berkaitan denSosial Tenagan program yang menjadi ga Kerja dan ikhtiar kita di Pemkot TransmigMataram,” terangnya. rasi memKegiatan-kegiatan terseberikan but diantaranya seperhal – hal ti penyuluhan hukum, sederhapemberdayaan pena keparempuan, dan berbda masyagai kegiatan sosial arakat. kemasyarakatan.

H. Mohan Roliskana “Kaling “Dan itu sangat berhar(Suara NTB/dok)

Wakil Walikota: Ibu adalah Karunia Tak Ternilai Mataram (Suara NTB) Pada tanggal 22 Desember yang diperingati sebagai Hari Ibu, semua orang merayakannya dengan berbagai kegiatan.

Tak terkecuali Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang merayakan Hari Ibu dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan di Kantor Walikota Mataram.

Ditanya arti seorang ibu, bagi Mohan mengatakan bahwa ibu adalah karunia Tuhan yang paling berarti dalam hidupnya.

“Arti ibu bagi saya adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada saya yang tak ternilai harganya,” ujarnya, Senin (22/12).

Ibu bagi Mohan juga seorang pahlawan tanpa tanda jasa karena telah berhasil mendidik anak-anaknya, membangun karakter anak-anaknya dengan nilai-nilai keteladanan. “Itu adalah wujud tak ternilai dan itu merupakan wujud semangat kebangsaan dalam rangka menyiapkan anak-anak menjadi generasi penerus bangsa,” jelasnya.

Terkait pelaksanaan peringatan Hari Ibu yang dilaksanakan Pemkot Mataram, Mohan mengatakan setiap tahun peringatan tersebut selalu istimewa. Hal itu karena semangat

Mataram (Suara NTB) Rencana BK (Badan Kehormatan) DPRD Kota Mataram yang akan melakukan evaluasi terhadap anggota DPRD Kota Mataram, mendapat dukungan penuh dari pimpinan lembaga legislatif tersebut. ‘’Kami memberikan apresiasi, dukungan sepenuhnya dan sangat berharap adanya mekanisme yang dijalankan oleh BK. Termasuk perlunya adanya rapor bagi anggota Dewan,’’ terang Ketua DPRD Kota Mataram, kepada Suara NTB, Senin (22/12).

Rapor itu menggambarkan pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku anggota Dewan. ‘’Bagaimana menjaga atau meningkatkan kinerja, disiplin, martabat dan kehormatan DPRD,’’ imbuhnya.

Itu harus tercermin dari seluruh anggota Dewan tanpa terkecuali. Panduan menjaga kinerja, disiplin, martabat dan kehormatan DPRD, BK telah memiliki dua pegangan.

Pertama kode etik yang memuat tentang kepribadian, sikap, perilaku, tata kerja, ucapan serta segala hal bersifat standar normatif lainnya yang harus diindahkan oleh anggota Dewan.

Kedua, tata beracara BK yang memuat tentang cara BK menangani pelanggaran kode etik, termasuk mekanisme pengaduannya. ‘’Kami persilahkan kepada BK untuk membangun mekanisme itu,’’

saya tidak paham bagaimana cara mengisi, karena saking banyaknya,” keluhya Yasa dikonfirmasi via telepone, Senin (22/12).

Dikatakan, dirinya tidak mau nantinya menjadi sasaran kemarahan dari masyarakat karena tidak mendapatkan bantuan tersebut. Karena, pembagian BLT dan BLSM kelurahan jadi sasaran. “Saya tidak mau ditagih masyarakat, gara – gara seperti ini,” pungkasnya.

Kalaupun KKS, KIS, KIP dan KSKS berkaitan dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) dan Dikpora Kota Mataram, harus memberikan pemahaman kepada pemerintah di bawah, sehingga sasaranya bisa jelas.

Ditemui terpisah, Kadis Sosnakertrans Kota Mataram H. Ahsanul Khalik membenarkan, dalam PMKS tersebut memang banyak format yang harus diisi oleh petugas dalam hal ini kelurahan. Artinya, kalaupun kelurahan tidak paham dengan format tersebut, Disosnakertrans bisa memberikan penjelasan. “Staf saya kan sudah turun, jadi kalau mereka tidak mengerti, kami siap menjelaskan,” terangnya.

Khalik menegaskan, secara prinsip akan siap membantu kelurahan terkait pengisian format dan lain sebagainya.

Sehingga, datanya yang didapatkan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. (cem)

SUARA NTB Selasa, 23 Desember 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Penyelesaian Tunggakan DBH-CHT Terbentur Aturan Main BIAYA pembangunan infrastruktur jalan dan lainnya melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lombok Timur (Lotim) diakui cukup mahal.

Dibandingkan dengan cara pengerjaan dengan sistem swadaya, kegiatan pembangunan infrastruktur jauh melambung. Hal itu karena terbentur aturan main berupa ketentuan harga dan banyaknya pihak yang harus dilibatkan. Kepala Dinas PU Lotim, H. Marhaban membenarkan apa yang disampaikan Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan (Suara NTB/dok) soal pembangunan jalan.

H. Marhaban “Kita ini dari dari segi harga ada aturan mainnya, ada standar harga yang memang mahal,” ujarnya pada wartawan di Selong, Senin (22/12).

Aturan main dimaksud antara lain, kewajiban membayar PPN, melibatkan pihak ketiga dan penggunaan jasa konsultan. Berbeda dengan pelaksanannya melibatkan masyarakat langsung seperti dihajatkan Bupati Lotim mulai tahun 2015 mendatang. “Kalau langsung kepada masyarakat ini kan bentuknya nanti swadaya,” paparnya. Pengerjaan pembangunan sistem swadaya diyakini bisa menghasilkan lebih besar. Hal ini karena adanya keterlibatan masyarakat. Target pembangunan dimisalkan 100 m bisa meningkat lebih luas dan target pembangunan bisa lebih cepat dituntaskan.

Pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur yang dijalankan PU tahun 2014 ini diakui masih ada yang belum tuntas. Ada beberapa ruas jalan yang penganggarannya melalui APBD Perubahan lalu yang ditarget tuntas sesuai kontrak pada tanggal 30 Desember mendatang. Pembangunan infrastruktur jalan pada khususnya, membutuhkan biaya yang cukup besar. Mengacu pada standar pengerjaan yang sekarang akan habis dana APBD untuk menuntaskan satu kawasan saja. Itu pun tidak cukup.

Disadari, cukup banyak protes dan permintaan dari warga untuk segera dibangunkan jalan. Seperti terakhir protes dari warga Paoklombok Kecamatan Suralaga beberapa waktu lalu.

Kadis PU ini menyatakan akan mengecek langsung ke tengah masyarakat. Sejauh ini, pihak PU menggunakan skala prioritas dalam setiap kegiatan pembangunan jalan. (rus)

Pemkab Loteng Tunggu Hasil Kajian Tim Teknis Praya (Suara NTB) Masa pengembalian dana bergulir yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) kepada para pemilik omprongan tembakau yang dikucurkan Pemkab Lombok Tengah (Loteng) tahun 2010, bakal jatuh tempo akhir bulan Desember ini. Namun, Pemkab Loteng belum menentukan kebijakan seperti apa yang bakal diambil guna menyelesaikan tunggakan yang ada.

“Tim teknis sampai saat ini masih bekerja. Dan, diharapkan memang bisa segera menyelesaikan tugasnya,” aku Kabag Ekonomi Setda Loteng, Drs. Masnun, M.Si, saat dihubungi Suara NTB, Senin (22/12).

Menurutnya, hasil kajian tim teknis sangat menentukan arah kebijakan yang bakal diambil oleh Pemkab Loteng guna menyelesaikan persoalan tunggakan dana bergulir yang berasal dari DBH-CHT yang disalurkan empat tahun yang lalu. Mengingat, dana yang belum dikembalikan masih cukup besar.

“Seperti apa kebijakan yang

akan diambil oleh Pemkab Loteng, dalam menyelesaian persoalan tunggakan ini, sangat tergantung dari hasil kajian tim teknis ini nantinya,” sebut Masnun.

Tim teknis sendiri, sebenarnya sudah selesai melakukan kajian lapangan. Dalam kajian di lapangan, tim melakukan pemetaan terkait persoalan yang dihadapi para petani. Termasuk persoalan-persoalan yang terjadi dan membuat petani hingga saat ini belum bisa mengembalian dana bergulir yang diterima dari pemerintah daerah sebelumnya.

Padahal masa jatuh tempo pengembalian dana bergulir

sudah hampir habis.

Setelah melakukan kajian lapangan, tinggal sekarang tim menyusun kerangka kebijakan berdasarkan hasil temuan di lapangan. Hasil itulah yang nantinya akan dijadikan dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan penyelesaian persoalan dana bergulir DBH-CHT tahun 2010. Termasuk untuk kebijakan penyelesaian dana bergulir yang disalurkan pada tahun 2011.

Pasalnya, pada tahun 2010 dan 2011 sifat dananya berupa dana bergulir yang tentunya harus dikembalikan oleh petani pener-

ima. “Jadi hasil tim teknis ini akan mencakup dua kebijakan sekaligus. Penyelesaian tunggakan DBH-CHT tahun 2010 yang jatuh tempo tahun ini. Sekaligus dana bergulir tahun 2011 yang akan jatuh tempo tahun 2015 mendatang,” ujar Masnun.

Dihubungi terpisah, Kabag Hukum Setda Loteng, H. Mutawalli, S.H, mengaku kalau pemerintah daerah bisa saja melakukan pemutihan atas sisa tunggakan DBH-CHT, asalkan memenuhi persyaratan serta ada dalam nomengkaltur perjanjian dana bergulir tersebut.

Misalnya, petani mengalami gagal panen selama masa pinjaman atau terus-terusan merugi yang disebabkan faktor-faktor di luar kemampuan manusia.

“Selama memenuhi persyaratan, bisa saja pemerintah daerah melakukan pemutihan,” tambahnya. Kendati demikian,

(Suara NTB/dok)

Masnun pemerintah daerah tentunya punya pertimbangan-pertimbangan lain sebelum menentukan arah kebijakan yang bakal ditempuh. (kir)

47 CPNS KLU Lakukan Pemberkasan Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 47 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dinyatakan lulus dalam rekrutmen sistem CAT tahun ini, dihadirkan Pemkab Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk mengikuti pemberkasan. Mereka dihadirkan untuk merampungkan berbagai syarat yang harus dipenuhi dan dikirim ke pemerintah pusat.

Kepada wartawan, Senin (22/12), Kepala Bagian Kepegawaian Setda KLU, Hj. Titik Hidayati, memastikan sesuai pengumuman hasil seleksi CPNS oleh pemerintah pusat, dua formasi. Dari 49 formasi yang diperlukan, tidak terisi oleh pelamar. Kedua posisi itu lowong karena tak satu pun pelamarnya memenuhi passing grade yang ditetapkan.

Pemberkasan dimaksud adalah melengkapi sejumlah syarat yang harus dimunculkan secara fisik, setelah sebelumnya melalui jalur online, peserta hanya memperlihatkan non fisiknya. Di antaranya fisik berkas mencakup, ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, SKCK, surat keterangan tidak terlibat pemakaian narkoba dan lain-lain. Yang lebih penting adalah salah satu syarat yang diajukan oleh Pemda, bahwa tiap pelamar yang lulus harus menandatangani surat pernyataan bersedia tinggal di KLU selama 15 tahun. Setelah masa itu, barulah CPNS bersangkutan dibolehkan mengajukan pindah ke daerah asalnya.

Lebih lanjut, Kepala Bagian Kepegawaian menyatakan akan menunggu penyelesaian pemberkasan dalam beberapa hari ke depan. Setelah rampung, berkas itu akan dikirim ke pusat, dengan dibarengi perbaikan-perbaikan terhadap kekurangan yang mungkin ada selama pemberkasan. Setelah semua rampung, tentunya Pemda KLU maupun CPNS hanya akan menunggu informasi turunnya Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Pemerintah pusat.

Menyambung informasi keberadaan CPNS dari honorer Katagori 2 (K2), Titik belum dapat menjelaskan lebih jauh. Ia hanya meminta seluruh pelamar K2 yang dinyatakan lulus untuk bersabar. (ari)

Soal Razia THM Senggigi

Pemda dan Aparat Diminta Pikirkan Dampaknya Giri Menang (Suara NTB) Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Lombok Barat (Lobar) angkat bicara masalah maraknya kegiatan razia yang dilakukan jajaran pemerintah daerah melibatkan aparat di tempat hiburan malam (THM) Senggigi. APH pada intinya sangat mendukung upaya Pemda melalui Satpol PP untuk menegakkan aturan. Hanya saja APH meminta agar razia itu dilakukan lebih lunak dan tidak membabi buta, sehingga tidak mengganggu ketenangan pengunjung.

“Tolong Pemda dan aparat ini pertimbangkan aspek kepentingan bisnis pariwisata khususnya entertain, karena bukan hanya tamu yang terganggu akibat adanya operasi.

Namun juga dirasakan pengusaha dan karyawan,” keluh Ketua APH Lobar, Herman di Senggigi, Minggu (21/12).

Diakuinya, dampak dari razia yang dilakukan membuat omzet pemasukan hiburan menurun. Karena itulah, pihak APH meminta agar Pemda mempertimbangkan aspek bisnis hiburan di Senggigi dalam jangka pendek dan jangka panjang. “Ini kan yang lepas dari pemikiran pemerintah, dampaknya ke orang asing yang datang menjadi kaget, mestinya kalau mau cari pelakunya maka ada caranya secara lunak, bukan membabi buta,” kritiknya Menurutnya, cara yang bisa dilakukan aparat bisa saja menerjunkan intelijen untuk mendeteksi keberadaan pelaku narkoba, sehingga ketika ada yang melakukan transaksi bisa langsung ditindak. Ia meluruskan persepsi terkait hiburan malam, tidak selamanya negative, namun hiburan itu bukan tempat sekedar senangsenang. Kebanyakan pengunjung datang juga melobi pekerjaan dan jual beli. Ia berharap Pemda memikirkan prospek pariwisata ke depan yang saat ini dalam kondisi bagus, bagaimana Pemda berupaya cara menumbuhkan pariwisata agar terus berkembang.

Untuk menindaklanjuti keluhan tersebut APH akan bersurat ke pemda dan DPRD kabupaten dan provinsi. APH akan melakukan hearing untuk memperjelas mekanisme kerja antara pemda dengan aparat. Karena bagaimanapun sadar tidak sadar bahwa gajinya wakil rakyat dan pemda juga berasal dari masyarakat, salah satunya dari sektor pariwisata khusus di Lobar terbesar PADnya dari pariwisata. Di situ komponen ada salah satunya dari hiburan.

Sekretaris APH, Azhar menambahkan terkait razia pihak Pemda dan aparat seharusnya ada korodinasi dengan pihak APH. “Kalau tiba-tiba datang maka itu buat keberatan,”jelasnya. Tindakan ini bisa saja menyebabkan pengunjung lari meninggalkan bil (tagihan), karena banyak kejadian pihak perusahaan yang rugi karena ditinggalkan pengunjung saat razia. (her)

(Suara NTB/her)

KELUHKAN - Ketua APH Lobar Herman bersama Sekretaris APH Lobar Azhar keluhkan razia tempat hiburan di Senggigi yang sangat gencar, karena merugikan pengusaha.

(Suara NTB/rus)

HEARING - Warga Sekaroh saat hearing dengan DPRD Lotim yang meminta surat edaran agar keluar dari Hutan Sekaroh dicabut di DPRD Lotim, Senin (22/12).

Warga Sekaroh Datangi Dewan Selong (Suara NTB) Warga Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendatangi kantor DPRD, Senin (22/12). Warga yang mengaku pemilik hak atas sejumlah kawasan di kawasan hutan lindung Sekaroh menolak memenuhi keinginan Pemkab Lotim sebagaimana tertuang dalam surat edaran yang diedarkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Lotim beberapa waktu lalu.

Salah seorang perwakilan warga, Haerudin, menyampaikan penetapan kawasan hutan Sekaroh menjadi hutan lindung baru beberapa tahun lalu masih seusia jagung. Sementara, keberadaan warga di kawasan tersebut sudah cukup lama. Edaran yang dikeluarkan Dishutbun Lotim itu dinilai hanya akan

merampas hak rakyat.

Ketua BPD Desa Sekaroh, Mansur menyampaikan, bukti kepemilikan warga atas kawasan sudah banyak. Ia pun mempertanyakan, jika kawasan yang ditempati warga masuk kawasan hutan kenapa tidak ada tapal batas? Ditambahkan, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas kawasan juga sudah terbit cukup lama, di atas tahun 2002 sebelum kawasan ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung.

Pemilik atas kawasan juga, Sabarudin mengaku, kakek neneknya sudah lama tinggal di Sekaroh. Sekitar tahun 1942 silam sudah ada warga menempati kawasan Sekaroh. Tahun 1974 silam, lanjutnya sudah ada izin penggarapan atas kawasan.

Menjadi pertanyaan besarnya,

apa yang menjadi dasar hukum Dishutbun mengeluarkan surat edaran agar masyarakat meninggalkan kawasan hutan.

Kabid Pengelolaan dan Pengawasan Hutan Dishutbun Lotim, Lalu Nadi Abidin Ali menyampaikan, surat edaran yang dikeluarkannya ada dasar hukumnya yang jelas, yakni Undang-Undang tentang Hutan.

Sebelum surat edaran dikeluarkan, pihaknya sudah melakukan pendekatan, peneguran secara lisan, dan sosialisasi. Pihak Dinas Kehutanan Provinsi NTB sudah melakukan sosialisasi mengenai tapal batas tersebut.

Kepala BPN Lotim, Pudji Dipo yang turut hadir dalam pertemuan di gedung DPRD Lotim itu membacakan Nomor Surat Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian

Masalah Lahan di atas kawasan hutan lindung. Dimana dalam Peraturan Menteri Bersama itu ditandatangani empat kementerian, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan BPN. Soal pencabutan sertifikat katanya ada proses hukumnya juga melalui proses pengadilan. Pihak BPN tidak bisa serta merta mencabut.

Mendengar Penjelasan dari Kepala BPN Lotim itu, Ketua DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizal yang memfasilitasi langsung pertemuan tersebut mengatakan setelah penetapan kawasan hutan lindung Sekaroh banyak sengketa lahan terjadi. Lahirnya Permen bersama empat kementerian itu dinilai bisa menjadi salah satu solusi. Penilaian Ketua DPRD Lotim, tampaknya Dinas

Hutbun belum mengacu pada regulasi terbaru tersebut.

Rizal pun meminta surat edaran itu dicabut. Atas nama pimpinan Dewan, pihaknya akan berkoordinasi dengan bupati dengan wakil untuk proses penyelesaian lebih lanjut. Berdasarkan komunikasinya dengan Bupati Ali Bin Dachlan sebelumnya, Pemda ada komitmen selesaikan masalah secara bijak. “Bagaimanapun juga warga Sekaroh juga warga Lotim,” ucapnya.

Intinya, lanjut Khaerul Rizal, ada proses yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan persoalan sengketa di atas kawasan hutan lindung Sekaroh.

Terlebih klaim masyarakat atas kawasan hutan itu sebelum kawasan hutan ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan lindung. (rus)

Peringatan Hari Ibu BPMPD Lobar Belum Terima Juklak Momentum Partisipasi Penggunaan Dana Desa Aktif Kaum Ibu dalam Pembangunan

Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Bidang Pemerintahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Lombok Barat (Lobar) Syaiful Ahkam mengaku, pihaknya belum menerima petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan dana desa. Dari informasi yang diterima pihaknya, Lobar menerima DIPA alokasi anggaran dana desa mencapai Rp 21,6 miliar.

Belum turunnya juklak dan juknis pelaksanaan dana desa itu, ujarnya, memb uat pihak

BPMPD belum bisa berbuat banyak. Ia menerangkan, UU Desa yang dilanjutkan dengan PP Nomor 43 tentang Pelaksanaan UU Desa belum cukup secara operasional untuk implementasi, karena perlu menunggu Permendagri.

Terkait hal ini, Pemkab Lobar intens berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar bisa memperoleh bocoran tentang Permendagri tersebut, sehingga segera disusun secara detail. Akan tetapi Pemda tidak mau terlambat, karena saat ini Pemkab Lobar telah menyiapkan dana

Rp 108 miliar untuk 119 desa. Dari 108 miliar itu terdiri dari Rp 87 miliar dari Pemda sedangkan Rp 21 miliat dari pusat yang disalurkan ke desa melalui Pemda.

Sebelumnya diberitakan, mulai per Januari tahun depan Pemkab Lombok Barat mulai efektif melaksanakan UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Secara otomatis tahun depan penyaluran dana sebesar Rp 108 miliar untuk ADD mulai dilaksanakan. Besarnya dana yang dikelola desa tersebut sangat rawan diselewengkan. (her)

Banyak Aset Loteng Rawan Digugat Praya (Suara NTB) Keberadaan sejumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), terutama tanah saat ini berisiko digugat. Alasannya, banyak di antaranya yang sampai saat ini belum memiliki alat bukti kepemilikan yang sah. Kendati secara de facto, aset-aset tersebut sudah sah milik pemerintah daerah.

Hal itu diungkapkan Kabag Hukum Setda Loteng, H. Mutawalli, S.H, saat dihubungi Suara NTB, Senin (22/12). “Jumlahnya memang cukup banyak. Dan, rata-rata aset-aset lama yang proses pengadaannya sudah sejak dulu,” akunya.

Terhadap aset-aset tersebut, Pemkab Loteng saat ini

sudah melakukan langkahlangkah untuk melegalkan status kepemilikannya secara hukum. Salah satunya dengan membuat dokumendokumen pendukung kepemilikan aset, terutama sertifikat aset berupa tanah.

Pasalnya, jika tidak segera ditangani dikhawatirkan bisa menimbulkan persoalan di masa-masa yang akan datang. Belum lagi, kondisi asetaset tersebut yang berisiko diperkarakan secara hukum oleh masyarakat. Dan, itu terbukti dengan adanya beberapa aset daerah yang sempat secara hukum, oleh masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik yang sah.

“Hal-hal ini seperti inilah yang tidak kita inginkan ter-

jadi kembali. Sehingga terhadap aset-aset yang belum memiliki legalitas kepemilikan hukum yang kuat, sudah diperkuat dengan dokumen pemilikan yang sah,” ujarnya.

Walaupun belum seluruhnya sudah bisa diselesaikan hingga saat ini. Terhadap aset-aset yang belum memiliki dokumen kepemilikan yang sah tersebut, secara bertahap terus diselesaikan. Mengingat, pemerintah daerah juga dihadapkan pada berbagai kendala dalam upaya menyelesaikan persoalan tersebut. Salah satunya, keterbatasan anggaran yang dimiliki. “Memang klasik persoalannya, yakni minimnya dukungan anggaran. Tapi memang seperti itu kondisinya,” ujarnya. (kir)

Tanjung (Suara NTB) Peringatan hari ibu di Kabupaten Lombok Utara, Senin (22/12) berlangsung meriah.

Berbagai organisasi kaum ibu hadir, seperti organisasi PKK, Muslimat, Fatayat, Aisyah, Wandani, WHDI, IBI, Persit Kartika Candra Kirana Bayangkari, dan lainnya. Hari Ibu ke 86 ini dijadikan sebagai momentum membangun partisipasi aktif kaum ibu dalam proses pembangunan di KLU. “Seorang ibu memiliki tugas yang sangat berat, selain mendidik anak juga mengawasi anak dalam pergaulan,” kata Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu dalam sambutannya.

Djohan melihat, dinamika yang berkembang di Lombok Utara menempatkan peran kaum ibu cukup responsif gender. Tak sedikit kaum ibu sanggup menduduki jabatan penting di level pemerintah dan perusahaan. Dengan berbagai peran itu, ia tetap berpesan agar kaum ibu tidak lupa kodrat kewanitaannya yang sangat penting dalam rumah tangga.

“Kita akui kadang partisipasi perempuan di lapangan masih berada di belakang dan belum optimal, oleh karena itu, Pemda KLU memberi perhatian yang sangat besar terhadap keikutsertaan wanita dalam pemban-

gunan,” katanya.

Bukti dari keterlibatan perempuan itu, Pemda masih mempercayakan sejumlah jabatan penting di SKPD, Setda, Setwan kepada kaum perempuan. “Harus kita akui pula, bahwa yang terlihat rajin dan giat dalam melaksanakan tugas kantor dan pemerintahan justru para ibu-ibu,” akunya.

Ketua TP PKK KLU, Hj. Galuh Nurdiyah Djohan Sjamsu, mengingatkan pula, sebagai istri dan ibu bagi anak, tugas yang diemban perempuan amatlah berat. Setidaknya, masa depan anak bangsa berada di tangan kaum ibu.

Ketua GOW Lombok Utara, Hj. Rohani Najmul Akhyar, SE., mengungkapkan vitalnya peran kaum ibu sangat menentukan bagi keberhasilan, baik keberhasilan anak maupun keberhasilan suami. Oleh karena itu, Hari Ibu idealnya dijadikan sebagai tonggak dalam pengarusutamaan gender.

“Kami berharap para Bapak ikut andil dalam mendidik dan membina anaknya, sebab para bapak lebih didengar dan ditakuti oleh anak mereka, sehingga dengan adanya kerjasama yang baik akan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga,” sebut Rohani. (ari)

SUARA NTB Selasa, 23 Desember 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Pembiayaan Proyek Penimbunan Lapangan

(Suara NTB/ula)

Sukses atas Doa Ibu BUPATI Dompu, Drs H Bambang M Yasin mengaku bisa sukses dalam usaha dan menjadi kepala daerah atas doa kedua orang tuanya, terutama ibu Hj Siti Hawa. Jasa orang tua ini tidak bisa dibalasnya, kecuali hanya dengan pengabdian. Karena murka orang tua akan sangat cepat didengar dan dikabulkan doanya.

Kesuksesan saya menjadi sarjana dulu, itu tidak lepas dari doa ibu. Saya menjadi pengusaha yang tergolong sukses untuk orang Dompu, juga tidak lepas dari doa ibu. Bahkan saya menjadi orang nomor satu di Dompu, juga tidak lepas dari doa ibu. Ibu tidak pernah mengharapkan imbalan. Saat saya diwisuda. Ibu hanya bilang, capek saya sudah terbalaskan dengan kamu menjadi wisudawan terbaik. Tapi bukan berarti kita (anak) tidak melakukan pengabdian.

Setelah sukses menjadi pengusaha, saya daftarkan (ibu) naik haji. Saking rasa syukurnya, beliau menangis terharu.

Saya yakin, ibu tetap mendoakan saya sampai ke tanah suci (saat itu),” kata H. Bambang M Yasin kepada wartawan usai mengikuti peringatan hari Ibu ke 86 tahun di gedung PKK Dompu, Senin (22/12).

Syair lagu ‘Kasih Ibu’, dikatakan H. Bambang, sangat tepat untuk ibu. Bahkan para ibu juga tidak ingin menyusahkan anaknya yang sudah berkeluarga dengan tinggal bersama, tapi memilih tetap tinggal di rumah tempat ia membesarkan para anak-anaknya. “Dulu umi sempat tinggal bersama (di Pendopo), tapi ia kembali tinggal di rumah Kandai Dua karena tidak ingin merepotkan anak-anaknya,” jelasnya.

Momentum hari ibu, H Bambang mengajak untuk merenungkan jasa para orang tua dan doanya yang cepat dikabulkan Allah. Ia pun mengajak semua pihak untuk memuliakan dan mendoakan selalu para ibu. “Ketika melihat anaknya yang nakal, jangan didoakan yang buruk. Karena doa ibu, sangat cepat dikabulkan. Bahkan pepatah menyampaikan, surga di bawah telapak kaki ibu. Tentu ibu yang shalehah,” ungkap H. Bambang.

H Bambang pun mengingatkan, momentum hari ibu tidak hanya menjadi acara seremoni belaka. Tapi hari ibu harus direnungkan dan dihayati agar bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. “Saya yang tidak pernah bernyanyi, tadi saya menyanyikan lagu kasih ibu dan meminta para ibu untuk ikut menyanyikan. Saya yakin, bersama ibu-ibu tadi cukup menghayati lagu itu sehingga banyak yang mengeluarkan air mata,” terangnya. (ula)

DPRD Tolak Bertanggung Jawab Dompu (Suara NTB) Proyek penimbunan lapangan kantor Setda Dompu diduga melanggar peraturan presiden soal pengadaan barang dan jasa, karena dikerjakan lebih awal sebelum APBD 2015 disahkan. Sejumlah fraksi menolak bertanggung jawab secara hukum.

Badan anggaran (Banggar) DPRD Dompu juga mempersoalkan pembangunan Paruga Sama Kai serta rencana pembelian fasilitas pendukungnya karena status gedung tersebut masih tercatat sebagai aset yang telah diserahkan ke Perusda Kapodarawi Dompu.

Ismul Rahmadin, S.Pdi, anggota Banggar DPRD Dompu yang juga ketua DPC Partai Demokrat Dompu saat proses pembahasan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Bagian Umum Setda Dompu, Senin (22/12) mengatakan, sebagai anggota Banggar dan selaku ketua partai dirinya menolak ikut bertanggung jawab terhadap pengalokasian anggaran penimbunan lapangan Setda Dompu. Penolakan ini didasarkan penjelasan teknis dari para anggota. “Saya sebagai anggota Banggar dan Ketua Partai Demokrat menolak bertanggung jawab dari pengesahan anggaran ini. Tapi bila ingin disahkan juga, dipersilakan,” kata Ismul Rahmadin.

Pernyataan Ismul ini juga disambut para anggota Banggar lainnya. Bahkan H. Didi mengatakan, pada tahuntahun sebelumnya pernah dilakukan pemerintah dengan menggunakan anggaran lebih awal dari tahun anggaran. Tapi sebelum penggunaan, pemerintah daerah mengajukan surat lebih dulu ke Dewan. “Bukan setelah kegiatan dilakukan baru mau diajukan surat, tapi sebelum dimulai kegiatan. Tapi karena ini sudah terlanjur dikerjakan, saya minta tidak diulangi lagi,” kata H. Didi.

Kepala Bagian Umum Setda Dompu, M Amin, S.Sos di hadapan Banggar mengatakan, penimbunan lebih awal dilakukan pihaknya karena lapangan tersebut sering digenangi air hujan. Sementara lapangan tersebut digunakan pihaknya untuk berbagai upacara bendera seperti upacara hari Korpri dan kegiatan pemerintah lainnya. Bila menunggu tahun anggaran dan dilaksanakan Februari –

Maret, dikhawatirkan alat berat tidak bisa masuk dalam lapangan karena becek. “Makanya kami minta tolong ke kontraktor. Itu penunjukan.

Kontraknya belum, tunggu tahun anggaran,” kata M Amin.

Alasan lapangan becek, dipersoalkan Drs Muhtar, politisi PDIP. Karena selama ini tetap musim hujan dan tidak pernah diantisipasi penimbunan lapangan. Penggunaan lebih awal anggaran ini menyalahi ketentuan peraturan presiden yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal senada juga disampaikan Subhan, politisi PPP. “Alasan penggunaan lebih awal anggaran itu karena kondisi darurat. Saya tidak melihat kondisi darurat terhadap pengerjaan penimbunan lapangan,” katanya.

Dalam rapat TAPD bersama Banggar DPRD Dompu untuk RKA Bagian Umum Setda Dompu ini, Dewan juga mempersoalkan rehabilitasi gedung

Bima (Suara NTB) Petugas juru pungut PDAM di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima diduga melakukan pungutan liar (pungli). Betapa tidak, setiap kali memungut, petugas tak pernah menunjukkan kuitansi pembayaran.

Adanya indikasi pungli ini disampaikan anggota DPRD Bima, Edy Muchlis, S.sos berdasarkan hasil reses yang dilakukannya di Kecamatan Langgudu (Dapil 4).

Saat turun reses, masyarakat di dua desa masing masing Desa Rompo dan Wawo Rada mengeluh karena tidak pernah diberikan kuitansi oleh petugas juru pungut PDAM setempat.

Sehingga, lanjutnya, perilaku petugas tersebut melahirkan tanda tanya besar sebagian warga yang merupakan pel-

Dermaga di Pulau Moyo Rusak Berat

Kuota Pupuk Bertambah, Optimalisasi Lahan Meningkat Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbawa pada 2015 mendatang, fokus pada peningkatan perbaikan irigasi dan optimalisasi lahan. Seiring adanya ketambahan anggaran dari pusat pada bidang tersebut. Didukung pula penambahan kuota pupuk pada 2015 sebesar 2.000 ton.

Kepala Dinas Pertanian, Ir. Thalifuddin, M.Si, kepada Suara NTB, Senin (22/11) menjelaskan, pada 2015 mendatang, ada peningkatan angga(Suara NTB/arn) ran dalam DIPA pusat, untuk Thalifuddin pengairan dan optimalisasi lahan. Meski nilai rielnya belum diketahui, namun peningkatan itu sudah dapat dipastikan oleh pemerintahan Jokowi sebagai pengganti subdisi BBM. Irigasi dimaksud akan diarahkan untuk daerah-daerah yang membutuhkan. Terutama perbaikan jaringan saluran tersier yang sudah rusak parah untuk mendukung saluran primer dan sekunder pada bendungan besar seperti bendungan Mama dan bendungan Batu Bulan. Sedangkan optimalisasi lahan akan ada penambahan 9.000 hektar luas areal sawah yang bisa diairi oleh irigasi teknis, dari program optimalisasi lahan dimaksud.

Pihaknya juga berharap akan ada bendungan besar yang bisa dibangun di Sumbawa melalui Dinas PU. Sebab pusat juga memiliki data lahan cetak sawah baru di Sumbawa yang membutuhkan pengairan. Ataupun membangun sumur pompa dalam. “Untuk yang kecil-kecil bisa ditangani APBD, seperti sumur pompa dangkal. Namun yang besar harus melalui APBN,” terang Thalif. (arn)

Samakai tahun 2014 senila Rp 10.5 miliar. Karena status gedung Samakai Dompu sebagai aset yang sudah diserahkan ke Perusda Kapodarawi untuk dikelola secara terpisah oleh pemerintah dan disetujui Dewan bersama aset lain seperti wisma Dompu di Mataram, wisma praja, gedung bilyar Lakey, dan sarang burung walet. Anggaran Rp 10,5 miliar tersebut tidak hanya bangunan, tapi juga fasilitas pedukung di dalamnya.

Asisten III Setda Dompu, Muhammad, ST, M.Si selaku anggota tim anggaran pemerin-

tah daerah (TAPD) mengatakan, mempersoalkan status gedung Samakai Dompu bukan waktu yang tepat. Karena pengalokasian anggaran pembangunan tersebut berdasarkan Perda No 1 tahun 2014 tentang APBD Dompu dan telah dikerjakan sesuai DPA Bagian Umum. “Kita sudah mengajukan surat dua pekan lalu ke pimpinan Dewan untuk menarik kembali aset gedung Samakai untuk dikelola agar bisa memberi pendapat asli daerah (PAD), tapi sampai saat ini belum ada rekomendasi dari Dewan,” kata Muhammad. (ula)

Dewan Temukan Indikasi Pungli di Langgudu

H. Bambang M. Yasin.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota DPRD Sumbawa, Junaidi, dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Labuan Badas, menuntut realisasi pembangunan dermaga di Sebotok Pulau Moyo dan Bajo Medang Pulau Medang. Jangan hanya sebatas diakomodir, mengingat kondisi dua dermaga sudah rusak parah.

“Kami sudah masukkan ke pandangan fraksi terkait dermaga yang sudah rusak dan hancur sama sekali, yakni di Sebotok dan Bajo Med(Suara NTB/arn) ang untuk disikapi pemerinJunaidi tah daerah. Melalui jawaban Bupati, katanya akan diinventarisir. Layak tidaknya akan diakomodir dalam 2015 ini. Saya menuntut hal itu direalisasikan. Sebab masyarakat dua pulau ini juga bagian dari masyarakat Sumbawa yang perlu diperhatikan,” tandas politisi PDI Perjuangan ini kepada Suara NTB, Senin (22/12).

Pada kesempatan tersebut, Junaidi juga menyindir kontribusi perusahaan Amanwana yang sudah lama berinvestasi di Pulau Moyo. Namun minim perhatian kepada masyarakat setempat. Pernyataan pihak perusahaan yang sudah melakukan pemberdayaan masyarakat lokal, adalah stempel kosong semata untuk membela diri. Padahal kondisi sebenarnya jauh dari kenyataan. “Kontribusi yang mereka berikan tidak sepadan dengan Income yang mereka dapatkan di Pulau Moyo. Omong kosong Amanwana sudah berkontribusi besar. Apa buktinya. Kalaupun mereka memperkerjakan masyarakat setempat, digaji dengan upah yang tidak layak, sehingga banyak yang keluar. Saya sering turun ke Pulau Moyo, dan infrastruktur nyaris tidak pernah tersentuh. Apalagi jalan.

Yang masuk hanya program PNPM,” tandasnya. (arn)

(Suara NTB/ula)

BAHAS ANGGARAN - Rapat pembahasan anggaran APBD Dompu tahun 2015 di kantor DPRD Dompu dilangsungkan secara maraton, Senin (22/12).

(Suara NTB/bug)

TERGELETAK - Tiang lampu pengatur lalin yang tergeletak begitu saja di atas saluran drainase tanpa sedikit pun diberikan pelindung.

Lampu Lalin di Taliwang Terbengkalai Taliwang (Suara NTB) Fasilitas lampu lalin di perempatan yang membagi dua jalan Undru di dalam kota Taliwang dalam beberapa pekan terakhir tidak dapat berfungsi. Penyebabnya, pengerjaan drainase di sepanjang jalan membuat salah satu bagian lampu merah harus diturunkan sementara waktu karena terkena galian.

Sayangnya pembongkaran sementara perangkat lampu merah itu terkesan terbengkalai. Pasalnya tiang lampu merah yang dibongkar dibiarkan tercecer tanpa ditempatkan di lokasi yang aman. Pantauan media ini, tiang lampu pengatur lalin itu hanya digeletakkan di atas saluran drainase yang ada. Bahkan tak hanya lampu dan tiangnya, box (kotak) panel yang berisikan sirkuti pengatur nyala lampu pun dibiarkan begitu saja di ruang terbuka tanpa sedikit pun di-

tutupi wadah untuk langkah pengamanan.

Beberapa warga mengaku, sejak diturunkan oleh pelaksana pembangunan saluran drainase tak sedikit pun ada upaya untuk menempatkan tiang lampu merah lengkap dengan panelnya tersebut di tempat yang aman. Tidak juga oleh pelaksana proyek, apalagi oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infromatika (Dishubkominfo) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). “Di situ saja ditempatkan sejak awal tidak berubah tempat,” kata Ibrahim, warga setempat.

Sementara itu Kabid LLAJ Dishubkominfo KSB, Muhammad Taufiq yang dikonfirmasi mengatakan, pembongkaran salah satu tiang lampu merah di sana sudah dikonfirmasi oleh pelaksana pembangunan drainase kepada Dishubkominfo sebelumnya.

Karenanya pembongkaran

tersebut diketahui oleh dinas.

“Kami tahu kalau itu dibongkar. Mereka (pelaksana proyek drainase) sudah lapor jauh hari dan kami pun memberikan izin,” terangnya kepada media ini, Senin (21/12).

Diakuinya posisi penempatan tiang lampu lalin yang dibongkar tersebut riskan mengalami rusak karena dibiarkan di ruang terbuka. Namun pihak pelaksana proyek sebelumnya telah memberikan jaminan kepada dinas bahwa pembongkaran dan pemasangan kembali lampu merah itu menjadi tanggung jawabnya hingga dapat beroperasi.

“Mereka bilang akan memasang kembali sampai menyala. Makanya kami tidak memindahkannya dari lokasinya sekarang, karena nanti mereka berpikir kami yang akan memasangnya lagi. Jadi kami pegang janji mereka itu,” tandasnya. (bug)

anggan tetap. Ketika ditanya, juru pungut selalu membalas pembayaran sudah tercantum dalam buku data, sehingga tak perlu kuitansi. “Ini kan aneh,” tutur duta Partai Nasdem, Senin (23/12).

Sesuai yang disampaikan ke dirinya, penarikan biaya penggunaan air PDAM berkisar antara Rp 45.000 hingga Rp 100.000 per pelanggan. Jika jumlah pelanggan tercatat sebanyak 500 dikali minimal Rp 65.000, bisa dibayangkan uang yang didapat petugas. Oleh karenanya dia menduga adanya indikasi pidana murni yang dilakukan oknum juru pungut tersebut.

Untuk itu, selanjutnya hasil reses ini akan disampaikan kepada komisi terkait untuk menindaklanjutinya. (use)

DPRD Sumbawa Cek Sekolah dan Puskesmas Rusak Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisi IV DPRD Sumbawa telah membagi tim yang akan turun ke lapangan. Mengecek sekaligus mengawasi sarana dan fasilitas pendidikan dan kesehatan hingga ke wilayah terpencil. Dalam mendorong perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan di daerah ini. Yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan mutu dan kualitas.

Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Candra Wijaya Rayes S.T, kepada Suara NTB, Senin (22/ 12) mengatakan, bersama SKPD terkait pihaknya akan terus melakukan kajian dan pantauan terhadap fasilitas pendidikan maupun kesehatan yang selama ini sudah ada. Beberapa fasilitas yang dianggap tidak layak dan belum sempat ter-cover dalam APBD 2015, akan diupayakan dalam APBD Perubahan nantinya. “Kita tetap komit terhadap peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan dan kesehatan,” terangnya.

(Suara NTB/arn)

Candra W. Rayes

Komisi IV juga memiliki data tentang fasilitas pendidikan yang tidak layak dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Agar segera dibenahi atau dibangun fasilitas baru kalau memang hal tersebut diperlukan dan menjadi skala prioritas. Seperti SDN Sampe di kecamatan Rhee yang perlu segera dibangun. (arn)

Pelaksanaan PNPM-GSC Tahun 2014 Dievaluasi Taliwang (Suara NTB) Jelang tutup tahun seluruh kinerja program yang diluncurkan pemerintah dilakukan evaluasi. Demikian pula dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat Cerdas (PNPM-GSC) yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2014 ini.

Bertempat di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) setempat, Senin (21/12), kegiatan evaluasi tersebut dihadiri sekitar 130 peserta yang berasal dari Tim Pendampingan Masyarakat Desa (TPMD), anggota Kelompok Kerja (Pokja) kesehatan, pendidikan dan dukungan layanan yang menjadi fokus sasaran PNPM-GSC. “Kita sengaja hadirkan mereka, karena mereka ini adalah orangorang yang langsung bersentuhan dengan program dan pelaksanaannya di lapangan,” jelas Penanggung Jawab Operasional Kabupaten (PJOKab) PNPM KSB, Slamet Riadi, S.Pi., M.Si kepada wartawan usai acara.

Dalam evaluasi kemarin, hampir seluruh bagian dari program diminta untuk ditingkatkan pelaksanaannya.

Namun yang paling spesifik

(Suara NTB/bug)

EVALUASI AKHIR - Anggota TPMPD dan Pokja kegiatan PNPM-GSC di KSB saat menghadiri kegiatan evaluasi akhir tahun PNPM-GSC tahun 2014 di kantor BPMPD KSB, Senin (22/12). dan banyak disoroti adalah daya serap anggaran di tingkat Pokja. Slamet mengungkapkan, terutama anggaran-angaran yang sifatnya multiyears (tahun jamak) terdapat dua kecamatan yang belum maksimal daya serapnya. Yakni kecamatan Jereweh dan Brang Rea. Kedua kecamatan itu untuk anggaran yang harusnya terserap 100 persen hingga akhir tahun ini, belum sepenuhnya termanfaatkan.

“Hasil evaluasi tadi, kita dapati ternyata perubahan penggunaan anggaran di lapangan menjadi penyebab lambatnya daya serap di tingkat Pokja,” urai Slamet seraya menambahkan prosedur perubahan pemanfaatan anggaran memerlukan waktu karena harus mendapat perstujuan di tingkat desa. “Kalau berubah harus dibicarakan dulu di desa sampai disepakati. Tidak bisa langsung dijalankan. Nah ini butuh

waktu sehingga mempengaruhi daya serap anggaran di Pokja,” bebernya.

Fasilitator Keuangan (Faskeu) PNPM-GSC, Lalu Tanwir, SE menjelaskan, PNPM-GSC sumber dananya ada yang bersifat multiyears dan ada yang tidak. Untuk yang multiyears anggarannya langsung ke rekening Pokja dan pemanfaatannya dapat dieksekusi setiap waktu sesuai kebutuhan di lapangan setelah melalui prosedur yang diatur. “Yang multiyears ini berlangsung selama dua tahun,” terangnya.

Untuk dua kecamatan yang daya serapnya masih rendah, Tanwir menyebutkan, anggarannya dialokasikan pada tahun 2012 lalu. Sehingga sesuai ketentuan harus dinyatakan 100 persen terealisasi pada tahun 2014 ini. “Anggarannya tetap di rekening Pokja. Dananya aman, hanya kalau berbicara soal realisasi untuk Brang Rea dan Jereweh ini masih rendah,” cetusnya.

Sementara itu Fasilitas Kabupaten (Faskab) PNPMGSC Ir. Julhayani menyebutkan, banyak faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat daya serap penggunaan anggaran

PNPM-GSC yang saat ini berada di rekening Pokja. Teurtama di dua kecamatan, tidak hanya dikarenakan semata kerap terjadinya perubahan agenda kegiatan. Tetapi juga adanya halhal teknis seperti terjadinya pergantian personel pendamping di tiap kecamatan. “Pergantian itu memakan waktu karena mereka baru, jadi harus mengikuti pelatihan beberapa kali yang kita gelar sebelum terjun ke lapangan,” urainya.

Meski dipastikan tidak tuntas, Julhayani optimis untuk anggaran PNPM-GSC tahun 2012 yang harusnya terserap 100 persen akhir tahun ini akan dimanfaatkan pada tahun berikutnya. Bahkan ia memberikan jaminan, untuk sisa anggaran tersebut minimal pada bulan Januari mendatang seluruhnya telah termanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang telah diprogram masingmasing Pokja. “Kalau hanya bicara menghabiskan anggaran mudah. Tapi apakah tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan, itu yang susah. Makanya lebih baik lewat waktunya yang penting tepat sasaran dan bisa dipertanggung jawabkan,” pungkasnya. (bug/*)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 23 Desember 2014

Kontraktor Di-”Blacklist” dan Didenda Dari Hal. 1 Sejauh ini, lanjut Rum, pihaknya baru menerima laporan baru satu rekanan yang diblacklist. Terkait dengan rekanan yang sudah di-blacklist itu maka tidak diperbolehkan untuk mengikuti pelelangan selama dua tahun. ‘’Kalau ndak selesai (pekerjaannya) di-blacklist. Namun sesuai ketentuan, dia bisa diperpanjang kontraknya dengan konsekuensi denda maksimal 5 persen,’’ tegasnya.

Diketahui, hingga berakhirnya tahun anggaran 2014, sejumlah proyek fisik yang berada di SKPD lingkup Pemprov NTB terancam tak tuntas. Beberapa proyek itu antara lain Pembangunan Gedung I RSUP NTB, Pembangunan Jalan Lingkar Gili Trawangan dan lainnya. Diharapkan, pimpinan SKPD mengambil langkah tegas kepada rekanan jika mereka tak mapu menuntaskan pekerjaan tepat waktu.

Kontraktor Didenda Sementara, pengerjaan proyek jalan lingkar Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), dipastikan tidak selesai tepat waktu.

Proyek rabat jalan tahun

2014 yang senilai Rp 3,5 miliar itu seharusnya rampung pada 19 Desember 2014. Kontraktor atau rekanan akhirnya terpaksa dikenakan denda meski pengerjaan proyek itu dilanjutkan pada tahun 2015.

“Akan dilanjutkan di 2015, Kontraktornya jelas akan dikenakan denda sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara spesifik saya tidak mampu menjelaskan berapa denda yang dikenakan untuk mereka (kontraktor, red),” ujar Kepala Dinas Budpar NTB, Drs. Muhammad Nasir kepada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Hingga saat ini proyek pembangunan jalan tersebut belum rampung. Pantauan Suara NTB proyek jalan itu masih dalam tahap pengerjaan. Pekerja menyelesaikan proyek itu secara maraton. Proyek perabatan jalan di kawasan wisata Gili Trawangan itu sempat pengerjaannya dikebut. Upaya itu dilakukan agar proses pengerjaannya tidak melampai batas atau tenggat waktu yang telah ditetapkan. (nas/met)

IPM NTB di Urutan 33 Dari Hal. 1 Dari Rp 645 ribuan pengeluaran per kapita pertahun pada tahun 2012, naik menjadi Rp 648 ribuan pada 2013. Untuk daya beli ini, rata-rata semua kabupaten/kota mengalami perbaikan dari tahun 2012 ke 2013.

Sementara untuk angka harapan hidup pertahun, tahun 2012 masyarakat di NTB rata-rata angka harapan hidupnya 62,73 tahun. Tahun 2013 membaik menjadi 63,21 tahun. Demikian juga untuk kabupaten/kotanya rata-rata mengalami peningkatan harapan hidup setiap tahun.

Untuk angka melek huruf, tahun 2012 provinsi ini nilainya pada 83,68 pada tahun 2012, naik menjadi 85,19 pada 2013. Rata-rata lama sekolah adalah 7,19 tahun pada 2012 lalu, naik cukup kecil menjadi 7,20 pada tahun 2013.

Namun yang menjadi persoalan, untuk status pendidikan, 50 persen lebih ibu-ibu di NTB status pendidikannya tidak tamat SD. Tentu banyak keterbatasan yang dimiliki akibat rendahnya status pendidikan tersebut.

Demikian juga dengan kesehatan, angka kematian ibu dan bayi masih tinggi. Sehingga untuk menekan kelemahan-kelemahan tersebut dibutuhkan kekuatan lebih pemerintah untuk memperbanyak infrastruktur, baik fasilitas dan sarana-sarana pendidikan pada masyarakat, maupun fasilitas penunjang kesehatan bagi masyarakat.

Dijelaskan lagi secara rin-

ci, indikator kesehatan lingkungan masih kurang baik, diantaranya cara BAB sembarangan di NTB relatif tinggi, hampir 50 persen. Rumah tangga yang mendiami rumah kurang sehat juga masih cukup besar, hampir 80 persen.

Kesehatan ibu yakni akibat pengetahuan dan kesadaran perempuan terhadap kesehatan pada masa kehamilan dan persalinan masih kurang.

Rendahnya persentase pemeriksaan awal kehamilan pada bulan pertama, masih cukup besar persentase ibu hamil yang tidak melaksanakan kehamilan di tenaga kesehatan.

Selain itu, banyak perempuan di NTB yang menikah muda dan berpendidikan SD atau tidak tamat SD, sehingga pengetahuan mereka tentang kesehatan juga rendah.

Tantangan yang tak kalah besar adalah persentase penduduk usia 15 tahun yang buta huruf masih tinggi. Persentase drop out penduduk usia 15 relatif tinggi, terutama pada jenjang SD. Penduduk usia 15 tahun yang berijazah minimal SD relatif rendah dibanding wilayah lain. ‘’Kita masih kalah dengan Papua Barat yang IPM-nya diurutan 32, bukan tidak bekerja sebenarnya pemerintah daerah, kita sebenarnya sudah ‘’berlari’’ tetapi provinsi lain ‘’terbang’’,” katanya member perumpamaan. (bul)

Sangat Penting dan Genting Dari Hal. 1 “Perialaku sekarang ini adalah buah dari model pendidikan beberapa tahun lalu, Kurikulum 2013 itu sangat penting dan genting karena yang diutamakan yaitu tentang nilai-nilai ketuhanan, targetnya yaitu memperbaiki perilaku, budaya dan peradaban. Saya tahu persis diskusidiskusi yang dilakukan untuk melahirkan Kurikulum 2013” terangnya.

Jika pun terdapat kelemahan dan kekurangan pada Kurikulum 2013, Sunarpi meminta untuk diperbaiki secara perlahan terutama terhadap guru.

“Dari kesiapan guru, kekurangan itu harus kita lengkapi saja. Guru perlu ada TOT dan pelatihan-pelatihan.

Sedang persoalan distribusi buku, itu harus juga diperbaiki. Kita ingin lebih maju, untuk itu harusnya jalan terus jangan ke belakang karena

pasti ada kekurangan.

Bagaimana menghasilkan dua karakter lulusan berbeda jika pakai dua kurikulum,” tegasnya.

Dengan dihentikannya penggunaan Kurikulum 2013 kecuali pada sekolahsekolah yang menjadi pilot project, Sunarpi menyebut bangsa Indonesia semakin menunjukkan kelemahan paling dasar yaitu sulit mengakui keberhasilan bangsanya sendiri (karena ganti pemerintah ganti kebijakan, red). Kelemahan itu pula yang membuat dunia pendidikan saat ini tidak pernah maju dan bersaing.

“Yang kita khawatirkan, kita cek cok di dalam negeri, sementara di Malaysia, mereka katanya belajar soal Kurikulum 2013 karena dianggap bagus. Kalau itu yang terjadi, Malaysia bisa lebih maju lagi,’’ tandas Sunarpi. (dys)

Gunakan Kacamata Fungsi Dari Hal. 1 “Yang seperti itu tidak boleh terjadi kalau kita mau membangun,” ujarnya.

Ia menegaskan, untuk membangun kondusivitas di internal pelaku pariwisata, harus ada proses rembuk atau duduk bersama guna meluruskan segala pendapat yang mungkin saja tidak dibicarakan secara langsung. Dengan demikian, bisa terbangun kesamaan persepsi di antara pihak-pihak tersebut.

“Untuk menyamakan persepsi, tentu memang harus duduk bersama-kah namanya, atau rembuk, bertemu langsung. Tidak bisa kita saling mencurigai dari jauh, tanpa bicara langsung,” ujarnya.

Seringkali, ujar Mahalli, sesuatu yang dilihat dari ka-

camata orang luar tidak sama dengan apa yang dilihat orang yang berada di dalam. Untuk itulah, proses pertemuan atau mediasi menjadi siasat yang ampuh untuk membangun kesepahaman. “Kalau tidak bertemu, kemudian kita saling menduga dari jauh, inilah yang menjadi biang perpecahan,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Menurutnya, cara memandang persoalan juga perlu dirubah sehingga bisa ditemukan rasa saling membutuhkan antara para pelaku wisata. “Jangan kita pakai kacamata posisi, tapi kacamata fungsi.

Kalau bicara posisi, seringseringnya kita saling mencurigai,” tandasnya. (aan)

Halaman 5

NTB Siapkan Status Siaga Darurat Banjir dan Longsor Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyiapkan status siaga darurat bencana banjir dan longsor. Pasalnya, berdasarkan laporan dari BPBD kabupaten/kota, eskalasi ancaman bencana banjir dan tanah longsor terus meningkat.

“Kemungkinan besar akan mengarah ke situ (penetapan siaga darurat banjir dan longsor), berdasarkan laporan teman-teman. Tetapi, secara ilmiahnya kita minta BMKG, mereka punya data tren peningkatannya, bagaimana prediksinya,” kata Kepala BPBD NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, Senin (22/12) siang kemarin.

Dikatakan, pada Selasa (23/12) ini, dirinya bersama seluruh Kepala Bidang akan berkoordinasi dengan BMKG Selaparang di BIL. Ardi mengatakan bahwa memang saat ini sudah ada peningkatan eskalasi curah hujan di daerah ini. Namun, tingkatnya masih rendah sampai sedang.

Kemudian juga, merespon BNPB yang menyatakan bahwa puncak bencana banjir diperkirakan pada Januari mendatang.

“Jadi, memang kalau ibarat kompor sudah mulai hangat. Dari informasi BMKG itu baru kita rapat koordinasi dengan SKPD Pemprov NTB bagaimana antisipasi hujan, longsor dan puting beliung.

Kemudian nanti kami validasi dengan laporan teman-teman kabupaten,”terangnya.

Saat ini, lanjutnya, ada beberapa tempat yang terjadi bencana banjir seperti di Dompu akibat kondisi hutan yang sudah mulai rusak. Kemudian banjir rob di Pantai Cemara Lombok Barat. Dari BPBD sendiri sudah siap mengantisipasi bencana banjir yang akan terjadi. Tinggal sekarang, kata Ardi, bagaimana mendorong masyarakat lebih waspada lagi.

Ardi menjelaskan, dari sisi geologi sebenarnya NTB relatif cukup aman dari bencana banjir dan tanah longsor. Namun, akibat kerusakan hutan sehingga sangat mudah terjadi kejenuhan air di dalam tanah yang dapat mengakibatkan longsor.

Untuk itu, saat ini pihaknya memberikan atensi khusus pada daerah-daerah yang kena dan rawan longsor seperti tahun lalu. Seperti wilayah Pusuk Lombok Utara, Sembalun dan Sambelia Lombok Timur, Seteluk dan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Brang Rea Sumbawa dan Nangatumpu Bima.

“Yang kita perlu sekarang ini bagaimana sektor-sektor yang lain seperti Dinas PU menyiapkan alat berat, Dinas Sosial menyiapkan logistik, Dinas Kesehatan kemungkinan timbul penyakit. Itu habis rapat dengan BMKG, kita tindaklanjuti dengn rapat SKPD terkait,”tandasnya. (nas)

Kapolres Lombok Tengah Diganti Mataram (Suara NTB) Kedua kalinya sejak menjabat sebagai Kapolda NTB, Brigjen Pol Srijono memutasi jajarannya. Salah satu pejabat menengah yang masuk gerbong mutasi itu adalah Kapolres Lombok Tengah, AKBP Supriadi, SIK. Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Nurodin, SIK masuk menggantikan Supriadi.

Penjelasan Kabid Humas Polda NTB, AKBP M. Suryo Saputro, SIK, mantan Kapolres Lombok Tengah selanjutnya sebagai Pamen Staf Operasi Polri di Mabes Polri. “Ini mutasi biasa untuk penyegaran organisasi, tidak ada kaitan dengan kasus tertentu,” kata Suryo, saat ditanya, apakah mutasi Kapolres tersebut terkait erat dengan kasus tertangkapnya mantan Kajari Praya, Subri oleh KPK. Sebelumnya Supriadi sempat menjadi sorotan cukup lama karena kasus tangkap tangan Subri, Desember 2013 lalu. Beberapa kali Supriadi juga dihadirkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, untuk memberi kesaksian terkait penan-

ganan kasus Sugiharta alias Along dalam sengketa lahan dengan pengusaha Jakarta, Bambang W. Soeharto.

Suryo memastikan, Kapolda NTB mengeluarkan kebijakan mutasi agar memberi kesempatan promosi kepada pejabat yang baru. “Jadi tidak ada masalah apa apa,” ulasnya.

Selain Kapolres Lombok Tengah, pergantian juga terjadi pada Polres Dompu. Kapolres sebelumnya, AKBP Purnama, SIK, menduduki jabatan baru sebagai Wakil Direktur Sabhara Polda NTB. Penggantinya, AKBP Brury Sukoco Adiakso Putro, yang sebelumnya menjabat Kepala Datasemen II Sat Brimob Polda NTB. Tidak hanya pejabat menengah, pergantian juga terjadi di tingkat pejabat utama.

Direktur Intelkam Polda NTB, Kombes Pol Bagus Giri Basuki, dirotasi dengan pejabat Polri dari Mabes. Penggantinya, Kombes Pol Bambang Priyo Andogo, yang sebelumnya menjabat Kasubdit II Disosbud Badan Intelkam Polri.

“Jadi jabatan Pak Giri dengan Pak Bambang ini hanya tukar tempat saja,” sebutnya. (ars)

(Suara NTB/ars)

DIBAKAR - Aksi bakar fasilitas latihan dan kantin oleh pengurus UKM Sasentra UMM, Senin pagi kemarin.

Protes Kampus

Mahasiswa Bakar Fasilitas Latihan Teater Mataram (Suara NTB) Sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) yang tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Sasentra, mengamuk, Senin (22/12). Mereka membakar gubuk yang selama ini dijadikan fasilitas latihan teater. Aksi nekad ini sebagai protes kepada pihak kampus yang melarang mereka mendirikan bangunan itu.

Protes mereka sebelumnya terkait permintaan Pembantu Rektor III UMM, Drs. Amil, yang menginginkan gubuk itu dibongkar karena menganggu pandangan. Keberadaan bangunan di depan gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) itu juga mengesankan kumuh Aksi diawali dengan teatrikal, melibatkan belasan anggota teater kampus itu. Tiba tiba beberapa diantaranya menyulut api di tiga bangunan berbentuk lapak. Dalam hitungan menit, api berkobar, karena bangunan sederhanan itu terbuat dari kayu, bambu dan atap ilalang.

Tak ada yang bisa mencegah aksi nekad mahasiswa itu.

Sementara mahasiswa membakar, sebagian diantaranya menangis, meraung raung tak jauh dari kobaran api.

“Jangan bakar milik kami, tolong jangan dibakar,” teriak beberapa mahasiswi sembari terus menangis.

PR III Amil dan sejumlah dosen serta kemanan kampus berusaha menenangkan, tapi tak digubris.

Mahasiswa melempar benda benda seperti potongan kayu,

Saya meminta BNN Provinsi untuk memperkuat, mengintensifkan semua upaya untuk menghancurkan peredaran narkoba di tempat kita. Bapak Direktur Narkoba Polda NTB dengan seluruh perangkatnya di kabupaten/kota, saya minta juga betul-betul meningkatkan terus pemberantasan narkoba,” kata gubernur pada saat acara pemusnahan barang bukti narkoba di halaman Kantor Gubernur NTB, Senin (22/12) pagi kemarin.

Hadir pada acara tersebut Kepala BNN Provinsi NTB, Drs. H. Mufti Djusnir, Apt, M.Si, Direktur Reserse Narkoba Polda NTB, Kepala Kemenag NTB, dan pimpinan SKPD Pemprov NTB. Gubernur mengatakan, pada hari ini bertepatan dengan Hari Ibu. Dimana ibu adalah simbol dari kebaikan.

Pada saat yang sama dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba yang sangat menghancurkan generasi muda yang telah dididik dengan susah payah oleh para kaum ibu dengan nilai-nilai yang baik.

Namun tak sedikit anak-anak yang ketika beranjak dewasa terpengaruh oleh lingkungan, teman dan pergaulan dalam penyalahgunaan narkoba.

“Menjadi pecandu narkoba bahkan tak sedikit anak muda kita yang jadi pengedar narkoba. Maka pada hari ini, dengan pemusnahan barang bukti ini kita menunjukkan tekad kita bahwa di NTB kita berikh-

tiar kuat dengan seluruh elemen yang ada. Hal utama, simpul-simpul peredaran ada bandarnya. Sekarang di depan kita salah seorang, tapi di atasnya saya yakin ada bandarnya. Saya minta dikejar dan ditangkap,” tegas gubernur.

Pasalnya, kata gubernur, jika suplai sudah tak ada, maka akan mudah untuk merehabilitasi anak-anak yang terperangkap dalam penyalahgunaan narkoba. Gubernur pun mengapresiasi langkah yang dilakukan aparat penegak hukum di daerah ini dalam membongkar para bandar narkoba. Termasuk juga Satpol PP yang rutin melakukan razia ke kafe-kafe dan tempat hiburan malam yang dikhawatirkan jadi sasaran barang haram tersebut.

Zainul Majdi menambahkan, untuk mencegah masuknya barang haram itu ke daerah ini terus dilakukan upaya dengan meningkatkan pengawasan pada pintu-pintu masuk NTB baik jalur udara, darat dan laut. Termasuk juga meningkatkan pengawasan jasa ekspedisi.

Gubernur meminta komitmen para penegak hukum baik Kejaksaan dan Pengadilan untuk memberikan tuntutan dan putusan yang maksimal kepada pengedar dan bandar narkoba. “Jadi siapapun yang diajukan ke muka pengadilan itu harus dituntut dengan tuntutan maksimal.

Saya minta juga kepada para penegak hukum di NTB, Kejaksaan dan Pengadilan su-

Hotel di Lakey Penuh Dipesan Wisatawan Dompu (Suara NTB) Momentum pergantian tahun baru 2015 berimbas pada ramainya kunjungan di daerah wisata. Kamar hotel di

paya pelaku dituntut maksimal dan diputuskan maksimal. Karena memang efek merusak dari narkoba ini sangat luar biasa,”pungkasnya.

Kepala BNN Provinsi NTB, Drs. H. Mufti Djusnir, Apt, M.Si menyebutkan, barang bukti narkoba jenis ekstasi itu diperoleh aparat BNN pada Selasa, 11 November 2014 pukul 12.00 Wita di Jl. Bung Karno Kota Mataram. Barang bukti yang diamankan itu berupa satu buah paketan JNE, berupa satu kotak yan berisi mobil mainan remote control merk cross country 4x4 Max warna oranye.

Dimana di dalamnya ditemukan bungkusan diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.942 butir. Dengan rincian, warna pink dengan logis bertuliskan huruf “S” sebanyak 1.037 butir, warna putih dengan logo bergambar kuda sebanyak 905 butir. Hasil tes yang dilakukan aparat, ternyata butiran tablet itu merupakan ekstasi yang mengandung zat MDMA dan tergolong narkotika golongan satu.

Apabila ekstasi itu beredar di tempat hiburan malam maka harganya sekitar Rp 400-450 ribu per butir. Sehingga, jika ditotalkan, nominal nilai 1.942 butir ekstasi tersebut sekitar Rp 873.900.000.

Kemungkinan besar narkotika jenis ekstasi itu sengaja dipasok untuk stok/persediaan menyambut pergantian tahun baru 2015. terutama untuk wilayah Pulau Lombok dan daerah wisata ataupun tempat hiburan malam. (nas)

Polda NTB Dapat Rapor Merah Kinerja 2014 Dari Hal. 1 menandakan perhatian pihak lain terhadap kinerja Polri, khususnya Polda NTB sekaligus sebagai bahan evaluasi.

Namun ia mempertanyakan balik, apa yang jadi indikator penilaian tersebut, sehingga

memerlukan kajian dan telaah mendalam. “Polda NTB berterimakasih dengan adanya penilaian seperti ini. Harapannya tentu saja ada bentuk peningkatan pelayanan yang bisa didapat Polda NTB,” jawab dia.

Pihaknya mengartikan penilaian rapor merah itu akan

menertibkan bangunan tempat berjualan di kompleks kampus “hijau” tersebut. “Kami cuma meminta agar tidak berjualan dulu,” ungkapnya.

Alasan lain, banyak muncul sorotan dan keluhan dari dosen yang sering melihat mahasiswa dan mahasiswi keluar masuk di sebuah bilik yang dijadikan kantin. Di bagian pintu bilik itu ditutup dengan kelambu. “Kita sama sekali tidak menuduh ada perbuatan terlarang. Tapi kan kelihatannya tidak enak dipandang. Kesannya tidak baik,” tegasnya.

Dengan dasar pertimbangan itu, ia kemudian mendekati pengurus Sasentra yang baru terpilih. Ia meminta bantuan, agar kesan tidak baik itu tidak berkembang, karena kaitan dengan estetika kampus dan nama baik kampus.

Jika alasan mahasiswa lokasi itu dijadikan tempat berkegiatan, dia menyarankan mereka kembali ke sekretariat yang sudah dibangun permanen, bergabung dengan UKM lainnya.

Namun, sebagaimana disampaikan tadi, di luar dugaan, justru mahasiswa membakar tempat yang mereka buat sendiri Tahun 2011 itu.

Padahal ia sendiri sudah menyiapkan solusi untuk mereka, dengan merancang bangunan kantin atau tempat berwirausaha lainnya untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa. “Ketika kami melarang, bukan berarti berhenti sampai larangan itu, tapi kami sudah akan siapkan tempat baru yang lebih layak, lebih rapi untuk mereka,” pungkasnya (ars)

Jelang Pergantian Tahun

Gubernur Musnahkan 1.942 Butir Ekstasi dan Sabu Dari Hal. 1

meja, kursi ke kobaran api. Ketua Sasentra UMM, Nurjayadi menyesalkan larangan dari PR III tersebut. Jika mengganggu pandangan dan terkesan kumuh, menurutnya alasan dibuat buat. “Ini sama dengan menghalang halangi kreativitas kami untuk mengembangkan diri,” protes Nurjayadi.

Sehingga satu satunya cara menyalirkan kekecewaan mereka dengan membakar tempat itu.

Ia mendapat informasi, keberdaan bangunan itu, selain dianggap kumuh, juga alasan klise karena mahasiswa dan mahasiswi sering terlihat keluar masuk bilik bangunan itu. “Ini tempat berkarya, berkreativitas, agar kami tidak menjadi generasi yang bodoh,” tegas Nurjayadi.

Juga mereka sesalkan, di tempat itu menjadi lokasi mereka berwirausaha. Tempat mereka mengais rezeki yang kemudian dipakai untuk membiayai kegiatan Sasentra. “Tapi hal hal baik yang kami lakukan justru dianggap berlawanan oleh kampus, sehingga dilarang keberadaannya,” tegasnya.

PR III UMM Drs. Amil dikonfirmasi terpisah, mengaku kejadian itu diluar dugaannya. Ia sama sekali tidak pernah menyangka mahasiswa akan senekad itu membakar bangunan yang mereka buat. “Padahal sama sekali kami tidak sekeras itu melarang, apalagi sampai meminta dibakar,” jawabnya.

Ia sebelumnya sudah mendekati pengurus UKM Sasentra, menyampaikan edaran Rektor UMM agar

ada feedback-nya. “Mudahmudahan dengan ini, kami paling tidak memperbaiki halhal yang belum maksimal,” terangnya. Bentuknya, memberikan upaya yang terbaik kepada masyarakat, dalam hal memberi rasa aman, nyaman dan kamtibmas. (ars)

objek wisata Lakey Dompu sudah penuh karena dipesan pengunjung sejak 1 Desember.

Wisatawan lokal mendominasi wisatawan yang berkunjung ke Lakey pada malam pergantian tahun.

Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Cabang Dompu, M Saleh, S.Pd kepada wartawan di Dompu, Senin (22/12) kemarin, mengatakan, kamar hotel di Lakey Dompu sebanyak 300an kamar di 10 hotel sudah penuh dipesan untuk perayaan pergantian tahun baru 2015. Kamar tersebut dipesan sejak jauh hari yaitu 1 Desember lalu dan saat ini sudah penuh.

Wisatawan yang akan merayakan malam pergantian tahun di Lakey, dikatakan Saleh, rata-rata wisatawan domestik. Sementara

wisatawan manca negara diperkirakan sekitar 25 persen dari kapasitas hotel yang tersedia.

Selaku pramuwisata, Saleh mengaku, telah membangun komunikasi dengan pemilik hotel dan aparat serta pelaku wisata lainnya untuk bisa menciptakan rasa aman dan nyaman di Lakey. HPI Dompu kini telah memulai dengan melakukan kebersahan bersama di pinggir pantai dan lainnya. “Untuk keamanan, aparat sudah mula berjaga-jaga,” katanya.

Namun Saleh masih mengeluhkan sikap pemerintah yang belum juga menertibkan pedagang kaki lima di pinggir pantai. Keberadaannya cukup mengganggu pemandangan di Pantai Lakey karena terlihat kumuh. (ula)

Kepemimpinan Golkar NTB, Suhaili di ”Pole Position” Mataram (Suara NTB) Ketua DPD Golkar Lombok Tengah, H. M. Suhaili FT, SH, dianggap berada di pole position untuk memimpin Golkar NTB periode berikutnya.

Perkembangan politik di internal Partai Golkar, dinilai sedang berpihak pada mantan Ketua DPRD NTB itu.

Pandangan itu disampaikan oleh fungsionaris pusat Partai Golkar, Chris Parangan, SE, yang dikonfirmasi melalui ponselnya di sela mengikuti rapat pleno di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (22/12) kemarin.

Chris menilai, dalam situasi normal, Ketua DPD Partai Golkar NTB saat ini, Dr. H. Zaini Arony, sebenarnya paling berpeluang untuk kembali memimpin Golkar di tahuntahun mendatang. Zaini dianggap cukup berhasil membangun soliditas Golkar baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. “Buktinya, DPD Golkar kabupaten/kota itu solid sama dia,” ujar Chris.

Sayangnya, adanya kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Zaini saat ini membuat ia dalam posisi yang cukup sulit untuk tampil kembali memimpin Golkar.

Dengan demikian, menurut

Chris, figur lain kemungkinan akan mencuat ke posisi terdepan untuk menakhodai Golkar NTB yang sebentar lagi akan melakukan suksesi kepemimpinan.

Chris menilai, figur tersebut adalah Suhaili, yang dianggapnya memiliki karakteristik kepemimpinan yang cocok dengan kebutuhan Golkar saat ini.

“Sekarang Golkar membutuhkan orang yang tegas, tidak bertele-tele,” ujarnya.

Menurut Chris, figur Sekretaris DPD Partai Golkar NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, memang cukup dapat dipertimbangkan. Namun, ia menilai Amin akan lebih pantas jika tidak terlibat dalam pertarungan di Musda Golkar NTB nanti. “Pak Amin, sangat cocok jika berada di Dewan Pertimbangan,” ujarnya.

Ia menilai, keunggulan Suhaili nantinya sangat didukung dengan kelihaiannya mengakomodir kepentingan politik dari berbagai kalangan di Golkar. Ia menilai, saat ini Suhaili juga cukup mahir mengomandoi Golkar Lombok Tengah yang berjalan tanpa konflik.

Selain itu, selama menjabat sebagai Ketua DPRD NTB, ia juga dianggap cukup berhasil menjaga kondusivitas lembaga politik itu. (aan)

SUARA NTB Selasa, 23 Desember 2014

OPINI

Halaman 6

Pariwisata dan Keluh Kesah Pedagang Antisipasi Miras Jelang Tahun Baru PERAYAAN tahun baru identik dengan euforia yang biasanya diwujudkan dalam bentuk kegiatan berbau pesta. Kebiasaan masyarakat inilah yang harus diantisipasi saat ini. H-7 perayaan pergantian tahun dari tahun 2014 ke tahun 2015, sudah saatnya aparat kepolisian misalnya, lebih intens melakukan razia peredaran minuman keras atau minuman beralkohol.

Meskipun sebetulnya razia tidak ansih hanya boleh dilakukan polisi tapi juga Satpol PP. Berkaca dari perayaan tahun baru pada tahun-tahun sebelumnya, pada setiap momen pergantian tahun tidak jarang diisi dengan kegiatan pesta miras. Kemudahan mendapatkan miras menjadi salah satu faktor pemicu para pemuda mengisi perayaan pergantian tahun dengan menenggak minuman keras.

Seperti disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana minuman beralkohol dijual bebas di toko-toko, minimarket, supermarket dan kafe-kafe.

Bagi pemerintah dan masyarakat, kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Pemuda yang diharapkan menjadi tumpuan harapan menjadi generasi penerus bangsa, sudah mulai ‘’merusak’’ dirinya dengan mencicipi miras.

Miras membawa dampak negatif yang luas. Tidak saja bagi yang bersangkutan tapi juga bagi orang lain.

Salah satu dampak mengkonsumsi miras adalah alkohol secara langsung mempengaruhi sistem saraf dari otak, yang menyebabkan gangguan penglihatan dan kehilangan memori. Dalam dosis tinggi, miras juga menyebabkan perilaku gangguan. Hal ini mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang.

Maka tidak heran kalau banyak konflik sosial di masyarakat muncul berlatarbelakang akibat mengkonsumsi miras. Sayangnya di NTB sendiri belum ada daerah yang mempunyai perda sebagai payung hukum dalam pemberantasan miras. Kota Mataram sebagai barometer kabupaten/kota di NTB sedang menggodok perda miras. Sementara itu Kabupaten Lombok Barat baru menggagas perda serupa.

Sementara menunggu payung hukum pemberantasan peredaran miras rampung, tidak ada salahnya kalau aparat kepolisian bekerjasama dengan Satpol PP menggagas operasi gabungan penertiban miras.

Yang menjadi sasaran penertiban tidak sebatas tempat-tempat hiburan di kawasan wisata yang memang sulit lepas dari imej miras, tapi juga toko-toko yang menjual miras berikut kos-kosan.

Bukan tidak mungkin niatan merayakan momen pergantian tahun dengan suka cita bisa berubah menjadi petaka karena kehadiran miras. Miras-miras yang berhasil diamankan, sebaiknya langsung dimusnahkan untuk memberi efek jera bagi peminumnya.

Aparat juga harus mengecek kadar alkohol yang terkandung dalam miras yang diperjualbelikan secara bebas. Jangan sampai karena lengah, aparat menjadi kecolongan akibat peredaran miras. Apalagi saat ini di beberapa daerah sedang marak peredaran miras oplosan yang telah merenggut banyak nyawa.

Langkah-langkah antisipasi yang dilakukan aparat diharapkan mampu memberikan jaminan ketenangan dan kenyamanan bagi masyarakat. (*)

“Tamu-tamu sekarang sepi. Rekan pedagang lain juga merasakan efek pasca ditetapkannya pelarangan rapat di hotel. Pendapatan kami menurun” keluh seorang pedagang.

IRA -kira begitu ungkapan bernada “mengeluh” dari Ahyar, seorang pedagang asongan (Vendors) di koran ini, Selasa (16/12). Ahyar yang sehari-hari bekerja di sektor informal dengan label pedagang asongan ini adalah salah satu potret dari suramnya masa depan menjadi pedagang asongan. Pasca ditetapkannya larangan rapat di hotel oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Sepintas mencermati, masa depan sebagai pedagang asongan yang dalam sistem perekonomian di negeri ini masuk kategori sektor informal tampak suram. Berimbas tak baik bagi aktivitas sosial ekonomi para Vendors. Tentu akan menambah tingkat angka pengangguran di NTB. Curhat salah seorang pedagang asongan di atas, serupa curhat sejumlah pedagang asongan yang sebagian besar mangkal di depan sejumlah hotel di kawasan di kawasan pariwisata Senggigi. Para pedagang yang keliling menenteng barang jualannya di hampir penjuru kawasan pantai. Mereka beranjak dari satu tempat ke tempat lain untuk menawarkan barang dagangannya. Barang dagangan yang dijual adalah mutiara, kalung, kerajinan tangan, kaos, batik dan sebagainya. Vendors-vendors tersebut mengeluhkan hal sama.

Mencermati, sekilas problem di atas, kita bisa menebak bahwa sektor informal dengan label pedagang asongan berharap bahwa aturan pelarangan rapat di hotel oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) dikaji kembali, jika cenderung untuk tidak mengatakan dicabut kembali. Mungkinkah?

Keluh Kesah Pedagang Curhat “keluh kesah” pedagang itu sangat masuk akal (rasional). Sebab, selama ini penghasilan mereka bergantung pada keluar masuknya tetamu yang menginap di hotel. Kedatangan para tamu ke hotel-hotel untuk menginap, dan berbagai keperluan lainnya adalah sasaran empuk “konsumen” pedagang asongan. Para tamu-tamu itulah yang mnjadi mangsa para pedagang kategori ini. Jika kunjungan tamu ke hotel sepi, otomatis sepi pula aktivitas para pedagang.

Boleh dikata wisatawan (tamu hotel) merupakan unsur utama dalam ak-

Oleh:

Masyhur

(Pengelola Yayasan Miftahussalam Lombok)

Pariwisata dan sektor informal tidak bisa dilepaskan. Ini terutama karena hubungan pariwisata (kepariwisataan) dengan banyak sektor. Dari sisi ekonomi, pariwisata memberi berkah tersendiri bagi masyarakat untuk berkreativitas sekaligus beraktivitas dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat dapat menciptakan usaha barang dan jasa. Aktivitas tersebut tentunya untuk dapat manfaat secara ekonomi. tivitas pedagang asongan. Hal ini jelas berdampak pada pendapatan (income). Tingkat pendapatan yang rendah mengakibatkan ratusan bahkan ribuan pedagang asongan harus beralih profesi, mencari pekerjaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Pendek kata kebutuhan hidup sehari-hari.

Kalau tidak, menganggur.

Beralih profesi tentu bukan pekerjaan mudah. Bukan semudah membalik kepalan telapak tangan. Terlebih berbagai kebutuhan hidup sudah semakin sukar dipenuhi. Bersamaan dengan sempitnya lapangan kerja.

Sudah umum diketahui bahwa serapan tenaga kerja formal yang terbatas, membuat tenaga kerja numpuk di sektor informal. Selain terbatasnya sektor formal, jelas pelaku sektor informal (vendors) tidak akan mampu menyaingi kompetitor baik dilihat dari segi tingkat pendidikan, skiil atau yang lainnya untuk menerobos masuk ke sektor formal. Dalam kaitan ini, menurut Bappenas korelasinya dengan sektor informal, di Indonesia, dalam tiga dekade terakhir, jumlah pekerja informal terus menunjukkan peningkatan mulai dari kisaran 25 persen (1971) menjadi 36 persen dan 42 persen (1980 dan 1990) Pasca krisis moneter, jumlahnya melonjak hingga melebihi 60 persen (1999) dan terus meningkat hingga 70 persen pada tahun 2007.

Hanya orang-orang tertentu atau yang punya pendidikan dan kemampuan mumpuni yang bisa bekerja di sektor formal. Akibatnya menambah siklus angka pengangguran. Seolah mengamini rilis Laporan Bank Dunia (LDB) tahun 2013 yang hal ini akan benar-benar dapat merintangi kemungkinan mereka menemukan pekerjaan yang baik di masa depan.

Terlebih menjadi pedagang asongan sangat mudah dimasuki serta telah menjadi alternatif pekerjaan cukup populer. Selain itu, berkaitan pula dengan cirinya yang fleksibel; mudah keluar-masuk, sementara kebutuhan untuk modal relatif kecil.

Prosedur yang harus dilalui pun tidak berbelit-belit. Artinya, pekerja di sektor informal terus akan tumbuh bak cendawan di musim penghujan.

Pariwisata, Ekonomi dan Sektor Informal Pariwisata dan sektor informal tidak bisa dilepaskan. Ini terutama karena hubungan pariwisata (kepariwisataan) dengan banyak sektor. Dari sisi ekonomi, pariwisata memberi berkah tersendiri bagi masyarakat untuk berkreativitas sekaligus beraktivitas dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat dapat menciptakan usaha barang dan jasa. Aktivitas tersebut tentunya untuk dapat manfaat secara ekonomi.

Bahkan dikatakan kepariwisataan ikut memberikan sumbangan yang besar terhadap PAD. Tak terkecuali para pekerja yang bergerak di sektor informal. Oleh karena itu, mengembangkan pariwisata di suatu kawasan atau wilayah baik langsung atau berarti berusaha meningkatkan aktivitas ekonomi serta pendapatan asli daerah Juga, baik tidaknya kondisi dan situasi “keamanan” kegiatan pariwisata di daerah tentu menjadi angin segar bagi para pedagang. Ikut memberi pengaruh pada aktivitas ekonomi.

Pengaruh berhubungan dengan peningkatan penghasilan ekonomi pedagang. Situasi demikian setidaknya membuat pedagang asongan dengan segenap aktivitas sosial ekonominya hidup. Hidup dalam artian produktivitas permintaan (demand) dan penawaran (supply) barang dan jasa berjalan lancar, sebagaimana keadaan pasar pada umumnya.

Dari segi demand dan supply menurut Janata masuk salah satu dari dua kategori bila pariwisata ditinjau dari segi ekonomi yaitu static sector. Static sector adalah individu bisa juga perusahaan yang bergerak di bidang akomodasi, catering services, transportasi (secara umum), entertaiment, souvenir-shop, handicraft dan lain-lain.

Banyaknya aktivitas lain yang dapat menciptakan permintaan ternyata berkesinambungan dan terjadi secara terus menerus. Setiap ada satu kegiatan yang mendorong terjadinya kegiatan perjalanan wisata, maka selalu ada permintaan akan jasa-jasa pelayanan yang sifatnya menyatu/tergabung (walupun produknya dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang berbeda).

Proses dari fenomena secara keseluruhan, sebagai akibat dari adanya orang-orang yang melakukan perjalanan dengan macam-macam tujuan, dapat menciptakan permintaan (demand) akan beragam jasa pelayanan dari macam-macam perusahaan yang berbeda.

Promosi Pariwisata Promosi pariwisata termasuk isu hangat belum lama ini. Sejumlah kalangan pro dan kontra atas promosi “ke luar negeri” yang menghabiskan dana rakyat tidak sedikit.

Target dua juta wisatawan bahkan bila perlu lebih dari itu merupakan realisasi yang paling dihajati dari promosi yang dilakukan sejumlah pihak terkait di daerah.

Jika nantinya promosi tersebut sukses, sudah pasti kunjungan wisatawan meningkat. Meningkatnya angka kunjungan wisatawan ke daerah tentu merupakan sesuatu yang dinanti-nati oleh begitu banyaknya para pedagang asongan, terutama yang terdapat kawasan pariwisata Senggigi dan sejumlah tempat lainnya. Karena memang selain kunjungan para tamu ke hotel dengan berbagai ragam keperluan termasuk urusan rapat dan sebagainya yang merupakan “konsumen” sasaran utama, meski nantinya terbilang kurang, menurun, paling tidak para pedagang masih bisa menghela napas untuk menjajakan barang dagangannya kembali kepada para wisatawan mancanegara. Semoga.

Proyek 2014 tak tuntas, kontraktor di- blacklist dan didenda Harus ada sanksi tegas

*** Disosnakertrans sita puluhan kotak amal dari anjal dan gepeng Sanksi harus mampu membuat jera

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Selasa, 23 Desember 2014

EKONOMI DAN BISNIS

BPS akan Potret Ekonomi NTB secara Utuh Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB akan melakukan pemotretan secara utuh perekonomian NTB melalui kegiatan Sensus Ekonomi (SE), dilaksanakan pada 2016 mendatang. SE dimaksud untuk mengumpulkan dan menyajikan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, kecuali sektor pertanian.

Hasil sensus selanjutnya akan dijadikan acuan bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan regional bahkan nasional.

Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM, Senin (22/ 12) menegasakan kegiatan yang dilaksanakan sepuluh tahun sekali ini juga sebagai upaya memotret keadaan ekonomi pasca pemberlakuan kebijakan pemerataan ekonomi Asia Tenggara pada pasar global.

“Akan terlihat sejauh apa pengaruh pasar global, kalau benar dilaksanakan tahun 2015 men-

datang (MEA),” ungkapnya.

SE juga dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik usaha yang berkembang di tingkat lokal, serta memotret sejauh mana pengaruh usaha yang berkembang tersebut terhadap ekonomi daerah.

Beberapa cakupan yang akan disensus adalah pertambangan dan penggalian, industri pengolahan. Pengadaan listrik, gas, uap air panas dan

udara dingin. Pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah.

Selanjutnya kata Wahyudin, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, revarasi, perawatan mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum. Informasi komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate,

jasa profesional, ilmiah dan teknis.

Selanjutnyajasapersewaandan sewa guna usaha tanpa hak opsi.

Ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan,jasakesehatandankegiatan sosial, kesenian, hiburan dan rekreasi, serta kegiatan jasa lainnya yang tidak disebut.

“Termasuk usaha multilevel, bisnis online dan arisan. Untuk online ini yang kami masih rumuskan bagaimana caranya masuk nanti,” tambahnya.

Tanpa terkecuali didata semua perusahaan yang beroperasi khususnya di NTB, selanjutnya akan dihitung omzet dan biaya-biaya yang rutin dikeluar-

kan, termasuk biaya untuk penggajian karyawan. Dari sanalah akan dapat dikumpulkan data besar manfaat keberadaan perusahaan-perusahaan terhadap pembentukan ekonomi NTB. Secaranasional,danayangakan disiapkanuntukpengumpulandata ini Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun.

Di NTB akan banyak mitra tenaga kontrakyangakandilibatkan.Bahkan jika mengacu pada sensus pertanian yang dilakukan pada 2013 lalu sebanyak 2.600 orang.

“Jadi potret kegiatan usaha akan terlihat secara utuh nanti, guna direkomendasikan kebijakan-kebijakan tepat yang bisa dilakukan Pemda untuk menentukan kebijakan selanjutnya,” demikian Wahyudin. (bul)

(Suara NTB/bul)

SEGERA BEROPERASI - Bangunan fisik toko swalayan Giant di Kekalik, yang keberadaannya terkesan ditutup-tutupi pemeritah Kota Mataram, segera beroperasi.

Rencana Operasional Swalayan ’’Giant’’ Terkesan Disembunyikan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram terkesan menyembunyikan soal rencana operasional toko swalayan ‘’Giant’’ yang tengah membangun gerai-nya di Kota Mataram. Kepala Diskoperindag Kota Mataram, Wartan, SH,.MH pun belum lama ini mengatakan tidak tahu menahu soal rencana investasi retail modern yang jaringannya tersebar di seluruh wilayah di tanah air itu. Hal inipun tentunya mengundang pertanyaan besar, ada apa di balik itu.

“Tidak, saya tidak tahu. Belum

pernah dengar Giant mau masuk,” katanya. Kontras dengan statemen kepala dinas itu, media ini memantau langsung pembangunan fisik pasar modern yang konon dikhawatirkan keberadaannya oleh pedagang toko-toko kecil, lantaran harga produk yang ditawarkan jauh di bawah harga pasar.

Pembangunan fisik gerai penjualannya saat ini sedang memasuki proses perampungan, mengambil lokasi di jalan Panji Tilar, Kekalik. Letaknya tak jauh dari pendopo Wakil Gubernur. Memperjelas keberadaan toko swalay-

an raksasa itu, Lurah Kekalik Jaya, Arief Satriawan, S. Ip dihubungi media menjelaskan, manajemen Giant sebenarnya sudah mengajukan izin untuk untuk lokasi pembangunan fisik gedungnya sekitar setahun lalu. Dan koordinasi dengan pihak kelurahanpun sudah cukup bagus.

Bahkan, untuk pengajuan tanaga kerja yang akan digunakan, Giant sepenuhnya menyerahkan kepada pihak kelurahan. Kerjasamanya, surat lamaran pekerja dimasukkan melalui kelurahan.

“Ya memang benar itu Giant,

sekarang bangunannya sudah mau selesai, tinggal pemasangan paving block saja,” katanya memberi kepastian. Informasi yang diterimanya, Giant akan beroperasi dalam waktu dekat ini. Soal tenaga kerja yang akan digunakanpun secepatnya diminta untuk dimasukkan. Dan diprioritaskan adalah tenaga-tenaga kerja lokal yang kebutuhannya mencapai ratusan orang pekerja.

“Senang sih Giant kita siapkan tenaga kerja lokal, karena pegawainyatidakjauh-jauhdantidak membutuhkan biaya transporta-

Halaman 7

Harga Pupuk Lampaui HET HARGA pupuk bersubsidi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dijual melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang semestinya Rp 1.800/kg untuk pupuk jenis Urea. Fakta terjadi di wilayah Paokmotong harga jual tembus Rp 3.000/kg, atau Rp 300 ribu/kwintal. Hal ini membuat para petani protes.

Seperti dilakukan Hj. Nurisnaeni, petani asal Paokmotong Kecamatan Masbagik yang mengaku kecewa karena membeli pupuk seharga Rp 150 ribu ukuran 0,5 kwintal. Pupuk mahal ini dibeli dari Kios SK yang berada di Paokmotong.

Petani ini pun langsung mencoba mendatangi Bupati Lotim, Senin (22/12) mengadukan hal tersebut. Mengetahui harga pupuk yang melejit, petani ini menyampaikan sudah menghubungi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) namun tidak ada solusi.

Kata sang penyuluh, soal jual beli pupuk itu urusan dagang dan dia tidak bisa intervensi.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Zaini saat dikonfirmasi menyatakan akan melakukan pengecekan langsung ke kios yang disebut. Tindakan menjual harga pupuk bersubsidi melebihi HET itu melanggar hukum. Ia jelaskan, kuota pupuk tahun 2014 ini ditotal sebanyak 28 ribu ton. Sebanyak 17 ribu ton lebih kuota awal dan tambahan sebanyak 10 ribu ton. Dilihat berdasarkan realisasi penggunan pupuk masih sangat mencukupi. “Pupuk kita masih sangat aman,” ucapnya. Distannak Lotim sendiri juga sudah melakukan kebijakan relokasi ke sejumlah kecamatan yang belum terserap ke wilayah kecamatan yang menbutuhkan.

Soal ketetapan harga, tahun 2014 dengan tahun 2015 tidak ada perubahan. Harga tetap sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/ SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian untuk anggaran 2015. Urea Rp 1800/kg, SP36 Rp 2 ribu/kg, ZA Rp 1.400/ kg, NPK Rp 2.300/kg dan Organik Rp 500/kg. “Tidak ada kenaikan harga pupuk bersubsidi,” tegasnya.

Terhadap harga, tidak ditampik masih ada permainan curang dari para pengecer. Bahkan diduga ada praktek pengecer tidak resmi yang bermunculan.

Seperti hasil penelusuran kios SK di Paokmotong diduga tidak resmi menjual pupuk bersubsidi. Pihak Distannak sendiri siap akan memberikan tindakan. (rus)

si. Dan itu yang memang kita minta, agar masyarakat kita bisa terserap,” tambahnya. Informasi lain yang diserap menyebutkan, beberapa pihak mengkhawatirkan keberadaan retail-retail modern, khususnya di Kota Mataram yang dinilai sudah kebablasan memberikan izin kepada pasar modern.

Yang paling dikhawatirkan adalah keberadaan pedagang-pedagang kecil yang akan tergerus dan tak mampu bersaing. (bul)

Zaini (Suara NTB/rus)

Sahibul Harmaen Menangi Hadiah Daihatsu Ayla Mataram (Suara NTB) Sahibul Harmaen, asal Dusun Loko Klungkung, Senaru, Lombok Utara, mendapatkan kejutan dari Daihatsu. Surprise tersebut adalah satu unit Daihatsu Ayla yang diserahkan G. Bambang Sulistiono, Branch Manager Daihatsu PT. Prima Parama Mobilindo Cabang Bertais, Sabtu (20/12).

Informasi ayah dua anak ini

HILANG HILANG STNK R4 DR1146AF noka/nosin:MHKTGRVHDYKKO14129.6014129 No.BPKB 0291622 An. Putu Candrawaty hilang disekitar kota mataram HILANG STNK R2 DR5112BG noka/nosin:MH35TL2078KO427185TL-1040683 No. BPKB K-00464603 An. Putriantina Larasandi hilang disekitar kota mataram HILANG BPKB R2 HONDA DR6046BM NOKA/NOSIN:MH1JB91139K833071/ JB91E-1830291 NO. BPKB:G.0329588.0 AN. DR. TITIEK POERWANTY.S HILANG DISEKITAR JL. KESRA RAYA NO. 134 PERUMNAS KEL. TANJUNG KARANG HILANG STNK R2 HONDA VARIO DR2147CD NOKA/ NOSIN:MH1JF8119DK729286/ JF81E-17234440 AN. M. RIDWAN HILANG DISEKITAR JL. SALEH SUNGKAR AMPENAN KOTA MATARAM HILANG 3 BPKB HONDA DR5869AN NOKA/NOSIN:MH1HABC133K020231/ HABCE-1019804 NO.BPKB.4550967.0 AN.KPN KANTOR GUBERNUR NTB, BPKB R2 HONDA DR5870 AN NOKA/NOSIN: MH1HABC143K020576/HABCE-1020200 NO.BPKB.455094910, R2 HONDA DR3368AR NOKA/NOSIN:MH1HABD1C4K042093/ HABDE-1041780 BPKB HILANG DISEKITAR JL. PARIWISATA NO.10

mendapat kejutan tersebut sekitar dua bulan lalu, melalui telepon langsung dari pihak Daihatsu. Saat itu siang Jumat, baru saja Harmaen selesai melaksanakan rutinitasnya, mengantar tamu yang berwisata. Selama 14 tahun sebelumnya ia adalah seorang porter, namun karena jenuh dengan profesinya turun naik gunung itu, ia berpaling ke profesi lain, bekerjasama dengan beberapa travel.

Ia tidak percaya diinformasikan namanya keluar sebagai pemenang undian berhadiah yang dilaksanakan pihak Daihatsu.

Pasalnya, sebulan sebelumnya saat membeli unit Grand Max, karena terburu-buru, iapun sampai tak sempat mengisi identitasnya di kupon berhadiah.

“Saya biasa-biasa saja ketika mendengar saya dapat hadiah Ayla. Sampai hari Senin saya lang-

DIJUAL MOBIL MATAHARI AUTO GALLERY 081999388810 HUMMER H3 HITAM DAN SILVER TAHUN 2010 DAN 2011 WRANGLLER SPORT 4 PINTU MERAH TH2013 BAN 33 VELG 20 ISTIMEWA NEW VELLFIREZG TH2014 HITAM NEW LEXUS NX 200 TH2014 PUTIH LAND CRUISER DIESEL 2011

DIJUAL TANAH DIJUAL TANAH STRATEGIS & INDAH UTK HTL, VILLA, RMH MAKAN. PGR JL UTAMA, DS SEKOTONG LBK BARAT NTB, LT.1HA, HRG. 35JT/ARE. NEGO, ANDY 081907801169 DI JUAL TEMPAT USAHA LOKASI PINGGIR JALAN UTAMA KLU LENGKAP DENGAN ASET YANG ADA LT 20 ARE LB 228 DAPATKAN KEUNTUNGAN 30JT TIAP BULAN STATUS SHM+IMB HARGA BAGUS SIAPA CEPAT DIA DAPAT HUB.081805000055

(Suara NTB/bul)

SERAH TERIMA - Serah terima hadiah di Daihatsu cabang Bertais. sung ke Daihatsu Bertais menanyakan kebenaran itu. Sampai kemarinpun saya tidak percaya, waktu itu hanya menyerahkan KTP sama untuk pajak-pajak saja,” katanya usai serah terima hadiah.

Tentuucapansyukuryangsebesar-besarnya atas hadiah yang diberikan Daihatsu tersebut. Baginya, tahun ini tahun keberuntungannya dari perusahaan otomotif itu. Atas hadiah tersebut, iapun berencana menggelar syukuran.

Tentu hadiah itupun, kata pria kelahiran 1980 ini semakin menguatkan kepercayaannya pada produk-produkDaihatsu,yangdikenalirit,tangguhdanmemilikiproduk yangcukupbanyakvariannya.

“Ini benar-benar kejutan, bertambahlah kendaraan operasional saya dari Daihatsu. Insya Allah akan membeli Daihatsu lagi,” pengakuannya.G.BambangSulistiono mengatakan,Daihatsumenyelenggarakan Pesta Sahabat Daihatsu Gemilang Akhir Tahun 2014. Acara tersebut merupakan acara puncakdaripenyelenggaraanrangkaian showroom event & penyelenggaraan undian berhadiah atas pembelian kendaraan Daihatsu selama tahun 2014.

Kegiatanlainyangdilaksanakan

adalahberbagaipenghargaankepada pelanggan setia tahun 2014. Setia dengan produk Daihatsu maupun yang setia melakukan service di Daihatsu. Program bonus/rewad berupa cashback,testdrivedanhadiah langsung atas pemesanan unit pada saat acara kemarin.

“Pemenangundiansudahmelalui tahap pengundian di hadapan notarisdanpejabatyangberwewang oleh PT. Astra Daihatsu beberapa waktulalu, dan salah satu customer yang membeli kendaraan Daihatsu di PT. Prima Parama Mobildo Cabang Bertais menjadi pemenangnya.SemogaDaihatsumenjadi Sahabat Setia berkendara bagi masyarakatLombok untukmenunjang segala aktivitas sehari hari,” demikian Bambang. (bul)

MEBEL

RUPA-RUPA

SUARA NTB Selasa, 23 Desember 2014

POLHUKAM

Halaman 8

Pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB

Kasus SPPD Fiktif Lobar

Kejaksaan Tiga Kali Panggil Tersangka

Zaini Arony Isyaratkan Maju Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat, Dr H Zaini Arony yang juga Ketua DPD Golkar NTB mengisyaratkan akan maju lagi pada pemilihan ketua DPD I Golkar NTB yang belum diketahui pasti kapan ditentukan pelaksanakannya. Bahkan ia menargetkan menang pada pemilihan ketua DPD I Partai berlambang pohon beringin tersebut.

Hal ini ditegaskan Bupati ketika ditanya wartawan, terkait kepastian dirinya masih menginginkan kursi ketua DPD I PG NTB tersebut. Ia menyatakan, sebagai seorang politisi tentu dirinya juga ingin menduduki jabatan itu untuk kedua kalinya dan dirinya mengaku sangat optimis untuk bisa memenangkan kompetisi tersebut. “Saya harus optimis untuk menang,” tukasnya.

Bagaimana dengan sejumlah bakal calon yang sudah berniat maju? Menurut Zaini Partai Golkar adalah partai kader, karenanya partai Golkar tidak pernah mengalami krisis kader. Bagi bakal calon ketua DPD I PG NTB yang berniat mencalonkan diri Zaini meminta untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan-pendekatan politik terutama kepada pemegang hak suara tentunya sesuai dengan aturan dan mekanisme partai.

Lebih jauh dijelaskan, terkait musyawarah daerah (musda) DPD I PG NTB belum jelas kapan pelaksanaannya. Menurutnya, Musda tidak akan digelar dalam waktu dekat, pasalnya hingga saat ini pemerintah pusat belum mengakui hasil musyawarah nasional (munas) PG yang dilaksanakan oleh dua kubu yakni kubu Aburizal Bakrie di Bali dan Kubu Agung Laksono di Jakarta.

“Informasi dari DPP PG bahwa Munas tidak akan di gelar dalam waktu dekat sebelum pemerintah mengesahkan munas mana yang sah,” tegasnya. Setelah pemeri n t a h mengesahkan hasil munas mana yang sah, maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan musda di seluruh provinsi di Indonesia dan setelah itu musda di seluruh kabupaten/ kota di Indonesia.

“Kita tunggu saja hasil munas yang diakui oleh pemerintah dulu,” ujarnya. (her) H. Zaini Arony (Suara NTB/dok)

BNK dan Legislatif Dukung Tes Urine Anggota DPRD KLU Tanjung (Suara NTB) Usulan Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk dilakukan tes urine ke seluruh Anggota Dewan KLU disambut positif oleh Koordinator Badan Narkotika Kabupaten (BNK) serta lembaga legislatif DPRD. Meski belum ditetapkan waktunya, namun lembaga-lembaga yang ada sangat mendukung dijadwalkannya tes urine, terutama untuk membersihkan citra dewan pascadiisukannya oknum dewan tersangkut razia narkoba oleh BNN Provinsi NTB. “Kami belum terima informasi (dari BNN), tetapi yang bersangkutan mengkonfirmasi ke saya bahwa itu tidak benar,” kata Wakil Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, MH., selaku koordinator BNK KLU, Senin (22/12).

Ditanya lebih jauh siapa “yang bersangkutan” dalam pernyataannya itu, Najmul secara terbuka menyebut nama Anggota Dewan dari PBB, Nasahar, S.Ag. Jadi jelas, dari 4 inisial nama “N” Anggota Dewan KLU, Nasahar-lah yang disebut salah satu media lokal yang diduga tersangkut razia narkoba.

“Apakah N yang dimaksud adalah Nasahar, yang jelas Anggota Dewan datang ke saya, dan mengaku isu itu tidak benar,” sambungnya.

Namun demikian, Najmul menegaskan pihaknya sangat mendukung dan sepakat akan adanya usulan tes urine.

Lebih jauh, ia yakin dan percaya, usulan tes urin merupakan wujud pembuktian anggota dewan bahwa lembaga DPRD KLU bersih dari dugaan penyalahgunaan narkoba oleh anggotanya.

Ketua DPRD KLU, Dra. Ni Wayan Sri Pradianti, menyatakan ikut mendukung usulan Komisi I. Perihal pelaksanaan tes urine, pihaknya hanya akan menunggu info dan pemberitahuan dari BNN NTB. “Kalau memang diperlukan silahkan saja, kita dukung. Kejelasan yang disampaikan, kita belum tahu apa hasilnya, barangkali secara kebetulan yang diisukan sedang menyanyi (karaoke),” kata Sri. Sri tetap memegang azas praduga tak bersalah atas menyikapi informasi yang berkembang di media. Sebab pada saat dilakukan razia oleh BNN, bisa saja, oknum anggota dewan dimaksud tengah jenuh dengan agenda pembahasan RAPBD di Hotel Holiday Inn ketika itu. (ari)

Peredaran Miras di Mataram Mengkhawatirkan Mataram (Suara NTB) Peredaran minuman beralkohol di Kota Mataram dinilai mengkhawatirkan. Kekhawatiran ini diungkap Wakil Walikota mataram, H. Mohan Roliskana dalam rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, Senin (22/12). Pasalnya, minuman beralkohol dijual bebas di toko-toko, minimarket, supermarket dan kafe-kafe.

Hal ini, menurut Mohan memang harus cepat diantisipasi Pemda mengingat Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB yang mengusung visi maju, religius dan berbudaya. ‘’Kita tidak ingin generasi muda dan masyarakat pada umumnya menjadi rusak karena minuman beralkohol ini,’’ ujarnya.

Karena seperti diketahui bahwa minuman beralkohol lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Dikatakan Mohan, banyak konflik sosial masyarakat yang terjadi akibat miras. Mohan meegaskan bahwa miras merupakan sumber masalah.

Namun di satu sisi Mohan tidak menyangkal bahwa minuman beralkohol merupakan sarana penunjang kepariwisataan, sarana pengobatan dan sebagai ritual bagi agama tertentu. Untuk itu, ia berharap raperda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dapat menjadi regulasi yang tegas dalam membatasi, mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol di Kota Mataram. (fit)

(Suara NTB/cem)

RAZIA - Petugas kelurahan bersama aparat kepolisian, TNI, Satpol PP Kota Mataram merazia lapak di Pasar Mandalika, Senin (22/12). Terlihat petugas memeriksa identitas pengunjung di lapak PKL. Berita selengkapnya di halaman 2

Warga Desa Anggaraksa Tewas Terpanggang Selong (Suara NTB) Malang nasib Amaq Aminah (70) warga Dusun Aik Dalem Desa Anggaraksa Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Warga yang sedang berada di dalam rumah ini tewas terpanggang di rumahnya sekitar pukul 10.35 Wita, Senin (22/12) kemarin.

Menurut pengakuan salah seorang saksi mata, Putri (25) melihat ada api dari dalam rumah korban mulai pukul 10.00 Wita. Warga ini pun berteriak meminta bantuan warga lainnya seraya mengambil ember dan peralatan lainnya mencoba memadamkan api.

Api menghanguskan rumah dan isinya. Setelah dilihat baru diketahui pemilik rumah sudah terbujur kaku. Hangus terbakar dalam kondisi tertidur di lantai. Pengakuan Kepala Desa Anggaraksa, Mukhlis alias Amaq Aton ini, korban sudah tua dan sering sakit-sakitan.

Penyebab utama terjadi kebakaran belum diketahui

TERBAKAR – Kondisi rumah Amaq Aminah warga Desa Anggaraksan yang tewas pascakebakaran, Senin (22/12) kemarin. pasti. Ada yang menyebut akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Menurut pengakuan Kades, kebakaran bermula dari kasur tempat tidur korban. Api terus membesar dan langsung meluas melalap se isi rumah. Si jago merah ini tidak sampai meluas ke rumah warga lainnya. Warga yang cukup sigap langsung bisa memadamkan

api bahkan sebelum pemadam kebakaran tiba di lokasi.

Akibat kebakaran tersebut, dihitung total kerugian material rumah mencapai Rp 60 juta lebih. Hal ini dihitung dari taksiran harga jual rumah tersebut yang sempat ditawar untuk dibeli. Belum lagi ditambah dengan perabotan rumah yang ada di dalam yang semuanya ludes terbakar. (rus)

Fraksi PAN MPR RI: Pemuda Harus Bangun Sikap Optimisme Mataram (Suara NTB) Ratusan peserta mengikuti sosialisasi empat pilar kebangsaan yang diselenggarakan oleh Fraksi PAN MPR RI bekerjasama dengan Puskaji Setjen MPR RI serta Bumi Gora Institut (BGI) Kamis lalu (18/ 12). Hadir dalam kesempatan itu Ketua Fraksi PAN MPR RI Alimin Abdullah, Sekretaris Fraksi PAN MPR RI Dr. Muhammad Ali Taher SH, M.Hum, anggota MPR RI Muhammad Syafrudin ST, dan sejumlah narasumber diantaranya Dr. Kadri, M.S dan Prof.

Dr. Gatot Dwi Hendro Wibowo.

Dalam sambutannya Alimin Abdullah mengatakan

kegiatan sosialisasi seperti ini harus tetap dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa dan penguatan rasa bangga terutama para pemuda terhadap bangsanya. Ia berharap agar setiap peserta yang hadir dalam acara tersebut dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran bagi peningkatan rasa cinta terhadap tanah airnya. Apalagi yang hadir sebagian besarnya merupakan mahasiswa dan aktivis yang diharapkan dapat dengan cepat mentransformasikan pengetahuan mereka ke tengah-tengah masyarakat.

Sementara itu, anggota

(Suara NTB/dys)

SOSIALISASI - Suasana sosialisasi empat pilar.

Fraksi PAN MPR RI Dapil NTB Muhammad Syafrudin mengaku sudah menjadi tanggungjawabnya selaku anggota DPR RI yang terpilih dari Dapil NTB untuk berkontribusi kepada konstituennya, salah satunya yakni melalui sosialisasi empat pilar. Dengan sosialisasi ini, masyarakat NTB setidaknya dapat memahami empat pilar yang menjadi landasan berbangsa dan bernegara. Syafrudin berpesan agar pemuda NTB tetap menjaga optimismenya untuk kemajuan daerah.

“Karena dengan optimisme yang dimiliki, segala bentuk perubahan dapat terwujud” katanya penuh semangat.

Senada dengan itu, Sekretaris Fraksi PAN MPR RI Dr. Muhammad Ali Taher SH, M.Hum, mengaku jika tidak ada satupun bangsa-bangsa di dunia dalam sejarah kebangsaannya yang tidak terlepas dari peran para pemuda. Untuk itu, kaum muda harus senantiasa semangat membangun bangsa melalui daya nalar kritis yang mereka miliki. “Pemuda harus senantiasa bersemangat, memiliki cita-cita dan optimisme yang kuat membangun bangsa,” ujarnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Tersangka kasus dugaan SPPD fiktif Lombok Barat yang menyeret mantan Wakil Bupati, HM, sudah dua kali dilayangkan panggilan. Karena tidak hadir, tersangka dipanggil untuk ketiga kalinya. “Surat panggilan ketiga sudah kami sampaikan ke tersangka. Menurut agenda, akan diperiksa Rabu lusa,” kata juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Senin (22/12).

Dua kali panggilan sebelumnya menurut Sutapa, tidak dihadiri oleh tersangka dengan alasan sakit. Karena keadaan tersangka yang tidak memungkinkan diperiksa, sehingga ditunda. “Kalau dalam keadaan sakit, kita tidak boleh memaksanakan memeriksa tersangka.

Sampai kondisinya benar-benar sehat,” terang Sutapa meluruskan informasi, bahwa tersangka tidak mangkir alias tanpa keterangan.

Kendati demikian, pada panggilan ketiga ini, pihaknya

sangat berharap Mahrip bisa hadir, karena bagaimana pun juga kasus ini harus segera dituntaskan untuk tingkat penyidikannya. Jika tidak ada kendala dari tersangka lagi, maka proses kasus ini dipastikannya akan cepat ditangani penyidik.

“Tentu harapan kami, kondisi kesehatan yang bersangkutan membaik, sehingga saat diperiksa nanti tidak ada kendala berarti,” harapnya.

Kasus ini bermula dari dugaan pemalsuan boarding pass dan tiket keberangkatan oknum mantan pejabat tersebut. Dengan dasar itu, kemudian dilakukan pencairan kepada bendahara, seolah oleh oknum sudah melakukan perjalanan dinas ke berbagai daerah. Diteliti kejaksaan, terkait perjalanan dinas dalam kurun waktu, sejak tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013. nilai pencairan mencapai Rp 600 juta lebih, namun Kejaksaan mengindikasikan kerugian negara mencapai Rp 400 juta lebih. (ars)

Dosen Unram Laporkan Polsek Ampenan ke Propam Mataram (Suara NTB) Kecewa dengan proses hukum di Polsek Ampenan, Mataram, Dosen Universitas Mataram, Chrisdianto Eko Purnomo melapor ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda NTB. Laporan disampaikan ke Sub Bagian Pelayanan Pengaduan, Senin (22/ 12).

Ketidakpuasan itu, terkait dengan laporan yang disampaikan Eko tanggal 7 Agustus 2014 lalu di Polsek Ampenan.

Saat itu Eko mengaku menjadi korban penganiayaan Mat Hesin, seorang pemilik koskosan. TKP Perumahan Tanjung Karang, Ampenan, tidak jauh dari kediamannya. “Tindak lanjut dari laporan balik belum diproses hari itu juga,” sebut Eko, usai menandatangani laporan pengaduan di Bid Propam, Senin siang.

Eko sebelumnya mengaku menjadi korban penganiayaan saat menegur seorang Mat Hesin. Ia meminta pemilik koskosan itu menyingkirkan material bangunan yang dianggap menghalangi jalan raya. Antara Eko dengan pengusaha itu terjadi ketegangan, sehingga berujung perkelahian.

Pengusaha kemudian melaporkan Eko ke Polsek Ampenan, hingga akhirnya menjadi tersangka dan saat ini menjalani persidangan. Saat bersamaan, Eko juga melaporkan oknum tersebut, namun laporannya tidak kunjung diproses.

Menurut dosen Fakultas Hukum ini, seharusnya Polsek Ampenan melakukan penegakan hukum dengan adil dan berimbang. Dalam konteks kasus ini, mestinya dikedepankan mediasi penal, ketika

keduanya sama sama melapor. Tapi ketika kasus ini dilanjutkan ke ranah pidana, mestinya laporan dia juga diproses, oknum itu bisa jadi tersangka, sama statusnya dengan dirinya.

Kabid Propam Polda NTB, AKBP Benny Basir Warmansyah, SIK mengaku akan mengecek laporan dosen tersebut, sembari menunggu laporan dari bawahannya setelah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pelapor. Dia memastikan, setiap laporan masyarakat, terutama berkaitan dengan ketidakpuasan kinerja kepolisian, akan diproses. “Prosedurnya seperti biasa, setelah kita BAP pelapor, kami akan panggil terlapornya,” sebut Benny.

Terpisah, Kapolsek Ampenan Kompol Arief Yuswanto, memaklumi ketidak puasan Eko tersebut. Tapi dia meyakinkan, proses hukum sudah dilakukan sesuai prosedur. “Semua sudah kita periksa, pelapor maupun terlapor,” sebut Arief. Diakui, untuk laporan Mat Hesin prosesnya lebih cepat karena didukung saksi kuat. Sementara Eko sendiri, sampai dengan ditetapkan sebagai tersangka, tidak kunjung memenuhi permintaan penyidiknya agar menghadirkan saksi. “Sampai kasihan penyidik saya, seperti mengemis ngemis, menanyakan mana saksi yang menguatkan laporannya itu,” tegas Arief.

Beberapa kali ia berkomunikasi dengan Eko, hanya bisa menjanjikan. Sementara di sisi lain, untuk laporan Mat Hesin harus segera diproses.

“Jadi sampai hari ini, tidak ada saksi yang dihadirkan dosen itu,” terang dia. (ars)

(Suara NTB/ars)

DIMINTAI KETERANGAN - Chrisdianto Eko Purnomo saat dimintai keterangan di ruang Pelayanan Pengaduan Bid Propam Polda NTB, Senin siang kemarin.

Dewan Khawatir Peredaran Miras hingga Pelosok Giri Menang (Suara NTB) – Peredaran miras di Lombok Barat cukup mengkhawatirkan, bahkan diduga sudah masuk ke dusun-dusun. Untuk mengontrol peredaran miras ini, pihak legislatif bersama eksekutif berupaya membuatkan payung hukum.

Eksekutif dalam hal ini berencana mengajukan raperda miras untuk dibahas pada prolegda tahun

2015 mendatang. Hal ini bertujuan untuk mengontrol jual beli dan peredaran miras di daerah ini.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua II, HM Nursaid kepada wartawan Senin (22/12) kemarin di ruang kerjanya. ‘’Tapi itu baru rencana usulan raperda dari eksekutif, kami (dewan) belum terima,” bebernya.

Ia menjelaskan, tahun depan eksekutif mengajukan 14 raperda beberapa diantaranya mengenai CSR dan Miras.

Menurutnya, aturan berupa perda tentang miras penting untuk mengontrol dan mengawasi peredaran miras. Karena sejauh ini, peredarannya tidak saja di perkotaan namun sudah masuk ke pelosok.

Bagaimana jika ada perdebatan dengan kalangan tokoh agama? Menurutnya hal itu bisa diatasi jika semua pihak dirangkul artinya diberikan sosialisasi menyeluruh agar memahami raperda tersebut.

Sejauh ini, raperda itu masih

sebatas rencana dan belum diajukan ke Dewan.

Anggota DPRD Lobar, Khotib Qawazni menyatakan dia orang yang paling setuju atas pengajuan raperda miras ini dari eksekutif. Adanya perda ini menurutnya, bukan melegalisasi peredaran miras namun mengontrol dan membatasi. “Karena jika tidak ada perda ini peredaran miras tidak terkontrol,” bebernya.

Lebih jauh dijelaskan, kontrol dari perda itu bisa dilaku-

kan dengan pembuatan zonasi. Ketika ada zonasi diperbolehkan menjual miras, maka tentu ketika miras beredar di luar zonasi itu harus ditertibkan.

Menurutnya, peredaran miras di Lobar diduga dipasok dari daerah lain, sehingga perlu ada kontrol untuk mencegah adanya penyalahgunaan yang meluas.

Dari rencana usulan raperda dari eksekutif diantaranya raperda kos-kosan. (her)

SUARA NTB Selasa, 23 Desember 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Kisruh Pengelolaan Wisata Joben

Bupati Lotim Tak Hadir di Kemenhut Mataram (Suara NTB) Sengketa pengelolaan objek wisata Joben di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tampaknya masih belum akan berakhir dalam waktu dekat. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Ir. Agus Boediono menyebut bahwa Bupati tidak menghadiri undangan mediasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang berlangsung di Jakarta, Senin (22/12).

Kepada Suara NTB, Agus yang tengah berada di kantor Kemenhut, Senin, menyatakan bahwa pihaknya masih menanti keharan Bupati untuk dimediasi oleh pihak kementerian. Akan tetapi, dia menilai Bupati Lotim tidak akan hadir serta upaya mediasi yang akan dilakukan gagal.

“Sampai sejauh ini belum ada perkembangan sama sekali. Kami sudah berada di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta menunggu kedatangan Pak Bupati. Tetapi saya rasa beliau tidak akan datang karena sampai sekarang belum ada kabarnya,” jelas Agus ketika ditanya terkait perkembangan penyelesaian kasus sengketa lahan objek pariwisata di Kabupaten Lombok Timur itu.

Meski demikian, ia berharap perselisihan itu dapat terselesaikan dengan cara yang damai. Ia tidak menginginkan jika persoalan itu justru memicu timbulnya masalah yang baru. Menurutnya, upaya mediasi merupakan langkah yang paling efektif untuk menuntaskan persoalan serta mencari solusi melalui pemikiran – pemikiran yang jernih.

Sebelumnya, ia menyampaikan bahwa beberapa kali pihaknya telah berupaya menyelesaikan perselisihan itu melalui jalur mediasi. Upaya mediasi di kantor kementerian yang dilakukan sekarang ini merupakan langkah yang kesekian kalinya untuk menuntaskan persoalan antara TNGR dengan Pemkab setempat.

Adapun perselisihan yang masih menjadi persoalan di antara mereka yakni hanya persoalan klaim wilayah kawasan objek wisata air terjun Otak Kokok Joben. TNGR menilai bahwa kawasan itu masuk dalam garis wilayah konservasi gunung Rinjani, dengan demikian TNGR ingin menerapkan retribusi dalam bentuk Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Kami hanya ingin menjalani amanat undang – undang. Karena kawasan itu

masuk wilayah konservasi, maka kami akan memberlakukan pungutan dalam bentuk PNBP. Jadi setiap pengunjung yang datang ke sana akan dikenakan biaya sebesar Rp 5.000,” tandasnya.

Diketahui, selama ini pemkab Lotim mengelola kawasan wisata itu dengan menyerahkannya ke pihak ketiga. Setiap tahunnya kontribusi objek wisata Otak Kokok Joben tersebut memberikan kontribusi yang cukup signifikan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lotim.

Soal ketihadiran bupati Lotim, H. Moh. Ali Bin Dachlan, menurut Plt Kabag Humas Setdakab Lotim, Lukman, tidak disengaja. ‘’Bupati sedang tugas dinas ke luar daerah, dan pulang ke Lotim pada Minggu (21/ 12) malam. Senin baru masuk kantor, dan melihat ada surat masuk,’’ katanya. Praktis undangan tidak bisa dihadiri, dan bahkan mendisposisi untuk mengirim utusan pun tidak dapat dilakukan, sebab acara berlangsung pada hari Senin itu juga di Kemenhut.

Namun TNGR berharap perselisihan yang terjadi itu dapat diselesaikan secepatnya, sebab Peraturan Pemerintah tahun 2014 tentang PNBP itu telah diturunkan sejak Februari lalu. (met)

Kesenian Acapela Mulai Digemari di Kalangan Remaja Selong (Suara NTB) Keterampilan Acapela atau juga kerap disebut beatbox merupakan kesenian olah tubuh.

Dalam memainkannya dibutuhkan keterampilan khusus oleh setiap personel yang ingin memainkan kesenian Acapela ini.

Karena, kesenian Acapela dimainkan dengan menggunakan mulut dan bermodalkan microphone. Oleh sebab itu, Acapela yang merupakan salah satu jenis musik yang tidak menggunakan instrumen apapun kecuali microphone dan sound system.

Salah satu personel Nasyid Acapela, Ahmad Yudi Saputra, mengatakan, kesenian Acapela tidak membutuhkan peralatan yang rumit seperti kesenian-kesenian lainnya. Namun, permainan kesenian Acapela hanya membutuhkan keterampilan

(Suara NTB/yon).

ACAPELA – Penampilan grup Acapela dari SMAN 1 Masbagik pada acara HUT Formabes, di Masbagik, Lotim, Minggu malam. khusus dari personelnya.

Dimana, kesenian Acapela hanya membutuhkan lima orang personel yang terdiri dari suara satu, suara dua, suara tiga, suara bass, dan beatbox dan

permainan semuanya menggunakan mulut. “Kita berharap kegiatan Acapela nantinya dijadikan kesenian khusus oleh pihak sekolah yang dalam hal ini SMAN 1 Masbagik,” katanya kepada Suara NTB usai memeriahkan HUT Forum Masbagik Bersatu (Formabes), Minggu (21/12) malam.

Yudi, siswa SMAN 1 Masbagik merupakan satu-satunya siswa yang terpilih mewakili Lotim dalam lomba Kesenian Acapela tingkat provinsi pada tanggal 22 November 2014. Dalam lomba itu, akunya, kesenian Acapela SMAN 1 Masbagik yang bernama grup Nasyid Al.Furqan itu berhasil mengantongi juara II dari 10 grup lainnya dari semua kabupaten/kota di NTB. Dijelaskannya, kesenian Acapela itu merupakan salah satu kesenian yang dikembangkan oleh siswa SMAN 1 Masbagik khususnya di Lotim. Oleh sebab itu, pihak sekolah menganjurkan supaya kesenian Acapela di SMAN 1 Masbagik tetap dipertahankan karena merupakan satu-satunya di Lotim. Namun, tambah Yudi, yang menjadi persoalan dalam meningkatkan kualitas suara dan musik adalah kurangnya microphone dan peralatan lainnya. (yon)

(Suara NTB/kir)

ALOT - Rapat penentuan tanggal pelaksanaan core event Bau Nyale Loteng, di aula kantor Camat Pujut berlangsung alot, Senin (22/12).

Rapat Penentuan Bau Nyale ’’Deadlock’’ Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Senin (22/12), menggelar rapat penentuan pelaksaan tradisi ‘’Bau Nyale’’ tahun 2015. Sayangnya rapat penentuan yang sedianya diharapkan berjalan lancar, justru berlangsung alot. Bahkan, rapat harus ditutup deadlock, lantaran tidak ada satu keputusan bulat yang diambil perihal waktu pasti pelaksanaan event budaya tahunan berskala nasional milik Loteng tersebut.

Rapat yang digelar di aula kantor Camat Pujut itu, para tokoh utama yang berperan penting dalam penentuan tanggal pelaksanaan core event ‘’Bau Nyale’’, terbelah menjadi dua kubu. Satu kubu menetapkan tanggal 9 sampai 10 Februari 2015, sebagai waktu pelaksanaan. Kubu lain menetapkan tanggal 10 dan 11 Maret 2015.

“Kalau dikatakan deadlock tidak juga. Karena memang sudah ada dua

keputusan opsi yang diputusan. Tinggal sekarang opsi mana yang akan dipilih sebagai waktu pelaksanaan core event Bau Nyale itu,” ungkap Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, H.L. Putrie.

Terpecahnya para tokoh tersebut, karena sama-sama memiliki argumen kuat sendiri-sendiri. Dan didasari perhitungan yang berbeda-beda.

Hanya saja, kendati berbeda semua argumen yang dilontarkan para tokoh tersebut, ma-

suk akal dan bisa diterima.

Sehingga sulit untuk menentukan satu pilihan dari para tokoh yang hadir.

Memang sempat ada aspirasi supaya penetuan tanggal pelaksanaan ‘’Bau Nyale’’ ditentukan dengan cara voting. Namun karena selama ini, penentuan pelaksanaan Bau Nyale selaku berdasarkan azas musyarawarah mufakat, akhirnya pilihan untuk melakukan voting tidak jadi dilakukan.

Atas persoalan tersebut, lanjut Putrie, pemerintah daer-

’’Battle of Five Armies’’

ah akhirnya memutuskan untuk menunda sementara waktu penentuan tanggal pelaksaan Bau Nyale. Guna memberikan waktu bagi para tokoh untuk memikirkan kembali waktu pelaksanaannya yang paling tepat. “Jadi nantinya setelah sekitar empat hari lagi, para tokoh akan berkumpul lagi. Untuk menentukan tanggal pasti pelaksanaan event ini,” tandas Putrie.

Menurut Putrie, kalau dari hasil perkiraan para tokoh baik pada pilihan satu maupun dua, Nyale tetap akan keluar. Hanya saja, diperkirakan Nyale akan keluar lebih banyak pada tanggal 10 dan 11 Maret. “Istilahnya, pada tanggal 9 dan 10 Februari itu Nyale awal. Sedangkan tanggal 10 dan 11 Maret Nyale Poto (akhir). Disinilah diperkirakan Nyale akan banyak keluar,” pungkasnya. (kir)

’’Hobbit’’

Kisah Klimaks Jangan meremehkan jahatnya emas” (Penyihir abu-abu, Gandalf, sebelum terjadinya Pertempuran Lima Tentara/”Battle of Five Armies”) PENGGALAN terakhir dari trilogi film “The Hobbits”, sesuai dengan judulnya “The Battle of Five Armies”, menunjukkan serangkaian kisah peperangan dan pertikaian yang membuat penonton (yang tentu saja bila memahami dan menggemari kisah JRR Tolkien ini) menahan nafas sejak menit pertama.

Awal dari film yang disutradarai dengan

ADVERTISING

sangat apik Peter Jackson itu membuka dengan seekor naga, Smaug, yang menyerang dan meluluhlantakkan desa nelayan, Laketown, yang dihuni etnis Manusia (salah satu dari banyak ras dalam kisah The Hobbit, di samping Peri, Kurcaci, Orc, dan Elang).

Ketika para penduduk Laketown kacau balau dan berupaya melarikan diri, terlihat bahwa sang Kepala Desa berupaya menyelamatkan dirinya sendiri dan harta para penduduk yang dikumpulkan di dalam sekocinya yang dipakai untuk melarikan diri dari desa.

Bilbo Haggins (yang diperankan oleh Martin Freeman) merupakan tokoh utama dari trilogi film “The Hobbits”, yang dimulai dari “An Expected Journey” (2012), “The Desolation of Smaug” (2013), dan tentu saja berakhir dengan “Battle of Five Armies” (2014).

Dari kisah di film-film sebelumnya, diketahui bahwa Bilbo merupakan Hobbit paruh baya yang diajak oleh sang penyihir Gandalf (Ian McKellen) untuk turut serta dalam ekspedisi gerombolan Kurcaci yang dipimpin Thorin (Richard Armitage).

Thorin sendiri bukanlah seorang Kurcaci biasa, tapi merupakan pewaris dinasti kerajaan Kurcaci yang kakeknya, Thror, merupakan penguasa Erebor sebelum akhirnya jatuh ke tangan Smaug (suara sang naga diisi Benedict Cumberbatch).

Dengan menguasai kembali Erebor, Thorin juga menguasai timbunan emas yang luar biasa besarnya di dalam istana di perut gunung tersebut. Namun hal itu juga membuatnya kemaruk.

Film “Battle of Five

Armies”, seperti trilogi Hobbit dan juga trilogi The Lord of The Rings, lagi-lagi menampilkan sinematografi yang menawan, mulai dari penggambaran Longlake di tengah danau, penampilan pegunungan Erebor yang diukir seperti istana, hingga pemandangan alam yang sedap dipandang mata.

Sebagaimana diketahui, trilogi Hobbit dan Lord of The Rings difilmkan di Selandia Baru, yang memiliki banyak tempat wisata alam yang memukau.

Selandia Baru juga merupakan tempat asal dari sang sutradara, Peter Jackson.

Tidak mengherankan pula, bila saat ini salah satu tujuan pariwisata yang terkenal di Negeri Kiwi itu adalah “Hobbiton Tours”, yang menampilkan setting desa Hobbit yang juga terdapat dalam dua trilogi tersebut.

Sang sinematografer, Andrew Lesnie, juga merupakan peraih penghargaan Sinematografi terbaik dalam Academy Award untuk film “The Lord of The Rings: The Fellowship of The Rings”, dan peraih BAFTA Award untuk “The Lord of The Rings: The Return of the King”.

Dua penghargaan tersebut tentu saja merupakan penghargaan yang diakui di tingkat global, di mana Academy Award adalah penghargaan tertinggi perfilman di Amerika Serikat, dan BAFTA merupakan penghargaan tertinggi perfilman di Inggris. Lesnie sendiri merupakan warga negara Australia.

Untuk penuturan dongeng Hobbit dan Lord of The Rings itu sendiri, juga diketahui merupakan gubahan karya dari penulis terkenal asal Inggris, JRR Tolkien.

Pengalaman Tolkien yang

mengikuti ajang Perang Dunia I serta kekayaannya akan mitologi Eropa juga berhasil membawakan sebuah kisah dongeng yang kaya akan detil.

Ajang peperangan, yang ditunjukkan sangat ditonjolkan dalam “The Battle of Five Armies”, juga merupakan hasil penggambaran simbolik dari berbagai negara yang bertarung memperebutkan kawasan dan ambisi duniawai sebagaimana yang terjadi saat Perang Dunia pada abad ke-20.

Secara keseluruhan, film “The Battle of Five Armies” berakar dari kisah yang apik dari Tolkien, yang dibawa ke layar lebar dengan penyutradaan yang gemilang dari Jackson dan sinematografi yang memukau dari Nielsen yang memanjakan mata penonton bioskop.

Dari sisi moralnya, layaklah disampaikan bahwa peperangan yang terjadi (baik di Middle-Earth versi Tolkien maupun di bumi ciptaan Tuhan ini), kerap terjadi hanya karena ambisi duniawi yang sebenarnya tidak layak menjadi dasar dari sebuah pertikaian. (Ant/Bali Post)

RUPA-RUPA

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

399

SUARA NTB Selasa, 23 Desember 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

Kembangkan Perpustakaan Desa PADA saat ini, perpustakaan merupakan urusan wajib bagi pemerintah desa (pemdes), terutama di 189 perpustakaan desa/kelurahan yang sudah mendapatkan bantuan koleksi dasar dari Perpustakaan Daerah (Pusda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Oleh sebab itu, pihak perpustakaan sangat menginginkan supaya desa-desa yang sudah mendapatkan bantuan koleksi dasar dari perpustakaan agar mengalokasikan sebagian dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Alokasi Dana Khusus (ADK) ke perpustakaan desa.

Tujuan dinginkannya setiap desa mengalokasikan sebagian dari dana itu untuk penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan desa, terutama di 189 desa yang sudah menerima bantuan koleksi dasar.

Dikonfirmasi Suara NTB, Senin (22/12), Kepala Seksi (Kasi) pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Lalu Nasrun,S.I.P mengatakan, pengalokasian ADD dan ADK itu diprioritaskan kepada desa-desa yang sudah mendapatkan bantuan koleksi dasar. Sedangkan, untuk 65 desa yang belum memiliki perpustakaan saat ini sedang diusahakan untuk melakukan pengadaan. Karena, perpustakaan merupakan sumber belajar dan informasi bagi masyarakat. “Pengalokasian sebagian dari dari ADD dan ADK untuk pengembangan perpustakaan itu sesuai dengan surat edaran bupati dan diusulkan melalui Musrenbangdes dan sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,”jelasnya.

Ditegaskannya, sumbangan buku beserta kelengkapan perpustakaan lainnya di 189 desa itu harus dijaga dan dirawat dengan baik. Tidak hanya itu, pihak Pusda Lotim juga mengimbau kepada desa-desa yang sudah tersentuh itu supaya mengembangkan perpustakaan yang sudah dimiliki itu.

Tujuannya, desa-desa yang sudah mendapatkan bantuan koleksi dasar itu tidak lalai dalam menjaga koleksi-koleksi buku yang sudah dihajatkan kepada masyarakat.

Selain itu, pihak Pusda Lotim juga sudah mengkomunikasikannya kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) untuk menginstruksikan kepada pihak desa agar mengalokasikan ADD dan ADK itu untuk pengembangan perpustakaan desa.

“Nanti setiap desa akan membuat proposal ke BPMPD. Di sana kita mengharapkan supaya desa-desa yang sudah mendapatkan bantuan koleksi dasar itu agar mengalokasikan ADD maupun ADK untuk pengembangan perpustakaan.

Karena, seperti kata Pak Bupati bahwa dana itu sekarang banyak diserahkan ke desa,”katanya. (yon)

(Suara NTB/ist)

SEMILOKA - Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin (tengah), Rektor IAIN Mataram H. Nashuddin (2 dari kanan) dan para pembicara saat menghadiri Semiloka di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB beberapa waktu lalu.

Perguruan Tinggi Islam

H. Muh. Amin : Harus Jadi Pusat Kajian Ilmu Keagamaan

Mataram (Suara NTB) Masalah pendidikan menjadi prioritas pasangan TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, MSi, dalam memimpin NTB. Banyak persoalan pendidikan yang harus segera diselesaikan, sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB berada di level yang membanggakan. Masalah pendidikan tidak terlepas dari kualitas institusi pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi umum dan Islam.

Lalu Nasrun

(Suara NTB/yon)

Khusus keberadaan perguruan tinggi Islam yang ada di NTB, Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, mengharapkan mampu menjadi pusat kajian Islam, sehingga mampu memberikan kontribusi besar bagi daerah. Dalam menjadikan perguruan tinggi Islam yang berkualitas, ujarnya, harus memegang teguh ketentuan hukum Islam, yakni Al

Qur’an, Hadist, Ijma’ dan Qiyas. ‘’Empat hal inilah yang menjadi pedoman bagi kita semua dalam mengkaji segala hal, termasuk perkembangan ilmu Islam. ilmu yang diajarkan di perguruan tinggi Islam akan menjadi bekal sekaligus kelebihan bagi para mahasiswa perguruan tinggi Islam,’’ pesannya saat memberikan sambutan pada Semi-

loka Nasional dengan tema realitas tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap output Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), menuju outcome Pendidikan Islam Jelang Indonesia Emas 2045 di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Sabtu (20/12) malam.

Wakil Gubernur menyebut, jika lulusan perguruan tinggi agama Islam tidak memiliki

Cegah Penyalahgunaan Narkoba

Sambut Hari Ibu

Dinas Dikpora Kota Mataram Rutin Lakukan Tes Urine

Kohati Mataram Santuni Anak Panti Asuhan

Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di Kota Mataram, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram rutin melakukan tes urine untuk para pelajar. Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram, Drs. H. Ruslan Effendy, MMPd, mengaku sampai saat ini tes urine belum dilaksanakan di semua sekolah.

Untuk sekolah tingkat SMP, SMA dan SMK, sekitar 60 persen sekolah yang telah disambangi pihaknya untuk pelaksanaan tes urine. “Tes urine sudah berkali-kali dilakukan di sekolah-sekolah, tapi memang belum semua sekolah. Tes urine ini kita laksanakan secara berkala,” ujarnya, Senin (22/12).

Selain melaksanakan tes urine, Ruslan mengatakan pihaknya juga tetap melakukan upaya pembinaan dan pengawasan. Pada saat libur sekolah saat ini, pihaknya tetap memantau keberadaan para siswa. Ia juga mengimbau kepada para orang tua untuk tetap memantau kegiatan anakanak mereka pada saat liburan sekolah.

Beberapa program juga telah dilaksanakan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Salah satunya adalah kegiatan gerakan anti narkoba di sekolahsekolah. Selain itu pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram untuk pembinaan dan sosialisasi serta pelaksanaan tes urine.

“Kita juga menjalin kerjasama dengan Polda NTB, termasuk juga Polres Mataram,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta kepada jajarannya di tingkat bawah untuk memperkuat pengawasan untuk mencegah peredaran narkoba di Kota Mataram. Pihaknya turut prihatin dengan munculnya dugaan beberapa titik di Kota Mataram yang ditengarai menjadi spot kerawanan atau patologi sosial, salah satunya peredaran narkoba.

“Ini menjadi perhatian kita pemerintah dan kita harap aparat kita di bawah dan berbagai elemen masyarakat yang kita bentuk untuk terlibat dalam menjaga ketertiban masyarakat dan bisa maksimal dalam menjalankan fungsinya,” terangnya.

Upaya deteksi dini di tingkat paling bawah menurutnya sangat penting untuk mencegah munculnya berbagai ekses negatif di tengah masyarakat khususnya terkait sindikasi narkoba. Persoalan ini, menurutnya, tidak sederhana dan telah menjadi isu nasional dan global. Sebagai sebuah kota yang sedang berkembang, pihaknya terus berupaya meningkatkan resistensi terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kota Mataram.

Di tempat terpisah, Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, M.Si, ketika menghadiri Semalam Tanpa Narkoba di Desa Kumbung Lingsar Lombok Barat yang digelar Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB mengharapkan, institusi pendidikan di daerah ini melahirkan generasi muda sebagai agent of change (agen perubahan). Termasuk menyiapkan mental dan meningkatkan kemampuan diri untuk melindungi diri dan keluarga serta lingkungan sekolah dari penyalahgunaan narkoba dengan tujuan meningkatkan pengetahuan peserta tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Selain itu, mengajak teman sebaya menolak narkoba dan meningkatkan pengetahuan tentang upaya pencegahan narkoba.

Kegiatan yang melibatkan siswa SMP/SMA se-Pulau lombok dan diharapkan mampu mewujudkan terciptanya NTB yang bebas narkoba tahun 2015. Tidak hanya elemen generasi muda yang harus diperkuat, namun seluruh elemen masyarakat untuk saling mengingatkan bahaya narkoba bagi kehidupan. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Menyambut hari ibu yang jatuh tanggal 22 Desember, Korps HMI-Wati (Kohati) Cabang Mataram menyantuni sekitar 70 anak dari Panti Asuhan NW Gomong. Mereka membagi-bagikan sejumlah uang dan beras. Selain itu, sebagai rangkaian dari kegiatan itu juga digelar pertunjukan seni bertajuk ibuku surgaku.

Ketua Umum Kohati Cabang Mataram Desi Sukmayani mengaku jika apa yang dilakukan pihaknya tersebut bagian dari cara sederhana memperingati hari ibu. Memperingati hari ibu dengan cara menyantuni anak-anak dari panti asuhan tersebut memiliki dampak berbeda, terutama pada diri anggota Kohati.

Melihat anak-anak yang bernasib tidak beruntung ini, pastinya secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap pembentukan karakter para anggota.

Selain itu, lanjut mahasiswi IKIP Mataram ini ber-

nesia Timur dengan menjadikan IAIN Mataram menjadi Universitas Islam Negeri dan sudah diusulkan ke Menteri Agama. Belum lagi menjadikan NTB menjadi masyarakat modern, tapi peradaban Islam tetap berkembang dan Islamic Center menjadi pusat kajian studi Islam dan simbol peradaban Islam di NTB Sebelumnya, Rektor IAIN Mataram, Dr. H. Nashuddin,M.Pd, mengapresiasi kegiatan ini, karena belum pernah terjadi pertemuan atau musyawarah wakil rektor dirangkaikan dengan acara semiloka dan semiloka nasional. Pihaknya kegiatan semacam ini terus dilanjutkan. (ham)

Debat Konstitusi Antar-PT

(Suara NTB/dys)

SANTUNAN - Suasana penghuni panti asuhan saat diberikan santunan oleh pengurus Kohati Cabang Mataram, Senin (22/12). harap agar kegiatan-kegiatan serupa dapat diperluas lagi, sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaatnya.

Sementara itu, Sekretaris Kohati Rauhin Afnia Riska mengaku adapun pentas seni yang ditampilkan mulai dari puisi, menyanyi dan paduan suara, semunya ditampilkan oleh anggota Kohati dan anakanak panti asuhan. Tujuannya

anak-anak terhibur berada hidup di tengah-tengah panti.

Sementara uang dan beras yang berhasil disumbangkan tersebut berasal dari seluruh anggota Kohati dan para alumni.

Di tempat yang sama, pengasuh Panti Asuhan NW Gomong Mahirudin mengaku sangat terbantu dengan kehadiran pengurus Kohati yang telah memberikan bantuan kepada para penghuni panti. (dys)

Mata Kuliah Bahasa Arab di Fakultas Syari’ah Belum Efektif Mataram (Suara NTB) Keberadaan mata kuliah Bahasa Arab pada tiga jurusan yaitu Akhwalu Syakhsiyah (AS), Muamalah (MUA) dan Ekonomi Islam (EI) pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram dirasa belum efektif.

Padahal, untuk ketiga jurusan itu, posisi Bahasa Arab utamanya sebagai alat bantu dalam memahami setiap mata kuliah di masing-masing jurusan sangat penting.

Ditemui Suara NTB, Senin (22/12), dosen Jurusan Akhwalu Syakhsiyah Ahmad Nurjihadi, M.Ag, mengungkapkan jika model matrikulasi Bahasa Arab yang saat ini dimasukkan sebagai mata kuliah reguler tidak efektif. Hal itu disebabkan waktu belajar yang sangat singkat dan materi tidak mendalam.

Berbeda dengan tahuntahun sebelumnya saat dirinya menjadi mahasiswa dulu. Nurjihadi mengklaim jika saat itu, Bahasa Arab belum dimasukkan sebagai mata kuliah reguler seperti saat sekarang ini.

Namun diajarkan secara khusus pada setiap sore. Alha-

prospek usaha dan masa depan yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Apalagi saat ini, jurusan yang ditawarkan oleh perguruan tinggi Islam du NTB, tidak kalah dengan universitas atau perguruan tinggi umum. ’’Animo masyarakat untuk masuk ke perguruan tinggi Islam-pun tidak kalah besarnya. terutama bagi calon-calon mahasiswa lulusan Madrasah Aliyah atau pondok pesantren,’’ tuturnya.

Menurutnya, penduduk NTB yang 96 % beragama Islam menjadikan simbol/model toleransi umat beragama.

Termasuk Ingin menjadikan NTB sebagai pusat Perguruan Tinggi Islam di Wilayah Indo-

(Suara NTB/ist)

Ahmad Nurjihadi

sil, kemampuan memahami Bahasa Arab mahasiswa saat itu cukup mendalam, sehingga mempermudah penguasaan terhadap materi kuliah lainnya yang membutuhkan analisa menggunakan Bahasa Arab.

“Menguasai ilmu alat (bahasa asing) itu sangat penting untuk penguatan terhadap turats. Jadi tidak ada alasan untuk tidak kuasai itu.

Matrikulasi hanya diajarkan sampai empat semester, tapi itu tidak cukup. Harapan kita, meski secara institusi itu diprogramkan oleh institut,

tapi agar diperluas lagi, karena sangat penting,” ujarnya.

Menurutnya, pada Fakultas Syari’ah, banyak mata kuliah yang bersifat khusus, sehingga membutuhkan kemampuan berbahasa Arab atau pun Bahasa Inggris untuk memahami hal tersebut seperti mata kuliah perbandingan. Selain itu, memahami penggunaan Bahasa Arab tidak hanya penting saat mahasiswa menjalani proses perkuliahan, tapi juga pada saat mereka menjalani rekrutmen misalnya untuk menjadi hakim.

“Alumni kita banyak, ada yang jadi hakim dan lain-lain.

Untuk jadi hakim, mereka harus tes baca kitab kuning dulu,” ujarnya menjelaskan.

Untuk itu, Nurjihadi berharap ke depan agar penggunaan Bahasa Arab semakin diintesifkan lagi di tengah-tengah mahasiswa. Misalnya sebagai pengantar pada setiap mata kuliah.

Selain itu, hal lain yang bisa dilakukan khusus bagi Fakultas Syari’ah yakni memperketat seleksi pada masa penerimaan mahasiswa baru dengan mempersyaratkan kemampuan berbahasa Arab atau asing sebagai syarat utamanya. (dys)

Berharap Dijadikan Kajian Yuridis bagi MK Mataram (Suara NTB) – Persoalan kebijakan atau legalitas terhadap undang – undang, baik yang telah dikeluarkan maupun masih dalam tahap pengkajian oleh Mahkamah Konstitusi (MK), tidak terlepas dari sorotan oleh para kalangan mahasiswa. Sebagai bentuk perhatian terhadap kinerja MK saat ini, Fakultas Hukum Universitas Mataram (unram) menggelar debat konstitusi antar Perguruan Tinggi (PT) se–Pulau Lombok, dengan catatan hasil debat mahasiswa tersebut dapat dijadikan kajian yuridis bagi MK dalam hal pengambilan keputusan.

Ketua Panitia debat Konstitusi, Nanda Apariadi, mengatakan, debat konstitusi tidak terlepas dari hasil pemantauan terhadap kinerja MK selama dinahkodai oleh Akil Muchtar kemudian estafet kepemimpinan dilanjutkan kepada Dr. Hamdan Zoelva. Disebutkan, sedikitnya 12 isu menarik yang menjadi perdebatan yang berkaitan dengan tugas MK selaku pengambil kebijakan. “Kita hadirkan teman–teman mahasiswa

dari UMM, UGR, STAHN, UNW , Unram dan lain sebagianya,” kata Nanda dikonfirmasi pekan kemarin.

Formulasi ini, lanjutnya, nanti bisa dijadikan sebagai pertimbangan atau kajian yuridis dari hasil perdebatan para mahasiswa. Sehingga, MK dapat mengambil keputusan yang bijak dan memberikan peluang keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya.

Senada dengan hal tersebut, salah seorang dewan juri, Fahrizal menjelaskan, pengeluaran kebijakan atau legalitas terhadap undang – undang, apakah MK sebagai pengambil kebijakan sudah sesuai terhadap aplikasi di lapangan. Sehingga, jangan sampai MK sebagai lembaga peradilan tidak proporsional mengambil keputusan. Terkait 12 item perdebatan tersebut nantinya, diharapkan dapat menjadi saran dan rekomendasi bagi MK untuk mengambil keputusana berikutnya. “Kami mau melihat, apakah MK sudah menjalankan tugasnya secara maksimal atau tidak,” pungkas rizal. (cem)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Unram, Sunaryo Edy Siswanto menyerahkan hadiah juara I kepada pemenang debat Rizkia Laily Fitriana, Nurul Aprianti dan Ninin Ernawati.

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 23 Desember 2014

Palembang (Suara NTB) Atlet yang berhasil meraih medali emas pada ASEAN University Games (POM ASEAN) di Palembang, Sumatera Selatan pada 10-21 Desember 2014 akan diberikan bonus berupa bantuan biaya pendidikan atau biaya kuliah.

“Bonus yang disiapkan untuk atlet berprestasi peraih medali emas pada event olahraga mahasiswa se-Asia Tenggara ini berupa beasiswa menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) atau melanjutkan pendidikan ke S2,” kata ketua Kontingen Indonesia Asean University Games (AUG) 2014, Mulyana sebelum acara penutupan event tersebut di Palembang, Minggu.

Menurut dia, atlet yang telah menunjukkan prestasinya dengan menyumbang medali emas mengantarkan kontingen tuan rumah ini menjadi juara umum, perlu diberikan bonus dan perhatian khusus agar bisa meningkatkan prestasinya lebih baik lagi.

Selain itu, dengan adanya bonus diharapkan dapat memotivasi atlet yang belum berhasil untuk berlatih lebih giat lagi agar mampu mengukir prestasi terbaik pada event berikutnya, katanya.

Sementara Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrowi mengatakan, atlet cabang olahraga yang mampu mengukir prestasi dan menyumbang medali emas perlu mendapat perhatian dengan diberikan bonus.

Sedangkan bagi atlet yang belum berhasil menyumbang medali bagi tim negara ini, perlu diberikan pembinaan dan kesempatan melakukan latihan yang lebih baik lagi sehingga dapat berprestasi pada event berikutnya, ujar menteri.

Pesta Olahraga Mahasiswa se-Asia Tenggara itu telah berhasil diselenggarakan dengan baik sesuai jadwal yang ditetapkan, bahkan dari 20 cabang olahraga yang dipertandingkan tim Indonesia bisa meraih medali emas terbanyak dan menjadi juara umum.

Tim Indonesia menjadi juara umum dengan perolehan 190 medali terdiri atas 66 emas, 78 perak, dan 46 perunggu, kemudian posisi kedua ditempati tim Thailand dengan perolehan 114 medali (53 emas, 34 perak, 27 perunggu), dan posisi ketiga dipegang kontingen Malaysia dengan perolehan 131 medali (40 emas, 42 perak, 49 perunggu).

Berdasarkan hasil yang dicapai tersebut, Indonesia sukses menjadi tuan rumah ASEAN University Games XVII dan sukses mengukir prestasi, namun jangan cukup puas dengan keberhasilan tersebut, katanya.

Menurut dia, dari 20 cabang olahraga yang dipertandingkan yakni sepak bola, sepak takraw, voli, wushu, taekwondo, karate, catur, tenis lapangan, panahan, tenis meja, voli pantai, bulu tangkis, futsal, atletik, renang, anggar, pencak silat, selam, bola basket, dan pentaque perlu dilakukan evaluasi.

Atlet cabang olahraga yang mampu mengukir prestasi dan menyumbang medali emas diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan tersebut sedangkan bagi yang belum berhasil perlu diberikan pembinaan yang lebih baik lagi, ujar menteri. (ant/bali post)

PASI NTB akan Benahi Pembinaan Atlet Remaja Mataram (Suara NTB) Ketua Umum PASI NTB, H. Imhal mengatakan raihan satu medali emas, dua perak dan satu perunggu yang dipersembahkan oleh cabor atletik di PON Remaja, Surabaya 7-15 Desember lalu cukup memuaskan. Namun bila ada pihak yang mengatakan hasil tersebut kurang maksimal, dia pun siap membenahi pembinaan atlet remaja di tingkat remaja.

“Ke depannya kita perlu menyiapkan atlet-atlet muda lebih baik lagi. Terutama mengirim atlet bertanding di kancah nasional agar menambah banyak pengalaman sehingga kedepannya atlet-atlet muda NTB banyak menyumbangkan prestasi di kancah nasional,” ucapnya saat dimintai tanggapan soal perolehan medali cabor atletik di PON Remaja, oleh Suara NTB di Mataram, Minggu (21/12).

Pasalnya, menurut Ketua Umum KONI NTB, Andy Hadianto, hasil raihan satu medali emas, dua perak dan satu perunggu oleh cabor atletik di PON Remaja dinilai berbeda jauh bila dibandingkan dengan hasil raihan medali emas yang diraih atlet atletik NTB di PON XVIII di Riau 2012 lalu. Di mana cabor atletik berhasil mempersembahkan 7 emas, 5 perak dan 2 perunggu.

Jumlah perolehan medali emas NTB di PON/2012 hampir menyamai rekor tim atletik Jatim yang pada event itu keluar sebagai peraih medali emas terbanyak di pertandingan atletik dengan meraih 8 medali emas di atletik.

Dengan kata lain, hasil satu medali emas di atletik pada PON Remaja boleh dibilang sangat jauh dari harapan. Potensi atlet atletik NTB yang dijuluki sebagai raja lintasan karena memiliki pelari-pelari jarak pendek dan pelari jarak menengah terbaik nasional kini tak lagi memperlihatkan taringnya di tingkat remaja. Justru perolehan satu medali emas atlet di PON Remaja dihasilkan di nomor tolak peluru. Andy berharap pada pengurus cabor atletik agar segera mengevaluasi hasil PON Remaja, sehingga prestasi atletik NTB di PON Jabar 2016 jauh lebih baik lagi.

Menanggapi hal itu Imhal mengatakan pihaknya siap akan membenahi kekurangan yang ada. Dalam hal ini PASI NTB akan memaksimalkan lagi melakukan rekruitmen dan pembinaan atlet-atlet muda, sehingga regenerasi atlet terus berlangsung. Sebagaimana saran dari PASI Pusat bahwa pembibitan atlet atletik kedepannya akan disesuaikan dengan standar tinggi badan dan fisik atlet. Hasil koordinasi pihaknya dengan pengurus PASI Pusat bahwa tinggi badan atlet yang ideal tidak kurang dari 170 sentimeter.

“Pembibitan atlet berprestasi akan kita tingkatkan lagi, pasalnya para atlet atletik sudah banyak menyumbangkan prestasi di kancah nasional. Kita akan berkoordinasi dengan KONI dan cabor kabupaten/kota serta sekolahsekolah untuk melakukan pembibitan atlet,” tegasnya seraya menambahkan bahwa ke depan pihaknya akan menyiapkan lebih banyak lagi atlet muda serta mengirim atlet untuk mengikuti kejurnas supaya atlet-atlet dapat menambah pengalaman tanding. (fan)

KONI-Cabor Harus Fokus Target 15 Emas Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, mengatakan target 15 medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat (Jabar ) tahun 2016 tak bisa ditawar lagi. Oleh karena itu seluruh pengurus KONI NTB maupun pengurus cabor harus memfokuskan pikiran dan tenaga pada target meraih 15 medali emas.

“Fokus kita adalah bagaimana meraih target 15 medali emas, oleh karena itu semua pikiran dan tenaga kita fokuskan bagaimana merealisasikan target 15 medali emas,” ucap Andy saat memimpin Rapat Anggota KONI NTB di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (22/12 kemarin. Rapat itu dihadiri Wakil Ketua II KONI NTB, Prayitno Basuki, Wakil Ketua III KONI NTB, H. L. Imam

Maliki, serta seluruh pengurus inti dan masing-masing Bidang Kepengurusan KONI NTB. Rapat yang dihadiri kurang lebih 30 pengurus KONI NTB itu dimaksudkan untuk menyamakan visi dan misi dalam meraih target 15 medali emas. Sedikitnya terdapat tiga poin penting yang menjadi tugas KONI NTB ke depan, yakni upaya meraih target 15 medali emas, kemudian

bagaimana pembinaan olahraga dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan. Yang ketiga, bagaimana penataan organisasi serta meningkatkan kapasitas kinerja pengurus.

Andy yang juga menjabat Direktur PT. DMB ini menjelaskan, untuk menyamakan misi meraih target 15 emas di PON Jabar dia menginginkan penggunaan anggaran olahraga ke depannya diprioritaskan

untuk meningkatkan prestasi olahraga di level paling bergengsi yakni PON /2016. “Seluruh anggaran kita arahkan untuk pencapaian prestasi tertinggi olahraga NTB di kancah nasional,” tegasnya.

Tak sampai di situ, kinerja pengurus cabor dan KONI NTB juga harus lebih dimaksimalkan lagi, khususnya di Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI NTB harus memegang database prestasi atlet. Database yang dimaksudkan itu sebagai pembanding kekuatan atlet NTB yang ada dengan lawan-lawan yang akan dihadapi di PON Jabar 2016.

“Omong kosong kita mau tingkatkan prestasi kalau

tidak punya database atlet, karena target 15 ini bisa dihitung bila kita memiliki database atlet. Tugas Binpres KONI NTB mengukur kekuatan lawan, selanjutnya membuat treatment,” terangnya.

Itu artinya, dengan memegang database atlet Binpres KONI NTB dapat memetakan kekuatan atlet NTB yang berpeluang meraih medali emas. Sementara bagi atlet yang belum mampu menjuarai event nasional bisa ditingkatkan prestasinya, tentunya dengan melakukan persiapan dan dilatih oleh pelatih yang berkompeten di nomor maupun kelas yang dilombakan di masing-masing cabor. (fan)

Liverpool-Arsenal Imbang London Martin Skrtel menanduk bola pada fase akhir pertandingan untuk menghindarkan Liverpool dari kekalahan lain di Liga Utama Inggris, ketika mereka bermain imbang 2-2 dengan tamunya Arsenal pada Minggu.

Tampil inferior pada sebagian besar jalannya pertandingan, Arsenal memimpin melalui gol-gol dari dua pemain Prancis Mathieu Debuchy dan Olivier Giroud, setelah Philippe Coutinho membawa tuan rumah unggul terlebih dahulu, lapor Reuters.

Namun pemain asal Slovakia Skrtel, yang memerlukan perawatan selama enam menit karena kepalanya berdarah setelah tertendang Giroud, menanduk bola dengan keras dari tendangan sudut Steven Gerrard untuk menggagalkan kemenangan The Gunners dan setidaknya memberi sedikit kegembiraan pra-Natal kepada publik Anfield.

Meski gagal mendulang tiga angka, Arsenal kembali ke peringkat keenam berkat keunggulan selisih gol di atas rival Londonnya Tottenham Hotspur dengan 27 angka dari 17 pertandingan, tertinggal empat angka dari tim peringkat keempat West Ham United yang memegang spot terakhir Liga Champions.

Pemuncak klasemen Chelsea dapat merestorasi keunggulan tiga angkanya atas Manchester City dengan meraih kemenangan di markas Stoke City pada Senin.

Ketika Arsenal kini hanya kalah sekali dari tujuh pertemuan terakhirnya dengan Liverpool, Sunderland meraih empat kemenangan keempatnya secara beruntun atas rival Inggris Timur lautnya

Newcastle United setelah gol larut Adam Johnson membawa mereka menang 1-0 pada pertandingan lain yang juga dimainkan pada Minggu.

“Derby Tyne-Wear” di St James Park menampilkan lebih dari 30 sepakan ke gawang, namun pemain kelahiran Newcastle Johnson merupakan satu-satunya yang mampu mencetak gol semenit sebelum pertandingan usai untuk membawa Sunderland meraih kemenangan ketiganya musim ini dan mendongkrak mereka dari zona degradasi.

“Terdapat cara-cara yang berbeda untuk memenangi pertandingan dan untuk memenangi derby, dan saya pikir gol kemenangan di menit terakhir merupakan cara yang istimewa untuk melakukannya,” kata pelatih Sunderland Gus Poyet.

Hasil Adil Liverpool, yang terpuruk di papan tengah, kalah 0-3 di markas Manchester United pada akhir pekan sebelumnya ketika mereka menciptakan cukup banyak peluang.

Kurangnya insting membunuh terlihat kembali menghantui mereka pada Minggu, ketika mereka menikmati 65 persen penguasaan bola dan memiliki jumlah upaya tembakan ke gawang empat kali lebih banyak daripada tim tamu.

Dengan kegagalan untuk mencetak gol maka kesuksesan besar mereka pada musim lalu dengan menang 51 atas Arsenal, ketika Daniel Sturridge dan Luis Suarez masih menjadi duet maut, sulit terwujud.

Pada akhirnya mereka me-

(Suara NTB/ist)

PENYAMA KEDUDUKAN - Martin Skrtel merayakan gol penyama kedudukan yang ia cetak ke gawang Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Hasil itu memaksa Arsenal dan Liverpool berbagi angka. merlukan seorang pemain bertahan untuk mencapatkan satu angka dari seluruh kerja keras mereka. Bahkan pelatih Arsenal Arsene Wenger mengakui bahwa tiga angka untuk timnya, seandainya Skrtel tidak menyamakan kedudukan, akan menjadi keberuntungan.

“Kami menyesali kemasukan gol dari situasi bola pada menit terakhir, namun secara keseluruhan ini adalah hasil yang adil,” kata Wenger kepada Sky Sports.

“Tahun lalu hanya sedikit berada dalam benak kami dan aliran kami tidak berada di sana. Kami bermain dengan sedikit menggunakan rem tangan.”

Liverpool benar-benar mendominasi babak pertama namun mereka harus menunggu sampai menit ke-45 sebelum Coutinho menghukum Arsenal karena kalah penguasaan bola, memindahkan bola ke kaki kanannya dan menaklukkan

Pelatih Inter Bantah akan Rekrut Lennon Milan Pelatih Inter Milan Roberto Mancini membantah kabar bahwa ia mencoba merekrut pemain sayap Tottenham Aaron Lennon untuk memperkuat klub Seri A Italia itu menghadapi paruh kedua musim kompetisi dan mengejar tempat di Liga Champions.

Media di Inggris menyebutkan bahwa Lennon akan menjadi salah satu target Mancini yang ingin mengembalikan tim “Nerazzuri” itu ke lingkaran elit sepak bola Eropa setelah dua tahun absen.

Namun setelah Inter bermain imbang 2-2 melawan tim tamu Lazio hari Minggu lalu, Mancini mengatakan: “ Ia (Lennon) tidak pernah menjadi target kami.”

Mantan manajer Manchester City itu mengatakan, klub mungkin akan merekrut

Suara NTB/ist)

Aaron Lennon

Alessio Cerci, pemain Atletico Madrid yang lebih sering di bangku cadangan.

“Ia mungkin menjadi salah satu target kami. Na-

mun saat ini ia masih sebagai pemain Atletico Madrid, jadi kami harus menunggu,” katanya. “Yang pasti, kami perlu memperkuat tim lagi di posisi ini,” tambahnya.

Inter saat ini berada di urutan 11 klasemen Seri A, 18 poin di bawah pimpinan dan juara bertahan Liga Italia Juventus, empat di bawah rival sekotanya AC Milan dan enam poin di belakang Lazio yang bercokol di urutan tiga. Hanya tidak tim teratas yang akan mendapat jatah tampil di Liga Champions m u s i m mendat a n g . (ant/ bali post)

(Suara NTB/ist)

Atlet Peraih Emas Dapat Beasiswa

Daniel Sturridge

kiper Wojciech Szczesny.

Pertahanan Rapuh Pertahanan rapuh juga menjadi hal yang mengganggu musim Liverpool, ketika Debuchy menanduk bola untuk menjadi gol penyama kedudukan pada fase akhir babak pertama. Giroud terlihat akan menjadi penentu kemenangan setelah satu serangan balik Arsenal, mengonversi dari jarak dekat pada menit ke-64 dari umpan tarik Santi Cazorla.

Liverpool harus kehilangan pemain pengganti Fabio Borini yang mendapat kartu merah, namun intervensi Skrtel menjelang pertandingan usai membuat mereka mendapatkan satu angka untuk mengungguli mereka atas rival Merseysidenya Everton, dengan menduduki peringkat kesepuluh dengan koleksi 22 angka.

“Mereka (Arsenal) pada hari ini memiliki tiga temba-

kan ke gawang, dan kami memiliki 23 tembakan ke gawang,” kata pelatih Liverpool Brendan Rodgers kepada Sky Sports. “Dengan penampilan baik, kami kembali ke tempat kami berada selama beberapa tahun terakhir.”

Sunderland menang untuk pertama kalinya dari sepuluh pertandingan liga, dan kemenangan ini terjadi di waktu yang sangat tepat.

Johnson, yang sekarang telah mencetak gol dari tiga lawatan terakhirnya ke Newcastle, mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-89 tidak lama setelah Moussa Sissoko nyaris membawa tuan rumah Newcastle meraih kemenangan.

“Kami sekarang telah menang dalam tiga tahun berturut-turut, mereka pasti membenci saya di sini, tiga kemenangan, tiga pertandingan tanpa kemasukan satu gol pun,” tutur Johnson. (ant/bali post)

Sturridge Kembali Januari Liverpool Pelatih Liverpool Brendan Rodgers mengungkapkan bahwa Daniel Sturridge seharusnya bisa sepenuhnya fit pada Januari.

Penyerang 25 tahun itu tidak tampil sejak Agustus karena cedera paha dan pergi ke Boston baru-baru ini untuk mempercepat rehabilitasi.

Dia mencetak 21 gol Liga Inggris musim lalu ketika The Reds finis di bawah juara Manchester City. Namun, kini pasukan Rodgers terdampar di posisi 10 klasemen dengan selisih 17 angka dengan pemuncak klasemen Chelsea.

Ketika ditanya kemungkinan pemain Inggris itu kembali, Rodgers berkata, “Itu mungkin setelah periode Natal. Tahap pertama dari rehabilitasinya di LA menunjukkan hasil yang spesifik.”

“Dia pergi ke Boston untuk tahap berikutnya, kemudian dia akan pindah lagi ke fasilitas spesialis di sana dan berharap awal tahun baru dia akan kembali dan sudah mendekati bugar dan bermain.”

“Dalam beberapa laga pada Januari, kita akan melihat Dan kembali. Itu akan menyenangkan bagi tim ini. Kami akan menempatkan dia berbaur kembali dan kembali pada alur permainan dan hasil kami, semoga.”

Dengan lima gol, Steven Gerrard dan Raheem Sterling adalah pencetak gol terbanyak Liverpool sejauh musim ini, demikian sportsmole.co.uk. (ant/bali post)

SUARA NTB

Selasa, 23 Desember 2014

Halaman 12

RUPA-RUPA RUPA-RUPA

FINANCE LOWONGAN

295.000

SHOWROOM

RUPA-RUPA

TRAVEL

SALON

PERAWATAN AC

TOKO MAINAN

PET SHOP

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL 18.00

SUARA NTB

Selasa, 23 Desember 2014

KURSUS

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

MEBEL

RUMAH MAKAN

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

087 865 633 888 / 087 861 811 999

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SERVICE AC

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

LOWONGAN

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

RUPA_RUPA

RUPA-RUPA

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

FASHION

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KONVEKSI

SUARA NTB Selasa, 23 Desember 2014

PENGABDIAN

Halaman 14

Ustadz Habiburahman

Kembangkan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Mas Mas adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB. Desa ini letaknya di bagian tengah Pulau Lombok. Sejak 2009 lalu, Desa ini mulai terkenal di mancanegara. Banyak wisatawan asal Jerman, Australia, Prancis dan Belanda datang menikmati keindahan alam dan budaya lokal masyarakat setempat.

SALAH seorang pemuda desa setempat, Habiburahman yang melihat kondisi masyaraka yang terbelakang pada waktu itu merasa terpanggil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Melihat potensi alam yang dimiliki, Desa Mas Mas cukup potensial untuk menarik minat wisatawan datang ke desa tersebut.

Masyarakat menilai kegiatan pariwisata dinilai kontraproduktif dengan kegiatan keagamaan. Kesan buruk pariwisata dinilai tidak sesuai dengan adat ketimuran. Karena itu, Habiburahman bertekad membalikkan kesan buruk pariwisata itu. Dengan mengembangkan pariwisata berbasis kearifan lokal masyarakat setempat.

Artinya, setiap wisatawan yang datang mengikuti budaya lokal (kearifan lokal) masyarakat setempat. Berbagai aktivitas sosial masyarakat setempat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Di sini, mereka bersentuhan langsung dengan tradisi khas Lombok yang tak pernah mereka temukan di negara mereka.

“Kita identifikasi kebutuhan wisatawan. Ternyata, mereka datang itu bukan untuk mencari kemewahan, menginap di hotel berbintang.

Tetapi mereka datang ke sini untuk mencari sesuatu yang baru. Itulah yang kita kolaborasikan dengan potensi alam yang kita miliki,” kata Habiburahman kepada Suara NTB, Senin (22/12) kemarin.

Dikatakan, di Desa Mas Mas, bagi wisatawan yang datang diregistrasi dan diharuskan menggunakan sarung. Maksudnya, supaya masyarakat jangan diperlihatkan pakaian-pakaian minim. Kewajiban menggunakan sarung menjadi tanda bahwa mereka adalah tamu resmi yang harus dijaga kemananan dan kenyamanannya.

“Makanya kita install wisata desa. Semua aktivitas warga yang mereka temukan menjadi jualan. Kebetulan mereka melihat warga mengaji, mereka ikut ngaji. Warga menanam padi, mereka juga ikut menanam padi,” ungkapnya.

Wisata berbasis kearifan lokal itu memberikan pengalaman baru yang ditawarkan agar wisatawan mau melancong ke Desa Mas-Mas. Ini akan membuka sumber penghasilan alternatif bagi warga yang selama ini hidup dari hasil bertani.

Panorama alam, gaya hidup masyarakat desa, hingga proses membuat obat-obatan tradisional dijadikan atraksi wisata. Kalangan muda desa pun dipersiapkan menjadi pemandu wisata setelah mendapatkan kursus bahasa Inggris dengan tutor Habiburahman yang secara otodidak belajar bahasa Inggris. (nas)

(Suara NTB/Kampung Media Kaula)

Habiburahman (dua dari kiri) berpose bersama Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi dan Hj. Erica Zainul Majdi dalam acara apresiasi Kampung Media di pendopo Gubernur beberapa waktu lalu.

Wisman Terkesan Wisata Desa Berbasis Kearifan Lokal

Wisatawan ikut mengaji.

(Suara NTB/Kampung Media Kaula)

Praya (Suara NTB) Desa Mas-Mas yang terletak di kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah menjadi terkenal dengan pengembangan wisata berbasis kearifan lokal. Sebuah desa terpencil yang dua tahun terakhir ini sedang memikat turis mancanegara seperti dari Jerman, Belanda, Perancis, Austria dan Inggris.

Sebagian besar mereka terkesan, lewat program “Village Based Tourism”. Bagaimana tidak hampir, setiap hari kedatangan tamu mancanegara untuk menikmati paket-paket wisata yang ditawarkan Kampung Mas-Mas kerjasama Komunitas Kampung Media KM. Kaula sangat memuaskan.

(Suara NTB/Kampung Media Kaula)

Wisatawan juga diajari cara membuat ketak bersama warga setempat.

Uniknya, setiap paket yang ditawarkan benar-benar menjadi pengalaman baru yang cukup berharga bagi wisatawan. Bahkan membuat mereka merasa sangat senang. Seperti Bentz Oliver tamu asal Prancis ketika menulis tentang kesannya selama mengikuti tour dalam quisioner yang disediakan pengelola ia menulis, “Really nice trip, a beautiful experience and very interesting.

Setiap tamu yang datang ke desa Mas-Mas, dikenakan tarif Rp 150.000. Bayaran itu kemudian di peruntukkan untuk guide lokal Rp 40.000 untuk lima orang tamu ke bawah dan 80.000 untuk lima orang keatas, bayar kelompok Ketak Rp 23.000, kelompok Pembuat

kerupuk Rp. 15.000, warga Penyedia makan siang Rp. 30.000 dan untuk cidomo Rp. 40.000.

“Di luar itu ada banyak lagi keuntungan yang didapat, diantaranya setiap destinasi yang dikunjungi para wisatawan pasti belanja seperti di kelompok ketak, kelompok pembuat Kerupuk, penyedia makanan dan tidak jarang turis merasa sangat puas dengan layanan desa Mas-Mas. Tak terkecuali pada anak-anak sekolah yang kadang-kadang dibelikan alat tulis dan dibawakan candy alias permen,” kata Salah seorang Pemuda Desa Mas Mas yang juga Koordinator Kampung Media (KM) Kaula, Habiburahman.

Para wisatawan amat sangat terkesan dengan situasi pendidikan sehingga tidak jarang mereka ikut belajar sama anak-anak atau yang kebetulan berprofesi sebagai guru di negara asal mereka langsung minta waktu untuk diberikan ngajar dikelas atau minimal bisa berinteraksi dengan siswa-siswi di sekolah yang mereka kunjungi yaitu di Ponpes Al-Ilham.

Tidak kalah menariknya juga bagi para tamu adalah makanan khas yang disuguhkan warga, seperti yang di ungkap Jessica, wisatawan asal Austria. “Its taste is very delicious, I never found it in whereever and whenever. (berbagai sumber)

Wisatawan menyantap makanan ala warga.

(Suara NTB/Kampung Media Kaula)

Dikunjungi Ratusan Wisman, Kondisi Jalan Masih Dikeluhkan Praya (Suara NTB) Sejak 2009 lalu, Desa Mas Mas ramai dikunjungi wisatawan mancanegara. Setiap tahunnya diperkirakan sekitar 300 orang sampai 400 orang wisatawan mancanegara dari Australia, Jerman, Prancis dan Ingris berkunjung ke desa yang terletak di Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah tersebut.

Namun, yang patut menjadi perhatian pemerintah daerah adalah akses jalan menuju desa tersebut yang masih belum dihotmix.

Kondisi akses jalan sepanjang 4 km menuju Desa Mas Mas yang masih rusak sering menjadi keluhan para wisatawan.

Hal tersebut dikatakan salah seorang pemuda Desa Mas Mas, Habiburahman kepada Suara NTB, Senin (22/12) siang kemarin. “Sangat besar harapan kami, adanya intervensi pemerintah dalam memperbaiki jalan sepanjang

4 km lebih menuju Desa Mas Mas,” katanya.

Dalam membangun dan mengembangkan Desa Mas Mas, kata Habiburahman, selama ini masyarakat melakukannya secara swadaya. Artinya, masyarakat setempat mengembangkan sendiri pariwisata desa berbasis kearifan lokal yang mampu menarik minat wisatawan mancanegara tersebut. Tinggal yang dibutuhkan masyarakat demi kelancaran akses menuju lokasi tersebut adalah pemerintah daerah menghotmix jalan menuju desa wisata itu. “Karena ini menjadi keluhan para wisatawan,” imbuhnya.

Koordinator Kampung Media Kaula Desa Mas Mas ini menambahkan, setiap tahunnya sekitar 300 sampai 400 orang wisatawan datang ke desa tersebut. Apalagi menjelang high season seperti akhir Juli, Agustus sampai Awal September kecenderungan jumah wisatawan yang berkunjung meningkat. (nas)

(Suara NTB/Kampung Media Kaula)

Wisatawan diajak untuk ikut bersentuhan langsung dengan aktivitas pertanian, bahkan ikut memanen padi di sawah.

SUARA NTB Selasa, 23 Desember 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Rizal Ramli Dipanggil KPK Terkait BLBI Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli untuk mintai keterangan terkait pemberian SKL (Surat Keterangan Lunas) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

(ant/Bali Post)

PENGADILAN RAKYAT DONGGALA - Bupati Donggala, Kasman Lassa (kiri pakai kopiah) berjabat tangan dengan Wakil Bupati Donggala, Vera Laruni (kanan) setelah dinyatakan islah pada Pengadilan Rakyat yang digelar warga di Donggala, Sulawesi Tengah, Senin (22/ 12). Pengadilan rakyat yang dihadiri ratusan perwakilan warga dari seluruh kecamatan itu terpaksa dilakukan setelah berbagai upaya dilakukan untuk mendamaikan Bupati, Kasman Lassa dan Wakil Bupati, Vera Laruni yang terlibat pertikaian tidak membuahkan hasil.

Pertikaian itu dikhawatirkan akan mengorbankan kepentingan seluruh rakyat Donggala.

Seribu TKI akan Dipulangkan dengan Pesawat Hercules Jakarta (Suara NTB) Pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara akan dikerahkan untuk memulangkan 1.000 orang tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang sekarang ditahan di beberapa kantor keimigrasian Malaysia karena tidak memiliki izin bekerja.

“Nanti akan pakai pesawat kita dan itu sudah didiskusikan. Sesuai perintah Panglima TNI, AU akan memberikan bantuan untuk mengembalikan TKI dari Malaysia ke Indonesia. Hasil koordinasi terakhir, jumlah TKI yang akan dikembalikan sekitar 1.000 orang,” kata Kepala Staf

TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia disela Rapim TNI 2014, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/12).

Ida Bagus mengatakan, saat ini ribuan TKI tersebut sudah dikumpulkan di tahanan imigrasi dan akan diberangkatkan ke pangkalan AU milik Malaysia di Subang.

Rencananya, para TKI tersebut akan tiba di Indonesia pada esok hari di Bandara Juanda, Surabaya.

“Hari ini juga pesawat TNI AU Hercules akan bergerak dari Jakarta dan Abdul Rahman Saleh (Malang). Lalu ada

5 pesawat akan stand by di Pekanbaru. Begitu ada koordinasi, kita akan gerakkan dari Pekanbaru ke Subang, dari Subang langsung ke Juanda Surabaya,” paparnya.

Menurut dia, rencananya Senin ini pihak Malaysia akan meminta kepada TNI AU untuk menjemput para TKI tersebut di daerah Subang, Malaysia. “Kami sudah siapkan pesawat jenis Hercules berkaitan dengan itu, tinggal menunggu hasil koordinasi terakhir dengan pihak Malaysia tentang kesiapan TKI di Subang, Malaysia,” jelasnya. (ant/Bali Post)

Dua Kubu Golkar Sudah Siapkan Juru Runding Jakarta (Suara NTB) Pengurus Partai Golkar dari kubu Agung Laksono maupun Aburizal Bakrie menyatakan sudah mempersiapkan masing-masing lima juru runding untuk menyelesaikan perselisihan internal.

Kubu Aburizal sudah menyiapkan juru runding yang diketuai Sharif Cicip Sutardjo dengan wakil ketua MS Hidayat dan anggota Theo L. Sambuaga, Fredi Latumahina dan Aziz Syamsuddin.

“Surat penetapan namanama juru runding itu sudah ditandatangani pekan lalu. Kita siap melakukan pertemuan (dengan pihak Agung Laksono) besok,” kata politisi Golkar, Theo L. Sambuaga, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (22/12).

Theo mengatakan agenda pertemuan besok adalah penyelesaian masalah secara internal dan upaya rujuk untuk bersama-sama membangun Golkar.

Sementara kubu Agung Laksono telah lebih dulu menyiapkan lima juru runding, yaitu Andi Matalata, Priyo Budi Santoso, Ibnu Munzir, Agun Gunandjar Sudarsa, dan Yorrys Raweyai.

Yorrys Raweyai mengamini pertemuan dengan juru runding kubu Aburizal akan dilakukan besok.

Ia meminta kubu Aburizal memberikan keterangan resmi mengenai lima orang yang ditunjuk sebagai juru runding. Menurut dia, masing-masing juru runding harus memiliki legali-

tas melalui putusan rapat harian Dewan Pimpinan Pusat.

“Pertemuan akan membahas langkah pertemuan ke depan, seperti hal-hal apa saja yang akan disepakati. Pertemuan ini juga untuk mempersiapkan waktu perundingan, karena akhir tahun akan banyak pengurus partai yang libur,” kata dia.

Politisi Golkar Agun Gunandjar berharap perselisihan internal Golkar selesai dalam waktu sepekan ke depan karena pemilihan kepala daerah (pilkada) sudah di depan mata. (ant/Bali Post)

“Kaitannya dengan kasus BLBI, soal SKL, katanya KPK serius mau menyelesaikan kasus ini dan lain lain juga sudah dipanggil,” kata Rizal saat tiba di gedung KPK di Jakarta, Senin (22/12). Namun Rizal enggan menjelaskan mengenai kasus tersebut lebih lanjut.

“Saya jelasin dulu kepada KPK,” ungkap Rizal singkat.

Dalam penyelidikan BLBI, KPK sudah memeriksa sejumlah pejabat pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004 yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 20012004 Laksamana Sukardi, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta, mantan Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004 Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, mantan Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli, mantan Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subiyanto, Menko Perekonomian 1999-2000 dan mantan Kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie.

KPK juga sudah mencegah seorang dari swasta yaitu Lusiana Yanti Hanafiah terkait dengan dugaan pemberian sesuatu kepada pegawai negeri dan atau penyelengara negara terkait perizinan pemanfaatan lahan sejak 4 Desember 2014.

Lusiana diduga mengelola tanah yang diberikan kepada penyelenggara negara yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SKL. Mekanisme penerbitan SKL yang dikeluarkan BPPN berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002 saat kepemimpinan Presiden Megawati yang mendapat masukan dari mantan Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djakti, dan Laksamana Sukardi.

Dari Rp144,5 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, sebanyak Rp138,4 triliun dinyatakan merugikan negara karena tidak dikembalikan kepada negara, tapi baru 16 orang yang diproses ke pengadilan.

Sedangkan sisanya yaitu para obligor yang tidak mengembalikan dana mendapatkan Su-

(ant/Bali Post)

RIZAL RAMLI DIPERIKSA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Rizal Ramli menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/12). rat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kejaksaan Agung karena mendapatkan SKL berdasarkan Inpres No 8 tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan PKPS. Sejumlah bank yang mendapatkan SKL antara lain Bank Baja Internasional dengan tersangka Jean Rudy Ronald Pea, Bank Sewu Internasional (Lany Angkosubroto), Bank Papan Sejahtera (Njo Kok Kiong), Bank Istimarat dan Bank Pelita dengan tersangka Agus Anwar, Bank Hokindo (Hokiarto), Bank Dana Hutama (Hadi Purnama Chandra), dan Bank

Umum Nasional (Bob Hasan).

Sedangkan Kejaksaan Agung baru memproses 16 orang ke pengadilan. Dari 16 orang tersebut, tiga terdakwa dibebaskan pengadilan, 13 orang yang yang telah divonis hanya satu koruptor yang dijebloskan ke penjara, dua terdakwa lain tidak langsung masuk ke penjara dan sembilan terdakwa melarikan diri ke luar negeri.

Salah satunya adalah mantan pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan perusahaan ban PT Gajah Tunggal Sjamsul Nursalim yang mendapatkan jatah Rp 52,72 triliun namun hingga saat ini Sjamsul belum memenuhi kewajiban pembayarannya dan sudah lari keluar negeri. (ant/Bali Post)

KPK Periksa Pejabat Pemkab Bangkalan Bangkalan (Suara NTB) KPK datang kembali ke Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Senin (22/12), untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pejabat pemkab setempat. Tim berjumlah empat orang dan dipimpin oleh Novel Baswedan.

Keempat pejabat yang diperiksa KPK itu masing-masing mantan Sekda Bangkalan Syaiful Jamal, lalu Eddy Mulyono (juga mantan sekda) serta pelaksana harian (Plh) sekda Moh Muhni, serta Sekretaris DPRD Bangkalan Tomy Feryanto dan mantan inspektorat.

Menurut Kapolres Bangkalan AKBP Sulistijono, pemeriksaan digelar di Mapolres Bangkalan.

“Yang jelas KPK pinjam tempat, dan ada sejumlah pejabat pemkab yang telah dipanggil,” terang Kapolres.

Hingga pukul 11.00, KPK masih berada di ruang serba guna Polres Bangkalan, dan pemeriksaan kepada lima orang pejabat Pemkab Bangkalan itu berlangsung tertutup.

Pemeriksaan kepada sejumlah pejabat Pemkab Bangkalan ini merupakan pengembangan penyidikan yang dilakukan KPK dalam kasus dugaan korupsi yang dilakukan Ketua DPRD yang juga mantan Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin Imron.

Pada tanggal 17 Desember 2014, KPK juga telah memeriksa Direksi Perusahaan Daerah (PD) Sumber Daya dalam penyidikan

RUPA-RUPA

TRAVEL ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

dugaan penerimaan suap terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura.

Direksi PD Sumber Daya yang diperiksa kala itu, adalah Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Cholil Solihin, Direktu PD Sumber Daya Afandy, Dirut PD Sumber Daya Chairil Anwar, Dirut PD Sumber Daya CHairil Saleh, Dirut PD Sumber Daya Abdul Razak.

“Para saksi diperiksa untuk ABD (Antonio Bambang Djatmiko),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Rabu lalu. Antonio adalah Direktur PT Media Karya Sentosa yang diduga menyuap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Fuad Amin Imron.

PD Sumber Daya adalah perusahaan daerah yang memiliki kontrak kerja sama dengan PT MKS. Selain direksi PD Sumber Daya, KPK juga memeriksa sopir Antonius Bambang Djatmiko, Suryanto dan Abdul Hakim.

Kaitan Fuad Amin dengan PT MKS dimulai saat Fuad Amin masih menjadi Bupati Bangkalan pada periode 2003-2008, yang dilanjutkan pada 2008-2013.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Fuad sebagai tersangka penerima suap berdasarkan pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU PEmberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP. (ant/Bali Post)

Selasa, 23 Desember 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Hadiahi Sang Istri Setangkai Bunga

Bupati Lobar: Peringatan Hari Ibu Momentum Kontemplasi Giri Menang (Suara NTB) – Peringatan hari ibu yang biasa rutin dilaksanakan di Lombok Barat (Lobar) berjalan khidmat, Senin (22/12). Peringatan hari ibu yang kelima pada era Bupati Zaini Arony, seperti biasa selalu diwarnai kemesraan antara Bupati Dr. H. Zaini Arony dengan sang istri Hj. Nanik S Zaini Arony.

“Peringatan hari ibu merupakan sarana melakukan refleksi dan kontemplasi,” ujarnya dalam sambutannya di Aula Utama Kantor Bupati Lobar. Kegiatan ini dihadiri pengurus dan anggota organisasi-organisasi wanita dari FKPD Lobar, jajaran Pemkab Lobar, dan undangan lainnya.

Diakuinya, peringatan Hari Ibu tahun 2014 ini merupakan peringatan kelima selama dirinya menjabat sebagai bupati dan yang pertama bersama dengan Wakil Bupati H. Fauzan Khalid, SAg, MSi. Peringatan Hari Ibu, menurutnya, memiliki makna yang sangat penting, tidak hanya sekedar seremonial tetapi kontemplasi atau perenungan. “Ibu itu teladan, sumber inspirasi, panutan dan spirit dalam kehidupan,” ujar bupati bersemangat. Peran ibu, lanjut bupati, sangat besar dalam keluarga.

Tema Hari Ibu 2014 ini, ungkapnya, mengandung makna yang simpatik. Adapun tema Peringatan Hari Ibu adalah Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan Menuju Indonesia Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian. Makna setara dalam tema tersebut, dikatakan bupati, tidak sama dengan sama dengan memberikan analogi yang logis. “Setara tidak sama dengan sama,” ujar bupati. Diakuinya, dalam hal peran di masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan dan kewajiban yang sama. Selanjutnya, segala pembangunan di Lobar juga diperuntukkan bagi semua.

Sebelum acara, dilakukan sejumlah kegiatan untuk memeriahkan Hari Ibu 2014, antara lain sosialisasi Jamkesmas Semesta (JKN-BPJS), Pelaksanaan Kegiatan HARGANAS, Penyuluhan Narkoba kepada keluarga dan masyarakat tentang Bahaya Narkoba, Pengajian Majelis Taklim, Pelayanan KB di Karang Bongkot Kecamatan Labuapi bersama mitra kerja (PKK, Muslimat NW dan IBI), Pelayanan KB di Pustu Tawun Kecamatan Sekotong. (her/*)

Istri Bupati Lobar Hj. Nanik Zaini Arony memotong tumpeng serangkaian peringatan Hari Ibu di Lobar.

Untukmu Ibu Ibu…Sampai kapanpun kau tetap singgah di hatiku, Dalam setiap irama tubuhmu kau selalu menyapa, Dalam kepenatan yang tak pernah terbisikkan kau selalu mendekap, Dalam kerinduan yang sangat kau tak pernah ingin lepas dariku.

Usia ku kini telah berubah, aku bukan lagi balita kecil Ibu, Kaulah yang telah membentuk jiwa mentah ini, kaulah yang telah mengelola emosi yang labil ini, menjadi lokomotif kemajuan, Kaulah yang selalu memberiku keberuntungan dengan nasehatmu kala malam telah larut dan gerbang mimpi siap menghampiri.

Bupati Lobar H. Zaini Arony menyerahkan setangkai bunga kepada sang istri Hj. Nanik S Zaini Arony pada peringatan Hari Ibu di Kantor Bupati Lobar, Senin (22/12).

Ibunda sayang… Kala yang lain telah terlelap dalam tidurnya, Aku tahu kau tak pernah terlena pikiran, hati, jiwa dan emosimu selalu bekerja demi masa depanku, Kau selalu berpacu dengan waktu karena kau yakin tanpa itu bisa jadi aku terlindas oleh zaman yang semakin keras.

Ibu yang ku sayang.. Kaulah pengantar luasnya pengetahuanku, kala wadah kosakataku hanya bagai tetesan air,Kau pulalah yang memenuhinya hingga menjadi sebuah lautan, Kaulah bintang berkilauku yang tak akan pernah terlupakan.. oleh rangkaian huruf cahaya sejarah maupun peradaban manusia.

Andai aku bisa Ibu…Kan kubalas segenap cinta dan kasihmu, andai kumampu Ibu kan kupersembahkan kilauan seterang kilau mu, semangat dekapmu setulus kasihmu dan sebijak nasehatmu. Ku tahu Ibu, kutengadahkan tanganku berharap kau membahagikannya seperti kualami saat ini. Ya Tuhanku, kumohon berilah Ibu mimpi yang selalu indah Ya Rabbul ‘izzati, Kuberharap padamu anugerahkanlah Ibu kecupan hangat seperti yang selalu ia berikan padaku saat aku terbangun di pagi hari.

Istri Bupati Lobar yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Lobar Hj. Nanik S Zaini Arony mencium suaminya yang juga Bupati Lobar H. Zaini Arony.

Selamat Hari Ibu ke-86!

Karya : H. Zaini Arony Wakil Bupati H. Fauzan Khalid memberikan bunga kepada sang istri sebagai ucapan Hari Ibu.

Istri Bupati Lobar Hj Nanik S Zaini Arony memberikan bantuan kepada perwakilan saat perayaan Hari Ibu di Lobar.

Istri Bupati Lobar Hj. Nanik Zaini Arony mencium tangan Bupati Lobar saat peringatan Hari Ibu di Lobar.

Bupati Lobar dan Wakil Bupati bersama para tamu undangan pada peringatan Hari Ibu di Kantor Bupati Lobar.

Capaian Baru 75 Persen

Penyelesaian Dermaga III Awang Terancam Molor Praya (Suara NTB) Proses penyelesaian pembangunan dermaga III Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Awang di Teluk Awang Desa Mertak Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng), terancam molor. Mengingat, capaian pengerjaan dermaga tersebut masih rendah. Padahal, batas waktu pengerjaan sesuai kontrak yang ada, sampai akhir Bulan Desember ini.

“Kalau melihat progres yang dicapai sejauh ini, kemungkinan besar pembangunan dermaga yang saat ini tengah dikerjakan di PPN Awang, tidak akan tuntas sesuai target,” aku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Loteng, Maulana Razak, kepada Suara NTB, Senin (22/12).

Dari laporan terakhir yang

diterima pihaknya, capaian penyelesaian pembangunan dermaga III PPN Awang tersebut baru sekitar 75 persen.

Sementara batas waktu pengerjaan sesuai kontrak yang ada, hingga akhir Desember 2014 ini. Artinya, waktu yang tersedia bagi pihak rekanan untuk menuntaskan target yang ada kurang dari 10 hari lagi. Sehingga dengan melihat kondisi dan capaian yang ada, proyeknya diperkirakan tidak akan tuntas.

Ia mengatakan, pihak rekanan mengakui cukup kesulitan untuk menye lesaikan paket pekerjaan dermaga tersebut, karena kondisi alam yang cukup besar. Di mana di Teluk Awang tempat proyek berlangsung, kondisi air lautnya cukup tinggi, sehingga pekerjaan

baru bisa dilaksanakan ketika kondisi air laut sedang surut. Itupun, air laut surut hanya beberapa jam saja. Tidak lama seperti kawasan teluk lainnya. Praktis, rekanan hanya bekerja beberapa jam saja dalam seharinya.

“Ini yang memang cukup memberatkan pihak rekanan.

Karena mereka kerja seperti dikejar waktu. Jika tidak, maka pekerjaan tidak akan bisa terlaksana. Karena kondisi air laut yang selalu tinggi,” terangnya.

Kendati demikian, kesepakatan sesuai kontrak harus tetap dijalankan, tidak peduli bagaimana kondisi alam. Terpenting, pekerjaan harus selesai sampai batas waktu kontrak yang sudah disepakati, yakni sampai akhir bulan ini.

Peringati Hari Ibu

BKOW NTB Beri Bingkisan Sembako pada Petugas Kebersihan Mataram (Suara NTB) Peringatan Hari Ibu ke 86, Senin (22/12) tidak hanya dimanfaatkan secara seremonial oleh Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) NTB bersama Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) NTB, SKPD lingkup Pemprov NTB dan organisasi wanita lainnya.

Dipimpin Ketua BKOW NTB Hj. Syamsiah Muh. Amin, para ibu-ibu ini memberikan bingkisan sembako pada petugas kebersihan di Kota Mataram.

Termasuk memberikan bingkisan pada petugas kepolisian mengatur arus lalu lintas di Jalan Pejanggik. Tidak hanya itu, mereka juga memberikan bingkisan pada petugas kebersihan di RSUP NTB dan petugas pemadam kebakaran Kota Mataram Ketua BKOW NTB Hj. Syamsiah Muh. Amin, menjelaskan, kegiatan ini adalah wujud perhatian kaum ibu dalam meberikan dan penghargaan atas jasa para pekerja yang seharian menghabiskan waktunya bekerja demi kepentingan orang banyak. Selain itu, ujarnya, apa yang dilakukan tersebut sebagai salah satu bentuk memeriahkan hari ibu dan mengingat besarnya jasa seorang ibu dalam mengasuh anak-anaknya.

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Rangkaian Hari Ibu ke 86, Ketua BKOW NTB Hj. Syamsiah Muh Amin saat menyerahkan sembako pada salah satu petugas kebersihan di Jalan Pejanggik Mataram, Senin (22/12). ‘’Dalam rangka hari ibu jadi seluruh organisasi wanita kerjasama dengan SKPD lingkup Pemprov memberikan bantuan sembako kepada pasukan kuning juga memberikan ala kadar bingkisan berupa sarung kepada petugas jalan pada polisi lalu lintas. Karena bagaimana pun mereka telah memberikan keamanan bagi kita semua,’’ ujarnya. (ham)

Jika tidak selesai, tentu ada konsekuensi yang harus diterima pihak rekanan.

Selain harus kehilangan sejumlah item pekerjaan, pihak rekanan juga bisa terkena sanksi. Berupa penalti atau denda keterlambatan. Namun denda tersebut, akan berlaku jika pihak rekanan diberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaaan. Jika rekanan tidak diberikan perpanjangan waktu, maka tidak akan didenda.

Tetapi konsekuensinya, pembayaran proyek disesuaikan dengan capaian yang sudah ada. setelah pihaknya berkoordinasi dengan rekanan pengawas proyek.

Disinggung kemungkinan perpanjangan waktu, Maulana juga mengaku itu tergan-

tung hasil konsultasi dengan pemerintah pusat, karena anggarannya berasal dari pemerintah pusat. “Kalau memang memungkinan diberi perpanjangan waktu, maka akan diberikan perpanjangan,” imbuhnya.

Pembangunan dermaga III PPN Awang tersebut, dikerjakan oleh PT. Linggar Jati Surabaya dengan nilai kontrak sebesar Rp 7,9 miliar dari pagu anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 10 miliar. Dermaga III itu nantinya, menurut rencana akan melayani kapal-kapal ikan besar dengan daya angkut di atas 35 gross ton. Sebelumnya, dua dermaga awal bagai kapal-kapal dengan kapasitas lebih kecil sudah selesai dibangun. (kir)