Snt24052015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB

JUMAT, 24 APRIL 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 45 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

KUNJUNGAN KE DAERAH TERPENCIL - Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi membaur dengan warga saat berkunjung ke lokasi daerah terpencil di Dusun Duduk Atas Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Kamis, (23/4) pagi kemarin. Dalam kunjungan itu, Gubernur menerobos dusun yang terletak di pegunungan itu dengan berjalan kaki melewati jalan setapak sejauh 3 Km untuk menyerap aspirasi warga setempat.

Dugaan Penyimpangan Proyek di BPJN VIII

Polda NTB Usut Jika Ada Laporan

Mataram (Suara NTB) Dugaan adanya kongkalikong pada pelaksanaan tender proyek kakap di Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah VIII terus menjadi sorotan. Kali ini pihak Polda NTB juga bersikap terkait adanya sorotan tersebut dan bahkan siap mengusut jika ada yang melapor.

Sikap tegas itu disampaikan Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Sriyono, M.Si, ditemui usai rapat kesiapan Pilkada serentak, Kamis (23/4) kemarin. Kapolda yang mengaku mengamati sorotan Dewan dan mahasiswa terkait proyek jalan di BPJN

ini, mengaku siap mengusut atau memproses hukum, jika memang ada indikasi tindak pidana korupsinya. ‘’Kalau ada laporan, kita tangani. Tapi ini kan masih kecurigaan kecurigaan. Kecurigaan boleh, tapi kalau ada

data, kasih ke kita (Polda NTB), kita akan usut,’’ tegas Kapolda ditemui di Gedung Rupatama Polda NTB. Sebagai penegak hukum, pihaknya tentu tidak bisa mengusut indikasi tindak pidana korupsi tanpa ada dasar.

Hasil Rakornis Dishubkominfo NTB 2015

(Suara NTB/dok)

TO K O H

Terpenting Kejujuran

MULAI tahun 2015 ini, desa-desa punya uang banyak.

Namun, hal itu tidak didukung oleh kemampuan desa dalam memahami aspek-aspek perencanaan dan pengelolaan keuangan. Terlepas dari persoalan itu, Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan (Ali BD) mengingatkan agar pengelolaan keuangannya itu dilakukan dengan penuh kejujuran.

Bersambung ke hal 15 H.Moch Ali Bin Dachlan

Usulkan Program Peningkatan Konektivitas dan Daerah Bebas ”Blank Spot” Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB dengan dukungan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo) telah melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perhubungan dan Kominfo 15-17 April lalu.

Berbagai usulan program dari kabupaten/kota dan provinsi dalam rangka meningkatkan konektivitas dalam sektor perhubungan baik darat, laut dan udara diusulkan dalam kegiatan tersebut.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

RAKONIS - Kepala Dishubkominfo NTB, Drs. Agung Hartono, MT.Sr (ke dua dari kanan) dalam Rakornis yang berlangsung beberapa hari lalu.

Pilkada 2015

Demokrat Kunci Opsi di Empat Daerah Mataram (Suara NTB) – DPD Partai Demokrat NTB hampir dipastikan akan mengunci opsi yang mereka pilih pada Pilkada di empat dari tujuh kabupaten/kota yang akan digelar 9 Desember 2015 mendatang.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli

Fikri, yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (23/ 4) kemarin. Mahalli menegaskan bahwa DPD Partai Demokrat, pada Rabu (22/4) telah menggelar rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Bersambung ke hal 15

Wagub Segera Panggil 12 SKPD Lamban Ajukan Lelang Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si akan segera memanggil 12 SKPD yang dinilai masih lamban mengajukan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. Selain itu, ia meminta Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP & LPBJP) Setda NTB harus pro aktif berkoordinasi dengan SKPD bersangkutan untuk mempercepat pengajuan lelang. ‘’Saya harapkan agar seluruh Pimpinan SKPD itu segera mem-

persiapkan, segera melakukan koordinasi dengan Biro AP agar proses pelelangan bisa segera dan cepat. Sehingga tidak ada keterlambatan-keterlambatan dalam pengerjaan fisik nantinya,’’ ujar Wagub dikonfirmasi Kamis (23/4) siang kemarin.

Saat dikonfirmasi, Wagub sedang berada di Sumbawa dalam rangka melaksanakan tugas.

“Karena saya ditugaskan Pak Gubernur untuk pengawasan. Jadi dalam waktu segera nanti saya akan memanggil Pimpinan SKPD, Bersambung ke hal 15

’’

‘’Mau kontraktor ‘’hiu’’, kontraktor ‘’teri’’, tidak ada masalah.

Kita tidak punya tendensi kecuali proses hukum. Semua orang itu kan sama di mata hukum Brigjen Pol Sriyono, M.Si ‘’Nah supaya ada dasar kami, harus ada laporan,’’ ulasnya.

Namun jika kasus itu han-

ya sebatas kecurigaan dan wacana semata, Bersambung ke hal 15

TKW Asal Lotim Disiksa Majikan di Malaysia Kuala Lumpur Tenaga Kerja Wanita asal Lombok Timur (Lotim), Norfia Linda(23) menjadi korban penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya di Malaysia. Norfia, mengalami lebam di seluruh mukanya, kepala, punggung serta satu jarinya patah.

Selain mengalami siksaan, korban dibuang oleh majikan di hutan dekat perkampungan orang asli di daerah Ulu Yam, Hulu Selangor, demikian keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang diterima Antara di Kuala Lumpur, Kamis (23/4).

Korban ditemukan oleh warga sekitar pada tanggal 19 April sekitar pukul 09.30 waktu setempat dan dibawa ke rumah sakit Kuala Kubu Bharu dan kemudian dirujuk ke rumah sakit Selayang.

Saat ini korban dalam perawatan di Rumah Sakit Selayang, Kuala Lumpur.

Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, pada tanggal 22 April 2015, telah mengunjungi korban di Rumah Sakit Selayang.

Dalam kunjungan ke rumah sakit tersebut, Hermono berkesempatan untuk berdialog dengan korban dan dokter yang merawatnya.

Korban dalam kondisi relatif stabil walaupun mukanya tampak lebam, yang menurut pengakuan korban adalah akibat didera dengan rotan dan tongkat besi oleh majikannya S (majikan lakilaki) dan Z (majikan perempuan).

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 24 April 2015

Saluran Menyempit LURAH Tanjung Karang, Edi Suharto mengaku, terkikisnya tanah sawah di Lingkungan Sembalun menyebabkan saluran di wilayah tersebut menyempit. Hal tersebut dikhawatirkan mengganggu akses masyarakat.

“Sedikit demi sedikit terkikis, salurannya jadi sempit,” kata Edi ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/4) kemarin.

Kekhawatiran yang paling ditakutkan Edi, yakni akses jalan tersebut adalah jalan utama yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat ketika harus membawa jenazah. Sementara dengan kondisi saluran yang sem(Suara NTB/cem) pit tidak bisa menampung Edi Suharto banyak orang, sedangkan masyarakat yang mengangkat jenazah harus banyak baik di sisi kiri maupun kanan. “Kalau ada warga meninggal, gimana caranya bawa jenazah,” pungkasnya.

Tinggi saluran saat ini, sebutnya, hanya 80 sentimenter sementara lebar hanya 50 sentimeter. Bukan saja persoalan sempitnya saluran, tingginya sedimentasi menyebabkan air sering meluap sehingga menggenangi pemukiman warga.

Upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah kelurahan, mengusulkan melalui Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) kelurahan. Akan tetapi, tidak diketahui apakah bisa direalisaikan atau tidak. “Nah, belum tahu apakah lolos di MPBM tingkat kota atau tidak,” imbuhnya.

Yang diinginkan oleh masyarakat setempat, Pemkot Mataram khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) membuat beronjong secara permanen. Artinya, tanah sawah milik warga tidak akan terkikis sehingga saluran bisa dilebarkan sesuai dengan harapan masyarakat. Meski sejauh ini belum ada dampak besar yang dirasakan oleh masyarakat, lanjutnya, tetapi warga sudah meminta baik secara langsung melalui rapat – rapat bersama kepala lingkungan, agar saluran itu segera mendapatkan intervensi dari Pemkot Mataram. Dengan harapan, akses warga setempat bisa optimal dan tidak khawatir dengan kemungkinan yang akan terjadi. (cem)

Jadi Ajang Maksiat KEBERADAAN rumah bernyanyi atau karaoke keluarga nampaknya harus mendapat pengawasan ekstra ketat dari Pemkot Mataram. Sebab, menurut anggota Pansus LKPJ DPRD Kota Mataram, HM. Faesal, karaoke keluarga yang ada di Kota Mataram diduga mulai menyimpang dari fungsi yang semestinya.

Kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis (23/4) Faesal mengungkapkan bahwa karaoke keluarga di Mataram kerap menjadi ajang maksiat. ‘’Memang itu kenyataannya kan. Sehingga kami sarankan kepada ek(Suara NTB/fit) sekutif supaya lebih ketat,’’ HM. Faesal pintanya. Menurutnya kegiatan di tempat karaoke keluarga, tidak terkontrol dengan baik.

Politisi Nasdem ini meragukan kalau Pemkot Mataram mengetahui secara detail sepak terjang karaoke keluarga di Kota Mataram. ‘’Mulai dari tingkat huniannya berapa, ruangannya berapa kan itu harus terkontrol,’’ katanya. Paling tidak, dari pihak aparat seperti Satpol PP bisa melakukan pengontrolan secara rutin. ‘’Silahkan dilakukan kontrol karena memang begitu keadaannya,’’ imbuh Faesal. Katanya, desain ruangan yang bertolak belakang dengan karaoke keluarga membuat peluang berbuat maksiat menjadi ada. Ruang bernyanyi di karaoke keluarga didesain tertutup per kamar. Ia menyanyangkan Pemkot tidak ada kajian terlebih dahulu sebelum menerbitkan izin karaoke keluarga.

Sebetulnya konsep karaoke keluarga harus jelas jika mengacu pada definisi rumah bernyanyi keluarga. Bahkan Faesal menyebutkan, meskipun namanya karaoke keluarga namun praktiknya sama seperti tempat-tempat karaoke yang ada di Senggigi.

Ia berharap Pemkot Mataram lebih tanggap terhadap persoalan ini. Artinya kalau memang menghendaki adanya karaoke keluarga, pengelolaannya harus benar-benar sesuai dengan konsep karaoke keluarga yang semestinya. ‘’Harus terbuka. Jangan bersekat-sekat begitu. Sehingga menjadi peluang yang tidak baik,’’ imbuhnya.

Jika Pemkot Mataram tidak segera menyikapi keberadaan karaoke keluarga, ia khawatir akan semakin berpengaruh terhadap visi religius dan berbudaya yang diusung Kota Mataram. Ia mengimbau Pemkot Mataram tidak hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi harus fokus membenahi tingkah laku masyarakat. (fit)

Jumlah Penerima PSKS Jangan Ditutupi Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan jumlah atau data penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kota Mataram jangan ditutup-tutupi. Ia mengatakan semua pihak tak perlu malu jika jumlah penerima PSKS cukup banyak yang menandakan bahwa warga miskin di Mataram masih banyak.

“Kita tidak usah malu apakah terjadi penurunan (jumlah penerima) atau tidak.

Yang terpenting ndak usah kita tutup-tutupi jumlahnya sekian, dan jangan juga dikurangi,” cetusnya dikonfirmasi kemarin.

Menurut Walikota, adanya penerima yang tidak layak menerima atau warga yang benar-benar masuk katagori miskin malah tidak terdata sebagai penerima menjadi persoalan tidak hanya di Kota Mataram, tapi juga di daerahdaerah lainnya. Untuk itu ia meminta kepada jajarannya di tingkat bawah agar melakukan pendataan dengan menggunakan pola by name by address sehingga tidak ada warga yang terlewatkan. “Secara keseluruhan di Indonesia ban-

yak fakta-fakta seperti itu. Dimana warga yang harus dapat, tidak termasuk di dalam data penerima. Di Mataram sendiri kita upayakan terus agar data benar-benar akurat,” jelasnya.

Data penerima PSKS yang diterima dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial akan diverifikasi di tingkat bawah.

Hasil verifikasi dan validasi tersebut kemudian akan dikoordinasikan dengan Pemprov NTB maupun pemerintah pusat. “Kita ingin data (penerima PSKS) di Mataram ini benar-benar valid dan riil,” cetusnya.

Dana PSKS sebesar Rp 600 ribu untuk periode tiga bulan telah dicairkan di Kota Mataram sejak awal April lalu. Ke-

Banyak Restoran di Mataram Belum Bersertifikasi Halal Mataram (Suara NTB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB menyebutkan dari ratusan restoran di Kota Mataram, hanya sebagian kecil yang memiliki sertifikat halal. Masyarakat disarankan berhati – hati makan di tempat yang tidak jelas kehalalan produk makanannya. “Ada, tapi tidak seperti yang kita harapkan,” kata Ketua MUI NTB, Prof. H. Syaiful Muslim.

Kondisi ini kata Syaiful Muslim, sangat riskan terhadap tercampur produk makanan tidak halal. Persoalan ini karena memang kelalaian dari pemilik restoran, karena mindset mereka konsumen harus bertanya dulu sebelum menikmati makanan mereka. Padahal, campuran masakan yang diolah belum tentu dijamin kehalalannya. Contohnya, penggilingan daging di pasar tidak diketahui apakah sudah terkontaminasi oleh daging babi atau tidak.

Semestinya, harus diperhatikan oleh pedagang. “Bisa jadi sebelum kita menggiling daging, ada yang sudah duluan giling daging babi atau

lain sebagainya,” sebutnya.

Produk – produk yang dibeli di pabrikan juga patut diwaspadai. Sebab tidak menutup kemungkinan pedagang menginginkan rasa yang enak, tetapi produk kemasan pabrikan tersebut mengandung bahan yang notabenenya bukan orang islam yang membuat.

Sebagai daerah mayoritas muslim, seharusnya waspada dan berinisiatif membuat sendiri makanan yang diinginkan. Syaiful menegaskan, rasa nyaman memang belum ada ketika masyarakat ingin makan di restoran yang tidak memiliki sertifikat halal. Diakui, salah satu restoran di Kota Mataram pernah diperiksa karena tidak memiliki sertifikat halal, sementara produknya sangat bebas diperjualbelikan. Kesan untuk memberikan rasa aman dan nyaman oleh para pedagang tidak dilakukan oleh pedagang. Sehingga, pemerintah diharapkan membuatkan regulasi yang jelas. Artinya, ada kepentingan yang harus dijamin oleh produsen kepada konsumen. (cem)

Pilkada Kota Mataram

Pemkot Serahkan Dana Hibah Rp 11 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menyerahkan dana hibah sebesar Rp 11 miliar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram untuk pembiayaan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Mataram yang dijadwalkan pada tanggal 9 Desember mendatang. Dana hibah tersebut diserahkan langsung oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh kepada Ketua KPU Kota Mataram, H.M. Ainul Asikin, Kamis (23/4) di Ruang Rapat Kenari, Kantor Walikota Mataram.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU Kota Mataram ini dilaksanakan seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Permendagri tersebut telah dikeluarkan pada tanggal 20 April kemarin. “Beberapa waktu yang lalu kita masih menunggu aturan dan ketentuan yang jelas terkait scheme atau model pembiayaan Pilkada ini,” ujar Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Walikota mengatakan dengan dana hibah sebesar Rp 11 miliar ini, dana yang ada di KPU Kota Mataram saat ini menjadi Rp 15 miliar, dimana dana Rp 4 miliar lainnya sudah ada di KPU Kota Mataram untuk pembiayaan beberapa tahapan persiapan Pilkada. Estimasi pendanaan yang dibutuhkan untuk Pilkada ini sebesar Rp 21 miliar dan kekurangan dana ini akan dianggarkan secara bertahap baik melalui APBD Perubahan maupun APBD Murni 2016. “Ini bentuk komitmen kita bersama dalam rangka mendukung pelaksanaan Pilkada,” ujarnya.

Untuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Mataram diusulkan anggaran Rp 3,5 miliar dan itu akan diakomodir dalam APBD Perubahan nanti. Saat ini dana yang sudah ada untuk Panwaslu sebesar Rp 500 juta.

Sementara itu Ketua KPU Kota Mataram, H.M. Ainul Asikin menyampaikan dana sebesar Rp 4 miliar yang akan digunakan untuk kepentingan kampanye meliputi debat publik, penyebaran bahan, pemasangan alat peraga, serta iklan media massa. Sedangkan dana hibah dari Pemkot akan digunakan untuk melengkapi perangkat kerja yang dibutuhkan KPU Kota Mataram sebagai penyelenggara dan melaksanakan berbagai tahapan lanjutan. (ynt)

MWP Masih Mangkrak

Pemkot Belum Temukan Investor yang Sesuai Mataram (Suara NTB) Sampai saat ini Mataram Water Park (MWP) yang merupakan aset Pemkot Mataram yang berlokasi di Jalan Udayana masih mangkrak. Pemkot Mataram belum menemukan investor yang sesuai dengan keinginan terkait pengelolaan MWP. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan MWP masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pihaknya.

“MWP tetap jadi PR kita,” ujarnya.

Walikota mengakui sampai saat ini pihaknya belum menemukan investor yang tepat karena pihaknya cukup selektif dalam memilih investor yang akan mengelola MWP tersebut.

Perjanjian beberapa kerjasama sebelumnya yang batal dilaksanakan seperti Mataram Sunset Beach (MSB) dan eks Pelabuhan Ampenan yang ditinggal investor menjadi pelajaran berharga baginya. “Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari per-

pala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik menyampaikan jumlah penerima bantuan PSKS di Kota Mataram masih menggunakan data lama atau data BLSM tahun 2013 pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan jumlah 28.383 RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). Data ini juga digunakan pada saat pencairan PSKS tahap pertama tahun 2014 lalu.

Menurut Khalik, program BLSM tidak jauh beda dengan PSKS. Kebijakan ini merupakan langkah pemerintah untuk meredam gejolak masyarakat pascakenaikan harga BBM akhir Maret lalu. (ynt)

Halaman 2

jalanan perjanjian kerjasama-kerjasama sebelumnya sehingga kita harus lebih selektif terkait kerjasama (dengan pihak ketiga),” terangnya.

Ahyar mengatakan sejak beberapa waktu lalu ada beberapa pihak yang telah menawarkan diri untuk mengelola MWP. “Tapi saya harus betulbetul selektif,” tambahnya. Pihaknya menginginkan MWP dikelola dan ditata secara menyeluruh, tidak hanya bagian kolam renang, tapi juga kawasan sekitarnya juga ditata agar terintegrasi. Namun konsep yang ditawarkan beberapa investor tidak ada yang sesuai dengan keinginan Pemkot Mataram sehingga dibiarkan mangkrak.

Jika nanti belum ada investor yang sesuai dengan harapan Pemkot Mataram, Walikota mengatakan MWP akan ditata dan dikelola sendiri oleh pihaknya. Tapi saat ini pihaknya masih terkendala anggaran. “Kalau kita siap dengan pendanaan maka akan kita tangani sendiri,” ujarnya. Jika sampai sisa masa jabatannya di pertengahan tahun ini tidak memungkinkan untuk ditata, maka diharapkan pemerintah selanjutnya bisa melanjutkan.

Sementara itu beberapa waktu lalu, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan MWP memungkinkan dikelola sendiri oleh Pemkot Mataram.

Mohan mengatakan untuk mengelola MWP, setidaknya Pemkot Mataram membutuhkan anggaran Rp 1,9 miliar sampai Rp 3 miliar. (ynt)

TANDATANGAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU Kota Mataram dan Panwaslu Kota Mataram, Kamis (23/4) disaksikan Ketua KPU Kota Mataram, H.M. Ainul Asikin (kiri) dan Ketua Panwaslu Kota Mataram, Srino Mahyaruddin (kedua dari (Suara NTB/ist)

SUARA NTB Jumat, 24 April 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Tidak Harus ke Bank PERKEMBANGAN teknologi informasi dewasa ini makin memudahkan. Termasuk dalam hal memantau likuiditas keuangan kini tidak harus datang ke bank. Bahkan tiap menit likuiditas tersebut bisa terpantau dengan mudah.

Hal ini dikemukakan Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Dana pada Bank BRI Kantor Wilayah Denpasar, Ida Bagus Ketut Suaba Manuaba, Kamis (23/4). Sistem yang dimaksudkan untuk memudah melakukan pemantauan tersebut adalah Cash Management System (CMS) yang ditawarkan oleh BRI. Sistem inilah yang coba ditawarkan kepada RSUD Dr. R. Soedjono Selong.

Melalui CMS ini, dinyatakan bisa mempermudah memantau laporan keuangan. “Berapa uang masuk dan berapa uang keluar itu bisa dicek tiap saat tanpa harus ke bank,” katanya. Intinya dinyatakan Bagus, layanan perbankan dipindahkan ke rumah sakit. “Dari RSUD bisa memonitor, nanti siapa yang akan bertanggungjawab untuk melakukan pemantauan,” ucapnya.

Melalui sistem ini, dipastikan bisa lebih efisiensi waktu.

Dimana, untuk mencetak rekening koran sendiri juga tidak harus datang ke bank karena langsung bisa dicetak melalui sistem. “CMS ini adalah produk awal. Kalau bisa ditingkatkan ke Hospital Online,” sarannya.

“Ada kasir yang bisa kita tempatkan di sini, jika sudah ada maka akan sangat membantu rumah sakit. Termasuk setelah berlakunya BPJS ini akan jauh lebih memudahkan,” imbuhnya.

Pemimpin Cabang BRI Selong, Dwi Hendro Susatro menambahkan, sudah 1.500 korporasi sudah diajak CMS. RSUD DR. Soedjono Selong diajak karena sudah mengarah kepada sistem keuangan modern. Semua prusahaan sebenarnya bisa. Intinya bisa bisa melakukan sistem pelayanan stor ambil saja, namun harus beraneka ragam. (rus)

(Suara NTB/met)

GERABAH - Seorang fotografer sedang membidik sebuah sudut di outlet gerabah di dusun Penakak, Masbagik, Lombok Timur. Masuknya gerabah impor telah membuat kemunduran besar industri gerabah NTB.

Produk Impor Singkirkan Gerabah Lokal (Suara NTB/rus)

CMS BRI - Wakil Pimpinan BRI Kanwil Denpasar, Ida Bagus Ketut Suaba Manuaba, Pinca BRI Selong, Dwi Hendro S bersama manajemen RSUD Selong saat sosialisasi CMS BRI di gedung RSUD Selong, Kamis (23/4).

Migrasi Pengguna Elpiji Belum Ada Pengaruh Mataram (Suara NTB) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) belum melihat terjadinya perubahan situasi lapangan, setelah diberlakukannya kenaikan harga elpiji 12 Kg oleh pemerintah belum lama ini. Belum ada pengaruh yang signifikan terhadap perubahan konsumsi elpiji 3 Kg. “Kita lihat dari data, tidak tahu kalau di lapangan ya?

Tapi distribusi masih normal,” kata Sekretaris Hiswana Migas Provinsi NTB, Pratna Riadi pada Suara NTB di Mataram, Kamis (23/4).

Mengacu pada kuota distribusi elpiji 3 Kg, Priatna mengatakan angka konsumsi bulanan masyarakat relatif masih tidak ada pergeseran peningkatan kebutuhan. Jika kuota tahun ini sebesar 60 Matrixton (Mton), dirata-ratakan setiap bulan konsumsinya sebesar 5.000-an Mton, angka rata-rata inilah yang kemudian dikeluarkan untuk setiap bulannya. ‘’Kalau ada yang menyebut peralihan penggunaan, buktinya tidak ada persoalan,” tambahnya. Ia juga melihat dari sisi harga penjualan.

Saat ini di lapangan harga isi ulang elpiji melon sudah mendekati Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal tersebut mengindikasikan situasi di lapangan masih juga stabil. Mungkin saja karena efek membanjirnya stok sehingga harga penjualan ini bisa dikendalikan.

Beberapa cara yang dianggapnya juga efektif, di antaranya penjualan langsung elpiji 3 Kg di SPBU-SPBU yang ada di Kota Mataram dan Lombok Barat. SPBU-SPBU tersebut sudah diberikan izin sebagai pangkalan. Harus menjual elpiji 3 Kg dengan harga yang sudah ditentukan HET. (bul)

Selong (Suara NTB) Penjualan hasil kerajinan gerabah dalam beberapa tahun belakangan terus mengalami kemunduran. Banyak persoalan yang menjadi pemicunya. Terakhir diketahui akibat kalah bersaingnya gerabah dari NTB dibanding luar negeri.

Penegasan ini disampaikan H. Ahmad Rifai, Ketua kelompok perajin gerabah, Dusun Tanggak Penakak, Masbagik Timur, Lombok Timur. Hasil gerabah dari beberapa negara di Asia menjadikan gerabah lokal makin terdepak pasarnya.

“Tidak ada ekspor sama sekali sekarang, kita kalah saing sama gerabah luar negeri,” katanya kepada tim Badan Ketahanan Pangan (BKP) dan media, Kamis (22/4).

Sebelumnya, biasa dikirim keluar negeri, Amerika dan Australia sedikitnya satu kontainer.

Dikirim

menggunakan jasa pengiriman dari luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, pengiriman keluar negeri praktis tak ada sama sekali.

“Gerabah luar negeri karyanya lebih bagus, mesin pembuatnya lebih bagus dan lebih cepat pembuatannya,” tambahnya.

Gerabah luar negeri yang tidak disebutkan negaranya ini, telah menggeser keberadaan gerabah dari NTB. Akibatnya, seperti yang terjadi sampai sekarang penjualan gerabah hanya seadanya.

Pengakuannya, beberapa tahun lalu. Perajin-perajin gerabah yang ada di Masbagik

diminta untuk menjadi guru.

Berkat pengajaran para perajin justru mereka yang diajarkan di luar negeri itu kini menjadi lebih pintar membuat kreasi produk.

“Berkat kita yang mengajarkan mereka,” penegasan H. Ahmad Rifai.

Hal mendasar dikemukakan mengapa terjadi penurunan ekspor ini, yakni kasus ýbom Bali sejak 2005 silam.

Saat itu drastis terjadi penjualan dan ekspor gerabah.

Padahal, sebelumnya masayarakat dan perajin begitu subur karena banyaknya pesanan yang datang dari luar negeri.

Sejak peristiwa tersebut, jaringan pemasarannya yang dari Bali juga menyusut drastis.

“Sekarang kita hanya menjual di tingkat lokal, produk yang kecil-kecil. Penjualan seadanya, mentok Rp 100.000 sehari. Kalau sebelumnya, sampai perajinnya kewalahan buat memenuhi pesanan,” tambahnya.

Ada 50-an jenis produk gerabah yang dibuat, dari jenis asbak, pas bunga, dan beberapa jenis lainnya. Yang difokuskan dibuat adalah produk gerabah yang harganya sesuai dengan kekuatan daya beli masyarakat lokal.

Nasib perajin gerabah di Masbagik ini tidak dipungkirinya tidak jauh berbeda dengan sentra gerabah yang ada di Banyumulek, Lombok Barat. Dengan beberapa persoalan yang dikemukanan itu,

meski berbagai jenis produk bisa didesain tetap saja jaringan pasar yang sudah terbentuk di luar negeri telah hilang.

Atau mungkin saja sudah lebih memilih kerajinan gerabah dari negara-negara lainnya di Asia Tenggara.

Kendati demikian, H. Ahmad Rifai menyebutkan masih ada harapan kerajinan ini bisa bertahan. Asalkan, pemerintah juga tetap memberikan dukungan berupa bantuan promosi melalui kegiatan-kegiatan pameran. Baik yang berskala lokal maupun internasional.

Kendati ada program pelatihan untuk pemasaran, ia mengakui belum pernah dilibatkan oleh pemerintah daerah di provinsi.

“Kita minta support promosi saja, di saat gerabah kita sedang hidup segan dan mati tak mau,” demikian harapannya. (bul)

Pemkot Mataram Harus Fokus Kurangi Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Masih rendahnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Mataram, lima tahun terakhir, menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Sebab, di tahun 2014 – 2015 penurunan pengangguran dan kemiskinan hanya 0,69 persen atau jauh dari target yang ditanda tangani bersama Gubernur NTB yakni penu-

runan 1,5 hingga 2 persen.

Disinyalir ada kesan Pemkot Mataram hanya memberikan bantuan kemudian tidak dilakukan pendampingan atau pengawasan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Begitu diberikan bantuan, kemudian SKPD jangan lepas tangan begitu saja,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, belum lama ini.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, pemerintah perlu fokus mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan di Kota Mataram. Terlebih dengan masifnya pembangunan sehingga mengakibatkan hilangnya pekerjaan bagi para petani. Pola penanganan kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi kreatif katanya, jangan hanya diberikan kemudian dilepas begitu

saja, melainkan harus diberikan pembinaan. “Asumsi masyarakat sudah berbeda kalau sudah diberikan uang,” tuturnya.

Perilaku konsumtif masyarakat ujar Muhtar, harus dihilangkan dan diganti dengan perilaku produktif.

Artinya, modal yang diberikan harus mampu dikembangkan sehingga bisa dimanfaatkan secara bergulir oleh masyarakat lainnya. Adapun kaitannya dengan penurunan kemiskinan dan pengangguran hanya 0,69 persen dinilai sangat kecil dibandingkan dengan peningkatan ekonomi Kota Mataram diklaim Walikota 7 hingga 8 persen.

“Pemerintah harus berpacu diri, programnya jangan cuma mimpi doang,” sindirnya.

Terpisah, akademisi Universitas Mataram, Alfian Hi-

dayat mengatakan, persoalan pengangguran dan kemiskinan dinilai berjalan. Secara mikro, pengangguran menyebabkan kemiskinan. Yang belum terlihat kata Alfian, Kota Mataram fokus mengembangkan sektor riil. Kalau misalnya peningkatan ekonomi dengan berdirinya mall atau bahkan pariwisata, harus jelas konsep yang dibangun. Sejauh ini belum terlihat secara jelas, meskipun sudah ada mall yang berdiri. “Sejauh ini saya pribadi belum melihat Mataram fokus kelola apa sih,” ungkapnya.

Meskipun peluang kerja sudah diciptakan dengan menarik investor serta pola pengurusan izin secara tepat dan transparan, tetapi menjadi pertanyaan apakah SDM mampu bersaing dengan pencari kerja lainnya. Sesungguh-

nya, banyak indikator yang menyebabkan pengangguran dan kemiskinan terjadi, sehingga Pemerintah Kota Mataram harus membuat pola tersendiri. (cem)

23/04/2015

(Suara NTB/dok)

Muhtar

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR6880BY NOKA/NOSIN:MH1JF5135CK126821.JF51E3086681 AN.MUHAMMAD MUSMULYADI HAMDANI HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 YAMAHA DR5473BU NOKA/NOSIN:MH314D204BK051196/14D1050998 AN.KARTINI HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R4 SUZUKI CARRY ST 100 DR 1658AZ NOKA/NOSN:SL410205411/ F1OA1O104301 AN.SYAHRUL ZUBAIDI HILANG DISEKITAR REMBIGA SELAPARANG KOTA MATARAM

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 24 April 2015

Halaman 4

Diduga Langgar Ketentuan

Kontraktor Perumahan PNS Temui Unsur Pimpinan Dewan

Giri Menang (Suara NTB) – Setelah mencuat persoalan pembangunan perumahan PNS di Desa Gapuk Gerung yang diduga melanggar ketentuan, belum lama ini kontraktor perumahan tersebut menghadap unsur pimpinan dewan, Kamis (23/4). Perusahaan PT CLU itu mendatangi Wakil Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar) H. M. Nur Said.

Ia mengaku dirinya banyak bertanya pada perusahaan pemenang tender, termasuk soal luas lahan yang akan digunakan untuk membangun perumahan. Di samping itu, Said juga menjelaskan hasil paripurna Dewan perihal lahan tersebut. Sebab dalam paripurna dewan periode lama, tanah tersebut untuk dijual, bukan dilepas.

Mendapat jawaban itu, pihak perusahaan berdalih sudah menjalin kerjasama dengan Bupati Lobar. Mereka yang membangun fisiknya, lalu dijual kepada konsumen.

”Kalau mereka mau bangun, mereka harus beli dan bayar lunas,” tegasnya.

Untuk mencarikan solusi masalah ini, Said berjanji akan memanggil Kepala SKPD terkait. Tujuannya, membahas dan mendiskusikan penyelesaikan rencana pembangunan perumahan itu.

Terkait apa kekurangan dan kelemahan akan diperbaiki nantinya.

Sebelumnya pihak Dewan menduga adanya pelanggaran dalam proses pelepasan aset pemda untuk pembangunan perumahan PNS di Desa

(Suara NTB/dok)

Gapuk Kecamatan Gerung.

Dewan pun mengancam akan melaporkan pihak eksekutif ke aparat berwajib, jika eksekutif tak mengindahkan masukan Dewan terkait proses

pelepasan aset Pemda untuk pembangunan perumahan sebanyak 700 unit tersebut.

Seperti disampaikan Komisi II, H Zaenuri, sampai saat ini pihak dewan belum diajak berkomunikasi terkait mekanisme pelepasan aset Pemda tersebut. Padahal sebelumnya disampaikan dalam berbagai pertemuan dengan Dewan agar eksekutif berkoordinasi dengan legislatif. “Kita belum diajak ngomong oleh eksekutif terkait proses pelepasan aset itu, berapa nilai pelepasan hak dan penjualan lahan milik Pemda tersebut. Jika Pemda tetap tidak respons masukan dari dewan, kami akan laporkan ke aparat berwajib (kejaksaan),” ancamnya.

Menurutnya, jika eksekutif tidak berhati-hati maka persoalan ini berpotensi mengarah pada pelanggaran hukum.

Sebab dalam mekanisme yang

Gubernur NTB Serap Aspirasi Masyarakat Daerah Terpencil Giri Menang (Suara NTB) Menyadari masih banyak masyarakatnya yang tinggal di pelosok dan terpencil, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi berusaha untuk bertemu langsung dengan warga sekitar. Seperti yang dilakukan Kamis (23/4), Gubernur NTB didampingi beberapa kepala SKPD bersepeda menuju Dusun Duduk Atas Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Lombok Barat.

Setelah bersepeda sampai dengan batas jalan yang bisa dilalui, gubernur bersama rombongan berjalan kaki sekitar 3 kilometer melalui jalan setapak. Meski keringat membasahi tubuh tidak menghalangi orang nomor satu di NTB itu untuk bertemu dengan masyarakatnya.

Tak berapa lama kemudian, gubernur dan rombongan dterima warga di SDN 3 Batulayar Barat. Dalam kesempatan itu gubernur melakukan dialog dengan murid-murid SDN 3 Batulayar Barat dan menyampaikan beberapa pesan agar tetap semangat belajar dan menjadi generasi yang tangguh dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Tak hanya itu gubernur juga mengungkapkan rasa bangganya terhadap semangat belajar murid-murid SDN 3 Batulayar Barat yang tak kunjung padam. ‘’Saya datang kemari karena mendengar cerita tentang kalian semua, cerita tentang kalian yang rajin menuntut ilmu yang walaupun jauh dari jalan besar tapi tak pernah berhenti menuntut ilmu,’’ ujarnya.

Sebagai ungkapan rasa bangganya terhadap semangat anak-anak tersebut, gubernur mencontohkan, enam dari Presiden Republik Indonesia berasal dari desa. ‘’Kita punya Presiden RI ada tujuh mulai dari Bung Karno, Soeharto, Habibie, Gusdur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan yang terakhir Joko Widodo. Dari tujuh presiden tersebut 6 di antaranya berasal dari desa. Artinya kalau rajin dan tekun menuntut ilmu, nanti 30 tahun yang akan datang insya Allah akan bisa menjadi presiden,’’ katanya memberi semangat.

Menurut gubernur untuk menggapai cita-cita, seseorang harus menimba ilmu sebanyak-banyaknya, karena ilmu itu kunci masa depan. ‘’Jadi ibarat masa depan itu sebuah pintu yang dibuka dengan kunci dan kunci itu adalah ilmu maka untuk menggapai cita-cita kita harus belajar yang tekun,’’ ujarnya. (ham)

Banyak Distributor Barang Lirik KLU Tanjung (Suara NTB) Pascaberoperasinya Pelabuhan Carik di Kecamatan Bayan, sejumlah distributor mulai melirik untuk melakukan bongkar muat barang di ujung utara Pulau Lombok itu. Aktivitas ini disinyalir akan menjadi pemicu akan semakin meningkatnya mobilitas kapal-kapal barang untuk meramaikan perekonomian di Lombok Utara.

“Banyak distributor dengan kapal-kapal kargo sudah mulai masuk ke KLU. Mereka juga sudah survai dan ada yang masih mengkaji. Terhadap kemungkinan bongkar muat di KLU pun, saya sudah dipanggil Pak Bupati, karena Pemda KLU merespons positif,” kata Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) KLU, Sinar Wugiyarno, SH., kepada wartawan, Kamis, (23/4).

Ia menjelaskan, kemungkinan masuknya distributor berbagai jenis barang kebutuhan diperkirakan akan lebih banyak masuk ke KLU. Mengingat dalam aspek sarana dan prasarana yang tersedia, sudah diupayakan maksimal oleh Pemda. Antara lain, Sinar menyebut, akses jalan keluar masuk pelabuhan, gudang penyimpanan barang yang bisa disewa, sudah tersedia.

Selain itu kata Sinar, biaya sewa gudang di Pelabuhan Carik lebih murah dibandingkan dengan di Pelabuhan Lembar yang diusahakan oleh PT. Pelindo. Biaya sewa yang relatif murah ini pun tidak lepas dari status Pelabuhan Carik yang belum masuk katagori pelabuhan yang diusahakan atau dikomersilkan.

“Menurut penjelasan Syahbandar, sudah ada 1 kapal perintis yang masuk ke Carik, dengan jadwal singgah 8 hari sekali.

Ke depan, kita akan melihat lebih banyak kapal yang bersandar dengan masuknya kargo pupuk dan semen,” ungkapnya.

Sinar menaruh harapan besar, Pelabuhan Carik yang awalnya diprioritaskan untuk menyediakan akses transportasi untuk mempermudah kelancaran barang akan ramai di KLU. Mengingat sarana dan prasarana menunjangnya sudah memadai untuk aktivitas bongkar muat yang diperlukan. “Gudang sewa yang ada bisa memuat barang dengan kapasitas lebih dari 3 ribu ton. Itu alasan Petrokimia mau masuk. Di samping itu, kapasitas doking yang disiapkan juga memenuhi syarat. Dengan panjang dermaga 150 meter, maka di satu sisi dermaga bisa bersandar setidaknya dua kapal barang,” tambahnya.(ari)

ditempuh Pemda diduga menyalahi prosedur, sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan antara lain eksekutif tidak melibatkan legislatif dalam proses pelepasan aset tersebut. Namun belakangan, justru telah disebar brosur nilai perumahan bagi PNS. Selain itu, ada PNS yang terdaftar sebagai pembeli perumahan. Sementara pihak Dewan tak pernah dilibatkan dalam pembahasan aset untuk perumahan tersebut. Sedangkan menurut penjelasan Pemda proses pelepasan belum ditentukan, begitu pula terkait harga dan brosur perumahan belum disebar.

Menurutnya, hal ini menjadi persoalan sebab jika telah keluar brosur artinya pemda telah menentukan mekanisme pelepasan aset, begitu pula harganya. “ Hal ini menjadi persoalan. Jangan sampai

(Suara NTB/yon)

KETUA Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Hj. Supinah Ali Bin Dachlan mengaku siap akan mengelola anggaran yang diberikan Pemkab Lotim sebesar Rp 3 miliar. Bahkan, sebelumnya PKK sudah menggunakan dana sebesar Rp 1 miliar yang separuhnya diserahkan ke 20 kecamatan se-Kabupaten Lotim.

Kepada wartawan di Selong, Kamis (23/4), istri Bupati Lotim ini, mengaku, sebelumnya total dana yang dikelola PKK sebesar Rp 500 juta. Dari nominal nilai itu PKK sudah melakukan beberapa hal, termasuk membantu masyarakat miskin untuk pembangunan rumah kumuh. “Ada tujuh rumah kumuh yang sudah dibangun dengan dana stimulan Rp 7,5 juta,” ucapnya.

Dana yang dijanjikan Rp 3 miliar nantinya itu pun oleh tim PKK ini siap akan dialokasikan untuk rumah kumuh, salah satunya. Apalagi, banyak warga miskin yang butuh bantuan.

“Kalau jadi Rp 3 miliar, akan kita gunakan untuk rumah kumuh, bantu orang miskin dan banyak lagi,” imbuhnya Tim penggerak PKK ini bergerak sendiri dalam mencari sasarannya langsung ke tengah masyarakat. Pihaknya sengaja turun langsung ke tengah masyarakat dan memastikan bantuan yang diserahkan benar-benar tepat sasaran.

Selaku ketua PKK, katanya, banyak pekerjaan yang harus dituntaskan. Dalam arti, tidak saja persoalan rumah kumuh, utamanya milik ibu-ibu tua dan miskin yang ada di desa. Namun kasus gizi buruk juga turut menjadi bagian yang menjadi atensi PKK Lotim ini.

Dana yang diberikan untuk pembangunan seabrek persoalan di Lotim ini disadari masih minim, agar gerakan pembangunan yang digalakkan TP PKK lebih maksimal, diharapkan Hj. Supinah, masing-masing desa dapat mengalokasikan dari ADD untuk TP PKK tingkat desa, minimal Rp 5 juta daripada tidak ada sama sekali. “Kades sekarang kan banyak uangnya, dan kita minta Ibu PKK desa harus aktif,” sebutnya.

Kalau desa yang peduli, katanya anggaran juga bisa diarahkan untuk membantu rumah kumuh. Syaratnya semua terlibat, masyarakat sekitar terlibat dan harus ikhlas. “Jangan sedikit-dikit bekerja hanya untuk mengharapkan dapat honorhonor,” ujarnya. (rus)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Siap Kelola Anggaran

TANAM - Wakil Bupati Lotim H. Haerul Warisin saat menanam pohon sebagai bagian dari gawe sosial yang digelar Karang Taruna Persada Desa Danger Kecamatan Masbagik, Kamis (23/4).

Karang Taruna Persada Gelar ’’Gawe’’ Sosial Selong (Suara NTB) – Karang Taruna Persada Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggelar kegiatan gawe sosial kepada masyarakat se-desa yang berlokasi di Aula Majelis Ta’lim Raudatul Jannah Jontak Desa Danger. Hadir dalam acara itu, Wakil Bupati Lotim, H. Khaerul Warisin, perwakilan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil NTB, Disosnakertrans Kabupaten Lotim, Dinas Kesehatan Lotim, Dandim/Koramil 1615 Lotim dan tamu undangan lainnya.

Ketua Karang Taruna Persada, Gita Purnadi, SHI, mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya memupuk kepedulian para pemuda, khususnya di Desa Danger agar lebih tanggap dan peduli terhadap kondisi masyarakat, maupun lingkungan khususnya yang ada di Desa Danger. ‘’Melalui kegiatan gawe sosial itu, semangat gotong royong antara pemuda harus kembali digaungkan di tengah-tengah masyarakat,’’ ujarnya dalam sambutannya.

Menurutnya, kegiatan gawe sosial akan berlangsung dari tanggal 23 April sampai 31 Mei 2015 dengan 10

agenda. Di antaranya Gerakan 1.000 tanda tangan menolak HIV/AIDS dan narkoba, penyantunan 375 lebih anak yatim piatu se-Desa Danger, penanaman 1.500 pohon, donor darah, pengobatan gratis serta gerakan sadar keluarga berencana.

Adanya peran pemuda yang begitu penting dan memiliki manfaat yang sangat besar kepada masyarakat, Gito’ berharap kepada Pemda Lotim supaya lebih memperhatikan karang taruna supaya anak muda ke depannya terus terselamatkan. “Kita berharap, pemerintah daerah kabupaten Lotim supaya lebih memperhatikan karang taruna, terutama dari segi anggaran, karena selama ini anggaran untuk karang taruna sangat minim,” keluhnya.

Sementara, Pimpinan Majelis Ta’lim Raudatul Jannah Jontak Desa Danger, TGH. Akhmad Subki Hulaimi, S.Ag, mengatakan pemuda adalah harapan masyarakat khususnya di Desa Danger. Menurutnya, majunya suatu desa, daerah maupun bangsa itu terletak pada pundak para pemuda.

Oleh sebab itu, perhatian kepada pemuda harus semakin ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Karena, apa yang dicanangkan oleh Karang Taru-

na Persada Desa Danger ini merupakan suatu hal yang sangat positif dan memiliki dampak yang sangat besar terhadap kemajuan desanya sendiri.

Ia mencontohkan, masyarakat khususnya di Desa Danger masih memiliki sejumlah masyarakat miskin yang masih kesulitan untuk berobat. Namun, melalui kegiatan yang digelar ini merupakan suatu hal yang cukup membanggakan baginya, karena pemuda Desa Danger sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya.

Adanya kegiatan pemuda ini mendapat apresiasi Wakil Bupati Lotim, H. Khaerul Warisin. Dirinya memuji program yang dilakukan oleh Karang Taruna Persada Desa Danger yang sudah mau berpikir dan peduli terhadap kondisi masyarakat. Diakuinya, acara gawe sosial masyarakat yang dilakukan merupakan suatu terobosan yang sangat luar biasa yang dicanangkan dalam membantu pemerintah daerah menyikapi persoalan sosial kemasyarakatan yang terjadi.

Diakuinya, kegiatan gawe sosial tersebut, merupakan salah satu perwujudan dari visi misi pemerintah daerah (Pemda) Lotim yakni mensejahterakan masyarakat Lotim. Paling tidak, adan-

ya organisasi kepemudaan seperti KNPI dan karang taruna yang ikut andil dalam pemikiran khususnya di bidang sosial, itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi pemerintah daerah.

Melihat peran karang taruna yang begitu besar terhadap kemajuan pemerintahan di tingkat desa, wakil bupati mengimbau pada pemerintah desa supaya lebih menghidupkan dan mengaktifkan kembali Karang Taruna di masing-masing desa/kelurahan.

Menurutnya, dari 254 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Lotim, jika semua karang tarunanya aktif, maka segala persoalan maupun keluhan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat akan mudah terpenuhi. Untuk itu, ia mengimbau kepada para ketua karang taruna yang hadir pada saat itu supaya lebih tanggap dan aktif untuk menyikapi segala bentuk persoalan yang ada di tingkat desa.

“Di Lotim ada 254 desa/kelurahan dari 20 kecamatan, jika karang tarunanya aktif seperti yang di sini, maka pemerintah daerah akan lebih mudah dalam menyikapi segala persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya. Selain itu, karang taruna tetap menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah. (yon)

Diresmikan, MMT Fokus Kembangkan Komoditi Bahari Tanjung (Suara NTB) Mataram Marine Technopark (MMT) di Kabupaten Lombok Utara diresmikan, Kamis (23/4). Program ini masuk ke Lombok Utara, setelah pemerintah pusat mencanangkan program Nawacita dengan implementasi berupa pembangunan 1.000 technopark di seluruh Indonesia.

“Di NTB, kini ada dua technopark. Sebelumnya sudah ada, Agriculture Technopark di Banyumulek Lombok Barat, dan kini marine technopark di Lombok Utara. Lombok Utara cocok menjadi daerah marine technopark, karena memiliki daerah pesisir terpanjang dan strategis,” ungkap Plt Deputi Ilmu Pengetahuan Bidang Kebumian – LIPI, Zainal Arifin, saat peresmian di UPT Loka

Pengembangan Bio Industri Laut Mataram, Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Telok Kodek, Kecamatan Pemenang.

Sarana technopark, jelas Zainal, merupakan pusat teknologi industri yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam hal ini, MMT akan mengupayakan pengembangan pada jenis komoditi bahari, yakni teripang, kerang mutiara, rumput laut dan bandeng.

Menurutnya, dalam pengembangan suatu wilayah, marine tecnopark bukan mustahil akan menggarap infrastruktur seperti pelabuhan. Namun melihat sarana dan prasarana yang ada di Lombok Utara, pihaknya lebih memilih untuk membudidayakan komoditas tersebut untuk meningkatkan perekonomian

masyarakat KLU. “Program untuk bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan di level grassroot.

Jadi kita lebih mengarah pada budidaya, yang fokusnya terhadap hewan invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang seperti kerang mutiara, teripang dan lobster,” ujarnya.

Dasar pemikiran dalam pengembangan budidaya komoditas tersebut, ungkap Zainal tidak lepas dari komoditas tersebut bisa dikonsumsi. Selain itu, komoditas semacam ini juga sudah diakui oleh dunia yang memiliki khasiat untuk kesehatan tubuh. Negara besar seperti Cina, akunya, telah mengakui besarnya manfaat teripang untuk menunjang kesehatan.

Kesiapan ke arah itu, ma-

rine technopark yang berada di bawah UPT Loka Pengembangan Bio Industri Laut Mataram, Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Telok Kodek telah menyiapkan SDM. Zainal mengatakan, LIPI saat ini memiliki tujuh tenaga ahli yang ratarata merupakan alumni luar negeri seperti alumni Jerman, Korea dan Prancis.

Pada kesempatan yang sama, Kepala UPT Loka Pengembangan Bio Industri Laut Mataram, Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Hendra Munandar, menguatkan cikal bakal budidaya komoditas yang akan dikembangkan telah dimulai. Teripang, misalnya, telah dibudidayakan sejak tahun 2010 lalu. Setelah melalui berbagai penelitian selama periode itu, kini budidaya teripang

sudah siap dikembangkan bersama masyarakat pesisir Lombok Utara. “Untuk tahap awal, kita akan mengelola budidaya teripang bersama 8 kelompok masyarakat,” sebutnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., menyambut baik kehadiran LIPI dalam aspek pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Ia optimis, dengan konsep budidaya pada jenis komoditas yang sesuai dengan kondisi perairan KLU, tingkat keberhasilan program akan semakin tinggi dengan disertai meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat. “Kehadiran LIPI dengan Program Nawacita di KLU ini saya yakini akan meningkatkan perekonomian masyarakat KLU,” ujarnya singkat. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 24 April 2015

BELUM DIOPERASIKAN - Inilah Proyek rumah kemasan (kiri) dan TPI di Pasar Gerung Lobar belum difungsikan, karena terkendala peralatan pendukung belum siap.

Sisa Longsor di Tempos Mulai Diperbaiki Giri Menang (Suara NTB) Longsor di sekitar kawasan Gunung Sasak Desa Tempos, akibat hujan lebat beberapa waktu lalu mulai diperbaiki.

Alat berat dikerahkan untuk mengeruk sekitar lokasi. Sementara di tebing yang longsor dipasang beronjong untuk menahan tanah agar tidak longsor.

Kepala Dusun Ajok Jaya, Desa Tempos, Mariono mengaku alat berat telah dikerahkan semenjak kejadian longsor beberapa waktu lalu. “Sedang diperbaiki,” katanya, Kamis (23/4).

Sementara untuk perbaikan saluran irigasi masih menunggu kepastian dari BWS yang telah dikonfirmasi terkait kerusakan tersebut.

Sementara Kepala Desa Tempos, H Satriawan, menjelaskan, pihaknya telah melaporkan hal ini ke BPBD untuk dilakukan penanganan. Akibat banjir beberapa waktu lalu tidak saja menggenangi rumah warga namun menghanyutkan perabotan dan ternak warga. Tidak itu saja, usaha batu bata ikut hanyut, sehingga menyebabkan warga merugi.

Selain itu, tebing longsor dan trotoar rusak.

Terkait penananganan saluran irigasi, pihaknya telah memberitahukan ke BWS terkait penanganan tanggul yang jebol, sehingga menyebabkan saluran irigasi utama dari Pengge terputus. Dalam hal ini, ujarnya, pihak BWS sanggup memperbaikinya. Jika tidak diperbaiki, maka imbasnya, petani yang ada di Gerung, Kuripan dan Lembar terancam tidak bisa bercocok tanam pada musim tanam II ini.

Banjir beberapa waktu lalu terseut juga sempat merendam 3 dusun yakni Dusun Tunggu Lawang, Dusun Embung dan Dusun Pelabu. Di tiga dusun ini terdapat 78 KK yang rumahnya terendam. (her)

(Suara NTB/her)

DIPERBAIKI - Alat berat dikerahkan untuk memperbaiki tebing yang longsor akibat banjir di kawasan Gunung Sasak beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/her)

Nikah Dini Tinggi PERNIKAHAN usia dini di bawah 20 tahun di Lombok Barat (Lobar) sangat tinggi.

Dari 145 pasangan keluarga yang menikah terhitung hampir 51 persen atau sekitar 75 ribu lebih pasangan usia subur yang menikah di bawah umur itu. ‘’Target Pemda untuk menekan sekitar 5, 2 persen angka pernikahan di usia dini belum bisa dicapai atau tidak mencapai target,’’ ungkap Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Lobar, Drs. H. Mahrum saat dikon(Suara NTB/dok) firmasi Suara NTB di ruang H. Mahrum kerjanya, Kamis (23/4).

Diakuinya, berdasarkan data 2013 terdapat pasangan usia subur (PUS) sebanyak 140.984 PUS. Sedangkan tahun 2014, sebanyak 145 ribu PUS, dari jumlah itu sekitar 75 ribu PUS yang istrinya berusia di bawah 20 tahun. Ia menyebut, ada ratusan pernikahan yang tercatat usia dini per tahunnya.

Mengacu ketentuan Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 bahwa ketentuan usia pernikahan itu bagi perempuan 16 tahun, termasuk anak-anak, sedangkan yang dewasanya 18 tahun ke atas. Sementara jika mengacu ketentuan anjuran agama, usia matang menikah itu bagi laki-laki 22 tahun sedangkan perempuan 21 tahun.”Banyak yang menikah di bawah usia itu,” ujar mantan Kabag Kesra Setda Lobar ini.

Penyebab pernikahan dini ini, jelasnya, delapan fungsi keluarga tidak dijalankan, terutama terkait fungsi keluarga dan agama. Sementara kriteria pasangan yang pas menikah, jika memenuhi tiga hal, yakni matang usia, dewasa emosional dan dewasa ekonomi. ‘’Jika tiga hal ini tidak tercukupi maka pernikahan itu akan rawan menui persoalan. Taruhlah dari sisi ekonomi, jika tidak mampu menafkahi keluarga maka tentu menyebabkan perceraian dan kekerasan di dalam rumah tangga,’’ ujarnya.

Untuk menekan pernikahan di usia dini ini, pihaknya melakukan sosialisasi terkait pendewasaan usia pernikahan (PUP).

Terkait hal ini, pihaknya berapa kali melakukan sosialisasi terkadang nimbrung pada program lain. Sosialisasi ini, menurutnya, masih perlu ditingkatkan dari sisi penganggaran.

Pihaknya juga bekerjasama dengan SKPD lain, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggelar sosialisasi ke sekolah-sekolah. Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Hal ini sesuai SKB tiga menteri, yakni Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Menkop UMKM dan Menteri Perdagangan.

Ia mendorong agar di setiap desa itu membuat awig-awig. Di mana, aturan laki-laki bertamu ke rumah perempuan di desa memiliki batas waktu tertentu. Hal ini memiliki dampak positif terhadap upaya PUP. ‘’Pernikahan dini cenderung kasusnya banyak di pelosok, karena tak maksimal disentuh sosialisasi,’’ ujarnya. (her)

Dijadikan Tempat Gantung Burung

Rumah Kemasan dan TPI Senilai Miliaran Rupiah Diduga Mangkrak Giri Menang (Suara NTB) Proyek rumah kemasan senilai Rp 548.900.000 yang dibangun melalui APBN tahun 2014 belum difungsikan. Proyek yang berlokasi di Pasar Gerung, Kelurahan Gerung Selatan ini belum berfungsi, lantaran tidak ada peralatan pendukung. Rumah kemasan inipun dijadikan sebagai tempat gantung sangkar burung oleh penjaga rumah kemasan.

Nasip serupa juga terjadi pada proyek Tempat Penjualan Ikan (TPI) yang dibangun tahun 2013-2014 lalu senilai Rp 725 juta lebih yang juga berlokasi di Pasar Gerung.

Proyek yang dibangun dua tahun berturut-turut ini belum bisa difungsikan, lantaran belum ada sarana pendukung, seperti air dan tempat pembuangan limbah. Kini tempat penjualan ikan itu terlihat kumuh. Di sekitarnya ditumbuhi semak belukar.

Dari informasi lelang di Unit layanan pengadaan

(ULP) Pemkab Lombok Barat, proyek rumah kemasan itu ditangani satuan kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.

Proyek ini didanai dari APBN dengan nilai Rp 548.900.000 dengan nilai HPS paket Rp 546.700.000. Setelah melalui proses tender, proyek ini dikerjakan tahun lalu dan selesai dikerjakan pada tahun bersangkutan.

Lurah Gerung Selatan, Nursalim, mengakui, TPI di Pasar Gerung tersebut belum berfungsi, sebab belum lengkap sarana pendukungn-

lidikan lebih lanjut.

Tauhid mengatakan, awal penggrebekan rumah tersebut bermula dari adanya laporan warga yang curiga atas mi instant yang diproduksi di rumah tersebut. Di mana mi instant yang dibeli beberapa hari yang lalu, justru tidak rusak. Padahal, normalnya mie instant produksi rumahan kalau sudah lewat satu hari sudah mulai rusak.

Atas dasar laporan itu, aparat kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dengan mengambil sampel mi instant yang diproduksi pabrik milik tersangka. Setelah itu diteliti di laboratorium bersama dengan pihak Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng.

Benar saja, dari hasil penelitian ditemukan ada kandungan

ya. Dijelaskan, pihak pedagang pernah diundang sosialisasi untuk menempati pasar ikan itu, namun hingga saat ini belum ada realisasi.

Menurutnya, belum dioperasionalkan TPI itu, karena belum ada tempat penampungan limbah, pembuangan dan keran airnya juga belum berfungsi. Pembangunan TPI dibangun pada tahap pertama tahun 2013. Namun tahun 2014 lalu disambung lagi untuk satu blok bangunan yang diperuntukan sebagai tempat penjualan ikan dan daging.

Warga Tolak Pencabutan HKm Gunung Sasak Giri Menang (Suara NTB) Mencuatnya pemberitaan terkait lahan HKm di Gunung Sasak Kecamatan Gerung direspons Dinas Kehutanan (Dishut) NTB. Kamis 23/4), Dishut NTB didampingi Dishut Lobar turun mengecek dan meninjau ke lokasi HKm. Tim dari Dishut turun sekaligus ingin mengklarifikasi dugaan penyebab banjir yang terjadi di dua Kecamatan, yakni Gerung dan Kuripan. Dari hasil turun lapangan, banjir diduga bukan karena perambahan hutan, karena dibukanya lahan HKm, namun disebabkan saluran irigasi yang tersumbat oleh sampah, sehingga meluap dan menyebabkan longsor tebing di kawasan itu. Selain itu, adanya aktivitas pengambilan bebatuan di luar kawasan HKm, sehingga menyebabkan rawan terjadi longsor.

Hal ini terungkap dalam pertemuan antara anggota dan ketua kelompok pengelola HKm di Gunung Sasak dengan pihak Dishut. Kepala Dusun Ajok Jaya yang juga anggota kelompok HKm Tempos Bersatu, Mariono, mengaku sebelum terjadi air meluap kondisi saluran irigasi itu ada yang retak. Setelah dua hari diguyur hujan lebat, saluran ini pun ambruk. “Itu disebabkan karena air di saluran irigasi ini tersumbat sampah, sehingga air pun meluap,” terangnya.

Hal ini tidak dibantah anggota kelompok HKm lain, Mujitahid. Menurutnya banjir dan longsor di daerah setempat bukan, karena dibukanya lahan HKm, .namun kurang tanggung jawab dari pihak Dinas Pekerjaan Umun Bagian Pengairan.

Alasannya, sampah tak pernah dikontrol, sehingga saluran kerap tersumbat dan menyebabkan kerusakan.

Menurutnya, semenjak dibukanya lahan HKm kawasan hutan Gunung Sasak bisa diselamatkan dari perambahan yang merajalela. Dulu, kata Mujita-

(Suara NTB/her)

hid, sebelum HKm dibuka perambahan sangat marak hingga menyebabkan hutan Sasak terancam punah. “Tapi semenjak dibuka HKm ini, hutan Gunung Sasak bisa diselamatkan dari perambahan. Warga juga bisa hidup dari sini,” ujarnya.

Dalam pengelolaan HKm ini para penggarap sangat bertangung jawab, warga selama ini mematuhi peraturan untuk menjaga hutan tetap hijau.

Warga tidak lagi berani merambah hutan, karena takut diberi sanksi dikeluarkan dari kelompok dan dicabut izin pengelolaan HKmnya.

Semua kelompok membuat awiq-awiq untuk tetap mempertahankan kelestarian hutan. Beberapa diantaranya aturan penanaman, 70 persen tanaman produktif dan 30 persen non 30 persen. Tanaman produktif yang dimaksud, seperti kemiri, buahbuahan dan sayur mayur. Sedangkan tanaman non produktif, seperti kayu jati, mahoni. “Tanaman non produktif ini untuk tetap menjaga hutan hijau,” imbuhnya.

Ketua Kelompok Tempos Bersatu, Saeun menyebut saat ini jumlah jiwa yang menggan-

formalin dalam mie instant. setelah mendapat cukup bukti, aparat gabungan Polres Loteng kemudian mendatangi rumah tersebut pada Kamis siang, untuk melakukan penggerebekan. Dan, tanpa kesulitan aparat kepolisian berhasil menemukan pemilik pabrik dan sejumlah karyawan.

Bersama barang bukti berupa mi instant yang baru selesai diproduksi bersama satu liter cairan formalin. Sementara pabrik pembuatan mi instant itu sendiri sudah disterilkan dengan dipasangkan police line.

Dari keterangan tersangka diketahui kalau mi instant yang diproduksi tersebut sudah lama dipasarkan di wilayah Kota Praya. “Biasanya tersangka menjual mie instant produksi ke sejumlah pasar. Termasuk

Pasar Renteng Praya,” tegasnya. Atas perbuatannya tersebut, tersangka diancam pasal 136 huruf b Undangundang No 18 tahun 2012, tentang pangan dengan ancaman kurungan 5 tahun serta denda Rp 10 miliar.

Sementara itu, warga sekitar mengaku tidak tahu menahu kalau mie instant yang diproduksi pabrik tersebut mengadung bahan formalin. Selama ini, warga hanya tahu kalau pabrik tersebut memproduksi mi instant.

“Kita baru tahu kalau mi yang diprodusk pabrik ini mengandung bahan formalin, setelah ada penggrebekan yang dilakukan aparat kepolisian,” aku Kasim, warga setempat. (kir)

Mengenai pedagang yang enggan pindah ke lokasi itu, pihak kelurahan bersama pengelola pasar akan bertindak tegas.

Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Lobar melalui Kabid Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), Suana menampik jika TPI itu mangkrak. Pihaknya telah mengumpulkan penjual ikan untuk diberi sosialisasi dan saat ini sedang dibahas teknis penarikan retribusi.

Diakuinya, sempat terjadi tarik ulur terkait siapa yang berwenang memungut retribusi, namun disepakati Dinas PPKD yang akan menarik retribusi dari pedagang dan sedang dilakukan sosialisasi.

Selain itu, ujarnya, pemerintah telah mengumpulkan 48 pedagang, terdiri dari 28 pedagang ikan segar dan sisanya

pedagang ikan kering.

Ia menambahkan, proyek TPI ini sendiri tuntas dibangun 2013 lalu dilanjutkan 2014 dengan paket berbeda.

Anggaran untuk pembangunan TPI tersebut Rp 425 juta sedangkan proyek tahun 2013 Rp 300 juta lebih.

Pada bagian lain, Kepala Bidang Pengawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Sri Susilowati enggan berkomentar banyak mengenai proyek rumah kemasan yang belum dioperasikan. Menurutnya, rumah kemasan itu belum dioperasikan, lantaran menunggu pengadaan peralatan pendukung seperti alat.”Operasionalnya menunggu pengadaan peralatan tahun ini,” ujarnya, seraya menambahkan, operasional rumah kemasan akan diupayakan secepatnya. (her)

H. L. Putria Mengaku Jalankan Perintah Pimpinan

TURUN - Tim Dishut NTB didampingi Dishut Lobar saat turun ke lokasi HKm Gunung Sasak. Mereka memantau lokasi yang HKm yang disebut warga sebagai penyebab banjir beberapa waktu lalu.

Polisi Gerebek Pabrik Mi Berformalin

Praya (Suara NTB) Sebuah rumah di Lingkungan Bagek Rende Kelurahan Jontlak Praya Tengah Lombok Tengah (Loteng), Kamis (23/4), digerebek aparat kepolisian. Lantaran diduga sebagai tempat produksi mi instant yang diguna menggunakan bahan formalin. Pemilik pabrik beserta empat orang karyawan diamankan, dalam penggerebekan tersebut.

Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK., melalui Kasat Reskrim, AKP Tauhid, yang dikonfirmasi wartawan mengungkapkan, satu tersangka yakni Kh (45), selaku pemilik pabrik bersama empat karyawan saat ini sudah diamankan di Mapolres Loteng untuk keperluan penye-

Halaman 5

tungkan hidup dari HKm itu sebanyak 3 ribu lebih. Jumlah kelompok HKm ini sebanyak 6 kelompok, berasal dari dua kecamatan yakni Gerung dan Kuripan.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Hutan pada Dishut NTB , Ir. H Sukirman Siregar menyatakan, pihaknya turun ke lokasi dalam rangka untuk tinjau lapangan dan pembinaan fasilitasi kelompok untuk membuat IUP. “Sekaligus klarifikasi terkait pemberitaan soal HKm Gunung Sasak,” imbuhnya.

Ia menyebut, menurut SK Menteri Kehutanan ada 1016 KK yang masuk kelompok HKm ini.

Kelompok itu terbagi dalam enam kelompok, yakni wana Sasak Lestari seluas 113 hektar, Batu Gedeng Lestari seluas 208 hektar, Wana Karya 183 hektar, Beriuk Tinjal 79 hektar dan Tempos Bersatu seluas 331 hektar.

Total luas 477 hektar,”sebutnya.

Untuk memantapkan izin dari Menteri Kehutanan perlu ada IUP dari gubernur. Pihaknya akan membuat profil kelompok, profil ini akan dibawa ke gubernur dan akan diverifikasi sesuai ketetapan menteri. (her)

Praya (Suara NTB) Persidangan kasus dugaan pengerusakan bangunan milik Hotel Lombok Baru Kuta Pujut Lombok Tengah (Loteng) dengan terdakwa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, H.L. Putria kembali digelar Pengadilan Negeri (PN) Praya, Kamis (23/4). Agendanya, penyampaian eksepsi terdakwa, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang sebelumnya.

Jalanya sidang sendiri berlangsung tegang. Puluhan aparat kepolisian tampak mengawal ketat jalannya sidang. Puluhan warga yang merupakan keluarga terdakwa terlihat memadati ruang sidang. Beberapa pejabat lingkup Pemkab Loteng juga hadir, pada sidang yang dipimpin langsung Majelis Hakim, I Nyoman Widuga, S.H. Dalam amar eksepsi yang dibacakan kuasa hukumnya, Putria meminta Majelis Hakim menghentikan persidangan perkara tersebut.

Mengingat, dalam perkara tersebut tidak ada tindak pidananya. Pasalnya, apa yang dilakukan terdakwa dengan menertibkan bangunan milik Hotel Lombok Baru Kuta, atas dasar perintah pimpinan, dalam hal ini kepala daerah.

“Bahwa perbuatan itu (penertiban bangunan hotel Lombok Baru,re) bukan perbuatan pidana. Karena dilakukan atas dasar perintah jabatan,” ungkap Burhanudin, SH, kuasa hukum terdakwa.

Tidak hanya itu, dakwaan JPU terhadap terdakwa yang diduga melanggar pasal 151 KUHP, kabur dan tidak

jelas. Di mana banyak isi dakwaan yang tidak sinkron dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Seperti keterangan bahwa, terdakwa pernah mendatangkan alat berat untuk meratakan bangunan hotel. Tetapi pada kenyataan, terdakwa tidak pernah melakukan hal itu.

Sehingga pihak terdakwa menilai, dakwaan JPU terkesan imajinatif, karena tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. “Jadi kita menilai, perkara ini tidak layak dilanjutkan. Sudah ditutup saja. Karena memang tidak ada tindak pidana yang terjadi,” tegas Burhanudin.

Atas eksepsi tersebut, JPU, Muslim S.H., meminta waktu satu minggu kepada Majelis Hakim untuk memberi jawaban. Sidang pun akhirnya ditunda selama seminggu.

“Kita berita waktu kepada JPU untuk memberikan jawaban. Untuk itu, siding kita tunda selama satu minggu,” sebut Ketua Majelis Hakim, I Nyoman Wiguna.

Desakan yang sama juga disampaikan juru bicara keluarga terdakwa, L. Tajir Syaroni. Menurutnya, perkara tersebut tidak layak untuk disidangkan, karena dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak ada.

Justru kata Tajir, yang harus diperiksa ialah pihak pelapor sendiri. Pasalnya, pedoman yang dijadikan dasar bagi pelapor berupa sertifikat tanah tempat bangunan hotel tersebut berdiri, justru ilegal. Terbukti sertifikat milik pelapor, tidak terdaftar di BPN Praya. (kir)

Sejumlah Randis Diduga Digadai

Tim BPK Periksa Ratusan Aset BMD Lobar Giri Menang (Suara NTB) BPK melakukan pemeriksaan rinci terhadap semua aset di Lombok Barat (Lobar), berupa barang milik daerah (BMD), seperti kendaraan dinas (randis). Sejak beberapa hari terakhir setelah turun ke Lobar, BPK memeriksa randis yang dipakai di Lobar.

Seperti yang dilakukan Kamis (23/4), BPK kembali memeriksa ratusan randis di lingkup Setda Lobar. Bahkan randis bupati, wakil bupati serta sekda tak luput dari pendataan yang dilakukan BPK. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Rumah Tangga Setda Lobar Zainuri Ikhsan yang dikonfirmasi wartawan menjelaskan, pemeriksaan

dilakukan seputar nomor mesin (nosin), nomor rangka (noka) dan surat kelengkapan lainnya. Menurutnya, ada 405 unit randis roda 2 dan roda 4 yang diperiksa BPK di setda.

Dari 405 unit randis tersebut, randis roda 4 sebanyak 105 unit dan roda 2 sebanyak kurang lebih 300 unit. “Semua kendaraan masih layak pakai meskipun kondisinya sudah rusak, karena usia,” ujarnya.

Menyinggung beberapa randis yang berada di Sekretariat DPRD yang digunakan mantan anggota DPRD Lobar, Zainuri mengaku susah dilacak keberadaannya. Informasi yang didapatkan di lapangan bahwa beberapa randis tersebut diduga digadai. “Ada sekitar 18 unit

randis roda 2 jenis Honda Supra X 125 dan Yamaha Vixion yang masih hilang,” paparnya.

Masalah kehilangan, lanjutnya, nanti akan ada proses lain dan sekda yang akan memberikan keputusan.

Pada bagian lain, pihaknya menargetkan tahun ini Lobar harus WTP. Sebelumnya, Inspektorat Lobar mengklaim telah menindaklanjuti 83 persen lebih temuan BPK, hal ini menimbulkan optimism, jika Pemda Lobar tahun ini bisa meraih opini WTP dari BPK. Sejumlah temuan yang belum bisa dituntaskan seperti aset dan penagihan kerugian negara sebesar Rp 300 juta lebih pada pihak ketiga (rekanan). (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 24 April 2015

Halaman 6

Kerjasama Program PAUD Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Pengelola Siap Kembangkan PAUD Bermutu di Sumbawa

(Suara NTB/arn)

Supriati Sumbawa Besar (Suara NTB) Para peserta pelatihan pengelola PAUD yang kegiatannya berakhir Kamis (23/4), siap mengembangkan lembaga PAUD-nya menjadi PAUD berkualitas dan bermutu.

Salah satu peserta, Su-

priati, pengelola PAUD Bina Balita, desa Empang Atas kecamatan Empang yang didirikan sejak 2011 lalu kini berkembang cukup baik. Bahkan kini peserta didiknya telah mencapai 50 anak usia dini yang diasuh empat tenaga pendidik (tendik). Menurutnya, materi yang disampaikan narasumber selama pelatihan menjadi bekal dalam menjalankan lembaga PAUD-nya agar lebih bermutu. Dengan tetap mengedepankan pendekatan holistik integratif.

Bahkan, Supriati, istri dari M. Nur, anggota DPRD Sumbawa ini, optimis dapat menerapkan ilmu yang diberikan pemateri. Termasuk soal kebijakan pemerintah yang diatur dalam tiga Permendikbud, baik itu yang mengatur tentang standar PAUD maupun kurikulum PAUD. Meski selama ini, dalam menjalankan lembaganya, Supriati tidak menarik biaya sepeser pun dari orang tua peserta didik alias

gratis. Hanya mengandalkan bantuan seperti BOP maupun sumbangan dari pihak lainnya.

“Insya Allah, kita akan bekerjasama seca baik dengan tendik dan para orang tua peserta didik. Agar proses belajar mengajar bisa berjalan baik pula. Harapan kita, PAUD Bina Balita dapat menjadi PAUD bermutu,” katanya.

Tekad serupa juga disampaikan, M. Jan, pengelola PAUD Bukit Harapan, dusun Ai Limung desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara. Berdiri sejak 2008 lalu, PAUD yang telah menjadi aset desa dan berdiri di atas bangunan semi permanen ini, telah banyak mendidik anak usia dini yang ada di wilayah terkait. Kini peserta didiknya sebanyak 21 orang yang dibina dua orang tendik.

Tentu materi yang disampaikan dalam pelatihan membuka wawasan dan pola fikir baru dalam mengembangkan PAUD yang lebih berkualitas.

Sesuai tema besar, gerakan

PAUD berkualitas yang dicanangkan pemerintah tahun 2015. Meski kadang terkendala dana, namun PAUD Bukit Harapan tetap bertahan dan berharap dapat melakukan perubahan. Bantuan seperti BOP pun diterima untuk perbaikan sarana dan operasional PAUD dimaksud. “Kita ingin berbuat kebih maksimal lagi,” tekad M. Jan. Sebelumnya, Kasi PAUD Dinas Diknas Sumbawa, Mukhlis, S.Pd, menyatakan, pemerintah pusat mencanangkan PAUD berkualitas yang ditandai dengan lahirnya tiga kebijakan dalam bentuk Permendikbud. Yakni, Permendikbud No. 84 tahun 2014 tentang pendirian lembaga PAUD, Permendikbud No. 137 tahun 2014 tentang standar PAUD dan Permendikbud No. 146 tahun 2014 tentang kurikulum PAUD. Tiga regulasi kebijakan yang mengawal PAUD berkualitas. Esensinya bagi pelaku PAUD khususnya pengelola, kalau se-

belumnya, pendirian PAUD melalui mekanisme pengajuan izin ke Diknas dan Diknas menerbitkan izin setelah menguji kelayakan serta memberi batas waktu berlakunya izin sampai dua tahun. Tetapi dengan tiga Permendikbud tersebut, ada beberapa syarat dan ketentuan yang mesti dipenuhi setiap orang, baik itu LSM atau pemerintah sekalipun yang ingin mendirikan PAUD. Dua syarat besar yang mesti dipenuhi dalam pendirian lembaga PAUD sekarang ini, yakni syarat administrasi dan syarat teknis. Syarat administrasi terdiri dari identitas pendirinya, keterangan domisili lembaganya dari desa atau kelurahan, susunan organisasi dan lannya.

Syarat ini nanti diusulkan ke Diknas. Kemudian Diknas melakukan penilaian dengan menentukan tim penilai di tingkat lapangan untuk menguji syarat kedua, yakni syarat teknis. Diantaranya berupa kurikulum, akte notaris, sarana dan

prasarana, peserta didik, tenaga pendidik, pembiayaanya hingga evaluasi dan rencana pengembangan tiga tahun kedepan. “Itu semua akan diuji tim kelayakan,” terang Mukhlis.

Hal ini dimaksudkan, agar pelaku pengelola PAUD tidak lagi asal-asalan membentuk PAUD dan sudah masuk ke tema besar PAUD berkualitas.

Kalau sebelumnya temanya untuk pemerataan akses dan perluasan kesempatan layanan PAUD yang ditandai dengan kebijakan satu desa satu PAUD sudah tuntas di Sumbawa. Kini di 2015 berubah ke gerakan PAUD berkualitas, dalam memberikan layanan bermutu kepada anak usia dini. Dari mulai kelembagaannya diatur dan ditata sesuai ketentuan Permendikbud. Kemudian pada tataran implementasi, program PAUD-nya dikawal lagi dengan Permendikbud No. 137 tahun 2014 tentang standar PAUD. Lembaga PAUD harus bisa memenuhi standar

Polisi Selidiki Keberangkatan 14 TKI Asal Sumbawa

Pembangunan IGD Baru RSUD Sumbawa Segera Direalisasikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Direktur RSUD Sumbawa, dr. Selvi mengatakan rencana pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) segera terealisasi. Prosesnya kini dalam pembuatan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Dalam pertemuan dengan konsultan, rencananya gambar diselesaikan dalam waktu dua bulan. Konsultan perencana diberikan waktu untuk menyelesaikan gambar sekitar awal Juni sesuai dengan keinginan rumah sakit, yang sebelumnya sudah didiskusikan terlebih dahulu. “Konsultan perencana sudah ada pemenangnya, kemudian konsultan sudah datang untuk memantapkan apa yang direncanakan dan diberikan waktu dua bulan untuk menyelesaikan gambar,” imbuh Selvi, ketika ditemui Suara NTB, Kamis (23/4).

Menurut Selvi, pembangunan IGD rencananya akan dibangun dua kali lipat dari ruangan yang sekarang, yang sebelumnya kapasitasnya ada delapan tempat tidur. Sehingga dengan ditambahnya kapasitas ruangan dapat mempercepat pelayanan sesuai dengan standar. Adapun ruangan pemeriksaan awal PAC, dibagi dalam tiga zona yaitu hijau (tidak gawat darurat), kuning (semi), dan merah (gawat darurat/kritis).

Dengan adanya pembangunan IGD diupayakan dapat meningkatkan pelayanan, sesuai dengan motto IGD emergency dijadikan unggulan. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Polres Sumbawa sedang melakukan penyelidikan atas adanya laporan 14 TKI asal Sumbawa berangkat secara illegal ke Malaysia. Laporan itu berasal dari Kementerian Tenaga Kerja, yang informasinya TKI dimaksud sempat diselamatkan salah satu lembaga di Kuala Lumpur.

Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Iptu Tri Prasetyo, Kamis (23/ 4) menuturkan, kasus ini berawal dari laporan Kemenaker RI kepada Bareskrim Polri. Mengingat asal TKI bersangkutan dari Sumbawa, selanjutnya Bareskrim melimpahkan ke Polda dan seterusnya ke Polres Sumbawa.

Dari 14 TKI tersebut, 13 diantaranya berasal dari Sumbawa dan sisa 1 lainnya dari Dompu.

Informasinya, 14 TKI masih berada di penampungan di Malaysia. ”Sampai dengan terakhir pada saat laporan ini kami lidik

sekitar tiga minggu yang lalu, TKI belum pulang sampai di rumah.

Kemungkinan mereka ini masih berada di penampungan di luar negeri,” sebutnya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Polres Sumbawa berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk meminta data yang berupa pengajuan atau prosedur berupa paspor nama-nama TKI dimaksud. Setelah itu, pihaknya akan berkoordinasi kembali untuk menanyakan prosedur penerbitan paspor untuk TKI dan paspor untuk kunjungan. Setelah itu, baru

akan menyentuh perusahaaan pemberangkatan para TKI ini.

Termasuk berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa.

Sejauh ini, pihaknya telah meminta klarifikasi terhadap empat orangtuaTKIbersangkutan.Dalam laporan perusahaan yang memberangkatkan disponsori agen atas namaEMDPT.LeviPerdanaBrang Bara. Menurut orang tua TKI yang sempat dimintai keterangannya, mereka diberangkatkan dari Sumbawa melalui jalur darat sampai Lombok. Kemudian dari Lombok

menggunakan pesawat menuju Jakarta. Dari Jakarta kemudian mereka dikirim ke Malaysia akhir 2014 lalu. Sebelum akhirnya ditemukan salah satu lembaga di Kuala Lumpur pada Januari 2015. “Sejauh ini kami masih melakukan klarifikasi terhadap nama-nama TKItersebut.Kamimemangbelum menyentuh perusahaan pengirim karenakamimencaridataawalterlebih dahulu,” cetus Tri. Langkah selanjutnya, sambung Kasat Reskrim, masalah unprosedural pengiriman TKI akan ditelusuri lebih jauh. Jika terdapat tindak pidana maka akan dilanjutkan ke proses pidana. Namun ketika nantinya setelah dikaji dan kordinasi hanya merupakan administratif, maka akan dikembalikan kepada dinas setempat. (ind)

(Suara NTB/ind)

Tri Prasetyo

(Suara NTB/bug)

BARIKADE -

Sumbawa Siapkan Raperda Ladang Penggembalaan

Aparat Kepolisan membarikade warga di depan

(Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa ingin secara maksimal memanfaatkan pola peternakan lar (padang penggembalaan). Dengan menyiapkan perangkat lunak, Raperda sebagai payung hukum yang kini tengah digodok di DPRD Sumbawa.

Kepala Disnakeswan Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur, Kamis (23/4) menyatakan, payung hukum diperlukan agar pengembangan lar lebih legitimate. Mengingat pola peternakan tradisi lar ini menjadi kearifan lokal. Ternak yang hidup dalam satu kawasan secara turun temurun. Hal inilah yang mesti dikembangkan ke arah menguntungkan agar bernilai guna. “Sekarang perangkat lunaknya berupa Raperda kita siapkan,” terangnya.

Raperda dimaksud akan dibahas secara teknis dan mendalam bersama DPRD. Sebab draf yang ada saat ini di Komisi II DPRD Sumbawa, masih banyak yang mesti disempurnakan. Seperti definisi lar dan batasaan lar yang kabur juga mesti diperjelas. Ada beberapa kajian lainnya yang juga mesti ditambah, agar tidak interpretatif. Khusus terkait dengan lar yang sebagian masuk dalam kawasan lar, nantinya akan ada tim yang melakukan verifikasi di lapangan yang melibatkan semua stakeholders terkait.

Seperti Dinas Kehutanan dan BPN. Tentu setelah Raperdanya sendiri telah tuntas dibahas. Yang jelas, saat ini ada sekitar 60 titik (lokasi) lar yang terdata. ”Kalau sudah jadi lar yang diatur dalam Raperda, maka itulah peran dan fungsi peternakan untuk melakukan pembinaan lar termasuk terhadap kelompok ternaknya,” tukas Syafruddin.

Sebelumnya, Komisi II DPRD Sumbawa telah menginisiasi Raperda Pengaturan dan Pengelolaan Lar. Perlunya perlindungan terhadap keberadaan lar ini bukan hanya berhubungan dengan kebutuhan akan lahan penggembalaan ternak semata, tetapi lebih jauh lar dalam kultur masyarakat Sumbawa mempunyai fungsi sosial, ekonomi dan budaya.

Keberadaan lar yang membentuk komunitas masyarakat peternak, dirasakan sebagai arena tukar informasi, transaksi hewan, serta interaksi sosial lainnya. Sedangkan fungsi lingkungan lar yaitu dapat dimanfaatkan untuk alternatif daerah tangkapan air. Lar sebagai ekosistem kombinasi padang rumput dan hutan alami merupakan kawasan terbuka yang dapat menyerap air permukaan dan dari kotoran ternak yang dilepas di lar dapat memperbaiki kesuburan tanah.

Dari 59 lokasi lar baru 4 lokasi yang secara administratif telah dikeluarkan SK Bupati untuk melindungi keberadaannnya.

Belum adanya kepastian hukum atas lar menjadi rentan timbulnya konflik selain masyarakat dengan pemerintah daerah, masyarakat dengan investor (tambak dan tambang) juga masyarakat dengan masyarakat lain yang berbeda kepentingan. Hal ini berakibat masa depan tradisi ternak lepas di Sumbawa akan punah karena alih fungsi lahan menyebabkan ternak kehilangan habitatnya. (arn)

Syafruddin Nur

(Suara NTB/arn)

M. Jan yang ada. Lembaga PAUD yang sudah berdiri, harus bisa memenuhi standar dimaksud. Sedangkan khusus dalam pelaksanaan proses tadi, lembaga PAUD itu juga dibekali kembali oleh pemerintah dengan Permendikbud No. 146 tentang kurikulum PAUD. (arn/*)

Gedung Graha Fitrah yang mencoba mendekat untuk bertemu perwakilan pemerintah dalam aksi unjuk rasa warga Seloto, Kamis (23/4).

Tuntut Perbaikan Jalan

Warga Seloto Datangi Kantor Bupati KSB Taliwang (Suara NTB) Ratusan warga desa Seloto kecamatan Taliwang mendatangi gedung Graha Fitrah kantor Bupati KabupatenSumbawaBarat(KSB), Kamis (23/4). Mereka menyampaikantuntutan agaraksesjalanmenuju desanya segera diperbaiki. Ratusanwarganampaknyakecewadengan kebijakan pemerintah itu.

Mereka berorasi dan membentangkan poster berisikan tudingan terhadap bupati yang dinilainya mengingkari janji. “Kami datang ke sini menagih janji bupati. Karena sejak awal, dia sudah menjanjikan akan memperbaiki jalan menuju desa kami. Tapi buktinya sampai di akhir masa jabatannya

sekarang ini, jalan ke desa kami tetap saja rusak,” kata warga.

Komariah, salah satu orator menyebutkan, jalan menuju desa Seloto tidak saja rusak, tetapi juga membahayakan bagi warga.

Pasalnya untuk kondisi-kondisi tertentu, jalan menuju desanya tidak bisa dilalui. “Banyak ibu-ibu hamil kami yang takut melalui jalan itu. Mereka khawatir akan keguguran kandungan kalau melewati jalan itu,” timpalnya.

Menurut warga, pembangunan jalan ke desanya sebenarnya telah sempat dikerjakan. Namun entah mengapa, terhenti tanpa ada penjelasan dari pemerintah terkait penyebab dihentikannya. “Kami

inijugawargaKSByangbutuhperhatian pemerintah. Masak untuk kebutuhan dasar infrastruktur saja kami tidak bisa dipenuhi,” sesal Hendra Gunawan, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Seloto.

Sempat terjadi insiden saling dorong antara warga dengan aparat kepolisian yang sejak awal melakukan pengamanan. Ketika Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) KSB NS. Kamaluddin akan menemui massa, warga banyakyanginginlangsungmendekat. Sontak aparat pun melakukan barikade sehingga terjadi aksi saling dorong. Beruntung insiden itu tidak berlangsung lama. Kades

Seloto, Lukmanul Hakim yang turut dalam aksi dengan gesit menenangkan warganya.

Setelah tenang, perwakilan warga pun dipersilakan untuk bertemu dengan sekretaris Dinas PU. Dalam penyampaiannya, Kamaludin menjanjikan, bahwa pemerintah akan segera menuntaskan kelanjutan perbaikan jalan di desa Seloto. “Kalau tidak ada halangan bulan Juni nanti sudah selesai,” katanya dihadapan warga.

Tetapi pernyataan Kamaludin itu tidak serta merta dipercayai warga.Wargapun akhirnyamenyodorkan sepucuk kertas berisikan pernyataan untuk mempertegas janji pemerintah itu kepada Sekre-

taris PU untuk ditandatangani.

Untukdiketahuipembangunan jalan menuju desa Seloto sudah sejaklamadirencanakanpemerintah.

Bahkan beberapa program proyek sudah digelontorkan tetapi tidak juga bisa menuntaskan sepenuhnya. Terakhir jalan Seloto masuk dalamprogrampembangunanjalan multiyearspemerintahyangdigagas mulai tahun 2013 lalu dengan kontraktor pelaksana PT AKAS. Sayangnyameskisudahmemasukijadwalpekerjaanterhitungtahun2013 lalu,jalanmenujudesapalingtimur dikecamatanTaliwangitutakkunjung tuntas. Sehingga masyarakat pun merasa kesal dan menggelar aksi unjuk rasa. (bug)

DCF Batu Hijau Kembali Gelar Operasi Katarak Gratis Taliwang (Suara NTB) Docter Children Fund (DCF) Batu Hijau bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar operasi katarak gratis. Kegiatan ini merupakan yang kesekian kalinya, sejak organisasi non profit yang didirikan oleh pekerja dan keluarga PT Newmont Nusa Teggara (NNT) tersebut menggelar untuk pertama kalinya di tahun 2011 lalu.

Kali ini kegiatan operasi katarak yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu itu difokuskan di RSUD KSB. “Kegiatannya sudah kita mulai dari kemarin (Rabu, red) untuk screeningnya dan hari ini masuk proses operasi,” jelas ketua DCF Batu Hijau, Syafwanuddin, Kamis (23/4).

Pada kegiatan kali ini, DCF Batu Hijau tetap menggandeng

Klinik Mata Tritya Surabaya.

Syafwan mengatakan, untuk kelancaran proses operasi Klinik Tritya menurunkan sebanyak enam dokter spesialis mata dan satu dokter lainnya berasal dari Lombok Barat (Lobar). “Untuk tenaga mencukupi karena ada bantuan satu dokter dari Persatuan Dokter Mata Indonesia (Perdami) Lobar dan ada juga tenaga perawat,” paparnya.

Meski diadakan secara gratis, kegiatan DCF Batu Hijau kali ini ternyata tak memenuhi target sebanyak 175 untuk katarak dan 80 pasien petrygium (PTG). “Bahkan sebenarnya lebih dari target itu akan kita layani. Tapi ternyata dari hasil screening dan yang hadir hari ini jauh dari target awal kita,” kata Syafwan seraya menyampaikan guna memenuhi targetnya tersebut, pihaknya akan memperluas

jangkauan pelayanannya hingga ke kecamatan Alas dan Alas Barat kabupaten Sumbawa.

Jumlah pasien yang telah dilayani dari program ini hingga Desember 2014 tercatat 945 pasien katarak, 286 pasien PTG dan sebanyak 4.677 buah kacamata baca gratis yang dibagikan untuk membantu masyarakat kurang mampu. “Selama ini kegiatan kita ini juga kita laksanakan di Sumbawa. Tapi dari seluruh pasien yang sudah kita tangani itu target total kita belum tercapai. Dan kami yakin masih ada di luar sana masyarakat kita yang kurang beruntung mengidap penyakit katarak,” timpalnya.

Sementara itu Kasi Pelayanan Medik (Yanmed) Dinas Kesehatan (Dikes) KSB, Sulastri, SKM mengatakan, program DCF ini sangat membantu pemerintah dalam

(Suara NTB/bug)

DIPERIKSA - Salah seorang pasien saat diperiksa oleh dokter sebelum dilakukan penanganan operasi katarak, Kamis (23/4). menurunkan jumlah penderita ka- saja setahun,” sebutnya.

“Mudah-mudahan dengan ketarak di daerah. “Pemerintah sebenarnya punya program yang sadaran masyarakat ke depan sama dan sudah berjalan mulai akan kesehatan mata dan protahun 2006. Tapi karena angga- gram seperti ini, kita bisa menerannya terbatas, setiap tahun kita kan jumlah masyarakat yang hanya bisa mengoperasi untuk ka- mengidap penyakit mata terutatarak sekitar 30 sampai 50 pasien ma katarak,” imbuhnya. (bug)

SUARA NTB Jumat, 24 April 2015

Pemkab Bima Lelang 80 Paket Proyek Bima (Suara NTB) Sebanyak 80 paket proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bima tahun anggaran 2015 dilelang. Sejumlah pengadaan tersebut tersebar dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD), termasuk di sejumlah Kecamatan.

Kepala Bidang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab Bima, Taufik, ST, MT, Kamis (23/4) mengatakan, sebagian besar dari proyek tersebut, saat ini masih dalam porses tahap lelang dan pemasukan berkas penawaran dari pendaftar.

“Untuk sementara, baru 30 paket sudah dilelang. Dan, saat ini prosesnya sudah masuk tahap penetapan. Sementara sebagianya, baru tahap memasukkan dokumen penawaran dari pendaftar, pelaksanaan kontrak dan ada beberapa yang sedang dievaluasi,” ujarnya.

Dikatakan, proses lelang pengadaan barang dan jasa di Pemkab tersebut, diharapkan sudah selesai secara keseluruhan, paling lambat akhir April. Sehingga, pada Mei nanti, seluruh pekerjaan pengadaan barang atau jasa itu sudah mulai dilaksanakan para pemenang tender, “Insya Allah, kami targetkan pada bulan Mei, pekerjaan proyek itu sudah bisa mulai dilaksanakan,” katanya.

Taufik menjelaskan, waktu pelaksanaan paket proyek ini , biasanya antara 25 hingga 30 hari kalender setelah pelelangan. Sehingga, Ia berharap proyek yang akan dilaksanakan pada 2015 ini, bisa selesai tepat waktu dan memiliki kualitas yang bermutu, “Adapun jenis pengadaan dari 80 paket yang dilelang itu diantaranya, pembangunan Pasar, sarana infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, bendungan, Rumah Sakit (RS), puskesmas, dan sejumlah infrastruktur lainya,” jelasnya.

“Semua tahapan lelang dilakukan secara terbuka, tidak ada yang di tutuptutupi,” tutupnya. (uki) Taufik

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

LSM Pertanyakan Penanganan Dugaan Korupsi Pengadaan Sampan Bima (Suara NTB) Aktivis LSM Masyarakat Transparansi Daerah (Matanda) Kabupaten Bima, menilai langkah satuan Tipikor Polres Bima Kota lamban, menyusul belum ditetapkannya seorang pun tersangka dalam kasus ini. Kasus pengadaan sampan fiberglass tahun anggaran 2012, sedangkan BPKP telah melakukan audit dan menemukan ada kerugian negara.

Aktivis Matanda berencana akan melakukan aksi di Mabes Polri, Jakarta, bila dalam waktu dekat ini tidak ditetapkan status tersangka.

Ketua Bidang Aksi dan Advokasi Matanda, Agus Riawan, S.Pd kepada Suara NTB, Kamis (23/4) mengatakan, sejak kasus dugaan korupsi pengadaan sampan fiberglass dilaporkan pihaknya ke Mapolres Bima Kota tahun 2013 lalu, sampai saat ini belum juga ada penetapan status tersangka. “Seharusnya sudah ada penetapan tersangka. Kasus ini

akan terus kami kawal sampai tuntas,” ujarnya.

Agus menyatakan, penyidik seharusnya tegas menetapkan tersangka dalam kasus ini, karena kasus ini sudah merugikan masyarakat banyak. “Kami tetap berkomitmen dan konsisten dan tetap mengawal kasus ini, dan apapun hasilnya masyarakat tidak lagi bertanya-tanya,” katanya.

Direktur LSM Matanda, Amiruddin M. Tahir, S.Pd mengaku akibat lambannya proses persoalan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi,

terutama kasus pengadaan sampan fiberglass yang sudah lama ditangani oleh oleh Bima Kota, akan melahirkan beberapa asumsi miring dalam potret penegakan supremasi hukum yang ada di Bima. ‘’Kalau kasus ini lamban tidak ada penegasan, dikhawatirkan masyarakat menilai polres Bima Kota tidak komitmen terhadap penuntasan kasus korupsi,” katanya.

Menurutnya keterangan dari saksiyangdipanggil,itu sudahcukup bagi penyidik untuk menetapkan tersangka. “Matanda akan

melakukan aksi di Mabes Polri di Jakarta untuk mengawal jalannya proses kasus ini, karena beberapa anggota Matanda adalah aktivis antikorupsi asal Bima yang menempati jabatan di Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Jakarta,” imbuhnya.

Secara terpisah, Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Yerry T. Putra mengatakan sudah mengantongi nama-nama calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sampan fiberglass ini. Hanya saja sampai saat ini belum dirilis karena pemeriksaan masih berlanjut, dan beberapa saksi sudah dihadirkan untuk dimintai keterangan.

“Masih banyak saksi yang akan diperiksa, dan masih mendalami lagi keterangan dari beberapa pihak, sebelum menaikkan status tersangka,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

Amiruddin M. Tahir

(Suara NTB/uki)

Jabatan Lowong di Dompu Segera Diisi Dompu (Suara NTB) Tiga jabatan lowong eselon IIb di lingkup Pemkab Dompu akan segera diisi. Pemerintah tengah menyiapkan panitia seleksi (Pansel) perekrutan pejabat tinggi di daerah dan peminat pun diberi kesempatan terhadap mereka yang memenuhi syarat di seluruh NTB. Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si kepada Suara NTB di Dompu, Rabu (23/4) mengakui tengah mempersiapkan pansel untuk perekrutan pejabat tinggi daerah sesuai amanah UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Pansel ini terdiri dari maksimal 45 persen dari internal pemerintah dan 55 persen dari akademisi, pakar, atau profesional dengan jumlah anggota pansel ganjil, minimal lima orang dan maksimal sembilan orang. “Setelah pansel disiapkan baru akan dikonsultasikan dengan komisi aparatur sipil negara (KASN),” terangnya.

Setelah pansel terbentuk, lanjut H. Agus Bukhari, pengisian jabatan tinggi dilakukan secara kompetitif dan terbuka. Sehingga pansel akan mengumumkan melalui media massa atau secara online. Pengisian jabatan tinggi daerah dapat dilakukan oleh anggota ASN dari daerah lain selama dalam provinsi yang sama. Mekanisme perekrutan pejabat tinggi ini diatur dalam peraturan Mentri (Permen) PAN RB RI No 13 tahun 2015 dan dipertegas kembali melalui surat edaran Men PAN RB RI No. B/570/M.PANRB/03/2015 tertanggal 13 Maret 2015.

Diantara syarat calon pejabat tinggi di antaranya memiliki kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas dan penilaian uji kompetensi melalui pusat penilaian atau metode penilaian lainnya.

Terkait larang mutasi pejabat dalam enam bulan sebelum berakhir masa jabatan bupati, dikatakan H. Agus Bukhari, dalam pasal 71 undang-undang Pilkada No 1 tahun 2015 ayat 2 disebutkan. Namun dalam penjelasannya, dikecualikan bagi pengisian jabatan lowong. “Penjelasan pasal 71 ayat 2 undang-undang No 1 tentang Pilkada mengecualikan pengisian jabatan lowong,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, ada tiga jabatan eselon IIb yang lowong di Pemkab Dompu. Diantaranya Dinas Peternakan Dompu, Kepala Dinas Perkebunan Dompu dan Asisten 3 Setda Dompu. Untuk sementara, ketiga jabatan ini diisi oleh pelaksana tugas (Plt) yaitu Drs H Gaziamansyuri, M.Ap (Dinas Peternakan), Ir Syaiful Bukhari (Dinas Perkebunan), dan M. Amin, S.Sos (Asisten H. Agus Bukhari III Setda Dompu). (ula)

BATU AKIK – Warga kelurahan Sarae, Bima, sedang menggelar pameran batu akik dan jajanan khas desa tersebut, Kamis (23/4).

Kelurahan Sarae Gelar Pameran Batu Akik Kota Bima (Suara NTB) Pemerintahan Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, menggelar pameran batu akik untuk memperingati hari jadi Kota Bima yang ke-13. Kelurahan itu juga menyelenggarakan kontes pembuatan batu akik. Warga antusias mengikutinya karena bisa langsung menghasilkan manfaat dari kegiatan tersebut.

Ketua RW 1 Kelurahan Sarae, Hairul Asikin, SH yang juga sebagai peserta pameran batu akik kepada Suara NTB, Kamis (23/4), mengaku selama ini batu akik hanya jadi koleksi dan disimpan di rumah masing-masing,

tanpa ada pameran ataupun kegiatan seperti ini. ‘’Pameran seperti ini yang kami tunggu dari dulu. Saya pribadi sebagai ketua RW merasa bangga dan bahagia,” ujarnya.

Hairul mengatakan, ia mendapat omset besar dengan pelaksanaan pameran itu. ‘’Sebelum ada pameran ini, kami kesulitan memasarkan batu akik hasil dari kerajinan warga,’’ katanya, seraya menambahkan, bila dikembangkan event yang lebih besar lagi maka perekonomian warganya akan meningkat.

Dikatakan, batu akik yang dia pamerkan diperoleh dari beberapa

Dua Tersangka Pembunuh Aparat Madrasah Swasta di Bima Kurang Perhatian Desa Wane Dilimpahkan

(Suara NTB/ula)

Bima (Suara NTB) Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bima, Drs. H. Saleh Karim mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap pendidikan Madrasah swasta di Bima. Padahal keberadaan sekolah berbasis yayasan tersebut telah banyak memberikan kontribusi bagi negara untuk mencerdaskan anak bangsa.

Dikatakan, sebanyak 80 persen jumlah madrasah di Kabupaten Bima, saat ini sangat memerlukan perbaikan sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar siswa. Dari total jumlah (Suara NTB/uki) H. Saleh Karim itu yang terdiri dari MI, M.Ts dan MA telah mengajukan permohonan bantuan ke Kementerian Agama Pusat, namun hingga sekarang belum ada respons. “Mestinya madrasah itu diperhatikan,” ujar Kepala Kemenag, Kamis (23/4).

Menurutnya, dengan pola pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah saat ini, seharusnya diikuti dengan pengucuran dana dari pihak pusat lebih memadai. “Tapi yang terjadi, justeru sekolah negeri mendapat perhatian yang lebih. Ini harus berjalan seiring,” ungkapnya kepada Suara NTB. “Dari aspek fisik, pendidikan madrasah cukup memprihatinkan. Kondisinya rata-rata mengalami kerusakan parah, bahkan ada beberapa yang tidak memiliki Ruang Kelas Baru (RKB).

Sementara bantuan dana yang diharapkan dari Pemerintah Pusat, belum terealisasi,” keluhnya Kurangnya perhatian pemerintah ini, lanjut Saleh, salah satunya bisa dilihat dari gaji guru di madrasah yang sangat kecil. ‘’Kondisi itu kemudian membuat kami harus berupaya keras, sehingga bisa memperbaiki keadaan pendidikan Madrasah di Kabupaten Bima,” katanya.

Dia berkomitmen untuk memperjuangkan kemandirian dan kesejahteraan pesantren serta madrasah di wilayah setempat. (uki)

(Suara NTB/uki)

Bima (Suara NTB) Berkas perkara dua tersangka kasus pembunuhan A. Maman (47), Kaur Pembangunan dan Ekonomi Desa Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima dilimpahkan oleh penyidik Sat Reskrim Polres Bima ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima, Kamis (23/4). Dua tersangka tersebut masing-masing ZA dan AY. Sementara seorang lainnya, Sah alias Jhon Rio masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Saat dilimpahkan, para tersangka dikawal oleh sejumlah anggota Sat Reskrim Polres Bima. Proses pelimpahan pun berlangsung sekitar satu jam lamannya. Setelah resmi dilimpahkan, kedua tersangka ini dititip di Rutan Raba Bima.

Kajari Raba Bima, melalui Kasi Intel, L. M. Rosyidi. SH yang dikonfirmasi disela-sela pelimpahan menyebutkan, selain tersangka yang turut dilimpahkan oleh penyidik adalah barang bukti yang digunakan menghabisi nyawa korban. Untuk selanjutnya, pihaknya pun akan menelaah berkas tersebut guna menyiapkan berkas tuntutan.

Diterangkan Rosyidi, kasus pembunuhan ini terjadi pada akhir Bulan Februari 2015.

Saat itu, korban yang tengah duduk di rumah seorang warga, Abdul Haris, mendengar para tersangka tengah berlari sambil berteriak menanyakan orang-orang yang mengejar adik-adiknya. Tidak hanya berteriak, para tersangka juga mengacungkan parang. Mendengar teriakan tersebut, para korban kemudian turun dan menghampiri para tersangka.

“Sesuai dengan yang tertera dalam BAP, saat itu korban dan saksi berencana ingin menenangkan para pelaku, namun usaha korban dan saksi justru tak berhasil,” terang Rosyidi. selanjutnya, para tersangka yang tak mau mendengarkan korban lantas mendekat dan membacok korban tanpa basa-basi. Korban sempat menangkis serangan tersebut dengan kayu, namun terjatuh terlentang karena kondisi tubuh yang tak seimbang. “Waktu jatuh terlentang korban dibacok pada bagian paha kiri dan selangkangan,” tambah Rosyidi.

Usai kejadian, aparat Polres Bima lantas mengamankan para tersangka. Hanya saja, satu orang Jhon Rio yang saat itu diduga provokator karena berteriak untuk membunuh korban masih buron. (use)

wilayah di Kota dan Kabupaten Bima.

Terkadang didapatkan dari kebun milik pribadinya, kemudian dikumpulkan.

“Harganya dari satu juta sampai yang paling murah Rp 30.000,” katanya.

Lurah Sarae, A. Faruk, S.ST.Par, M.Si, mengatakan pameran batu akik digelar karena melihat fenomena batu akik yang menjamur di wilayahnya. Dari survei pihaknya, banyak warga yang pengangguran bisa bekerja dan menghasilkan walaupun sekadar mengasah batu akik. “Ada sekitar 80 KK yang bekerja sebagai perajin dan pengasah batu akik, sedangkan 35 KK sebagai penjualnya,’’ ujarnya, ‘’Suami bisa nafkahkan

istrinya dan anak bisa membantu orang tua,” ungkapnya.

Faruk mengakui usaha batu akik ini merupakan peluang ekonomi yang harus dikembangkan, dan sebagai pemerintahan kelurahan yang menyangkut kepentingan masyarakat khususnya kelurahan Sarae, dirinya siap untuk mengakomodir dan melakukan hal-hal yang tidak lazim dilakukan oleh kelurahan lain, yang terpenting ada penghasilan untuk warganya.

Penghasilan warga ketika membuat batu akik, lalu menjualnya per hari bisa mendapat uang dari Rp 200.000 sampai Rp 1 juta/hari. (uki)

ICMI Diminta Perhatikan Pengembangan SDM di Daerah Dompu (Suara NTB) Pengurus daerah ikatan cendekiawan muslim se-Indonesia (ICMI) Kabupaten Dompu periode 2015-2020 dilantik.

Perkembangan zaman yang semakin sulit, kompetitif, terbuka membutuhkan umat yang tangguh. ICMI Dompu diharapkan bisa memanfaatkan jaringan yang ada untuk mengembangkan SDM yang tangguh.

Ketua ICMI NTB, Prof. Dr. H. Sunarpi, Ph.D dalam pidatonya usai pelantikan pengurus ICMI Kabupaten Dompu, Rabu (23/4) mengungkapkan, situasi saat ini sudah semakin sulit yang membutuhkan jiwa kompetitif dalam menghadapi arus keterbukaan dunia. Sehinga sangat dibutuhkan umat yang tangguh.

“ICMI Dompu diharapkan bisa membangun umat ini ke arah yang lebih baik,” katanya.

Rektor Universitas Mataram ini mengungkapkan, Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumberdaya alam dengan luas daratan dan panjang garis pantai cukup besar. Bahkan bila dibentangkan, akan melintasi 19 negara di benua Eropa. “Cita-cita kita harus mampu menjadi 16 negara ekonomi maju di 100 tahun Kemerdekaan Indonesia,” ungkapnya.

Pada saat kejayaan Islam, dikatakan Sunarpi, ulama tidak hanya pandai dalam ilmu agama.

Tapi juga menjadi ilmuwan untuk pengetahuan umum. Karena sejak 1.500 tahun silam dalam

(Suara NTB/ula)

PELANTIKAN - Pelantikan pengurus ICMI Kabupaten Dompu, Rabu (23/4).

Alquran memberikan gambaran keilmuan. “Sesungguhnya, antara zikir dan fikir tidak pernah terpisahkan,” ungkapnya.

Sunarpi pun mengajak ICMI Dompu untuk sama-sama membangun SDM umat. Ada banyak peluang, bahkan melalui PP No 6 yang mensyaratkan minimal 20 persen perekrutan mahasiswa di 74 perguruan tinggi negeri (PTN) harus diambil dari kelompok masyarakat tidak mampu. Namun di Unram, dari 5.000 mahasiswa baru yang direkrut tiap tahun, 2.000 diantaranya dari mahasiswa tidak mampu.

Wakil Bupati Dompu, Ir. H. Syamsuddin, MM mengharapkan dukungan ICMI NTB dalam membimbing ICMI Dompu seh-

ingga bisa mengembangkan SDM dan SDA yang ada di Dompu untuk kemajuan daerah. “Kita sangat mengharapkan bimbingan dari ICMI NTB terhadap ICMI Dompu agar bisa mengembangkan SDM dan SDA yang ada menuju kemajuan daerah serta pengembangan umat yang lebih baik,” harapnya.

Ketua ICMI Dompu, Drs H Muhibuddin, M.Si mengatakan, amanah menjadi pengurus ICMI ini akan diemban sambil mempelajari AD/ART menuju pengembangan SDM yang ada.

Dengan demikian, pengembangan umat bisa dilakukan. “Dengan amanah ini akan menjadi dasar mengembangkan sumber daya yang ada,” katanya. (ula)

SUARA NTB Jumat, 24 April 2015

Soal Aset Loang Baloq

Kepala BPKAD dan Lurah Tanjung Karang Diperiksa Dit Reskrimsus Mataram (Suara NTB) – Sengketa terhadap kepemilikan tanah seluas 3,5 hektar di Loang Baloq Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela masuk ke ranah hukum. H. Arifin Ibrahim yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut melaporkan kasus tersebut ke Polda NTB. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram dan Tanjung Karang diperiksa oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda NTB. Informasi yang dihimpun Suara NTB, Kepala BPKAD diperiksa oleh Polda NTB sekitar seminggu yang lalu. Pemeriksaan tersebut kaitannya dengan laporan H. Arifin Ibrahim yang mengklaim tanah miliknya seluas 3,5 hektar menjadi aset Pemkot Mataram. Lurah Tanjang Karang juga diminta keterangan oleh penyidik Dit Reskrimsus Polda NTB terkait bukti sporadik yang ditandatangani oleh kelurahan.

Dikonfirmasi terkait pemeriksaan tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra mengaku kaget dengan pemanggilan yang dilakukan oleh Penyidik Polda NTB dalam hal ini Dit Reskrimsus. Semestinya, persoalan aset bukan menjadi ranah dari Dit Reskrimsus yang menangani persoalan kasus korupsi dan menjadi kewenangan dari pengadilan karena menjadi ranah perdata. “Saya saja kaget dan menurut saya ini salah kamar, tapi tidak tahu di mata hukum,” kata Yance ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/4).

Yance mengurai, aset 3,5 hektar di Loang Baloq itu diketahui milik Pemkot Mataram berdasarkan berita serah terima dari Pemkab Lombok Barat. Namun H. Arifin Ibrahim juga mengklaim lahan itu sebagai miliknya. Dokumen kepemilik lahan itu dimiliki oleh Pemkot Mataram dan H. Arifin Ibrahim. Meskipun demikian, Yance mengakui ada kesalahan pengetikan pada kartu inventaris barang (KIB) yang mengatakan bahwa tanah itu merupakan pembelian tahun 2013. “Sudah saya jelaskan itu bukan pembelian tapi salah ketik,” bebernya.

Adapun sporadik yang sudah diajukan H. Arifin Ibrahim sebagai administrasi pembuatan sertifikat dicabut kembali, karena proses hukum kepemilikan tanah itu belum jelas. Artinya, kepemilikan tanah itu akan diketahui apakah milik Pemkot Mataram atau H. Arifin Ibrahim setelah adanya putusan pengadilan.

Ditemui terpisah, Lurah Tanjung Karang, Edi Suharto membenarkan dirinya juga dipanggil sebagai saksi atas kisruh aset seluas 3,5 hektar di Loang Baloq.

Dirinya dicecar 18 pertanyaan menyangkut kewenangan bahkan sepengetahuannya terhadap tanah tersebut. Namun demikian, Edi mengaku tidak mengetahui tanah itu adalah aset. Dasarnya menandatangani sporadik setelah dilakukan verifikasi oleh kepala lingkungan serta pengakuan dari dua lurah sebelumnya. “Ini salahnya badan aset, karena kalau saya tahu itu aset pemerintah tidak mungkin saya tanda tangani. Pemohon pun melampirkan bukti jual beli,” terangnya.

Kaitannya dengan sporadik adalah menjadi ranah dari Badan Pertanahan Negara (BPN), kelurahan hanya sebatas mengetahui saja. Pemeriksaan dilakukan secara maraton oleh penyidik Polda NTB kata Edi, hanya fokus soal aset itu saja. (cem)

Walikota Ingatkan PNS Jaga Netralitas Mataram (Suara NTB) Pada awal Desember mendatang, Kota Mataram akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota dan Wakil Walikota. Untuk itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengingatkan kepada seluruh PNS lingkup Pemkot Mataram untuk tetap menjaga netralitas, tidak terlibat langsung dalam politik praktis. Karena jika tidak, maka ada sanksi yang menanti mereka sebagai abdi negara.

Hal ini ditegaskan Walikota usai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Mataram, Kamis (23/4). “Saya ingatkan PNS untuk tetap menjaga netralitas. Kalau tidak netral, berarti melanggar ketentuan dan ada risikonya. Pengawasan Panwaslu juga lebih ketat dan akan ada pengawas di setiap tingkatan,” terangnya.

Menjaga netralitas PNS disampaikan Walikota adalah sebagai salah satu bentuk membangun proses demokrasi yang sehat di Kota Mataram. Pihaknya tidak ingin proses tersebut tercederai karena harga untuk pelaksanaan Pilkada ini tidaklah murah atau membutuhkan dana yang cukup besar. “Mulai dari Sekda sampai PNS harus netral karena akan ada banyak pihak yang menilai. Itu juga punya resiko dan konsekuensi terhadap status kepegawaiannya,” ujarnya.

Walikota juga berharap, pelaksanaan Pilkada Kota Mataram yang diagendakan tanggal 9 Desember mendatang bisa menjadi barometer pelaksanaan proses demokrasi yang sehat di NTB. Proses demokrasi diharapkan bisa berlangsung terbuka, transparan, berkualitas, bermartabat, sehat, dan jauh dari konflik. “Jangan sampai ada ketentuan-ketentuan yang dilanggar dan saya sudah berkomitmen untuk itu,” tegasnya.

Walaupun masyarakat berbeda pilihan, ia berharap tidak muncul friksi di tengah masyarakat yang dapat meluas menjadi konflik. Dengan demikian kebersamaan dan harmonisasi di tengah masyarakat Kota Mataram tetap terjaga.

“Masyarakat boleh saja berbeda pilihan tapi tetap dalam semangat persatuan dan tetap menjaga kondusifitas Kota Mataram. Jangan gara-gara politik terjadi friksi yang bisa menjurus ke pecahnya konflik,” jelasnya. (ynt)

POLHUKAM

Halaman 8

Polda, KPU dan Bawaslu Bahas Potensi Konflik Pilkada Serentak Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar rapat dengan jajaran Polda NTB, Kamis (23/4). Tiga institusi ini membahas potensi konflik pada pilkada serentak mendatang. Sejumlah potensi persoalan diungkapkan mereka yang hadir dalam pertemuan itu. Tidak hanya dari KPU NTB dan Bawaslu NTB, juga dari KPU dan Bawaslu tingkat Kabupaten dan Kota yang sempat hadir. Hadir juga Danrem 162/WB Kolonel CZI. Lalu Rudy Irham Srigede.

Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Sriyono, M.Si menyimpulkan pertemuan itu sebagai ajang menyamakan persepsi.

Apa yang menjadi potensi persoalan kemudian berujung konflik diidentifikasi. “Kami samakan persepsi dulu, apapun hasil pertemuan hari ini, kami akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Jadi ini awal saja dulu,” kata Kapolda kepada wartawan. “Supaya masing masing tahu, apa dikerjakan, bertanggungjawab pada siapa, berdasarkan pengalaman tahun lalu,” sambung Kapolda.

Pertemuan berikutnya akan dilakukan secara parsial oleh masing masing instansi yang terlibat, terutama dalam rangka antisipasi pelanggaran pelanggaran pilkada yang potensi berbuntut konflik. Yang perlu diperjelas adalah terkait dengan aturan Pilkada serentak, kemudian dikaitkan dengan pengalaman tahun lalu. Agar tidak lagi terjadi

benturan benturan, terutama hubungannya dengan institusi yang tergabung dalam Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). “Dulu kan ada tersangka yang kabur, kemudian pengawasannya, disesuaikan dengan timeline. Jadi Gakumdu harus diperkuat,” saran Kapolda.

Karena peran Gakumdu menurut Kapolda sangat strategis sehingga harus diperkuat, namun demikian dia berharap pelanggaran berkurang. Soal kesiapan personel, tidak ada yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

Hanya memang soal sistem pengamanan berbeda, karena basisnya di Polres. Baginya semua Polres yang pemerintahannya menggelar Pilkada, dipastikan sudah siap, seperti Polres Mataram, Polres Lobar, Polres Lombok Tengah, Polres Dompu dan Polres Bima.

“Pada dasarnya semua polres sudah siap. Apalagi mereka

(Suara NTB/ris)

(Suara NTB/ris)

(Suara NTB/ars)

Brigjen Pol. Drs. Sriyono

Aksar Ansori

Khuwailid

sudah latihan latihan sebelumnya,” katanya yakin.

Sementara Ketua KPU NTB, Aksar Ansori, pada kesempatan itu mengungkapkan bagaimana upaya jajarannya memaksimalkan pendataan. Karena data yang tidak akurat, berpotensi menjadi konflik. Yang perlu diperbaiki menurutnya kinerja PPS, supaya bekerja sebaik mungkin.

Data–data juga bisa diakses sebaik mungkin, sehingga tidak hanya andalkan media dan Bawaslu, tapi publik ikut berperan dalam verifikasi.

“Paling rawan bagaimana rekapitulasi dari DP4 kemudian dimutakhirkan. Ini jangan sampai hilang. Jika secara administrasi kurang tertib, tibatiba yang sudah meninggal masih ada dalam data, ini bisa

jadi masalah,” tegasnya. Sehingga dalam konteks ini, verifikasi yang dimaksimalkan pihaknya, dengan sistem cepat.

Semisal data yang meninggal harus dicoret. Ini yang menurutnya butuh kecermatan dari PPS dalam mengelola data.

“Sehingga nanti, jangan sampai timbul lagi oang tidak terdatar,” pungkasnya.

Ketua Bawaslu NTB Khuwailid, juga punya catatan soal potensi masalah ini. Ada yang punya KTP Mataram tapi berdomisli di Lombok Barat, ini harus diantipasi pihaknya.

Juga soal kemungkinan pelanggaran dilakukan oleh calon incumbent atau petahanan, yang tidak boleh menggunakan kegiatan pemerintah dalam kaitan kepentingan politik. Pihaknya akan menga-

wasi, tidak hanya penggunaan dana bansos juga anggarananggaran lain, tapi juga potensi meningkatnya dana dana bantuan secara tiba-tiba untuk tujuan mendulang dukungan masyarakat.

“Ini akan diawasi khusus.

Petahana ini bisa dilakukan pembatalan jika memang ada pelanggaran semacam ini,” tegasnya. Aturan aturan yang dikhawatirkan ambigu juga dibahas, karena perbedaan penafsiran soal aturan akan berpotensi jadi masalah.

“Mengidentifikasi beberapa aturan yang masih sumbang dalam UU, sehingga yang butuh penafsiran agar membangun persepsi dan langkah sama. Sehingga ketika ada pelanggaran baru, jelas tindakannya,” tegas dia. (ars)

Jenazah Haeriah Tiba di Kampung Halaman

Keluarga Minta Perhatian Pemerintah Selong (Suara NTB) – Apa yang diharapkan oleh keluarga Haeriah (28) warga Dusun Mujahidin Desa Lenek Daya Kecamatan Aikmel yang meninggal di Malaysia (6/4) lalu, saat ini menemukan kepastian. Jenazah ibu empat anak itu tiba di kampung halamannya sekitar pukul 23.00 Wita setelah hampir satu bulan mayatnya terlantar di Malaysia.

Aris Munandar salah satu keluarga Haeriah, kepada Suara NTB, Kamis (23/4) di rumahnya mengaku sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Disosnakertrans Lotim, BP3TKI dan LSM telah membantu pemulangan jenazah Haeriah. Namun, pernyataan BP3TKI masih menjadi ganjalan.

“H.Saleh dari BP3TKI tadi malam mengatakan bahwa Almarhumah Haeriah tidak akan mendapatkan asuransi apapun karena diduga tidak memiliki dokumen yang lengkap alias ilegal. Sehingga, kita berharap kepada Pemkab Lotim maupun provinsi supaya menyikapi persoalan ini dan memberikan bantuan maupun santunan kepada pihak keluarga dalam bentuk apapun,” harapnya.

Susanti dari Lembaga Advokasi Untuk Rakyat Demokrasi (LARD) NTB, meminta pemerintahtidak menutup mata. ‘’Sekarang sudah bukan saatnya untuk berbicara legal mau-

(Suara NTB/yon)

DIMAKAMKAN - Jenazah almarhumah Haeriah saat dimakamkan di pemakaman umum Montong Trek Dusun Mujahidin Desa Lenek Daya Kecamatan Aikmel, Kamis (23/4). pun ilegalnya, namun yang perlu diperhatikan sekarang ini adalah seberapa besar perhatian serta peran pemerintah untuk menyikapi persoalan itu terutama terhadap masa depan keluarga yang ditinggalkan ter-

Tak Ingin Kecolongan

Empat Kader Gerindra Mulai Mendaftar Mataram (Suara NTB) Instruksi DPP Partai Gerindra yang mengharuskan partai itu mengusung kadernya untuk maju dalam Pilkada Kota Mataram, membuat DPC Partai Gerindra Kota Mataram merapatkan bar-

isan. Informasi yang dihimpun Suara NTB, empat kader Partai Gerindra sudah mengambil formulir dan mulai mendaftar.

Empat kader itu, dua kader laki-laki dan dua kader perempuan. Mereka adalah Drs.

utama untuk keempat orang anaknya,’’ terangnya.

Ia berharap, pemerintah jangan membedakan antara TKW legal maupun ilegal ketika ada masalah seperti ini. ‘’Ini urusan kemanusiaan,” cetusn-

ya. Ia menambahkan, alasannya LARD melayangkan langsung surat ke Konsultan Jenderal Kementerian Luar Negeri di Johor Baru Malaysia karena selama ini pemerintah kurang tanggap terhadap per-

soalan ini. Sedangkan, pihak dari keluarga sangat menanti kepulangan jenazah Haeriah.

“Jadi LARD bukan bermaksud untuk tidak mengikuti prosedur dan melangkahi pemerintah,” ungkapnya. (yon)

H. Abdul Karim, MM., anggota DPRD NTB, Muhtar, SH yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram sekaligus Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram. Sedangkan dua kader perempuan yakni Bq. Elok dan Hj. Bq. Mirdiati yang juga anggota DPRD Kota Mataram.

Wakil Ketua DPC Partai Gerindra, Muhtar, SH., yang dikonfirmasi di DPRD Kota Mataram, Kamis (23/4) sempat membantah kabar ini. ‘’Dari mana dapat info ini.

Coba nanti saya cek dulu di

panitia penerimaannya biar ndak salah,’’ kilahnya sembari tersenyum. Namun ia tidak menampik kalau Gerinda harus mengusung kadernya dalam Pilkada Desember mendatang.

Pihaknya juga akan terus memantau bagaimana komunikasi politik ke depan. Sebab, di luar kaderpun sudah banyak yang mendaftar seperti HL. Anas Amrullah. Pendaftaran di Gerindra akan ditutup memjelang pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di KPU Kota

Mataram.

Muhtar mengaku telah melakukan komunikasi politik dengan seluruh parpol yang ada.

Penjaringan bakal calon sudah mulai dilakukan partai besutan Prabowo Subianto ini. Terkait instruksi untuk mengusung kader, Muhtar menegaskan Gerindra tidak ingin kecolongan lagi seperti yang pernah terjadi pada Pilkada tahun 2010 lalu. ‘’Kita sudah mendukung orang secara penuh, malah kita ditinggalkan,’’ akunya.

Dari figur-figur yang mendaftar melalui Partai Gerindra selanjutnya akan digodok. Kemudian, minimal dua nama akan dikirim ke DPP untuk mendapat rekomendasi pencalonan. DPP Gerindara kata Muhtar tidak akan memilih orang sembarangan. Bahkan untuk mematangkan persiapan Pilkada di sejumlah daerah di NTB, Wakil Ketua DPP Gerindra, Fadli Zon akan datang ke Mataram.

Dikonfirmasi terpisah, Hj. Bq. Mirdiati membenarkan dirinya sudah mengambil formulir pendaftaran di Partai Gerindra. Awalnya, ia terkejut dengan perintah partai agar dirinya mendaftar sebagai bakal calon wakil Walikota Mataram. ‘’Jadi mau tidak mau, karena perintah partai, kita tidak boleh mundur,’’ ujar anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini. Meski termasuk orang baru, namun Mirdiati tetap menyatakan kesiapannya. Ia mengapresiasi komitmen partai yang ingin mengusung figure perempuan untuk posisi Mataram 2. (fit)

SUARA NTB Jumat, 24 April 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Tambora Savanna Run Agenda Lanjutan FTMD Mataram (Suara NTB) Tambora Savanna Run atau lomba lari di padang Savana Gunung Tambora dijadikan sebagai agenda lanjutan Festival Tambora Menyapa Dunia (FTMD) kemarin. Agenda ini akan diselenggarakan bersamaan dengan Festival LayangLayang dan Ekspedisi Selebriti, Mei mendatang.

Direktur Eksekutif Tambora Initiative Yuni Mustani, saat bertemu Suara NTB di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, mengutarakan, kegiatan lanjutan ini merupakan upaya untuk menciptakan efek domino perekonomian yang nantinya dapat berdampak bagi masyarakat. Khususnya bagi masyarakat setempat, ajang ini merupakan sebuah peluang besar mereka untuk dapat mengembangkan usaha demi memperbaiki perekonomian melalui sektor pariwisata.

“Ini adalah kegiatan lanjutan dari festival tambora yang kemarin. Kalau yang kita selenggarakan pada 11 April itu, sebetulnya hanya merupakan kegiatan pembuka saja. Ini adalah upaya kita untuk menciptakan efek domino ekonomi bagi masyarakat setempat,” jelasnya, Rabu (22/4).

Dijabarkan, pelaksanaan Tambora Savanna Run akan dilaksanakan 31 Mei nanti. Adapun, peserta yang diharapkan terlibat dalam ajang lomba lari ini adalah para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Para atlet juga akan dijamu dengan penyediaan sarana rekreasi.

“Peserta lomba akan kami fasilitasi, kita akan mengajak mereka untuk mengikuti fam trip ke beberapa objek destinasi pariwisata di sana. Ada juga yang berupa pendakian,” bebernya usai melakukan pertemuan bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB. Secara serentak, Tambora Initiative pada hari itu juga akan dirangkai Festival Layang-Layang di kawasan Gunung Tambora. Kegiatan ini diciptakan dengan tujuan untuk menyedot kunjungan wisatawan. Kegiatan ini berkaca dari festival layang – layang di pulau bali yang saat ini telah berhasil ‘menghipnotis’ wisatawan mancanegara untuk mendatanginya.

“Kita belum memastikan kondisi angin disana, tentu kita sangat berharap cuaca alam yang mendukung sehingga festival ini dapat terlaksana. Dengan demikian, ini akan menjadi magnet penggait kunjungan wisatawan juga,” terangnya.

Sementara itu, Ekspedisi Selebriti akan diselenggarakan seusai penyelenggaraan, Tambora Savanna Run dan Festival layang – layang. Dalam kegiatan ini, para selebriti akan mendaki Gunung Tambora dengan ketinggian mencapai kurang lebih 2.800 mdpl.

“Ekspedisi selebriti ke puncak Tambora kita gelar pada 1 Juni. Sebetulnya agenda ini tidak hanya terpusat di kawasan Gunung Tambora. Tetapi di seluruh Pulau Sumbawa akan kami gaungkan,” bebernya.

Adapun, target peserta yang diharapkan hadir untuk mengisi kegiatan tersebut mencapai sekitar 4.000 orang. Sejumlah 2.500 orang harusnya berasal dari kalangan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Sementara, sisanya mengharapkan partisipasi warga NTB untuk memeriahkan kegiatan tersebut. (met)

(Suara NTB/ist)

REKOR DUNIA - Ribuan pelajar mengikuti acara Harmoni Angklung untuk Dunia di Stadion Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/4). Kegiatan pemecahan rekor dunia bermain angklung dengan diikuti 20.000 pelajar tersebut untuk menyemarakkan Peringatan ke-60 Tahun Konferensi Asia Afrika 2015.

Rekor Main Angklung Dunia Terpecahkan di Bandung Bandung (Suara NTB) Museum Rekor Dunia Indonesia menyatakan rekor dunia bermain angklung terpecahkan di Bandung pada acara “Harmony Angklung For The World 20.000 People Playing Angklung”, di Stadion Siliwangi Bandung, Kamis.

“Museum Rekor Dunia Indonesia mencatat pergelaran angklung terbanyak oleh warga Bandung ini bukan hanya rekor Indonesia tapi dunia, yakni sebanyak 20 ribu orang.

Rekor sebelumnya di Jakarta hanya dimainkan oleh 11 ribu orang,” kata Wakil Direktur Museum Rekor Dunia Indonesia, Oscar Semesta Susilo.

Harmony Angklung For The World 20.000 People Playing Angklung merupakan rangkaian acara yang dilaksanakan oleh Kota Bandung dalam rangka Peringatan Ke-60 Tahun Konferensi Asia Afrika. Sejumlah lagu dibawakan pada acara tersebut seperti We Are The World, Halo-Halo Bandung

kasikan untuk semua yang hadir di Stadion Siliwangi Bandung. Untuk Kota Bandung, untuk Jawa Barat, untuk Indonesia dan untuk semua masyarakat,” ujar pria yang akrab disapa Emil tersebut.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan juga mengaku bangga dengan penghargaan yang diberikan oleh Museum Rekor Indonesia Dunia tersebut.

“Angklung ini temanya kebersamaan, tidak pernah angklung

dan Padamu Negeri.

Pemberiaan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia tersebut diberikan kepada Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil disaksikan oleh perwakilan Guinness World Records Lucya. Wali Kota Bandung M Ridwan menyatakan bangga dengan rekor tersebut karena menjadi prestasi tersendiri bagi Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan warganya.

“Penghargaan ini, saya dedi-

Roman ”La Hami” akan Diterbitkan Lagi

Tercantik Versi ”People” AKTRIS peraih Oscar Sandra Bullock dinobatkan sebagai wanita paling cantik di dunia tahun ini oleh majalah People, namun saat dianugerahi predikat ini Bullock malah tertawa.

“Tidak, sungguh. Saya hanya bilang sebutan itu menggelikan,” kata Bullock kepada People seperti dikutip Reuters.

Bullock (50) yang menjadi pemeran utama wanita terbaik pada Academy Award 2010 atas perannya dalam “The Blind Side,” mengaku menemukan kecantikan dari perannya sebagai seorang ibu untuk anak lelakinya yang baru berusia 5 tahun bernama Louis.

“Kecantikan yang sesungguhnya itu menenangkan.

Khususnya di kota ini, susah sekali untuk berkata, ‘Oh, saya ingin seperti itu,” kata dia mengenai Los Angeles.

“Orang yang saya sebut paling cantik adalah orang yang tidak ingin mencoba (cantik).”

Bullock juga mendapatkan pujian atas diet sehatnya, termasuk juice hijau dan bekerja lima hari dalam seminggu demi membuat hidupnya membumi dan seimbang.

Namun anaknyalah yang membuat dia sangat bahagia.

Ketika Louis bertanya pada dia mengapa dia berkeriput, Bullock berkata pada anaknya itu bahwa garisgaris pada wajahnya muncul karena dia sering tertawa.

“Bunda enggak tua, bunda hanya bahagia,” kata Bullock menirukan jawaban anaknya.

Bullock mengikuti jejak bintang-bintang Hollywood lain seperti Lupita Nyong’o, Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez dan Julia Roberts yang pernah menerima anugerah serupa pada tahun-tahun sebelumnya sebagai wanita tercantik versi majalah People.

Bullock akan mengisi suara sebagai orang jahat pada film komedi animasi komputer 3D berjudul “Minions.” (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Setelah lama diterbitkan, Roman atau Novel karya Marah Rusli dengan judul La Hami akhirnya diterbitkan lagi. Novel setebal 170 halaman ini mengangkat cerita tentang peristiwa – peristiwa pada masa kerajaan khususnya di pulau Sumbawa.

Jakarta (Suara NTB) Film pendek berjudul “The Fox Exploits the Tiger’s Might” karya Lucky Kuswandi terpilih masuk ke Critic’s Week (Semaine de La Critique), salah satu program dari Festival Film Internasional Cannes.

“Sebetulnya nggak pernah target ikut festival,” kata sutradara Lucky saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (23/4). Critic’s Week merupakan bagian dari Festival Cannes yang memuat film fitur pertama atau kedua dari sutradara di seluruh dunia. Program tersebut bertujuan untuk menemukan bakat baru.

Laman resmi Critic’s Week menulis sutradara yang memulai dari acara tersebut antara lain Bernard Bertolucci, Leos Carax, Jacques Audiard dan Wong Kar-wai.

Film yang membahas relasi kuasa dan seksualitas remaja itu masuk kompetisi kategori Film Pendek dan Menengah (Short and Medium Length Films) dan menjadi satu-satunya perwakilan Asia Tenggara dalam kategori tersebut. Sembilan film lainnya berasal dari Eropa (Italia, Prancis, Jerman dan Swedia) dan Amerika Serikat.

Selain film pendek, Critic’s Week juga memuat tujuh film fitur dari seluruh dunia, antara lain “Krisha” dari Amerika Serikat dan “Paulina” dari Argentina, Brazil dan Prancis. Tahun ini, panitia menerima 1.750 karya film pendek dan 1.100 film fitur dari seluruh dunia. Critic’s Week akan berlangsung pada 14-22 Mei 2015.

Medium Diskusi “The Fox Exploits The Tiger’s Might” merupakan kolaborasi Babibutafilm dengan Hivos Asia Hub dan Yayasan Cipta Citra Indonesia dalam rangka “Mengalami Kemanusiaan”, sebuah ajakan yang memperkaya pengalaman kemanusiaan dan mengingat terus bagaimana rasa menjadi manusia. Selain film ini, dua film lainnya “Kisah Cinta yang Asu” (Yosep Anggi Noen) dan “Sendiri Diana Sendiri” (Kamila Andini) juga termasuk dalam proyek tersebut.

Lucky berpendapat masyarakat Indonesia masih menganggap berbicara tentang seksualitas sebagai hal yang tabu.

Berbicara hal tersebut menurut lulusan Art Center College Pasadena jurusan film ini tidak berarti membahas pornografi, ia mengaitkan hal tersebut dengan relasi kuasa dalam film untuk usia 21 tahun ke atas ini.

“Perebutan kekuasaan, ada hubungannya juga, misalnya pemerkosaan,” kata Lucky saat diskusi usai pemutaran film berdurasi 25 menit itu.

Manager Program Pemberdayaan Perempuan, Hak Seksual dan Keberagaman Hivos di Asia Tenggara Tunggal Pawestri, yang juga produser film tersebut, mengatakan ada masalah yang muncul ketika masyarakat menganggap tabu hal-hal yang seharusnya dibicarakan bersama.

Kasus kekerasan seksual misalnya, menjadi terpinggirkan karena dianggap tabu untuk dibahas atau bertambahnya penyakit seksual karena kurangnya pengetahuan. Menurut Lucky, film bisa menjadi medium untuk berdiskusi tentang hal tersebut. (ant/bali post)

ungnya. Ia hanya menjadi anak angkat dari Ompu Keli (Datuk Rangga di negeri Sumbawa yang dikenal sebagai Raja Ajong). La Hami, sebetulnya merupakan buah hati dari Sultan Komaruddin yang berpasangan dengan Cahya Amin.

Sejak dilahirkan, La Hami telah diculik lalu dibuang dengan cara dihanyutkan ke sebuah danau. Saat itulah, Raja Ajong yang mengganti nama dengan sebutan Ompu Keli menemukan bayi itu dalam keadaan terapung. La Hami kemudian dibawa dan dibesarkan oleh sang Datuk Rangga di negeri Sumbawa yang sedang mengasingkan diri di kawasan Pantai Sanggar.

Singkat cerita, roman yang memiliki 11 bagian ini meru-

pakan rangkaian peristiwa masa lalu tentang situasi sosial masyarakat di pulau Sumbawa. Direktur Eksekutif Tambora Initiative Yuni Mustani mengutarakan bahwa pihaknya sedang berupaya untuk menerbitkan kembali roman tersebut. Pihaknya menginginkan perusahaan-perusahaan khususnya di NTB ini menggelontorkan dana CSR untuk membantu upaya tersebut. Sebab, menurutnya buku ini jarang ditemukan lagi.

“Padahal ini adalah media pembelajaran bagi generasi muda untuk mendalami dan menelusuri sejarah bangsanya. Saat ini, Tambora Intiative sedang merencanakan untuk penerbitan kembali buku ini,” tandasnya, Rabu (22/4) (met)

Film ”Romeo + Rinjani” Membantu Promosi Pariwisata NTB Mataram (Suara NTB) Sebuah film berjudul Romeo + Rinjani dan disutradarai oleh Fajar Bustomi telah berkontribusi untuk membantu mempromosikan pariwisata NTB. Film yang diproduksi Starvision ini ditayangkan dalam Bioskop di Jakarta, hari ini.

Adapun, film yang mengambil adegan syuting di kawasan Gunung Rinjani ini tentunya menampilkan berbagai panorama dan destinasi alam setempat. Bahkan, media elektronik merilis komentar sang sutradara film tersebut yang menyanjung perihal indahnya pemandangan di Gunung Rinjani. Menurut sutradara film tersebut, Gunung Rinjani menawarkan pemandangan yang paling indah diantara gunung – gunung yang dimiliki Indonesia.

Terpisah, Humas Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB Fauzi Gaffar beberapa waktu kemarin mengutarakan, film merupakan sarana berpromosi yang paling efektif. Pengaruh film terhadap audiens cukup besar.

Pesan yang termuat didalamnya dapat tersampaikan dengan sempurna.

Selain film tersebut, ada

juga beberapa film lain yang mempromosikan destinasi pariwisata daerah ini. Seperti halnya film Merariq dan film Perempuan Sasak Terakhir.

Sejumlah film yang mengambil latar tempat serta melakukan proses pengambilan gambar (syuting) di daerah ini barang tentu telah mempromosikan objek pariwisata secara tidak langsung.

Secara mendetail, bahkan film Perempuan Sasak Terakhir yang disutradarai oleh Muhammad Nursandi alias Sandi A. Rinjani juga akan ditampilkan dalam pesawat garuda setiap kali melakukan penerbangan. Film tersebut akan menjadi hiburan para penumpang pesawat sekaligus menjadi demo kecantikan objek pariwisata NTB. “Film tersebut sudah dilaunching, tinggal menunggu penayangannya saja yang akan dilakukan oleh maskapai Garuda,” beber Sandi ketika ditanya Suara NTB, Rabu (22/4) kemarin.

Film kemudian menjadi sarana yang efektif dalam memperkenalkan objek – objek pariwisata. Sehingga, berbagai titik destinasi yang

menjadi kekayaan alam kawasan pariwisata Koridor V ini tidak asing lagi bagi para wisatawan. Selain menggencarkan promosi, barang tentu penyediaan sarana dan prasarana di tempat – tempat wisata juga harus sejalan seiring pertumbuhan industri kepariwisataan.

Penyediaan toilet yang memadai, gazebo, dan beberapa fasilitas lainnya merupakan infrastruktur dasar yang harus tersedia di objek – objek pariwis a t a . (met)

(Suara NTB/ist)

Film Pendek Indonesia Masuk Festival Cannes

Roman yang bercerita tentang perjalanan sosok putra raja yakni La Hami menuju Gunung Donggo dan Gunung Soromandi ini dicetak pertamakali pada tahun 1953. Cerita lama karya sang pengarang legendaris ini pernah diterbitkan sembilan kali oleh Balai Pustaka. Penerbitan atau pencetakan terakhir dilakukan pada tahun 2001 yang lalu. Secara berkala, awalnya roman ini dicetak dengan rutin, mulai sejak 1953, 1965, 1978, 1986, 1990, 1993, kemudian 1997, tahun 2000 dan terakhir 2001.

La Hami, digambarkan oleh Marah Rusli sebagai sosok kesatria yang tangguh. Sejak kecil, dirinya tidak pernah bertemu dengan orang tua kand-

dimainkan sendirian. Oleh karena itu angklung ini sebuah alat musik lambang kebersaman.

Kebersamaan itu adalah kebersamaan Asia Afrika,” kata Aher.

Menurut dia, sebelumnya rekor dunia angklung yang dicatat oleh Guinness World Records pernah dimainkan di Beijing, Australia dan di Jakarta. “Tapi itu semua jumlahnya kurang dari 20 ribu. Kalau sekarang katanya lebih dari 20 ribu orang yang memainkan angklungnya,” kata dia. (ant/bali post)

Sandra Bullock

Harapkan Kontrol Masyarakat JELANG ujian nasional (UN) yang digelar Mei mendatang, SMPN 11 Mataram mengharapkan keterlibatan masyarakat dalam mengontrol sikap siswa di luar jam sekolah. Menurut Kepala SMPN 11 Mataram Hj. Zohriah, SPd, MM, keterlibatan masyarakat dalam mengawal pergaulan siswa di tengah-tengah lingkungan sangat penting.

Artinya, ketika ada siswa yang melakukan tindakan yang dianggap tidak bagus, masyarakat bisa melapor ke sekolah atau orangtua. “Hasil pengaduan masyarakat itu akan dievaluasi oleh kami di sekolah,” katanya pada Suara NTB, Kamis (23/4).

Menurutnya, jumlah siswa yang akan ikut UN sebanyak 212 orang dari kelas regular dan 19 siswa dari jelas terbuka.

Selain itu, masyarakat dan orang tua siswa menjadi barometer bagi sekolah dalam memperbaiki dan menilai sikap siswa. Sebab aktivitas siswa di luar sekolah hanya bisa diakses melalui masyarakat atau orang tua, apapun persoalan siswa di luar. Dicontohkannya, hal kecil yang menjadi kendala bagi sekolah yakni terjadinya miskomunikasi dengan siswa yang akan ujian dan tidak masuk sekolah supaya bisa langsung ditindaklanjuti. “Kami akan berkunjung langsung ke rumahnya,” tuturnya.

Terkait persiapan UN, pihaknya sudah melaksanakan try out sebanyak dua kali. Try out ini dinilai sudah cukup menjadi bekal siswa menghadapi UN ditambah dengan belajar bersama guru di rumah.

Kebijakan ini sebagai jam tambahan di luar dari les dan pengayaan, sehingga semua siswa peserta UN lulus. Selain itu, dari sisi kualitas mampu bersaing dengan sekolah lain. “Kualitas ok, kuantitas pun ok,” tambahnya.

Hj. Zohriah (rai)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Awal 2017, Jenjang Pendidikan SMA/SMK Diambilalih Provinsi Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc, PhD, mengatakan mulai 1 Januari 2017 mendatang, jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat akan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Tidak hanya itu, Sekolah Luar Biasa (SLB) juga akan berada di bawah pengelolaan provinsi. ‘’Sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat, sampai dengan tanggal 31 Maret 2016, proses pengalihan data untuk Sumber Daya Manusia (SDM) SMA/SMK/SLB dan aset sudah harus tuntas. Sehingga penganggaran 2017, mulai dari

data itu. Sehingga segala sesuatu, termasuk pemindahan kepala sekolah itu dimulai per 1 Januari 2017,” ujarnya pada Suara NTB di Mataram, beberapa waktu lalu.

Diakuinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

sudah bersurat terkait dengan hal itu. Termasuk melakukan pendataan mengenai gaji tunjangan, aset yang diserahkan dari pemerintah kabupaten/ kota ke provinsi. ‘’Makanya ada waktu cukup banyak dari sekarang,” imbuhnya.

Tanjung (Suara NTB) Untuk pertamakalinya di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Olahraga (PLS PO) menggelar Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Ajang ini dijadikan sebagai momentum untuk mengajak dan mendidik anak-anak PAUD, salah satunya untuk belajar berhemat.

Instrumen yang digunakan dalam menularkan pendidikan berhemat itu, diimplementasikan melalui Bank PAUD KLU. Sebagai sebuah bank non formal, bank ini mengeluarkan mata uang pecahan kecil, yakni Rp 500 yang bergambar Bunda PAUD, Hj. Galuh Nurdiyah, serta mata uang pecahan Rp 1.000 bergambar Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH. Mata uang yang tidak resmi ini hanya bersifat sementara dan hanya boleh dibelanjakan di areal pameran Gebyar PAUD. Bank PAUD hanya menyediakan total nominal pecahan kecil masingmasing Rp 1,4 juta untuk jenis mata uang kertas tersebut.

“Melalui Bank PAUD ini, kita mencoba mengajak dan mendidik anak-anak usia PAUD untuk berhemat dalam berbelanja. Sehingga kita menyediakan pecahan kecil, Rp 1.000 dan Rp 500, dan hanya diedarkan di lokasi pameran. Kalau di luar jelas uang ini tidak bisa dibelanjakan,” kata Kepala Bidang PLS PO, pada Dikbudpora KLU, Ir. Rusli Hamdi, MM., kepada wartawan, di sela-sela acara, Kamis (23/4).

Rusli Hamdi mengatakan, instrumen ini diharapkan akan menularkan kebiasaan dan perilaku berbelanja pada anak didik selama berada di kelompok bermain, terlebih lagi di luar kelompok bermain. Namun demikian, ia juga mendorong agar para orang tua dan tenaga pendidik PAUD dapat mengarahkan anak-anak PAUD, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai optimal.

Pada Gebyar PAUD kali ini, diikuti 1 PAUD di tiap kecamatan. Awalnya perwakilan PAUD hanya diminta mengirimkan 35 peserta, namun kenyataannya terdapat PAUD yang mengirim peserta lebih dari itu. Mengingat anak-anak yang awalnya tidak diikutkan justru ngotot meminta dan mengikuti gebyar ini.

Dalam gebyar ini, panitia menghadirkan beragam hiburan dan lomba yang pesertanya dari anak-anak PAUD. Kreativitas anak-anak pun terlihat tatkala mereka membawakan tari-tarian, serta hiburan lain. Sementara bagi orang tua, masyarakat dan lembaga PAUD, Bidang PLS menyediakan ruang lokakarya untuk meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya PAUD bagi anak.

“Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan PAUD, kami juga menghadirkan Bunda PAUD Kecamatan dan Bunda PAUD Desa agar program PAUD bisa bersinergi di desa dan camat,” katanya.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., meminta agar anak-anak PAUD terus digiring untuk lebih kreatif dan terhibur saat berada di lingkungan Kelompok Bermain. Ia berkeinginan, program Generasi Emas yang dicanangkan pemerintah betul-betul tercapai pada tahun 2045 mendatang. “Masa kecil anak-anak harus gembira, dengan begitu peningkatan kualitas akan terlihat dari sekarang. Masa depan anak sangat tergantung dari orang tua, tenaga pendidik serta pemerintah dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pilar-pilar ini harus bersinergi,” kata Djohan Sjamsu, singkat. (ari)

(Suara NTB/ari)

TUNJUKKAN - Bunda PAUD KLU Hj. Galuh Nurdiyah Djohan Sjamsu dan Bupati KLU H. Djohan Sjamsu menunjukkan pecahan uang sementara yang diberlakukan di acara Gebyar PAUD KLU, Kamis (23/4).

kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat ke provinsi mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014. Dimana, akan terbit sekitar 39 aturan pelaksanaan mulai dari peraturan menteri sampai dengan peraturan gubernur yang akan menjadi pedoman. “Itu menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Tidak ada yang berubah 2015, tidak ada yang berubah 2016. Perubahan mulai 2017,” pungkasnya. (nas)

Tidak Miliki Bangunan

SDN 7 Terara akan ”Jemput Bola”

(Suara NTB/rai)

Bank PAUD Ajak Anak Didik Belajar Berhemat

Mantan Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB ini menambahkan, konsekuensi dari perubahan kewenangan jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat ke provinsi tentu akan berimplikasi terhadap anggaran. “Konsekuensinya, DAU akan berubah, DAU kabupaten/kota juga akan berubah.

Karena gaji guru SMA/SMK/ SLB pindah ke provinsi. Termasuk tunjangan kepala sekolah pindah ke provinsi,” ujarnya.

Ia menyebutkan, perubahan

(Suara NTB/dys)

LATIHAN - Pemain drum band SMA Hang Tuah Mataram rutin menggelar latihan di sekolah sebelum tampil di berbagai event beberapa waktu lalu.

Siswa Hang Tuah Wajib Ikuti Kegiatan ’’Drum Band’’ Mataram (Suara NTB) Meski menyandang status sekolah swasta, bukan berarti SMA Hang Tuah 3 Mataram tidak memiliki prestasi dan karya. Berbagai prestasi dan karya ditorehkan siswa-siswa SMA Hang Tuah 3 Mataram. Diantaranya yakni melalui ekstrakurikuler wajib drum band.

Kepada Suara NTB belum lama ini, Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram Abdul Majid menjelaskan, ektsrakurikuler drum band wajib diikuti para siswa. Tujuannya membentuk mental dan karakter anak agar memiliki karakter yang baik. Hal itu disebabkan ekstrakurikuler wa-

jib drum band memiliki sistem pembinaan yang disiplin dengan pola latihan yang ketat.

“Pola pelatihan yang disiplin, tepat waktu, kompak tidak main-main dan taat segala aturan pelatih,” terang Majid – nama panggilannya.

Kunci pembinaan yang disiplin tersebut, aku Majid secara tidak langsung telah membuat ekstrakurikuler SMA drum band Hang Tuah cukup dikenal di Kota Mataram. Apalagi, pihaknya mendatangkan pelatih dari luar sekolah. Tak heran, jika drum band Hang Tuah sering tampil mengisi acara di berbagai event, baik di tingkat Kota

Mataram maupun tingkat Provinsi NTB. Diakuinya, drum band SMA Hang Tuah tampil sebagai pengiring pada acara pawai ta’aruf MTQ Tingkat Kota Mataram, pembukaan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat Kota Mataram, HUT TNI, HUT Satpol PP, HUT NTB, tampil pada kegiatan care free day, tampil pada sosialisasi KPU, sosialisasi narkoba oleh BNN dan lainnya. Selain laris tampil, drum band Hang Tuah juga berprestasi dengan menjadi juara II lomba drum band tingkat provinsi NTB yang diselenggarakan oleh IAIN Mataram beberapa waktu lalu. (dys)

(Suara NTB/ist)

BIMBINGAN - Mahasiswa Jurusan PLS IKIP Mataram calon penerima beasiswa sedang mengikuti kegiatan bimbingan teknis beberapa waktu lalu.

Program Percepatan

Jurusan PLS IKIP Mataram Peringkat Terbaik Mataram (Suara NTB) Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram dinyatakan sebagai jurusan terbaik dalam mengelola program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI di Indonesia. Program yang dilaksanakan Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK) Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal-Informal (PAUDNI) digelar di 13 perguruan tinggi di Indonesia.

“Dari 13 perguruan tinggi Jurusan PLS IKIP Mataram yang mendapatkan program percepatan ini hasil evaluasi pelaksanaan program, PLS IKIP Mataram termasuk dalam peringkat terbaik,” ujar Ketua Jurusan PLS Suharyani, MPd, kepada Suara NTB be-

berapa waktu lalu.

Suharyani pun berharap pada tahun 2015 ini, Direktorat PPTK kembali mempercayakan pengelolaan program percepatan, sehingga dapat segara merekrut kembali mahasiswa untuk program percepatan pada tahun ini.

Lebih jauh Suharyani mengaku Jurusan PLS IKIP Mataram sudah dipercaya Direktorat PPTK untuk melaksanakan program Percepatan Peningkatan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI sejak tahun 2012 silam dengan jumlah mahasiswa sebanyak 39 orang. Mahasiswa angkatan pertama sebanyak 39 orang tersebut kini telah lulus pada bulan Agustus tahun 2014 lalu.

Selama proses perkuliahan, mahasiswa mendapatkan dana bantuan pendidikan sebe-

sar Rp 2 juta per orang setiap tahun sebagai dana stimulan untuk mendukung kelancaran dalam proses perkuliahan.

Selain itu, sebagai reward atas keberhasilan Jurusan PLS IKIP Mataram dalam melaksanakan program Percepatan Peningkatan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI, Direktorat PPTK juga berencana memberikan bantuan beasiswa kepada 30 mahasiswa reguler Jurusan PLS IKIP Mataram dan saat ini tengah memasuki tahap verifikasi.

“Kuota beasiswa sebanyak 30, tapi berkas yang diverifikasi 37 berkas. Beasiswa ini sebagai bentuk reward dari pusat atas keberhasilan jurusan PLS mengelola program percepatan untuk guru yang belum sarjana,” ujar Suharyani menjelaskan. (dys)

Selong (Suara NTB) – Pasca penggusuran terhadap SDN 7 Terara Kabupaten Lombok Timur (Lotim) untuk dijadikan pasar berpengaruh terhadap kredibilitas sekolah di hadapan orang tua calon siswa.

Apalagi, siswa di sekolah ini harus belajar di Aula Kantor Desa Terara yang dianggap tidak nyaman dan representatif.

Adanya kondisi mendapat perhatian dari Kepala SDN 7 Terara Hj. Marhamah. Kepada Suara NTB, Kamis (23/4), Hj. Marhamah, mengaku pihaknya tidak bisa tinggal diam dengan kondisi yang ada. Pihaknya harus ‘’jemput bola’’ agar ada calon siswa yang mau belajar di sekolahnya di tengah kondisi seperti sekarang ini. Belum lagi, ada sekolah setingkat yang lokasinya berdekatan memiliki gedung yang representatif.

Meski demikian, Marhamah tetap optimis mampu menggaet calon siswa sebanyak-banyak untuk menimba ilmu di SDN 7 Terara. Apalagi, kalau dilihat dari prestasi siswa, semangat serta kompetensi guru dalam memberikan pembelajaran kepada siswa, SDN 7 Terara tidak kalah dengan sekolah lain. “Kita akan sosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat untuk mencari siswa, karena semenjak isu penggusuran itu, siswa yang masuk ke SDN 7 Terara sudah berkurang hampir mencapai 50 persen,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Komisi II DPRD Lotim, H.Lalu Hasan Rahman turun ke SDN 7 Terara, mengimbau kepada pihak SDN

(Suara NTB/yon)

SUARA NTB Jumat, 24 April 2015

7 Terara agar tetap menerima siswa pada saat penerimaan siswa baru tahun ini. Hal itu dimaksudkan supaya pendidikan, khususnya yang ada di SDN 7 Terara tidak terputus dan terbengkalai, terlebih prestasi yang sudah tercipta. Apalagi, ujarnya, para wali murid mengincar sekolah yang banyak prestasinya. “Masalah siswa dan wali murid menyekolahkan anaknya di SDN 7 Terara itu urusannya, yang penting sekolah ini harus tetap menerima siswa baru dan tidak menolak, supaya prestasi yang ada di sini tidak terputus,” ujarnya mengingatkan. (yon)

PMII Minta Dikpora ’’Selamatkan’’ Siswa SDN 7 Terara Selong (Suara NTB) Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi di depan kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim), Kamis (23/4). Aksi mahasiswa ini sebagai buntut atas telah ditelantarkannnya siswa SDN 7 Terara.

Di mana, gedung sekolah dirobohkan demi pembangunan pasar Sementara, pihak Dinas Dikpora tidak langsung membangunkan fasilitas penggantinya.

Koordinator Umum Aksi, Zarwin, mengharapkan Dinas Dikpora segera menyelamatkan siswa SDN 7 Terara yang kini terpaksa belajar di kantor desa. Relokasi bagi siswa SDN 7 itu diminta segera dilakukan. Para mahasiswa menyatakan, melihat persoalan pendidikan dewasa ini di Lotim Kadis Dikpora dianggap tidak mampu dan diharap bisa dicopot dari jabatannya.

Setelah itu, massa mendatangi kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan (PP). Mereka menyuarakan aspirasinya agar nasib siswa di SDN 7 Terara ini diselamatkan.

Sama dengan di Kantor Dinas Dikpora, di Kantor ESDM dan PP mahasiswa ini pun tidak ada yang menemui dan segera membubarkan diri.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Dikpora Lotim,

M. Zaini, mengharapkan, mahasiswa harus memahami tahapan dan kronologis program yang dijalankan pemerintah. Dalam hal ini, Dikpora Lotim sudah berkomitmen segera merelokasi pembangunan gedung SDN 7 Terara.

Disebut anggaran sudah dipersiapkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 ini senilai Rp 900 juta lebih. “Persoalan SDN 7 itu sudah final, di mana pusat sudah siap membiayai melalui DAK,” ucapnya.

Diakuinya, siswa SDN 7 Terara yang masih belajar di kantor desa merupakan kesepakatan antara komite sekolah, kepala sekolah, orang tua wali, kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terara.

Sementara pembebasan lahan tempat membangun gedung baru SDN 7 ini sudah pula dibahas. Paling telat pembebasan lahan mulai dianggarkan melalui APBD Perubahan 2015 ini. “Nilainya sekitar Rp 400 juta,” ungkapnya.

Rencana pembebasan lahan itu sendiri diakui Kepala Bidang Tata Pemerintahan (Tatapem) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lotim, M. Juaini Taofik.

Tahun 2015 ini anggaran pembebasan lahan siap dialokasikan untuk lahan seluas 30 are itu.

Lokasi tempat pembangunan pun sudah tidak masalah. Pemilik lahan sudah diberikan panjar oleh Dikpora sebagai bentuk komitmen pemerintah. (rus)

(Suara NTB/rus)

AKSI - Aksi mahasiswa yang tergabung dalam PMII melakukan aksi di Selong, Kamis (23/4). Mereka menuntut pihak Dikpora bertanggung jawab atas siswa SDN 7 Terara yang belajar di Aula Kantor Desa.

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 24 April 2015

Menpora Tidak Gentar Hadapi Gugatan PSSI Jakarta (Suara NTB) Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengaku tak khawatir menghadapi gugatan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terkait pembekuan organisasi tersebut.

“Silakan saja, ini negara hukum. Ini negara demokrasi, siapa saja bisa berpendapat dan melakukan upaya hukum untuk memastikan status.

Tak jadi soal,” katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis. Imam menegaskan semua upaya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga bertujuan untuk membenahi masalah administrasi dan finansial yang selama ini menghambat prestasi sepak bola nasional.

Untuk itu, ia tidak mempermasalahkan apabila FIFA benar-benar menjatuhkan sanksi kepada Indonesia, asalkan masa hukuman tersebut dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan. “Kalau (sanksi) itu menimbulkan hasil yang positif bagi sepak bola nasional, saya kira tidak boleh ditakut-takuti bangsa ini, karena kita rindu prestasi sepak bola,” kata Imam.

Imam juga mengklarifikasi terkait dugaan dirinya tidak mau bertemu dengan Ketua PSSI La Nyalla Matalitti, karena justru PSSI yang belum mengajukan jadwal untuk bertemu secara resmi.

“Karena memang tidak ada jadwal (untuk bertemu) mereka. Jangan mengajak wartawan seolah-olah (kami) tidak menerima. Ini semua ada jadwalnya dan belum ada pengajuan resmi,” tegasnya.

Ia mengharapkan dalam waktu dekat ada titik terang yang bisa membereskan persoalan dalam sepak bola nasional, termasuk menyelesaikan kasus legalitas Persebaya dan Arema yang sudah berlarutlarut. “Kami sedang berupaya menyelesaikan masalah Arema dan Persebaya. Kita sudah menemukan formula itu. Kalau dua kesebelasan ini sudah clear, maka kompetisi harus jalan,” kata Imam. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

AKSI BUFFON – Kiper Juventus, Gianluigi Buffon beraksi mementahkan serangan para pemain AS Monaco dalam laga yang memastikan tempat Juventus di semifinal Liga Champions musim ini.

12 Tahun Penantian Buffon Bermain di Semifinal Monaco Penjaga gawang Juventus Gianluigi Buffon mengaku sudah menunggu selama 12 tahun untuk kembali mencicipi semifinal Liga Champions usai menyingkirkan AS Monaco, Kamis dini hari kemarin.

Hasil imbang 0-0 di Stade Louis II sudah cukup untuk

membawa klub berjuluk “Si Nyonya Tua” kembali merasakan gairah semifinal yang terakhir kali dirasakan pada 2003.

“Pada 12 tahun yang lalu, saya kira menunggu (kesempatan

kembali ke semifinal) tidak akan terlalu lama. Ternyata sangat sulit namun kami menikmati pencapaian ini,” kata Buffon kepada Sport Mediaset, Kamis.

“Namun kami belum mendapatkan apa-apa,”

tegas Buffon. “Kami ingin lolos ke babak berikutnya (final) dengan segala cara.”

“Kami paham ini kesempatan besar setelah penantian 12 tahun, kami ingin menghormati sejarah Juve,” kata mantan penjaga gawang Parma itu.

“Permainan ini lebih mene-

gangkan daripada melawan Dortmund, Monaco jauh lebih sulit dihadapi dan kami menang tipis sehingga setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal,” katanya. Juventus lolos ke semifinal Liga Champions bersama Bayern Munich, Barcelona dan Real Madrid. (ant/bali post)

Wasit/Juri Muay Thai Gol Terpenting bagi Chicharito Pelatih Timnas Harus Kuasai Peraturan Berharap Kompetisi Berlanjut

Palembang (Suara NTB) Pelatih Tim Nasional, Benny Dollo, berharap liga sepak bola profesional Tanah Air tetap berlanjut pada musim ini demi terbentuknya skuat Timnas yang berkualitas yang akan mewakili negara di berbagai kompetisi regional dan internasional.

“Bagaimana mendapatkan pemain Timnas yang berkualitas jika tidak ada kompetisi.

Harapan saya hanya satu, kompetisi tetap dilangsungkan,” kata Bendol, sapaan akrabnya, di Palembang, Kamis kemarin. Bagi Bendol, harapannya ini sejatinya menjadi harapan semua pelaku sepak bola Tanah Air dari atlet, pelatih, hingga klub.

“Kompetisi adalah ruhnya, jika dihilangkan maka hilang pula masa depan sepak bola,” kata Pelatih Sriwijaya FC ini.

Menurutnya, berbagai pihak terkait harus berpikir mengenai masa depan Timnas Indonesia yang semakin menurun prestasinya.

Ia mengharapkan, para pemangku kepentingan lebih mengedepankan solusi dibandingkan egoisme lembaga. “Saya tidak mau mencampuri urusan orang-orang di atas (PSSI dan Kemenpora,red). Jka ditanya apa yang terjadi saat ini,

Untuk diketahui selain mengelar pelatih pelatih, Pengprov Muay Thai NTB juga menggelar Kejurda Muay Thai di Gelanggang Pemuda Mataram 23-25 April. Kejuaraan ini diikuti 70 atlet dari kabupaten/kota di NTB. Menurut Panitia Pertandingan, Indra, kejurda muay thai kali ini mempertandingkan empat kategori, mulai dari pra-pemula usia 9 hingga 12 tahun, Kadet (13-15 tahun), junior (16-18 tahun) dan

senior 19-25 tahun.

Event ini digelar pengurus muay thai NTB dalam rangka seleksi atlet persiapan mengikuti eksebisi pra-PON Muay thai di Jakarta bulan Juni mendatang. Selain itu, para atlet yang meraih prestasi di event itu akan disiapkan mewakili NTB mengikuti Liga Muay Thai Seri ketiga yang akan berlangsung di Mataram b u l a n September mendatang. (fan)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Benny Dollo

penyebab dan siapa yang salah pasti akan menjawab no comment. Tapi yang saya pedulikan hanya bagaimana nasib Timnas ini,” ujar Pelatih Sriwijaya FC ini.

Terkait dengan telah dirilisnya jadwal QNB League oleh PT Liga Indonesia (operator kompetisi profesional Indonesia) meski Kemenpora telah membekukan PSSI, ia pun enggan menjawab.

“Yang jelas, klub tetap seperti biasa, berlatih setiap hari meski dalam situasi belum pasti. Saat ini, jadwal sudah dirilis PT LI dan ini yang menjadi acuan untuk mempersiapkan tim, tapi apakah nanti tetap bisa bertanding atau tidak, pada dasarnya klub masih menunggu kepastian,” ujar dia.

Kemenpora membekukan PSSI dengan tidak mengakui semua kegiatannya, termasuk liga profesional yang dikelola PT Liga Indonesia. Pembekuan ini merupakan muara dari pengabaian PT Liga Indonesia terhadap rekomendasi BOFI yang tidak meloloskan Arema dan Persebaya sebagai kontestan QNB League.

Sementara itu, kompetisi profesional ini, telah dua kali ditunda yakni pada kick off pertama yakni dari 20 Februari menjadi 4 April 2015 karena persoalan persyaratan prinsip klub seperti pelunasan pajak. Kemudian setelah dimulai pada 4 April 2015, kompetisi yang baru berjalan kurang lebih satu pekan kembali dihentikan pada 12 April dengan alasan menunggu hasil KLB PSSI. Lalu, tepat pada hari pelaksanaan KLB PSSI, Kemenpora mengeluarkan surat resmi pembekuan PSSI yakni tidak mengakui semua kegiatan yang dilakukan organisasi di bawah FIFA itu di Indonesia.

Namun, di tengah kondisi tidak pasti itu, PT Liga Indonesia merilis jadwal QNB League dengan memulai laga lanjutan pada 27 April 2015 atau tidak memperdulikan aksi Kemenpora yang membekukan PSSI itu. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Ketua Bidang Kepelatihan Pelatih PB Muay Thai, David Romli mengatakan wasit /juri harus mampu mengusai aturan dalam pertandingan muay thai guna menghindari kesalahan dalam penilaian.

Oleh karena itu wasit/juri harus intens mengikuti kepelatihan wasit/juri baik tingkat regional, nasional hingga internasional.

Hal ini disampaikan oleh David Romli, saat memberikan pelatihan wasit/juri pelatih Muay Thai di Mataram, Kamis (23/4) kemarin. “Untuk menghindari kesalahan dalam memberikan penilaian wasit juri harus mengusai aturan pertandingan,” ucapnya.

Pernyataan ini disampaikan David guna mengingatkan juga para wasit/juri yang memimpin pertandingan di Kejuaraan Daerah (Kejurda) Muay Thai di Gelanggang Pemuda Mataram, Kamis (23/4).

David yang hadir di Mataram untuk memberikan materi kepelatihan terhadap wasit juri itu juga memuji kemampuan dua atlet muay thai NTB, Rissa Septiarini dan Ovan yang berhasil mengukir prestasi di kejuaraan dunia belum lama ini.

Madrid Javier ‘Chicharito’ Hernandez, pencetak gol kemenangan Real Madrid, mengungkapkan kegembiraanya dengan mengatakan gol tersebut yang terpenting dalam karirnya.

“Tentu saja, itu gol terpenting bagi saya karena yang terpenting adalah saatsaat seperti ini,” kata Chicharito setelah pertandingan kepada harian olahraga Spanyol AS, Kamis.

“Gol ini memberi saya rasa percaya diri. Gol ini berkat usaha kerasnya (Cristiano Ronaldo). Ia bermain untuk menang,” katanya.

“Saya mencetak gol untuk semua orang. Orang-orang yang percaya saya, rekan dan keluarga saya. Tujuannya untuk mereka semua,” kata penyerang timnas Meksiko itu.

Chicharito mengatakan posisinya di Real Madrid kini lebih menjanjikan setelah Carlo Ancelotti mengatakan akan memberikannya kesempatan untuk bermain.

“Pelatih mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa saya akan bermain. Saya kemudian

melakukan yang semestinya dan saya siap,” katanya.

Chicharito mencetak gol di menit 88 setelah menerima umpan pendek Ronaldo di dalam kotak penalti Atletico. Kemenangan ini mengantar EL Real ke semifinal bersama Barcelona, Bayern Munchen dan Juventus.

Sementara itu, Diego Simeone menolak mempermasalahkan kartu merah yang diterima Arda Tudan dan memilih untuk memuji Atletico Madrid kendati tersingkir dari Liga Champions.

“Tidak ada gunanya mengungkit (kartu merah Arda Turan) karena tidak akan mengubah hasil pertandingan,” kata Diego Simeone kepada harian Spanyol, AS, Kamis.

“Kami tidak saling terkoneksi. Kami tidak mampu menyelesaikan umpan kombinasi sementara itulah kunci untuk menghadapi saingan kami,” katanya. Diego Simeone mengaku tetap bangga atas pencapaian timnya di Liga Champions.

“Saya bangga dengan cara tim ini berkompetisi,” kata Diego Simeone. “Saya ajarkan bahwa dalam laga kalian harus bersaing. Jika kalian berjuang keras, kalian akan pulang bahagia. Tidak ada perasaan negatif.” (ant/bali post)

Javier ‘Chicharito’ Hernandez

Tiket Pacquiao-Mayweather

Nonton dari Pinggir Ring, Siapkan Rp 1,2 Miliar

(Suara NTB/fan)

ATLET CILIK - Dua atlet cilik menunjukkan kemampuannya dalam pembukaan Kejurda Muay Thai di Gelanggang Pemuda Mataram, Kamis (23/4) kemarin.

Los Angeles Tiket-tiket untuk pertandingan termahal dalam sejarah tinju, antara Manny Pacquiao melawan Floyd Mayweather, akan mulai dijual pada Kamis setelah kedua kamp menepikan percekcokan mereka dan akhirnya mencapai kesepakatan. Harga tiket untuk kursi di pinggir ring, mungkin akan dilepas di kisaran 100.000 Dollar AS atau sekitar Rp 1,2 miliar.

Penjualan tiket akan dibuka hanya sembilan hari sebelum pertarungan 2 Mei setelah tertunda berpekan-pekan, karena masalah kontrak antara kamp Pacquiao, Promosi Mayweather, dan MGM Grand Hotel.

Pengumuman itu membuka jalan untuk penjualan kursi yang sangat terbatas di Grand

Garden Arena. Panitia penyelenggara menolak untuk mengumumkan berapa banyak tiket yang akan ditawarkan untuk dijual.

Panitia penyelenggara mengatakan tiket-tiket Grand Garden akan dihargai antara 1.500 dolar sampai 7.500 dolar, dan sejumlah kursi sirkuit tertutup di area-area Las Vegas dihargai 150 dolar.

Namun diperkirakan sangat sedikit tiket yang akan dijual untuk umum, di mana mayoritas kursi di Grand Garden Arena telah dipesan untuk para sponsor, panitia penyelenggara, rekan-rekan, dan keluarga dari kedua kamp. Namun, sebuat artikel di forbes memperkirakan, harga tiket untuk kursi di pinggir ring

akan dilepas dengan kisaran 100.000 Dollar AS atau sekitar Rp 1,2 miliar.

Tiket-tiket akan diserahkan ke kamp Pacquiao dan Mayweather, HBO, MGM grand, dan Showtime untuk distribusi. Permasalahan seputar tiket merupakan isu terakhir yang diperdebatkan menjelang pertarungan, yang diperkirakan akan mencetak pendapatan sebesar 400 juta dolar.

Kedua kubu juga berseteru perihal uji obat-obatan, yang akan menjadi masalah terakhir sebelum pertandingan dihelat, yang akan mensponsori pertandingan, dan seberapa besar harga yang dikenakan untuk pay-per-view yang akan bernilai sekitar 100 dolar. (ant/bali post)

Yonif 742/SWY Gelar Kejuaraan Menembak Mataram (Suara NTB) Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Batalyon Yonif 742/Satria Wira Yuda (SWY) yang ke-50, Komandan Batalion (Danyon) Yonif 742/ SWY akan menggelar kejuaraan menembak di Lapangan Yonif 742/SWY, Gebang, Mataram, 26 April 2015 mendatang. Event itu dipastikan melibatkan 130 peserta dari kalangan komunitas menembak di NTB, baik dari kalangan TNI, Polri maupun masyarakat umum.

Ketua Panitia, Agus Swandaru yang diwawancara Suara NTB di Lapangan Menembak Yonif

742/SWY Gebang Mataram , Kamis (23/4) kemarin mengatakan kejuaraan menembak itu akan melibatkan 130 peserta dari kalangan anggota TNI, Polri dan komunitas persatuan menembak di NTB. Demi kelancaran event itu pihak Yonif 742/SWY juga menggandeng pengurus Pengprov Perbakin NTB untuk menyiapkan teknis pelaksanaan kejuaraan menembak tersebut.

“Perkiraan kita peserta yang ikut bisa mencapai 130 peserta, karena saat ini peserta yang mendaftar mencapai seratus peserta dari kalangan TNI, polri dan komunitas per-

bakin di NTB,” ucapnya.

Selain sebagai ajang silaturahmi serta dalam rangka memperkuat solidaritas dan sinergisitas TNI dan Polri serta komunitas perbakin NTB, kejuaraan ini juga akan dijadikan ajang mencari atlet berbakat guna dipersiapkan mewakili NTB di kejuaraan level nasional.

Adapun beberapa kelas yang dipertandingkan, yakni nomor 25 meter dengan tiga sikap berdiri, jongkok dan tiarap, 33 meter sikap berdiri, jongkok dan tiarap dan 31 meter sikap sandaran dengan menggunakan senapan angin. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 24 April 2015

Halaman 12

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

OTOMOTIF

SUARA NTB

Jumat, 24 April 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

081 917 475 999 081 933 154 919

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALON

SALES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KOMPUTER

TRAVEL

OPINI

SUARA NTB Jumat, 24 April 2015

Halaman Halaman 14 14

Pariwisata : Kemiskinan Plus Pembangunan Desa Tindak Pimpinan SKPD Berkinerja Lamban SAAT upaya percepatan program pembangunan yang diinginkan pasangan Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, MSi, di setiap tahun anggaran, justru belum mampu terealisasi. Para pimpinan SKPD yang merupakan ujung tombak pelaksanaan program masih bekerja belum sesuai harapan. Masih banyak di antara mereka yang memiliki kinerja mengecewakan dan tidak peka dengan apa yang menjadi instruksi pimpinan.

Sebagai contoh, pelaksanaan proyek di sejumlah SKPD yang lamban dengan alasan tender terlambat diajukan merupakan persoalan yang tidak pernah tuntas. Permasalahan ini selalu berulang-ulang setiap tahun, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan dan realisasi program di lapangan. Meski demikian, pimpinan tertinggi seakan memberikan toleransi pada kepala SKPD dengan tidak memberikan sanksi atau mutasi terhadap pejabat bersangkutan.

Semestinya, ketika ada kejadian sama selalu berulang setiap tahun dan tetap muncul saat evaluasi kinerja, gubernur tidak boleh berdiam diri. Gubernur dan wakil gubernur justru harus mengambil sikap terhadap pejabat yang dinilai berkinerja tidak sesuai harapan agar memperbaiki pola kinerja dalam penggunaan anggaran.

Wakil gubernur sebagai pihak yang bertanggung jawab tidak hanya sebatas duduk di belakang kursi empuk atau menerima laporan di dalam ruangan ber-AC dari para staf.

Justru wakil gubernur sebagai pembantu gubernur harus melakukan evaluasi secara berkala, apakah evaluasi mingguan atau bulanan terhadap kinerja stafnya, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan program unggulan. Bahkan, kalau perlu, wakil gubernur harus turun langsung mengecek ke lapangan seperti apa pelaksanaan proyek atau program ke SKPD tertentu tanpa ada pemberitahuan.

Namun, jika didampingi SKPD, tentunya wakil gubernur akan mendapat banyak alasan pembenar atau apologi yang membuat programnya tidak bisa jalan.

Melihat catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, hingga pertengahan April 2015 ada 12 SKPD yang lamban mengajukan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Jika melihat data ini, tentu jajaran pimpinan pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam.

Gubernur,wakil gubernur hingga sekretaris daerah harus mengevaluasi kinerja dari pimpinan SKPD bersangkutan. Jika alasan yang disampaikan masuk akal dan masih diterima secara rasional, tidak masalah untuk diberikan kesempatan.

Namun, jika kepala SKPD lamban dan selalu mencari alasan pembenar, maka gubernur dan wakil gubernur harus mempertimbangkan pejabat tersebut pada jabatannya. Gubernur dengan kewenangan yang dimiliki mesti melakukan reshuffle dengan pejabat lain yang lebih berkompeten.

Melihat dana yang harus direalisasikan di lingkup Pemprov NTB tahun 2015 yakni di atas Rp 2 triliun lebih, tidak menjadi alasan lagi bagi SKPD terus mengulur waktu mengajukan lelang. Dengan mementingkan kepentingan masyarakat yang lebih besar dari hasil realisasi pembangunan yang akan dicapai, maka pimpinan SKPD harus segera melakukan eksekusi. Jangan sampai, proyek yang dilaksanakan akan terus tertunda saat mendekati akhir tahun. Akibatnya, tidak hanya masyarakat banyak yang dirugikan, tapi daerah, karena ketidaktegasan pimpinan daerah terhadap stafnya di lapangan.

Meski demikian, kita mengapresiasi langkah wakil gubernur yang akan memanggil 12 SKPD yang masih belum mengajukan lelang. Namun, jangan sampai panggilan yang dilakukan hanya sekadar memanggil tanpa ada tindakan tegas. Paling tidak, ketika wakil gubernur memanggil pimpinan SKPD harus memberikan arahan atau petunjuk dan menandatangani kesepakatan mengenai pelaksanaan proyek. Jika dalam melaksanakan program, SKPD tidak mampu menuntaskan sesuai kesepakatan, maka pimpinan SKPD harus mundur. Kesepakatan ini penting dilakukan agar tidak ada lagi, pimpinan SKPD membangkang perintah pimpinan. (*)

IDAK mudah untuk mengembangkan sektor pariwisata. Dukungan kerjasama “pengembangan” yang solid dari berbagai pihak: masyarakat, aparat, pemangku kepentingan mutlak dibutuhkan. Belum lagi, strategi promosi ke luar untuk mengenalkan potensi wisata, merupakan sebagian di antara upaya yang dibutuhkan. Jika yang psimistis, gambaran ini agaknya cukup berat.

Namun di NTB, kita patut bersyukur, pemerintah dengan segenap masyarakat, nampaknya mampu menembus ilusi psimistis. Keseriusan pemerintah mengembangkan sektor pariwisata tak bisa diragukan. Terpilihnya kembali NTB sebagai provinsi terbaik di bidang pariwisata dalam penghargaan Government Award 2015 yang diselenggarakan Sindo Weekly Magazine (19/3) merupakan capaian prestasi membanggakan. Juga bukti “jempol” pengakuan berbagai pihak atas keberhasilan pemerintah.

Hanya saja, di balik acungan jempol “membanggakan” ada kprihatinan yang masih “tersisa dan terasa”. Agaknya belum impas jika melihat fakta yang ada. Pemerintah belum bisa membayar keadaan miris yang dirasakan masyarakat kaum miskin kota dan pedesaan.

Sudah sekian lama, atau janganjangan selama mereka hidup, keadaan mereka tak mengalami perubahan sedikitpun. Masyarakat masih belum terangkat, belum bisa menghirup “madu” kesejahteraan atas itu semua. Bahkan jika ditanya, sebagian dari mereka belum bisa membayangkan: apakah kehidupan mereka bisa berubah atau tidak?

Suguhan fakta yang ada kuat untuk dijadikan pembenaran melihat kemungkinan apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang.

Apalagi, jika ditengok ke belakang, begitu geliat pariwisata dan unsurunsur di dalamnya, tengah masuk, perlahan telah menggeser suatu hal yang menurut masyarakat berharga sebagai keberlanjutan menopang perwujudan dirinya sebagai mahluk dan kelompok sosial yang punya hak tanggungjawab.

Keadaan serba terbatas akan berbagai hal sudah menjadi menu sehari-hari, yang sudah biasa dialaminya. Yang ada dalam benak mereka mungkin hanya pasrah. Di atas kepasrahan itu pula mereka berjalan tertatih, terus tertindih meski dalam belenggu, dan pada akhirnya membuat mereka harus teralienasi. Sejauh pemahaman yang mereka miliki, jelas, tak ada yang keliru dari persepsi mereka tentang ketidakadilan dan ketidakberpihakan pemerintah terhadapnya. Kita tidak bisa begitu saja menutup mata bahwa pembangunan, pengembangan villa, hotelhotel dan sarana pariwisata tentu tidak bisa lepas sebagai salah satu faktor.

Tiap kali berkunjung ke beberapa lokasi wisata, sebut saja Senggigi, apa yang dapat kita saksikan ketika melewati setiap ruas jalan-jalan uta-

Oleh:

Masyhur

(Pengelola Yayasan Miftahussalam) manya? Terdapatnya bangunan villa-villa serta hotel mewah nan megah.

Deretan kafe atau bangunan lain yang sudah pasti menyuguhkan kemewahan, bahkan ke depan diprediksi akan terus mengalami perkembangan pesat seiring terus digalakkannya pembangunan. Harga tanah pun kian melonjak, hanya bisa menjanjikan kelompok/pihak tertentu, yang rentan memicu konflik sosial. Seteru masyarakat ikhwal tanah dan atau pekarangan yang terjadi di dusun Duduk disinyalir akan terus memperkeruh suasana. Buktinya, sampai saat ini keadaan di salah satu dusun yang berlokasi di sekitar wilayah Senggigi tersebut hampir separoh dari masyarakatnya masih belum tertangani secara baik, sebagaimana laiknya kehidupan warga masyarakat lain di sebagian tempat. “Kemewahan” apa yang terlihat, ternyata tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan, apalagi menyajikan kemewahan sesungguhnya.

Terkait itu, ada berita menarik “Pariwisata dan Problem Kemiskinan”. Rilis Suara NTB dengan judul itu bisa kita baca pada (26/03/ 2015), mengilustrasikan secara persuasif kepada pembaca bagaimana gambaran sesungguhnya di lokasi wisata daerah Senggigi. Kawasan wisata Senggigi menawarkan berbagai jenis kesenangan dunia. Dari garis pantai yang memanjakan mata, hingga berbagai jenis fasilitas hiburan. Tapi dari sana pula kita bisa melihat betapa kemajuan pembangunan selalu meninggalkan sekelompok orang dalam kubangan kemiskinan yang akut.

Contoh lain sebagai gambaran: membayangkan bagaimana warga kehidupan kota? Kondisi hidup yang memprihatinkan sebagaimana pemberitaan koran ini (05/4). Diungkapkan: ada yang tidak ‘adil’ dari proses pertumbuhan ekonomi kota.

Penilaian ini bisa diwakili dengan semakin tak terkendalinya betonbeton yang ditancap untuk membangun rumah toko (ruko) dan hotel.

Rumah-rumah permanen yang dibangun pengembang kian menggerogoti zona hijau dan persawahan. Tapi jika melihat di sudut berbeda, ada warga yang bertahan dengan rumah berbahan gedek, triplek, lantai tanah, bahkan harus seatap dengan sampah. Belum keadaan beberapa daerah di kabupaten lain yang sunyi dari publikasi?.

Ilustrasi sebagaimana digambarkan, mempertegas fakta bahwa sebagian warga masyarakat dalam keadaan terpuruk. Akibat keadaan mereka yang teralienasi oleh ketidakberdayaannya sendiri melihat dan agar bisa diperhatikan negara (pemerintah) yang punya wewenang tanggungjawab mengakomodasi kebutuhan berbagai persoalan yang dialami. Mereka ditekan perasaan sepi di tengah berbagai kemewahan (lonely crowd).

Mungkin perlu dipikirkan kembali. Hening sejenak, merenung atas apa yang selama ini telah diperbuat. Hal ini, tak lain berangkat dari realitas pengalaman yang dilihat sebagai sebuah kemajuan. Bahwa sejatinya berbagai program pembangunan yang lebih banyak berdampak pada perusakan alam kiranya segera dilakukan evaluasi, jangan memaksakan kehendak, terlebih hanya membela pihak-pihak yang diuntungkan.

Kenyamanan, keselamatan dan masa depan hidup masyarakat, serta alam sekitar, dari sesuatu yang mencemaskan perlu dipikirkan. Advokasi lembaga-lembaga, seperti LSM dan lainnya harus berani bicara demi penyelamatan. Dengan perkataan lain—walaupun UU dan Pemerintah tidak aspiratif, demi penyelamatan, masyarakat harus berani berbuat—(meminjam pernyataan tokoh spritual Bali, Ida Pedanda), seperti dikutip www.balipost.com.

Terlebih lagi, jika dicermati apa yang masyarakat hadapi seiring hembusan angin tak segar akan situasi global, turut serta berdampak pada kehidupan masyarakat. Sepertinya, kian hari masyarakat terus disuguhkan persoalan kompleks terutama sekali persoalan ekonomi: masalah kebutuhan sehari-hari.

Problem kebutuhan sehari-hari yang kita sebut sebagai kemiskinan, memang selalu jadi persoalan. Di negeri manapun kemiskinan menjadi atensi expert: para ekonom. Kemiskinan menjadi penyakit klasik yang mendera bangsa-bangsa maju.

Kemiskinan menjadi momok dalam kehidupan sosial masyarakat. Itulah mengapa banyak cara dilakukan untuk mengatasi kemiskinan.

Meskipun banyak cara dilakukan, tetapi angka kemiskinan tidak turun signifikan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 diprediksi mencapai 30,25 juta orang atau sekitar 12,25 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Sebenarnya, banyak faktor penyebab kemiskinan.

Salah satu misalnya, naiknya jumlah penduduk miskin disebabkan, termasuk kenaikan harga BBM, inflasi, dan pelemahan dolar. Faktor ini digadang-gadang penyebab meningkatnya kemiskinan. Direktur Dompet Dhuafa Ahmad Juwaini mengatakan, berdasarkan kajian, kolaborasi ketiga faktor tersebut bisa menambah angka kemiskinan sebesar satu persen (republika.co.id 02/01/2015).

Setidaknya ketika dihadapkan realitas kemiskinan, menjadi tantangan pemerintah daerah seantero nusantara. Pemprov NTB juga diyakini menghadapi tantangan yang sangat sulit untuk mengejar target penurunan angka kemiskinan di tahun ini. Target-target di masa depan mungkin saja bisa diwujudkan dengan terus melakukan

pencermatan terhadap saran beberapa ahli, juga kalangan. Mungkin benar, sinyal yang diberi BPS NTB yang mewarning pemerintah untuk menurunkan kemiskinan sebesar 10 persen hingga tahun 2018 sebagai pekerjaan berat. Akan lebih berat lagi dalam hemat kami, jika menurunkan dan atau mengatasi kemiskinan secara lebih terpadu?— yang tak sekedar didekati sebagai persoalan ekonomi saja. *** Kesuksesan pariwisata di NTB, jelas tak kita ragukan. Barangkali sama ketika kita tak meragukan adanya suguhan fakta sesungguhnya, jikalau kita tak cenderung untuk mengatakan masyarakat dalam keterpasungan derita. Dengan menyadari kekurangan itu, kita memang didesak untuk memikirkan metode transformasi nilai pada level empiris, misalnya, bagaimana: konsep pariwisata dan pembangunan desa (pemberdayaan ummat)? Yang ke depannya, bukan hanya menjadi ikhtiar kolektif yang berkesinambungan agar bisa menaikkan taraf hidup masyarakat selaku kelompok manusia. Melainkan kita juga takut dianggap pendusta oleh Tuhan karena tidak peduli dengan kemiskinan (kesejahteraan) masyarakat (QS.AlMaun:1-3) sebab hakikat kemiskinan juga merupakan persoalan yang berdimensi spritual. Maka, dengan ini tidak membuat peluang mereka selalu tertutup untuk mengakses berbagai program kesejahteraan masyarakat.

Dugaan penyimpangan proyek di BPJN VIII, Polda NTB usut jika ada laporan Semestinya penegak hukum jemput bola

*** MWP masih mangkrak, Pemkot belum temukan investor yang sesuai Kontraktor berkompeten antre

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 24 April 2015

Surati Pimpinan Dewan

Mesir Minta Kubu ARB Tak Utak - Atik Fraksi DPRD NTB Mataram (Suara NTB) Plt Ketua Harian DPD Golkar NTB kubu Agung Laksono, H. Mesir Suryadi, SH meminta Plt Ketua DPD Golkar NTB kubu Aburizal Bakrie (ARB) tak mengutak-atik Fraksi Partai Golkar DPRD NTB. Mesir mengatakan, dirinya akan mengirim surat ke Pimpinan Dewan supaya tak dilakukan rotasi di Fraksi Golkar. ‘’Hari ini (kemarin) akan keluar, kita kirim surat ke Pimpinan Dewan agar tidak mengambil sikap yang mengacaukan hal-hal yang sifatnya tak perlu dipersoalkan. Untuk tidak mengadakan perubahan di Fraksi Golkar, itu baru sepihak,’’ kata Mesir di Mataram, Kamis (23/4) kemarin.

Ia mengatakan, pimpinan Fraksi Golkar yang ada saat ini harus tetap berjalan sebaik-baiknya. Tak boleh ada yang bermanuver melakukan pecat memecat. Dalam waktu dekat ini, kata mantan Anggota DPR RI ini, pihaknya akan melakukan konsolidasi termasuk dengan mengundang kubu ARB. ‘’Saya baru tahu kemarin sore adanya rotasi di DPRD provinsi. Dalam konsolidasi itu kita mau cuci otak mereka semua agar mereka berkiblat pada aturan-aturan partai dan aturan pemerintah. Apa guna kita bentuk Mahkamah Partai kalau tak dipatuhi putusannya,”ujarnya.

Menurutnya, dalam kisruh Golkar ini harus dilihat dua parameter yakni parameter hukum partai dan parameter hukum negara. Parameter hukum partai tertera jelas dalam AD/ART. Sementara parameter hukum negara tertera dalam UU No. 2 tahun 2011 tentang partai politik.

Mesir mengatakan, kedua kubu sudah menempuh upaya hukum melalui pengadilan, namun oleh pengadilan dikembalikan ke Mahkamah Partai untuk menyelesaikannya. Putusan Mahkamah Partai, kata Mesir bersifat final dan mengikat. Artinya, tak ada lagi gugatan ke pengadilan setelah keluar putusan Mahkamah Partai.

Dalam rapat konsolidasi yang akan digelar akhir pekan ini, kata Mesir, seluruh Plt Ketua DPD Golkar Kabupaten/Kota di NTB akan diundang. Konsolidasi itu nantinya akan membicarakan persiapan dalam menghadapi Pilkada di tujuh kabupaten/kota. Selain itu, juga akan dibicarakan mengenai persiapan Musda Golkar tingkat kabupaten/kota. Direncanakan, Musda Golkar tingkat kabupaten/kota akan dilaksanakan secara serentak. Setelah Musda tingkat kabupaten/kota selesai maka akan dilanjutkan untuk Musda tingkat provinsi untuk menetapkan kepengurusan Golkar yang defenitif. (nas)

Polda NTB Usut Jika Ada Laporan Dari Hal. 1 laporan baginya tidak terlalu urgen, bahkan buang buang energi. Tapi catatan dia, jika laporan itu berawal dari kecurigaan yang bisa dibuktikan dengan data, maka pihaknya akan terbuka menerima dan memprosesnya sesuai ketentuan. Lagi pula, di jajarannya ada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) yang bisa menangani kasus mengarah pada tindak pidana korupsi. ‘’Sekali lagi kalau ada laporan, nanti diselidiki. Kalau ditemukan (tindak pidana korupsi), ya kami proses. Kalau tidak, ya tidak dilanjutkan,’’ terangnya.

Dalam menangani indikasi tindak pidana korupsi, apalagi terkait jalan raya yang sumber dananya dari APBN mencapai Rp 140 miliar sebagai potensi kerugian nega-

ra, pihaknya tidak punya keahlian untuk itu. Maka, perlu ahli (auditor) yang bisa membantu menguatkan indikasi penyimpangan, berkaitan dengan kerugian negara. Maksud Kapolda menyebut ini, sebagai gambaran bahwa proses hukum atas tindak pidana korupsi itu butuh tahapan tahapan yang melibatkan lembaga lain.

Mengenai kemungkinan hambatan eksternal, seperti keterlibatan instansi vertikal dan kontraktor kakap dalam kasus ini? Kapolda menegaskan, tidak ada hambatan soal kapasitas pihak – pihak yang terindikasi terlibat. ‘’Mau kontraktor ‘’hiu’’, kontraktor ‘’teri’’, tidak ada masalah. Kita tidak punya tendensi kecuali proses hukum. Semua orang itu kan sama di mata hukum,’’ pungkasnya. (ars)

Demokrat Kunci Opsi di Empat Daerah Dari Hal. 1 Dalam rapat tersebut, sejumlah kesimpulan sementara berhasil diperoleh terkait Pilkada di sejumlah daerah. ‘’Ada beberapa daerah yang masih bisa berubah dan ada yang sepertinya sulit berubah,’’ ujar Mahalli.

Untuk daerah yang opsinya sulit berubah, Mahalli menyebutkan salah satunya adalah di Pilkada Kabupaten Dompu. Di mana, mereka akan mendorong kader sendiri untuk mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Dompu. “Itu kecil kemungkinannya berubah. Begitu juga di Lombok Tengah,” ujarnya.

Di Lombok Tengah, DPD Partai Demokrat NTB besar kemungkinan akan mengusung Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, Zainul Aidi, SP. Daerah lainnya adalah Kota Mataram, di mana Bendahara DPD Partai Demokrat NTB, H. MNS.

Kasdiono, sudah memperoleh lampu hijau dari pimpinan DPD Partai Demokrat NTB. Di Kabupaten Lombok Utara, bisa dipastikan partai berlambang mercy ini akan mengusung Ketua DPC Partai Demokrat NTB, H. Djohan Sjamsu sebagai Calon Bupati KLU. Jika opsi DPD Partai Demokrat di empat daerah sudah nyaris terkunci, maka kini mereka tinggal melakukan penjajakan di tiga daerah lainnya. Mahalli menegaskan, penjajakan tersebut kini terus berlangsung dan akan diusahakan segera diperoleh kepastian.

“Di Bima kita masih berproses dan kita akan berusaha kader kita bisa tampil, atau kalau tidak memungkinkan, kita mendukung calon yang berpeluang menang. Di Sumbawa dan KSB juga diikhtiarkan supaya kader kita bisa jadi orang nomor dua,” tandasnya. (aan)

Terpenting Kejujuran Dari Hal. 1 Hal ini dikemukakan Ali BD dalam pertemuan sosialisasi dana desa yang menghadirkan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan serta DPR RI di Pendopo Bupati Lotim, Kamis (23/4).

Menurut Bupati, masih dimaklumi jika aparat desa belum tahu cara merencanakan akan tetapi selalu jujur. ‘’Karena banyak yang pintar membuat perencanaan tapi korupsi,’’ katanya. Memang menurut Bupati, sangat penting bagi aparatur negara untuk mengerti aturan organisasi. Namun, sangat jauh lebih penting adalah kejujuran dalam mengelola keuangannya.

Prilaku-prilaku yang pandai mengatur-atur laporan dengan tandatangan kwitansi kosong merupakan bentuk praktik ketidakjujuran. Cara-cara seperti itu harus ditinggalkan. Aspek inilah, lanjutnya yang menjadi

salah satu definisi dari revolusi mental yang dimaksudkan Presiden Joko Widodo.

Kabupaten Lotim sendiri terbilang sebagai pelopor dalam distribusi Alokasi Dana Desa (ADD). Distribusi ADD ini mulai dilakukan di Lotim sejak tahun 2006 silam. Teranyar dilakukan Bupati Lotim, menyerahkan kembali semua tanah pecatu ke desa. Penyerahan tanah pecatu ini juga sesuai dengan amanah UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Ali BD menambahkan, beberapa waktu lalu ia sudah menandatangani salah satu peraturan Bupati menyangkut proyek infrastruktur jalan. Semua proyek jalan desa dinyatakan harus dikerjakan oleh desa, tidak perlu lagi oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). Kebijakan Bupati ini karena disadari desa paling paham kondisinya. (rus)

Halaman 15

Biaya Haji Turun, BPIH Embarkasi Lombok Tunggu Perpres Mataram (Suara NTB) Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR RI telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2015 sebesar 2.717 dolar Amerika.

Dengan asumsi nilai tukar 1 dolar Amerika adalah Rp 12.500. Sehingga ratarata BPIH 2015 sebesar Rp. 33.962.500. Namun, penetapan besaran BPIH untuk masing-masing embarkasi di Indonesia, termasuk embarkasi Lombok masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres).

“Ongkos Naik Haji secara nasional sudah ditetapkan untuk tahun 2015. Tapi untuk biaya per embarkasi belum, masih menunggu Perpres,” kata Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag NTB, Drs. H. Maad Umar dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (23/4) siang kemarin.

Maad mengatakan, dari rata-rata BPIH tahun 2015 ini, bisa jadi BPIH untuk embarkasi Lombok di atas itu disesuaikan dengan jarak.

“Embarkasi Aceh mungkin di

bawah itu. Itu tergantung jaraknya. Penurunannya itu hampir 500 dolar Amerika, tapi nanti riilnya setelah ada Perpres BPIH tiap embarkasi,” jelasnya.

Pihak Kemenag akan menunggu aturan selanjutnya mengenai BPIH ini termasuk jadwal pelunasan BPIH tahun 2015. Jumlah kuota haji NTB tahun 2015, lanjutnya sama dengan tahun lalu sebanyak 3.596 orang Jemaah Calon Haji (JCH). Tahun lalu, besar BPIH embarkasi Lombok sebesar 3.782 dolar Amerika.

Rata-rata BPIH tahun 2014 sebesar 3.219 dolar Amerika. Artinya, BPIH tahun 2015 ini terjadi penurunan sebesar 502 dolar Amerika dibanding BPIH tahun sebelumnya. Rata-rata BPIH sebesar 2.717 dolar Amerika itu antara lain, 2.000 dolar Amerika diperuntukan untuk biaya tiket, airport tax, dan passenger service. Rata-rata biaya komponen ini sebenarnya mencapai 2.146 dolar Amerika. Namun, 146 dolar Amerika diantaranya dimasukkan dalam komponen indirect cost.

Kemudian, 312 dolar Amerika diperuntukan untuk biaya pemondokan di Makkah. Rata-rata riil biaya pemondokan di Makkah mencapai SAR 4.500. Dari jumlah itu, SAR 1.170 dimasukan dalam komponen direct cost yang setara dengan USD 312 dengan asumsi nilai tukar 1 dolar Amerika = SAR 3.745.

Adapun sisanya yang mencapi 74 persen dimasukkan dalam komponen indirect cost.

Ketiga, 405 dolar Amerika atau setara dengan SAR 1.500 diperuntukan sebagai living allowance (uang saku). Dari tiga komponen tersebut, Kemenag dan DPR RI sepakat bahwa rata-rata BPIH tahun 1436H/2015M sebesar 2.717 dolar Amerika.

Selain itu, Kemenag dan DPR juga menyepakati biasa sewa pemondokan di Madinah

sebesar SAR 675 dengan sistem sewa setengah musim dan dimasukkan dalam indirect cost BPIH 1436 H. Disepakati juga alokasi anggaran safeguarding dalam indirect cost BPIH 1436 H sebesar Rp 100.000.000.000,- yang dimanfaatkan untuk mengantisipasi perubahan nilai tukar rupiah dengan dollar Amerika dan force majeure.

Kemenag dan DPR juga menyepakati pengalokasian dana indirect cost BPIH tahun 1436H sebesar Rp3.735.970.884.175,- dengan rincian biaya langsung ke jamaah sebesar Rp 3.281.620.445.765, biaya tidak langsung sebesar Rp 261.106.216.330, Safeguarding/contingency sebesar Rp 100.000.000.000,; dan katering jamaah di Makkah sebesar Rp 93.244.222.080. (nas)

Pertengahan Mei, BPK Tuntaskan Pemeriksaan NTB - LIPI Kembangkan ’’Techno Park’’ Banyumulek Laporan Keuangan Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB memastikan pada pertengahan Mei mendatang, lembaga auditor pemeirntah itu akan tuntas melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemprov NTB tahun 2014. Dari hasil pemeriksaan tersebut, nantinya akan dapat dilihat apakah Pemprov masih dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih selama tiga tahun terakhir.

“Sekarang lagi pemeriksaan, mungkin pertengahanbulandepan (Mei) selesai. Tim BPK sekarang sedang melakukan pemeriksaan di lapangan,” kata Ketua BPK RI Perwakilan NTB, H. Eldy Mustafa,

SH, MH dikonfirmasi di Kantor Gubernur, kemarin.

Ditanya, apakah ada peluang Pemprov NTB akan mendapatkan opini WTP keempat kalinya, Eldy belum bisa memastikan.

Pasalnya, saat ini tim BPK sedang melakukan pemeriksaan laporan keuangan, menyangkut tata kelola aset dan lainnya. ‘’Kita lihat nanti. Kita menganalisis dulu, setelah pemeriksaan kita lihat lagi urutannya.

Kita lihat nanti metodenya,’’terangnya.

Tim BPK, lanjutnya telah turun ke SKPD Pemprov NTB melakukan pemeriksaan terkait dengan aset berupa kendaraan dinas. Diturunkannya tim BPK itu untuk mengecek apakah aset

yang tercatat sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Untuk itulah, semua kendaraan dinas milik Pemprov NTB dikumpulkan beberapa waktu lalu untuk dilakukan pengecekan.

Begitu juga mengenai pengembalian dana bergulir dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang berpoetnsi tak tertagih sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK sebelumnya. Hal itu, kata Eldy juga akan akan dianalisis kembali oleh BPK dalam laporan keunagan Pemprov NTB tahun 2014. Sejauh mana tingkat pengembaliannya sampai saat ini. Jika belum tertagih, apa langkah yang sudah dilakukan dinas terkait. (nas)

Dua Kali Sehari, Batik Air Buka Penerbangan Langsung Jakarta-Lombok Mataram (Suara NTB) Setelah melakukan penjajakan sejak 2013 lalu, maskapai penerbangan Batik Air akhirnya membuka penerbangan langsung Jakarta-Lombok. Maskapai ini akan melakukan penerbangan perdana, Jumat (24/4) siang dengan frekuensi penerbangan dua kali dalam sehari JakartaLombok, Lombok-Jakarta.

“Batik Air mulai besok (hari ini) melayani rute BIL (Bandara Internasional Lombok)-Jakarta, sekitar jam 13.00 penerbangan perdananya,” kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung hartono, M.STr dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (23/4) siang kemarin.

Batik Air merupakan maskapai penerbangan baru di Indonesia. Maskapai ini merupakan salah satu maskapai berlayanan lengkap seperti Lion Air, dan maskapai penerbangan Indonesia lainnya. Batik Air berencana akan bersaing dengan maskapai berlayanan lengkap seperti Garuda Indonesia.

Batik Air akan menggunakan pesawat Boe-

ing 737-900ER, pada rute penerbangan di Pulau Jawa dan kepulauan di Nusa Tenggara (Bali, NTB dan NTT). Maskapai ini juga sudah menandatangani pemesanan lima unit Boeing 787. Dua unit pesawat dikirim pada 2013, Batik Air akan mengoperasikan enam pesawat B737-900ER. Agung mengatakan, pembukaan penerbangan langsung oleh maskapai Batik Air ini merupakan bagian dari pengembangan konektivitas ke NTB. “Ini bagian dari pengembangan konektivitas. Dalam rangka mengembangkan potensi yang ada di NTB. Batik Air akan melayani Jakarta-Lombok,Lombok-Jakarta dua hari dalam sehari,”ujarnya.

Dikatakan, pembukaan rute-rute penerbangan langsung ke BIL, baik domestik dan internasional terus diupayakan. Seiring dengan perkembangan daerah ini, lanjutnya, maskapai-maskapai lain terus didorong membuka rute-rute baru. Menurut Agung, rute-rute penerbangan internasional yang cukup potensial seperti Lombok-Perth, Lombok-Hongkong, Lombok –Bangkok dan lainnya. (nas)

TKW Asal Lotim Disiksa Majikan di Malaysia Dari Hal. 1 Kekerasan tersebut mulai dialaminya setelah bekerja selama kurang lebih seminggu.

Norfia Linda mengaku baru bekerja selama kurang lebih satu bulan.

Dari hasil wawancara, terungkap bahwa proses pemberangkatan korban ke Malaysia dilakukan secara nonprosedural oleh agen perseorangan yang juga masih memiliki hubungan keluarga dengannya.

Menurut keterangannya,

agen tersebut memang kerap mengirim pekerja ke Malaysia.

Sangat Kejam Wakil Duta Besar Hermono mengatakan penyiksaan yang dialami Norfia Linda dapat dikatakan sangat kejam karena ditemukan luka lebam di seluruh bagian muka.

Oleh karena itu, KBRI akan memastikan dan meminta otoritas Malaysia untuk mengambil tindakan hukum atas majikan sebagai pelaku kekerasan sesuai ketentuan hukum

yang berlaku.

“KBRI juga meminta otoritas di Indonesia untuk menelusuri dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberangkatan Norfia Linda,” tegasnya.

Hermono juga meminta pihak-pihak terkait di dalam negeri untuk memperkuat upaya pencegahan mengingat pengiriman TKI secara nonprosedural masih terus terjadi yang sangat membahayakan keselamatan TKI sebagaimana yang dialami pekerja asal Lotim . (ant/Bali Post)

Wagub Segera Panggil 12 SKPD Lamban Ajukan Lelang Dari Hal. 1 terutama yang mengelola anggaran besar,” terangnya.

Amin mengatakan, jangan sampai keterlambatan dalam pengajuan lelang itu berakibat pada terlambatnya pengerjaan fisik. Jangan sampai, lanjutnya, ada ‘’kejar tayang’’ pengerjaan nantinya akibat keterlambatan proses pelelangan.

“Mumpung waktu diawalawal dan ini juga menjadi evaluasi bagi kinerja SKPD yang bersangkutan. Tentu saya dengan Pak Gubernur, itu menjadi penilaian. Jangan sampai terulang hal yang sama tiap tahun,’’tandasnya.

Selain meminta 12 SKPD itu segera mengajukan kelengkapan-kelangkapan proses lelang, Amin juga meminta Biro AP proaktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan SKPD tersebut. “Dia punya kewenangan itu, tempat monitoring dan evaluasinya, laporannya dia yang kita minta tanggung jawabnya,”tandasnya.

Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB meminta Wagub untuk turun tangan mempercepat proses lelang 12 SKPD

yang dinilai lamban. Ke 12 SKPD yang perlu segera diintervensi itu ada dua kelompok. Yakni, 7 SKPD yang sampai pertengahan April 2015 belum juga mengajukan lelang satu pun kepada ULP, padahal jumlah paket yang mereka tangani relative besar.

Ke 7 SKPD tersebut yakni Biro Umum, Dikpora, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta BPBD. Kemudian SKPD-SKPD yang pada tahun anggaran 2015 ini sebenarnya menangani masing-masing hanya 1 paket proyek saja, namun tidak juga mengajukan lelang kepada ULP. Tercatat ada 5 SKPD yang termasuk kelompok ini, yakni Disnakertrans, Dishubkominfo, Dinas Kehutanan, Dispenda, dan Kantor Penghubung Pemprov NTB di Jakarta.

Selain 12 SKPD tersebut, Fitra juga mengharapkan jajaran Pemprov NTB memberikan perhatian khusus terhaap 7 SKPD lainnya, yang meskipun sudah mulai mengajukan lelang dengan jumlah terbatas, namun sisa paket proyek yang menjadi kewajibannya masih tinggi. Tu-

juh SKPD itu yakni Dinas Pertanian TPH, Dinas Perkebunan, RSJP, Bakorluh, Dinas Kesehatan, Distamben, dan RSUP Seperti, Dinas Pertanian TPH, dengan 10 Paket Proyek senilai Rp. 12,476 miliar tahun ini, baru mengajukan lelang hanya 1 paket proyek, sehingga tersisa 9 paket proyek (Rp. 11,676 miliar). Ini berarti Dinas ini baru mengajukan lelang hanya senilai 6 persen dan masih tersisa 94 persen anggaran proyek yang harus segera diajukan lelangnya ke ULP. Sementara Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB misalnya, dengan 8 Paket Proyek senilai Rp. 13,136 miliar namun baru mengajukan lelang hanya 1 paket proyek, sehingga tersisa 7 paket proyek (Rp. 12,906 miliar), atau masih tersisa 98,25 persen. Contoh lainnya adalah RSUP yang tahun ini menangani 16 paket proyek senilai Rp. 132,572 miliar namun masih tersisa 6 paket yang belum diajukan lelang dengan sisa anggaran cukup signifikan mencapai Rp. 94,367 miliar. Atau tersisa paket proyek yang belum diajukan lelangnya dengan nominal diatas 70 persen dari keseluruhan nilai proyek di SKPD ini.(nas)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB bersama dengan Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI) akan mengembangkan kawasan Banyumulek Lombok Barat (Lobar) sebagai Techno Park. Techno Park yang berfungsi sebagai pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan dan pengolahan hasil (pasca panen).

Hal tersebut dikatakan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si dikonfirmasi usai mendampingi LIPI bertemu dengan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, Kamis (23/4) siang kemarin.

Dikatakan, NTB sejauh ini sudah melakukan upaya pengembangan kawasan Banyumulek tersebut sebagai kawasan agroeduwisata. Mengingat sudah banyak orang yang berkunjung ke kawasan tersebut bukan hanya untuk gerabahnya semata, namun juga untuk usaha peternakan dan industri pertanian lainnya yang ada di Banyumulek.

“Kawasan Banyumulek sebagai agroeduwisata akan bersinergi dengan Techno Park agar tidak ada duplikasi program/ kegiatan baik itu di daerah maupun pusat,” kata Gita.

Kepala LIPI, Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain mengatakan tujuan dari pembangunan Techno Park ini adalah untuk membuat link yang permanen antara perguruan tinggi (akademisi), pelaku bisnis, dan pemerintah. Sehingga dengan adanya Techno Park ini dapat terjadi clustering dan critical mass dari peneliti dan perusahaan, yang dapat membuat perusahaan menjadi lebih kuat.

Iskandar Zulkarnain, menyampaikan saat ini pihaknya sedang mengembangkan tujuh kawasan Techno Park di Indonesia, salah satunya di NTB yang berlokasi di Banyumulek Lombok Barat dan Teluk Kodek Lombok Utara. Hal yang patut dibangga-

kan adalah dari tujuh kawasan Techno Park yang tersebar di seluruh Indonesia, NTB memiliki kekhususan yaitu gabungan terobosan Techno Park dan Science Park yang biasa disebut Bio Resources, bertempat di kawasan Banyumulek Lombok Barat.

Iskandar mengatakan ada tiga aktor yang berperan dalam implementasi Techno Park ini yaitu akademisi, bisnis dan pemerintah (government). Adapun konsep techno park atau kawasan berbasis teknologi ini adalah kawasan berdimensi pembangunan ekonomi dengan sentra ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang mendukung percepatan inovasi. Pengembangan kawasan berbasis teknologi ini diandalkan sebagai motor penggerak pengembangan wilayah. Kawasan berbasis teknologi diharapkan mampu menjadi pusat dan pendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan di sekitarnya serta mampu bersaing di dalam dan luar negeri.

Kemampuan bersaing ini lahir melalui pengembangan produk unggulan yang kompetitif di pasar domestik maupun global, yang didukung sumber daya manusia (SDM) unggul, riset dan teknologi, informasi, serta keunggulan pemasaran.

Pemerintah perlu mendorong dan mendukung penciptaan dan penguatan kawasan berbasis teknologi di daerah-daerah yang berbasis kepada produk unggulan daerah masing-masing.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Ir. Hj. Budi Septiani mengatakan pembangunan Techno Park ini dimulai tahun 2015 ini. Anggarannya berasal dari APBN dan APBD. Pembangunan itu dilakukan pada lahan seluas 21 hektar di Banyumulek. “Dengan masuknya LIPI ini mudahan percepatan.

Dari infrastruktur, kita sudah oke semua,” tandasnya. (nas)

Usulkan Program Peningkatan Konektivitas dan Daerah Bebas ”Blank Spot” Dari Hal. 1 Selain itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga mengusulkan program kepada pemerintah pusat dalam penyediaan sarana prasarana telekomunikasi di daerah produktif dan pariwisata agar terbebas dari blank spot.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dishubkominfo NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr ketika dikonfirmasi, Kamis (23/4) siang kemarin. Dikatakan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota akan segera menyusun Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) sebagai rencana aksi pembangunan infrastruktur. Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, komunikasi dan informatika di wilayah NTB harus memaduserasikan program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota. ’’Artinya, untuk ini bersinergi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Program-program pembangunan baik itu sifatnya fasilitas maupun infrastruktur itu baik melalui kementerian maupun Musrenbang. Sehingga untuk kabupaten/kota diminta untuk kelengkapan data pendukung yang diperlukan,”ujarnya.

Agung mencontohkan, untuk program peningkatan konektivitas antardaerah seperti pengembangan pelabuhan di daerah ini, maka pemerintah kabupaten/kota harus mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan seperti masterplan, Detil Engin-

ering Design (DED) maupun rencana induk pelabuhan.

Agung menjelaskan, untuk usulan subsektor perhubungan darat, diusulkan peningkatan marka-marka jalan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan. Selain itu juga, usulan untuk penerangan jalan umum.

Begitu juga dengan kondisi Kota Mataram yang sudah mulai padat kendaraan pada jam-jam tertentu tak luput juga dari perhatian dalam Rakornis tersebut. Dimana, untuk mengantisipasi semakin padatnya lalu lintas di Kota Mataram, diusulkan angkutan transportasi umum massal yang dibarengi juga dengan penataan setiap simpang jalan.

Untuk subsektor perhubungan udara, lanjut Agung juga terus menerus diupayakan pembukaan penerbangan langsung ke Bandara Internasional Lombok (BIL) baik domestik maupun internasional. Sementara untuk sektor Kominfo, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengusulkan supaya daerah-daerah produktif dan daerah wisata di NTB bebas dari blank spot. ‘’Perlu ada fasilitas telekomunikasi di daerah produktif, kawasanwisata.Danmemangsebagian sudah dilakukan pemasangan terhadap jaringan komunikasi seluler maupun kita mintakan melalui pembangunan tower. Itu yang kita ajukan. Yang jelas, kabupaten/kota bersama provinsi sudah mengajukan itu. Daerah-daerah produktif dan daerah wisata yang memerlukan jaringan telekomunikasi kita ajukan ke kementerian,’’pungkasnya. (nas)

Jumat, 24 April 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Titiek Soeharto: Kader Inginkan Cendana Ambil Golkar (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Politisi Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengatakan, sejumlah kader daerah menginginkan keluarga mantan Presiden Soeharto (Cendana) mengambil alih kembali partai beringin tersebut untuk menyudahi konflik internal.

“Ini karena tidak selesai konfliknya. Daerah-daerah bilang keluarga Pak Harto (Soeharto) saja yang ambil, Titiek Soeharto diover gitu. Ada yang menyuarakan begitu,” katanya dijumpai di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (23/4).

Titiek enggan menyebut dari daerah mana saja suarasuara itu muncul.

Namun, dia menekankan keluarga Soeharto tidak mengiyakan atau menolak permintaan itu.

“Ada suara-suara begitu. Kita tidak bilang ya mau ambil atau bagaimana. Kita ya sedapat mungkin ingin diselesaikan damai, karena tidak semudah itu (keluarga Cendana) mengambil alih,” kata dia.

Bagi Titiek, seluruh kader Golkar adalah saudara. Polemik yang terjadi belakangan, menurut dia, disebabkan adanya oknum di luar partai yang memanfaatkan konflik Golkar untuk kepentingan sendiri.

“Kita dari keluarga (Soeharto) prihatin kok Golkar yang begitu besar berkiprah begitu lama sekarang ribut dua kubu.

Jangan sampai Golkar ditunggangi. Kalau Golkar rusuh kita tidak bisa ikut pilkada, dan partai lain akan menjadi lebih besar (perolehan suaranya),” kata dia. (ant/Bali Post)

Presiden Buka Konferensi Parlemen Asia-Afrika Jakarta (Suara NTB) Presiden Joko Widodo telah membuka Konferensi Parlemen Asia-Afrika di Gedung Nusantara, DPR pada Kamis (23/4) pagi guna memperkuat peran lembaga perwakilan rakyat di kawasan tersebut.

“Saya menyambut gembira dan mengapresiasi inisiatif DPR RI untuk mengadakan Konferensi Parlemen Asia-Afrika pada 23 April 2015,” kata Presiden Jokowi dalam pidato pembukaan Konferensi Parlemen Asia Afrika di Jakarta.

Menurut Presiden, Indonesia memperoleh penghargaan luar biasa karena telah menjadi tuan rumah berbagai peristiwa bersejarah tingkat dunia.

Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan tema dalam kon-

ferensi parlemen; “Memperkuat Peran Parlemen dalam Kerja Sama SelatanSelatan untuk Mempromosikan Perdamaian dan Kesejahteraan Dunia” sejalan dengan keinginan pemerintah untuk melakukan kontekstualisasi nilai-nilai utama Konferensi Asia-Afrika.

“Negara-negara Asia-Afrika kini dituntut untuk melakukan konteksualisasi dan nilai utama yang dulu diperjuangkan oleh para pendahulu pada 60

tahun yang lalu yaitu kesejahteraan, solidaritas, dan stabilitas,” ujar Jokowi.

Dalam pertemuan itu, akan dibahas sejumlah isu di antaranya kerja sama dalam mempromosikan agenda pembangunan pasca-2015, Kemitraan Strategis Asia-Afrika Baru (NAASP), pengakuan terhadap Palestina.

Sejumlah pejabat negara yang akan menyampaikan pidato dalam pertemuan di antaranya Ketua Badan Kerja

Bambang Widjojanto Jalani Pemeriksaan di Bareskrim Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjojanto menyambangi Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan terkait kasusnya.

“Nanti ya, setelah pemeriksaan,” kata Bambang atau BW di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (23/4) siang. Ia dan sejumlah kuasa hukumnya tiba di Mabes Polri pada pukul 11.35 WIB. Tak banyak komentar dari BW kepada awak media yang mengerumuninya. Ia pun langsung masuk ke dalam Gedung Bareskrim.

Bareskrim Polri pada Kamis kembali memanggil BW untuk diperiksa dalam statusnya sebagai tersangka. Pemeriksaan ini merupakan yang pertama kali dilakukan sejak KPK dan Polri sepakat untuk meredakan ketegangan setelah mencuatnya konflik antara kedua belah pihak.

Pemanggilan tersebut, menurut Kabareskrim Komjen Polisi Budi Waseso untuk melengkapi keterangan dari BW terkait kasusnya.

“Untuk meminta keterangan tambahan karena masih ada yang kurang. Keterangan saksi dan barang bukti sudah lengkap, tinggal keterangan tersangka saja yang belum (lengkap),” kata Budi.

Ia pun menegaskan bahwa berlanjutnya pemeriksaan kasus AS dan BW jangan dikaitkan dengan konflik antarlembaga KPK-Polri.

“Ini sudah tidak ada hubungannya dengan lembaga KPKPolri ya,” katanya.

Bambang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat,Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi pada 2010 oleh Bareskrim Polri pada 23 Januari 2015. Dalam kasus tersebut, sejauh ini Polri telah menetapkan status tersangka kepada BW dan Zulfahmi Arsyad. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

PERINGATAN KE-60 TAHUN KAA - Presiden Joko Widodo memberikan keterangan usai menutup Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika 2015 di Jakarta Convention Center, Kamis (23/4). Dalam konferensi tersebut disepakati tiga poin kesepakatan antar negaranegara Asia-Afrika yaitu Pesan Bandung 2015, Deklarasi Penguatan Kemitraan Asia Afrika dan Deklarasi Dukungan Untuk Palestina.

Ketika Badrodin Pensiun, BG Tak Bisa Otomatis Jadi Pengganti Jakarta (Suara NTB) Sosiolog Universitas Indonesia Thamrin Amal Tomagola menilai Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan tidak akan bisa menggantikan Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti pada periode mendatang karena tidak sesuai tradisi.

“Pak BG sekarang 55 tahun, masih dua tahun lagi periodenya. Namun ketika Pak Badrodin pensiun, Pak BG tidak otomatis naik menjadi Kapolri karena tidak ada tradisi begitu,” kata Thamrin di Jakarta, Rabu.

Thamrin mengatakan Badrodin sempat menjadi Wakapolri dan kini menjabat Kapolri karena masuk kategori situasi luar

biasa, namun dalam kondisi biasa, seorang Wakapolri tidak pernah naik menjadi Kapolri.

“Wakapolri itu biasanya masuk kotak, hampir tidak mungkin menjadi Kapolri.

Tapi Kabareskrim, Komandan Brimob itu masih mungkin jadi Kapolri,” jelas Thamrin.

Thamrin mengatakan dalam kondisi umum, setelah Kapolri Badrodin Haiti pensiun 15 bulan mendatang, maka Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) akan bersidang kembali memilih calon Kapolri baru.

“Nanti Wanjakti usulkan ke Kompolnas dan Kompolnas usulkan ke Presiden,” kata dia.

Menurut dia apabila Budi Gunawan tetap dipaksakan menggantikan Badrodin kelak, maka itu menyalahi keputusan Presiden Jokowi yang batal melantik BG dan menyalahi tradisi Polri.

Rabu (22/4), Komjen Pol Budi Gunawan dilantik secara tertutup menjadi Wakapolri.

Budi Gunawan dikabarkan dipilih secara aklamasi dalam sidang Wanjakti.

Kapolri Badrodin Haiti akan pensiun 15 bulan mendatang. Sejumlah pihak menilai Budi Gunawan dapat menggantikan Badrodin sebagai Kapolri kelak ketika Badrodin pensiun. (ant/Bali Post)

Gegana Polres Ambon Amankan 11 Bom Rakitan

(ant/Bali Post)

DIPERIKSA -Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif, Bambang Widjojanto (BW) menjalani pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/4).

Ambon (Suara NTB) Tim Gegana Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease mengamankan 11 bom rakitan yang ditemukan warga di Batu Merah Dalam, kelurahan Amantelu, Kota Ambon, Rabu.

Ketua RT 02 RW 003 kelurahan Amantelu, Udin Wattimena mengatakan, penemuan bom rakitan tersebut berawal dari kecurigaan beberapa warganya saat melihat onggokan tanah bekas galian di bantaran sungai Batu Merah Dalam, dekat rumah mereka.

Warga kemudian mendatangi ketua RT setempat dan melaporkan kecurigaan mereka setelah melihat onggokan

tanah bekas galian tersebut.

“Saya kemudian memerintahkan mereka untuk menggali onggokan tanah tersebut, karena curiga adanya orok yang sengaja dibuang oknumoknum tidak bertanggung jawab,” katanya.

Ternyata setelah digali sedalam setengah meter ditemukan tas kresek berwarna hitam berukuran besar. di dalam kantong kresek tersebut terdapat kaleng plastik bekas cat dan isinya adalah 11 bom rakitan.

Masing-masing bom berukuran panjang sekitar 25 centimeter dan berdiameter 15 centimeter. Sebagian bom terbuat dari pipa besi.

Ketua RT bersama warga kemudian melaporkan penemuan tersebut kepada salah seorang anggota Kodim 1502 Pulau Ambon yang bermukim di kawasan tersebut untuk mengamankannya.

“Saya bersama anggota Kodim kemudian menyiram bom rakitan tersebut dengan air agar tidak membahayakan, barulah melaporkan penemuan tersebut ke Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease,” katanya.

Setelah disiram dengan air, 11 bom rakitan tersebut kemudian diamankan oleh anggota Kodim sambil menunggu kedatangan tim Gegana Polres Ambon untuk membawanya. (ant/Bali Post)

Sama Antar-Parlemen Nurhayati Ali Assegaf, Ketua DPR Setya Novanto, Presiden RI ke6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon,

serta Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat Fachri Hamzah. Konferensi tersebut juga akan mengadopsi Deklarasi Parlemen AsiaAfrika. (ant/Bali Post)

Pengamat: Pidato Presiden Saat KAA Lompatan Besar Jakarta (Suara NTB)Pengamat Politik Boni Hargens mengungkapkan Pidato Presiden saat Konferensi Tingkat Tinggi dalam rangkaian peringatan KAA ke-60 adalah lompatan besar bagi Indonesia.

“Tindakan berani Presiden Jokowi yang mengoreksi dan mengkritik lembaga keuangan seperti IMF, World Bank dan PBB adalah sebuah manuver besar yang biasa dilakukan pemimpin Amerika Latin namun hal yang baru dilakukan di Asia, khususnya Indonesia sesudah Soekarno,” kata Boni dalam Diskusi Publik bertema Indonesia: Pilar Utama Asia? di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (23/4).

Boni mengatakan dengan pidato presiden tersebut diharapkan bisa membangkitkan citra Indonesia sebagai salah satu kekuatan yang diperhitungkan di dunia terutama dalam politik.

“Dulu kita mengenal kebesaran Bung Karno dan keberaniannya dan hari ini di ulang kembali oleh Joko Widodo, saya kira ini harapan untuk kita, bahwa Indonesia ke depannya bisa menjadi macan Asia di segala dimensi tidak hanya ekonomi terutama politik,” ujar Pengamat lulusan Universitas Indonesia itu.

Dia juga mengungkapkan untuk menangkal paham radikal yang berkembang dan meluas di kawasan Asia dan Afrika yang selalu berkaitan dengan ketidakadilan dalam struktural yang sifatnya global, membutuhkan solidaritas dalam menata kembali tata dunia baru.

“Hari ini KAA diajak oleh Presiden Jokowi untuk bersama dengan solidaritas kawasan membangun tata dunia baru yang adil guna mengantisipasi segala bentuk ketidakadilan dan meredam kemungkinan munculnya radikalisasi dan terorisme dan segala bentuknya,” ucapnya. (ant/Bali Post)

Hakim Tolak Saksi KPK dalam Kasus Jero Wacik Jakarta (Suara NTB) Hakim tunggal Sihar Purba yang menangani perkara praperadilan Jero Wacik, menolak dua saksi fakta yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan permohonan keberatan dari kuasa hukum Jero.

“Menerima keberatan pemohon (Jero) soal saksi yang dihadirkan pihak termohon KPK,” kata Hakim Sihar Purba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (23/4).

Dikabulkannya permohonan dari pihak Jero tersebut dikarenakan dua saksi fakta yang dihadirkan KPK yaitu Iguh Sipurba dan Erwin Sinaga, berstatus sebagai penyidik KPK yang tentunya masih menerima gaji dari KPK sehingga akan rentan menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest).

Sidang yang sedianya berlangsung dengan agenda mendengarkan keterangan dari pihak KPK tersebut, sesuai keputusan hakim, ditunda sampai Jumat (24/4).

“Sidang ditunda besok. Besok masih agenda pembuktian dari pihak termohon,” ujar hakim Purba.

Terkait penolakan tersebut, Plt Kepala Biro Hukum KPK Nur Chusniah mengaku kecewa atas keputusan hakim, pasalnya dari beberapa kasus praperadilan yang pernah dijalaninya, tidak ada satu pun hakim yang menolak ketika KPK menghadirkan

penyidik atau penyelidik lembaga tersebut sebagai saksi fakta dalam persidangan “Kami jelas kecewa ya, karena sebelum-sebelumnya kan tidak pernah ditolak,” katanya usai sidang.

Menurut dia, saksi yang paling kompeten untuk dimintai keterangan terkait teknis penetapan tersangka adalah mereka yang bertugas sebagai penyelidik dan penyidik KPK. Karena itulah selama ini KPK selalu meminta penyelidik dan penyidik KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi fakta dalam perkara praperadilan dengan tuntutan tidak sahnya penetapan tersangka.

Rencananya pada sidang lanjutan Jumat (24/4), pihak KPK akan menghadirkan saksi ahli yang salah satunya merupakan mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap.

Yahya Harahap sebelumnya juga pernah memberi keterangan sebagai saksi ahli dalam dua perkara praperadilan yang dimenangkan KPK atas pemohon mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dan mantan Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana.

Jero Wacik dalam dalil permohonan yang disampaikan oleh kuasa hukumnya di PN Jakarta Selatan, Senin (20/4) meminta hakim mengadili dan menyatakan tidak sah atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam dua kasus korupsi yang ditangani KPK. Pada 6 Februari 2015, KPK mengumumkan Jero Wacik sebagai tersangka dalam dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan anggaran di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada 2008-2011.

Dugaan kerugian negara diperkirakan sekitar Rp7 miliar akibat penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan anggaran tersebut.

Sebelumnya KPK sudah menetapkan Jero sebagai tersangka dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan dalam sejumlah kegiatan di Kementerian ESDM terkait jabatan Jero Wacik sebagai Menteri periode 2011-2013 sejak 2 September 2014 lalu.

Dalam kasus tersebut KPK menyangkakan Jero Wacik dengan pasal 12 huruf e atau pasal 23 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 421 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. (ant/Bali Post)