Snt24022015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA, 24 FEBRUARI 2015

16 HALAMAN NOMOR 291 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur NTB Hadiri Konferensi Internasional Dunia Islam wakili Raja Salman bin Abdul Aziz yang berhalangan hadir. Kehadiran Gubernur NTB berdasarkan undangan resmi dari Raabithah Alam Islamy bersama beberapa tokoh Islam lain, seperti Dr. Hidayat Nur Wahid, KH. Abdul Wahid Alwi, Ketua Umum DDII, unsur pimpinan MUI, Dr. Mukhlis Muhammad Hanafi, termasuk Kepa-

la Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol. Usman Saut Nasution.

Konferensi ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan situasi global yang berkembang serta situasi umat Islam di seluruh dunia, termasuk di NTB. Dalam pembahasan komprehensif selama 4 hari, Bersambung ke hal 15

KONFERENSI INTERNASIONAL Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi (kanan) bersama Mufti Besar Arab Saudi Syekh Abdul Aziz Alu Syekh di sela-sela Konferensi Internasional Dunia Islam yang diadakan oleh World Moslem League (Raabithah Alam Islamy) di Mekkah, Senin (23/2).

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menghadiri Konferensi Internasional Dunia Islam yang diadakan oleh World Moslem League (Raabithah Alam Islamy) di Mekkah, dari tanggal 22-25 Februari 2015. Konferensi ini bertajuk, ‘’Islam dan Penanggulangan Terorisme’’ dihadiri oleh sekitar 500 tokoh Islam yang terdiri dari pemikir, ulama, pimpinan organisasi dan praktisi dakwah dari seluruh dunia.

Kegiatan ini dibuka Pangeran Khalid Al- Faisal, penasihat Raja Salman, me-

RASKIN RUSAK Distribusi raskin kerap bermasalah.

Selain dikeluhkan karena volumenya kurang, kualitasnya juga dipersoalkan Rumah Tangga Sasaran (RTS) karena berbau dan warnanya kecokelatan seperti tampak dalam gambar.

(Suara NTB/bul)

Banyak Tak Berfungsi

TO K O H

Pemprov Cermati Persoalan Program PLIK-MPLIK

Harus Sukses

PEMERINTAH daerah harus optimis bahwa pelaksanaan event Tambora Menyapa Dunia (TMD) 2015 berlangsung sukses. Keterbatasan anggaran tidak dijadikan alasan gagalnya kegiatan.

Sisa waktu 40 hari agar bisa dimaksimalkan untuk mengecek progres dari masing-masing kegiatan.

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin dalam rapat koordinasi panitia event TMD 2015 di Ruang Rapat Bupati, Senin (23/2) kemarin, mengingatkan masih ada 40 hari menjelang pelaksanaan event TMD. Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)- Mobil Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) banyak yang mangkrak alias tak berfungsi. Menyikapi hal ini, Pemprov NTB akan mencermati letak persoalan program ini yang menyebabkan banyak yang tak berfungsi.

H. Bambang M Yasin

Demokrat Optimis Menangi Pilkada di Empat Kabupaten/Kota

(Suara NTB/ula)

KO M E N TTAA R

Mataram (Suara NTB) Dalam Pilkada serentak pada tujuh kabupaten/kota di NTB, Desember 2015 mendatang, Partai Demokrat NTB optimis akan menang mulus pada empat kabupaten/kota.

Terkait dengan bakal calon Bu-

Rentan Gangguan Jiwa

pati/Walikota yang akan diusung, Demokrat NTB akan melakukan survei pada pertengahan Maret mendatang.

“Kelihatan sementara ini, yang cukup potensial kita menang sekitar empat kabupaten/kota.

Tetapi kita optimis tujuh kabu-

paten/kota ini supaya orang yang dicalonkan Demokrat menang semua,” kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri ketika dikonfirmasi disela-sela rapat paripurna di DPRD NTB, Senin (23/2) siang.

Bersambung ke hal 15

BMKG Ingatkan Masyarakat (Suara NTB/bul)

RUMAH Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi NTB tidak menutup mata jika mantan TKI rentan mengalami gangguan kejiwaan. Banyak persoalan yang memicu hal tersebut muncul, salah satunya faktor ekonomi dan status sosial menengah ke bawah.

Direktur RSJ Provinsi NTB, dr. Elly Rosila Wijaya, SpKJ mengurai persoalan tersebut. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan mantan TKI berpotensi mengalami gangguan kejiwaan.

Elly Rosila Wijaya Bersambung ke hal 15

“Kita akan cermati dulu secara mendalam,” kata Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH ketika dikonfirmasi diselasela menghadiri sidang paripurna di DPRD NTB, Senin (23/2) siang.

Nur mengatakan, pemerintah daerah akan mencermati mengenai Sumber Daya Manusia (SDM), sistem dan teknologi mengenai program tersebut.

Bersambung ke hal 15

Banjir Bandang Berpotensi Berlanjut Mataram (Suara NTB) Banjir bandang yang melanda beberapa daerah di NTB, berpotensi masih berlanjut. Hujan lebat berpotensi banjir dikhawatirkan masih akan terjadi, khususnya di Pulau Sumbawa, untuk wilayah Bima, Dompu dan Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan data citra satelit BMKG Bima, di langit masih terdapat gumpalan warna hijau kehitaman. “Ini menunjukkan area dimana terjadi angin kencang,” kata Kepala BMKG Bima, Daryanto menjawab Suara NTB via ponsel, Senin (23/2).

Pada bacaan citra satelit yang berbeda, terdapat

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Provinsi NTB sementara ini melakukan pendataan luas 1234567890123456789012345678901212 lahan pertanian padi yang gagal panen akibat banjir. Untuk 1234567890123456789012345678901212 sementara, luas areal tanaman padi yang rusak dan gagal 1234567890123456789012345678901212 panen mencapai 104 hektar.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ‘’Akibat banjir Kecamatan Terano di Sumbawa Besar, 1234567890123456789012345678901212 padi yang rusak mencapai 104 hektar dan lahan jagung 1234567890123456789012345678901212 sebanyak 40,5 hektar,” sebut Kepala Dinas Pertanian 1234567890123456789012345678901212 Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, Ir. H. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mokhlis, M. Si di Mataram, Se;nin (23/2). Untuk men1234567890123456789012345678901212 gatasi persoalan tersebut, disiapkan dukungan bagi tana1234567890123456789012345678901212 man padi yang mengalami kerusakan tersebut.

1234567890123456789012345678901212 Sebelumnya, terdapat 52 hektar lahan padi yang men1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 galami kerusakan akibat puso. Untuk menangani lahan1234567890123456789012345678901212 lahan yang rusak akibat bencana ini, H. Mokhlis menga1234567890123456789012345678901212 takan akan melakukan koordinasi langsung dengan kabu1234567890123456789012345678901212 paten yang terkena dampak tersebut.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Berbeda dengan sebelumnya, jika terdapat lahan padi yang 1234567890123456789012345678901212 rusak akibat bencana, asuransi yang disiapkan dalam bentuk 1234567890123456789012345678901212 uang tunai masing-masing petani diberikan Rp 3 juta/hektar.

1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Akibat Banjir, 104 Hektar Lahan Padi Gagal Panen

gambar warna kuning kemerah merahan, keadaan dimana tidak hanya timbul angin kencang dan hujan, tapi juga petir.

Badai tropis ini disebutnya sedang terjadi di wilayah Bali, NTB dan NTT, termasuk Australia. Badai tropis ini masih berputar putar di wilayah dimaksud, sambil mencari tekanan rendah untuk dijadikan zona “nyaman” berkumpul.

Bersambung ke hal 15 CUACA EKSTREM Citra Satelit BMKG Bima yang menunjukkan cuaca ekstrim di langit wilayah NTB. (Suara NTB/ist)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 24 Februari 2015

PARLEMENTARIA

Halaman 2

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456

SKPD Diminta Siapkan Perwal

Dewan Ketok Empat Perda Kota Mataram Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram, Senin (23/2) kemarin, akhirnya mengetok empat paket raperda Kota Mataram untuk ditetapkan menjadi Perda Kota Mataram.

Empat perda yang disahkan itu adalah, Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Perda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing.

Sidang paripurna penetapan empat perda itu dipimpin dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua Muhtar dan I Wayan Sugiarta. Dari 40 anggota Dewan, hampir semua hadir. Demikian pula dari pihak eksekutif, hadir Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana berikut pimpinan SKPD. Dalam kesempatan itu, juru bicara gabungan Pansus DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., merinci satu per satu perbaikan dan saran untuk masing-masing raperda.

Untuk semua perda, setelah diundangkan agar eksekutif segera mensosialisasikan dan membentuk Perwal. Untuk perda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing, Disosnakertrans Kota Mataram disarankan legih intens melakukan

pengawasan/pendataan terhadap naker asing yang dipekerjakan di Kota Mataram.

Untuk perdapenyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dan perda tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, BPBD dan instansi terkait disarankan untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi dan simplikasi dengan pemerintah pusat, Pemprov dan lembaga lainnya untuk memaksimalkan ikhtiar dan pendayagunaan sumber/ peluang yang ada dalam penanggulangan kebencanaan, termasuk masalah kebakaran.

Untuk Perda tentang perlindungan dan pengelolaan LH (Lingkungan Hidup), pansus memberi sedikitnya lima catatan. SKPD bersangkutan diminta melakukan sosialisasi baik melalui media massa maupun kegiatan lainnya.

Harus dilakukan perbaikan terhadap sistem penerapan penegakan hukum atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang dan badan usaha dalam rangka untuk melakukan mencegah, penanggulangan dan pemulihan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup. Harus menempatkan staf/SDM yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang lingkungan hidup pada kantor BPMP2T dalam rangka memenuhi kebutuhan akan informasi terkait proses dan mekanisme perizinan. Perlu peningkatan

(Suara NTB/ist)

PIDATO - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mewakili Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan pidato sebagai pendapat akhir kepala daerah terhadap penetapan empat paket raperda menjadi Perda Kota Mataram di DPRD Kota Mataram, Senin (23/2). koordinasi antar SKPD terkait khususnya dalam proses permohonan dan penerbitan izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan LH. Pemkot Mataram harus melakukan pengawasan terus menerus terhadap limbah yang dihasilkan dari usaha UMKM dan rumahan.

Sebagai tindak lanjut setelah disahkanya empat paket raperda menjadi Perda, Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana meminta agar setiap satuan perangkat kerja (SKPD) terkait untuk segera menyiapkan aturan yang menjadi turunan empat perda sebagai panduan opera-

sional. Mohan mengatakan, dengan adanya Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, Kota Mataram memiliki produk hukum daerah yang jelas tentang penganggulangan bencana. Terutama, agar dapat lebih antisipatif dalam menghadapi kondisi bencana, saat bencana dan pascabencana.

“Sehingga, kita bisa melakukan langkah-langkah yang tepat dalam pengelolaan bencana daerah sekaligus terkait perencanaan anggaran dan pengelolaannya,” katanya.

Berkaitan dengan ditetapkannya Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan

(Suara NTB/ist)

KETOK - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., mengetok palu menandai penetapan empat paket raperda menjadi Perda di DPRD Kota Mataram, Senin (23/2).

Lingkungan Hidup, diharapakan masalah kepadatan penduduk di Kota Mataram sebagai salah satu sumber yang menimbulkan dampak pencemaran terhadap lingkungan dapat diminimalkan.

Menurutnya, masalah pembuangan limbah yang berasal dari rumah tangga maupun industri yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat, polusi udara termasuk polusi suara akibat banyaknya kendaraan bermotor menjadi permasalahan bersama dalam menghadapi perkembangan Kota Mataram yang sangat pesat.

Begitu juga dengan penetapan Perda tentang Pencegah-

an dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, tujuannya agar Kota Mataram mempunyai produk hukum yang jelas dalam mengantisipasi dan mengendalikan potensi bahaya kebakaran di wilayah ini.

Apalagi, pesatnya perkembangan pembangunan di Kota Mataram semakin meningkatkan risiko bahaya kebakaran pada gedung-gedung dan bangunan yang ada.

“Dengan adanya Perda ini masalah-masalah yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran dapat diminimalkanm,” ujarnya.

Wakil Wali Kota memberikan perhatian khusus terhadap Perda tentang Rertribusi Perpanjan-

gan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Di mana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing, merupakan urusan pemerintahan daerah yang memenuhi kriteria retribusi perizinan tertentu, sehingga ada tambahan retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Artinya, retribusi perpanjangan IMTA ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah selain itu potensi Tenaga Kerja Asing di Kota Mataram cukup menjanjikan, mengingat banyak perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing di Kota Mataram.

Terkait dengan telah ditetapkan empat perda tersebut, Wakil Wali Kota menyampaikan ucapan terimakasih kepada jajran anggota DPRD Kota Mataram atas perhatian dan kesungguhannya telah membahas dan mengkaji materi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dengan tekun dan teliti sehingga menghasilkan materi Perda yang maksimal.

“Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut, maka kita mempunyai instrumen hukum yang jelas dalam mengimplementasikan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada publik,” katanya. (fit/*)

Musim Angin Barat Awasi Rumah Pondokan UNTUK pengawasan dan pengamanan rumah pondokan di wilayahnya, Lurah Pagesangan Timur, H. Halil mengatakan pihaknya telah menginstruksikan kepada semua Kepala Lingkungan (Kaling) untuk mengawasi rumah pondokan yang ada di lingkungan masing-masing. Instruksi ini dikeluarkan menyusul diterbtikannya Perwal Pondokan pada akhir tahun lalu.

“Kaling sudah kita instruksikan terkait pondokan ini dan semua Kaling kita min(Suara NTB/ynt) ta tetap awasi rumah pondoH. Halil kan dan dipantau. Sehingga nanti kalau ada kegiatan anak-anak kos yang mengarah ke hal-hal negatif bisa ditertibkan,” jelasnya. Di beberapa lingkungan, anak-anak anggota Karang Taruna juga ditugaskan untuk mengawasi rumah pondokan dan para penghuninya. Karena pengawasan telah dilakukan oleh Kaling dan anak-anak Karang Taruna, pihaknya sampai ini belum melakukan razia seperti yang telah dilakukan beberapa kelurahan.

“Anak-anak muda Karang Taruna ini jadi tim dan itu yang mengawasi sehingga kita belum turun razia,” ujarnya. Pada saatnya nanti, pihak dari kelurahan disebutkan Halil akan tetap turun melakukan penertiban untuk mengecek penghuni rumah pondokan ini. “Dan kita akan bekerja sama dengan Babinmaspol dan Babinsa untuk memantau rumah-rumah kos,” imbuhnya.

Tapi sejauh ini kondisi rumah pondokan di wilayahnya disebutkan Halil cukup aman. Selain menginstruksikan Kaling untuk mengintensifkan pengawasan terhadap rumah pondokan, pihaknya juga telah menyampaikan aturan terkait Perwal Pondokan kepada mereka. Kaling diminta menyampaikan kepada pemilik kos untuk mengurus perizinannya. (ynt)

Razia Jangan hanya Lihat Etalase MANTAN Ketua Pansus Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, mengapresiasi rencana Dinas Koperindag Kota mataram dan BPMP2T (Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Mataram yang akan menarik paksa miras dari pasar modern yang ada di Kota Mataram.

Ditemui usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, Senin (23/2) kemar(Suara NTB/fit) in, Husni mengatakan, meDrs. Husni Thamrin, MPd mang sudah ada aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan terkait peredaran miras. Untuk itu, Dewan mendorong eksekutif untuk secepatnya menindaklanjuti aturan itu. ‘’Jadi, jangan sampai aturan yang sudah dibuat oleh pusat, tidak ditaati oleh pelaku usaha,’’ ujarnya.

Menurut Husni, tidak ada aturan bagi pelaku usaha untuk tidak mentaati aturan itu. Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Mataram ini mengimbau kepada pelaku usaha, sebelum dirazia, harus menarik miras yang dijual. ‘’Jangan kepentingan kapitalis atau keuntungan yang besar saja yang didahulukan, tapi kemaslahatan generasi muda di Kota Mataram juga perlu diperhatikan,’’ pintanya.

Husni menegaskan, izin penjualan miras tidak include dalam izin usaha perdagangan, meskipun pada praktiknya, tidak sedikit pelaku usaha yang salah menafsirkan izin itu. ‘’Itu kesalahan besar. Ini mereka kan bukan tidak tahu tapi pura-pura tidak tahu,’’ kata politisi PPP ini. Dengan adanya regulasi dari Kementerian Perdagangan, ia meminta Pemkot Mataram untuk bersungguh-sungguh melakukan penertiban penjualan miras.

Sebab, efek miras sangat besar. Tidak hanya miras di pasar modern, Husni juga mengimbau Pemkot memperketat pengawasan terhadap miras tradisional. ‘’Panggil mereka (penjual miras tradisional, red) berikan sosialisasi,’’ imbaunya. Ia menambahkan, sasaran razia hendaknya jhangan hanya pasar modern tapi juga penjual miras tradisional.

Husni juga menyarankan kepada aparat yang melakukan razia tidak sebatas yang terlihat saja. ‘’razia itu jangan hanya melihat etalase, periksa juga sampai ke belakang,’’ tandasnya. (fit)

Ratusan Nelayan di Jempong Baru Menganggur Mataram (Suara NTB) Perubahan cuaca angin barat di pertengahan Februari ini membuat ratusan nelayan di Kelurahan Jempong Baru nganggur. Lurah Jempong Baru, H. Taswir mengatakan di wilayahnya ada sekitar ratusan nelayan yang ada di dua lingkungan; Mapak Belatung dan Mapak Indah. “Sekarang mereka nganggur. Pas cuaca baik mereka turun (kembali melaut),” ujarnya ditemui di kantornya, Senin (23/2).

Taswir mengimbau kepada warganya untuk tidak nekat melaut di saat angin barat saat ini. Para nelayan harus menunggu sampai cuaca normal kembali baru mereka turun melaut. Walaupun ada yang nekat untuk melaut di saat ombak tidak terlalu tinggi, para nelayan biasanya hanya menjaring ikan di lokasi yang tidak terlalu jauh dari bibir pantai.

Para nelayan tidak akan melaut sampai jauh seperti ke kawasan Sekotong atau perbatasan Lombok-Bali.

Terkait bantuan untuk nelayan di saat angin barat ini, mantan Lurah Punia ini mengatakan pihaknya telah turun melakukan pendataan. Pihaknya juga dalam waktu dekat akan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram untuk penyaluran ban-

tuan sembako.

Pantauan Suara NTB, Senin (23/2), belasan perahu parkir di pinggir pantai Mapak Belatung. Salah satu nelayan, Sapri mengatakan ia sudah sekitar sepekan lebih tidak melaut sejak angin barat melanda. “Kita ndak berani karena anginnya membahayakan. Kita khawatir ketika sudah sampai di tengah laut anginnya tambah kencang,” ujarnya.

Sapri mengatakan ada sekitar 15 orang di lingkungannya yang menjadi nelayan. Karena tidak bisa melaut, mereka semua saat ini menjadi pengangguran. Ia juga tidak tahu sampai kapan mereka akan menganggur. “Kita ndak bisa tahu sampai kapan anginnya ini,” imbuhnya.

Nelayan lainnya, Alipah mengatakan dirinya juga terpaksa menganggur di saat

(Suara NTB/ynt)

PARKIR - Belasan perahu nelayan parkir di pinggir pantai Mapak Belatung, Kelurahan Jempong Baru, Senin (23/2). Di musim angin barat ini, ratusan nelayan di Jempong Baru nganggur. kondisi cuaca seperti sekarang ini. “Kalau ada jaring yang rusak, itu saja yang bisa kita kerjakan. Kita ndak berani melaut. Kalau dipaksakan melaut, kita bahaya pemerin-

Gelombang Capai 3,5 Meter

BPBD Catat Empat Bangunan Rusak Akibat Angin Kencang Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram mencatat ada empat bangunan rusak pada saat hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Mataram pada akhir pekan lalu atau Sabtu (21/2). Kepala BPBD Kota Mataram, Drs. H. Supardi kepada Suara NTB mengatakan empat bangunan ini terdiri dari satu unit warung, satu garasi mobil, satu unit rumah, dan satu bangunan minimarket.

Kerusakan empat bangunan ini disebutkan Supardi dalam kategori rusak ringan. Sementara itu berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, jumlah pohon yang tumbang sebanyak 10 dan tujuh ranting yang tersebar di berbagai lokasi diantaranya di Jalan Brawijaya dua pohon ukuran besar, Jalan Kerinci satu pohon besar, Jalan Pendidikan, dekat Kantor Camat Cakranegara, Sayang-Sayang empat pohon, Jalan Catur Warga, dan beberapa tempat lainnya.

Terkait kerusakan empat

bangunan ini, Supardi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas terkait agar segera dilakukan perbaikan. “Kita sudah koordinasikan dengan dinas terkait. Kalau BPBD tugasnya hanya melakukan pendataan,” ujarnya kepada Suara NTB ditemui di Kantor DPRD Kota Mataram, Senin (23/2).

Gelombang Capai 3,5 Meter BPBD Kota Mataram juga memprediksi ketinggian gelombang di wilayah pesisir pantai Ampenan mencapai 3 hingga 3,5 meter. Kepala BPBD Kota Mataram, H. Supardi mengatakan, pihaknya sudah memprediksi ketinggian gelombang di pesisir Ampenan sudah mencapai 3 hingga 3,5 meter. Pihaknya pun mengantisipasi dengan mengerahkan sejumlah personil untuk memantau gelombang.

Komandan TRC, Suhaeli menambahkan, ketinggian gelombang diperkirakan sudah mencapai 3,5 meter bahkan lebih. Pihaknya pun langsung menerjunkan 15 petugas yang terbagi di lima titik. Masing – masing di Pantai Penghulu Agung, Brimob,

Ampenan, Bintaro serta Meninting. “Tadi saya sudah kerahkan 15 petugas untuk pantau di wilayah pesisir,” katanya.

Ia menyampaikan kondisi cuaca tidak bisa ditebak, karena setiap waktu bisa berubah sehingga hal itu perlu diantisipasi. Kejadian angin puting beliung Sabtu (21/2) lalu diperkirakan berasal dari barat kemudian menimpa Kota Mataram.

Untuk posko pemantauan tetap difokuskan di kantor BPBD, sementara personel lainnya tetap mengontrol serta memberikan laporan terhadap perubahan cuaca. Ditanya hingga kapan kondisi cuaca ekstrem ini terjadi? Suhaili tidak bisa memastikan, karena biasanya cuaca ekstrem terjadi dari Januari hingga Maret dan puncaknya pada Hari Raya Imlek. Namun, cuaca ekstrem terjadi setelah perayaan Imlek. Terkait jalur evakuasi sementara, ada di beberapa titik diantara Lapangan Karang Pule, kantor DPRD serta lain sebagainya. (yan/cem)

tah yang susah,” cetusnya.

Dengan kondisi saat ini, Alipah dan Sapri berharap ada bantuan sembako dari Pemkot Mataram. Biasanya di saat angin barat sep-

erti saat ini, mereka kerap menerima bantuan berupa beras dan kebutuhan lainnya. “Belum ada bantuan turun sampai saat ini,” ujar Alipah. (ynt)

KASN Ekspose Laporan Mutasi Pemkot Mataram Mataram (Suara NTB) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) masih melakukan ekspose terhadap laporan hasil mutasi yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram, Rabu (4/2) lalu. Komisioner KASN, Dr. I Made Swandika menyampaikan, sudah menerima secara resmi pengaduan terkait hasil mutasi yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram.

Laporan tersebut masih dipelajari dan dikaji oleh komisioner.

“Iya laporan dari Kota Mataram sudah masuk,” kata Swandika dikonfirmasi via ponsel, Senin (23/ 2). Setelah melakukan kajian terhadap laporan itu, pihaknya akan mengekspose bersama komisioner lainnya kemudian memutuskan langkah apa yang akan ditempuh. Hasil ekspose itu, KASN akan bersurat secara resmi kepada Pemkot Mataram

untuk meminta klarifikasi terhadap hasil mutasi. “Setelah ada rapat dengan komisioner baru kita akan bersurat,” pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany mengaku siap memenuhi panggilan KASN terkait keputusan mutasi tersebut.

Terkait data atau berkas hasil mutasi sudah disiapkan sebagai alat bukti. “Siap saja kalau dipanggil. Berkasnya juga siap,” cetus Dewi. Seperti diketahui, kisruh mutasi yang digelar Pemkot Mataram, Rabu (4/2) lalu disinyalir tidak sesuai dengan aturan KASN maupun surat edaran Kepala BKN tanggal 17 Januari 2014.

Batas usia pensiun 60 tahun.

Faktanya, H. Ibrahim yang menduduki jabatan staf ahli (eselon II) dan masa pensiun 1 tahun 9 bulan dinonjobkan. Perkembangannya pun, Baperjakat dan BKD menerbitkan SK membebastugaskan H. Ibrahim. (cem)

SUARA NTB Selasa, 24 Februari 2015

Jangan Sunat Jatah Penyuluh KEPALA Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) Provinsi NTB, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM menegaskan akan menjadi yang terdepan untuk proses hukum, jika terindikasi biaya operasional penyuluh yang diberikan melakui Kabupaten/Kota yang disunat.

Ancaman ini disampaikannya pada kegiatan pelatihan aparatur negara di balai pelatihan di Narmada Lombok Barat, Senin (23/2).

Sebelumnya, para penyuluh dari seluruh Kabupaten/Kota menyinggung soal biaya operasional mereka yang kerap tidak diterima sesuai dengan yang mestinya didapatkan.

Eny mengatakan Kabupaten/Kota melalui pihak terkait agar ikut memperhatikan keberadaan para penyuluh. Sebab penyuluhlah yang menjadi ujung tombak di lapangan. Saat ini tugas besar yang akan dilaksanakan para penyuluh adalah, bagaimana mengawal instruksi pemerintah untuk mendukung program swasembada pangan.

Diantaranya swasembada daging, komoditi pangan dan hortikultura, termasuk komoditi perkebunan dan kelautan perikanan.

Eny juga memastikan akan mengawal seluruh dukungan kepada penyuluh, khususnya untuk kegiatan operasional yang disalurkan melalui Kabupaten/ Kota. Jika terdapat diantaranya ada temuan-temuan, maka akan dilanjutkannya kepada proses hukum.

Dalam hal ini, ia meminta kepada para penyuluh agar menyampaikan apa yang menjadi keluhannya kepada pemerintah provinsi (Bakorluh khususnya).

“Kepala Bapeluh jarang berani ngomong, takut dipecat mungkin.

Mestinya harus disampaikan kalau ada yang kirakira ganjal,” demikian E n y. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Petani NTB Dapat Bantuan Rp 500 Miliar Mataram (Suara NTB) Bantuan untuk petani di NTB tahun ini ditotal lebih dari Rp 500 miliar, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bentuknya antara lain berupa alat-alat mesin pertanian (Alsintan) dan dukungan dana berupa Bansos.

“Di APBN murni, kita dianggarkan Rp 126 miliar.

Saya juga dapat signal, minimal Rp 500 miliar akan teralokasi untuk mendukung pertanian di NTB,” terang Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, Ir. H. Mokhlis, M. Si., Senin (23/2).

Ada dua bentuk dukungan yang diberikan pemerintah tersebut. Melalui Dinas Pertanian akan menerima bantuan berupa hand tracktor, pompa air dan mesin-mesin lainnya. Sementara untuk Bansosnya, Dinas Pertanian diberikan langsung dalam bentuk anggaran tunai. Anggaran it-

ulah yang akan dialokasikan untuk perbaikan irigasi dan dukungan kepada petani dalam berbagai bentuk.

Sementara anggaran APBD, H. Mokhlis mengatakan, tahun ini setidaknya akan didukung untuk pengadaan sebanyak 300 unit hand tracktor, tetapi diusulkan kepada Gubernur pompa air harus diperbanyak.

Sebab menurut Mokhlis, pompa air dianggap lebih efektif untuk meningkatkan produksi, karena dapat mendukung kegiatan pengairan.

H. Mokhlis menegaskan jika terdapat Poktan yang menyalahgunakan bantuan

pemerintah tersebut, tidak segan-segan akan ditelusuri bahkan harus sampai kepada proses hukum.

“Untuk yang menjual Alsintan bantuan pemerintah, belum ada saya dengar. Tapi kalaupun ada, kami akan cari dan harus sampai pada proses hukum,” katanya mengancam.

Kepercayaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian agar NTB menjadi daerah penyangga swasembada pangan, kata H. Mokhlis sedang digenjot agar target tersebut tercapai.

Agar dukungan pemerintah tersebut tepat sasaran dan dapat meningkatkan produk-

tivitas petani, sesuai hajatan.

Disebutkan Dinas Pertanian Provinsi telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Bagaimana agar data-data kelompok yang masuk diverifikasi kembali kebenarannya.

Harapannya agar tidak ada kelompok yang fiktif. Ketua kelompok masing-masing dibuatkan database-nya. Sehingga jelas yang akan dimintai pertanggungjawabannya nanti.

Bahkan, penggunaan bantuan tersebut akan diawasi pemanfatannya. Jangan sampai terulang kembali kasus bantuan alat pertanian (popma air) yang digunakan untuk aktivitas penambangan seperti yang ditemukan di salah satu penerima bantuan di KSB. “Jangan sampai-lah, ada alat-alat pertanian yang kita dukung disalahgunakan, sep-

(Suara NTB/bul)

H. Mokhlis erti penambangan di KSB. Kita akan awasi betul,” demikian Mokhlis. (bul)

(Suara NTB/bul)

Bulog Diminta Lebih Serius Awasi Kualitas Raskin

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB meminta Bulog untuk lebih serius mengawasi secara ketat kuantitas dan kualitas raskin sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Pasalnya, kuantitas (jumlah) dan kualitas raskin selama ini sering menjadi keluhan masyarakat yang menerima bantuan itu.

Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. Manggaukang Raba, MM ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (23/2) mengatakan, penyaluran raskin harus memenuhi kriteria 6T (tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat administrasi.

Untuk itu, raskin yang disalurkan harus tepat jumlah (kuantitas) dan tepat kualitasnya. Selama ini banyak keluhan dari masyarakat penerima raskin terutama mengenai kualitasnya yang buruk. Jumlah penerima raskin di NTB tahun 2015 ini sama dengan tahun lalu yakni sebanyak 471.566 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Adapun durasi pembagian raskin tahun ini sebanyak 12 bulan.

Jumlah Raskin yang akan disalurkan tahun ini sebanyak 84.881.880 Kg Raskin bagi 471.566 RTS. Dengan alokasi sebanyak 15 kg setiap bulannya, dengan harga tebus sebesar Rp 1.600 per kg. Atau sebanyak 7.073.490 kg raskin yang disalurkan setiap bulannya kepada masyarakat miskin.

Rinciannya, Kota Mataram sebanyak 28.553 RTS, Lombok Barat 70.843 RTS, KLU 30.686 RTS. Selanjutnya Lombok Tengah dan Lombok Timur masing-masing sebanyak 94.745 RTS dan 137.973 RTS. Sedangkan Kabupaten Sumbawa 30.945 RTS, KSB 9.478 RTS dan Dompu 20.133 RTS. Sementara Kota Bima dan Kabupaten Bima masing-masing sebanyak 9.326 RTS dan 39.204 RTS. Manggaukang mengatakan, untuk tahun depan, kemungkinan ada perubahan penerima raskin di daerah ini. Pasalnya, pemerintah melalui BPS akan melakukan pendataan pada tahun 2015 ini. “Bila perlu ketua RT, karena mereka yang paling tahu siapa masyarakatnya yang layak menerima itu.

Supaya tak lagi muncul setiap rakor kita itu, ada kasus bagi rata raskin.

Makanya di data tahun ini. Yang betul-betul membutuhkan itulah yang mendapat raskin,” pungkasn y a . (nas)

(Suara NTB/bul)

IKAN BAKAR – Ikan Tongkol bakar menjadi salah satu hasil tangkapan nelayan yang paling banyak didapat. Terkadang harga ikan ini melejit saat cuaca laut tidak baik. Bahkan, para pedagangpun harus mendatangkan langsung dari Sumbawa. Ikan tongkol tidak hanya dijual mentah, tetapi setengah jadinya dijual dalam bentuk tongkol bakar. Salah satunya yang banyak dijajakan di sepanjangan jalan Loang Baloq, Mataram ini.

Tekan Angka Kemiskinan

Butuh Sinergisitas Semua Unsur Praya (Suara NTB) Laju penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diakui masih lamban. Terbukti, target penurunan angka kemiskinan sebesar 2 persen yang telah dicanangkan oleh Pemkab Loteng beberapa tahun lalu, hingga kini belum tercapai. Untuk itu, dibutuhkan sinergisitas dan keterlibatan semua pihak dalam membantu menekan angka kemiskinan.

Menurut Asisten I Sekda Loteng, Ir. H.L.Moh. Amin, saat berbicara pada seminar sinergisitas keterbukaan informasi publik di Praya, Senin (23/2), salah satu yang perlu didorong dalam rangka membantu menekan angka kemiskinan ialah keterbukaan infor-

masi publik. Karena dengan cara itu, masyarakat bisa mengakses informasi yang seluas-luasnya.

Sehingga informasi yang diperoleh tersebut, bisa dimanfaatkan untuk membantu mendongkrat taraf ekonomi masyarakat.

Untuk mendorong terciptanya keterbukaan informasi publik yang baik, maka sinergisitas antara elemen atau lembaga yang terkait keterbukaan informasi publik, harus dilakukan. “Jadi semua elemen harus mendorong keterbukaan informasi publik. Baik itu pemerintah daerah, ombudsman termasuk Komisi Informasi Publik (KIP) dan unsur terkait lainnya,” sebut Amin.

Dikatakannya, tanpa keterlibatan semua stakeholder yang ada, sulit rasanya untuk bisa

Pemprov Masih Data Ternak yang Hanyut Mataram (Suara NTB) Banjir bandang yang merendam lima desa di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, Jumat (20/2) lalu mengakibatkan belasan rumah dan ratusan ekor sapi/kerbau milik warga hanyut. Sementara itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB masih belum menerima laporan dari Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa terkait dengan hal tersebut.

Kepala BPBD NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP menyebutkan berdasarkan laporan yang masuk ke BPBD NTB, bencana itu mengakibatkan 17 unit rumah warga banyut dan rumah terendam 1170 unit. Selain itu, sebanyak 104 ekor sapi/kerbau milik warga juga hanyut dibawa banjir bandang tersebut.

Untuk desa Labuan Jambu , 49 sapi hanyut, di desa Labuan Pidang 14 ekor sapi/kerbau hanyut. Sementara di Desa Ban-

da , 28 ekor sapi hanyut, dan di dua desa lainnya, tiga ekor sapi hanyut dan di Desa Labi Bontang sebanyak 10 ekor sapi hanyut.

Kepala Disnakeswan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani, Senin (23/2) mengaku belum mendapatkan laporan mengenai ternak sapi/kerbau yang hanyut terbawa banjir.

“Saya belum dapat laporan dari Sumbawa. Saat ini ada Kepala Dinas Peternakan Sumbawa, kita sedang koordinasi dengan 10 kabupaten/kota,” ujarnya.

Budi mengatakan, pihaknya menunggu usulan dari kabupaten terkait dengan usulan pemberian bantuan bagi warga yang ternaknya mati/ hanyut. Namun mengenai bantuan itu, perlu dilihat apakah ada dalam APBN Perubahan maupun APBD Perubahan alokasi anggarannya.

“Kalau memang ada berdasarkan laporan kabupaten, kita akan coba melihat kembali struktur APBD kita. Kita butuh data riilnya,” terangnya. (nas)

HILANG

Manggaukang Raba

HILANG STNK YAMAHA DR3420CB NOKA/ NOSIN:MH31LB002CJ064036/ 1UB-063976 AN. AVAULINA SIANIPAR HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

HILANG BPKB R4 SUZUKI CARRY ST100 MP MINI BUS DR‘1439AJ NOKA/NOSIN:MHDESL410SJ-447416/FIOA.ID346312 AN. M. THAHIR HILANG DISEKITAR MATARAM

menekan angka kemiskinan.

Walaupun bisa, namun hasilnya tidak begitu optimal sesuai apa yang diharapkan. Karena apapun yang dikerjakan tanpa ada kerjasama yang baik dengan semua stakeholder terkait, jelas tidak akan bisa maksimal.

Saat ini angka kemiskinan Loteng masih pada kisaran 15 persen. Angka tersebut masih lebih besar diatas angka rata-rata provinsi. Sehingga dibutuhkan upaya lebih keras lagi, untuk bagaimana menekan angka kemiskinan.

Di tempat yang sama, Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman NTB, Yudi Darmadi, S.E., mengatakan kalau keterbukaan informasi publik memiliki peran besar dalam rangka mendorong

percepatan pembangunan. Terutama dalam hal menekan angka kemiskinan. Sehingga perlu ada upaya nyata untuk bagaiman bisa mendorong terciptanya keterbukaan infomasi publik ini. Supaya masyarakat bisa mudah mengakses informasi penting yang memang dibutuhkn.

Terutama yang berkaitan dengan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dimana selama ini, dari hasil penelitian yang dilakukan pemerintah daerah masih belum sepenuhnya mau menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik.

Hal itu bisa dibuktikan dengan masih sulitnya masyarakat memperoleh informasi ketika

meminta informasi di pemerintaha daerah. “Dari hasil studi kita di beberapa daerah, masih ditemukan kesulitan-kesulitan dalam mengakses informasi. Padahal, dengan adanya undang-undang keterbukaan publik, masyarakat berhak memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selama informasi tersebut tidak menyalahi undang-undang,” terangnya.

Dan, tidak cukup hanya dengan perkataan saja. Tetapi harus didorong adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk mau membuka diri. Dengan secara cepat memberikan akses informasi yang memang itu termasuk informasi publik ketika dibutuhkan oleh masyarakat. (kir)

SUARA NTB Selasa, 24 Februari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

139 Pejabat Lotim Dimutasi

Bupati: Jabatan Bukan Tempat Cari Keberuntungan Finansial Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachan kembali melakukan mutasi terhadap 139 pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Lotim. Prosesi pengangkatan sumpah jabatan dilakukan Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin. Pelantikan yang berlangsung di Pendopo Bupati ini dihadiri langsung Bupati Lotim bersama istri, Hj. Supinah Ali BD, Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. Rohman Farly.

Dalam sambutannya, Bupati Lotim mengatakan, selaku abdi masyarakat, para pejabat yang tidak dilantik diminta jangan merasa dirugikan. Kondisi di Lotim, jumlah orang yang pangkat IV a lebih dari 6 ribu di Lotim. Terhadap yang diberikan jabatan diminta Bupati jangan merasa dibebani oleh tanggung jawab atau merasa merasa beruntung. ‘’Jabatan bukan tempat cari keberuntungan secara finansial,’’ ujarnya mengingatkan.

Kepada semua pejabat baru dilantik, bupati mengingatkan agar tetap bekerja keras. Mereka diminta berlomba-lomba untuk berprestasi dalam upaya mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. ‘’Kita tidak bisa kejar ketertinggalan kalau tidak kerja keras dan bersatu padu,” ujarnya.

Menurutnya, jabatan adalah sebuah kepercayaan negara.

Mutasi dilakukan sesuai pertimbangan untuk kepentingan dinas dan organisasi serta tidak ada kepentingan apapun. Selain itu, ujarnya, seorang pejabat menduduki satu jabatan terlalu lama akan membuat bosan.

Meski demikian, ujarnya, ada 10 pejabat di Lotim ini diturunkan jabatannya dari eselon II menjadi eselon III atau empat. Namun, selama tiga tahun ke depan janjinya baru akan dipulihkan jabatannya.

Selain itu, bupati mengulang kembali pernyataannya dalam setiap momentum pelantikan

jabatan baru, dimana dirinya termasuk pejabat yang paling malas melakukan mutasi. Namun, karena tuntukan perbaikan, mutasi terpaksa dilakukan.

Diakuinya, setiap pelaksanaan mutasi yang dilakukan selalu saja ada yang merasa senang dan tidak senang.

“Saya jadi enggan sebenarnya melakukan mutasi, akan tetapi tanggung jawab saya menginginkan suasana pembangunan yang cepat. Lebih cepat lebih baik dan lebih efisien,” paparnya Dirinya menyadari, cita-citanya ingin pembangunan lebih cepat tidak semudah yang diharapkan. Salah satu keinginannya yang belum tuntas adalah menyerahkan sepenuhnya kegiatan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kecamatan. Sampai sekarang keinginan besarnya untuk mendekatkan pelayanan ke tengah masyarakat itu belum bisa dilaksanakan. Harapannya kepada yang baru ini bisa segera dituntaskan.

Contoh lainnya, Ingin pembangunan infrastruktur cepat, namun kerap terbentur proses pembebasan tanah bertele-tele.

Hal ini membuat dirinya marah. “Itulah sebabnya, siapakah yang mengerti harapan saya agar bekerja dengan cepat,” perintahnya. Para pejabat Lotim ini juga diminta bupati bekerja dengan tulus ikhlas.

Adapun pejabat yang dimutasi tersebut antara lain, mulai dari jabatan eselon II antara lain, H. Sutarno Muharyadi, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan (BP4K) digeser menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan keuangan. H. Napsi, sebelumnya Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan dipercayakan menduduki jabatan sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim.

Kepala BPBD yang lama, H. Abdul Hakim dipercaya menduduki Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Lotim yang sebelumnya diduduki Dr. H. Yanis Maladi yang memilih kembali ke Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram).

H. Tahmid Asry sebelumnya Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dipercaya Bupati Lotim menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lotim. Kadis Dukcapil sebelumnya, Parihin tidak terlihat dalam prosesi dan daftar nama orang-orang yang dilantik.

Posisi Kadis Koperasi dan UKM ini dipercayakan kepada H. Sahabudin sebelumnya Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Lotim. Jabatan Asisten I diberikan kepada H. Hariyadi

(Suara NTB/rus)

PELANTIKAN - Prosesi pelantikan 139 pejabat lingkup Pemkab Lotim di Pendopo Bupati Lotim, Senin (23/2).

Djoewaeni yang sebelumnnya menjabat sebagai Staf Ahli.

Sekretaris Badan Ketahanan Pangan (BKP) Lotim H. Qudratullah Fauzi dipercaya menduduki jabatan baru sebagai Kepala BP4K yang ditinggal H. Sutarno Muharyadi.

Camat Labuhan Haji Khaeril Anwar yang jabatannya eselon III langsung melejit menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) menggantikan Lalu Wirabakti. Lalu Wirabakti sendiri digeser menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Camat Labuhan dipercayakan kepada Jumadil yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris pada Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD).

Posisi Sekretaris BPMPD ini ditempati oleh H. Jarwan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber daya Alam dan Teknologi Tepat Guna BPMPD. Kabid PSDA dan TTG ini diberikan kepada Ahmad Subhan yang sebelumnya menjadi Kabid Disiplin pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Lotim.

Eselon III lainnya yang kena mutasi adalah, Nurhadi Muis sebelumnya sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dipercaya menduduki jabatan sebagai Sekretaris KPU Lotim menggantikan Khaerul Rizal.

Kasat Pol PP yang baru diduduki Salmun Rahman yang sebe-

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/rus)

DATANGI DEWAN - Tenaga honorer K2 yang lulus tes ini kembali mendatangi DPRD Lotim, Senin (23/2). Mereka menuntut DPRD Lotim memperjuangkan nasibnya agar segera diangkat sebagai CPNS.

Tenaga Honorer K2 Kembali Datangi DPRD Lotim Selong (Suara NTB) Para honorer yang sudah lulus tes seleksi CPNS jalur Katagori 2 (K2) terus berusaha memperjuangkan nasibnya. Senin (23/2) kemarin, para honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia (FHI) ini kembali mendatangi Gedung DPRD Lotim.

Sekretaris FHI, Majid menyampaikan sejumlah fakta proses yang telah dilaluinya selama ini. Menurutnya, proses verifikasi data dan validitas data serta upaya investigatif yang dilakukan untuk mengkroscek data sudah dilakukan. Hasilnya, cukup baik data dari lulusan honorer K2 tersebut.

Bahkan dari laporan berkas yang diajukan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN), ujarnya, menyebut berkas yang dimiliki para k2 lulus ini paling lengkap dibandingkan daerah lain. Di mana berkas yang dibawa menggunakan kendaraan besar.

Harapannya 653 yang sudah dinyatakan lulus segera mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) seperti yang dijanjikan pemerintah.

Menyikapi persoalan tersebut, Ketua DPRD Lotim H. M. Khaerul Rizal sebelumnya mengatakan, pihaknya sempat ingin menindaklanjuti persoalan K2 ini dengan membentuk Pansus. Namun kebutuhan terse-

but belum dilaksanakan, karena ingin mendengar pengakuan dari para honorer.

DPRD Lotim, katanya menginginkan, bupati selaku kepala daerah hendaknya bersikap bijak. Bupati Lotim berharap bisa melakukan verifikasi ulang berkas 653 orang yang sebelumnya sudah dinyatakan lulus.

Menurutnya, para honorer K2 yang sudah lulus tes itu ingin sekali dijadikan anak dan ingin minta maaf atas keributan yang selama ini terjadi. Oleh para honorer menginginkan bupati sebagai orang tua. Terkait hal ini, pihaknya akan coba mengkomunikasikan pada Bupati Lotim. (rus)

Harga Beras Melonjak

Evakuasi Pohon Tumbang

Dinas ESDM-PP Minta Jalur Pendistribusian Diawasi

Dinas Kebersihan Lotim Kerja Ekstra

Selong (Suara NTB) – Untuk menjaga harga beras tetap normal Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan (ESDM-PP) Lombok Timur (Lotim) mengharapkan supaya pemerintah lebih jeli dan cermat melakukan pengawasan terhadap pendistribusian beras. Apalagi, stok beras di Lotim cukup dan tidak ada yang perlu diragukan.

Kepala Bidang Perdagangan Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan (PP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Suwardi,S.Sos.M.AP, yang didampingi Kasi Pengadaan dan Penyaluran, Ahmad Wasilah,S.Sos, menegaskan, stok beras di Lotim masih aman. Selain itu, ujarnya, di beberapa lokasi di Lotim petani sudah mulai panen.

Dalam hal ini, pihaknya hanya melakukan monitor harga, sementara masalah ketersediaan beras merupakan tanggung jawab Bulog dan yang berhak melakukan Operasi Pasar (OP).

Terkait dilakukan OP hal itu dinilainya tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Malahan, OP itu hanya mampu menormalkan harga sesaat, mengingat pada bulan Maret mendatang akan ada panen raya yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi masyarakat khususnya di Lotim tidak akan mengalami kekurangan beras. Sehingga, ia tetap berharap supaya pendistribusian yang perlu diawasi.

“Beras kita yang bagus kualitasnya itu yang dibawa keluar, sedangkan beras luar itu yang kita makan,”kritiknya. (yon)

lama kosong. Kabid Pajak pada PPKA ini dipercayakan kepada Purnama Hadi.

M. Ali sebelumnya Sekretaris BKD dipercayakan menggantikan M. Juaini Taofik sebagai Sekretaaris DKP Lotim. H. Zohrowardi sebelumnya menduduki Sekretaris ESDM dan PP dipercaya menjadi Sekretaris Diskop dan UKM. Pada lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Ahmad Masfu digeser sebagai Kepala Bidang Dikmen menjadi Kabid Pendidikan Luar Sekolah. Jabatan yang ditinggalkan Masfu ini diduduki oleh Wirno Bambang. Sejumlah jabatan kepala UPTD Dikpora juga terlihat banyak yang diganti. (rus)

Pohon Tumbang di Kawasan TNGR Dibiarkan Lapuk

Investigasi Persoalan Pupuk PERSOALAN pupuk langka dan mahal di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tidak kunjung usai. Jeritan petani seperti tak pernah henti menghadapi persoalan kebutuhan paling mendasar dalam kegiatan budidaya tanaman pertanian ini. Menyikapi hal itu, DPRD Lotim akan membentuk panitia khusus (pansus) yang akan menginvestigasi persoalan pupuk di Lotim ini.

Demikian penegasan Ketua DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizal, ST kepada wartawan di Selong, Senin (23/2). Menurutnya, jika pemerintah mau fokus mengatasi persoalan ekonomi masyarakat dan persoalan kemiskinan, utamanya pengangguran maka persoalan pertanian ini harus segera jadi atensi utama. Masalah pupuk, ujarnya, hampir setiap desa selalu menghadapi permasalahan yang sama. “Pupuk langka dan mahal harganya tembus Rp 300-400 ribu/kuintal,” terangnya.

Harga itu sudah sangat jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Rp 180 ribu/kuintal.

Melalui Pansus yang dibentuk, diharap bisa meneliti kondisi yang sebenarnya mengenai kebutuhan dan jatah pupuk bagi petani Lotim. Diakuinya, dari sisi kebutuhan dilaporkan selalu terpenuhi, akan tetapi fakta di lapangan ada saja keluhan petani mengenai kelangkaan pupuk. ‘’Kalaupun ada harganya yang diduga dipermainkan,’’ ungkapnya.

Para wakil rakyat ini berencana berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat mengenai pupuk ini, termasuk dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, sehingga permasalahan cepat selesai.

Pihaknya menduga ada praktikpraktik tidak benar dilakukan oleh distributor dan para pengecer pupuk. Apalagi dari informasi yang diperoleh di lapangan, di tengah masyarakat ada pengecer tidak resmi yang justru tumbuh subur dengan keberaniannya membeli dan menjual dengan harga yang lebih mahal.

Adanya persoalan ini membuat Pansus Pupuk mencoba menelisik proses distribusi pupuk mulai dari distributor samH. M. Khaerul Rizal pai ke tingkat petani. (rus)

lumnya menjabat sebagai Kabid Kebudayaan pada Disbudpar Lotim.

M. Juaini Taofik, sebelumnya sebagai Sekretaris DKP ditarik lagi ke sekretariat daerah menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan menggantikan Andika Istu Jaya. Andika Istujaya sediri dipercaya menduduki jabatan sebagai Sekretaris Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan.

Muhammad Munir sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pajak pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) dipercayakan menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Lotim yang

Selong (Suara NTB) Tumbangnya sejumlah pohon di beberapa titik di Lombok Timur (Lotim) akibat cuaca buruk membuat Dinas Kebersihan dan Tata Kota (DKTK) harus kerja ekstra.

Pihak dinas tidak mau kecolongan, jika ada pohon tumbang yang yang bisa membahayakan maupun merugikan masyarakat khususnya di Lotim.

Kepala Dinas Kebersihan dan Tata Kota Lotim H. Ridatul Yasa, menjelaskan, ada beberapa langkah yang dilakukan pihaknya dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya melakukan evakuasi terhadap pohon-pohon dan melakukan penebangan, jika memungkinkan, bahkan volume sampah yang kian meningkatpun tidak luput dari incaran para petugas DKTK Lotim.

‘’Akan tetapi, yang menjadi kendala dalam menjalankan semua itu dengan maksimal adalah kurangnya petugas pemangkasan pohon yang disertai dengan kurangnya sarana pendukung dalam menjalankan tugas,’’ ujarnya pada Suara NTB, Senin, (23/2).

Saat ini, ujarnya, pihaknya lebih fokus melakukan evakuasi terhadap puluhan pohon tumbang yang terjadi wilayah kerjanya. jika dibiarkan dikhawatirkan bagianbagian pohon yang tumbang itu akan menciptakan bencana baru kepada masyarakat seperti banjir dan bencana lainnya. Diakuinya, untuk mengevakuasi semua sisasisa pohon yang tumbang itu pihaknya masih kekurangan petugas dan kendaraan.

Apalagi mobil sampah yang aktif mengangkut sampah hanya berjumlah enam unit.

Selain itu, tim yang khusus melakukan pemangkasan maupun penebangan pohon hanya berjumlah lima orang.

Untuk mengantisipasi adanya pohon tumbang seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, pihaknya akan terus melakukan pemangkasan terhadap pohon-pohon yang disinyalir bisa membahayakan masyarakat. Namun, untuk melakukan pemangkasan itu serta menjaga keselamatan petugas. Ia berharap Pemda secepatnya memberikan bantuan berupa mobil tangga agar tugas bisa dilaksanakan dengan baik.

Begitu juga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah membentuk Tim Siaga Bencana Desa (TSBD). Pembentukan tim siaga bencana itu difokuskan pada daerah-daerah yang rawan bencana. (yon)

Selong (Suara NTB) Kepala Seksi SPTN Wilayah II Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) H. Ramsjah mengakui pada musim angin kencang ini cukup banyak pohon di dalam kawasan hutan yang tumbang.

Saat ini dicatat sudah 50 lebih pohon kawasan hutan lindung tersebut yang tumbang, termasuk pohon yang menghalangi jalan raya di lintas Suela-Sembalun.

Kepada wartawan saat dikonfirmasi Senin (23/2) menegaskan sesuai aturan kehutanan, semua pohon yang tumbang tersebut tidak boleh diambil atau dimanfaatkan oleh warga sekitar. ‘’Kalau terjadi pengambilan meski terhadap pohon tumbang itu tetap dikatagorikan tindakan ilegal,’’ tegasnya.

Menurutnya, semua pohon yang tumbang itu dibiarkan melapuk. Seperti kejadian pada beberapa hari terakhir

banyak pohon yang tumbang dan bisa menghalangi jalan.

Pihak TNGR bersama warga hanya melakukan pemindahan posisi pohon. Meski dengan alasan apapun, tidak dibenarkan untuk diambil.

Kepala Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun, H. Supdi yang dikonfirmasi secara terpisah via ponselnya juga mengakui adanya pohon-pohon yang tumbang di wilayah kawasan TNGR yang terkadang cukup mengganggu lalu lintas jalan. Namun karena aturan tidak membolehkan untuk diambil, pohon-pohon tumbang hanya dipindahkan agar tidak mengganggu.

Warga pun katanya tidak berani mengambil pohon-pohon tersebut. Dibiarkan saja lapuk tidak terpakai sama sekali. Harapannya memang bisa diambil untuk bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar daripada rusak dan tidak berguna sama sekali. (rus)

Lagi, Polres Lotim Tangkap Penadah dan Pelaku Curanmor Selong (Suara NTB) Polres Lombok Timur (Lotim) kembali mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), Sabtu, (21/2). Sebanyak 9 unit sepeda motor dengan dua orang yang berperan sebagai pelaku dan satu penadah berhasil dibekuk petugas yang sedang melakukan operasi Jaran Gatarin 2015.

Penangkapan pelaku jaringan curanmor di wilayah hukum Polres Lotim itu bermula dari tertangkapnya, Amaq Eka (40 tahun) Sabtu, (21/2) lalu selaku penadah yang beralamatkan Mamben Daya Lombok Timur. Dari informasi itu, petugas melakukan pengembangan, sehingga berhasil mengamankan sembilan motor yang sudah diamankan petugas itu ia dapatkan dari dua pelaku yang berasal dari Kecamatan Pringgasela.

Kasubag Humas Polres Lotim, AKP. I Komang Samia, SIK, Senin (23/2) mengatakan, penangkapan kedua pelaku merupakan pengembangan kasus dari tertangkapnya Amaq Eka yang diduga sebagai penadah. Sementara MH (25) diduga pelaku curanmor berasal dari Pringgasela dan SH ( 27 tahun) dari Jurit Pringgasela. ‘’Berdasarkan dari hasil interogasi dan pengakuan pelaku, kedua pelaku sudah menjalankan aksinya di belasan TKP di Lotim,’’ terangnya.

Ditambahkannya, kasus curanmor itu akan terus dikembangkan guna menyelidiki pihak-pihak lain yang terlibat. Ia juga meyakini pengungkapan kasus curanmor yang dilakukan di belasan TKP itu akan cepat terungkap. Karena, tim buser operasi jaran dan Timsus Polres Lotim saat ini sudah mulai bergerak untuk mengungkap belasan TKP sebagai lokasi para pelaku curanmor beraksi.

“Motor jenis Revo milik korban sudah kita amankan juga,”katanya.

AKP I Komang Samia (yon) (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Selasa, 24 Februari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Diduga Digadaikan

PANITIA Khusus (Pansus) Perizinan DPRD Lombok Barat (Lobar) menemukan adanya indikasi “kebocoran” Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak vila. Indikasi kebocoran pajak ini ditemukan dari 52 vila komersial yang seharusnya menyetor pajak hanya dua yang ditarik pajak, sementara sisanya tidak ditarik pajak.

Demikian diungkapkan Anggota Pansus Perizinan DPRD Lobar, Khatib Qazwaini, Senin (23/2). Politisi Nasdem ini mengungkapkan, tim pansus turun selama tiga hari ke vila di Batulayar. Penyisiran vila diambil enam vila sebagai sampel dan satu spa. Alhasil dari enam vila tersebut sudah memegang izin komersial, namun pihak Dinas PPKD tidak memungut pajak. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan anggota DPRD. Dari data yang diperoleh dari BPMP2T, terdapat kurang lebih 92 vila yang terdata. Dari jumlah vila ini 52 di antaranya berizin komersial, sedangkan sisanya 40 vila berizin pribadi. Namun, ujarnya, yang menjadi pertanyaan pihaknya, data di Dinas PPKD hanya 20 vila berizin. Dari jumlah ini, hanya dua vila yang berizin komersial dan ditarik pajaknya.

Pansus, katanya, menyoroti terjadinya perbedaan data antara Dinas PPKD dengan BPMP2T, sehingga banyak vila komersial yang seharusnya ditarik pajak, namun tidak ditarik oleh PPKD. Ia mempertanyakan koordinasi antara dinas terkait alasan terjadinya perbedaan data. ‘’Apakah Dinas PPKD tidak pernah meminta data ke BPMP2T atau sebaliknya Badan Perizinan tidak pernah memberikan data ke Dinas PPKD?” tanyanya.

Menurutnya, perbedaan data tidak saja terjadi di level SKPD, namun antara SKPD dengan kecamatan juga terjadi hal masalah serupa.

Laporan dari kades dan Camat Batulayar, bahwa ketika perizinan vila di daerah itu diterbitkan, namun pihak kecamatan tidak diberikan tembusan, sehingga terjadi perbedaan. Padahal, seharusnya hal itu wajib diberitahukan ke desa dan kecamatan untuk mempermudah kontrol. (her)

Pansus Pertanyakan Data Usulan Penghapusan Aset Giri Menang (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan usulan aset yang dihapus dari SKPD, pasalnya hasil temuan di lapangan tidak sinkron dengan data yang diusulkan masing-masing SKPD. Seperti data aset di sekolah dan puskesmas, banyak yang tidak sinkron, sehingga terdapat selisih dengan data yang diusulkan SKPD. Hal ini pun akan dipertanyakan Pansus Aset ke eksekutif untuk memperjelas persoalan tidak sinkronnya aset tersebut.

Wakil Ketua DPRD Lobar Multazam, menjelaskan, dalam menelusuri aset tersebut Pansus telah membagi tugas masing-masing anggota ke daerah pemilihan (dapil) untuk melakukan sidak ke kantor camat, sekolah dan puskesmas.

Dari hasil sidak, ujarnya, beberapa kendala ditemukan, contohnya di sekolah data aset yang disampaikan tidak sesuai dengan angka yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke DPRD. Contohnya, di SMP dan SMAN 1 Gunung sari, mengusulkan penghapusan aset nilainya

sekitar Rp 200 juta lebih, namun yang terlihat pada data SKPD justru Rp 107 juta lebih. “Di sinikan ada perbedaan data, ada margin (selisih) antara usulan sekolah dengan yang diusulkan Dikbud, karena itu perlu kami klarifikasi ke eksekutif,” kata Multazam.

Begitu pula di puskesmas, ditemukan tidak sinkronnya data yang disampaikan pihak puskesmas dengan data yang dilampirkan Dinas kesehatan.

Hanya Kantor Camat Batulayar yang tergolong pengelolaan asetnya bagus, artinya datanya mendekati sinkron

dengan eksekutif. Dalam hal turun ke lapangan pihaknya tidak langsung menunjukkan usulan penghapusan aset dari eksekutif, namun pihak sekolah dan puskesmas diminta mengeluarkan data lebih dulu. Setelah itu, pihaknya baru mensinkronkan datanya. “Dari sana ditelaah mana yang bagus dan tidak sinkron,”ujarnya.

Kendala lain yang dihadapi, ketika turun ke puskesmas, Pansus tidak menemukan kepala puskesmas di lokasi. Sementara saat staf ditanya, mereka tidak berani memberikan keterangan, karena bukan

Multazam

Korban Bencana Keluhkan Bantuan Pemda Lamban

(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) Kasus bantuan sosial (bansos) 2009 yang melibatkan sejumlah mantan pejabat di Lombok Barat (Lobar) kembali diungkit Jarinkobar. Pihak Jarinkobar mendesak Kejaksaan Negeri Mataram kembali melakukan penyelidikan kasus ini atas dugaan keterlibatan mantan pejabat Lobar, HMSU. “Kami mendesak agar kejaksaan kembali mengusut kasus bansos 2009 ini, atas dugaan keterlibatan mantan pejabat Lobar,” ungkap Ketua Jarinkobar, Muhazam, di Gerung, Senin (23/2).

Pihaknya sudah melaporkan salah seorang mantan pejabat Lobar ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dasar mereka menuntut kejaksaan mengusut kasus ini, mengacu putusan Nomor 1/Pid.Sus/2013/PN.MTR Tanggal 12 juni 2013 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Drs. H. Ahmad Solihan halaman 299300 terdapat pertimbangan majelis hakim terkait adanya kaitan mantan pejabat Lobar tersebut yang saat itu sebagai Ketua Tim Verifikasi.

Pihaknya telah melaporkan kasus ini tanggal 12 Februari dan diterima I Made Sutapa, SH. Sementara Divisi Hukum Jarinkobar Lauhilmahfuz, menyatakan berdasarkan putusan Nomor 1/ Pid.Sus/2013/PN.MTR Tanggal 12 juni 2013 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Drs. H. Ahmad Solihan halaman 299-300 bahwa pertimbangan majelis hakim ada kaitan dengan tindakan oknum mantan pejabat Lobar yang saat itu selaku ketua Tim Verifikasi Proposal Bansos.

Dalam putusan itu, fakta SK proposal itu dibuat awal 2010, bukan pada tanggal termuat dalam SK. SK ini telah diminta paraf oleh Ahmad Solihan ke oknum mantan pejabat tersebut dan anggota tim verifikasi saat itu masing-masing sebagai anggota tim.

Oknum mantan pejabat ini saat itu berkenan memberikan paraf setelah ada jaminan surat pernyataan dari Ahmad Solihan, jika keberadaan SK tersebut tidak berdampak hukum. Padahal sesungguhnya, proposal yang termuat dalam SK itu tidak dilakukan verifikasi terlebih dahulu.

Atas dasar fakta itulah, seharusnya oknum mantan pejabat ini selaku ketua tim verifikasi saat itu secara yuridis ikut bertanggung jawab karena berperan atas dugaan rekayasa penerbitan SK proposal tersebut. Seolah-olah pengeluaran dana bansos itu proposalnya telah diverifikasi, padahal tidak dilakukan.

Dihubungi di tempat terpisah, mantan Asisten I Setda Lobar, HMS. Udin menampik jika, ia yang saat itu sebagai Ketua Tim Verifikasi tidak melakukan verifikasi proposal. Sebab, jika proposal itu tidak diverifikasi terlebih dahulu, maka tidak boleh dananya dicairkan pada Bagian Keuangan. Jika dana itu cair tanpa verifikasi, maka tentu yang salah di Bagian Keuangan. “Tidak ada proposal yang tidak diverifikasi itu, semua melalui tahapan dan prosedur,” tegasnya.

Menurutnya, terkait bansos tersebut pihaknya pada prnsipnya selaku pejabat bertanggung jawab mengeluarkan bansos. Ia bersama bupati dan Sekda selaku pihak bertanggung jawab mengeluarkan dana dalam bentuk SK. Setelah SK itu jadi, maka selanjutnya dikirim ke Dinas PPKAD untuk dicairkan, membuat kuitansi dan membuat pakta integritas. “Jadi tidak ada dana dicairkan lewat saya,” kilahnya.

Ia berharap agar semua pihak tidak mengungkit persoalan yang tidak ada kaitan dengan dirinya. Lantas ia pun mempertanyakan, mengapa hanya dia yang dipersoalkan sementara pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti bupati dan Sekda saat itu tidak dipersoalkan. (her)

Ia bahkan menemukan dugaan aset digadaikan seluas 15 hektar di Mesanggok. Lahan ini awalnya diperuntukkan sebagai lahan pembangunan BTN, namun hingga saat ini pembangunan tersebut tidak jelas. “Kalau alasan eksekutif tanah itu akan dibangun BTN, tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” ungkapnya. (her)

Rumah Rusak Bertambah 66 Unit

Khatib Qazwaini

Kasus Bansos 2009 Kembali Diungkit

kewenangannya.

Pada bagian lain, Anggota DPRD Lobar Khatib Qazwaini mengungkap temuan banyaknya aset yang tak jelas disebabkan tidak ada dipasangkan plang. Menurutnya, banyak aset yang ada di Gerung khususnya lahan yang dihibah pakai ke pondok pesantren yang tak jelas landasan dilakukan hibah pakai. “Bahkan ada aset yang diduga digadaikan,” ungkap politisi Partai Nasdem ini.

Dijelaskan, seharusnya semua aset ini dipasangkan plang untuk mengantisipasi aset diklaim oknum. Yang menjadi sorotan tanah aset yang dihibahpakaikan ke ponpes dikhawatirkan akan menjadi masalah 10-15 tahun ke depan, sehingga bisa menjadi bumerang. Ia juga mempertanyakan pemanfaatan lahan itu dan imbal balik bagi pemda.

(Suara NTB/kir)

PASANG - Polisi memasang foto dan identitas empat tahanan yang kabur, di depan ruang tahanan supaya mudah dikenali masyarakat.

Kejar Tahanan Kabur

Polisi Libatkan Semua Elemen Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) hingga kini berupaya keras menangkap kembali empat tahanan yang kabur pada Sabtu (21/2) dini lalu. Bahkan, pengejaran tidak hanya dengan melibatkan anggota polisi saja, tapi juga dengan melibatkan seluruh elemen yang ada lainnya, termasuk dari unsur TNI. “Memang tidak ada permintaan secara resmi ke TNI untuk membantu pengejaran terhadap para tahanan yang kabur. Tapi kita tetap berharap keterlibatan semua elemen untuk membantu,” ujar Wakapolres Loteng, Kompol Ferdyan Indra Fahmi, SIK., kepada Suara NTB, Senin (23/2).

Bantuan yang diharapkan pun tidak mulukmuluk. Paling tidak sekadar memberikan informasi penting terkait keberadaan para tahanan yang kabur tersebut, sehingga para tahanan yang kabur bisa segera dideteksi keberadaannya dan bisa segera ditangkap kembali. Terutama lagi bagi pihak keluarga dari para tahanan tersebut, bantuan dan kerjasama sangat diharapkan.

Jika para tahanan tersebut bisa segera ditangkap kembali, maka proses hukumnya bisa segera selesai. Tapi kalau tetap kabur, maka se-

lama itu pula proses hukum yang menjerat para tahanan tersebut tidak akan kunjung selesai.

“Sampai kapanpun kita akan terus melakukan pengejaran,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, pada Sabtu dini hari sebanyak empat orang tahanan berhasil kabur dari sel tahanan Mapolres Loteng. Ke empat orang tahanan tersebut merupakan tersangka dengan kasus kejahatan yang berbeda-beda itu kabur dengan cara membobol tembok ruang tahanan tempatnya ditahan.

Para tahanan tersebut Yudi Krisnawan, berasal dari Merang Baru Kelurahan Prapen Praya terlibat kasus pembunuhan. Ditahan sejak tanggal 13 Januari 2013. Kemudian Usrah, asal Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur (Lotim), terkait kasus peredaran narkoba.

Selanjutnya Rane, warga Desa Kuta Pujut. Ditahan atas dugaan sebagai penadah curanmor. Rane sendiri ditahan sejak tanggal 9 Februari. Terakhir serta Kamil alias Kambut, warga Desa Batujangkih Kecamatan Praya Barat Daya. Kamil sendiri menjadi tahanan Mapolres Loteng terhitung sejak tanggal 16 Februari kemarin. Ia merupakan tahanan titipan Polsek Praya Barat Daya. (kir)

Status Lahan Kantor Desa Sekotong Tengah Tidak Jelas Giri Menang (Suara NTB) Status lahan tempat berdirinya Kantor Desa Sekotong Tengah yang dirusak saat Pilkades lalu belum jelas. Pasalnya, Kantor Aset Daerah Lobar belum bisa memastikan status lahan itu milik daerah. Kantor Aset Daerah akan menelusuri dokumen kepemilikan lahan tersebut untuk memastikan status lahan tersebut. Lahan ini diklaim oleh salah seorang tokoh setempat, dia mengklaim kalau lahan itu miliknya, sehingga akan mengambil alih lahan tersebut.

Kepala Kantor Aset Daerah Lobar, Mahnan, SSTP, mengaku belum bisa memastikan status lahan tersebut. Dalam hal ini, pihaknya mau menelusuri dokumen dari kantor desa bersangkutan. Pihaknya belum mengetahui status lahan itu apakah aset Pemda, pinjam pakai atau hibah, sehingga pihaknya belum bisa memastikan status lahan. Baginya, ada dasar bagi pemda waktu itu membangun kantor tersebut, sehingga perlu ditelusuri.

Mengenai usulan kantor desa

(Suara NTB/her)

TIDAK JELAS - Kantor Desa Sekotong Tengah yang tak jelas statusnya lahannya. Lahan kantor desa ini diklaim warga, sehingga pelayanan pada masyarakat dipindah ke eks Kantor PNPM.

dipindah akan dikaji dulu lahan baru. Menurutnya, konsep pemerintahan desa adalah sistem integral di atasnya untuk mendukung pemerintahan desa maka ada kantor. Namun tempat dibangunnya kantor ini bisa saja lahan pemda, hibah dan pengadaan. “Kalau mau pindah tentu status lahan itu harus pasti dulu, lahannya harus clear,” ujarnya belum lama ini.

Ia berharap, ke depan lahan tempat membangun kantor desa ini di atas milik pemerintah. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak ada persoalan di masa mendatang. Menurutnya, adanya pihak yang mengklaim tentunya tidak cukup menguasai fisik lahannya. Namun harus juga menguasai dokumen.

Sementara itu, pihak desa melalui Sekdes Sekotong Tengah, Abdul Hamid mengaku tidak terlalu mengetahui perihal aset tersebut. Termasuk, dasar pemda membangun tidak jelas, sehingga pihak desa juga tidak terlalu mengetahui. “Aset itu tidak jelas, sekarang diklaim oleh warga,” katanya. Ia menambahkan, pascadirusak kantor desa tidak ditempati lagi. Pelayanan pihak desa pun dipindah ke eks Kantor PNPM. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Jumlah rumah warga yang rusak bertambah akibat angin kencang yang menerjang daerah Lombok Barat (Lobar) Sabtu (21/2) lalu bertambah.

Tambahan data sementara enam unit rumah warga rusak di Dusun Permula Desa Pelangan, sehingga total jumlah rumah warga yang rusak mencapai 66 unit. Dari 66 unit ini masing-masing di Sekotong 35 unit, Lembar 6 unit, Gerung 5 unit dan Narmada 20 unit.

Korban bencana yang rumahnya rusak berat pun mengeluhkan lambannya bantuan Pemda.

Data yan dihimpun koran ini, dari Desa yang terkena bencana seperti Desa Batu Putih terdapat 20 rumah unit rusak ringan dan 5 rumah rusak parah akibat tertimpa pohon kelapa dan pohon banten. Sehingga total rumah yang rusak 25 rumah di desa setempat, rumah-rumah ini tersebar di lima dusun yakni Dusun Labuan Poh 1 unit, Dusun Ketapang dan Dusun Siung masingmasing 1 unit rumah, Dusun Tibu Baru 17 unit dan Dusun Berambang 5 unit.

Selain di Desa Batu Putih, di Dusun Permula Desa Pelangan menurut keterangan warga terdapat enam rumah rusak. Para korban bencana di daerah setempat berharap bantuan segera dikirim oleh Pemda. “Warga berharap segera di kirim bantuan, khusus bagi warga yang rumahnya rusak berat,” kata Unah warga Pelangan. Di Dusun Madak

Desa Cendik Manik Kecamatan Sekotong juga terdapat 9 unit rusak, 7 unit rumah rusak ringan dan dua rumah rusak berat.

Di Lembar, menurut pengakuan Kades Lembar Utara, Sainah akibat bencana angin tersebut enam rumah rusak sedang dan ringan. Masingmasing di Dusun Buncit empat unit rumah, Dusun Petak 1 unit dan Lendang Jae satu unit rusak ringan. Selain rumah, beberapa tiang listrik roboh dan dua unit kandang ayam roboh masing-masing di Lendang Jae dan Buncit.

“Kami sudah koordinasikan dengan pihak terkait (BPBD red) untuk penanganan rumah warga yang rusak,”kata Sainah. Kerusakan akibat angin tersebut juga terjadi di Gerung, di disini terdapat 5 unit rumah warga rusak ringan. Sedangkan di Desa Sedau, Narmada terdapat 20 unit rumah rusak, terdiri dari 15 unit rusak ringan dan 5 unit rusak parah tertimpa pohon.

Dari data yang dihimpun tersebut, dari 66 unit rumah yang rusak ada 12 unit rumah yang rusak berat yakni di Sekotong 7 unit rumah dan Sedau 5 unit rumah.

Dikonfirmasi terkait data terakhir jumlah rumah yang rusak, Kepala BPBD Lobar melalui Kasi Kesiapsiagaan, Tohri masih terus berkoordinasi dengan pihak desa dan kecamatan. “Soal tambahan rumah rusak di Pelangan, kami akan koordinasikan dengan pihak kecamatan,” ujarnya. (her)

Tiga Bakal Calon Bupati Loteng Merapat ke Partai Hanura Praya (Suara NTB) Sebanyak tiga bakal calon Bupati Lombok Tengah (Loteng), dipastikan merapat ke Partai Hanura. Mereka selanjutnya akan diseleksi untuk menentukan siapa yang akan diusung oleh partai pimpinan Wiranto ini. Terakhir politisi PDI P Drs. Ruslan Turmuzi mendaftar sebagai bakal calon.

Sebelumnya, mantan Wakil Bupati Loteng, H. L. Supryatno, SH, MBA, MM, alias Gede Derip, sudah lebih dulu mengajukan lamaran, termasuk anggota DPRD NTB saat ini, TGH. L. Gede Wiresakti. “Jadi sampai penutupan pendaftaran bakal calon Bupati Loteng oleh Partai Hanura, ada tiga pelamar yang sudah mendaftar. Terakhir, Ruslan Turmuzi,” ungkap Ketua Tim Tujuh Partai Hanura Loteng, Japun, Senin (23/2).

Saat menerima berkas lamaran Ruslan Turmuzi di Sekretariat DPC Partai Hanura Loteng, Japun mengaku, ada mekanisme yang dijalankan partainya dalam menentukan bakal calon Bupati Loteng pada Pilkada Loteng. Setelah menerima pendaftaran secara resmi, pihaknya akan melakukan uji kompetensi

terhadap bakal calon yang mendaftar.

Uji kompetensi itu nantinya akan dilakukan oleh tim tujuh, selaku tim seleksi yang sudah ditunjuk oleh partai.

Harapannya, melalui uji kompetensi bisa memperoleh gambaran seperti apa visi dan misi bakal calon yang akan diusung. Selain itu, dalam menentukan bakal calon jelas ada standar dan kriteria tersendiri.

Ditempat yang sama, Ruslan Turmuzi mengaku, siap mengikuti semua tahapan seleksi yang ditentukan oleh Partai Hanura. Ia mengaku siap bersaing memperebutkan simpati dari Partai Hanura, supaya bisa diusung sebagai bakal calon Bupati Loteng pada pilkada mendatang.

“Apapun tahapan yang ditentukan, kami siap jalani,” tegasnya.

Anggota DPRD NTB ini mengaku, pihaknya tertarik mendaftar ke Partai Hanura, karena Partai Hanura merupakan partai besar yang juga merupakan mitra koalisi PDIP dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Pihaknya berharap kemitraan yang telah dibangun antara partai tersebut bisa berlanjut pada Pilkada Loteng mendatang. (kir)

(Suara NTB/dok)

Temukan Dugaan ”Kebocoran” PAD

SUARA NTB Selasa, 24 Februari 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Program Kurikulum Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

60 Siswa Siap Bersaing di Seleksi OSN Tingkat Kabupaten Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa telah merampungkan seleksi Olimpiade Nasional (OSN) pra Kabupaten yang diikuti 144 siswa perwakilan kecamatan.

Hingga terseleksi 30 besar untuk setiap mata pelajaran, IPA dan Matematika yang dilombakan. Selanjutnya mereka akan mengikuti seleksi tingkat Kabupaten pada 28 Februari mendatang.

Daftar nama OSN Pra Kabupaten yang lolos untuk mengikuti seleksi Kabupaten, mata pelajaran Matematika, yakni, Hadil Hudati Awwari Rameci (SDN 2 Sumbawa), Raissa Dyandra Zafira (SDN 2 Sumbawa), KHairatun Hisan (SDN 1 Mapin Kebak), Kurnia Ningsih (SDN 1 Mapin Kebak), Muhammad Fifqi Hamdani (SDN 1 Sebasang), Michelle Regina Tan (SDN 3 Alas), Riaska Irsanra (SDN 7 Alas), Nabila Damayanti (SDN

9 Alas), Kinanta Arseti (SDN 3 Empang), Denis Prio Hartanto (SDN Kerato), Fajar Hajadil Fitra (SDN 1 Utan), Nisa Apriska Belinda (SDN 2 Lopok), Ahmad Dzacwan N.H (SDN 16 Sumbawa), Sasmita (SDN 2 Mapin Kebak), Rameilda Ika Wati (SDN Mama), Deden Apriansyah (SDN Lunyuk Ode), Fadhila Aulia (SDN 1 Moyo Hulu), Kurnia Sandy (SDN 2 Utan), Berlian Dwi Pratiwi (SDN 1 Lopok), Wanda Juniansari (SDN 2 Pemasar), Rabbelia Tri Qudrani (SDN 3 Jotang), Mefi Afriyanti (SDN 3 Lape), Iqbal Fitrayansyah (SDN 2 Mapin Kebak), Noer Ravelina Utari (SDN Kelungkung), Pipit Leni Lara (SDn 3 Lape), Dania Atma Sari (SDN 9 Alas), Bagus (SDN 2 Lenangguar), Ni Desak Made Maitriani (SDN Sampar Maras), Riyan Mahendra (SDN Aimual).

Sedangkan untuk mata pelajaran IPA, yakni Sita Amira Syarifah (SDN 6 Sumbawa), Wayan Ratnasari (SDN Sukamaju), Kanaya Putri Hardanti (SDN 1

Drainase Kota Sumbawa Makin Parah Sumbawa Besar (Suara NTB) Camat Sumbawa, Mulyadi S.Sos, menilai drainase dalam kota, terutama wilayah sekitar Kelurahan Umasima, makin parah. Untuk itu, perlu segera dibenahi. Termasuk membangkitkan semangat gotong royong untuk bersamasama membersihkan drainase yang banyak tersumbat.

“Masyarakat kita juga masih yang membuang sampah di sembarang tempat yang bisa membuat selokan tersumbat,’’ katanya. Bahkan ada beberapa penduduk yang (Suara NTB/arn) membangun rumah ataupun Mulyadi kios di atas penutup drainase.

Hal itu perlu untuk jaga semangat memiliki dan membangkitkan gotong royong. Toh ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat.

Kepada Suara NTB, Senin (23/2), dia mengatakan, selain drainase Umasima, drainase belakang pasar Seketeng juga dianggap mendesak. Bahkan sudah disiapkan DED-nya. Dalam Musrenbang lalu, pihaknya juga berharap pemerintah dapat membenahi seluruh bantaran sungai di wilayah Kota Sumbawa. Dengan membangun bronjong dan melakukan normalisasi sungai. Terutama dengan adanya jembatan Samapuin yang baru saja diresmikan, diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh SKPD terkait untuk melakukan penataan bantaran sungai. Tentunya melibatkan semua SKPD terkait, seperti Dislutkan, Dinas Peternakan, Dinas Pertambangan, Dinas PU, BPMLH dan lainnya.

Pihaknya juga terus memonitor pemanfaatan jembatan yang kerap disalahgunakan anak-anak muda sebagai lokasi tongkrongan baru. Dengan memasang lampu sekitar jembatan agar terang. Serta berkoordinasi dengan Muspika dan Pol PP untuk melakukan pengawasan. Peran orang tua juga sangat diharapkan dalam mengawasi anak-anak mereka. (arn)

Pembangunan Gudang Bulog dalam Proses Tender Taliwang (Suara NTB) Setelah sempat tertunda beberapa kali, akhirnya pembangunan gudang Bulog di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dipastikan akan dimulai. Saat ini pembangunan gudang untuk penyimpanan pangan itu tengah dalam proses tender di Badan Urusan Logistik Divisi Regional (Bulog) Divre NTB. “Sebelumnya kita pernah konfirmasi dan Bulog NTB menyatakan segera. Dan terbaru katanya sekarang sudah proses tender,” jelas ketua Komisi II DPRD KSB, Aheruddin, ME kepada media ini, Senin (23/2). Menurut dia, jika tak ada kendala dalam proses lelang, maka pekerjaan di lapangan bisa dimulai pada awal Maret mendatang. “Untuk persiapan di lokasi yang menjadi tanggung jawab kita (daerah) sejak lama kan sudah tuntas. Jadi memang tinggal dikerjakan saja,” cetusnya.

Diungkapkannya, sebelumnya pihaknya telah beberapa kali mendesak pihak Bulog NTB untuk segera merealisasikan pembangunan gudang Bulog tersebut. Pasalnya selain karena sudah kerap dijanjikan, fasilitas gudang penyimpanan multifungsi itu dibutuhkan oleh masyarakat KSB terutama petani. “Janji mereka kan awal tahun 2014 lalu sebenarnya. Tapi beberapa kali dijanjikan tidak pernah juga tereliasasi padahal semua kewajiban kita sudah tuntas termasuk mewakafkan lahan yang menjadi lokasi pembangunan,” kenang politisi dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) ini.

Ia berharap proses pembangunan gudang Bulog itu dapat segera selesai. Dengan begitu pemerintah dan masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya. “Kalau saya pribadi sebelum akhir tahun ini gudang itu sudah bisa kita manfaatkan. Terutama untuk menampung hasil panen padi petani, sehingga harga gabah bisa stabil,” pungkasnya. (bug) Aheruddin (Suara NTB/bug)

Moyo Hilir), Layym Rahmad Shoberin (SDN Sela), Nurmila Sari (SDN Kerato), Rizka Marriatul Jannah (SDn 8 Utan), Rini Santika (SDn 4 Utan), Putri Amelia Savitri (SDN 1 Labuan Sumbawa), M. Sahrul Adam (SDn 1 Labuan Mapin), Yunan Prabu Jaya A (SDN Kuris), Tri Lintang Permatasari (SDN Lenangguar), Laely Risqi Amalia (SDN Bagetango), Karmila Eni (SDN Teluk Santong), Nurhidayanti (SDN Bonto), Nadia Dwi Septiani (SDN lunyuk Ode), Nurul Intan Fadhilah (SDN 1 Labuan Sumbawa), Zhelin Trisah Billah (SDN Ai Mual), Novita Safitri (SDN Brang Kolong), Helda Fajri Andini (SDN Balebrang), Linggar Ridha K (SDN 3 Empang), Intan Nurwalisah (SDN Lempe), Elsi Yuliandari (SDN Padasuka), Risqa Magfira (SDN 2 Labuan Mapin), Rezha Fathurrahman (SDN 9 Alas), Aditya Suandi (SDN 2 Pelat), Nanang Dwi Nanda (SDN Nijang), Nuning Kholidah (SDN Punik), Zaifullah (SDN Maman), Dwi Pu-

tri (SDN 1 Maronge), Muhammad Roqul Azmi (SDN Rhee Loka).

Menurut Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar (Dikdas) Diknas Sumbawa, Sudarli M.Si, dari hasil seleksi pra Kabupaten tersebut menunjukkan adanya pemerataan kualitas di kecamatan. Terbukti dengan adanya siswa dari SDN pesisir dan SDN di wilayah terpencil yang masuk 30 besar. Seperti SDN Punik Kecamatan Batulante, SDN Lunyuk Ode kecamatan Lunyuk, SDN Lenangguar kecamatan Lenangguar, SDN Teluk Santong Pelampang, dan lainnya. Meski demikian, pihak UPT Diknas Kecamatan dan sekolah perlu lebih intensif melakukan pembinaan kepada siswanya yang masuk 30 besar sebelum berlomba di OSN Tingkat Kabupaten. Sebab standar soal semakin sulit dan persaingan semakin ketat. Untuk menghasilkan 3 besar masing-masing IPA dan Matematika, perwakilan Kabupaten Sumbawa yang akan

berkompetisi di OSN tingkat Provinsi, April mendatang.

“Harus terus digenjot pembinaan oleh pihak UPT Diknas bkecamatan bersama pihak sekolah. Agar kualitas makin merata di tengah kompetisi yang makin ketat pada seleksi tingkat Kabupaten nantinya,” himbau birokrat muda Sumbawa ini.

OSN tingkat Kabupaten yang digelar 28 Februari mendatang, rencananya akan mengambil lokasi di SDN 2 Sumbawa. Untuk menentukan siapa yang meraih tiket tiga besar untuk IPA dan tiga besar untuk Matematika. Mereka yang masuk tiga besar tersebut akan dibina secara intensif oleh Kabupaten selama bebarapa waktu sebelum mengikuti seleksi OSN tingkat Provinsi.

Sedanagkan untuk OSN jenjang SMP, rencananya mulai dilaksanakan pada 26 Februari mendatang tingkat Sub Rayon.

Nantinya akan dihasilkan satu siswa terbaik untuk maisngmasing mata pelajaran, IPA,

(Suara NTB/arn)

HASIL SELEKSI - Sekretaris Dinas Diknas, Abu Bakar dan Kasi Kurikulum tampak melihat hasil seleksi OSN Pra Kabupaten yang menghasilkan 60 besar untuk bersaing di tingkat Kabupaten.

IPS dan Matematika. Jadi, dari 18 sub rayon SMP di Sumbawa masing-masing diwakili tiga siswa terbaiknya. Untuk kemudian mengikuti seleksi tingkat Kabupaten. Pada seleksi ting-

kat Kabupaten, akan diambil 10 besar untuk setiap mata pelajaran yang diolimpiadekan, IPA, IPS dan Matematika. Berdasarkan peringkat (ranking) nilai peserta seleksi. (arn/*)

Hutan Jotang Mulai Gundul Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebagai daerah resapan sekaligus daerah tangkapan air, sejumlah kawasan hutan di wilayah desa Jotang kecamatan Empang mestinya dijaga dan dipelihara. Namun dugaan pembalakan liar yang marak terjadi di sana membuat hutan itu kini mulai gundul. Perluasan areal jagung oleh masyarakat terindikasi ikut merusak hutan sekitar. Hal itu diungkapkan Camat Empang, Tata Kostara, kepada Suara NTB, Senin (23/2).

Ada indikasi perluasan areal jagung dengan makin tingginya animo masyarakat menanam jagung dengan membuka lahan baru di wilayah hutan. Meski belum bisa dipastikan apakah masuk dalam kawasan atau bukan. “Kita koordinasi dengan Kades dan akan memanggil mereka (masyarakat yang melakukan peladangan liar),’’

katanya. Sebab dampaknya, hutan bisa habis. Dampak dari perluasan areal jagung di hutan sekitar Jotang mulai memprihatinkan. Sampai daerah kemiringan juga ditanami jagung.

Tata berharap perluasan areal jagung tidak dengan mengorbankan hutan. Artinya, kalaupun menanam jagung, tidak sampai melakukan

penebangan hutan. Mengingat Jotang adalah daerah tangkapan air, sumber air minum bagi masyarakat kecamatan Empang. Sama seperti hutan Semongkat Batulante bagi masyarakat kota Sumbawa.

“Jotang itu sumber air Empang. PDAM ngambil air disana, sekitar Melung, Olat Sara dan lainnya (sumber air di Jotang,red),” terangnya.

Dalam hal ini diperlukan kearifan masyarakat untuk bersama-sama menjaga hutan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan, agar bisa dilakukan penghijauan kembali di wilayah hutan Jotang.

Selain itu, pihaknya juga berharap kepada SKPD terkait untuk bisa menangani beberapa talut di desa Empang Bawa, Empang Atas dan unga Eja. Sebab ketika hujan lebat, air meluber di tiga wilayah itu. Apalagi melihat potensi banjir di Empang cukup tinggi. (arn) Tata Kostara (Suara NTB/arn)

Pemkab Sumbawa Gelar Rakor Penanganan Pascabanjir Tarano Sumbawa Besar (Suara NTB) Menanggapi bencana banjir bandang yang menimpa lima desa di kecamatan Tarano, yaitu Desa Banda, Batu Lanteh, Labuhan Jambu, Labu Pidang dan Labu Bontong, Pemkab Sumbawa menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait antisipasi dan upaya terhadap bencana di Kabupaten Sumbawa yang dipimpin Sekda Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Rasyidi, Senin (23/2).

Dalam rakor, Sekda menyampaikan Pemkab Sumbawa rencananya akan melakukan gotong royong bersama untuk membersihkan sisa banjir bandang pada Selasa 24 Februari 2015 di Kecamatan Tarano, terutama di Desa Banda dan Batulanteh yang terkena dampak banjir bandang terparah. Dari peninjauan di lokasi bencana, masyarakat sangat memerlukan bantuan air bersih.

Makanya, melalui rakor tersebut, Sekda menginstruksikan kepada dinas terkait seperti Dinas Sosial dan BPM-LH menyiapkan air

(Suara NTB/arn)

AMBLAS - Salah satu ruas jalan yang amblas imbas banjir bandang di Kecamatan Tarano. bersih dan mem-back up seluruh sarana ke lapangan.

“Infrastruktur seperti Dam dan Irigasi juga harus dicek,”

tukasnya.

Musibah banjir bandang yang terjadi sejak Jumat 20 Februari 2015 tersebut

menyebabkan 20 rumah hanyut dan rusak berat, 1.664 rumah penduduk terendam. Selain itu puluhan ekor

ternak mati terdiri dari 29 sapi, 18 kerbau, 20 kuda dan 59 ekor kambing. Kemudian sekitar 105 Ha lahan tanaman padi dan 27 Ha tanaman jagung terendam yang sebagiannya dipastikan gagal panen. Tak hanya itu banjir juga merusak jalan lingkungan di lima desa dengan total panjang mencapai 2.050 meter. Dengan kondisi paling parah dialami Desa Banda, Bantu Lanteh dan Labuan Jambu. Banjir yang menerjang sejumlah desa ini disebabkan oleh meluapnya air embung Otak Semu atau yang dikenal dengan Embung Banda. Luapan embung yang diperparah dengan aliran air dari bukit tersebut menghantam seluruh rumah di Desa Banda dan Bantu Lanteh.

Tiga desa lainnya yaitu Labuan Jambu, Labuan Bontong, dan Labuan Pidang diakibatkan pasangnya air laut yang menyatu dengan arus air dari atas bukit. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun kerugian materi yang dialami diperkirakan mencapai miliaran rupiah. (arn)

Dermaga Labuhan Lalar Dapat Suntikan Dana Pusat

(Suara NTB/bug)

DERMAGA - Salah satu sudut jembatan sandar dermaga Labuhan Lalar yang dibangun Pemda KSB. Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya kelanjutan pembangunan dermaga Labuhan Lalar mendapat suntikan dana dari pemerintah pusat. Melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dermaga ini

akan mendapatkan kucuran dana sekitar Rp 60 miliar pada tahun 2015 ini.

“Untuk dermaga Labuhan Lalar bantuan dari pusat sudah pasti. Jadi ada anggaran Rp 60 miliar untuk melanjutkan pembangunannya,” kata kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) KSB, Amir, ST,

Senin (23/2).

Dijelaskannya, anggaran tersebut akan dialokasikan melalui APBNP. Sebagaimana diketahui, dalam waktu dekat pemerintah pusat akan memulai proses pembahasan APBNP dan salah satu proyek KSB yang akan masuk item penganggaran adalah dermaga Labuhan Lalar. “Saya sudah dikonfirmasi pihak kementerian. Saya diminta segera melengkapi seluruh berkas yang dibutuhkan sebelum pembahasan,” katanya.

Anggaran sebesar Rp 60 miliar itu nantinya akan digunakan untuk membangun jembatan dermaga khusus bongkar-muat dan unit gudang yang dibutuhkan sebagai fasilitas pendukung dermaga. Amir mengatakan, untuk pembangunan dermaga GT memang diperlukan anggaran besar karena panjang jembatan yang menjorok ke laut dipekirakan sepanjang 450 meter. “Posisi

dermaga nantinya jauh ke tengah. Makanya dibutuhkan jembatan sepanjang itu (450 meter, red),” urainya seraya menyampaikan, kucuran dana dari pusat untuk kelanjutan dermaga itu merupakan bagian dari anggaran kompensasi BBM. “Untuk mendapatkannya daerah tetap harus berjuang, karena ada banyak daerah lain yang menginginkan anggaran itu,” sambungnya.

Ia meyakini jika intervensi anggaran dari pusat tersebut dapat maksimal, maka dermaga Labuhan Lalar akan dapat segera dimanfaatkan.

Minimal salah satu fungsinya sebagai dermaga bongkarmuat bisa dioperasikan pada tahun 2016 mendatang. “Kalau anggarannya dikucurkan seluruhnya di tahun 2015 ini, bukan tidak mungkin semua fasilitas bongkar muat selesai,’’ tuturnya seraya menambahkan, kalau sudah selesai dan izinnya juga tuntas, maka

tidak mustahil bisa gunakan.

Meski memastikan akan adanya support anggaran itu, namun Amir tak bisa memastikan kapan dan oleh pihak mana proses tender akan dilaksakan. Apakah oleh pemerintah pusat atau daerah.

“Soal di mana akan ditender, saya belum tahu. Apa nanti di pusat atau di kita (daerah),” pungkasnya.

Sejauh ini pembangunan proyek dermaga Labuhan Lalar sudah menelan anggaran puluhan miliar rupiah. Seluruh anggaran tersebut murni bersumber dari APBD KSB yang digelontorkan secara bertahap sejak tahun 2012 lalu.

Bahkan meski tahun ini akan memperoleh suntikan dana pusat, namun Pemda KSB tetap mengalokasikan anggaran sebesar Rp 18 miliar untuk menata bagian lain dari fasilitas dermaga yang hingga kini belum memiliki izin operasional itu. (bug)

Warga Sumbawa Berharap Kualitas Raskin 2015 Lebih Baik Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa melalui Bagian APP dan LPBJP Setda Kabupaten Sumbawa menggelar Sosialisasi Program Raskin Tahun 2015, Senin (23/2).

Agar pelaksanaan raskin tahun ini lebih baik dari

2014 lalu. Kepala Bagian APP dan LPBJP Setda Sumbawa, Wirawan, S.Si, M.T dalam laporannya menyatakan, Raskin dilaksanakan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Program Raskin tersebut dilaksanakan sesuai peraturan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, yaitu mewujudkan pelaksanaan Raskin agar sesuai dengan ketentuan dana pedoman umum pelaksanaan Raskin tahun 2015, mengevaluasi Raskin tahun 2014 agar pel-

aksanaan program raskin tahun 2015 menjadi lebih baik.

Sementara Bupati Sumbawa yang diwakili oleh Sekda, Drs. H. Rasyidi dalam arahannya menyampaikan pentingnya sosialisasi ini terkait penanggung jawab kegiatan, mekanisme pelaksanaan program, kepada siapa sasaran

program, dan agar dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan mekanisme aturan yang berlaku. Diharapkan kedepannya tidak lagi muncul persoalan yang terjadi di masa lalu. Berdasarkan laporan yang telah disampaikan, penanganan Raskin tahun 2014 telah hampir rampung, namun

dalam perjalanannya ada saja persoalan yang terjadi.

Seperti masyarakat sudah menyetor, namun ternyata masih ada tangan tertentu yang tidak menyetor tepat waktu. Sehingga disepakati agar tidak muncul persoalan, raskin dijual seharga Rp. 1.600/kg. Harga tersebut

sudah sangat menguntungkan bagi masyarakat, karena di pasaran harga beras berkisar Rp. 7.000/kg.

Kepada Camat dan Kepala Desa, diharapkan agar melakukan sosialisasi dengan baik agar tidak lagi terjadi kesalahan di kemudian hari. (arn)

SUARA NTB Selasa, 24 Februari 2015

Atlet Dompu Tuntut Dana Hibah KONI Diproses Hukum Dompu (Suara NTB) Tiga atlet peraih mendali emas Dompu ditahan dan dilimpahkan ke Kejaksaan atas kasus perusakan kantor Sekretariat KONI Dompu, 2 September 2014 lalu. Hal itu memicu belasan atlet lain menuntut pembebasan rekannya dan meminta dana hibah KONI sebesar Rp 3,6 miliar diusut.

Aksi ini dilakukan sejumlah atlet dengan membawa pamflet bertuliskan menuntut pembebasan atlet tanpa syarat, ganti ketua KONI, Atlet aset bangsa, Mana hati nuranimu ketua KONI, Rajak Najma Mega kami bersama kalian, Ketua KONI anda layak masuk sel bukan atlet, Bongkar kebobrokan KONI. Para atlet ini juga membawa beberapa keping medali yang diraihnya dan melakukan long march dari masjid Raya Dompu hingga ke kantor Pemda Dompu, Senin (23/2).

Fitra Muliadin dalam orasinya di depan kantor DPRD Dompu mengatakan, penahanan terhadap tiga orang atlet berprestasi Dompu ini menjadi petaka bagi kemajuan olahraga Dompu.

Apalagi para atlet ini menuntut hak bonus yang dijanjikan dan para atlet ini dipimpong saat mencari informasi soal bonus.

“Aksi yang dilakukan para atlet saat itu sebagai reaksi atas sikap KONI. Kini justru Ketua KONI Dompu justru tidak memiliki nurani hingga sampai mempidanakan atletnya,” tegasnya.

Ia pun meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut dana hibah bagi KONI sebesar Rp 3,6 miliar untuk porprov 2014 lalu. Anggaran tersebut diduga disalahgunakan oknum pengurus KONI untuk kepentingan di luar pembinaan olahraga berprestasi. “Kita minta agar dana hibah Rp 3,6 miliar untuk KONI diusut tuntas karena diduga kuat diselewengkan oknum pengurus KONI,” tegasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Dian, pengunjuk rasa lainnya. Ia menuding, sikap KONI Dompu hingga sampai mempenjarakan beberapa atlet berprestasi akan menciderai kemajuan olahraga Dompu. “Jika tidak ada perlindungan dari daerah, ini akan mendorong atlet untuk pindah ke daerah lain,” katanya.

Ketua Umum KONI Dompu, Yuhasmin, M.Si kepada wartawan di ruang rapat Bupati menegaskan, dirinya tidak pernah melaporkan secara resmi kasus perusakan kantor Sekretariat KONI Dompu itu, karena saat kejadian, dirinya sedang berada di Mataram.

“Saat kejadian, saya sempat menghubungi Polisi ada kasus perusakan kantor Sekretariat KONI. Kalaupun ada pengurus KONI yang dipanggil Polisi, itu dalam kapasitasnya sebagai saksi.’’ Katanya, seraya menyatakan, kasus ini bukan delik aduan. Ada atau tidak laporan, bisa tetap diproses oleh Kepolisian.

Yuhasmin mengatakan, saat dirinya kembali ke Dompu sudah ada penetapan tersangka oleh Polisi. Ia pun beberapa kali menemui Polisi dan melakukan upaya agar para atlet ini tidak menjadi korban. “Saya ini korban. Itu yang harus diingat.’’

Tuturnya, seraya mengatakan, dia sendiri dengan atlet sudah tidak ada masalah. Tapi ini proses hukum yang sudah berjalan dan masalahnya dengan penegakan hukum.

Selaku Ketua KONI, katanya, dia juga telah melakukan upaya-upaya agar atlet-atlet ini tidak menjadi korban.

Masalah penggunaan anggaran Rp 3,6 miliar untuk porprov, Yuhasmin mempersilakan untuk dipersoalkan. Namun ia mengungkapkan, anggaran itu digunakan untuk mengurus 500 lebih orang dan penganggarannya juga didistribusikan pada masing-masing cabang olah raga (Cabor). “Sebelum ini dipersoalkan, saya sudah memperkirakannya. Makanya saya sudah serahkan kepada Inspektorat untuk memeriksanya dan hingga saat ini belum ada hasilnya,” jelasnya. (ula)

Bima Tetapkan Tanggap Darurat Bencana Bima (Suara NTB) Tercatat 1.705 rumah yang diterjang banjir dan puting beliung di 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bima. Menyusul adanya bencana yang terjadi di 10 Kecamatan ini, Bupati Bima pun menetapkan tanggap bencana.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Dareha (BPBD) Kabupaten Bima, H. Sumarsono, SH. MH menyebutkan 10 Kecamatan yang terkena bencana banjir dan puting beliung ini antara lain Kecamatan Sape, Lambu, Woha, Monta, Donggo, Sanggar, Langgudu, Bolo, Madapangga dan Lambitu. “Status tanggap darurat penanganan banjir dan puting beliung ini berlaku dari tanggal 21 Februari sampai dengan 27 Februari 2015,” terang Sumarsono. Namun status ini belum final dan bisa diperpanjang atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan pelaksana penanganan bencana di lapangan.

Penetapan status ini, katanya, mengacu pada hasil analisa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Bima. Apalagi, hujan lebat dan puting beliung yang terjadi beberapa hari lalu mengakibatkan robohnya rumah warga dan banjir di beberapa kecamatan. Banjir terjadi lantaran meluapnya air sungai ditambah air hujan yang terus menerus turun menyebabkan ratusan rumah penduduk tergenang. Tidak hanya rumah, ratusan hektar areal persawahan juga terendam serta tanaman hanyut terbawa arus banjir.

Akibat bencana ini, total rumah warga yang rusak tercatat sebanyak 1.466 rumah. 466 unit mengalami rusak berat, 302 rusak sedang dan 937 rumah warga rusak ringan. Sementara pada sektor ekonomi produktif seperti pertanian padi dan jagung dengan perkiraan total kerugian mencapai Rp. 14.59 miliar. Wilayah yang mengalami kerugian terbanyak yaitu Kecamatan Woha Rp 3.21 miliar disusul Kecaatan Sanggar yang mencapai Rp. 2.59 miliar, Kecamatan Langgudu Rp 2.54 miliar, Lambitu Rp. 1.86 miliar, Wawo Rp. 1.40 miliar, Soromandi Rp 1.11 miliar, Lambu Rp. 696 juta, Monta Rp. 406 juta, Bolo Rp. 214 juta dan Madapangga Rp 58 juta.

Tidak hanya itu, akibat bencana ini jalur darat akses jalan negara menuju Kecamatan Monta tergenang air setinggi kurang lebih 1 meter sehingga tidak bisa dilalui kendaraan dan harus melewati jalur alternatif. Namun demikian jaringan komunikasi seluler, telepon tidak terganggu dan jaringan listrik mengalami pemadaman beberapa saat. Sementara jaringan air bersih tidak bisa digunakan.

Upaya penanganan darurat yang dilakukan yaitu Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD masih melakukan kaji cepat kerusakan dan kerugian akibat bencana, melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait. Sejauh ini pihaknya sudah menyalurkan bantuan berupa beras 3.000 kg, terpal 50 lembar, mie instan 100 dus dan sarden 10 dus. (use)

SUARA PULAU SUMBAWA

10 Ribu Hektar Hutan di Pulau Sumbawa Dirambah Mataram (Suara NTB) Sekitar 10 ribu hektar hutan di Pulau Sumbawa dalam kondisi rusak akibat perambahan diduga dilakukan masyarakat. Perambahan hutan untuk dijadikan ladang jagung ini ditemukan di kawasan hutan Kecamatan Tarano-Empang Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu.

“Bukan pembalakan, lebih tepatnya perambahan hutan untuk tanaman jagung. Kalau Pulau Sumbawa itu, kurang lebih 10 ribuan hektar hutan yang rusak,” kata Kepala Dishut NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si, Senin (23/2).

Akibat perambahan hutan ini, daerah serapan air di hulu

menjadi gundul. Sehingga, jika terjadi hujan lebat maka sangat berpotensi terjadi banjir bandang. Seperti banjir bandang yang melanda lima desa di kecamatan Tarano Sumbawa. Begitu juga banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Dompu sebelumnya.

Andi menambahkan bahwa

memang kawasan yang dilanda banjir bandang di kecamatan Tarano itu sejak beberapa tahun menjadi langganan banjir. Untuk itu, pihak Dishut sebenarnya sudah merencanakan untuk melakukan rehabilitasi di daerah tersebut.

Untuk kawasan hutan di kecamatan Tarano dan Empang,

kata Andi, sekitar 300 hektar lahan hutan yang rusak akibat perambahan.

Terkait dengan banjir bandang yang terjadi di Pulau Sumbawa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama BPBD NTB sedang melakukan investigasi penyebab banjir. Rencananya, Dinas Kehutanan juga akan diajak untuk turun melihat kondisi di lapangan.

Diharapkan, hasil investigasi ini menjadi rekomendasi bagi pemerintah kabupaten/ kota untuk melakukan hal-hal

yang diperlukan dalam mengurangi resiko bencana banjir bandang. “Jangan kita terus-terusan banjir. Kita lihat itu sulit tetapi harus dimulai,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk mencegah perambahan dan pembalakan liar kawasan hutan, Dishut bersama aparat terkait seperti TNI akan meningkatkan pengamanan hutan. Sedangkan untuk hutan yang rusak, dilakukan rehabilitasi dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan. (nas)

(Suara NTB/use)

BERSITEGANG – Aparat Pol PP bersitegang dengan aktivis saat hendak merangsek masuk ke halaman Pemkot Bima dalam aksi unjuk rasa, Senin (23/2).

Aktivis di Bima Soroti Uang Sewa Rumah Jabatan Walikota Kota Bima (Suara NTB) Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Integritas (API) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Senin (23/2). Mereka menyorot isu kasus tanah yang saat ini ditangani oleh Polres Bima Kota dan masalah sewa rumah Walikota Bima yang dinilai terlalu tinggi.

Dalam aksi ini, para pendemo sempat bersitegang dengan aparat Pol PP karena tak mengizinkan pendemo masuk ke halaman kantor Pemkot.

Aksi tersebut berlangsung skitar pukul 10.00 Wita. Para pendemo lantas berorasi di depan gerbang halaman kantor Pemkot karena tak diizinkan masuk oleh aparat Sat Pol PP dan Polres Bima Kota yang mengamankan jalannya

aksi. Namun para pendemo sempat frustasi lantaran saat berorasi, pihak Pemkot menyetel rekaman ngaji. Para pendemo pun menanyakan maksud penyetelan rekaman ngaji ini karena menilai tak menghargai demokrasi.

Salah seorang pendemo, Taufan dalam orasinya menyebutkan aksi ini dilakukan menyusul sejumlah kasus yang terjadi. Salah satunya masalah kasus jual-beli tanah yang diduga melibatkan istri Walikota Bima yang menggunakan dana APBD. Mereka meminta agar aparat Polres Bima Kota menuntaskan kasus tersebut. “Bila perlu Kepala daerah dan keluarga yang terlibat harus bertanggungjawab,” katanya.

Di samping itu, para pendemo ini juga menyoroti

KPU Dompu Kembali Revisi Rencana Anggaran Pilkada

Empat Terdakwa Kasek Segera Diadili Bima (Suara NTB) Empat terdakwa kepala sekolah (Kasek) di Bima segera diadili. Sidang perdana untuk mendengarkan dakwaan dan keterangan saksi akan digelar pada Jumat dan Senin mendatang.

Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kajari) Raba Bima, Reza Shavetsila, SH, Senin (23/2) mengatakan, terdakwa empat Kasek diduga menyalahgunakan dana bantuan rehabilitasi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2012. Total kerugian Negara dalam kasus ini sebesar Rp 678.921.743 dari seluruh Kepala Sekolah sebagaimana laporan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB. Reza menjelaskan, jaksa akan memanggil 25 orang saksi.

“Tiga orang dari Jakarta yakni dari pejabat Kementerian Pendidikan, 22 terbagi dari Pejabat Dikpora, pejabat Dinas PU Kabupaten Bima, Guru dan tenaga Honorer, sebagaimna terlampir dalam berkas perkara,” katanya Reza menguraikan, Kepala Sekolah Berinisial AA, MT, CM, MS terdakwa melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Ancaman hukumannya sampai 20 tahun Penjara dengan denda 1 miliar,” imbuhnya.

Reza juga menambahkan, kalau dalam perkembangan persidangan ditemukan fakta-fakta persidangan memunculkan nama-nama baru atas kegiatan ini, akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. (uki)

Halaman 7

(Suara NTB/ula)

Rusdianto Dompu (Suara NTB) Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang ditetapkan hanya satu putaran dan ditiadakannya uji publik dalam Pilkada membuat KPU harus menyusun kembali kebutuhan anggarannya. Rencana kebutuhan Rp 18,6 miliar yang diajukan sebelumnya kemungkinan berkurang hingga Rp 5 miliar.

Ketua KPU Dompu, Rusdiyanto, ST kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (23/2) mengaku, pihaknya masih menyusun kembali rencana kebutuhan anggaran Pilkada. Revisi dilakukan karena ada beberapa poin anggaran yang diajukan, justru tidak ada setelah revisi undangundang No 1 tahun 2015 tentang Pilkada diputuskan. Seperti pilkada hanya satu putaran dan

tidak ada lagi uji publik.

“Sekarang kita sedang menyusun kembali anggaran,” katanya.

Dikatakan Rusdianto, total anggaran yang diajukan pihaknya ke Pemda Dompu berdasakan Perppu Pilkada sebesar Rp 18,6 miliar. Alokasi ini sudah termasuk untuk dua putaran dan untuk uji publik. Sementara untuk satu putaran yang sudah termasuk untuk uji publik sebesar Rp 13,7 miliar. “Kalau dua poin (satu putaran dan tidak ada uji publik), maka kemungkinan anggaran akan berkurang sekitar Rp 5 miliar lebih dari yang kita diajukan sebelumnya,” jelasnya.

Rusdianto mengaku, untuk pelaksanaan sosialisasi dan kampanye sesuai undang-undang ditanggung negara. Pilkada 2015 masuk kategori ditanggung negara atau tidak, informasinya akan dipertanyakan ke Provinsi. “Besok kita ada pertemuan dengan KPU Provinsi. Apakah ditanggung negara atau tidak untuk Pilkada 2015 ini, besok kita tunggu informasinya,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin dalam rapat dengan panitia TMD mengatakan, sisa alokasi anggaran untuk Pilkada bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Karena Pilkada hanya satu kali putaran. “Sebelum diputuskan berapa anggarannya, agar KPU diajak berdiskusi soal anggarannya,” kata H. Bambang. (ula)

masalah sewa rumah dinas Walikota Bima yang dinilai terlalu tinggi hingga mencapai ratusan juta rupiah per tahun.

Padahal masih ada hal-hal lain yang bisa digunakan dengan anggaran dimaksud. Dia pun sempat membandingkan sewa rumah kepala daerah Kabupaten Bima saja hanya sebesar Rp 90 juta per tahun. Taufan pun menganggap, tindakan Walikota ini sebagai bentuk ketidakseriusan dalam membangun Kota Bima.

Sementara saat berjalannya aksi, para pendemo sempat terlibat ketegangan dengan aparat Sat Pol PP. Diduga lantaran tersinggung, para pendemo yang dihadang dengan pintu pagar tertutup lantas merangsek dan hendak memukul anggota Sat Pol PP. Namun aksi tersebut urung

setelah diamankan oleh aparat yang lain.

Terkait sewa rumah, sebelumnya Pemkot Bima telah memberikan jawaban. Melalui Plt Kabag Humas dan Protokol, Ihya Gazali, S.sos menyebutkan untuk biaya sewa rumah jabatan Walikota Bima yang dianggarkan dalam APBD tahun 2015 sebagaimana yang tertuang pada DPA Bagian Umum dan perlengkapan adalah sebesar Rp 200 juta.

Sedangkan biaya sewa rumah jabatan Wakil Walikota Bima sebesar Rp 180 juta.

Besaran biaya tersebut, telah dibahas secara matang dan cermat sesuai kebutuhan oleh pihak eksekutif dan legislatif serta telah dilakukan evaluasi oleh pihak Provinsi sesuai ketentuan peraturan yang

berlaku. ”Selama ini yang terkait dengan penganggaran sewa rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota, tidak ditemukan kejanggalan dan belum pernah menjadi catatan khusus dari BPK sebagai Lembaga Resmi Auditor Negara,” terangnya.

Sewa rumah ini dikarenakan adanya keterbatasan fasilitas terutama pendopo rumah dinas Jabatan Walikota/Wakil Walikota. Hal ini, katanya, sesuai dengan PP No. 109 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2.

Selain itu, sewa rumah kepala daerah ini juga diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (use)

DPRD Dompu Konsultasikan Masalah Desa ke Jakarta Dompu (Suara NTB) Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pemilihan Kepala Desa dan pengangkatan aparatur Desa memasuki rumusan masalah serta penyelesaiannya. Badan legislasi (Banleg) DPRD bersama pemerintah daerah dan perwakilan Kepala Desa serta aparatur Desa sepakat akan mengkonsultasikannya pada Direktorat Jenderal (Ditjen) PMD Kemendagri.

Ketua Banleg DPRD Dompu, Kurnia Ramadhan, SE dalam rapat inventarisasi masalah pemilihan Kepala Desa dan pengangkatan aparatur Desa, Senin (23/2) mengatakan, perlu dihimpun kembali beberapa masalah terkait pemilihan kepala Desa dan pengangkatan aparatur Desa di luar persoalan yang dipertanyakan melalui surat pimpi-

nan Dewan ke Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri. Ini perlu dilakukan agar bisa menginventarisir banyak masalah, sehingga bisa sekaligus dikonsultasikan. “Sehingga solusinya bisa sekaligus diperoleh,” katanya.

Berdasarkan regulasi yang terbaru, Pilkades dilangsungkan serentak pada 2015 dan 2017. Namun di sisi lain, kekosongan kepala Desa yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt) hanya dibolehkan maksimal enam bulan. Solusi bagi kepala Desa yang belum berakhir masa jabatan, tapi harus dilantik pejabat barunya. Solusi bagi penyelesaian sengketa pilkades.

“Dalam draf rencana Perda sebagian besar telah dicantumkan, tapi perlu dikonsultasikan untuk melengkapi pemahaman bersama,” katanya.

Terkait tuntutan aparatur

Desa agar bisa langsung dilaksanakan terhadap pihaknya soal usia pengabdian 60 tahun, akan diatur dalam peraturan peralihannya. Karena SK pengangkatannya berlaku enam tahun.

Namun mereka bisa tetap diproses untuk diangkat kembali bila memenuhi persyaratan seperti usia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun, serta berijazah minimal SMA/sederajat bagi aparat Desa.

Konsultasi terhadap berbagai persoalan dalam pemilihan Kepala Desa dan pengangkatan aparatur Desa ini akan diikuti oleh empat orang dari Badan Legislasi, tiga orang dari Komisi 1, Bagian Hukum Setda, Bidang Pemerintahan Desa pada BPM PD Dompu, dua orang perwakilan kepala Desa, dan seorang perwakilan aparatur Desa. (ula)

(Suara NTB/ula)

RAPAT BANLEG - Badan legislasi (Banleg) DPRD Dompu yang dipimpin Kurnia Ramadhan, SE menggelar rapat inventarisasi masalah sebelum dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri, Senin (23/2).

SUARA NTB

Selasa, 24 Februari 2015

Halaman 8

Divre Bulog NTB Gandeng Kejaksaan Kawal Distribusi Raskin

Pemkab Lobar Gelar Sosialisasi Program Raskin

Wabup H Fauzan Khalid didampingi Kadisosnakertrans bersama Kadivre Bulog NTB saat membuka kegiatan sosialisasi Raskin di Kantor Bupati

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat menggelar sosialisasi program Raskin tahun 2015. Dalam kegiatan ini diundang Kepala Divisi Regional (Kadivre) Bulog NTB, M. Sugit Sutejdo, SKPD terkait dan para lurah serta kepala desa. Tahun ini, jatah raskin untuk Lobar sama dengan tahun lalu yakni sekitar 1.062.645 kilogram per bulan dengan jumlah rumah tangga sasaran 70.843. Yang berbeda tahun ini, Divre Bulog NTB menggandeng Kejaksaan untuk mengawal proses pendistribusian rakin tersebut.

Hal ini dikatakan Wabup Lobar, H. Fauzan Khalid saat kegiatan sosialisasi program raskin di aula kantor Bupati setempat. ‘’Yang berbeda pada penyaluran raskin tahun 2015 ini, Divre Bulog NTB melibatkan kejaksaan untuk mengawal proses pendistribusian raskin,” kata Wabup. Dijelaskan, untuk program raskin kali ini di Kabupaten Lobar penanganan penyalurannya dialihkan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang sebelumnya ditangani pada Bagian Ekonomi.

Tahun ini Disosnakertrans yang bertanggung jawab terhadap distribusi dan pembagian raskin. Dikatakan, dibandingkan data penerima 2014 tidak ada perbedaan, baik itu jatah dan RTS. Yang berbeda katanya, tahun 2015 ini ada MoU atau kerjasama antara Divre Bulog NTB dengan Kejaksaan untuk mengawal proses distribusi raskin ini. Pelibatan pihak berwajib ini katanya bukan untuk menakut-nakuti para kades dan lurah serta elemen dusun, akan tetapi memang perlu bekerjasama untuk mengawal pendistribusian raskin.

Sebab fakta yang terjadi di tingkat bawah banyak raskin tidak tepat sasaran.

Bahkan diakui Wabup, awal ia dilantik sebagai Wabup ia mendapatkan laporan bahwa ada seorang kades dlaporkan ke Kejaksaan karena persoalan raskin. Disatu sisi kata Wabup, para Kades dituntut untuk adil, supaya raskin tepat sasaran namun sisi lain banyak yang tidak paham kades melakukan semacam kreasi agar semua masyarakatnya yang berhak mendapatkan raskin.

“Tapi faktanya ada yang melapor, karena itu perlu hal ini menjadi perhatian pak Kepala Divre menjadi supaya ke depan tidak terjadi hal seperti ini,” katanya kepada Kadivre Bulog NTB. Untuk itu, katanya, perlu semacam sensus bulanan melibatkan kadus, kades bahkan RT. Sebab sambung Wabup, kasian para Kades yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Ia menyebut, tahun ini jumlah raskin tahun ini, 1.062.645 kilogram per bulan dengan sasaran RTS 70.843.

Kaitan dengan distribusi dari raskin, dari Bulog ke kantor desa dan kelurahan tanggung jawab pihak Bulog. Sedangkan distribusi dari desa dan kelurahan ke sasaran itu tanggung jawab Pemda. Untuk Distribusi dari desa dan kelurahan ke sasaran Pemda menyiapkan biaya operasional Rp 630 juta. ‘’Tentunya dibagi ke semua desa sesuai dengan aloaksi,” katanya. Ia menambahkan, dalam pendistribusian raskin ini harus memenuhi istilah 6 T, yakni tepat sasaran, tepat harga, tepat mutu, tepat guna, tepat waktu dan tepat administrasi.

Wabup menekankan agar ketentuan nomor 1 sampai nomor 6 itu jangan sekaki-kali dikreasikan.

Ia menyarankan agar raskin diberikan sesuai dengan jumlah RTS. “Berikan apa adanya sesuai data, harga, mutu dan jumlah, serta tepat waktu. Walaupun ada protes dari masyarakat jika ada data keliru, nanti bersama-sama dijelaskan persoalan itu kepada masyarakat,” kata Wabup. Lanjut Wabup, informasi dari pihak Divre Bulog bahwa April 2015 ini akan ada pendataan ulang dari BPS terkait siapa yang berhak mendapatkan raskin tersebut.

Terkait masalah pengaduan perihal raskin, Wabup menyarankan agar masyarakat mengadu langsung melalui sistem online yang telah dibuat Pemda. Terpisah, Kadisosnakertrans Lobar, H Faturrahim menambahkan, jatah raskin per RTS akan memperoleh jatah 15 kilogram, dengan harga subsidi.

Raskin ini didrop ke 122 desa dan kelurahan. Pada penyaluran tahun 2015 untuk jatah Januari sudah disasar 99 desa dari 122 desa. Sementara itu, Kadivre Bulog NTB, M. Sugit Sutedjo memaparkan perihal raskin dan proses penyalurannya ke masyarakat. (her)

Para peserta sosialisasi raskin 2015 di aula Kantor Bupati

Perwakilan dari desa bertanya perihal Raskin di Lobar

Salah seorang pewakilan kades mempertanyakan kualitas Raskin yang sering dikeluhkan warga.

Perwakilan dari Sekertaris Desa Sekotong memimpin Doa dalam kegiatan sosialisasi Raskin.

Pilkada Kota Mataram Dipastikan Sistem Paket (Suara NTB/ist)

AKAN DITERTIBKAN - Sejumlah pedagang berjualan di bundaran jalan lingkar selatan. PKL ini akan ditertibkan satpol PP Kota Mataram.

Puluhan Lapak PKL di Lingkar Selatan akan Dibongkar Paksa Mataram (Suara NTB) Satpol PP Kota Mataram akan membongkar lapak PKL di jalan lingkar selatan. Langkah tersebut terpaksa dilakukan karena sejumlah pedagang yang telah diberikan teguran atau peringatan tetap membandel. Kasat Pol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar melalui Kepala Bidang Trantibum Bayu Pancapati menjelaskan, pihaknya telah menindaklanjuti teguran dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTB terhadap sejumlah lapak di lingkar selatan yang membangun di atas trotoar bahkan menutup saluran.

PKL sebelah timur hingga barat sudah diberikan imbauan bahkan ditertibkan, tetapi pedagang tetap saja membandel. Pihaknya pun mengancam membongkar

paksa puluhan lapak tersebut. “Kita sudah imbau dan peringati tapi masih bandel.

Saya serahkan ke penyidik dan akan dibongkar,” kata Bayu ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/2).

Fakta baru yang ditemukan di lapangan, 13 PKL berjualan di dalam portal di bundaran dan 23 pedagang di luar portal. Puluhan pedagang tersebut dikhawatirkan nantinya akan menetap serta meminta lahan kepada pemerintah daerah. Pol PP kata Bayu, tidak bisa menyikapi sendiri dan harus ada intervensi Dinas PU yang mengetahui persoalan aturan mengenai jalan dan saluran, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai perencana program pemerintah serta Diskoperindag menyiapkan lahan atau men-

indaklanjuti dengan cara lain.

“Kita sudah bergerak, tapi intervensi lain harus ada keterlibatan instansi lainnya,” paparnya.

Persoalan lainnya diduga ada parkir gelap dilakukan oleh oknum setempat, karena masyarakat yang berkunjung dibebankan dengan tarif Rp 1.000 permotor dan ada bukti karcis. Kalaupun itu parkir resmi, tentunya akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi sebaliknya akan terjadi kebocoran PAD. Konsekuensi terhadap parkir resmi, pemerintah harus menyiapkan lahan kepada sejumlah pedagang. Bayu menyebutkan, Undang – undang RI nomor 38 tahun 2004 tentang jalan bahwa masyarakat yang melanggar aturan sesuai ayat 1 dipidana penjara 18 bulan dan didenda Rp 1,5 miliar. (cem)

Berkas Tersangka Kadisbudpar Loteng P21 Mataram (Suara NTB) Meski menuai kontroversi, proses hukum Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lombok Tengah, Lalu Putria tetap berlanjut. Bahkan penyidik Polda NTB tetap melanjutkan kasus itu, dengan melimpahkan ke Kejaksaan.

Berkas kasus itu pun dinyatakan lengkap atau P21.

Kasus ini sebelumnya ditangani Subdit I Direktorat Reskrimum Polda NTB, berujung penetapan tersang-

ka Lalu Putria, terkait kasus perusakan pagar hotel Lombok Baru di kawasan Pantai Kute, Lombok Tengah. Setelah dinyatakan selesai pemeriksaan dan penyitaan barang bukti, berkas dilimpahkan ke Kejaksaan.

Juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH., membenarkan berkas itu sudah diterima dan dinyatakan lengkap.

“Berkasnya sudah P21,” sebut Sutapa, setelah mengkonfirmasi bidang Pidana Umum (Pidum). Dinyatakan lengkap, set-

elah jaksa peneliti memeriksa kelengkapan bukti dan keterangan saksi. Termasuk petunjuk untuk menyita alat bukti berupa excavator untuk merobohkan tembok Hotel Lombok Baru, juga sudah disita. Menurut Sutapa, saat ini pihaknya tinggal menunggu kapan penyerahan berkas dan tersangka bukti ke penuntut umum. “Intinya, syarat formil dan materil sudah dipenuhi, penuntut umum tinggal menunggu penyerahan berkas dan tersangka,” pungkas Sutapa. (ars)

Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Mataram akan dilakukan secara paket. Hal tersebut menyusul setelah Pemerintah pusat menetapkan Undang – Undang (UU) Pilkada. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram, H. Ainul Asikin menjelaskan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) telah digantikan atau revisi menjadi undang – undang Pilkada.

Ada 13 poin yang direvisi salah satunya adalah mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan dengan sistem paket. “Kemarin cuma pilih walikota saja dan walikota terpilih memilih wakilnya. Pilkada sekarang masih gunakan sistem paket,” terang Asikin, Senin (23/2). Untuk uji publik dalam pengesahan undang – undang tersebut dihapus dan menjadi domain masing – masing parpol dan gabungan parpol. Dan fungsi parpol adalah melakukan rekrutmen terhadap calon kepala daerah. Dalam pemilihan kepala daerah nantinya, KPU dan Bawaslu

ditetapkan sebagai penyelenggara pemilu.

Kaitannya ijazah calon kepala daerah, sesuai keputusan DPR bahwa untuk Gubernur, Bupati dan Walikota minimal pendidikannya SLTA/sederat dengan usia untuk Gubernur minimal 30 tahun dan bupati/walikota 25 tahun. “Sebelum disahkan ada usulan minimal pendidikan D3, sekarang minimal SLTA/sederajat,” sebutnya.

Terkait dukungan calon perseorangan ditingkatkan 3,5 persen. Syarat calon kepada daerah dari partai harus memenuhi kursi di DPRD atau 25 persen suara parpol atau gabungan parpol. Kaitanya dengan tahapan Pilkada, hing-

(Suara NTB/cem)

PAPARKAN - Ketua KPU Kota Mataram, H. Ainul Asikin didamping komisioner lainnya memaparkan hasil revisi Perppu menjadi Undang – undang pilkada, Senin (23/2). ga kini masih belum bisa dipastikan karena masih melakukan pembahasan dengan KPU Provinsi. Tetapi yang jelas, pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota diperkirakan Bulan Maret atau April.

Komisioner lainnya, Bedi Saparwadi menyebutkan tahapan Pilkada ada dua yak-

ni tahap persiapan dan penyelenggaran. Tahap persiapannya dilakukan dengan pembentukan PPS dan PPK, setelah itu baru masuk ke tahap penyelenggaraan yakni pendaftaran calon. “Persiapan kita sekitar dua bulan, paling tidak Maret atau April mulainya,” pungkasnya. (cem)

Selasa, 24 Februari 2015

Sekda NTB, H. M. Nur

SUARA NTB

Halaman 9

Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag

Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm

Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, L. Satriawandi, ST

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Mohamad Rais, SH

Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, H. L. Jazuli Azhar, M.Si

Juru Bicara Fraksi PKS, H. Syamsuddin Majid, SE.

Juru Bicara Fraksi PPP, Nurdin Ranggabarani, SH, MH

Juru Bicara Fraksi PDIP, Ir. Made Slamet, MM

Jajaran pejabat SKPD

Juru Bicara Fraksi PKB, H. L. Pelita Putra, SH

Juru Bicara Fraksi PAN, Saefuddin Zohri, S.Ag

Perwakilan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Juru Bicara Fraksi Partai Hanura, H. Suharto, ST, MM

Juru Bicara Fraksi Bintang Restorasi, Hj. Surya Hartin, SP; M.AP.

Fraksi DPRD NTB Sampaikan Pemandangan Umum atas Lima Raperda Sepuluh fraksi di DPRD NTB, memberikan pemandangan umumnya atas lima buah Raperda Provinsi NTB. Pemandangan umum tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD NTB yang digelar di ruang rapat utama Sekretariat DPRD NTB, Senin kemarin.

LIMA Raperda yang dibahas adalah Raperda tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif, Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda tentang Penanaman Modal, Raperda tentang Pemerataan Akses Air Bersih dan Raperda tentang Pengelolaan Energi Ketenagalistrikan di NTB. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri bersama tiga pimpinan DPRD NTB lainnya, yaitu Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag, M.Si, Wakil Ketua DPRD NTB, , Mori Hanafi, SE, M.Comm dan H. Abdul Hadi, SE, MM. Dari pihak eksekutif, hadir Sekda NTB, H. M. Nur, SH, yang mewakili Gubernur NTB bersama sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov NTB. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD).

Fraksi Partai Golkar DPRD NTB, melalui juru bicaranya, Lalu Satriawandi, ST menyampaikan pandangannya pada giliran pertama. Lalu dilanjutkan oleh Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB dengan juru bicaranya, Mohamad Rais, SH. Pemandangan Fraksi Partai Gerindra disampaikan juru bicaranya, H. L. Jazuli Azhar, M.Si. Fraksi PKS DPRD NTB, menyampaikan pemandangan umumnya melalui juru bicaranya, H. Syamsuddin Majid, SE. Selepas penyampaian pemandangan umum dari Fraksi PKS, rapat paripurna tersebut sempat diskors untuk keperluan istirahat salat dan makan siang.

Setelah skors, pimpinan rapat paripurna beralih kepada Mori Hanafi yang kemudian melanjutkan rapat dengan agenda pemandangan umum dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan melalui juru bicaranya, Nurdin Ranggabarani, SH, MH. Setelah itu, berturut-turut menyampaikan pemandangan umumnya, Fraksi PDIP melalui Ir. Made Slamet, MM, Fraksi PKB melalui H. L. Pelita Putra, SH, Fraksi PAN melalui Saefuddin Zohri, S.Ag, Fraksi Partai Hanura melalui H. Suharto, ST, MM dan Fraksi Bintang Restorasi melalui HJ. Surya Hartin, SP; M.AP. Secara umum, mayoritas fraksi DPRD NTB menyatakan secara langsung persetujuannya agar lima Raperda tersebut dibahas di tingkat yang lebih lanjut.

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm, yang memimpin di sesi kedua rapat paripurna DPRD NTB tersebut menyampaikan apresiasinya atas pemandangan umum yang sudah disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPRD NTB tersebut. Menurutnya, dalam pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut terdapat pertanyaan, pernyataan, usul, saran hingga kritikan yang membutuhkan tanggapan lebih lanjut dari Gubernur NTB. Karenanya, tanggapan dan penjelasan itu akan disampaikan dalam rapat paripurna ketiga, Rabu besok. (*)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 24 Februari 2015

Halaman 10

Kemendikbud akan Selenggarakan UN Berbasis Komputer di 458 Sekolah Jakarta (Suara NTB) -

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menyelenggarakan ujian nasional (UN) computer based test (CBT) di 458 sekolah di seluruh Indonesia yang telah terverifikasi.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud Nizam, menjelaskan, sekolahsekolah yang akan melaksanakan UN CBT ini tersebar di 27 provinsi. Menurutnya, sekolah-sekolah itu telah lolos verifikasi data terkait pemenuhan sarana dan prasara-

na serta sumber daya manusianya.

Ia mengatakan UN CBT akan dilaksanakan sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK) “Yang banyak itu SMA dan SMK. Kalau

SMP itu di bawah seratus jumlahnya,” ujarnya di Jakarta, Senin (23/2).

UN CBT, lanjutnya, akan mulai lebih awal pada 7 April 2015 dibanding UN tertulis atau paper based test yang dilaksanakan pada 13 April 2015. “Karena CBT itu kan

rasio jumlah komputer dan siswanya itu 1:3, jadi nanti tigashift (pergantian waktu) ada yang pagi, siang dan sore,” katanya.

Berdasarkan rasio jumlah komputer dan siswa sekolah itu, ia katakan, hanya satu mata pelajaran akan diujikan setiap harinya.

Sedangkan pada UN tertulis, dua mata pelajaran dapat diujikan dengan masingmasing waktu pengerjaan

soal selama 120 menit. “Kalau di CBT, siswa akan ujian gantian jadi satu hari hanya satu mata pelajaran, dengan diakumulasikan dengan enam mata pelajaran berarti enam hari.

Tapi kalau paper based bisa dua mata pelajaran diujikan sehari,” katanya.

Sebanyak 458 sekolah itu, katanya, diperoleh dari masukan direktorat-direktorat pembinaan dari SMP, SMA, dan SMK. Data itu kemudian

dikirim ke provinsi untuk melakukan verifikasi data.

“Pihak provinsi melakukan verifikasi data benar tidak sekolah-sekolah itu punya atau cukup sarana dan prasarananya dan SDM, kemudian dari provinsi itu, kita dapat masukan, maka kita dapat 458 sekolah itu,” ujarnya.

Ia berharap pelaksanaan UN dengan sistem CBT dapat mengurangi tindak kecurangan lewat menyontek

seperti pada UN tertulis.

“Kejujuran akan lebih terdorong, anak-anak akan lebih percaya diri didorong lebih mengandalkan rasa kemampuan diri,” katanya.

Sekolah yang akan melakukan UN dengan sistem CBT antara lain SMAN 68 Jakarta, SMA Kristen 1 BPK Penabur, SMA Pangudi Luhur, SMA Laboratorium School Jakarta dan SMAN 21 Jakarta. (ant/bali post)

AKN Segera Definitif SEBAGAI salah satu Akademi Komunitas Negeri (AKN) perintis di Indonesia, keberadaan AKN Mataram selama ini masih belumlah definitif. Alasannya, AKN Mataram dalam proses perkuliahannya masih menumpang di Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMKPPN) Mataram di Labuapi Lombok Barat.

Meski demikian, Koordinator AKN Mataram Drs. H. Musta’in, SS, MM, yakin, pertengahan tahun 2015 ini, AKN Mataram segera definitif, karena lahan di Kota Mataram yang menjadi syarat utama didefinitifkan sudah mendapat persetujuan dari Pemkot Mataram. Dalam arti, Pemkot Mataram sudah setuju menghibahkan lahan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Mataram di Petemon sebagai lokasi AKN Mataram. ‘’Kami berterima kasih pada Bapak Walikota Mataram, Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas Dikpora dan lainnya atas persetujuan lahan di SKB Kota Mataram sebagai lokasi Akademi Komunitas,’’ terang mantan Kepala SMKPPN Mataram ini pada Suara NTB via ponselnya, Senin (23/2).

Selain itu, ujarnya, dalam waktu dekat ini, bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram akan mengantar mengenai persyaratan pendefinitifan AKN Mataram ke Ditjen Dikti Kementerian Riset Teknologi dan Dikti. Tidak hanya itu, ungkapnya, dalam minggu ini, proses perkuliahan yang selama ini dipusatkan di SMKPPN Mataram akan dipindah ke lokasi baru di Petemon.

Hal ini menandakan keseriusan dari pihaknya dalam mengupayakan AKN Mataram segera didefinitifkan, sehingga bisa mandiri dalam mendidik mahasiswanya.

Mengenai kepastian pembangunan gedung AKN Mataram, ujarnya, masih tunggu SK pendefinitifan dari pemerintah pusat. Jika ini sudah keluar, maka alokasi dana pembangunan untuk AKN Mataram siap dialokasikan. ‘’Kita berharap SK definitif dari pemerintah pusat sebelum Juni atau Juli 2015, sehingga rencana pembangunan segera dimulai. Bulan Maret akan diantarkan semua persyaratan pendefinitifan ke pusat,’’ tandasnya. (ham) H. Musta’in

(Suara NTB/rai)

LOMBA - Peserta sedang mengikuti lomba senam yang digelar Sekolah Kristen Aletheia Ampenan. Lomba ini digelar serangkaian menyambut ulang tahun Yayasan Pendidikan Kristen Aletheia ke 39.

Sekolah Kristen Aletheia Gelar Lomba Senam Mataram (Suara NTB) Sebagai rangkaian momen ulang tahun ke 39, Sekolah Kristen Aletheia menggelar beberapa rangkaian lomba.

Salah satunya lomba senam dari kelas 1 sampai sampai 9.

Acara tersebut sangat diapresiasi Bagian Pegawas Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpo-

(Suara NTB/dok)

Muhammadiyah Kembangkan Kurikulum Integrasi Ilmu Barat-Islam

seperti lomba karate, tenis meja dan senam. “Senam ini juga salah satu rangkaian lomba dengan tujuan siswa lebih bugar dan ceria,” terangnya pada Suara NTB, Senin (23/2).

Sementara rangkaian lomba lain, seperti lomba futsal, memasak, sains kompetesi, story telling, lomba bercerita, dan melukis akan berlangsung

dari selasa 24 Februari hingga 3 Mei 2105.

Pengawas Pendidikan pada Dinas Dikpora Kota Mataram Cahyo Wirawan, S.Pd, MBA, menilai kegiatan tersebut sangat bagus untuk perkembangan prestasi siswa.

“Saya sangat apresiasi yang sangat tinggi dan bangga dengan diselenggarakan keg-

iatan lomba ini. Dari pada harus menggelar acara potong kue, mending buat acara yang seperti ini,‘’ pujinya.

Pihaknya berharap kegiatan tersebut mampu mewadahi siswa meraih prestasi ke depannya. Termasuk sebagai wahana dan sarana untuk siswa berekspresi sejauh mana kemampuannya dan keahliannya. (rai)

Jelang UN SMP Se-Kota Mataram Gelar ’’ Try Out’’ Mataram (Suara NTB) Jelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2015, siswa SMP Kelas IX di Kota Mataram menggelsar try out bersama. Try out diselenggarakan dan jadwalkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram Senin (23/2) hingga Rabu ke depan. Sementara terkait UN direncanakan awal Mei 2015. Di sisi lain terkait SOP pelaksanaan UN belum kunjung turun ke pihak Dikpora.

Pengawas Pendidikan pada Dinas Dikpora Kota Mataram Cahyo Wirawan, S.Pd, MBA, menjelaskan, ada empat mata pelajaran yang coba diujikan, yakni Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. Hal ini, lanjutnya, sebagai bentuk binaan menjelang UN. Pada try out ini siswa akan

(Suara NTB/ist)

Jakarta (Suara NTB) Sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah mengembangkan disiplin ilmu dan kurikulum yang diintegrasikan dengan konsep Islam dengan tujuan ilmu pengetahuan yang diberikan lebih bermanfaat bagi kehidupan.

“Kami sudah memulainya di Fakultas Psikologi sejak 2012 yang tidak hanya melakukan kajian yang berasal dari Barat, tetapi juga kajian Islam. Tahun ini juga dikembangkan ke fakultas lainnya,” kata Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) bidang Al Islam dan Ke-Muhammadiyahan, Zamahsari di sela Seminar Kurikulum “Integrasi Islam dan Disiplin Ilmu” di Jakarta, Senin (23/2).

Gerakan yang mengintegrasikan disiplin ilmu dan Islam, ujar dia, juga sudah dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai kelanjutan dari gagasan KH Ahmad Dahlan yang sejak tahun 1920 menginginkan integrasi antara ilmu dari Barat dan Islam.

Integrasi ini menurut dia, membutuhkan energi yang besar, dari mulai peta jalan, kajian, hingga sumber daya manusia, dengan antara lain melakukan kritik terhadap ilmu sekuler dari Barat dengan menggunakan konsep-konsep Islam hingga melakukan perbandingan antara keduanya di tingkat empiris.

Dalam pengembangan kurikulum ini, ujar dia, Muhammadiyah mengundang sejumlah ilmuwan Islam dari IIUM (International Islamic University Malaysia) yang telah melakukan Islamisasi Ilmu Pengetahuan secara besar-besaran di Malaysia, yakni Prof Kamal Hasan, Prof Dr Hazizan Md Noon dan Dr Alizi bin Alias.

Mantan Rektor II UM Prof Kamal Hasan mengatakan, integrasi ilmu pengetahuan dan Islam di kampusnya telah dilakukan di berbagai disiplin ilmu seperti di Fakultas Kedokteran, Teknologi Informasi, Sains, Sains Sosial, Ekonomi, hingga Kependidikan.

“Sejak Malaysia dijajah Barat, ilmu-ilmu di Malaysia binaan Barat menafikan ilmu wahyu. Perlu ada paradigma baru yang mampu mengharmonisasi ilmu-ilmu Barat ini dengan ilmu Tauhid, karena pemisahan ini merupakan kedzaliman terhadap Allah. Itulah mengapa IIUM didirikan pada 1983,” kata Kamal.

Ia mencontohkan ilmu sains sosial yang mengajarkan sosiologi dan psikologi dengan memasukkan perspektif Islam, serta pengajaran ilmu hukum yang tidak hanya berbasis hukum Inggris tetapi juga hukum syariah.

Dalam kesempatan itu, Kamal juga menyatakan kekagumannya pada ulama Indonesia Buya Hamka yang menjadi gurunya melalui berbagai tulisannya serta menyatakan senang bahwa perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah juga mengembangkan paradigma ini. (ant/bali post)

ra) Kota Mataram, sebab dinilai memberi ruang wahana berekspresi bagi siswa.

Wakil Kepala Sekolah Kristen Aletheia Bidang Pembinaan dan Lomba, Fera Harianti S.Pd, mengatakan selain lomba senam beberapa rangkaian lomba dalam rangka memperkaya variasi ulang tahun yang 39 sudah berjalan,

diberi gambaran soal yang mirip dengan UN nanti. ‘’Sementara soal yang jadi bahan try out dibuat langsung oleh Dinas Dikpora dan bekerjasama dengan guru-guru yang ahli dalam bidangnya,” ungkapnya pada Suara NTB di Mataram, Senin (23/2).

Diakuinya, menjelang UN menjadi momen sibuknya pihak yang bergerak di bidang pendidikan dalam mengembangkan dan mendidik siswa yang berkompetisi dalam UN. Sebanyak 43 sekolah tingkat SMP di Mataram menjalankan try out. Termasuk, SMP Katolik Antonius Cabang Lombok.

“Kami juga ikut menjalankan try out yang diselenggarakan oleh Dikpora Mataram,” aku Sr. Aslina Br. Ginting, Kepala SMP Katolik Antonius. (rai)

Lokasi SMPK Santo Antonius Dikeluhkan Mataram (Suara NTB) Lokasi SMPK Santo Antonius Ampenan yang berada di bawah naungan Yayasan Insan Mandiri Denpasar Perwakilan Lombok mengeluhkan lokasi sekolah yang dinilai kurang strategis. Pasalnya, keberadaannya jarang diketahui masyarakat. Meski sudah dilakukan promosi, jumlah siswa yang belajar di sekolah tersebut masih minim.

Kepala SMPK Santo Antonius Mataram Sr. Aslina Br. Ginting kepada Suara NTB, Senin (23/2), mengaku, sekolah yang beralamat di Jalan Majapahit Nomor 9 Mataram ini terletak di belakang PAUD, TK dan SD Katolik. Untuk menuju sekolah ini harus lewat gang samping dengan satu papan in-

formasi. “Saya pengen sekali sekolah ini maju dan ditambah jumlah siswa yang belajar di sekolah ini lebih tinggi dan tidak kalah jumlah dengan sekolah lain,” keluhnya.

Dikatakan, jumlah siswa yang bernaung di SMP tersebut sebayak 71 orang dihitung dari kelas 1 sampai kelas 3. Pihaknya sudah melakukan promosi kepada khayalak masyarakat, namun apa mau dikata jumlahnya hanya dihitung jari. “ Mungkin banyak orang yang kurang tahu,” katanya.

Sementara itu, meski berlabel sekolah Katolik, sekolah yang bernuansa agama tersebut tetap terbuka menerima agama-agama lain untuk ikut serta belajar di SMP Katolik.

“Malahan saat ini kami tetap

terbuka, bahkan lima agama itu ada yang belajar di sini sekarang,” ungkapnya.

Diakuinya saat ditunjuk sebagai kepala sekolah lebih dari satu setengah tahun merasakan ada kendala dalam kepemimpinannya. Kendala tersebut seperti halnya minat belajar masih kurang, sementara misinya ingin membawa dan mengakomodir generasi bangsa berkembang baik, rohani dan intelektual masih kalah jumlah di sekolahnya.

Aslina berharap masyarakat akan mempercayakan anak-anaknya untuk dibina di sekolah tersebut. Terkait penyediaan tenaga pengajar, katanya, tidak perlu khawatir, guru semua agama sudah disiapkan pihaknya. (rai)

(Suara NTB/rai)

LOKASI - Inilah lokasi SMPK Santo Antonius yang masuk gang kecil. Pihak sekolah mengeluhkan lokasi ini, karena dianggap kurang strategis.

(Suara NTB/rai)

PRAKTIK - Seorang siswa SMK Yarsi Mataram sedang praktik mencuci rambut, Senin (23/2).

SMK Yarsi Mataram Perketat Ujian Praktik bagi Siswa Mataram (Suara NTB) SMK Kesehatan Yarsi Mataram memperketat jadwal praktik bagi siswa di tingkat akhir. Sebanyak 49 siswa yang terdaftar namanya ikut ujian nasional (UN) mendatang melakukan try out atau praktik langsung di ruang praktik SMK Yarsi Mataram, Senin (23/2).

Praktik ini sebagai bentuk mempersiapkan dan memantapkan kemampuan siswa.

Kepala SMK Yarsi Kota Mataram Lalu Rusmika A, S.Kep,MM, menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan uji kompetensi siswa, namun lebih menjurus pada praktiknya.

Sebab sekolah kesehatan terlalu banyak teori tidak akan berjalan seimbang, jika praktiknya minim, sehingga praktiknya diperbanyak.

“Makanya hari ini (Senin kemarin, red) siswa langsung mempraktikkan cara mencuci rambut pasien, memandikan pasien dan mempersiapkan pasien. Dari ketiga ujian praktik ini nantinya kemungkinan akan jadi bahan di ujian nasional, biasanya begitu,” terangnya pada Suara NTB. Menjelang berakhirnya masa jabatannya, dirinya bertekad

memberikan yang terbaik pada siswanya, terutama target lulus 100%. Sementara terkait praktik, selain untuk menghadapi ujian nasional dengan mudah, pihaknya juga berharap pembelajaran ini mampu diaktualisasikan di berbagai instalasi-instalasi dan bisa diandalkan. “Ya paling dengan kompetensi ini dapat berguna untuk ke depannya dan mampu dipraktikkan di ranah masyarakat kemudian hari,” tuturnya.

Sementara untuk memberi keseimbangan antara teori dan praktek dalam hal uji kompetensi tersebut. Koordinator Praktik Hermanto, S, Kep, mengatakan, sebelumnya siswa diberi Ujian Asuhan Keperawatan, dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis keluhan pasien. “Supaya tidak salah dalam melayani saja, dan tahu apa yang harus dikerjakan yang sesuai dengan kondisi pasien,’’ terangnya.

Pihak sekolah berharap, dengan fasilitas praktik yang dinilai cukup memadai dan bekerja sama dengan Rumah Islam Yarsi Mataram diharapkan mampu mengembangkan skill dan kesiapan mental siswa dalam UN nantinya. (rai)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 24 Februari 2015

Pengprov TI NTB Turunkan 24 Atlet di Turnamen Internasional

Pellegrini Siap Serang Barcelona

Mataram (Suara NTB) Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) NTB akan menurunkan 24 atlet di turnamen Taekwondo Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bandung, 25 Februari-1 Maret mendatang.

Puluhan atlet yang sebagian besar merupakan atlet muda

Manchester -

Kemenangan lima gol tanpa balas saat melawan Newcastle United menyuntikkan semangat kepada pelatih Manchester City, Manuel Pellegrini. Ia pun berjanji tampil menyerang menghadapi Barcelona di Liga Champions.

Ia mengatakan dalam jumpa pers, “(Melawan Barcelona) kami berusaha tampil tidak defensif sedari awal pertandingan. Kami tentu berusaha mencetak gol, karena gol itu demikian penting.”

“Mungkin laga ini berlangsung sengit karena anda amat diharapkan mencetak gol.

Anda harus berusaha untuk tidak kemasukan gol ketika melakoni laga di kandang.

Dengan begitu, saya yakin bahwa kami berusaha keras tampil semaksimal mungkin,” katanya.

Pellegrini melihat bahwa tim asuhannya kembali menemukan asa mencetak gol. Hal serupa bakal dilakukan ketika melawan Barcelona. ‘Kami akan mencetak gol di sini dalam pertandingan nanti.” (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

EKSPRESI RONALDO – Penyerang Real Madrid, Cristiano Ronaldo memperlihatkan ekspresinya bersama rekannya Karim Benzema yang sama-sama mencetak gol kemenangan untuk Real Madrid.

Ronaldo Tembus Tiga Besar Pencetak Gol Terbanyak Madrid Elche Aksi Cristiano Ronaldo membuat Real Madrid mengalahkan Elche 2-0 di Estadio Manuel Martínez Valero, Minggu dini hari WIB. Aksinya itu juga menempatkannya dalam jajaran tiga besar pencetak gol terbanyak Real Madrid bersama Carlos Santillana.

Gol Ronaldo tersebut membuatnya hanya tertinggal 17 gol dari Alfredo Di Stefano yang merupakan pencetak gol terbanyak kedua Real Madrid.

Sementara mantan kapten dan legenda Real Madrid, Raul Gonzales masih berada di puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Real Madrid dengan 33 gol lebih banyak

dari Ronaldo.

Kemenangan atas Elche membuat nilai Madrid bertambah tiga poin menjadi 60, sehingga memperlebar jarak menjadi empat poin dengan Barcelona yang berada posisi dua klasemen sementara.

Sedangkan nilai Elche tetap 23 poin.

Meski Madrid tampil menekan sejak babak pertama, gol baru tercipta pada menit 56 lewat Benzema. Berawal dari pergerakan Ronaldo di kiri dan melepaskan umpan silang ke kotak penalti. Pemain Elche bermaksud mensliding bola

ke Tyton, tetapi bola bisa disambar Benzema menjadi gol.

Elche 0-1 Madrid.

Tak lama berselang Ronaldo mencatatkan namanya di papan skor. Berawal dari umpan Isco ke kotak penalti, Ronaldo kemudian melompat menyambar bola dengan sundulannya yang tak bisa dijangkau kiper Tyton. Elche 0-2 Madrid. Menit 73 Ronaldo melepaskan tendangan bebas, tetapi melebar. (ant/bali post)

Manuel Pellegrini

IMI NTB Seleksi Atlet Setelah Lawan Mayweather, Pra-PON Lewat Pacquiao Pensiun Kejurnas MP Region III

Manila Pahlawan tinju Filipina Manny Pacquiao mengisyaratkan laga melawan petinju Amerika Serikat Floyd Mayweather adalah pertarungan tinju terakhirnya, dengan mengatakan akan memasuki bulan Mei dengan ide pensiun bergelayut dalam pikirannya.

“Itu sudah dekat. Kami akan mengumumkan hal itu,” kata petinju berusia 36 tahun kepada stasiun televisi lokal ABSCBN diiringi senyum ketika ditanyai soal pensiun. Dia tidak merinci lebih jauh.

Setelah bertahun-tahun tidak terlaksana, Pacquiao dan Mayweather akhirnya bersepakat di Las Vegas bahwa pada 2 Mei akhirnya akan memberi suguhan kepada para penggemar untuk menyaksikan pertarungan kelas atas antara mereka.

“Jika kami hanya berpikir soal kebanggaan kami, maka tidak akan ada pertarungan. Jika kami dibayar setara, pertarungan itu tidak akan dipaksa dilanjutkan, jadi agar pertarungan itu dilanjutkan, saya menyepakati itu,” kata dia.

Media massa AS melaporkan bahwa Mayweather yang belum terkalahkan dan akan berusia 38 tahun pekan ini, bakal menerima 60 persen bayaran atau sekitar 120 juta dolar AS sedangkan petinju Filipina itu akan dibayar 80 juta dolar AS. Pertarungan itu akan menjadi ajang pembuktian siapa dari keduanya yang terbaik. Pacquiao menjadi juara dunia untuk delapan versi badan tinju dunia, dan akan menantang Mayweather dengan berbekal catatan menang-kalah 57-5 yang 38 di antaranya kemenangan KO, plus dua kali seri.

Sedangkan Mayweather memiliki catatan 47-0 dengan 26 di antaranya kemenangan KO. Dai berusaha menyamai rekor legenda tinju 1950-an Rocky Marciano yang punya catatan 49-0 dan pensiun sebagai juara dunia kelas berat tak terkalahkan.

Pacquiao, seorang pemeluk Kristen yang taat, mengatakan bahwa dia yakin menang karena Tuhan bersama dia.

“Tuhan bersama saya,” kata dia. Pacquiao yang tahun lalu menjadi kapten bermain pada tim bola basket Filipina mengatakan bahwa dia berniat untuk bermain kembali pada kompetisi lokal pekan ini.

Pacquiao mengaku menikmati diperingkatkan di bawah Mayweather oleh pasar taruhan Las Vegas. “Saya suka menjadi underdog. Saya menjadi lebih termotivasi,” kata dia kepada ABS-CBN seperti dikutip AFP. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Kejurnas Motor Prix (MP) Region III Seri Pertama akan digelar di Sirkuit Selagalas Mataram, 7-8 Maret mendatang. Semua atlet balap motor unggulan NTB diharapkan ambil bagian di event bergengsi itu. Pasalnya pengurus cabang olahraga balap motor NTB akan menyeleksi atlet-atlet berbakat untuk dipersiapkan mewakili NTB di PraPON balap motor bulan Oktober 2014.

“Kejurnas Motor Prix (MP) Seri Pertama akan dimulai 7-8 Maret di Sirkuit Selagalas Mataram.

Diinfokan event ini sebagai media seleksi atlet balap motor NTB ke Pra-PON balap motor bulan Oktober2015,” ucap Ketua Umum Pengrov IMI NTB, M. Nur Haedin yang dihubungi Suara NTB via phonselnya, Senin (23/2) kemarin.

Dikatakan Edo, Kejurnas Motor Prix (MP) Region III merupakan event tahunan Pengurus Pusat (PP) IMI yang digelar sebanyak lima seri di Wilayah Regional Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pihak IMI NTB mendapat kehormatan untuk menjadi tuan ru-

mah Kejurnas Seri pertama di event bergengsi tersebut.

Sebagaimana biasanya event ini merupakan ajang seleksi atlet-atlet terbaik yang mewakili Wilayah Region III di level nasional.

Rencananya, IMI NTB akan mengambil empat atlet balap terbaik untuk mewakili NTB di ajang Prakualifikasi PON. Keempat atlet nanti akan dipersiapkan mengikuti pertandingan kelas 110 cc dan 125 cc bebek standart empat tak tune up di kelompok umur maksimal 20 tahun dan kelompok umur bebas.

“Kita lihat prestasinya dan kita akan ambil empat pembalap terbaik, dua atlet akan turun di kelompok umur maksimal 20 tahun dan sisanya dua atlet akan turun di kelompok umur bebas,” terangnya.

Di bagian lain Edo menambakan bahwa pihak IMI NTB juga akan mengirim dua atlet grasstrack yang informasinya akan dilombakan pertama kali di PON Jabar 2016.

Rencananya IMI NTB akan menyeleksi dua atletnya di Lima Seri Kejurnas Grasstrack Region III di NTB, Bali dan NTT tahun 2015. (fan)

”Laskar Undru” Ganti Pelatih

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

City mengalahkan Newcastle United dalam laga pekan ke-26 laga Premier League yang digelar di Stadion Etihad pada Sabtu (21/2). The Citizens bersegera siap tempur menghadapi Barcelona di Stadion Etihad dalam laga 16 besar Liga Champions yang digelar pada Selasa waktu setempat atau Rabu dini hari WIB. Kelima gol City dicetak oleh Sergio Aguero, Samir Nasri dan Edin Dzeko, sementara David Silva mengemas dua gol. Pemain timnas Spanyol itu lantas dinobatkan sebagai “man of the match” dalam laga melawan Newcastle United.

Pellegrini berjanji tidak akan tampil defensif ketika menghadapi salah satu tim terdepan di La Liga itu, sebagaimana dikutip dari laman SkySports.

Taliwang (Suara NTB) Pada kompetisi Divisi Utama musim 2015-2016 mendatang, Persatuan Sepak Bola Sumbawa Barat (PSSB) tidak akan lagi diasuh oleh pelatih Winedy Purwito. Manajemen klub berjuluk Laskar Undru itu saat ini telah menunjuk HM Khaidir sebagai pelatih baru untuk mengarungi kerasnya kompetisi kasta kedua liga Indonesia itu.

“Winedy sudah tidak lagi menjadi pelatih. Manajemen sudah menunjuk H. Khaidir yang menggantikannya,” kata Manager Komunikasi PSSB Manurung kepada sejumlah wartawan, Senin (23/2) kemarin.

Catatan kepelatihan HM. Khaidir cukup bagus. Pemegang linsensi kepelatian nilai A AFC (Asian Football Confederation) ini telah menukangi sejumlah klub nasional ternama, di mana salah satunya PSMS Medan di musim kompetisi 2005-2006. “Beliau ini orang Medan dan sudah banyak

itu siap tampil maksimal.

“Kita akan menurunkan sebanyak 24 atlet. Mereka sebagian besar atlet muda yang masih berstatus pelajar,” ucap Ketua Harian Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) NTB, L. Wirahman, saat dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (23/2) kemarin.

Dikatakannya, keberangkatan 24 atlet yang akan mengikuti event bergengsi tersebut telah direstui KONI NTB. Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto melepas secara resmi keberangkatan atlet itu di Dojo Pelatih Taekwondo NTB, Dedi Rahman di Pajeruk Mataram,

Minggu (22/2) malam.

Wirahman menambahkan, para atlet Taekwondo itu akan bertandang ke Bali, Selasa (24/2) malam nanti karena mereka akan mengikuti acara technical meeting tanggal 25 Februari. Puluhan atlet NTB yang akan turun di event itu dalam kondisi prima dan mereka semua siap tampil maksimal di ajang bergensi tersebut.

Meski atlet-atet itu dalam kondisi prima, namun untuk soal target Dosen Fakultas Tekhnik Universitas Mataram (Unram) itu tak berani sesumbar.

Pasalnya para atlet itu masih muda dan minim pengalaman.

Meski demikian Wirahman mengakui bahwa dari sekian banyak atlet itu ada satu atlet yang punya talenta bagus dan memiliki pengalaman tanding di event kancah nasional, yakni Ivan, satu-satunya atlet Pelatda TI NTB. Wirahman berharap Ivan bisa mengukir prestasi di event bergengsi tersebut sehingga cabor Taekwondo dapat diperhitungkan di event tersebut . Apalagi pengurus taekwondo menargetkan atletnya lolos PON Jabar 2016. (fan)

Coutinho Inspirator Kemenangan Liverpool Southampton Laga melawan Southampton benar-benar menjadi milik gelandang Philippe Coutinho yang mencetak satu gol bernuansa inspiratif bagi Liverpool.

Gol menit ketiga awal pertandingan itu seakan menyemangati penampilan seluruh personel tim asuhan pelatih Brendan Rodgers.

Gol Coutinho itu lantas menyuntik semangat bertanding para penggawa The Reds untuk tampil lebih bersemangat dan lebih menyerang ke lini pertahanan skuat asuhan pelatih Ronald Koeman.

Hasilnya, Raheem Sterling mampu menjebol gawang Southampton yang dijaga Morgan Schneiderlin. Skor 2-0 untuk kemenangan Liverpool dalam laga lanjutan Premier League, yang digelar di St Mary Stadium, Minggu (22/ 2).

Dengan kemenangan ini, Liverpool naik s a t u peringkat ke posisi e n a m (menggeser Tottenham) dengan torehan 45 poin. Sementara Southampton tetap di posisi lima dengan 46 poin.

Sementara itu, tiga poin yang telah digenggam West Ham hilang karena Tottenham menyamakan kedudukan 2-2 lewat penalti Harry Kane di tambahan waktu dalam lanjutan Liga Inggris di White Hart Lane, Minggu.

Dua gol West Ham dicetak oleh Cheikhou Kouyate menit 22 dan Diafra Sakho menit 62. Tottenham membalas lewat Danny Rose menit 81, dan Harry Kane menit 90+7.

Dengan kemenangan ini, Tottenham tetap di posisi enam dengan 44 poin. Sementara West Ham di posisi delapan dengan 39 poin.

Tottenham menguasai 65 persen pertandingan, sedangkan West Ham 35 persen. Dengan tendangan ke arah gawang delapan berbanding lima untuk keunggulan Tottenham. (ant/bali post) Philippe Coutinho

klub yang dilatihnya. Prestasinya juga sangat bagus, makanya kita rekrut beliau sebagai pelatih baru PSSB,” timpal Manurung.

Selain pelatih, klub kebanggaan masyarakat KSB ini juga mulai mempersiapkan para pemainnya. Manurung mengungkapkan, untuk pemain lokal manajemen masih banyak akan mempertahan muka-muka lama. Sementara untuk pemain luar daerah, manajemen akan mencari beberapa pemain baru untuk mengisi posisiposisi strategis terutama dalam memperkuat daya gedor permainan.

“Kita butuh pemain luar untuk striker dan pemain sayap. Nah ini akan kita cari dalam waktu dekat,” ujarnya.

Ia mengatakan, regulasi pada kompetisi liga Divisi Utama tahun ini tidak lagi mengakomodir pemain asing. Untuk itu pemain asing yang pada musim sebelumnya dimiliki oleh PSSB tidak akan diperpanjang

lagi kontraknya. “Aturan ini menurut kami baik. dengan begitu, slot pemain lokal dan luar daerah kita semakin banyak,” papar Manurung.

Selanjutnya mengenai sponsor, Manurung mengungkapkan, di musim kompetisi tahun ini PSSB masih akan didukung oleh PT Indotan Sumbawa Barat (ISB) selaku sponsor utama.

“Masih Indotan, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan sponsor lainnya juga,” katanya.

Disinggung soal target di musim ini, Manurung belum berani memastikannya.

Menurutnya terlalu dini untuk menetapkan target, karena sementara ini klub masih melakukan tahapan persiapan dan jadwal kompetisi Divisi Utama juga belum ditentukan oleh PT Liga Indonesia (LI).

“Kita kan juga masih ada beberapa persyaratan yang belum tuntas seperti misalnya laporan keuangan klub musim lalu,” imbuhnya. (bug)

SUARA NTB

Selasa, 24 Februari 2015

Halaman 12

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

TRAVEL

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

SUARA NTB

Selasa, 24 Februari 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

SUARA NTB Selasa, 24 Februari 2015

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Menggugat Proyek MPLIK Waspada Cuaca Buruk BEBERAPA hari terakhir sejumlah daerah, termasuk Kota Mataram dilanda cuaca buruk. Mulai dari angin kencang hingga gelombang pasang. Bahkan, hujan disertai angin kencang yang terjadi dua hari lalu, menimbulkan kerugian.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram mencatat ada empat bangunan rusak pada saat hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Mataram Sabtu (21/2).

Empat bangunan ini terdiri dari satu unit warung, satu garasi mobil, satu unit rumah, dan satu bangunan. Kerusakan empat bangunan ini diklaim BPBD Kota Mataram dalam katagori rusak ringan. Namun demikian, kerusakan ini harus segera dikoordinasikan dengan dinas terkait agar segera dilakukan perbaikan.

Tidak hanya itu. Jumlah pohon yang tumbang sebanyak 10 dan tujuh ranting yang tersebar di berbagai lokasi diantaranya di Jalan Brawijaya dua pohon ukuran besar, Jalan Kerinci satu pohon besar, Jalan Pendidikan, dekat Kantor Camat Cakranegara, Sayang-Sayang empat pohon, Jalan Catur Warga, dan beberapa tempat lainnya. BPBD Kota Mataram juga memprediksi ketinggian gelombang di wilayah pesisir Pantai Ampenan mencapai 3 hingga 3,5 meter.

Kondisi tersebut tentu kurang bersahabat. Tidak hanya nelayan, masyarakat umumpun cukup khawatir dengan kondisi cuaca yang terjadi belakangan ini. Kondisi ini, jelas membutuhkan kepekaan dari pemerintah untuk melindungi warga. Idealnya harus ada tim reaksi cepat yang disiagakan di posko-posko untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Posko harus dibangun di lokasi-lokasi strategis yang tidak menyulitkan petugas melakukan langkah-langkah evakuasi atau penyelamatan warga. Untuk mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi saat cuaca buruk, mutlak dibutuhkan koordinasi yang baik antar SKPD. Masalah bencana tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggungjawab BPBD Kota Mataram. SKPD lain seperti Disosnakertrans (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dan Dinas Kesehatan juga perlu terlibat.

Disosnakertrans bisa segera berkoordinasi dengan Lurah atau Camat bersangkutan untuk segera menggelontorkan bantuan sandang dan pangan bagi nelayan yang terpaksa absen melaut selama terjadinya gelombang tinggi. Lurah sebagai perpanjangan tangan pemerintah tentu mengetahui seperti apa kondisi warganya. Data jumlah nelayan yang libur melaut harus riil diberikan kepada pihak terkait seperti BPBD Kota Mataram, Disosnakertrans Kota Mataram dan Dikes.

Ini untuk memastikan jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima. Demikian pula dengan Dikes harus ada petugas medias yang disiagakan untuk membantu masyarakat. Karena cuaca seperti ini tidak dipungkiri rentan mengganggu kesehatan. Apalagi masyarakat yang berada di pesisir pantai. Tim-tim yang telah dibentuk pemerintah dalam rangka antisipasi bencana, harus bekerja maksimal. Bila perlu, ada petugas yang diterjunkan langsung ke lapangan untuk memantau kondisi warga.

Warga pesisir pantai misalnya, harus terus diimbau untuk mewaspadai cuaca buruk. Jangan sampai ada nelayan yang nekat turun melaut di saat cuaca tidak bersahabat seperti ini. Supaya nelayan tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya seperti melaut saat gelombang pasang, karenanya pemerintah harus cepat tanggap memberikan bantuan sembako dan lain sebagainya. (*)

UDAH merupakan hal yang biasa dan sering terjadi jika proyek-proyek pemerintah hanya bagus di wacana dan gagal di lapangan. Banyak hal yang dibangun tapi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya serta lebih-lebih lagi jadi kontraproduktif. Kebiasaan “pokoknya sudah� membuat dana yang dikeluarkan untuk proyek-proyek tersebut jadi terbuang sia-sia.

Liputan khusus koran ini tentang kasus tidak berjalannya program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) (Suara NTB 23/02) adalah salah satunya. Yang terjadi adalah tidak adanya rasa tanggung jawab terhadap program yang sudah dilaksanakan. Ditambah morat-maritnya manajemen pelaksanaan, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat paling bawah. Apalagi jika semua itu berlangsung tanpa pengawasan dan evaluasi sama sekali.

Terbengkalainya suatu proyek menunjukkan bahwa sebelum proyek tersebut dilaksanakan tidak ada persiapan yang benarbenar serius untuk mengantisipasi semua kemungkinan yang bisa terjadi. Meskipun kejadian semacam itu sudah sering berulang, seperti tidak ada pelajaran yang bisa diambil. Dari sana kita bisa melihat semacam ketidak pedulian, dan yang pokok adalah bagaimana dana keluar dan laporan disetorkan. Setelah itu terserah mau bagaimana jadinya.

Kalau dilihat lebih jauh proyek internet kecamatan sendiri bukan proyek yang istimewa. Seperti kebiasaan kita pada umumnya, kita gemar melompat-lompat. Maksudnya persoalan demi persoalan tak diselesaikan dengan tuntas, sementara proyek-proyek baru digelontorkan untuk persoalan yang lain lagi, sehingga pihak masyarakat sendiri merasa bahwa sebagian proyek itu bukan hal penting. Apalagi jika kemudian promosi dan sosialisasi tidak pula dilakukan dengan baik.

Banyak persoalan lain yang harus dituntaskan lebih dahulu.

Dan pola-pola yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam mengatasi persoalan tersebut perlu pula diadopsi sehingga tak menghambur-hamburkan gagasan, sedangkan di lapangan timbul kenyataan yang lain. ‘Buta Internet’ bukan persoalan krusial. Urusan internet bahkan menjadi bagian berikutnya setelah adanya kesadaran terhadap kehadirannya. Sebagai apa internet itu diadakan dan bagaimana posisinya. Sebab, jangan dikira kehadiran internet selalu positif.

Bisa jadi bahkan lebih banyak buruknya, terutama jika ia tidak dilandasi oleh kesadaran kritis.

Jika anak-anak remaja yang

Oleh:

Kiki Sulistyo (Penulis Lepas)

Untuk kasus MPLIK sudah sepantasnya masyarakat menggugat siapa saja yang bertanggung jawab melaksanakan proyek tersebut. Dan jika yang merasa bertanggung jawab cukup berani untuk bertanggung jawab, maka harus ada permintaan maaf ke masyarakat. penuh vitalitas tidak dibekali dulu dengan kesadaran kritis dalam menghadapi kebebasan dan keluasan akses internet tak tertutup kemungkinan akan terjadi penyalahgunaan terhadap internet tersebut. Kita tahu, korban-korban dari daya jelajah internet sudah banyak. Bagaimana medsos mengakomodir penipuan-penipuan dengan berbagai modus.

Tak jarang kita baca berita seorang remaja diculik atau diperkosa oleh seseorang yang ia kenal di medsos. Di ruang maya seseorang itu kelihatan baik dan sopan, tapi setelah mereka bertemu secara langsung, ternyata seseorang itu tak lebih dari binatang yang sedang menyamar untuk menjerat mangsanya.

Belum lagi tidak adanya saringan atas informasi-informasi yang tayang di jaringan internet.

Bila kurang referensi komparatif serta kurang daya kritis bisa-bisa semua informasi itu ditelan begitu saja, akibatnya tak kurang berbahaya. Meyakini suatu informasi palsu sama saja dengan meminum obat yang salah. Bisa fatal akibatnya. Karena itulah sekali lagi dibutuhkan fundamen

kesadaran tersebut.

Bukan berarti bahwa internet adalah hal yang tidak penting.

Bagaimana pun juga kita harus mengikuti perkembangan zaman.

Hanya saja dia bukan hal yang krusial. Tidak bisa memakai internet tidak lebih buruk dari tidak bisa membaca. Karena pada dasarnya teknologi internet hanya kepanjangan dari budaya membaca (dan bertutur) yang sudah ada sebelumnya. Tetapi apakah kesadaran yang dimaksud itu sudah masuk sebagai bagian dari proyek internet yang dilaksanakan (dan kemudian berantakan) itu? Mangkraknya proyek itu bukan cuma menunjukkan kegagalan melaksanakan tapi juga menimbulkan permasalahan baru. Bukankah itu malah tambah merepotkan? Untunglah ada media massa yang membongkar hal-hal semacam itu, jika tidak, sungguh masyarakat luas tidak akan tahu apa-apa.

Mestinya kasus tidak berjalannya proyek MPLIK ini dijadikan evaluasi yang sungguh-sungguh.

Biaya yang dikeluarkan untuk proyek tersebut tidaklah sedikit.

Biaya itu akan sangat berguna

untuk mengatasi persoalan-persoalan lain. Pemerintah pusat juga sebaiknya jangan senang melakukan generalisasi persoalan. Masalah krusial di satu tempat belum tentu sama krusialnya di tempat lainnya. Pertanyaan atas setiap proyek yang akan dilaksanakan adalah seberapa siap sumber daya yang ada untuk melaksanakan proyek tersebut. Serta seberapa siap pula sasaran yang akan dituju.

Tanpa koordinasi yang memadai,tanpa pengawasan dan evaluasi yang mumpuni, percayalah setiap proyek hanya akan menambah-nambah persoalan.

Tetapi kita perlu heran juga, jika suatu keadaan terus-menerus terjadi apa bukan berarti itu berlandaskan suatu kesengajaan?

Modusnya supaya ada peluang untuk proyek baru lagi yang membutuhkan biaya. Jika kita cukup skeptis untuk mengatakan hal itu benar adanya, maka tak lain dan tak bukan kita mesti merelakan diri kita untuk mengawasi pelaksanaan setiap hal yang menggunakan biaya pemerintah, yang mestinya satu-satunya tujuan dari itu adalah untuk kemaslahatan masyarakat.

Untuk kasus MPLIK sudah sepantasnya masyarakat menggugat siapa saja yang bertanggung jawab melaksanakan proyek tersebut. Dan jika yang merasa bertanggung jawab cukup berani untuk bertanggung jawab, maka harus ada permintaan maaf ke masyarakat. Kalau bisa bahkan bentuk tanggung jawab yang lebih besar. Setiap dana yang dikucurkan dari pemerintah harus membawa kebaikan bagi masyarakat. Jika tidak, sebaiknya tidak usah dikeluarkan. Sebab itu hanya akan menyakiti masyarakat, yang notabene berhak mendapatkan perhatian dan pelayanan dari pemerintah.

Akibat banjir, 104 hektar lahan padi gagal panen Antisipasi stok pangan

***

Musim angin barat, ratusan nelayan di Jempong Baru nganggur Masalah klasik yang tak pernah ada solusi

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 24 Februari 2015

Dianggap Lecehkan Kaum Perempuan

Anggota DPRD NTB Diinterupsi Kawan Sendiri Mataram (Suara NTB) Rapat paripurna di DPRD NTB, Senin (23/2) kemarin menghadirkan insiden yang kurang mengenakkan bagi kaum perempuan. Dalam pidatonya, salah satu juru bicara fraksi Bintang Restorasi, Hj. Surya Hartin, dianggap telah melecehkan kaum perempuan sehingga ia pun menuai protes dari rekannya sesama politisi perempuan DPRD NTB. Insiden itu terjadi saat Surya Hartin hendak menutup pidato pemandangan umum fraksinya. Saat itu, ia tampaknya ingin bergurau dengan memelesetkan salah satu pepatah yang disampaikan juru bicara fraksi Partai Gerindra, H. L. Jazuli Azhar.

“Kalau tadi Mamiq yang dari Gerindra menyatakan bahwa tak ada gading yang tak retak maka kami pun menyampaikan bahwa sesungguhnya, ‘tak ada gadis yang tak retak’,” ujar Surya Hartin. Kalimat itu memang sempat memicu gelak tawa dari para anggota DPRD NTB dan undangan dalam rapat paripurna tersebut.

Namun, kalimat itu rupanya dianggap sebagai pelecehan terhadap kaum perempuan. Tak menunggu lama, Anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Golkar, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, langsung melayangkan interupsi untuk memprotes rekannya tersebut.

“Saya kira sidang kita ini sangat terhormat. Kalaupun

bercanda, ada etikanya,” kecam Isvie. Ia meminta pimpinan rapat paripurna untuk meralat pernyataan dari Surya Hartin selaku juru bicara Fraksi Bintang Restorasi. “Jangan sampai dibawa soal gadis di dalam salah satu hal yang dilecehkan dalam ruangan ini,” imbuhnya.

Karena belum ditanggapi, Isvie kembali melontarkan interupsinya. Kali ini, ia secara tegas meminta pimpinan rapat paripurna DPRD NTB untuk menegur rekannya tersebut.

“Mohon sikap pimpinan, untuk mengambil keputusan, itu untuk menegur juru bicara Bintang Restorasi.

Saya sangat keberatan perempuan, gadis dibawa dalam pelecehan dalam ruangan yang sangat terhormat ini,” tegasnya.

Mendapati reaksi ini, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm, menegaskan bahwa pihaknya akan menegur yang bersangkutan. “Terima kasih atas masukannya, nanti kami akan tegur,” ujarnya sembari menutup rangkaian rapat paripurna tersebut.

Usai rapat, Surya Hartin tampaknya tidak menyesal dengan perkataannya tersebut. Ia terlihat santai dan tertawa dengan sejumlah rekannya. Ia bahkan sempat saling tos dengan sejumlah rekannya sembari bercanda. (aan)

Rentan Gangguan Jiwa Dari Hal. 1 Apalagi NTB secara nasional telah dicatat sebagai kantong TKI. Diantaranya bisa saja karena potensi gangguan kejiwaan bawaan sebelum berangkat menjadi TKI. Tetapi gangguan-gangguan tersebut tidak dideteksi oleh pihak perusahaan yang mengirim TKI tersebut. Ataupun pihak rumah sakit yang melakukan check up.

Kecenderungan kelalaian pada seleksi medical. Justru yang dicek adalah ukuran kesehatan secara bilogis. Sementara, untuk cek kejiwaan diabaikan. Akibatnya, banyak mantan TKI yang kemudian dirujuk ke RSJ. “Banyak TKI/TKW yang dirujuk ke sini, RSJ. Kalau dihitung persentase mungkin perlu saya ceck lagi satu persatu,” kata dr. Elly ditemui di kantornya, Senin (23/2).

Persoalan lain, bisa saja TKI tersebut mengalami gangguan kejiwaan lantaran tidak siap menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru (tempatnya bekerja). Sebab karena rata-rata TKI berasal dari kelompok lemah. Bahkan sebagian besar berasal dari keluarga miskin.

Tentunya pola hidup yang terbentuk sesuai keadaannya.

Kemudian secara tiba-tiba, di negeri orang, TKI tersebut dihadapkan dengan pola hidup dan kebiasaan-kebiasaan

yang mungkin saja berbalik 180 derajat kemudian membuatnya tidak mampu menyesuaikan diri.

Kondisi-kondisi lingkungan yang demikian, jika tidak mampu disesuaikan oleh TKI/TKW, tentunya akan memicu perselisihan dengan majikan. Jika si TKI tidak dapat melakukan pekerjaannya menggunakan peralatan yang telah disiapkan sang majikan.

Hal-hal kecil seperti itu menurutnya rawan mengakibatkan gangguan. Lantas penyebabnya apa? Menurut dr. Elly karena kurangnya pembinaan di daerah oleh perusahaan pengirim sebelum TKI/TKW tersebut diberangkatkan.

Karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan majikan, rawan terjadi hubungan yang tidak harmonis dengan majikan. Hal-hal itulah yang kemudian menjadi tekanan batin. Apalagi ada yang sampai disiksa secara fisik.

Karena itu, dr. Elly menyarankan agar pemerintah daerah yang membidangi ini, memanfaatkan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) internasional dengan sebaik-baiknya untuk menyiapkan SDM para calon TKI. Pelatihan etika menurutnya juga menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan. (bul)

Gubernur NTB Hadiri Konferensi Internasional Dunia Islam Dari Hal. 1 konferensi ini diharapkan dapat melahirkan komunike bersama tentang pentingnya mengambil langkah bersama untuk melawan terorisme.

Melalui siaran pers yang diterima Suara NTB, Senin (23/ 2), Gubernur menegaskan, terorisme sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan perdamaian, moderasi dan toleransi. ‘’Catatan sejarah jelas menunjukkan bahwa Islam datang, tersebar, diserap dan dicintai oleh umat manusia termasuk di Indonesia dan di NTB dengan cara-cara yang baik, dalam nuansa damai yang kuat,” tegas gubernur.

Catatan baik ini, tambah Gubernur, harus dirawat bersama agar penegasan AlQur’anul Karim bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam dapat mewujud dan kokoh di bumi nusantara termasuk di NTB. Menurutnya, korban terbesar dari terorisme masa kini adalah Islam dan umatnya.

Betapa banyaknya korban jiwa jatuh, negara terbelah, pertentangan antar kelompok mengganas, sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari terorisme yang terjadi atas umat Islam. Salah satu faktor

yang memicu terorisme adalah pemahaman agama yang salah di kalangan sebagian umat, termasuk di kalangan generasi muda.

Pengajaran yang diberikan harus melahirkan sikap beragama yang hanif, sahih, dan toleran serta menghormati perbedaan. ”Ini sungguh-sungguh suatu pertaruhan bagi masa depan Islam dan umat Islam,” tegas Gubernur TGB. Bagi NTB yang mayoritas muslim, tambahnya, generasi muda Islam yang memiliki pemahaman yang baik tentang agamanya, moderat dan toleran dalam beragama serta mampu bersinergi dengan seluruh komponen lain adalah modal besar untuk membangun NTB yang beriman, berbudaya, berdayasaing dan sejahtera.

Sementara dalam pembukaan konferensi, Grand Syeikh Al-Azhar Syekh Ahmad Thayyib, menegaskan bahwa salah satu agenda mendesak yang harus dijalankan oleh seluruh umat adalah merevisi materi dan metode pengajaran Islam di sekolah-sekolah agar tidak melahirkan pemahaman ekstrem. (ham)

Halaman 15

Kasus Saluran Irigasi BWS, Kejari Praya Periksa PPK Proyek Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya Lombok Tengah (Loteng), Senin (23/2) kemarin, mulai menggelar pemeriksaan terkait kasus dugaan penyimpangan pada proyek rehab saluran irigasi Daerah Irigasi Bendungan Batujai tahun 2014, milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I. Sebagai upaya untuk mengumpulkan data dan keterangan terkait proyek senilai Rp. 14 miliar tersebut, Kejaksaan memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sri Wahyuni.

Sri Wahyuni, menjadi yang paling pertama diperiksa pihak Kejaksaan. Sri datang ke gedung Kejari Praya sekitar pukul 09.00

Wita dan langsung menjalani pemeriksaan di ruang Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Praya. Yang bersangkutan diperiksa Kasi Datun, Dewa Ngurah Putu Andi Asmara, SH. Jalannya proses pemeriksaan berlangsung tertutup.

Kasi Pidsus Kejari Praya, A.A.Raka Putra Dharmana, SH, yang dikonfirmasi mengaku kalau pemanggilan terhadap PPK proyek tersebut, sebagai langkah awal pihak Kejaksaan. Dalam upaya mengungkap dugaan penyimpangan pada proyek tersebut. Pasalnya, PPK proyek merupakan salah pihak yang paling mengetahui

kondisi proyek.

“Kita kan belum tahu seperti apa pengerjaan proyeknya.

Sehingga dari keterangan PPK itulah nantinya diperoleh gambaran dari proyek itu sendiri,” terangnya. Karena ini baru tahap awal, pihaknya pun memastikan akan ada pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut.

Penyelidikan atas kasus dugaan penyimpangan proyek rehab saluran irigasi itu ditangani oleh tim khusus. Mengingat kasus tersebut termasuk kasus dengan nilai proyek paling besar yang ditangani oleh Kejari Praya. Sehingga memang mendapat perhatian khusus oleh Kejari Praya. (kir)

Tuntut Perbaikan Jalan

Warga Desa Perampuan Blokir Jalan Penghubung ke Mataram Giri Menang (Suara NTB) Ancaman warga Perempuan dan Karang Bongkot Kecamatan Labupai, Lombok Barat memblokir jalan benar-benar dilaksanakan, Senin (23/2) kemarin warga setempat turun memblokir jalan setempat menggunakan bambu dan dahan pohon. Aksi ini dilakukan warga sebagai bentuk protes terhadap Pemda yang tak kunjung memperbaiki jalan yang rusak di daerah setempat.

Korlap aksi, Sahdan menegaskan, aksi blokir jalan ini reaksi kekecewaan warga terhadap pemerintah. Selama ini, tuntutan warga yang meminta jalan segera diperbaiki tidak kunjung direalisasikan.”Kami bersurat dan meminta secara lisan jalan ini diperbaiki melalui pihak kecamatan. Tapi tidak ada respons,” katanya, kemarin.

Menurutnya, permintaan perbaikan jalan bukan kali ini saja. Warga sudah bertahuntahun mengeluhkan kondisi jalan ini kepada pemerintah.

Hanya saja, tuntutan warga belum mendapat respons positif dari pemerintah. Menurutnya, kondisi jalan sudah sangat parah dan sudah lama kami minta diaspal. Tapi, tidak pernah digubris pemerintah daerah.

Ketika aksi pemblokiran itu, warga sempat menggelar pertemuan dengan pihak dari Dinas PU serta Camat. Bahkan, Kapolres Lobar AKBP Yulianus Yulianto sempat turun tangan dan menghadiri pertemuan itu.

Sayangnya, pertemuan itu tidak membuahkan hasil.

Dinas PU tidak berani memberikan garansi kepada warga, jika jalan akan diperbaiki. Bahkan, surat pernyataan yang disodorkan berisi bersedia memperbaiki jalan ogah ditandatangani utusan Dinas PU. Sahdan menegaskan, aksi ini tidak berakhir hari ini (kemarin). Pemblokiran jalan akan terus berlanjut. Bahkan, dia mengancam akan tetap menutup jalan hingga pemerintah menanggapi tun-

tutan warga.

Kades Karang Bongkot, Padelah dikofirmasi kemarin menyatakan warga melakukan tindakan itu sebagai bentuk protes warga terhadap pemerintah. “Wajar saja warga melakukan itu, karena mereka ingin diperhatikan, “katanya.

Ia mempertanyakan peranan pejabat dan anggota DPRD yang ada di daerah setempat, ada tujuh anggota DPRD dinilainya tidak mampu menyampaikan aspirasi masyarakat setempat. “Kami pertanyakan peranan anggota DPRD baik kabupaten dan provinsi yang ada di sana,”katanya.

Ia menyebut, jalur ini sangat vital bagi masyarakat, sebab tidak saja dilalui warga setempat namun juga warga Labuapi melalui akses itu jika ke Mataram. Apalagi sebentar lagi jalur by pass BIL II segera beroperasi sehingga volume kendaraan juga akan bertambah banyak melalui jalur itu. (her)

Tiga SKPD Belum Tempati Kantor Baru Mataram (Suara NTB) – Tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni masing – masing Dinas Kesehatan (Dikes), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) serta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram belum mau menempati kantor baru, meskipun ketiga gedung tersebut sudah di PHO – kan (serah terimakan) dari kontraktor. Ketiga SKPD tersebut memiliki alasan yang bervariatif mulai dari belum siap hingga belum adanya fa-

silitas penunjang lainnya.

Kepala Dinas Koperindag Kota Mataram, Wartan mengatakan, belum mau menempati kantor barunya karena memang belum ada fasilitas penunjang serta masih ada bagian yang masih perlu dirapikan oleh kontraktor. Bagian yang dimaksud adalah jalan serta halaman kantor yang belum tuntas. “Bagaimana mau saya tempati belum ada fasilitas di dalam,” kata Wartan dikonfirmasi usai menghadiri paripura di Gedung DPRD Kota Mataram, Senin (23/2).

Setelah fasilitas penunjang

lainnya sudah siap, pihaknya secara bertahap akan pindah. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, dr.

H. Usman Hadi menjelaskan, alasannya belum pindah karena memang listrik dan air kantor yang baru belum masuk. Selain itu, pihaknya juga sedang mengusulkan ada penambahan daya listrik sebesar 23.000 watt, tapi hingga kini pihak PLN belum merespon.

Fasilitas listrik dan air itu tidak masuk dalam pagu anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan gedung. “Itu di luar fasilitas gedung,” katanya. (cem)

Akibat Banjir, 104 Hektar Lahan Padi Gagal Panen Dari Hal. 1 Untuk saat ini, APBN maupun APBD yang disiapkan untuk penanganan bencana, diberikan dalam bentuk bantuan benih langsung. “Untuk benihnya kita berikan langsung, kita dorong lahan-lahan yang terkena bencana ini untuk dilakukan penanaman kembali,” terangnya.

Untuk lahan jagung dan

kedelai, meski saat ini belum ditetapkan angka pasti luas areal yang mengalami kerusakan akibat banjir dan angin puting beliung. Dana bantuan Rp 2,2 juta/hektar menurutnya sudah siap. Tinggal menghitung berapa jumlah total yang betul-betul terkena dampak bencana akan diberikan langsung bentuan tunai tersebut.

Kendati demikian, H. Mokhlis menegaskan bukan

berarti akibat adanya lahan pertanian yang rusak akan berpengaruh besar terhadap target produksi padi di NTB sebanyak 2,3 juta ton setara Gabah Kering Giling (GKG).

“Pokoknya, kita tetap lakukan koordinasi bagaimana produksi kita bisa sesuai dengan target. Kita upayakan kualitas dan kuantitas tercapai dengan tetap mendukung produksi petani,”katanya.(bul)

Demokrat Optimis Menangi Pilkada di Empat Kabupaten/Kota Dari Hal. 1 Mengenai penjajakan koalisi dalam mengusung calon, Mahalli mengatakan untuk Pilkada Lombok Tengah telah menjalin komunikasi dengan beberapa parpol seperti PDI Perjuangan, Nasdem dan Gerindra. Komunikasi dengan partai lainnya baik yang tergabung dalam Koalisi merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) juga akan terus dilakukan.

Untuk Pilkada Lombok Tengah, lanjut Mahalli, Demokrat akan mengusung kader sendiri yakni Sekretar-

is DPD Partai Demokrat NTB, Zainul Aidi, SP. Namun ketika ditanya apakah akan dicalonkan menjadi Bupati atau calon wakil Bupati, Mantan Ketua KPU NTB ini mengatakan hal itu nantinya melihat peluang. ‘’Dalam berpolitik, Demokrat menganut asas realitas,’’ imbuhnya.

Meskipun sudah muncul nama-nama yang akan diusung dalam Pilkada itu, namun Mahalli mengatakan hal itu belum keputusan partai.

Nama-nama yang muncul dari kader internal Demokrat itu merupakan aspirasi dari warga Demokrat di kabupaten/

kota. Keputusan final mengenai calon yang akan diusung, setelah keluarnya putusan dari DPP Partai Demokrat. ‘’Persoalan dia pasti atau tidak kita tunggu keputusan DPP. Oleh karena itu, saat ini Demokrat di semua daerah yang melaksanakan Pilkada kabupaten/kota melakukan sosialisasi kadernya,’’ katanya. ‘’Nanti akan kita lihat respon masyarakat seperti apa.

Bagaimana kita mengetahui respons masyarakat? Itu melalui survei. Demokrat itu wajib survei,”tandas Wakil Ketua DPRD NTB ini. (nas)

Banjir Bandang Berpotensi Berlanjut Dari Hal. 1 “Sementara ini kan badai tropis masih terpecah – pecah.

Terpencar pencar di Selatan Bali dan Selatan Nusra,” terangnya. Yang dikhawatirkan, ketika tekanan rendah itu terjadi di Wilayah NTB, Pulau Sumbawa khususnya, sehingga berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.

Ini juga dijelaskannya, dipicu adanya tekanan rendah di sekitar Australia, menyebabkan banyak massa udara yang ditarik ke wilayah tersebut.

Kondisi ini menyebabkan terjadinya hujan lebat di Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, menimbulkan banjir dan longsor selama tiga hari terakhir.

Menurutnya, untuk beberapa hari ke depan, masyarakat di Pulau Sumbawa khususnya,

diminta tetap waspada. Penyampaian ini dimaksudnya untuk peringatan dini potensi cuaca buruk atau diistilahkan early warning system.

Peringatan disampaikannya kepada masyarakat yang biasa beraktivitas di sungai.

Memang, awalnya sungai itu tenang, namun tiba tiba air bah bisa saja muncul dan membahayakan manusia di ruas sungai. Imbauan juga masyarakat yang menggunakan kendaraan di jalan raya. Bahaya yang paling sering muncul, pohon tumbang ketika terjadi hujan dan angin kencang. “Bahaya petir juga harus diwaspadai. Karena petir ini jika sampai ke bumi, selalu mencari benda paling tinggi. Jika di area terbuka itu ada manusia, ya manusia itu yang jadi sasa-

ran,” imbuhnya.

Saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Bima, termasuk Sumbawa dan NTB umumnya, untuk terus mengabarkan kondisi cuaca tersebut. Sehingga instansi berwenang ini, cepat melakukan langkah antisipasi dan penanggulangan pascabencana.

Sementara Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD NTB, Agung dikonfirmasi Suara NTB mengaku masih berada di Sumbawa.

“Kami sedang melakukan tahapan evakuasi, sekaligus droping bantuan,” kata Agung.

Hal yang sama juga dilakukan di Bima, Dompu, Lombok Utara, tiga daerah yang diterjang banjir sebelumnya. (ars)

(Suara NTB/ist)

DISKUSI - Suasana diskusi yang digelar Bumi Gora Institute Nusa Tenggara Barat, Sabtu (21/2).

Sektor Pertambangan Belum Mampu Sejahterakan Rakyat Mataram (suara NTB) Pertambangan menjadi isu yang sentral perlu dibahas oleh semua kalangan. Peningkatan industri pertambangan terus meningkat namun pada pada kenyataanya masyarakat masih belum mampu disejahterakan. ‘’Isu pertambangan menjadi isu starategis yang tidak lepas dari pro dan kontra di tengah maupun di tingkatan elite politik dan elite penguasa di bangsa ini,’’ ujar Direktur Bumi Gora Institute Nusa Tenggara Barat Samsul Hasan Basri, SH. pada acara Diskusi Publik, Sabtu (21/2).

Perkembangan industri pertambangan di Indonesia dari tahun ke tahun katanya, terus mengalami peningkatan. Opini yang dibangun kemudian, seolah-olah tidak ada pilihan lain selain menerima pertambangan sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai kesejahteraan. Namun kenyataannya bahwa pertambangan belum mampu mensejahterahkan masyarakat local.

Lebih lanjut dikatakan Hasan Basri, di balik pro kontra itu sesungguhnya pertambangan akan membawa kesejahtraan bagi masyarakat tentu tidak melupakan lingkungan. “Contoh kasus, PT NTT banyak sekali memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah maupun nasional dalam bentuk CSR, lowongan pekerjaan buat putra-putri daerah untuk meningkatkan taraf hidup dan sebagainya,’’ katanya.

Tentu katanya, ini menjadi tanggung jawab semua untuk mewujudkan pertamban-

gan yang mensejahtrakan rakyat dan tidak mengabaikan kelestarian lingkungan.

Dinas Pertambangan Lobar melalui Lalu Hadi Wijaya Kabid Bidang Pertambangan mengatakan, seharusnya pertambangan harus dilakukan di daerah-daerah memang khusus untuk dijadikan daerah pertambangan. Kegiatan penambangan seharusnya tidak berlangsung di kawasan hutan lindung, daerah pariwisata, dan sebagainya.

Dengan cara itu pemerintah bisa meminimalisir dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan itu. Karena memang yang namanya aktivitas pertambangan wajib hukumnya merusak lingkungan, namun pemerintah diharuskan meminimalisir dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan.

Anggota DPRD Lobar Indra Jaya Usman, S.Fil menambahkan, berbicara pertambangan maka perlu berbicara pasal 33 UUD 1945.

“Menurut hemat saya pasal ini yang selalu dizolimi oleh pemerintah, karena dari kontrak karya atau perjanjian karya yang sudah sepakati namun selalu diingkari atau dilupakan oleh pemerintah maupun investor,’’ katanya.

Di Lombok Barat, sudah mengeluarkan Perda tentang pertambangan no. 6 tahun 2012. Kontribusi pertambangan dalam APBD masih sangat sedikit, kontribusi yang paling tinggi diberikan dari pertanian dan pariwisata. Namun pertambangan di Lombok Barat mempunyai potensi yang sangat tinggi. (rai/*)

Harus Sukses Dari Hal. 1 Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika juga diminta agar segera mempersiapkan pameran pembangunan dan dipadukan dengan kegiatan hiburan rakyat sebagai bagian event TMD. Dengan demikian, event TMD akan dirasakan manfaatnya oleh rakyat luas. ‘’Bagi koordinator dan penanggung jawab saat ini waktunya untuk mengecek progres dari masing-masing kegiatan. Sehingga anggaran mestinya saat ini sudah tidak ada masalah,” terangnya.

Karena kegiatan perayaan 200 tahun Kabupaten Dompu dilaksanakan di lereng Tambora dan dirangkaikan

dengan peringatan 2 abad meletusnya Gunung Tambora, H Bambang mengingatkan kasus pengadaan makanan pada Festival Lakey 2010 lalu. Karena harus disiapkan banyak makanan sehingga dimasak sehari sebelumnya. Ketika sampai di Lakey, makanannya sudah berbau dan basi.

Untuk event TMD agar diperbanyak penanggung jawab dalam mempersiapkan makanan. Satu orang paling banyak menyiapkan 100 bungkus nasi. ‘’Untuk penghematan anggaran dan adanya partisipasi masyarakat, saya harapkan bisa memanfaatkan rumah warga yang ada di sekitar lokasi acara,’’ pesan H Bambang. (ula)

Pemprov Cermati Persoalan Program PLIK-MPLIK Dari Hal. 1 Selain itu, mengevaluasi progres atau capaian selama beberapa tahun ini. ‘’Apa hambatannya. Baru semua kita beri kesimpulan bahwa begini keadaannya,’’ tambahnya.

Prinsipnya, lanjut Sekda, Pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota penerima manfaat program tersebut akan melakukan evaluasi untuk mencari letak persoalan program tersebut. “Kita evaluasi, di mana titik yang harus kita perkuat,’’ katanya, seraya menambahkan, Kalau memang lemah akan didorong untuk bisa difungsikan.

Terpisah, Sekretaris Komisi IV yang membidangi masalah Komunikasi dan Informatika DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, SH, MH mengatakan pemda harus melakukan evaluasi terhadap proyekproyek yang terindikasi mangkrak di daerah. Dari hasil evaluasi itulah, kata Politisi PPP ini nantinya akan bisa diambil kebijakan. Apakah akan tetap dilanjutkan atau malah dihentikan jika tak bermanfaat bagi masyarakat.

“Apabila dihentikan, mari dihentikan supaya tak mubazir anggaran yang sudah dikucurkan,” katanya.

Menurutnya, pemerintah perlu melihat dampak pro-

gram tersebut dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Artinya, anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah apakah seimbang dengan manfaat yang diperoleh masyarakat.

“Apa manfaat signifikannya. Kalau hanya komunitaskomunitas seperti itu, berapa orang pengaruhnya,’’ katanya.

Jika dibandingkan dengan anggaran yang dikucurkan, kemudian kalau dialihkan untuk ekonomi produktif masyarakat kita, kira-kira dampak nya seperti apa ? ‘’ Itulah pentingnya evaluasi itu,” ujarnya.

Program PLIK di NTB dimulai sejak tahun 2009 dan NTB memperoleh 125 titik, tersebar di 116 kecamatan.

Sedangkan jatah Mobile PLIK untuk NTB mencapai 40 unit.

PLIK ini diletakkan di kantor kecamatan, sekolah dan perorangan. Seluruh pengelola telah mendapatkan pelatihan yang dilakukan oleh PT WEB. PLIK dilengkapi dengan 5 Unit Komputer PC dan 1 unit Server ditambah 1 unit Scanner dan 1 unit Printer. Hasil evaluasi yang dilakukan Kemenkominfo bersama pemerintah daerah, dari jumlah itu, sebanyak 28 persen PLIKMPLIK yang masih aktif alias berfungsi, sementara sisanya tak berfungsi. (nas)

Selasa, 24 Februari 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sentra Gerabah di Masbagik

Disiapkan Jadi Persinggahan Wisatawan

(Suara NTB/met)

Mozaik salah satu produk Dusun Penakak saat diperlihatkan ke Kadisbudpar NTB.

Salah satu gudang penyimpanan gerabah yang disambangi Kadisbudpar NTB.

(Suara NTB/met)

Persinggahan Sepeda Internasional Adapun sentra gerabah yang sedang dibangkitkan kembali itu juga akan dijadikan sebagai persinggahan para wisatawan yang mengikuti

Sentra gerabah yang masih aktif di Dusun Penakak.

saat mengisi Tambora Menyapa Dunia nanti. Dan sekarang diminta agar beberapa sentra yang masih aktif mulai berbenah dan melakukan penataan kembali sehingga pada saat dikunjungi nantinya, wisatawan yang datang memiliki rasa ketertarikan pada hasil industry ini.

Sementara itu, sejumlah perajin yang berkumpul saat menerima kedatangan Kadisbudpar NTB itu menyatakan kesiapannya atas gagasan yang disampaikan. Mereka menilai bahwa industri gerabah yang masih ditekuninya itu sangat “haus” akan sentuhan pihak pemerintah. Owner UD. Lombok Mulia, Mulyadi yang sebelumnya diketahui pernah memasarkan hasil produksinya ke bebrapa negara memberikan apresiasi yang lebih atas kunjungan yang dilakukan Kadis Budpar NTB itu.

Mulyadi bersama Fikri owner Warisan Art Collection dan Hj. Fauziah pemilik outlet gerabah Sasak Craft mengakui bahwa belakangan ini omzet mereka menipis. Tidak seperti yang terjadi pada tahun- tahun sebelumnya. Dikatakan Mulyadi, tidak sedikit di antara rekannya telah beralih usaha dan mengubur bisnis gerabahnya.

“Kalau dulu pada era 1990-an ke bawah, order kita sering banyak, entah dari dalam negeri maupun dari luar negeri,” katanya, seraya menambahkan kalau dulu, order hanya Rp 10 juta itu kecil. Kondisi itu justru berbanding terbalik pada saat ini. ‘’Akan tetapi kita tidak putus asa, kami masih optimis hingga saat ini,” jelasnya.

Gerabah yang telah diproduksinya dipasarkan lebih banyak untuk pemenuhan permintaan lokal. Tidak sedikit para pemanggul yang mengambil barang di tempatnya berjualan berkeliling kampung. ‘’Yang paling laris sekrang ini adalah tungku dan lampu yang terbuat dari tanah. Itu dijual oleh masyarakat disini dengan cara memanggul berkeliling kampung,” ujarnya.

Secara umum, masyarakat setempat meminta dukungan dari pihak pemerintah dalam upaya pembinaan serta penguatan manajemen pemasaran. Pola pemasaran yang pernah dilakukan sebelumnya dinilai kurang berhasil sehingga sentra gerabah di tempat itu mengalami kemerosotan. Kendati demikian, pihak Disbudpar juga telah sepakat untuk membantu dan memberikan dorongan sehingga industri kreatif dari masyarakat desa tersebut mampu didongkrak kembali. Bahkan, dari Disbudpar menginginkan agar pihaknya melalui Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB saat berpromosi ke luar negeri, melibatkan kelompok masyarakat yang memproduksi gerabah. (met/*)

(Suara NTB/met)

ajang sepeda internasional. Sepeda internasional akan dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan Festival Tambora Menyapa Dunia di Kabupaten Dompu, April mendatang. Oleh Sebab itulah para penggerak sentra gerabah di desa itu didesak untuk melakukan pembenahan kembali.

Kawasan ini akan dijadikan sebagai persinggahan pada kegiatan sepeda internasional

‘’Harus ada yang menarik, nah sekarang gerabah ini kan merupakan suvernir kita yang memiliki daya tarik,” katanya.

(Suara NTB/met)

PUSAT kerajinan atau sentra gerabah di Dusun Penakak, Masbagik Timur, Kabupaten Lombok Timur sedang disiapkan untuk dijadikan sebagai persinggahan para wisatawan.

Pusat kerajinan yang melibatkan ribuan perajin itu mulai dibangkitkan kembali setelah selama ini mati suri.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, H.L.Mohammad Faozal, S.Sos.,M.Si yang mendatangi dusun tersebut, Minggu (22/2) mendesak agar masyarakat setempat melakukan pembenahan dan penataan ulang. Mengingat selama ini sentra gerabah yang terkesan vakum atau mati suri itu mengalami penurunan kunjungan. Bahkan, tidak sedikit outlet gerabah di desa itu beralih fungsi serta produksi gerabah semakin menurun. ‘’Kita akan mencari apa akar persoalan sehingga sentra gerabah ini menurun. Ini akan kita kembangkan kembali sehingga bagaimanapun caranya, desa ini harus menjadi semacam pusat oleh – oleh serta persinggahan wisatawan yang melakukan tour,” ujar Faozal kepada sejumlah perajin yang hingga saat ini masih memproduksi gerabah di tempat itu.

Dikatakan, desa itu akan dikembangkan menjadi desa wisata berbasis handycraft. Pusat gerabah yang pernah jaya di era 90-an itu meredup di era milenium. Bahkan muncul spekulasi yang menyatakan bahwa penyebab kemunduran produksi dipicu insiden bom Bali pada awal tahun 2002. Kendati demikian, Faozal tetap menampik berbagai prediksi masyarakat tentang penyebab menurunnya popularitas serta berkurangnya minat wisatawan terhadap produk karya tangan yang diolah secara alami tersebut.

“Makanya sekarang kita coba lakukan evaluasi dan analisa terhadap usaha kita ini,” katanya. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah produk ini memiliki letak kekurangan pada kualitasnya sehingga produksinya sekarang ini melemah. ‘’Atau kelemahannya justru terletak pada kurangnya promosi yang dilakukan,” ujarnya.

Menurutnya, hasil kerajinan masyarakat berupa gerabah tersebut merupakan semacam destinasi wisata yang menarik selain memang daerah ini memiliki keunggulan berbentuk pemandangan. Untuk itu, gerabah harus mempu menjadi souvernir sehingga dapat memikat perhatian para wisatawan.

Tak jarang, wisatawan dari Cina, Hongkong yang selama ini diketahui sebagai wisatawan yang gemar berbelanja dapat terakomodir dengan tersedianya hasil produksi berbentuk kerajinan tangan itu.

Beberapa hasil kerajinan yang terpajang di Sasak Kadisbudpar bersama istri saat mengunjungi Craft, Dusun Penakak. sentra gerabah di Dusun Penakak.

Suryadharma Ali Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel Jakarta (Suara NTB) Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali mengajukan praperadilan terkait penetapan status tersangkanya dalam kasus penyelewengan penyelenggaraan haji periode 2010-2013 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin pagi.

“Tadi pagi jam 08.00 WIB kami sudah mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” kata kuasa hukum Suryadharma Ali (SDA) Humprhey R Djemat di Jakarta, Senin (23/2).

Tim kuasa hukum menilai, alasan permohonan gugatan praperadilan tersebut karena

tidak jelasnya bukti permulaan yang cukup.

Selain itu, tim kuasa hukum SDA juga menilai ada kejanggalan perihal pasal tentang kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh SDA. “Bambang Widjojanto pada Januari 2014 mengatakan kerugian negaranya masih di-

periksa dulu. Jadi kerugian negaranya masih belum ditemukan,” kata Humprhey.

Ia juga menyitir pernyataan Abraham Samad yang mengatakan berkas perkara SDA belum sampai 50 persen, melainkan baru 30 persen.

Tim kuasa hukum juga menganggap penetapan tersangka SDA mengandung unsur politis.

Kuasa hukum SDA lainnya, Johnson Panjaitan mengatakan penetapan tersangka kliennya ada hubungannya dengan tulisan berjudul Ru-

mah Kaca Abraham Samad yang ditulis dalam situs blog Kompasiana.

“Nama Suryadharma Ali disebut pada awal-awal dalam tulisan tersebut. Karena Suryadharma Ali pada saat itu menjabat ketua umum PPP yang mendukung calon presiden saat itu Prabowo Subiyanto,” kata Johnson.

Penetapan tersangka tersebut dianggap sarat politis karena KPK menetapkannya dua hari setelah mengantar Prabowo dan Hatta Rajasa mendaftar sebagai capres dan cawapres di KPU. Tim kuasa hukum menganggap, hal tersebut berkaitan dengan tulisan Rumah Kaca Abraham Samad yang disebutkan ingin menjadi Wakil Presiden Joko Widodo pada saat itu. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

PENCARIAN KORBAN PERAHU TENGGELAM - Keluarga korban menangis saat mengetahui keluarganya menjadi korban tenggelamnya perahu penyeberangan di Penyeberangan Mallengkeri Sungai Jenneberang, Gowa, Sulawesi selatan, Senin (23/2).

Perahu Tenggelam, Dua Balita Gowa Tewas Makassar (Suara NTB) Dua warga Kabupaten Gowa ditemukan meninggal dunia akibat perahu yang mengangkut sekitar 20 penumpang tenggelam di Sungai Jeneberang Kabupaten Gowa, Minggu malam (22/2).

Data Basarnas Makassar hingga pukul 20:00 WITA mencatat bahwa tim dari Kepolisian, Tagana, Basarnas, dan masyarakat sekitarnya menemukan 12 dari 20 korban perahu tenggelam itu.

Dua dari 12 korban yang

ditemukan itu diketahui telah meninggal, kemudian dibawa ke RSUD Syekh Yusuf. Korban yang meninggal dunia adalah Nur Inayah (5), dan Muh. Fadly (3).

Korban selamat yakni Muh Ryan (29), Dewi Setiawati (30), Nikma Maulani (8), Yurika (19), Irwan (15), Sofia (1), Muh. Aspa (35), Hartati (29), Muh. Faras (8), dan Andi Rijal (20).

Ketua Komisi IV DPRD Gowa, Asriady Arasy menyatakan keprihatinannya terhadap kejadian ini.

“Kami berharap agar pihak pemerintah Kabupaten Gowa, dalam hal ini BPBD, Basarnas, dan Tagana bisa sesegera mungkin menemukan sisa korban yang hilang,” ujarnya.

Menurut Asriady, pihaknya akan membahas hal ini dengan pihak pemerintah.

“Pemerintah bisa lebih tanggap dengan membuat pos siaga kalau daerah tersebut memang digunakan oleh masyarakat untuk penyeberangan,” katanya. (ant/Bali Post)