Snt25022015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB

RABU, 25 FEBRUARI 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 292 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Inisiator akan Dipanggil

Payung Hukum UPP Pijar Harus Jelas

(Suara NTB/bul)

KURANG STRATEGIS - Gedung UPP Pijar yang berlokasi di Jalan Langko dinilai tidak strategis. Idealnya, lokasinya di pusat-pusat perbelanjaan.

Lalu Rudy Irham Srigede, Danrem 162/WB yang Baru

TO K O H Curanmor Bahaya Laten

Sriyono

KASUS curanmor seolah masuk kategori bahaya laten. Pasalnya, setiap kali diberantas, jaringannya tak pernah putus. Kuatnya jaringan ini, tidak menutup kemungkinan melibatkan oknum polisi masuk dalam jaringan. Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Sriyono, M.Si mengancam memecat anggota yang terbukti, Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Pucuk pimpinan Komandan Korem 162/WB, akhirnya berganti. Kol. Arh. Kuat Budiman, SIP yang sudah sekitar setahun menjabat, diganti Kol.CZI. Lalu Rudy Irham Srigede. ‘’SK pergantian Danrem sudah turun. Untuk upacara sertijab sendiri rencananya akan dilasanakan pada hari Kamis 26 Febuari bertempat di lapangan apel Makorem 162/ WB,’’ kata Kapenrem 162/ WB Kapten. Inf. Tasdiq Prawoto kepada Suara NTB, Selasa (24/2).

Pengganti Danrem disebut Tasdiq, bukan orang asing, karena merupakan putra asli NTB, asal Lombok Tengah. Lalu Rudy Irham Srigede S.T., M.Si adalah lulusan Akmil Tahun1988 B putra mantan Wagub NTB, (alm) H.Lalu Srigede.

Menjelang pelaksanaan serah terima jabatan dari Kuat Budiman kepada Lalu Rudy Irham

Srigede, pihaknya menggelar gladi resik di lapangan apel Makorem Selasa pagi kemarin. ‘’Dalam kegiatan gladi upacara yang diawasi langsung oleh Danrem 162/WB Kolonel Arh Kuat Budiman, S.IP. Selain anggota Makorem dan jajarannya yang ikut dalam kegiatan gladi, pasukan dari TNI AU, TNI AL, Kepolisian, Satpol PP, Menwa dan Pramuka juga turut dalam pelaksanaan gladi upacara tersebut,’’ terangnya.

Dalam kegiatan upacara sertijab nantinya, bertindak selaku Inspektur Upacara yaitu Pangdam IX/Udayana Mayjen.TNI Torry Djohar Banguntoro. Selain pelaksanaan kegiatan upacara sertijab, nantinya juga akan digelar beberapa alutsista TNI AD yang didatangkan langsung dari Kodam IX/Udayana seperti kendaraan tempur jenis Anoa maupun senjata tempur lainnya. (ars)

Mataram (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB akan memanggil semua inisiator yang terlibat didalam rencana pembentukan Unit Penyangga Pemasaran (UPP) Pijar yang hingga kini operasionalnya masih lumpuh. Inisiator yang dipanggil diantaranya, Dr. Mashur, mantan Sekretaris Bakorluh Provinsi NTB dan beberapa pihak lainnya.

Demikian diungkapkan Kepala Disperindag Provinsi NTB, Ir.H.Husni Fahri, MM usai membuka Rakor dan Sinkronisasi program Disperindag dengan kabupaten/kota di Mataram, Selasa (24/2). ‘’Yang perlu diklarifikasi, bagaimana mematangkan kembali seluruh payung hukum dari UPP Pijar,’’ katanya. Sehingga untuk mengoptimalkan perannya, dan membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang dapat diajak kerjasama juga jelas.

Tidak disinggung secara pasti berapa dana yang mandek di UPP Pijar. Yang jelas, saat ini UP Pijar masih vakum.

“Pertama yang akan dilihat regulasinya, karena tidak mungkin Disperindag akan melakukan operasional kalau regulasinya tidak jelas,’’ katanya.

Bersambung ke hal 15

Smelter Tak Dibangun di KSB

Bupati Ancam Tutup Akses Newmont Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM mengancam akan menutup akses keluar masuk kapal pengangkut ekspor konsentrat PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) ke luar daerah atau luar negeri.

Ancaman itu dilontarkan Bupati, jika Newmont tak membangun pabrik pemurnian (smelter) di KSB. ‘’Serius (ancaman) ini, supaya smelter dibangun di KSB,’’ tegas Bupati KSB ditemui usai penandatangan MoU Keterbukaan Informasi Publik di Mataram, Selasa (24/2) siang kemarin. ‘’Kalau smelter dibangun di luar KSB itu kita ndak dapat apa-apa lagi,” katanya.

Bupati mengatakan, telah ada investor nasional yang siap membangun smelter di KSB. Tinggal sekarang menunggu kesiapan PTNNT menandatangani kesiapannya untuk memasok konsentrat ke smelter itu. Jika Newmont sudah menandatangani kesiapannya memasok konsentrat, maka investor itu akan segera membangun smelter tersebut.

Bersambung ke hal 15

’’

Kalau tidak, saya akan palang lautnya supaya kapal pengangkut konsentrat tak bisa keluar KH Zulkifli Muhadli

(Suara NTB/ars)

KO M E N TTAA R

Langkah Mundur KPK

(Suara NTB/dok)

Ahyar Supriadi

PERTEMUAN Plt. Ketua KPK Taufiequrahman Ruki dengan Kepala Kejaksaan Agung H.M Prasetyo, Senin (23/2) lalu , salah satu keputusannya sepakat melimpahkan perkara. Kasus dari KPK, sebagian akan diserahkan ke Kejaksaan Agung, kemudian didistribusikan ke Kejaksaan di daerah.

Kesepakatan ini menuai reaksi dari pegiat antikorupsi di derah, yang mengaku masih meragukan kinerja Kejaksaan di daerah. Bahkan keputusan KPK ini, jika benar akan dilakukan, disebut sebagai langkah mundur.

Bersambung ke hal 15

Menggantung di Tower 72 Meter

Mantan Pegawai Telkom Nyaris Bunuh Diri Mataram (Suara NTB) Mantan pegawai PT. Telkom Wilayah NTB, Muhammad Tahir (47), asal Desa Suralaga, Lombok Timur, nyaris bunuh diri, Selasa (24/ 2). Pria ini nekad memanjat tower setinggi 72 meter di bagian belakang gedung Telkom

Jalan Pendidikan Mataram.

Dia nyaris bunuh diri, akibat frustrasi karena haknya untuk menerima tunjuangan pensiun tidak diperolehnya.

Peristiwa yang cukup menggemparkan itu berlangsung sekitar pukul 09.00 Wita. Sebelumnya Tahir pukul 08.30 datang

(Suara NTB/ars)

EVAKUASI - Tahir saat dievakuasi dari puncak tower PT.Telkom Mataram, kemarin.

ke Kantor Telkom untuk menagih lagi pesangonnya yang belum juga dibayar selama 15 tahun.

Ia datang menggunakan sepeda motor Vario Techno DR. 6058 LM, membonceng istrinya Masiyah (40) dan dua anaknya Nanda yang berusia 7 tahun dan Dinda (8) tahun. Diperkirakan karena tidak mendapat apa yang diharapkan, Tahir yang saat itu mengenakan jaket biru gelap, celana abu dan membawa ransel, naik ke atas tower.

Salah seorang pegawai Telkom, Pujiono mengaku melihat Tahir di atas tower pukul 09.00 Wita. Saat itu dia baru saja usai membeli rokok di kantin. “Saya lihat anak kecil di bawah tower teriak, ‘turun bapak- turun bapak’,” Pujiono menirukan teriakan Nanda dan Dinda. Tidak jauh dari tempat itu, duduk Masiyah sembari menangis. ‘’Langsung saya hubungi Pak Taufik (Kasat Sabhara Polres Mataram AKP Taufik, red). Supaya cepat ditangani,’’ ungkap Pujiono.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

DIRAWAT - Muhammad Tahir saat dirawat di IGD RS Islam Siti Hajar Mataram, beberapa saat setelah dievakuasi dari tower Telkom.

Sebut SK Pemberhentiannya Palsu DALAM kondisi masih lemas, Muhammad Tahir (65) masih bisa berbicara. Ia mengungkapkan kekecewaannya atas perlakuan pihak PT Telkom, tidak mau membayar dana yang diklaimnya sebagai hak. Dia mengaku tidak mendapat bayaran sesuai haknya. Karena sudah berkali kali mempertanyakan, tidak mendapat jawa-

ban, dia pun frustrasi sehingga memanjat tower setinggi 72 meter itu. ‘’Saya tidak mempunyai kesalahan, tapi diberhentikan dengan tanpa kesalahan,” kata Muhammad Tahir kepada Suara NTB di ruang rawat IGD Rumah Sakit Islam Siti Hajar, Mataram. Tahun 2000 lalu, dia mendapat nota dinas, Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Rabu, 25 Februari 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Hanya Satu yang Sudah Berizin Terkendala SDM LURAH Ampenan Tengah, Hj. Elya Hadiana mengaku hingga kini masih kewalahan menerima pesanan dari masyarakat terkait permintaan pupuk kompos. Keterbatasan produksi itu diakibatkan karena kekurangan sumber daya manusia (SDM). “Tenaga kita memang yang kurang,” kata Elya dikonfirmasi, Selasa (24/2).

Peralatan pengolahan sampah tersebut merupakan bantuan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram tahun 2010.

Dan hingga kini masih berjalan maksimal serta diman(Suara NTB/cem) faatkan oleh masyarakat.

Hj. Elya Hadiana Produksinya perhari pun berkisar 100 kilo dan berbanding jauh dengan permintaan masyarakat yang rata – rata 10 ton. Ia menyadari pekerja yang mengoperasikannya adalah pemuda di lingkungan Mujahidin.

“Yang kerjakan pemuda di sana,” sebutnya.

Namun Elya mengatakan, produktifitas pengolahan sampah tersebut tetap dimaksimalkan. Artinya, ada efek domino yang dirasakan oleh masyarakat. Pertama, sampah – sampah dilingkungan bisa terakomodir, sehingga dapat mengurangi volume sampah di lingkungan. Kedua, petani bisa terbantu dengan pupuk kompos yang selama ini sulit dicari di pasaran. Dan manfaat paling penting adalah masyarakat memiliki usaha yang dapat membantu memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari – hari. “Artinya, sampah berkurang dan uang mereka dapatkan,” katanya sambil tersenyum.

Disisi lain, pihaknya sedang mempersiapkan mengikuti lomba kebersihan tingkat Kota Mataram. Ia mensyukuri dari beberapa kelurahan di Kecamatan Ampenan, satu lingkungan di wilayahnya dipercaya mewakili kecamatan. Lingkungan Mujahidin sebagai pilot projek pengelolaan kompos dipercaya karena managerial pengelolaan sampah di lingkungan tersebut sudah maksimal. Artinya, sudah ada petugas sampah sendiri yang mengontrol tumpukan sampah di lingkungan. Secara administrasi nantinya, pembayaran dilakukan oleh warga melalui kepala lingkungan setiap bulan. “Satu rumah itu sama – sama ngeluarkan Rp 15 ribu,” sebutnya.

Yang ingin ditekankan, masyarakat tidak hanya tergerak hanya ketika ada perlombaan semata. Tetapi, persoalan kebersihan tetap menjadi bagian yang harus diperhatikan setiap waktu sehingga lingkungan terlihat bersih dan nyaman. (cem)

242 Usaha Laundry di Mataram Ilegal Mataram (Suara NTB) Komisi III DPRD Kota Mataram kembali memanggil BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kota Mataram, Selasa (24/2). Komisi III ingin mengetahui progres BLH dalam menangani pencemaran lingkungan. Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Pencemaran Lingkungan pada BLH Kota Mataram, Hasanuddin, ST., MM., memaparkan progres kerjanya yang telah melakukan pendataan terhadap usaha laundry.

Ironisnya, dari 242 usaha laundry yang ada di Kota Mataram, sampai saat ini ternyata baru satu laundry yang telah mengantongi izin. Hasanuddin mengatakan, BLH Kota Mataram cukup dilema dengan usaha laundry. Pasalnya, usaha laundry merupakan

bisnis rumahan yang sulit diintervensi. Sementara BLH berkepentingan dalam pengelolaan limbah. ‘’Dengan Modal Rp 5 juta saja, usaha mereka sudah bisa jalan,’’ ujarnya.

Usaha laundry ini menjadi atensi BLH. Karenanya, pekan depan, BLH akan bertemu

dengan SKPD terkait untuk mencari solusi terkait limbah laundry. ‘’Kita ingin mempertegas siapa yang menjadi garda terdepan yang akan mengeksekusi laundry ini,’’ imbuhnya. Seperti usaha lainnya, meskipun dilakukan di rumah, usaha laundry harus

mengantongi beberapa izin, antar lain izin ho (gangguan) dari tetangga terdekat.

Anggota Komisi III, Drs. Ketut Sugiarta kembali menyarankan pengelolaan limbah laundry dapat dilakukan dengan pola IPAL Komunal. Bila perlu ada satu kecamatan yang menjadi pioner penerapan IPAL komunal ini. Ia juga menyarankan kepada BLH untuk meminta bantuan anggaran dari Pemprov NTB. Anggota Komisi III lainnya, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., menyayangkan tiga variabel yang menjadi sorotan Dewan

Banyak Warga Mampu Urus Surat Keterangan Tidak Mampu

(Suara NTB/cem)

PERTANYAKAN - Komisi I DPRD Kota Mataram saat diskusi serta mempertanyakan laporan masyarakat terkait pelayanan kepada lurah serta staf kelurahan.

Sidak Komisi I

Mataram (Suara NTB) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram menemukan banyak warga mampu yang datang mengurus surat keterangan tidak mampu sebagai salah satu syarat mengurus keanggotaan BPJS. Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos menyampaikan sepanjang Januari sampai Februari 2015 ini, ia mencatat banyak warga yang tergolong mampu datang mengurus surat keterangan tidak mampu ke kantornya.

“Yang datang minta surat keterangan tidak mampu ke Disosnakertrans Kota Mataram adalah orang-orang yang handphonenya Blackberry, pakai cincin emas dan sebagainya sehingga saya ragu untuk menandatangani itu,” jelasnya kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (24/2).

Kelurahan Cakra Utara Diduga Lakukan Pungli Belum Ada Inovasi SEKRETARIS Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat memandang pengelolaan parkir tepi jalan umum, maupun tempat khusus parkir oleh Dishubkominfo (Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika) Kota Mataram belum ada inovasi. Menurut Ismul dibutuhkan keberanian untuk menyelesaikan masalah parkir.

Karena, menurut Ismul, parkir merupakan program profit oriented. Artinya, salah satu sumber PAD (Pendapan Asli Daerah) Kota Mataram yang angkanya cukup fantastis. Hanya saja, per(Suara NTB/fit) masalahan parkir ini masih Ismul Hidayat menjadi persoalan klasik, baik di Dishubkonfo sendiri maupun pengelola destinasi wisata. Seperti Taman Udayana Mataram, Taman Loang Baloq dan eks Pelabuhan Ampenan.

Komisi III, demikian politisi PKS ini, mengapresiasi apa yang disampikan pihak Dishubkominfo di hadapan komisi yang membidangi masalah perhubungan ini. ‘’Bahwa, clear kita mendengar bahwa permasalahan parkir itu adalah bagian dari Dinas Perhubungan, bukan instansi yang lain,’’ ujarnya. Pada evaluasi berikutnya, Komisi III berharap ada progres yang jelas dari Dishubkominfo dalam menangani parkir di tempat khusus.

Komisi III, lanjut Ismul, tidak ingin lagi mendengar bahwa setoran parkir tidak masuk ke kas daerah. Tidak hanya parkir, Komisi III juga menyoroti minimnya PAD yang diperoleh dari retribusi tower. Dengan jumlah tower 162 lebih di Mataram, PAD yang didapat dinilai belum sebanding. ‘’Kalau kita bandingkan dengan Lombok Barat yang fokus mengelola itu, kok angkanya lebih besar,’’ cetusnya.

Padahal, kalau berbicara NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), jelas NJOP Kota Mataram lebih tinggi. Komisi III, kata Ismul ingin tidak hanya sumringah mendengar peningkatannya yang sekian miliar. ‘’Tapi sudah sesuai ndak jumlah tower dengan hasil yang sesungguhnya. Sehingga kita tidak hanya mendengar tahun depan naik Rp 100 miliar tapi ternyata tidak sesuai dengan angka tower yang ada,’’ terangnya.

Ismul menegaskan, Komisi III membutuhkan data yang jelas angka maupun titik tower yang ada berikut hitung-hitungannya. ‘’Jadi tidak hanya diberi informasi kita akan naik tahun depan,’’ pungkasnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) Komisi I DPRD Kota Mataram melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Kantor Lurah Cakra Utara Kecamatan Cakranegara, Selasa (24/ 2). Dari inspeksi tersebut ditemukan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh kelurahan. Pantauan Suara NTB komisi I yang langsung dipimpin oleh Ketua Komisi I, I Gde Sugiarta didampingi anggota komisi lainnya tiba di kantor Lurah Cakranegara sekitar pukul 11.00 wita.

Kedatangan wakil rakyat ini sontak mengejutkan lurah seluruh staf lainnya. Dari kunjungan tersebut komisi I memantau pelayanan serta bagian lainnya dinilai tidak terawat. Dari diskusi bersama Lurah Cakranegara Utara serta beberapa staf

dan kepala lingkungan, terdengar bahwa ada dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh kelurahan khususnya pelayanan administrasi.

Hal tersebut sontak membuat Ketua Komisi I geram bahkan mempertanyakan dengan tegas penarikan administrasi tersebut. Padahal peraturan perundang – undangan maupun instruksi langsung dari Walikota Mataram tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun. Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Gde Sugiartha mengatakan, sidak yang dilakukannya karena ada laporan masuk ke komisi I terhadap pelayanan di Kelurahan Cakra Utara. Dari proses pelayanan diduga ada pungutan yang dilakukan oknum kelurahan ketika masyarakat

mengurus administrasi. “Saya dengar laporan ngurus SKCK diminta uang Rp 100 ribu,” kata Gde Batu sapaan akrabnya mempertanyakan kepada Lurah beserta stafnya.

Lurah Cakra Utara I Gde Sweca mengaku tidak mengetahui adanya pungutan terkait pelayanan administrasi di kelurahan yang dipimpinnya.

Pasalnya, ia baru menjabat sebagai lurah kurang dari satu bulan. “Saya ndak tahu, kan saya dilantik belum sebulan,” akunya. Ia menekankan kepada seluruh stafnya agar tidak melakukan pungutan apapun, karena sudah jelas aturan maupun instruksi langsung Walikota Mataram untuk tidak menarik biaya kepada masyarakat khususnya pelayanan administrasi. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pascapengesahan Peraturan Daerah (Perda) IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) oleh DPRD Kota Mataram, Senin (23/2) lalu, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram selaku leading sector bidang ketenagakerjaan mulai menyusun petunjuk pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwal). Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos kepada Suara NTB menyampaikan bahwa pihaknya ingin tahun ini Perda tersebut bisa diberlakukan.

“Kita dari Disosnakertrans yang menangani masalah itu berharap 2015 ini akan bisa kita berlakukan Perda itu. Ini akan diundangkan dulu di lembaran daerah, insya Allah seminggu setelah diundang-

kan itu Perwalnya sudah jadi,” jelasnya ditemui di kantornya, Selasa (24/2).

Dalam Perwal tersebut nantinya akan diatur mengenai tata cara pelayanan perizinan untuk tenaga kerja asing dan tata cara pembayaran retribusi yang diwajibkan kepada tenaga kerja asing yang bekerja di Kota Mataram.

Dengan beberapa aturan tersebut, di tahun ini diharapkan retribusi dari tenaga kerja asing sudah bisa masuk ke kas daerah. “Untuk itu sekarang Perwalnya sedang kita susun,” imbuhnya.

Selain sedang menyiapkan Perwal, Khalik mengatakan pihaknya juga saat ini sedang melakukan validasi data mengenai jumlah tenaga kerja asing yang ada di Kota Mataram. Ia menyebutkan ada 22 perusahaan yang memiliki

tenaga kerja asing. Perusahaan tersebut didominasi perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata seperti hotel dan restoran. Selain itu ada juga dari beberapa perusahaan seperti perusahaan perhiasan mutiara.

Dalam proses validasi data ini, Disosnakertrans Kota Mataram meminta data dari Imigrasi dan Pemprov NTB. Khalik mengakui selama ini pihaknya belum melakukan pengawasan intensif terhadap tenaga kerja asing ini karena tidak memiliki Perda. “Sekarang telah ada Perda dan insya Allah dengan Perda ini kita akan cari berapa jumlah tenaga kerja asing yang mereka pekerjakan,” jelasnya.

Tenaga kerja asing diwajibkan membayar retribusi sebesar 1.200 Dollar Amerika per tahun atau 100 Dollar Amerika per bulan. (ynt)

H. Ahsanul Khalik

Khalik menyebutkan dalam rentang waktu dua bulan ini, ada sekitar 400 lebih warga yang datang mengurus surat keterangan tidak mampu. Dari jumlah tersebut, lima persennya adalah warga yang tergolong mampu dan sangat disayangkan pihaknya. “Saya lihat dari 400 lebih yang saya keluarkan surat keterangan itu, lima persennya orang mampu. Saya pernah menolak sekali karena yang bersangkutan orang mampu dan dia mau,” jelasnya.

Khalik berharap kepada Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, kelurahan maupun lingkungan untuk tidak mengeluarkan surat rekomendasi atau surat keterangan tidak mampu kepada warga yang tergolong mampu. Seharusnya surat keterangan tersebut diberikan kepada warga yang tidak mampu yang telah terdaftar.

Jumlah warga miskin di Kota Mataram sebesar 38 ribu lebih. Data itu merupakan hasil validasi yang dilakukan Bappeda Kota Mataram dan itulah yang menjadi acuan dalam mengeluarkan surat keterangan tidak mampu. “Di luar data itu kita berharap jangan lagi ada kelurahan ataupun Dikes Kota Mataram mengeluarkan surat keterangan tidak mampu untuk mengurus BPJS. Karena saya menjadi kesulitan ketika di kelurahan dan Dikes mengeluarkan rekomendasi, kalau saya tidak mengeluarkan akan ribut atau jadi masalah di masyarakat,” terang mantan Camat Cakranegara ini. (ynt)

(Suara NTB/dok)

Baru Diserahkan, Disosnakertrans Mulai Susun Perwal IMTA Kantor Diskoperindag Mulai Rusak

Kelurahan Dasan Agung Baru Siapkan Pelayanan Satu Atap Mataram (Suara NTB) Sebagai tonggak pelayanan kepada masyarakat, Kelurahan Dasan Agung Baru terus membenahi pelayanan kepada masyarakat. Untuk mempermudah warga mengurus berbagai surat dan kepentingan lainnya, Kantor Lurah Dasan Agung Baru membuka pelayanan satu atap dan disiapkan satu loket pelayanan bagi warga.

Selain menyiapkan loket pelayanan, di sekitar loket tersebut juga dipasang pengumuman jenis-jenis surat yang bisa diurus di kelurahan. Lurah Dasan Agung Baru, Apriadi menyampaikan pelayanan satu atap ini telah diberlakukan pihaknya sejak 2008 lalu. “Sejak tahun 2008 kita buat loket pelayanan jadi satu atap. Kalau untuk pengaduan bisa langsung ke Kasi (Kepala Seksi),” terangnya kepada Suara NTB.

saat rapat kerja empat bulan lalu, kini masih juga muncul. Ia berharap, apa yang menjadi sorotan saat ini, bisa segera tertangani sehingga ketika rapat kerja empat bulan mendatang, sudah ada progres berarti. Untuk izin laundry, katanya, harus diterapkan sistem top down, bukan botton up. ‘’Sampai berakhir masa jabatan bapak, warga ini tidak akan mau mengurus izin kalau bukan kita (pemerintah, red) yang pro aktif,’’ kelakarnya. Husni menekankan, untuk izin laundry, masyarakat harus diberi kemudahan. (fit)

(Suara NTB/ynt)

Seorang warga sedang menunggu proses pelayanan administrasi di loket pelayanan Kantor Lurah Dasan Agung Baru. Di kantor lurah ini pelayanan kepada warga terus ditingkatkan dengan membenahi kualitas pelayanan dan penyediaan fasilitas yang membuat warga merasa nyaman pada saat mengurus berbagai jenis surat di kelurahan.

Apriadi mengatakan pelayanan administrasi pembuatan berbagai jenis surat keterangan di kantornya hanya memakan waktu lima menit, sehingga warga tidak perlu menunggu lama. “Lima menit sudah jadi dan semua pelayanan gratis,” ujarnya.

Ke depan pihaknya akan terus berbenah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Kita akan coba berbenah lagi. Sebisa mungkin kita berikan pelayanan yang cukup bagus,” imbuhnya.

Pembenahan ini dilakukan baik untuk penyediaan fasilitas maupun peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Kita akan ubah biar lebih nyaman,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan menempatkan televisi di dekat loket pelayanan sehingga warga yang menunggu

pengurusan berbagai jenis surat bisa lebih nyaman dan menunggu sembari menonton televisi. Selain menambahkan televisi, pihaknya juga akan menambah fasilitas wifi sehingga warga bisa mengakses internet. “Masyarakat yang butuh informasi bisa memanfaatkannya,” tambahnya.

Pihaknya juga menyediakan kotak pengaduan. Bagi masyarakat yang merasa pelayanan kurang maksimal bisa mengkritisi melalui kotak pengaduan dan memberi masukan lainnya. “Pelayanan akan kita buat lebih nyaman lagi dan servisnya akan kita tingkatkan,” kata Apriadi.

Di Kantor Lurah Dasan Agung Baru juga terdapat perpustakaan kecil di depan loket pelayanan. Buku-buku yang tersedia bisa dibaca oleh warga yang datang. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram yang baru dibangun di jalan lingkar selatan sudah mulai rusak. Pantauan Suara NTB, bagian Kantor Diskoperindag yang rusak terlihat di bagian belakang dan depan tembok sudah mulai retak.

Selain itu, bagian atas plafon gedung tersebut terjadi bocor dan merembes.

Sementara aktivitas pekerja pun masih terlihat di bagian belakang gedung. Gedung tersebut dibangun melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Mataram tahun 2014 dengan pagu anggaran Rp 2 miliar lebih.

Kepala Bidang Perdagangan Uun Pujianto dipercayakan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta proses tender dimenangkan oleh PT. Metro Indo Wahana Taka.

Dalam perjalanannya kontraktor sempat mendapatkan finalti dari Pemkot Mataram,

karena tidak bisa mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan kontrak.

Akhirnya Pemkot Mataram memberikan tegang waktu 50 hari kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan konsekuensi membayar denda keterlambatan Rp 150 ribu perhari. Setelah dinilai tuntas 100 persen, kontraktor mengajukan serah terima bangunan kepada Pemkot Mataram dan bangunan tersebut di PHO – kan sekitar dua minggu yang lalu.

Menanggapi rusaknya gedung kantor Diskoperindag tersebut, Kepala Diskoperindag Wartan mengatakan, kerusakan tersebut menjadi tanggungjawab pemborong atau kontraktor. Bangunan tersebut masih dalam masa pemeliharaan selama enam bulan oleh kontraktor. “Kalau itu urusannya di pemborong bukan saya, itu makanya ada masa pemeliharaan,” kata Wartan ditemui Senin (23/2). (cem)

(Suara NTB/cem)

RUSAK - Bagian gedung kantor Diskoperindag sudah mulai rusak, padahal baru diserahkan sekitar dua minggu lalu.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 25 Februari 2015

Australia Lanjutkan Program Kerjasama dengan NTB

Industri Harus Dimatangkan

Mataram (Suara NTB) Pihak Kedutaan Besar Australia menyatakan program kerjasama yang terjalin antara NTB dengan pemerintah Australia dalam berbagai bidang akan tetap berlanjut. Pihak Kedutaan Besar Australia melihat, program kerjasama dengan NTB beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan cukup signifikan.

TIDAK ada waktu lagi untuk tawar - menawar, persaingan internasional di kawasan Asia Tenggara sudah di depan mata. Sistem pemerataan ekonomi di Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan dimulai akhir tahun 2015 ini.

Sektor industri dan perdagangan mendesak harus dimatangkan.

Demikian Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, Husni Fahri, (Suara NTB/bul) MM dan Sekretaris, Drs. H. Husni Fahri Sudarman memberikan penegasan pada kegiatan Rakor dan Sinkronisasi Penyusunan Program Perindustrian dan Perdagangan di Bapelkes Mataram, Selasa (24/2).

Dilibatkan pada kegiatan tersebut seluruh pejabat yang berkaitan langsung pada persoalan perindustrian dan perdagangan di provinsi hingga kabupaten/kota. Hadir juga Asisten II Setda NTB, Drs. L. Gita Ariyadi, M. Si. Menurut Husni Fahri, tidak ada alasan untuk tidak mempersiapkan diri menghadapi persaingan internasional tersebut, tidak saja oleh provinsi, tetapi kabupaten/kota harus juga kuat di dalamnya.

Antara provinsi, kabupaten/kota bahkan dengan pemerintah pusat, menurutnya harus memiliki kesamaan persepsi.

Terutamanya dalam merencanakan program yang tepat.

Di NTB, pada periode sebelumnya, pemerintah provinsi bahkan telah sepakat untuk meningkatkan produksi berbagai komoditi. Pada periode selanjutnya ini, fokus utama adalah bagaimana produksi tersebut dapat menjadi produk bernilai jual tinggi dan tidak hanya dijual dalam bentuk gelondongan atau setengah jadi.

“Periode sekarang adalah hilirisasi. Oleh sebab itu, peran Perindag sangat strategis,’’ katanya. Banyak komoditi strategis yang dimiliki NTB, tetapi belum dikelola dengan baik.

Misalnya yang disorot tentang pengiriman rumput laut gelondongan, tanpa proses industrialisasi terlebih dahulu didalam daerah. Kemudian kopi lokal yang produksinya sebanyak 22.000 ton/tahun yang dikirim keluar daerah tanpa pengolahan terlebih dahulu. Yang berkaitan dengan Pijar (Sapi Jagung Rumput Laut) masih banyak diantaranya yang perlu dilakukan pembenahan di dalam daerah. Sehingga hasilnya bisa memberi nilai tambah lebih besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Padahal, didalam daerah sudah tersedia banyak fasilitas pendukung untuk industrialisasi produk, bahkan SDM yang memadai. Demikian juga dengan potensi pengembangan udang vaname di KLU, tetapi ekspornya menggunakan nama DKI Jakarta. Akibatnya, dampak positif dari kegiatan tersebut tidak banyak dinikmati di dalam daerah.

Disinilah perlunya koordinasi bersama. Harus ada kesepakatan visi misi antara semua pihak yang terkait.

Lainnya yang tak kalah penting adalah, merevitalisasi dan memperbanyak jumlah pasar di NTB untuk mendukung sistem perdagangan di dalam daerah. Dalam hal ini, koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi hal yang sangat penting. Demi terwujudnya upaya mematangkan kesiapan menghadapi MEA. Sementara Asisten II Setda NTB, Drs. L. Gita Aryadi, M. Si menekankan tahun 2015 ini sudah menuntut SDM lokal harus memiliki daya saing tinggi. Pada kenyataan, masih banyak produk impor masuk ke NTB. Salah satunya yang paling kecil adalah impor pakaian bekas. (bul)

“Ini bukan akhir kerjasama antara pemerintah Australia dengan Indonesia, termasuk dengan NTB,” kata Senior Program Manager The Australian Department of Foreign Affairs and Trade Kedutaan Besar Australia, Wita Kristanti saat menghadiri penandatangan MoU keterbukaan informasi

publik antara Pemprov NTB dengan Bupati/walikota di Mataram, Selasa (24/2).

Wita mengatakan program-program kerjasama lainnya antara pemerintah Australia dengan NTB seperti program beasiswa, pembangunan sanitasi dan air bersih serta program pemeliharaan

jalan provinsi (PRIM) akan berlanjut. “Provinsi NTB ini memiliki potensi yang sangat besar dan berhasil menunjukkan kemajuan terkait dengan kerjasama selama ini,” imbuhnya.

Seperti diberitakan, hubungan antara Indonesia dan Australia saat ini sedang mem-

anas akibat rencana pelaksanaan hukuman mati dua warga Australia terkait kasus narkotika. Pemerintah Australia sempat mengatakan akan memboikot pariwisata Indonesia dengan melarang warganya berkunjung ke Indonesia.

Selain itu, Australia juga akan mempertimbangkan kerjasama dengan Indonesia.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengaku khawatir jika Australia benar-benar melaksanakan ancamannya yang akan melarang wargan-

ya berwisata (berlibur) ke Indonesia. Ia mengharapkan pihak Kedutaan Besar Australia dapat mendinginkan situasi yang terjadi saat ini.

Pemerintah Australia banyak kerjasama dengan pemerintah provinsi, baik program PRIM dan air bersih. Wagub berharap situasi sekarang tak mempengaruhi kerjasama yang ada. ‘’Mohon ibu di Kedutaan bisa memfasilitasi kerjasama itu tak terganggu dengan hukuman mati itu. Kita tetap kerjasama,” harapnya. (nas)

(Ant/bali post)

RUMPUT LAUT Petani memikul rumput laut hasil panennya di pinggiran pantai Dusun Kertasari, Desa Labuan Kertasari, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Menurut keterangan para petani rumput laut di daerah tersebut, saat ini rumput laut kering dijual ke pengepul seharga Rp 1,1 juta per kuintalnya, sedangkan rumput laut basah dijual seharga Rp.12.000 /kg.

Industri Keuangan Diminta Berperan Tekan Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, MH meminta sekaligus mengajak industri jasa keuangan di daerah agar berperan aktif mendukung program pengentasan kemiskinan yang cenderung masih tinggi.

Hal ini ia tegaskan pada kegiatan pertemuan tahunan pelaku industri jasa keuangan tahun 2015, yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB di Mataram, Selasa (24/2).

H a d i r pada kegiatan itu diantaranya perbankan, asur-

(Suara NTB/dok)

Bisnis Jasa Konstruksi NTB Kian Lesu Mataram (Suara NTB) Pengusaha jasa konstruksi terus mengalami kelesuan di NTB. Banyak faktor yang menyebabkan itu terjadi.

Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi (Gapensi) Kota Mataram, Eddy Sophian, Selasa (24/2) mengatakan, yang paling mendasar adalah tidak adanya soliditas pen(Suara NTB/bul) gurus asosiasi yang kuat.

Eddy Sophian Sehingga keanggotaan dan kepengurusanpun tercerai berai.

Akibat yang kemudian muncul, tidak terjadinya pemerataan penyebaran proyek kepada anggota. Diistilahkannya, siapa yang kuat dan pandai cari muka, dialah yang meng-handle proyekproyek pemerintah, bahkan memonopolinya.

Selanjutnya, membengkaknya biaya administrasi keanggotaan Gapensi setiap tahunnya. Tidak disesuaikan dengan pemberian proyek kepada anggota secara merata.

Akibatnya, karena biaya rutin yang dikeluarkan anggota tidak sebanding dengan pemasukan, para pengusaha jasa konstruksipun kian menyusut.

Lainnya adalah, tidak adanya payung hukum yang jelas terhadap anggota asosiasi pengusaha jasa konstruksi dari BPC, misalnya. Sehingga proses hukum sangat rentan mengancam para pengusaha jasa konstruksi.

Salah satu contoh kasus digambarkan Eddy, jika dalam satu proyek baru selesai dilaksanakan. Kemudian terdapat diantaranya fisik yang mengalami gangguan di luar teknis. Informasi yang disampaikan media kemudian ditindaklanjuti oleh penegak hukum lainnya yang kadang-kadang memanfaatkan moment.

“Padahal, setelah proyek selesai, ada masa pemeliharaan selama enam bulan. Bahkan dana jaminan sebesar 5 persen dari total proyek bisa ditahan sampai masa pemeliharaan selesai. Tapi kalau ada yang tidak sempurna proyeknya dilaksanakan, langsung masuk ke ranah hokum. Mestinya di sini ada perlindungan kepada anggota, tetapi malah tidak ada sama sekali,” sebut Eddy.

Bahkan di kepengurusan Gapensi Kota Mataram dicontohkan, jika akan dilakukan pembahasan materi-materi tertentu, kecenderungan pengurus inti tidak merespon suara anggota. Padahal, dalam AD/ART tanggapan setidaknya 24 jam sudah selesai dibahas. Hal-hal semacam inilah yang membuat pengusaha konstruksi tidak bersemangat. Bahkan di Kota Mataram jumlahnya terus merosot. Padahal, tantangan terbesar adalah menghadapi persaingan internasional agar proyek-proyek lokal tidak dikuasai oleh konHILANG traktor luar yang akan menyedot manfaat dari STNK R2 HONDA DR6752BE pengerjaan proyek-proyek N O K A / N O S I N : M H 1 tertentu di daerah.

HB61107K221775/HB61E“Didaerah lain, asosia1225202 AN. PT. ERA PER- si pengusahanya kuat dan MATA SEJAHTERA HILANG solid. Sehingga ekonomi DISEKITAR JL. RAYA GER- daerahnya kuat. Karena UNG MENUJU MATARAM proyek-proyek pemerintah daerah mereka diakomodir STNK R2 HONDA DR6- merata kepada anggota.

295BM NOKA/NOSIN: MH- Bahkan peran pengusaha 1JB91169K856111/JB91E- luar bisa mereka tekan 1853159 AN. IDA KETUT untuk kesejahteraan di LENDRA HILANG DISEKI- daerahnya,” demikian disTAR MATARAM ebutnya. (bul)

Halaman 3

ansi, finance, dana pensiun dan pegadaian.

Kemiskinan di NTB dipaparkannya masih berada pada posisi 17,24 persen, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahkan pemerintah daerah menargetkan bisa turun menjadi 7,24 persen.

Kegiatan kemarin mengambil tema “Memacu Pertumbuhan, Meningkatkan Kesejahteraan” tujuannya sebagai ajang refleksi dan komunikasi antara OJK dengan para pihak terkait.

Industri jasa keuangan diminta untuk terus meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sehingga angka kemiskinan bisa terus berkurang.

Saat ini, industri jasa keuangan

H. Muh Amin

di NTB, masih didominasi oleh perbankan yang menyerap dana masyarakat (menarik tabungan) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.

Oleh sebab itu, perbankan diharapkan mampu memberikan kontribusinya dengan memperbesar penyaluran kredit produktif terutamanya pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang jumlahnya cukup banyak di NTB. Potensi UMKM di NTB menurutnya sangat luas, pemerintah daerahpun diakuinya terus berupaya memfasilitasi UMKM dengan berbagai kebijakan, termasuk memfasilitasi bagaimana cara mengakses permodalan pada perbankan.

Para pelaku UMKM di daerah ini dikatakannya harus terus dikawal dan dibina agar mereka tetap eksis dan mampu bersaing di tingkat internasional, terlebih lagi dengan akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir 2015 ini.

Sementara itu, Kepala Kantor OJK Provinsi NTB, Yusri menyebut-

kan, jumlah jaringan kantor perbankan yang beroperasi di NTB sebanyak 1 kantor pusat bank umum, 32 kantor pusar BPR, 50 kantor cabang bank umum, dan 48 kantor cabang BPR serta 205 kantor cabang pembantu bank umum.

Total aset perbankan hingga akhri Desember 2014 baik bank umum maupun konvensional mencapai Rp 28,83 triliun atau tumbuh sebesar 17,52 persen dibanding tahun 2013.

Dari sisi himpunan dana dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, berhasil diserap sebanyak Rp 17,62 triliun. Jumlah kredit atau pembiayaan yang disalurkan perbankan hingga Desember 2 0 1 4 ,

mencapai Rp 22,16 triliun atau tumbuh sebesar 15,45 persen dibanding tahun sebelumnya.

Namun, jika dilihat berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan perbankan masih didominasi oleh kredit konsumtif yang mencapai 55,98 persen, diikuti oleh kredit modal kerja sebesar 32,98 persen, sisanya kredit investasi sebesar 11,06 persen.

“Kami juga mengharapkan sektor jasa keuangan dapat meningkatkan perannya dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah,” demikian Yusri. (bul)

Yusri

Struktur Pejabat Perusda NTB akan Disegarkan Mataram (Suara NTB) Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. Manggaukang Raba memberikan warning bagi pejabat struktural Perusahaan Daerah (Perusda) yang dianggap lamban mendongkrak pertumbuhan perusahaan. Pergantian pejabat struktural pun akan dilakukan.

Hal ini ia tegaskan menyusul telah diberhentikannya pejabat inti di salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sumbawa lantaran dinilai kinerjanya tidak baik.

Tiga Perusda NTB yang saat ini sudah dalam tahap penilaian Biro Perekonomian, PT. Daerah Multi Bersaing (DMB) yang dipimpin Andi Hadiyanto yang juga menjabat sebagai Ketua KONI NTB. Menyusul PT. Gerbang NTB Emas (GNE) yang dipimpin oleh Zainul Aidi yang sudah digembar gemborkan akan maju pada Pilkada Lombok Tengah. Selanjutnya, PT. Jamkrida NTB yang dipimpin oleh Indra Manthica.

“Besok (hari ini) yang sudah kita agendakan bertemu dengan pak Andi (Direktur Utama PT. DMB). Kemarin tadinya kami mau minta keterangannya, tetapi sedang di pulau Sumbawa,” ujarnya.

Masing-masing pimpinan Perusda ini akan dimintai laporannya terkait apa yang sudah dilakukan selama ini, dan apa saja hasil yang sudah didapatkan selama memimpin Perusda. Sebab pemerintah provinsi sampai saat ini menginginkan kontribusi besar dari keberadaan perusda-perusda

(Suara NTB/bul)

Manggaukang Raba tersebut. Sesuai hajatan awal perusda itu didirikan.

“Kita ingin tahu apa yang menjadi persoalan mereka. Apa yang menjadi tantangannya.

Kalau memang tidak bisa memberikan konstribusi terhadap daerah, pengurusnya bisa kita segarkan,” katanya, seraya menegaskan agar tidak selamanya Perusda-Perusda tersebut disusui. Bahkan, Manggaukang mengancam tidak akan merekomendasikan mendapatkan penyertaan modal (modal tambahan).

Pengurus inti ini akan diberikan pilihan, jika terdapat diantaranya yang mencalonkan diri sebagai Bupati, ataupun Ketua KONI NTB. Ataukah melanjutkan membangun Perusda. Demikian juga dengan Jamkrida, apa yang menjadi persoalannya dalam penjaminan akan ditelaah.

“Kalau memang persoalannya logis, bisa direkomendasikan untuk ditambah penyertaan modal. Tapi kalau tidak, direkomendasikan untuk dipertimbangkan,” demikian Manggaukang. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 25 Februari 2015

Halaman 4

Tekan Perkawinan Dini KEPALA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. Suroto, SKM, MKes, menegaskan, pihaknya berupaya menekan kekerasan terhadap perempuan dan menekan angka perkawinan sejak dini. Upaya ini sebagai salah satu langkah memajukan kaum perempuan di Lotim, sehingga mampu mendapatkan pendidikan yang layak hingga jenjang SMA. Menurutnya, seorang perempuan yang kawin di usia dini dinilai tidak akan memberikan kemajuan bagi suatu daerah. Malahan, tindakan itu hanya menciptakan Kekerasan Pada Rumah Tangga (KDRT). Bahkan, ujarnya, kawin di usia yang cukup matang pun belum tentu memberikan dampak yang positif dalam kemajuan bangsa, jika tidak mengikuti program keluarga berencana (KB).

Untuk itu, di masa mendatang akan dilakukan analisis dan kajian yang mendalam bersama aktivis gerakan perempuan dan kelompok kemajuan perempuan mulai dari identifikasi penyebab langsung maupun tidak langsung kekerasan pada perempuan sampai dengan penyebab dari faktor internal maupun eksternal kelompok perempuan itu sendiri. “Selanjutnya akan diperjuangkan dalam bentuk program dan kegiatan dengan memperhatikan peluang dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah,” terangnya, Selasa (24/2).

Diakuinya, perempuan yang duduk menjadi legislatif saat ini hanya dua orang atau hanya 2% dari 6% sebelumnya. Sementara untuk eksekutif/birokrasi-PNS berimbang, bahkan untuk tenaga kesehatan dan guru lebih banyak perempuan. Atas dasar itu, terangnya dilakukan musrenbang perempuan yang diharapkan akan diterapkan pada tahun 2016 mendatang, sehingga kesejahteraan perempuan benar-benar tercipta dan angka kekerasan pada anak dan perempuan menurun. (yon)

(Suara NTB/rus)

DESTINASI BARU - Menjadikan Lombok Timur (Lotim) sebagai salah satu daerah tujuan wisata andalan dan favorit di NTB, Pemkab Lotim terus melakukan pembenahan infrasruktur, khususnya ke kawasan bagian selatan. Apalagi di bagian selatan Lotim banyak memiliki objek wisata menarik, termasuk gili-gili kecil. Seperti terlihat dalam gambar, salah satu gili di Lotim yang masih alami dan layak dikembangkan sebagai destinasi baru.

Kasus Bansos Ponpes

(Suara NTB/dok)

Kejari Tunggu Polres Lotim Lengkapi Berkas

Diduga Ada Gratifikasi, Kejari Selong Dalami Kasus K2

Satnarkoba Polres Lotim Amankan Sabu dan Ganja Selong (Suara NTB) Upaya jajaran Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polres Lombok Timur (Lotim) meringkus gembong pengedar narkoba membuahkan hasil. Selasa (23/2) malam, sekitar pukul 20.25 WITA, Satnarkoba berhasil menyita barang haram jenis sabu dan ganja. Kedua jenis barang haram tersebut diamankan dari tangan dua orang pelaku berinisial SZ (33 tahun) dan WR (27 tahun) kedua tersangka berasal dari Gandor Kecamatan Selong dan saat ini sudah dinobatkan sebagai tersangka.

Kasubag Humas Polres Lotim, AKP. I Komang Samia, SIK, Selasa (24/2) siang, menjelaskan, selain pelaku, petugas yang melakukan penggerebekan dan penggeledahan pada saat itu juga berhasil mengamankan narkoba dengan berat bersih 1,92 gram jenis sabu dan satu paket ganja dengan berat bersih 0.68 gram. Penggerebekan tersangka pengedar narkoba di Desa Banjar Kemuning Kecamatan Selong itu merupakan pengembangan kasus dari kasuskasus sebelumnya..

Guna kepentingan penyidikan dan proses selanjutnya, pelaku bersama barang bukti saat ini sudah diamankan oleh aparat Polres Lotim. Selain itu, upaya dan keberhasilan para personel dalam melakukan upaya penanganan tindak kejahatan diwilayah hukum Polres Lotim itu sangat diapresiasi oleh masyarakat, sehingga masyarakat lebih merasa aman dan terhindar dari gangguan kejahatan yang merusak dan membahayakan masyarakat.

Pada bagian lain, Polres Lotim saat ini juga benar-benar serius mengungkap sindikat-sindikat kasus curanmor yang saat ini sudah cukup meresahkan masyarakat. Pasalnya, berdasarkan dari penangkapan seorang penadah dari Mamben Daya bersama dua tersangka lainnya belum lama ini.

Sindikat curanmor yang merupakan kelompok dari penadah atas nama Amaq Eka itu kembali berhasil diamankan di rumahnya di Peseng atas nama Amrillah alias Amri berusia 40 tahun beserta barang bukti 9 unit sepeda motor hasil curian. Kasus sindikat curanmor tersebut akan terus dikembangkan guna mengungkap jaringan-jaringan yang lainnya. Pengungkapan kasus curanmor itu sendiri diungkap oleh petugas yang sedang melakukan operasi jaran gatarin 2015.(yon)

gap belum cukup oleh pihak kejaksaan.

Diketahui, pengembangan terhadap kasus dugaan korupsi bansos ini telah menjerat salah satu tersangka baru berinisial HR. Sebelumnya telah divonis hukum duluan KM, pimpinan di Ponpes NS.

KM sendiri sudah menjalani proses hukum dan putusan hakim sudah inkrah. Hasilnya, kasus ini berlanjut pada penetapan HR. “Kita tidak mau sia-sia,” kata Jeffry, Selasa (24/2).

Berkas yang diajukan nantinya pada tahap persidangan itu adalah benar-benar lengkap. Selain itu, agumentasi hukum yang diajukan oleh kejaksaan benar-benar matang. Dalam teori hukum dalam persidangan kasus tindak pidana khusus ini tidak mengenal saksi mahkota. Hal ini dimaksudkan, terpidana sebelumnya tidak bisa dijadikan saksi untuk menindaklanjuti kasus ini.

Diakuinya, pihaknya pernah ada upaya untuk mendatangkan saksi KM dalam persidangan namun oleh hakim tidak diizinkan, sehingga diperlukan saksi lain.

Kepala Sub Bagian Humas Polres Lotim, AKP Komang Samia sebelumnya mengakui untuk kasus HR ini masih dalam proses melengkapi berkas penyidikan. Permintaan kejaksaan adalah adanya saksi kunci yang melihat transaksi uang bansos diduga dikorupsi. Polisi masih merasa kesulitan untuk menemukan saksi. Pihak kepolisian terus berusaha untuk memenuhi semua petunjuk kejaksaan tersebut. (rus) (Suara NTB/yon)

Kepala Seksi Intelijen Kejari Selong, Jeffry Lokopesy, mengaku, pihaknya telah berkoordinasi dengan penyidik di Satuan Reserse Kriminal Polres Lotim agar melengkapi item-item bukti yang diang-

(Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong Lombok Timur (Lotim) terus mendalami kasus proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil jalur katagori 2 (k2). Diduga ada tindak pidana khusus gratifikasi. Sampai saat ini pihak Kejari Selong masih melakukan pengumpulan data melengkapi keterangan-keterangan dari sejumlah pihak.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Selong, Jeffry Lokopesy, mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya sudah siap mengambil kesimpulan terhadap proses hukum dari kasus k2 ini. Sampai sejauh ini pihak Kejari belum mau menjelaskan data-data ril dari temuannya.

Selain dugaan gratifikasi ada kemungkinan kasus k2 ini mengarah pada tindak pidana umum. Jika arahnya pidana umum, Kejari Selong siap akan melimpahkannya ke Polres Lotim untuk menelisik lebih jauh. “Soal kesimpulan ini nanti kita akan lapor ke pimpinan dulu,” ucapnya di Selong, Selasa (24/2).

Dari proses selama beberapa hari terakhir yang dilakukan pihak Kejari Selong ini dinyatakan belum ada sampai mengarah kepada penetapan tersangka atau sejenisnya.

Jeffry menuturkan pihaknya sudah meminta keterangan dari sejumlah pejabat di lingkup Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, sudah pula dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah honorer K2 yang tidak lulus.

Diketahui terdapat ada 653 honorer k2 yang sebelumnya dinyatakan lulus tes tulis, namun setelah melalui verifikasi ulang yang dululuskan hanya 11 orang saja. Hanya belasan orang inilah yang keluar nomor induk pegawai (NIP)-nya dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) regional.

Diindikasikan, banyaknya yang mental dalam proses verifikasi ulang tahap terakhir itu karena ada berkas-berkas yang diajukan sebagai syarat yang tidak berkas. Terhadap hal inilah yang bisa mengarah pada tindak pidana umum, yakni dugaan pemalsuan dokumen. Sedangkan gratifikasi terindikasi dilakukan untuk tujuan meluluskan honorer k2 dalam proses pemberkasan. (rus)

Selong (Suara NTB) Proses hukum terhadap kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) ke Pondok Pesantren (Ponpes) NS Wanasaba Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berlanjut. Meski terbilang cukup lama belum rampung proses penyidikannya, proses tersebut tidak terhenti.

Sampai saat ini, pihak Kejaksaan Negeri Selong pun menunggu Polres Lotim melengkapi berkas yang sebelumnya diminta untuk dilengkapi.

Peninggalan Nenek Moyang

Keterampilan Tata Rias Pengantin Tidak Boleh Pudar Selong (Suara NTB) Dalam upaya meningkatkan kreativitas anak bangsa, Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia (Harpi) Melati NTB melakukan uji kompetensi kepada 82 peserta yang mengikuti uji kompetensi tata rias pengantin tingkat nasional, khususnya tata rias pengantin Sasak di Gedung Wanita Selong, Selasa (24/2). Peserta uji kompetensi ini berasal dari lembaga-lembaga yang menerima bantuan dari pemerintah pusat untuk melakukan pelatihan.

Ketua DPD Harpi NTB, Hj. Titik Suharto mengatakan, tata rias pengantin Sasak tidak boleh dibiarkan memudar begitu saja. Menurutnya, tata rias pengantin Sasak harus tetap dikembangkan dan dilestarikan guna mempertahankan peninggalan nenek moyang yang sudah menciptakan suatu ciri khas khsusus bagi orang Sasak, terutama dari segi pakaiannya. “Baju jenis lambung harus tetap dipertahankan,”

ujarnya.

Diakuinya, jika melihat ke desa-desa sudah banyak bermunculan salon-salon rias pengantin yang sedang berkembang, namun belum bisa bersaing dengan salon rias pengantin yang ada di kota. Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan kemampuan bagi pekerja maupun pengusaha salon dalam merias, terutama rias pengantin Sasak. Hal ini pula sebagai bentuk melestarikan budaya lokal yang merupakan peninggalan dari nenek moyang.

Dijelaskannya, kegiatan pelatihan sekaligus uji kompetensi tata rias pengantin ini dilakukan selama satu hari dengan mempraktikkan jenis tata rias Sasak baku. Sehingga, kompetensi peserta didik juga haru tetap ditingkatkan.

Sebelumnya, DPD Harpi melakukan pelatihan dan uji kompetensi kepada lembaga tata rias di Mataram, Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Tengah (Loteng). (yon)

(Suara NTB/yon)

PELATIHAN - Para peserta saat menunjukkan hasil dari pelatihannya mulai dari menyusun bunga sampai dengan berpakaian menggunakan pakaian adat Sasak.

MUSRENBANG - Acara musrenbang perempuan yang digelar di Lotim. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya menyerap aspirasi perempuan, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di Lotim.

Bangun Lotim, Perempuan Tidak hanya Jadi Penonton Selong (Suara NTB) Perempuan tidak bisa dipisahkan dalam pembangunan di negara ini, termasuk di Lombok Timur (Lotim). Perempuan memiliki peranan besar dalam pembangunan, sehingga harus dilibatkan.

Untuk itu, di tengah pesatnya pelaksanaan pembangunan di satu daerah, perempuan tidak boleh hanya jadi penonton.

Demikian disampaikan Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Hj. Ra’yal Ain Warisin saat memberikan sambutan pada acara Musrenbang Perempuan yang digelar Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Lotim di Kantor Bappeda Lotim di Selong, Selasa (24/2).

Menurutnya, perempuan harus bergerak dan tidak sampai beranggapan hanya menjadi pelayan suami. Selain itu, pihaknya mengharapkan kepada SKPD-SKPD di Lotim tidak sampai memandang perempuan sebelah mata. Namun sebaliknya perempuan itu harus dirangkul untuk kemajuan perempuan di masa yang akan datang. “Kita sebagai perempuan harus punya

ide dan pemikiran untuk memajukan Lotim,” sarannya.

Sementara Kepala BPPKB Lotim, H. Suroto, SKM, Mkes, mengungkapkan, penduduk Lotim setiap tahun selalu bertambah. Untuk itu, program pemberdayaan perempuan dan anak-akan dilakukan berkesinambungan dan bisa berdampak signifikan dalam mengentaskan kasus-kasus kekerasan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.

Menurutnya, peran BPPKB adalah menurunkan angka kekerasan pada perempuan dan anak. “Lek zaman laek arak sopok cerite, luek anak teparan luek rizkine, zaman mankin luek anak lain cerite, serene susah dait lelah urusante,” guyonnya.

Suroto menjelaskan, konsep pembangunan kemampuan perempuan yang dipergunakan saat ini berkembang menjadi pemberdayaan perempuan yang berarti meningkatkan kualitas dan peran serta perempuan dalam melakukan pembangunan di suatu wilayah. Selama ini, ujarnya, anggapan kualitas perempuan dalam pembangunan masih sangat rendah menyebabkan

peran kaum perempuan tertinggal dalam segala hal.

Untuk mengatasi anggapan seperti itu, lanjutnya, diperlukan upaya dan strategi mengintegrasikan gender ke dalam arus pembangunan dengan cara menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan dan menghilangkan faktor kendala yang dihadapi perempuan.

Ketua Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Ririn Hayundiani, mengatakan kegiatan musrenbang perempuan yang dilakukan oleh LPSDM selama dua hari mulai dari 24 Februari dampai 25 Februari 2015 yang bertempat di kantor Bappeda Lotim itu merupakan bentuk kepeduliannya terhadap para perempuan di Lotim. Diakuinya, Lotim merupakan salah satu kabupaten peyumbang kematian ibu terbanyak, sehingga adanya musrenbang itu, ada ide-ide kritis yang disuarakan oleh kaum perempuan untuk direspons. “Partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan adalah hak dan harus dipenuhi oleh pemerintah,” jelasnya. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 25 Februari 2015

Halaman 5

Masih Ada Dualisme

KPU Loteng Diminta Tolak Calon dari Golkar

KETIDAKJELASAN rencana mutasi pejabat di lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dikritik kalangan DPRD. Menurut Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, Bupati Loteng selama ini hanya terkesan mengumbar janji belaka, terkait rencana memutasi pejabat di lingkup pemerintahannya.

Bahkan ada kesan kalau Bupati Loteng selama ini hanya terkesan menebar ancaman kepada jajaran birokrasinya dengan mengaM. Samsul Qomar takan akan segera menggelar mutasi pejabat. Namun pada kenyataannya, mutasi pejabat yang dijanjikan tersebut belum juga terlaksana sampai saat ini.

“Pak Bupati (Loteng) sering kali mengatakan akan melakukan mutasi pejabat. Tetapi sampai sekarang mutasi tersebut tidak kunjung dilaksanakan. Inikan sama saja dengan menebar ancaman kepada jajaran birokrasi,” terangnya, Selasa (24/2).

Adanya kabar mutasi tersebut, ujarnya, kinerja pejabat lingkup Pemkab Loteng ikut terpengaruh. Imbasnya, psikologis para pejabat birokrasi di Loteng diakui atau tidak pasti terganggu.

“Seharusnya begitu mengungkapkan ada rencana mutasi pejabat, segera laksanakan. Sehingga jelas, tidak kemudian hanya terkesan mengumbar janji saja. Jika memang tidak akan melakukan mutasi, lebih jangan diumbar,” ujar mantan wartawan ini.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, sudah tujuh kali Bupati Loteng mengungkapkan rencana menggelar mutasi pejabat ke publik. Akan tetapi, belum satupun dari rencana tersebut yang dilaksanakan, sehingga wajar rencana mutasi yang dilakukan hanya terkesan isu saja.

Padahal, jika berbicara kebutuhan, sudah saatnya pejabat-pejabat Loteng dimutasi. Selain untuk penyegaran, sekaligus bagian dari pembinaan karir pejabat lingkup Pemkab Loteng. Terlebih sudah cukup banyak pejabat Loteng yang memangku satu jabatan dalam jangka waktu cukup lama.

Dan, hal itu tidak baik bagi proses regenerasi birokrasi Loteng ke depan, karena bisa menyebabkan kejenuhan.

Jika pejabat sudah jenuh pada satu jabatan tertentu, dikhawatirkan akan berpengaruh pada kinerja pejabat i. “Termasuk banyak juga jabatan di lingkup Pemkab Loteng yang saat ini masih lowong. Jadi sudah seharusnya mutasi pejabat digelar.

Tidak kemudian hanya sekedar isu-isu belaka. Supaya kinerja pemerintahan bisa lebih maksimal kembali,” kritiknya.

Dikonfirmasi terpisah, Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si., mengaku mutasi pejabat pasti akan dilaksanakan. Hanya saja, pemerintah daerah masih memilih waktu yang benar-benar tepat, sehingga mutasi pejabat belum bisa terlaksana sampai sekarang ini. Selain itu, ujarnya, Pemkab Loteng sudah pernah menggelar mutasi. Walaupun hanya beberapa pejabat saja dan belum mutasi dalam jumlah besar. (kir)

DPRD Lobar Revisi Aturan Pembangunan Perumahan Giri Menang (Suara NTB) Menjamurnya pembangunan pemukiman baru atau kompleks perumahan di Lombok Barat (Lobar) memiliki multiplayer effect terhadap masyarakat yang berujung pada kesejahteraan. Namun sangat disayangkan pembangunan perumahan tersebut masih minim dengan fasilitas umum.

Wakil Ketua DPRD Lobar Multazam mengungkapkan, dari pantauannya di beberapa perumahan di wilayah Lobar, tidak satupun pengembang menyediakan fasilitas umum untuk kuburan atau lokasi pemakaman.

Multazam menilai tidak adanya pengembang menyediakan fasilitas untuk pemakaman dalam kompleks perumahan, karena pemerintah tidak mewajibkan. Pemerintah tidak mewajibkan kepada pengembang, karena dalam aturan tidak ada, sehingga lanjut politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini aturan untuk permohonan izin perumahan harus direvisi.

“Dewan siap merevisi aturan itu,” tandasnya, Selasa (24/2).

Diakuinya, dampak dari tidak tersedianya lokasi pemakaman untuk warga perumahan ketika ada warga perumahan yang meninggal selalu kebingungan untuk mencari lahan pemakaman. “Kalau kampung halamannya masih berada di sekitar Pulau Lombok ya tidak ada masalah. Tapi bagaimana dengan warga yang berasal dari luar daerah, kasihan mereka kebingungan,” kritiknya.

Pada bagian lain, Fahrul, penghuni perumahan yang dibangun pengembang di wilayah Gunungsari mengeluhkan pengembang tidak membangun selokan di kompleks perumahan. Akibatnya setiap musim hujan tiba jalan-jalan di dalam kompleks tersebut menjadi tergenang, sehingga jalan mudah rusak. “Di perumahan tempat tinggal saya malah tidak ada selokan. Jangankan tanah kuburan. Pengembang hanya main janji-janji saja,” ungkapnya.

Mereka meminta pemerintah terutama Badan Lingkungan Hidup (BLH) turun mengecek lokasi perumahan yang tidak sesuai dengan aturan pembangunan sebuah perumahan dan meminta menegur pengembang agar membuat drainase seperti layaknya sebuah kompleks. (her)

Puluhan Hektar Aset Lobar Tercecer di KLU dan Mataram Giri Menang (Suara NTB) Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat (Lobar), Mahnan, SSTp, mengaku sejumlah aset milik Lobar masih tercecer di Kota Mataram dan KLU. Aset-aset ini rawan diklaim dan dipindahatangankan warga, jika tidak segera ditertibkan.

Menurutnya, lahan ini di luar yang dilelang Pemkab Lobar beberapa waktu lalu. Posisi aset ini, katanya rawan dipindahhtangankan, bahkan beberapa kali telah dipindahtangankan, namun tidak berhasil dilakukan.

Khusus aset Pemkab Lobar di Gili Trawangan seluas 24 are awalnya diperuntukan sebagai lokasi pembangunan pasar seni.

Namun dampak dari pemisahan dengan Lobar, maka lahan ini pun belum jelas pemanfaatannya. Aset ini, katanya, berada di luar Lobar, namun tidak termasuk diserahkan ke KLU. Untuk membahas masalah aset ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemda KLU. Aset ini sesuai perintah bupati akan dipertahankan untuk lokasi pembangunan pasar seni.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemda KLU untuk mengurus dokumen. Terkait, pemanfaatan berikutnya akan dikoordinasikan dengan dinas terkait, jika layak sebagai lokasi pasar seni, maka akan dikoordinasikan dengan Dinas Pariwisata sebagai promosi wisata Lobar yang ada di KLU. “Di Trawangan kan akses promosi wisata terbuka,” imbuhnya.

Hal senada dikatakan, tim penertiban aset dari masyarakat, Hasbi. Menurutnya, banyak aset Lobar yang tercecer di Mataram masih banyak sekitar belasan hektar.

Beberapa di antaranya ada di Loang Baloq seluas 4 hektar dan di Kebon Roek sekitar 2,5 hektar. Status lahan ini, ujarnya, diduga di bawah penguasaan oknum.

Aset ini terdeteksi setelah tim melakukan penelusuran lahan itu, mulai dari sertifikat dan dokumen lainnya. Ia menambahkan total aset yang sudah ditertibkan selama setahun mencapai 30 hektar lebih, aset ini tersebar. di KLU dan Mataram. “Hasil temuan ini lalu direkomendasikan ke pemda untuk ditindaklanjuti, namun sejauh ini belum direspons,” tegas Hasbi.

Di KLU, aset Lobar juga masih banyak yang belum ditindaklanjuti. Dirinci, 60 hektar di daerah Amor, pasar seni 24 are, Teluk Nare sekitar 30 are lebih dan Bengkaong 1,5 hektar lebih. Total di KLU saja mencapai puluhan hektar. (her)

Praya (Suara NTB) Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golkar NTB, versi kubu Agung Laksono, secara resmi telah melayangkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng). Intinya meminta KPU Loteng, menolak calon kepala daerah yang diusulkan Partai Golkar Loteng, pada Pilkada Loteng mendatang. Alasannya, persoalan dualisme kepengurusan Partai Golkar di tingkat pusat hingga kini belum selesai.

Dalam surat bernomor 002/ DPD/Golkar-NTB/II/2015 yang ditandatangani Plh. Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H. Mesir Suryadi tersebut, menjelaskan persoalan dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar belum bisa diselesaikan. Selain itu, periodisasi kepengurusan DPD Partai Golkar NTB bersama DPD kabupaten/kota se-NTB,

juga sudah habis.

Atas dasar itu, baik DPD Partai Golkar NTB maupun DPD kabupaten/kota lainnya se-NTB, di bawah kepengurusan Aburizal Bakrie tidak berwenang mengikuti tahapan pilkada, termasuk dalam hal pengajuan nama bakal calon kepala daerah. KPU Loteng diharapkan bisa menjadikan

surat tersebut sebagai pedoman dalam melaksanakan tahapan pilkada.

Terkait keberadaan surat tersebut, Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, SH,MH, membenarkan kalau pihaknya sudah menerima surat dari pengurus Partai Golkar NTB dari kubu Agung Laksono. Meski demikian, terkait isi dan permintaan

dalam surat tersebut, pihak KPU Loteng belum menentukan sikap, apakah memenuhi permintaan atau tidak. Pasalnya, regulasi terkait teknis pelaksanaan pilkada dan aturanaturan pendukung lainnya hingga kini belum diterima KPU Loteng.

Ia menjelaskan, terkait perlakuan terhadap partai politik (parpol) yang masih bermasalah, seperti terjadinya dualisme kepengurusan, itu nantinya akan diatur tersendiri.

Aturan itulah yang akan dijadikan pedoman oleh KPU Loteng maupun KPU-KPU lainnya dalam menyikapi persoalan parpol yang masih bermasalah.

Atas dasar itu, KPU Loteng tidak bisa menggunakan regulasi lain di luar regulasi yang sudah ada. Alasannya, dalam melaksanakan pilkada kali ini, regulasinya terpusat langsung dari pusat, sehingga KPU Loteng dan KPU di daerah lainnya satu bahasa menyikapi persoalan parpol bermasalah.

“Pada prinsipnya, kami belum bisa bersikap terkait persoalan parpol bermasalah. Menolak atau tidak calon yang diajukan oleh parpol bermasalah.

Karena itu nantinya akan ada regulasinya. Jadi kita menunggu saja. Kalau sudah ada regulasi yang turun, baru kita mulai berjalan,” terangnya. (kir)

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/kir)

Dinilai Umbar Janji

TINJAU - Eks Pasar Kumbung Kecamatan Kuripan akan ditata menjadi taman dan tempat olahraga. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya Pemkab Lobar menata wilayah perbatasan. Tampak, Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lobar H. L. Winengan meninjau eks Pasar Kumbung, Selasa (24/2).

Tinggalkan Kesan Kumuh

Dinas Tata Kota Lobar Benahi Wilayah Perbatasan Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan, H. L. Winengan, SP, di awal menjabat terus berupaya melakukan penataan kawasan. Salah satu yang menjadi fokus perhatiannya adalah penataan wilayah yang ada di perbatasan. Sebab perbatasan ini dinilai menjadi wajah Lobar, ketika para pengunjung masuk ke daerah Lobar maka terlihat ciri khas, daerah ini tertata cantik dan indah. Hal ini juga untuk merubah daerah perbatasan yang tadinya kumuh menjadi tertata rapi.

“Semua daerah perbatasan

kita akan tata dan percantik. Jangan sampai tamu yang masuk ke Lobar mendapatkan kesan bahwa Lobar kumuh. Tapi begitu masuk ke Lobar mereka melihat keindahan,” ujarnya saat turun ke salah satu daerah perbatasan di Desa Kumbung, Selasa (24/2).

Menurutnya, beberapa daerah perbatasan yang akan ditata, seperti perbatasan Kabupaten Lobar dengan Lombok Tengah (Loteng) seperti di jalur Kediri-Praya, termasuk di perbatasan Keru Narmada, serta daerah perbatasan dengan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Diakuinya, tahun 2015 ini, pe-

Pihak Warde Kooperatif Jalani Sanksi dari Pemda Giri Menang (Suara NTB) Pihak Hotel dan Restoran Warde sepertinya kooperatif menjalankan sanksi yang jatuhkan Pemkab Lombok Barat (Lobar) atas tindakan pengelola yang mengoperasikan hiburan karaoke tanpa izin.

Berdasarkan pantauan pihak kecamatan, setelah dicabut izinnya pihak Warde tidak pernah lagi mengoperasikan hiburan.

Demikian disampaikan Camat Kuripan Lalu Moh. Hakkam, S.STp, yang rutin memantau aktivitas di Hotel dan Restoran Warde setelah pencabutan izin operasional sementara 30 Januari 2015 lalu oleh badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu (BPMP2T) Lobar.

Ia mengaku dalam seminggu tim kecamatan memantau sampai 4 kali baik pada malam hari maupun siang hari. Dari hasil pantauan tim kecamatan melihat pihak Warde kooperatif, maka p a d a saatnya nanti yakni setelah satu bulan pencabutan

(Suara NTB/her)

izin sementara oleh BPMP2T, pihak Warde kembali bisa beroperasi sesuai dengan izin yang dikantonginya yakni untuk oprasional hotel dan restoran, sementara untuk hiburan tidak boleh sama sekali.

“Sesuai dengan SK pencabutan izin leh BPMP2T, Warde bisa beroprasi kembali setelah 1 bulan terhitung sejak 30 Januari 2015,” katanya, seraya menambahkan semuanya tergantung Pemkab Lobar Menurutnya, BPMP2T Lobar terpaksa mencabut sementara izin operasional Warde, karena Warde membuka fasilitas hiburan seperti Karaoke Hall dan Room serta menyediakan wanita sebagai partner song dan menjual minuman keras (miras).

Pihak Warde sebenarnya bukan ingin membuka hiburan tanpa izin lengkap. Pihak Warde pernah memohon izin hiburan malam ke Pemkab Lobar. Namun, Pemkab Lobar tidak kunjung mengeluarkan izin hiburan dengan alasan Kecamatan Kuripan bukan sebagai kawasan hiburan. Apalagi banyak masyarakat yang menolak keberadaan hiburan malam di wilayah Kuripan. (her)

nataan wilayah atau daerah perbatasan kota masih dalam tahap perencanaan. Sementara tahun 2016, jika anggaran akan dibangun beberapa fasilitas umum berupa taman dan sarana olah raga.

Pembangunan ini lanjut Winengan harus mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat agar ikut serta menjaga dan merawat fasilitas umum dan menggunakan sesuai dengan kegunaannya. Tidak hanya itu, Winengan juga meminta camat dan kepala desa menertibkan bangunan-bangunan yang berdiri di atas saluran, karena terkesan kumuh, karenanya

dalam waktu dekat dirinya akan melakukan koordinasi dengan camat dan kades setempat.

Dikonfirmasi terpisah, Camat Kuripan Lalu Moh. Hakkam menyambut gembira rencana Pemkab Lobar mempercantik daerah perbatasan, apalagi akan membangun taman dan sarana olah raga. “Masyarakat juga mendukung program ini, apalagi dengan akan dibangunnya sarana olah raga seperti lapangan voli,” terangnya.

Mengenai relokasi pedagang, Hakam menegaskan, pedagang pasar sudah direlokasi ke pasar baru yang sebelumnya sudah

dibangun. Kebijakan untuk merelokasi pedagang, karena kondisi pasar sudah tidak bisa dikembangkan dan berada di pinggir kali dan jalan serta berbatasan langsung dengan rumah penduduk. Selain itu, keberadaan pasar di lokasi tersebut juga kerap membuat kemacetan arus lalu lintas.

Terkait dengan penataan, pihaknya mendukung sepenuhnya dan segera melakukan sosialisasi dan meminta kepada warga yang membangun di atas saluran agar membongkar sendiri agar Lobar tidak terkesan kumuh. (her)

Dari Sidak Komisi V DPR RI

Pelayanan Barang di Pelabuhan Lembar Harus Dibenahi Giri Menang (Suara NTB) Rombongan Komisi V DPR RI melakukan kunjungan ke Lombok Barat (Lobar). Rombongan Komisi V dipimpin Fary Djemi Francis didampingi Bupati, Dr. H. Zaini Arony, MPd, dan sejumlah kepala SKPD mengunjungi sejumlah lokasi pembangunan infrastruktur, seperti jalur by pass BIL II di Bundaran Giri Menang Square dan Pelabuhan Lembar.

Komisi V sangat mengapresiasi kemajuan pembangunan infrastruktur di Lobar. Namun, mereka menemukan adanya pelayanan di pelabuhan bongkar muat barang yang dinilai masih bermasalah.

Dalam sidak tersebut, anggota Komisi V DPRD RI ditemani Kacab ASDP, Charda Damanik, Kacab Pelindo, Mujiono, pihak syahbandar dan pihak OPP. Di pelabuhan penumpang, anggota Komisi V ini melihat pelayanan di pelabuhan, mereka juga menanyakan ke pihak ASDP terkait kondisi pelabuhan, jumlah kapal dan kondisi kapal. Selanjutnya, anggota komisi V didampingi Bupati meninjau pelabuhan barang (Pelindo). Di sini, Komisi V langsung turun melihat kegiatan bongkar muat barang, seperti semen dan pupuk di pelabuhan setempat.

Di pelabuhan barang ini, mereka menemukan sejumlah kendala yang dihadapi di Pelabuhan Lembar, seperti kedalaman alur 6,8 LWS dengan lebar 60 meter dengan posisi berbelok, sehingga kapal yang bisa masuk ke pelabuhan hanya dengan draf 7 dan maksimal LOA 115 meter.

Kondisi ini menyebabkan, terminal kapal cruise (kapal pesiar) tidak bisa

(Suara NTB/ist)

SIDAK - Rombongan Komisi V DPR RI didampingi Bupati Lobar saat sidak ke Pelabuhan Lembar. Mereka menemukan banyak permasalahan di Pelabuhan Lembar, sehingga harus segera dituntaskan. dikembangkan, mengingat kedalaman dan lebar alur yang tidak mencukupi untuk olah gerak. Selain itu, kendala yang lain, lamanya waiting time (waktu tunggu kapal), karena kebutuhan panjang dermaga existing belum mencukupi kebutuhan frekuensi dan jumlah kedatangan kapal.

Khusus persoalan pelayanan bongkar muat di pelabuhan Lembar sendiri terkendala sejumlah masalah, seperti produktivitas bongkar muat rendah, fasilitas pelabuhan (dermaga) terbatas, kondisi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dan peralatan pekerja bongkar muat (PBM), Selain itu, ada kendala fungsi gudang belum optimal.

Kacab Pelindo Lembar, Drs. Mujiono mengakui, bongkar muat barang masih terkendala, sehingga mempengaruhi distribusi barang seperti pupuk.

Hal ini dikarenakan,pola kerja pihak gudang selaku penerima

pupuk tidak bisa menyeimbangi pelabuhan, sehingga bongkar muat kerap kali molor. Hal ini juga dipastikan terjadi tahun ini, sebab belum ada kesanggupan pihak gudang untuk menyeimbangkan pola kerja.

Menurutnya, untuk menambah kapasitas pelabuhan barang pihak Pelindo berencana menambah dermaga seluas 100 meter, hal ini untuk mempercepat bongkar muat. Per hari, jumlah kapal yang sandar enam sampai tujuh kapal, semua kapal ini bisa terparkir untuk bongkar muat di dermaga yang ada, namun lagi-lagi persoalan kecepatan bongkar muat menjadi kendala.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokoler Setda Lobar, Chandra Prayuda menyatakan, dari sidak komisi V DPRRI melhat kondisi infrastruktur di Lobar mereka sangat respek. ‘’Mereka menilai perhatian Pemda cukup besar,” ujarnya. (her)

SUARA NTB Rabu, 25 Februari 2015

LSP2M NTB Gelar ’’Workshop’’ Penguatan Islam Moderat di KSB Taliwang (Suara NTB) Lembaga Studi Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (LSP2M) NTB terus mencoba menanamkan nilai-nilai keislaman yang Rahmatan Lil Alamin. Islam yang menjadi penyejuk dan rahmat bagi seluruh alam. Kali ini upaya menanamkan penguatan Islam moderat itu akan digelar melalui gelaran workshop. Workhsop akan digelar di Hotel Andi Graha, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Direktur LSP2M NTB, Widiyanto kepada Suara NTB, Selasa (24/2) menyampaikan workshop di KSB ini menga(Suara NTB/rus) ngkat tema “Strategi Widiyanto Menangkal Radikalisme Berbasis Agama”. Acara akan dimulai pada pukul 09.00 Wita sampai dengan selesai diikuti oleh 100 orang dari perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat dan pimpinan Ponpes yang ada di KSB. Sasaran kegiatan workshop kali ini adalah untuk mensinergikan peran MUI, Ormas Islam, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam rangka menangkal pengaruh radikalisme di wilayah NTB. Lainnya adalah, mencegah, menanggulangi, dan meredusir berkembangnya pengaruh radikalisme terorisme dan gerakan ISIS di NTB. Serta, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjadikan musuh bersama terhadap gerakan radikalisme agama di wilayah NTB. Melalui workhsop diharap terbangun sinergisitas peran ormas Islam moderat dengan seluruh stakeholder dalam rangka menangkal pengaruh radikalisme agama di KSB. Dapat pula tercegah, tertanggulangi dan teredusirnya pengaruh radikalisme dan terorisme.

Workhsop akan menghadirkan empat pembicara yaitu Ketua PC NU/NW/Muhammadiyah “ Konsep Islam Rahmatan Lil Aalamin dan Moderatisme Islam, Strategi Pencegahan Paham Radikalisme dan ISIS” Ketua MUI Kabupaten Sumbawa Barat yang menyampaikan tema Peran Ulama dan MUI dalam Membentengi Masyarakat dari Infiltrasi Idiologi Trans Nasional dan Paham Radikalisme berbasis Agama. Kemenag KSB menyampaikan “Upaya Pencegahan Masukanya Paham Radikalisme di Kalangan Ponpes dan Lembaga Pendidikan’’. Terakhir dari kalangan akademisi yang akan menyajikan “Reevaluasi program penangkalan radikalisme berbasis agama di Indonesia’’. (rus/*)

SUARA PULAU SUMBAWA Kasus Tumpang Tindih Lahan di Labuan Aji

Disepakati Pengecekan Ulang ke Lapangan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa yang dipimpin Asisten I, kembali memediasi pertemuan warga Labuan Aji Pulau Moyo kecamatan Labuan Badas, yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum Samawa (LBHS) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa, Selasa (24/2). Warga tetap yakin, lahan mereka yang direkomendasikan penerbitan SPPT-nya ke Bupati Sumbawa, objeknya berbeda dengan lahan milik oknum warga luar Pulau Moyo yang sertifikatnya telah dikeluarkan BPN. Di sisi lain, BPN tetap bertahan, secara yuridis lahan tersebut berada pada titik koordinat yang sama.

Bagi Ketua LBHS, Kusnaini S.H, menjelaskan, kronologis awal kepemilikan tanah yang secara adat turun - menurun dikuasai sembilan warga, Syamsuddin dan kawan-kawan pada blok Sobunase dusun Oi Ramu desa Labuan Aji, Pulau Moyo Labuan Badas. ‘’Masyarakat menguasai tanah ini secara adat sejak 1983,’’ katanya, bahkan sampai saat ini, warga masih menanam padi, jagung dan lainnya di lokasi tersebut.

Sebagai warga negara yang baik, warga ingin agar tanahnya diterbitkan SPPT, dengan mengajukan surat permohonan rekomendasi ke Bupati melalui Bagian Pemerintahan.

Bagian Pemerintahan menindaklanjuti hal ini dengan turun meninjau ke lokasi, didampingi pegawai dari kantor kecamatan, Kepala Desa, Ketua BPD dan Babinsa setempat. Di lokasi dimaksud, pihak desa tidak melihat adanya masalah apapun. Bahkan petugas Bagpem waktu itu menyatakan di lokasi tersebut belum ada titik

koordinat. Artinya belum ada penerbitan sertifikat di atasnya.

Setelah diambil titik koordinat muncul surat dari pihak lain, laporan Sudarmadi dan kawankawan, yang meminta SPPT atas nama Syamsuddin dkk di atas tanah tersebut ditunda karena sudah terbit sertifikat atas nama Sapia dkk. Setelah difaslitasi pertemuan oleh Bagpem, hasilnya ternyata permohonan Sapia salah alamat, karena objek tanahnya berada di Tanjung Boko.

Namun kemudian muncul masalah baru. Ketika ada pihak dari BPN, melalui juru ukurnya bernama Lalu Samsidar mengklaim bahwa di atas tanah Syamsuddin dkk sudah terbit sertifikat atas nama Ikhsan, Dodi Imansyah Dani, Marliana Sari, Asmaditianto, Syaifullah Karim, Imran, Nurdiana, dan Saharia. Masalah inilah yang kemudian difasilitasi kembali oleh pemkab.

“Kami menyampaikan dari data yang diberikan warkat BPN ke kita atas surat kepada BPN. Bahwa nama-ama yang disebutkan tadi, seperti Ikhsan dari titik koordinat berada di luar tanah Syamsud-

din dkk. Begitu pula dengan Dodi Imansyah Dani, dari warkatnya dibuka secara adat dan dikuasai terus menerus, sementara Dodi Imansyah bukan warga asli Pulau Moyo. Dia adalah warga Seketeng dan titik koordinat berada di luar,” terang Kusnaini.

Kades Labuan Aji, Suhardi menyatakan, pihaknya tak ingin ada tumpang tindih tanah di wilayahnya. Makanya ketika petugas Bagpem turun melakukan titik koordinat, pihaknya sempat bertanya ke petugas dan diberikan jawaban bahwa lokasi tanah warga berada di luar titik koordinat tanah yang sudah disertifikat atas nama Ikhsan dkk yang diterbitkan BPN. Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Sumbawa, Nyoman Purbawa, menyatakan berawal dari permohonan SPPT dilakukan pengecekan ke lapangan. Hasilnya didapatkan di atas korodinat tersebut ada beberapa sertifikat yang terbit.

Sertifikat yang terbit dimohonkan pemegang hak yang tertera di sertfikat. Menerbitkan sertifikat juga harus terpenuhi persyaratan, yakni ada surat per-

Demokrat KSB Mulai Buka Penjaringan Bacabup Taliwang (Suara NTB) Partai Demokrat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Senin (24/2), membuka proses penjaringan Bacabup-nya. Dua tokoh resmi mengambil formulir untuk melamar ke partai itu.

Kedua tokoh yang melakukan pengambilan formulir penjaringan itu masing-masing Kusmayadi, ST., SKM dan Drs. H. Muhammad Nur Yasin. Kedua tokoh ini berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), di mana Kusmayadi saat ini tercatat menjabat sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) KSB, (Suara NTB/bug) sementara Muhammad Nur Wahyudi Amri Yasin menjabat sebagai kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Taliwang.

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat KSB, Wahyudi Amri mengatakan, proses penjaringan Bacabup yang dilaksanakan pihaknya ini sesuai dengan Peraturan Organisasi (PO) yang berlaku di partainya. “Jadi ini bukan ikut-ikutan,’’ tegasnya.

Dijelaskannya, pembukaan pendaftaran untuk penjaringan Bacabup ini sesuai PO berlangsung selama satu bulan. Namun dia menyatakan, sementara pihaknya akan membuka selama satu minggu ke depan sambil melihat perkembangan situasi di lapangan. “Kita buka seminggu dulu. Nanti kalau kita rasa belum cukup, lanjut sampai satu bulan ke depan,” timpalnya.

Amri menyatakan, pihaknya mengapresiasi banyaknya para kandidat yang berminat menggunakan Demokrat sebagai kendaraan politiknya di Pilkada mendatang. Sebab selain Kusmayadi dan Muhammad Nur Yasin, sejumlah tokoh lain dikabarkan akan turut mendaftarkan diri dalam proses penjaringan Demokrat. Diantaranya Drs. H. Manimbang Kaharyadi mantan ketua DPRD KSB periode pertama dan saat ini menjabat direktur Pusat Kajian Parlemen Indonesia (Puskapi), Andi Azisi Amin dan Junaidi Kasum. “Beliau bertiga ini adalah tokoh-tokoh KSB yang saat ini berada di luar daerah. Tapi mereka sudah mengkonfirmasi ke kami kalau akan ikut mendaftar,” terangnya. (bug)

(Suara NTB/arn)

MEDIASI - Pertemuan warga Labuan Aji dengan BPN yang difasilitasi pemkab di ruang Asisten I Setda Sumbawa. mohonan, surat keterangan dari desa, surat sporadik, SPPT, dan ada rekomendasi dari Dinas Kehutanan yang menyatakan lokasi tersebut tidak masuk dalam kawasan hutan. “Bila melihat warkat yang ada BPN, Pak Ikhsan misalnya jelas tertera batas tanah, ada surat permohona hak milik, ada sporadiknya yang ditandatangani kepada desa dan saksi. “Bukan tidak ada kejelasan menerbitkan sertifikat melalui pembeian hak. Kami akan membuka warkat yang ada,”cetusnya.

Ditegaskannya, didalam titik koordinat tersebut jelas bidang tanahnya. Dalam hal ini, pihaknya hanya memberikan infromasi seperti yang tertera dalam data. “Makanya untuk kejelasan kita cek lapangan ke lokasi. Sehingga kita bisa ket-

ahui dengan jelas. Mungkin kesulitannya, karena sebagian tanah ini sudah pindah tangan dari pemlik awal yang tertera dalam sertifikat,’’ katanya.

Asisten I Setda Sumbawa, Dr. M. Ikhsan menjelaskan, hasil keputusan rapat sebelumnya yang sudah digelar beberapa kali, hasil pengukuran titik koordinat Bagpem sama dengan koordinat BPN. Makanya rekomendasi permohonan SPPT oleh Syamsuddin dkk belum bisa diterbitkan.

Sebab syarat menerbitkan relomendasi SPPT oleh Bupati harus jelas. Yakni, objek tersebut belum bersertifikat dan belum ber-SPPT. Kemudian dalam penguasan tanah objek yang dimohon tidak bermasalah dan tidak sedang dalam sengketa. (arn)

PPP Tonjolkan Figur Baru, Nasdem Mencoba Realistis

KSB Siapkan Tanah Makam untuk Warga Taliwang Taliwang (Suara NTB) Desakan kebutuhan tanah pemakaman bagi warga kota Taliwang mulai direspon pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pada tahun ini, pemerintah akan membebaskan lahan seluas 2 hektar untuk mengakomodir kebutuhan dua kelurahan.

Dua kelurahan yang akan mendapatkan lahan pemakaman tersebut masingmasing kelurahan Dalam dan kelurahan Sampir. Ang(Suara NTB/bug) garan pengadaan lahannya Endang Arianto sendiri telah dialokasikan Pemda KSB melalui APBD tahun 2015 ini. “Untuk dua kelurahan ini sudah pasti,” jelas Kabag Pemerintahan Seretariat Daerah (Setda) KSB, M. Endang Arianto, S.Sos, Selasa (24/2).

Meski memastikan akan melakukan pembebasan lahan untuk pemakaman bagi warga dari dua kelurahan tersebut, namun untuk lokasi Endang mengaku masih rencana. Berdasarkan rencana sementara itu, untuk kelurahan Dalam terdapat dua calon lokasi yakni di belakang SDN 2 Taliwang atau di belakang gudang KUD di Simpang Jalan Negara (SJN) Seloto. Sedangkan untuk kelurahan Sampir di wilayah Lang Ene tepatnya Kramat Gani di jalan lintas Taliwang-Seloto.

Ia menyatakan, titik lokasi tersebut masih rencana dan untuk kepastiannya pemerintah nantinya akan meminta pertimbangan warga dua kelurahan. “Kita akan serap aspirasi warga juga, karena mereka yang akan memanfaatkannya,’’ katanya, seraya menyebutkan, yang jelas untuk lokasi tanah pemakaman kelurahan Sampir itu memang sudah di dekat tanah pemakaman awal, tinggal diperluas saja kalau memang warga setuju dengan lokasi yang direncanakan.

Nilai anggaran untuk pembelian tanah pemakaman itu sendiri, Pemda KSB menyiapkan dana sebesar Rp 250 juta per kelurahan. (bug)

Halaman 6

(Suara NTB/bug)

PANTAI SEKONGKANG - Pesona Pantai Sekongkang dilihat dari tempat ketinggian, cukup eksotik dengan pemandangan bibir pantai Rantung yang berpasir putih.

Objek ini kerap dikunjungi wisatawan lokal maupun dari luar daerah.

Kunjungan Wisatawan ke KSB Meningkat Taliwang (Suara NTB) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencatat jumlah kunjungan wisatawan ke KSB dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan.

Pada tahun 2013 jumlah wisatawan 984 orang dan meningkat menjadi 1.033 orang di tahun 2014. Peningkatan juga terjadi pada wisatawan khusus (kedatangan dengan paket perjalanan) di mana tahun 2013 sebanyak 3.383 orang dan bertambah menjadi 3.620 orang hingga akhir tahun 2014 lalu. “Kalau dipersentasekan sekitar 5 persen kenaikannya setiap tahun,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Objek dan Sarana Pariwisata Disparekraf KSB, Ibrahim, Selasa (24/2).

Ia mengatakan, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tiap tahun itu sebagai bagian dari gencarnya promosi wisata yang dilakukan pemerintah. Selain itu juga didukung dengan keinda-

han objek wisata. Ini setidaknya dibuktikan dengan pengunjung yang datang biasanya mereka yang sudah pernah berkunjung sebelumnya. “Mereka yang kembali datang ke sini dengan membawa teman-teman baru. Sehingga jumlah mereka terus bertambah,” tukasnya.

Untuk wisatawan mancanegara, Ibrahim mengatakan, sementara ini kebanyakan berasal dari Australia.

Kehadiran wisatawan dari negeri Kangguru itu diakuinya sebagai dari limpasan pengunjung dengan tujuan utama kunjungan ke Bali dan Lombok. “Sekalian mereka juga ke sini karena kita masuk dalam paket wisata oleh agen wisata di Bali dan Lombok,’’ katanya, di samping mereka mengaku objek wisata di KSB juga sangat indah karena terbilang masih sangat alami.

Meski mengalami peningkatan, di sisi lain upaya pemerintah dalam mengelola sejumlah objek pariwisata

belum maksimal. Terkait hal ini, Ibrahim tak menampiknya. Menurut dia, masih banyak yang perlu dibenahi oleh pemerintah di sektor pariwisata terutama sarana pendukungnya. Terlebih sejumlah objek wisata yang ada di KSB berada di wilayah-wilayah pesisir. “Kita harus akui kalau pengembangan wisata dan daya dukung pemerintah masih minim. Tapi begitu kita cukup puas karena dengan keterbatasan itu, terbukti objek wisata kita diminati dengan banyaknya pengunjung tiap tahunnya,” tukasnya seraya menambahkan, saat ini secara bertahap pemerintah sudah mulai fokus melakukan penataan objek pariwisata.

“Tahun ini misalnya kita fokus untuk persiapan desa Mantar sebagai desa budaya dan penataan Danau Lebo.

Dua objek ini diharapkan nanti menjadi salah tujuan wisata populer di daerah, sambil kita menata objek wisata lainnya,” tambah Ibrahim. (bug)

Dana Program Penanaman Kedelai Cair April Taliwang (Suara NTB) Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tengah mengupayakan pencairan dana program Upaya Khusus (Upsus) dalam rangka peningkatan produksi tanaman kedelai di bulan April mendatang.

Saat ini untuk kegiatan program tersebut, sekitar 250 Kelompok Tani (Poktan) khusus tanaman kedelai telah memiliki rekening yang akan digunakan untuk menyalurkan anggaran bantuannya.

“Rekening di Bank Mandiri.

Mereka ini siap untuk menerima anggaran Upsus kedelai,” jelas Sekretaris Dishutbuntan KSB, Agus Badjuri, SE, Selasa (24/2).

Ia mengatakan, pada April nanti dari sekitar Rp 8 miliar anggaran Upsus kedelai, sekitar 70 persennya dapat terserap. Karena itu ia meminta para Poktan yang ingin melakukan penaman kedelai agar segera mengajukan kel-

ompoknya untuk mendapatkan anggaran bantuan tersebut. “Melaui Kantor Cabang Dinas (KCD) kami sudah imbau seluruh Poktan. Mudahmudahan dalam waktu secepatnya mereka bisa mengajukan kelompoknya sebagai penerima,’’ katanya, mengingat target sebanyak 540 kelompok untuk mengelola seluruh anggaran itu.

Dalam program Upsus untuk tanaman kedelai ini, tiap Poktan nantinya akan menerima anggaran langsung dari pusat yang ditransfer melalui rekening kelompok masingmasing. Agus mengatakan, ada dua jenis kelompok penerima dana Upsus kedelai ini.

Kelompok pertama untuk 3.000 hektar lahan adalah mereka yang baru mulai menanam tanaman kedelai.

Sedangkan kelompok kedua untuk 2.000 hektar lahan. Bagi kelompok yang sejak awal melakukan penanaman kedelai (peningkatan produksi).

Kedua jenis kelompok itu

pun memperoleh anggaran berbeda. Untuk kelompok yang baru memulai membudidayakan tanaman kedelai, per kelompok akan memperoleh anggaran sebesar Rp 1.934.000 sedangkan kelompok peningkatan produksi sekitar Rp 1,8 juta. “Anggaran yang dikucurkan langsung ke kelompok itu untuk membeli bibit, pupuk dan obat-obatan,” papar Agus.

Dengan program Upsus dalam rangka mengawal target swasembada pangan nasional ini, Agus mengatakan, pada tahun pertama ini pihaknya belum memberikan target produksi kepada petani, terutama mereka yang baru memulai penanaman. Sementara tiap hektar Dishutbuntan memperkirakan panen petani bisa mencapai 2 ton dan mampu meningkat di tahun-tahun berikutnya. “Tahun kedua mungkin baru kita pasang target, karena untuk nasional target swasembada pangan kita juga sampai tiga tahun ke depan,” pungkasnya. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dari informasi terakhir sementara ini, pelaksanaan Pilkada Sumbawa rencananya digelar pada 16 Desember mendatang. Dengan terus bergulirnya waktu, peta politik pun turut berubah secara dinamis.

Partai politik pun mulai saling menjajaki. Apalagi dengan regulasi terbaru UU Pilkada dengan syarat minimal pengajuan paket calon, 20 persen, maka diperkirakan hanya akan ada empat paket kandidat yang bakal bertarung dalam Pilkada mendatang.

Seperti dikatakan Ketua DPC PPP Sumbawa, Kamaluddin, S.T, Selasa (24/2), berdasarkan aturan baru, maka sekitar sembilan kursi DPRD Sumbawa, baru bisa mengusung satu paket calon. Dengan demikian, diperkirakan hanya akan ada empat paket calon yang bakal lolos persyaratan di KPU. Posisi parpol saat ini pun masih berusaha membuka kran komunikasi untuk koalisi. Mengingat tak ada satupun Parpol di Sumbawa yang mendapatkan sembilan kursi di DPRD sebagai syarat minimal mengusung calon. “Kita masih terus jalin komunikasi. Dengan lima kursi di DPRD, kita tentu harus berkoalisi dengan Parpol lain,” terangnya.

Untuk figur yang bakal diusung, tentu setiap Parpol memiliki Peraturan Organisasi (PO). Begitu pula dengan PPP yang normatifnya akan memberikan penghargaan kepada kader terbaik partai. Seperti figur Nurdin Ranggabarani, S.H, M.H dan dirinya sebagai Ketua DPC. “Dari komunikasi dengan Ketua DPW PPP NTB, sempat saya sampaikan hal ini. Ketua DPW bilang ke saya, kenapa kamu enggak maju.

Tentu saya pribadi banyak pertimbangan. Berbeda kalau itu sudah menjadi perintah partai,” katanya diplomatis.

Sejauh ini, lanjut Wakil Ketua DPRD Sumbawa ini, partai belum mengeluarkan perintah apapun. Namun yang mesti diingat calon yang bakal diusung PPP haruslah memiliki target menang. Dengan melihat popularitas dan elektabilitasnya.

“Kalau rendah (elektabilitas) jangan paksa diri. Kalau hanya sekadar tercatat dalam sejarah pilkada Sumbawa, Kamaluddin pernah maju sebagai calon, ya percuma. Yang dicari menangnya. Kalau tidak terpilih, sia-sia juga. Makanya, figur yang diusung nantinya mesti berkualitas. Terutama figur baru baik dari internal mau-

pun eksternal partai. Kita berharap munculnya figur baru,” tukasnya.

Sementara Ketua DPD Partai Nasdem Sumbawa, Chandra Wijaya Rayes, S.T, mencoba berusaha realistis. Dengan lebih mengutamakan keberlangsungan partai kedepannya.

Sebagai partai baru yang memiliki empat kursi di DPRD Sumbawa, tentu belumlah cukup. Dengan masih harus diuji pada Pilkada 2015 ini. Pada prinsipnya, Nasdem akan mengajukan calon terbaik. Dengan tetap megedepankan figur terbaik internal partai. Kalaupun nantinya mengusung kader dari eksternal, maka calon tersebut sebelumnya harus membuat komitmen kesungguhan untuk menjadi bagian dari Partai Nasdem. Agar nantinya ketika menang di Pilkada, Nasdem tidak begitu saja ditinggalkan.

“Kalau dari banyak pertimbangan analisa dan harapan untuk menang tidak ada, tak masalah kita memilih figur dari luar yang nantinya bisa menyatakan dirinya sebagai kader partai Nasdem. Kami tidak hanya usung figur dan mengantarkannya sampai finis, tetapi kami akan terus mendukungnya. Kami tidak mau ditinggalkan,” tandasnya.

Untuk figur di internal Nasdem sendiri, ada beberapa figur yang digadang-gadang. Yakni, Ketua Dewan Pembina, Drs. H. Mahmud Abdullah dan dirinya sendiri sebagai Ketua DPD. “Itupun kami sangat realistis dalam membaca peta politik. Apapun ketetapannya nanti, pasangan yang kami usung dapat memberikan harapan dan konsistensi kedepan. Melahirkan pemimpin amanah bagi masyarakat Sumbawa,” pungkasnya.

Sedangkan fungsionaris DPD PKS Sumbawa, yang juga anggota DPRD, Adizul Sahabuddin, sementara ini secara pibadi dirinya sebagai anggota partai belum diberi amanh, menjajaki koalisi. Jadi sementara ini sebatas melihat dan menyaksikan perkembangan yang ada. Kalaupun nantinya diminta partai menyampaikan dinamika yang berkembang, tetap ada ruang batas kewenangan di internal. “PKS tetap akan berfikir merngusung calon dari kader sendiri. Awal Maret seluruh anggota legislatif dikumpulkan di DPW PKS NTB. Mungkin salah satunya akan membahas masalah ini.

Atau memang sudah dibahas DPW, karena itu bukan kewenangan kita,” demikian Aset, panggilan akrabnya. (arn)

(Suara NTB/arn)

PIMPINAN PARPOL - Para pimpinan Parpol bertemu di kantor DPC PPP Sumbawa berbincang ringan sambil membangun komunikasi penjajakan koalisi, Selasa (24/2).

SUARA NTB Rabu, 25 Februari 2015

Proses Penjaringan 26 Sekdes Dinilai Tidak Sah Bima (Suara NTB) Proses penjaringan Sekretaris Desa (Sekdes) di 26 desa di Kabupaten Bima dinilai tidak sah karena bertentangan dengan PP No 43 tahun 2006 tentang desa. Pasalnya, proses penjaringan perangkat desa telah diatur dalam UU No 6 tahun 2014 yang baru lahir tentang Pemerintah Desa. Namun penerapan UU ini pun harus diikuti dengan lahirnya Peraturan daerah (Perda). Sementara di Kabuparen Bima, saat ini Raperda tentang pemilihan Kades maupun Sekdes masih dibahas oleh Pansus.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Sulaiman, MT, Selasa (24/2) menyebutkan, berdasarkan dokumen yang diterima pihaknya, terdapat 26 jabatan Sekdes yang lowong. Proses penjaringan 26 Sekdes saat ini tengah berjalan, bahkan ada beberapa Sekdes terpilih yang sudah dilantik.

Hanya saja, lanjutnya, proses pelaksanaan penjaringan Sekdes ini bertentangan dengan perturan yang ada. Di mana, proses penjaringan 26 Sekdes ini masih menggunakan aturan lama yakni penjaringan Sekdes masih menggunakan Perda No 8 tahun 2006. Padahal saat ini telah lahir undang-undang baru yakni UU No 6 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa. Dalam penerapannya pun harus diikuti dengan lahirnya Perda. “Ini kan bertentangan dengan PP No 43,” tuturnya.

Sulaiman menyebutkan jika para Sekdes yang sudah dilantik tersebut tidak sah alias ilegal. Begitu juga dengan penjaringan Sekdes yang masih dalam proses.

Ditanyai mengenai bagaimana tindakan Dewan menyusul sudah adanya 26 Desa yang melakukan proses penjaringan Sekdes tak sesuai PP No 43 ini? Sulaiman menyebutkan akan memanggil sejumlah pihak terkait. Mulai dengan pihak Kepala Desa masingmasing, Camat, Bagian Hukum serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs H. Taufiq HAK. Sebab proses penjaringan tersebut menyusul adanya surat dari Sekda yang menginstruksikan agar jabatan Sekdes yang lowong segera diisi. Setelah semua pihak tersebut dipangil, Dewan akan mengeluarkan instruksi agar penjaringan Sekdes diproses ulang. (use)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Petugas Kapal Patroli Mabes Polri Bantah Lakukan Pungli Kota Bima (Suara NTB) Setelah sebelumnya dikeluhkan mempersulit dan diduga melakukan pungutan liar (pungli) oleh pengusaha pelayaran rakyat (Pelra) yang tergabung dalam DPC Pelra Bima, Petugas Kapal Patroli (KP) Perenjak 5017 Ditpolairbarkam Mabes Polri dan Polres Bima Kota membantah mempersulit kapalkapal yang akan berlayar. Tudingan pungli juga dibantahnya.

Kabag Ops Polres Bima Kota Kompol Nuendra Wdw yang dikonfirmasi usai dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Kota Bima, Selasa (24/ 2), membantah adanya pungli yang dilakukan petugas Ditpolairbarkam. Karena yang berwenang untuk mengizinkan bongkar muat barang adalah pihak Syahbandar. “Tidak

ada, kalau itu urusan Syahbandar,” tuturnya.

Sementara itu, mengenai keluhan mempersulit kapal yang akan berlayar karena adanya dualisme kewenangan juga dibantah Nuendra.

Menurutnya, petugas KP juga melakukan tindakan sesuai kewenangan. Dijelaskannya, yang terjadi di Pela-

buhan Bima adalah miskomunikasi. Di mana, pihak Syahbandar memang sudah menyatakan kapal-kapal tersebut sudah layak jalan namun oleh pihaknya berdasarkan undang-undang juga melakukan pemeriksaan terutama terhadap dokumen. Jika sudah lengkap tentu tidak menjadi

masalah. Namun dalam kapal yang akan berlayar tersebut masih ada yang dipandang belum lengkap.

Dalam hal ini, katanya, masalah peralatan keselamatan pelayaran. Di mana dalam dokumen manifest peralatan mulai dari sekoci hingga pelampung dinyatakan ada namun pada kapal justru tidak ada. “Padahal kapal-kapal, benda-benda yang menyangkut keselamatan pelayaran tersebut harus lengkap,” terang Nuendra yang meminta agar tidak menyalahkan petugas Ditpolair jika melakukan penindakan.

Namun yang jelas, lanjut Nuendra, masalah ini hanya mis koordinasi. Untuk kedepan, pihaknya akan melakukan koordinasi lebih intensif dengan pihak Syahbandar maupun pihak-pihak lainnya di Pelabuhan Bima.

Sementara itu, selain Kabag Ops dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh pihak Syahbandar, KPLP, KP3 dan petugas Ditpolairbarkam Mabes Polri. Sama seperti saat menerima para pengusaha pelayaran, Komisi I juga menyampaikan kembali terkait keluhan para pengusaha. (use)

Polisi Bekuk Dua Tersangka Pengedar Narkoba

PDIP Usung HBY dengan Syarat

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) PDI Perjuangan akan membuka peluang terhadap semua figur untuk diusung dalam pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), termasuk Drs H. Bambang M. Yasin (HBY) yang sempat diusung pada 2010 lalu. Namun disyaratkan mencalonkan wakil dari kader PDIP dan siap menyerahkan pembiayaan untuk membesarkan partai. Keputusan mencalonkan wakil Bupati menjadi putusan final PDIP setelah beberapa kali hanya mengusung dan mendukung figur tertentu.

Sekretaris PDIP Dompu, Taha, S.Pt kepada Suara NTB, Senin (23/2) menegaskan, ada beberapa syarat bagi calon Bupati yang akan diusung PDI Perjuangan pada Pilkada Dompu tahun 2015. Diantaranya harus memilih kader PDIP sebagai calon wakil Bupati. Karena dari beberapa Pilkada di Dompu, PDIP sudah berulang kali menjadi pendukung dan pengusung. “Karena selama ini kita sebagai pengusung saja, kadang-kadang kita ditinggalkan. Belajar dari beberapa Pilkada di Dompu khususnya, makanya kita wakil Bupati harga mati ketika ada yang meminang harus mengambil kader kita,” tegas Taha.

Penentuan menjadi calon wakil Bupati menjadi perhitungan rasional politik PDIP Dompu tahun 2015. Apalagi hasil pemilu 2014 lalu, PDIP memiliki tiga kursi di parlemen. Adapun tiga kader PDIP yang akan diusung menjadi Wakil Bupati pada Pilkada 2015. Diantaranya Ketua DPC PDIP Dompu, Imansyah Soebari, SE, Sekretaris DPC PDIP Dompu, Taha, S.Pt dan Soebarno (kader PDIP Dompu). Namun diprioritaskan Imansyah Soebari selaku ketua partai. “Partai ini ikonnya ada di ketua partai, maka ketua partai yang diprioritaskan,” tegasnya.

Selain harus menjadikan kader PDIP sebagai bakal calon wakil Bupati, dikatakan Taha, calon Bupati juga harus ada dukungan kontribusi pembiayaan untuk membesarkan partai sejak dini. Ini tidak lepas dari realitas politik saat ini.

“Ketika ada calon yang mau membesarkan partai mulai dari sekarang, kita akan condong ke sana yang tentunya tetap melalui penjaringan dan penyaringan. Kita juga akan meminta masukan dari semua PAC terhadap calon-calon ini. karena tim penjaringan ini ada unsur dari PAC,” terangnya.

Untuk membuka pendaftaran dalam rangka penjaringan dan penyaringan bakal calon Bupati, Taha mengaku, dalam waktu dekat akan segera dilakukan pasca rapat kerja daerah (rakerda). Bakal calon yang daftar akan dilakukan survei nantinya sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui elektabilitas calon, akan dilakukan survei terhadap semua calon sebagai bahan pertimbangan nantinya,” kata Taha. (ula)

Taha

(Suara NTB/ula)

MELAMBUNG - Seorang pedagang sembako di pasar Dompu. Harga beras melambung sepekan terakhir.

Harga Beras di Dompu Melambung Dompu (Suara NTB) Harga beras di Dompu melambung hingga di atas Rp 10.000/kg. Diduga ada permainan harga beras yang perlu diawasi bersama.

Kepala Bidang P2BN Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Dompu, Ir Aminullah kepada Suara NTB, Selasa (24/2) mengatakan, hingga saat ini luas panen padi di Kabupaten Dompu telah men-

capai 347 ha dari target tanam musim hujan 2014 – 2015 seluas lebih dari 23 ribu ha.

“Rata-rata produksi padi kita 5,57 ton per hektar,” katanya.

Puncak panen padi petani di Dompu, lanjut Aminullah, diperkirakan pada Maret. Namun harga gabah saat ini Rp 4.200 per kg kering panen. Harga ini masih jauh dari harga beras yang telah menembus di atas Rp 10.000/kg. “Posisi kemarin, harga beras sudah Rp 10 ribu per

kilogram,” kata Aminullah.

Aminullah mensinyalir, ada masalah dalam distribusi dan perniagaan beras sehingga mengalami lonjakan. Apalagi Dompu sebagai daerah produksi padi dan saat ini petani juga tengah memanen, walaupun masih panen awal. “Paling tidak, harga beras kita tidak terlalu berpengaruh dengah harga di Jawa sana,” jelasnya.

Sementara untuk komoditi pertanian lain seperti kedelai

Semua Desa di Dompu Telah Miliki Kode Desa Dompu (Suara NTB) Pada 2014 lalu terdapat 18 Desa di Kabupaten Dompu belum memiliki kode Desa karena belum tercatat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hingga akhir 2014 lalu, 18 Desa tersebut telah diuruskan dan memiliki kode Desa.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Dompu, H. Supardin, S.Sos kepada Suara NTB, Selasa (24/ 2) mengatakan,. “Delapan belas Desa yang belum (terdaftar di Kemdagri), dengan terdaftarnya semua desa di Dom-

pu, lanjut Supardin, berbagai kebutuhan Desa termasuk ADD dan alokasi pembangunan lainnya dari pemerintah pusat. Dengan terdaftarnya 72 Desa se Kabupaten Dompu, maka hak-hak Desa dari pemerintah pusat tetap bisa diperoleh. “Kemarin ancamannya, Desa yang tidak memiliki kode Desa tidak akan memperoleh ADD,” jelasnya.

Diantara Desa yang sudah lama terbentuk, tapi beberapa waktu lalu didaftar di Kemendagri yaitu Desa Bakajaya, Calabai, Sawe, Rababaka, dan Desa Marada Hu’u.

Desa ini tidak terdaftar karena Perda pembentukannya belum diterima Kemendagri RI. Terkait pengalokasian ADD di Dompu, dikatakan, untuk tahap awal dialokasikan sebesar Rp 34 miliar.

Alokasi ini belum dibuatkan peraturan Bupati (Perbup), sehingga belum disampaikan besaran masing-masing Desa yang diterima. Karena pemerintah masih mensingkronkan aturan yang ada agar tidak menimbulkan kecemburuan antara satu desa ke desa lain lantaran perbedaan dana yang cukup mencolok. (ula)

Warga Keluhkan Pejabat di Bima Sulit Ditemui Bima (Suara NTB) – Kinerja beberapa pejabat Kepala SKPD di Kabupaten Bima dinilai kurang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah Kepala SKPD tersebut dinilai lebih banyak terlihat di luar kantor saat jam dinas.

Hal itu dikeluhkan beberapa masyarakat yang datang ke beberapa kantor tersebut untuk mengurus keperluan seperti pembuatan KTP, Akta, kartu keluarga, atau berkonsultasi masalah yang terjadi di luar dari pantauan kepala Dinas.

Heru Amar (29), warga asal Parado mengeluhkan sulitnya bertemu dengan kepala dinas Pertanian setempat, padahal jauh- jauh kedatangan dia dari Parado yang notabene sebagai anggota Gapoktan ingin berkonsultasi mengenai kelompok taninya yang macet.

“Kalau tidak ketemu dengan Kadis, aspirasi kita sulit didengarkan karena dia yang menentukan kebijakan,” katanya beberapa waktu lalu kepada Suara NTB. Heru mengaku sudah

seringkali datang Ke kantor Dinas Pertanian, namun tidak berhasil ketemu dengan Kadis.

Senada dengan Heru, Bayu setiawan (35) warga Ambalawi mengeluhkan kepala Dinas PU yang tidak ada ruangan kerja saat jam dinas, padahal bayu sendiri ingin mengadu kepada kepala Dinas tentang dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh bawahannya, bilamana ada proyek-proyek di wilayah Ambalawi.

“Ketemu dengan kepala Dinas sulitnya minta ampun.

Seharusnya saat jam kantor seperti ini Kepala Dinas tetap berada di kantor,” keluhnya.

Arif Rahman (25) warga Talabiu juga mendapatkan hal yang sama seperti Heru dan Bayu. Saat dia ke kantor Discapil untuk mengurus akta dan KTP tidak berhasil ditemui, dia ingin mengadu beberapa tarif untuk pembuatan KTP, padahal menurutnya untuk pembuatan KTP gratis, tapi yang terlihat di lapangan seringkali dibebankan kepada warga yang ingin cepat mem-

buat KTP. “Kalau diarahkan ke Sekretaris atau Kabid-Kabid, keluhan kita tetap dibiarkan begitu saja, tidak ada respon dengan baik,” ujarnya.

Juru bicara Pemkab Bima, Candra Kusuma, M.Ap kepada Suara NTB, Selasa (24/2) membantah tudingan miring tersebut kepala Dinas tetap berada di kantor. Tergantung tingkat urusannya. Ada yang bisa langsung ditangani oleh Sekretaris atau Kabid tapi terkadang juga Kepala Dinas sendiri. ‘’Tergantung masalah apa yang akan ditindaklanjuti, urusannya, intinya tetap melayani,” katanya.

Candra mengaku setiap kepala SKPD atau Kadis harus melaporkan kepada atasan seperti Bupati dan Sekda, bila ada keperluan di luar saat jam dinas. Kemungkinan hanya jamnya saja yang tidak bertepatan. ‘’Saya yakin Kepala Dinas punya program, saling menyesuaikan diri sajalah agar bisa ketemu, tapi kemana saja pun Kepala Dinas tetap saja bisa ditemui,” pungkasnya. (uki)

saat ini baru panen sekitar 6 ha dan jagung belum mulai memasuki masa panen. “Yang baru mulai panen hanya padi dan kedelai. Sementara jagung belum ada yang mulai panen,” terangnya.

Rudi, distributor beras di kompleks pasar Dompu, Minggu (22/2) mengatakan, kenaikan harga beras mulai terjadi sejak empat hari lalu. Dari sebelumnya Rp 8.800/kg menjadi Rp 9.400/kg. “Harga beras sudah

naik. Naiknya sudah empat hari kemarin,” kata Rudi. Beras yang dijual inipun dari Putra Indonesia (PI) Dompu, selaku pedagang dan distributor utama beras di Dompu.

Lonjakan kenaikan harga beras di pasaran ini diduga dimanfaatkan oknum tertentu di saat cuaca belakangan ini. Pengaturan harga pun dilakukan dan diperkirakan hingga 2-3 pekan kedepan bila tidak segera disikapi pemerintah. (ula)

Masalah Telekomunikasi di Lereng Tambora Mulai Teratasi Dompu (Suara NTB) Jaringan telekomunikasi menjadi masalah di sekitar lereng Tambora sebagai pusat kegiatan event Tambora Menyapa Dunia (TMD). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dompu menjamin akan teratasi dengan adanya komitmen perusahaan telekomunikasi. Masalah telekomunikasi ini cukup menentukan kesuksesan event TMD kedepan.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dompu, Dra Hj Sri Suzana, Msi kepada wartawan di kantornya, Selasa (24/2), mengakui jaringan telekomunikasi di Doroncanga yang menjadi pusat event TMD April 2015 mendatang dan jalur pendakian Tambora di Pancasila masih menjadi masalah. Jaringan komunikasinya masih sering timbul tenggelam. “Tapi kami kemarin telah didatangi perusahaan telekomunikasi sebelum kami hubungi dan menyatakan komitmennya untuk ikut menyukseskan event TMD,” jelas Hj Sri Suzana.

Jaringan telekomunikasi ini, selain untuk alat komunikasi dan penanganan ketika terjadi bencana, juga sebagai media bagi pengunjung untuk mengeksplor keindahan alam serta potensi yang ada di lereng Tambora oleh tamu. “Ketika ada hasil jepretan, pengunjung bisa langsung mengaploud di media sosHj Sri Suzana

ial serta media lainnya yang berhubungan dengan internet,” ungkapnya.

Hasil koordinasinya, lanjut Hj Sri Suzana, jaringan komunikasi ini direncanakan tersambung hingga pada jalur pendakian di Pancasila maupun di Doroncanga. Jaringan komunikasi ini cukup menentukan, apalagi mula 6 April nanti kunjungan ke Tambora semakin meningkat. “Data yang mendaftar untuk melakukan pendakian di Pancasila sudah mencapai 2.000 lebih mulai 6 April. Itu belum termasuk warga lokal (Dompu dan Bima),” katanya.

Karenanya, Hj Sri Suzana mengatakan, menjadi keharusan bagi pihaknya mendukung dengan menyiapkan fasilitas seperti air bersih, perumahan warga untuk disewa tamu, tempat oleh-oleh, dan fasilitas lainnya. “Semua itu tengah dilengkapi untuk persiapannya,” tuturnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

Kota Bima (Suara NTB) – Satuan Reserse Narkoba (Res Narkoba) Polres Bima Kota berhasil membekuk SR, seorang anak kos bersama BN, pemilik kos-kosan yang terletak di Kelurahan Mande. Dari kedua tersangka diamankan barang bukti (BB) dua poket ganja yang sedianya diedarkan.

Kasat Narkoba Polres Bima Kota, AKP, H. Taufik H. Sanudin, SH kepada Suara NTB, Selasa (24/2), mengatakan SR merupakan anak kos yang bekerja sebagai swasta dibekuk tim Reserse Narkoba sekitar pukul 01.00 Wita di kamar kosnya. “Keduanya berada dalam satu kamar kos ketika ditangkap,’’ katanya.

Taufik mengatakan saat penggerebekan, di dalam kamar juga ditemukan beberapa kemasan. ‘’Kemungkinan barang tersebut mau diperbanyak untuk diperjualbelikan, kami masih selidiki sejauh mana keterlibatan SR dan BN ini,’’ ujarnya. Keduanya dikenakan pasal 112 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman minimal empat tahun maksimal 12 tahun penjara. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 25 Februari 2015

Halaman 8

Satu Tahanan Kabur Ditangkap Praya (Suara NTB) Upaya keras jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) dalam mengejar tahanan yang kabur, mulai membuahkan hasil. Selasa (24/2) pagi kemarin, satu dari empat tahanan kabur berhasil dibekuk setelah melakukan pengejaran selama tiga hari tanpa henti.

(Suara NTB/kir)

BERI KETERANGAN - Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H., M.H., bersama komisioner lainnya saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantornya, Selasa (24/2).

Regulasi Berubah

Anggaran Pilkada Loteng akan Direvisi Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana mengajukan revisi terhadap besaran anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng.

Menyusul adanya perubahan regulasi pelaksanaan Pilkada mendatang. Dari dua putaran, menjadi hanya satu putaran saja.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H., M.H., saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantornya, Selasa (24/2). Sebelumnya, KPU Loteng sudah memperoleh kepastian anggaran pelaksanaan Pilkada dari Pemkab Loteng sebesar Rp 26 miliar lebih. Dengan asumsi Pilkada Loteng digelar dalam dua putaran.

“Namun karena aturanya sekarang hanya satu periode, maka tentu harus adanya penyesuaian-penyesuaian anggaran,” sebutnya. Terlebih, dalam aturan Pilkada yang baru ada beberapa tahapan dan kegiatan yang urung dilaksanakan. Sebutnya saja, uji publik bagi calon kepala daerah.

Sementara dalam usulan anggaran yang sudah disepakati bersama dengan Pemkab Loteng, anggaran uji publik sudah masuk dalam pagu anggaran pelaksanaan Pilkada. Dan, masih ada beberapa kegiatan lainnya yang berubah. “Jadi anggarananggaran yang tidak masuk dalam tahapan Pilkada akan kita rasionalisasikan,” tegas Agus. Supaya anggaran yang ada nantinya, benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada.

Disinggung estimasi kebutuhan anggaran Pilkada untuk satu putaran, Agus mengaku belum bisa dipastikan. Karena memang ada beberapa tahapan dan kegiatan yang tidak dilaksanakan. “Besaran kebutuhan anggaran pilkada akan kita finalkan bersama dengan pemerintah daerah,” pungkas mantan Koordinator Divisi Hukum KPU Loteng ini.

Secara terpisah, Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, Sos., M.Si., mengaku sampai saat ini pihaknya belum menerima pengajuan revisi ataupun rasionalisasi anggaran Pilkada dari KPU Loteng. Dengan kata lain, selama belum ada pengajuan revisi maka konsep anggaran tetap menggunakan konsep sebelumnya.

Lagi pula, kalaupun tidak dilakukan revisi anggaran Pilkada Loteng masih bisa dieksekusi. Karena draf anggarannya sudah jelas. “Tinggal laksanakan mana yang sesuai regulasi saja. Mana tahapan Pilkada yang tidak dilaksanakan, anggarannya tidak perlu diambil. Sehingga tidak perlu repot lakukan revisi anggaran,” ujarnya. (kir)

Wakapolres Loteng, Kompol Ferdyan Indra Fahmi, SIK., yang dikonfirmasi mengungkapkan, tahanan yang berhasil dibekuk tersebut ialah Usrah yang merupakan tahanan kasus narkoba. Ia ditangkap aparat sekitar pukul 10.00 Wita. Disalah satu rumah keluarganya di Desa Sukamulia Kecamatan Sukamulia Lombok Timur (Lotim).

“Sudah ada satu tahanan kabur yang ditangkap. Sementara tiga tahanan yang lain, hingga kini masih terus dikejar,” timpalnya. Penangkapan satu tahanan tersebut, setelah aparat kepolisian melakukan penyisiran ke sejumlah lokasi yang mungkin disinggahi oleh tahanan. Dan, terbukti benar Usrah berhasil ditangkap di rumah salah satu keluarganya.

Saat ditangkap, Usrah tidak memberikan perlawanan berarti. Sehingga pihak ke-

polisian bisa membawa tahanan tersebut dengan mudah.

Tanpa harus melumpuhkanya dengan timah panas. “Ia (Usrah) saat ini sudah diamankan kembali ke Mapolres Loteng dalam kondisi baik. untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut,” tambahnya.

Adapun terkait tiga tahanan yang masih belum berhasil ditangkap, Ferdyan mengaku pihaknya sampai saat ini masih terus melakukan pengejaran. Semua potensi yang dimiliki Polres Loteng pun dikerahkan. Koordinasi dengan polres lain juga terus diintensifkan. Guna membantu pencarian. Dengan di back up penuh oleh Polda NTB. Guna mencegah kemungkinan tahanan kabur tersebut keluar wilayah NTB, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. Terutama yang ada pin-

Mataram (Suara NTB) Mutasi ligkup Pemkot Mataram akan kembali terjadi. Kabarnya, Kabag Ortal (Organisasi dan Tatalaksana) Setda Kota Mataram, Cukup Wibowo akan menggantikan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram, Putu Sarjana.

Sumber Suara NTB mengatakan, pergantian sekretaris KPU sempat ada permintaan langsung dari para komisioner KPU Kota Mataram kepada Sekretaris Daerah (Sekda) beberapa waktu lalu. Kabag Ortal Setda Kota Mataram dikabarkan berpeluang diusulkan menggantikan Sekretaris KPU Kota Mataram. “Iya, memang kemarin sempat diminta begitu,” kata sumber, Senin (23/2).

Akan tetapi hingga kini pembahasan atau permintaan terhadap pengganti Sekretaris tersebut masih alot, bahkan posisi Sekretaris KPU masih dipertahankan oleh ketua Badan Per-

timbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) Kota Mataram. “Informasi terakhirnya kayaknya masih dipertahankan,” aku sumber. Sumber tidak tahu secara persis alasan permintaan Komisioner KPU mengganti Putu Sarjana.

Tetapi menurut informasi yang beredar, antara Komisioner dengan Sekretarisnya tidak satu pemikiran. “Informasinya belum jelas, tapi saya dengar komisioner dan sekretarisnya ndak akur,” tuturnya. Kabag Ortal Cukup Wibowo belum lama ini membantah bahwa dirinya dipromosikan bahkan ditunjuk menjadi Sekretaris KPU Kota Mataram. “Ah, siapa yang bilang gitu. Ndak ada kok, saya sudah cek,” kata Mantan Kabag Humas dan Protokoler Setda Koa Mataram ini. Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said dikonfirmasi terkait kebenaran informasi tersebut hingga berita ini ditulis belum menjawab pertanyaan wartawan. (cem)

Pasca-Tahanan Kabur

Polres Loteng Prioritaskan Perbaikan Ruang Tahanan Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng) bakal menjadikan perbaikan ruang sel tahanan yang ada saat ini sebagai prioritas utama untuk dilakukan ke depan. Bukan hanya terkait kasus kaburnya empat tahanan Polres Loteng sebelumnya. Tetapi juga dikarenakan kondisi sel tahanan yang sudah sangat memprihatinkan.

“Jelas ini (perbaikan sel tahanan) akan jadi prioritas ke depan,” tegas Wakapolres Loteng, Kompol Ferdyan Indra Fahmi, SIK., kepada Suara NTB, Selasa (24/2) kemarin.

Diakuinya, kondisi sel tahanan yang dimiliki Polres Loteng saat ini sudah tua dan cukup memprihatinkan. Sehingga memang harus ada langkah perbaikan.

Terlebih sejak awal dibangun, bangunan sel tahanan Mapolres Loteng belum tersentuh perbaikan. Sehingga sudah sewajarnya kalau perbaikan ruang sel tahanan tersebut menjadi prioritas. “Kondisi sel tahanan Polres Loteng memang sudah kurang layak. Dan, bangunan lama dari pertama dibangun sampai sekarang belum pernah direnovasi,” timpalnya.

Warga Surati DPRD Lobar

Aksi Blokir Jalan Perampuan Berlanjut Giri Menang (Suara NTB) Aksi warga Perampuan memblokir akses jalan di desa setempat berlanjut hingga Selasa (24/2) kemarin. Warga menolak membuka blokir jalan jika Pemkab Lobar tidak merespon tuntutan mereka. Bahkan, warga bersurat ke DPRD Lobar untuk mengadukan masalah ini. Mereka berencana mengadakan hearing ke anggota dewan agar wakil rakyat “melek” melihat kondisi jalan itu sehingga dewan mau membantu memperjuangkan aspirasi warga.

“Jika tidak dipenuhi tuntutan kami, warga belum mau membuka blokir jalan ini,” beber Sahdan, Korlap aksi. Ia mengaku telah mengirim surat ke DPRD Lobar, untuk meminta pihak dewan mengagendakan hearing dengan warga. Menurutnya, hal ini untuk menggugah wakl rakyat di Lobar khususnya dapil Labuapi agar lebih memperhatikan kondisi jalan tersebut.

Ketua DPRD Lobar, Hj Sumiatun justru mengaku belum menerima surat dari warga tersebut. “Kami belum terima suratnya,” ujarnya. Ia menegaskan, Dewan perlu tahu persoalannya agar bisa membantu warga setempat. Jika tidak jelas persoalannya, maka dewan tidak bisa berbuat. Ia mengaku saat ini dewan ada juga yang kunjungan ke luar daerah.

Senin lalu warga Perampuan turun memblokir jalan setempat menggunakan bambu dan dahan pohon. Aksi ini dilakukan warga sebagai bentuk protes terhadap Pemkab Lobar yang tak kunjung memperbaiki jalan yang rusak di daerah setempat. Menutur warga permintaan perbaikan jalan bukan kali ini saja. Warga sudah bertahun-tahun mengeluhkan kondisi jalan ini kepada pemerintah. Hanya saja, tuntutan warga belum mendapat respon positif dari pemerintah.

Ketika aksi pemblokiran itu, warga sempat menggelar pertemuan dengan pihak dari Dinas PU serta Camat. Bahkan, Kapolres Lobar AKBP Yulianus Yulianto sempat turun tangan dan menghadiri pertemuan itu. Sayangnya, pertemuan itu tidak membuahkan hasil.

Dinas PU tidak berani memberikan garansi kepada warga, jika jalan akan diperbaiki. Bahkan, surat pernyataan yang disodorkan berisi bersedia memperbaiki jalan ogah ditandatangani utusan Dinas PU. (Her)

tu-pintu keluar wilayah Pulau Lombok. Semua sudah dikondisikan. Sehingga potensi para tahanan untuk kabur keluar daerah bisa diminimalir.

Pihaknya pun sejauh ini masih memprediksikan kalau tahanan kabur tersebut masih berada di wilayah Pulau Lombok atau NTB. “Supaya mereka tidak bisa kabur keluar wilayah, maka pengamanan di pintu-pintu keluar daerah sudah diperketat. Dibantu instansi setempat,” tandasnya.

Mantan Wakapolres Lotim ini pun menegaskan kalau pengejaran akan terus dilakukan sampai semua tahanan tertangkap kembali. Untuk itu, pihaknya sangat mengharapkan adanya dukungan dari semua elemen di daerah ini. Guna membantu pengejaran. Sehingga para tahanan kabur bisa secepatnya ditangkap kembali. (kir)

Komisioner Dikabarkan Usulkan Pergantian Sekretaris KPU

DITAMBAL - Bagian tembok sel tahanan Mapolres Loteng yang dijebol, kini sudah ditambal kembali. Kondisi gedung yang sudah tua, membuat sel tahanan Polres Loteng cukup rapuh.

(Suara NTB/kir)

Laporan Kasus PLN

Kejaksaan Cari Data Tambahan Mataram (Suara NTB) Salah satu pengaduan masyarakat yang masuk ke Kejaksaan Tinggi NTB, terkait dugaan pemborosan penggunaan bahan bakar di PLN Wilayah NTB. Laporan tersebut kini sedang ditelaah Kejaksaan, untuk diproses lanjut. “Laporan pengaduan soal PLN ini sudah masuk di tim Intel, sedang dicari data tambahannya,” kata juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Senin (23/2).

Laporan yang disampaikan Lembaga Bantuan Hukum Solidaritas Indonesia (LBH-SI) itu, masih perlu pendalaman data, sehingga ditindaklanjuti dengan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Apalagi menurut dia, lokus laporan itu, terkait dengan mesin pembangkit di wilayah Bima dan Sumbawa.

“Sehingga perlu ada kajian yuridis dan pemeriksaan lapangan.

Apakah ada penyimpangannya atau tidak,” terangnya.

Laporan disampaikan Direktur LBH-SI, M. Taufik Budiman, SH itu, sebelumnya terkait dugaan pemborosan penggunaan bahan bakar oleh PLN untuk mesin pembangkit unit Bima dan Sumbawa. Pemborosan menurutnya, dipicu penggunaan bahan bakar Solar atau High Speed Diesel (HSD), sehingga negara dirugikan mencapai Rp 154.390.378.575.

Dijelaskan Taufik Budiman, kasus itu berawal dari perjanjian PT PLN Persero dengan salah satu rekanan penyedia mesin pembangkit di PLTD Ni’u Bima, Surat Perjanjian Nomor : 014. PJ/ 041/ WIL.NTB/ 2010 tanggal 26 April 2010 dan surat perjanjian Nomor : 013. PJ/ 041/

WIL.NTB/ 2010 tanggal 26 April 2010 untuk area Sumbawa.

Dalam kontrak perjanjian dibuat, PLN sebagai penyedia bahan bakar Marine Fuel Oil (MFO) untuk pembangkit, dengan alasan lebih hemat.

Dengan perhitungan, untuk 1 liter MFO bisa mengasilkan 4 KW listrik. “Tapi setelah tiga tahun berjalan, PLN sebagai pihak yang menyiapkan bahan bakar, justru lebih sering gunakan bahan bakar Solar,” terang Taufik, mengawali penjelasan soal pemicu kerugian negara dimaksud.

Dampak penggunaan solar itu, ada pemborosan dilakukan, sehingga terindikasi terjadi kerugian negara. Dia menghitung, jika dengan MFO membutuhkan 1 liter untuk menghidupkan 4 KW mesin, maka dengan solar butuh 1,1 liter. Harga MFO patokan pasaran Rp 7.000 per liter. Sedangkan solar Rp 10.000 per liter, sehingga ada selisih Rp 3.000.

Asumsi selisih harga MFO dan HSD adalah sekitar Rp. 3.000 per liter ini dijadikan dasar perhitungan kerugian negara.

“Data ini untuk periode Juli 2011 sampai dengan Agustus 2014 untuk di area Bima dan Sumbawa tersebut,” kata Budiman.

Dalam kurun waktu itu, biaya BBM solar yang digunakan PLN untuk total produksi, mencapai Rp 472 Miliar lebih. Se-

Dengan begitu diharapkan, kondisi sel tahanan bisa lebih layak dan memadai.

Termasuk kasus tahanan kabur yang terjadi sebelumnya, tidak terulang kembali di masa-masa yang akan datang. “Untuk kondisi tahanan yang masih ada, sudah ditempatkan ditempat lain yang masih lebih memungkinkan kondisinya,” pungkas Ferdyan.

Siap Mendukung Dihubungi terpisah, Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, mengaku cukup prihatin dengan kasus kaburnya empat tahanan Polres Loteng tersebut. Untuk itu, pihaknya mendorong ada upaya perbaikan segera agar kasus serupa tidak terulang kembali.

Ia pun mengaku, Dewan dalam hal ini siap mendukung Polres Loteng, jika memang membutuhkan dukungan. Misalnya, dukungan anggaran perbaikan sel tahanan Mapolres Loteng yang ada saat ini. “Selama ini demi kepentingan masyarakat banyak dan membantu kinerja kepolisian, kita di Dewan siap mendukung,” tegasnya.

Apalagi selama ini, pemerintah daerah sudah cukup banyak membantu Polres Loteng. Dalam hal penyiapan sarana dan prasarana pendukung kinerja kepolisian. Seperti penyediaan lahan untuk bangunan sejumlah mapolsek. (kir)

mentara jika menggunakan MFO, total produksinya mencapai Rp 317 miliar lebih. “Sehingga kami menemukan selisih yang kami duga menjadi kerugian negara Rp 154 miliar lebih,” terangnya.

Bahkan Taufik mengaku sudah menyiapkan tiga ahli dari kontraktor penyedia mesin pembangkit listrik yang bisa menjelaskan angka tersebut.

Pada kesempatan laporan itu, dia juga meyakinkan, itu tidak hanya terjadi di Bima dan Sumbawa, tapi juga patut diduga juga terjadi di area lainnya seperti Mataram untuk PLTD Ampenan dan Lombok Timur PLTD Paok Motong, berdasarkan pengakuan salah seorang kontraktor.

Peralihan penggunaan bahan bakar lebih malah ini, memicu penurunan kualitas pembangkit karena jatah yang dikurangi. Ini kemudian mempengaruhi biaya produksi turun, sejalan dengan itu daya kerja mesin turun. Mesin pembangkit yang seharusnya dihidupkan dengan kekuatan 10 Mega Watt, tapi akhirnya menjadi 7 Mega. Akibatnya, kontraktor terpaksa mematikan mesin untuk pemadaman bergilir pada waktu waktu tertentu.

Masih terkait laporan ini, Sutapa menambahkan, belum ada pihak – pihak yang dikalrifikasi, terkait dengan laporan

tersebut, karena pihaknya masih fokus pada pengumpulan data. Dikonfirmasi kedatangan managemen PLN dua hari setelah laporan itu masuk, dipastikannya bukan untuk intervensi. “Kami tidak ada istilah diintervensi. Jika memang ada bukti, proses hukum ya jalan terus,” tegasnya.

PLN yang dikonfirmasi sebelumnya, belum memberikan penjelasan detail soal laporan tersebut. “Lebih pasnya, kita lihat dulu apa persoalannya.

Nanti kejaksaan kan akan mengkonfirmasi, dari sana kami akan tahu apa masalahnya. Tapi kalau sekarang tidak bisa, kami tidak tahu masalahnya,” jawab Humas PLN Wilayah NTB, Abdul Azis.

Memang diakuinya, dua unit mesin pembangkit di Bima dan Sumbawa itu menggunakan MFO dan Solar. “Tapi solar yang mana, mesin yang mana. Yang tahu ini bagian pembangkit.

Nanti bagian Pembangkit yang bisa jelaskan. Apalagi ini sudah kaitan dengan laporan ke Kejaksaan, tentu kan ada bagian Hukum yang akan menjelaskan juga,” paparnya, sembari berjanji akan memberi penjelasan lebih detail pada waktunya. Namun pada dasarnya, pihaknya tidak terlalu mempersoalkan terkait laporan ke Kejaksaan itu, karena merupakan bagian dari hak masyarakat. (ars)

Pilkada Kota Mataram

’’Fit and Propertest’’, PDIP akan Libatkan Psikolog Mataram (Suara NTB) DPC PDIP Kota Mataram telah membuka pendaftaran untuk paket balon (bakal calon) Walikota dan Wakil Walikota Mataram. Demikian dikatakan Wakil Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga DPC PDIP Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., kepada Suara NTB kemarin.

Wiska menegaskan komitmen PDIP ingin mencari figur pemimpin yang berkualitas.

Karenanya, balon Walikota dan Wakil Walikota yang telah terjaring nantinya, akan diuji kompetensi melalui fit and propertest. Menurutnya, fit and propertest sudah menjadi

‘’tradisi’’ di PDIP dalam mencari figur pemimpin.

Fit and propertest yang akan digelar PDIP nantinya, sambung Wiska, akan dilakukan oleh DPP PDIP dengan melibatkan ikatan sarjana psikologi. Langkah ini penting dilakulan untuk melihat kecakapan balon Walikota atau Walikota yang bakal diusung partai berlambang banteng ini.

Wiska mengatakan, saat ini PDIP sedang melakukan penjaringan Balon Walikota dan Wakil Walikota. Penjaringan Balon Walikota dan Wakil Walikota ini paralel dengan upaua PDIP melakukan penjakakan mitra koali-

si. ‘’Memang sudah ada beberapa partai yang menghubungi kami,’’ akunya. Namun demikian, sampai saat ini PDIP belum memutuskan partai mana yang akan diajak berkoalisi.

Ia menegaskan, DPC PDIP hanya memfasilitasi penjaringan Balon Walikota dan Wakil Walikota. Selanjutnya nama-nama Balon Walikota yang telah masuk penjaringan dan melalui fit and propertest akan dikirim ke DPP PDIP. ‘’DPP akan menerbitkan rekomendasi untuk satu pasangan Balon Walikota dan Wakil Walikota yang telah mendatar di PDIP,’’ pungkas Wiska. (fit)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Rabu, 25 Februari 2015

Halaman 9

(ant/bali post)

DUSUN SADE - Sejumlah warga suku Sasak bersantai di halaman rumahnya di Dusun Sade, Lombok Tengah. Dusun wisata tersebut merupakan salah satu perkampungan tradisional suku Sasak yang masih dipertahankan sebagai kekayaan budaya lokal.

”Seninema” Agenda Baru di Warjack Taman Budaya Mataram (Suara NTB) Seninema menjadi agenda baru di Warjack Taman Budaya NTB. Seninema yang diselenggarakan setiap Senin malam itu diisi dengan pemutaran filmfilm hasil kreatifitas kelompok pemuda di Kota Mataram.

Film yang ditayangkan pada Senin (23/2) malam kemarin merupakan hasil kreatifitas komunitas pemuda BKSM. Film yang berdurasi pendek itu bertemakan Artistic Of Shadow. Selain itu, komunitas Jelajah Alam Lombok juga ikut berpartisipasi dan menampilkan video dokumentasi perjelajahan terhadap sejumlah objek destinasi yang patut dikembangkan menjadi kawasan wisata.

“Yang tadi malam itu namanya Seninema, Senin Sinema plus tayangan hasil fotografi.

Acaranya pemutaran film dan

foto karya sendiri, siapapun boleh terlibat,” tutur seniman Ary Juliyant saat ditanya Suara NTB, Selasa (24/2).

Dikatakan, pagelaran Seninema yang berlangsung kemarin itu merupakan edisi kelima sejak digagasnya ruang kreasi tersebut. Diharapkan, dengan terciptanya ruang kreatifitas itu, para komunitas muda tidak lagi canggung namun mampu berkarya lebih produktif lagi.

“Kalau tidak salah, yang tadi malam itu merupakan edisi kelima. Film yang ditayangkan itu boleh fiksi, non fik-

si, dokumenter dan lain – lain,” tambahnya.

Selain pemutaran film pada Senin malam, warjack juga dihiasi dengan pentas selasa musik. Pentas yang rutin digelar setiap selasa malam itu seakan telah menjadi rutinitas para seniman untuk tetap dilaksanakan.

“Pentas Selasa 24 Februari rencananya akan diisi dengan launching album milik grup band Octavia, judulnya cerita kita. Selain itu mungkin akan ada pentas puisi dan pentas – pentas yang dilakukan secara spontan,” tandasnya. (met)

Indonesia Raih Penghargaan di Festival Budaya di Inggris London Indonesia yang diwakili Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Leeds dan PPI di York berhasil meraih gelar The Best Performance pada dua acara budaya yakni World Unite Festival 2015 di Leeds University dan acara Global Week 2015 di York University, belum lama ini.

Festival budaya selama satu pekan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pentingnya kebudayaan sebagai salah satu sarana pemersatu bangsa di dunia diikuti oleh 12 komunitas pelajar Internasional dari berbagai negara di University of Leeds, demikian Pensosbud KBRI London Heni Hamidah, Selasa kemarin.

Acara diisi dengan pameran, workshop, bazaar kuliner masing-masing negara, pemutaran film, pelatihan alat musik tradisional, dan sebagai puncak serta penutup adalah acara Cultural Showcase dimana masing-masing negara menampilkan seni budaya.

Pada kesempatan tersebut Indonesia menampilkan drama musikal yang dikemas dengan penampilan tari Sajojo, tari Enggang, tari Ngapote, tari Salama dan tari Saman serta pertunjukan musik angklung yang disajikan secara medley dengan latar belakang slide show keindahan daerah-daerah tujuan pariwisata Indonesia.

Penampilan Indonesia memukau penonton dan menghasilkan penghargaan sebagai The Best Performance. Penghargaan ini merupakan penghargaan ketiga kalinya yang diraih PPI Leeds secara berturut-turut pada tiga tahun terakhir ini.

Kesuksesan PPI Leeds diikuti PPI York pada Acara Global Week 2015 yang digelar International Student Association University of York dengan melibatkan komunitas pelajar internasional dari 14 negara di University of York.

Tarian Saman yang ditampilkan Indonesia pada pembukaan kegiatan Global Week 2015 menarik perhatian penonton dan berdasarkan voting dilakukan pada akhir acara untuk pertama kalinya Indonesia meraih gelar sebagai penampil terbaik peringkat ketiga setelah Jepang dan Amerika Latin pada peringkat satu dan dua.

Keikutsertaan Indonesia pada rangkaian kegiatan Global Week 2015, selain tampil pada acara Cultural Performance juga berpartisipasi pada acara Food Fiesta untuk mempromosikan kuliner Indonesia bersama dengan komunitas internasional lainnya.

Kedua acara budaya tersebut dihadiri Dubes RI untuk Kerajaan Inggris Raya dan Republik Irlandia. Partisipasi PPI Leeds dan PPI York pada masing-masing acara didukung penuh KBRI dan masyarakat Indonesia setempat.

Dubes Thayeb menekankan kegiatan pelajar Indonesia hendaknya diselaraskan dengan acara yang diselenggarakan universitas masing-masing agar dapat lebih efektif dan efisien dalam mempromosikan Indonesia kepada kalangan publik di Inggris.

Dengan ikut bersama kegiatan di universitas masingmasing diharapkan penonton yang hadir akan lebih banyak warga setempat, serta menunjukkan interaksi positif pelajar Indonesia dengan pelajar setempat/internasional.

Lebih lanjut, Dubes Thayeb juga menyampaikan penggunaan kekayaan seni budaya Indonesia untuk mempromosikan citra Indonesia cukup efektif tidak saja memperkenalkan atau meningkatakan pemahaman mengenai Indonesia tapi juga menggugah minat calon wisatawan berkunjung ke Indonesia. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Sebagai akomodasi pendukung kegiatan Festival Tambora Menyapa Dunia (FTMD) di Kabupaten Dompu April Mendatang, pemerintah berencana menyiapkan Hotel Terapung.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, H. L. Mohammad Faozal, S.Sos.M. Si, Selasa (24/2) di kantornya.

“Hotel terapung dari Jakarta siap kita datangkan ke teluk saleh ketika memang kita kekurangan akomodasi berupa penginapan. Hotel berbentuk kapal itu berkapasitas 150 kamar,” ujarnya dalam konferensi pers mengenai kegiatan pengisi rangkaian pelaksanaan even peringatan dua abad meletusnya Gunung Tambora di Pulau Sumbawa itu.

Dikatakan, saat ini pihaknya juga sedang melakukan pendataan terhadap sejumlah homestay yang siap dipasarkan.

Bahkan, tidak sedikit warga setempat mulai menyiapkan fasilitas penginapan yang layak untuk dihuni para wisatawan.

Adapun kegiatan yang akan mengisi rangkaian festival berskala internasional itu akan dimulai

dengan bhakti sosial dan pagelaran industri ekonomi kreatif. Pemerintah bersama sejumlah penentu kebijakan akan menggelar operasi katarak, operasi bibir sumbing, konservasi hutan, kemudian pameran produk unggulan daerah, pesta kuliner serta bazar kopi tradisional.

“Operasi katarak akan kita laksanakan dengan menggandeng dinas kesehatan, kemudian kalau masalah konservasi tentu bersama dinas kehutanan dan kita juga bersinergi Koperasi UMKM untuk melakukan pameran produk lokal tersebut, pameran ini dimulai sejak 1-7 April,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya kegiatan seni budaya juga akan menjadi penghias dalam agenda tersebut. Dikatakan, tarian kolosal akan dipentaskan saat agenda puncak di Doroncanga. “Pawai budaya dilaksanakan pada 1 april, sementara pekan budaya dari tanggal 1 - 7 arpril,” jelasnya.

Ia berharap, kegiatan tersebut tidak serta merta dipandang sebagai event yang hanya terpusat di Kabupaten Dompu. Menurutnya, kegiatan berskala internasional itu akan digelar secara menyebar di sejumlah wilayah di NTB. “Seminar Arkeologi akan kita selenggarakan tanggal 9 April di Bima, kemudian ada

juga pameran arkeologi yang diikuti oleh sedikitnya sembilan museum yang ada di nusantara, kegiatannya di Kabupaten Bima juga. Jadi harapan saya, masyarakat tidak boleh menilai bahwa kegiatan ini hanya akan dilaksanakan di Dompu semata,” ujarnya.

Selain seminar, akan ada juga penyelenggaraan pacuan kuda di Kabupaten Bima, sebagai penghias serta meramaikan festival tambora. Bahkan, kegiatan itu akan diselenggarakan sejak tanggal 3 hingga 12 april mendatang. Selanjutnya, usai perayaan puncak terhadap FTMD itu, Disbudpar juga berencana menggelar pameran foto yang akan menganugerahkan nominasi fotografer terbaik yang mengabadikan kegiatan festival.

“Pameran foto yang merupakan hasil karya teman – teman fotografer saat mengikuti event TMD itu sendiri akan digelar kemudian akan kami nilai. Siapa yang memiliki karya fotografi terbaik maka mereka berhak mendapatkan anugerah dari pemerintah sebgai fotografer terbaik yang meliput kegiatan di Tambora nanti,” tandasnya. (met)

Batu Solar Kemilau Menang Kontes Kuantan Singingi Batu akik solar kemilau Kuansing unggul pada kontes yang digelar di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

“Itu merupakan hasil penilaian tim penguji dan juri yang telah profesional, sengaja diundang oleh panitia penyelenggara kontes,” kata Sekretaris Panitia kontes batu akik Zulkandra di Teluk Kuntan, Selasa.

Ia mengatakan, ini kontes yang pertama kali digelar, dengan melihat kesuksesan penyelenggaraan ini dan mendapat respon positif dari masyarakat maka akan digelar kontes selanjutnya.

Batu solar kemilau kuansing milik Defrides sebagai pemenang kontes, dinilai panitia memiliki banyak keunggulan seperti batunya unik, sudah mengkristal, cantik dan serasi dengan ikatannya serta terlihat jelas mengkilau.

“Pemenang diberikan sejumlah hadiah bahkan mendapatkan sertifikat,” katanya. Menurutnya, bagi pemenang kontes diberikan kesempatan untuk mengikuti

kontes tingkat Provinsi Riau yang digelar pada 26 Februari hingga 1 Maret 2015 mendatang di Pekanbaru, Kuansing dalam hal ini akan mengikutsertakan 10 batu akik dari 50 yang ditawarkan panitia.

Salah satu pemenang kontes Defridel mengatakan, batu akik miliknya adalah batu asli Kuansing yang telah dijaganya dengan baik selama ini sebagai aset pribadi, namun jika ada peminat yang menawar, ia siap melelang asal harganya sesuai.

“Banyak yang telah menawar batu ini, hanya saja belum ada yang cocok,” ujarnya. Ketua Komisi C DPRD Kunsing Muslim ketika dimintai komentar terkait penyelenggaraan kontes mengatakan, ia sangat bangga atas terlaksananya kegiatan tersebut dan memberikan apresiasi tinggi kepada semua pihak.

“Ini adalah sebuah peluang untuk promosi batu akik daerah,” katanya. Ia mengatakan akan mendukung kegitan berikutnya sehingga masyarakat mencintai kekayaan daerah sendiri bahkan dapat memberikan nilai positif untuk warga. (ant/bali post)

Pasar Seni Bisa Jadi Daya Tarik Wisatawan Mataram (Suara NTB) Pasar Seni Sayang - Sayang sebagai pusat kerajinan tangan warga Kota Mataram diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram berencana menggelar pameran produk seni di setiap loby hotel di Kota Mataram.

Kepala Dinas Kebudayan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kota Mataram Drs. H. Abdul Latif Nadjib,MM mengatakan grand opening pameran akan dimulai pada Kamis 26 Februari di Loby Hotel Santika. Pihaknya telah menyiapkan sejumlah produk – produk hasil kerajinan yang siap dipamerkan kepada para wisatawan.

“Mereka (pelaku usaha industri kreatif,red) berkomit-

men untuk menjadikan pasar seni ini sebagai ikon daya tarik wisatawan. Mereka sudah kita bina agar terus melakukan pembenahan supaya iklim dan kondisi di sana betul betul nyaman,” jelasnya, Selasa (24/2).

Selain memberi arahan terhadap pelaku – pelaku usaha industri kreatif tersebut, pihaknya juga telah menggandeng sejumlah pelaku pariwisata berupa trevel agent dan pengelola hotel.

Pihak penyedia jasa penginapan yakni perhotelan khususnya di lingkup Kota Mataram bersepakat membantu dan mendongkrak pemasaran produk – produk lokal berupa hasil kerajinan tangan tersebut.

“Kami juga telah menggandeng para pelaku – pelaku pariwisata di travel dan ho-

tel. Dalam hal ini kami meminta mereka untuk membantu peningkatan distribusi dan pengenalan produk terhadap wisatawan. Itu sebabnya, sekarang ini mulai kita gelar pameran di loby – loby hotel kota,” tambahnya.

Menurutnya, puluhan perajin produk lokal berbasis kerajinan tangan di Kelurahan Sayang – Sayang tersebut perlahan mulai berkembang. Hal itu terus ditingkatkan demi mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat.

“Kalau yang di pasar seni jumlahnya hanya mencapai 30 orang perajin, sementara kalau yang di Kampung Rungkang Jangkuk itu memang telah menjadi kampung pusat kerajinan, termasuk salah satunya produksi cukli ini,” tandasnya. (met)

Ilustrasi batu akik

(Suara NTB/ist)

Ilustrasi Tari Saman

(ant/bali post)

Hotel Terapung Disiapkan sebagai Akomodasi FTMD

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 25 Februari 2015

Halaman 10

Program Pelatihan Guru ke Australia

Rekrutmen Calon Peserta Dilakukan Lewat ’’Online’’

Wakili NTB ke Jepang

FLS2N, SMAN 1 Sekotong Wakili NTB di Tingkat Nasional Giri Menang (Suara NTB) SMAN 1 Sekotong Lombok Barat (Lobar) cukup diperhitungkan di pentas Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), sekolah yang dikepalai Idris MPd MM, ini mampu secara berturut-turut meraih juara 1, sehingga mewakili NTB di level nasional. Tidak itu saja, di event lain SMA ini juga mampu menunjukkan prestasi membanggakan.

Hal ini diakui Pembina Ekstrakurikuler Kesenian SMAN 1 Sekotong, Halimah SPd, Selasa (24/2). Menurutnya, pada event kali ini SMAN 1 Sekotong ditunjuk pihak Taman Budaya mewakili Lobar bersama SMAN 1 Narmada. Dalam pentas seni ini, empat siswi menyajikan seni tari dulang pesaji. Empat siswi tersebut, antara lain, Aminah, Setiawati, Mutiyah, dan Elma Teana. “Kebanggaan dari sekolah, bisa mewakili Lobar,” katanya.

Di pentas nasional, FL2SN, SMAN 1 Sekotong masuk juara 1 favorif tahun 2014 pada cabang seni tari. Dalam event ini, SMAN 1 Sekotong mewakili NTB, sebelumnya di seleksi di kabupaten dan memperoleh juara 1 dan masuk ke provinsi.

“Di provinsi juga masuk juara 1, makanya mewakili provinsi di level nasional,” imbuhnya, seraya menambahkan, pada event yang sama, tahun 2013 lalu 2013 juga masuk juara.

Untuk membina bakat anak-anak, pihak sekolah membuat ekstrakurikuler kesenian. Di sekolah setempat perlu sangar seni, sebab anak murid selama ini belajar di ruang kelas. Ia juga meminta perlu perhatian dari pemda dari segi peralatan. Ia menambahkan jumlah peserta ekstrakurikuler sekitar 25 siswa.

Terpisah, anggota DPRD Lobar Abdul Basir mendukung penuh kegiatan pendidikan di Sekotong. Menurutnya, prestasi SMAN 1 Sekotong ini patut menjadi contoh sekolah lain.

“Pemda juga harus memberi perhatian terhadap pengembangan seni dan budaya di sekolah ini,” sarannya. (her)

Mataram (Suara NTB) Program pelatihan guru Matematika yang diselenggarakan University of Canberra (Australia Capital University) dan IKIP mataram bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Kementerian Agama NTB dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB sudah mulai dibuka. Proses pembukaan dan rekrutmen dilakukan melalui online.

(Suara NTB/rai)

LALU Rizki Dwija Satria dari Kota Mataram akan mewakili Provinsi NTB dan Indonesia pada ajang World Jamboree di Jepang 28 Juli sampai 8 Agustus mendatang. Selain Rizki, satu siswa dari salah satu SMP di Sumbawa juga akan ikut mewakili NTB. Kepada Suara NTB, Selasa (24/2), Rizki mengaku sangat bahagia bisa terpilih menjadi wakil dari NTB untuk Indonesia pada kegiatan world jamboree di Jepang. Siswa kelas XII pada SMAN 7 Mataram ini mengaku, jika kegia(Suara NTB/dys) Lalu Rizki Dwija Satria tan tersebut merupakan ajang tahunan yang diikuti ribuan anggota pramuka pilihan dari berbagai negara.

Dari informasi yang beredar, pada penyelenggaraannya kali ini, Indonesia hanya mengirimkan perwakilan dari 8 provinsi seluruh Indonesia, termasuk dari NTB. Diakuinya, dirinya telah mengikuti aktivitas kepramukaan sejak duduk di bangku kelas 3 SD. Ketertarikannya pada ekstrakurikuler pramuka disebabkan adanya nilai kebersamaan yang ada di pramuka. Apalagi, lewat kebersamaan itu pula terjalin persahabatan antarberbagai karakter manusia yang memungkinkan untuk saling menerima satu sama lain.

Tidak mengherankan, berbagai kegiatan dan program-program pramuka diikutinya mulai dari kegiatan perkemahan SabtuMinggu (Persami), hiking, lomba ketangkasan dan lain sebagainya. Yang tidak kalah membanggakan buat pemuda kelahiran Mataram 8 Maret 1997 silam ini adalah keikutsertaan Rizki merupakan pengalaman yang pertama kali bagi sekolah mengirim utusan di ajang internasional itu. Rizki pun kini tengah mempersiapkan segala hal yang akan dibawanya pada saat ke Jepang nanti, seperti persiapan bahasa dan kesenian khas NTB. Untuk kesiapan berbahasa, Rizki mengaku saat ini tengah belajar berbahasa Inggris dari orang tua yang juga merupakan mantan guide, di samping tentu dari para guru. Sementara untuk bahasa Jepang, Rizki mendapatkan bimbingan khusus dari guru di SMAN 7 Mataram.

Dirinya pun berharap, kesenian pencak silat yang akan ditampilkannya pada ajang tersebut dapat membuat Indonesia dan NTB bangga. Selain itu, dirinya juga berharap agar ilmu yang nantinya diperoleh dapat diimplementasikan di sekolah. (dys)

H. Toho Cholik Mutohir

Rektor IKIP Mataram Prof. Drs. H. Toho Cholik Mutohir, MA, Ph.D, menjelaskan, rekrutmen dimulai dengan tahapan pendaftaran, interview dan terakhir evaluasi dari tanggal 21 Februari hingga 15 Maret. Latar belakang dari program tersebut, dengan melihat kondisi kualitas SDM NTB dinilai masih minim.

Menurutnya, program pelatihan guru adalah bagian dari proyek pengembangan yang lebih besar didanai oleh Departemen Perdagangan dan Urusan Luar Negeri Australia (DFAT). Mengenai dipilihnya guru Matematika, karena matematika adalah salah satu bidang yang dinilai mewakili kehidupan. “Sebanyak 80 guru yang berkompeten akan direkrut. Jumlah yang akan direkrut sebanyak 40 orang guru matematika SMP dan MTs dari 10 kabupaten/kota se-NTB untuk berpartisipasi pada gelombang pertama program April 2015 sampai 2016,’’ ujarnya.

Hadapi MEA

Mahasiswa IKIP Mataram Gelar Debat Bahasa Inggris Mataram (Suara NTB) Executive English Debate Community (E2DC) Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Mataram menggelar lomba Debat Bahasa Inggris tingkat SMA/MA/ SMK se- NTB di Aula Handayani IKIP Mataram. Acara ini diikuti 35 SMA se-NTB. Ketua Umum E2DC Panji Tanashur, menjelaskan, lomba debat tersebut bertujuan meningkatkan kecakapan berbahasa Inggris, termasuk mempersiapkan mental dan kemampuan dalam menghadapi situasi persaingan global menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dekan FPBS IKIP Mataram Muliani, M.Pd, memberikan dukungan yang luar biasa pada kegiatan tersebut, sebab kegiatan debat se- NTB dinilainya menjadi ajang dan wahana yang tepat untuk membentuk siswa yang dinamis dan kreatif dalam membentuk proses berpikir. “Jadi sebagai siswa jangan berpikir yang stagnan alias jalan di tempat. Perlu kemudian adanya momenmomen seperti ini,” ujarnya.

Rektor IKIP Mataram Prof. Drs. H. Toho Cholik Mutohir, MA.,Ph.D, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Apalagi menjadi ajang persiapan kemampuan keterampilan berbicara bahasa asing. Diharapkan kegiatan tersebut akan berlanjut untuk membangun generasi yang berjiwa berani tampil. “Saya sangat bangga dengan kegiatan yang gaungnya se NTB ini,” harapnya. (rai)

(Suara NTB/rai)

BUKA - Pembukaan lomba debat Bahasa Inggris tingkat SMA di Aula Handayani IKIP Mataram, Selasa (24/2).

MAN 1 Kota Bima Siap Jadi yang Terbaik Lulusan Tata Boga SMKN Mataram (Suara NTB) Perwakilan MAN 1 Kota Bima berusaha menjadi yang terbaik dalam lomba debat Bahasa Inggris tingkat SMA se-NTB yang digelar Executive English Debate Community (E2DC) Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Mataram.

Koordinator Tim Debat utusan MAN 1 Kota Bima, Syamsuddin, S.Pd, mengaku, ajang lomba debat di Mat-

aram tingkat provinsi ini menjadi penting bagi mereka.

Pasalnya, dengan lomba ini akan meningkatkan mental dan keberanian siswa, bahkan ada kaitanya dengan persiapan UN, karena siswa akan lebih percaya diri.

“Alhamdulillah, dengan persiapan kurang lebih sebulan, kami mampu ikut kompetisi ini,” ujarnya pada Suara NTB di Aula Handayani IKIP Mataram, Selasa (24/2).

Pemerintah Tak Laksanakan UN bagi Penyandang Tuna Grahita Mataram (Suara NTB) Bagi para siswa penyandang tuna grahita, pemerintah tidak akan melaksanakan Ujian Nasional (UN). Kebijakan itu berlaku di semua sekolah luar biasa (SLB). Evaluasi terhadap siswa penyandang tuna grahita pun hanya akan dilakukan melalui pelaksanaan Ujian Sekolah (US).

Kepala SLB Pembina Mataram Sungkono, S.Pd, mengakui, tidak dilaku(Suara NTB/dys) kannya UN bagi para siswa Sungkono penyandang tuna grahita sebagai alat evaluasi proses belajar merupakan kebijakan pemerintah. Alasannya penyandang tuna grahita tidak akan bisa mengikuti proses evaluasi berdasarkan standar pelaksanaan UN disebabkan IQ mereka yang masih berada di bawah rata-rata standar.

Untuk itu, pelaksanaan US menjadi jalan satu-satunya bagi siswa penyandang tuna grahita untuk dievaluasi.

Selain itu, ujarnya, di SLB Pembina Mataram, hanya jenjang SD saja yang akan melaksanakan proses UN. Itu dikarenakan terdapat 5 siswa dari 17 siswa di luar penyandang tuna grahita. Sementara untuk jenjang SMP dan SMA, hanya akan melaksanakan US, karena semua siswanya menyandang tuna grahita.

Pada tahun lalu, lanjutnya, di SMA tidak ada UN, karena semua siswanya penyandang tuna grahita. Sementara untuk tahun ini, jumlah siswa peserta US jenjang SMP sebanyak 3 orang dan SMA sebanyak 1 orang. Adapun soal ujian sekolah nantinya, seluruh soal dibuat oleh pihak sekolah, jumlah soalnya pun tak sebanyak soal siswa peserta ujian pada normalnya.

Meski memiliki kekurangan, Sungkono menjelaskan jika para siswanya itu juga mendapatkan sejumlah ujian praktik layaknya sekolah umum lainnya. Seperti bina diri bagi penyandang tuna grahita, orientasi mobilitas bagi penyandang tuna netra, bina persepsi bagi penyandang tuna rungu, dan bina gerak bagi penyandang tuna daksa. (dys)

Sementara sebanyak 40 guru lainnya akan direkrut pada gelombang kedua pada 2016 sampai 2017 mendatang.

Mengenai formulir akan diisi langsung lewat online, yakni www.ikipmataram.ac.id. ‘’Dan guru wanita sangat disarankan, karena gender juga perlu diperhatikan, tapi yang jelas berkompeten,” tegasnya pada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (24/2).

Setelah itu, lanjutnya, 20 guru dari 40 guru terpilih akan diundang ke Universitas Camberra Australia untuk menjalani program pengembangan profesional selama sebulan penuh. Guru akan mengikuti

workshop dan sesi pelatihan oleh staf Universitas Canberra.

“Selain itu juga guru Matematika yang terpilih tersebut akan mendapat kesempatan mempelajari kebudayaan Australia melalui studi ekskursi, kunjungan budaya dan kegiatan lain,’’ terangnya. Sebelum dikirim ke Australia, ujarnya, peserta terlebih dahulu akan mengikuti workshop di LPPM dan MGMP. Workshop ini akan difasilitasi oleh trainer dari University of Canberra, IKIP Mataram, Dikpora NTB, Kanwil Kementerian Agama NTB dan LPMP NTB. Dari program ini, lanjutnya, diharapkan dapat berbagi hasil atau pengalaman belajar guru tersebut dengan rekan sesama MGMP di wilayah NTB. Setelah itu, indikator pencapaian program ini guru mampu mengerti isi dan mengimplementasikan hasil pelatihan di kelas masingmasing. (rai)

(Suara NTB/rai)

FOTO BERSAMA - Tim MAN 1 Kota Bima foto bersama dengan pendampingnya sebelum mengikuti debat di IKIP Mataram, Selasa (24/2).

Sebelumnya, kata dia, tim debat Bahasa Inggris MAN 1 Kota Bima ini pernah menyingkirkan sejumlah sekolah yang ada di Bima kota maupun kabupaten, dalam ajang lomba debat Bahasa Inggris yang digelar Binaul Fikri (BIFI) pertengahan tahun 2014 lalu. Bekal tersebut menjadi pengantar bagi tim ini untuk berkompetisi di tingkat provinsi.

“Dengan undangan yang dilayangkan oleh penyelenggara debat Bahasa Inggris tingkat SLTA ini kami tidak sungkansungkan untuk berkecimpung.

Sebab kenapa tidak, dengan bekal awal melewati tingkat kabupaten sudah, sekarang NTB harus mampu,” ungkapnya optimis.

Harapannya, adanya kegiatan tingkat provinsi ini, tim yang mengembangkan kemampuannya melalui komunitas English Club telah membawa nama baik MAN 1 di tingkat provinsi. Bahkan ini bisa dikatakan MAN 1 Kota Bima mulai menggeserkan nama-nama sekolah unggulan lainnya di Bima dalam hal prestasi siswa. (rai)

SMAN 7 Jadi Ikon Pramuka Kota Mataram Mataram (Suara NTB) SMAN 7 Mataram kini menjadi ikon bagi gerakan pramuka di Kota Mataram. Itu menyusul terpilihnya salah satu siswa SMAN 7 Mataram mengikuti world jamboree di Jepang atas nama Lalu Rizki Dwija Satria.

Pembina Gerakan Pramuka SMAN 7 Mataram, Mulhakim, S.Pd, mengaku predikat sebagai ikon gerakan pramuka di Kota Mataram tidak diperoleh dengan mudah. Berbagai rintangan dan tantangan harus dihadapi oleh sekolahnya, seperti mengikuti berbagai kegiatan lomba baik yang diadakan oleh Kwarcab maupun Kwarda.

Diakuinya, sejumlah penghargaan disabet SMAN 7 Mataram dalam lomba-lomba itu.

Diantaranya yakni menjadi juara lomba ketangkasan pramuka, juara umum lomba pra-

(Suara NTB/dys)

Mulhakim

muka tingkat Kota Mataram tahun 2014, juara 1 lomba pramuka yang diadakan oleh SMKN 2 Mataram tahun 2015, dan juara umum pramuka tingkat kabupaten/kota.

Dalam membina, ujarnya, pihaknya tidak lupa mengikutsertakan para siswa yang memiliki pemahaman cukup terkait dengan pramu-

ka. Ia pun membentuk asisten pembina pramuka dengan tugas menjadi pengganti bagi dirinya jika berhalangan dalam melakukan pembinaan.

Ia pun menegaskan jika gerakan pramuka di SMAN 7 Mataram sudah ada jauh-jauh hari sebelum pemerintah mewajibkan ekstrakurikuler pramuka bersamaan dengan implementasi kurikulum 2013 beberapa waktu lalu. “Tidak ada kaitannya dengan kurikulum 2013 karena sudah ada sejak sekolah ada, sekarang tetap ada,” tegasnya.

Saat ini, esktrakurikuler pramuka cukup populer bagi para siswa dan menjadi satu dari sekian jenis kegiatan ekstra pilihan siswa. Anggotanya pun kini mencapai sekitar 400-an orang. Ia mengklaim, kegiatan pramuka sangat baik bagi perkembangan karakter para siswa. (dys)

1 Sikur Digaet Pengusaha

Selong (Suara NTB) Tiap tahun SMKN 1 Sikur Lombok Timur (Lotim) mencetak lulusan-lulusan yang siap kerja. Dari lima jurusan yang diselenggarakan, salah satu yang cukup bergengsi adalah Jurusan Tata Boga dan banyak ditarik oleh pengusaha. Lulusan jurusan ini cukup diminati berbagai instansi. Bahkan lulusannya bisa berpeluang untuk mengembangkan usaha sendiri.

Kepala SMKN I Sikur, Lalu Rusbin, S.Pd, dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Selasa (24/2), mengaku optimis lulusan Tata Boga di SMKN 1 Sikur memiliki peluang kerja cukup besar. Terlebih di saat menjamurnya sektor usaha kuliner. “Kita bertekad untuk meningkatkan kualitas lulusan, agar pengusaha yang merekrut lulusannya senang,” ucapnya.

Lalu Rusbin berterima kasih atas dukungan para pengusaha kuliner yang telah merekrut siswanya. Para lulusan SMKN 1 Sikur ini ditarik langsung setelah melihat cara kerjanya saat siswa melaksanakan praktik lapangan.

Seorang pengusaha lokal, M. Zaini, mengaku kompetensi lulusan SMKN 1 Sikur. Para lulusan SMK harus diberdayakan. Ia pun mencoba menjalin komunikasi dengan pihak sekolah dan bekerjasama den-

gan usaha kuliner yang tengah dirintisnya. Bersama pihak sekolah dibuatlah program Pawon (dapur-red) SMK. Pengusaha yang juga berprofesi guru sebuah sekolah menengah itu menyatakan akan memajukan usahanya dengan merekrut sebagian besar karyawan dari lulusan SMKN Sikur ini. Lokasi Pawon SMK tersebut terhitung cukup strategis, karena berada di pinggir jalan negara, persis di depan gedung SMPN Sikur.

Pawon SMK ini dibentuk untuk melayani penikmat kuliner. Berbagai jenis makanan khas Lombok, seperti sambal belut, bebalung, ikan bakar dan goreng dengan berbagai jenis bumbu, juga menyiapkan aneka jus dan lainnya. Kenyamanan akan menjadi perhatian, ditunjang dengan pelayanan dan udara lingkungan persawahan yang segar dan mudah dijangkau.

Komite SMKN 1 Sikur, Sayuti, mengatakan, langkah kerjasama sekolah-pengusaha tersebut penting untuk kelanjutan pendidikan, khususnya untuk meraih kepercayaan publik pada jurusan Tata Boga. Ia berharap agar hadirnya para pejabat dan pimpinan lembaga di lokasi itu, akan mendorong masyarakat memilih kunjungan pada lesehan tersebut dalam berwisata kuliner. (rus)

(Suara NTB/ist)

PRAKTIK - Sebagian siswa Tata Boga SMKN I Sikur foto bersama, usai praktik membuat aneka kuliner kue di sekolahnya beberapa waktu lalu.

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 25 Februari 2015

Fauzi Bermimpi Jadi Juara PON

(Suara NTB/fan)

BERPISAH dengan kedua orang tuanya sejak kecil tak membuat Fauzi Saputra patah semangat dalam menjalani kehidupan. Sepulang kuliah, sehari-harinya dia berlatih beladiri Kempo. Mahasiswa semester 6 Amikom Mataram ini tidak setengah-setengah belajar Kempo.

BERKAT konsistensinya dalam belajar beladiri Kempo dia pun berhasil mengukir prestasi di kancah Internasional. Saat ini dia menjadi salah satu atlet unggulan NTB yang saat ini masuk Pelatda Sentralisasi 2015 persiapan Pra-PON 2015 dan PON Jabar 2016.

Fauzi Saputra merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Sejak usia 12 tahun dia tinggal bersama dua saudaranya di Lombok Barat, sementara kedua orangtuanya bekerja di luar daerah. Hingga menginjak 22 tahun, dia pun masih jarang bertemu dengan orang tuanya.

“Bapak saya kerja di Sumbawa, kalau ibu jadi TKW di luar negeri,” ucap Fauzi saat diwawancara Suara NTB saat menjalani pemusatan latihan di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (24/2) kemarin.

Jauh dari orang tua tak lantas membuat Fauzi patah semangat dalam menjalani kehidupan. Masa kecilnya dilalui dengan kegiatan positif hingga dia tumbuh dewasa menjadi anak yang mandiri dan berprestasi di bidang olahraga.

Prestasi terakhirnya adalah menjuarai event Internasional di kelas 60-65 Kg putra pada Kejuaraan Internasional Kempo Terbuka Piala Walikota Surabaya, November 2014.

Prestasi di olahraga beladiri Kempo itu tentu tidak dicapai dengan mudah. Berbagai pengalaman pahit dan manis sudah dilewatinya dengan baik. Ia pernah gagal tampil di Pra-PON 2011 karena kelas 40 Kg yang akan diikutinya tidak dipertandingkan Pra-PON 2011, dan dia mencoba naikan berat badan hingga 60-65 Kg untuk bisa tampil di Pra-PON Kempo November 2015. Namun, ia juga mengecap pengalaman manis dengan menjadi juara di event Internasional.

Atlet yang memiliki tinggi badan 165 centimeter ini menekuni olahraga beladiri Kempo sudah 10 tahun lebih. Sejak duduk di bangku kelas enam Sekolah Dasar (SD) dia sudah menggeluti olahraga tersebut. Dia belajar olahraga Kempo lewat pelatih, I Ketut Ariyana yang pada saat itu melatih Dojo di dekat rumah tempat tinggalnya.

Ia tertarik belajar beladiri Kempo untuk menjaga diri. Namun setelah menguasai beberapa teknik, ia pun memberanikan diri mengikuti Kejuaraan Antar Dojo se-Pulau Lombok di Mataram tahun 2007 lalu.

Tak disangka, dia berhasil meraih juara dua.

Sukses di beberapa kejuaraan dia pun dipanggil mewakili kontingen Lobar di Porprov NTB 2014.

Hasilnya dia b e r h a s i l menyumbangkan medali emas. Sukses di Porprov NTB, ia dipanggil mewakili NTB di Kejuaraan Internasional Kempo “Piala Walikota Surabaya” di Surabaya November 2014. Hasilnya dia berhasil mendulang medali emas.

Atas prestasi yang sudah diukirnya di event itu, ia dipanggil oleh Perkemi NTB mengikuti Pelatda Sentralisasi persiapan mengikuti PraPON hingga PON Jabar 2016. Targetnya di PraPON meraih tiket PON, setelah itu baru mematok target juara PON. (fan)

Tetap Optimis Tanpa Toure Manchester Manuel Pellegrini yakin Manchester City bisa mengatasi Barcelona meski tidak diperkuat Yaya Toure yang terkena sanksi larangan bermain. Toure mendapat sanksi tiga laga karena dikartumerahi wasit saat melawan CSKA Moscow, November lalu.

“Soal Yaya, saya selalu memiliki jawaban yang sama,” katanya. “Saya selalu memilih untuk bermain dengan Yaya, dia pemain yang sangat penting dan saya pikir kami bermain lebih baik dengan Yaya.”

“Tetapi kami bisa bermain tanpa Yaya juga karena kami bermain tanpanya melawan Roma dan Bayern Muenchen dan saya pikir kami memiliki skuat bagus untuk menggantikannya.”

City kalah agregat dengan Barca 1-4 musim lalu, tetapi Pellegrini yakin timnya telah banyak berkembang kini.

“Saya pikir tahun lalu berbeda dengan sekarang,” kata pelatih Chile itu.

“Kami sampai di tahap Liga Champions ini setelah bermain 19 pertandingan dalam dua bulan dan saya

tidak percaya itu momen terbaik kami.”

“Tetapi saya berharap tahun ini kami akan menaklukannya setelah tidak bermain banyak pertandingan. Saya pikir tim kami dalam momen bagus meski kami sadar akan berhadapan dengan tim yang sangat kuat,” tambahnya lagi seperti dikutip di express.co.uk.

Sementara itu, Barcelona juga tengah dirundung polemik menyusul terungkapnya foto Lionel Messi, Gerard Pique, dan Cesc Fabregas di kasino jelang laga Liga Champions melawan Manchester City. Pelatih Barcelona Luis Enrique menolak untuk mengomentari foto tersebut.

Pasukan Luis Enrique dikalahkan 1-0 oleh Malaga di kandang pada Sabtu dan

KONI NTB Janjikan Bonus untuk Atlet Taekwondo Peraih Emas Mataram (Suara NTB) KONI NTB akan memberikan bonus untuk atlet Taekwondo yang sukses mengukir prestasi di Turnamen Internasional Open Taekwondo Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Badung, 25 Februari - 1 Maret 2015.

“Kita siapkan bonus untuk atlet Taekwondo yang berhasil meraih medali emas di Turnamen Internasional Open di Bali,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto saat dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (24/2) kemarin.

Belum tahu berapa nominalnya, namun Andy menjelaskan bahwa bonus atlet Taekwondo yang sukses meraih medali emas nanti bisa berupa uang pembinaan. Janji bonus ini juga telah disampaikan secara langsung oleh Andy saat melepas keberangkatan atlet Taekwondo di Mataram, Minggu (22/2) lalu.

Selain menjanjikan bonus untuk atlet, orang nomor satu di KONI NTB ini juga memuji kemampuan

atlet Taekwondo. Menurut Andy potensi atlet Taekwondo NTB tidak bisa diragukan. Meski bukan cabor unggulan namun Andy yakin atlet Taekwondo punya potensi mengukir prestasi, sebab cabor Taekwondo salah satu cabor binaan PPLP NTB yang tentunya memiliki jebolan atlet-atlet pelajar berprestasi dan dapat ditingkatkan prestasinya di event nasional.

Meski demikian Andy berharap kepada sejumlah atlet Taekwondo yang turun di event tersebut tetap tampil sportif dan menjaga nama baik daerah NTB. Selain itu atlet juga diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan baik menghadapi event tersebut sehingga para atlet dapat menghasilkan prestasi yang maksimal.

Sebagaimana diketahui pihak Pengprov Taekwondo Indonesia TI NTB menurunkan sebanyak 24 atlet di event tersebut, puluhan atlet tersebut merupakan atlet muda yang masih minim pengalaman tanding. Melihat kondisi itu pengurus cabor tidak berani memasang target juara. “Kita tak berani pasang target, karena memang atlet kami masih muda-muda,” ucap Ketua Harian Pengprov TI NTB, L. Wirahman yang dihubungi Suara NTB belum lama ini. Lanjutnya, para atlet itu akan bertandang ke Badung Selasa (24/2) malam. (fan)

(Suara NTB/ist)

DI KASINO - Gerard Pique, Lionel Messi, dan Cesc Fabregas tertangkap kamera sedang mengunjungi Casino de Barcelona. memperlebar jarak dengan Real Madrid di puncak klasemen dengan empat poin, karena Madrid sukses mengalahkan Elche 2-0. Malamnya, Messi dan Pique tertangkap fotografer tengah berada di luar casino Barcelona dengan mantan pemain Barca Fabregas.

Ketika ditanya tentang perilaku pemainnya, Luis En-

rique berkata, “Saya fokus pada sepak bola. Saya tidak tertarik dengan gosip.”

“Saya berbicara dan menganalisis segalanya yang saya komentari. Namun, saya tidak akan memberikan analisis saya tentang sesuatu yang memiliki maksud buruk.”

Setelah itu, Pique juga ditanyai tentang itu dan berka-

ta, “Itu kehidupan pribadi saya. Seorang teman datang dari London dan kami memiliki waktu yang bagus.”

Manchester City akan menjadi tuan rumah di leg pertama 16 besar Liga Champions melawan Barcelona pada Rabu dini hari nanti, demikian seperti dikutip di goal.com. (ant/bali post)

FIFA Ingin Piala Dunia 2022 Digelar Musim Dingin Doha Tim kerja FIFA yang menentukan penyelenggaraan Piala Dunia Qatar 2022 baru saja mengeluarkan rekomendasi bahwa kejuaraan empat tahunan antar negara dunia akan digelar pada musim dingin atau November dan Desember 2022.

Kepala Konfederasi Sepak Bola Asia, Sheikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, mengatakan semua opsi akan ditinjau pada pertemuan FIFA bulan depan dan rekomendasi diharapkan akan diratifikasi oleh komite eksekutif FIFA. “Sejumlah orang punya kekhawatiran, tapi apa pun keputusannya maka tetap muncul pertanyaan tentang

hal itu,” kata Sheikh Salman usai menghadiri pertemuan tim kerja FIFA kepada Reuters, Selasa. “Tapi kami perlu melihat manfaat untuk seluruh orang,” kata Salman.

Salman mengatakan tidak ada rencana untuk mengurangi peserta turnamen yang terdiri atas 32 tim, namun turnamen akan dipersingkat dalam hitungan hari. Jika diratifikasi di Zurich pada Maret 2015, rekomendasi FIFA untuk Piala Dunia NovemberDesember akan bertabrakan dengan agenda liga sepakbola Eropa yang masih berlangsung.

Sejumlah negara Eropa berharap Piala Dunia diselenggarakan bulan April dan

Mei 2022 untuk menghindari benturan dengan jadwal liga domestik benua Eropa.

Presiden Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach sudah menerima jaminan dari Presiden FIFA Sepp Blatter bahwa Piala Dunia Qatar tidak akan bersamaan dengan pergelaran Olimpiade Musim Dingin 2022.

Di sisi lain, Asosiasi Klub Eropa (ECA) mengatakan bagi mereka Piala Dunia yang diselenggarakan pada musim panas merupakan rencana terbaik. “Posisi kami tetap tidak berubah,” kata seorang juru bicara ECA kepada Reuters, Selasa.

“Kami menguraikan proposal dengan EPFL (Asosiasi Liga Profesional Eropa), perwakilan kami akan hadir menemui tim kerja (FIFA) besok. Kami ingin dibahas secara serius,” katanya. (ant/bali post)

Investasi Timur Tengah Dongkrak Pendapatan Klub Eropa London Investasi yang dilakukan kelompok Timur Tengah kepada sejumlah klub di Eropa membuat pendapatan dari penjualan jersey (kaus bola) melonjak 20 persen menjadi 687juta euro menurut analis Repucom.

Perusahaan global strategi yang berbasis di Jerman, Repucom, mengatakan dalam “Laporan Jersey Sepakbola Eropa” perusahaan Uni Emirat Arab dan Qatar menyuntikkan dana 160juta euro musim ini. Dana tersebut setara dengan seperempat dari total uang yang dihabiskan seluruh perusahaan sponsor jersey di enam liga teratas Eropa.

Pendapatan sebesar 687

juta euro naik 20 persen karena musim lalu uang yang dihasilkan dari penjualan jersey sebesar 570juta euro. Sementara itu, sponsor untuk Liga Utama Inggris melonjak hingga 36 persen dan La pendapatan Liga Spanyol meningkat 30 persen.

Peningkatan angka di Liga Inggris sebagian besar didorong kerja sama Manchester United dengan sponsornya, Chevrolet, yang bernilai sekitar 54 juta euro per tahun.

“Pertumbuhan uang di sepakbola Eropa bukan hal yang baru, namun investasi dalam sponsor jersey meningkat lebih cepat dari sebelumnya,” kata Glenn Lovett, presiden Repucom kepada Reuters, Selasa.

“Dengan investasi musim kompetisi 2014-2015 yang tumbuh 20 persen dari lalu, investasi di sponsor jersey meningkat lebih cepat dalam 15 tahun terakhir,” kata Glenn Lovett. Meskipun kenaikan pendapatan klub Inggris yang terbesar di enam liga di Eropa namun investasi asing terbanyak justru berada di Spanyol. Sekitar 86 persen dari seluruh pendapatan dari sponsor jersey datang dari luar Spanyol.

Laporan Jersey Sepakbola Eropa memaparkan selain Liga di Eropa, Major League Soccer (MLS) Amerika Serikat juga memiliki daya tarik karena memiliki penawaran sponsor 45 juta euro. (ant/bali post)

Fauzi Saputra

Parma Kapten klub papan bawah Liga Utama Italia Parma, Alessandro Lucarelli, mengatakan otoritas sepakbola Italia (FIGC) seolah menutup

mata atas kebangkrutan yang diderita Parma.

Parma teracam bangkrut kendati Tommaso Ghirardi sudah berupaya menjual klub kepada Rezart Taci pada bu-

lan Desember 2014. Lucarelli mengatakan kepada La Gazzetta dello Sport bahwa FIGC hanya ingin semua klub menyelesaikan musim kompetisi tanpa memikirkan klub yang gagal seperti Parma.

“Kami merasa ditinggalkan, terutama oleh federasi dan lembaga, seperti tidak ada yang memikirkan Parma sampai beberapa hari yang lalu. Mereka hanya muncul ketika mereka menyadari kami tidak akan bermain pada hari Minggu,” kata Lucarelli kepada La Gazzetta dello Sport, Selasa.

“Sekarang kami harus melihat kepedulian mereka kepada Parma atau hanya memikirkan Liga Serie A bisa berakhir,” kata Lucarelli mantan pemain Fiorentina itu. “Otoritas harus mengawasi hatihati, ada tanda merah, tetapi mereka berpaling dan purapura tidak melihat. Ini tanggung jawab mereka,” katanya.

Hari ini juru sita pengadilan Italia berada di tempat latihan Parma, Collecchio, untuk menyita sejumlah aset klub berupa

Alessandro Lucarelli kendaraan staf medis, peralatan medis dan peralatan olahraga senilai 500 ribu euro. Di sisi lain, Parma memiliki 226 pesepakbola namun sebagian besar dari jumlah itu justru dipinjamkan ke berbagai klub.

Analis Sky Sport Italia menjelaskan apa yang dilakukan Parma disebut “plusvalenze” atau trik mendaftarkan sejumlah pemain untuk menaikkan aset klub sehingga seolah-olah ada keseimbangan dalam neraca keuangan klub.

Pluzvalenze sudah menjadi hal umum di sepakbola Italia sampai beberapa tahun yang

lalu, namun kelonggaran otoritas Italia membuat aksi itu meningkat. Football Italia, Selasa, mewartakan sejak Juli 2014 sampai saat ini para pemain Parma belum dibayar dan sejumlah staf klub baru dibayar sampai November 2014.

“Tidak ada yang dibayar di Parma. Para pemain bisa menunggu beberapa bulan, tetapi ada keluarga memerlukan seribu euro per bulan namun belum menerima satu sen pun. Ini dramatis bagi orang-orang yang butuh makan dari gaji tersebut,” kata Lucarelli. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Parma Bangkrut, FIGC Dituding Tutup Mata

SUARA NTB

Rabu, 25 Februari 2015

Halaman 12

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

TRAVEL

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

SUARA NTB

Rabu, 25 Februari 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

OPINI

SUARA NTB Rabu, 25 Februari 2015

Halaman Halaman 14 14

Melembagakan Nilai-nilai Agama Selektif Keluarkan SKTM TEMUAN Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram yang menyebutkan banyak warga mampu yang datang mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebagai salah satu syarat mengurus keanggotaan BPJS, cukup memprihatinkan. Pasalnya keanggotaan BPJS yang ditanggung biayanya oleh pemerintah, betul-betul dihajatkan bagi warga kurang mampu atau miskin.

Namun, sangat disayangkan ketika mereka yang datang mengurus SKTM adalah warga yang sesungguhnya tergolong mampu. Seperti disampaikan Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik bahwa banyak warga yang tergolong mampu datang mengurus surat keterangan tidak mampu ke kantornya.

Dalam rentang waktu dua bulan ini, ada sekitar 400 lebih warga yang datang mengurus SKTM. Dari jumlah tersebut, lima persennya adalah warga yang tergolong mampu. Ini tentu menjadi tugas berat bagi pemerintah bagaimana mengedukasi masyarakat agar tidak manja atau terlalu bergantung kepada bantuan dari pemerintah.

Apalagi misalnya sampai menskenariokan dirinya seolah-olah miskin sehingga dipandang layak mendapat bantuan. Ini dapat dikatakan sebagai persoalan klasik yang selalu muncul setiap ada distribusi bantuan. Lihat saja ketika pembagian bantuan langsung masyarakat. Masyarakat yang datang ke kantor pos untuk mengambil bantuan tidak sedikit berasal dari kalangan berada. Itu terlihat dari apa yang melekat pada diri mereka.

Seperti datang menggunakan sepeda motor, menggunakan perhiasan emas dan HP bermerek mahal. Kini, banyak warga mengincar pemberian fasilitas BPJS gratis dari pemerintah. Padahal, warga juga bisa mendapat fasilitas BPJS secara mandiri. Agar tidak salah sasaran, Dinas Kesehatan Kota Mataram, kelurahan maupun lingkungan sebaiknya tidak mengeluarkan surat rekomendasi atau SKTM kepada warga yang tergolong mampu. Karena seharusnya SKTM diberikan kepada warga yang tidak mampu yang telah terdaftar.

Pasalnya, anggaran yang digunakan untuk mengeluarkan SKTM berasal dari APBD Kota Mataram yang notabene dihajatkan untuk warga miskin. Jumlah warga miskin di Kota Mataram sebesar 38 ribu lebih. Data ini merupakan hasil validasi yang dilakukan Bappeda Kota Mataram dan menjadi acuan dalam mengeluarkan SKTM. Untuk itu, aparat pemerintahan mulai dari di tingkat tertinggi hingga di tingkat terbawah, lingkungan atau RT harus benar-benar selektif menerbitkan SKTM. Pihak RT atau lingkungan tentu paling mengetahui mana warganya yang mampu dan tidak mampu. Kalau misalnya ada warga mampu yang coba-coba meminta SKTM agar mendapat fasilitas BPJS gratis, harus diberi pengertian bahwa fasilitas BPJS yang dibiayai oleh pemerintah adalah untuk warga miskin. Sosialisasi ini harus digencarkan agar masyarakat lebih memahami.

Warga juga jangan latah setiap kali ada bantuan cenderung selalu ingin mendapat bagian. (*)

ETIKA nasehat langsung tidak begitu efektif merubah perilaku kolektif masyarakat, seringkali keadaan menjadi pengetahuan terbaik untuk menyadarkan orang. Walaupun terkadang orang hanya menonjolkan memori jangka pendek, di mana ketika pada posisi aman, posisi normal boleh jadi perilaku awal terulang kembali.

Walaupun sekuat tenaga seorang guru melarang anak muridnya mencontek saat ujian, tidak serta merta larangan itu diindahkan. Namun boleh jadi ketika suatu waktu si anak ketahuan mencontek dan dihukum oleh gurunya, dia menjadi trauma untuk mencontek lagi. Sungguh-pun ada juga yang mencoba keberuntungan kembali.

Atau ketika seorang pengendara sering kali melanggar lalu lintas, dengan menerobos jalan yang ada tanda larangannya kemudian ditilang polisi, mungkin ada rasa trauma untuk mengulangi lagi perilaku itu. Lebih-lebih dengan melanggar peraturan itu sehingga menyebabkan kecelakaan pengendara lain jadilah panjang urusannya, tentu semakin memperdalam trauma dan bertekat untuk tidak melakukannya lagi. Filsuf empirisme David Hume (1711-1776) mengatakan pengalaman menjadi sumber pengetahuan.

Namun sekali lagi, terkadang dan seringkali manusia berperilaku karena dorongan lingkungan, seperti apa yang dikatakan oleh Herbert Simon tokoh ekonomi kelembagaan baru(NIE) bahwa struktur lingkungan menjadi penyebab terbatasnya rasionalitas (bounded rationality).

Sama halnya, dalam analogi filsafat John Herbert Mead tokoh sosiologi komunikas bahwa perilaku manusia didorong oleh dua diri, yaitu I(aku) berada secara internal dan Me (saya) karena lingkungan.

Oleh:

Dr. M Firmansyah

(Ketua PKEP dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram)

Sehingga mungkin awalnya orang akan trauma dan taat karena berbagai kejadian yang menimpannya.

Namun ketika dia melihat bahwa masing banyak orang lain yang berprilaku sama (melanggar) maka lama kelamaan akan ikut melanggar pula. Orang menjadi berani berbuat salah ketika orang lain secara kolektif juga melakukannya.

Dengan demikan, regulasi yang kuat dan ketat akan memaksa orang jahat untuk baik. Sementara regulasi yang dengan aturan yang lemah akan memungkinkan orang taat (baik) ikut dan terbiasa berilaku buruk pada akhirnya dan terus berakumulasi.

Ketika di negara maju ada larangan orang buang sampah sembarangan, maka orang yang semborono mau tidak mau harus mengikuti itu, kalau tidak dia akan dihukum. Dan sepanjang jalan orang tidak ada yang buang sampah sembarangan di sana.

Sebaliknya orang di negara maju yang terbiasa diatur sekedar buang sampah ketika berkunjung di negara terbelakang lama kelamaan akan membuang sampah sembarangan juga ketika di negara itu belum berjalan hukuman bagi yang buang sampah sembarangan. Terkadang orang tidak akan bertahan untuk berperilaku sesuai etika atau aturan sendirian terus menerus.

Ketika ada tumpukan sampah di atas tratoar, orang selanjutnya akan berpikiran, sudah buang saja di sini sampahnya, nanti sekalian dibuang oleh petugas. Padahal jelas-jelas itu bukan tempat pembuangan sampah. Dua, tiga orang dan seterusya yang berpikiran sama seperti orang di atas, bayangkan seperti apa tumpukan sampah

di atas tratoar itu.

Perda Berbasis Agama Pemikir ekonomi kelembagaan sepekat bahwa rasionalitas perilaku ekonomi bukan saja didorong oleh maksimisasi kepuasan dan nilai ekonomis, tapi didorong oleh institusi yang terdiri dari kebiasaan, rutinitas, nilai-nila atau norma dan berbagai unsur budaya.

Nilai atau norma yang dimaksud adalah ajaran mulia dari agama.

Nilai dan norma akan menjadikan aktifitas ekonomi menjadi efisien dan mengatasi ketidakpastian perilaku. Sehingga ketika ingin merubah perilaku masyarakat atau merevolusi mental masyarakat maka jadikan nilai-nilai agama sebagai patokan institusi resmi bermasyarakat.

Namun faktanya tidak sedikit orang yang keberatan ketika nilainilai agama diadopsi sebagai peraturan perundang-undangan. Betapa banyak orang muslim sendiri yang menolak penerapan wajib jilbab bagi muslimah, namun tidak ada yang mempersoalkan ketika pergaulan bebas merajalela.

Seorang pemimpin memang dihadapkan dengan posisi sulit antara mengedepankan aturan sekuler atau melembagakan nilai-nilai dalam agama. Mengedepankan nilai agama bukan tanpa dasar teori, bahwa nilai yang terbungkus dalam nilai agama akan menghilangkan perilaku oportunis dan menciptakan keseimbangan secara otomatis. Jadilah ekonomi yang efisien karena biaya transaksi menjadi minimal.

Secara teori biaya transaksi dalam industri sering kali terbentuk dari underground economy yang

penuh intrik dan praktek-praktek illegal seperti biaya pelicin, sogokan, komisi untuk preman dan seterusnya. Namun ketika semua sadar bahwa aktifitasnya melanggar UU yang termasuk didalamnya hukum agama, maka tindakan macam ini akan terminimalisir.

Dengan demikian, idealnya dalam kehidupan tidak sepatutnya dikesampingkan nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan agama.

Ketika aturan daerah sejalan dengan aturan agama, masyarakat akan berpikir mentaati peraturan daerah berarti mentaati peraturan agama. Sehingga, dua dimensi dapat tergapai sekaligus, hari ini dan masa akhir kelak.

Banyak warga mampu urus surat keterangan tidak mampu Merugikan warga yang benar-benar tak mampu

***

Diduga ada gratifikasi, Kejari Selong dalami kasus K2 Harus diusut tuntas

***

Bupati/Walikota Komitmen Buka Informasi Publik Mataram (Suara NTB) Para Bupati dan Walikota di NTB berkomitmen untuk membuka informasi yang dibutuhkan/diminta oleh masyarakat. Hal itu diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dengan para bupati/walikota se

NTB terkait dengan komitmen keterbukaan informasi publik.

Senior Program Manager The Australian Department of Foreign Affairs and Trade Kedutaan Besar Australia, Wita Kristanti mengatakan Pemprov NTB tahun lalu mendapatkan penghargaan peringkat pertama nasional keterbukaan informasi publik. Penghargaan tersebut merupakan keber-

hasilan pemerintah provinsi melaksanakan UU no 14 tahun 204 yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat dalam keterbukaan informasi. ‘’Dengan adanya keterbukaan informasi ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Karena itu, negara dan pemerintah mempunyai kewajiban memberikan informasi yang dibutuhkan,’’ katanya.

(Suara NTB/nas)

FOTO BERSAMA - Wagub NTB, H.Muh.Amin foto bersama dengan para bupati/walikota se NTB atau pejabat yang mewakili usai penandatanganan nota kesepahaman terkait dengan komitmen keterbukaan informasi publik.

Menurutnya, dengan adanya keterbukaan informasi akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, juga meningkatkan meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan publik yang lebih. ‘’Mempertahankan prestasi itu jauh lebih berat daripada mencapainya. Karena diperlukan usaha yang lebih keras dan konsisten,’’ tandasnya.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan Pemprov NTB sangat mendukung upaya peningkatan pelayanan informasi publik. Termasuk mendorong implementasi UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP). Selain itu, KIP merupakan program penting sebagai wujud nyata pemerintah yang baik.

Adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Amin mengatakan, keterbukan informasi publik akan mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang baik. ‘’Saya berharap kepada seluruh pemeirntah kabupaten/ kota di NTB menjamin keterbukaan informais publik, yakni memberikan informasi ynag berada di bawah kewenangan masing-masing,’’pungkasnya.(nas)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

Bupati Ancam Tutup Akses Newmont Dari Hal. 1 ‘’Pihak ketiga sudah saya hubungi dan siap membangun smelter di KSB,’’ jelas Bupati KSB. Investor yang sudah siap itu, investor nasional. ‘’Yang kita tunggu sekarang, hanya satu bahwa Newmont siap memasok konsetrat ke smelter tersebut. Begitu itu selesai maka dibangun smelternya di KSB,’’ tegas Bupati, seraya menambahkan, untuk memberikan nilai tambah keberadaan Newmont maka smelter harus dibangun di KSB. Zulkifli menyebutkan, nilai konsentrat Newmont yang keluar KSB tiap tahun mencapai Rp 20 triliun. Sementara, Pemda KSB hanya memperoleh royalti sekitar Rp 70 miliar per tahun.

Menurutnya, nilai royalti yang diperoleh sebesar Rp 70 miliar pertahun jika dikumpulkan selama 300 tahun maka akan setara dengan nilai ekspor konsentrat Newmont selama satu tahun.

“Masa’ sih ndak ada empati sama sekali. Tahun ini pihak ketiga itu sanggup bangun smelter itu. Saya, cuma minta selembar surat dari Newmont bahwa mereka siap bekerjasama memasok bahan baku smelter itu,”imbuhnya.

Menurutnya, sudah ada komunikasi antara investor itu dengan pihak Newmont. Tinggal sekarang yang ditunggu kepastian atau kesiapan Newmont saja untuk bersedia memasok konsentrat jika smelter tersebut telah dibangun. Disebutkan, investasi pembangunan smelter itu sekitar Rp 3 triliun sampai Rp 4 triliun. Dengan kapasitas perhari mencapai 1.000 ton konsentrat. Sementara itu, produksi kosentrat Newmont sekitar 300 ribu ton per tahun.

“Tinggal kita tunggu kesiapan Newmont saja memasok konsentrat ke smelter yang akan dibangun itu,’’ katanya. ‘’Kalau tidak, saya akan palang lautnya supaya kapal pengangkut konsentrat tak bisa keluar,”tegasnya.

Selama ini, kata Bupati, Newmont beralasan akan bekerjasama dengan PT. Freeport untuk pembangunan smelter di Gresik. Namun ternyata, PT. Freeport tidak jadi membangun

smelter di Gresik. Bahkan ada investor Cina yang akan membangun smelter di Papua. “Newmont itu tak perlu keluar satu sen pun uang untuk bangun smelter. Ada pihak ketiga yang siap bangun.

Cuma kesiapan dia saja memasok bahan bakunya,” tandasnya.

Tidak Ekonomis Dalam wawancara pada tanggal 20 November 2014 (Harlah KSB ke-11), Direktur Utama PTNNT, Martiono Hadianto yang dikonfirmasi terkait smelter mengatakan, pihaknya tidak dapat melakukan pembangunan sendiri karena hitungannya tidak ekonomis. Karena itu sebagai salah satu dari bagian komitmen diberikannya izin ekspor selama 6 bulan, sejak September lalu hingga Maret 2015 mendatang. PTNNT akan mengoptimalkan komitmen kerjasama pembangunan pabrik smelter dengan tiga perusahaan diantaranya PT Freeport, Indosmelt dan Nusantara Smelting.

Ia menyebutkan, dengan ke tiga perusahaan tersebut PTNNT telah membangun komitmen kerjasama. PTNNT berpartisipasi dengan langkah pembangunan smelter yang akan dijalankan masingmasing perusahaan.

“Kita tidak tahu siapa duluan nanti yang akan jalan,’’ katanya. Namun yang jelas kerjasama dengan tiga perusahaan itu sudah dijalin. ‘’Karena memang Newmont sejak awal sudah menyatakan tidak bisa membangun pabrik smelter sendiri,” tegasnya seraya menambahkan jika bentuk kerjsama yang dibangun PTNNT terkait kemitraan pembangunan pabrik smelter itu sementara ini dalam bentuk studi dan komitmen memasok produksi ke pabrik smelter yang dibangun ke depannya. ‘’Kita sudah melakukan studi bersama soal rencana pembangunan smelter itu dan kita akan terus komitmen,’’ tambah Martiono. (nas/bug)

Curanmor Bahaya Laten Dari Hal. 1 baik sebagai pelaku curanmor atau masuk dalam jaringan kejahatan itu.

Dalam gelar barang bukti ratusan sepeda motor di depan Mapolda NTB, Selasa (24/2), Kapolda menegaskan, anggota yang terlibat kejahatan konvensional semacam ini, dianggap sebagai pengganggu dan dampaknya bisa merusak nama institusi. ‘’Daripada jadi pengganggu dan merusak nama baik institusi, lebih baik kita pecat dia,’’ tegas Kapolda.

Kapolda memang memgakui, kasus curanmor bukan lagi kejahatan konvensional biasa, sehingga perlu cara – cara khusus. Karena tidak hanya melibatkan gembong pencuri kakap, bahkan anak – anak dengan status pelajar pun terlibat. Jaringan kuat ini, memang memunculkan kecurigaan ada oknum aparat di balik jaringan itu sebagai beking. Sehingga Kapolda mengaku perlu menelisik internalnya. ‘’Tidak usah khtawatir, kita tidak mau anggota terlibat di situ (curanmor). Bahkan, kalau memang memenuhi syarat dipecat, pecat segera,’’ tegasnya. Karena memang pihaknya berharap polisi yang bertugas di Mapolda NTB dan jajaran, sebagai aparat yang baik, bekerja sesuai topuksinya.

Bukan sebagai pengganggu dan beban organisasi.

Dia mengakui, ada indikasi oknum aparat terlibat, hanya tinggal didalami. ‘’Kalau sudah cukup buktinya, nanti kami cari, identifikasi dan tindak sesuai aturan berlaku,’’ tegasnya lagi.

Terhadap jaringan curanmor yang massif ini, Kapolda menekankan, tidak hanya untuk Dit. Reskrimum tapi juga seluruh

Polres se NTB untuk meningkatkan upaya preentif dan represif. Perlu menurutnya didatangi sekolah – sekolah untuk mengingatkan guru – guru, mewaspadai siswanya masuk jaringan curanmor. Selain upaya persuasif itu, upaya represif tetap berjalan dengan membongkar jaringan curanmor sampai ke akarakarnya.

Terhadap sistem tebusan, mantan Wakil Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini, pihaknya juga sedang mencari aktor intelektualnya. Karena sistem tebusan ini dianggap sudah sangat meresahkan, cukup rapi dan sistematis. Namun ini tidak akan terjadi jika masyarakat percaya kepada aparat. Dia sarankan agar masyarakat segera melapor jika kendaraannya hilang. Jangan sampai, setelah tertimpa musibah, justru harus mengeluarkan uang kembali untuk menebus.

Sementara banyaknya kejadian curanmor ini juga tidak lepas dari semakin mudahnya masyarakat mendapatkan kendaraan bermotor. Kemudahan ini dibarengi dengan tingkat safety masyarakat yang rendah, sehingga motor mudah hilang. Situasi ini diakuinya sulit dihindari, disaat suplay kendaraan tinggi akibat mengimbangi permintaan tinggi pula, maka kejahatan curanmor akan terus mengintai. ‘’Motor makin gampang didapat, pelaku pencurian juga semakin banyak,’’ duganya. Sekali lagi dia menegaskan kepada jajarannya untuk tetap atensi, menekan jumlah kasus agar tidak semakin bertambah. (ars)

Payung Hukum UPP Pijar Harus Jelas Dari Hal. 1 Juga terkait melakukan revitalisasi. ‘’Bagaimana bias melakukan revitalisasi jika payung hukumnya tidak jelas.’’

UPP Pijar dikatakannya menjadi salah satu instrument penting dalam dalam mendukung keberadaan para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di daerah. Menurut Kadisperindag, banyak IKM yang mengharapkan UPP tersebut dihidupkan kembali.

Disperindag sendiri sebenarnya sudah memiliki peralatan untuk kemasan, prosesing dan sejenisnya. Tinggal diintegrasikan saja antara UPP Pijar dengan UPT-UPT lainnya. Ini berpeluang besar bisa dijalin kerjasama dengan kabupaten/kota agar kegiatan operasionalnya dapat disamakan.

Lokasi UPP Pijar idealnya berada di pusat-pusat perbelanjaan yang strategis, kendatipun itu di pasar tradisional. Bahkan produk yang dihasilkan tidak

mesti harus bersaing dengan produk-produk pabrikan yang sudah memiliki nama dan kepercayaan dari konsumen. ‘’Tidak masalah, pasar kita apakah anak-anak sekolah, ataupun orang-orang yang ada di pasar tradisional,’’ ujarnya. Karena itu Kadisperindag merencanakan kalau ada dukungan, gedungnya harus ada di area perbelanjaan. ‘’Kalau disana (di Jalan Langko), siapa yang mau datang kan?,” kata mantan Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB ini Kerjasama dengan pihak lainnya, salah satunya Alfamart dalam hal pemasaran, menurutnya tidak menutup kemungkinan akan terus dilanjutkan. Termasuk dengan pihak-pihak lainnya untuk pemasaran produk. ‘’Yang terpenting saat ini, payung hukum dari UPP Pijar harus kuat,’’ pungkasnya. (bul)

Halaman 15

Kanker Mulut Rahim dan Pencegahannya BEBERAPA tahun terakhir, penelitian terhadap Oleh dr. Sawitri HPV sebagai penyebab utama lesi prakanker mulut rahim telah banyak di buktikan oleh penelitian. Human papilloma Virus (HPV) adalah virus yang paling sering di jumpai pada penyakit menular seksual dan di duga berperan dalam proses terjadinya kanker. Saat ini ada lebih dari 100 jenis HPV dan 40 di antaranya di tularkan melalui hubungan seksual.

HPV yang terkait dengan kanker resiko tinggi yaitu tipe 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59, dan 68. Sedangkan yang lainnya termasuk golongan resiko rendah.

HPV atau Human Papilloma Virus merupakan golongan Papovavirus yang merupakan virus DNA yang dapat bersifat memicu terjadinya perubahan genetik. HPV berbentuk ikosahedral dengan ukuran 50-55 nm, 72 kapsometer, dan 2 protein kapsid. HPVmerupakan suatu virus yang bersifat non enveloped yang mengandung double stranded DNA. Juga bersifat epiteloitropik yang dominan menginfeksi kulit dan selaput lendir dengan karateriksitik proliferasi epitel pada tempat infeksi. Akibat yang di timbulkan oleh infeksi HPV antara lain kanker mulut rahim,kanker vulva dan vagina, kanker anal, kondiloma akuminata,respiratori papillomatosis berulang dan lain lain.

HPV menginfeksi kulit (epidermis) dan membran mukosa manusia seperti mukosa mulut, esophagus,laring, trakea, konjungtiva, genital dan anus.

HPV tidak pernah menginfeksi mukosa saluran cerna.

Virus ini terutama di tularkan memalui hubungan seksual termasuk oral sex, anal sex, dan hands sex, virus ini juga menular melalui kontak non seksual seperti transmisi vertical antara ibu ke bayi (jarang terjadi), penggunaan alat alat yang telah terkontaminasi seperti handuk, sarung tangan, dan pakaian perlu di perhatikan, masa inkubasi virus ini 3-4 bulan ( bervariasi 1 bulan hingga 2 tahun).

Faktor resiko berkembangnya infeksi HPV menjadi kanker serviks adalah pada wanita usia muda (20-24) sedangkan pada laki-laki usia muda (25-29),jumlah pasangan, hubungan seksual usia muda,gaya hidup pasangan,kebiasaan merokok,penggunaan kontrasepsi,dan pasangan yang tidak di sunat.

Gejala dan tanda terinfeksi HPV sebagian besar adalah asimptomatis tidak disadari atau subklinis, yang asimptomatis biasanya self limited. Manifestasi klinis bervariasi tergantung tipe virus dan lokasi tubuh yang terinfeksi. Beberapa gejala yang jelas di antaranya adalah kutil pada wajah, lengan ,kaki,dada, dan alat kelamin, gejala klinis yang timbul akibat kanker seviks antara lain pendarahan vagina yang tidak normal, yaitu pendarahan ketika berhubungan seksual, pasca menopause, dan di luar siklus haid, vaginal discharge yang berwarna keputihan, seperti nanah dan berbau, serta nyeri pada pinggul. Kutil kelamin biasanya berwarna merah muda, lunak, dan permukaannya bervariasi ada yang datar atau meninggi, berjumlah satu atau lebih dan kadang berbentuk seperti kembang kol (cauliflowershaped). Lesi pada daerah genitalia perempuan umunya terdapat pada bagian belakang mulut vagina kemudian menyebar ke vulva dan akhirnya vagina dan serviks, lesi menimbulkan rasa tidak nyaman karena gatal.

Papilloma pada saluran nafas (HPV tipe 6 dan 11 ) terutama pada anak bisa menjadi berbahaya, menimbulkan suara stridor, serak dan kesulitan bernapas.

Lesi yang disebabkan infeksi HPV ini dapat di diagnosis terutama dari anamnesa dan pemeriksaan fisik penunjang, metode skrining seperti VIA (visual inspection with dilute solution of acetic acid) dan PAP smear (papanicolaou smear)dapat untuk mendeteksi kelainan sitologi pada epitel squamosa,. Tidakan kolposkopi dan biopsi di lakukan bila ada kecurigaan keganasan.di amerika terdapat pemeriksaan penunjang berupa 4 jenis tes HPV (FDA US). Tes ini di tujukan untuk wanita di atas 30 tahun yang sedang menjalani skrining kanker serviks. Tes ini mendeteksi asam nukleat dari virus (DNA atau RNA) atau protein capsida.

Terapi di lakukan pada genital warts atau kutil pada permukaan alat kelamin, atau lesi patologis (prakank-

er) yang di sebabkan oleh infeksi. Namun tujuan utama terapi infeksi HPV dengan squamous intraepithelial lesions (SILs) adalah mengeliminasi lesi displasia. Apabila tidak terdapat lesi gejala atau lesi seperti kutil atau SILs, tidak di anjurkan inisiasi terapi untuk infeksi HPV subklinis, karena umumnya akan hilang atau sembuh sendiri, pemberian antivirus tidak di anjurkan. Dengan terdeteksinya SILs, maka terapi yang diberikan berdasarkan pemeriksaan histopatologi.

Upaya pencegahan primer yang dapat dilakukan adalah memberi edukasi mengenai hubungan seksual yang sehat, memiliki pasangan yang tetap, monogamy dan vaksinasi sedini mungkin. Pencegahan sekunder dengan melakukan pap smear setiap tahun dan VIA serta vaksinasi untuk kanker serviks.

Vaksinasi HPV berisi virus like protein (VLP), diharapkan dapat memberikan respon antibody yang dapat menetralisir infeksi HPV sesuai dengan tipe HPV yang berada di dalam vaksin. Saat ini di Indonesia tersedia dua macam vaksin HPV yaitu jenis quadrivalen (HPV tipe 6,11,16,18) yaitu gardasil (MSD) dan bivalen ( yaitu tipe 16 dan 18) yaitu cervarix (GSK).

Perempuan yang telah mendapatkan 3 dosis vaksin HPV harus tetap melakukan skrining kanker serviks secara rutin, karena 30 % kanker serviks di sebabkan oleh HPV tipe lain selain 16 dan 18.

Vaksin diberikan melalui suntikan intramuscular sebanyak 3 dosis serial selama 6 bulan, idealnya menggunakan produk/merk vaksin yang sama : Dosis pertama di berikan sekarang atau bulan ke-0, dosis kedua diberikan satu bulan setelah dosis pertama untuk vaksin bivalen, dua bulan setelah dosis pertama untuk vaksin quadrivalen, dosis ketiga diberikan enam bulan setelah dosis pertama.

Vaksinasi HPV dapat di berikan pada anak atau remaja perempuan berusia 9-26 tahun (FDA US). Vaksin ini direkomendasikan untuk diberikan kepada anak perempuan usia 11-12 tahun (CDC). Vaksin HPV paling optimal bila diberikan sebeleum melakukan hubungan seksual pertama kali. Di Indonesia pemberian vaksin HPV adalah pada usia 12-55 tahun (PAPDI), 10-55 tahun (HOGI-IDAI-POM) serta anak perempuan dan laki-laki (KSIMSI).

Jika seseorang sebelumnya telah terinfeksi HPV, maka vaksin tidak dapat mencegah timbulnya penyakit yang berasal dari tipe HPV tersebut.namun juga tidak menimbulkan kerugian, hanya evektifitas vaksin menjadi lebih rendah. Begitu pula pada kelompok penderita gangguan imun.

Vaksin quadrivalen dapat di gunakan pada laki laki untuk mengurangi angka kejadian kutil kelamin dan lesi prakanker yang dapat berkembang menjadi kanker penis dan anus. Vaksin quadrivalen direkomendasikan diberikan kepada anak laki-laki dan dewasa verusia 926 tahun untuk mencegah kutil kelamin dan kondiloma akuminata yang disebabkan oleh HPV tipe 6 dan 11 (FDA US). Vaksin HPV tidak boleh di berikan pada individu yang diketahui memiliki riwayat hipersensitifitas terhadap komponen yang terdapat dalam vaksin.

Vaksin ini juga tidak di anjurkan pada wanita hamil.

Pada wanita menyusui, vaksin HPV quadrivalen telah dinyatakan aman, namun masih ada keterbatasan data keamanan vaksin HPV bivalen.

Reaksi yang mungkin terjadi setelah pemberian vaksin dapat berupa gangguan pada lokasi penyuntikan, berupa nyeri, kemerahan, pembengkakan, kejadian indurasi dan parestesia lokal pada lokasi penyuntikan sangat jarang terjadi, gangguan pada sistem saraf, diantaranya nyeri kepala dan pusing,mual, muntah, diare,nyeri perut,gatal, ruam kulit, urtikaria,mialgia, arthralgia, demam dan infeksi saluran pernapasan bagian atas (jarang terjadi). Pemberian vaksin sedini mungkin dapat mencegah terjadinya kanker serviks terutama pada wanita Indonesia. Untuk itu perlu bagi masyarakat untuk menghimbau pentingnya vaksin untuk kanker cerviks sedini mungkin dan edukasi bagi pasangan di usia muda. (*)

Ellena Juniarti

Dialog Publik WNTDC

Antisipasi Konflik Jelang Pilkada Loteng Mataram (Suara NTB) Fenomena kerusuhan yang melibatkan gerakan massa sebagai akibat ketidakpuasan hasil pemilu akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia termasuk juga wilayah NTB. Salah satu penyebabnya, masih ada kelompok kepentingan di wilayah NTB yang cenderung melakukan mobilisasi massa dalam menyikapi hasil pemilu dengan cara yang radikal. Selain itu masih tingginya permasalahan pemilu yang berkembang sangat berpotensi menimbulkan kerawanan gerakan massa dalam penanganan konflik di tengah masyarakat.

Salah satu daerah yang akan melaksanakan Pilkada pada tahun 2015 ini adalah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), yang saat ini sedang mempromosikan diri menjadi salah satu tujuan wisata andalan NTB. Akan tetapi pembangunan pariwisata di Loteng seringkali dipersepsikan dengan tingkat keamanaannya yang rendah. Tentunya image tersebut akan semakin bertambah buruk jika pada ajang Pilkada nanti masyarakat tidak mempertahankan nilai persatuan dan malah terpecah menjadi kubu pendukung kontestan. Kondisi masyarakat yang terpecah tersebut sangat rentan akan segala bentuk provokasi dan intimidasi sehingga menjadi potensi radikalisme.

“Oleh karena itulah, Lembaga West Nusa Tenggara Development Centre (WNTDC) akan mengadakan dialog antar berbagai komponen, LSM, OKP, BEM, TOGA, TOMA di Lombok Tengah demi terciptanya kondisi yang harmonis ditengah berbagai potensi konflik menjelang Pemilukada tahun 2015 ini,” kata Heriyanto, Ketua Panitia Dialog Publik. Acara tersebut akan dilaksanakan pada Rabu (25/2) mulai 08.00 Wita di Aula MUI Loteng.

Heriyanto, menjelaskan tujuan diadakannnya dialog publik ini adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi radikalisme massa dalam konflik Pilkada di Loteng dan kemudian merumuskan langkah antisipasi dan pola pengamanan dalam pencegahan radikalisme massa menjelang Pilkada Loteng. Sebagai narasumber, Komisioner KPU Loteng, Kepala Badan Kesbangpoldagri Loteng dan Polres Loteng.

Ketua Lembaga WNTDC, Lalu Athari menambahkan, munculnya radikalisme gerakan massa di tengah masyarakat NTB harus dilihat dalam segala aspek, termasuk indikasi positif dan negatif. Secara positif gerakan tersebut dipandang sebagai wujud kebangkitan daya kritis masyarakat ditengah proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Secara negatif, bisa dimaknai sebagai ancaman bagi tegaknya demokrasi di Indonesia, melumpuhkan kekuatan supremasi hukum ditengah menurunnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Meskipun seringkali fenomena tersebut hanya selalu dipandang sebagai fenomena konflik vertikal ataupun horizontal tanpa menemukan akar permasalahanya.

“Olehkarenaitulahdialogini pentingdiadakansebagaiupaya menyatukan sikap dan tindakan serta sinergisitas dan tanggung jawab bersama berbagai komponen masyarakat, sebagai upaya langkah-langkahantisipasi dan penanganan terhadap permasalahan tersebut,” pungkas Lalu Athari. (ars) Heriyanto

Langkah Mundur KPK Dari Hal. 1 “Menurut saya, ini justru langkah mundur dari KPK,” kata Direktur Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Ahyar Supriadi, SH, menjawab Suara NTB, Selasa (24/2).

Dia mengukapkan alasan pernyataan ini dilatari, tingkat kepercayaan publik yang masih minim terhadap penegak hukum di daerah, khususnya Kejaksaan. Berbagai survei pegiat antikorupsi pun menyebut kepercayaan masih belum pulih, tidak hanya di daerah, tapi juga secara nasional.

Ahyar kemudian menyinggung tertangkapnya Kajari Praya, Subri, SH, MH oleh KPK, menunjukkan betapa masih ada upaya

sistematis untuk melemahkan proses hukum. “Sekarang, apakah ada jaminan dari KPK maupun Kejaksaan, bahwa yang dilimpahkan ke daerah itu steril dari urusan – urusan mafia hokum,’’ tanya Ahyar.

Dalam pertemuan melibatkan Plt. Ketua KPK dengan Kajagung di Gedung Bundar itu, dikutip dari pemberitaan sejumlah media nasional, bahwa pelimpahan perkara ke daerah sebagai salah satu langkah mengurangi beban kerja KPK. Harapannya, lembaga antirasuah ini bisa bekerja lebih efektif, Kejaksaan Agung hingga Kejati dan Kejari pun bisa dilibatkan.

Kriteria kasus yang akan dilimpahkan itu, bila ada kasus ko-

rupsi dari daerah, tim KPK tidak perlu ke daerah karena memerlukan biaya besar. Menurutnya, cukup mengoordinasikannya ke Kejaksaan di daerah.

Atas perkembangan itu, lanjut Ahyar dalam komentarnya, sebaiknya KPK tetap dengan formula yang sama. Kasus dugaan korupsi yang ditangani langsung, tetap ditangani oleh KPK hingga ke tahap penuntutan. Karena dengan begitu, proses hukumnya bisa dikawal dengan baik, efektif, sesuai ekspektasi publik soal vonis yang dijatuhkan maksimal.

Sebaliknya, jika tidak ditangani langsung KPK, dia ragu.

Sebenarnya KPK, sambung Ahyar bisa menyiasati soal kekurangan sumber daya manu-

sia (SDM), baik tenaga penyidik dan tenaga penuntut, dengan membuat skala prioritas.

Tentu ukuran skala prioritas ini menurut dia, terhadap perkara yang dijamin tidak akan direcoki oleh mafia hukum. KPK menurut dia harus bisa memberikan jaminan, ketika perkara itu sudah dilimpahkan ke Kejati, steril dari kekhawatiran adanya mafia peradilan dan mafia hukum lainnya.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan, bahwa Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri juga punya setumpuk kasus, tidak hanya yang sudah berjalan tapi juga tunggakan. Ahyar melihat, justru peluang perkara itu akan dihentikan di tengah jalan,

atau setidak tidaknya ditingkat peradilan akan divonis minim.

“Bagaimana kemudian Kejaksaan bisa menangani kasus yang dilimpahkan ini akan tuntas, sementara pekerjaannya (Kejaksaan) sendiri belum bisa dibereskan,” kritiknya.

Sekali lagi dia berharap kebijakan baru Plt Pimpinan KPK ini dipertimbangkan lagi, dengan beragam alasan tadi. Mengingat kasus korupsi bukan hanya soal perbuatan korup para pejabat dan penyelenggara negara lainnya, tapi juga sistem yang sudah terbangun dengan baik. Sehingga alangkah baiknya sistem di KPK itu tetap dipertahankan, agar efek jera tetap berlaku dan penegakan hukum bisa efektif. (ars)

Sebut SK Pemberhentiannya Palsu Dari Hal. 1 didukung Surat Keputusan (SK) tentang pemberhentiannya sebagai pegawai Telkom. Saat itu posisinya sebagai pegawai tetap, setelah sejak tahun 1977 masuk menjadi tenaga lepas. Dia kemudian mendapat SK dari PT. Telkom Bandung sebagai kantor pusat, tanggal 31 Desember 1981.

Namun tanggal 29 Mei 2000, dia diberhentikan dengan surat nomor 91/PS/940/RE 7-52/2000.

Didukung nota dinas yang memberinya peluang mendapatkan haknya. Namun nota dinas dan SK itu disebutnya palsu, karena tidak bisa dipakai ketika mencairkan anggaran, seperti manfaat pensiun bulanan yang justru dibayarkan sejak 2006 tapi

tidak bisa dicairkan. Tabungan hari tua tidak punya rincian jelas, dana purna bhakti pun tidak bisa dibayarkan. Termasuk imbasnya Jamsostek dan Taspen tidak bisa dibayarkan. ‘’Saya sudah cek ke Taspen, nama saya kok tidak ada. Mestinya kan ada. Sehingga saya berani katakan SK dan nota dinas itu palsu,’’ protesnya.

Terkait hal yang membuatnya diberhentikan karena persoalan poligami dan dianggap melanggar PP 10, menurutnya tidak bisa dijadikan dasar. “Saya tidak terbukti melanggar PP 10 itu,” tegasnya. Namun hukuman tetap dijatuhkan, termasuk penurunan grade kepangkatan dari 22 ke 23.

Setelah diberhentikan dengan hormat dan berhak menerima

enam item tunjangan tadi, justru dia merasa dizolimi karena tidak bisa mendapatkan apapun.

Diungkapkan Tahir, beberapa saat setelah turun dari tower, dia sempat dipertemukan dengan Kepala PT Telkom Wilayah NTB, Muksin Mustari. “Kata Pak Kepala Telkom tadi, katanya saya siap dibantu,” ungkap Tohir berharap. (ars)

Mantan Pegawai Telkom Nyaris Bunuh Diri Dari Hal. 1 Hanya sekitar 30 menit, kejadian itu langsung menghebohkan seisi kantor perusahaan telekomunikasi milik negara itu. Mereka berhamburan keluar, melihat Tahir dalam posisi menggelantung dengan tali terikat di perut, bagian ujung tali diikat di palang bagian ujung tower. Pengendara yang mengetahui kejadian itu, berhenti sembari mendongak ke atas tower. Kontan, jalan raya pun macet.

Sementara dari depan Kantor Telkom, dua anaknya terus berteriak memelas agar ayahnya itu segera turun. ‘’Turun bapak, turun bapak,’’ teriak Nanda dan Dinda. ‘’Saya tidak tahu kalau bapak sampai berani berbuat seperti ini, saya datang ke sini sejak Selasa pagi menemani dia untuk mengurus gaji pensiunnya,’’ ucap Marsiah, istri Tahir.

Marsiah mengakui, dalam beberapa waktu terakhir ini suaminya memang sering mengeluh terkait gaji pensiun yang tidak pernah keluar. “Saya memang sering

menemaninya datang ke Telkom untuk mengurus gajinya, tapi bapak bilang perusahaan tidak juga menanggapi,” katanya.

Sementara dari puncak tower, sesekali Tohir bergerak mengayun.

Dari ranselnya terlihat mengeluarkan kertas, kemudian di buang ke bawah. Kertas dua lembar itu berisi rangkaian tuntutannya atas ketidakadilan yang dirasakan sebagai mantan pegawai Telkom.

Setidaknya ada enam poin yang ditulis, diantaranya dana pensiun bulanan sejak 2006, tabungan hari tua, dana purna bakti, termasuk asuransi Jamsostek dan Taspen. Dia mengaku dipensiunkan paksa tanpa alasan kesalahan jelas. Namun mestinya, dengan status pensiun, ia berhak menerima beberapa tunjangan tadi.

Sementara persis di bawah tower, petugas kepolisian bersama aparat TNI, Basarnas, dibantu pihak Telkom sibuk memikirkan cara evakuasi. Akhirnya proses evakuasi menggunakan full body harness yang didukung tali dan karabiner, peralatan yang bi-

asa dipakai pemanjat tebing. Dua petugas kepolisian, satu anggota TNI dan seorang pegawai Telkom memanjat satu per satu. Sementara di bawah tower, Kepala Wilayah Telekomunikasi PT. Telkom Mataram, Muksin Mustari terlihat cemas bersama puluhan pegawai lainnya, tak terkecuali aparat dan warga. ‘’Saya belum bisa komentar, sampai bertemu langsung yang bersangkutan. Nanti kami tanya apa tuntutannya. Pasti kami akan upayakan penuhi, yang penting nyawanya selamat dulu,’’ kata Muksin.

Akhirnya seorang anggota Sat Sabhara, Brigadir Usman paling pertama sampai di posisi Tahir.

Sampai di puncak, Brigadir Usman terlihat negosiasi dengan Tahir, membujuknya agar segera turun. Akhirnya setelah negosiasi berjalan 15 menit, Tahir bersedia turun. Dibantu petugas tadi, dan seorang anggota dari Polda NTB menyusul menuntunnya agar turun perlahan lahan.

Petugas kemudian memberi-

kan sebotol air mineral kepada Tahir yang terlihat semakin melemah. Beberapa meter setelah hampir sampai ke bawah, Tahir istirahat dengan nafas tersengal.

Sementara petugas meminta diambilkan tandu. Setelah benarbenar sampai di bawah, puluhan anggota polisi membantu menurunkannya. Tahir kemudian digotong dengan tandu hingga naik ke lantai dua gedung. Pukul 10.40 Wita, proses evakuasi itu sukses.

Tidak lama di dalam gedung, Tohir langsung dilarikan ke Rumah Sakit Islam Siti Hajar, untuk mendapat perawatan medis.

Sementara Muksin Mustari dalam keterangan persnya menyebut, bersedia membantu semaksimal mungkin. “Kalau tuntutannya soal Taspen dan Jamsostek, nanti kami akan bantu fasilitasi,” janjinya. Soal tuntutannya selama ini yang tidak kunjung terpenuhi, bahkan sempat diusir petugas kantor, Muksin mengaku tidak tahu. “Saya baru enam bulan jadi kepala di sini,” kelitnya.

Dia kemudian membeberkan

status Muhammad Tahir, menjadi calon pegawai Tahun 1982, kemudian tahun 1990-an menjadi pegawai tetap. Namun dalam perjalanannya, ada ada masalah, sehingga Tahir dijatuhkan sanksi sekitar tahun 1995, kepangkatannya yang tadinya grade 22 turun menjadi grade 23.

Klimaksnya, tahun 2000 lalu diberhentikan dengan hormat, karena melanggar PP 10 tentang syarat poligami. Setelah pemberhentian itu, dibeberkan juga ada beberapa haknya yang bisa didapat dari negara, sesuai yang ditulisnya. “Sementara hak – hak yang tidak bisa didapat, tunjangan kesehatan dan perumahan,” terangnya.

Atas dasar itu, terhadap haknya yang harus dibayar oleh Kantor PT Telkom Wilayah NTB, sudah dibayarkan seperti pesangon. Namun untuk Taspen, akan dibantu, karena berkaitan dengan kantor pusat di Surabaya. “Bila perlu, kami yang akan datang langsung membantu sampai ke kantor pusat,” tegasnya. (ars/ind)

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB Rabu, 25 Februari 2015

Rabu, 25 Februari 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(ant/balipost)

ABRAHAM SAMAD TIBA DI MAKASSAR - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif, Abraham Samad (dua kiri) bersalaman dengan polisi saat tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (24/2). Abraham Samad tiba di Makassar diagendakan untuk menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel terkait kasus pemalsuan identitas.

Suryadharma Minta KPK Hentikan Penyidikan Sampai Putusan Praperadilan Jakarta (Suara NTB) Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 2012-2013 hingga ada putusan praperadilan.

Bambang Widjojanto Siap Ditahan Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif Bambang Widjojanto mengaku siap ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010 oleh Bareskrim Polri.

“Apapun yang akan dilakukan saya harus siap,” kata Bambang saat akan berangkat ke Bareskrim Polri dari gedung KPK Jakarta, Selasa (24/2).

Keberangkatan Bambang menuju Bareskrim Mabes Polri untuk diperiksa ketiga kalinya itu diantar oleh puluhan karyawan dan penyidik KPK sambil menyanyikan lagu nasional “Maju Tak Gentar”.

Kedatangan Bambang ke Bareskrim juga untuk mengirimkan surat keberatan dan permohonan ke Bareskrim.

“Hari ini kita akan ke Mabes untuk mengirimkan tiga surat. Pertama adalah surat keberatan terhadap panggilan yang tidak me-

(ant/Bali Post)

Bambang Widjojanto

menuhi persyaratan. Kedua, permohonan untuk gelar perkara, ketiga untuk mendapatkan surat BAP yang jadi hak klien kami, salinan BAP yang jadi hak klien kami sebagai tersangka,” kata kuasa hukum Bambang, Lelyana Santosa.

Keberat a n tersebut terk a i t

dengan penambahan pasal baru. “Antara lain penambahan pasal karena yang kemarin dikatakan sudah selesai, BAP sudah ditandatangani, ada panggilan lagi, ada pasal baru lagi.

Jadi kita berhak untuk menanyakan itu,” tambah Lelyana.

Bambang dalam kasus ini disangka berdasar Pasal 242 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP namun kemudian dalam surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka hari ini ada tambahan dari pasal 56 KUHP yaitu mengenai ikut membantu perbuatan kejahatan.

Sehingga, Lelyana meminta untuk melakukan gelar perkara agar perkara tersebut lebih jelas.

"Karena itu kita mohonkan untuk gelar perkara agar lebih jelas. BAP sama sekali belum (diterima) dan itu menjadi hak kita sebagai tersangka,” ungkap Lelyana.

Bambang dinyatakan non-aktif berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo karena berdasarkan pasal 32 ayat 2 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK menyatakan bahwa “Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya”. (ant/Bali Post)

“Kami sifatnya memohon supaya semua pihak menghormati proses hukum yang sudah diambil,” kata kuasa hukum Suryadharma, Andreas Nahot Silitonga di gedung KPK Jakarta, Selasa (24/2).

Kemarin, Suryadharma seharusnya diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tersebut, namun lagilagi tidak memenuhi panggilan dengan alasan sedang mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Pak SDA (Suryadharma Ali) diminta hadir dan dimintai keterangannya pada hari ini, cuma sesuai perkembangan yang kita ketahui bersama, Pak SDA mengajukan praperadilan sebagai langkah hukum yang diatur Undang-undang, sehingga diharapkan ada putusan yang akan memutuskan sah atau tidaknya penetapan tersangka pak SDA, terkait permohonan itu, Pak SDA tidak dapat memenuhi panggilannya,” tambah Andreas.

Pada Senin (23/2), Suryadharma dan pengacaranya mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan mengenai sah atau tidaknya peneta-

pan tersangka atas dirinya karena menilai penyidik dan pimpinan KPK yang semena-mena menetapkan dirinya sebagai tersangka padahal belum mempunyai bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan status tersangka terhadap dirinya.

Andreas juga membantah bahwa pengajuan praperadilan itu disebut sebagai upaya menghalangi penyidikan karena Suryadharma sudah dua kali tidak memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka, pertama pada 4 Februari 2015 Suryadharma tidak datang karena mempersoalkan kesalahan penulisan dalam surat panggilan, selanjutnya pada 10 Februari 2015 karena Suryadharma mengaku sakit.

“Kalau mengenai menghambat penyidikan, itu jauhlah. Ini kita mau melihat ini sebagai upaya seorang yang ditetapkan sebagai tersangka untuk memulihkan hak-haknya kecuali kami melakukannya di luar hokum,’’ katanya seraya menambahkan, mekanisme praperadilan itu ada di UU. ‘’Jadi ini jauh dari obstruction of justice,’’ ungkap Andreas.

Dalam praperadilan, Andreas menjelaskan bahwa pihaknya mempersoalkan bukti yang mendasari penetapan Suryadharma sebagai tersangka baru melakukan pemanggilan saksi secara marathon.

“Pada 14 Januari pak BW (Bambang Widjojanto) menyampaikan kerugian negara belum selesai dihitung, jadi yang membedakan kasus korupsi dengan pidana lainnya, itu terletak di kerugian negaranya. Bagaimana seorang tersangka yang sudah ditetapkan pada 22 Mei sedangkan kerugian negaranya saja kita belum tahu? Jadi kita tahu, ini kasus korupsi atau bukan. Nanti kalau dari audit BPK itu bukan kerugian negara, kan jadi pertanyaan lagi.

Prinsipnya, setiap kata, titik, koma yang ada di praperadilan, kita akan kita buktikan, baik melalui saksi, ahli dan surat,” jelas Andreas.

KPK dalam kasus ini menduga ada pelanggaran dalam beberapa pokok anggaran yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, pemondokan, hingga transportasi jamaah haji di Arab Saudi yang mencapai Rp1 triliun pada 20122013. (ant/Bali Post)

Presiden Brasil Harus Minta Maaf kepada Indonesia Jakarta (Suara NTB) Guru Besar Hukum internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan Presiden Brasil Dilma Rousseff dan pemerintahannnya harus meminta maaf kepada Indonesia atas insiden penolakan surat kepercayaan Duta Besar Indonesia Toto Riyanto.

“Dalam posisi sekarang ini pemerintah Indonesia sebaiknya tidak mengembalikan Dubes Toto Riyanto ke Brasil sebelum adanya permohonan maaf dari presiden dan pemerintah Brasil,” ujar Hikmahanto, di Jakarta, Selasa (24/2) Menurut Hikmahanto, Indonesia lebih baik mengosongkan posisi Dubes di Brasil bila Brasil belum juga menyampaikan maaf. Harga diri negara dan bangsa harus men-

jadi keutamaan.

Dia memandang Presiden Brasil Dilma Rousseff ketika menunda penerimaan surat kepercayaan telah mencampuradukkan antara perasaan pribadi dengan kapasitas sebagai presiden.

“Tidak seharusnya kemarahan atau kekecewaan Presiden Dilma sebagai pribadi terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dicerminkan dalam kedudukannya sebagai Presiden Brasil,” ujar dia.

Dia menekankan permintaan maaf dari presiden dan pemerintah Brasil sebaiknya dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama sebelum Indonesia mengambil tindakan yang lebih tegas.

Pemerintah Indonesia, kata dia, bukan tidak mungkin mengambil

tindakan tegas sebagai respons dan tuntutan masyarakat dan politisi yang tidak bisa menerima pelecehan diplomatik yang dilakukan oleh Presiden Dilma.

Sebelumnya Presiden Brasil Dilma Rousseff tidak menerima surat kepercayaan pada detik-detik menjelang upacara penyerahan surat kepercayaan Dubes Toto Riyanto di Brasil. Hal itu terkait dengan pelaksanaan hukuman mati warga negara Brasil yang terjerat kasus narkoba di Tanah Air. Presiden Jokowi telah bertindak tegas dengan memanggil pulang Dubes Toto Riyanto. Tindakan ini telah ditindaklanjuti oleh Kemlu dengan pengiriman nota protes diplomatik yang keras kepada pemerintah Brasil. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

SIKAP INDONESIA TERHADAP BRASIL - Presiden Joko Widodo, didampingi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi (kanan) dan Duta Besar Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto (kiri) memberi keterangan pers seusai menggelar pertemuan membicarakan penundaan penyerahan surat kepercayaan Dubes RI untuk Brasil di Istana Merdeka, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/2). Indonesia merespons keras sikap Presiden Brasil Dilma Rousseff yang menolak surat kepercayaan Dubes RI dengan tidak menetapkan batas waktu penarikan Duta Besar Indonesia untuk Brasil.