Snt25022016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

KAMIS, 25 FEBRUARI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 290 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Hari Ini Dibuka Wapres

Ketum Sebut Rakernas ADEKSI 2016 di Mataram Istimewa prov NTB dan juga panitia lokal.

Tamu-tamu juga sudah berdatangan sekitar 700 orang dari 94 anggota DPRD kota yang menjadi anggota ADEKSI,’’ terangnya. Armudji menyebutkan Rakernas I ADEKSI 2016 di Kota Mataram cukup istimewa. Selain karena anggota Dewan yang hadir cukup banyak, Rakernas ini juga menjadi istimewa karena dibuka langsung oleh Wapres. ‘’Biasanya sih menteri yang buka. Baru kali ini dibuka Wapres,’’ akunya.

Dugaan APBD Ganda Kota Mataram

Sekwan Diperiksa Satu Jam Mataram (Suara NTB) Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH, telah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi, Rabu (24/2) pagi kemarin. Aria diperiksa penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan APBD ganda Kota Mataram tahun 2015.

Aria yang ditemui Suara NTB di sela-sela menyiapkan Rakernas I ADEKSI 2016 di Hotel Lombok Raya, Rabu kemarin membenarkan pemanggilan dirinya oleh korps Adhyaksa itu.

Pemeriksaan, katanya, berlangsung sekitar satu jam lebih. ‘’Tadi saya di Kejaksaan kurang dari dua jam,’’ sebutnya. Namun begitu, pemeriksaan itu belum finish. Aria mengungkapkan, dirinya akan kembali menjalani pemeriksaan Jumat (26/2) besok. ‘’’Saya sudah menerima panggilan itu dua hari yang lalu melalui Pak Sekda untuk hadir jam 9.00 Wita di Kejaksaan Tinggi. Saya sudah hadir tepat waktu,’’ akunya. Di sana (Kejaksaan Tinggi, red) Aria bertemu dengan penyidik Pidsus (Pidana Khusus) dan telah memberikan keterangan sesuai pertanyaan penyidik.

TO K O H Pilih Sekda dengan Kompilasi

Sekda Siap Penuhi Panggilan Kejaksaan KAMIS (25/2) hari ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Ir.HL. Makmur Said, MM dijadwalkan akan diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Pemanggilan orang nomor satu di lingkup birokrasi Kota Mataram ini, terkait laporan dugaan APBD ganda yang dilaporkan Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H. Rachmat Hidayat tahun 2015 lalu.

Sebelum pemanggilan Sekda, terlebih dahulu Kejaksaan telah memeriksa Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lalu Martawang dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra.

Sekda Kota Mataram, Ir.HL. Makmur Said, MM dikonfirmasi di ruang kerjanya mengaku siap memenuhi panggilan Kejaksaan.

Bersambung ke hal 15 HL. Makmur Said

Ahyar Temui Gubernur Sampaikan Program 100 Hari Kerja Mataram (Suara NTB) Tepat sepekan setelah pelantikan tujuh bupati dan walikota se-NTB oleh Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menemui Gubernur di ruang kerjanya, Rabu (24/2) kemarin. Ahyar tak datang sendirian, melainkan datang bersama Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, S.Sos, MH. Pada kesempatan tersebut, Ahyar menyampaikan silaturrahim tersebut dalam rangka meminta dukungan dan izin untuk melaksanakan 100 hari pertama program kerja Kota Mataram. Serta mengapresiasi kegiatan serta kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Dra. Putu Selly Andayani, M.Si sebagai Penjabat Walikota Mataram.

Ahyar juga melaporkan, akan ada dua event nasional yang diadakan dalam waktu yang berdekatan di Kota Mataram. Yaitu puncak peringatan Hari Anak Nasional sekaligus Kongres Anak dan Musabaqah Tilawatil Qur ’an (MTQ) pada akhir bulan Juli mendatang. ‘’Untuk agenda Kota Mataram, selain MTQ kita di

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengaku telah menerima berkas tiga besar calon Sekretaris Daerah (Sekda) NTB dari Panitia Seleksi (Pansel).

Namun, ia belum membuka berkas tersebut, sehingga tiga besar calon Sekda NTB sesuai hasil Pansel belum diketahui.

Gubernur mengatakan, dalam memilih satu dari tiga nama itu, Bersambung ke hal 15 TGH. M. Zainul Majdi (Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R Kaji Moratorium Izin Membangun

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

SILATURAHMI - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, berbincang dengan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, dalam silaturahmi di ruang kerja gubernur, Rabu (24/2) kemarin. daerah diberi kepercayaan mengadakan Puncak Hari Anak Nasional dan Kongres

Anak pada 23 Juli ini. Untuk MTQ, Kota Mataram ikut berpartisipasi terutama pena-

Kepala Dispenda NTB Diperiksa Soal Dana Biro Hukum H.Ahyar Abduh (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

KEBIJAKAN terkait wacana moratorium pembangunan gedung dan perumahan di Kota Mataram akan dikaji kembali oleh Walikota Mataram H. Ahyar Abduh. Menurutnya, masih banyak warga yang membutuhkan rumah sebagai tempat hunian yang layak.

Saat ini Kota Mataram membutuhkan 100 ribu rumah. Namun jumlah rumah di Kota Mataram yang tersedia baru 82 ribu. Artinya, sedikitnya 18 ribu orang tidak memiliki rumah tetap. ‘’Kita akan kaji kembali terkait rencana moratorium dari penjabat sebelumnya. Itu bagus, karena kita juga harus memerhatikan ruang terbuka hijau kita.

Bersambung ke hal 15

Dalam kesempatan itu, Aria menyampaikan bahwa pihaknya sedang ada gawe besar yakni mempersiapkan Rakernas I ADEKSI 2016 yang akan dibuka Wapres Jusuf Kalla hari ini. Pihak Kejaksaan memahami alasan tersebut, sehingga pemeriksaan akan dilanjutkan Jumat pukul 08.30 Wita. Untuk pemeriksaan ke dua Jumat besok, Aria memastikan dirinya akan hadir. ‘’Saya sebagai pribadi dan ASN, itu harus kooperatif kapanpun dipanggil,’’ tegasnya. Ia memahami jabatan apapun pasti ada konsekuensinya. Dalam satu setengah jam menjalani pemeriksaan, penyidik mengorek peran Aria dalam kapasitas sebagai Sekwan. Antara lain penyidik menanyakan Tupoksi jabatan Sekwan.

Bersambung ke hal 15

Armudji mengatakan bahwa hajatan ADEKSI ini untuk mensinergikan antara DPRD dengan pemerintah daerah. Supaya bisa menyerap program pemerintah pusat, sehingga pembangunan merata di mana-mana.

Dewan, kata Armudji memiliki peran penting. Peran Dewan adalah fungsi penganggaran. Apa yang menjadi program pemerintah pusat yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, Dewan tidak harus mempersulit. ‘’Supaya tidak ada penyalahgunaan hal-hal lainnya,’’ cetus Ketua DPRD Kota Surabaya ini.

Ir. H. Armudji, MH Bersambung ke hal 15 (Ketua Umum ADEKSI)

Mataram (Suara NTB) Terlepas dari beda pendapat soal Penunjukan Langsung (PL) alokasi dana untuk bantuan hukum di Biro Hukum Setda Provinsi NTB, proses hukum di Kejati NTB terus bergulir. Sejumlah pejabat telah diklarifikasi. Selasa (23/2) lalu, giliran Kepala Dispenda NTB Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si, diperiksa penyidik.

Informasi dihimpun Suara NTB, pemeriksaan mantan Penjabat Walikota Mataram ini, berkaitan dengan alokasi anggaHj.Putu Selly Andayani ran untuk ban-

tuan hukum kepada pengacara Jakarta pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB. Materi pemeriksaan, terkait pencairan dana Rp 700 juta sampai Rp 900 juta setiap tahun yang dikeluarkan tanpa mekanisme tender.

Juru Bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH melalui Ketua Tim Penyidik dalam kasus ini membenarkan kehadiran mantan Penjabat Walikota Mataram tersebut. Namun tidak dijelaskan detail terkait materi pemeriksaan. ‘’Hanya koordinasi untuk minta keterangan saja,’’ jawabnya singkat.

Dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (24/2) pagi kemarin, Selly membenarkan adanya pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTB terhadap dirinya, Bersambung ke hal 15

taan kota. Di mana nanti kami dan pegawai akan bergotong royong menata kota agar mere-

ka merasa dilibatkan dalam event besar ini,” kata Ahyar.

Bersambung ke hal 15

PL Dana Biro Hukum Berpotensi Pidana PENDAPAT berbeda disampaikan akademisi terkait ketentuan lelang untuk dana bantuan hukum pada Biro Hukum Setda NTB. Bahwa, Penunjukan Langsung (PL) pada paket kegiatan itu dianggap tidak sah dan melawan hukum sehingga dapat dipidana.

Dosen Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) Dr. Amiruddin, SH,MH menilai ada pemahaman yang keliru jika dianggap paket kegiatan lebih dari Rp 200 juta boleh dengan mekanisme PL, sesuai Perpres Nomor 70 tahun 2012.

Sedangkan aturan sebelum perubahan sesuai Perpres 54 tahun 2010, diatur maksimal 100 juga untuk tender.

Pandangannya dalam konteks yuridis, bahwa PL hanya diperbolehkan untuk paket dengan nilai maksimal Rp 200 juta. Lebih dari itu, wajib tender. “Aturan dalam lelang itu tidak melihat logika hukum, tapi melihat angka. Kalau lebih dari Rp 200 juta, ya harus ditender,’’ kata Amiruddin menjawab Suara NTB. Dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa apapun dalam ketentuan Keppres dan Perpres, tidak diperkenankan. Jika ada yang melanggar ketentuan itu, maka dipastikannya mengarah ke pidana.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) Wakil Presiden (Wapres) RI, HM. Jusuf Kalla Rabu (25/ 2) hari ini, dijadwalkan membuka Rakernas (Rapat Kerja Nasional) I ADEKSI 2016 di Ballroom Hotel Lombok Raya, Mataram. Sekitar 700 orang anggota DPRD Kota dari seluruh Indonesia dipastikan menghadiri perhelatan akbar tersebut. Ketua Umum ADEKSI, Ir. H. Armudji, MH., yang ditemui Suara NTB sebelum gladi bersih kegiatan tersebut Selasa (24/2), menyatakan kesiapannya terkait acara tersebut. ‘’Kita sudah cukup siap. Kita sudah koorH. Didi Sumardi, SH dinasi dengan Pem(Ketua DPRD Kota Mataram)

SUARA NTB Kamis, 25 Februari 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Dishubkominfo Kaji Operasional Bajaj di Mataram

(Suara NTB/ynt)

SEBANYAK dua orang warga Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara terserang demam berdarah dengue (DBD) baru-baru ini. Dua warga ini disampaikan Lurah Cakranegara Barat, I Wayan Suwira berasal dari Lingkungan Griya Mandara. Kedua warga ini telah menjalani perawatan dan saat ini kondisinya telah dinyatakan sembuh.

“Dua orang ini sudah menjalani perawatan dan sekarang sudah sehat,” ujarnya kepada Suara NTB ditemui di kantornya, Rabu (24/2). Setelah dua warga Griya Mandara ini terkena DBD, Suwira mengatakan pihaknya langsung meminta agar dilakukan pengasapan (fogging) di sekitar lingkungan tersebut agar tak ada lagi warga lainnya yang terjangkit DBD. Suwira mengatakan pihaknya telah memanggil kader di setiap lingkungan untuk melakukan antisipasi penyebaran penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk aedes aegypti ini. Para kader diminta untuk langsung turun ke masyarakat untuk pencegahan dengan mengajak warga melakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumah masing-masing. Jika ada warga yang terkena gejala DBD, ia meminta agar segera dilaporkan dan dibawa ke Puskesmas atau rumah sakit. “Kami tetap koordinasi dengan petugas Puskesmas Karang Taliwang,” ujarnya.

Setiap pekan khususnya pada hari Jumat, gotong royong juga dilakukan di lingkungan-lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan dengan gotong royong ini juga sebagai salah satu upaya mengantisipasi penyakit DBD. “Kita pilih lingkungan yang agak kotor,” ujarnya. Lingkungan itulah yang kemudian menjadi lokasi kegiatan gotong royong yang dilakukan bersama warga.

Persoalan kesehatan masyarakat disampaikan Suwira menjadi fokus perhatian pihaknya. Pada Rabu (24/2) pagi, di Kantor Lurah dilaksanakan Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) pemeriksaan kesehatan untuk warga mulai dari usia di atas 15 tahun sampai warga usia lanjut (lansia). Posbindu ini dilaksanakan bekerja sama dengan paramedis dari Puskesmas Karang Taliwang. Setiap warga yang datang bisa mengecek kesehatannya dan bagi warga yang sakit, pelayanan kesehatan ini tidak dipungut biaya.

Warga yang mendapatkan pelayanan Posbindu ini dikhususkan warga miskin. “Ini juga untuk lansia yang tidak mampu, tidak memiliki penghasilan tetap, dan bukan pensiunan,” ujarnya. Posbindu ini mulai dilaksanakan sejak tahun lalu dan merupakan p r o g r a m Pemkot Mataram yang dilaksanakan di semua kelurahan.

I Wayan Suwira (ynt)

Ancam Tolak Revisi Perda RTRW

(Suara NTB/dok)

PERDA rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Mataram, telah berusia lima tahun. Rencananya, Pemkot Mataram akan merevisi Perda RTRW dan memasukannya dalam usulan hak inisiatif dewan. Tapi Komisi III DPRD Kota Mataram mengancam akan menolak revisi tersebut, jika muaranya melemahkan aturan RTRW Kota Mataram.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, S.Pt., sepakat jika Pemkot Mataram mengusulkan revisi Perda RTRW, sepanjang itu akan menguatkan aturan yang sudah ada. Sebaliknya, pihaknya akan menolak revisi tersebut apabila melemahkan aturan yang sudah ada.

“Kalau revisi ini melemahkan aturan sebelumnya. Iya, kita akan tolak,” tegas Wiska.

Dari awal katanya, Pemkot Mataram diminta membuat rencana detail tata ruang. Sehingga, ini dijadikan dasar untuk mengeluarkan izin ruko, perumahan dan lain sebagainya oleh kelurahan maupun kecamatan. Artinya, rencana detail tata ruang ini lebih spesifik di mana kawasan boleh dibangun atau tidak. “Kalau melanggar RDTR sudah pidana,” terangnya.

Politisi PDIP ini tidak mengetahui, apakah revisi RTRW boleh dilakukan oleh Pemkot Mataram. Sepengetahuannya, Pemprov NTB belum merevisi RTRW Provinsi. Pada prinsipnya, dia memahami Kota Mataram terus berkembang. Tapi tidak serta - merta perkembangan saat ini harus mengabaikan aturan. “DPRD memperjuangkan aturan. Jangan sampai pesatnya perkembangan saat ini justru melanggar undang - undang,” kritiknya.

Lalu bagaimana dengan lahan pertanian yang tiap tahun semakin berkurang?

Lahan pertanian menurut Wiska, memang semakin tergerus oleh pembangunan. Masyarakat tidak bisa dilarang menjual hak mereka.

Paling tidak pemerintah membatasi pembangunan dengan Perda lahan abadi. (cem)

I Gde Wiska

(Suara NTB/fit)

RAPIKAN BENDERA - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi yang juga Ketua Panitia Rakernas I ADEKSI 2016 sedang mengecek kesiapan ruangan yang akan digunakan untuk acara Rakernas ADEKSI hari ini. Nampak Wakil Ketua Umum ADEKSI ini sedang merapikan bendera di panggung utama.

Pembelian Randis Walikota dan Wakil Walikota Dianggarkan Rp 1 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran Rp 1 miliar, untuk pengadaan kendaraan dinas Walikota dan Wakil Walikota Mataram.

Kepala Bagian Umum Setda Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, pengadaan randis kepala daerah dan wakil kepala daerah masih dalam proses. Pihaknya masih mencari spesifikasi yang cocok digunakan di lapangan. “Pengadaannya masih proses,” kata Selly.

Pengadaan randis Walikota dan Wakil Walikota tidak hanya dikerjakan oleh Bagian Umum, juga dikerjakan Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah (BPKAD).

Anggaran Rp 1 miliar untuk dua kendaraan sport itu dibagi. “BPKAD separuh dan saya separuh,” sebutnya.

Kemungkinan model kendaraan akan disamakan, tetapi tidak serta merta mereknya sama. Diketahui, mobil sedan masih bisa digunakan.

“Misalnya bisa jenis fortuner atau lainnya. Yang penting cocok di lapangan,” ujarnya.

Nelly menambahkan, sebelum pengadaan akan mengkomu-

nikasikan ke Walikota dan Wakil Walikota Mataram jenis kendaraan dan warna yang diinginkan. Secara teknis disampaikan, pengadaan randis ini menggunakan e-purchasing. Karena, harus mengorder terlebih dahulu jenis, merek dan warna.

Nelly menjanjikan, kendaraan dinas Walikota dan Wakil Walikota Mataram dalam dua bulan ini sudah bisa digunakan. “Insya Allah, dua bulan ini sudah bisa dipakai,” ujarnya. (cem)

Normalisasi Muara Jangkok Tak Memungkinkan Mataram (Suara NTB) Salah satu kendala yang dihadapi nelayan Kota Mataram adalah tidak adanya tempat untuk menambatkan perahu ketika tiba musim angin barat. Akibatnya nelayan Kota Mataram menambatkan perahunya sampai di wilayah Lombok Barat. Untuk mengatasi kondisi ini, pada 2015 lalu telah dilakukan normalisasi di kawasan muara Sungai Jangkok, yang letaknya tak terlalu jauh dari pantai.

Normalisasi dilakukan dengan menggunakan alat berat.

Namun disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura kepada Suara NTB, normalisasi muara Jangkok tak memungkinkan untuk terus dilaksanakan karena kondisi alam. Walaupun dinormalisasi, sedimentasi akan tetap tinggi karena naiknya pasir pantai yang dibawa oleh ombak yang

pasang.

“Itu sudah kita coba dan tidak memungkinkan karena persoalan alam,” jelasnya.

Mahmuddin menjelaskan pada saat pihaknya mencoba melakukan normalisasi beberapa waktu lalu, pasir yang berhasil dinaikkan cukup banyak. Tapi kemudian pasir turun kembali ke muara karena dibawa ombak. “Tapi terhubung lagi oleh ombak yang semakin besar. Ombak lagi datang bawa pasir. Itu karena proses alam,” ujarnya.

Pada saat volume air sungai besar, sedimentasi maupun pasir di muara ini akan terbawa ke laut, tapi akan kembali lagi jika ombak pasang. Hal ini disampaikan Mahmuddin akan terus berlangsung karena proses alam akan mengalami siklus yang sama setiap waktu. Walaupun tidak dinormalisasi, muara Jangkok maupun sepanjang

aliran Sungai Jangkok tak berpengaruh terhadap ancaman banjir.

Ia mengatakan saat ini pihaknya fokus pada pengerukan di Sungai Unus karena daerah yang dialiri Sungai Unus selalu langganan banjir setiap musim hujan. Sedianya pengerukan muara Jangkok dihajatkan agar air laut bisa masuk sampai Sungai Jangkok sehingga nelayan lebih mudah menambatkan perahunya di sungai tersebut.

Sementara untuk pengerukan Sungai Jangkok secara total yang rencananya akan dilakukan sampai wilayah Dasan Agung, Mahmuddin mengatakan Pemkot Mataram tak bisa membiayai pengerukan tersebut karena membutuhkan biaya yang sangat besar. Pengerukan tersebut juga disebutkan Mahmuddin memerlukan kajian yang mendalam. (ynt)

Baperjakat Susun Instrumen Mutasi Mataram (Suara NTB) Kedatangan Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara membawa angin segar rencana mutasi. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkat (Baperjakat) Kota Mataram, tengah menyusun instrumen mutasi pejabat.

Meski diketahui, Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota dilarang melakukan mutasi sesuai undang -undang nomor 8 tahun 2015 pasal 162 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Selain itu juga ditegaskan, dalam pasal 116 undang - undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam aturan tersebut, kepala daerah diperbolehkan mutasi setelah enam bulan pascadilantik.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., menjelaskan, pihaknya sedang mempersiapkan instrumen untuk melakukan mutasi. Instrumen ini disusun bersama para akademisi. Kriteria pejabat dilihat dari aspek pencapaian program, kepemimpinan, kompe-

tensi serta lain sebagainya.

“Sedang kita susun instrumennya,” jawab Sekda di ruang kerjanya, Rabu (24/2).

Diakui Sekda, sesuai undang - undang Pilkada nomor 8 tahun 2015 pasal 162 serta undang - undang ASN nomor 5 Tahun 2014 pasal 116, kepala daerah tidak boleh melakukan mutasi sebelum enam bulan pascadilantik.

Pengisian jabatan kosong kata Sekda, bisa dilakukan tanpa harus menunggu enam bulan.

Tapi meminta izin dari Kementerian Dalam Negeri.

“Jika dipandang mendesak, tidak meski nunggu enam bulan,” terangnya.

Disisi lain tambah Sekda, mutasi serumpun boleh dilakukan tanpa harus menunggu enam bulan. Misalnya, jabatan Kadis Kesehatan dirolling menjadi Direktur RSUD dan lain sebagainya. Pejabat dipromosikan naik menjadi eselon II harus melalui pansel. Ditanya apakah ada dasar mutasi serumpun? Sekda mengaku, dasarnya memang tidak ada. undang - undang ASN belum belum ada Peraturan Pemer-

intah. Pihaknya, akan berkoordinasi dengan Kemendagri mengenai hal itu.

Assessment pejabat beberapa waktu lalu pernah dilakukan. Apakah ini akan dijadikan bahan untuk mutasi?

Jika dipandang relevan, maka hasil assessment itu akan dilaksanakan. Tapi sebaliknya, jika memungkinkan akan melakukan assessment ulang.

“Kalau masih dipandang relevan akan kita gunakan. Biaya assesment itu kan tidak mudah. Dihitung satu orang,” Dikonfirmasi terpisah, Komisioner KASN Dr. Waluyo menyampaikan, setiap mutasi pun juga harus berkoordinasi dengan KASN. Seharusnya, mutasi tidak boleh dilakukan.

Sebagai gambaran, mutasi serumpun dimaksudkan bahwa mutasi dalam jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi pejabatnya. Hal itu berdasarkan ketentuan sesuai hasil analisis jabatan. Dalam PP 13 tahun 2002 juga diatur mengenai syarat jabatan yang salah satunya adalah penempatan sesuai kualifikasi dan kompetensi pejabat. (cem)

Mataram (Suara NTB) Sebagai salah satu alternatif transportasi publik di Kota Mataram, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram sedang mengkaji kemungkinan operasional bajaj di Mataram. Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid kepada Suara NTB menyampaikan pihaknya mendapat tawaran dari investor yang ingin memasukkan bajaj ke Kota Mataram sebagai alat transportasi publik.

Menurutnya bajaj ini bisa menjangkau lingkunganlingkungan sehingga lebih memudahkan masyarakat yang ingin menggunakan transportasi publik. Bajaj ini juga disampaikan Khalid merupakan kendaraan ramah lingkungan. “Ukurannya relatif kecil dan bisa masuk ke jalan-jalan lingkungan,” ujarnya. Jika dibandingkan ojek, ia mengatakan secara aturan ojek sebenarnya tidak diperbolehkan untuk transportasi publik. Sementara bajaj telah memiliki standar nasional dan diperbolehkan UU. Namun ia menyampaikan tidak serta merta kebijakan ini akan langsung dilaksanakan sebelum dilakukan kajian. Pihaknya juga akan meminta tanggapan masyarakat dan juga pengusaha transportasi lainnya. “Kalau masyarakat oke dan pelaku transportasi oke, kita akan terima (tawaran investor),” jelasnya.

Dengan rencana masuknya bajaj ini, bukan berarti pihaknya ingin menghapuskan keberadaan angkot atau bemo kuning yang belakangan ini jumlahnya semakin

berkurang. Dengan masuknya bajaj, nantinya masyarakat akan memiliki banyak pilihan alat transportasi publik dan mempermudah masyarakat.

Keberadaan cidomo sebagai angkutan tradisional juga akan tetap dipertahankan. Menurut Khalid menjadi kewajiban pemerintah menyiapkan angkutan untuk publik, dan ini salah satu langkah pihaknya. “Kita khawatir kalau tidak ada angkutan umum, kita yang dipermasalahkan,” cetusnya.

Dengan tawaran beragamnya alat transportasi publik di Mataram, masyarakat disampaikan Khalid seharusnya senang apalagi bajaj ini cakupannya lebih luas. Tersedianya kendaraan umum yang nyaman akan membuat masyarakat nantinya lebih memilih menggunakan alat transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi.

Hal ini tentunya akan berdampak pada berkurangnya tingkat kemacetan di Kota Mataram.

Khalid mengatakan pihaknya telah bersepakat dengan investor agar dilakukan kajian terlebih dahulu sebelum pihaknya menerima tawaran tersebut. “Kita minta kepada investor agar ada kajian dulu walaupun mereka sudah memasukkan surat permohonan kepada Pemda,” pungkasnya. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

Dua Warga Terserang DBD

H. Khalid

Diduga Salahi Aturan, Bangunan di Pagutan Berdiri di Pinggir Kali Mataram (Suara NTB) Beberapa bangunan yang ada di Kelurahan Pagutan, khususnya Lingkungan Karang Genteng berdiri di pinggiran kali. Bangunan-bangunan ini diduga menyalahi aturan karena dibangun di kawasan yang termasuk DAS (Daerah Aliran Sungai). Staf Kelurahan Pagutan, Husnul Asy’ari menyampaikan kepada Suara NTB ada beberapa bangunan yang berdiri di atas kali diantaranya kandang kuda, toilet, dan bahkan rumah permanen.

Husnul mengatakan pihaknya telah memperingatkan warga pemilik bangunan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan aturan. Tapi pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembongkaran. Kelurahan Pagutan adalah salah satu kelurahan yang menjadi langganan banjir dan genangan setiap musim hujan. Sungai yang melintasi wilayah Pagutan memiliki sedimentasi yang cukup tinggi karena tak pernah dinormalisasi.

Dikonfirmasi terkait bangunan yang berada di atas kali ini, Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Junaidi menyampaikan kewenangan untuk mengawasi dan membongkar bangunan tersebut berada di tangan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram. “Khusus untuk sungai-sungai dan daerah bantaran sungai, PU yang bertugas mengawasi. Itu tanggung jawab PU,” jelasnya kepada Suara NTB, Rabu (22/2).

Junaidi mengatakan untuk kawasan yang termasuk DAS

tanggung jawabnya untuk mengawasi merupakan ranah Dinas PU. DAS ini harus diawasi jangan sampai sungai dipersempit dan ditutup untuk keperluan pembangunan. Menurutnya bangunan yang berdiri dengan menutup saluran atau kali melanggar aturan khususnya Peraturan Daerah (Perda) Tata Bangunan tahun 2011. Meskipun merupakan tanggung jawab Dinas PU, Junaidi menyampaikan PU tetap berkoordinasi dengan pihaknya. Untuk rekomendasi pembongkaran atau penertiban juga dikeluarkan oleh Dinas PU. “Tapi tetap kerjasama dengan kita,” ujarnya.

Untuk pengawasan bangunan, Junaidi mengatakan tim dari Dinas Takowasbang turun setiap hari. “Tiap hari kita turun, bukan sering lagi,” ujarnya. Namun pengawasan ini dilakukan secara bergantian karena wilayah yang harus diawasi cukup luas. “Kita bagi sesuai daerahnya. Misalnya hari ini khusus Ampenan saja, besok lanjut ke Sandubaya, Sekarbela, dan lainnya,” jelasnya. Di samping itu juga pihaknya tetap berkoordinasi dengan pihak kelurahan.

Pembongkaran bangunan yang menyalahi aturan dilaksanakan tim yustisi Pemkot Mataram atas surat perintah dari Walikota. Namun sebelum pembongkaran dilakukan khususnya untuk bangunan yang berdiri di kawasan DAS, Junaidi mengatakan Dinas PU harus melakukan pendekatan dan peringatan tertulis dulu kepada pemilik bangunan. Jika tiga kali peringatan tertulis tidak digubris, maka harus dilakukan pembongkaran. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

BANGUNAN - Bangunan yang didirikan di pinggir kali yang ada di Lingkungan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan.

SUARA NTB Kamis, 25 Februari 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Jangan Main-main dengan Petani PT. Pupuk Kaltim memberikan peringatan agar pengecer pupuk tak main-main melayani petani. Jika tidak, sanksi akan diberlakukan.

Demikian ditegaskan Khoiruddin, Bidang Penjualan PT. Pupuk Kaltim Kantor Pemasaran Wilayah NTB. Baru-baru ini, pihaknya menerima laporan dari dinas yang membidangi perdagangan di Kabupaten Lombok Tengah. Laporan tersebut mengurai pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pengecer di wilayah tersebut. ‘’Hasilnya sudah ditindaklanjuti dan diberikan teguran.

Pelanggarannya tidak bisa dijelaskan secara detail. Yang jelas, pengecer jangan main-main,” katanya kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (24/2) kemarin.

Beberapa jenis pelanggaran berat yang tak bisa ditoleransi, misalnya pengecer menjual kepada petani yang bukan wilayahnya. Pupuk Kaltim meminta agar masyarakat aktif melaporkan jika diketahui ada oknum pengecer yang beroperasi seperti itu.

Sebab dalam ketentuannya, telah tegas diatur setiap pengecer memiliki wilayah penjualan masing-masing. Pelanggaran lain yang tak bisa ditolerir, jika pengecer menjual diatas HET (Harga Eceran Tertinggi). Saat ini, khusus untuk pupuk jenis Urea subsidi, harga tebusnya Rp 1.800/Kg. HET ini berlaku dengan penebusan langsung di pengecer, dan pembelian satu zak (50 Kg). ‘’Jika diantarkan langsung oleh pengecer, ongkos antarnya sesuai kesepakan dan itu tidak termasuk dalam HET,’’ katanya.

Terhadap kemungkinan-kemungkinan permainan pengecer, Khoiruddin menambahkan pengawasan dilakukan dengan memonitor sebanyak 1.260 pengecer yang tersebar di NTB oleh Pupuk Kaltim kerjasama dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).

Jumlah pengecer sebanyak ini di bawahi oleh 25 Distributor.

Distributor ini juga diharapkan mengambil peran mengoptimalkan pengawasan terhadap kemungkinan-kemungkinan permainan oknum pengecer di bawahnya. ‘’Agar tidak terjadi hal-hal lain di lapangan, jumlah pengecer bisa diperbanyak.

Tetapi tergantung kebutuhan.

Disributor bisa mengajukan penambahan pengecer kalau sekiranya dipandang perlu penambahan untuk memaksimalkan layanan kepada peta n i , ’ ’ ujarnya. (bul) Khoiruddin (Suara NTB/bul)

’’Soft Opening’’ Golden Tulip Hotel

Hotel Harus Gunakan Produk Lokal Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si meminta semua pemilik hotel yang ada di NTB agar menggunakan produk industri kreatif masyarakat, seperti kain tenun sebagai penghias aksesoris hotel. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat. ‘’Produk lokal, seperti gorden sedapat mungkin menggunakan bahan lokal. Tidak perlu kita membeli jauh-jauh bahan semacam itu, semua sudah tersedia,” kata Amin, saat Soft Opening Golden Tulip Hotel Mataram, Rabu (24/2) kemarin.

Saat itu kata Wagub, pembangunan hotel atau restoran tentunya sudah melalui survei dan kajian, sehingga keberadaan hotel tersebut harus memiliki multi efek positif bagi masyarakat. ‘’Kita patut bersyukur, NTB memiliki potensi yang luar biasa, ada gunung, lembah, pantai, budaya, semua lengkap. Potensi itu yang harus dikembangkan yang pada akhirnya berefek pada kesejahteraan masyarakat,’’ ujar Wagub.

Karena itu, pemerintah sangat welcome dengan geliat investasi yang saat ini berkembang. Selain itu, Wagub meminta penyedia layanan perhotelan agar menyediakan fasilitas ibadah, mengingat NTB sudah ditetapkan sebagai destinasi wisata halal dunia. ‘’Hotel juga harus menyediakan kelengkapan ibadah bagi para tamu, seperti arah kiblat, itu penting. Juga harus disediakan mukenah, sajadah, tempat wudhu, kitab suci baik Al-qura’an, injil, kitab wedha. Jadi, kalau orang butuh, langsung ada,’’ katanya mengingatkan. (nas)

Rabu, 24/02/16

(Suara NTB/bul)

TAHAP AKHIR - Semua mesin PLTU Jeranjang kini sedang dalam tahap akhir perbaikan. Diharapkan dalam waktu yang tidak lama lagi segala permasalahan listrik di NTB dapat teratasi, dengan beroperasinya semua mesin tersebut.

Pimpinan PLN Berganti

Gubernur Berharap Membawa Kemajuan Bagi NTB Mataram (Suara NTB) Pucuk pimpinan PLN wilayah NTB berganti. General Manager PLN Wilayah NTB, Dwi Kusnanto dimutasi menjadi GM PLN Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. GM PLN NTB yang baru dijabat oleh Karyawan Aji. Menyikapi pergantian kepemimpinan di PLN wilayah NTB itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi berharap pimpinan yang baru dapat membawa kemajuan bagi NTB. Gubernur yang didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST., M.UM menyampaikan terima kasih kepada pihak PLN yang terus berusaha mengatasi masalah krisis listrik di NTB. Ia juga berpesan kepada ke dua GM PLN tersebut untuk bekerja dengan

ikhlas dan sebaik-baiknya. ‘’Insya Allah, jika kita bekerja dengan baik dan benar, nantinya akan mendapat apresiasi dan tidak akan terdzolimi,’’ kata gubernur saat menerima kunjungan mantan GM PT. PLN Wilayah NTB, Dwi Kusnanto di ruang kerjanya, Rabu (24/2) kemarin.

Pada kesempatan tersebut Dwi melaporkan kondisi terkini kelistrikan di NTB. Ia mengatakan pasokan listrik wilayah NTB hingga saat ini sudah mendekati aman. Aman di sini dalam artian ketersediaan cadangan listrik hampir sama dengan kapasitas terbesar PLTU Jeranjang.

Waspadai Lembaga Pelatihan Swasta Menjanjikan Bekerja di Jepang Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB mengeluarkan peringatan untuk mewaspadai lembaga pelatihan berkedok perusahaan penyalur tenaga kerja ke Jepang. Tawarannya cukup menggiurkan, namun harus diantisipasi.

Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, H. Wildan melalui Kepada Bidang Latas, L. Riadi memberikan peringatan resmi tersebut, menyusul adanya kasus penipuan sejenis di Kabupaten Lombok

Tengah baru-baru ini.

Biasanya, lembaga yang memberikan pelatihan dan menjanjikan peserta pelatihan untuk diberangkatkan bekerja di negeri Sakura ini merupakan lembaga cabang yang mengaku berkantor pusat di Jakarta. ‘’Jangan percaya itu, mendaftarlah melalui Dinas Nekertrans. Bisa melalui kabupaten/kota, bisa langsung ke Dinas Nakertrans Provinsi NTB. Karena sudah ada kontrak pemerintah dengan pemerintah. Jadi jelas, jika layak dan telah lulus seleksi, bisa diberangkatkan,” demikian L. Riadi dihubungi di Mataram, Rabu (24/2) kemarin. Ia menegaskan, mengantisipasi tipu daya oknum calo yang menebar janji bekerja di Jepang, diperbanyak sosialisasi terutama kepada generasi-generasi muda.

Baru-baru ini, Disnakertrans NTB membuka pelatihan kompetensi teknis kepada sebanyak 33 calon tenaga kerja di provinsi ini yang akan bekerja di Jepang.

Pelatihan dasar tahap pertama bagi calon pemagangan luar negeri digelar di Balai Latihan Kerja (BLK) NTB. Selain pelatihan kompetensi teknis, para calon tenaga pemagangan ke Jepang itu juga dituntut memiliki kompetensi spiritual, yakni nilai-nilai spritual yang menjiwai sikap dan tingkah laku, seperti etos kerja, motivasi kerja, disiplin, loyalitas dan dedikasi.

Pelatihan lain yang tak kalah penting diberikan yakni kompetensi sosial, yang merupakan kemampuan untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan,

seperti kerja sama, toleransi, koordinasi dan komunikasi.

Disnakertrans juga meminta para calon tenaga kerja membentengi diri dengan karakter dan ciri khas yang membedakan dengan pesaing dari negara lain. Karakter moral dan kinerja harus menyatu, memiliki kepribadian yang tangguh, ulet dan beretika baik.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Drs. H. Sudarman, MM memaparkan program pemagangan ke Jepang merupakan salah satu solusi mengurangi angka pengangguran di NTB, yang tercatat sebanyak 120.126 orang dari total 2,4 juta angkatan kerja hingga akhir 2015.

Jumlah peserta magang ke Jepang dari sejak 2012-2015 sebanyak 80 orang. Di mana sebanyak 16 orang telah menyelesaikan kontraknya dan kembali ke NTB dengan membawa bekal keterampilan yang bisa dijadikan modal berwirausaha. ‘’Kami menginginkan jumlah peserta seleksi pemagangan setiap tahun sebanyakbanyaknya, begitu juga yang lulus dan diberangkatkan ke Jepang sebanyak-banyaknya.

Dengan begitu NTB akan memiliki banyak sumber daya manusia berkompeten,” demikian mantan Sekretaris Disperindag Provinsi NTB ini.

Untuk diterima bekerja di perusahaan Jepang, menurut H. Sudarman memang tidak mudah. Seleksinyapun sangat ketat dan tak bisa diintervensi. Sehingga yang dinyatakan lolos ke Jepang setelah pelatihan, adalah sesuai kualifikasi yang diminta negara itu, dengan tingkat kedisiplinan terkenal di dunia. (bul)

Dwi menjelaskan, PLN juga menambah cadangan listrik dari Bali dan Riau, masing-masing 10 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik pada Acara HPN 2016 di NTB beberapa waktu lalu.

Dwi menyampaikan semua mesin PLTU Jeranjang sedang dalam tahap akhir perbaikan. “Insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi segala permasalahan listrik di NTB dapat teratasi,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Dwi sekaligus berpamitan kepada gubernur dan memperkenal-

kan GM PLN wilayah NTB yang baru, Karyawan Aji sejak 17 Februari 2016. Dwi Kusnanto akan menjadi GM PLN Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

Sementara itu, GM PLN Wilayah NTB yang baru, Karyawan Aji berharap sebagai pejabat baru dapat diterima dengan baik. Dengan kepemimpinan yang baru, pihaknya ingin memajukan NTB. Nantinya, dalam proses kegiatan-kegiatan PLN pihaknya ingin mendapat dukungan dari pemerintah provinsi. (nas)

”Bebek” Mulai Ditinggalkan Mataram (Suara NTB) Perusahaan otomotif tak henti-hentinya melakukan inovasi produk, seiring berkembangnya selera pasar.

Motor bebek sebagai salah satu jenis produk yang terhitung bukan produk lamapun, perlahan mulai ditinggalkan.

Marketing Manajer Astra Honda Motor (AHM) Mataram, Wendi Tenario mengatakan, makin berkurangnya peminat Honda bebek tergambar dari statistik penjualan tahun 2014 lalu. Tidak bisa dihindari, karena selera pasar telah berkembang sedekian pesat.

Trend kebutuhan masyarakat akan sepeda motor dalam beberapa waktu terakhir telah beralih ke motormotor jenis matic. Penjualan mator matic sendiri bahkan telah melonjak terbalik dengan penjualan motor bebek yang tahun-tahun sebelumnya menjadi primadona.

“Masing-masing masa ada selera dan pasarnya. Revo dan Supra masih diminati, tetapi tetap saja kecil peminatnya karena beragam produksi motor matic terbaru dilahirkan,” kata Wendi Tenario pada Suara NTB di Mataram, Rabu (24/2) kemarin.

Pelamahan penjulan motor bebek mulai terasa dari tahun 2003-2004. Bahkan dari total penjualan Honda, motor bebek hanya memberikan kontribusi sebesar 4 persen. Sementara motor matic sharenya terus meningkat sampai 34 persen dari total penjualan. Perkiraannya karena jenis matic lebih efektif untuk kebutuhan masyarakat.

“Mungkin karena lebih enak dibawa santai hingga dibawa ke pasar untuk angkut barang,” ujarnya.

Selera pasar sudah cenderung kepada motor matic dan telah memasuki selera di motor-motor sport. Atas kondisi pasar ini, AHM berakselerasi menyesuaikan keinginan pasar di maksud. Dengan dirilisnya produk terbaru CBR150R baru-baru ini.

(Suara NTB/ist)

Wendi Tenario Peralihan ke motor sport inipun diimbangi dengan kebutuhan konsumen akan kendaraan sejenis trail. Peminatnya adalah komunitas-komunitas yang menggemari petualangan. AHM sendiri masih memperhitungkan peluang pasar terbaru ini.

Ke depan, masih menurut Wendi, selera zaman akan beralih lagi ke motor-motor gede alias Moge. Karena menggunakan sepeda motor telah beralih kepada hobi dan gaya hidup. Perusahaan otomotifpun akan tetap menyesuaikan permintaan tersebut.

Sementara menurut GM. AHM Plant Cikarang, Dodi Sutriadi dalam kunjungan media ke pabrik Honda terbesar di Indonesia belum lama ini menjelaskan, untuk memenuhi perubahan selera motor di Indonesia, tim perancang desain di Jepang setiap saat harus berjibaku mendesain produk apa lagi yang harus dikeluarkan.

Secara nasional, penjualan sepeda motor Honda sebanyak 400.000 hingga 500.000 sebulan. Pada musim panen dan perayaan keagamaan, peningkatan penjualan bisa mencapai 600.000 unit secara nasional. Sebagian besar penjualan tersebut jenis motor matic.(bul)

SUARA NTB Kamis, 25 Februari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tiga Anggota Polres Lotim Dipecat Selong (Suara NTB) Tiga Anggota Polres Lombok Timur (Lotim) dipecat. Masing-masing Brigadir HRS dari Satuan Intelijen Polres Lotim, Brgadir MY dari Seksi Propam dan Briptu SK dari Satbimmas. Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) tiga anggota Polres Lotim itu dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri beberapa waktu lalu.

Manfaatkan Gedung SRG PEMKAB Lombok Timur (Lotim) ingin sekali bisa memanfaatkan Gedung Sistem Resi Gudang (SRG) yang ada di Pringgabaya. Diketahui status gedung yang dibangun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perdagangan senilai Rp 4 miliar itu di bawah kendali pihak ketiga.

Plt Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan (ESDM-PP) Lotim, H. Teguh Sutrisman mengungkapkan, pihaknya berencana mengecek gudang SRG tersebut. Informasi yang diterima, jika SRG ini sudah cukup lama tak berfungsi.

Menurutnya, dilihat dari tujuan dibangunnya SRG itu sangat bagus. Di mana petani bisa melakukan tunda jual saat harga hasil produksinya anjlok. Hasil komoditi pertanian, seperti padi dan jagung bisa dititipkan dulu dalam SRG dan menjualnya saat harga menguntungkan petani.

Akan tetapi, dalam aplikasinya SRG tidak bisa berjalan.

Pertimbangan sebagian besar petani kalah pada biaya operasional dan harus membawa ke gedung SRG dengan biaya sendiri. Di samping itu, melihat jumah produksi hasil komoditi pertanian yang tidak seberapa membuat petani memilih menjual sendiri.

Pertimbangan lainnya, petani kabarnya harus melalui tahapan proses yang cukup ketat untuk bisa memasukkan hasil produksinya ke SRG. Harus ada proses uji mutu dan lainnya.

Biaya untuk proses uji mutu itu pun memberatkan petani.

Melihat dari konsepnya, SRG ini sangat menguntungkan petani. Di mana, ada jaminan bank juga terhadap barangbarang yang dititip di gudang tersebut. Hanya saja, ribetnya proses pengurusannya ditambah harus adanya tambahan biaya membuat petani tidak bisa melaksanakan SRG. (rus)

LAKIP Molor

Internal Pegawai Dituding Tak Disiplin Tanjung (Suara NTB) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang belum terselesaikan di 9 SKPD, termasuk Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Lombok Utara (KLU) diakui pejabat terkait. Sekretaris Dinas Dikbudpora, Adnan, M.Pd., mengklaim terlambatnya laporan LAKIP disebabkan kurang disiplinnya internal pegawai dinas dalam melakukan koordinasi satu sama lain.

“Saya tanyakan ke pegawai yang mengerjakan itu, ngakunya sudah beres. Tetapi waktu Pak Sekda menagih laporannya, orangnya malah hilang (baca: tidak masuk kantor),” aku Adnan, kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (24/2).

Sekdis menjelaskan, persoalan kurangnya kedisiplinan dalam berkoordinasi di internal Dikbudpora masih harus diperbaiki. Oleh karenanya, selain unsur pimpinan di dinas, diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut agar pegawai mengetahui tupoksinya.

Bahkan menurut Adnan, inspeksi mendadak yang dilakukan wakil bupati di beberapa SKPD termasuk Dikbudpora, berdampak terhadap proses perbaikan kedisipkinan pegawai. Sebab dengan disaksikan langsung oleh kepala daerah, pegawai bersangkutan bisa dinilai dan dievaluasi.

Namun bukan berarti kata Adnan, pihaknya lepas tangan terhadap kedisiplinan pegawai di internal dinas.

Meskipun diketahui pegawai mana saja yang tidak disiplin, pihaknya tidak serta merta bisa memberikan konsekuensi.

“Staf yang menyusun LAKIP ada di Bidang Program, sampai sekarang gak pernah kelihatan,” ujarnya mencontoh ketidakdisiplinan aparatur Dinas Dikbudpora.

Sementara kendala teknis belum rampungnya Laporan LAKIP hingga batas waktu yang ditentukan, disebabkan inventarisasi data per bidang yang tidak tepat waktu. Termasuk di antaranya, beberapa madrasah yang berada di bawah kendali Kemenag Lombok Utara belum masuk dalam data LAKIP. “Tapi hari ini sudah kita pastikan laporan LAKIP selesai, selanjutnya langsung diserahkan ke Bappeda,” imbuhnya.

Sekdis menambahkan, pengumpulan LAKIP sejatinya sampai dengan bulan Maret. Namun demikian, Sekretariat Daerah meminta dikumpulkan lebih awal guna dilakukan perbaikan di Bappeda untuk disempurnakan menjadi laporan daerah. (ari)

Kelola Pariwisata, Semua Pihak Harus Samakan Persepsi Selong (Suara NTB) Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan provinsi NTB. Betapa tidak, sektor pariwisata NTB saat ini menjadi salah satu incaran para wisatawan lokal maupun mancanegara. Bahkan, Pemprov NTB melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB menargetkan 3 juta wisatawan berkunjung ke NTB di tahun 2016 ini. ‘’Untuk mencapai target itu, semua pihak termasuk kepala daerah harus menyamakan persepsi dalam membenahi pariwisata di wilayahnya masing-masing,’’ pesan Wakil Gubernur NTB H. Muh.Amin saat menghadiri acara di Paokmotong Lombok Timur, Rabu (24/2).

Diakuinya, sektor pariwisata memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam meningkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di antaranya dengan cara setiap daerah memajukan sektor pariwisata di daerahnya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Namun, katanya, yang paling utama adalah dilakukan menyamakan persepsi antara, bupati, SKPD, masyarakat dan sejumlah pihak terkait lainnya. “Potensi Lotim di sektor pariwisata sangat besar,” ungkapnya.

Seiring dengan penyamaan persepsi untuk membangun dunia pariwisata menjadi lebih baik, maka ke depan jumlah wisatawan yang berkunjung di setiap daerah akan terus mengalami peningkatan. Tidak terkecuali Kabupaten Lotim akan menjadi salah satu incaran bagi para wisatawan. Dengan begitu, maka pendapatan perekonomian masyarakat dapat meningkat dan sejalan dengan meningkatnya Sumber Pendapatan Asli (PAD) masing-masing daerah. Pasalnya, kegiatan pariwisata sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat mulai dari masyarakat yang ada di kota sampai pada masyarakat yang ada di desa. (yon)

na terbukti melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba.

Dalam hal ini, jelasnya, Kapolres Lotim memberikan tindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap semua anggota yang melanggar, termasuk terhadap pelanggaran disiplin.

Catatan Polres Lotim selama empat bulan terakhir, jumah anggota yang melakukan pelanggaran disiplin telah disidangkan sebanyak 22 orang. “Terhitung sejak Oktober sampai dengan Februari ini,” jelasnya.

Secara umum katanya, terhadap tindakan pelanggaran

disiplin yang dilakukan anggota diberikan hukuman tunda pendidikan, tunda kenaikan pangkat, tunda gaji, termasuk akan diberikan hukuman penempatan khusus.

“Hukuman beraneka ragam, penempatan khusus atau kurungan itu bisa 21-28 hari,” tegasnya.

Pada Rabu kemarin, telah dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan menyidangkan tiga orang dari akumulasi 22 kasus yang ditemukan. Sidang lanjutan akan digelar pada Sabtu mendatang.

(Suara NTB/rus)

SIDANG - Suasana sidang komisi kode etik profesi Polri yang digelar di Mapolres Lotim, Rabu (24/2).

Sebagian besar pelanggaran karena tidak masuk kerja.

Kapolres Lotim selain memberikan hukuman ter-

hadap perwira melanggar juga memberikan reward kepada anggota yang berprestasi. (rus)

Redusir Praktik PETI

LSP2M Ajak Masyarakat Lingkar Tambang Dialog Selong (Suara NTB) Dalam rangka meredusir praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI), Lembaga Studi Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (LSP2M) NTB, Kamis (25/2) hari ini akan menggelar dialog publik.

Pada sesi dialog kali ini, LSP2M melibatkan elemen masyarakat dari lingkar tambang yang ada di wilayah Lombok Timur.

Ketua Panitia Pelaksana Dialog, Dimyati dalam rilisnya menyampaikan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi saat ini sudah banyak mulai terkuak. Termasuk di Pulau Lombok, beragam potensi kekayaan alam menjadi incaran banyak investor. Mengetahui potensi alam itu, beberapa tahun ini sekelompok masyarakat mencoba ambil bagian dengan menambang secara ilegal dengan peralatan ala kadarnya.

Aktivitas pertambangan ini ditemukan mulai dari pertambangan logam dan batuan maupun pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Aturan sejatinya melarang tegas adanya tindakan masyarakat menambang secara ilegal atau disebut pertambangan tanpa izin (PETI).

Menurutnya, PETI adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PETI diawali oleh keberadaan para penambang tra-

(Suara NTB/humas Setda NTB).

TABUR BENIH - Wagub NTB H. Muh Amin dan Wabup Lotim H. Haerul Warisin melakukan tabur perdana benih emas tembakau Virginia di Gedung Pusat Informasi Agribisnis Paokmotong, Rabu (24/2).

Petani Tembakau Harus Jalin Kemitraan Selong (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin mengimbau kepada petani tembakau di Lotim agar menjalin kemitraan dengan perusahaan rokok. Langkah itu untuk mendekatkan petani dengan akses pasar.

Menurutnya, luas areal tanaman untuk tembakau Virginia di Lotim tidak kurang dari 70 persen dari 100 persen luas tanaman tembakau di Lotim. Dengan begitu, kemitraan yang dilakukan antara petani tembakau dengan pihak perusahaan tentunya sangat diinginkan. Selain itu, Wabup juga mengharapkan pihak perusahaan agar siap menerima petani tembakau untuk bermitra dengannya.

Karena, ada perusahaan tembakau yang terkadang cenderung tidak mau bermitra dengan petani.

“Petani kita minta supaya mau bermitra dengan perusa-

haan, begitupun sebaliknya pihak perusahaan kita harapkan mau menerima petani sebagai mitranya,” ujarnya dalam Kegiatan Sosialisasi Intensifikasi Pengembangan Tanaman Tembakau di Kabupaten Lotim tahun 2016, Rabu (24/2). Acara ini juga dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muh. Amin, SH,MSi. Wabup menambahkan, saat ini impor tembakau dari luar sudah dikurangi. Kondisi itu merupakan peluang besar bagi petani untuk menanam tembakau. Dalam penanaman itu, petani harus memperhatikan tiga hal, yakni benih yang unggul, pupuk berimbang dan ketersediaan air yang cukup.

Sementara, Wagub NTB, H. Muh. Amin, mengatakan, dalam kemitraan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan para tembakau khususnya di Lotim jangan sampai ada yang untung rugi.

Artinya, antara konsumen dan

produsen harus bisa samasama saling menguntungkan agar kedua belah pihak samasama sejahtera. “Jangan hanya pihak perusahaan saja yang untung, sementara petani tembakau kita merugi. Samasama untung, itulah yang bagus,” ujarnya mengingatkan.

Adanya pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), kata wagub, diharapkan petani dapat menikmati apa yang seharusnya mereka manfaatkan. Karena, DBHCHT bersumber dari petani tembakau dan kembali pada petani tembakau itu pula. “Dana DBHCHT itu dikembalikan ke petani untuk kepentingan tembakau. Kalau untuk rumah kumuh, tentu yang diidentifikasi itu rumah para petani tembakau,” jelasnya.

Pada kesempatan itu juga, Wagub H. Muh. Amin bersama Wabup Lotim H. Haerul Warisin menebar benih emas tembakau Virginia. (yon)

Selong (Suara NTB) Setelah lima bulan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) akhirnya polisi berhasil meringkus MS (41), Warga Dusun Sepit Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Buronan polisi terduga bandar narkoba itu berhasil diringkus aparat tanpa perlawanan di rumahnya, sekitar pukul 23.00 dini hari Senin lalu.

Kepala Satuan Reserse Narkoba, AKP Arjuna Wijaya, SIK, kepada wartawan mengutarakan, MS merupakan terduga bandar yang berhasil melarikan diri saat upaya penangkapan 23 September 2015 lalu.

Waktu itu, yang ditangkap adalah istri terduga berinisial R. Status R saat ini merupakan terpidana atas kasus tersebut. Di mana, R selaku istri dinyatakan bersalah dan telah divonis 7 bulan kurungan penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Selong.

R dalam waktu dekat sudah akan bebas, karena masa tahanan segera berakhir. Ringannya putusan hukum

Pasien Gizi Buruk Asal Lobar Dirawat di RSUD Tanjung Tanjung (Suara NTB) Manajemen RSUD Tanjung kembali menangani pasien Gizi Buruk. Hanya saja, kali ini pasiennnya merupakan anak berusia 5 tahun, asal Desa Dopang, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat (Lobar).

Khaerunisa, 5 tahun, mendapat penanganan pihak medis RSUD Tanjung, sejak Sabtu (20/2). Perihal perawatan warga Lobar di KLU ini sendiri, tidak lepas dari hubungan keluarga, di mana ibu Khaerunisa, Sumiati, adalah warga Cupek, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung.

Khaerunisa diminta dirawat di Lombok Utara oleh sang nenek, yang kemudian membawanya ke RSUD Tanjung.

Berdasarkan diagnosa dokter RSUD Tanjung, Khaerunnisa, divonis menderita gizi buruk bahkan menjurus pada komplikasi penyakit lainnya.

Pasien bukan kali ini saja dirawat dokter. Sebelumnya, Khaerunnisa, sempat mendapat perawatan di RSUP Dasan Cermen. Namun keluarga pasien terganjal biaya untuk biaya, oleh karena Khaerunnisa tidak dibekali BPJS oleh aparat terkait di Pemda Lobar.

“Sempat dirawat di Puskesmas, lalu dirujuk ke RSUP, tapi kami tidak punya biaya, sehingga kami memilih untuk dibawa pulang,” ujar Sumiati, ibu pasien.

Pasien terbaring lemah, dengan badan terlihat sangat kurus. Di usia 5 tahun,

Khaerunisa hanya memiliki berat badan 10 kg dari berat badan normal minimal 15 kg.

Dituturkan Sumiati, anaknya mengidap sakit sekitar sebulan lalu. Awalnya, sang anak tidak mau makan. Sejak itu, berat badannya menyusut. Ia dan suami, Ahmad Alhamdi, kebingungan dengan kondisi tersebut. “Kami tidak punya BPJS, jadi berobatnya termasuk pasien umum. Karena biaya mahal, kami tidak mampu bayar,” sambung Sumiati.

Selama perawatan di RSUP Dasan Cermen, Suamiti mengaku mendapat bantuan biaya dari pihak keluarga yang kebetulan menjadi pejabat di salah satu pemerintah desa di Lobar.

Namun dikarenakan pemulihan memerlukan waktu lama, sehingga Khaerunnisa dipulangkan sebelum sembuh. “Waktu di RSUP biaya dibantu sama kades yang masih ada hubungan saudara. Tapi biayanya mahal dan butuh waktu lama untuk menginap,” katanya.

Direktur RSUD Tanjung, H. L. Bachrudin, mengakui pasien yang masih berstatus warga Lombok Utara, secara otomatis tidak bisa mengakses BPJS di Pemda KLU. Namun bilamana ada koordinasi dari Pemda Lobar dengan manajemen RSUD Tanjung, maka hal ini akan sangat membantu pasien.

Namun demikian, manajemen RSUD Tanjung tetap memberikan pelayanan medis demi kesembuhan pasien. Terkait biayanya, Bachrudin inisi-

atif mengkomunikasikannya dengam salah satu LSM di Tanjung. “Kita sudah koordinasi dengan salah satu LSM yang ada di Lombok Utara. Kemungkinannya, biaya pengobatan Khaerunisa akan dibantu LSM ini,” ujar Bahrudin.

Dugaan kuat, LSM Lombok Utara yang membantu menangani biaya Khaerunisa adalah Endri’s Foundation. Sebab, LSM ini cukup getol “mengejar” warga KLU yang kurang mendapat pelayanan kesehatan, baik penderita gizi buruk, hydrocephalus dan penderita penyakit lainnya.

Sementara dokter anak, Terresa Bayu, yang dikonfirmasi membenarkan pasien mengidap gizi buruk. Akibat sakit inilah, muncul komplikasi penyakit lain, seperti diare, susah makan dan radang paru-paru. Jenis gizi buruk pasien adalah marasmus.

Kendati bisa ditangani, tetapi bisa menyebabkan pembengkakan di tubuh jika tidak cepat ditangani. “Penanganan yang kita berikan pertama, menstabilkan kondisi pasien, menangani diare dan infeksi yang terjadi di mulut dan radang paru-paru. Kita sudah berikan nutrisi formula 75 dalam bentuk susu untuk meningkatkan nutrisi kepada pasien,” jelas Terresa.

Jika prosesnya normal, stabilisasi pasien diperkirakan memakan waktu seminggu. Namun pihak rumah sakit terpaksa menghitung ulang fase stabilisasi lantaran pasien mengalami diare. (ari)

disional yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha. Termasuk, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing, ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat serta krisis ekonomi ber-kepanjangan yang diikuti oleh penafsiran keliru tentang reformasi.

Di sisi lain, kelemahan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menganaktirikan pertam-bangan rakyat, juga ikut mendorong maraknya PETI. Atas dasar itulah, LSP2M NTB memberikan atensi pada masalah tersebut.

Acara dialog ini mengangkat tema, “Membangun Komitmen Bersama Untuk Meredusir Maraknya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Lombok”.

Tujuan dilaksanakan guna memahami aturan-aturan pertambangan, memberikan edukasi positif terhadap masyarakat agar menaati aturan yang berlaku, meminimalisir dampak kerusakan lingkungan akibat maraknya PETI, Mengurangi aktivitas PETI yang membahayakan.

Dihadirkan sebagai pembicara, Dinas ESDM dan PP Lotim yang akan membawa materi, “Meminimalisir aktivitas PETI di Lombok Timur, akademisi yang akan Menyoroti aspek sosial ekonomi pemicu maraknya PETI di Pulau Lombok” Akademisi di Lombok Timur dan BLHPM Lotim, yang akan menyampaikan materi tentang Dampak lingkungan dari aktivitas PETI. (rus/*)

Buronan Terduga Bandar Narkoba Diringkus

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/dok)

H. Teguh Sutrisman

Kapolres Lotim, AKBP Karsiman, SIK melalui Wakapolres Kompol Gede Harimbawa, SH, menjelaskan, selain tiga anggota tersebut, ada satu lagi berinisial BES yang terancam akan dipecat, karena pelanggaran yang tergolong berat.

Menurutnya, pelanggaran Brigadir HRS, MY dan BES ini akibat disersi, karena tidak masuk kerja selama kurun waktu hampir tiga tahun.

“Tidak masuk kerja selama dua tahun lebih,” ungkapnya.

Sedangkan SK dipecat, kare-

terhadap Ibu Rumah Tangga (IRT) itu, karena pertimbangan yang bersangkutan memiliki anak yang masih kecil.

Sementara MS sendiri menjadi buronan, karena terduga bandar narkoba ini sudah tidak bisa sembunyi lagi dari incaran petugas. Saat aparat kepolisian mengetahui keberadaannya, langsung disergap. Saat berhasil ditangkap, MS sembunyi di bawah kolong tempat tidur.

Saat penangkapan MS ini, tidak ditemukan ada barang bukti berupa sabu-sabu seperti saat penangkapan istrinya. Polisi hanya menemukan alat hisap barang terlarang tersebut. Kini MS sudah dijebloskan ke tahanan Mapolres Lotim guna mengikuti proses hukum lebih lanjut.

Dalam hal ini, ujarnya, barang bukti yang lama sebesar 7 gram narkoba jenis sabu digunakan untuk menjerat terduga bandar. MS dijerat pasal 112 juncto 114 dan Subsider pasal 127 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun kurungan penj a r a . (rus)

Arjuna Wijaya

SUARA NTB Kamis, 25 Februari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Proyek RPH Barabali

Kejari Praya Kantongi Empat Calon Tersangka

Praya (Suara NTB) Proses penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2014 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya mulai menemukan titik terang. Kejari Praya saat ini diyakini sudah mengantongi nama-nama calon tersangka pada proyek senilai Rp 1,4 miliar milik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB. (Suara NTB/dok)

Gede Sukma Wirawan

Sanksi bagi Anggota POLRES Lombok Barat (Lobar) bakal melakukan penertiban KTA dan KTP anggota polisi. Tujuan penertiban ini untuk meningkatkan disiplin anggota terhadap dokumen identitas nyata diri. Bagi anggota yang tak lengkap KTA bakal dijatuhkan sanksi berupa tilang dan sidang disiplin. Terkait kapan waktu dilaksanakan penertiban tersebut masih dirahasiakan.

“Kami akan gelar penertiban KTA dan KTP anggota, bagi anggota yang tidak lengkap bakal disanksi ditilang dan disidang disiplin tergantung jenis pelanggarannya,” tegas Wakapolres Lobar, Kompol Gede Sukma Wirawan di ruang kerjanya, Rabu (24/2).

Dikatakan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan penertiban KTA dan KTP anggota sebanyak dua kali. Tahun ini, kali ketiga akan dilaksakan pada wwaktu yang dirahasiakan. Menurutnya, perlu dilakukan penertiban supaya meningkatkan disiplin anggota terkait identitas nyata diri. Semua anggota, jelasnya, harus punya kartu anggota dan memiliki wajib pajak. Kegiatan ini juga, jelasnya, bagian dari evaluasi kepada anggota.

Terkait jumlah personel Polres Lobar sekitar 1.075 orang yang tersebar di Kabupaten Lombok Utara dan Lobar. Jumlah ini, jelasnya jauh dari kata ideal, jika melihat jumlah personel di masing-masing polsek. Kekuatan masing-masing polsek jelasnya beda-beda tergantung tipe. Seperti di daerah Tanjung dan Senggigi, termasuk urban jumlah personel seharusnya 90 orang tapi di lapangan tidak sampai sebegitu. Sementara daerah yang masuk rural, memiliki anggota 50 orang, namun kenyataan di lapangan kurang dari itu.

Penempatan personel di masing-masing polsek, jelasnya perlu pengkajian dilihat dari kompeten, latar belakang di daerah setempat. Artinya, hal ini dipertimbangkan dalam menempatkan personel. Karena itu, mutasi atau pengusulan mutasi melalui pertimbangan karir.

Ia menambahkan, KLU harus didorong menjadi Polres definitif, karena dampaknya positif. Meski gangguan kamtibmas sedikit, namun KLU perlu mendapatkan pelayanan kepolisian yang dekat. Selama ini, masyarakat yang mau mendapatkan pelayanan kepolisian sangat jauh. ‘’Misalnya mau buat SIM, dari KLU ke Lembar memerlukan biaya besar. Belum lagi, jika persyaratannya kurang, maka masyarakat harus bolak balik. (her)

“Sudah ada empat calon tersangka,” aku Kepala Kejari Praya Feri Mupahir, SH, MH, kepada wartawan, di kantornya, Rabu (24/2) siang.

Namun, siapa saja yang menjadi calon tersangka pada proyek pembangunan RPH Barabali belum bersedia diungkap, karena surat penetapan tersangkanya belum ada. Rencananya, penetapan tersangka baru akan dilakukan pekan depan. Setelah pihaknya menerbitkan surat penetapan tersangka. “Suratnya (penerapan tersangka) sudah kita perintahkan untuk segera dibuat. Sehingga pekan depan, penetapan tersangka

sudah bisa dilakukan,” ujarnya.

Feri berjanji setelah ada penetapan tersangka, baru pihaknya akan mengungkap semuanya. Termasuk identitas para tersangka. Sedangkan untuk saat ini, karena masih sifatnya calon tersangka, maka belum bisa diekspose. “Yang jelas sudah ada empat calon tersangkanya. Masalah siapa saja, nanti setelah ada penetapan tersangka,” tandasnya.

Para tersangkanya jelas tidak akan keluar dari saksisaksi yang sudah dimintai keterangan. Dan, masih ada kemungkinan untuk bertambah, tergantung hasil pengem-

bangannya nantinya. Mengingat, selain ke empat calon tersangka masih ada saksi lainnya yang juga sudah dimintai keterangannya.

Disinggung nilai kerugian dalam proyek tahun 2014 tersebut, Feri mengaku masih belum ada angka pasti. Baru sebatas indikasi saja, yakni sekitar Rp 164 juta, sesuai hasil perhitungan fisik yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Loteng. Tapi masih ada kemungkinan juga, nilai kerugiannya akan bertambah.

Karena pihak BPKP Perwakilan NTB sampai saat ini juga masih melakukan audit perhi-

PT. AP I Lobi Kedubes Australia Praya (Suara NTB) Pihak Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA) saat ini sedang membangun komunikasi yang intensif dengan Kedutaan Besar (Kedubes) Australia di Jakarta. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk bisa membujuk sejumlah maskapai penerbangan di negeri Kanguru tersebut agar membuka rute penerbangan Lombok-Australia. Salah satunya, adalah maskapai Jetstar.

General Manager (GM) PT. AP I LIA, I Gusti Ketut Ardita, yang dikonfirmasi Suara NTB, mengaku kalau komunikasi pihaknya dengan Kedutaan Australia sudah sangat intensif.

Walaupun masih sebatas komunikasi via telepon dan belum sampai ke tahap pertemuan langsung.

Meski demikian, ujarnya, respons pihak kedutaan cukup bagus. Bahkan, pihak kedutaan sudah meminta waktu khusus untuk bisa bertemu guna membahas sejumlah persoalan. Termasuk rencana mendorong masuknya sejumlah maskapai penerbangan dari Australia ke Lombok.

“Kita sedang cari waktu yang tepat untuk bisa bertemu secara langsung. Karena pihak Kedutaan Australia sangat merespon positif, jika ada maskapai asal Australia membuka rute penerbangan ke Lombok,” terangnya.

Pihaknya dalam hal ini tidak mempermasalahkan maskapai apa saja yang mau membuka rute penerbangan Australia-Lombok. Apakah itu Jetstar yang sebelumnya pernah membuka rute tersebut atau pun maskapai lainnya.

Ardita menjelaskan, sebelum membuka rute penerbangan baru, maskapai-maskapai di Australia biasanya meminta pertimbangan dari pihak kedutaan negaranya. Dan, terkadang rekomendasi yang diberikan pihak kedutaan menjadi acuan oleh pihak maskapai untuk mau membuka rute penerbangan baru. Untuk itu, ujarnya, pihaknya terus membangun komunikasi yang baik dengan pihak kedutaan, sehingga bisa memberikan dukungan maupun asistensi terkait persyaratan apa saja yang mesti disiapkan untuk bisa menarik maskapai asal Australia membuka rute penerbangan Australia-Lombok.

Pihaknya mengharapkan pihak kedutaan memberikan asistensi dari sisi keamanan penerbangan yang biasanya diminta oleh maskapai Australia. Sekaligus memberikan rekomendasi atau pertimbangan kepada maskapai Australia yang ada. Jika sudah ada rekomendasi, maka PT. AP I LIA bisa mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan, sehingga rute penerbangan Australia-Lombok bisa kembali dibuka. (kir)

tungan kerugian negara.

Lebih lanjut ia menjelaskan, selain hasil perhitungan fisik nilai kerugian negara juga bisa dilihat dari sisi manfaat RPH bagi masyarakat. Kalau keberadaan RPH tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, maka bisa saja kerugian negara dihitung seluruh nilai proyeknya. “Jika me-

Suhaili Pastikan Tidak Ada Mutasi Balas Dendam (Suara NTB/kir)

APEL SIAGA - Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, memimpin apel siaga dengan berbagai elemen masyarakat di Lapangan PSLT Praya, Rabu (24/2).

Majukan Daerah Penerbangan Australia-Lombok

(Suara NTB/kir)

Feri Mupahir

mang manfaat RPH tersebut tidak ada, kerugian negaranya kita hitung loss seluruhnya. Sesuai nilai proyek bersangkutan, sebesar Rp 1 miliar lebih,” tambah Feri. Namun, semua itu tergantung hasil konsultasi dengan pihak BPKP Perwakilan NTB. Di tempat yang sama, Feri Mupahir menambahkan, selain calon tersangka proyek RPH Barabali, pihaknya juga sudah mengantongi satu calon tersangka untuk kasus dugaan korupsi ADD Desa Lekor. Sama dengan kasus RPH, tersangka kasus ADD Lekor juga direncanakan bakal ditetapkan pekan depan.

Untuk kasus ADD Lekor, pihaknya menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 270 juta lebih. Jumlah kerugian tersebut juga masih bisa berubah. Tergantung hasil audit yang dilakukan oleh pihak BPKP Perwakilan NTB. “Jadi untuk kasus RPH dan Lekor, ada lima calon tersangka yang ada,” pungkas Feri. (kir)

Butuh Komitmen Semua Elemen Masyarakat Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng), menggelar apel siaga di lapangan PSLT Praya, Rabu (24/2). Apel yang diikuti ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat ini sebagai upaya rekonsiliasi dan konsolidasi kembali antara pemerintah daerah dengan seluruh elemen masyarakat.

Tujuannya mendukung kemajuan pembangunan di Loteng di masa datang.

Apel dipimpin langsung Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., dan diikuti seluruh pejabat lingkup Pemkab Loteng, unsur pemerintah desa, organisasi masyarakat, unsur pemuda yang diwakili KNPI Loteng hingga jajaran birokrasi lingkup Pemkab Loteng. Dari kalangan swasta seperti perbankan, tokoh adat dan aparat keamanan dari TNI/Polri, juga hadir.

Dalam sambutannya, Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT, menegaskan, dalam membangun daerah dibutuhkan komitmen bersama seluruh lapisan masyarakat. Diakuinya, selama gelaran Pilkada Loteng tahun 2015 lalu, banyak friksi dan perbedaan yang muncul dan memicu perpecahan di tengah masyarakat itu sendiri. ‘’Walaupun tidak terlihat secara kasat mata. Namun bisa dirasakan dampak dan imbasnya,’’ ungkapnya.

Perpecahan juga terjadi di kalangan birokrasi. Untuk itu, melalui apel siaga bupati mengharapkan semua perbedaan yang terjadi selama pilkada yang lalu bisa dilebur. ‘’Dan, masyarakat bisa kembali bersatu untuk bersama-sama memajukan daerah,” harapnya.

Ia menegaskan, sebagai pasangan kepala daerah ber-

sama L. Pathul Bahri, yang dipercaya menjadi pelayanan masyarakat di daerah ini bukan perkara mudah untuk bisa mewujudkan Loteng yang maju. Karena tidak bisa tanggung jawab memajukan daerah hanya dibebankan kepada kepala daerah semata. Dalam hal ini, masyarakat juga punya tanggung jawab serta kewajiban yang sama besar untuk mendukung kemajuan daerah.

Menurutnya, banyak mimpi indah yang ingin diwujudkan masyarakat di daerah ini. Dan, semua mimpi indah tersebut akan bisa terwujud, jika masyarakatnya bersatu, mau bekerja keras, inovatif serta responsif terhadap persoalan daerah. “Mari kita bersatu, ungsikan semua pikiran negatif dan jangan ada sekat lagi antara kita.

Karena itulah syaratnya untuk bisa maju,” harapnya. (kir)

Praya (Suara NTB) Wacana mutasi pejabat lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) pascapelantikan pasangan kepala daerah yang baru diakui Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, telah membuat banyak pejabat panik. Terutama bagi pejabat yang mungkin merasa beda pilihan politik pada Pilkada Loteng tahun 2015 lalu.

“Untuk itu, saya perlu ingatkan kepada seluruh pejabat Loteng agar tidak perlu panik dengan isu mutasi yang ada. Karena tidak ada istilah mutasi balas dendam,” tegas Suhaili, saat memimpin apel siaga, di Lapangan PSLT Praya, Rabu (24/2).

Dalam memutasi pejabat lingkup Pemkab Loteng nantinya, rekam jejak dan kinerja pejabat bersangkutan itulah yang menjadi dasar pertimbangannya dan tidak ada pertimbangan politik. “Kalaupun ada pejabat yang beda pilihan politik pada pilkada yang baru lalu, tidak perlu takut bakal dimutasi. Selama pejabat tersebut bisa menunjukkan kinerja yang memuaskan,” janjinya.

Menurutnya, sudah bukan zamannya lagi pertimbangan politik menjadi dasar pertimbangan dalam menggelar mutasi. Mutasi sekarang lebih pada pertimbangan kinerja pejabat, sehingga mutasi lebih nampak sebagai sebuah upaya reward dan punishment kepada para pejabat.

Dengan kata lain, kalau pejabat bisa menunjukkan prestasi, maka reward-nya berupa jabatan. Tetapi kalau pejabat tersebut tidak mampu menunjukkan prestasi yang baik, punishment-nya pejabat tersebut tidak diberikan posisi atau jabatan.

Untuk itu, selama program 100 hari kerja pihaknya akan mulai melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja seluruh pejabat lingkup Pemkab Loteng. Mana yang mampu mengemban amanah dan bisa berprestasi, bakal memperoleh reward. Sementara pejabat yang tidak mampu mengemban amanah, siap-siap untuk dicopot.

“Mulai sekarang, kita akan melakukan penilaian kinerja. Dan, mulai merekam jejak pejabat lingkup Pemkab Loteng yang ada,” tambahnya. Hasil dari rekam jejak dan kinerja itulah yang nantinya, menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan mutasi pejabat lingkup Pemkab Loteng. (kir)

Akibat Penyakit Kelainan

Sejumlah Balita di Gunung Sari Menderita Gizi Buruk Giri Menang (Suara NTB) Balita gizi buruk tercatat di wilayah Gunung Sari Lombok Barat (Lobar) lumayan banyak. Ada sekitar 3-4 balita mengalami gizi buruk, antara lain Adiba, Azahra asal Kekeri, Fadila dan Riyanti. Dari empat balita ini, balita atas nama Azahra telah meninggal, sedangkan Ipan Fadila dan Riyanti kondisinya sudah membaik. Fadila yang masih dirawat di RSUP NTB kondis-

inya kian membaik, sedangkan Riyanti telah membaik.

Rata-rata dari sejumlah balita ini mengalami gizi buruk disebabkan penyakit bawaan (kelainan), tidak murni gizi buruk.

“Ada sejumlah balita di gunung sari gizi buruk, tapi bukan ansih gizi buruk namun disebabkan penyakit kelainan,” aku Kepala Puskesmas Gunung Sari, Akmal Rosamali pada Suara NTB, Rabu (24/2).

Ia menyebut rinci, balita

atas nama Ipan Fadili merupakan pasien lama yang sebelumnya berasal dari Labuapi. Namun pindah ke Gunung Sari, lalu dirawat di puskesmas. Kondisi Ipan mulai membaik, karena dirawat intensif di rumah sakit provinsi. Pihaknya telah mengupayakan penanganan maksimal. Namun sesuai SOP jika tidak mampu ditangani di puskesmas maka dirujuk.

Menurutnya, kasus gizi bu-

ruk saat ini harus dipahami berbeda dengan gizi buruk di bawah tahun 2000. Saat itu, gizi buruk murni dampak dari krisis moneter. Dampaknya pada 2-3 tahun kemudian muncul gizi buruk. Namun sekarang ini justru dari sisi pangan bagus, namun gizi buruk disebabkan banyak faktor, antara lain pola perilaku dan pola asuh. Munculnya kasus gizi buruk ini disebabkan penyakit kelainan. “Kalau gizi buruk murni jarang ditemu-

kan, tapi ini karena dampak penyakit bawaan,” jelasnya.

Terkait penanganan kader posyandu dibawah, telah diupayakan semaksimal mungkin. Jika petugas di lapangan menemukan ada balita di bawah garis merah, maka langsung ditangani melalui pemberian makanan tambahan dan penyuluhan serta posyandu. Kecuali jika ada balita mengalami penyakit penyerta, maka akan ditangani intensif. (her)

Kriteria Cawabup Lobar KALANGAN praktisi budaya dan aktivis LSM di Lombok Barat (Lobar) mendukung sosok H. L. Anggawa Nuraksi sebagai calon Wakil Bupati Lobar mendampingi H Fauzan Khalid. Sosok Anggawa dinilai pas, karena memiliki latar belakang seorang birokrat dan budayawan. Kombinasi ini dinilai akan mampu memajukan Lobar ke depan.

“Bapak Fauzan membutuhkan birokrat murni yang bersih pintar, pengalaman dalam birokrasi dan tidak kalah penting unsur Poros Tengah. Sosok yang pas adalah H. Lalu Anggawa Nuraksi,” kata Herman dari LSM Gerakan Pemuda Lobar di Giri Menang, Rabu (24/2).

Herman menilai saat ini Fauzan sedang memilih calon

Butuh Birokrat, Pengalaman dan Berintegritas Fauzan membutuhkan birokrat ”Bapak murni yang bersih pintar, pengalaman

wakilnya siapa yang dinilai tepat dan pas. Sejauh ini, sejumlah nama calon muncul di permukaan. Nama-nama ini haruslah dikaji dan diteliti dengan menerima masukan masyarakat.

Sosok Fauzan yang non birokrat, menurutnya, membutuhkan birokrat murni dan memenuhi dari geopolitik, karena bersangkutan berasal dari unsur Poros Tengah yakni Gerung. Ia menilai, sosok L Anggawa ini memenuhi syarat maupun keinginan dari Fauzan untuk mendampinginya di sisa jabatannya kurang lebih 2 tahun. “ Beliau juga dipercayakan sebagi Dewan Budaya Lombok Barat,” katanya.

Sementara anggota DPRD Lobar Adnan, menegaskan,

dalam birokrasi dan tidak kalah penting unsur Poros Tengah. cawabup diharapkan tidak saja pintar, cerdas, namun diharapkan memiliki integritas yang tinggi. Sebab, jika pimpinan daerah tak memiliki integritas maka jalannya roda pemerintahan akan carut marut.

Dikhawatirkan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta para pejabat tergeret kasus hukum. Selain berintegritas, sosok wabup diharapkan memiliki link (relasi) baik di pu-

sat dan mampu mengkomunikasikan program daerah ke pusat dan sebaliknya program pusat bisa dibawa ke daerah.

Menurutnya, bupati perlu memiliki wakil untuk berbagai tugas sesuai kewenangannya. Terlalu berat jika bupati memimpin daerah ini sendiri, mengingat masalah di Lobar sangatlah kompleks.

Dalam memiliki wabup, bupati harus melihat dan men-

(Suara NTB/her)

Adnan dengar usulan parpol pengusung, antara lain PDIP, Golkar, Hanura, Demokrat dan PAN. Calon-calon yang diusulkan parpol pengusung ini jelasnya haruslah dipertimbangkan oleh bupati. Sebab bagaim-

anapun parpol ini dulu pernah berjuang memenangkan paket Zaini Arony dan Fauzan Khalid pada pilkada 2013 lalu.

Berbicara sosok yang cocok mendampingi Fauzan, menurut wakil rakyat haruslah sosok yang bisa membantu kelancaran dan kemudahan urusan di tingkat provinsi khususnya di pusat.

Artinya, Fauzan perlu mempertimbangkan sosok pendamping yang memiliki komunikasi dan link (jaringan) di pusat yang baik.

Seorang wabup, jelasnya, di samping mampu berkomunikasi dengan masyarakat luas, juga penting mampu berkomunikasi dengan pusat.

Sebab katanya jika berbicara masalah komunikasi dan link Lobar di pusat sangatlah lemah. Dari pengalamannya,

saat bimtek di Jakarta sering kali daerah Indonesia bagian timur terlambat dalam mengajukan draf proposal bantuan ke pusat, hal ini disebabkan komunuasi antara pusat dengan daerah yang lemah, sehingga akibatnya masyarakat yang terkena dampak.

Terkait sosok yang sebaiknya mendampingi Fauzan tentunya mengacu kriteria di atas, menurut Adnan dimiliki oleh kader PDIP yang juga Ketua DPC Sardian. Ia berharap, Fauzan menjatuhkan pilihannya kepada kader PDIP. Menurutnya, Fauzan perlu mempertimbangkan memilih kader PDIP, karena saat ini pemerintahan pusat di bawah Koalisi Indonesia Hebat, di mana PDIP sebagai parpol koalisi utama. (her)

SUARA NTB Kamis, 25 Februari 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Program PAUD Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB Terapkan Aplikasi Dapodik

Operator PAUD di Sumbawa Dilatih Kondisi riil di lapangan menunjukkan ada kesenjangan yang cukup besar. Idealnya, tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) atau Operator yang baik.

Tetapi SDM yang ada masih kurang dan terbatas kemampuannya dalam mengaplikasikan Teknologi Informasi. Termasuk kekurangan sarana dan perangkatnya. Bahkan bisa dihitung PAUD yang memiliki unit laptop atau komputer. Sementara untuk mendukung Dapodik ini diperlukan hal tersebut. Ditambah kendala-kendala seperti letak geografis dari lembaga itu sendiri yang berada jauh dan terpencil sehingga tidak ada jangkauan internet. Bahkan masih ada daerah-daerah yang sulit terjangkau listrik.

“Jadi mengatasi persoalanpersolan itu makanya kita perlu melatih tenaga operator Dapodik PAUD ini agar supaya kita memiliki tenaga operator-operator minimal di tingkat kecamatan, atau mungkin di tingkat lembaga itu sendiri,” imbuhnya.

Disebutkan Mukhlis, sejauh ini pihaknya sudah mencoba sebatas sosialisasi mengenai aplikasi Dapodik sampai ke tingkat lembaga. Tetapi operator-operator di bawah masih angat kesulitan saat mencoba mengakses aplikasi Dapodik.

Kejari Panggil Saksi Kasus Revitalisasi Lapangan Cendrawasih Sumbawa Besar (Suara NTB) Penanganan kasus Revitalisasi Lapangan Cendrawasih Sumbawa saat ini masih tahap penyelidikan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa. Setelah sekian lama kasus ini ditangani, Kejari bakal memanggil kembali sejumlah saksi-saksi terkait.

Kajari Sumbawa, malalui Kasi Pidsus, Iwan Kurniawan, SH mengatakan dalam tahap penyelidikan ini, pihaknya masih mengumpulkan data-data. Dimana sudah terbit surat perintah melakukan penyelidikan untuk mencari apakah ada indikasi tindak pidana dalam proyek tersebut.

Dalam hal ini kembali akan memanggil kembali saksi-saksi terkait. “Kami akan panggil lagi saksi-saksi terkait untuk melakukan klarifikasi,” imbuhnya.

Saksi-saksi dimaksud merupakan saksi yang sebelumnya juga pernah dimintai keterangan pada saat kasus tersebut dalam tahap puldata. Mulai dari PPK, Panitia, rekanan, serta pihak terkait lainnya dalam proyek. Termasuk juga saksi dari Pusat dalam hal ini pihak Kementrian Pemuda dan Olahraga.

Pemanggilan saksi-saksi ini sebut iwan, akan diagendakan secara bertahap. Rencananya, pemanggilan akan dijadwalkan oleh Tim. Sebelumnya, pihak Kejari sudah memintai keterangan sejumlah saksi-saksi terkait dalam tahap puldata. Bahkan sudah ke pusat untuk mencari data-data terkait proyek tersebut.

Seperti diberitakan, proyek revitalisasi Stadiun Cendrawasih Sumbawa merupakan proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2013, melalui Deputi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan. Dengan item pembuatan lintasan atletik senilai Rp 4 miliar.

Dalam hal ini dikerjakan PT Teta Cipta Mandiri. Namun hingga berakhirnya kontrak, pengerjaan proyek tersebut belum tuntas. Sehingga Kejari Sumbawa melakukan puldata. Bahkan saat ini kasus ini sudah ditingkatkan ke tahap penyelidikan. (ind)

(Suara NTB/arn)

Sekdis Diknas, Abu Bakar (tengah) didampingi Mukhlis dan Kabid PNFI, Irine Silviani ditingkatkan pemahaman mereka tentang aplikasi ini.

Kemudian akan membuat satu strategi bersama untuk mengatasi persoalan yang sering atau selalu dialami operatoroperator di tingkat kecamatan.

“Karena selama ini temanteman di kecamatan kalau ada persoalan akan datang ke kabupaten. Hal ini membutuhkan biaya dan waktu. Dengan pelatihan ini kita harapkan memiliki operator-operator yang terlatih di tingkat kecamatan. Kalau nanti lembaga di kecamatan mengalami persoalan, tidak perlu langsung ke Kabupaten. Tetapi bisa menemui operator di kecamatan masing-masing yang sudah

terlatih,” pungkasnya.

Sekdis Diknas, Drs. Abu Bakar menyebutkan dalam mendata data pokok pendidikan (dapodik) usia dini ini belum terdata melalui aplikasi dari tahun sebelumnya. Sementara pendidikan SD, SMP, SMA sudah didata malalui data Dapodik. Tahun 2016 ini, program ini sangat menunjang dalam mengembangkan, mendata PAUDPAUD yang mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (SPSN) dan yang belum. Sehingga kedepannya mereka dapat memiliki NPSN itu.

“Kami berharap kepada peserta, karena kesempatan yang langkah, kesempatan yang baru

(Suara NTB/arn)

Para peserta pelatihan operator Dapodik PAUD. mereka terima, agar mengikuti kegiatan ini dengan sebaikbaiknya dan dapat mempraktekkan di dalam pengisian data dapodik ini sendiri dengan sebaik-baiknya,” cetusnya.

Sekdis juga berharap para peserta yang mengikuti pelatihan ini dapat memberikan pemahaman pengetahuan dan keterampilan kepada lembaga-lembaga PAUD yang ada di wilayah kecamatan masing-masing.

Sementara salah satu peserta, Operator PAUD Pantai Selatan Kecamatan Lunyuk, Burhanuddin sangat mengapresiasi pemerintah dalam hal ini Diknas dengan diadakan kegiatan pelatihan operator Dapodik PAUD ini.

Mengingat Dapodik PAUD ini

merupakan ujung pangkal daripada keberhasilan sebuah lembaga PAUD. Bahkan melalui Dapodik PAUD ini juga semua unsur baik unsur pengelola maupun unsur pengambil kebijakan bisa melihat secara nyata melalui Dapodik.

Dengan adanya dapodik ini juga semua lembaga secara perlahan akan memahami masalah tentang Teknologi Informasi (TI) yang selama ini, banyak pengelola PAUD tidak mengetahui mengenai TI dan sebagainya.

“Jadi kami sangat berterima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Diknas yang telah mengambil inisiatif untuk membantu para operator Dapodik PAUD,” imbuhnya. (arn/ind/*)

(Suara NTB/ind)

Taliwang (Suara NTB) Komitmen Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. Ir. W. Musyafirin, MM dan Fud Syaifuddin, ST untuk segera memenuhi janji politiknya benar-benar diprioritaskan.

Salah satunya, program baju sekolah gratis bagis siswa baru mulai sekolah tingkat Taman Kanak Kanak (TK) hingga SMA sederajat. Wabup KSB Fud Syaifuddin, ST menyatakan, memastikan akan mulai menerapkannya pada tahun 2016 ini. “Program itu kita mulai tahun ini juga,” tegasnya kepada wartawan, kemarin.

Untuk melaksanakan program tersebut, Pemda KSB akan mempersiapkan anggaran sekitar Rp 7 miliar. Dengan perkiraan jumlah siswa baru pada tahun ajaran 20162017 sekitar 7.000 orang. “Jadi kita sudah ada hitung-hitungannya untuk program itu di tahun pertama ini,” papar Fud. Menurutnya, program yang menyentuh bidang pendidikan ini bukan sekedar janji poli-

tiknya saat di Pilkada lalu.

Namun lebih dari itu, kegiatan ini merupakan upaya pelayanan maksimal pemerintah kepada masyarakat. “Jadi ini bukan lagi janji politik, tapi pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” tegasnya.

Pada kesempatan itu Wabup, tidak merinci soal mekanisme dari pelaksanaan program tersebut. Menurut dia, untuk teknisnya saat ini sedang dibahas oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait bersama seluruh sekolah. “Itu akan dibahas secara serius oleh SKPD dengan sekolah, jadi saat ini, saya hanya memastikan bahwa program itu harus mulai dilaksanakan pada tahun ajaran baru ini,” klaimnya.

Ditanya soal apakah biaya untuk program itu sudah masuk

dalam mata anggaran pemerintah? Wabup mengakui jika di APBD tahun 2016 ini program tersebut belum tertera. Akan tetapi kata dia, Bupati telah memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera menyusun pembahasan anggaran perubahan, dengan begitu program yang tertuang dalam janji politiknya bisa mulai dilaksanakan. “Jadi akan segera ada APBDP dan sekarang tim sedang menyusunnya,” ungkapnya.

Selain program baju gratis, Wabup mengatakan, di APBDP nanti seluruh program unggulan akan tertuang agar dapat segera dilaksanakan. Terutama program pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, sesuai dengan visi-misi serta program kerja Bupati-Wakil Bupati KSB. “Program yang harus men-

jadi perhatian awal adalah, BPJS Gratis, penerbitan kartu Pariri dan kartu Bariri untuk Lansia, penyandang cacat, orang tua tidak produktif, pemberian modal UMKM tanpa bunga, subsidi untuk nelayan dan petani, termasuk program wajib jamban bagi masyarakat miskin,” cetusnya.

Untuk melaksanakan seluruh program pemenuhan hakhak dasar masyarakat, Pemda KSB setidaknya akan mempersiapkan anggaran sekitar Rp 200 Miliar di antaranya Rp 7 miliar untuk seragam sekolah gratis, Rp 17 miliar program BPJS, untuk program kartu pariri dan kartu bariri yang diperuntukan para lansia, penyandang cacat, orang tua tidak produktif serta pemberian modal UMKM tanpa bunga diperkirakan sebesar Rp 54 Miliar, Rp 20 miliar untuk subsidi kepada nelayan maupun petani melalui program sampan gratis, alat tangkap, hand tractor, pupuk dan pestisida.

(Suara NTB/bug)

Program Baju Sekolah Gratis Mulai Tahun Ini

Satpol PPSumbawa Tertibkan PKL di Wilayah Kota Sumbawa Besar (Suara NTB) Satuan Polisi Pamung Praja mulai menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di bahu-bahu jalan di wilayah kota Kabupaten Sumbawa. Dimana dalam hal ini para PKL sudah diberikan surat teguran.

Kasat Pol PP Sumbawa, Edy R. Sanjaya kepada Suara NTB, Rabu (24/2) kemarin mengatakan dalam menertibkan PKL yang berjualan di bahu-bahu Edy R. Sanjaya jalan, pihaknya sudah memberikan surat teguran. Surat tersebut sudah diedarkan kepada PKL, khususnya yang berada di lokasi kota beberapa hari lalu. “Itu sejak hari Senin kita berikan himbauan, baru kemudian kita berikan surat teguran,” imbuhnya.

Adapun isi surat teguran tersebut, dilarang melakukan aktivitas usaha di atas trotoar pada siang hari. Mengingat dipergunakan oleh pengguna jalan Dimana pedagang hanya bia berjualan sejak pukul 17.00 Wita hingga Pukul 06.00 Wita. Para pedagang juga diminta menjaga kebersihan tempat berjualan. Termasuk tidak memperkenankan untuk meninggalkan rombong dagangannya.

“Sebenarnya prinsipnya tidak boleh. Tetapi dari satu sisi kita juga mempertimbangkan bahwa orang juga berusaha mencari nafkah. Makanya kita pertimbangkan mereka mulai berjualan dari jam lima sore sampai jam enam pagi,” pungkasnya.

Disebutkannya, surat teguran tersebut juga disampaikan kepada pedagang yang berjualan buah menggunakan kendaraan. Yang mana pedagang buah ini juga menggunakan bahu jalan. Selain itu juga terhadap Pertamini yang menggunakan bahu jalan juga mendapat teguran. Pertamini ini tidak boleh menggunakan bahu jalan.

Dalam hal penertiban ini, pihaknya akan tetap melakukan pemantauan serta memberikan himbauan-himbauan kepada pedagang untuk mematuhi surat teguran tersebut.

Mengingat hal ini diprogramkan selama tiga bulan.

Dalam hal ini pihaknya akan memberikan tiga kali teguran kepada para pedagang dimaksud. Setelah dua kali mengabaikan teguran, maka dalam teguran ketiga pihaknya akan menempuh dua langkah. Yang pertama dengan kesadaran pedagang sendiri dilakukan kesepakatan dengan proses non yustisia. Dalam artian pedagang diberikan pengarahan dan dibuatkan pernyataan di atas materai, untuk tidak lagi berjualan di tempat tersebut. Langkah kedua, kalau para pedagang tetap membandel pihaknya akan melakukan tindakan tegas dengan melakukan pro yustisia. Mengingat para pedagang ini sudah melanggar perda. Dalam hal ini Perda nomor 5 tahun 1983 tentang keindahan, kerapian, penertiban dan tertib susila. “Jadi kita tetap akan pantau sambil melakukan pendekatan-pendekatan memberikan himbauan,” tukas Edy. (ind)

Sekali lagi hal ini karena operator ini masih kurang mampu memahami IT. Sehingga terkadang saat mencoba memasukkan data-data, mengentry data-data lembaganya tidak nyambung, tidak masuk, terjadi error dan segala macam. Sehingga tak jarang operator berpikir perangkat yang salah dan aplikasi yang keliru.

Pihaknya berusaha supaya para operator ini nantinya dapat mengakses aplikasi Dapodik khususnya server pusat. Mengingat pusatnya di Jakarta, Pusat Data dan Statistik PDSP Kementerian dan Kebudayaan sebagai pusat datanya. Supaya nantinya mudah mengakses PDSP, sehingga data-data lembaganya cepat diterima, dan validitasnya diakui PDSP. Dilihat di Manajemen Paud.Com jumlah sinkronisasi data lembaga yang masuk ke Pusat, NTB berada di posisi 11 di Indonesia. Sementara di NTB sendiri, Kabupaten Sumbawa berada di posisi pertama.

Hal ini juga bagian dari upaya yang selama ini dilakukan. Tentu semangat para operator untuk mau mengakses data-data ini dengan sebaik-baiknya.

Meskipun kenyataannya di lapangan para operator ini terkendala beberapa hal. Makanya melalui pelatihan ini, akan coba

Selain itu Rp 20 miliar juga akan dipersiapkan untuk pembangunan sebanyak 20 ribu jamban bagi masyarakat miskin, karena pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat untuk menggunakan jamban, serta Rp 7 miliar yang dipersiapkan sebagai bantuan terhadap 7 pondok pesantren. “Semua ini program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, jadi tidak bisa ditawar lagi, apalagi sampai harus ditunda,” pungkas Wabup. (bug)

Kemenkeu Bolehkan Optimalisasi Proyek DAK Pakai APBD

(Suara NTB/dok)

IKAN BAKAR - Ikan bakar merupakan salah satu kekayaan laut yang dapat diolah menjadi ikon kuliner yang menarik minat wisatawan di Kabupaten Sumbawa.

BOS 2016, Diknas Usulkan Tambahan Satu Sekolah Baru Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa mengusulkan tambahan satu sekolah baru untuk mendapatkan BOS 2016. Sehingga total jumlah SD penerima BOS di Sumbawa menjadi 367 sekolah.

Kasi Manajemen Mutu Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Diknas Sumbawa, Badron, Rabu (24/2) kemarin, menyebutkan satu sekolah yang diusulkan tersebut, yakni, SD Islam Dwi Bahasa NW Sumbawa. Diharapkan usulan tersebut dapat segera diproses agar dalam tahun ini juga sekolah bersangkutan bisa mendapatkan dana BOS. Total untuk SD penerima BOS di Sumbawa ditambah satu usulan baru tersebut menjadi 367 sekolah. Dengan jumlah siswa penerima 50 ribu lebih.

“Semua SD di Sumbawa sekarang sudah terakomodir

dalam BOS, termasuk yang ada di wilayah terpencil,” jelasnya.

Untuk pencairan BOS 2016, sejauh ini untuk triwulan pertama belum dilakukan pencairan yang diperkirakan akhir bulan ini. Keterlambatan pencairan ini juga salah satunya dipengaruhi telatnya laporan penggunaan dana yang masuk. Diketahui, pemerintah telah memberikan batas waktu paling lambat 10 Januari kepada pihak sekolah untuk memasukkan laporan atau SPJ BOS 2015. Namun ternyata masih ada sekitar 54 SD di Sumbawa yang molor memberikan laporannya.

“Untuk 54 SD yang telat tersebut diperkirakan pencairan BOSnya tidak bisa diproses pada tahap awal. Baru pada Maret mendatang,” terangnya.

Untuk itu, Badron menegaskan perlunya sekolah disiplin dalam penggunaan dana BOS,

Badron (Suara NTB/arn)

serta disiplin dalam penyampaian laporan. Seperti yang telah diatur dalam Juklak dan Juknis BOS. Sebab hal tersebut juga mempengaruhi ketepatan waktu pencairan dana BOS. “Waktu yang sudah ditetapkan, harusnya ditepati. Ketika laporan sudah dipenuhi, maka pencairan bisa segera dilakukan,” tukasnya. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan lampu hijau bagi pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk bisa membiayai lanjutan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak tuntas di tahun 2015 menggunakan anggaran daerah alias APBD. “Jadi hasil konsultasi kita ke Kemenkeu. Intinya Kemenkeu membolehkan kita (daerah) mengoptimalisasikan pembiayaan proyek DAK menggunakan anggaran daerah,” jelas Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) KSB Abdul Azis, MH kepada wartawan, Rabu (24/2) kemarin.

Awalnya konsultasi Pemda KSB ke Kemenkeu sebenarnya untuk menanyakan, memungkinkan tidaknya tetap dapat memanfaatkan anggaran DAK untuk proyek yang sudah lewat tahun anggarannya.

Sebab sebagaimana diketahui, sejumlah proyek DAK tahun 2015 di KSB ada yang tidak tuntas hingga akhir tahun, namun tetap diberikan tambahan waktu selama 50 hari kerja sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Menurut Azis, Kemenkeu menyatakan anggaran DAK tehitung tahun 2015 tidak dapat lagi dioptimalisasikan penggunaannya melewati tahun anggaran. Di mana setiap dana DAK yang dialokasikan untuk program jika tidak bisa diserap hingga batas waktu program maka secara otomatis akan kembali ke kas negara.

“Jadi DAK tidak bisa dioptimalisasi dan solusinya daerah bisa menggunakan anggaran daerah untuk melanjutkan program DAK yang tidak tuntas,” sebutnya.

Mekanisme optimalisasi proyek DAK menggunakan anggaran daerah kata Azis, sesuai petunjuk Kemenkeu nantinya dapat disinkronisa-

(Suara NTB/bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Sumbawa menggelar pelatihan Operator Dapodik PAUD tingkat satuan pendidikan selama tiga hari, Selasa (23/2) hingga Kamis (25/2) di Hotel Cirebon Sumbawa. Kegiatan ini diikuti masing-masing dua perwakilan operator dari 24 kecamatan di Sumbawa.

Panitia Pelaksana yang juga Kasi PAUD Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa, Mukhlis. S.Pd menyampaikan pelatihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan tenaga operator Dapodik PAUD di kabupaten Sumbawa dalam mendukung ketersediaan atau validitas data masing-masing lembaganya. Dimana validitas data lembaga saat ini sangat menentukan baik sebagai dasar penentuan kebijakan pemerintah ataupun dalam hal-hal lainnya yang terkait dengan pembinaan secara keseluruhan dari PAUD itu sendiri. Seperti pembinaan tenaga pendidik, program-program untuk meningkatkan akses pelayanan peserta didik, sarana prasarana, pembiayaan dan sebagainya. “Semua itu, sumber datanya satu yaitu dari Dapodik,” terangnya.

Abdul Azis si di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP). Dengan demikian sisa pembayaran pekerjaan proyek DAK yang sempat dilanjutkan pasca pemberian tambahan waktu 50 hari kerja oleh Pemda dapat tuntas.

“Karena APBD murni sudah diketok, maka solusinya di APBDP,” paparnya.

Kendati ada peluang untuk bisa dibiayai daerah, lanjutan proyek DAK tahun 2015 yang tidak tuntas itu. Di sisi lain Azis memberi sinyal kalau pembiayaan menggunakan anggaran daerah itu tidak dapat otomatis masuk di APBDP. Pasalnya untuk bisa masuk di APBDP harus mendapatkan persetujuan dari kepala daerah dalam hal ini bupati.

“Kan ini bupati baru. Jadi tergantung beliau nanti apa setuju memasukkannya di APBDP atau tidak,” cetusnya.

Untuk diketahui setidaknya ada tiga item proyek DAK tahun 2015 yang tidak tuntas pekerjaannya dan diberikan tambahan waktu selama 50 hari. Di antaranya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), proyek gedung showroom pertanian di Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) dan akses jalan Tapir-Mantar di Dinas Pekerjaan Umum (PU). (bug)

SUARA NTB Kamis, 25 Februari 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Ajak Satukan Visi Bangun Dompu

Bupati Marah pada Jajarannya Saat Sertijab dengan Pj Bupati

Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin meluapkan kekecewaannya atas kinerja pejabat dan jajarannya di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu yang terkesan tidak memahami fungsi keberadaannya sebagai aparatur. Kesan itu juga ditangkap Pj Bupati Dompu yang memimpin Dompu selama empat bulan.

“Oleh media saya disebut one man show. Tapi data statistik menunjukan, saya sudah berhasil membangun ekonomi masyarakat Dompu.

Itu data, bukan perasaan. Bukan rasa-rasanya seperti banyak pejabat katakan,” tegas Drs. H. Bambang M Yasin di hadapan para pejabat dan tokoh masyarakat saat serah terima jabatan dari penjabat Bupati kepada Bupati periode 2016-2021 di pandopo Bupati, Rabu (24/2) kemarin.

Bambang mengungkapkan, ada pejabat bicara tidak berdasarkan data. Bahkan Kepala Dinas secara gamblang menyatakan tidak memiliki data, padahal itu sesuai tupoksinya.

Ketika sang pejabat tak memiliki data, maka landasan penyusunan program kegiatan serta kebijakan pun dipertanyakan. Padahal, Bappeda dan Litbang telah memiliki fungsi

meneliti tentang daerah dan membuatkan datanya. “Atas dasar itulah kita menentukan kebijakan untuk daerah ini.

Tidak boleh pake perasaan,” tegasnya mengingatkan.

Karenanya, ia memerintahkan Sekda agar setiap bidang mempelajari dan dibuatkan resume dari APBD dan LKPJ tahunan Dompu sejak 2010 hingga 2015. Tujuannya agar memahami Dompu berada di mana dan akan dibawa kemana? Karena yang parah itu, banyak pegawai Pemda tidak mengerti Visi keberadaan mereka sebagai abdi negara.

“Pemda itu ada untuk apa?

Pegawai pemda itu ndak ngerti.

Saya perjuangkan perluasan area pertanian, pejabat Dompu bilang tunggu daerah ini tenggelam baru bergerak. Kan aneh.

Padahal ladang orang itu bukan liar, tapi perladangan resmi melalui HKm (hutan kemasya-

rakatan),” ungkap Bambang.

Ia pun mengaku, hingga saat ini dirinya masih mengutang di PT iPasar hanya karena menyanggupi membayar pupuk, bibit dan sebagainya yang diambil oleh rakyat Dompu. Tapi oleh sebagian rakyat Dompu, uang itu dianggap masuk ke kantong Bambang dan itu justru disampaikan oleh pejabat. Bahkan pejabat ini mengungkapkan, bahwa dirinya selalu menerima setoran uang jagung.

“Tapi saya sudah tunjukan selama lima tahun (komitmen membangun dan tidak bermasalah). Saya tidak akan mundur satu centipun. Karena data statistik (Dompu maju) yang kita pegang,” tegasnya.

Bambang pun mengaku malu dengan Kapolres dan FKPD lainnya. Karena adanya orang berdemo, malah pejabat Dompu pun ikut demo.

Bukannya membantu polisi

menenangkan massa, malah memberi minum dan memberi makan kepada pendemo. Ia pun berkesimpulan bahwa orang seperti itu tidak bisa diajak bekerjasama.

“Makanya saya suruh pergi kalau mau pergi. Saya jujur saja.

Saya manusia juga. Saya memberi kebebasan kepada bawahan dan pimpinan SKPD. Saya tidak pernah mengurusi proyek ini, proyek itu. Tapi begitu ada masalah dengan proyek, kok saya didemo orang,” kenangnya.

“Tidak ada Bupati dipecat gara-gara didemo setiap hari, sampai kampung di Dompu ini habis dibakar, juga Bupati tidak akan pernah dipecat. Jadi, jangan lagi gunakan cara-cara itu mengganggu kinerja pemerintah,” tambahnya mengingatkan.

Ia juga mengatakan, lima tahun menjadi Bupati dirinya bisa melakukannya dengan baik menurut orang di luar Dompu dan menurut petani pada umumnya. Ia berharap pada periode keduanya, bisa memperbaiki yang kurang baik dan melengkapi yang kurang, serta mempertahankan yang sudah baik. “Maaf anggota DPRD, se-

moga kita bisa menyamakan visi misi. DPRD dan pemerintah adalah mitra kerja. Kita harus sama-sama bekerja memajukan daerah ini. Kalau ada kebijakan kami yang salah, kami dululah yang ditanya.

Jangan wartawan yang dipanggil,” harap Bambang.

Tugas pemerintah, kata Bambang, memastikan tidak ada yang mati kelaparan. Memastikan rakyat ada pekerjaan dan mendapatkan hasilnya untuk membiayai hidupnya. Semua itu harus fokus. “Kita sudah dipercayakan oleh negara untuk mengurus rakyat, tidak untuk yang lain. Keberadaan PNS, perangkat negara itu mengurus rakyat. Itu yang saya lakukan selama lima tahun. Kalau ada pegawai, pejabat yang merasa tidak diurus H Bambang, coba dirubah cara berpikirnya. Kita ini yang penting mengurus rakyat,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Dr. M. Agus Patria, SH, MH selaku Penjabat Bupati Dompu dalam sambutannya mengungkapkan, harapannya ada solidaritas korps di lingkup pemerintah daerah (Pem-

Bima (Suara NTB) Ustad asal negara Timor Leste, Asep Rebeiro alias Hamzah alias Asel Tri B (19), yang amankan oleh Satuan Intel Polres Bima akhir pekan kemarin, akhirnya dideportasi ke negaranya. Pasalnya Ia, tidak mengantongi izin keimigrasian.

“Sudah dideportasi ke negara asalnya, kalau tidak salah, hari Minggu (21/2) kemarin, oleh pihak imingrasi kelas II Sumbawa,” ucap Kasat Intel Polres Bima Iptu M. Nur, men-

jawab Suara NTB, Rabu (24/2).

Kata dia, sebelum dibawa pulang ke negara asalnya. Ustad Asep diamankan oleh pihaknya, berdasarkan laporan dari warga. Sebab keberadaannya sangat mengganggu warga setempat, melihat warga negara asing.

Setelah itu, lanjutnya, Asep langsung dibawa ke kantor imigrasi untuk diperiksa dokumen izin tinggal. “Namun saat diperikasa, Ia tidak mampu menunjukkan izin tinggal di indonesia. Makanya langsung dideportasi,” katanya.

Nur mengaku, asal mula ustad Asep bisa berada di Bima.

Pada saat itu, Ia berangkat dari Mataram untuk pulang ke kampung halamannya. Namun tepat di terminal Bima, dokumen beserta barang bawaannya dicuri oleh orang. “Kejadiannya 2009 silam dan mulai sejak itu, Asep berada di Bima,” akunya.

Menurut Nur, selama berada di Bima, ustad Asep diketahui tinggal di desa Kananga Kecamatan Bolo. Bahkan Ia juga mengajar ilmu Beladiri, Bahasa Inggris dan Arab, di Ponpes yang berada di desa setempat dan desa Punti Kecamatan Soromandi. “Tapi ilmu beladiri yang diajarkannya terlalu keras, tidak sesuai dengan karakter orang Bima,” akunya.

Terlepas dari itu, Kasat mengapresiasi tindakan warga, yang melaporkan ke pihaknya terkait keberadaan orang asing diwilayahnya dan tidak melakukan main hakim sendiri.

“Kasus ustad Asep ini menandakan bahwa warga Bima sudah peka terhadap keberadaan orang asing,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/aan)

INFRASTRUKTUR - Pemelihataan infrastruktur jalan di Kabupaten Bima hingga kini masih menjadi hal yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan. Tampak warga melintasi jalan di Kabupaten Bima yang sudah mengalami kerusakan di sejumlah bagian pinggirnya.

Dinda-Dahlan akan Geber Pembangunan Kantor Bupati Bima (Suara NTB) Badan Perencanaan dan Pembanguan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima tengah menyusun sejumlah rencana untuk mendukung dan menyukseskan program 100 hari kerja, Bupati, Hj Indah Damayanti Putri dan Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Nur. Salah satu yang diprioritaskan pembangunan kantor Bupati Bima.

“Rencana pertama yang diprioritaskan mempercepat pembangunan kantor Bupati,” ucap Kepala Bappeda Kabupaten Bima Ir. Indra Jaya, kepada Suara NTB, Rabu (24/2).

Sebab, kata dia, Bupati mendesak dan meminta agar kantor yang berlokasi di Desa Godo Kecamatan Woha tersebut segera ditempati. Namun dalam mempercepat proses pembangunan hingga penataannya, tergantung peranan istansi terkait.

“Yang jelas, Bupati prioritas utamanya pemindahan ibukota Kabupaten Bima se-

Operasi Antik, Polisi Sita Puluhan Gram Sabu

(Suara NTB/uki)

(Suara NTB/uki)

da) Dompu. “Jangan biarkan Bupati bekerja sendiri dan menghadapi sendiri kritikan.”

Jika itu yang terjadi, pekerjaan yang ringan akan jadi berat tanpa ada kekompakan.

Juru bicara pemerintah juga harus berfungsi maksimal dalam memberikan tangga-

pan atas setiap persoalan yang muncul, sehingga terjadi keseimbangan pemberitaan.

“Teman-teman DPRD, panggil saja Bupati untuk minta penjelasannya soal kebijakan agar tidak timbul kesan tidak harmonis di tengah masyarakat,” harapnya. (ula)

Bupati Diminta Perjelas Fungsi dan Kewenangan Camat

Ustad Asal Timor Leste Akhirnya Dideportasi

Bima (Suara NTB) Aparat Polres Bima telah selesai menggelar operasi antik peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Operasi tersebut dimulai pada Selasa (2/2) hingga Minggu, (14/2) kemarin. Pada operasi dua pekan itu, puluhan gram sabu berhasil disita dan belasan orang diamankan.

“Hasil operasi kemarin, barang bukti (BB) yang disita, sebanyak 30,43 gram sabu dan 1,34 gram narkoba jenis ganja,” ucap Kasat Resnarkoba Polres Bima, Iptu Prayit Haryanto SH, menjawab Suara NTB, Rabu (24/2).

Kata dia, dalam operasi tersebut, pihaknya juga menyita uang tunai sekitar Rp 6 juta lebih. Sementara pelaku yang diamankan berjumlah 11 orang. “10 orang sipil dan satu orang lainnya merupakan anggota,” katanya.

Menurutnya, setelah diperiksa secara intensif dan dilakukan tes urine, belasan orang yang diamankan itu memiliki peran masing - masing. Mulai dari pemakai, kurir, pengedar hingga bandar besar.

Prayit menyebutkan, dua orang berstatus pengedar, dua orang kurir dan empat orang merupakan bandar. Sedangkan lima orang lainnya merupakan penguna dan pemakai aktif termasuk salah satu oknum anggota. “Kelimanya positif memakai dan menggunakan narkoba,” katanya.

Dia mengaku, belasan orang yang diamankan tersebut, saat ini masih berada di dalam tahanan Polres setempat, sembari menanti proses hukum selanjutnya.

Pihaknya, sejauh ini tengah melengkapi berkas perkara salah satunya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang akan dikirim beberapa hari kedepan ke pihak Kejaksaan, untuk ditindaklanjuti.

“Berkasnya akan segera dilimpahkan beberapa hari kedepan,” terangnya. Prayit menambahkan, oknum anggota yang diamankan tidak hanya diproses secara hukum pidana terkait keterlibatannya. Namun, ia juga akan diproses di internal Kepolisian dimana wilayah tugasnya.

“Anggota yang yang diamankan akan menjalani dua proses hukum berbeda, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ula)

MEMORI TUGAS - Bupati Dompu, H Bambang M Yasin saat menerima memori tugas dari Pj Bupati Dompu, M Agus Patria, pada acara serah terima jabatan Bupati Dompu, Rabu (24/2) kemarin.

(Suara NTB/uki)

cepatnya,” katanya.

Kenapa lebih diprioritaskan, menurut Indra, kantor Bupati merupakan ikon pemerintahan Kabupaten setempat. Karena selama ini, berbicara Bima selalu identik dengan Kota Bima. Sebab pusat roda pemerintah berada di wilayah itu. “Semua kegiatan pemerintahan harus berpusat di Kabupaten Bima dan itu yang diinginkan oleh Bupati,” akunya.

Selain itu, dalam mendukung 100 kerja pemerintah, yakni meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD Sondosia. Hal tersebut dapat mempermudah masyarakat di sekitar, agar tidak ke Kota Bima mendapatkan perawatan medis. “Peningkatan kesehatan juga diprioritaskan dalam perencanaan program 100 hari kerja,” terangnya.

Lebih lanjut Indra mengatakan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jalan lebih diutamakan. Jika program tersebut sukses dilaksanakan tidak menutup kemungkinan pemerintah Kabupaten Bima dapat meraih prdikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “WTP dapat diraih apabila pencatatan aset dan laporan keuangan baik,” terangnya.

Indra menambahkan, sukses dan tidaknya program tidak terlepas peran semua pihak, dibutuhkan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif. (uki)

Polda NTB Berikan Santunan Keluarga Terduga Teroris Kota Bima (Suara NTB) Direktur Binmas Polda NTB Brigjenpol Suwarto mengunjungi keluarga terduga teroris di Kelurahan Penato’i Kota Bima, Rabu (24/2). Pada kunjungan silaturrahmi tersebut dirangkaikan pemberian santunan kepadai keluarga Fajar dan empat keluarga warga Penato’i yang hilang.

Pada kesempatan itu, Suwarto menjelaskan, kunjungan silahturahmi merupakan bagian dari pelaksanaan program presiden. Polisi diwajibkan hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman. “Kebetulan saja kemarin disini terjadi tindak kepolisian, adanya tudingan teroris dan juga adanya masyarakat yang diduga masuk jaringan radikal,” ucapnya.

Di sela kunjungannya tersebut, Ia mengajak warga Penato’i, membuktikan kalau di wilayahnya tersebut bukanlah sarang teroris. Sebab masalah yang ada di Penato’i bukan hanya teroris-

me. Tapi ada juga sejumlah kasus lainnya seperti narkoba dan perjudian.

Kegiatan silaturrahmi tersebut diakhiri dengan penyerahan bantuan untuk kelima keluarga warga Penato’i yang diduga terlibat kasus terorisme. “Awalnya kami hanya ingin memberikan bantuan untuk keluarganya Fajar. Tapi karena ada empat warga Penato’i lainnya yang juga terkena tindak Kepolisian, jadi kami memberikan bantuan juga,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Nurseha, ibu Fajar mengaku pihak keluarga tetap menerima baik kehadiran pihak kepolisian. Bahkan saat diberikan bantuan, keluarga terduga teroris menerimanya dengan baik. “Kunjungan pihak kepolisian untuk bersilaturrahmi tidak ada masalah. Sebagai umat muslim silaturahmi itu wajib,” katanya.

Sebagai seorang ibu, Ia telah

merelakan kepergian anak mereka. Pihak keluarga tidak akan menuntut apapun. Namun Ia berharap, kasus serupa tidak akan terjadi lagi kedepan. “Sebagai orangtua sudah mengikhlaskannya. Kedepan jangan ada lagi anak- anak kami yang ditembak seperti Fajar,” katanya.

Sementara itu, perwakilan keempat warga Penato’i yang hilang dan diduga diamankan Densus 88, Abdul Samad, mengatakan pemberian bantuan dan juga silaturrahmi dari kepolisian wajib dihargai. “Sebagai seorang muslim, silaturrahmi wajib dilakukan.” terangnya.

Tidak hanya itu, Samad juga meminta kepada pihak kepolisian agar membebaskan empat orang keluarganya. Sebab, kata sama, keempatnya tidak bersalah dan tidak terlibat dalam jaringan terorisme. “Kami minta keempat anak saya itu dibebaskan. Mereka tidak tahu jaringan terorisme itu,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Era otonomi daerah dan pemerintahan Desa menjadikan posisi tawar Desa cukup tinggi dan bakal diperebutkan banyak pihak. Antara pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Desa memiliki garis koordinasi dan tupoksi yang jelas dalam pemerintahan. Namun fungsi dan peran Kecamatan tidak jelas, sehingga Bupati harus memperjelas fungsinya dengan membuat delegasi kewenangan.

Gubernur NTB, Dr TGH M. Zainul Majdi melalui staf ahlinya bidang Hukum, Dr. H. L. Sajim Sastrawan, SH pada acara serah terima jabatan Bupati Dompu, Rabu (24/2) kemarin, meminta kepada Bupati untuk memperjelas fungsi dan kewenangan Camat.

Karena Camat merupakan pemerintahan yang tidak jelas fungsinya dan merupakan salah institusi pemerintah daerah (Pemda) di wilayah.

Pihaknya berharap Bupati segera membuat pelimpahan beberapa kewenangan bupati, kepada camat terutama tugas fungsi sebagai koordinator dan pembinaan desa.

Pelimpahan kewenangan ini sangat penting dilakukan, apalagi Desa harus mengelola banyak

anggaran setiap tahunnya. Tahun 2017, ada Desa mengelola dana Desa (APBN) Rp.1,270 M pertahun dan itu belum termasuk dana alokasi Desa dari APBD. “Bupati juga harus segera menetapkan tipologi Desa. Ini untuk menjadi pedoman dalam penggunaan keuangan Desa. Kalau tidak, ini menjadi potensi berurusan dengan hukum,” katanya.

Ia juga meminta kepada Bupati untuk melakukan pembinaan terhadap Desa dalam menyiapkan SDM. Sehingga anggaran dan kewenangan yang besar dimiliki desa berpeluang diselewengkan. “Ini menjadi tugas kita semua untuk menyiapkan SDM-nya,” jelasnya.

Sajim juga mengungkapkan, besarnya kewenangan desa dan banyaknya anggaran yang akan dikelola Desa, kedepan akan banyak yang memperebutkan. Bahkan tokoh – tokoh di Desa lebih memilih menjadi Kepala Desa ketimbang menjadi anggota Dewan.

“Persaingan anggota Dewan kedepan akan semakin sempit.

Tokoh di Desa lebih memilih menjadi kepala Desa ketimbang menjadi anggota Dewan.

Kalau menjadi anggota Dewan, banyak terikat dengan partai, dengan tetangga (masyarakat pemilih),” katanya. (ula)

Petani Fokus Amankan Tebu

Tiga Peternak Akhirnya Dilepas Polisi Dompu (Suara NTB) Polres Dompu akhirnya melepas tiga dari empat warga yang diamankan atas dugaan kasus pengerusakan tebu rakyat di Hodo, Minggu (21/2) lalu. Polisi tidak memiliki cukup bukti untuk menetapkan tersangka terhadap tiga warga yang diamankan. Namun polisi masih terus mengumpulkan bukti untuk mengungkap pelaku di balik aksi massa dalam kasus pengerusakan kebun tebu rakyat.

“Kita hanya meningkatkan ke tahap penyidikan untuk satu orang tersangka berinisial AW warga Simpasai. Dia sudah kita tahan di tahanan Polres Dompu. Tiga orang lain yang sebelumnya diamankan sudah kita lepas karena tidak cukup bukti,” tegas Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman kepada Suara NTB, Rabu (24/2) kemarin.

Herman mengungkapkan, pihaknya masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan para saksi untuk mengungkap pelaku lain. Karena kasus pengerusakan kebun tebu rakyat di Hodo melibatkan banyak orang. “Kita masih kesulitan meminta keterangan para saksi, karena warga sedang konsentrasi menjaga kebun tebunya dari gangguan ternak,” ungkapnya.

Kasus pengerusakan kebun tebu rakyat di Hodo, dipicu oleh kemarahan oknum kelompok tani ternak lantara ternaknya yang biasa berkubang dan mencari minum di sekitar Hodo tidak bisa melintas karena sudah dipagari petani tebu. Selain itu, ada beber-

apa kelompok warga membagi lahan di lereng gunung Tambora dan memagarinya, sehingga ternak yang biasa mencari makan di gunung juga tidak bisa kembali.

Kondisi inilah memicu kemarahan oknum kelompok tani ternak. Karena di sekitar daerah pengembangan tebu rakyat dari lahan pinjam pake (KSO) pada lahan IUPHK PT Usaha Tani Lestari seluas 1.087 ha tersebut, menjadi daerah pelepasan ternak rakyat seluas 2.000 ha. Sementara lahan di atasnya yang menjadi hak guna usaha (HGU) beberapa perusahaan menjadi daerah lintasan ternak untuk mencari pakan hingga ke lereng gunung Tambora.

Kasus ini pun diharapkan bisa diusut tuntas agar tidak ada lagi tindakan main hakim sendiri dari warga terhadap warga lain. Namun pemerintah juga diharapkan bisa segera mencarikan solusi terbaik, sehingga konflik antar petani ternak dan petani tebu tidak terulang. Tapi bisa bersinergi dalam mengembangkan usahanya. (ula)

SUARA NTB Kamis, 25 Februari 2016

POLHUKAM

Halaman 8

Residivis Pencabulan Anak Terancam Hukuman Seumur Hidup Jangan Dipaksakan RENCANA penyedotan pasir laut di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat, untuk reklamasi Teluk Benoa di Provinsi Bali mendapat penolakan keras dari masyarakat kedua kabupaten di NTB itu. Penyedotan pasir itu dikhawatirkan akan merusak lingkungan yang justru akan merugikan masyarakat NTB. Anggota Komisi II DPRD NTB, M. Guntur Halba mengingatkan pada pemerintah agar tidak memaksakan pemberian izin rencana pengerukan pasir laut tersebut. Mengingat regulasi yang menjadi dasar hukum untuk mengelurkan izin pengerukan itu belum clear and clean. Selain itu, penting untuk melihat dampak yang akan ditimbulkan jika hal tersebut dipaksakan.

“Perlu diperhatikan bagaimana tahapan pengeluaran izin ini sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berdasarkan aturan. Sementara inikan belum ada kejelasan regulasinya untuk dijadikan dasar acuan mengambil keputusan. Kalau aturannya sudah jelas, baru ambil keputusan.

Sehingga nanti tidak ada konsekuensi hukumnya di kemudian hari,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (24/2).

Menurut Guntur, berdasarkan hasil konsultasi komisi II dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, apapun bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di laut, harus memiliki payung hukum yang jelas. Misalnya dalam bentuk peraturan daerah zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil. Hal itu juga diamanatkan dalam undang-undang tentang pemanfaatan wilayah kelautan.

“Di NTB belum ada perda itu, sementara itu diamanatkan oleh Undangundang. Tetapi tidak gampang untuk menyusun perda itu. Kita harus melakukann zonasi secara komprehensif dengan melibatkan para ahli,” katanya.

Sehingga lanjut Guntur, dengan adanya perda tersebut, diharapkan pemanfaatan zonasi wilayah kelautan di NTB menjadi terarah dan tidak melanggar aturan.

Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah daerah mau memperhatikan aturan hukum yang ada.

“Karena perda itu belum ada, kita kan belum tahu dimana letak wilayah yang boleh dibudidaya dan tidak. Kalau mau melakukan eksplorasi, tempatnya yang boleh dimana, tempat yang tidak boleh dimana. Sehingga tidak terbalik, tempat yang dilarang justru ditambang, sementara tempat yang dibolehkan justru tidak,” pungkasnya. (ndi) M. Guntur Halba (Suara NTB/ndi)

Perketat Pengawasan Orang Tua

(Suara NTB/why)

DALAM kurun waktu tiga tahun sejak 2013 hingga 2015, korban kekerasan terhadap anak di NTB terus meningkat.

Orang tua harus lebih selektif dan waspada terhadap segala akses anak, baik terhadap informasi yang diterima melalui media televisi maupun konten internet. Juga melihat bahwa sebagian kasus terjadi di lingkungan keluarga sekitar dan lebih mirisnya di lingkungan sekolah.

“Peran keluarga sangat vital dalam pengawasan anaknya.

Memilah apa-apa informasi yang seharusnya boleh diterima anak,” tegas Kepala Subdirektorat IV Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, AKBP I Putu Bagiartana, SH, di Mapolda NTB, Rabu (24/2).

Berdasarkan catatan Polda NTB, pada tahun 2013 terungkap 76 kasus kekerasan terhadap anak. Meningkat secara berurutan menjadi 148 kasus pada 2014 dan 311 pada 2015. Sementara tak sampai sebagiannya dapat terungkap.

Dari jumlah kasus terjadi per tahun tersebut, pada 2013 kasus yang sudah pada tahap dua atau P21 adalah sebanyak 12 kasus. Menyusul pada 2014 dan 2015, yaitu 12 dan 36 kasus. Hingga menjelang akhir Februari 2016 ini tercatat 10 kasus kekerasan terhadap terjadi. Dimana 8 kasus masih dalam tahap penyelidikan sementara sisanya penyidikan.

Bagiartana menggarisbawahi, pengungkapan sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan peran serta lingkungan, yaitu orang tua dan pihak keluarga lain untuk melapor.

“Biasanya setelah ada yang terungkap, baru ada yang berani melapor. Sehingga kecenderungannya, pada setiap penyelidikan, korban-korban baru mulai bermunculan,” terangnya.

Kekerasan seksual terhadap anak, lanjut Bagiartana, cenderung terjadi di lingkungan keluarga sebab anak dengan pelaku sudah memiliki kedekatan secara emosional sehingga mudah terjerat bujuk rayu. Meski hanya dengan iming-iming sederhana namun menjerumuskan.

Orang tua diminta lebih ketat melakukan pengawasan ketika anak berhubungan dengan keluarga lain atau tetangga terdekat sekalipun. “Agar tidak mudah percaya pada orang yang dikenal apalagi yang belum dikenal,” pesannya.

Selain itu, di lingkungan sekolah pun perlu pengawasan ganda. Orang tua dapat secara aktif bertanya mengenai apa saja kegiatan selama bersekolah, dengan siapa saja berbincang dan bermain. Sebab, sangat disayangkan, beberapa kasus dilakukan oleh oknum guru yang notabene sebagai pembimbing dan orang tua kedua di luar lingkungan Putu Bagiartana rumah. (why)

Mataram (Suara NTB) Residivis kasus pencabulan anak, RM alias TB (44) yang kini tengah mendekam di balik jeruji besi Lapas Mataram bakal mendekam lebih lama. Selama pembebasan bersyarat pada medio tahun 2015 lalu, Ia nekat kembali mencabuli empat anak di bawah umur, mulai dari keponakan bahkan hingga putri kandungnya sendiri, RI yang masih berumur 10 tahun.

Dirreskrimum Polda NTB melalui Kasubdit IV PPA, AKBP I Putu Bagiartana, SH, menyebutkan, RM, terpidana kasus serupa kini sudah menjalani masa hukuman 4 tahun 9 bulan dari vonis hakim 8 tahun 6 bulan.

Setelah laporan dari kasus pertama ditindaklanjuti hingga vonis, sejumlah korban lainnya kemudian berbondong melaporkan diri ke pihak berwajib. “Terungkap bahwa total korban RM adalah enam orang. Baru melapor lagi lima korban,” terangnya didampingi Kabid Humas Polda NTB, di Mapolda setempat, Rabu (24/2).

Penyidik kini tengah merampungkan pelimpahan tahap dua terhadap satu berkas kasus dengan korban putri kandung tersangka ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi NTB. Sementara kasus dengan dua korban lainnya sedang tahap penyidikan. Terakhir adalah yang menimpa AR (3) dengan TKP di Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat.

Bagiartana menjelaskan, modus yang dilancarkan tersangka adalah mengimingi korban jajanan es sepulang sekolah menjemput putrinya.

Tak lantas pulang ke rumah,

(Suara NTB/why)

PENCABULAN - Ditreskrimum Polda NTB mengungkap tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh RM di Mapolda NTB, Rabu (24/2). Kiri ke kanan, Kasubdit IV PPA, Putu Bagiartana, Kabid Humas, Hj. Tri Budi Pangstuti, Dirreskrimum, Anom Wibowo, Divisi Hukum LPA NTB, Joko Jumadi, tersangka RM (paling kanan). tersangka malah berbelok ke masjid Al Abror.

Korban pun disodomi di tempat wudhu perempuan.

“Korban sudah akrab dengan tersangka. Sehingga mudah dibujuk dan dimingi-imingi,” ujarnya. Kejahatan itu dilakukan sekitar Agustus 2015.

Dua bulan kemudian, tersangka kembali dilaporkan atas kejahatan yang sama. Kala itu tersangka tega menyodomi putrinya yang masih duduk di bangku SD di rumah tersangka di Dusun Cengok, Desa Sesela, Gunung Sari Lobar. Tak berhenti sampai di situ, tersangka

kembali menyodomi tetangganya AZ (6).

“Modusnya sama. Janji mau belikan es, cilok, dan jajanan lainnya kesukaan anakanak setelah itu diajak bermain, diajak tidur di rumahnya. Setelah itu dicabuli,” ungkap Bagiartana. Berdasarkan penyidikan sementara, lanjut dia, korban merupakan anak-anak di sekitar rumah tersangka. Tak heran yang menjadi korban adalah orang terdekat mulai dari keponakan hingga putri kandung.

Pengakuan tersangka disebutkan bahwa selama ini

merasa kesepian sepeninggal istrinya yang mencari nafkah di Malaysia sejak 2009. Kepada wartawan ketika ditanya mengenai motifnya melakukan pencabulan, tersangka juga heran dengan apa yang telah dilakukannya. “Saya tidak tahu kenapa diri saya seperti ini. saya menyesal,” jawab RM. Pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan di RSJ Mutiara Sukma, terkait kecenderungan tersangka menyukai anak di bawah umur. “Masih menunggu hasil. Tetapi, dia melakukan perbuatan itu secara sa-

dar. Dia mampu bertanggung jawab,” kata Bagiartana.

Kini penyidik tengah melengkapi pemberkasan terhadap tiga kasus tersebut sembari terus melakukan pengembangan terhadap dua korban lainnya.

Tersangka dalam masingmasing berkas perkaranya diancam dengan pasal 76E dan 76D jo pasal 82 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 KUHP. Ancaman hukuman penjara minimal tujuh tahun dan maksimal 15 tahun. (why)

Dinilai Membangkang

Golkar Ancam Pecat Umar Said

Praya (Suara NTB) Polemik terkait rencana pergantian Ketua DPRD NTB, H. Umar Said oleh Partai Golkar kian memanas. Menyusul adanya upaya perlawanan yang dilakukan oleh pihak Umar Said. Bahkan, imbas dari sikapnya tersebut, Umar Said kini tidak hanya terancam kehilangan posisinya sebagai Ketua DPRD NTB saja, tetapi bisa sampai pada pemecatan sebagai kader Partai Golkar.

Itu artinya, posisinya sebagai anggota DPRD NTB juga ikut terancam. Pasalnya, sikap yang ditunjukkan Umar Said tersebut bisa dinilai sebagai upaya pembangkangan terhadap keputusan partai. “Dengan sikap yang ditunjukkan (Umar Said) saat ini, semakin memperkuat dasar dan alasan dilakukannya PAW,” tegas Ketua DPD Partai Golkar NTB, HM. Suhaili FT, SH., kepada wartawan, Rabu (24/2) kemarin.

Bagaimana tidak, perintah untuk dilakukan PAW justru terkesan dilawan. Dan, itu bisa dinilai sebagai satu pembangkangan terhadap keputusan partai. “PAW itu kan perintah dari DPP. Bukan perintah

DPD (Partai Golkar NTB).

Jadi mau tidak mau harus dilaksanakan. Kalau kemudian ada kader yang melawan, sama saja dengan menolak perintah partai,” terangnya.

Logikannya, jika ada kader partai yang melawan atau menolak perintah pengurus partai yang paling tinggi maka itu bisa dikategorikan pelanggaran terhadap aturan partai.

Konsekuensi terhadap kader partai yang tidak patuh pada aturan partai pun jelas. Bisa sampai pada pemecatan.

“Situasi yang terjadi sekarang, akan segera kita laporkan ke DPP. Seperti apa keputusannya nantinya, tergantung DPP,” tambah Suhaili.

Karena DPD dalam hal ini kapasitasnya hanya membuat laporan. Terkait perkembangan dan situasi partai di daerah. Keputusan sepenuhnya ada di tangan DPP Partai Golkar.

Khusus terkait pergantian Umar Said sebagai Ketua DPRD NTB, Suhaili menegaskan, cepat atau lambat pasti dilakukan. Karena itu sudah menjadi keputusan DPP. Sehingga harus dilaksanakan, walaupun itu berat bagi pihak tertentu. Perkara, ada kader atau pihak-pihak yang tidak puas silahkan mengajukan keberatan ke DPP selaku pihak yang mengeluarkan keputusan.

Begitu pula jika ada pihakpihak yang menganggap Mus-

Polisi Amankan Terduga Pencuri Kabel Mataram (Suara NTB) Warga Lingkungan Taman Indah, Kelurahan Pagesangan, Mataram sempat merasakan tanpa listrik selama beberapa menit pada dini hari kemarin, Rabu (24/2). Ternyata, itu akibat ulah MS (25), yang diduga mencuri kabel yang terhubung menuju salah satu gardu listrik setempat.

MS yang beraksi bersama kawannya itu dipergoki warga tengah bersembunyi di salah satu gang BTN Taman Indah.

Lengkap dengan gulungan kabel yang diduga dicurinya. Para pelaku diteriaki maling sehingga warga berhamburan keluar.

Sempat diwarnai aksi kejar-kejaran, MS asal Dusun Jelantik Gawah, Desa Jelantik, Lombok Tengah itu akhirnya tertangkap sementara kawannya kabur.

Kapolsek Pagutan, Ipda Putu Gede Sudarsana, SH, menyebutkan, pelaku MS kemudian diamankan ke Mapolsek setempat untuk menghindari amuk massa. “Tersangka kita lakukan penyidikan lebih lanjut. Kawannya masih dalam pengejaran,” terangnya, Rabu (24/2).

Barang bukti yang turut diamankan antara lain, satu tas ransel warna cokelat diduga

CIDUK - Penyidik mengamankan tersangka MS diduga pelaku pencurian kabel listrik berikut barang bukti di Mapolsek Pagutan, Rabu (24/2). tempat menyimpan satu buah mencapai Rp 10 juta.

Kapolsek menyebutkan, cutter, dua tang kecil, satu tang ukuran besar pemotong kabel, tersangka merupakan mansatu obeng, dua kunci pas, dan tan pegawai instalatir pekabel listrik sepanjang 25 masangan kabel listrik sehmeter serta uang Rp 224 ribu. ingga diduga mengetahui seKabel listrik yang diambil luk beluk lokasi dan jenis kaberjenis kabel NYY berserat bel yang dicurinya dalam settembaga dengan diameter 120 iap melancarkan aksi.

Tersangka, kata Kapolsek, milimeter sepanjang 34 meter. Ada pula kabel dengan disangkakan pasal 363 KUHP jenis sama berdiameter 70 tentang pencurian dengan anmilimeter sepanjang 32 caman hukuman tujuh tahun meter. Nilai kerugian ditaksir penjara. (why)

da Partai Golkar NTB yang digelar di Lombok Tengah (Loteng) beberapa waktu, tidak sah silahkan mengajukan keberatan ke DPP. Karena Musda Partai Golkar NTB di Loteng dan hasilnya sudah mendapat legitimasi dari DPP Partai Golkar yang sah. Sehingga tidak ada alasan sebenarnya, menyatakan kalau Musda Partai Golkar di Loteng tidak sah.

Disinggung apakah polemik yang terjadi saat ini bakal mengganggu upaya rekonsiliasi dan konsolidasi partai beringin? Bupati Loteng ini menegaskan tidak. Karena sesungguhnya, rekonsiliasi dan konsolidasi partai secara menyeluruh tetap berlangsung. Walaupun ada polemik yang muncul di dalam proses rekonsiliasi dan konsolidasi tersebut.

Ditanyakan alasan PAW terhadap Umar Said, Suhaili enggan mengungkapnya. Tapi yang jelas keputusan tersebut sudah dipertimbangan dengan matang

(Suara NTB/dok)

H.M. Suhaili FT oleh DPP Partai Golkar. “Bukan ranah kita mengungkapkan alasan PAW. Tetapi yang pasti, DPP Partai Golkar sudah mempertimbangkan keputusan tersebut dengan sangat matang. Dan, pergantian seperti itu hal yang lumrah terjadi,” pungkas mantan Ketua DPRD NTB ini. (kir)

Dua Kelompok Pemuda di Lotim Terlibat Perkelahian Selong (Suara NTB) Diduga karena masalah sepele, yakni karena mantan pacarnya dipacari orang lain, dua kelompok pemuda di Lotim terlibat perkelahian. Dari puluhan pemuda yang terlibat dalam perkelahian tersebut, satu diantaranya atas nama Munandar terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka robek di bagian kepala.

Berdasarkan data yang dihimpun Suara NTB, bentrok antar dua kelompok pemuda dari Dusun Linjang Desa Pandanwangi Kecamatan Jerowaru dengan pemuda Dusun Onyok Desa Batu Putek Kecamatan Keruak bermula ketika Munandar yang merupakan salah satu pelajar dari Dusun Linjang menelpon mantan pacarnya bernama Pera alamat Desa Batu Putek, Keruak. Saat itu, telepon tersebut diangkat oleh seorang laki-laki sehingga membuat Munandar cemburu.

Dalam komunikasi yang dilakukan lewat ponsel tersebut, Munandar dan laki-laki yang memegang telepon Pera itu ter-

jadi percecokan hingga keluar kata-kata kotor antar keduanya dan memutuskan untuk bertemu di simpang empat Penendem Desa Sepapan.

Dalam pertemuan yang dilakukan, Munandar membawa temannya 6 orang dan laki-laki yang tidak diketahui namanya itu membawa temannya 10 orang. Pertikaian antar dua kelompok pemuda yang terjadi, Senin sekitar pukul 20:00 Wita itupun tidak bisa dihindarkan.

Akibatnya, Munandar yang jumlahnya lebih sedikit kalah dan iapun mengalami luka robek di bagian kepala setelah dikeroyok habis-habisan.

Dihubungi terpisah, Rabu (24/2), Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu Mochammad Efendi membenarkan kasus perkelahian antar dua kelompok pemuda di simpang empat Penendem Desa Sepapan Senin lalu. Kasus tersebut, katanya, dipicu karena korban diduga cemburu. “Kelompok dari Munandar ini kalah dan teman-temannya yang lain mundur. Sementara, Munandar dipukuli sehingga mengalami luka robek di bagian kepala,” terangnya. (yon)

Tunggakan Kerugian Negara Capai Rp 21 Miliar Mataram (Suara NTB) Dibalik sederet kasus korupsi yang sedang ditangani, Kejaksaan Tinggi NTB juga tercatat harus menunggak tagihan beban kerugian negara Rp 21 miliar. Angka itu diperoleh dari perkara yang sudah putus tapi belum ada pengembalian kerugian negara.Berdasarkan rekapan di Seksi Penuntutan Kejati NTB, per Januari 2016 uang denda kerugian negara sebesar Rp 21.728.290.635,20.

Besaran niliai ini ber-

dasarkan data dari sejumlah kasus korupsi yang sudah selesai disidangkan. Bahkan sudah ada yang inkrah.

“Rata-rata sudah inkrah.

Makanya sambil berjalan, kita terus melakukan pendekatan untuk penagihan kerugian negara ini,” kata juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH berdasarkan informasi dari Seksi Penuntutan.

Rekapan data ini merupakan perkara korupsi yang ditangani JPU Kejati NTB dan disidangkan di Pengadilan

Tipikor Mataram. Tidak itu saja, perkara lain dari Kejaksaan Negeri se NTB masuk dalam angka ini.

Beragam kondisi dalam setiap penanganan kerugian negara ini. Dijelaskan Sutapa, ada yang kooperatif menjanjikan akan mengembalikan. Tapi ada juga sebaliknya dan kini dijadikan DPO. Sebagaimana terjadi di kejaksaan negeri. Hanya saja tak spesifik disebutkan.

“Tetap progressnya berjalan. Kita lakukan penagihan

secara bertahap,” sebutnya.

Diungkapkan juga, kerugian negara itu tidak utuh terkait berlakunya undang undang 31 tahun 1999 dan perubahannya undang - undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tapi kerugian negara juga ada berkaitan dengan UU nomor 3 tahun 1971 tentang Tipikor yang sudah lawas. UU ini sudah usang sehingga tidak berlaku lagi. Tapi justru tak menghapus kerugian

negara yang timbul namun belum tertagih. Nilainya mencapai Rp 4,7 miliar.

Ditambahkan Sutapa, khusus untuk angka ini, penagihannya oleh Datun.

Tujuannya agar ada pembagian tugas Jaksa penuntut dengan jaksa di Datun. “Sebenarnya ada rasa kemanusiaan, karena yang ditagih ini kan ada yang sudah meninggal, sehingga kewajiban pada ahli warisnya. Tapi namanya aturan, harus dijalankan,” pungkasnya. (ars)

SUARA NTB Kamis, 25 Februari 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Golden Tulip Diresmikan DI Kota Mataram saat ini terdapat 119 hotel, salah satunya yaitu Hotel Golden Tulip yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 40, Rembiga. Hotel ini baru dibuka secara resmi pada Rabu (24/2) kemarin. Peresmian hotel ini diumumkan oleh Louvre Hotel International Group. Selain itu juga dibuka langsung oleh Wakil Gubernur NTB H. Muhammad Amin, SH., MH. Beroperasinya salah satu hotel terbesar di Kota Mataram ini juga diapresiasi oleh Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dan turut hadir dalam peresmiannya. Wagub mengimbau agar pihak hotel lebih mengedepankan penggunaan produk lokal.

“Produk lokal, seperti gorden sebisa mungkin menggunakan bahan lokal. Tidak perlu kita membeli jauh-jauh bahan semacam itu, semua sudah tersedia,” kata Wagub saat pembukaan Golden Tulip Hotel, di Mataram, Rabu (24/2) kemarin.

Acara peresmian diadakan di Mandalika Ballroom dan dihadiri langsung oleh perwakilan Louvre Hotel International Mark Van Ogrot sebagai Director Aouth East Asia Louvre Hotels Group. Selain itu juga dihadiri oleh Erik Herlangga selaku VP Business and Depelopment South East. Perwakilan pemilik Hendro Nyona selaku Komisaris Utama dan Lusi Tasman selaku Direktur Utama PT Mataram Andalas Semesta.

Selain itu jajaran Pemerintah Daerah juga terlihat menghadiri opening beroperasinya hotel 12 lantai ini.

“Louvre hotel menyambut kehadiran Hotel Golden Tulip Mataram Lombok sebagai hotel terbaru yang dikelola oleh International Hotel Chain ini. Kami bangga telah terpilih untuk mengelola hotel ini. Apalagi daerah ini merupakan daerah potensial didatangi para wisatawan dan pelaku bisnis. Selain itu juga ini menjadi saat yang tepat untuk mengembangkan daerah bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan daerah,” kata Managing Director South East Asia Louvre Hotels Group, Mark Van Ogrot, di Mataram, Rabu (24/2).

Hotel Golden Tulip juga merupakan resort hotel yang berada di area perkotaan dengan jarak tempuh 45 menit dari Bandara Internasional Lombok. Hotel dengan 12 lantai ini memiliki 164 kamar dengan tiga tipe. Yaitu deluxe dengan biaya penginapan dalam semalam Rp 1.100.000. Sementara untuk deluxe disable seharga Rp 2.200.000 permalam, dan suite seharga Rp 4.250.000 permalam. Tamu juga dapat menikmati sarapan dengan dua menu sekaligus, yaitu Indonesian Food dan International Food.

Jaringan Golden Tulip memulai jarak bisnisnya pada tahun 1960 di Belanda. Sejak saat itu jaringan hotel merambah ke seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Jaringan hotel ini beroperasi dengan tiga merek hotel terkenal yaitu Tulip Inn, Golden Tulip dan Royal Tulip dengan total 240 hotel di 45 negara. Setiap pengembangan menggabungkan komitmen jaringan hotel berstandar international dengan keunikan nuansa lokal serta pelayanan maksimal. Demikian pula yang akan dilakukan di Golden Tulip Mataram. (lin)

(Suara NTB/lin)

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh mengapresiasi beroperasinya Golden Tulip Hotel di Mataram. Turut hadir Managing Director South East Asia Louvre Hotels Group Mark Van Ogrot (paling kanan), di Mataram, Rabu (24/2) kemarin. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tak Mau Terjebak AKTOR Arifin Putra tidak mau terjebak di zona nyaman, karena itu dia senang memainkan beragam karakter di film.

Dia menjadi pembunuh di “Rumah Dara”, anggota gang kriminal di “The Raid 2: Berandal”, mahasiswa di “Negeri Van Oranje” dan ayah beranak dua dalam “Sabtu Bersama Bapak”.

“Kalau aktor kasih peran yang sama, nanti bosan,” kata Arifin di Jakarta, Rabu (24/2).

Pria berdarah Indonesia-Jerman ini mengaku lebih mudah “melompat” dari satu karakter ke karakter lain bila masingmasing berbeda 180 derajat.

“Lebih gampang karena otak enggak bingung,” ujar pemilik nama lengkap Putra Arifin Scheunemann itu.

Untuk mendalami sebuah karakter, Arifin sebisa mungkin menjalani hidup seperti karakternya, seperti tidak banyak bicara di lokasi syuting saat harus berperan menjadi orang pendiam.

Ketika berperan di “Negeri Van Oranje”, dia menjelma sebagai Banjar, mahasiswa periang yang gemar berkumpul bersama teman-temannya.

“Pesan dari ibu saya, jangan setengah-setengah kalau melakukan sesuatu,” kata anak bungsu dari dua bersaudara itu.

Demi memberikan performa akting yang terbaik, pria 29 tahun itu membatasi jumlah film yang dikerjakannya dalam setahun.

“Per tahun dua film,” kata Arifin, yang sedang bersiap mendaki gunung di Nepal demi mendekatkan diri dengan alam. (ant/ bali post)

SENI MEMAHAT Perajin wayang kulit dari Sanggar Parta Dewa, Saimono Agus mempraktikkan proses tatah sungging wayang kulit saat pameran di Solo, Jawa Tengah, Rabu (24/ 2). Tatah Sungging merupakan seni memahat dan mewarnai dalam proses pembuatan kerajinan berbahan kulit, seperti hiasan dinding, kipas, dan kap lampu, namun lebih identik dengan proses pembuatan wayang kulit.

(ant/bali post)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Perayaan ’’Bau Nyale’’ Masih Simpang Siur Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan perayaan Festival Bau Nyale di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) nampaknya masih simpang – siur. Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Loteng masih berseberangan pendapat.

Hingga saat ini Pemkab Loteng masih bersikeras mendatangkan artis untuk mengisi hiburan. Pemkab akan mendatangkan artis – artis ibukota yakni dua penyanyi solo dan satu grup band terpopuler. Para artis yang akan memeriahkan festival bau nyale di Loteng ini antara lain grup band Gigi, penyanyi solo Caca Handika dan penyanyi Dayu A.G. Rencana inilah yang jelas – jelas ditentang oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mewakili Pemprov NTB sehingga informasi tentang perayaan event tersebut masih kusut.

“Tiga artis itu sudah pasti akan kita datangkan pada perayaan bau nyale 27 – 28 Februari besok,” jelas Kabag Humas Pemkab Loteng, Drs. L.

Herdan M.Si ketika dihubungi Suara NTB, Rabu (24/2).

Selain itu, lokasi penyelenggaraan event tersebut dibagi menjadi dua tempat. Festival bau nyale yang dari tahun ke tahun hanya terselenggara di kawasan Pantai Seger, kini juga akan berlokasi di Pantai Senek, wilayah Kute. Hanya saja, menurut Herdan, kawasan ini akan menjadi pusat hiburan yang bersifat modern, sementara beberapa hal yang menyangkut tradisi akan terlaksana di Pantai Seger.

“Kita ingin memisahkan lokasi antara tempat aktivitas hiburan yang bersifat modern dengan kegiatan – kegiatan yang menyangkut tradisi. Sebab, jangan sampai aktivitas yang modern ber-

baur dengan kegiatan – kegiatan tradisional, sehingga, orang tidak dapat menyaksikan kearifan prosesi – prosesi bau nyale itu,” lanjutnya.

Masyarakat Kecewa Kepala Desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, L. Badaruddin mengemukakan, warganya kecewa lantaran perpindahan lokasi penyelenggaraan bau nyale tersebut. Pasalnya, dari tahun ke tahun, suasana meriah memang selalu terbangun di kawasan Pantai Seger.

Dirinya tak menampik, proses bau nyale memang akan berlangsung di pesisir Pantai Seger. Hanya saja, yang menjadi kekecewaan masyarakat adalah terjadin-

ya perubahan konsep yang sebelumnya telah ditetapkan.

Sebelumnya, konsep perayaan bau nyale telah bersifat paten serta disetujui oleh pihak Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Tiba – tiba, pascapelantikan Bupati dan Wakil Bupati Loteng terpilih, konsep tersebut seketika diubah. Dengan demikian, beberapa konsep serta teknis yang sudah dinilai matang akhirnya terpaksa harus menyesuaikan kembali.

Pelaksanaan agenda inti dari Festival bau nyale akan berlangsung pada tanggal 27 – 28 Februari, bertepatan dengan tanggal 19 – 20 Bulan Suwung, menurut penanggalan kalender Sasak. “Saya sudah melakukan penolakan terhadap rancana perubahan konsep dan perubahan lokasi perayaan menjelang bau nyale ini. Namun kenyataannya hanya saya sendiri yang tidak sepakat, semua SKPD – SKPD di Lombok Tengah menyetujui

perubahannya,” katanya.

Sinergisitas Atas fenomena persiapan menjelang perayaan bau nyale yang nampaknya masih simpang - siur ini, Ketua Dewan Kesenian terpilih, Muhammad Syahrul Qodri, M.A menyarankan agar seluruh pihak membangun sinergisitas yang kuat. Ini dalam rangka mewujudkan cita – cita bersama yakni mendongkrak citra pariwisata Lombok Tengah melalui aktivitas kesenian dan tradisi masyarakat.

“Kalau saya pribadi, ya saya hanya menyarankan agar seluruh stake holder membangun koordinasi yang kuat. Kalau memang daerah ini serius menjadi daerah bau nyale sebagai brand pariwisata yang bagus, maka dari tataran gubernur sampai pihak paling bawah yakni Kades, Kadus sampai tokoh masyarakat harus menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan baik,” ujarnya. (met)

10 Film Paling Banyak Masuk Nominasi Oscar Jakarta (Suara NTB) Academy Awards ke-88 akan digelar 28 Februari di Dolby Theater, Los Angeles, Amerika Serikat.

Tahun ini “The Revenant” tercatat sebagai film yang paling banyak masuk nominasi, menjadi nomine penerima 12 penghargaan Oscar.

Namun dengan jumlah itu “The Revenant” belum bisa mengalahkan “Titanic”, yang pernah masuk 14 nominasi.

“Sudah jelas bahwa Titanic menjadi yang paling sukses di antara film peraih Oscar. Tahun ini, ‘The Revenant’ dengan 12 nominasi dan ‘Mad Max: Fury Road’ dengan 10 nominasi memiliki peluang untuk disejajarkan dengan kesuksesan Titanic,” kata Sudhir Syal, salah satu pendiri dan direktur utama BookMyShow Indonesia dalam siaran persnya, Rabu (24/2).

Berikut 10 film dengan nominasi Oscar terbanyak sepanjang masa menurut BookMyShow, penyedia layanan penjualan tiket acara dan bioskop di Asia:

diproduseri oleh Darryl F Zanuck itu dibuat berdasarkan cerita pendek berjudul “The Wisdom of Eve” karya Mary Orr tahun 1946.

3. “Gone With The Wind” (1939) “Gone With The Wind” masuk 13 nominasi dan membawa pulang delapan penghargaan Oscar. Film roman sejarah berdurasi 234 menit itu diadaptasi dari novel berjudul sama karya Margaret Mitchell tahun 1936.

4. “From Here to Eternity” (1953) “From Here to Eternity” masuk 13 nominasi penerima penghargaan Oscar dan berhasil memenangi delapan di antaranya.

Film drama karya Fredd Zinnemann itu diadapatasi dari novel yang berjudul sama karya Sam Jones. Penyanyi Frank Sinatra, yang ikut bermain dalam film itu, meraih penghargaan kategori Aktor Pendukung Terbaik.

1. “Titanic” (1997) “Titanic” yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet mendapatkan 14 nominasi dan memenangi 11 penghargaan Academy Awards, termasuk penghargaan untuk Film Terbaik tahun 1998.

5. “Shakespeare in Love” (1998) Film “Shakespeare in Love” karya John Madden masuk 13 nominasi dan menyabet penghargaan di tujuh kategori. Film ini membuat Gwyneth Paltrow mendapatkan piala Oscar kategori Aktris Terbaik.

2. “All About Eve” (1950) Film “All About Eve” mendapat 14 nominasi dan memenangi enam penghargaan di ajang Academy Awards tahun 1951.

Film drama yang disutradarai oleh Joseph L. Mankiewicz dan

6. “Forrest Gump” (1994) “Forest Gump”, yang diangkat dari novel karya Winston Groom, masuk 13 nominasi dan memenangi enam Piala Oscar.

Film garapan Robert Zemeckis itu membuat Tom Hanks

meraih penghargaan Academy Awards untuk Aktor Utama Terbaik tahun 1995.

7. “Chicago” (2002) “Chicago” berhasil masuk 13 nominasi. Film komedi musikal garapan sutradara Rob Marshall ini meraih enam penghargaan Oscar. Film tentang selebriti, skandal, dan korupsi di Chicago selama Zaman Jazz 1920an ini menjadi film musikal pertama yang memenangi penghargaan kategori Film Terbaik sejak film “Olive!” tahun 1968.

8. “Mary Poppins” (1964) Film fantasi musikal Disney garapan Robert Stevenson “Marry Poppins” mendapat 13 nominasi dan berhasil memenangi lima Piala Oscar, termasuk penghargaan kategori Lagu Latar Terbaik untuk “Chim Chim Cheree” dari Richard M.Sherman dan Robert B. Sherman.

9. “Who’s Afraid of Virginia Woolf?” (1966) “Who’s Afraid of Virginia Woolf?” masuk dalam 13 nominasi dan akhirnya menang dalam lima kategori penghargaan Academy Awards tahun 1967.

10. “The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring” (2001) Film karya Peter Jackson yang diadaptasi dari novel karya J.R.R. Tolkien ini sukses di Academy Awards tahun 2002, berhasil membawa pulang empat Piala Oscar, salah satunya untuk Sinematografi Terbaik. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Yoko Ono

Yoko Ono Tidak akan Pensiun dari Musik London Janda mending salah satu personel grup band The Beatles John Lennon, Yoko Ono menegaskan tidak akan mengundurkan diri dari segala aktivitas di bidang musik karena dilandasi oleh pertimbangan bahwa “segala sesuatunya indah” adanya.

Yoko Ono, yang kini telah berusia 83 tahun tidak akan menyerah dari dorongan hati terdalam untuk senantiasa menceburkan diri di bidang musik meskipun usianya jauh dari muda, sebagaimana dikutip dari laman Sunday World.

Ketika ditanya apakah ia akan berhenti dari aktivitas di bidang musik, ia menjawab kepada harian Guardian, “Saya tidak akan berhenti.

Tidak, saya tidak pernah memikirkannya. Banyak artis selalu terobsesi untuk untuk

terus berkarya. Dan saya seorang artis.”

“Minat saya yang utama yakni menciptakan segala sesuatu yang indah. Ketika saya mengatakan keindahan maka, keindahan dalam wujud yang sempurna dapat saja berwujud buruk bagi orang lain.”

Yoko berharap dapat terus berkarya dan meniti karier sebagai artis. Ia mengatakan kepada BANG Showbiz, “Saya ingin terus meniti karir di jalur musik dan seni yang mampu menginspirasi banyak orang.”

“Saya tidak tahu apakah para penggemar tahu benar apa yang sedang saya kerjakan dan lakukan sekarang di website. Saya berharap melakukan (segala hal) yang terbaik. Hanya saja saya tidak pernah tahu reaksi mereka akan apa yang saya lakukan,” kata Yoko. (ant/bali post)

Arifin Putra

(Suara NTB/ist)

Mendongkrak Pamor Teater Tradisi Mataram (Suara NTB) Teater tradisi merupakan salah satu pranata seni yang berkembang di Lombok. Pementasannya biasanya dilakukan dari kampung ke kampung.

Pamor kesenian masyarakat Lombok yang satu ini coba didongkrak melalui Festival Membasak di Bangsal, Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Upaya mendongkrak pamor teater tradisi yang juga populer disebut Teater Kemidi Rudat ini dilakukan melalui pertunjukan bertajuk Pemenang Merudat. Selain menjadi upaya “menghidupkan”

kembali kesenian itu, para seniman juga menawarkan berbagai inovasi sebagai bentuk perkembangan atas hasil adaptasi dengan keadaan zaman. Seniman Syamsul Fajri Nuawat bersama pimpinan sanggar seni Panca Pesona Zakaria, ingin menciptakan suasana agar rudat kembali menjadi seni tradisi yang dicintai oleh masyarakat.

“Jabo (Sapaan sehari – hari Syamsul Fajri Nurawat) mengajak Zakaria untuk kembali memasyarakatkan rudat. Mereka mengunjungi sekolah-sekolah dan kelompok rudat yang tidak

lagi berkegiatan, agar sedianya menghidupi lagi aktivitas taeter kemidi rudat itu,” tutur Ahmad Sibawaihi, Rabu (24/2).

Teater tradisi Kemidi Rudat yang pernah tumbuh dengan subur di lingkungan masyarakat tersebut ingin dihidupkan dan dipentaskan saat festival. Puncak perayaan festival tersebut akan berlangsung pada 28 Februari, bertepatan dengan Festival Bau Nyale di Lombok Tengah.

“Jabo dan Zakaria berkolaborasi membuat pertunjukan yang unik dan menarik. Mereka menggagas pementasan yaitu sebuah per-

tunjukan rudat di Pelabuhan Bangsal,” katanya.

Dijabarkan, pementasan seri pertama, Jabo dan Zakaria bersama para pelaku seni lainnya akan berjalan menuju Pelabuhan Bangsal. Rudat yang biasanya dipentaskan pada panggung, kali ini dilakukan secara berbeda. Mereka berjalan sepanjang 1 kilometer.

Tujuannya untuk memikat perhatian para penonton sehingga tertarik menyaksikannya.

Selain Jabo, seorang seniman solo akting (monolog) asal Lombok, Ahmad Saleh Tabibuddin alias Asta, mengi-

nisiasi sebuah kegiatan yang tak kalah menarik. Ia membuat monolog dunia sepak bola.

Asta bekerjasama dengan para pecinta bola di wilayah Pemenang, membuat sebuah pertandingan sepak bola yang bertajuk ‘‘Bangsal Cup 2016’’.

Dijelaskan, Bangsal Cup 2016, merupakan sebuah pertandingan sepak bola pantai yang diikuti oleh 16 kelompok dari kalangan pemuda di Pemenang. Hal ini menjadi salah satu bagian untuk menyemarakan festival yang berlangsung di kawasan Pelabuhan Bangsal. (met)

SUARA NTB Kamis, 25 Februari 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Dekan Fakultas Hukum Se-Indonesia Tolak Revisi UU KPK Giri Menang (Suara NTB) Kegiatan Conference International “Acceleration of Academic Transformation Asia-Europe of Law Faculty” yang dirangkai Rapat Kerja Badan Kerjasama (BKS) Dekan Fakultas Hukum Negeri se-Indonesia di Hotel Jayakarta tanggal 23-24 Februari 2016 menghasilkan sejumlah sikap. Satu di antaranya menolak rencana revisi Undang-Undang (UU) KPK. Dalam keterangan persnya, Ketua BKS Dekan Fakultas Hukum Negeri se-Indonesia Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum, didampingi oleh anggota BKS lainnya mengaku pihaknya menolak revisi terhadap UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Tidak hanya itu, Dekan Fakultas Hukum Negeri se-

Indonesia juga mendesak pemerintah dan DPR RI mengeluarkan rencana revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dari Program Legislasi Nasional (Proglenas) 2016.

Pernyataan sikap ini lanjut Runtung, didasarkan pada pertimbangan bahwa konsep revisi UU KPK berpotensi melemahkan KPK.

Meriahkan HUT, Aletheia Gelar Sejumlah Lomba Mataram (Suara NTB) – Menyambut hari ulang tahun ke 40, Sekolah Kristen Aletheia menggelar sejumlah kegiatan. Selain untuk merayakan sejumlah kegiatan itu digunakan untuk mengakrabkan seluruh stakeholders di Aletheia.

Serangkaian kegiatan itu antara lain perlombaan antarsiswa Aletheia dan bazaar yang diadakan di lingkungan sekolah. Ketua Badan Pelaksana Pendidikan Aletheia, Steven Suminyanto, ditemui Rabu (24/2), mengatakan rangkaian kegiatan ini untuk meramaikan dan mengakrabkan seluruh stakeholders Aletheia. “Salah satunya bazaar ini, sebagian besar ini adalah stakeholders. Kegiatan ini terbuka untuk seluruh stakeholders dan orang tua murid,” katanya.

Ia berharap dalam usia ke 40 tahun, Aletheia dapat terus menjadi lebih baik lagi, terutama dalam proses belajar mengajar. “Yang perlu ditingkatkan adalah kerja sama penyusunan proyek-proyek tematis mata pelajaran yang melibatkan banyak mata pelajaran. Dalam suatu kegiatan melibatkan banyak mata pelajaran yang bisa dinilai. Ini akan terus dikembangkan ke depan,”katanya.

Setiap minggunya, akunya, Aletheia melakukan evaluasi dalam proses belajar mengajar. Sehingga dapat terus memperbaiki apa saja yang menjadi kekurangan. “Kita setiap minggu evaluasi. Diharapkan tahun depan lebih baik dari tahun sebelumnya,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala SD dan SMP Aletheia,Vironika Endras B, S.Pd. Ia berharap Sekolah Kristen Aletheia dapat semakin maju, dan menelurkan siswa yang berkarakter. Puncak ulang tahun Aletheia akan diadakan pada tanggal 3 Maret mendatang. Rangkaian kegiatan ulang tahun yang diadakan di sekolah pada Rabu (24/2) sampai dengan Jumat (26/2) ini, berisikan rangkaian lomba antarsiswa, mulai dari tingkat Kelompok Bermain (KB) dan Taman kanak-kanak (TK), serta SD dan SMP. “Hari ini (kemarin, red) KB dan TK, ada lomba fotogenic dan fashion show, hari Kamis ada lomba tari kreasi daerah, dan hari Jumat ada lomba guru,” tambah Kepala KB dan TK Aletheia, Helta Magrita Kalalo, S.Pd. (ron)

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram selaku tuan rumah penyelenggara, Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum., menyebut UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK saat ini masih cukup kuat untuk memberikan wewenang kepada KPK dalam melaksanakan tugasnya. “Jadi dianggap

masih mampu menurut undang-undang secara substansi,” terangnya.

Sementara jika direvisi, dari pointer-pointer itu otomatis pointer seperti harus adanya izin saat penyadapan dan dibentuknya dewan pengawas akan melemahkan tugas-tugas KPK. “(Penyadapan) Itu kan andalannya KPK. Kalau ngak begitu, para koruptor ini sudah pada lari izin keluar kan, artinya kalau poin itu dihilangkan sudah pasti akan dilemahkan,” ujar Husni.

Selain itu, pertimbangan lain BKS Dekan Fakultas Hukum Negeri menolak rencana

revisi UU KPK dari Proglenas 2016 lantaran tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang bersifat ekstra ordinary crime, sehingga harus ada hal-hal yang luar biasa juga dalam penindakannya.

“Kayak tadi saya sebutkan, kalau penyadapan harus izin sudah pasti terlemahkan institusi KPK,” ujarnya.

Nantinya, rekomendasi hasil Rapat Kerja BKS Dekan Fakultas Hukum Negeri seIndonesia yang telah dibuat akan dikirim ke pemerintah dan DPR RI dan meminta agar dicabut dari Prolegnas 2016. (dys)

(Suara NTB/dys)

TOLAK REVISI - Dekan Fakultas Hukum Negeri se-Indonesia sepakat menolak revisi UU KPK. Mereka beranggapan, adanya revisi UU KPK akan melemahkan kinerja KPK dalam mengungkap kasus korupsi.

Sambutan Gubernur NTB di UIN Syarif Hidayatullah Dipuji

(Suara NTB/humas Setda NTB)

SAMBUTAN - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat memberikan sambutan mewakili alumni Universitas Islam Al Azhar Kairo Mesir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (23/2) lalu.

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang juga alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir menjadi ‘’bintang’’ pada acara halaqah nasional yang menghadirkan pembicara utama Grand Syekh Al-Azhar Syekh Ahmad Muhammad Ahmad Ath-Thayyeb di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (23/2) lalu. Saat berpidato mewakili alumni dalam Bahasa Arab, Gubernur NTB mampu membuat hadirin yang memadati Auditorium Prof Dr Harun Nasution terkesima.

Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB H. Yusron Hadi, MUM, , pidato gubernur yang jelas, pelan dan meyakinkan dalam Bahasa Arab membuat hadirin berdecak kagum. Gubernur NTB, ujarnya, mewakili alumni menyampaikan sambutan tanpa teks dengan Bahasa Arab merupakan kehormatan besar bagi para santrinya yang ada di Indonesia. Alasannya, Grand Syekh Ahmad meluangkan waktunya mengunjungi muridnya yang ada di Indonesia.

Pada kesempatan itu, ujarnya, TGH. M.Zainul Majdi menyampaikan, Bangsa Mesir dan Indonesia, memiliki hubungan sejarah, persaudaraan dan cinta yang kuat. Pada waktu Bung

Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Mesir lah negara pertama yang mengakuinya. Dan ini menjadi dukungan moral bagi Indonesia yang tak mudah dilupakan.

Selain itu, ujarnya, gubernur mencontohkan putra Indonesia yang pernah belajar di Al-Azhar.

Salah satunya presiden ke empat almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menjadi presiden di masa yang sulit. Selain itu ada Prof. Dr. Quraish Shihab yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama dan masih mengajarkan ilmunya melalui televisi nasional. Tokoh yang lain, ujarnya, KH A Musthofa Bisri yang pernah menjadi Rais Aam Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia.

Sebagai pimpinan daerah, lanjut Yusron, Gubernur NTB tidak lupa mempromosikan potensi yang dimiliki NTB, khususnya di bidang pariwisata. Bahkan, tahun 2015 lalu, NTB meraih dua penghargaan internasional di bidang pariwisata yang digelar di Abu Dhabi, yakni World’s Best Halal Honeymoon Destination dan World’s Best Halal Tourism Destination. Untuk itu, Pemprov NTB bertekad mengembangkan wisata syariah dengan sasaran para wisatawan asal Timur Tengah. (ham)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 25 Februari 2016

Liga Champions Rabu, 24 Februari 2016 03.45 Arsenal 0 vs 2 Barcelona 03.45 Juventus 2 vs 2 Bayern Munchen

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Europa League Kamis, 25 Februari 2016 24:00 Lokomotiv Moskow vs Fenerbahce @beIn Sport 2 Jumat, 26 Februari 2016 02.00 Liverpool vs Augsburg @beIn Sport 1 02.00 Athletic Bilbao vs Olympique Marseille @beIn Sport 2 02.00 Lazio vs Galatasaray @Festival Orange TV 04.05 Manchester United vs Midtjylland @RCTI 04.05 Tottenham Hotspur vs Fiorentina @beIn Sport 2 04.05 Napoli vs Villarreal @Festival Orange TV Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Tembakan Yuli Nyaris Samai Prestasi Juara Nasional Mataram (Suara NTB) Penembak putri unggulan NTB, Ni Wayan Yuliarthi berhasil meningkatkan nilai tembakan. Dalam sesi latihan di Lapangan Menembak Saraswati Mataram, Rabu (24/2) kemarin dia mencatat tembakan 388 poin. Nilai tembakan itu nyaris menyamai rekor tembakan yang pernah dicatat oleh juara nasional Diaz Kusumawardani di kelas 10 meter air rifle women pada Kejurnas Menembak Jabar Open tahun 2015 lalu yaitu 389 poin.

Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono yang ditemui Suara NTB di lokasi latihan menjelaskan hasil tembakan terbaik level nasional saat ini dicatat atlet Jawa Timur (Jatim) Diaz Kusumawardani dengan tembakan 389 poin, sementara nilai tembakan yang dicatat atlet putri NTB pada sesi latihan kemarin mencapai 388 poin.

“Hanya selisih satu poin untuk bisa menyamai rekor nasional,” ucap Andik yang saat itu mendapat kunjungan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto.

Dikatakan Andik, poin tembakan yang dicatat Yuli dalam sesi latihan itu benar-benar menunjukan kemajuan yang luar biasa. Dari 386 poin yang dicatat di Kejurnas tahun 2013 lalu naik dua poin menjadi 388 poin. “Bila Yuli bisa mempertahankan hasil tembakan itu sampai di PON XIX 2016, saya yakin dia bisa membawa pulang medali emas untuk NTB,” ucapnya.

Penampilan Yuli di sesi latihan kemarin memang sangat memuaskan, apalagi saat mencatat poin tembakan terbaik pada saat latihan itu disaksikan langsung Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto.

Di tempat yang sama Andy pun menyampaikan rasa gembiranya terhadap perkembangan prestasi olahraga menembak NTB. Menurutnya, cabor menembak bisa dipetakan menjadi salah satu cabor unggulan yang berpotensi dapat mempersembahkan medali emas di PON Jabar 2016.

“Bila atlet menembak bisa menembak seperti ini, atau bisa meningkatkan poin tembakannya naik satu atau dua poin lagi saya rasa menembak bisa membuat kejutan besar di PON,” jelasnya seraya menambahkan bahwa dirinya menaruh harapan besar kepada atlet menembak agar bisa memberikan kontribusi minimal satu medali emas di PON. (fan)

BEREBUT BOLA – Penyerang Bayern Munchen, Thomas Muller berebut bola dengan gelandang Juventus, Paul Pogba dalam laga babak 16 besar Liga Champions di Turin, Italia, yang berakhir imbang 2-2, kemarin.

Punahnya Kutukan Gawang Petr Cech London Lionel Messi selalu kehilangan kesaktiannya saat bertemu dengan gawang yang dijaga Petr Cech. Tapi kutukan itu telah punah di laga babak 16 besar Liga Champions, dini hari kemarin. Tidak sekali, tapi dua kali ‘penyerang dari planet lain’ itu menaklukkan Petr Cech.

Sebelumnya, telah enam pertandingan penyerang mungil dari Barcelona itu berhadapan dengan gawang yang dijaga Petr Cech – semuanya terjadi kala Cech masih membela Chelsea. Dari enam laga itu, tak pernah sekalipun Messi mampu menjebol gawangnya. Salah satu kesempatan terbaik Messi datang di babak semifinal Liga Champions pada 2012 lalu. Di laga itu, Messi bertugas mengeksekusi penalti ke gawang Chelsea yang dijaga Petr Cech. Namun, tendangannya malah membentur tiang gawang. Chelsea pun melenggang ke final hingga meraih trofi Liga Champions musim ini.

Hengkang ke Arsenal di awal musim 2015/2016, gawang Cech rupanya telah kehilangan azimatnya. Di laga melawan Barcelona, Rabu dini hari kemarin, penjaga gawang asal Republik Ceko itu dua kali kebobolan dan kedua gol itu justru diborong Messi. Kutukan yang bertahan enam laga pun pecah.

Di babak pertama, gelombang serangan mengerikan tim juara bertahan asal Spanyol itu dapat ditahan oleh pertahanan disiplin tuan rumah.

(Suara NTB/ist)

BORONG GOL – Penyerang Barcelona, Lionel Messi memborong dua gol ke gawang Arsenal yang dikawal Petr Cech, di laga babak 16 besar Liga Champions, dini hari kemarin.

Namun serangan balik cepat pada menit ke-71 diakhiri dengan Messi mendapat umpan dari Neymar untuk memasukkan bola ke gawang kiper Petr Cech untuk pertama kali sepanjang karirnya.

Messi, yang mencetak empat gol saat melawan The Gunners pada 2010 dan dua gol setahun kemudian saat memenangi pertandingan fase gugur, menggandakan keunggulan Barca tujuh menit sebelum pertandingan usai ketika

Bayern Tertahan, Guardiola Tetap Puas Turin Pelatih Bayern Munchen, Josep Guardiola, puas dengan penampilan timnya meskipun ditahan imbang Juventus dengan skor 2-2 dalam leg pertama 16 besar Liga Champions, Rabu dini hari kemarin.

“Saya puas dengan penampilan kami. Kami bermain baik selama 90 menit, bukan hanya 60 menit,” katanya usai pertandingan di Juventus Stadium, Turin, seperti dilansir laman UEFA. Penyerang Bayern, Thomas Muller memaksimalkan umpan silang terdefleksi untuk membawa tim tamu memimpin pada menit ke-43, dan pemain asal Belanda Arjen Robben menggandaan keunggulan mereka pada awal babak kedua sebelum golgol dari Paulo Dybala dan pemain pengganti Stefano Sturaro menyamakan kedudukan untuk tuan rumah.

Bayern terlihat melaju untuk kemenangan beruntun ketiga mereka di markas Juventus dengan penguasaan bola mencapai 70 persen pada 60 menit pertama.

Namun finalis musim lalu itu, yang tampil gemilang belakangan ini, menolak untuk menyerah, dan memperlihatkan kemampuannya untuk bangkit pada babak kedua untuk menjaga peluang mereka setelah akhir yang membuat frustrasi bagi tim Jerman.

“Tentu saja sebuah kemenangan akan lebih baik, namun kami bermain melawan tim finalis tahun lalu,” kata pelatih berpaspor Spanyol itu. Sama halnya dengan Guardiola, pemain belakang Bayern, Phillipp Lahm juga memuji penampilan timnya.

“Itu pertandingan yang sangat baik. Juventus merupakan tim kuat yang mampu menyerang balik karena kesalahan kami,” kata dia. (ant/bali post) (Suara NTB/ist)

Dianggap Naif Pelatih Arsenal, Arsene Wenger, mengakui Barcelona bermain lebih baik dalam laga tersebut. “Mereka lebih baik dari pada kami, tidak ada rasa malu, mereka adalah juara Eropa dan bukan sebuah kebetulan,” katanya kepada BBC usai pertandingan di Emirates Stadium, London.

Wenger mengatakan Barcelona merupakan tim yang sangat bagus, sementara Arsenal, dalam pertandingan ini, secara

ia menaklukkan Cech melalui eksekusi penalti, setelah sebelumnya ia dilanggar pemain pengganti Arsenal Mathieu Flamini.

Arsenal mengandalkan serangan-serangan balik dan memiliki beberapa peluang, dua peluang terbaik didapat dari Alex Oxlade-Chamberlain dan Olivier Giroud, namun mereka kini memiliki tugas berat membalikkan situasi saat pertandingan di Nou Camp.

teknis bermain sangat biasa.

“Penyesalan saya adalah, setelah kami tampak mendominasi, kami membiarkan mereka merebut keunggulan. Mirip dengan Monaco musim lalu, naif, dan membuat frustasi,” kata pelatih berkebangsaan Prancis itu.

“Secara realistis itu sangat sangat sulit jika tidak disebut mustahil. Kami harus berada di sana dan berjuang. Kami memiliki peluang, kami tidak mencetak gol,” ujar Wenger. (ant/bali post)

Clyne Ingin Liverpool Tekan Punggawa Manchester City Liverpool Bek kanan Liverpool Nathaniel Clyne ingin rekan sesama timnya menekan “sederet pemain berkualitas” Manchester City dalam duel Piala Capital One yang digelar di Wembley Stadium pada Minggu (28/2).

Mantan pemain Southampton itu kini berkostum Liverpool. Ia merasa terkejut ketika The Reds menang 4-1 atas Manchester City dalam laga Liga Inggris (Premier League) yang digelar di Etihad Stadium pada November 2015.

Gol-gol yang dilesakkan oleh Philippe Coutinho, Roberto Firmino dan Martin Skrtel memecah kebuntuan yang menyelimuti tim. Beranjak dari kemenangan itu, Liverpool terinspirasi untuk memperkuat lini pertahanan sebagai salah satu acuan agar dapat menyerang lebih efektif dan efisien, sebagaimana dikutip dari laman ESPN. “Tim tampil luar biasa ketika menundukkan City, hanya saja saya terkejut bahwa kami dengan mudah meraih kemenangan,” kata Clyne menurut harian the Express.

“Kami tidak memberi keleluasaan kepada mereka untuk mengalirkan operan. Kami mempersempit ruang gerak mereka. Akhirnya mereka membuat kesalahan, dan kami dapat memanfaatkannya kemudian mencetak gol,” katanya.

(Suara NTB/ist)

Hasil Pertandingan Sepak Bola

Nathaniel Clyne Bek timnas Inggris itu merasa khawatir dengan sederet pemain bintang Manchester City seperti Sergio Aguero, Raheem Sterling dan Yaya Toure. Ini menjadi salah satu solusi mengenai cara Liverpool menghadapi the Citizens dalam laga di Wembley nanti.

“Pertandingan itu benarbenar laga yang besar bagi

kami,” katanya menambahkan. “Tim diberi peran dan kami melakukannya secara benar. Kami menekan mereka di lapangan. Permainan mereka jadi tidak berkembang.”

“Kami berharap dapat melakukan hal serupa ketika melawan mereka (City) di laga final nanti,” kata Clyne. (ant/ bali post)

Soal Penolakan Atlet

PTMSI NTB Serahkan ke KONI NTB Mataram (Suara NTB) Pengurus cabor tenis meja NTB menolak menanggapi lebih jauh soal penolakan entry by number atletnya yang ditolak dalam registrasi online PB PON. Dan untuk sementara mereka mempercayakan ke KONI NTB untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kami tak mau menanggapi dulu soal penolakan entry by number atlet kami. Karena kami sudah percayakan KONI NTB untuk mengurus,” ucap Ketua Harian PTMSI NTB, Sudarman saat dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Rabu (24/2) kemarin.

Dikatakan Sudarman, tim tenis meja NTB pada dasarnya sudah berhasil meraih tiket PON di Pra-PON di Bali tahun 2015 lalu. Dimana tim putra NTB yang diperkuat empat atlet berhasil meraih peringkat 7 besar, dan tim putri yang diperkuat empat atlet berhasil meraih peringkat delapan.

Menurut Sudarman peringkat tujuh besar dan delapan besar yang diraih tim putra dan tim putri NTB itu sudah berhasil mengantarkan delapan atlet NTB mengikuti PON Jabar 2016, sebab tim yang lolos PON di ambil 16 tim.

Dan NTB menempati per-

ingkat 7 dan 8.

Lanjutnya, terkait tidak diterimanya oleh PB PON hasil tersebut, dia menolak untuk berkomentar lebih jauh. Pasalnya persoalan itu masih diurus oleh KONI NTB, selain itu pihaknya juga sedang melakukan lobi-lobi khusus ke PB PTMSI. Ditegaskannya, pihaknya tak bisa disalahkan terkait hal itu, karena menurut Sudarman pihaknya sudah menjalankan kewajibanya yakni mengikutisertakan atlet ke Pra-PON tenis meja di Bali tahun 2015.

Kemudian persoalan sah atau tidak sahnya hasil Pra-PON tenis meja di Bali itu menjadi tanggungjawab PB PTMSI. Sebagaimana diberitakan sebelumnya delapan atlet tenis meja NTB yang dilaporkan lolos PON oleh pengurus cabor ternyata ditolak dalam pendaftaran atau registrasi entry by number atlet PON secara online. Persoalan ini muncul diduga karena hasil Pra-PON tenis meja di Bali belum diakui oleh PB PON, pasalnya pelaksanaan Pra-PON tenis meja itu digelar di dua tempat oleh pimpinan PTMSI yang berbeda. Yakni kubu Marzuki Alie yang menggelar Pra-PON di Bandung dan kubu pimpinan Oegroseno yang melaksanakan PraPON di Bali. (fan)

SUARA NTB

Kamis, 25 Februari 2016

Polres Lobar Amankan Empat Kubik Kayu Diduga Ilegal

TKD ASN akan Dipotong Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram sedang merancang aturan tentang pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD) Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi yang melanggar aturan. Pembahasan aturan pemotongan TKD ini, berlangsung tertutup di ruang Sekretaris Daerah Kota Mataram.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany mengatakan, hasil pertemuan tertutup dengan Sekda membahas soal rancangan pemotongan TKD ASN di lingkup Pemkot Mataram. “TKD tetap tapi kita bahas soal aturan pemotongan,” kata Dewi dikonfirmasi, Rabu (24/2).

Pemotongan ini diberlakukan bagi ASN yang terlambat, cepat pulang dan tidak masuk kerja tanpa keterangan. Dewi tidak menyebutkan berapa besaran TKD ASN yang akan dipotong. “Masih dirancang dulu,” ujarnya.

Selain pemotongan TKD, pihaknya akan mengevaluasi lima hari kerja. Apakah dipandang efektif atau tidak. Ada kemungkinan, jam kerja dikembalikan enam hari jika hasil evaluasi dipandang lima hari kerja tidak efektif. Dewi tidak menyebutkan berapa postur anggaran disiapkan untuk pembayaran TKD sekitar enam ribu ASN di Kota Mataram. “Kita juga mau evaluasi jam kerja,” sebutnya.

Pemberian TKD bagi ASN ini mulai diterapkan akhir tahun 2015 lalu. Saat itu, Penjabat Walikota Mataram Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si, telah memasukkan pembayaran TKD selama 13 bulan.

Bahkan, di postur APBD 2016 secara khusus dialokasikan sekitar Rp 65 miliar dengan rincian, tiap bulan Pemkot mengeluarkan anggaran Rp 5 miliar untuk membayar tunjangan kinerja.

Hal lain disampaikan Dewi, pengisian tiga jabatan kosong akan segera diisi. Di mana, untuk jabatan eselon II dilakukan melalui pansel. Sedangkan, eselon III Kehilangan Sertifikat Tanah dan IV cukup melalui pertimbangan tim Telah Hilang 1 Buah Buku Tanah Hak Guna Bangunan Dengan nomor : 0059 Badan Pertimbanyang terbit pada tanggal 27 Mei 1996 gan Jabatan dan atas Atas Nama : NURDIN Kepangkatan. (cem) Buku Tanah Hak guna Bangunan tersebut diketahui hilang di Jln. Leo I, RT.09, Lingkungan Selaparang, Kecamatan Ampenan Kota Mataram sekitar bulan Januari 2016 pada saat proses untuk ditingkatkan menjadi Hak Milik.

Bagi yang menemukan, dimohon kesediannya untuk menghubungi Bapak ALDI PAOWARTO atau keluarga yang bersangkutan.

Alamat : Jln. Leo I, RT. 0, Lingkungan Selaparang, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, No Telp 082116078992 atau dengan menghubungi Pos Polisi terdekat.

Halaman 12

Giri Menang (Suara NTB) Jajaran Polisi Perairan (Polair) Polres Lombok Barat (Lobar) mengamankan kapal mesin yang mengangkut empat kubik lebih kayu yang diduga ilegal di Perairan Teluk Nara Kabupaten Lombok Utara (KLU), Selasa (23/ 2) siang. Kayu ini berasal dari Madura, Jawa Timur. Pihak polres mengamankan 4 orang di mapolres untuk diperiksa lebih lanjut. Sedangkan kapal yang ditumpangi 5 awak dan ABK diamankan di perairan pangkalan Polair di Pelabuhan Lembar.

Informasi diperoleh koran ini, kapal tersebut berangkat dari Madura menuju ke perairan Lombok melalui Teluk Nara hari Senin (22/2) lalu. Ketika melintas Selasa siang, anggota Polair yang tengah patroli memeriksa kapal karena curiga.

Menurut Kasat Reskrim Polres Lobar AKP Joko Tamtomo, anggota pun memeriksa kapal di tengah laut untuk memeriksa isi kapal. Setelah diperiksa, ternyata ditemukan kayu gelondongan. ‘’Modus pengangkutan kayu ini, kayu gelondongan itu disembunyikan di bawah papan lantai kapal. Lalu ditutup papan, sehingga kayu tak terlihat. Pelaku sengaja menaruh potongan kayu berukuran kecil di atasnya, agar tidak

dicurigai,’’ ujarnya, Rabu (24/2).

Kasus ini, ujarnya, masih didalami, Polair menyerahkan penanganan kasus hukumnya ke Reskrim. Saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman.

Pantauan koran ini di perairan Lembar tempat diamankannya kapal tersebut, tampak satu ABK menunggu kapal.

Menurut informasi dari pihak anggota Polair yang berjaga-jaga di lokasi, empat ABK diperiksa di polres, sedangkan satu orang diminta menunggu kapal, karena khawatir tenggelam sebab kapal mengalami kebocoran. Kapal ini ditahan sementara sembari proses penanganan di Polres Lobar. (her)

(Suara NTB/ist)

TUNJUKKAN - Dua anggota Satpol Air Polres Lobar menunjukkan kayu diduga ilegal yang disimpan di bawah lantai kapal.

Gerhana Matahari Dapat Teramati di NTB

LOWONGAN DCRI, KSR, WAITERS, ACC, GUDANG, DAPUR, SPV, DAN ADM KRM LAMARAN KE LUMBUNG RESTO LT 2F MALL EPICENTRUM CP. 087864011613

Mataram (Suara NTB) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Mataram menginformasikan gerhana matahari akan dapat teramati di NTB. Gerhana matahari total akan terjadi di wilayah Indonesia pada 9 Maret mendatang.

Kepala BMKG Stasiun Geofisika Mataram, Agus Riyanto, yang dikonfirmasi Rabu (24/2) sore mengatakan gerhana matahari sebagian akan terjadi di NTB dan dapat teramati di NTB. “Gerhana yang teramati dari NTB berupa gerhana matahari sebagian dengan magnitudo gerhana terentang antara 0,78 di sebalah Selatan Pulau Sumbawa hingga 0,818 di bagian utara Pulau Lombok.

Kota dengan magnitudo terbesar adalah di Tanjung, yaitu 0,814,” jelas Agus Riyanto.

Secara umum, gerhana di NTB akan dimulai pada pukul 07:23 Wita. Puncak gerhana terjadi pada pukul 08:30 Wita dan gerhana akan berakhir pada pukul 09:45 Wita.

Durasi gerhana yang teramati di NTB rata-rata adalah 2 jam 23 menit dengan durasi terlama di Bima, yaitu 2 jam 24 menit 18,8 detik.

(Suara NTB/BMKG Stasiun Geofisika Mataram)

PETA - Inilah peta magnitudo gerhana matahari yang bisa diamati di NTB, 9 Maret mendatang.

Dijelaskan secara ringkas, gerhana matahari adalah peristiwa ketika terhalanginya cahaya matahari oleh bulan, sehingga tidak semua sampai ke bumi. “Peristiwa yang merupakan salah satu akibat dinamisnya pergerakan posisi matahari, bumi dan bulan ini hanya terjadi pada saat fase bulan baru dan dapat diprediksi sebelumnya,” ujarnya.

Pada tanggal 9 Maret 2016 diprediksi terjadi gerhana matahari total, yang jalur totalitasnya melewati 45 kota di 12 provinsi Indonesia.

Peristiwa gerhana mataha-

ri total yang akan terjadi pada 9 Maret mendatang, menarik minat BMKG Stasiun Geofisika Mataram untuk menyiarkannya secara langsung melalui jaringan internet.

“Kami akan menyiapkan fasilitas pendukung agar masyarakat dapat menyaksikan kejadian langka yang terjadi sekali dalam 350 tahun ini. Masyarakat dapat mengamati detik-detik terjadinya gerhana mulai pukul 7.22 Wita dengan mengakses situs http:/ /media.bmkg.go.id/gmt,” ujar Agus Riyanto. (ron)

Baru Tujuh Mantan Anggota Dewan Kembalikan Dana Purna Bakti Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) masih kesulitan melakukan penagihan pada mantan anggota DPRD periode 2004-2009 terkait dana purna bakti yang harus dikembalikan. Hingga saat ini, jumlah mantan anggota DPRD yang sudah melunasi baru 7 orang dari 45 anggota DPRD waktu itu. Sedangkan sebagian besar mantan anggota belum mengembalikan.

“Baru sekitar tujuh mantan anggota Dewan yang melunasi pengembalian kerugian negara dana purna bakti itu, sebagian besar belum,” kata Sekretaris DPRD Lobar H. L. Saswadi, SH, ditemui di kantornya, Rabu (24/2).

Pihaknya ditugaskan TPTGR untuk ikut serta melakukan penagihan. Namun, penagihan masih terkendala, karena ada anggota Dewan yang meninggal dan pindah. Sedangkan mantan

dewan yang masih hidup, menyicil untuk pembayaran kerugian. Penagihan akan terus dilakukan oleh tim, sampai ada keputusan dari pusat terkait pemutihan kerugian negara. Ia mengaku, sejak tahun 2010 dana purna bakti ini muncul sebagai temuan berturut-turut BPK. Sementara itu, Inspektur Inspekotrat Lobar, Agus Rahmad Hidayat mengaku sampai saat kerugian negara dari dana purna bakti mantan anggota DPRD Lombok Barat periode 20042009 banyak yang belum dikembalikan. Baru sebagian mantan dewan yang mengembalikan dana ini.

Langkah terakhir akan ditempuh jika penagihan tak berhasil, pemda bisa saja melakukan penagihan paksa dan membawa kerugian daerah ini ke ranah hukum. (her)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 25 Februari 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Kamis, 25 Februari 2016

Pemprov dan PTNNT Harus Duduk Bersama PAJAK kendaraan berat milik PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang masih belum tuntas hingga saat ini harus segera diselesaikan. Meski di satu sisi, di tengah persoalan hukum yang terjadi PTNNT tetap melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, gugatan PTNNT terus berlanjut di Pengadilan Pajak di Surabaya Jawa Timur.

Jika melihat dasar hukumnya, yakni Pasal 4 UU Nomor 28 Tahun 2009 mengatur bahwa subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dan wajib membayar pajak kendaraan.

Bahkan, pada Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 2009, Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Melihat dasar hukum ini, tentunya masalah pembayaran pajak kendaraan alat berat tidak perlu dipersoalkan. Apalagi, kendaraan yang beroperasi di wilayah lingkar tambang PTNNT merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi NTB. Itu artinya, seluruh kendaraan yang beroperasi di wilayah Indonesia harus membayar pajak ke negara atau dalam hal ini melalui pemerintah daerah. Sementara jika kita bandingkan dengan kendaraan milik pemerintah daerah, masyarakat kecil, baik yang tinggal di pelosok dan kota tetap membayar pajak sesuai jenis kendaraannya.

Bahkan, ketika mereka menunggak pembayaran harus didenda sesuai aturan yang berlaku di negara ini.

Data di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) NTB, untuk tahun 2015, Pemprov NTB hanya menarik pajak kendaraan alat berat yang dioperasikan PTNNT sebesar Rp 2,3 miliar. Sementara PBBKB-nya, sesuai jumlah bahan bakar yang dikeluarkan oleh Pertamina, sejak Januari hingga Oktober 2015 tercatat sebesar Rp 38 miliar. Ada 424 unit kendaraan berat yang harus ditarik pajaknya.

Berkaca dari perseteruan yang terjadi, tentu jika semua paham aturan hal seperti ini tidak akan terjadi.

Masing-masing pihak mempertahankan argumen dengan memiliki dasar hukum. Sebagai contoh, Pemprov NTB menarik pajak kendaraan bermotor di wilayah operasional tambang PTNNT memiliki dasar hukum. Begitu juga dengan PTNNT yang keberatan dengan penarikan pajak kendaraan memiliki dasar hukum tersendiri, sehingga masalah pembayaran pajak kendaraan ini harus melewati jalur hukum. Akibatnya, kedua belah pihak harus mempertahankan argumen di depan para hakim di Pengadilan Pajak di Surabaya.

Bagi Pemprov NTB seperti disampaikan Kepala Biro Hukum Setda NTB H. Rusman, SH, MH, keberatan yang dilayangkan setiap tahun membuat jajaran Pemprov NTB lelah, repot dan trauma. Setiap dua kali dalam sepekan harus menghadiri sidang keberatan yang dilayangkan PTNNT di Pengadilan Pajak Surabaya. Apalagi keberatan yang dilayangkan PTNNT selalu dilakukan tiap tahun.

Dalam mengatasi masalah ini, kedua belah pihak harus menyatukan persepsi, sehingga tidak harus terus bertemu di Pengadilan Pajak setiap tahun. Apakah nanti, pihak PTNNT akan tetap membayar atau justru terbebas dari membayar pajak, tergantung dari hasil komunikasi.

Namun, semuanya tergantung dari keseriusan dari jajaran Pemprov NTB dan manajemen PTNNT dalam membahas masalah pajak kendaraan yang selalu jadi permasalahan. Jika masing-masing pihak ngotot dengan alasannya tersendiri, maka masalah pembayaran pajak kendaraan alat berat milik PTNNT akan terus terjadi di Pengadilan Pajak. Selain itu, Pengadilan Pajak juga harus memberikan keputusan agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Namun, yang paling penting adalah kedua belah pihak, yakni Pemprov NTB dan PTNNT harus bertemu dalam membahas ini. (*)

RADIO

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Mewujudkan Pemerintahan Daerah Efektif ENYAMBUT pemimpin baru Sumbawa Barat yang dilantik bersamaan dengan lima pasangan bupati/wakil bupati dan satu pasangan walikota/ wakil walikota, pada hari Rabu, (17/2/2016), ada baiknya sedari awal masyarakat mengingatkan bupati dan wakil bupati terpilih terkait janji-janji politiknya. Di samping itu, sangat penting juga ditekankan bahwa kemampuan pemimpin daerah menjalankan pemerintahan efektif berdampak luas terhadap kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Merujuk beberapa literatur dalam studi politik dan pemerintahan (Surbakti, dkk., 2015: 8182), setidaknya, ada enam poin utama yang wajib diperhatikan sekaligus diimplementasikan untuk mewujudkan pemerintahan daerah Sumbawa Barat yang efektif. Pertama, bupati dan wakil bupati harus mendapatkan legitimasi politik dari rakyat.

Jika merujuk UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka pasangan W. Musyafirin dan Fud Syaifuddin (Firin-Fud) sudah legitimate secara hukum.

Meskipun hanya memperoleh 30.732 suara atau 42,68 % dan tidak mendapatkan suara terbanyak dalam arti mayoritas (50% + 1) dalam pilkada serentak 9 Desember 2015, tetapi keduanya dinyatakan sebagai pemenang karena meraup suara lebih banyak (plurality) sesuai aturan baru.

Lain halnya dengan ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo UU Nomor 12 Tahun 2008, dimana pengertian suara lebih banyak tidak boleh kurang dari 30%. Sedangkan UU baru menyebutkan tidak ada batas minimal jumlah suara yang harus dicapai. Artinya, berapa pun perolehan suara masingmasing pasangan calon, pasangan yang memperoleh suara lebih banyak dari kandidat lain, itulah pemenang pilkada.

Pertanyaannya, apakah pasangan Firin-Fud sudah legitimate secara politik? Inilah titik krusial yang harus disadari oleh keduanya. Duet birokrat-politisi ini mesti berhatihati dalam menjalankan roda pemerintahan, sebab legitimasi politik pasangan yang identik dengan slogan “Luar Biasa” ini belum masuk dalam pengertian suara mayoritas (50 % + 1).

Sementara pada saat yang sama, ada sekitar 57,31% masyarakat yang tidak memberikan dukungan politik, karena lebih memilih pasangan Mala Rahman-Iwan Panjidinata serta M. Nur Yasin-Masra Jaya-

Oleh:

Johan Wahyudi, S. IP., MA*

(Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Cordova, alumnus Pascasarjana Jurusan Politik & Pemerintahan, FISIPOL, UGM)

Jika kepemimpinan politik dan administrasi Firin-Fud lemah, kecenderungan ke arah kepemimpinan transaksional akan menguat. Dimana untuk mendapatkan persetujuan pihak lain dalam memuluskan program pemerintah, dilakukan dengan cara memberikan ‘materi’ (jabatan, uang, atau pasal/kebijakan tertentu) sebagai kompensasi atau upah dari persetujuannya di dalam kompetisi elektoral (9/12/ 2015). Dengan kata lain, potensi degradasi kepercayaan dan defisit dukungan publik sangat besar jika keduanya tidak menepati janji-janji politiknya saat kampanye.

Kedua, bupati harus memiliki kepemimpinan politik dan administrasi yang efektif. Keduanya penting untuk meyakinkan dan mengonsolidasikan dukungan dari beragam pemangku kepentingan dalam rangka menyukseskan agenda kebijakan publik (Rancangan Perda dan RAPBD) serta kemampuan mengelola birokrasi untuk mewujudkan kebijakan publik, sesuai visi misi bupati dan wakil bupati.

Jika kepemimpinan politik dan administrasi Firin-Fud lemah, kecenderungan ke arah kepemimpinan transaksional akan menguat.

Dimana untuk mendapatkan persetujuan pihak lain dalam memuluskan program pemerintah, dilakukan dengan cara memberikan ‘materi’ (jabatan, uang, atau pasal/kebijakan tertentu) sebagai kompensasi atau upah dari persetujuannya.

Ketiga, bupati harus memperoleh dukungan solid dari mayoritas anggota DPRD atau koalisi partai pendukung. Jika melihat komposisi partai pendukung dan gabungan partai pendukung FirinFud di DPRD KSB saat ini, maka secara politik dapat dipastikan keduanya tidak akan mengalami kendala. Tetapi keuntungan politik ini jangan sampai justru menjadi pintu masuk penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kelompok tertentu.

Keempat, bupati dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memadai dari sisi kompetensi. Terkait poin ini, seharusnya pertimbangan kapasitas dan prestasi (merit system) menjadi

ukuran dalam penempatan maupun promosi jabatan di lingkup SKPD. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di sisi lain, menghargai keringat tim sukses juga tidak salah, namun menjunjung tinggi profesionalisme dan proporsionalitas dalam memberikan jabatan harus diprioritaskan.

Kelima, adanya koalisi partai oposisi di parlemen. Partai politik yang kalah dalam pilkada semestinya bisa mengambil peran oposisi.

Sikap ini penting diambil untuk mengimbangi pemerintah daerah dalam proses legislasi dan anggaran, agar kepentingan rakyat bisa diakomodir dalam pembuatan kebijakan publik. Tentunya, oposisi yang tidak hanya reaktif, selalu mengkritik pemerintah, dan hanya asal beda sebagai ekses dari kontestasi politik, tetapi sikap kritis dengan tawaran ide yang original dalam rangka memberikan alternatif kebijakan bagi eksekutif.

Meskipun pada saat yang sama, harus diakui, bahwa tradisi oposisi dalam etalase perpolitikan kita masih belum melembaga dan membudaya. Masih segar dalam ingatan publik pengalaman pemilihan presiden tahun 2014 lalu. Banyak pihak menilai positif kehadiran dua blok politik dalam pilpres.

Sehingga diharapkan, blok yang kalah bisa mengambil peran sebagai oposisi. Hal ini bukan saja menjadi capaian positif dari sisi kompetisi elektoral, namun juga kontributif untuk penguatan sistem presidensial di Indonesia.

Namun, baru setahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan, Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar sudah menyatakan mendukung pemerintah. Godaan

RADIO

kekuasaan dan sumber daya politik masih sangat menggiurkan bagi elit partai. Akibatnya, transaksitransaksi politik menjadi hal lumrah bagi parpol dalam rangka mencari sumber pendanaan partai.

Di level KSB, kita berharap partai politik yang gagal mengantarkan calonnya menjadi pemenang bisa menjadi oposisi mengimbangi barisan partai dan koalisi parpol pendukung kepala daerah terpilih.

Sehingga fungsi checks and balances bisa berjalan dengan baik. Pertanyaannya, apakah partai-partai tersebut mau mengambil peran tersebut dengan konsekuensi, misalnya, terbatasnya akses mendapatkan sumberdaya politik.

Keenam, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Langkah ini penting dilakukan sebagai upaya preventif dari tindak pidana korupsi (Rose-Auckerman, 1999; Pratikno, 2011). Karena itu, membuka akses informasi dan melibatkan partisipasi warga dalam urusan pemerintahan dapat menghapus kecurigaan sekaligus memupuk kepercayaan rakyat.

Akhirnya, masyarakat bumi Pariri Lema Bariri bisa merasakan pelayanan publik yang maksimal jika pemimpinnya konsisten bekerja di bawah acuan prinsip-prinsip pemerintahan yang efektif. Namun, publik harus pula menyiapkan ruang kekecewaaan apabila nanti janjijanji tidak sesuai ekspektasi. Karena dalam politik, tidak selamanya yang indah dan menawan, aslinya demikian. Selamat bekerja dan berkarya pemimpin baru KSB!

Pimpinan PLN berganti, gubernur berharap membawa kemajuan bagi NTB Harapan masyarakat tidak ada lagi pemadaman

*** Gubernur NTB surati Menteri Pertanian, desak Bulog serap gabah petani Harapan petani, Bulog serap gabah sesuai harga pasar

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 25 Februari 2016

Kaji Moratorium Izin Membangun Dari Hal. 1 Tapi disisi lain kita juga harus melihat kebutuhan warga yang masih membutuhkan tempat tinggal,” kata Ahyar Abduh, di Mataram, Rabu (24/2) kemarin.

Rumah sebagai suatu kebutuhan yang mendasar memang harus dipenuhi.

Ahyar juga melihat rusunawa yang ada masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal bagi penduduk Kota Mataram. Apalagi jumlah penduduk dari tahun ke tahun semakin bertambah. Tentu saja kebutuhan akan tempat tinggal juga akan terus bertambah. ‘’Kita tetap akan melakukan pengkajian terhadap rencana itu. Tapi kebutuhan akan rumah kita ini sangat mendasar. Tentu saja kita akan mempertahankan keseimbangan tata ruang sesuai dengan aturan, yaitu mewujudkan 30 persen ruang terbuka hijau,” ungkap Ahyar.

Menurutnya semua kebijakan yang dicanangkan oleh Penjabat Walikota Mataram,

Dra.Hj.Putu Selly Andayani adalah baik.

Namun semuanya akan dikaji kembali mengingat kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang dianggap cukup mendesak.

Menurut Ahyar, suara dan aspirasi dari masyarakat adalah hal terpenting yang harus didengar dan dipenuhi. Apalagi kesejahteraan warga merupakan PR yang harus ditegakkan oleh semua pemimpin daerah.

“Semua orang punya pandangan masing-masing. Menurut saya memang perlu adanya penambahan rumah, mungkin dengan membangun rusunawa.

Sehingga bisa dikaji lagi terkait rencana tata ruang bagaimana ke depannya,’’ ujarnya.

Dengan adanya pembangunan rusunawa di masa mendatang diharapkan semua warga Kota Mataram memiliki tempat tinggal yang layak. Sehingga kebutuhan akan tempat tinggal dapat terpenuhi. (lin)

Ketum Sebut Rakernas ADEKSI 2016 di Mataram Istimewa Dari Hal. 1 Dengan adanya Rakernas ADEKSI ini menjadi wadah bagi anggota Dewan untuk saling bertukar pikiran antara DPRD kota yang satu dengan DPRD kota lainnya. ‘’Karena ini adalah raker yang cukup besar kita laksanakan dan Mataram menjadi tempat yang pertama diadakannya Rakernas pertama di tahun 2016 ini,’’ demikian Armudji. Ia mengatakan DPRD kota se-Indonesia sangat antusias mengirimkan wakil-wakilnya untuk ikut dalam Rakernas itu.

Lombok yang merupakan daerah tujuan wisata, dapat menjadi wadah studi banding bagi kota-kota yang juga berkarakter senada.

Ini terlihat dari jumlah peserta yang menembus angka sekitar 700 anggota DPRD kota se-Indonesia. ‘’Peserta 700 orang itu cukup luar biasa,’’ imbuhnya. Armudji menyebutkan bahwa keputusan yang dihasilkan dalam rakernas ADEKSI ini nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Asosiasi ini, lanjutnya, sangat penting. ‘’Kalau ada kebijakan yang tidak mewakili DPRD, forum inilah yang mewadahinya,’’ kata Armudji.

Output yang diharapkan dari rakernas ini sudah jelas, bagaimana terbangunnya sinergi antara DPRD dengan Pemda untuk mempercepat pembangunan yang ada di kota. Terutama dana-dana APBN yang langsung bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di daerah. ‘’Kita berharap, program-program itu bisa terealisasi,’’ katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Rakernas I ADEKSI 2016 yang juga Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD kota se-Indonesia yang hadir pada acara Rakernas di Mataram. Ini sebagai bagian dari apresiasi dan ucapan terimakasih. ‘’Itu harus kami tunjukkan dalam kesiapan kami menerima tamu.

Tamu itu harus kita muliakan. Ini sebagai bagian bagaimana kita membangun karakter masyarakat yang berbudaya,’’ tuturnya.

Itu sejalan dengan visi pembangunan pariwisata. ‘’Melalui Rakernas ADEKSI ini kami tunjukkan itu.

Bagaimana menjadi tuan rumah. Kami tidak ingin hanya sukses penyelenggaraan tapi harus dibarengi dengan satu sikap. Sikap yang humanis, ikhlas, ramah dan menyenangkan,’’ ujar Wakil Ketua Umum ADEKSI ini. Selain

itu, Rakernas ADEKSI ini juga menjadi wadah menunjukkan citra Kota Mataram.

H. Didi Sumardi juga berharap Rakernas ADEKSI ini memiliki efek domino secara ekonomis. Sebagai ketua panitia, ia berharap Rakernas itu berjalan lancar dari awal sampai akhir. ‘’Kami juga sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Wapres yang berkenan hadir membuka sekaligus sebagai keynote speech,’’ katanya. Kehadiran Wapres di Mataram membawa dampak positif bagi ADEKSI. Dewan juga akan memberi peran positif bagaimana mengoptimalkan peran dan fungsi masing-masing.

Ia juga berterima kasih atas kehadiran pejabat dari lembaga tinggi seperti Ketua BPK RI, Menteri Dalam Negeri, Kepala BPKP. Output dari Rakernas ADEKSI, lanjut Didi, ada rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan.

Antara lain mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan peran fungsi dan kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah. Untuk memperkuat itu, ADEKSI akan melakukan refleksi dan evaluasi berbagai macam persoalan yang tidak sejalan dengan semangat ADEKSI untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Dewan.

Aturan yang ada, baik undang-undang maupun Permen akan dicermati dalam forum ini. Sekiranya ada yang perlu dievaluasi, ADEKSI akan mengusulkan untuk dilakukannya revisi. Rakernas ADEKSI juga bakal merumuskan program kerja untuk tahun 2016. Ini sebagai acuan pengurus ADEKSI untuk melaksanakan apa yang menjadi harapan dan juga kepentingan DPRD seluruh Indonesia. ‘’Kami berharap rumusan program kerja itu akan bermanfaat. Tidak hanya bagi pimpinan dan anggota DPRD tapi juga bagi kemajuan masyarakat , bangsa dan Negara,’’ ucapnya.

Konteksnya adalah bagaimana Dewan dapat memberikan kontribusi secara produktif dan konstruktif untuk kemajuan bangsa. Termasuk apa yang menjadi konsen ADEKSI ke depan, itu menjadi penegasan komitmen bagaimana melaksanakan fungsi dan peran secara optimal. (fit)

Ahyar Temui Gubernur Sampaikan Program 100 Hari Kerja Dari Hal. 1 Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol, H. Yusron Hadi, S.T., M.MUM mengucapkan selamat kepada pasangan Walikota dan Wakil Walikota Mataram terpilih. Gubernur berharap keduanya dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. ‘’Insya Allah di masa tugas yang ke dua ini, berbarengan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melahirkan tantangan yang semakin besar. Anda berdua bisa merespons tantangan-tantangan dan merubahnya menjadi peluang untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah provinsi mendukung penuh

semua kegiatan positif yang berlangsung di daerah ini agar NTB bisa menjadi kebanggaan kita semua,’’ kata gubernur.

Orang nomor satu di NTB ini bersyukur karena NTB sering dipercaya sebagai tuan rumah kegiatan nasional dan internasional.

Ditunjuknya NTB sebagai tuan rumah kegiatan nasional dan internasional, merefleksikan bahwa keadaan masyarakat NTB semakin kondusif dan bisa menjadi tuan rumah. ‘’Alhamdulillah dari waktu ke waktu, daerah kita sebagai ibukota provinsi terus dapat kepercayaan sebagai tuan rumah untuk event besar seperti MTQ dan Hari Anak Nasional ini,’’ tandasnya. (nas)

Halaman 15

STAHN Gde Pudja Mataram Raker Meningkatkan Kualitas Pendidikan Mataram (Suara NTB)Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker), Rabu (24/ 2) sore kemarin. Rapat tersebut digelar dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan melalui sistem tata kelola perguruan tinggi berlandaskan lima budaya kerja.

Lima budaya kerja yang ingin ditingkatkan sebagai dasar menciptakan kualitas pendidikan yang bermutu tinggi tersebut meliputi; integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan. Dalam sambutannya, Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawati SE.Ak,MM, dunia pendidikan menempuh realitas sosial dengan tantang persaingan yang ketat. Lembaga – lembaga pendidikan tengan berkompetisi dalam menciptakan kualitas pendidikan yang unggul.

“Dunia pendidikan sekarang ini tengah menempuh realitas sosial berupa kompetisi kualitas dan mutu pendidikan. Tugas STAHN Gde Pudja Mataram sebagai medium pembangunan SDM kembali menjadi sangat urgen. Karena itu menjadi tanggung jawab besar kita,” katanya.

Ia menjabarkan, melalui raker yang akan diselenggara sampai Jumat (26/2) besok ini, pihaknya ingin merumuskan upaya meningkatkan tata kelola lembaga perguruan tinggi yang transparan dan sehat. Pihaknya menginginkan pengelolaan STAHN Gde Pudja Mataram dengan kadar akuntabilitas yang tinggi.

“Pengelolaan perguruan ting-

(Suara NTB/met)

SAMBUTAN - Ketua STAHN Gde Pudja Mataram ketika memberikan sambutan pada pembukaan Raker. gi yang kredibel dan akuntabel ditujukan agar mampu meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Demikian juga harapan dari kualitas mutu pendidikan yang tinggi itu, kita dapat menciptakan manusia yang berkarakter, berkepribadian mandiri serta mempertahankan budaya gotong – royong,” lanjutnya.

Sebelumnya, melalui Rapat Pimpinan (Rapim) yang diselenggarakan 3 Febrnuari lalu, ia menjabarkan item budaya kerja integritas mencakup keselarasan antara hati, pikiran dan perkataan. Selanjutnya, profesionalitas merupakan budaya mengerjakan tugas sebaik – baiknya. Tugas lembaga tidak diselesaikan hanya sekadarnya saja. Melainkan harus lebih baik dengan memanfaatkan potensi semaksimal mungkin.

Di samping itu, budaya kerja inovasi meliputi ciptaan terobosan – terobosan sehingga menemukan solusi pengembangan ilmu pengetahuan yang efektif dan efisien. Sebuah terobosan yang efisien tentu harus berdaya guna yang baik.

“Tanggung jawab, kita harus benar – benar menyelesaikan tugas kita dengan tuntas. Kemudian keteladanan, sosok individu harus mampu bersikap sebagai pribadi yang layak menjadi panutan,” terangnya.

Adapun, rapat kerja yang diselenggarakan sekarang ini juga dalam rangka menyusun program kerja dan rancangan anggaran STAHN Gde Pudja Mataram tahun 2016 – 2017. Diharapkan, realisasi kerja dari program yang diusulkan kali ini dapat berjalan lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya. (met/*)

Pemprov Tempatkan 30 Personel Operasionalkan Jembatan Timbang Poto Tano Mataram (Suara NTB) Setelah sempat berhenti beroperasi, jembatan timbang Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat akhirnya kembali dioperasionalkan. Pemprov NTB melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) telah menempatkan 30 orang personel untuk mengoperasionalkan jembatan timbang yang tak jauh dari Pelabuhan Poto Tano tersebut. ‘’Jembatan timbang sudah kita operasionalkan lagi mulai awal Februari, tanggal 1 Februari. bahkan sudah ditinjau oleh Komisi IV DPRD NTB. Tanggal 1 Februari sudah mulai kita operasionalkan lagi. Sekarang jumlah personelnya banyak ini, 30 orang kita tempatkan secara

rolling,” kata Kepala Dishubkominfo NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr kepada Suara NTB, Rabu (24/2) siang kemarin.

Agung mengungkapkan, sebelumnya pihaknya sudah menempatkan enam orang personel sebagai petugas di Jembatan Timbang Poto Tano. Dalam perjalanannya, satu orang petugas meninggal dunia akibat kecelakaan. Tiga orang memasuki usia pensiun. Sehingga tersisa tinggal dua orang. Pihaknya sudah menempatkan personel sejak 2014 lalu. Namun operasional sempat terhenti karena kekurangan personel.

Dikatakan, saat ini penempatan personel di Jembatan Timbang Poto Tano dilakukan

secara bergiliran. Petugas yang ditempatkan di Jembatan Timbang Bertais di-rolling setiap tiga kali sehari ke jembatan timbang Poto Tano dengan jumlah personel sebanyak enam orang satu kali rolling. “Jadi tiga hari di Tano, tiga hari di Bertais dan satu hari libur,”ujarnya.

Agung menambahkan, sebanyak 30 orang personel tersebut juga digunakan untuk mem-back up pelayanan di jembatan timbang Bima.

Dengan beroperasinya jembatan timbang Poto Tano tersebut, kata Agung maka pengawasan dan pengendalian terhadap barangbarang yang keluar masuk Pulau Sumbawa sudah mulai dilakukan sejak awal Februari lalu. (nas)

Sekwan Diperiksa Satu Jam Dari Hal. 1 ‘’Kami sampaikan apa adanya. Bahwa fungsi Sekwan adalah otomatis ex officio sebagai Sekretaris Banggar (Badan Anggaran, red) APBD,’’ terang Aria. Menurutnya, dugaan APBD ganda, sejatinya merupakan proses pembentukan. ‘’Kalau proses pembentukan memang di Dewan,’’ im-

buhnya. Apa tahapan-tahapan suatu perda dibentuk, mulai dari pengajuannya, pembahasannya, termasuk siapa yang membahas, tidak luput ditanyakan oleh penyidik.

Aria sudah menduga sebelumnya bahwa dirinya juga bakal dipanggil Kejaksaan kalau penyelidikan kasus dugaan APBD ganda 2015 berlanjut. Sebab, yang dipersoalkan

pelapor dalam kasus itu adalah proses pembentukan Perda APBD. ‘’Kalau masalah pelaksanaan, itu agak beda. Kalau proses pembentukan Perda, Perda apa saja ya di Dewan prosesnya,’’ ungkapnya.

Kasus ini, kata Aria, sekaligus menjadi pembelajaran pihaknya agar semua kegiatan dilakukan dengan baik dan terdokumentasi. (fit)

Kepala Dispenda NTB Diperiksa Soal Dana Biro Hukum Dari Hal. 1 terkait alokasi dana di Biro Hukum. Bahkan lebih rinci disebutnya, materi permintaan keterangan terkait alokasi anggaran sewa pengacara berkantor di Jakarta atas gugatan PT. Newmount Nusa Tenggara (NNT). Menurut Kepala Dispenda NTB ini, gugatan itu terkait keberatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). ‘’Iya, kemarin (Selasa,red) dipanggil Kejaksaan,’’ jawab mantan Kepala Biro Keuangan Setda NTB ini dikonfirmasi , Rabu (24/2).

Penyidik Kejati, kata Selly, hanya meminta keterangan seputar adanya laporan dugaan penyimpangan pada Biro Hukum dalam kapasitas dia sebagai Kepala Dispenda NTB. Sebab, di Kabupaten Sumbawa Barat ada Unit Pengelolaan Teknis Dinas

yang tugasnya memungut PKB dan BBNKB yang sasarannya kendaraan operasional PT.NNT. ‘’Kejaksaan hanya minta keterangan saja,’’ jawabnya.

Setelah diperiksa, Selly langsung menyerahkan dokumen yang dibutuhkan oleh Kejaksaan. Tidak disebutkan secara rinci apa saja dokumen tersebut. Tapi disampaikan, dokumen itu berkaitan dengan objek yang dipersoalkan terkait pajak kendaraan. (cem/ars)

PL Dana Biro Hukum Berpotensi Pidana Dari Hal. 1 Dia mengajak untuk mencermati diksi dalam Kepres dan Perpres tersebut, yang didalamnya menyebut “pengadaan barang dan atau jasa”, sehingga dua hal itu tidak dapat dipisahkan. “Pengadaan barang dan jasa itu tidak bisa dipisahkan. Jadi satu kesatuan. Sehingga berlaku sama antara pengadaan barang dengan jasa untuk tendernya,” tegas dia.

Soal dana di Biro Hukum Setda NTB yang setiap tahun digelontorkan Rp 700 juta sampai Rp 900 juta per tahun dikeluarkan dengan PL, menurut Amiruddin, jika dikaitkan dengan Keppres dan Perpres tersebut maka harus dilihat lagi lebih spesifik. Jika memang kegiatannya disubtitusi menjadi beberapa paket, maka diperkenankan penunjukan langsung, dengan catatan melihat lagi nominalnya di bawah Rp 200 juta. ‘’Kalau paketnya

dipecah-pecah, satu kegiatan maksimal Rp 200 juta, maka boleh di PL. Tapi kalau gelondongan sampai Rp 900 juta, harus ditender,” tegasnya.

Menurutnya juga, tidak bisa dilogikakan bahwa dana bantuan hukum yang diberikan kepada lawyer pendamping itu di PL karena pertimbangan efektivitas waktu. Alasan teknis bahwa gugatan ke Pemda dapat terjadi setiap saat, sehingga dibutuhkan anggaran segera tanpa PL, menurutnya tidak dapat dijadikan rujukan. Aturan tender harus tetap dilakukan.

Justru bahaya menurutnya jika PL disuburkan dalam pengadaan barang dan jasa, karena membuka peluang nepotisme bahkan monopoli pekerjaan. “Kalau terus di PL, terbuka peluang terjadinya nepotisme,” tegas dia, sembari menekankan, tender atas pengadaan barang/jasa dibuat karena pertimbangan agar terlaksana dengan fair. Setiap

pihak yang merasa punya kualifikasi dibutuhkan, terbuka untuk ikut dan mereka yang memenuhi syarat tentu harus diloloskan. Praktek terbuka semacam ini bisa dipastikan mempersempit monopoli. ‘’Tender ini dimaksudkan jangan sampai dimonopoli sama satu pengacara saja,” tegas Dosen Hukum Acara Bidang Pengadaan Barang / Jasa ini.

Argumentasi berbeda disampaikan Kepala Inspektorat NTB Dr. M. Agus Patria, SH,MH sebelumnya yang membeberkan bahwa alokasi anggaran di Biro Hukum diperolehkan PL, ini sesuai dengan Perpres 70 tahun 2012 dan sebelum perubahan sesuai Perpres 54 tahun 2010 Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 huruf e.

Menurut Agus Patria, bahwa bantuan hukum masuk dalam kategorti penyedia jasa konsultasi hukum advokat yang boleh di PL. (ars)

”Legal Standing” Musda Praya Lebih Kuat Mataram (Suara NTB) Kepengurusan hasil musda Praya, dibawah pimpinan H. Suhali FT, SH dengan kepengurusan hasil munas Riau, dibawah komando, H. M. Amin, SH. Sama-sama saling klaim keabsahan atas kepengurusan DPD Partai Golkar NTB. Kedua pengurus sama-sama merasa memiliki argumentasi hukum untuk mendaulat dirinnya menjadi pengurus DPD Golkar NTB yang sah.

Hasil Musda Praya merasa paling sah atas kepengurusan Golkar NTB karena, mereka di SK-kan oleh DPP Munas Riau dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie (ARB) dan Idrus Marham sebagai Sekjen. Sementara DPD hasil munas Riau juga mengklaim memiliki keabsahan, karena mereka merupakan kepengurusan hasil munas Riau di bawah ketua umum yang sama.

Melihat adu klaim keabsahan kedua kubu tersebut, pengamat Hukum Tata Negara dari Unram, Prof. Dr. Zainal Asikin, SH, SU, menilai dari analisa hukumnya mengatakan bahwa Kemenkumham hanya memperpanjang DPP munas Riau, bukan DPD. Sehingga, jika ada DPD yang melakukan musda, maka yang dianggap sah adalah yang di SK-kan oleh DPP munas Riau. Jika ada argumen di luar itu, menurutnya hal itu adalah sebatas tafsiran atas SK Kenekumham.

“SK itu tidak menyebut DPD hasil munas Riau. Makanya sekarang kita lihat siapa diterbitkan SK-nya oleh DPP Munas Riau. Nah fakt-

anya kan, ternyata musda Praya itu di SK-kan oleh ARB sebagai pengejewantahan kepengurusan munas Riau, sehingga legal saja. Kecuali bukan ARB yang neken, baru tidak sah,” katanya.

Tetapi yang menjadi persoalan saat ini menurut Zainal Asikin, soal siapa yang akan menjadi peserta munas pada bulan April mendatang. Karena kedua kubu pengurus DPD NTB hasil musda Praya dan munas Raiu, secara kebetulan figur ketuanya adalah orang yang sama. “Nah soal mana yang diakui sebagai perserta munas, kita tunggu saja,” katanya.

Disinggung soal keabsahan produk hukum yang dikeluarkan kepengurusan hasil musda Praya, seperti usulan pergantian Ketua DPRD NTB. Asikin mengatakan, karena musda Praya disahkkan oleh munas Riau, maka konsekuensinya segala produk hukum yang dikeluarkan juga akan absah.

Sehingga kata Asikin, jika ada kader partai yang tidak menaati segala keputusan partai, sudah ada mekanisme dalam internal partai yang mengaturnya. Seperti pemberian teguran, peringatan sampai pemecatan.

“Itu urusan internal partai, bisa teguran atau dipecat. Nah kalau soal dewan secara kelembagaan tidak melaksanakannya, itu tidak ada sanksi. Cuma ada diatur dalam pasal 42, PP Nomor 16 tahun 2010 yang menegaskan wajib bagi salah satu pimpinan dewan harus membacakan suarat masuk partai,” pungkasnya. (ndi)

Sekda Siap Penuhi Panggilan Kejaksaan Dari Hal. 1 Bahkan, surat panggilan tersebut sudah diterima sejak beberapa hari lalu. ‘’Iya, namanya kita dipanggil ndak mungkin kita tidak datang,’’ katanya Rabu (24/2).

Pemeriksaan oleh Kejaksaan kata Sekda, dalam rangka meminta keterangan serta data menyangkut laporan dugaan APBD ganda. Beberapa staf, Kepala Bappeda serta Kepala BPKAD sudah diperiksa beberapa bulan lalu. Ditambahkan, pemanggilan dirinya ini kapasitasnya selaku Ketua Tim Anggaran Peme-

rintah Daerah (TAPD). ‘’Yance sama Awenk (Lalu Martawang) sudah diperiksa. Saya dan Sekwan memiliki tanggung jawab dan tugas berjenjang,’’ katanya.

Secara substansi Sekda tidak menjawab apakah memang benar ada selisih anggaran pada APBD atau tidak.

Menurutnya, dia akan menjawab pertanyaan penyidik Kejaksaan terkait hal tersebut. ‘’Ndak etis kalau saya jawab duluan. Nanti saya kalau itu ditanya Kejaksaan baru saya jawab,’’ ujar Sekda. (cem)

Pilih Sekda dengan Kompilasi Dari Hal. 1 ia akan mengompilasi hasil Pansel dan psikotes terhadap para calon Sekda yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Mataram. ‘’Saya belum buka, memang ada berkas (tiga besar calon Sekda) masuk ke saya. Tapi saya belum buka. Nanti saya buka lah,” kata gubernur saat dikonfirmasi usai membuka Musrenbang Penyuluhan di Mataram, Rabu (24/2) siang kemarin.

Gubernur menjelaskan, selain mendapatkan hasil seleksi dari Pansel. Pada saat yang sama ia juga menapatkan hasil psikotes dari para calon Sekda yang mengikuti seleksi beberapa waktu lalu dari RSJ Mutiara Sukma Mataram. ‘’Jadi saya mau kompilasi dan lihat itu. Kalau saya, pertimbangan itu (penentuan Sekda) dari dua sisi itu. Hasil pansel, kemudian saya juga mau crosscheck sama hasil psikotes dari Rumah Sakit Jiwa,’’ imbuhnya.

Enam orang pejabat yang berkompetisi memperebutkan kursi Sekda NTB terdiri dari lima orang pejabat Pemprov dan satu orang pejabat Pemkab Bima. Mereka adalah Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dan Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. H. Abdul Hakim, MM. Selanjutnya, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. Muh. Suruji dan Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Ir. Indra Jaya.

Beredar kabar di kalangan pejabat Pemprov NTB bahwa tiga besar calon Sekda NTB itu adalah Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan

Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dan Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. H. Abdul Hakim, MM. Namun ada juga versi ke dua yang beredar bahwa tiga besar calon Sekda NTB itu adalah Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dan Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Ir. Indra Jaya.

Bahkan ada juga versi ke tiga, tiga besar calon Sekda NTB yang telah ditetapkan Pansel pada 22 Februari lalu adalah Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc, Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. H. Abdul Hakim, MM. Selanjutnya, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs.H.L.Gita Ariadi, M.Si dan Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. Muh. Suruji.

Soal permintaan Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm yang meminta dilakukan seleksi ulang terhadap calon Sekda NTB, gubernur mengatakan bahwa proses seleksi sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Siapa Pimpinan Dewan itu. Suruh ketemu saya. Menurut saya, sebagai Pimpinan Dewan jangan berkomentar sembarangan. Ingat bahwa Pansel itu anggotanya adalah Sekda yang sekarang, Direktur Intelkam Polda, Kepala BPKP Perwakilan NTB, Direktur IPDN NTB, dan Sekretarisnya Plt Asisten I,” katanya.

Gubernur menjelaksan, jika ada Pimpinan Dewan yang mengatakan hasil Pansel tidak kredibel maka sama saja menuduh lima orang anggota Pansel tersebut tidak kredibel. ‘’Jadi, dari Pimpinan Dewan jangan sembarangan ngomong. Hati-hati ngomong,” ujarnya. (nas)

Kamis, 25 Februari 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tanpa Diminta KPK

Pemprov Terus Benahi IUP Bermasalah Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengaku terus melakukan pembenahan terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diduga bermasalah. Bahkan, jika ada IUP yang tak memenuhi persyaratan yang ditentukan, pemprov akan melakukan pencabutan.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi ketika dikonfirmasi mengenai permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada pemerintah daerah untuk membenahi IUP bermasalah sampai Mei mendatang. Sebab, jika tidak maka KPK akan masuk melakukan pengusutan terhadap IUPIUP yang bermasalah di seluruh Indonesia termasuk NTB. ‘’Tanpa diminta (KPK), kita sudah benahi. Dan NTB, Alhamdulillah dari supervisi KPK itu termasuk provinsi yang relatif rendah IUP yang bermasalah,” kata gubernur ketika dikonfirmasi, Rabu (24/2) siang kemarin.

KPK sedang memonitor dan mengidentifikasi sekitar 5.000 IUP di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 3.900 izin atau sebanyak 78 persen dinilai bermasalah. Untuk itu, KPK akan menerjunkan tim menindaklanjuti izin bermasalah tersebut. KPK akan menurunkan tim bersama Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) dan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) agar 3.900 itu bisa diselesaikan dalam waktu tidak lama.

Di NTB sendiri, puluhan IUP dinyatakan masih belum clear and clean. Data tahun 2013, sebanyak 40 IUP di NTB hingga saat ini belum dinyatakan Clear and Clean (CNC) oleh pemerintah pusat. Dari 63 IUP di seluruh NTB, sampai dengan CNC tahap delapan hanya 23 IUP yang sudah dinyatakan CNC. Sebagian besar IUP itu mendapat konsesi lahan di Pulau Sumbawa dan sebagian kecil di Lombok. Gubernur menjelaskan, persoalan IUPIUP yang bermasalah di NTB tidak terlalu berat permasalahnnya jika dibandingkan daerah seperti Kalimantan dan Sulawesi. “Jadi kita tinggal benahi yang tidak terlalu berat lah masalahnya. Beda dengan Kalimantan dan Sulawesi,”ucapnya.

Ketika ditanya apakah Pemprov akan mencabut IUP-IUP yang bermasalah? Orang nomor satu di NTB ini mengatakan pihanya tentu akan melihat permasalahannya. Jika ada IUP yang tak digarap oleh pemegang IUP maka Pemprov tentu akan memberikan peringatan.”Kalau misalnya ada IUP ternyata ada hal-hal yang tak terpenuhi secara prinsip iya bisa saja dicabut,”tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Dis-

tamben) NTB, Drs. Muhammad Husni, M.Si menyambut baik langkah KPK yang akan menerjunkan tim ke daerah untuk membenahi IUP bermasalah. Husni mengatakan, pihaknya ingin secepatnya permasalahan IUP bermasalah baik yang CNC maupun pemegang IUP yang masih menunggak pembayaran kewajibannya segera tuntas sesuai target KPK pada Mei mendatang.

Husni menjelaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan evaluasi terhadap IUP-IUP yang bermasalah baik IUP logam, non logam maupun batuan. Dalam mengevaluasi IUP tersebut pihaknya mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM. Izin-izin yang dievaluasi ini merupakan izin-izin yang diterbitkan oleh para bupati sejak zaman dulu.

JumlahtunggakaniuranpemegangIUPdidaerahinimasih mencapai Rp 17 miliar lebih. Sebelumnya, tunggakan iuran pemegang IUP di NTB nilainya sebesar Rp 19,228 miliar. Hal itu menjadi piutang negara yang harus dituntaskan atau dibayar oleh para pemegang IUP. Namun beberapa bulan terakhir,adasejumlahpemegangIUPyangmenunggakpembayaran iuran yang nilainya terakumulasi sekitar Rp 2 miliar.

Piutang tersebut tersebar di bebarapa kabupaten di NTB. Seperti Kabupaten Bima, utang para pemegang IUP logam mencapai Rp 7,708 miliar lebih. Sebanyak 10 pemegang IUP yang berutang, dimana 7 IUP sudah habis masa berlakunya. Kabupaten Dompu, utang para pemegang IUP sebesar Rp 2,115 miliar lebih dari 14 IUP dan 10 IUP sudah habis masa berlakunya.

Kemudian Sumbawa, sebesar Rp 4,8 miliar dari 17 pemegang IUP. Di mana dari jumlah itu, sebanyak 3 IUP yang sudah berakhir masa berlakunya. Kabupaten Sumbawa Barat, tunggakan pembayaran iuran pemegang IUP sebesar Rp 4,078 miliar lebih dari 9 pemegang IUP. Dari jumlah itu, sebanyak 8 IUP sudah habis masa berlakunya. Lombok Timur satu IUP dengan tunggakan pembayaran IUP sebesar Rp 199 juta. Serta Lombok Barat, sebanyak 14 IUP dengan jumlah tunggakan sebesar Rp 282 juta lebih.

Dimana sebanyak 7 IUP sudah habis masa berlakunya.

“Kami pinginnya cepat-cepat tertib (IUP) ini. Intinya supaya izin usaha pertambangan ini tertib tujuannya. Tertib itu pertama tidak ada izin yang tak sesuai ketentuan. Kedua, tidak ada pemegang izin yang melalaikan kewajibannya, seperti bayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Supaya SDA yang diekploitasi jelas manfaatnya,”ujarnya. (nas) (Suara NTB/bul)

PANEN - Panen padi di beberapa tempat di Pulau Lombok sudah mulai. Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi telah menyurati Kementerian Pertanian agar mendesak Bulog Pusat untuk lebih maksimal dalam menyerap gabah petani pada musim panen bulan Februari dan Maret mendatang.

Wings Air Buka Penerbangan Lombok-Bima Dua Kali Sehari

Gubernur Surati Menteri Pertanian

Desak Bulog Serap Gabah Petani Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menyurati Kementerian Pertanian meminta supaya Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mendesak Bulog Pusat untuk lebih maksimal dalam menyerap gabah petani pada musim panen bulan Februari dan Maret mendatang.

Tahun lalu, Bulog Divre NTB tak melakukan penyerapan gabah petani secara maksimal sehingga berakibat terhadap kekurangan stok di dalam daerah.

“Sudah bersurat ke pusat tentang kesiapan pangan yang menjadi sasaran pembelian Bulog kepada pak menteri pertanian. Menteri pertanian disurati Pak Gubernur meminta agar Menteri Pertanian mendesak Bulog menyerap beras yang notabene perkiraan panen Februari ada 5.800 hektar setara dengan beras 18 ribu ton di NTB,” kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si dikonfirmasi, Rabu (24/2) siang kemarin di Mataram.

Bulan Maret mendatang, kata Husnul, diperkirakan luas areal panen padi di NTB sebanyak 55 ribu ton atau setara dengan 187 ribu ton beras. Melihat kondisi panen tersebut, lanjutnya, maka gubernur melayangkan surat ke Menteri Pertanian untuk meminta kepada Bulog pusat supaya mengoptimalkan pembelian gabah petani. ‘’Inti suratnya, meminta Bapak Menteri Pertanian untuk meminta Bulog pusat menyerap produksi gabah pet-

ani yang ada di NTB. Untuk memenuhi kebutuhan Bulog NTB yang selama ini kurang,’’ terangnya.

Ia menyebutkan, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 7.300 per Kg. Sementara untuk gabah kering panen dan gabah kering giling HPP yang ditetapkan sebesar Rp 3.700 per Kg dan Rp 4.700 per Kg. Pada saat panen raya, Bulog ditugaskan untuk menyerap gabah hasil produksi petani. ‘’Sekiranya pembelian sesuai target itu tak terpenuhi maka itulah yang terjadi sekarang (kekurangan stok), kemudian move out (dikirim ke luar daerah).

Seandainya move out itu dibarengi dengan perimbangan stok penyerapan dan stok yang diamankan 7.000 ton kali 12 bulan ditambah dua bulan sebelum panen raya kan aman (stok dalam daerah),”ujar mantan Kepala Dinas Perkebunan NTB ini.

Husnul mengatakan surat gubernur kepada Menteri Pertanian itu sudah dikirim beberapa hari lalu. Hasil pembicaraan dengan Bulog dipimpin Sekda NTB, H. Muhammad Nur beberapa waktu lalu, kata Husnul, ke depan Bulog merencanakan interval HPP beras. Jadi, HPP ke depan direncanakan tidak seperti saat ini yang mentok pada harga Rp 7.300 per Kg. “Itu yang sedang dibahas di tingkat pusat. Bulog itu menyampaikan ke kita waktu rapat dengan Pak Sekda,”pungkasnya. (nas)

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr mengatakan, mulai 24 Februari 2016, maskapai penerbangan Wings Air membuka penerbangan dari Lombok Internasional Airport (LIA)-Bandara Sultan Muhammad Salahudin Bima dengan frekuensi dua kali sehari. Pembukaan rute penerbangan dari Lombok-Bima itu untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata dan investasi di daerah paling timur NTB tersebut.

“Penerbangan Lombok-Bima oleh Wings Air mulai hari ini dua kali sehari dengan pesawat ATR 72-500. Dari Lombok jam 09.25 dan 15.40 Wita. Kalau dari Bima jam 06. 15 dan jam 14.05 wita,” kata Agung kepada Suara NTB, Rabu (24/2) siang kemarin.

Agung menyebutkan, dengan dibukanya penerbangan oleh Wings Air itu, maka penerbangan Lombok-Bima sebanyak empat frekuensi sehari. Selain dilayani Wings Air, lanjut Agung, penerbangan Lombok-Bima juga dilayani Garuda Indonesia sebanyak dua kali sehari.

Begitu juga penerbangan dari Denpasar-Bima, katanya, juga dilayani oleh Wings Air dan Garuda Indonesia dengan frekuensi masing-masing dua kali sehari. Pesawat yang digunakan, katanya berkapasitas sekitar 86 seat.

Menurut Agung, semakin banyaknya maskapai yang membuka rute ke Bima menandakan daerah tersebut sudah mulai menggeliat.

Pembukaan rute itu, lanjutnya mendukung pengembangan sektor pariwisata NTB dan investasi. ‘’Dalam rangka peningkatan angka kunjungan, meningkatkan kelancaran investasi, juga mendukung program pariwisata NTB. Untuk mendukung NTB sebagai daerah pariwisata, semua harus menunjang, baik transportasinya maupun yang lain,’’ ujarnya.

Agung menjelaskan, maskapai Wings Air sebenarnya sudah lama menjajaki pembukaan rute Lombok-Bima tersebut. Namun, pihaknya tidak mengekspos rencana tersebut takutnya mereka tak jadi. Pihaknya baru mengekspos setelah maskapai itu benar-benar membuka rute tersebut. Pasalnya, kata Agung, banyak maskapai yang tertarik membuka rute penerbangan ke Lombok dan bandara lainnya di daerah ini namun belum terealisasi karena sejumlah faktor yang dihadapi maskapai penerbangan. (nas)

Agung Hartono (Suara NTB/dok)