SUARA NTB 24 MAEI 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

NOMOR 67 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 24 MEI 2013

12 HALAMAN

Pengumuman UN SMA Sederajat

Persentase Kelulusan Meningkat, 66 Siswa Tak Lulus Jumlah siswa yang tidak lulus ini adalah hasil yang diterima Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB dari pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 44 siswa

SMA/MA dan 22 siswa SMK. “44 siswa SMA/MA dan 22 siswa SMK tidak lulus tahun ini.

Kita tidak tahu kenapa dan alasan mereka tidak lulus. Karena ini utuh dari Jakarta, memang

seperti ini yang kita terima,” terang Kepala Dinas Dikpora NTB Drs. H. L. Syafi’i, MM, dalam rapat evaluasi UN 2013 di Vila Sayang Gunung Sari Lombok Barat, Kamis (23/5).

Dibandingkan tahun 2012, lanjutnya, tingkat kelulusan pada UN 2013 ini mengalami peningkatan yang signifikan terutama pada jenjang SMK. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/aan)

Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 66 siswa atau sebesar 0,51 persen siswa jenjang SMA/MA/SMK se-NTB dipastikan tidak lulus dalam Ujian Nasional (UN) tahun 2013.

SERAHKAN - Anggota BPK RI Rizal Djalil menyerahkan dokumen hasil pemeriksaan BPK pada Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD NTB, Kamis (23/5).

NTB Kembali Raih Predikat WTP Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemprov NTB tahun anggaran 2012. Keberhasilan meraih WTP ini merupakan yang kedua kalinya bagi Pemprov NTB setelah BPK memberikan opini serupa untuk tahun anggaran 2011.

TO K O H Kawal Jalannya Pemerintahan CALON Gubernur (Cagub) NTB terpilih, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, menyerukan kepada semua lapisan masyarakat NTB agar tetap mengawal jalannya pemerintahan ke depan setelah berakhirnya Pilkada NTB nanti. Ia juga meyakini daerah NTB akan tetap kondusif meski sempat diwarnai persaingan antarkandidat yang mencalonkan diri di Pilkada NTB. Dimintai komentar usai berakhirnya Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Cagub/Cawagub NTB yang digelar KPU NTB, di Hotel Sentosa, Lobar, Kamis (23/5), Zainul Majdi bersyukur, Bersambung ke hal 5

tahun 2012, jumlah APBD NTB tahun 2012 sebesar Rp 2,370 triliun terealisas sebesar Rp 2,242 triliun atau 95 persen. “Pada tahun ini setelah dilakukan review oleh tim kami yang tidak hanya dilaku-

TGB-Amin Menang

(Suara NTB/dok)

TGH. M. Zainul Majdi

Cari Solusi Terbaik

(Suara NTB/ist)

Rizal Djalil pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD NTB, Kamis (23/5).

Dalam sambutannya, Rizal Djalil menyampaikan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap anggaran

belanja sebesar Rp 538 miliar jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2011. Hal ini berarti daya serap dan program semakin baik. “Pengawasan oleh DPRD semakin meningkat,” imbuhnya.

BPK RI juga menyoroti investasi jangka panjang daerah pada PT Daerah Maju Bersaing (DMB) sepanjang tahun 2010, 2011, dan 2012. Menurutnya, tidak ada persoalan dalam BUMD tersebut.

Bersambung ke hal 5

Hasil Akhir Pilkada NTB

KO M E N TTAA R

Zulkieflimansyah

Penyerahan dokumen hasil pemeriksaan BPK RI tersebut diserahkan terlebih dahulu pada Ketua DPRD NTB Drs. H. L. Sujirman dan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi oleh anggota BPK RI, Dr. H.

kan di Mataram tapi juga di Jakarta, opini tahun ini tetap WTP,” ungkapnya.

Dari jumlah anggaran tahun 2012 tersebut, pendapatan dari dana transfer sebesar Rp 1,4 triliun atau 66 persen lebih dan pendapatan asli daerah sebesar Rp 745 miliar atau 33 persen. Hal ini menurutnya terjadi tren peningkatan pendapatan asli daerah secara signifikan dari tahun ke tahun.

Rizal Jalil menyebutkan terdapat kenaikan realisasi

ISU divestasi saat ini tidak lagi begitu menarik jika dibandingkan dengan perdebatan menyangkut kewajiban perusahaan tambang seperti PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) untuk membangun smelter. PTNNT tentu akan terbebani dengan kewajiban ini, sementara pemerintah juga tak boleh kehilangan muka dan membiarkan konstitusi negara tak ditegakkan.

Dilema itulah yang menurut Wakil Ketua Komisi XI (Bidang Keuangan) DPR RI, Dr. Zulkieflimansyah, Bersambung ke hal 5

Tidak Terbit Berkaitan dengan Hari Raya Waisak 2557, SUARA NTB Sabtu (25/5) tidak terbit. Kami akan terbit kembali Senin (27/5). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan agar maklum. Terima Kasih Penerbit

Giri Menang (Suara NTB) Hasil akhir perolehan suara di Pilkada NTB akhirnya resmi diputuskan oleh KPU NTB. Pasangan TGB-Amin dipastikan memenangkan Pilkada dengan perolehan 1.038.642 (44,36 persen) suara atas kandidat lainnya. Tingkat partisipasi pemilih yang menurun menjadi catatan tersendiri bagi KPU NTB. Demikian terungkap dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Cagub/Cawagub NTB yang digelar KPU NTB, di Hotel Sentosa, Lobar, Kamis (23/5) kemarin. Menyusul perolehan suara TGB-Amin tersebut, pasangan Zul-Ichsan berhasil memperoleh 620.614 (26.5 persen) suara. Posisi ketiga perolehan suara diraih pasangan Harum dengan 498.422 (21,29 persen) suara lalu pasangan

SJP-Johan dengan 183.824 (7,85 persen) suara.

Perolehan suara ini berselisih tipis dengan hasil hitung cepat yang dirilis sejumlah lembaga survei di hari pemungutan suara. Jaringan Suara Indonesia saat itu merilis bahwa TGB-Amin unggul dengan perolehan suara 44,63 persen dari total 98,67 persen sampel data yang dihimpun JSI. Sementara pasangan Dr. KH. Zulkifli Muhadli – Prof. Dr. Ir. H. M. Ichsan (Zul-Ichsan) berada di posisi kedua perolehan suara dengan total 25,81 persen, diikuti oleh pasangan Drs. H. L. Harun Al Rasyid, M.Si – Dr. H. L. Abdul Muhyi Abidin (Harum) dengan 22,08 persen dan Suryadi Jaya Purnama, ST – Johan Rosihan, ST (SJP-Johan) dengan 7,48 persen.

Bersambung ke hal 5

Kasus Puskesmas RasanaE Timur

Tersangka Mengaku Ditekan Penguasa Mataram (Suara NTB) Perbuatan tindak pidana korupsi tidak berdiri sendiri.

Sebagaimana terjadi dalam kasus Puskesmas RasanaE Timur Kota Bima. Para tersangka, mengaku ditekan penguasa saat itu, sehingga mengeluarkan keputusan Penunjukan Langsung (PL), kemudian paket proyek fisik dibagi menjadi 24 item, hasilnya pun bermasalah.

Itu sedikit pembelaan Agus Wahyudi, SH, tim kuasa hukum tersangka mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima, Sarjan, Apt, dan PPK proyek Jufri, SH. Kedua tersangka sebagai pejabat penentu alur proyek, tidak bisa berbuat

(Suara NTB/ist)

REKAPITULASI SUARA – Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, bersama anggota KPU NTB, L. Aktsar Anshori, H. Darmansyah dan H. M. Qazuini, saat memimpin rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pasangan Cagub/Cawagub NTB, di Hotel Sentosa, Senggigi, Lobar, Kamis kemarin.

Kapolda Biayai Perawatan Bocah Gizi Buruk Asal KLU Mataram (Suara NTB) Pemberitaan media yang mengabarkan bocah gizi buruk di Kabupaten Lombok Utara (KLU), sampai ke Kapolda NTB, Brigjen Pol. Mochammad Iriawan. Bahkan Kapolda meminta jajarannya menjemput bocah bernama Uswatun Khasanah (9) tersebut dari kediamannya, Dusun Karang Busur Desa Gondang Kecamatan Gangga KLU. Bocah tersebut kemudian dirawat di RS Bhayangkara Mataram.

Bocah malang tersebut dijemput Kapolres KLU AKBP Rony Azwawie atas permintaan Kapolda, Rabu (22/4) lalu. Uswatun langsung mendapat perawatan intensif di ruang IGD rumah sakit setempat.

Sekitar Pukul 21.30 Wita, Iwan - sapaan Kapolda - datang dengan pakaian sipil melihat kondisi Uswatun. Sempat berbincang dengan Mahni (30) ibu Uswatun, dan bibinya Rasnin (35).

Bersambung ke hal 5

banyak apalagi membantah ketika Walikota saat itu (alm) H.M Nur A. Latif memerintahkan untuk membagi bagi proyek ke 42 rekanan, Tahun 2009. “Klien kami dalam tekanan saat itu. Sehingga kebijakan PL itu dikeluarkan,” kata Agus.

Buah dari tekanan itu pun, kliennya tak bisa terhindar dari jeratan hukum.

Sebab selaku eksekutor persetujuan PL dan kontrak dengan para rekanan.

Sebenarnya, tekanan yang dialami kliennya itu bisa jadi materi pembelaan dan diharapkan meringankan hukum di Pengadilan Tipikor nanti.

BESUK - Kapolda NTB Mochammad Iriawan saat membesuk penderita gizi buruk asal KLU di RS Bhayangkara.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Jumat, 24 Mei 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

PJU Butuh Rp 7,5 Miliar Stok Sapi Aman MUNCULNYA isu terkait menipisnya ketersediaan sapi di Kota Mataram mendapat tanggapan dari Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, drh. Diyan Riyatmoko, M.Si. Menurut dia, saat ini ketersediaan sapi di Lombok dan Sumbawa tidak ada masalah, dengan kata lain stok masih aman.

Lalu apa kaitannya dengan Kota Mataram? Diyan Riyatmoko yang ditemui di ruangannya, Kamis (23/5) kemarin menjelaskan, Kota Mataram (Suara NTB/smd) dalam ini adalah pasar potenDiyan Riyatmoko sial dari sapi-sapi yang ada di wilayah NTB. “Kita mendatangkan sapi-sapi dari luar Kota Mataram seperti wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa. Kita dijadikan pasar yang potensial oleh wilayah-wilayah di NTB ini,” katanya.

Menurut dia, yang membuat stok sapi aman di Kota Mataram adalah, menurunnya permintaan untuk sapi tersebut. “Kalau tukang jagal kan tergantung permintaan, kalau permintaan tinggi ke tukang jagal, maka stok yang kita miliki akan berpengaruh,” ujarnya.

Selain menurunnya permintaan, Diyan Riyatmoko juga berasumsi, bahwa masih amannya stok sapi dan daging sapi di Kota Mataram disebabkan banyak masyarakat yang beralih komoditi seperti ayam dan sebagainya. “Pada dasarnya, ketersediaan sapi dan daging sapi selalu ada. Kita dalam posisi aman,” imbuhnya.

Dia menambahkan, amannya stok persediaan sapi dan daging sapi itu dihitung dari besarnya pemotongan yang terjadi. Pemotongan yang dimaksudkan bisa saja dilakukan di RPH, maupun pemotongan secara adat seperti acara warga dan yang lainnya. “Jadi masyarakat tidak perlu khawatir terkait ketersediaan daging yang kita miliki,” tandasnya. (smd)

Jika Tak Segera Dianggarkan, Mataram Terancam Gelap Gulita ’’

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram nampaknya harus segera bersikap. Pasalnya, anggaran untuk pembayaran PJU (Penerangan Jalan Umum) se-Kota Mataram hanya tersedia hingga Bulan Juni. Sehingga, jika anggaran tidak segera disiapkan untuk Bulan Juli dan seterusnya, maka Kota Mataram terancam gelap gulita.

Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum yang dikonfirmasi Suara NTB Kamis (23/5) kemarin membenarkan kondisi tersebut. Menyikapi ancaman pemutusan aliran listrik oleh PLN, Dinas Pertamanan, kata dia, telah mengajukan telaahan kepada Walikota Mataram.

Bahwa, terjadi kekurangan anggaran Rp 7,5 miliar untuk pembayaran tagihan PJU Bulan Juli hingga Desember 2013.

Posisi saat ini, menurut mantan Kepala Dinas PU Kota Mataram ini, anggaran yang tersedia Rp 7 miliar hanya cukup untuk membayar tagihan PJU hingga bulan depan. ‘’Kalau tidak segera ditambah, maka Kota Mataram terancam gelap,’’ cetusnya. Makbul menjelaskan, tahun 2013 ini terjadi kenaikan tagihan PJU secara signifikan. Tingginya tagihan PJU, bukan tanpa alasan.

Karena selain kenaikan

tarif dasar listrik sebesar 21,59 persen, terjadi penambahan PJU sebanyak 662 titik. Penambahan jumlah titik PJU ini, sambung Makbul terjadi sejak akhir tahun 2012 hingga awal tahun 2013 ini.

Baik PJU di lingkungan maupun di jalan raya. Ia menyebutkan, tahun lalu tagihan PJU Kota Mataram berkisar antara Rp 700-800 juta per bulan.

Sedangkan pada tahun 2013, tagihan meningkat menjadi Rp 1,2 miliar hingga Rp 1,3 miliar per bulan. ‘’Terjadi kenaikan Rp 500 juta per bulan. Kita belum berhutang.

Apa yang ditagih PLN, sudah kita bayar,’’ cetusnya. Namun demikian, ia berharap ada solusi segera untuk mengatasi ancaman pemutusan aliran listrik oleh PLN, jika angga-

Kalau tidak segera ditambah, maka Kota Mataram terancam gelap

ran pembayaran PJU tidak tersedia untuk Bulan Juli hingga Desember 2013. (fit) Makbul Ma’shum (Suara NTB/dok)

RAMPUNG Pembukaan jalan untuk terusan Jalan Bung Hatta sudah hampir

Wakili Kota Mataram MESKI baru pertama kali bertanding dalam kejuaraan silat, namun kebolehan yang dimiliki Aprilia Listiana (14) bisa diadu. Salah satu siswi kelas VIII SMPN 12 Mataram ini berhasil menyabet juara I dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kota Mataram.

“Baru pertama kali ikut dan menang juara I,” terangnya Kamis (23/5) kemarin. Menurut Aprilia, ia tidak pernah mengikuti perlombaan silat sebelumnya. Kenal dengan dunia persilatan pun baru melalui kegiatan ekstrakurikuler yang sering diselenggarakan di sekolah. Namun pada ajang O2SN dirinya berhasil menjadi juara I dalam Juara seni tunggal baku untuk kejuaraan silat.

Sebelum mengalahkan lima lawan mainnya dari beberapa SMP di Mataram, siswi kelahiran 30 April 1999 ini telah mengikuti seleksi ketat di sekolahnya. Atas kemampuan dan kerja kerasnya kali ini, siswi asal Bagik Nunggal, Lingsar, Lombok Barat ini akan maju mewakili Kota Mataram di ajang silat putri O2SN tingkat Provinsi NTB. Mendekati pelaksanaan lomba dalam O2SN tingkat provinsi mendatang, latihan silat yang biasa dilakukan di sekolah semakin rutin digelar.

Yaitu selama tiga kali latihan setiap minggunya, dengan menambah intensitas waktu. (nia)

Aprilia Listiana (Suara NTB/nia)

rampung. Proses selanjutnya Pemkot Mataram akan segera melakukan pengaspalan untuk jalan yang ada di Kelurahan Monjok.

(Suara NTB/smd)

Jumlah Siswa Tak Lulus UN

Dikpora Kota Mataram dan Dikpora NTB Beda Data Mataram (Suara NTB) – Data jumlah peserta UN yang tidak lulus tahun 2013 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, tidak sinkron dengan jumlah data kelulusan yang dikeluarkan oleh Dinas Dikpora NTB. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Dikpora Kota Mataram H.L. Abdul Hamid dihubungi via telephone kemarin menyebutkan, ada sembilan siswa jenjang SMA/MA di Kota Mataram dinyatakan tidak lulus pada

UN tahun 2013, sementara menurut versi Dinas Dikpora Provinsi NTB jumlah peserta UN Kota Mataram yang tidak lulus tahun ini berjumlah 10 orang.

“Ada satu siswa di SMAN 6 Mataram yang los, tidak ada nilai bahasa asing sehingga dikosongi. Tidak disebutkan lulus dan tidak lulus,” terangnya.

Padahal menurut Hamid, siswa SMAN 6 Mataram penderita low vision merupakan siswa yang pintar. Seluruh hasil nilai ujiannya pun bagus, sementara hanya ada satu nilai bahasa asing yang kosong. Atas kejadian ini pihak Dikpora Kota telah mengutus pihak sekolah, agar segera mengurus nilai ujian siswa bersangkutan. Jangan sampai siswa yang dirugikan.

“Nilai UN nya bagus-bagus cuma nilai bahasa asing belum muncul sedang saya suruh ngurus di provinsi. Saya yakin lolos,” belanya.

Tahun ini jumlah peserta UN SMA sejumlah 3.248 siswa, MA sejumlah 770

siswa dan SMK sejumlah 2.402 siswa. Dari total jumlah siswa ini, 6.421 siswa atau sejumlah 99,78 persen diantaranya dinyatakan lulus. Sementara sisanya sebanyak sembilan orang siswa atau 0,22 persen dinyatakan tidak lulus.

Dari sembilan siswa tersebut masing masing dari SMAN 2 Mataram 1 siswa, SMA NW 2 siswa, SMAK Kesuma 1 siswa, SMA 45 1 siswa, MA Barakoh 1 siswa, SMA AL- Ma’arif 1 siswa dan SMA Darul Falah 2 siswa. Hamid menilai beberapa anak yang tidak lulus tersebut merupakan anak yang bermasalah, namun untuk lebih lanjut pihaknya akan menanyakan lebih lanjut ke sekolah bersangkutan.

“Bagi siswa yang tidak lulus, saya himbau kepada kepala sekolah agar mengikuti kejar paket C yang diadakan Juli mendatang. Siapa yang mau ujian paket c silahkan segera mendaftar sebelum bulan Juli,” pungkasnya. (nia)

Operasional RPH Mataram Terkendala Peralatan Mataram (Suara NTB) Munculnya pemberitaan di media terkait belum difungsikannya rumah potong hewan (RPH) Mataram di Majeluk Kelurahan Pejanggik ditanggapi pihak SKPD terkait. Menurut Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, drh. Diyan Riyatmoko, M.Si, belum difungsikannya RPH itu dikarenakan belum adanya peralatan yang lengkap di RPH tersebut.

Ditemuidikantornya,Kamis(23/ 5)kemarin,Diyanmenjelaskanbahwa secara konstruksi, RPH itu memangsudahselesaidibangun.Hanya saja, ada beberapa paket yang belum masuk, seperti peralatan untuk proses pemotongan Menurut dia, pihaknya dalam hal ini Pemkot Mataram hanya bersifat sebagai pengusul terkait peralatan yang dibutuhkan. Pun untuk kewenangan pengadaan peralatan untuk melengkapi RPH tersebut ada di Pemprov NTB. Dia mengakui, anggaran untuk melengkapi peralatan di RPH itu diketahui akan turun dari APBN. Namun mengenai besarannya, dirinya kurang mengetahui karena memang tidak masuk ke APBD Kota Mataram. Yang jelas lanjutnya, desain untuk peralatan

itu sudah dikonsultasikan ke pengguna dalam hal ini jagal. Alatalat yang sekiranya dibutuhkan di RPH itu adalah relling system, catrol dan beberapa alat lainnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, Ir. H.L.Mahzuriadi. Dia menjelaskan, proses pembangunan RPH itu memang sudah selesai yang anggarannya berasal dari Pemprov NTB. “Kita yang membuat perencanaannya di tahun 2011, konstruksi dan peralatannya berasal dari Pemrop NTB. Kini bangunan itu sudah diserahkan ke kita,” jelasnya seraya berharap nantinya peralatan itu juga diserahkan ke Kota Mataram.

Mahzuriadi juga memperkirakan bahwa RPH itu bisa difungsikan tahun ini. Karena, kata dia, pihaknya sudah menyusun perencanaan kebutuhan peralatan untuk RPH itu. Diberitakan Suara NTB sebelumnya, keberadaan bangunan ruang potong pada RPH kota Mataram tahun 2012 lalu dikeluhkan. Pasalnya ruang potong itu hingga kini belum bisa difungsikan. Parahnya lagi, beberapa pihak justru mendesak agar bangunan itu dirubuhkan karena terkesan mubazir. (smd)

Siswa SDN 2 Cakranegara Kunjungi DPRD Kota Mataram

Anggota Dewan Dinilai Sering Bolos Mataram (Suara NTB) Kinerja Wakil Rakyat kembali mendapat sorotan.

Sorotan kali ini bukan dari kalangan pengamat atau pun kalangan intelektual, melainkan dari siswa-siswa SDN 2 Cakranegara yang menilai bahwa anggota dewan identik dengan bolos dan malas bekerja.

Dalam percakapan singkat dengan wartawan, beberapa orang siswa SDN 2 Cakranegara mengaku tidak berkeinginan menjadi anggota dewan.

Alasannya sederhana, anggota dewan sering bolos dan malas dalam melaksanakan tugas. Pernyataan anak-anak itu semakin dikuatkan dengan pernyataan salah seorang siswa yang orang tuanya menjadi anggota DPRD Provinsi NTB. “Bapak saya jarang pulang, selalu pergi dan sedikit waktu untuk keluarga,” ujar anak SD itu polos.

Dari sekian banyak siswa yang ditanya, sebagian besar

menyatakan ketidakinginannya menjadi anggota dewan.

Pasalnya, para siswa itu sering melihat di televisi tentang buruknya kinerja kalangan wakil rakyat.

Kamis (23/5) kemarin, puluhan siswa SDN 2 Cakranegara mengunjungi kantor DPRD Kota Mataram dalam kegiatan out class. Kegiatan out class tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPRD H. Didi Sumardi, Ketua Komisi II Nyayu Ernawati dan anggota DPRD Kota Mataram Gusti Ngurah Ayu Ratu.

Kepala SDN 2 Cakranegara, Hj. Hadijah mengatakan, kegiatan out class memang merupakan kegiatan yang baru pertama kali dilakukan.

Setelah mengikuti out class di Kantor DPRD Kota Mataram, justru kalangan siswa seolah menikmati. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi dalam kesempatan itu menyampaikan beberapa

(Suara NTB/smd)

DATANGI - Puluhan siswa SDN 2 Cakranegara mendatangi Kantor DPRD Kota Mataram. Kedatangan para siswa itu adalah untuk mengikuti sistem pembelajaran out class yang diselenggarakan oleh sekolah bersangkutan. hal yang berkaitan dengan lembaga dewan. Politisi partai Golkar itu juga menjelaskan seluruh perangkat yang

ada di lembaga legislatif itu, mulai dari tugas-tugasnya hingga sejauh mana kewenangan dewan. (smd)

SUARA NTB Jumat, 24 Mei 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Diduga Menyalahi Aturan

Butuh SOP Penanganan Bencana KABUPATEN Lombok Tengah (Loteng) termasuk sebagai daerah dengan potensi bencana yang terbilang tinggi.

Kendati demikian, sampai saat ini Loteng justru belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pola penanganan dan penanggulangan bencana. Hal itu diungkapkan Asisten I Setda Loteng, Ir. L. Moh. Amin, saat menjadi pembicara pada sosialisasi perubahan iklim di Kantor Bupati Loteng, Kamis (23/5) kemarin.

Padahal Loteng sangat butuh SOP penanganan ben(Suara NTB/dok) cara sangat penting artinya.

L. Moh. Amin Sebagai pedoman bagi pihak terkait, dalam rangka meminimalisir munculnya korban ketika bencana terjadi suatu saat ini.

Menurutnya, tidak ada satupun teknologi di dunia saat ini yang bisa memastikan kapan akan terjadi bencana alam dan sebagainya. Hanya saja, dampak dari munculnya bencana bisa ditekan dan diminimaliri. Dengana adanya SOP penangangan bencana tersebut.

Saat ini, Loteng sudah memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Akan tetapi, keberadaan BPBD tersebut belum didukung oleh regulasi yang mengatur tata kerja dan pola penanganan bencana. “Lembaga kita sudah punya yakni BPBD. Tapi regulasinya yang mengatur pola penganan bencana itu sendiri belum kita punya,” sebutnya.

Amin menjelaskan, regulasi perlu ada untuk mengatur pola penangan bencana. Bukan hanya setelah bencana itu berlangsung.

Tetapi juga mengatur bagaimana pola penanganan ketika bencana itu berlangsung atau bahkan sebelumnya. Misalnya, ketika akan ada angin kencang atau tornado yang mengancam salah satu wilayah di Loteng, ada prosedur yang harus dilakukan oleh petugas.

Dimulai dari memberikan informasi kepada masyarakat yang daerahnya akan dilanda angin kencang. Sampai kemudian cara menghadapinya ketika angin kencang berlangsung. “Selama ini, itu tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan. Padahal ancaman akan adanya bencana sudah bisa dideteksi sejak awal.

Akibatnya, kerugian materi tidak bisa dihindari,” pungkas mantan Kepala Bappeda Loteng ini. (kir)

Antisipasi Konvoi

Lotim Umumkan UN Sore Hari Selong (Suara NTB) Hasil ujian nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat akan diumumkan Jumat (24/5) hari ini. Waktu pengumuman ditetapkan sore hari. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi kegiatan konvoi dan coratcoret seragam para siswa pascapengumuman.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim), H. Muhidin. Saat dihubungi via ponsel, Kamis (24/5) kemarin, ia menuturkan ia sedang mengambil data di Dikpora Provinsi.

“Sekarang ini saya sedang di Dikpora NTB ambil hasilnya,” tuturnya. Selanjutnya data tersebut akan pelajari sebelum diberikan ke semua satuan pendidikan penyelenggara UN tingkat SMA, MA dan SMK se Kabupaten Lotim.

Detail hasil pengumuman SMA katanya bisa diperoleh Jumat hari ini. Disebut, total peserta UN SMA sederajat ini 12.555. Dari jumlah itu, sebanyak 358 siswa dinyatakan tidak ikut.

Tingkat kelulusan SMA di Lotim tahun 2012 lalu berada pada ranking tertinggi se NTB. Yakni dengan persentase 99,73 persen. Harapannya, pada UN tahun 2013 ini hasil UN SMA sederajat bisa dipertahankan dan bahkan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Dikpora Lotim, H. Syamsuhaidi sebelumnya mengutarakan kekacauan pelaksanaan UN 2013 lalu sedikit tidak mempengaruhi psikologis peserta UN. Pasalnya, penundaan pelaksanaan hingga dua kali membuat siswa kecewa bahkan menangis. Diharapkan, kekacauan pelaksanaan UN tidak berpengaruh besar pada hasil UN 2013 ini. (rus)

Gugat Hasil Pilkada Lotim

Sufi Tunjuk Sirra Prayuna Jadi Kuasa Hukum

Kemenkeu Tolak Pengadaan Kambing dari DBH-CHT

Praya (Suara NTB) Rencana Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk melakukan pengadaan kambing bantuan bagi masyarakat tahun 2013 ini dipastikan tidak kesampaian. Setelah rencana pengadaan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) oleh Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng tersebut, ditolak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal itu diakui Kepala Dispertanak Loteng, Ir. Ibrahim, saat dikonfirmasi Suara NTB di kantor Bupati Loteng, Kamis (23/5) kemarin. Pihaknya tidak mengetahui secara persis mengapa anggaran pengadaan kambing tersebut tidak disetujui oleh Kemenkeu.

Tapi dari informasi yang diterima, pihak Kemenkeu menolak

usulan penggunaan DBH-CHT untuk pengadaan kambing tersebut, karena tidak nyambung dengan aturan tentang arah penggunana DBH-CHT yang memang diatur, harus digunakan sebesar-besarnya bagi petani tembakau.

“Mungkin pengadaan kambing dinilai tidak ada korelasinya dengan pertem-

bakauan. Sehingga Kemenkeu menolak program ini,” tandas Ibrahim. Dengan demikian, bisa dipastikan, tidak akan ada pengadaan kambing bantuan bagi masyarakat dari DBH-CHT. Pun demikian, pemerintah daerah akan berupaya mencari sumber dana lainnya. Untuk bisa membiayai program pemberian ban-

tuan kambing tersebut.

Ia mengakui, pemerintah daerah berharap melalui adanya bantuan kambing itu nantinya, bisa membantu mendongkrak taraf ekonomi masyarakat. Dimana nantinya, dengan adanya bantuan kambing tersebut, masyarakat penerima bantuan bisa mengelola dengan baik.

Sehingga pada akhirnya, bisa membantu ekonomi penerima bantuan.

Disinggung besaran anggaran yang disiapkan untuk pengadaan kambing bantuan dari DBH-CHT tersebut, Ibrahim enggan membeberkan

secara rinci. Termasuk rencana jumlah kambing yang akan dibeli. “Jumlah anggaran sama jumlah kambing yang akan dibeli, saya lupa persis jumlahnya,” kilahnya.

Sebelumnya, Koordinator Forum Silaturahmi dan Advokasi untuk Petani Tembakau (FOR SUADPT) Loteng, Hamzanwadi, mengungkapkan kalau arah penggunaan dan DBH-CHT Loteng kerap salah sasaran. Sehingga rawan terjadi penyimpangan anggaran.

Pasalnya, penyalurannya banyak yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditentukanpemerintah pusat. (kir)

Istri Wabup Santuni Pariadi Penderita Penyakit Dalam Giri Menang (Suara NTB) Kondisi Pariadi, penderita penyakit dalam kronis yang berdomisili di Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri menggugah perhatian istri Wakil Bupati, Hj. Inda Mahrip, SH. Setelah membaca pemberitaan tentang Pariadi di media massa, Kamis (23/5) istri Wagub langsung menyambangi Pariadi ke kediamannya. Orang tua Pariadipun diberikan santunan untuk membantu biaya berobatnya.

Setibanya dikediaman Pariadi, istri Wabup yang ditemani sejumlah wartawan disambut Kades Kuripan Selatan, Abdullah. Setelah mengetahui yang datang adalah istri Wabup sontak disepanjang jalan warga mengerumuninya.

Ia mengaku perihatin melihat kondisi Pariadi, sesekali istri wabup mengelus kepala dan wajah Pariadi yang tampak pucat. Cairan nanah tak henti bercucuran dari luka penyakitnya. Bau tak sedap dari nanah itupun tercium. Namun hal itu seolah tak dipedulikan Inda. Tampak badan Pariadi kurus seperti kurang gizi karena disedot penyakitnya itu.

Inda menyatakan, ia akan berkoordinasi dengan pihak

Rumah Sakit Tripat untuk menangani Pariadi. Jika tidak memungkinan dirawat di RS Tripat, ia akan menyarankan Pariadi dibawa ke Rumah Sakit Sanglah, Bali sesuai anjuran Dokter.

Tampak orang tua Pariadi sedih, sang ibunya sesekali menitikkan air mata karena sedih melihat sang anak yang tidak bisa ngomong dan bergerak leluasa karena sakit yang ia derita. Awal ceritanya kenapa anaknya menderita penyakit itu, Muhamad Zaedi sang ayah mengutarakan kalau anaknya pernah jatuh.

Pariadi adalah anak pertamanya dengan istri pertamanya. Ia sudah sempat membawa anaknya ke Puskesmas setempat, RS Tripat dan RSUP Mataram, tetapi tak kunjung membaik. penyakit yang dideritanya itu sudah lima bulan lebih ia derita. Akibat penyakitnya itu, di sela-sela tulang rusuknya ada benjolan tumbuh dan setiap selalu mengeluarkan nanah yang beroma busuk sehingga aroma itu membuatnya merasa jijik dan takut.

Orang tua Pariadi tak mampu membiayai pengobatannya karena kemiskinan membelitnya. Pariadi, divo-

(Suara NTB/her)

KUNJUNGI - Istri Wabup Hj. Inda Mahrip, SH. mengunjungi Pariadi di kediamannya. nis menderita penyakit dalam kronis dibagian perut.

Ia dianjurkan oleh dokter RSUP harus berobat ke Denpasar. Pariadi diketahui anak seorang penjaga toko yang berpenghasilan hanya Rp 60 ribu perharinya. Sementara beban hidup yang harus ditanggung tak sebanding.

Abdullah, Kades Kediri sela-

tan menyatakan sebelumnya pihak puskemas sudah datang untuk meminta agar Pariadi dirujuk. Selain itu, pihak sekolah juga datang. “Pihak desa sudah siap memberikan Rp 1 juta untuk biaya menginap orang tua selama di Bali nanti kalau jadi dirujuk,”ujarnya.

Sementara Kepala Puskesmas Kediri, H. Hasbi menya-

takan, pihak puskesmas akan dibawa ke puskesma untuk didiagnosa. Setelah itu, atas rekaomendasi dan surat rujukan dari puskesmas Pariadi akan dibawa ke Rumah Sakit Tripat. Pariadi jelasnya, tidak bisa dirawat di puskemas karena tidak ada fasilitas. Dipuskesmas hanya bisa untuk pelayanan dasar saja. (her)

Terima SK di Hari Pemberhentian, Zulada Temui Pengacara Tanjung (Suara NTB) Ironi bagi Zulada, Kepala Desa Pemenang Barat (Pabar), Kecamatan Pemenang. Meski yang bersangkutan telah memenangkan perkara versus Bupati KLU di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas kasus pemberhentian sepihak oleh Bupati periode 2012 lalu, namun SK pengangkatan kembali sebagai Kades justru ia terima dari Bupati di hari di mana masa jabatannya berakhir.

Kamis (23/5) kemarin, Zulada menerima SK pengangkatan kembali sebagai Kades oleh Bupati KLU, melalui Sekda KLU, H. Suardi, di Kantor Camat Pemenang. Namun siapa menduga, rupanya hari kemarin notabene merupakan hari terakhir dirinya menjabat selama periode lima tahun. Atas hal itulah, Zulada merasa dikebiri. Tanpa memberikan keterangan kepada wartawan usai pelantikan, Zulada mengisyaratkan akan langsung menemui pengacaranya. “Saya akan langsung menemui pengacara,” ujar Zulada singkat.

Zulada enggan berkomentar atas perlakuan Pemda KLU tersebut. Termasuk tak adanya penjelasan lebih lanjut atas kompensasi gaji selama ia memenangkan perkara di sisa masa jabatan.

Sementara dari pihak Pemda KLU, satu pun pejabat Pemda KLU enggan mengomentari hal itu. Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., Wakil Bupati KLU, H. Najmul Akhyar, SH. MH., diketahui sedang melakukan tugas dinas ke luar daerah. Sebaliknya Kabag Hukum, Asisten I, Setda KLU yang dimintai komentarnya tak satu pun berani angkat bicara menyikapi keputusan Bupati mengeluarkan SK di hari terakhir masa jabatan Zulada. (ari)

Selong (Suara NTB) Tim pasangan calon H.M. Sukiman Azmy -H.M. Syamsul Luthfi (Sufi) tampaknya benar-benar akan menguak problem dibalik pelaksanaan Pilkada Lombok Timur (Lotim) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sufi telah menunjuk sejumlah tim kuasa hukum dibawah koordinasi Sirra Prayuna, SH. “Insya Allah dengan pengacara-pengacara di bawah koordinasi Pak Sirra Prayuna,” jawab H. M. Sukiman Azmy saat ditanya kepastian rencana gugatannya ke MK via SMS, Kamis (23/5) kemarin. Ketika dikonfirmasi via telpon, Sirra Prayuna membenarkan bahwa ia telah ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh pasangan Sufi. Sirra menuturkan ia telah bertemu langsung dengan pasangan Sufi beberapa waktu lalu. Tidak saja dirinya, ada sejumlah pengacara lain yang ditunjuk untuk mengadvokasi upaya hukum yang ditempuh Sufi ke MK tersebut.

Sirra menerangkan, sejumlah bukti yang akan menjadi materi gugatan juga telah diterima tim pengacara. Ia menolak mempublikasikan apa saja yang akan menjadi materi gugatannya ke MK. Ditanya keTanjung (Suara NTB) pastian waktu menggugat? Pun Ketua Badan Kehormatan DPRD tidak secara gamblang diterangkan KLU, Abdul Gani, menyayangkan Sirra Prayuna. Kamis kemarin dikelemahnya tata tertib DPRD Kabupattahui merupakan batas akhir menen Lombok Utara (KLU). Hal ini beyampaikan pendaftaran gugatan ke rakibat pada rendahnya tingkat keMK. Bagi pengacara yang pernah displinan anggota DPRD. Menurut mencalonkan diri di Pilkada Kota Gani, selama masa sidang pertama Mataram ini, pendaftaran di MK 2013, rata-rata tingkat kehadiran cukup gampang ia lakukan.

Anggota DPRD maksimal 65 persen.

Ia mengutarakan, saat ini piGani mengaku heran, perilaku haknya tengah dalam proses ausebagian anggota DPRD KLU yang dit administratif dan data faktuindispliner. Hampir di setiap masa al yang akan tersaji nantinya persidangan baik paripurna maudalam proses persidangan di MK. pun sidang biasa, kuota yang hadir Pelanggaran dan kecurangan sehanya mencukupi batas kuorum. dang dihimpun oleh tim.

Termasuk pada masa sidang mem“Nanti dari proses validasi dan bahas Ranperda Penyertaan Modaudit itu baru ada kesimpulan layak al kemarin, anggota yang hadir hanatau tidak kita teruskan ke MK,” unya 15 orang sementara 10 orang digkap Sirra Prayuna. Berdasarkan antaranya tidak hadir. Ironinya lagi data dan fakta yang diserahkan tim kata Gani, sebagian besar anggota sukses Sufi dinilai Sirra sudah cukup dewan yang absen tak memberikan bagus. Materi-materi yang dihimpun penjelasan atas ketidakhadirannya. cukup baik sehingga dapat memudah“Kalau memang tidak masuk, kan tim pengacara melakukan pembelaan di persidangan nantinya. (rus)

Rendah, Kedisiplinan Anggota DPRD KLU agar teman-teman bersurat, karena kita ada Sekretariat BK. Lebih sering ketidakhadiran dikabarkan hanya lewat SMS (pesan singkat elektronik). Yang tidak hadir hari ini tapi pakai surat hanya Pak Djekat, saya salut untuk itu,” katanya, Kamis (23/5)..

Perilaku anggota dewan yang indisipliner tersebut sangat disayangkan oleh Gani. Ia menilai, citra lembaga legislatif KLU justru dicoreng atau dirusak oleh anggota dewan sendiri. Ia mengimbau, perliaku anggota dewan itu diketahui oleh konstituen yang diakuinya. Sebab dalam indisipliner dewan, tak diatur konsekuensi atas ketidakhadiran anggota legislatif tersebut.

“DPRD yang kita butuhkan sebagai wakil rakyat bukan hanya yang pandai bicara, tapi juga rajin masuk. Jangan karena banyak uang lantas mereka dipilih,” cetusnya. (ari)

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI NTB

IMBAUAN 1. Bahwa pengumuman kelulusan siswa/siswi SMA/MA/SMK/Sederajat dilaksanakan pada Jumat 24 Mei 2013.

2. Tingkat kelulusan siswa/siswi SMA/MA/SMK/Sederajat di NTB tahun 2013 mengalami peningkatan dari tahun 2012.

3. Kepada para guru diimbau untuk memantau, mengarahkan siswa/siswinya dalam menyikapi Pengumuman UN dengan cara-cara inovatif, kreatif dan mendidik.

4. Tidak dibenarkan para siswa/siswi merayakan kelulusan UN dengan kegiatan hura-hura, mengecat rambut, mencorat coret baju serta konvoi di jalan raya.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian semua pihak.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB. TTD Drs. H. L.Syafi’i, MM

SUARA NTB Jumat, 24 Mei 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Kerjasama Program Koordinasi PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Generasi Sehat Cerdas Bappeda Sumbawa dengan Harian Suara NTB Rakor PNPM MPd 2013

Diharap Percepat Penurunan Angka Kemiskinan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam rangka pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan (MPd) tahun 2013, Pemkab Sumbawa menggelar rapat koordinasi (rakor) dan sosialisasi dengan seluruh pelaku PNPM di Sumbawa, Rabu (22/5). Agar terjalin sinergitas dengan program lain yang diharapkan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan di daerah ini.

Kepala Bappeda Sumbawa, L. Suharmadji, S.T, memaparkan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Sumbawa pada 2013 ini. Sesuai dengan visi dan misi Pemkab Sumbawa 2010-2015, angka kemiskinan dari tahun ke tahun diupayakan menurun. Pada tahun 2011, persentase penduduk miskin sebesar 20,56 persen dan turun di tahun 2012 menjadi 19,75 persen. Dari total jumlah penduduk pada 2011 sebanyak 419.989. Sedangkan data sementara jumlah penduduk tahun

2012 sebanyak 501.138.

Sebagai gambaran, angkatan kerja dan pengangguran di Sumbawa tahun 2012, dengan rincian, penduduk usia kerja 294.522, penduduk yang berkerja,190.941. Sedangkan pengangguran 10.412 dari total angkatan kerja 201.353. Sementara yang bukan angkatan kerja 93.169. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 68,37 persen dan tingkat pengangguran terbuka 5,17 persen. Kemudian tingkat pengangguran Kabupaten Sumbawa pada 2011, sebesar 5,17 persen dan masuk 2012 sekitar 5,69 persen. Diproyeksikan pengangguran di tahun 2013 turun menjadi 5,64 persen.

Dari gambaran tersebut, strategi penanggulangan kemiskinan dibagi dalam empat klaster. Klaster 1, perlindungan dan bantuan sosial (berbasis rumah tangga) dengan melakukan upaya pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin.

Klaster 2, pemberdayaan masyarakat (berbasis pokmas). Dengan pengembangan

potensi, penguatan kapasitas Pokmas. Klaster 3, pengembangan usaha UMKM (berbasis Unit usaha), melalui penguatan akses permodalan dan pasar serta penguatan ekonomi. Sedangkan klaster 4, berupa program pendukung lainnya (berbasis wilayah).

Dengan adanya peningkatan kegiatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan. Sumber dana APBN, ABBD, CSR, dana masyarakat. Serta dibutuhkan peran serta Perbankan.

Dalam hal ini, program PNPM masuk dalam klaster 2.

Mulai dari PNPM MPd, PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Program Infrastruktur Perdesaan. Kelompok sasaran, pemberdayaan masyarakat miskin, dengan melibatkan Dinas PU, BPM PD dan Diskanlut.

Untuk klaster 1, program utama percepatan penanggulangan kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), beras miskin (raskin), Jamkesmas, beasiswa, BOS, bantuan ternak, Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian klaster 3, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR),

Kredit Tanpa Angunan, Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Usaha Ekonomi Desa (BUMDes), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin.

Kelompok sasaran, pemberdayaan usaha mikro kecil. Dengan melibatkan dunia usaha, Perbankan, Diskoperindag. Sedangkan klaster 4, program bidang pariwisata, program air bersih dan irigasi, program biogas kotoran ternak, bantuan bahan bangunan rumah tidak layak huni/bedah rumah, infrastruktur perhubungan dan telekomunikasi, perluasan jangkauan layanan listrik. Dengan kelompok sasaran, seluruh kelompok masyarakat miskin.

Kasubid Sosial Budaya Bappeda Sumbawa, Amir Mahmud S.IP, ME, menambahkan, rakor ini untuk mengetahui progress report pelaksanaan PNPM MPd dan GSC di Sumbawa. Kebetulan, sampai saat ini, pelaksanaan fisik belum ada yang berjalan. Baru sampai pada tahap pencairan dana Biaya Operasional Kegiatan (BOK) yang sudah tersalurkan pada 12 kecamatan

lokasi PNPM MPd. Terkecuali kecamatan Empang, karena dianggap masih bermasalah.

Total anggaran PNPM MPd, dari tahun 2007 sampai saat ini, terdiri dari Rp 126 miliar APBN dan Dana Daerah Urusan Bersama (APBD ) sebesar Rp 22 miliar lebih sehingga total sebesar Rp 148,5 miliar.

Penekanannya, lanjut Amir, lebih kepada koordinasi para pelaku yang terlibat di PNPM. Teruatama peran camat untuk ikut mengevaluasi dan monitoring kegiatan di lapangan.

Diharapkan pula, kepala desa bisa diberikan insentif, agar bisa terlibat aktif dalam proses pelaksanaan PNPM. “Di kecamatan memang ada dana koordinasi, tetapi tidak dialokasikan untuk kepala desa.

Diharapkan Kades sebagai penangung jawab seluruh kegiatan yang ada di desa, makanya harus ada anggaran untuk itu,” ujarnya.

Selain itu, Bappeda juga berharap program PNPM mampu bersinergi dengan program lainnya. Mengingat cukup banyak program SKPD yang arah dan objek sasarannya sama. Apala-

16 Panitia Proyek Mangkir

Rekanan Pengelola Dana Pengaman Gabah Terancam Masuk Daftar Hitam Taliwang (Suara NTB) Lima dari lima belas rekanan mitra pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang selama ini dipercaya mengelola dana pengaman harga dasar gabah (HDG) terancam di-blacklist.

Penyebabnya kelima mitra tersebut diketahui tak kunjung melakukan pengembalian, meski Pemda KSB melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Perindagkop) dan UMKM setempat terus melakukan penagihan bahkan peringatan. “Mereka sampai sekarang (Suara NTB/bug) Alwi belum melakukan pengembalian, makanya kami berikan mereka warning dan akan mem-blacklist mereka kalau tidak mau patuh,” tandas kepala Dinas Perindagkop dan UMKM KSB Drs. Alwi kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (23/5).

Saat dilakukan penagihan kelima mitra berangkutan beralasan jika dana yang selama ini dikelolanya sejak tahun 2010 silam itu telah kembali digulirkan untuk menstabilkan harga gabah di tingkat petani pada musim tanam awal tahun 2013 ini. Namun kata Alwi, tindakan kelima mitra tersebut tetap salah sebab meski peruntukannya untuk pengaman HDG setiap musim tanam tiba, tetapi mekanisme pengembalian harus tetap dilakukan. “Aturannya kan harus dikembalikan dulu ke kami, baru kalau ada kebijakan untuk mengamankan harga gabah kita akan salurkan kembali kepada petani melalui mereka (mitra),” tandasnya.

Kepada seluruh mitra yang “mbalelo” tersebut, Alwi mengatakan pihaknya telah memberikan batas waktu pengembalian hingga tanggal 19 Oktober mendatang. Jika kelima mitra tersebut tidak mematuhinya maka Dinas Perindagkop dan UMKM akan mengambil tindakan tegas dengan melelang barang jaminan yang dijaminkan untuk memperoleh dana pengaman HDG itu.

“Mereka yang akan rugi kalau pemerintah akhirnya melelang barang yang mereka jaminkan. Karena nilai jaminan itu lebih tinggi dari nilai dana yang selama ini mereka kelola tapi tidak pernah dikembalikan ke pemerintah,” papar Alwi.

Jumlah dana pengaman HDG yang dikucurkan oleh Pemda KSB sejak tahun 2010 sebanyak Rp 2,5 miliar. Dana itu setiap tahunnya terus digulirkan ketika memasuki masa panen untuk menjamin harga gabah stabil di tingkat petani.

Alwi menyebutkan, meski terdapat beberapa mitra yang tidak taat aturan tetapi proses pengamanan harga gabah oleh pemerintah sejauh ini tidak terganggu. (bug)

(Suara NTB/arn)

L. Suharmadji

gi baru kali ini, pihaknya melihat pembahasan PNPM melibatkan banyak pihak dengan sistem koordinasi yang mulai terbangun. Sebab selama ini dari sekian tahun program PNPM berjalan, keterlibatan banyak pihak itu rendah, terutama camat dan SKPD lain.

“Dengan sosialisasi dan koordinasi, diharapkan banyak pihak ikut berkontribusi. Termasuk implementasi dalam program lainnya di lapangan, yang bisa

bersinergi dengan PNPM MPd, seperti program PKH Disos, Program air bersih di PU, dan lainnya dengan sasaran yang sama. Pada akhirnya, bisa mengefektifkan upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Mengingat target penurunan angka kemiskinan di Sumbawa sebesar 2 persen per tahun. Hingga diharapkan melalui koordinasi ini, target itu bisa diwujdukan. (arn/*)

Ratusan Karyawan Newmont Dirumahkan

Dugaan Korupsi DAK Bima

Kota Bima (Suara NTB) Penyelidikan laporan dugaan penyimpangan dana alokasi khusus (DAK) di lingkup Dikpora Kabupaten Bima tahun 2012 terus didalami oleh penyidik. Setelah memeriksa 32 saksi, termasuk Kepala Dinas, Drs Zubaer Har, Kabid Dikdas Drs H.M. Dahlan dan Bendahara Dikdas, Jubaedah, penyidik memanggil 16 panitia pengerjaan pembangunan sekolah. Hanya saja ke-16 saksi tersebut mangkir tanpa alasan yang jelas.

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim AKP Agus Dwi Ananta, SH menuturkan, terkait dugaan penyimpangan tersebut pihaknya mengundang 16 orang panitia untuk dimintai keterangan. Mereka diundang beberapa waktu lalu.

Namun dari 16 orang panitia yang diundang belum satu pun yang mengindahkan panggilan alias mangkir. “Sampai sekarang belum ada yang memenuhi undangan,” ujar Agus.

Rencananya, ke-16 orang panitia ini dimintai keterangan guna mempertajam keterangan pihak-pihak yang dipanggil sebelumnya. Seperti apa prosedur dan tahapannya dan apakah sudah sesuai dengan prosedur dan tahapan atau tidak pelaksanaan di lapangan. Dijelaskannya, ke-16 orang panitia ini yang mengerjakan empat sekolah khusus di Desa Laju Kecamatan Langgudu.

Sementara itu, sebelumnya penyidik sudah memintai keterangan 31 pihak termasuk Kepala Dinas, Kabid Dikdas dan Bendahara serta kepala sekolah. Namun dari hasil permintaan keterangan tersebut, pihaknya belum bisa menyimpulkan hasilnya. “Makanya kita terus pertajam,” tandas Agus.

Sebelumnya, setelah sempat menunda kehadiran, Dikpora Drs Zubaer Har dan Kabid Dikas Drs M Dahlan akhirnya memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan fee 10% dalam penyaluran dana DAK untuk pembangunan gedung sekolah tingkat SD tahun 2012 dengan nilai miliaran rupiah.

Sementara itu, selain memintai keterangan Kadispora pihaknya sudah merampungkan pemeriksaan sekitar 24 Kepsek yang tersebar di empat Kecamatan yakni Kecamatan Sape, Lambu, Langgudu dan Wawo. Selain telah memeriksa pihak-pihak terkait, pihaknya juga berencana akan menempuh langkah penyelidikan lain yakni mengecek fisik bangunan sekolah-sekolah. (use)

(Suara NTB/arn)

Amir Mahmud

DPRD Waspadai Dampak Sosial (Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

BLOKIR - Pengunjuk rasa melakukan aksi blokir jalan dan membakar ban bekas di depan kantor PDAM Dompu, Kamis (atas) dan ibu-ibu tampak duduk-duduk dalam kantor PDAM karena tidak ada karyawan PDAM yang masuk kerja.

Pemenuhan Air Bersih di Dompu Terkendala Anggaran Dompu (Suara NTB) -

Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin menegaskan dirinya tidak ingin ditekan melalui aksi unjuk rasa dalam menyelesaikan setiap persoalan. Persoalan air bersih dialami beberapa wilayah di Dompu, dan Pemda masih terkendala kekurangan anggaran untuk pemenuhan. Namun Pemda tidak tinggal diam dan meyakini tahun ini akan teratasi.

Hal itu ditegaskan Drs H. Bambang M. Yasin saat dikonfirmasi wartawan di Dompu, Kamis (23/5). “Kalau mereka sudah bersabar bertahun-tahun (kesulitan air bersih) bisa, kenapa bersabar setahun dan beberapa bulan tidak mau. Ini persoalan uang (anggaran). Pemda tidak memiliki cukup banyak uang untuk memperbaiki infrastruktur air bersih itu secara serentak, bertahaplah kita tangani,” tegas H. Bambang.

H. Bambang juga menegaskan, pihaknya tidak tinggal diam dalam menyelesaikan krisis air bersih di beberapa wilayah di Dompu. Saat ini, proyek perpipaan jalur Monggo Lenggo ke Karamabura sedang ada proyek, dan dari Desa Oo ke jalur Kantor Inspektorat Dorotangga juga sedang diperbaiki perpipaannya. “Jadi kami tidak tinggal diam untuk menghadapi masalah itu.

Tapi sekali lagi, bukan karena didemo,” tegasnya. “Kalau mereka demo, apa bisa menyelesaikan masalah. Kalau bisa, demo setiap hari, setiap jam, setiap bulan, saya dukung,” tambahnya.

Terkait proyek perpipaan

dan instalasi pengolahan air (IPA) di Selaparan Desa Matua yang direncanakan untuk kebutuhan air bagi wilayah Dompu bagian barat, dikatakan H. Bambang, kapasitas air yang dihasilkan baru 20 liter per detik atau jauh dari target yang direncanakan sebesar 40 liter per detik. Tetapi, untuk kapasitas 20 liter per detik akan sangat cukup memenuhi kebutuhan wilayah Woja.

“Saat ini, yang 20 liter per detik itu sangat cukup untuk kebutuhan wilayah Woja.

Cuman dari pipa itu segala macam harus kita koneksi dengan pipa-pipa tersier segala macam,” katanya.

Namun proyek perpipaan dan IPA itu sendiri belum diserahkan ke Pemda Dompu. sehingga tidak bisa diubah jaringan perpipaan yang dipasang lantaran didemo. Tetapi H. Bambang sendiri mengaku tidak tahu proyek itu kapan akan diserahkan ke Pemda Dompu. “Yang namanya diserahkan itu, pekerjaan yang sudah selesai dan tinggal dipakai. Tapi kenyataannya sekarang, jauh di bawah kapasitas yang seharusnya,” terangnya.

Untuk itu, H. Bambang mengaku, pihaknya lakukan inprovisasi untuk membantu menyelesaikan masalahnya.

Upaya itu bukan karena seringnya warga melakukan aksi unjuk rasa. Apalagi terkait dengan ketersediaan uang.

“Saya mau lakukan apapun, kalau tidak ada uang yang disiapkan oleh Pemda. Tidak bisa juga,” kata.

Di kantor PDAM Dompu,

puluhan pemuda dan masyarakat dari lingkungan Bali Bunga, Ginte dan Simpasai justru kembali melakukan aksi unjuk rasa. Massa aksi yang didominasi anak muda dan ibu-ibu rumah tangga ini bahkan menguasai kantor PDAM Dompu karena tidak ada karyawannya. Sementara di depan kantor, massa melakukan aksi blokir jalan dan membakar beberapa ban bekas. Namun aksi blokir jalan ini tidak sampai membuat arus lalu lintas macet, karena kendaraan langsung dialihkan ke jalur lain.

Rangga, koordinator aksi dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Dompu menegaskan, aksi yang dilakukan pihaknya untuk menyuarakan krisis air yang dialami warga di Bali Bunga, Ginte dan Simpasai.

Karena sudah bertahuntahun wilayah ini tidak juga menikmati air bersih dan bahkan pemerintah hanya memberikan janji yang tidak pernah ditepati. “Persoalan air yang bertahun-tahun tidak bisa dirasakan oleh warga ini membuat kami terus melakukan aksi agar PDAM dan pemerintah segera mengatasinya,” kata Rangga.

Ibu-ibu peserta demo ini juga mengungkapkan, selama ini pihaknya cukup menderita karena persoalan air bersih. Pihaknya rela berutang untuk memasang meteran air dan ketika terpasang, airnya tidak bisa dinikmati. “Ketika giliran bayar, terlambat saja kita didenda dan bahkan dicabut meterannya,” kata salah seorang ibuibu dari Bali Bunga ini. (ula)

Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa menuntut PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) untuk transparan soal alasan pengurangan kegiatan eksplorasi khususnya kegiatan pengeboran yang dihentikan sementara waktu yang berbuntut pada dirumahkannya ratusan karyawan dan bahkan akan terjadi pengurangan tenaga kerja secara bertahap. Dewan mewanti-wanti dampak sosial yang bisa timbul dengan kasus tersebut.

Apakah perusahaan ini akan berlanjut atau tidak di Dodo, di tengah optimisme masyarakat saat ini. Hingga Newmont pun membeberkan alasan terjadinya pengurangan dimaksud. Hal itu terungkap dalam pertemuan DPRD Sumbawa dengan manajemen PT NNT, Kamis (23/5). Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H. Mustami H. Hamzah yang memimpin pertemuan tersebut menyatakan, ada kegelisahan di masyarakat terhadap kebijakan Newmont yang merumahkan karyawan yang pada akhirnya akan dilakukan pengurangan karyawan secara bertahap. Hingga diharapkan PT NNT bisa memberikan penjelasan secara detail.

Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Budi Suryata, S.P, menilai hal ini tidak hanya akan berdampak terhadap pekerja, tetapi juga terhadap masyarakat secara luas, termasuk para pengusaha lokal (supliyer) yang selama ini memasok logistik dan kebutuhan para pekerja. Menimbulkan pesimisme akan kepastian dan keberlanjutan proyek eksplorasi Elang Dodo.

Hingga harus ada penyelesaian secara komprehensif.

Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Sambirang Ahmadi, M.Si, menyebutkan, masyarakat menyimpan optimisme yang besar pada tahun 2016 mendatang, PT NNT akan berlanjut hingga statusnya naik ke produksi. Namun, tibatiba di tengah jalan ada pengurangan tenaga kerja yang secara otomatis membalikkan optimisme tadi. Bahkan muncul banyak spekulasi, Newmont akan putar haluan, setelah melihat tidak banyak deposit di Dodo, sehingga karyawan mulai diberhentikan hingga akhirnya berhenti total. Apalagi dengan adanya penghentian aktivitas pengeboran saat ini. “Saya menjadi sangat ragu dengan kondisi ini,” cetusnya.

Dalam hal ini, pemerintah juga mestinya membuat kebijakan exit strategi dan resolusi. Jalan keluar bagaimana mengatasi nasib karyawan yang dirumahkan ini. Mungkin ada skema pemberdayaan bagi mereka, agar ketika nantinya dihentikan sebagai karyawan, mereka siap.

Sementara Ketua Komisi I, Burhanuddin Jafar Salam, S.H, meminta informasi yang jelas, terkait masalah ini sekaligus langkah konkret dalam mengatasinya. Sebab surat PT NNT soal dirumahkannya karyawan ini hanya berdasarkan aspek teknis dan ekonomi. Sementara dampak sosialnya sangat besar. Makanya, dibutuhkan transpar-

ansi dari Newmont agar mudah dalam merumsukan langkah solutif yang perlu diambil. Pemberdayaan harus dilakukan dan pemerintah juga tidak boleh lepas tangan.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Ir. Arahim, juga mengaku kelimpungan dengan persoalan ini. Sementara Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Sumbawa, Khairil Anwar, menegaskan kepada perusahaan agar hak-hak karyawan tetap dipenuhi sesuai kontrak.

Menanggapi hal ini, Senior Manajer Eksplorasi PT NNT, H. Kasan Mulyono, membeberkan beberapa alasan. Terutama alasan ekonomi karena perusahaan saat ini sedang mengalami siklus keuangan. Harga emas dan tembaga yang rendah, membuat pendapatan perusahaan menurun. Bahkan, harus meminjam uang di salah satu Bank. Imbasnya, pengurangan kegiatan dengan dihentikannya pengeboran.

Sedangkan kegiatan lain seperti survey tetap dilakukan. Tanggung jawab sosial kepada masyarakat juga tetap berjalan.

Kebijakan ini sudah disosialisasikan kepada karyawan.

Perusahaan pun tetap menghormati hak karyawan yang dikontrak selama dua tahun. Artinya, sisa kontrak mereka akan dibayarkan. Tercatat sekitar 243 karyawan yang dirumahkan di proyek eksplorasi. Apabila nanti pekerjaaan akan dilanjutkan, maka mereka akan diprioritaskan kembali sesuai kebutuhan dan kualifikasi.

“Nanti akan ada pengurangan secara bertahap, karena kegiatan pengeboran dihentikan sementara waktu,” terangnya.

Alasan lainnya, saat ini tengah dilakukan evaluasi siklus tahunan kegiatan eksplorasi. Setelah itu, baru akan diputuskan lagi. Dalam hal ini, perusahaan diakuinya sedang mengurangi biaya.

Apalagi biaya yang dibutuhkan untuk eksplorasi sangat besar, sementara dari data sementara ini, potensi kandungan mineral di Dodo, kadarnya lebih rendah dari Batu Hijau. “Kemampuan keuangan perusahaan tidak memadai. Potensi kandungan mineral Dodo, kadarnya lebih rendah dari Batu Hijau. Namun, biaya tinggi untuk eksplorasi,” jelas H. Kasan.

Meski demikian, H. Kasan mengajak semuanya untuk optimis jangka panjang. Pihaknya pun menyadari dampak sosial yang terjadi akibat situasi ini. Sambil berharap tahap evaluasi yang dilakukan manajemen perusahaan di pusat bisa cepat selesai agar pekerjaan bisa segera dilanjutkan. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 24 Mei 2013

NTB Kembali Raih Predikat WTP Dari Hal. 1 Namun ke depan DPRD diminta untuk bisa melakukan pengawasan politis yang semakin meningkat, sehingga manfaat BUMD tersebut untuk kemasalahan NTB secara keseluruhan semakin besar.

Terkait temuan-temuan BPK di tahun-tahun sebelumnya sebagian besar telah dilaksanakan dan dipenuhi. “Terdapat 875 rekomendasi telah selesai dilaksanakan. Kami percaya itu semua berkat kerja keras semua jajaran pemda,” ujarnya. Jika tindak lanjut dari temuan-temuan tersebut tidak dilaksanakan akan berpengaruh terhadap opini tahun ini.

Dua provinsi yang bertetangga dengan NTB yaitu Bali dan NTT diungkapkan Rizal Jalil belum pernah memperoleh opini WTP dalam laporan keuangannya. Hal ini menunjukkan tata kelola keuangan NTB jauh lebih maju dibandingkan Bali dan NTT. Pihaknya berharap apa yang diraih NTB tidak berhenti pada predikat WTP tapi yang terpenting bagaimana masyarakat bisa merasakan pembangunan di NTB ini.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, mengaku bersyukur atas predikat WTP yang kembali diraih oleh NTB dalam LHP BPK RI tahun anggaran 2012. “Alhamdulillah berarti paling tidak upaya kita untuk membenahi laporan keuangan terus menerus berjalan dengan baik,” ujarnya usai mengikuti sidang paripurna istimewa.

Gubernur mengungkapkan, ada satu hal yang harus menjadi perhatian ke depan yaitu NTB tidak boleh lagi berbicara mengenai bagaimana laporan keuangan memenuhi standar akuntansi. Tapi bagaimana uang-uang atau program yang dijalankan pemerintah ada output dan outcome yang nyata untuk masyarakat. Terkait catatan-catatan dari BPK pihaknya pun menerima.

Kedatangannya ke NTB, BPK RI juga mengajak salah satu direktur di Kementerian Kesehatan untuk melihat kondisi pelayanan rumah sakit umum di Mataram. Menurut gubernur hal tersebut, karena atensi anggota BPK RI yang peduli terhadap IPM NTB. “Beliau lihat di NTB ini salah satu masalah yang harus jadi prioritas adalah pembangunan sektor kesehatan. Untuk itu beliau mengajak salah satu direktur di Kemenkes yang menangani rumah sakit untuk melihat bagaimana pembenahan RS,” ujarnya.

Pembenahan rumah sakit menurutnya, sangat berkontribusi terhadap pembangunan sektor kesehatan.

Pada tahun 2014 mendatang akan mulai diterapkan sistem jaminan sosial termasuk di bidang kesehatan.

“Jadi format-format yang dibangun oleh Kemenkes dilihat kemungkinannya untuk diterapkan di NTB seperti apa,” tandasnya. (yan)

Persentase Kelulusan Meningkat, 66 Siswa Tak Lulus Dari Hal. 1 Hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase kelulusan jenjang SMK sebesar 99,84 persen atau meningkat 0,96 persen dari tahun sebelumnya. Sementara untuk jenjang SMA/ MA persentase kelulusan meningkat 0,10 persen menjadi 99,65 persen. “Terjadi peningkatan kelulusan yang sangat tinggi untuk SMK, dulu 98,88 sekarang menjadi 99,84 persen.

Tinggi sekali,” ujarnya bahagia.

Dari data kelulusan UN SMK, ujarnya, dari jumlah 13.476 peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 13.454 dengan rerata 6,98 atau persentase kelulusan 99,84 persen. Sementara 22 siswa atau sebesar 0,16 persen di antaranya dinyatakan tidak lulus. Meski demikian, tiga kabupaten/kota di NTB, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kabupaten Sumbawa berhasil meluluskan seluruh peserta UN tingkat SMK atau 100 persen kelulusan.

Sementara untuk jenjang SMA/MA, tambahnya, dari 12.502 peserta, 44 peserta dinyatakan tidak lulus UN atau berhasil meluluskan 12.458 atau 99,65 persen. Sayangnya, untuk jenjang SMA/

MA, pada UN tahun ini tidak ada kabupaten/kota yang memiliki kelulusan 100 persen. “Terjadi peningkatan tahun 2012 ke tahun 2013 adalah 0,10 persen dengan rata-rata nilai 7,05. Jadi sudah meningkat rerata kita di atas nilai 7 untuk SMA/MA/ SMK tahun ini,” jelasnya.

Dari data kelulusan UN SMA/MA tahun 2013 berdasarkan persentase kelulusan di setiap kabupaten/ kota, Lombok Timur 99,92 persen, Dompu 99,90 persen, Lombok Barat 99,87 persen, Bima 99,84 persen, Lombok Tengah 99,76 persen, Kota Mataram 99,75 persen, Sumbawa 99,74 persen, Kota Bima 99,51 persen, KLU 99,51 persen dan KSB 99,47 persen.

Untuk SMK persentase kelulusan, Kota Mataram, KLU dan Kabupaten Sumbawa seluruhnya lulus 100 persen. Sementara Lombok Barat persentase kelulusan 99,90 persen, Lombok Timur 99,84 persen, Kota Bima 99,80 persen, Lombok Tengah 99,69 persen, KSB 99, 60 persen, Kabupaten Dompu 99,60 persen dan Kabupaten Bima 99,55 persen. (nia)

Cari Solusi Terbaik Dari Hal. 1 lebih mendesak untuk dicarikan solusinya ketimbang persoalan divestasi saham PTNNT. “Sekarang kan, Newmont ini isunya lagi sensitif. Bukan persoalan divestasi, tetapi tambang ini ditutup atau tidak. Ini kan persoalannya. Karena kan ada klausal dari konstitusi yang mengharuskan mereka bikin smelter,” ujarnya pada Suara NTB, Kamis (23/5).

Politisi PKS ini berharap, segera ada solusi yang diputuskan bersama antara pemerintah dengan PTNNT. Menurutnya, di satu sisi ada kewajiban pemerintah untuk memperlakukan investor dengan baik. Tapi, di sisi lain hukum yang mengharuskan perusahaan semacam PTNNT untuk membangun smelter juga harus ditegakkan.

Menurutnya, saat ini PTNNT mengklaim keberadaannya bukan sebagai perusahaan smelter. “Butuh banyak investasi untuk hadirnya smelter company,” imbuhnya. Hanya saja, pemerintah tentu tidak boleh begitu saja mengalah dengan sikap PTNNT. “Mesti ada win-win solution, karena pemerintah juga tidak boleh kehilangan muka. Masak garagara satu investor kemudian ada konstitusi yang tidak ditegakkan. Mesti ada dialog kemudian dicari solusi, sehingga konstitusi juga bisa ditegakkan,”

sarannya.

Upaya untuk menghadirkan solusi tersebut, menurut Zulkieflimansyah, lebih penting ketimbang perdebatan soal divestasi. “Isu divestasi ini dalam waktu dekat tidak begitu urgen, tapi bagaimana ada kesepahaman antara pemerintah dan investor tentang klausal tentang pengolahannya, itu yang lebih mendesak daripada persoalan divestasi,” tegasnya.

Zulkieflimansyah berharap isu divestasi tidak berkembang menjadi sebuah diskusi yang merusak modal sosial di daerah. Menurutnya, pemerintah juga tentu akan lebih berhati-hati membuat kebijakan dan akan belajar dari pengalaman.

Ditunjuknya M. Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan RI yang baru, menurutnya juga patut diapresiasi. “Dia figur yang tepat dan saya harus mengapresiasi presiden karena berani memberikan kesempatan kepada orang muda,” ujarnya. Untuk diajak bicara tentang divestasi maupun persoalan lainnya, Chatib Basri dinilai memiliki rekam jejak yang lebih menguntungkan. “Dia seorang aktivis mahasiswa. Jadi dia punya kelenturan, fleksibilitas yang saya kira jauh lebih baik.” (aan)

Tersangka Mengaku Ditekan Penguasa Dari Hal. 1 Namun karena Walikota sudah meninggal dunia, maka itu tidak akan diungkitnya.

“Kita lihat saja di persidangan nanti,” terang Agus.

Sementara tim kuasa hukum untuk empat tersangka rekanan, Muhtar M. Saleh cs, memilih menahan diri untuk tidak berkomentar. Mereka menunggu sampai proses per-

sidangan. Yang diupayakan pihaknya saat ini adalah penangguhan penahanan terhadap empat kliennya, “Walaupun tidak pernah terjadi Kejaksaan menyetujui penangguhan penahanan terhadap tersangka kasus korupsi, tapi kami sebagai kuasa hukum akan tetap upayakan, surat sudah kami layangkan,” tegasnya. (ars)

Halaman 5

Kerugian Negara Mencapai Rp 4 Miliar Lebih

BPK Temukan 142 Dugaan Kasus Penyimpangan di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Inspektorat Provinsi NTB dan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menemukan 142 kasus dugaan penyimpangan keuangan tahun 2012 di Lobar. Kerugian akibat penyimpangan itu pun mencapai Rp 4 miliar lebih.

“Hasil temuan tiga instansi menemukan kasus penyimpangan di Lobar 142 kasus, total kerugian Rp 5,5 miliar. Berhasil ditagih tahun 2012 sebanyak Rp 613 juta lebih dengan total kasus 23,” ungkap Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat, Dr. H. Mahrip, MM, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/5).

Menurutnya, dari total kerugian Rp 5,5 miliar lebih tersebut yang berhasil ditagih sebanyak Rp 613 juta lebih dengan total kasus 23 yang berhasil diselesaikan. Sementara, sisa kasus 119 dengan sisa total kerugian hingga Desember mencapai Rp 4,9 miliar lebih masih harus segera diselesaikan.

Ditegaskannya, BPK dan Inspektorat melakukan pemeriksaan keuangan dua kali setahun. Aspek pemeriksaan terkait pengelolaan dan penggunaan dana pusat dan provinsi yang dikelola Pemkab serta dana daerah yang dikelola sendiri. Hasil pemeriksaan tahun ini, lanjutnya, berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tahun 2012, sedangkan pelaksanaan tahuniniakandiperiksatahundepan.‘’Untukpengembalian tunggakan kerugian negara ini akan ditagih Tim Penagihan Kerugian Negara,’’ tegasnya.

Temuan 2012 dari Juni hingga Desember tercatat kerugian negara dari hasil pemeriksaan BPK sebesar Rp 4,2 miliar dengan total 17 kasus. Dari Rp 4,2 miliar lebih itu baru dikembalikan sebesar Rp 207 juta dengan sisa 15 kasus.

Sementara hasil temuan Inspektorat Provinsi sebanyak Rp 505 juta lebih dengan jumlah kasus

yang belum diselesaikan 24 kasus. Dari jumlah tersebut, lanjutnya, yang baru dikembalikan sebesar Rp 81 juta lebih dengan sisa tunggakan Rp 421 juta dengan sisa 21 kasus.

Inspektorat Kabupaten menemukan 101 kasus dengan nilai total Rp 761 juta lebih. Dari jumlah itu yang berhasil ditagih Rp 324 juta lebih. ‘’Hingga Juni sampai Desember berhasil ditangani 18 kasus, sehingga tersisa 83 kasus dengan sisa tagihan Rp 437 juta lebih,’’ ungkapnya.

Diakuinya, dari temuan hasil pemeriksaan tiga lembaga tersebut yang paling tinggi realisasi pengembaliannya adalah Inspektorat Kabupaten sekitar 45 persen, di mana dari Rp 761 juta lebih tersisa hanya Rp 437 juta lebih. Sementara hasil Inspektorat Provinsi, pengembaliannya sekitar 23 persen kemudian hasil pengembalian BPK RI baru ditagih sekitar 5 persen.

Penyimpangan, ungkapnya, paling banyak terjadi di DPRD kabupaten. Pemicu terjadinya penyimpangan akibat kesalahan pembayaran tali asih sebesar Rp 3,7 miliar untuk dana purna tugas. Tingginya tunggakan kerugian ini tidak kembali, karena banyak anggota Dewan yang sudah meninggal dan tidak tahu alamatnya.

Hasil temuan ini, lanjutnya, berpengaruh terhadap opini dari laporan keuangan dari BPK yang berupaya mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Salah satu contoh temuan sebutnya, kepala sekolah sewaktu menjabat dikasih Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membangun sekolah, namun tidak membayar pajak. Pajak yang belum dibayar inilah, jelasnya, menjadi temuan.

Selain itu, temuan di Dispenda. Di mana, pihak terkait tidak menyetor pajak pembayaran honor pegawai yang seharusnya dipotong pajak 15 persen. (her)

Refleksi Harkitnas di NTB

Internalisasi Nilai Kebangsaan dalam Menjaga Keutuhan NKRI Mataram (Suara NTB) Peristiwa kebangkitan nasional (Harkitnas) 1908 menjadi bagian dari penyelesaian naratif sejarah bangsa. Kebangkitan nasional seharusnya diberi makna bukan sebagai suatu periode sejarah dalam perjalanan bangsa.

Sama halnya dengan peristiwa lain, kebangkitan nasional menjadi penting, karena peristiwa ini memberikan ruang terhadap konstruksi pemaknaan sejarah yang berakar pada pengalaman sosial dan kultural pelaku sejarah.

“Kebangkitan nasional menjadi bagian dari penyelesaian naratif sejarah Indonesia dalam kapasitas sebagai penanda (signifier) bekerjanya sebuah imajinasi kolektif yang dinamakan nasionalisme dan kebangsaan.

Jika pada masa sebelum kemerdekaan dan masa mempertahankan kemerdekaan, senjata dan perjuangan fisik adalah alat utamanya,” ungkap Direktur Bumi Gora Institute, Samsul Hasri dalam pembukaan acara Dialog Kebangsaan dengan tema Internalisasi Nilai-nilai Kebangsaan dalam Menjaga Keutuhan NKRI di Aula PGRI NTB, Kamis (23/5).

Acara ini dihadiri 80 peserta yang terdiri dari mahasiswa perguruan tinggi dan siswa beberapa sekolah di Mataram. Hadir juga beberapa pembicara, yakni dari Perwakilan Bakesbangpoldagri Ketua DPD KNPI NTB Sulhan Muchlis ST, akademisi Dr. Kadri Selain itu, hadir pula dari Danrem 162 WB dengan

(Suara NTB/ist)

SEMINAR - Para pemateri dalam Seminar Hari Kebangkitan Nasional yang digelar Bumi Gora Institute, di gedung PGRI NTB, Kamis (23/5). tema Peran TNI dalam Upaya Membangun Nilai-Nilai Kebangsaan di Tengah Masyarakat NTB Namun, ujarnya, lawan yang nyata bangsa Indonesia tak lain adalah diri sendiri dan kekuatan asing yang tidak terlihat. Hal ini terwujud dalam berbagai bentuk, baik ekonomi maupun pengaruh politik dan budaya. “Ambil contoh saja lagu Indonesia Raya yang telah kita lagukan bersama tadi, di mana kita melihat realitanya masih banyak pemuda Indonesia yang malah lupa dengan lagu sakral tersebut.

Mereka malah lebih ingat dengan lagu-lagu barat maupun korea”, ungkap Samsul.

Hal senada diungkapkan Ketua KNPI NTB Sulhan Muchlis, ST. Menurutnya, peristiwa kebangkitan nasional 1908 oleh pemuda-pemuda Indonesia yang pada waktu itu dilatarbelakangi dengan memusnahkan imperialisme yang sifatnya fisik kala itu.

Sulhan menambahkan jika belajar, bekerja, dan berkarya hendaknya harus selalu dipupuk dari dini. Hal-hal seperti itu, lanjutnya, harus melandasi pemuda dan generasi penerus bangsa di dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan merupakan sorotan penting untuk diperhatikan, mengingat hasil pendidikan di Indonesia masih kurang bisa mendukung bagi kaum pemuda. Terbukti dengan banyaknya fasilitas pendukung pendidikan untuk kaum muda malah diintimidasi. “Ambil saja contohnya program beasiswa yang diperuntukkan untuk menambah kebutuhan belajar mahasiswa sebagaimana diketahui sekarang ini sudah ditiadakan, inilah yang terjadi di lapangan. Sehingga saran saya kepada pemerintah agar selalu memahami penunjang pendidikan yang ada di Indonesia untuk pemuda,” lanjutnya. (ars)

JPU Tuntut Tiga Terdakwa 4 Tahun 6 Bulan Penjara Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) ini dari dakwaan Primair Pasal 2. Namun JPU menjerat dengan dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 KUHP. Tidak hanya ancaman hukuman badan, para terdakwa masing masing diganjar dengan denda yang sama, Rp 50 juta subsider 2 bulan penjara. Selain itu kerugian negara sebesar Rp 1,280,221,075 diwajibkan dibayar tanggung renteng oleh para terdakwa dan anggota Dewan Lobar. Uang pengganti kerugian negara ini bervariasi, khusus untuk tiga terdakwa, Ahmad Solihan sebesar Rp 75 juta,Juandi Setiawan selaku bendahara pengeluaran Rp 103,671,075 dan H Ranu SH. Rp 279,550,000 selaku

kepala DPPKAD. Dalam kasus itu, Jaksa menyita barang bukti barang bukti proposal, kwitansi pencairan dan stempel palsu. Sebelumnya, dalam materi tuntutan JPU yang dibacakan bergilir dengan Budi Tridadi, para terdakwa terbukti melanggar ketentuan pengelolaan dana bansos Tahun 2009. Di mana, mereka tidak melaksanakan ketentuan pedoman pengelolaan dana bansos sesuai sesuai Permendagri 59 2007 tentang perubahan atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang penyaluran dana bansos dan Peraturan Bupati nomor 10 tahun 2009. “Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara 1,176,650,000 berdasarkan hasil audit investigasi BPK RI perwakilan NTB tanggal 23 April 2012,” terang Budi. (ars)

Kapolda Biayai Perawatan Bocah Gizi Buruk Asal KLU Dari Hal. 1 Siswi SD 4 Gondang Timur Kecamatan Gangga ini sempat diajak berbincang Kapolda.

Usai membesuk Kapolda mengatakan, keinginannya tergerak merawat anak tersebut setelah membaca pemberitaan media yang mengabarkan kondisi memperhatikan bocah.

Ia pun berinisiatif menjemput dan merawatnya hingga sembuh. “Insya Allah, semua biayanya saya tanggung, sampai sembuh,” janji Kapolda.

Ia meminta langsung kepada tim dokter RS Bhayangkara untuk melakukan pemerik-

saan pada tubuh bocah. Diagnosa penyakit, sampai penanganan medisnya.

Tidak hanya perawatan hingga sembuh, Kapolda juga memastikan akan melanjutkan hingga membiayai sekolahnya. Ia melihat ada potensi luar biasa pada anak tersebut, karena kabar yang diterimanya selalu ranking satu di sekolah. “Sayang sekali, jika dengan kondisinya yang seperti saat ini dia tidak bisa melanjutkan sekolahya. Maka dari itu, Insya Allah saya akan lanjutkan biaya sekolahnya,” kata Kapolda.

Mendengar penuturan Kapolda, Mahni mengaku bersyukur.

Setidaknya bebannya berkurang

Mataram (Suara NTB) Mendengar Muhammad Rizal, salah satu Daftar Pencarian Orang (DPO) yang tertangkap dalam kasus penyelundupan Blackberry dan iPhone, menjadi kabar melegakan bagi Kapolda NTB, Brigjen Pol Mochammad Iriawan. Tapi upaya membongkar kasus itu tidak sampai di sana, karena masih ada DPO lain yang belum tertangkap, salah satunya Gunawan.

Peran Gunawan, diketahui sebagai kurir yang membawa barang selundupan ribuan Blackberry dan iPhone tersebut dari Singapura ke Bandara Internasional Lombok (BIL). “Kita akan kejar sampai dapat. Si DPO Muhammad Rizal saja tertangkap di Jambi, walaupun dia sudah berusaha lari ke mana-mana,” tegas Kapolda saat ditemui di RS Bhayangkara, Rabu (22/5) malam.

Kapolda meyakinkan pengejaran terhadap Gunawan terus dilakukan. Identitasnya pun sudah disebar ke seluruh Polda di Indonesia dan disebar juga oleh Bareskrim Mabes Polri.

untuk membiayai kesembuhan anaknya itu. Apalagi dia memastikan kabar bahwa anaknya akan disekolahkan Kapolda. “Saya bersyukur pak,” ujarnya singkat.

Sementara itu, hasil pemeriksaan medis, bocah tersebut mengalami komplikasi penyakit. Mulai dari ginjal kronis, syndromanecotic, anemia (anemia karena penyakit kronis), pembengkakan paru, gagal jantung, sampai peradangan paru paru,” kata dokter Jaga, Sulaiman yang memeriksa pasien malam itu.

Uswatun Khasanah dipastikannya mengalami komplikasi penyakit, sehingga butuh pemeriksaan lebih lengkap. (ars)

Soal kemungkinan pria tersebut kabur ke luar negeri, menurut Kapolda bisa saja terjadi.

Tapi kalaupun kabur ke luar negeri, maka Bareskrim yang akan turun tangan melibatkan Interpol untuk melakukan pengejaran. “Tapi saya yakin, dia tidak akan kabur ke luar negeri.

Gunawan masih di Indonesia,” ujar mantan Dirbinmas Baharkam Mabes Polri ini yakin.

Dengan tertangkapnya Gunawan nanti, akan menjadi pintu masuk pihaknya membongkar sindikat kuat di balik penyelundupan barang elektronik skala besar besar itu.

Seperti diketahui, salah seorang DPO bernama Muhammad Rizal ditangkap beberapa waktu lalu oleh Polda Jambi, kemudian diserahkan ke Polda NTB. Masih ada DPO bernama Gunawan, dan sejumlah nama yang belum disebutkan oleh pihak kepolisian. Satu lagi yang belum tersentuh adalah Direktur PT WII, RD yang belum juga ditangkap, karena terindikasi sebagai pemilik barang. (ars)

Hasil Rekapitulasi Pilkada NTB

Tim Harum dan Zul-Ichsan akan Tempuh Jalur Hukum Giri Menang (Suara NTB) KPU NTB telah menyatakan pasangan nomor urut satu, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA-H. M. Amin, SH.,M.Si (TGB-Amin) menjadi pemenang Pilkada NTB dalam rapat pleno yang berlangsung Kamis (23/5) sore. Pasangan ini dinyatakan menang setelah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara seluruh kabupaten/kota dan berhasil mengantongi 1.038.638 suara.

Terkait hasil Pilkada ini, tim pasangan Drs. H. Harun Al Rasyid-H. Lalu Abdul Muhyi Abidin, MA (Harum) dan tim pasangan Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH.,MM-Prof. Dr. Ir. H. M. Ichsan, MS (Zul-Ichsan) menyatakan akan menempuh jalur hukum.

Ketua Tim Kampanye pasangan Harum, Putra Adi Suryo mengatakan pihaknya segera menyiapkan langkah hukum terkait hasil Pilkada tersebut. Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan tim pasangan Zul-Ichsan untuk bersama-sama melayangkan gugatan ke MK. Menurutnya, terlalu banyak pelanggaran yang ditemukan pihaknya dan juga tim pasangan Zul-Ichsan dalam proses pemungutan suara tanggal 13 Mei lalu. “Hal itu juga dikuatkan dengan temuan-temuan Bawaslu,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu tim pasangan Zul-Ichsan menyampaikan di depan peserta rapat pleno usai rekapitulasi penghitungan suara bahwa pada Kamis (23/5) kemarin pihaknya telah mengajukan surat ke Ketua KPU NTB terkait penghitungan suara.

“Kami menyatakan akan menempuh jalur hukum,” ujarnya.

Tim pasangan Harum lainnya, Gede Wenten menyampaikan sosialisasi yang dilakukan KPU NTB terkait Pilkada NTB tidak maksimal. Ini terbukti ke-

tika angka golput mencapai sekitar 35 persen, sehingga dalam Pilkada selanjutnya KPU diminta lebih gencar bersosialisasi. Ia pun mengungkapkan di beberapa tempat di Kota Mataram terjadi penggelembungan suara. Pihaknya menemukan ada suara pasangan Harum yang seharusnya 118 menjadi hanya 18 suara.

Tim pasangan dengan nomor urut empat ini juga telah mengajukan nota keberatan kepada Bawaslu NTB pada tanggal 20 Mei lalu yang berisi lambannya tindak lanjut Bawaslu terkait temuan 1600 TPS yang diduga ada penyimpangan. Pihaknya juga meminta KPU NTB menegur salah satu televisi swasta nasional yang dinilai menayangkan hasil penghitungan cepat lebih cepat dari jadwal dimulainya penghitungan suara.

Sementara itu, tim pasangan Suryadi Jaya Purnama, ST-Johan Rosihan, ST (SJP-Johan) mengucapkan selamat kepada pasangan TGB-Amin karena berhasil memenangkan Pilkada NTB. Banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya harus menjadi masukan bagi KPU NTB agar lebih massif dalam melakukan sosialisasi.

Pihak SJP-Johan juga banyak menemukan pelanggaran di setiap kabupaten/kota terutama keterlibatan birokrasi atau PNS. “Itu sangat kentara dan kami sudah laporkan hal tersebut,” ujarnya. Politik uang juga ditemukan pihaknya baik sebelum masa kampanye maupun pada saat kampanye.

Meski demikian pihaknya menerima hasil Pilkada NTB tersebut. “Dengan hasil hari ini adalah hasil yang luar biasa dan kami terima hasil tersebut,” tandasnya. (yan)

Kawal Jalannya Pemerintahan Dari Hal. 1

Kasus Bansos Lobar

Mataram (Suara NTB) Dalam materi tuntutan Jaksa Penutut Umum (JPU), kasus bantuan sosial (bansos) Lombok Barat (Lobar) 2009 mencatat kerugian negara mencapai Rp 1,2 miliar lebih. Tiga rerdakwa, H. Ranu, Ahmad Solihan dan Juandi Setiawan, diminta mempertanggungjawabkan timbulnya kerugian negara itu, dengan ancaman ganjaran 4 tahun dan 6 bulan penjara. Para terdakwa juga dituntut membayar kerugian negara tersebut.

Tuntutan JPU itu terungkap pada persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram, Kamis (23/5), dibacakan Jaksa dari Kejati NTB Nuramin, SH, Budi Tridadi, SH di hadapan Ketua majelis hakim, Pastra Joseph Ziraluo, SH, MH. JPU membebaskan ketiga mantan pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan

Kejar DPO Sampai Dapat

karena Pilkada NTB bisa memasuki tahap terakhirnya dengan adanya keputusan KPU NTB terkait perolehan suara tersebut.

“Dengan diakhirinya ini, sudah ada keputusan, kita syukuri, mudah – mudahan keputusan ini mengakhiri semua proses dan bisa diterima dengan baik,” harapnya.

Kepada KPU, Bawaslu, aparat keamanan, tim sukses pasangan calon dan seluruh masyarakat NTB yang telah melaksanakan tugasnya masing-masing, figur yang akrab disapa TGB ini menyampaikan apresiasinya. “Semuanya telah melaksanakan tugas masing-masing, kewenangan masing-masing, melaksanakan tugas dengan baik, sehingga pemi-

lukada ini aman,” sanjungnya.

TGB juga menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada tiga pasangan calon lainnya. “Ayahanda Bapak Drs. H. Harun Al Rasyid beserta saudara saya, H. L. Abdul Muhyi Abidin, kemudian bapak Dr. Zulkifli Muhadli beserta Prof.

Ichsan, kemudian saudara saya juga Suryadi Jaya Purnama dan Johan Rosihan,” sebutnya.

Menurut TGB, para kandidat tersebut merupakan putra–putra terbaik NTB. “Dan ketiga pasangan ini dengan kami juga sesungguhnya ada hubungan silaturahim dan kekeluargaan bahkan ada hubungan kerja selama ini sehingga saya yakin, Insya Allah daerah kita akan tetap kondusif,” ujarnya. (aan)

TGB-Amin Menang Dari Hal. 1 Hasil serupa juga diperlihatkan dalam hitung cepat Konsultan Citra Indonesia – LSI Network yang merilis bahwa TGB-Amin unggul dengan perolehan 43,08 persen, disusul Zul-Ichsan dengan 26,33 persen, Harum dengan 22,69 persen dan SJP-Johan dengan 7,89 persen.

Sementara itu, dilihat dari tingkat partisipasi pemilih, Pilkada NTB kali ini memperlihatkan tren kelesuan yang cukup menjadi sorotan dalam proses rekapitulasi kemarin. Dari total 3.478.481 pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya 2.430.313 pemilih atau 69,87 persen yang menggunakan hak pilihnya. Total pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, mencapai 1.048.168.

Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, yang memimpin rapat pleno tersebut sempat menyoroti fenomena

menurunnya tingkat partisipasi pemilih ini. “Secara kuantitatif, memang terjadi penurunan dibanding pemilu sebelumnya,” aku Fauzan.

Menurutnya, penurunan ini disebabkan sejumlah persoalan.

Misalnya, banyak pemilih yang sudah dimasukkan dalam DPT, namun mereka ternyata berada di luar NTB saat pemungutan suara berlangsung. Para pemilih semacam ini jumlahnya cukup besar dan biasanya terdiri dari para mahasiswa atau pelajar yang menuntut ilmu di luar daerah dan yang cukup signifikan jumlahnya adalah para TKI yang bekerja di luar negeri.

Selain itu, hari pemungutan suara yang bertepatan dengan jadwal panen juga menjadi faktor penyebab yang disinyalir ikut menambah turunnya partisipasi pemilih. “Tapi dibanding dengan daerah lain yang penurunannya tajam, rasanya penurunan di NTB tidak lebih dari enam persen,” tegas Fauzan. (aan)

OPINI

SUARA NTB Jumat, 24 Mei 2013

Halaman 6

Menanti Kelanjutan Pemimpin NTB Opini WTP Harus Tetap Dipertahankan OPINI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan Pemprov NTB pada tahun anggaran 2012 yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di DPRD NTB, Kamis (23/5) merupakan kado terindah bagi Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Apalagi, Kamis kemarin, KPU NTB juga menetapkan dirinya bersama H. Muhammad Amin, SH, MSi, sebagai pemenang Pilkada NTB menyisihkan pasangan lainnya.

Dua momen penting ini, tentu menjadi landasan bagi M. Zainul Majdi dan pasangannya untuk lebih fokus membangun NTB di masa mendatang. Sejumlah persoalan yang selama ini menjadi kendala harus segera diselesaikan, sehingga tidak menjadi sandungan di kemudian hari.

Banyak pihak yang pesimis, apakah Pemprov NTB mampu mempertahankan status WTP yang diperolehnya tahun 2011 lalu.

Andai opini BPK tahun 2012, Pemprov NTB mendapat disclaimer, merupakan kado pahit bagi TGB dan Ir. H. Badrul Munir, MM, di akhir masa jabatannya. Namun, status WTP untuk tahun anggaran 2012 yang diperoleh menjadi bukti, jika pasangan ini sudah menunjukkan kinerja baik.

Anggota VI BPK H. Rizal Djalil, saat menyerahkan LHP BPK di DPRD NTB, Kamis mengungkapkan, serapan anggaran Pemprov NTB tahun anggaran 2012 mencapai 95 persen dengan kenaikan belanja mencapai Rp 538 miliar atau naik 32 persen. Sementara total anggaran Pemprov NTB tahun 2012 mencapai Rp 2,307 triliun dan mampu terserap sebesar Rp 2,242 triliun lebih.

BPK juga melakukan penilaian terhadap pengelolaan investasi jangka panjang pemerintah daerah di PT. Daerah Maju Bersaing (PT. DMB) sebesar Rp 174,64 miliar yang terkelola dengan baik dan tidak ada persoalan. Meski demikian, pihaknya berharap, DPRD NTB tetap meningkatkan pengawasan politiknya kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini, sehingga dapat memberikan kemaslahatan yang lebih maksimal kepada masyarakat NTB. Melihat apa yang dicapai ini, tentunya tidak lepas dari keseriusan Pemprov NTB dalam menuntaskan permasalahan aset di NTB. Namun, di lapangan banyak persoalan yang harus segera diselesaikan, seperti kasus tanah di Gili Trawangan maupun Gili Air. Banyak lahan yang merupakan aset pemerintah daerah disalahgunakan oknum masyarakat, sehingga daerah kehilangan pendapatan. Hal ini harus mendapat perhatian serius dari aparat di lapangan, sehingga status WTP tetap bisa dipertahankan.

Selain itu, status WTP yang berhasil diraih untuk dua kali berturut-turut ini harus tetap dipertahankan. Pemerintah daerah diharapkan tidak puas dengan prestasi yang diraih. Justru dengan opini WTP yang diraih 2 kali berturut-turut ini akan membuat semangat aparatur bekerja di lapangan lebih serius. Meski dalam pemerintahan nanti, TGH. M. Zainul Majdi berganti pasangan.

Muhammad Amin yang memiliki pengalaman panjang di dunia politik, tentu diharapkan mampu mendukung berbagai program pembangunan yang sudah dirintis sebelumnya. Jangan sampai dalam penilaian BPK di tahun mendatang, opini WTP tidak lagi didapatkan, sehingga membuat masyarakat kecewa dan kepercayaan menjadi hilang. (*)

ALAM waktu dekat, dipastikan masyarakat NTB akan dipimpin kembali oleh TGB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA. Bedanya, kali ini TGB berpasangan dengan Muhammad Amin, SH, MSi, yang terpilih pada Pilkada (13/5). Kepastian itu, berdasar quick count beberapa lembaga survei dan hasil rekapitulasi—menyebutkan, bahwa pasangan TGB-Amin sebagaimana dilansir harian ini (21/5) unggul di enam kabupaten/kota.

Boleh dikata, cukup memberikan gambaran kemenangan pasangan calon tersebut. Kemenangan pasangan urut 1 pada Pilkada NTB adalah contoh mutakhir bagaimana “sebegitu” dahsyatnya harapan publik.

Banyak sekali harapan masyarakat terhadap pemimpin terpilih yang akan menjadi gubernur provinsi yang secara geografis terletak antara 08° 10’-09° 05’ Lintang Selatan dan 115° 46’-119° 05’ Bujur Timur.

Dengan penduduk kurang lebih sekitar 5 juta jiwa ini.

Hal itu tak terbantahkan karena tidak sedikit permasalahan yang sedang dan akan dihadapi oleh masyarakat NTB. Kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, energi, dampak kekeringan, ekonomi masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat, korupsi, dan degradasi sosial lingkungan merupakan rentetan pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh gubernur mendatang.

Namun, untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut tentulah tidaklah mudah.

Masyarakat harus optimis bahwa kandidat pasangan gubernur dan wakil gubernur yang terpilih dalam Pilkada NTB ini telah mempersiapkan visi, misi, dan program yang cemerlang dalam rangka mengatasi runyamnya berbagai masalah sebagaimana tersebut. Terlebih hampir semua pasangan calon gubernur tersebut mempunyai tim pakar yang menggodok visi, misi, dan program yang akan dijalankan ketika menang.

Terpilihnya pemimpin setidaknya akan menjawab kebutuhan menyelesaikan persoalan di atas. Terutama yang berkomitmen melakukan suatu terobosan dan perubahan agar provinsi yang kita cintai ini dapat berdaya untuk keluar dari belenggu masalah yang melilitnya.

Meski demikian, hal utama yang jadi pertanyaan adalah apakah mereka sanggup mengimplementasikan visi, misi, dan program yang telah mereka tawarkan kepada masyarakat? Adakah harmoni, pikiran, perkataan dan janji-janji mereka pada masa kampanye terkesan “manis di mulut” atau nantinya, malah tak sejalan dengan tindakan setelah terpilih?

Untuk sementara penulis berani menjawab; TGB-Amin mampu.

Ada beberapa alasan yang menjadi indikator mengenai kemampuan

Oleh :

Masyhur

(Pendidik dan Pengelola Yayasan Miftahussalam) TGB-Amin dalam menjalankan amanah yang diberikan.

Yang pertama, masalah kepercayaan. Pasalnya, masyarakat telah menaruh kepercayaan pada pemimpin. Dengan kepercayaan semakin meringankan langkah pemimpin untuk mengemban tugas kewajibannya. Jika dipercaya, tentulah yang dipercaya harus amanah, bukan khianat.

Alasan kedua adalah pengalaman.

Berbekal lima tahun menjabat, memudahkan TGB untuk menjalankan roda pemerintahan secara umum.

Termasuk, melaksanakan sejumlah program baik jangka pendek atau panjang yang menjadi target dapat terus diikhtiarkan secara optimal.

View ke depan seperti apa daerah kita, sepintas mencermati, ketiga hal tadi menjadi jawaban.

Sementara, tentang visi dan misi, realitas membuktikan bagi masyarakat kelas bawah, tetap saja beranggapan bahwa siapa pun yang memimpin, pasti setelah terpilih cenderung untuk melupakan mereka. Ini berarti bahwa setelah terpilih para pemimpin/pejabat, cenderung akan lupa dengan janji-janjinya pada saat kampanye. Untuk masyarakat kelas menengah yang notabene dikatakan orang yang lumayan cukup mengenyam pendidikan dan modal, mereka beranggapan bahwa siapapun yang memimpin sama saja.

Hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah habis harapan bahkan mungkin frustrasi dengan pemimpin atau pejabat yang memerintah. Fenomena ini yang sebenarnya kita semua tidak harapkan dalam Pilkada NTB, karena kita sadar masyarakat masih membutuhkan pemimpin yang bersih, transparan, dan profesional serta mampu melakukan berbagai perubahan di segala lini, sehingga dapat membawa masyarakat pada kehidupan yang lebih beradab.

Melakukan perubahan tentu tidaklah mudah, karena apabila kita bicara tentang perubahan dalam suatu sistem maka satu elemen berubah yang lain pun harus ikut berubah. Ilustrasi berikut cukup menjadi gambaran sederhana; mesin contohnya. Mesin, baik itu yang ada pada sebuah pabrik (percetakan, mobil, motor) atau lainnya, kita tahu merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari berbagai macam komponen.

Apabila salah satu komponen digerakkan maka komponen lainnya pun harus bergerak, sehingga menciptakan keselarasan yang menghasilkan energi yang bermanfaat.

Dapatkah dibayangkan apabila ketika salah satu komponen dari mesin tersebut digerakkan dan komponen lain tidak bergerak? Itu

sudah merupakan hukum alam yang dalam istilah ilmu alam disebut “hukum aksi reaksi”, tinggal aksinya apa dan reaksinya bagaimana serta bagaimana mengantisipasi reaksi yang terjadi.

Fenomena yang sama juga terjadi pada “mesin” yang namanya Pemerintah Provinsi NTB yang akan digerakkan oleh “montir”. Apabila ‘’montir” tersebut ingin menggerakkan dan meningkatkan kinerja mesinnya agar mencapai performance yang efektif dan efisien, maka ‘’montir” tersebut harus melakukan berbagai action. Patut dipertimbangkan bahwa tindakan yang dijalankan guna melakukan perubahan tersebut pada awalnya pasti tidak mudah dan membutuhkan perhatian dan energi yang besar karena ini juga merupakan hukum alam.

Ahli bijak sering memberikan perumpamaan dengan tanaman. Anak kecil dan sebagainya. Misal, ibarat tanaman yang baru seumur jagung.

Hendak melihatnya tumbuh besar, pemeliharaan dan perawatan menjadi ukuran utama menilai hasilnya.

Juga ibarat anak yang masih dalam tahap belajar. Belajar berjalan atau naik sepeda. Saat mulai berlatih untuk berjalan, sesekali jatuh. Manakala, fasih (terlatih) sifat mandiri untuk melakukannya sendiri acapkali sulit terhindarkan. Kadang pula, membuat si ibu kesal terhadap anaknya sendiri sebab anak bermain dengan orang terdekat yang juga kadang menjadi ancaman bagi diri anak karena peluang kemana hendak dituju/diinginkan, terbuka lebar.

Hal ini juga sama dengan “konsep perubahan” yang nanti akan dijalankan oleh “pemimpin NTB” mendatang, karena ketika mereka akan membuat suatu terobosan “perubahan” untuk mengimplementasikan visi, misi, dan programnya pasti pada awalnya membutuhkan energi yang tidak sedikit. Di sini dibutuhkan kejelian mereka untuk memilih, memilah dan membuat prioritas tentang “program/isu/masalah apa yang butuh perubahan yang cepat dan mendasar namun tidak menimbulkan turbulensi sosial yang besar di masyarakat. Lebih penting lagi korelasinya dengan pemerintah pusat, yang dibutuhkan untuk memberdaya sekaligus mensejahterakan daerah. Jika tidak, bisa menjadi penyebab ketidakseimbangan pusat dengan pemda.

Perancang UU DPD, I Wayan Sudiartha, mengungkapkan; salah satu penyebab ketidakseimbangan relasi pusat dan pemda itu adalah produk perundang-undangan yang tumpang tindih atau kurang memperhatikan kepentingan dan aspirasi daerah (Kompas, 3 November 2012).

Yang harus dilayani menjadi pemimpin yang menjadi pelayan masyarakat harus dimulai oleh pemimpin NTB yang baru dan harus diikuti oleh jajaran birokrasinya.

Apabila ada oknum dalam jajaran birokrasi tidak dapat mengikuti irama pemimpinnya, maka oknum tersebut tak salah, jika diganti dengan orang lain yang berkemampuan serta hati tulus bekerja untuk rakyat.

Selain itu sebagai wakil Pemerintah Pusat yang ada di daerah maka gubernur baru NTB diharapkan juga dapat mengelaborasi kewenangannya sebagai kepala daerah Provinsi NTB dan wakil Pemerintah Pusat yang ada di daerah, sehingga seluruh program pembangunan di masing-masing kabupaten dan antarkabupaten dapat berjalan dan terintegrasi secara baik.

Apabila perubahan tersebut telah berjalan dengan baik maka untuk menjaga ‘performance’ dan keberlanjutan dari program-programnya, pemimpin baru harus melakukan komitmen pengawasan terhadap sistem yang telah mereka bangun.

Akhirnya, masyarakat berharap pemimpin terpilih mampu dan efektif menawarkan langkah program, bukan hanya sosoknya. Semoga pikiran, perkataan, dan janji-janji saat kampanye dapat ditindaklanjuti setelah terpilih. Atasnya segera terwujud harapan masyarakat. Terlebih penting, pemerintah harus melibatkan potensi yang ada di masyarakat.

Masyarakat hanya mungkin proaktif secara optimal jika paham betul terhadap langkah program serta pada proporsi apa mereka dilibatkan. (*)

NTB kembali raih predikat WTP Harus terus dipertahankan

*** Persentase Kelulusan Meningkat, 66 Siswa Tak Lulus Ke depan harus lulus 100 persen

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 24 Mei 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

(Suara NTB/bul)

Dipesan Pengusaha Singapura BUDIDAYA burung walet saat ini begitu banyak dilakukan. Betapa tidak, liur-liur yang membentuk sarang ini terjual dengan harga cukup mahal. Bahkan, pesanannyapun tak hanya datang dari dalam negeri, tetapi pesanan dari luar negeri pun kian meningkat. Pengusaha dari negara Singapura pun semakin intens meminta pasokan dari Lombok.

Banyaknya permintaan ini kerap membuat pembudidaya merasa kewalahan dan tak mampu memenuhinya.

“Banyak sekali permintaan dari negara singa itu, bahkan mereka jor-joran mengeluarkan uang di awal. Mau bagaimana lagi, kita tidak bisa memenuhinya dalam jumlah banyak,” kata Zaenabul, salah satu pembudidaya sarang burung walet dari Labuhan Haji, Lombok Timur ditemui di Mataram, Kamis (23/5).

Singapura disebutkan meminta dalam sebulannya berkuintal-kuintal sarang walet, tetapi ia sendiri hanya mampu memenuhi sebanyak 21 kg/bulan. Dan itupun harus mengumpulkan dari beberapa rumahan yang dihinggapi burung walet.

Pengusaha-pengusaha dari Singapura ini lanjutnya, setiap bulan sudah menyiapkan minimal Rp 2 miliar kepada pembudidaya. Untuk tanda jadinya pengusaha dalam daerah dimodali langsung Rp 1 miliar, sisanya diberikan setelah proses pengiriman. Tetapi lagi-lagi, jumlah permintaan tersebut tak bisa dipenuhi karena minimnya ketersediaan sarang walet.

Ada dua jenis sarang walet yang paling diburu saat ini, kata Zainabul. Yakni sarang walet super warna putih, yang dihargakan Rp 4 juta sampai Rp 5 juta/kg. Sementara burung walet kelas dua, warna orange dihargakan Rp 4 juta/kg.

Biasanya untuk yang dikirim langsung ke luar negeri, sarang walet ini digunakan sebagai bahan baku sup, sementara pesanan yang dari dalam negeri digunakan sebagai campuran bahan-bahan kecantikan dan campuran obat.

Mahalnya harga penjualan tersebut dan tingginya permintaan ini, justru menjadi peluang cukup besar yang bisa dikembangkan. Sehingga, tak jarang pembudidaya walet di pulau Lombok mengambil telur-telur walet dari Jawa untuk dikembangkan.

“Kalau dulu, sarang burung Seriti yang banyak. Sekarang pengusaha ini sudah mulai banyak mendatangkan telur Walet dari Jawa. Karena selisih harga sarangnya jauh, makanya walet yang berkembang banyak,” tambahnya.

Secara khusus untuk memenuhi permintaan dari Singapura ini, menurutnya harus ada komunikasi antarpembudidaya di Lombok, tetapi sedikit mengalami kesulitan, karena masing-masing pembudidaya sudah memiliki pasar potensial masing-masing, baik d a l a m dan luar negeri. (bul) Zainabul

(Suara NTB/bul)

SAPI POTONG - Jagal dan pedagang daging dalam daerah saat ini mengeluh karena sulitnya mendapatkan sapi yang hendak dipotong. Tidak adanya larangan pengiriman sapi ke luar daerah secara besar-besaran merupakan salah satu penyebabnya. Rumah Potong Hewan (RPH) tidak lagi sesibuk dulu, tetapi hanya memotong beberapa ekor sapi setiap hari. Tampak beberapa ekor sapi siap potong di RPH Kota Mataram, Kamis (23/5).

Curah Hujan Masih Tinggi

Petani Tembakau Diminta Lebih Cermat Praya (Suara NTB) Kondisi iklim di wilayah NTB khususnya Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam beberapa bulan ke depan diprediksikan masih basah. Hal ini ditandai dengan masih cukup tingginya curah hujan yang bakal mengguyur wilayah Loteng. Untuk itu, petani tembakau diminta supaya lebih teliti dan cermat lagi saat memulai menanam tembakau.

(Suara NTB/nia)

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) NTB, Huga Putratinjo, Kamis (23/5) menyebutkan, kalau kondisi iklim tahun ini termasuk normal. Dengan kata lain curah hujan masih pada ambang batas yang wajar. Hanya saja, karena ada gejala-gejala pergerakan suhu air laut yang tidak normal membuat diprediksikan hujan bakal masih terus mengguyur wilayah Loteng dan sekitarnya.

Bahkan tidak menutup kemungkinan dalam intensitas cukup tinggi. Sehingga kondisi tersebut akan sangat berpengaruh bagi tanaman tembakau.

“Kita ketahui kalau tanaman tembakau Virginia Lombok yang memang banyak ditanam oleh petani Loteng, sangat rentan pada suhu basah dalam hal ini hujan,” jelasnya.

Sehingga petani diharap-

(Suara NTB/kir)

Huga Putratinjo

kan tidak memaksakan diri dan tergesa-gesa menaman tembakau. Mengingat kondisi musim hujan diperkirakan masih akan berlangsung dengan intensitas cukup tinggi.

“Petani bisa saja menamam tembakau kendati hujan.

Tapi itu akan berpengaruh pada kualitas. Kalau sudah

demikian, maka petani juga yang akan rugi,” tegasnya.

Bahkan menurut hasil penelitian sejumlah pakar di Unram, dengan menggunakan pendekatan warige (kerarifan lokal), iklim di NTB tahun ini masuk ketegori kemarau basah. Dengan kata lain, kendati sudah masuk musim kemarau, hujan diprediksikan masih akan turun. Sehingga para pakar tersebut menilai kalau tahun ini sebenarnya tidak cocok untuk menanam tembakau.

Tetapi bukan berarti petani tidak diperbolehkan menanam tembakau. “Silakan tanam tembakau. Tapi jangan terlalu dipaksakan. Kalau tetap menamam tembakau, luasnya jangan terlalu luas,” paparnya. Dengan begitu, masyarakat tidak terlalu dibebani biaya penanaman. (kir)

Penutupan Tambang Dikhawatirkan Timbulkan Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Pengamat sosial dari IAIN Mataram, Dr Kadri, MSi mengatakan penutupan tambang sebagai efek dari pemberlakuan Undang-Undang Minerba dikhawatirkan akan menimbulkan kemiskinan khususnya masyarakat di kawasan tambang. ”Pemberlakuan UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) khususnya yang mengatur kewajiban perusahaan tambang membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau “smelter” akan berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Bahkan kita khawatir itu akan menimbulkan kemiskinan,” katanya di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan, UndangUndang Minerba itu memberikan tenggat waktu untuk pembangunan smelter hingga Januari 2014. Ketika perusahaan tambang tidak mampu merealisasikan kewajiban tersebut karena berbagai alasan, maka ini akan berujung

pada penutupan tambang.

Ketika penutupan tambang terjadi, menurut Kadri, akan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya untuk perusahaan tambang PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dampaknya tidak hanya di kawasan tambang, tetapi juga Kabupaten Sumbawa Barat dan Provinsi NTB. ”Kalau tambang Newmont terpaksa ditutup karena tidak mampu merealisasikan kewajiban membangun smelter sebagaimana diamanatkan UU Minerba, maka sedikitnya 8.900 pekerja termasuk yang bekerja di subkontraktor akan kehilangan pekerjaan, dan ini berarti mereka kehilangan pendapatan,” katanya.

Dia mengatakan, jumlah tersebut belum termasuk pihak-pihak yang mendapat manfaat dari keberadaan Newmont, seperti para pengusaha lokal, pedagang, tukang ojek, pengelola rumah kontrakan dan petani. Kalau dihitung jumlahnya cukup banyak.

Menurut Kadri, akibat penutupan tambang itu, semuanya

akan kehilangan sumber penghasilan. Inilah yang dikhawatirkan akan memunculkan kemiskinan di daerah itu. ”Kita khawatir akibat pemaksaan pemberlakuan undang-undang yang berujung pada penutupan tambang itu akan menimbulkan kemiskinan. Ini terjadi karena para karyawan maupun pihak lain yang mendapat manfaat dari keberadaan perusahaan itu dapat dipastikan akan kehilangan sumber penghasilan,” katanya.

Kondisi itu, kata Kadri, memunculkan rantai efek, tidak hanya persoalan ekonomi, tetapi juga masalah sosial yang dikhawatirkan menimbulkan instabilitas daerah. ”Kita tahu banyak orang yang melakukan kejahatan itu mungkin karena pendapatannya kurang dan kondisi kehidupannya miskin. Kita memang tidak berharap mereka melakukan kejahatan, tetapi orang resah karena tidak bekerja dan tidak memiliki sumber pendapatan akan cenderung melakukan hal-hal yang melanggar aturan,” ujarnya.

Menurut Kadri, itulah rantai efek yang terjadi jika seandainya terpaksa dilakukan penutupan tambang ketika perusahaan tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Minerba. Apalagi daerah ini rawan terjadi konflik dan aksi anarkis.

“Karena itu perlu pertimbangan untuk tidak memaksakan pemberlakuan undang-undang tersebut. Kita yakin pemerintah memberlakukan undang-undang itu bermaksud baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Namun, kata Kadri, ada berbagai hal yang perlu dipertimbangkan dengan matang agar pemberlakuan undangundang itu jangan justru kontraproduktif terhadap pembangunan di daerah ini. ”Saya yakin masih ada ruang untuk mencari solusi terbaik terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang Minterba itu agar jangan sampai memunculkan halhal kontraproduktif terhadap pembangunan yang sedang kita galakkan sekarang,” katanya.

Dampak Sosial Pemberlakuan Undangundang Minerba khususnya yang mengatur kewajiban perusahaan tambang untuk membangun smelter itu juga akan memunculkan dampak sosial cukup besar.

“Pemberlakuan UU No. 4/ 2009 tentang Minerba harus melalui pertimbangan secara komprehensif, tidak sematamata pertimbangan ekonomi dan lingkungan, tetapi juga aspek sosial,” katanya.

Ia mengatakan dalam konteks perusahaan pertambangan, pertimbangan sosialnya adalah bagaimana stabilitas sosial terkait dengan kepastian dan kenyamanan kerja.

Dia mengatakan, ketika persoalan tuntutan undang-undangyangmengharuskanperusahaan tambang membangun smelter, sementara perusahaan itu tidak sanggup membangun fasilitas itu dengan berbagai pertimbangan. Ini akan berujung pada penutupan tambang dan konsekuensi sosialnya akan besar. (ant/bali post)

KEMASAN - Salah satu hasil olahan rumput laut produksi rumahan pelaku bisnis di Mataram yang masih perlu pengemasan.

Pengembangan Produk Olahan Terbentur Kemasan Mataram (Suara NTB) Salah satu kendala utama belum berkembang dan bersaingnya produk-produk olahan NTB di tingkat nasional, disebabkan belum adanya rumah kemasan untuk melakukan proses dalam bentuk jadi.

Komoditi yang ada, dengan potensi jual yang sangat tinggi, terkadang mengalami harga anjlok, dikarenakan tidak adanya proses finishing (pengemasan).

Beberapa pengusaha pengolahpun, terkadang untuk mendapatkan nilai jual tinggi terhadap produk yang dibuatnya, harus memesan kemasan ber-SNI dari luar daerah. Bahkan demikian halnya dengan Unit Penyangga Pemasaran (UPP) yang diresmikan Gubernur belum lama ini, menggunakan kemasan jadi dari pulau Jawa, sehingga produk-produk yang dipasarkan bisa masuk ke beberapa pasar modern.

Contoh kecil saja, selain pengusaha yang menggeluti komoditi berbasis Sapi, Jagung dan Rumput Laut (PIJAR), perajin sepatu dan dompet dari kulit pari dan ikan di Rumbuk, Kecamatan Sakra, Lombok Timur pun mengakui susahnya pemasaran karena keterbatasan tidak adanya kemasan.

Padahal, dari sisi kreasi, sepatu-sepatu dan dompet yang dibuat tak kalah unik dan menarik dari produk hasil pabrikan. Akibatnya, untuk memasarkan kerajinan yang sudah dipesan banyak pejabat Kementerian itupun hanya ditawarkan seadanya, meski harga penjualan Rp 1 juta/pasang sepatu cukup diminati.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, L. Imam Maliki, MM dikonfirmasi di Mataram, Kamis (23/5) membenarkan kendala yang masih dihadapi oleh pengusaha lokal dalam daer-

ah. Bahkan, sejauh ini dari sisi kemasan, masih mengandalkan kemasan jadi yang dibuat di luar daerah, khususnya Surabaya dan Bandung. Karena daerah tersebut merupakan daerah industri yang sudah memiliki kelengkapan mesin proses menjadi produk jadi dan siap dipasarkan.

Tetapi, untuk tahun ini , di NTB menurutnya akan memiliki rumah kemasan, dengan akan dioperasikannya dua unit mesin kemasan dari bantuan pemerintah pusat dan menggunakan dana APBD. Disebutkan, satu unit yang dihibahkan pemerintah pusat dimaksud, nilainya mencapai Rp 1,5 miliar, sementara satu unit lainnya yang rencana dibeli Pemda, nilanya Rp 2 miliar.

“Yang dari pemerintah pusat, tahun ini sudah bisa didatangkan, sementara yang direncanakan Pemda, kita akan ajukan di APBD perubahan,” demikian Maliki.

Direncanakan beroperasi tahun ini, mesin kemasan yang disebutkan terlebih dahulu akan disiapkan lokasi operasionalnya, di mana fisik gedungnya akan dibangun bersamaan di UPP Mataram. Dan hampir dipastikan, tahun 2014 mesin-mesin tersebut sudah mampu menyumbang untuk pendapatan asli daerah (PAD) NTB. (bul)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB JUAL MOBIL

TRAVEL

PELATIHAN

HOTEL

BATIK

ACCESORIES

FINANCE

RADIO

PETS SHOP

TRUSS

DIJUAL

SANGGAR SENAM

ADVERTISING

Halaman 8

SUARA NTB Jumat, 24 Mei 2013

Pemecahan Rekor Nasional akan Dicatat Sejarah Mataram (Suara NTB) Pemecahan rekor Kelompok Umur (KU) I (satu) yang dibuat oleh Raina Saumi, Ricky Anggawijaya dan Sagita Putri Kris D, di Kejurnas Renang KU yang berlangsung di Kolam Renang Dewi Anjani NTB 20-22 Mei lalu sudah tercatat di database Pengurus Besar (PB) PRSI. Oleh karena itu pihak PRSI NTB dan Yayasan IKIP Mataram selaku pelaksana kejurnas dan pihak pemilik kolam renang akan mencatat tiga nama atlet tersebut sebagai perenang yang pertama kali pecahkan rekor nasional di Kolam Renang Dewi Anjani.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PRSI NTB, Ahmad Musyafa di Mataram, Rabu (23/5) kemarin mengatakan bahwa adanya pemecahan rekor nasional yang dibuat oleh tiga atlet Raina Saumi, Ricky Anggawijaya dan Sagita Putri Kris D di kolam renang Dewi anjani NTB tentu menjadi momen yang berharga bagi tuan rumah NTB. “Karena kemarin ada pemecahan rekor nasional tentu akan masuk dalam database

PB PRSI. Itu artinya pemecahan rekor nasional di kolam renang Dewi Anjani NTB akan terus ingat di kancah nasional.

Dan kita akan mengapresiasikan tiga nama atlet itu dicatat sebagai atlet yang pertama yang pecahkan rekor nasional di kolam tersebut,” ucapnya.

Menurut Musyafa, dicatatnya tiga nama atlet tersebut sebagai bentuk apresiasi pihak PRSI NTB dan Yayasan IKIP Mataram mendukung pelaksanaan kejurnas dan pembinaan atlet renang di NTB, dengan harapan kedepannya atlet NTB akan termotivasi serta lebih serius mendalami olahraga renang sehingga kedepannya akan muncul bibit-bibit handal yang mampu mengukir prestasi di kancah nasional.

Lanjutnya, PRSI NTB mengapresiasiakan dengan baik hasil kejurnas KU tersebut, karena menurut logika mereka pelaksanaan kejurnas renang itu akan membawa dampak baik bagi perkembangan prestasi renang di NTB. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya animo masyarakat NTB yang mengikuti pelatihan pelatih dan wasit renang yang

digelar ditengah-tengah event bergengsi tersebut.

Kata Musyafa, semakin banyak pelatih dan wasit renang di NTB tentu akan berdampak baik bagi pembinaan atlet di NTB, karena ia yakin tenaga pelatih dan wasit NTB yang ikut langsung terlibat dalam kejurnas baru-baru ini akan termotivasi untuk membina atlet-atlet baru. Pasalnya semakin banyak tenaga wasit dan pelatih, tentu akan membantu atlet di daerah untuk mendapatkan pelatihan renang secara benar.

Dibagian lain ia juga ikut bersedih dengan hasil prestasi atlet renang NTB yang belum mampu berbicara di kancah nasional. Kegagalan tersebut akan menjadi pekerjaan rumah (PR) PRSI NTB agar kedepannya atlet NTB akan tampil lebih baik lagi.

Langkah kedepannya para wasit dan pelatih di kabupaten/kota yang sudah mendapatkan sertifikat pelatihan diarapkan memanfaatkan potensi mereka dengan sungguhsunggu sehingga kedepannya akan muncul atlet-atlet pendatang baru yang mampu berbicara di level nasional. (fan)

(ant/bali post)

HADAPI CINA - Piala Sudirman di Kuala Lumpur Pemain ganda campuran Indonesia Tantowi Ahmad (kianan) dan Liliyana Natsir ketika menghadapi pasangan Cina Xu Chen - Ma Jin dalam babak perempat final Piala Sudirman di Stadion Putra, Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Kamis (23/5).

Indonesia Menyerah 2-3 dari Cina Kuala Lumpur Tim bulutangkis Indonesia dengan perjuangan berat akhirnya menyerah 2-3 dari favorit juara Cina, setelah ganda putri Liliyana Natsir/Nitya Krishinda Maheswari menyerah 12-21, 19-21 kepada Yu Yang/Wang Xiaoli.

Goetze Dipastikan Absen di Final Liga Champions dinyatakan bugar untuk pertandingan Sabtu.

Pelatihnya Juergen Klopp pada awal pekan sempat menyuarakan keyakinannya bahwa sang gelandang akan segera pulih. Goetze kemungkinan besar akan digantikan oleh sesama pemain internasional Jerman Kevin Grosskreutz yang akan pindah ke posisi sayap kiri dengan Marco Reus digeser ke tengah. Klopp juga memiliki opsi untuk menggeser Ilkay Gundogan ke belakang penyerang Robert Lewandoski, dan memainkan Nuri Sahin sebagai gelandang bertahan.

Goetze mengejutkan para kolega dan penggemarnya ketika terdapat pengumuman pada bulan lalu, sebelum Borussia dan Bayern dipastikan lolos ke final Liga Champions, bahwa produk akademi Dortmund itu akan bergabung dengan seteru berat Bayern pada musim depan dengan harga 37 juta euro.

Hal itu memicu prospek tidak biasa yakni dirinya akan bermain melawan klub barunya di final, namun cedera tersbeut mengakhiri kemungkinan itu sekaligus mengganggu persiapan Dortmund untuk pertandingan final, demikian Reuters. (ant/bali post)

smes-smes ke arah Nitya sehingga secara perlahan menyamakan kedudukan 13-13 dan berbalik unggul 14-13.

Para pendukung Indonesia dibuat berdebar ketika Liliyana/Nitya mampu menyamakan kedukan 19-19, tapi Yu Yang/Wang Xialo akhirnya merebut dua angka terakhir untuk memastikan kemenangan 21-19. Atas kemenangan tersebut, Cina melangkah ke babak empat besar dan akan berhadapan dengan pemenang antara Denmark dan Taiwan.

Mantan pebulu tangkis nasional Hastomo Arbi memuji penampilan pemain Indonesia saat melawan juara bertahan Cina di Piala Sudirman yang bisa tampil lepas meskipun

akhirnya kalah 2-3. “Saya lihat Tontowi Ahmad dan kawan-kawan tampil maksimal dengan perjuangan yang sangat maksimal meskipun dari sisi peringkat pemain kita kalah dari pemain Cina,” kata Hastomo Arbi ketika dihubungi dari Semarang, Kamis.

Permainan yang disuguhkan para pebulu tangkis Indonesia tersebut, kata dia, adalah penampilan tanpa beban yang diperagakan Tommy Sugiarto dan kawan-kawan. “Saya lihat pemain kita bisa tampil lepas saat menghadapi juara bertahan Cina sehingga kita bisa mendapatkan dua angka dari Chen Long dan kawan-kawan,” kata pahlawan Piala Thomas 1984 (saat itu mengalahkan

Messi dkk Berencana Kunjungi Israel dan Palestina

(ant/bali post)

London Gelandang Borussia Dortmund Mario Goetze akan absen pada final Liga Champions melawan Bayern Munich pada Sabtu karena cedera otot paha, kata klub Liga Jerman itu, Rabu.

Pemain internasional Jerman berusia 20 tahun itu, yang akan bergabung dengan Bayern pada musim depan, mengalami cedera pada pertandingan semifinal kedua melawan Real Madrid pada 30 April dan berpacu dengan waktu untuk dapat bugar agar dapat bermain di final di Wembley.

“Final adalah tujuan saya, saya berjuang keras untuk dapat pulih dalam beberapa pekan terakhir dan saya benar-benar menyesal tidak mampu membantu tim pada pertandingan penting ini,” kata Goetze pada laman resmi Dortm u n d (www.bvb.de).

“Saya tentu saja akan pergi ke London untuk mendukung teman-teman,” kata pemain berbakat ini, yang sempat bergabung dengan latihan tim pada Selasa sebagai upaya terakhirnya untuk

Dalam perempat final Piala Sudirman di Stadion Putra Bukit Jalil Kuala Lumpur Malaysia, Kamis, dengan kekalahan tersebut, tim Indonesia untuk pertama kalinya sejak lambang supremasi beregu campuran digelar pada 1989, gagal melangkah ke semifinal.

Pasangan dadakan Liliyana/Nitya dengan relatif cukup mudah menyerah 12-21 pada game pertama, tapi mampu memberikan perlawanan pada game kedua ketika unggul 117. Pasangan Cina tersebut tampaknya mengetahui kelemahan pasangan Indonesia, sehingga selalu melancarkan

Han Jian dari Cina).

Ketika ditanya tampilnya Liliyana Natsir pada dua nomor ganda campuran berpasangan dengan Tontowi Ahmad dan ganda putri berpasangan dengan Nitya Krishinda Maheswari, dia mengatakan,”Ini merupakan bagian dari strategi yang diterapkan pelatih.”

Menurut dia, mungkin dalam benak pelatih, setiap sosok yang dimainkan di ganda putri tetap saja kalah dari Yu Yang/Wang Xiaoli sehingga pelatih mencoba pasangan baru, yaitu Nitya Krishinda Maheswari dengan Liliyana dengan harapan bisa mendapatkan angka.

Ia menjelaskan bahwa permainan Liliyana Natsir/Nitya memang bagus dan sudah berjuang dengan maksimal. Akan tetapi, karena bukan pasangannya sehingga beberapa kali sempat kecolongan dari pukulan ganda Cina. (ant/bali post)

Lionel Messi

(Suara NTB/ist)

Madrid Lionel Messi dan rekan-rekan satu timnya dari Barcelona akan ikut dalam tur Timur Tengah pada Agustus mendatang - yang akan termasuk loka karya olah raga seperti pelatihan sepak bola bagi anak-anak Palestina dan Israel.

“FC Barcelona, dengan bantuan pemerintah Israel dan Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA), pada Agustus mendatang akan mengadakan

Tur Damai Barcelona (Barcelona Peace Tour), suatu prakarsa yang akan melibatkan dua event bagi perdamaian di mana pada saat itu anak-anak dari Israel dan Palestina akan berpartisipasi dan semua pemain FC Barcelona akan hadir,” demikian suatu pernyataan Barca di laman klub itu.

“Proyek ini bisa dilakukan berkat kolaborasi yang beragam dari pemerintah Israel dan Palestina,” demikian dikutip

AFP. “FC Barcelona menjadi suatu poin dialog antara Israel dan Palestina. Yayasan Barcelona mengorganisir event-event olah raga bersama anak-anak dan remaja dari kedua komunitas itu pada masa lalu dan pihaknya akan tetap melakukan itu dalam suatu upaya yang gigih bagi perdamaian, kebebasan dan demokrasi.” Loka karya olah raga tersebut akan berlangsung pada tanggal 3 dan 4 Agustus. (ant/bali post)

DIREKTORI BISNIS SUARANTB RUMAH MAKAN Hanya 272.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BAWA PULANG MOBIL NISSAN DENGAN DP 18 JT

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

Hanya :

SIARAN TV

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 250.000

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Jumat, 24 Mei 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUKO

EVENT ORGANIZER

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

PENGOBATAN

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

SUARA NTB Jumat, 24 Mei 2013

Lagi, Aretha Franklin Tunda Tiga Konser Juni Mendatang Los Angeles – Penyanyi musik soul legendaris Aretha Franklin menunda tiga konser pada Juni mendatang, kata juru bicara penyanyi itu Rabu, sepekan setelah masalah kesehatan menyebabkan dia membatalkan dua acara pada Mei. Juru bicara David Brokaw mengatakan “Ratu Soul” itu tidak memberikan alasan untuk penundaan konsernya di Clarkston, Michigan, serta di Ottawa dan Montreal, Kanada, yang dijadwalkan pada akhir Juni.

(Suara NTB/ist) Aretha Franklin “Dia akan melanjutkan jadwal pada Juli,” kata Brokaw dikutip Reuters. Aretha Franklin, 71 tahun, juga membatalkan konser di Chicago dan Connecticut pekan lalu karena menjalani perawatan medis yang dirahasiakan antara 20-26 Mei, kata penyelenggara.

Catherine O‘Grady, direktur Jazz Festival Ottawa, di mana Aretha dijadwalkan untuk tampil pada 26 Juni, mengatakan kepada surat kabar Ottawa Citizen bahwa Franklin terlalu sakit untuk melakukan konser. “Ini perintah dokter. Dia benar-benar tidak baik,” kata O`Grady.

Aretha Franklin, seorang tokoh besar dalam musik populer selama era 1960-an sampai 1970-an dengan beberapa hit termasuk “Respect” dan “Chain of Fools,” terpaksa membatalkan tur konsernya pada tahun 2010 karena menjalani operasi, untuk masalah kesehatan yang dirahasiakan. Dia tampil melalui satelit selama final “American Idol” pekan lalu. Aretha menyanyikan medley lagu-lagunya dengan para finalis. (ant/bali post)

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 10

Edisi Pertama Harry Potter Laku Rp 2,2 Miliar Jakarta (Suara NTB) – Edisi pertama Harry Potter and the Philosopher’s Stone dilelang seharga 150.000 poundsterling (Rp 2,2 miliar).

Komentar dan ilustrasi yang ditulis JK Rowling tertera di dalam buku yang terjual di Sotheby, London, Selasa (21/5) lalu seperti dikutip dari laman Digital Spy. Lelang tersebut dibuat untuk menggalang dana bagi asosiasi penulis English Pen dan buku itu dibeli oleh pelelang anonim via telepon.

Rowling menulis catatan termasuk proses penulisan, beberapa gambar, dan penjelasan tentang pembuatan Quidditch.

Dia dan para penulis lain diminta untuk “membuat

pikiran kedua, catatan di pinggir halaman atau gambar-gambar” dalam edisi pertama novel mereka dalam ajang lelang yang total meraup 439.200 poundsterling (Rp 6,4 miliar).

Buku Matilda karya Roald Dahl yang berisi ilustrasi baru karya Quentin Blake dilelang seharga 30.000 poundsterling. Edisi dari novel The Remains of the Day dari Kazuo Ishiguro pun dilelang seharga 18.000 poundsterling.

Sementara itu, Metroland karya Julian Barnes dijual

seharga 14.000 poundsterling, The Uncommon Reader karya Alan Bennetts dihargai 11.000 poundsterling, dan Death of a Naturalist karya Seamus Heaney terjual dengan harga 17.000 poundsterling. Tulisan Colm Toibin dalam The Heather Blazing juga dilelang seharga 15.500 poundsterling. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Sampul buku Harry Potter and the Philosopher’s Stone

Film Laura & Marsha Siap Tayang di Bioskop Jakarta (Suara NTB) – Film Laura & Marsha yang dibintangi Adinia Wirasti dan Prisia Nasution siap tayang serentak di bioskop pada 30 Mei mendatang.

“Film ini mengisahkan liburan dua perempuan muda di daratan biru Eropa. Film ini siap mengajak penontonnya menikmati keindahan dan asyiknya berlibur di benua biru,” ujar Produser Leni Lolang saat ditemui seusai konferensi pers di Jakarta, Kamis.

“Ada13krupilihanditambahdua aktris muda bertalenta yaitu Prisia Nasution dan Adinia Wirasti. Mulai dariRoyLolangsebagaiDOP(AADC, GarudadiDadaku,Negeri5menara, HelloGoodbye),ErosEflinsebagaiart director(LaskarPelangi,SangPenari, Negeri5Menara),hinggaAghiNarottamasebagaimusicscoring,“ujardia.

Ia menambahkan film ini disutradarai Dinna Jasanti dan skenarionya ditulis Titien Wattimena, sedangkansoundtrack-nyadigarap musisi berkebangsaan Indonesia bernama Antonius M Wiryanto (Diar) yang tinggal di Jerman.

“Diar membuatkan beberapa lagu untuk film ini. Salah satu lagunya yang berjudul Summertime mengiringi film ini,” ujar dia.

Film Laura & Marsha Bagi Adinia Wirasti yang sudah dua tahun tak terlibat dalam film layarlebar,‘Laura&Marsha’merupakanproyekyangmenarik.Apalagi selama ini ia cukup selektif dalam memilih peran.

“Yang saya lakukan ini adalah seni peran yang nggak bisa diformulakan dengan suatu yang simple, nggak bisa dilakukan tanpa

(Suara NTB/ist)

hati.Kalauperannyakuranggreget aku agak milih-milih,” kata dia.

Terkait dengan adegan favorit, ia mengatakan sebenarnya semua adegan yang ada di film ini bagus.

Namun, adegan pertengkaran dengan Laura, adalah adegan yang paling berkesan karena di sana terlihat karakter Laura dan Marsha. (ant/bali post)

Psy akan Persembahkan Konser untuk Penggemar di Indonesia Jakarta (Suara NTB) – Penari dan pelantun hits “Gangnam Style” yang fenomenal akan mempersembahkan konser untuk para penggemar di Indonesia bertajuk “Psy Harmony Concert”.

“Saya merasa terhormat bisa memersembahkan pentas untuk Indonesia,” kata Psy melalui keterangan tertulis yang dikirimkan oleh promotor V Entertainment & Sports (VES) dan S27 Entertainment yang diterima redaksi Antara, Rabu.

Konser akan berlangsung pada 6 Juli 2013 pukul 19.00 WIB di Stadion Gelora Bung Karno. Jadwal penjualan tiket akan diinformasikan kemudian.

Konser bertajuk Psy Harmony Concert ini akan menjadi penampilan Psy yang pertamakalinya di Indonesia dan menandai Korea-Indonesia Friendship Year 2013.

Pada konser di Jakarta yang spesial ini, Psy juga

akan berkolaborasi dengan artis papan atas Indonesia.

Konser Psy di Jakarta juga telah diumumkan secara resmi oleh Pemerintah Kota Seoul di website mereka.

Sementara itu, Park JaeSang yang lebih dikenal dengan nama panggungnya Psy, adalah penyanyi asal Korea Selatan, penulis lagu, “rapper”, penari, produser rekaman dan bintang televisi.

Psy dikenal di seluruh dunia dengan hit single nya Gangnam Style. Video musik Gangnam Style merupakan video yang pertamakalinya dilihat sebanyak 1,6 miliar kali di YouTube.

Baru-baru ini, Psy telah merilis single keduanya “Gentleman” yang sukses meraih Guinness World Record sebagai video yang paling banyak dilihat dalam 24 jam yaitu sebanyak 50 juta kali di YouTube dan sebagai single artis Asia pertama yang sukses menembus tangga lagu top-10 Billboard. (ant/bali post)

SUARA NTB Jumat, 24 Mei 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 11

Kalangan Aktivis Prihatin Pemberitaan Istri Eyang Subur Jakarta (Suara NTB) Kalangan perempuan aktivis prihatin dengan pemberitaan mengenai praktik poligami di media massa, misalnya mengenai istri-istri Eyang Subur.

“Menimbulkan disrespek pada institusi perkawinan. Praktik itu seolah-olah dibolehkan,” kata Dwi Rubiyanti Kholifah dari AMAN I(Asian Moslem Action Network) ndonesia.

Dalam konferensi pers yang diadakan siang ini di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, AMAN menyesalkan pemberitaan mengenai kehidupan para istri dari Eyang Subur yang digambarkan harmonis.

Menurut Khotimun dari Asosiasi LBH Apik Indonesia, pemberitaan tersebut tidak berempati pada perempuan lainnya yang juga berada dalam lingkup praktik poligami. “Poligami menyebabkan perceraian 12-15 persen. Tahun 2012, dari 654 kasus yang kami terima, 59 diantaranya terkait poligami,” kata Khotimun.

Pemberitaan mengenai poligami yang belakangan ini beredar menurut AD Kusumanintyas dari Rahima merupakan pengabaian dari realitas poligami yang lainnya. “Perempuan tidak bisa memproleh hak-haknya dan seringkali mendapatkan beban dari putusnya perkawinan, misalnya kerugian material dan imaterial,” katanya.

Para aktivis ereka meminta kepada praktisi media agar berhenti mengeksploitasi perempuan korban poligami melalui berbagai acara. Dwi pun menghimbau untuk mengoreksi kembali kebijakan nasional terkait penyiaran dan informasi yang tidak mendidik masyarakat.

Ia juga meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk meberikan teguran dan objektif memonitor dan memberikan masukan kepada media massa yang masih memberitakan eksploitasi perempuan korban poligami. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan dua orang penasihat yang lolos uji wawancara dengan pimpinan KPK. “Berdasarkan berbagai pertimbangan, pimpinan menetapkan dua orang Penasihat KPK periode 2013-2017,” kata Sekretaris Jenderal KPK Anis Basalamah di Jakarta, Kamis. Dua orang tersebut adalah Mohammad Mu`tashim Billah (67) dengan latar belakang pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan saat ini menjadi kandidat doktor Sosiologi Universitas Indonesia.

Penasihat lainnya adalah Suwarsono (55) yaitu akademisi/praktisi yang meraih gelar pasca sarjana bidang Sosiologi dari University of Hawaii Honolulu Amerika Serikat.

“Delapan kandidat penasihat seluruhnya telah diwawancarai pimpinan, maka pimpinan memutuskan hanya dua orang penasihat jadi barang kali yang lain tidak memenuhi kriteria pimpinan,” tambah Anis.

Masyarakat, menurut Anis aktif memberikan masukan mengenai kedelapan kandidat baik positif maupun negatif. Pada 15 April, panitia seleksi penasihat telah mengumumkan delapan orang yang lolos seleksi untuk mengikuti wawancara dengan pimpinan KPK yaitu Ahmad Ro‘id (birokrat dari perpajakan), Arian Saptono (BUMN Bank Negara Indonesia), Ermansyah Djaya (birokrat/akademisi), Hadry Harahap (swasta asuransi), Iskandar Lubis (TNI AL), Maman Setiaman Partaatmadja (birokrat/auditor), Mohammad Mu‘tashim Billah (aktivis LSM) dan Suwarsono (akademisi).

Panitia seleksi penasihat terdiri atas Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo (ketua tim), mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif (anggota), peneliti LIPI Mochtar Pabotinggi (anggota), mantan wakil ketua KPK Bibit Samad Riyanto (anggota) dan mantan ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein (anggota).

Pada periode 2009-2013, KPK hanya memiliki dua orang penasihat KPK yaitu Abdullah Hehamahua sudah 2 kali menjabat sehingga tidak dapat mengajukan diri lagi dan Said Zainal Abidin yang tidak ingin mengajukan diri lagi sebagai penasihat. (ant/bali post)

Jaksa Tuntut Terdakwa Teroris Thorik 8 Tahun Jakarta (Suara NTB) Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Jakarta Barat, Kamis, menuntut terdakwa kasus terorisme, Muhammad Thorik (32) alias Thorik alias Alex bin Sukara hukuman delapan tahun penjara.

“Jaksa Penuntut Umum dengan ini menuntut pidana terhadap Thorik selama 8 tahun (penjara) karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme,” kata Jaksa Penuntut Umum Rini Hartatie.

Tuntutan tersebut jauh lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana yang sebelumnya didakwa kepada Thorik yaitu Pasal 15 jo Pasal 7 atau Pasal 15 jo Pasal 9 peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Rini menjelaskan, tuntutan tersebut ditetapkan berdasarkan faktor-faktor yang meringankan karena terdakwa bertindak kooperatif. “Terdakwa sopan dalam persidangan, belum pernah melakukan tindak kejahatan sebelumnya, dia juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahan. Dan terutama, dia menyerahkan diri,” kata Rini.

Dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Hakim Ketua Juferry F Rangka itu mengatakan akan menunda pembacaan pledoi hingga Kamis pekan depan (31/5). Sementara itu, Kuasa Hukum Thorik, Akhyar, usai sidang menilai tuntutan itu terlalu tinggi untuk kliennya yang hanya terseret dalam perkara tersebut. “Thorik ketemu orang yang salah, dia hanya terseret,” ujar Akhyar.

Thorik yang merupakan warga Jembatan Lima, Tambora Jakarta, dicurigai menyimpan bahan peledak di rumahnya saat melakukan uji coba perakitan bom untuk kepentingan jihad pada September 2012. Pria yang bekerja sebagai penjual pulsa itu melarikan diri setelah dicurigai warga. Namun, selang beberapa hari kemudian dia menyerahkan diri ke Pos Polisi Jembatan Lima, Jakarta Barat.

Thorik mengaku terlibat dalam ledakan yang terjadi di Beji, Depok, Jawa Barat. Dia juga mengaku akan menjadi eksekutor dalam salah satu aksi bom bunuh diri yang direncanakan dilakukan di Markas Korps Brimob Polda Metro, Kwitang, Jakarta Pusat; Pos Polisi di Salemba, Jakarta Pusat; dan komunitas Masyarakat Buddha terkait penindasan kaum Muslim Rohingya di Myanmar pada 10 September 2012. (ant/bali post)

BLSM Agar Berdayakan Ekonomi Masyarakat Jakarta (Suara NTB) Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit mengatakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebaiknya digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga manfaatnya untuk kepentingan negara juga.

Ahmadi Noor Supit (ant/bali post)

“Bagi-bagi BLSM menyuruh orang malas-malasan.

Mestinya ciptakan lapangan kerja, bikin apa saja dengan BLSM sehingga ada feed backnya terhadap negara, tidak hanya sekedar kasih duit gratisan. Itu membuat malas rakyat,” kata Noor Supit.

Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan pemerintah mengalokasikan dana BLSM Rp 11,6 triliun

untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran selama lima bulan.

Mekanisme penyaluran BLSM tersebut dilakukan di kantor pos seluruh Indonesia dan akan diberikan sebesar Rp 150.000 per bulan selama lima bulan setelah kenaikan harga premium dan solar berlaku. Pemberian BLSM tersebut akan dilakukan dua kali, pada Juli sebesar Rp 450.000 per rumah tangga sasaran dan pada September disalurkan sebanyak Rp 300.000 per rumah tangga sasaran.

Semua penyaluran program kompensasi tersebut dilakukan menggunakan kartu perlindungan sosial yang dicetak pemerintah, kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran dengan status sosial ekonomi terendah dalam basis data terpadu.

Pendistribusian kartu dan penyaluran bantuan ke masyarakat akan melibatkan koordinasi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, kepala desa, pendamping sosial dan aparat terkait lainnya di daerah. Semua perkiraan tersebut berlaku apabila pemerintah jadi memberlakukan kenaikan harga premium sebesar Rp 2.000 per liter dan harga solar Rp 1.000 per liter mulai Juni 2013. (ant/bali post)

Pembasmian Kartel Pangan Istri Gubernur NTT Bergantung Ketegasan Pemerintah Terancam Dipidana Yogyakarta (Suara NTB) Kartel serta mafia pangan hanya bisa dibasmi apabila pemerintah memiliki ketegasan dalam melaksanakan regulasi atau tataniaga pangan, kata Ketua Komisi IV DPR RI, Romahurmuziy.

“Selama belum ada ketegasan dari pemerintah dalam pengecekan terhadap perusahaan yang melakukan importasi pangan, maka kartel akan tetap ada,” katanya dalam diskusi publik bertema “Membongkar Kartel dan Mafia Pangan” di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, pemerintah harus tegas dan transparan mengenai mekanisme impor pangan. Baik terhadappenentuankuotamaupun kredibilitas importir. “Jelas bahwa kewajiban pemerintah adalah menetapkan mekanisme, tata cara dan jumlah maksimal penyimpangan pangan pokok oleh pelaku usaha pangan,”kata Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Regulasi yang telah ada yakni Undang-Undang (UU) No 18 tahun 2012 Tentang Pangan, menurut dia, merupakan terobosan dan dukungan DPR RI kepada pemerintah melalui komisi IV dalam mengatasi permasalahan praktik kartel.

“Seharusnya pemerintah segera menerbitkan peraturan perundangan terkait UU Tentang Pangan yang sudah ada,”katanya.

Menurut Roma, Komisi IV DPR RI telah membentuk Panja Impor Pangan dan Hortikultura untuk mengawasi pelaksanaan impor pertanian dalam sistem tataniaga pertanian.

Namun, lanjut dia, apabila pemerintah sebagai eksekutor tidak tegas, hal itu tidak akan efektif. Roma menyampaikan, kuota impor Indonesia pada 2013 semakin diperkecil dibanding tahunt a h u n

sebelumnya.pada 2013 kuota impor diperkecil menjadi 14 persen dari tahun 2012 sebesar 15 persen dan 2011 yang masih mencapai 35 persen.

Sehingga, menurut dia, kebijakan tersebut semakin membuat pelaku impor yang kemungkinan berpotensi melakukan praktik kartel memperebutkan kesempatan impor. Dalam hal itu pemerintah akan menjadi objek sentral yang akan diperebutkan.

“Pemotongan kuota impor semakin seksi diperebutkan .

Pemerintah kedudukannya semakin penting bagi para kartel,”katanya. Dalam hal itu, posisi pemerintah akan dipertaruhkan apakah melakukan amanat regulasi yang telah terbentuk, atau terjebak pada keuntungan yang ditawarkan oleh pengusaha yang me-

Romahurmuziy

miliki penetrasi pasar yang besar.

Terkait kartel, Roma, mencontohkan seperti yang terjadi pada kondisi impor gula rafinasi di Indonesia. Hingga saat ini dari 5,5 juta ton kebutuhan gula nasional, impor gula rafinasi memperoleh izin impor hingga mencapai 3 juta ton raw sugar (gula mentah).

Sementara, importasi tersebut hanya dikuasai oleh 12 perusahaan di Indonesia yang menurut dia apabila ditelusuri lebih dalam hanya dimiliki oleh sembilan pengusaha. Hingga saat ini, tambah dia, komoditas pangan yang rawan terjadi praktik kartel adalah 5 komoditas pokok yang menjadi target pemerintah dalam swasembada pangan 2014. Komoditas tersebut antara lain beras, kedelai, jagung, gula, dan daging. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Dua Penasihat KPK Ditetapkan

(ant/bali post)

KAMISAN - Anggota Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan mengikuti aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (23/5). Pada aksi ke-306 itu mereka menyoroti agenda reformasi yang gagal meski 15 tahun telah berlalu sejak lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.

Kupang (Suara NTB) Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur (NTT) Nelci Ringu mengatakan istri Gubernur Frans Lebu Raya, Ny Lusia Adinda Lebu Raya Dua Nurak terancam dipidana jika terbukti melakukan politik uang jelang pemilihan gubernur putaran II. “Kalau dalam penyelidikan yang bersangkutan terbukti melakukan politik uang maka akan dipidana,” katanya di Kupang, Kamis, menanggapi laporan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Yopi Benu soal dugaan politik uang yang dilakukan istri gubernur tersebut.

Ny Lusia Adinda Lebu Raya Dua Nurak dilaporkan Ketua Panwaslu TTS, karena diduga melakukan politik uang kepada masyarakat di Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten TTS, Selasa (21/5), saat masa tenang pemilihan gubernur NTT putaran II. Nelci Ringu mengatakan Panwaslu Kabupaten TTS masih mengumpulkan data-data terkait dugaan politik uang itu, dengan mengambil keterangan para saksi, penerima uang, hasil foto dan rekaman video dari anggota panwas kecamatan. “Sudah 11 saksi yang diperiksa terkait dengan kasus ini,” katanya.

Menurut Nelci, sejumlah saksi mengaku melihat dan menerima uang yang dibagikan kepada masyarakat di desa tersebut, dengan jumlah yang bervariasi antara Rp 100-200 ribu. “Bukti awal yang sudah disita Panwaslu lan-

jut dia, yakni uang, foto dan video saat pembagian uang.

“Kami hanya mengumpulkan bukti awal,” katanya.

Sementara itu, pasangan Esthon Leyloh FoenayPaul Edmundus Tallo (Esthon-Paul) unggul dalam perhitungan suara sementara pemilihan gubernur NTT, putaran kedua, Kamis (23/5).

Sesuai data perhitungan suara yang dihimpun Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur hingga pukul 18.00 WITA, Pasangan Esthon-Paul unggul dengan 114.224 suara (55,24 persen) dari total suara yang masuk ke KPU berjumlah 206.750 suara.

Sedangkan pasangan Frans Lebu Raya-Benny Litelnoni mengumpulkan 92.526 suara (44,75 persen).

Ketua Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur, Jhon Depa mengatakan, perolehan suara sementara itu berasal dari 10 kabupaten dari 21 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur yakni Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Ngada, Belu, Alor, Flores Timur, Rote Ndao, Manggarai Barat, Nagekeo, dan Kabupaten Sumba Barat.

“Data yang dipublikasi KPU ini berasal dari kecamatan di wilayah perkotaan di 10 kabupaten,” kata Jhon.

Ia mengatakan publikasi data perolehan suara sementara tersebut dibenarkan oleh regulasi KPU serta sudah disetujui oleh dua pasangan calon kepala daerah tersebut pada 8 Mei lalu.

“Data perolehan suara sementara ini diterima KPU lewat surat elektronik (email) dan faksimili,” katanya. (ant/bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jumat, 24 Mei 2013

Kanwil DJP Nusra Sosialisasikan Pajak Melalui Sekolah

Mataram (Suara NTB) Setelah sebelumnya Perguruan Tinggi menjadi basis sosialisasi tentang pajak, Kantor Wilayah Dirjen Pajak Nusa Tenggara (DJP Nusra) mulai menyasar sekolah-sekolah, dari tingkat TK hingga SMA, untuk memperkenalkan arti pentingnya pajak.

Kamis (23/5) kemarin, tim Kanwil DJP Nusra yang dikomandoi langsung bidang P2 Humas menggelar sosialisasi pajak di SMA N 5 Mataram, berbagi kegiatan dilakukan, dengan melibatkan langsung semua unsur yang ada disekolah tersebut.

Metode pendekatan pengenalan pajak inipun

disesuaikan dengan kebutuhan usia sekolah, melalui hiburan, kuis hingga doorprize , guna menyedot perhatian para siswa. Dengan demikian, selain tujuannya memberi hiburan, diharapkan sekaligus sebagai media untuk belajar tentang perpajakan.

Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Nusra, I Ketut Sukarda menyebut, kegiatan road show tahun 2013 dengan tema “Anak Muda Peduli Pajak” yang dilakuan, diharapkan dapat menjadi media pengenalan pajak sejak dini kepada anak sekolah. Sehingga setelah kelulusan, para siswa sudah mengerti tentang arti pajak, tanggung jawab, hak dan kewajiban pajaknya.

Untuk kota Mataram, DJP Nusra disebutkan SMA 5 Mataram terpilih sebagai sekolah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sementara dibeberapa daerah, kegiatan sejenis dilaksanakan langsung oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajaknya (KPP) yang menaungi.

“Siswa siswi adalah generasi selanjutnya sebagai tempat bergantungnya nega-

Rombongan dari Kanwil Pajak DJP Nusra dan semua unsur yang ada di SMAN 5 Mataram pada sosialisasi pajak tingkat sekolah.

ra ini, kesadaran mereka harus dibangun sejak dini,” demikian penjelasan Ketut.

Untuk anak-anak TK, pendekatan yang dilakukan dengan membagikan komik dan bahan-bahan bacaan lain tentang pajak yang dikemas semenarik mungkin. Sosialisasi seperti ini, akan dilakukan secara konsisten, karena secara nasional, tingkat pembayaran pajak disebut sangat perlu untuk ditingkatkan, sementara wilayah Nusa Tenggara, tingkat kepatuhan bayar pajaknya sudah mencapai 62 persen.

“Ini yang terus kita tingkatkan, apalagi nasional tahun 2013 ini punya target pemasukan pajak, dari pajak penghasilan, pajak penambahan nilai dan pajak bea cukai sebesar Rp 1.042 triliun, dan DJP Nusra targetnya Rp 4,4 triliun,” terangnya.

Untuk mencapai target tersebut, salah satu langkahnya dengan mendongkrak kesadaran menyampaikan SPT tahunan kepada wajib pajak, meski pada tahun lalu DJP Nusra sebenarnya telah mampu melampaui peneri-

maan pajak sebesar Rp 3,3 triliun dari target Rp 3,2 triliun.

Penerimaan tetap menjadi bagian sangat penting dalam pembangunan negara dan daerah, karena segela infrastruktur, jalan, sekolah, pusat pelayanan kesehatan sumber pendanaannya diambil dari penerimaan pajak.

Terpisah, Kepala Sekolah SMA N 5 Mataram, Drs. H. M. Muzakki, menaggapi kegiatan tersebut sebagai event yang sangat positif, mengingat tujuan pentingnya adalah memberikan pemahaman kepada siswa tentang pajak, dan membangun kesadaran membayar pajak sejak dini. Apalagi kegiatan yang dikemas sedemikian menarik itu, diharapkan sebagai media pembelajaran yang efektif kepada siswa.

Silvia Amazita, salah satu siswi SMA 5 Mataram pun mengaku demikian. Sebelumnya siswa sebenarnya banyak yang tidak terlalu faham tentang apa, bagaimana dan seperti apa proses pelaksanaan pajak.

Melalui kegiatan tersebut, cukup memberi pemahaman yang luas sebagai bekal ilmu kepada siswa tentang pajak. (bul)

Pemberian doorprize berupa HP dan flashdisk oleh petugas Kanwil DJP Nusra kepada siswa-siswi SMAN 5 Mataram.

BERTUKAR CINDERAMATA - Kabid P2 Humas, I Ketut Sukarda (kanan) saling bertukar cinderamata dengan Kepala Sekolah SMAN 5 Mataram Drs. H. M. Muzakki.

Sambutan Kepsek SMAN 5 Mataram.

Sambutan Kabid Humas P2 Kanwil DJP Nusra.

Serangan Gerilya Tewaskan Sembilan Prajurit Kolombia

(ant/bali post)

TANGISI KERABAT - Seorang pria menangisi kematian kerabatnya sementara warga mencari korban lainnya yang tertimbun reruntuhan di lokasi yang menurut para aktivis menjadi sasaran serangan udara di pemukiman Daiaat Al-Ansari, Aleppo, Suriah, Sabtu (30/3).

AS-Sekutu akan Tingkatkan Dukungan Buat Gerilyawan Suriah Amman Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa serta Arab, Rabu (22/5), menyatakan mereka akan meningkatkan dukungan untuk gerilyawan sampai terbentuknya pemerintah peralihan di Suriah.

Di dalam satu komunike yang dikeluarkan oleh pertemuan “Teman-Teman Suriah”, menteri luar negeri Amerika Serikat, serta beberapa negara Eropa dan Arab mengatakan Presiden Suriah Bashar al-Assad, anggota rejimnya serta mereka yang terlibat dalam pertumpahan darah di Suriah tak bisa memainkan peran pada masa depan Suriah.

Menteri luar negeri dari 11 negara mengutuk kehadiran petempur asing di Suriah dan keterlibatan mereka dalam konflik tersebut, serta

menyerukan penarikan diri petempur Hizbullah dari Suriah. Di dalam komunike, mereka menyerukan pembicaraan ke arah pembentukan pemerintah peralihan di Suriah dan menggaris-bawahi pentingnya kerangka waktu bagi tujuan itu, demikian laporan Xinhua.

Tujuannya ialah untuk menjamin pemerintah peralihan baru memiliki kendali atas kepresidenan, Angkatan Bersenjata, lembaga keamanan dan aparat intelijen di Suriah.

Menteri luar negeri itu juga mengutuk penggunaan senja-

ta berat terhadap rakyat Suriah dan kembali menyampaikan dukungan bagi Koalisi Nasional Suriah. Mereka juga menyampaikan keprihatinan mengenai peningkatan laporan yang menunjukkan rejim Suriah telah menggunakan senjata kimia. Ditambahkannya mereka akan memberi wewenang kepada PBB untuk melakukan penyelidikan menyeluruh mengenai kasus tersebut. “Jika ini terbukti benar, konsekuensinya akan besar,” kata komunike itu. (ant/bali post)

Bogota Sembilan prajurit tewas dan enam lain cedera dalam serangan yang kata pemerintah Rabu dilakukan oleh ELN, kelompok gerilya kiri terbesar kedua di Kolombia.

Prajurit-prajurit itu diserang oleh bom rakitan di Kolombia timurlaut dekat perbatasan dengan Venezuela, kata sejumlah pejabat. Presiden Juan Manuel Santos mengungkapkan kesedihannya dalam sebuah pesan di Twitter. “Enam pahlawan militer kita (tewas) dalam serangan ELN di Norte de Santander. Kami berduka bersama keluarga mereka.”

Komando militer regional kemudian mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa jumlah prajurit yang tewas sembilan orang.

Prajurit-prajurit itu diserang

pada Selasa larut malam “dengan bom rakitan” di daerah Chitaga di Norte de Santander, kata pernyataan itu.

Pada 14 April, tiga prajurit tewas di daerah berdekatan Arauca dalam serangan yang juga dituduhkan pada gerilyawan Tentara Pembebasan Nasional (ELN). Selain melancarkan serangan mematikan, ELN juga melakukan penculikan-penculikan dalam beberapa waktu terakhir ini.

Sejumlah sumber keamanan mengatakan, penculikan itu mungkin merupakan akalakalan ELN agar mereka bisa diikutsertakan dalam perundingan perdamaian di Kuba antara pemerintah Kolombia dan kelompok pemberontak terbesar FARC. ELN adalah kelompok gerilya terbesar kedua Kolombia yang memili-

Agen FBI Bunuh Saksi Kasus Bom Boston Saat Interogasi Miami Seorang agen FBI menembak mati seorang pria di Negara Bagian Florida, AS, Rabu, ketika ia diinterogasi dalam kaitan dengan serangan bom pada Marathon Boston, kata biro penyelidikan AS itu. Menurut laporan-laporan media AS, pria itu mengetahui salah seorang pelaku pemboman tersebut, demikian AFP. Sementara itu, aktor Prancis, Gerard Depardieu, mengatakan dua kakak-beradik etnis Chechen yang dituduh sebagai pelaku bom Boston Marathon, tumbuh sebagai anak Amerika sehingga penduduk Chechnya, kawasan di Rusia, tidak bisa ikut disalahkan atas peristiwa tersebut.

Aktor yang beralih kewarganegaraan menjadi warga Rusia - meninggalkan kewar-

ganegaran Prancis untuk menghindari rencana penerapan pajak 75 persen bagi orang-orang kaya - mengulangi komentar tokoh Chechen, Ramzan Kadyrov, rekannya dalam pembuatan film.

“Saya berada di AS saat aksi teror itu terjadi di Boston.

Saya sepakat dengan Ramzan Kadyrov yang mengatakan bahwa kedua kakak- beradik Tsarnaev itu hanya menyandang nama keluarga sebagai orang Chechen tetapi mereka dibesarkan menjadi orang Amerika,” ujar Depardieu dalam jumpa pers, Selasa.

“Anda (Chechen) tidak harus ikut bertanggung jawab apapun,” kata Depardieu yang berada di Chechnya untuk pengambilan gambar bagi sebuah film Rusia di kawasan Kaukasus Utara. (ant/bali post)

ki sekitar 2.500 anggota.

Pemerintah Presiden Juan Manuel Santos saat ini sedang mengadakan perundingan dengan kelompok gerilya terbesar Kolombia FARC namun menolak tawaran ELN untuk berunding. Negosiasi dengan Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) dimulai lagi di Havana pada Januari setelah masa libur tiga pekan dan kedua pihak berjanji mempercepat perundingan untuk mengakhiri konflik terakhir di kawasan Amerika Latin itu.

Pemerintah Kolombia dan FARC memulai dialog di Oslo, ibu kota Norwegia, pada 18 Oktober yang bertujuan mengakhiri konflik setengah abad yang telah menewaskan ratusan ribu orang. Perundingan itu dilanjutkan sebulan kemudian di Havana, Kuba. Tiga upaya

sebelumnya untuk mengakhiri konflik itu telah gagal.

Babak perundingan terakhir yang diadakan pada 2002 gagal ketika pemerintah Kolombia menyimpulkan bahwa kelompok itu menyatukan diri lagi di sebuah zona demiliterisasi seluas Swiss yang mereka bentuk untuk membantu mencapai perjanjian perdamaian. Kekerasan masih terus berlangsung meski upaya-upaya perdamaian dilakukan oleh kedua pihak.

FARC, kelompok gerilya kiri terbesar yang masih tersisa di Amerika Latin, diyakini memiliki sekitar 9.200 anggota di kawasan hutan dan pegunungan di Kolombia, menurut perkiraan pemerintah. kelompok itu memerangi pemerintah Kolombia sejak 1964, demikian AFP. (ant/bali post)