Snt26022015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ars)

KAMIS, 26 FEBRUARI 2015

16 HALAMAN NOMOR 293 TAHUN KE 10

DISITA- Tim Kejaksaan bersama aparat Desa Sigar Penjalin, menunjukkan plang penyitaan tanah milik Jasman Hadi, terpidana kasus korupsi Bansos 2008.

Kejari Mataram Sita Tanah Terpidana Korupsi Mataram (Suara NTB) Kejaksaan masih harus berusaha mengumpulkan pundi kerugian negara yang timbul dalam kasus Bansos 2008. Salah satunya dari terpidana Jasman Hadi, SH, mantan anggota DPRD Lobar

dan KLU. Belum lama ini, Kejaksaan menyita puluhan are tanah terpidana tersebut, untuk dilelang dan hasilnya dikembalikan ke kas negara.

Tanah yang disita itu terletak di Dusun Lendang Galuh, Desa Sigar Penjalin, Kecama-

tan Tanjung, KLU dengan luas mencapai 48 are. “Status tanah itu sekarang dalam penyitaan kami,” kata Kajari Mataram, melalui Kasi Pidsus Herya Sakti Saad, SH, kepada Suara NTB, Rabu (25/2).

Langkah penyitaan setelah

perkara Jasman dalam kasus korupsi dana Bansos Lobar 2008 mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan. Dimana dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi Mataram, mengabulkan permintaan jaksa untuk menyita dan menjual

aset Jasman Hadi tersebut.

Diungkapkan Herya, proses penyitaan melibatkan aparat desa setempat, dengan memasang plang di lokasi. Dengan harapan lahan itu tidak dipindahkan penguasaannya.

Bersambung ke hal 15

Pemprov Bentuk Tim

Telusuri Dugaan Kelebihan Bayar Dividen Newmont TO K O H

(Suara NTB/ist)

Dukung Smelter di NTB KOMISI VII DPR RI menyatakan dukungannya terhadap aspirasi yang berkembang di daerah supaya PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) membangun pabrik pemurnian emas dan tembaga atau smelter di NTB. Komisi yang membidangi masalah pertambangan ini berpandangan, pembangunan pusatpusat industri tak boleh hanya terkonsentasi di Pulau Jawa.

“Kita akan dorong pemerintah dan Newmont untuk membangun smelter di NTB. Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Ciderai Psikologi Keadilan

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan membentuk tim untuk menelusuri dan mengklarifikasi berbagai pihak terkait dugaan kelebihan pembayaran dividen PT.Newmont Nusa Tenggara (NNT). Saat ini, terjadi perbedaan pandangan dan penafsiran mengenai utang dividen yang belum dibayar oleh anak perusahaan Group Bakrie kepada PT. Daerah Maju Bersaing (DMB). ‘’Ada pandangan yang berbeda setelah saya lakukan penelusuran, konfirmasi. Ada perbedaan pandangan, penafsiran. Sehingga mengapa ini terhambat (pembayaran dividen itu),’’ kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si ditemui usai menghadi-

hanya menyentuh pada pelaksana program seperti PPK dan rekanan.

“Orang yang paling berpengaruh dalam proyek pemerintah adalah KPA. Sehingga tanggung jawabnya secara administrasi dan hukum jelas,” kata Peneliti Anggaran, Solidaritas Masyarkat untuk Transparansi (Somasi) NTB

menjawab Suara NTB, Rabu (25/2).

Tapi disisi lain, dia meyakini, ada kesulitan bagi penyidik Kejaksaan termasuk Kepolisian dalam menangai perkara. Sebab berkaitan dengan bukti dan keterangan saksi. Tapi disisi lain, dia juga meyakini, Bersambung ke hal 15

Gugatan SDA-Djan Faridz Dikabulkan (Suara NTB/dok)

Muhammad Tunggu Perintah DPP PPP Mataram (Suara NTB) Dualisme kepengurusan PPP memasuki babak baru setelah jatuhnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menerima gugatan mantan Ketua Umum PPP Surya Dharma Ali dan Ketua Umum Djan Faridz. Menanggapi putusan ini, Ketua DPW PPP NTB versi Djan Faridz, H. Muhammad, SH, mengaku

tengah menunggu perintah dari DPP PPP. Sidang pembacaan putusan itu digelar di ruang sidang Gedung PTUN, Jakarta Timur, Rabu (25/2). Hasilnya, majelis hakim mengabulkan gugatan Surya Dharma Ali dan Djan Faridz. Bersamaan dengan dikabulkannya gugatan tersebut, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengu-

H. Muh. Amin nya dimana sehingga tak terbayarkan.’’

Amin mengatakan, di satu pihak ada yang mengatakan, anak perusahaan Group Bakrie yang menjadi

ri rapat paripurna di DPRD NTB, Rabu (25/ 2) siang.

Untuk menelusuri itu, akan dibentuk tim, untuk mengkaji secara mendalam. ‘’Sesungguhnya perbedaan-

KPA Bertanggung Jawab Penuh atas Proyek Bermasalah Mataram (Suara NTB) Terkait sejumlah kasus di Kejaksaan Tinggi NTB yang tak menyentuh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), disorot pegiat antikorupsi.

Mereka menilai, mestinya Kejaksaan lebih bernyali untuk mengusut keterlibatan oknum dengan level jabatan lebih tinggi, tidak

JIKA pegiat antikorupsi menilai distribusi kewenangan penanganan kasus KPK ke Kejaksaan adalah kemunduran, sejalan dengan pandangan Komisi Yudisial (KY). Lembaga pengawas peradilan ini sangat besar kekhawatirannya, dengan pelimpahan perkara ke daerah itu, justru berpotensi menciderai psikologi keadilan masyarakat. Kepercayaan terhadap KPK justru akan luntur, ketika perkara ditangani kepolisian, khususnya kejaksaan.

Bersambung ke hal 15

“Pak Gubernur minta saya untuk melakukan penelusuran, konfirmasi kepada pihak terkait.

Ternyata betul ada perbedaan hitungan.

rusan Romahurmuziy (Romy) pun dianggap batal.

“Mengabulkan gugatan penggugat diterima seluruhnya, kemudian membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No M.HH07.AH.11.01 Tahun 2014,” kata Ketua Majelis Hakim Teguh Satya Bhakti dalam membacakan putusannya dan dikutip dari detik.com.

Bersambung ke hal 15

mitra perusahaan patungan tiga Pemda yakni PT. DMB ada kelebihan pembayaran dividen.

Sementara dari sisi pemerintah daerah, yakni PT. DMB bahwa PT. Multicapital masih belum membayar/menunggak pembayaran dividen.

Bersambung ke hal 15

Perekonomian Pariwisata Turun 30 Persen Mataram (Suara NTB) Anggota Komisi X DPR RI Hj Reni Marlinawati mengemukakan, perekonomian parwisata saat ini menurun 30 persen akibat larangan pegawai negeri sipil menyelenggarakan rapat di hotel yang diberlakukan pemerintah sejak 1 Desember 2014.

“Kami sudah banyak mendapat masukan dan keluhan dari beberapa daerah yang menyebutkan terjadinya penurunan terhadap perekonomian pariwisata mencapai 30 persen

pascaberlakunya edaran dari Kementerian PAN dan RB,” katanya di Mataram, Rabu (25/2).

Reni yang ditemui di selasela kunjungan kerjanya bersama rombongan ke Pemerintah Kota Mataram mengatakan, Komisi X sudah menyampaikan rekomendasi ke pemerintah untuk mengkaji ulang aturan tersebut, sebab belanja pemerintah akan menjadi stimulans perekonomian di daerah.

“Larangan ini mengakibatkan berbagai aktivitas pariwisata ikut turun,” ujarnya.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Kamis, 26 Februari 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Tak Layak Konsumsi

Kecamatan Mataram Terima Raskin Diduga Kurang Empat Ton

Bersih-bersih Pantai SAAT ini, Pantai Gading yang ada di Mapak Belatung, Kelurahan Jempong Baru, Sekarbela menjadi salah satu tujuan rekreasi keluarga di akhir pekan, selain Taman Loang Baloq. Seiring dengan itu, agar kebersihan pantai yang belum lama ini ditata Pemkot Mataram tetap terjaga, Lurah Jempong Baru, H. Taswir mengatakan pihaknya mengagendakan kegiatan bersih pantai setiap pekan.

“Tiap hari Sabtu kita agendakan bersih-bersih di sana bersama staf kelurahan. Kita juga (Suara NTB/dok) ajak masyarakat untuk bergotH. Taswir ong royong di sana,” jelasnya.

Taswir mengatakan pantai tersebut setiap akhir pekan selalu dipenuhi pengunjung. Tidak hanya warga lokal atau Kota Mataram, warga dari luar Mataram seperti Lombok Tengah juga berlibur di Pantai Gading. Setelah ditata Pemkot Mataram dengan membangun toilet dan gazebo, dalam waktu dekat akan dibangun juga lapak PKL. Bahkan di akhir pekan, banyak pedagang yang datang berjualan ke sana. Pembangunan lapak PKL ini akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag).

Belum lama ini pihaknya bersama Diskoperindag Kota Mataram juga telah turun ke lokasi untuk persiapan rencana ini. Pembangunan lapak ini akan dimulai dalam waktu dekat. “Karena disana sudah mulai ramai, maka kita persilahkan warga setempat yang ingin berjualan untuk memanfaatkan lapak itu,” ujarnya.

Jumlah lapak yang akan dibangun Diskoperindag masih terbatas, yaitu hanya 10 lapak. Lapak-lapak ini nantinya akan dikhususkan untuk warga Mapak Belatung. “Tidak boleh untuk orang luar,” imbuhnya. Jika ada warga lingkungan atau kelurahan lain yang ingin berjualan, maka harus atas seizin pemilik lahan. Dengan adanya lapak ini nantinya para isteri nelayan bisa memanfaatkannya untuk berjualan dan menambah penghasilan keluarga. Apalagi di saat angin barat dimana para nelayan absen melaut.

Untuk warga yang berjualan di lapak yang akan dibangun ini, Taswir mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan melalui Ketua RT dan Kepala Lingkungan. Selain itu, pihaknya juga berencana membuka stand untuk ibu-ibu PKK yang akan menjual berbagai produk. “Biar paar ibu-ibu ada kesibukannya,” cetusnya. Ke depan, agar kebersihan pantai tetap terjaga, kelurahan akan menyiapkan petugas kebersihan. Gaji petugas kebersihan ini akan dihimpun dari iuran para pedagang. (ynt)

Harus Dikaji Ulang ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Zaitun, SH., meminta BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kota Mataram mengkaji ulang rencana penempatan mesin pengolah sampah di Lingkungan Kebon Talo, Ampenan. ‘’Masyarakat sudah tahu akan ditempatkan mesin pengolahan sampah di Kebon Talo, jadi harus dikaji ulang positif negatifnya,’’ pinta Zaitun.

Politisi Partai Golkar ini mempertanyakan, apakah BLH selaku leading sektor program LISAN (lingkungan dengan (Suara NTB/dok) sampah nihil) sudah memikirZaitun kan bagaimana penjualan produk yang nantinya dihasilkan dengan mesin pengolahan sampah itu. Karena, di beberapa kelurahan mesin pengolah sampah yang dihajatkan untuk meminimalisir residu sampah, justru tidak termanfaatkan.

Apalagi, anggaran yang disiapkan BLH untuk pengadaan mesin pengolahan sampah di Lingkungan Kebon Talo, tidak kecil, yakni sekitar Rp 1,3 miliar. Zaitun mengingatkan, jangan sampai dengan anggaran yang besar itu, program pengolahan sampah di Lingkungan Kebon Talo nantinya hanya berjalan 2 – 3 bulan saja. ‘’Supaya tidak mubazir, kaji dulu baru lakukan pembangunan,’’ pintanya. (fit)

(Suara NTB/ynt)

PERMUDAH MASYARAKAT - BPMP2T Kota Mataram telah memberlakukan pengurusan izin paket sehingga memudahkan masyarakat yang ingin mengurus berbagai jenis perizinan. Dengan izin paket ini, pengurusan izin bisa lebih cepat, hemat dan mudah seperti slogan yang terpampang di sebuah poster di depan Kantor BPMP2T Kota Mataram ini.

Cegah Kematian Ibu dan Bayi

Puskesmas di Kota Mataram Masih Kekurangan Peralatan Mataram (Suara NTB) Setiap tahun, Pemkot Mataram melalui Dinas Kesehatan (Dikes) menargetkan angka kematian ibu dan bayi berada pada angka nol. Namun untuk mencegah meningkatnya angka kematian ibu dan bayi, Puskesmas yang ada di Kota Mataram masih kekurangan peralatan seperti USG. Kepala Dikes Kota Mataram, dr.

Usman Hadi menyampaikan saat ini hanya ada tiga Puskesmas yang memiliki peralatan USG. USG ini digunakan sebagai alat deteksi dini pada kehamilan. Tiga Puskesmas yang memiliki peralatan USG ini yaitu Puskesmas Tanjung Karang, Puskesmas Cakranegara, dan Puskesmas Karang Taliwang.

Peralatan USG hanya ada di tiga fasilitas kesehatan itu bukan karena jumlah kematian ibu dan bayi meningkat di tiga wilayah tersebut.

Bahkan menurut Usman tidak pernah ditemukan kasus kematian bayi atau ibu di tiga wilayah tersebut. Masih kurangnya peralatan di beberapa Puskesmas karena keterbatasan anggaran.

“Peralatan USG itu tidak menyeluruh berada di semua Puskesmas karena keter-

batasan anggaran kita,” jelasnya.

Selain anggaran, ketersediaan tenaga medis juga menjadi kendala pihaknya. Karena penggunaan peralatan USG sebagai alat deteksi kehamilan harus dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai kompetensi khusus.

dr. Usman Hadi

Di tahun 2014 lalu, Dikes Kota Mataram mencatat sebanyak 25 kasus kematian bayi. Sedangkan untuk kematian ibu ada sembilan kasus. Di periode awal tahun 2015 ini, tidak ada kasus kematian ibu dan bayi yang ditemukan pihaknya. Salah satu upaya menuju angka kematian ibu dan bayi nol, Dikes Kota Mataram juga melakukan upaya deteksi dini. Deteksi dini ini diperlukan untuk mengetahui apakah ada resiko tinggi terhadap ibu hamil atau tidak.

“Kita juga buka kelas ibu hamil di semua Puskesmas. Bidan juga turun ke lapangan untuk pemeriksaan ibu hamil,” ujarnya. Kematian ibu kebanyakan disebabkan oleh pendarahan dan darah tinggi. Untuk ibu hamil yang darah tinggi, Usman mengatakan harus langsung ditangani segera dan tidak bisa dioperasi. “Untuk menghindari resiko itu dan antisipasinya kita lakukan upaya deteksi dini,” ujarnya. (ynt) (Suara NTB/dok)

Parkir Liar di Bundaran Lingkar Selatan akan Ditertibkan Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram akan segera menertibkan parkir liar di Bundaran Lingkar Selatan. Pasalnya, Dishubkominfo Kota Mataram tidak pernah mengeluarkan izin bahkan menginstruksikan adanya pungutan. Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. Khalid mengaku, tidak pernah meresmikan atau memfungsikan bundaran di Lingkar Selatan sebagai lahan parkir.

Apalagi seperti temuan Satpol PP ada karcis serta pungutan yang dibebankan kepada masyarakat. Ia memastikan lahan tersebut sudah jelas – jelas melanggar aturan dan segera akan ditertibkan. “Saya tidak pernah meresmikan dan saya

baru tahu ini,” kata Khalid. Mekanisme pengelolaan parkir kata Khalid, tidak semudah apa yang bayangkan. Artinya, harus ada pengkajian, uji petik kemudian penetapan.

Bundaran di lingkar selatan sepengetahuannya belum rampung dikerjakan bahkan tidak ada lahan parkir yang bisa dimanfaatkan. Dia pun melarang parkir dengan memanfaatkan bahu jalan, karena mengganggu arus kendaraan. “Kalau kita larang dan itu bukan tempat parkir,” ujarnya. Dia menegaskan, parkir liar itu akan diterbitkan bersama dengan Satpol PP serta Satlantas Polres Mataram, sehingga jangan sampai ada persepsi dari masyarakat Dishubkominfo memberikan izin dan lain sebagainya.

Apakah ini tidak mengakibatkan

bocornya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)? Ia memastikan tidak ada kebocoran PAD terhadap parkir liar itu. Kemungkinan nantinya, kalaupun ada potensi terhadap sumber PAD dari parkir serta ada masyarakat yang mau menyiapkan lahan, bisa dijadikan sebagai parkir khusus. Dari parkir khusus itu akan didapatkan sumber PAD. “Iya ndak ada kebocoran,” katanya.

Terkait rencana penertibannya, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pol PP dan Satlantas untuk mengambil tindakan tegas. Diberitakan sebelumnya, Satpol PP menemukan bundaran lingkar selatan dijadikan lahan parkir. Bahkan, masyarakat dipungut biaya Rp 1.000 dan ironisnya petugas parkir menggunakan karcis. (cem)

Mataram (Suara NTB) Distribusi bantuan beras miskin (raskin) oleh Bulog ke Kecamatan Mataram diduga kurang empat ton dari jatah kurang lebih 65.280 kilogram.

Pasalnya, setiap karung besar berisi 15 kilogram rata – rata berkurang 1 hingga 1,5 kilogram. Sekretaris Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Muzakalah menyebutkan total penerimaan raskin di Kecamatan Mataram sekitar 4.382 kepala keluarga dengan stok beras yang harus diterima atau didistribusikan oleh Bulog sekitar 65.280 kilogram.

Akan tetapi kenyataannya di lapangan, beras yang diterima oleh kepala lingkungan rata – rata kurang 1 hingga 1,5 kilogram dalam karung berisi 15 kilogram. Artinya, jika dikalkukasikan dari 4.382 karung ada sekitar 4 ton lebih kekurangan raskin diterima di Kecamatan Mataram. “Rata – rata dalam karung itu kurang 1 hingga 2 kilogram,” kata Muzakalah, Selasa (24/2).

Kekurangan raskin yang diterima merata terjadi di seluruh kelurahan. Bukan persoalan kekurangan saja, kualitas beras yang diterima oleh masyarakat nyaris tidak layak konsumsi.

Dari kekurangan 4 ton beras yang disalurkan oleh Bulog ke Kecamatan Mataram, ada sekitar Rp 35. 261. 954 juta lebih pembayaran. Padahal aturanya diterapkan oleh Bulog, masyarakat membayar terlebih dahulu sebelum beras tersebut didistribusikan ke masing – masing kecamatan maupun kelurahan. Dia mengatakan, sudah berkoordinasi dengan Bulog terkait kekurangan beras yang diterima oleh kecamatan. Bulog pun berjanji akan menukar, tetapi setelah ditukar kualitas beras buruk dan tetap kurang. Ia menyesalkan, kalaupun ini faktor ketidaksengajaan pihak Bulog tidak mungkin secara merata beras diterima masyarakat kurang atau kualitasnya buruk. Malah di lingkungan Asak Kelurahan Pagutan Barat 44 karung isi 15 kilogram tidak layak konsumsi diterima oleh masyarakat.

Camat Mataram, Amran M. Amin mengaku tidak mengetahui adanya kekurangan raskin yang diterima di kelurahan maupun kepala lingkungan.

Ia hanya menerima laporan kalau kualitas raskin yang diterima masyarakat tidak bagus. Kalaupun laporan tersebut benar, pihaknya akan mengkroscek serta menindaklanjuti ke lapangan. “Nah, saya malah dengar dari media. Coba saya akan cek langsung,” ujarnya. (cem)

Diskoperindag Minta Difasilitasi Peningkatan Mutu Mutiara Mataram (Suara NTB) Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram meminta kepada Komisi X DPR RI yang membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memfasilitasi peningkatan mutu produk kerajinan mutiara. Walaupun bukan penghasil mutiara, Kota Mataram termasuk salah satu sentra produksi kerajinan mutiara di NTB. Mutiara juga telah menjadi ikon Kota Mataram.

Hal ini disampaikan Kepala Diskoperindag Kota Mataram, Wartan, SH di hadapan rombongan Komisi X DPR RI pada saat melakukan kunjungan di Pendopo Walikota Mataram, Rabu (25/2). Wartan mengungkapkan persoalan yang dihadapi industri kreatif di Kota Mataram salah satunya adalah peningkatan mutu. Beberapa waktu lalu, salah satu pengusaha perhiasan mutiara dari Kota Mataram menjalin kerjasama dengan pengusaha Hongkong.

Pengusaha ini disampaikan Wartan mengikuti pelatihan peningkatan mutu di Hongkong terkait perhiasan mutiara. “Setelah di Hongkong, ada kendalanya dimana pada saat hasil dibawa ke Mataram, cukainya terlalu besar dan pengusaha ini rugi,” jelasnya. Untuk itu pihaknya berharap para Anggota DPR RI bisa memfasilitasi hal ini agar tak lagi seperti itu ke depan.

Selain itu, Wartan juga menyampaikan selama ini pihaknya secara terus menerus mengikuti berbagai pameran untuk memamerkan produk industri kreatif yang ada di Kota Mataram. Tapi pihaknya hanya mampu membawa para pengusaha mengikuti pameran di dalam negeri. “Kami berharap bisa membawa mereka bisa mengikuti pameran di luar negeri,”ujarnya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi X DPR RI, Dr. Hj. Leni Marlinawati menyampaikan bahwa pihaknya tidak mengetahui apakah ada alokasi anggaran khusus terkait peningkatan mutu produk kerajinan maupun anggaran untuk pameran ke luar negeri. Kegniatan tersebut merupakan kegiatan yang dikoordinir oleh kementerian. Untuk memamerkan produk industri kreatif di luar daerah, menurutnya hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.(ynt)

SUARA NTB Kamis, 26 Februari 2015

Gelar Operasi Gabungan KURANGNYA kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor membuat Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UPTD-PPDRD) Bima menggelar operasi gabungan (Opgab) di jalan raya.

Opgab bersama Polres Kabupaten dan Kota Bima, mulai Selasa (24/2) hingga dua hari ke depan dilangsungkan di beberapa titik yang sering dilalui kendaraan roda dua dan roda empat.

Kepala Kantor UPTD-PPDRD Bima, Syarif Lutfi, SE., M.Si kepada Suara NTB, (Suara NTB/uki) Rabu (25/2), mengaku Opgab Syarif Lutfi tersebut merupakan salah satu program dari dinas setempat yang bekerjasama dengan kepolisian untuk mendongkrak pembayaran pajak kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang terbilang cukup lama menunggak, “Operasi ini hanya untuk yang tidak membayar pajak saja,” katanya.

Lebih lanjut Syarif mengatakan operasi ini sekaligus menumbuhkan sikap kepada masyarakat agar sadar membayar pajak, karena seringkali masyarakat tidak terlalu peduli.

Meskipun mampu namun tidak mau membayar serta yang tidak mampu tidak sadar ada kewajibannya. ‘’Ini hanya terkait kesadaran dan kemampuan saja,’’ imbuhnya.

Syarif menuturkan dari Opgab yang telah dimulai, sejauh ini belum terdata berapa jumlah kendaraan bermotor yang sudah terjaring. Pasalnya data-datanya masih berada di pihak kepolisian yang melakukan operasi di lapangan. Dikabarkan ada beberapa kendaraan dinas yang terjaring dalam Opgab kemarin.

“Hari terakhir baru diketahui validitas datanya berapa kendaraan yang sudah terjaring,” tuturnnya.

Dia berharap agar masyarakat bisa menyadari terhadap apa yang menjadi kewajibannya, lebih-lebih lendaraan dinas pemerintah agar bisa menjadi cerminan untuk segera membayar pajak dengan tepat waktu. (uki)

Disnakertrans NTB akan Panggil Manajemen PT Telkom Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB akan memanggil manajemen PT. Telkom yang ada di Mataram, guna diminta klarifikasinya terkait hakhak karyawan di BUMN tersebut.

“Kami akan dalami dulu persoalannya. Selanjutnya, kami akan memfasilitasi kalau memang itu menjadi ranah Disnakertrans Provinsi,” kata Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, H. Wildan dihubungi di Mataram, Rabu (25/2).

Penegasan ini disampaikan menyusul terjadinya insiden dari mantan pegawai PT. Telkom Wilayah NTB, Muhammad Tahir, asal Desa Suralaga, Lombok Timur yang nyaris bunuh diri pada Selasa (24/2) lalu. Pria 47 tahun tersebut nekad memanjat tower setinggi 72 meter di bagian belakang gedung Telkom Jalan Pendidikan Mataram. Diketahui, Muhammad Tahir frustasi karena haknya untuk menerima tunjuangan pensiun 16 tahun tidak diterimanya dari perusahaan.

Aksi tersebut sebagai tuntutan atas ketidakadilan yang dirasakan sebagai mantan pegawai Telkom. Setidaknya ada enam poin yang ditekannya dari perusahaan, di antaranya dana pensiun bulanan sejak 2006, tabungan hari tua, dana purnabakti, termasuk asuransi Jamsostek dan Taspen. Dia mengaku dipensiunkan paksa tanpa alasan kesalahan jelas. Namun mestinya, dengan status pensiun, ia berhak menerima beberapa tunjangan tadi.

H. Wildan mengatakan, pemerintah daerah tetap dalam fungsinya menjadi mediator antara perusahaan dan pekerja untuk sama-sama mendapatkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kendati demikian, H. Wildan juga belum bisa menegaskan sikap pemerintah daerah terhadap perusahaan, hingga diketahui bersama apa duduk persoalnnya. (bul) H. Wildan (Suara NTB/dok)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Ditemukan Beras Tak Layak Konsumsi di Gudang Bulog Giri Menang (Suara NTB) Menindaklanjuti banyaknya keluhan masyarakat terkait kualitas dan kuantitas beras untuk masyarakat miskin (Raskin) yang diduga berkurang diterima rumah tangga sasaran (RTS), Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid bersama Asosiasi Kepala Desa (Akad) Lobar melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke gudang Divre Bulog NTB yang ada di Dasan Cermen.

Alhasil dari sidak tersebut, ditemukan banyak raskin berkualitas rendah yang tak layak konsumsi. Bulog pun diminta memperketat pengawasan kualitas raskin tersebut.

Ketua Akad, Kamarudin bersama sejumlah anggota turun ke gudang Bulog sekitar pukul 11.00 Wita. Di lokasi anggota Akad ini diterima langung oleh Kepala Divre Bulog NTB. Setelah berdiskusi sebentar, Akad langsung mengecek beras yang ada di gudang Bulog tersebut.

Ketua Akad bersama tiga anggota membuka satu demi satu karung berisi beras. Dari beberapa karung yang dibuka, ditemukan beras yang kualitasnya tidak layak dibagikan ke masyarakat.

Beras yang ditemukan, berwarna kemerahan, bulirnya banyak yang hancur. Akad pun memperlihatkan, kondisi beras tersebut ke Kepala Divre Bulog yang saat itu ikut mengecek. “Beras ini kan tidak layak untuk dibagikan ke masyarakat kalau begini rupanya,” kata Ketua Akad, Kamarudin. Selain mengecek kualitas, Akad juga sempat menimbang beras untuk mengecek berat

Raskin yang dikeluhkan para Kades kerap berkurang dibagikan ke masyarakat. Hasil penimbangan beras tersebut, ternyata sebagian besar sesuai dengan kapasitas 15 kilogram per karung kecil.

Ketua Akad menyatakan, sidak ke gudang Bulog tersebut untuk mengklarifikasi terkait temuan dan keluhan para Kades terkait kualitas dan kuantitas Raskin. Menurutnya, setelah dicek ternyata memang ditemukan banyak raskin tak layak konsumsi.

Dikatakan, beras yang ada di Bulog merupakan beras kualitas medium yang memang diperuntukkan bagi masyarakat.

Namun melihat kondisi sebagian beras tersebut, jauh dari kualitas yang diharapkan. Selain itu, beras ini juga banyak yang disimpan hingga 9-10 bulan lebih. Hal ini pula menyebabkan kualitas beras

menjadi rusak.

Sementara itu, Kadivre Bulog NTB, M. Sugit Sutejdo berkilah tidak semua raskin berkualitas rendah, namun hanya sebagian. Beras yang berkualitas rendah disebabkan pengaruh kondisi suhu udara, terutama beras yang ditaruh paling pinggir. “Tidak semua beras seperti ini (merah-merah), hanya sebagian saja terutama yang ditaruh dipingir,” kata Sugit. Dijelaskan, kerusakan beras juga pengaruh proses pengeringan dan kualitas padi dari petani rendah. Selain itu, ada sebagian raskin yang terlalu lama disimpan di gudang sehingga berasnya rusak. Pihaknya siap mengganti jika ada Kades dan masyarakat yang menemukan beras yang disalurkan rusak.

Wabup Lobar, H. Fauzan Khalid menyatakan, pihaknya turun mengecek raskin yang ada di gudang Bulog untuk memas-

(Suara NTB/her)

SIDAK – Wakil Bupati Lobar dan Akad saat sidak ke gudang beras Bulog, Rabu (25/2), dan ditemukan beras berkualitas rendah. tikan kondisi Raskin, sebab keluhan masyarakat banyak yang kualitas rendah dan beratnya dikurangi. “Kita mau cek langsung, karena saat bertemu Bulog tidak mengakui hal ini,” kata Wabup. Diakui, memang kualitas Raskin yang dibagi ke masyarakat adalah kelas medium. Tidak bisa dipaksakan dibagi beras kualitas super, sebab standar Raskin adalah

medium. Terkait dugaan pengurangan beras Raskin ini, menurutnya setelah dicek di gudang Bulog tidak ada pengurangan artinya sesuai standar 15 kilogram. Namun tentunya, untuk mengantisipasi terjadi hal itu pihaknya mengusulkan agar petugas yang mengantar beras dari gudang ke lapangan berbeda dengan yang menurunkan beras. (her)

Nelayan Ampenan Kena Tipu Mataram (Suara NTB) Apes bagi para nelayan di Ampenan, Mataram. Dijanjikan bantuan alat tangkap ikan berupa jaring dan mesin tempel, ratusan nelayan justru kena tipu oknum yang mengaku dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Pengakuan para ibu-ibu nelayan di Pondok Prasi, Ampenan, Rabu (25/2), sekitar dua bulan lalu, oknum yang mengatasnamakan diri dari pemerintah pusat tersebut datang menawarkan bantuan.

Namun syarat untuk mendapat bantuan harus dengan membentuk kelompok nelayan. Masing-masing nelayan harus mengeluarkan iuran sebesar Rp 110.000 untuk biaya pembuatan proposal. Termasuk didalamnya untuk biaya pengurusan tandatangan dari berbagai pihak.

Setidaknya terbentuk 12 kelompok di Pondok Prasi, Bintaro dan Aik Genit Ampenan, dengan masing-masing kelompok beranggotakan 12 orang. Biaya untuk pengurusan proposalpun diserahkan melalui masing-masing ketua kelompok. Sayangnya, hingga kini tidak ada kejelasan bantuan tersebut. Bahkan oknum yang mengaku dari Kementerian Kelautan Perikanan tersebut hingga kini juga ikut raib.

“Kita dijanjikan bantuan, terpaksa kita nurut harus ngeluarkan masing-masing orang Rp 110.000. Tapi apa? Sampai sekarang tidak ada informasi apa-apa,” kata Sahni pada media di Pondok Prasi, Rabu (25/2).

(Suara NTB/bul)

TERTIPU – Ibu-ibu nelayan di Pondok Prasi, Ampenan, tengah memindang ikan tongkol yang baru ditangkap, Rabu (25/2). Para nelayan di sana kena tipu oknum yang mengaku dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Jenis bantuan yang ditawarkan berupa jaring tangkap tersebut, khususnya untuk masing-masing anggota kelompok. Sementara untuk mesin tempel, dijanjikan satu kelompok akan diberikan satu unit.

Apesnya lagi, masingmasing kelompok diwajibkan untuk membuat rekening di salah satu perbankan, entah rekening tersebut akan diperuntukkan untuk apa. Tetapi nelayan sudah merasa sangat rugi.

“Mungkin karena bodo-bodo nelayan ini, makanya dijanjijanji terus bentuannya,” timpal yang lainnya. Menurut mereka, apa yang dijanjikan berupa jaring tangkap tersebut menjadi kebutuhan utama nelayan. Sebab itulah, para nelayan

yang dijanjikan tersebut tak berkeberatan dikenakan biaya pembuatan proposal.

Mereka ingin meminta bantuan, namun pengakuan para nelayan, mereka tidak faham bagaimana dan kemana harus mengadukannya. (bul)

XL Perkuat Pemasaran Produk Kerajinan UKM Giri Menang (Suara NTB) PT. XL Axiata memperkuat keberadaannya di Provinsi NTB. Salah satu terobosannya dengan mendukung pemasaran produk kerajinan para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Kerjasamanya tertuang dalam kesepakatan tertulis antara XL, Pemerintah Lombok Barat dan Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Chief Digital Services Official PT. XL. Axiata, Yessi D. Yosetya memaparkan mengetahui persis lemahnya pemasaran produk yang dihasilkan para UKM saat ini. Di Lombok Barat, terdapat sebanyak 3.500 jumlah pelaku UKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan.

Tidak sedikit diantara para perajin yang memilih menjadi TKI lantaran lesunya pasar penjualan produk kerajinan tersebut, mungkin saja karena akses pemasarannya yang masih terbatas. XL kemudian terlibat langsung mendukung pemasaran produk-produk unggulan daerah tersebut, diantaranya gerabah.

Mendukung para perajin,

beberapa terobosan XL, di antaranya menyiapkan salah satu stand penjualan produk kerajinan NTB di salah satu lokasi pameran terbesar di Jakarta. Bahkan, XL ikut menyampaikan informasi keberadaan stand tersebut.

Selajutnya, para perajin akan diperkenalkan cara pemasaran melalui internet.

Muaranya para perajin bisa terbiasa menggunakan aplikasi internet untuk pemasaran yang lebih luas tanpa biaya tinggi.

Selain itu, diperkenalkan langsung pemasaran produk NTB melalui situs elevania, sehingga saat pengguna internet browsing hasil-hasil kerajinan, roduk-produk kerajinan dari NTB, Lombok Barat khususnya bisa terakses langsung.

“Harapannya, produk kerajinan di NTB bisa dipasarkan secara luas dengan biaya murah dan proses mudah,” demikian Yessi pada pembukaan kegiatan gathering, Rabu (25/2), di Lombok Barat.

Sementara Bupati Lombok Barat, Zaini Arony menegaskan, memasuki pasar global di MEA tahun ini adalah tantan-

gan. Tentunya dibutuhkan sistem pemasaran produk yang lebih dinamis.

Pemda Lombok Barat selain mendukung keberadaan para pelaku kerajinan, TKI menjadi salah satu andalan. Karena remitansi yang masuk ke Lombok Barat dari sebanyak 5.800 TKI catatan tahun 2014, mencapai nominal Rp 247 miliar.

Meningkatkan skill calon TKI, kemudian diperkuat melalui Pusat Kursus dan Pelatihan Masyarakat (PKPM).

Pariwisata juga menjadi andalan PAD Lombok Barat.

Bahkan jumlah kunjungan wisatawan ditarget mencapai 500.000 wisatawan, dengan perkiraan jumlah pemasukan di daerah lebih dari Rp 500

miliar bisa didapatkan.

“Kami tentu berterima kasih XL memfasilitasi puluhan media nasional dan lokal untuk meng-explore Lombok, terutama LombokBarat. Tentunya ini menjadi promosi untuk meningkatkan wisata kita,” demikian Bupati.

Kadis Pariwisata NTB, L. M. Faozal mengatakan, progres perkembangan pariwisata di NTB dan apa saja yang ada di dalamnya. Hanya saja, kelemahan saat ini masih kurangnya penerbangan langsung dari beberapa negara lainnya.Dengan kegiatan XL yang membawa lagsung rombongan media, setidaknya promosi tentang NTB juga dapat dilaksanakan. (bul)

RUPA-RUPA

(Suara NTB/bul)

MoU - Bupati Lombok Barat, pihak XL dan pihak Dinas Pariwisata NTB foto bersama usai menyepakati MoU untuk meningkatkan promosi produk dan pariwisata NTB melalui jaringan operator seluler, Rabu (25/2).

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 26 Februari 2015

Halaman 4

Pembangunan Ekonomi

Pariwisata Belum Jadi Skala Prioritas di Lotim

SESUAI ketentuan perundang-undangan, Lombok Timur (Lotim) akan melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades) secara serentak. Terhadap proses itu, Pemkab Lotim saat ini mulai merancang pelaksanaan Pilkades hingga tahun 2020 mendatang. Pelaksanaannya direncanakan tiga tahap.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lotim, Drs. H. Syamsuddin, MM., di Selong Rabu (25/2) mengungkapkan, sampai saat ini jumlah desa yang akan melaksanakan Pilkades setiap tahapan belum bisa disebutkan. Alasannya, berdasarkan hasil pengkajian dan mendapat persetujuan bupati.

Menurutnya, sekitar ada 19 desa dari 239 Desa se Lotim saat ini dipimpin pelaksana tugas kepala desa (kades). Sebanyak 17 di antaranya telah habis masa jabatannya dan dua lagi diberhentikan, karena terbukti melanggar hukum dan divonis bersalah oleh pengadilan.

Sebanyak 19 desa itulah akan dilakukan pilkades secara serentak pada tahap pertama pada tahun 2016 mendatang. Kades lain yang habis masa jabatannya pada tahun 2016, sehingga diperkirakan jumlahnya 21 desa. Secara hukum, ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pilkades secara serentak itu akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati (Perbub). Penentuan jumlah desa yang akan melakukan Pilkades itu berdasarkan berbagai pertimbangan. Antara lain, kemampuan keuangan daerah.

Berikutnya, saat ini BPMPD sudah merampungkan draft Perda tentang Desa merevisi Perda Nomor 3 tahun 2007. Hal ini sesuai dengan ketentauan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Dalam waktu dekat draft itu akan dibahas secara internal eksekutif, yang melibatkan Asisten I Setda, Bappeda, Dinas PPKA, Inspektorat, Bagian Hukum dan instansi terkait lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya telah dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keputusan Bupati Nomor 188.45/5/09/PMPD/2014 yang menetapkan 4 aspek yakni tentang penetapan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Besaran ADD, Dana Desa dari APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah serta Retribusi Daerah Tahun 2015.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014 dan PP Nomor 60 Tahun 2014, saat ini sudah terbit 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai petunjuk teknis (Juknis). Permendagri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Penyusunan PeraturanPeraturan di Desa, Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Permendagri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Mengenai pencairan dana desa ini, Syamsuddin mengaskan desa harus memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), APBDes dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Bagi desa yang belum, diminta untuk segera melengkapi. (rus)

Gara-gara Pariwisata

Garis Kemiskinan KLU Tertinggi Ketiga di NTB Tanjung (Suara NTB) Sektor pariwisata tidak hanya berdampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun menghasilkan profit bagi pelaku pariwisata. Tetapi selain pelaku pariwisata yang notabene kurang mampu, justru menanggung dampak negatif pariwisata. Diklaim gara-gara sektor ini, garis kemiskinan masyarakat Kabupaten Lombok Utara (KLU) tercatat mengalahkan kabupaten lain yang lebih dulu mapan.

Dari data yang disuguhkan Badan Pusat Statistik (BPS) KLU periode September 2013, garis kemiskinan (rupiah/ kapita/bulan) masyarakat KLU merupakan yang terbesar ketiga di NTB dengan pengeluaran Rp 332.073,- per kapita per bulan. Di NTB, garis kemiskinan terbesar dipegang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yakni Rp 401.087 dan Kota Mataram dengan Rp 359.651. Pada periode yang sama tahun sebelumnya (perbandingan year on year) atau September 2012, garis kemiskinan masyarakat tiga kabupaten ini juga cukup tinggi. Rinciannya KSB dengan Rp 371.934, Kota Mataram dengan Rp 333.931 dan KLU dengan Rp 308.588.

Menurut Kepala BPS KLU, Muh. Akhyar, di ruang kerjanya, Rabu (25/2), perhitungan garis kemiskinan tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan pemenuhan 2.100 kilo kalori (kkl) pada pangan. Berdasarkan hasil survai yang dilakukan BPS, diketahui garis kemiskinan KLU tahun 2013 tercatat sebesar Rp 332.073.

Hanya saja, Akhyar mengingatkan kepada Pemda KLU agar program yang dijalankan tidak hanya memprioritaskan penduduk miskin (yang berada di garis kemiskinan). Melainkan perhatian diberikan pula kepada jumlah penduduk yang mendekati miskin. Hanya berjarak satu trip di atas garis kemiskinan, bukan mustahil mereka yang mendekati miskin ini akan ikut menjadi miskin (berada di garis kemiskinan) karena cukup rentan. “Masyarakat yang mendekati miskin, kalau tidak salah sekitar 56 persen. Mereka ini juga harus diberikan perhatian supaya tidak menjadi miskin,” sambung Akhyar.

Akhyar mencatat, sektor pertanian lebih dominan menyumbang kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, sebesar 40 persen. Selain itu, kultur pertanian yang menyumbang angka pengangguran rendah, sebaiknya dibarengi dengan perbaikan kinerja sektor ini agar tidak mencatatkan produktivitas rendah.

Terpisah, Wakil Bupati Lombok Utara yang juga Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, MH., tak menyangkal tingginya angka garis kemiskinan KLU. Namun dapat dipahami, tingginya angka ini tidak lepas dari keberadaan sektor pariwisata.

Kendati demikian, menurutnya, pemangku kebijakan di KLU termasuk di tataran SKPD seharusnya mampu membaca korelasi dari perkembangan ekonomi yang ada. Dengan naiknya harga komoditas sebagai syarat pemenuhan 2.100 kkal itu, Najmul menyarankan agar SKPD terkait mengajukan program yang menyentuh langsung ke masyarakat. (ari)

KABUPATEN Lombok Timur (Lotim) dikenal memiliki potensi wisata yang mendunia seperti Gunung Rinjani dan sederetan pantainya yang indah. Akan tetapi hal ini tidaklah menjadi alasan bagi Pemkab Lombok Timur menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor utama untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.

Bagi Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan, pariwisata itu biasa-biasa saja. Bupati pernah menuturkan ditanya langsung oleh Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi soal pariwisata.

Jawabannya, pariwisata itu landai saja dan dibiarkan berkembang secara alamiah.

Pariwisata itu menjadi seksi dan besar, karena terlalu besar publikasinya. Ada beragam produk promosi yang digerakkan

(Suara NTB/met)

(Suara NTB/dok)

Direncanakan Tiga Tahap

Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dengan anggaran yang sangat besar. Menjadi pertanyaan sejauh mana hasilnya sampai sekarang ini?

Dketahui ada kegiatan promosi pariwisata dengan alokasi anggaran mencapai miliaran rupiah. Hasilnya mungkin yang datang hanya turis yang membeli sprite dan menawar harga nasi bungkus Rp 15 ribu. Hal itu kata Ali BD tidaklah menguntungkan bagi daerah.

Menurutnya, yang harus menjadi atensi adalah banyaknya lahan terbengkalai.

Khusus Lotim, lebih diarahkan pada sektor pedagangan.

Karenanya, Lotim lebih fokus pada sektor ril ini. “Kalau pari-

wisata itu jalannya landai,” imbuhnya.

Sejauh ini, ungkpanya, orang ribut-ribut soal hotel yang akan dibangun investor di Lotim.

Akan tetapi, faktanya sampai sekarang tidak kunjung ada ada hotel yang terbangun.

Kondisi kawasan-kawasan wisata yang ada di Lombok, kata Ali BD juga saat ini sudah banyak dikuasai orang. Tidak saja sederetan pantainya, bahkan pulau-pulau kecil pun sudah diincar untuk dikuasai secara individual. Karenanya, investasi yang hanya bidang pariwisata itu kurang bagus jika teralu mengarah kepada sektor pariwisata.

Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lotim, Widiyanto yang dikonfirmasi terpisah mengatakan dilihat dari segi anggaran di Kabupaten

Lotim belum menjadikan pariwisata skala prioritas. Saat ini, pariwisata Lotim masih dalam proses penataan dan pemeliharaan belum pengembangan.

Bicara soal promosi, ia katakan bukan pada aspek besar kecilnya anggaran yang menjadi pijakan. Akan tetapi sejauh mana faedah yang bisa dilahirkan dari proses promosi. Hemat anggaran bukan berarti pelit, besarnya anggaran pun bukan berarti boros. Kebijakan bupati yang belum memberikan atensi penuh pada pariwisata, karena banyak dana tersedot pada belanja publik sangat dihargai.

Sektor pariwisata, lanjutnya sebenarnya bisa menjadi sektor unggulan yang mengangkat perekonomian masyarakat.

Hanya saja diperlukan konsep pembangunan yang lebih sistematis. Di mana, tergambar d a r i sisi potensi pariwisata ini sangat besar.

Ketika sudah masuk periode pengembangan, sudah tentu harus didukung dengan anggaran yang besar. “Kita belum bisa mengembangkan, karena pengembangan pariwisata ini butuh biaya yang sangat besar,” ujarnya.

Menyadari kondisi anggaran Lotim yang minim, kegiatan promosi yang digelar BPPD Lotim saat ini harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Pada abad 21 saat ini, semua sudah bicara teknologi informasi. Kegiatan promosi pun harus memanfaatkan teknologi informasi. Promosi melalui media internet. “Kita dalam promosi tidak harus dengan berangkat bergerombol ke sana kemari, saat ini melalui website juga bisa kita promosi,” ungkitnya.

Soal dampak dari kegiatan promosi itu sendiri dikatakan sejauh ini memang belum bisa diukur. Sasaran pasar media website, youtube dan sejenisnya tidak bisa diprediksi. Pasalnya, media maya ini menyentuh semua ranah. (rus)

BELUM PRIORITAS – Desa Sembalun merupakan salah satu andalan wisata di Lotim, karena menjadi jalur mendaki ke Gunung Rinjani. Namun, Pemkab Lotim masih belum menjadikan pariwisata sebagai skala prioritas.

Kewenangan Makin Dibatasi

Ali BD: Gitu Saja Kok Repot Selong (Suara NTB) Lahirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menerangkan adanya batasan kewenangan bagi kepala daerah di tingkat kabupaten. Sejumlah kewenangan sebelumnya menjadi hak bupati/walikota mengaturnya, ke depan sudah tidak bisa lagi, karena akan diambilalih menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Menanggapi hal itu, Bupati Lombok Timur H. Moch Ali Bin Dachlan mengaku tidak terlalu mengambil pusing.

Kepada Suara NTB, belum lama ini ia tidak mempermasalahkan sebagian besar kewenangan berdasar ketentuan perundang-undangan terbaru pengganti Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemda itu. “Tidak apa-apa, gitu saja kok repot,” jawabnya enteng.

Ali BD – sapaan akrabnya, mengaku tidak masalah jika sejumlah kewenangan ke depan sudah tidak menjadi hak kepala daerah. Salah satu kewenangan yang tidak lagi

menjadi hak kepada daerah tingkat kabupaten ke depan antara lain izin investasi kawasan hutan lindung. Sebagian kewenangan akan ditarik di tingkat provinsi. Urusan hutan tidak lagi menjadi kewenangan bupati.

Terhadap hal ini Ali BD katakan justru lebih menyenangkan buat kabupaten.

“Kita sudah lelah menjaga hutan,” tegasnya, seraya mencontohkan hutan lindung Sekaroh selama ini terkesan sudah tidak seperti hutan lagi.

Menurutnya sudah habis energi untuk mengurus orang yang merusak hutan Sekaroh Kecamatan Jerowaru. Ada

proyek penghijauan sampai sekarang tidak ada hijaunya sama sekali. “Ada yang merasa paling berwenang mengurusnya, silahkan terus saja urus itu,” paparnya.

Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 150/253/SJ ada penegasan aturan penarikan urusan dari pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota ke provinsi ini berdasarkan perjanjian serah terima. Paling lambat berlaku dua tahun pasca UU 23 tahun 2014 itu diberlakukan. “Saya dengar itu akan berlaku tahun 2016,” tutur Bupati Ali. Kata bupati sekarang pun kewenangan untuk mengatur

‘’Tidak apa-apa, gitu saja kok repot’’ Ali BD tanah itu tidak lagi menjadi kewenangan daerah dipersilakan.

“Silahkan saja, kita tidak perlu susah-susah,” jawabnya enteng.

Ketua DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizal yang dikonfirmasi secara terpisah mengakui pula adanya batasan bagi daerah dengan lahirnya UU Nomor 23 2014. Termasuk didalamnya undang-undang tentang tentang MPR, DPD, DPR, DPRD (MD3( 2014.

Sampai saat ini, peraturan pemerintah tentang aturan terbaru itu belum turun.

Rizal mengatakan, ia masih masih menunggu PP

dan Permendagri. Adanya aturan itu diakui sejumlah kewenangan tidak lagi menjadi kewenangan bupati/walikota. Kewenangan penuh banyak dijalankan gubernur.

Sejauh ini, sebelum lahirnya undang-undang kesannya yang muncul masih meloncatloncat ke pusat urusan yang dijalankan di tingkat kabupaten.

Adanya aturan baru tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan itu ke depan akan menempatkan posisi gubernur menjadi rebutan, karena ditaksir akan banyak yang berminat menjadi gubernur. (rus)

Lobar Klaim Sejumlah Aset, Pemda KLU Tanggapi Dingin Tanjung (Suara NTB) Pernyataan salah satu pejabat lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar) terkait sejumlah aset yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU) ditanggapi dingin oleh Pemda KLU. Bahkan jika itu (aset) mengacu pada Undang-Undang Otonomi Daerah, maka pejabat Pemda Lobar dimaksud diminta untuk membuka lembar demi lembar undang-undang berdirinya KLU. Ketua Komisi I DPRD KLU Ardianto, SH, kepada wartawan, Rabu (25/2), menjelaskan, usia KLU yang sudah 6 tahun menegaskan status KLU bukan lagi sebagai daerah otonomi baru melainkan

memiliki otonomi penuh.

Artinya pula, mengacu pada undang-undang yang ada, asetaset yang ada di KLU dengan sendirinya menjadi milik KLU. “Asetnya kan ada di KLU, kalau Pemda mau pakai-pakai saja. Jangan takut. Undang-undang sudah menjamin kok,” cetusnya lagi.

Menurut dia, adalah hal lumrah Lobar belum bersedia melepas aset yang dulu menjadi miliknya ke Lombok Utara.

Hanya saja, pelepasan aset dengan menyisakan beberapa aset yang belum diserahkan dokumennya sampai saat ini ke KLU, menimbulkan kecurigaan publik. Sebab dengan belum

tuntasnya seluruh aset ini, maka Pemda Lobar dipastikan tidak akan memperoleh predikat kinerja pengelolaan daerah yang diharapkan (WTP).

Ia mendorong, agar eksekutif Pemda KLU tetap berpedoman pada UU Nomor 26 tahun 2008 tentang terbentuknya KLU. Bahwa seluruh aset (tanah) di usia KLU sebagai daerah dengan otonomi penuh, maka Lobar sudah tidak ada celah lagi untuk mengungkit.

Sebelumnya, oknum pejabat Pemda Lobar menyebut sejumlah aset yang ada di KLU akan dibahasakan dengan pejabat Pemda KLU. Antara lain aset itu, 60 hektar di Amor-Amor,

24 are di Gili Trawangan, 30 are di Teluk Nara serta sejumlah areal di Bengkoang (kini Pasar Hewan).

Terpisah, Kepala Bagian Pemerintahan, Setda KLU, Irnadi Kusuma, mengungkapkan persoalan aset masih berlanjut antara Lobar dengan KLU. Namun demikian, ia sepakat dengan koleganya di DPRD KLU, jika menurut regulasi yang ada, aset yang diklaim Lobar, sudah menjadi milik KLU. Hanya saja, dibandingkan aset lain yang sudah diserahterimakan, Lobar belum menyerahkan dokumen atas beberapa aset yang diklaim tersebut.

“Persoalan tapal batas sudah

selesai, tinggal aset ini. Tetapi sudah diatur dalam undang-undang, aset ini berproses ketika usia KLU 1 tahun, 2 tahun 3 tahun dan seterusnya. Secara de facto setelah KLU berdiri, apalagi menjadi otonomi penuh, maka seluruh aset itu menjadi milik Lombok Utara,” katanya.

Sebaliknya apabila terdapat tawaran pembicaraan dari pejabat Pemda Lobar terkait aset itu, maka pihaknya akan siap menunggu. Namun demikian, eksekutif dan DPRD KLU pada prinsipnya akan tetap berpedoman pada UU otonomi KLU di mana aset yang diklaim Lobar tidak akan disetujui menjadi milik Lobar. (ari)

(Suara NTB/ari)

Najmul Tak Terganggu Regenerasi Pengurus DPC PDIP Distannak Lotim akan Tambah Tempat Pemotongan Unggas

Tanjung (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang juga salah satu figur yang disebut-sebut akan maju pada pilkada Desember 2015 mendatang, mengaku tetap nyaman dengan eskalasi politik

yang berkembang di tubuh partai politik (parpol) pendukungnya. Termasuk pergantian pengurus inti di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP, ditegaskan Najmul tidak akan mengganggu solidnya koalisi dan paket yang sudah terbentuk.

“Saya sudah berbicara dengan Raden Nuna, termasuk juga dengan DPD PDIP dan Pak Rahmat Hidayat, paket kami tetap, tidak ada yang berubah,” kata Najmul, Rabu (25/2).

Najmul menegaskan, paket pasangan dirinya dengan Syarifudin, SH, tetap memperoleh dukungan dari koalisi 6 parpol yang disepakati di Villa Ombak Gili Trawangan beberapa waktu lalu. Paket NASA, kata dia, merupakan paket yang sudah solid. Dirinya bersama Syarifudin sudah final akan maju se-

cara berpasangan tanpa keragu-raguan sedikitpun.

Belum lama ini, Najmul dan Syarifudin beserta Tim Koalisi juga menggelar pertemuan dengan ratusan relawan dari berbagai desa dan kecamatan di KLU. Hal ini merupakan wujud bukti paket NASA yang dikenal sebagai Paket Bajang ini siap bertarung pada Pilkada 2015. “Semua parpol koalisi pendukung sudah mengetahui siapa pasangan saya. Mereka mendukung penuh dan tetap berkomitmen untuk itu,” sambungnya.

Najmul Akhyar menepis rumor yang berkembang. Bahwa akibat mundurnya Raden Nuna Abriadi, sebagai Ketua di DPC PDIP KLU akan kemungkinan paket NASA berubah haluan menjadi Najmul – Nuna. Analisa politik itu menu-

rut dia justru tidak berdasar dan tidak akan memiliki pengaruh terhadap komitmen yang dibangun antartokoh politik KLU dan antarparpol.

Najmul mengingatkan agar seluruh simpatisan dan masyarakat KLU yang mendukungnya tidak ikut terpengaruh dengan rumor yang berkembang. Sebab perjuangan dalam Pilkada nanti dihajatkan untuk melakukan perubahan. Dirinya dengan Syarifudin adalah pasangan muda dan dijamin tidak memiliki pengaruh politik dari kalangan keluarga (baca: anak-anak). Baik dirinya dan Syarifudin, memiliki anakanak yang masih kecil, tidak paham pemerintahan, politik apalagi bisnis yang bisa mempengaruhi kebijakan daerah untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat KLU. (ari)

Selong (Suara NTB) Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan daging unggas yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Lombok Timur (Lotim) dalam waktu dekat ini akan menambah tempat pemotongan unggas. Pembangunan tempat pemotongan unggas itu rencananya akan dibangun di Pancor dan Apitaik Kecamatan Pringgabaya.

Pembangunan dua TPU dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengcover semua wilayah khususnya di Lotim.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (25/2), Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Distannak Lotim, drh.

Heru Rachmadi, menjelaskan, dipilihnya dua lokasi itu supaya semua masyarakat di wilayah Lotim bisa terpenuhi kebutuhannya akan kebutuhan unggas yang terus mengalami peningkatan. “Kita sengaja memetakan itu untuk memenuhi semua wilayah di Lotim,” terangnya.

Kendati demikian, dengan dibangunnya dua

pemotongan hewan dalam bentuk skala kecil itu diharapkan bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Diakuinya, pembangunan dua TPU yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pertanian (Kementan RI) dengan dana sebesar Rp 300 juta yang masing-masing untuk bangunan Rp 200 juta dan 100 juta untuk pengadaan alat. “Ini sudah merupakan program pusat, bahkan jika kinerjanya bagus, maka akan ditambah segala fasilitasnya,” terangnya.

Disinggung masalah kesehatan unggas di Lotim, ia mengakui daging ayam khususnya di Lotim, termasuk dalam daging yang berkualitas bagus yang bebas dari suntikan maupun adanya zat-zat kimia dalam daging. Oleh sebab itu, pihaknya akan tetap melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap daging-daging unggas maupun hewan.

Selain itu, keberadaan tempat pemotongan unggas itu juga akan berpengaruh kepada perekonomian masyarakat. Adanya tempat pemotongan unggas itu nantinya akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. (yon)

SUARA NTB Kamis, 26 Februari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kerjasama Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lombok Barat dengan Harian Suara NTB 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 H. L. Winengan, SP 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Dr. H. Zaini Arony, M.Pd H. Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Kepala Dinas Tata Kota 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Bupati Lombok Barat Wakil Bupati Lombok Barat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Pertamanan dan Kebersihan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Menurutnya, beberapa dibangun beberapa fasilitas melakukan koordinasi den- ra rencana Pemkab Lobar dikembangkan dan berada Giri Menang cantik dan indah. Hal ini juga 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 (Suara NTB) untuk merubah daerah per- daerah perbatasan yang akan umum berupa taman dan gan camat dan kades setem- mempercantik daerah per- di pinggir kali dan jalan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 pat. “Jadi Lobar ini daerah batasan, apalagi akan mem- serta berbatasan langsung Kepala Dinas Tata Kota, batasan yang tadinya kumuh ditata, seperti perbatasan sarana olah raga.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Pembangunan ini lanjut pariwisata harus kita per- bangun taman dan sarana dengan rumah penduduk.

Kabupaten Lobar dengan Pertamanan dan Kebersi- menjadi tertata rapi.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 han, H. L. Winengan, SP, di “Semua daerah perbatasan Lombok Tengah (Loteng) sep- Winengan harus mendapat- indah salah satu dengan cara olah raga. “Masyarakat juga Selain itu, keberadaan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 awal menjabat terus beru- kita akan tata dan percantik. erti di jalur Kediri-Praya, ter- kan dukungan penuh dari menata daerah perbatasan mendukung program ini, pasar di lokasi tersebut 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 paya melakukan penataan Jangan sampai tamu yang masuk di perbatasan Keru masyarakat agar ikut serta atau pintu keluar masuk Lo- apalagi dengan akan diban- juga kerap membuat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 kawasan. Salah satu yang masuk ke Lobar mendapatkan Narmada, serta daerah per- menjaga dan merawat fasili- bar,” ujarnya sembari men- gunnya sarana olah raga sep- kemacetan arus lalu lintas.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 menjadi fokus perhatian- kesan bahwa Lobar kumuh. batasan dengan Kota Mat- tas umum dan menggunakan contohkan perbedaan peman- erti lapangan voli,” terangnya.

Terkait dengan pena12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Mengenai relokasi peda- taan, pihaknya mendukunya adalah penataan Tapi begitu masuk ke Lobar aram dan Kabupaten Lombok sesuai dengan kegunaannya. dangan di jalur by pass menu123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Tidak hanya itu, Winengan ju Bandara Internasional gang, Hakam menegaskan, ng sepenuhnya dan segera wilayah yang ada di per- mereka melihat keindahan,” Utara (KLU).

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Diakuinya, tahun 2015 juga meminta camat dan ke- Lombok (BIL) antara wilayah pedagang pasar sudah dire- melakukan sosialisasi dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 batasan. Sebab per- ujarnya saat turun ke salah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 batasan ini dinilai menja- satu daerah perbatasan Lo- ini, penataan wilayah atau pala desa menertibkan ban- Lobar dengan Loteng pada lokasi ke pasar baru yang se- meminta kepada warga 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 di wajah Lobar, ketika para bar-Loteng yakni di eks daerah perbatasan kota gunan-bangunan yang berdiri penataan lampu dan taman. belumnya sudah dibangun. yang membangun di atas 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Dikonfirmasi terpisah, Ca- Kebijakan untuk merelokasi saluran agar membongkar pengunjung masuk ke daer- Pasar Kumbung Kuripan masih dalam tahap peren- di atas saluran, karena terke12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 mat Kuripan Lalu Moh. pedagang, karena kondisi sendiri agar Lobar tidak san kumuh, karenanya dalam canaan.

Sementara tahun ah Lobar maka terlihat ciri yang akan dibuat taman 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 2016, jika anggaran akan waktu dekat dirinya akan Hakkam menyambut gembi- pasar sudah tidak bisa terkesan kumuh. (her/*) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 khas, daerah ini tertata kota, Selasa (24/2) lalu.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Eks Pasar Kumbung yang akan ditata Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 menjadi taman dan tempat olahraga. saat meninjau lokasi eks Pasar Kumbung Kuripan. Eks 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 pasar ini akan ditata menjadi taman dan tempat olahra123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ga, penataan ini untuk meninggalkan kesan kumuh.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 (Suara NTB/dok)

Dinas Tata Kota Lobar Percantik Penataan Daerah Perbatasan

Cek Fisik RPH Barabali Loteng

Kejari Praya Temukan Indikasi Kerugian Negara Praya (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menyelesaikan proses cek fisik terhadap hasil pengerjaan proyek pembangunan Rumah Potong Hewan (RTH) Desa Barabali Kecamatan Batukliang. Hasilnya, ditemukan ada indikasi kerugian negara dalam proyek milik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB tersebut.

Kepala Seksi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, A.A. Raka Putra Dharmana, SH, mengaku belum bisa mengungkapkan besaran kerugian

negara sesuai hasil cek fisik yang dilakukan oleh Dinas PU dan ESDM Loteng. Pasalnya, hingga saat ini laporan tertulis terkait hasil cek fisik belum dis-

erahkan Dinas PU dan ESDM Loteng, selaku pihak yang diminta bantuan oleh Kejari Praya.

“Kemarin dari Dinas PU (ESDM) memang mengatakan

ada indikasi kerugian negara dalam proyek pembangunan RPH Barabali tersebut. Tapi berapa besaran kerugian negara, belum bisa kita ungkap,” ungkapnya pada Suara NTB, Rabu (25/2).

Dengan telah selesainya cek fisik tersebut, maka pihaknya kini akan fokus untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak terkait proyek. Mengingat, be-

lum ada satupun pihak terkait yang sudah menjalani pemeriksaan sampai saat ini.

“Data awal terkait indikasi kerugian negara sudah ada.

Sesuai hasil cek fisik oleh Dinas PU. Tinggal kita akan mulai melakukan pemanggilan kepada para pihak yang terkait pengerjaan proyek tersebut,” ujar Raka.

Dikatakannya, Kejari Praya sudah menjadwalkan

pemanggilan awal dan direncanakan dimulai Kamis ini.

Pemanggilan ini diawali dengan pemeriksaan atas pelaksana teknis serta PPK proyek bersangkutan. Baru kemudian akan dilanjutkan pemeriksaan terhadap tiga saksi lainnya pada hari Jumat serta Senin minggu depan.

Raka mengaku untuk kasus RPH Barabali tersebut, pihaknya tidak akan terlalu

banyak memeriksa saksi, yang mengetahui proses pengerjaan proyek tersebut, tidak banyak. “Untuk saksi yang akan kita periksa dalam kasus ini paling sekitar 5 orang saja,” terangnya.

Proyek pembangunan RPH Barabali menjadi salah satu bidikan Kejari Praya menyusul adanya laporan dugaan penyimpangan pada proyek senilai Rp 1,4 miliar tersebut. (kir)

Setelah Partai Hanura

Ruslan Pinang Demokrat dan PPP

Segera Diperbaiki

H. Zaini Arony

(Suara NTB/dok)

BUPATI Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Zaini Arony, MPd, berjanji akan memperbaiki jalan yang ada di Perampuan Labuapi. Ia memasukkan perbaikan jalan tersebut dalam prioritas ke depannya. Ia menargetkan, penganggaran untuk perbaikan jalan tersebut pada APBDP 2015 nanti.

“Jalan itu akan kami perbaiki, kita upayakan melalui APBDP,” janji bupati di Gunungsari, Rabu (25/2).

Meski tahun ini pada APBD murni belum ada anggaran tahun ini, tapi bukan berarti pemerintah berdiam diri. Menurut Zaini, langkah pertama untuk menyikapi permintaan warga dengan menambal jalan yang berlubang menggunakan sirtu. Itu dilakukan supaya kerusakannya tidak bertambah parah.

Hal ini katanya sudah diminta camat dan Dinas PU untu membahas bersama. Termasuk meminta kepada pihak provinsi juga, sebab jalan itu masuk jalan provinsi.

Pada bagian lain, dirinya menyayangkan adanya truk dalam keadaan penuh lalu lalang setiap hari dengan tonase melebihi kapasitas jalan. Hal ini menyebabkan, penurunan kualitas jalan menjadi cepat. “Kekuatan jalan yang seharusnya lima tahun, hanya bertahan satu tahun hingga dua tahun,” imbuhnya.

Sekretaris Dinas PU Lobar, M a d e Arthadana menyatakan, pihkanya tidak berdiam diri. Pihaknya telah merancang perbaikan jalan tersebut. untuk penanganan sementara terhadap jalan yang rusak tersebut pihaknya akan menambal lubang sepanjang 300400 meter tersebut. Untuk penanganan selanjutnya, pihaknya akan akan mengusulkan pada APBDP 2015. (her)

(Suara NTB/her)

ANTRE - Antrean kendaraan di Pelabuhan Lembar hingga 2 km. Antrean ini disebabkan adanya perbaikan di Pelabuhan Padangbai.

Dermaga di Padangbai Rusak

Kendaraan Antre Berhari-hari di Pelabuhan Lembar Giri Menang (Suara NTB) Antrean penumpang dan kendaraan truk terjadi di Pelabuhan Lembar belakangan ini. Antrean ini disebabkan pelayanan penyeberangan ke Pelabuhan Padangbai terganggu, karena dermaga di Padangbai rusak. Akibatnya, terjadi antrean kendaraan truk hampir 2 kilometer. Para sopir pun mengeluh, karena ada yang antre hingga tiga hari.

“Kami antre hingga dua hari, belum bisa berangkat,” ungkap Amat salah seorang sopir truk

tujuan Pulau Jawa di Pelabuhan Lembar, Rabu (25/2). Diakuinya, sejak empat hari terakhir ini, kerap kali keterlambatan penyeberangan. Menurut informasi yang ia terima, hal ini disebabkan adanya gangguan di dermaga Padangbai.

Ia mengaku, selama dua hari antre semua ongkos yang diberikan pihak perusahaannya habis, sebab ongkos yang dijatahkan hanya cukup untuk sehari. Akan tetapi, karena antre dua hari, maka ongkosnya terpaksa ditanggung sendiri.

Petugas Supervisi ASDP Lembar, Budimansyah menyatakan, antrean panjang kendaraan terjadi sejak Selasa (24/ 2). Antrean terjadi akibat adanya gangguan di Padangbai dan berimbas ke Pelabuhan Lembar.

Hal senada disampaikan Kepala Seksi Operasi OPP Lembar, Dedi Setyawan.

Menurutnya, di Pelabuhan Padangbai sedang dilakukan pengaspalan jalan, sehingga menyebabkan adanya gangguan. “Itu diperkirakan selesai akhir Maret,” katanya. (her)

Praya (Suara NTB) Anggota DPRD NTB, Drs. H. Ruslan Turmuzi, menjadi salah satu figur yang cukup intensif membangun komunikasi dengan sejumlah partai politik (parpol) di Lombok Tengah (Loteng) dalam upaya memuluskan rencananya maju dalam Pilkada Loteng mendatang.

Setelah sebelumnya mengajukan lamaran ke Partai Hanura, anggota DPRD NTB dari PDIP ini kembali mengajukan lamaran ke Partai Demokrat, Rabu (25/2). Artinya, sudah tiga parpol yang dipinang oleh H. Ruslan Turmuzi agar bisa maju di pilkada. Sebelumnya, langkah yang sama juga dilakukan ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketua DPC Partai Demokrat Loteng, Ahmad Ziadi, mengaku Ruslan Turmuzi menjadi pelamar pertama yang berasal luar partai. Sebelumnya, kata dia, sudah ada figur yang mengajukan lamaran ke Partai Demokrat, namun merupakan kader Partai Demokrat. “Pada prinsipnya kita sangat terbuka.

Sehingga siapapun yang mendaftar, tetap akan diterima. Apakah itu dari luar partai. Lebih-lebih dari kader sendiri,” terangnya.

Hanya saja, persoalan siapa yang kemudian akan diusung oleh Partai Demokrat Loteng akan ada seleksi partai lebih

lanjut. “Dan, untuk menjalankan proses seleksi, Partai Demokrat juga sudah membentuk tim seleksi yang dinamakan tim tujuh,” tambahnya.

Selain Ruslan Turmuzi, lanjut Ziadi, TGH. L. Gede Wire Sakti atau Gede Sakti, juga berencana mengajukan pinangan yang sama. “Kita juga sudah ada komunikasi dengan Gede Sakti, yang rencananya juga akan mengajukan lamaran,” sebut Wakil Ketua DPRD Loteng ini.

Di tempat terpisah, anggota seleksi PPP Loteng, Mayuki, S.Ag., mengaku kalau pihaknya sudah menerima berkas lamaran dari dua figur sebagai bakal calon Bupati Loteng. Salah satunya dari H. Ruslan Turmuzi. “Sudah ada empat figur yang mengambil formulir pendaftaran ke kami.

Tapi baru dua yang sudah mengembalikan formulir sekaligus mengajukan lamaran. Yakni H. L. Supryatno dan Ruslan Turmuzi,” ungkapnya.

Sementara TGH. L. Gede Wire Sakti serta TGH. Mala Sar’i hingga kini belum mengembalikan formulir lamaran, sehingga untuk sementara waktu, baru dua figur yang dinilai cukup serius melamar ke PPP. “Bagi bakal calon Bupati Loteng yang belum mengembalikan formulir, masih kita tunggu,” tandas Ketua BK DPRD Loteng ini. (kir)

SUARA NTB Kamis, 26 Februari 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

’’Workshop’’ LSP2M di KSB

Tangkal Radikalisme Berbasis Agama Taliwang (Suara NTB) Bertempat di Hotel Andi Graha, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Rabu (25/2), Lembaga Studi Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (LSP2M) NTB menggelar workshop dengan tema penguatan Islam Moderat. Dalam dialog ini hadir lengkap pemateri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama (Kemenag), perwakilan dari Organisasi Masyarakat dan akademisi Universitas Cordova.

Workshop diikuti sejumlah elemen masyarakat yang ada di KSB. Antara lain dari tokoh agama, tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tergambar dalam diskusi ini, tidak memberikan ruang bagi tindakan radikalisme atas dasar apapun.

Termasuk yang berkedok agama.

Udin Syafruddin dari Kemenag KSB menerangkan, bahwa tindakan radikalisme itu merupakan tindakan yang cenderung mengarah pada tindak pidana. Pihak Kemenag pun terus berupaya untuk memproteksi pondok pesantren, madrasah agar tidak terkontaminasi dengan gerakan yang bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Lahirnya radikalisme itu karena perbedaan sudut pandang terhadap masalah. Pandangan apapun itu harapannya tidak dipaksakan kehendaknya yang berakibat bisa menimbulkan masalah. Prinsip, negara tidak akan pernah mengintervensi hubungan masyarakat dengan Tuhan. Negara akan bersikap manakala ada tindakan yang berhubungan horizontal.

Akademisi Universitas Cordova, Dr. Johan Wahyudi mengatakan lahirnya gerakan radikalisme itu sikap intoleransi terhadap orang lain. Menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) ini, gerakan-gerakan yang dilakukan sekelompok orang, termasuk ISIS, salah kaprah pada aspek cara yang dilakukan.

Bagi konsep yang diperjuangkan sebenarnya dihormati. “Hanya caranya yang salah,” katanya.

M. Jafar Yusuf, S.Sos dari MUI menyebut, di KSB sejauh ini tidak ada gerakan radikalisme. Semua elemen dan organisasi masyarakat yang ada ranahnya masih baik. Termasuk Khilafatul Muslimin di KSB dipandang MUI merupakan kelompok dakwah yang menggiring anggotanya menghafal Quran. “Terkecuali mungkin ada oknum-oknum lain,” ucapnya.

Pemateri lainnya, Dr. Burhanuddin yang menjadi perwakilan ormas Islam menyampaikan materi Islam Rahmatan Lil Alamin dengan sangat gamblang. Islam Rahmatan Lil Alamin ini ada pada diri Rasulullah SAW. Nabi Muhammad, SAW sebagai Nabi akhir zaman telah memberikan banyak contoh tentang suri tauladan dan akhlak mulianya.

Kegiatan diskusi dalam gelaran workshop ini berjalan semarak. Karena terbatasnya waktu membuat peserta ada yang merasa kurang puas tidak bisa menyampaikan kritik dan sarannya dalam pertemuan tersebut. Semua peserta tampak menolak kata-kata radikalisme dengan dasar apapun. Termasuk yang berbasis agama. (rus/*)

Pemkab Sumbawa Siapkan Anggaran Pilkada Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik menyatakan, siap menganggarkan dana Pilkada Sumbawa yang rencananya bakal dihelat 16 Desember 2015. Untuk dianggarkan melalui APBD Perubahan yang bakal dibahas sekitar April mendatang.

“Ini yang sedang kita bicarakan. Sekitar dua hari lalu bertemu KPU dan Insya Allah siap. Sekarang tinggal menunggu Juklak dan Juknis dari KPU Pusat dan kini anggota KPU sedang berada di Kemendagri. Insya Allah dalam dua atau tiga hari kedepan ada kepastian. KPU dan Panwaslu sudah siap,” terangnya, Rabu (25/2).

Untuk anggaran disiapkan sampai APBD Perubahan mendatang. Mengingat APBD Perubahan sendiri diperkirakan akan dibahas sekitar April-Mei mendatang. Sehingga nantinya, Pemkab akan melakukan peggeseran anggaran untuk operasional pelaksanaan Pilkada.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Sumbawa, Baharuddin S.Sos, menyebutkan besaran anggaran Pilkada yang diajukan KPU Rp 19,4 miliar. Untuk rielnya masih akan digodok bersama KPU. Anggaran tersebut nantinya akan diupayakan masuk dalam APBD Perubahan dari sisa silpa. Dengan melakukan pergeseran dan dirasionalisasi sesuai ketentuan aturan. “Secepatnya kita akan bahas bersama TAPD,” tukasnya. (arn)

Mustakim Nyatakan Siap Maju di Pilkada KSB Taliwang (Suara NTB) Politisi Partai Demokrat (PD), Mustakim Patawari, STP menyatakan diri siap maju dalam pertarungan bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang akan dihelat Desember mendatang.

Keyakinan salah satu politisi muda KSB ini akan mampu masuk dalam bursa pemilihan pun sangat tinggi. Karena sebagai kader salah satu partai, dirinya memiliki potensi mendapat dukungan kendaraan politik. “Untuk Pilkada ini secara pribadi saya (Suara NTB/bug) siap maju mencalonkan diri,” jelas Mustakim Patawari Mustakim, (Rabu (25/2).

Secara nasional terkait agenda Pilkada, Mustakim mengungkapkan, potensi kader partai di daerah terutama untuk Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk diajukan sebagai kandidat yang akan dusung partai sangat besar. Pasalnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai telah menginstruksikan seluruh pimpinan partai di daerah agar turut mencalonkan diri di setiap Pilkada. “Tentu nanti soal posisinya tergantung kemampuan partai. Kalau bisa mengusung calon bupati, ya jadi calon bupati. Kalau wakil saja, maka di posisi wakil.

Yang pasti ketua partai di daerah itu oleh pusat diinstruksikan maju dalam pencalonan,” tegasnya seraya menambahkan, bahwa keberhasilan partai dilihat dari kemampuan kompetisi kadernya.

“Bagi saya ukuran Parpol yang berhasil itu kalau ada kadernya yang bisa ikut berkompetisi seperti di Pilkada misalnya untuk di daerah. Makanya saya tetap akan ikut,” sambung Mustakim.

Untuk menunjukkan keseriusannya, Mustakim akan turut mendaftarkan diri dalam proses penjaringan yang dibuka partainya. Ia mengatakan, meski merupakan kader utama partai dirinya tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku di partainya. “Sesuai PO (peraturan organisasi) kader partai pun tetap harus melamar melalui penjaringan. Jadi tidak ada jalur khusus bagi kader partai,” timpalnya.

Sebenarnya kata dia, keseriusan untuk maju dalam bursa Pilkada KSB mendatang sudah ditunjukkan dirinya sejak sebelum proses penjaringan. Salah satunya, Mustakim tidak masuk dalam kepanitian penjaringan Bakal Calon Bupati (Bacabup) yang dibuka partainya. Demikian pula, ia memastikan diri tidak akan ikut dalam keanggotaan Tim Tujuh yang bertugas menyeleksi para calon pendaftar nantinya. “Tim Tujuh itu dua anggotanya dari DPC. Sebenarnya saya ikut dalam tim. Tapi saya sengaja menjauhkan diri dari prosesi itu, agar kepentingan saya tidak ikut bercampur dalam kinerja tim,” urainya.

“Kita harus berkoalisi untuk mengusung calon. Makanya selain secara kepartaian saya menjalin komunikasi dengan sejumlah partai lain. Dan pribadi sendiri, saya akan mendaftar ke Parpol lain yang membuka penjaringan juga,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

OBJEK VITAL - Sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas) PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) mendapat jaminan keamanan penuh dari pemerintah pusat.

Apakah Pemda KSB bisa menjalankan sikap bupati, jika akhirnya perusahaan raksasa tambang asal Amerika ini bergeming dengan keputusannya yang tak mau membangun pabrik Smelter-nya sendiri di NTB?.

KSB Temukan Kejanggalan Distribusi Pupuk Bersubsidi Taliwang (Suara NTB) Penyebab kelangkaan pupuk di tingkat petani yang selama ini sering terjadi saat musim tanam tiba, mulai terkuak. Dari hasil inspeksi mendadak (Sidak) Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) beberapa waktu lalu, menemukan adanya kejanggalan proses distribusi pupuk bersubidi selama ini.

Kejanggalan yang ditemukan Dishubuntan itu terjadi terutama di tingkat Distributor. Di pihak tangan kedua setelah produsen ini, ternyata tidak mampu menyediakan kebutuhan pupuk bersubsidi berbagai merek untuk menunjang kesinambungan penyaluran pupuk kepada petani. “Stok di gudang mereka ternyata sangat terbatas, bahkan tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan petani untuk dua minggu ke depan. Padahal aturannya stok distributor itu

harus tetap ada di gudang,” terang kepala Dishutbuntan KSB, Ir. IGB Sumbawanto, M.Si., Rabu (25/2).

Dari temuan tersebut, Sumbawanto mengaku, pihaknya telah memberikan peringatan keras kepada distributor. Ia pun meminta agar distributor mengikuti prosedur yang ada dengan tetap menyediakan stok minimal di gudang penyimpanan saat petani mulai menanam.

“Sementara kita berikan teguran,” tandasnya.

Ia menyatakan, kepada pihak mana pun yang terbukti secara sengaja menyebabkan terhambatnya distribusi pupuk ke tangan petani akan diberikan sanksi secara tegas. Tak hanya distributor, pengecer pun yang diketahui melakukan tindakan untuk menutup akses petani memperoleh pupuk bersubsidi tidak akan ditoleransi.

“Kalau memang kita temukan lagi, biar itu distributor apalagi pengecer. Akan kita cabut izinnya kalau memang melakukan

tindakan yang merugikan petani,” tegasnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, prosedur pendistribusian pupuk dari tingkat distributor hingga ke tangan petani ada aturan mainnya. Dalam hal ini distributor setiap akan melakukan penyaluran, sebelumnya harus melaporkan ke Dishutbuntan. Pelaporan pun tidak sekadar waktu dan prosesnya saja, tetapi juga hingga lokasi penyaluran dan pengecer penerima sebelum ke tangan petani.

“Kita yang dapat laporan pertama akan meminta ke KCD yang menjadi lokasi penyaluran untuk memastikan apa benar pupuk itu sampai ke sana atau tidak,” paparnya.

Untuk menjamin kelancaran pendistribusian pupuk hingga

ke tangan petani pada setiap musim tanam tiba, Sumbawanto mengatakan, terus menjadi perhatian pihaknya. Ia pun saat ini merasa sangat terbantu dengan adanya keterlibatan TNI dalam rangka mengejar target swasembada pangan untuk kedaulatan pangan nasional.

Sebab dengan program itu TNI menjadi turut hampir dalam seluruh kegiatan pertanian yang dilaksanan pemerintah di daerah termasuk dalam hal ini pengawasan. “Sidak kemarin pun kami melaksanakannya bersama TNI. Dan ternyata kita bisa menemukan salah satu pangkal persoalan yang menyebabkan kerapnya terjadi kelangkaan pupuk di tingkat petani selama ini,” imbuhnya. (bug)

Hanura Sumbawa Usung H. Saad Abdullah Sumbawa Besar (Suara NTB) DPC Hanura Sumbawa mengumumkan bakal calon Bupati yang diusung pada Pilkada Sumbawa, Desember 2015 mendatang. Dengan mengusung H. Saad Abdullah yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU). Hanura juga tengah menjalin komunikasi secara intensif guna berkoalisi dengan Partai Nasdem untuk mengusung pasangan calon.

Ketua DPC Partai Hanura, Drs. H. Jamaluddin Malik, usai rapat internal partai, Rabu (25/2) menyatakan, kepastian mengusung H. Saad setelah melalui komunikasi yang panjang. Dengan melihat figur H. saad yang memiliki pengalaman panjang di birokrasi. Sehingga relatif bisa diterima semua orang, termasuk di kalangan birokrasi. H. Saad juga terbiasa menghadapi tantangan dari luar pemerintahan, seperti aksi demo dan protes, yang membutuhkan ketangguhan fisik dan emosi. Paling penting, H. Saad memiliki akses dan jaringan yang luas hingga ke pusat. “Tidak banyak orang seperti ini,” puji JM yang juga Bupati Sumbawa.

Jauh sebelumnya, Hanura mencoba memetakan potensi figur, terutama dari kalangan birokrat.

Dari komunikasi yang terbangun, hampir semuanya mengerucut ke H. Saad. Dengan melihat rekam jejak, akses dan faktor lainnya.

“Saya katakan waktu (Suara NTB/arn)

itu, kalau berani maju , ya sudah semuanya sepakat mengusung calon Bupati, siapapun nanti partai pendukungnya. Saya juga bicara dengan partai lainnya. Insya Allah, tidak ada masalah,” tukasnya.

Sedangkan siapa figur yang tepat mendampingi H. Saad sebagai calon Wakil Bupati masih menunggu kepastian partai koalisi yang kini tengah dijajaki. Calon Wabup tidak mesti birokrat ataupun politisi. Namun secara pribadi, JM menginginkan agar figur birokrat yang akan mendampingi H. Saad. “Kita masih perlu diskusi dengan partai koalisi, siapa yang mereka usung. Calon Bupati (H. Saad) juga saya minta bangun komunikasi dengan partai lainnya. Kita harapan nantinya tidak ada dikotomi, baik calon Bupati maupun wakil bupati diusung Hanura dan partai koalisi. “Kita tidak ingin kalau nantinya calon yang diusung menang, lalu dia tinggalkan partai,”tandas JM yang memastikan pasangan calon yang diusung koalisi Hanura sudah diumumkan paling lambat Maret mendatang.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, Hanura kini tengah menjajaki koalisi dengan Partai Nasdem. Untuk kader internal, salah satu figur yang berpeluang mendampingi H. Saad adalah Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem, Drs. H. Mahmud Abdullah. (arn) Jamaluddin Malik

PT KBU Janji Bayar Pesangon Karyawan Taliwang (Suara NTB) Karyawan PT Karya Badui Utama (KBU) sedikit dapat bernafas lega. Sebab meski tidak dapat kembali bekerja, namun manajemen PT KBU berjanji akan membayar pesangon mereka.

Salah satu perusahaan Sub Kontraktor (Subkont) PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) ini sejak enam bulan terakhir memang merumahkan puluhan karyawannya. Alasannya bukan karena terkena dampak terhentinya operasi PT NNT beberapa waktu lalu, namun perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi ini diketahui mengalami persoalan keuangan dan saat ini terancam pailit.

Kepastian kesediaan PT KBU akan membayarkan pesangon karyawannya itu sendiri disampaikan oleh Kepala

Seksi (Kasi) Hubungan Industrial (HI) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) KSB Tohiruddin, SH. Kepada wartawan, Rabu (25/2) ia mengatakan dari hasil beberapa kali mediasi dengan pekerja akhirnya perusahaan bersedia untuk memberikan pesangon kepada seluruh karyawannya. “Mereka punya niat baik dengan berjanji akan membayar pesangon para pekerjanya,” paparnya.

Berdasarkan data Disosnakertrans, PT KBU diketahui mempekerjakan sebanyak 22 orang tenaga dengan masa kerja bervariasi. Tohiruddin mengatakan, perwakilan perusahaan dan pekerja sebelumnya telah melakukan beberapa kali mediasi dengan difasilitasi dinas. Dan dalam medasi itulah kemudian perusahaan menyatakan komit-

mennya untuk membayarkan pesangon seluruh karyawannya.

“Kita hanya memfasilitasi saja.

Keduanya besepakat dan sebenarnya bagi kita (pemerintah) hal-hal seperti inilah yang kita inginkan,” tukasnya.

Ditanya soal jumlah uang pesangon yang akan dikucurkan PT KBU. Tohiruddin mengatakan, hitungan perusahaan untuk mengakomodir uang “terima kasih” bagi 20 pekerjanya itu PTKBU mempersiapkan anggaran sekitar Rp 300 juta lebih. Adapun jumlah pesangon per orangnya, perusahaan menerapkan sistem proporsional dengan melihat masa kerja masing-masing karyawannya.

“Untuk perhitungan sepenuhnya kita serahkan kepada perusahaan dengan kesepakatan bersama karyawan tentunya,” bebernya. (bug)

(Suara NTB/arn)

BANTUAN - Anggota SVC tampak sedang menyalurkan bantuan hasil pengumpulan dana yang diterima secara simbolis Camat Tarano, Rabu (25/2).

SVC UTS Salurkan Bantuan Korban Banjir Sumbawa Besar (Suara NTB) Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) yang tergabung dalam Samawa Volunter Community (SVC) telah mengumpulkan bantuan sekaligus menyalurkannya kepada korban banjir bandang kecamatan Tarano.

Kepada Suara NTB, Rabu (25/ 2) ketua SVC, Yuni Mahardianti menyebutkan, pengumpulan dana dilakukan pada sejumlah titik di dalam kota Sumbawa.

Seperti di Simpang Bingung, depan SMA Negeri 1 Sumbawa, depan Lawang Gali, depan Terminal Sumir Payung hingga ke rumah-rumah warga. Yang dipusatkan di posko SVC, taman baru samping kantor Bupati.

Dari dana yang terkumpul sekitar Rp 5 juta ditambah pakaian bekas dan kebutuhan lainnya, langsung disalurkan kepa-

da korban banjir di lima desa di Tarano. Sekaligus ikut bergotong royong membantu membersihkan rumah-rumah penduduk yang terendam banjir. Bantuan UTS ini diterima secara simbolis oleh Camat Tarano, Abdul Haris S.Sos. “Kita masih akan mengumpulkan dana untuk korban banjir,”kata Yuni.

Diketahui SVC baru didirikan oleh sekitar 10 mahasiswa UTS delegasi AUYS di Malaysia beberapa waktu lalu yang dibina langsung Warek III UTS, M. Nurjihadi. Sebagai komunitas sukarelawan yang ini sudah beranggotakan puluhan mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis UTS, yang peduli membantu masyarakat. Tak hanya saat bencana, SVC juga sedang menggodok kegiatan sosial lainnya. Seperti membangun taman baca di Batu Alang, media sekaligus ruang belajar bagi anak-anak sekitar. (arn)

Korban Banjir di Sumbawa akan Direlokasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, berencana untuk merelokasi warga yang rumahnya hanyut dalam bencana banjir Tarano lalu. Termasuk warga yang tinggal di lokasi rentan bencana di sekitar muara kali.

Yang paling parah di Labuan Jambu. Di muara kali banyak rumah yang rusak. ‘’Salah satu solusinya, kita akan cari tanah sekitar 20 hektar untuk kita relokasi warga yang rumahnya rusak,’’ kata bupati, Rabu (25/

2), seraya menambahkan, termasuk rumah warga yang berada di daerah muara kali yang dianggap berbahaya.

Terkait anggarannya, nanti akan coba dibahas didalam APBD. Yang jelas, Pemkab akan membantu memberikan bantuan stimulan kepada warga yang rumahnya rusak akibat terjangan banjir. “Kita berharap dapat tempat lebih aman sebagai lokasi relokasi. Ada 7-8 rumah yang tidak roboh seberang kali juga mesti direlokasi, yang dipinggir juga demikian,” demikian JM. (arn)

SUARA NTB Kamis, 26 Februari 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Polres Dompu Kembali Ingatkan Warga Serahkan Senpi Rakitan Dompu (Suara NTB) Kapolres Dompu, AKBP Brury Sukocho, SIK mengingatkan warga untuk secara sukarela menyerahkan senjata api (senpi) rakitan dalam berbagai jenis. Senjata peluru kelereng yang selama ini dibuat warga untuk mengusir babi dari kebunnya masuk kategori senpi dan bisa dikenakan undang-undang darurat.

“Sesuai batas waktu yang disampaikan Kapolda NTB, 3 Maret agar warga menyerahkan secara sukarela senjatanya,’’ katanya, Rabu (25/2) seraya menegaskan, bila setelah itu ditemukan dan mendapatkan laporan, pemilik senpi akan diproses dan itu masuk kategori undang-undang darurat.

Dikatakan Brury, hingga dua pekan lalu sebanyak 48 pucuk senpi rakitan jenis kelereng yang berhasil dikumpulkan pihaknya dari warga. Saat ini melalui Polsek, masih terus menghimbau warga untuk menyerahkan secara sukarela. “Untuk data senpi terakhir, kita belum mengumpulkan dari masing-masing Polsek. Tapi dua pekan lalu ada 48 pucuk,” terangnya.

Dari 48 pucuk senpi yang terkumpul dua pekan lalu, Brury mengatakan, dari wilayah Polsek Pekat dan Huu yang paling banyak. Sementara dari Polsek lain jumlahnya terbatas. Alasan warga, senjata tersebut dibuat untuk mengusir babi di ladang. “Di Polsek lain ada, tapi tidak terlalu banyak. Untuk itu, kita menghimbau agar warga mau menyerahkan secara sukarela,” himbaunya.

Warga yang memiliki dan memproduksi senjata peluru kelereng masuk dalam kategori pelanggaran Undang-undang darurat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara senpi yang sudah diserahkan secara sukarela akan dilaporkan ke Polda. “Apakah akan dimusnahkan di Polda atau orang Polda yang datang ke (Dompu) sini, kita tunggu saja,” jelasnya.

Sementara Kapolsek Pekat, Ipda Suswantoro yang dihubungi terpisah mengatakan, setelah 16 pucuk senpi peluru kelereng yang dikumpulkan warga 9 Februari lalu, kini telah terkumpul kembali lima pucuk.

Namun yang baru diserahkan ke Polres 16 pucuk dan lima pucuk belum diserahkan.

“Yang lima pucuk ini baru dan belum kita bawa ke Polres,” katanya. (ula) Brury Sukocho (Suara NTB/ula)

Jelang OSN

Sekolah di Bima Lakukan Bimbingan Intensif Kota Bima (Suara NTB) Menjelang Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan International Mathematics and Science Olympic (IMSO) tingkat Sekolah Dasar (SD) Kota Bima, awal Maret mendatang, beberapa SDN melakukan bimbingan secara intensif terhadap anak muridnya agar bisa meraih hasil yang maksimal.

Kepala SDN 55 Kota Bima, Nurfatuh, S.Pd.sd, kepada Suara NTB, Rabu (25/2) mengaku, jelang lomba OSN dan IMSO tingkat Kota Bima, para guru aktif melakukan bimbingan secara intesif kepada anak muridnya yang akan mengikuti lomba tersebut. Sebelumnya sekolah itu telah meraih ranking pertama dan kedua di kejuaraan OSN dan IMSO di tingkat Kecamatan Rasanae Barat pada Januari lalu dalam mata lomba ilmu Matematika dan IPA. “Ada empat orang perwakilan dari SDN 55, masing-masing ada dua orang baik OSN maupun IMSO. Mereka sebelumnya menjuarai di tingkat kecamatan,” ujar Nurfatuh.

Di lain tempat, Kepala Sekolah SDN 5 Kota Bima, H. A. Latif, S.Pdi, juga mengatakan hal yang sama akan lebih fokus memberikan les tambahan kepada muridnya yang akan mengikuti OSN dan IMSO. Menurutnya hasil yang diraih di ajang Kecamatan lalu sangat membanggakan lantaran sembilan orang masuk tiga besar dan selanjutnya akan menjadi perwakilan Kecamatan Rasanae Timur di ajang OSN dan IMSO tingkat SD Se-Kota Bima, yaitu empat orang ajang OSN dan lima orang lomba IMSO. “Semoga kesembilan siswa ini bisa lebih percaya diri untuk menjawab soal-soal yang diberikan oleh panitia di Tingkat Kota Bima,” harapnya.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dikpora Kota Bima, Taufik mengatakan kegiatan OSN dan IMSO tingkat SD Kota Bima akan diperlombakan yakni Matematika dan IPA, yang akan diikuti oleh 20 perwakilan, masing-masing 10 OSN dan 10 orang di ajang IMSO tingkat SDN di 5 Kecamatan Se Kota Bima.

“Kegiatannya minggu pertama bulan Maret secara serentak di provinsi NTB termasuk Kota Bima, soalsoalnya pun dibuatkan oleh teman-teman Provinsi agar hasilnya maksimal dan tidak kata kecurangan dalam lomba ini,” pungkas Taufik. (uki)

Kerjasama RSU Dompu dengan Harian Suara NTB Sukseskan TMD 2015

Perdami NTB dan RSU Dompu Gelar Operasi Katarak

(Suara NTB/ula)

OPERASI KATARAK - Bangunan RSU Dompu yang berada di jalan Kesehatan No 1 Dompu tampak megah. RSU Dompu bersama Perdami NTB pada 15 -16 Maret 2015 akan menggelar bakti sosial untuk operasi katarak bagi warga Dompu.

Dompu (Suara NTB) Persatuan dokter spesialis mata Indonesia (Perdami) NTB menggelar operasi katarak bagi masyarakat Dompu, 15-16 Maret 2015. Penderita katarak di Dompu tergolong banyak dan hasil screening sebagai calon pe-

genai kesiapan pengerjaan.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas PU menyatakan jika proyek tersebut telah siap dikerjakan. Selain menanyakan kesiapan, Wakil Walikota juga sempat berdialog dengan para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani ‘Mori Sama’ mengenai hasil pertanian daerah tersebut.

Sementara itu, Ketua KelompokTani,RasidinM.Aliyangdikonfirmasi menyebutkan jika wilayah tersebut memang daerah pertanian yang potensial. Hanya saja, selama ini dia dan para petani lainnya sedikit terganggu mengingat kondisi jalan yang tidak memadai.

Jalan tersebut dipenuhi oleh bebatuan serta berlumpur. Sehingga setahun lalu, pihaknya mengusulkan kepada Pemkot Bima untuk melakukan pengerasan jalan dari jalan utama yang jaraknya sekitar 1,5 kilometer.

Jalan tersebut baru direspon oleh Pemkot Bima saat ini. Mes-

serta yang akan dioperasi sudah mencapai 99 orang. Operasi yang akan dilaksanakan di RSU Dompu ini dalam rangka ikut menyukseskan event Tambora Menyapa Dunia (TMD) 2015.

Direktur RSU Dompu, dr. H. Ahmad Faisal, Sp.A kepada

wartawan, Rabu (25/2) mengatakan, operasi katarak untuk masyarakat Dompu ini sebagai program bakti sosial Perdami NTB. Operasi katarak ini sudah tiga tahun tidak dilaksanakan di Dompu dan saat ini kembali dilaksanakan dalam rangka ikut menyukseskan event TMD 2015. “Operasi akan langsung ditangani oleh tim ahli dokter mata NTB dan obat-obatanya dari Perdami NTB,” katanya.

RSU Dompu, lanjut Ahmad Faisal, hanya menyiapkan tempat dan prasarana pendukung lainnya. Pihaknya pun melakukan penghimpunan warga penderita katarak yang akan dioperasi bersama Dinas Kesehatan melalui Puskesmasnya.

Untuk bisa dioperasi, lanjut H. Ahmad Faisal, akan dilakukan screening lanjutan dari tim dokter mata. Sehingga tidak semua yang di-screening pihak RSU dan Dikes

melalui Puskesmas, akan langsung dilakukan tindakan operasi pada 15 – 16 Maret 2015. “Sebelum dioperasi, tim ahli dokter mata akan melakukan screening untuk memverifikasi kembali,” ungkapnya.

Diakui H. Ahmad Faisal, penderita katarak di Dompu tergolong banyak. Selama ini hampir setiap tahun pihaknya bersama tim ahli dokter mata NTB melakukan operasi katarak.

Yang dioperasi selama ini masih didominasi oleh orang tua. Namun dalam tiga tahun terakhir tidak ada kegiatan operasi katarak. “Kasus katarak banyak di Dompu. Cuma kendalanya selama ini, yang dioperasi masih didominasi orang tua,” terangnya.

Bagi penderita katarak dan belum di-screening di Puskesmas atau RSU, dikatakan H. Ahmad Faisal, bisa langsung dilakukan di Puskesmas terdekat atau di RSU Dompu untuk

Direktur RSU Dompu, dr H. Ahmad Faisal, Sp.A. bisa didaftar sebagai peserta yang akan dioperasi. “Tidak ada persyaratan khusus, cukup lakukan screening awal di Puskesmas,” harapnya. (ula/*)

Penanganan Tunggakan Kasus Korupsi di Dompu Masih Tertunda Dompu (Suara NTB) Penanganan beberapa kasus dugaan korupsi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu masih tertunda karena harus konsentrasi pada sidang beberapa kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram. Penyelesaian beberapa tunggakan kasus pun terhambat seperti rencana penghentian penyidikan dua kasus dugaan korupsi.

Kajari Dompu, Hasan Kurnia, SH kepada Suara NTB di Dompu, Rabu (25/2) mengaku, terbatasnya jaksa yang dimiliki dan jauhnya tempat sidang untuk tindak pidana korupsi membuat penyelesaian beberapa kasus dugaan korupsi yang ditangani menjadi tertunda. Karena ada dua kasus dugaan korupsi dengan lima berkas yang saat ini masih dalam proses sidang. Tugas berkas kasus untuk kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Setda Dompu tahun 2011 dari Polres dan dua berkas kasus dugaan korupsi

raskin ke-13 di Desa Wawonduru tahun 2012. “Ya, begitulah,” kata Hasan Kurnia.

Kasi Pidana Khusus Kejari Dompu, Joko Suryanto, SH yang dihubungi terpisah mengatakan, hingga dua pekan kedepan pihaknya masih berkonsentrasi pada persidangan dua kasus dugaan korupsi di Mataram. Untuk kasus beras raskin ke-13, Selasa (3/3) depan agendanya pembacaan tuntutan. “Untuk kasus APBD, pekan depan masih agenda pemeriksaan tim ahli dari para terdakwa.

Kita ajukan tim ahli dari

BPKP dan sudah. Mereka ajukan tim ahli dari pakar hukum pidana,” jelas Joko.

Kendati demikian, lanjut Joko, pengerjaan beberapa kasus dugaan korupsi yang masuk dalam tahap penyidikan secara bertahap tetap dilakukan. Termasuk melengkapi berkas untuk penghentian penyidikan terhadap dua kasus dugaan korupsi tunggakan lama. “Tetap kita kerjakan, walaupun masih sedikit-sedikit,” akunya.

Sebagaimana diketahui, ada dua kasus dugaan korupsi yang menjadi tunggakan Kejari

Dompu direncanakan akan dikeluarkan SP3 (penghentian penyidikan) yaitu pengadaan sepeda motor Jincheng tahun 2004 dan kasus retribusi pada Dinas Perkebunan Dompu tahun 2005. Sementara untuk kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran (PMK) tahun 2004 masih akan diproses lanjut dengan mencari mobil dengan tahun perakitan yang sama sebagai pembanding, serta kasus pengadaan pistol pada Pol PP Dompu tahun 2005. (ula)

Hasan Kurnia (Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

CURANMOR - Ranmor hasil pencurian yang diamankan di Polres Dompu sambil menunggu proses penyidikan, Rabu (25/2).

Polres Dompu Ungkap Kasus Curanmor Dompu (Suara NTB) Polres Dompu berhasil mengamankan sembilan unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dari beberapa wilayah pasca pengungkapan lima tersangka kasus curanomor asal Lombok Ten-

Wakil Walikota Bima Survei Jalan Ekonomi di Lela Kota Bima (Suara NTB) Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin didampingi Kepala Dinas PU melakukan survei ruas jalan ekonomi di Kawasan Tolo Lidi, lingkungan Lela, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota. Rencananya ruas jalan ekonomi sepanjang 3 kilometer ini akan dilakukan proyek pengerasan karena wilayah tersebut merupakan daerah pertanian yang potensial.

Survei tersebut dilakukan oleh Wakil Walikota Bima dan rombongan pada Rabu (25/2). Lantaran jalan yang kondisinya hujan dan becek, perjalanan menuju kawasan tersebut pun harus menggunakan sepeda motor.

Bahkan saking antusiasnya, Wakil Walikota tak segan untuk mengendarai sendiri sepeda motor trail saat melakukan survei.

Saat sampai di lokasi, Wakil Walikota sempat menanyakan kepada Kepala Dinas PU men-

Halaman 7

ki demikian Rasidin mengaku bangga dan termotivasi untuk meningkatkan aktivitas pertanian kelompoknya. “Kita bersyukur sekali jalan ini mulai dikerjakan, kami merasa bangga dan lebih semangat lagi untuk melakukan aktivitas pertanian,” tutur Rasidin yang juga diamini oleh angggota kelompok.

Dijelaskannya di daerah Lela sendiri terdiri dari sejumlah kelompok tani termasuk kelompok yang dipimpinnya. Areal pertanian yang diwadahi oleh kelompoknya seluas 90 hektar lebih. Di dalamnya terdapat berbagai tanaman kebun dan pertanian yang ditanam, mulai dari kayu jati, mahoni, jagung, jambu mete, nangka, padi hingga mangga. Hasil pertanian di daerah pegunungan ini pun cukup baik. “Untuk jambu mete saja, sekali panen kita bisa memperoleh Rp 4 juta untuk satu ton, belum lagi tanaman pertanian yang lain,” pungkas Rasidin. (use)

gah. Dua orang warga Hu’u dan Dompu diamankan dengan empat barang bukti (BB) kendaraan bermotor (ranmor).

Kapolres Dompu, AKBP Brury Sukocho, SIK kepada Suara NTB, Rabu (25/2) mengatakan, sembilan ranmor yang berhasil ditemukan pihaknya dalam operasi pengungkapan kasus curanmor di Dompu berhasil diidentifikasi dua tersangka dengan barang bukti empat dari sembi-

lan ranmor. Kedua tersangka berinisial Mt warga Hu’u dan A warga Dompu ini telah diamankan pihaknya. “Kedua tersangka telah diamankan di tahanan Polres Dompu,” katanya.

Dari empat BB ini, lanjut Brury, ada tiga warga yang mengenali sebagai ranmornya dan mengajukan pinjam pakai. Namun belum diberikan karena dikhawatirkan akan menghambat proses penyidikan. “Ketika dibutuhkan untuk

proses penyidikan, takut ndak ada, itu yang kita jaga, makanya ndak kita kasih,” katanya.

Keempat BB dengan dua tersangka tersebut, dicuri dari wilayah Kecamatan Woja dan Dompu. Sementara lima ranmor lainnya masih diselidiki pemilik dan pelaku curanmornya.

“Kita masih lakukan pengembangan untuk menemukan pelaku lain. Karena masih ada lima BB yang belum diketahui pemi-

lik dan pelakunya,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, pasca penangkapan lima tersangka kasus curanmor asal Lombok Tengah yang membawa ranmor hasil curiannya untuk diperdagangkan di Dompu dan Bima, Polres Dompu berhasil mengamankan sembilan ranmor. Kebanyakan ranmor ini diamankan dari rumah warga di Bakajaya dan wilayah Woja. (ula)

Penjaringan Sekdes Dinilai Otoriter

Warga Desa Tawali Datangi Dewan Bima (Suara NTB) Sejumlah warga desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima mendatangi Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Rabu (25/2). Kedatangan sejumlah warga ini guna mengadukan terkait sikap Kepala Desa (Kades) setempat yang dinilai otoriter dalam melakukan penjaringan Sekretaris Desa (Sekdes) beberapa waktu lalu. Pasalnya, proses penjaringan tersebut tidak sesuai dengan Perda. Terlebih proses pembentukan panitia yang dilakukan oleh Kades melalui penunjukan langsung.

Salah seorang warga sekaligus calon peserta, Abdul Muis H. A. Malik yang ditemui di pelataran DPRD Kabupaten Bima

menyebutkan proses penjaringan yang dilakukan di Desa Tawali tersebut tidak sesuai dengan mekanisme. Pasalnya, sesuai dengan Perda No 8 tahun 2006 menyatakan, dalam penyeleksian aparatur desa, Kades harus membentuk tim seleksi. Namun oleh Kades, justru tidak membentuk panitia.

Hal inilah yang kemudian dipermasalahkan oleh pihaknya.

Bahkan, katanya, dalam pembentukan panitia tersebut perangkat desa yang lain tidak ada yang tahu. Lantaran kecewa dengan langkah Kades yang tak sesuai mekanisme ini, dia dan warga pun melakukan protes. Bahkan, dia dan seorang peserta lain, Masnun, me-

narik bahan pencalonan. “Saya tarik bahan karena menilai ini cacat hukum,” tukasnya.

Sebenarnya, terkait dengan sikap yang tak sesuai mekanisme ini sudah diprotes langsung kepada Kades. Hanya saja, Kades menyatakan jika itu merupakan hak dirinya. Tidak puas dengan jawaban Kades, dia kemudian berkonsultasi dengan Camat setempat, namun oleh Camat dia mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan. Di mana Camat menyebutkan jika itu merupakan kewenangan Kades.

Menyusul adanya peristiwa ini, dia pun mengadukan ke DPRD Kabupaten Bima. Jika tak sesuai dengan mekanisme,

tentunya proses penjaringan ini batal serta terpillihnya Zulfikar sebagai Sekdes harus dianulir.

Sementara itu, Ketua Komisi I, Sulaiman, MT, SH yang dikonfirmasi menyebutkan jika proses penjaringan Sekdes termasuk di Desa Tawali bertentangan dengan aturan yang ada. Sebab saat ini, sudah ada UU No 6 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa. Namun sesuai dengan PP 43 tahun 2006, UU ini juga harus disertai dengan Perda. Sementara saat ini Perda masih dibahas oleh Pansus. “Ini bertentangan atau tidak sah,” katanya. Oleh karenanya, pihaknya rencananya akan memanggil Sekda dan Bagian Hukum. (use)

SUARA NTB Kamis, 26 Februari 2015

Pilkada Kota Mataram

KPU Pastikan Pemilih Pemula Bertambah 6.000 Orang Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram memastikan jumlah pemilih pemula akan bertambah menjadi 6.000 orang menjelang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Desember mendatang. Komisoner KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi mengatakan, melakukan verifikasi dan konsolidasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) terkait daftar pemilih.

Proses pemuktahiran data sesuai aturan dilakukan 15 hari serta pemilih tambahan. Khusus pemilih pemula terhitung pada bulan Desember mendatang dipastikan berjumlah 6.000 orang. “Data pemilih akan diverifikasi lagi dan data pemilih pemula pada Desember sekitar 6.000 jiwa,” sebutnya. Data pemilih lanjutnya, akan dikroscek kembali oleh petugas di masing - masing TPS. Perubahan data pemilih akan dikonsolidasikan dan usia pemilih akan diketahui melalui SIAK. Nantinya masyarakat yang tidak terdata bisa memilih dengan menunjukan kartu identitas. Tetapi, pihaknya akan memaksimalkan pendataan, untuk menghindari pemilih menggunakan KTP. Direncanakan, pada pemilihan kepala daerah akan menggunakan 700 tempat pemungutan suara (TPS) yang sebelumnya ketika pemilihan legislatif hanya 662 TPS. “Rencana kita mau tambah 700 TPS, tapi ini belum final,” ujarnya seraya menambahkan jumlah pemilih pada pemilihan legislatif maupun presiden beberapa waktu lalu sekitar 300 ribu lebih pemilih.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, H. Ridwan belum berani memastikan pemilih pemula akan bertambah hingga enam ribu, karena bisa saja data pemilih bertambah maupun berkurang. Pihaknya pun tetap memperbaharui data usia produktif melalui SIAK. “Kalau sekarang ndak berani kita tentukan segini, tahunya berkurang,” ujarnya. (cem)

(Suara NTB/ars)

KETERANGAN - Terdakwa mantan kepala kantor Aset Lobar, Burhanuddin, saat didengar keterangannya di Pengadilan Tipikor, Rabu (25/2) kemarin.

Kasus Penjualan Aset Lombok Barat

Burhanuddin Tuding Kesaksian Kades Direkayasa Mataram (Suara NTB) Sidang lanjutan kasus penjualan aset tanah Pemda Lombok Barat, kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Mataram, Rabu(25/2). Terdakwa Burhanuddin membantah keterangan saksi Muslim yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mantan Kepala Kantor Aset Lobar ini bahkan menyebut kesaksian kades direkayasa.

Burhanuddin mengaku keberatan dengan kesaksian Kepala Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan Lombok Barat, Muslim. Dimana, kesaksian yang dibacakan JPU tersebut, menyatakan dirinya menerima uang hasil penjualan tanah.

Uang hasil penjualan tanah yang mencapai ratusan juta itu, diberikan Muslimin kepada dirinya yang saat itu menjabat sebagai Kabid Aset pada Kantor Aset Lombok Barat.

Kesaksian Kades dianggap rekayasa, mengingat keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kades Jagaraga tidak dapat hadir untuk memberikan kesaksiannya, untuk dikonfrontir dengan keterangannya. Ini kali ketiga Muslim absen di persidangan dengan alasan sakit. “Seharusnya saksi hadir dalam persidangan ini, karena ada hal yang memang tidak sesuai dengan pernyataan yang dilontarkan jaksa penuntut terkait kesaksian (Muslim), akan lebih baik saksinya yang mengucapkan kesaksian sendiri,” tegas Burhanuddin.

Pantauan Suara NTB, kesaksian Muslim yang dibacakan JPU Imam Firmansyah, SH, menyebutkan tanah aset pemerintah yang berada di Dusun Tegal Desa Jasaraga ini awalnya mendapat permintaan dari masyarakat untuk di kavling.

Sehingga Muslim yang menjabat sebagai kepala desa mengajukan surat permohonan pengkavlingan tanah yang ditembuskan ke terdakwa Burhanuddin, yang saat itu menjabat sebagai Kepala bidang Aset Lombok Barat tahun 2011 lalu.

Muslim mengaku menjual tanah kepada masyarakat karena memang ada persetujuan dari terdakwa Burhanuddin untuk penjualan tanah. Bahkan terdakwah dikatakan pernah menghubungi saksi untuk mengumpulkan uang pembayaran tanah dari masyarakat yang ingin memiliki tanah tersebut.

Dari konfirmasi terdakwa yang sejak 2012 menjabat sebagai Kepala Kantor Aset tersebut, Muslim menyerahkan uang hasil penjualan tanah yang luasnya 39 are tersebut ke terdakwa, yang nilainya mencapai Rp 660 juta. Menanggapi kesaksian itu, tedakwa mengakui menerima uang dari Muslim sebesar Rp 250 juta, hanya saja menurutnya itu bukan uang tanah. “Saya memang menerima uang dari Muslim, tapi itu statusnya saya meminjam, itupun saya kembalikan 20 kali pengembalian. Begitu saya pinjam, ketika diminta saya langsung ganti,” tukas Burhanuddin.

Sidang yang dipimpin Tri Hastono, SH, MH didampingi hakim anggota Edward Samosir, SH dan Fathur Rauzi, SH itu, masih akan berlanjut pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi saksi. (ind)

POLHUKAM

Halaman 8

Kecewa Hasil Rapat Pleno

Pengurus KNPI Bakar Inventaris Sekretariat Mataram (Suara NTB) Sejumlah pengurus DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB Rabu (25/2) membakar puluhan surat-surat dan sejumlah inventaris sekretariat. Tidak hanya itu, mereka juga menyegel dan memboikot kegiatan di sekretariat KNPI yang terletak di Jalan Pendidikan tersebut. Mereka mengaku kecewa dengan hasil rapat pleno pengurus DPD KNPI NTB di mana saat itu tidak dibahas sejumlah agenda penting yang akan dibawa para pengurus untuk mengikuti Kongres KNPI ke XVI di Papua.

Koordinator aksi boikot, Viken Madrid menegaskan jika secara prosedural, rapat pleno yang digelar tersebut sudah sah karena dihadiri sebagian besar pengurus DPD KNPI NTB. Hanya saja aku Viken, dalam rapat yang sejatinya sangat penting itu tidak dibahas rekomendasi dari para pengurus untuk dibawa ke arena Kongres. Praktis kata pria berkaca mata ini, rapat saat itu hanya memutuskan perwakilan dari pengurus yang akan berangkat mengikuti kongres.

Pihaknya pun membantah jika aksi yang mereka lakukan disebabkan karena mereka tidak diakomodir sebagai peserta Kongres. Lebih jauh pria yang juga menjabat wakil ketua KNPI NTB ini mengklaim jika Ketua KNPI NTB Sulhan Mukhlis dan sebagian para pendukungnya tidak memahami substansi dari Kongres yang akan mereka hadiri. Harusnya jika mereka paham, pada saat rapat pleno tanggal 14 Februari lalu juga dibahas tawaran konsep yang harus dibawa ke arena

Kongres termasuk juga membahas kemana arah dukungan DPD KNPI NTB. “Pada rapat itu harusnya dibahas konsep apa yang mau dibawa oleh KNPI NTB ke Kongres. Tawaran-tawaran ataupun gagasan kepemudaan seperti apa kedepan juga harus dibahas untuk di bawa atas nama pemuda NTB. Tapi itu semua tidak dilakukan. Justru yang dibahas ialah hal-hal yang tidak substantif terkait dengan kepesertaan. Padahal banyak isu strategsi kepemudaan NTB harus di bahas dulu,” jelasnya.

Ia pun mengaku menerima banyak protes dari pengurus KNPI di sejumlah kabupaten/ kota agar mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap ketua KNPI NTB karena terkesan arogan tidak menampung aspirasi para pengurus pada saat rapat pleno digelar dan meminta untuk mempercepat pelaksanaan Musda.

Senada dengan Viken, Wakil Ketua KNPI NTB lainnya Lalu Anggar Apridika juga mengaku kecewa berat dengan

sikap Sulhan selaku ketua yang tidak membahas sejumlah rekomendasi yang akan dibawa ke arena Kongres. Lalu Anggar pun menyebut orientasi para pengurus yang berangkat Kongres tidak jelas untuk pemuda. Jika jelas kata dia, harusnya konsep dan gagasan pemuda NTB dibahas bersama terlebih dahulu.

Ia pun mengaku pada saat rapat pleno digelar, sebagian pengurus lainnya telah mengusulkan agar gagasan konsep dan rekomendasi terhadap bakal calon ketua KNPI pusat dibahas terlebih dahulu sebelum memutuskan peserta yang berangkat. Meski telah ada usulan, namun tidak ada respon dari ketua KNPI NTB. “Tawaran itu sudah dibicarakan dan diusulkan pada rapat pleno, tapi tidak ada respon dari Sulhan, padahal pembahasan itu yang paling substantif. Sampai sekarang, Sulhan tidak punya Itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas pria bertubuh jangkung ini. Sementara itu, Ketua KNPI NTB Sulhan Muklis saat dihubungi via

Keterbukaan Informasi kepada Media, Polres Lotim Terbaik Selong (Suara NTB) Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda NTB, Muhammad Suryo Saputro, SIK mengatakan keterbukaan informasi yang diberikan Polres Lotim kepada media selama ini, merupakan tindakan yang cukup baik. Bahkan, dari beberapa Humas Polres yang dikunjunginya belum lama ini, Humas Polres Lotim disebut yang terbaik jika dibandingkan dengan Humas Polres yang pernah ia kunjungi seperti, Humas Polres di Mataram dan Lombok Tengah (Loteng) dari segi keterbukaan informasinya kepada media.

Demikian disampaikannya saat melakukan monitoring ke Humas Polres Lotim, Rabu (25/ 2) siang kemarin. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan suatu kebutuhan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Oleh sebab itu, ia mengharapkan supaya segala informasi itu tetap berasal dari Humas Polres Lotim supaya informasi yang didapatkan oleh para pegiat media tidak simpang siur sebelum nantinya dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga, informasi yang aktual itu benar-benar tersampaikan den-

gan baik dan benar kepada Kabid Humas Polda NTB. Beberapa catatan yang cukup masyarakat.

Dalam kunjungan monitor- membangun itu, terang Koingnya itu, Suryo juga sangat mang akan ditindaklanjuti mengapresiasi pendekatan dan laksanakan sesuai denyang dilakukan Polres lotim gan regulasi dan ketentuan dengan media. Karena media yang berlaku. (yon) itu merupakan mitra Polri dan saling membutuhkan.

Karena itulah, kerjasama antara pihak kepolisian dengan media harus tetap terjalin baik. Akan tetapi, ia juga berpesan kepada Humas Polres Lotim agar selalu memberikan informasi kepada media dengan tidak melampui batas.

Kasubag Humas Polres Lotim, AKP. I Komang Samia, SIK mengatakan, tujuan dilakukannya monitoring kepada masing-masing Polres untuk melihat sejauh mana kinerja Humas dimasingmasing Polres.

Polres Lotim sendiri mendapatkan beberapa Muhammad Suryo Saputro catatan dari (Suara NTB/doc)

Seorang Brigadir Meninggal Diduga Akibat Serangan Jantung Giri Menang (Suara NTB) Brigadir I Gusti Ngurah Kosala Putra yang bertugas sebagai Kasi Sitipol Polres Lobar meninggal dunia Rabu (25/2) kemarin sekitar pukul 10.00 Wita.

Almarhum meninggal diduga akibat serangan jantung saat bertugas di Mapolres Lobar.

Jenazah almarhum langusung dikirim ke tempat asalnya, Bali melalui Pelabuhan Lembar.

Hal ini dibenarkan Kapolres Lobar, AKBP Yulianus Yulianto usai upacara pelepasan jenazah di Pelabuhan

Lembar. “Menurut dokter dia (almarhum) meninggal akibat serangan jantung,” kata Yulianus. Sebelum meninggal, sekitar pukul 08.00 wita, almarhum melaksanakan tugas persiapan pemberian NAC kepada masyarakat, sessaat setelah selesai almarhum sempat terjatuh dan kejangkejang. Mulut almarhum mengeluarkan buih, melihat korban seperti itu akhirnya anggota dengan cepat membawa ke Rumah Sakit Gerung.

Karena kondisi yang parah, di

tengah perjalanaan sebelum sampai di Rumah Sakit, korban meninggal.

Dikatakan, dari keterangan pihak keluarga memang pada pagi hari sebelum berangkat betugas ke kantor, almarhum mengeluh sakit pada bagian tubuhnya. Saat diberikan pertolongan, anggota menemukan banyak Salonpas di dada alharmum. Padahal sebelumnya almarhum dilarang menggunakan salonpas. “Atas rasa tanggung jawab almarhum tetap ke kantor,” katanya. Menurutnya, almarhum merupakan personel terbaik, karena dari sekian banyak personel walupun berpangkat brigadir namun diberi kepercayaan jabatan Sitipol. Almarhum juga dikenal kreatif. Ia menambahkan, penghargaan yang bisa dberikan Polres terhadap almarhum, dari sistem penggajian kepada keluarga almarhum, sebab almarhum meninggal saat tugas dan masih memakai pakaian dinas.

Pihak Rumah Sakit melalui Kabid Pelayanan RSUD Tripat, dr. Ahmad Taufiq Fathoni membenarkan jika perwira polisi tersebut meninggal lantaran serangan jantung. Almarhum dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 10.00 Wita oleh anggota Polres. ‘’Saat dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal,” bebernya. Hasil pemeriksaan, pada tubuh korban ditemukan banyak koyo (salompas) yang tertempel. Sekitar pukul 15.00 Wita, almarhum dilepas ke Bali melalui Pelabuhan lembar. Upacara pelepasan dipimpin langsung Kapolres. (her)

(Suara NTB/dys)

BAKAR - Pengurus KNPI membakar puluhan surat dan inventaris sekretariat karena mereka kecewa terhadap Ketua KNPI NTB Sulhan Muklis. telepon seluler tidak mau memberikan pernyataan apapun terkait dengan ksiruh di internal pengurus KNPI

NTB. Ia hanya berdalih, masih berada di dalam forum Kongres sehingga tidak bisa memberikan keterangan. (dys)

LBH-SI Hearing ke Kejati NTB

Pertanyakan Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi PLN NTB Mataram (Suara NTB) Keseriusan pelapor terkait kasus dugaan korupsi di PLN Wilayah NTB, ditunjukkan dengan mendatangi kembali Kejaksaan Tinggi NTB, Rabu (25/2). Pelapor dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum – Solidaritas Indonesia (LBH-SI) NTB, mempertanyakan perkembangan kasus tersebut.

Direktur LBH- SI datang bersama sejumlah rekannya sekitar Pukul 10.30 Wita. Mereka hendak menemui langsung Kajati NTB Fadil Zumhanna, SH, MH, namun gagal, sehingga diarahkan hanya bertemu Kasi Penkum dan Humas Made Sutapa, SH. Pertemuan tertutup itu sekitar satu jam.

Setelah pertemuan, hanya pelapor yang memberi keterangan pers. Sementara Made Sutapa, SH sebagai juru bicara Kejati NTB, tak bisa ditemui di ruangannya karena terkunci.

Menurut Taufik Budiman, ia datang bersama sejumlah rekannya mempertanyakan keseriusan Kejaksaan, atas laporannya Tanggal 5 Februari lalu itu.

“Dimana ada dugaan korupsi di PLN NTB. Data kami dugaan kerugian negara Rp 154 miliar,” kata Taufik Budiman.

Mengungkap hasil hearingnya dengan Made Sutapa, ada keinginan Kejaksaan untuk menindaklanjuti kasus itu, dengan puldata dan pulbaket dalam waktu 30 hari. “Kasus ini masih dalam proses penyelidikan dipihak Intel. Kami menghargai ini.

Kami juga sudah minta SOP di internal, standar waktunya 30 hari lagi. Kalau memang jaksa disini kekurangan tenga dansebagainya, saya sampaikan ke Kejaksaan Agung,” terangnya, sembari menegaskan, akan tetap kembali ke Kejaksaan mempertanyakan setiap perkembangan penanganan kasus dimaksud.

Dia kembali membeberkan terkait laporannya. Dimana, ada potensi kerugian negara dari operasional mesin pembangkit PLN, karena dugaan penyalahgunaan bahan bakar Marine Fuel Oil (MFO) yang diganti dengan Solar atau High Speed Diesel (HSD). Dugaan penyalahgunaan itu terjadi di pembangkit listrik di Bima dan Sumbawa. Pihaknya juga punya informasi, bahkan ada pihak-pihak yang siap memberikan kesaksian bahwa kasus yang sama, dugaan penyalah-

guanaan bahan bakar terjadi di beberapa pembangkit yang lain. Misalnya, sebut dia, di pembangkit Paok Motong yang lebih besar kapasitasnya dari Bima dan Sumbawa. “Artinya kerugian negara bisa jauh lebih besar dari angka 154 miliar, bisa saja mendekati angka Rp 1 triliun,” sinyalirnya.

Dia kembali mengulas, dampak penggunaan solar itu, ada pemborosan dilakukan, sehingga terindikasi terjadi kerugian negara. Dia menghitung, jika dengan MFO membutuhkan 1 liter untuk menghidupkan 4 KW mesin, maka dengan solar butuh 1,1 liter.

Harga MFO patokan pasaran Rp 7000 per liter. Sedangkan solar Rp 10.000 per liter, sehingga ada selisih Rp 3000.

Asumsi selisih harga MFO dan HSD adalah sekitar Rp. 3.000 per liter ini dijadikan dasar perhitungan kerugian negara. “Data ini untuk periode Juli 2011 sampai dengan Agustus 2014 untuk di area Bima dan Sumbawa tersebut,” kata Budiman. Dalam kurun waktu itu, biaya BBM solar yang digunakan PLN untuk total produksi, mencapai Rp 472 miliar lebih. Sementara jika menggunakan MFO, total produksinya mencapai Rp 317 miliar lebih. “Sehingga kami menemukan selisih yang kami duga menjadi kerugian negara Rp 154 Miliar lebih,” terangnya.

Selain datang mempertanyakan perkembangan kasus, pihaknya menyoroti adanya informasi bahwa Kejaksaan Tinggi juga mempunya MoU dengan PLN. Konteks MoU, Kejati bertindak sebagai pengacara PLN untuk di bidang keperdataan, antara lain infonya untuk melakukan penagihan kepada perusahaan-perusahaan yang masih punya hutang di PLN. “Ini jadi pertanyaan kami, etikanya bagaimana mungkin PLN ini menjadi kliennya kejati NTB, di sisi lain Kejaksaan harus memproses pidananya,” sorot dia.

Sehingga dia meminta MoU ini dihentikan karena adanya laporan dugaan tindak pidana.

Sementara pihak Kejaksaan belum memberi penjelasan soal perkembangan penanganan terakhir kasus ini, sampai berita ini ditulis Rabu petang kemarin. Made Sutapa yang meninggalkan gedung Kejati. (ars/ind)

(Suara NTB/ars)

TUNJUKKAN - Pelapor dari LBH-SI, Taufik Budiman, SH menunjukkan dokumen yang menjadi bukti laporannya ke Kejati NTB.

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Kamis, 26 Februari 2015

Halaman 9

Siti Nurhaliza Bantah Wanita Terkaya Ketiga Malaysia Kuala Lumpur Penyanyi ternama yang juga pengusaha kosmetik Malaysia Datuk Siti Nurhaliza Tarudin membantah laporan yang menyebutkan bahwa ia merupakan wanita terkaya ketiga di Malaysia.

Ia mengaku khawatir dengan keselamatannya dan menegaskan laporan yang menyebutkan bahwa kekayaannya mencapai 50 juta ringgit (Rp 175 miliar) tersebut tidak benar, demikian dilaporkan media lokal terbitan Kuala Lumpur, Rabu kemarin.

Meski demikian Siti Nurhaliza masih tetap memiliki impian untuk menjadi wanita terkaya di negara ini. “Saya terkejut dengan laporan itu karena saya belum sampai ke tahap itu. Namun, saya senantiasa berdoa untuk menjadi wanita terkaya karena itu impian saya dan saya masih berusaha ke arah itu,” katanya.

“Laporan itu tidak benar dan saya tidak pasti sejauh mana kesahihannya. Saya tidak nyaman karena laporan yang tidak benar bisa menimbulkan masalah keselamatan,” tegas Siti Nurhaliza.

Sebelumnya, sebuah portal Savemoney.com mengeluarkan artikel mengenai lima wanita terkaya di Malaysia untuk tahun 2015. Siti Nurhaliza berada di peringkat ketiga.

Meski mengaku khawatir dengan keselamatannya, Siti Nurhaliza mengatakan bahwa laporan itu tidak mengganggu kehidupannya. Ia sendiri tidak tahu bagaimana portal tersebut bisa memasukkannya dalam daftar wanita terkaya dengan aset bernilai RM50 juta pada tahun 2013.

“Saya tahu penulis itu memberikan gambaran yang hebathebat tetapi realitanya biasa saja. Saya tidak tahu bagaimana mereka menghitung kekayaan seseorang karena setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk membuat penghitungan,” katanya. (ant/bali post)

Konser Lenny Kravitz Dibatalkan

(Suara NTB/ist)

Jakarta (Suara NTB) Penyanyi Lenny Kravitz mengumumkan konsernya yang akan berlangsung di Istora Senayan Jakarta pada 26 Maret 2015 dibatalkan. Melalui akun facebook miliknya, Lenny Kravitz menjelaskan pembatalan ini karena masalah yang tak terduga.

Dia menulis, karena komitmen-komitmen lain yang sudah ada, konser tersebut tidak bisa dijadwalkan ulang. “Sayangnya, karena masalah konflik jadwal dengan kontrak-kontrak lain berada di luar kemampuan saya, saya tidak bisa datang untuk tampil di Jakarta,” katanya.

Saya sangat ingin datang untuk bermain di hadapan para penggemar dan saya sangat menyesal konser saya dibatalkan, tambahnya. Bagi Lenny Kravitz, datang dan bermain di depan penggemar di Indonesia menjadi sebuah perhatian besar. “....dan sekalipun saya saat ini belum bisa memastikan tanggal yang lain untuk datang, saya masih ingin menjadwalkan ulang sehingga saya dapat tampil untuk kalian di Jakarta sesegera mungkin,” katanya.

Tim Lenny Kravitz dalam status tersebut menjelaskan bagi penonton yang telah membeli tiket, proses pengembalian uang akan dilakukan di masing-masing agen tiket dimana penonton melakukan pembelian. (ant/bali post)

Lenny Kravitz

Mengenal Hutan Tereng Wilis (ant/balipost)

Siti Nurhaliza

(ant/bali post)

KEMANUSIAAN - Pengunjung mengamati hasil karya seniman Heri Dono di Galeri Fatahilah, Jakarta, Senin (23/2) lalu. Karya berjudul Three Donosaurus ini menggambarkan tubuh sang seniman yang dicetak secara narsistik kemudian dideformasi menjadi tidak proporsional dengan mengganti kepalanya dengan kepala dinosaurus yang menandakan bahwa di dalam kehidupan yang beradab ini masih saja terjadi hal di luar nalar kemanusiaan.

Mataram (Suara NTB)Hutan Tereng Wilis terletak di Dusun Terairair, Dusun Perian, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur (Lotim). Hutan tersebut dinilai sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai kawasan wisata alam, sebab didalam “perut” hutan terdapat sedikitnya dua titik air terjun dengan pemandangan yang menawan.

Tereng Wilis, awalnya merupakan nama salah satu sesepuh adat yang dituakan oleh warga ditempat itu. Tak hanya hutan, satu titik air terjun di tempat itu belakangan dinamakan dengan sebutan air terjun Tereng Wilis.

Kerabat Jelajah Alam Lombok yang pernah menelusuri kawasan itu menuturkan bahwa jarak tempuh yang dihabiskan untuk menggapai air terjun itu hanya sekitar 20 menit jika berjalan kaki dari kediaman warga Dusun Terair-Air desa setempat.

“Selain terjun Tereng Wilis, disana juga ada Air Terjun Pengkelep. Air Terjun Tereng Wilis memiliki ketinggian hanya tiga meter, tetapi keunikannya itu tidak dapat diukur dari berapa tinggi pancuran airnya, air terjun itu melebar layaknya Air Terjun Mata Jitu di Pulau Moyo. Sayangnya Air Terjun Tereng Wilis ini tidak bertingkat seperti Mata Jitu tersebut,” tutur Firza Febriyandi yang diwawancara Suara NTB, Rabu (25/2).

Sementara itu, Air terjun Pengkelep dengan ketinggian mencapai 15 meter merupakan bagian dari destinasi pendukung keindahan alam di tempat itu. Kawasan yang telah dibuka sejak dua tahun yang lalu itu masih dikelola secara swadaya oleh Junaidi warga setempat.

“Nama Air Terjun Tereng Wilis itu diambil dari nama salah satu tokoh atau tetua adat warga setempat. Namanya itu Datoq Treng Wilis, dan kalau kita kesana, kita harus menyusuri hutan terlebih dahulu baru dapat menikmati pesona alam di kawasan air terjunnya,” jelasnya lagi.

Selain hutan, hamparan sawah dan ladang yang menjadi lokasi bercocok tanam bagi warga sekitar merupakan destinasi lain yang dapat dinikmati wisatawan. Menurut Yandi, para pelaku pariwisata terutama pengelola jasa perjalanan wisata dapat memberdayakan lokasi itu dan memberikan manfaat bagi warga sekitar.

“View alam atau pemandangan baik sawah dan hutan di sana itu sangat berpotensi untuk dikembangkan. Bagi wisatawan, itu dapat kita jadikan satu paket tour yang kemudian dapat memberikan dampak keuntungan bagi warga dan masyarakat setempat,” tandasnya. (met)

Octavia Band Telurkan Java Jazz akan Tampilkan Album Perdana Wakil Menlu

Mataram (Suara NTB) Octavia, salah satu grup band indie yang berada di Mataram berhasil menelurkan satu album perdananya. Album berjudul “Cerita Kita” itu akan diluncurkan di Panggung Terbuka Taman Budaya NTB pada 14 Maret mendatang.

Sebelum menuju agenda peluncuran album yang digarap selama tiga bulan itu, grup band yang beranggotakan lima personil tersebut menggelar pentas prapeluncuran. Selasa (24/2) malam, mereka menggelar konser pra-launching di Warjack Taman Budaya, serta disaksikan sejumlah musisi dan para seniman.

“Sebelum menuju agenda launching, kita ada planning buat menggelar konser pra-launching. Tanggal 27 nanti kita konser di New Café dan 28 Februari di Delicio,” tutur Drummer Octavia yang akrab disapa Andi.

Sementara itu para personil lainnya yakni Yuda, Dewa Kusuma, Tantia dan Novan menceritakan tentang kronologi terbentuknya grup band yang mereka jalin saat ini. Dikatakan grup band tersebut lahir pada tanggal 4 Mei 2014. Hal itu dilandasi sebuah kemenangan di atas panggung saat mengikuti ajang Analis Musik Festival (Amfis) di Taman Budaya saat itu.

“Awalnya kita hanya gabung biasa pada saat mengikuti festival. Dan saat itu kita mendapat juara dan akhirnya kita punya tekad untuk terus mempertahankan grup band ini.

Hingga akhirnya sekarang kita berhasil membuat album,” tutur gitaris yang lebih akrab disapa Yuda.

Tidak sedikit mereka menerima masukan baik melalui kritik dan saran dari para seniman yang menyaksikan pertunjukan musik dari mereka. Mereka dipesan oleh para seniman agar tidak terlalu cepat merasa puas dalam melahirkan karya. Selain itu, mereka diminta terus mempertahankan semangat serta selalu berada di jalur yang telah ditentukannya.

“Kita sih berharap untuk tetap berkarya, tidak cepat puas, seperti yang disampaikan oleh Kang Ary, Kang Je, dan beberapa musisi lain yang menurut kami mereka lebih senior,” tambahnya.

Dibeberkan, album perdana dengan single “Cerita Kita” tersebut berisikan sepuluh unit lagu. Beberapa lagu tersebut diantaranya, Let You Go, Cinta Pertama, Jangan Pergi, Cerita Kita dan beberapa lagu lainnya.

“Besok pas launching kita juga ada featuring bersama sejumlah pemain band lain. Kemudian akan ada pentas seni berupa tari dari sanggar yang bersedia memberikan dukungan dalam acara launching besok,” tandasnya. (met)

Jakarta (Suara NTB) Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir akan tampil bersama band The Diplomats dalam pertunjukan hari kedua Java Jazz Festival di Kemayoran, 7 Maret 2015.

“Kami tampil bersama para diplomat, buat meme(Suara NTB/ist) riahkan acara,” AM Fachir kata Fachir usai pembukaan Lokakarya Nasional Persiapan Keketuaan Indonesia di Asosiasi Poros Samudera Hindia (IORA) di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu.

Fachir menambahkan, selain ia, Sekretaris Jenderal Kemlu Kristiarto Legowo juga tergabung dalam band The Diplomats. “Ada juga diplomat asing, salah satunya dari Malaysia,” kata Sekjen Kristiarto. Terkait dengan lagu yang akan dibawakan band tersebut, Wamen dan Sekjen Kemlu kompak untuk tidak memberitahukannya.

“Yang jelas lagu-lagu jazz, ada lagu daerah juga, kalian lihat saja nanti. Datang, ya!” kata Fachir. Band The Diplomats dibentuk pada 2006 dan digawangi oleh diplomat-diplomat Kemenlu RI yang memainkan musik bergenre balada, jazz, rock, hingga lagu-lagu tradisional Indonesia.

The Diplomats juga menjadi salah satu media Kemenlu RI untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu internasional, perdamaian dan diplomasi.

Java Jazz Festival 2015 akan diselenggarakan di JIEXPO Kemayoran pada 6-8 Maret 2015 dan akan menampilkan tak kurang dari lima puluh musisi mancanegara dan ratusan dari dalam negeri akan tampil dalam perhelatan tersebut. (ant/bali post)

Keterbatasan SDM di Museum NTB Dikeluhkan Mataram (Suara NTB) Promosi Aset Budaya di Museum NTB melalui program kemitraan kian berkembang. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kunjungan yang terus meningkat tiap tahun. Namun hal itu tidak seimbang dengan peningkatan jumlah staf yang mendukung pelayanan di Museum NTB. Hal ini dikeluhkan Kepala Museum NTB Drs. Hafid, MM. Salah satu program yang dijalankan pihak museum dalam rangka mempromosikan aset budaya yang terpampang di laboratorium budaya NTB adalah menjalin kemitraan dengan travel agent baik lokal maupun luar daerah.

Bahkan pada Selasa (24/2) kemarin, jumlah pengunjung sekitar 150 orang dari berbagai negara alias mancanegara. “Ini memang menjadi program kami,” ungkap Hafid kepada Suara NTB. Dikatakannya, jumlah pengunjung setiap tahun terus meningkat.

Berdasarkan data absensi museum, dari tahun 2013 jumlah pengunjung sebanyak 48 ribu orang dari berbagai negara, pada tahun 2014 sebanyak 80 ribu orang dan didominasi tamu mancanegara. Sementara pada

tahun 2015 ditargetkan 100 ribu pengunjung.

Namun dari meningkatnya jumlah pengunjung dan beberapa program promosi, nampaknya masih ada yang kurang dari pihak museum sendiri, yakni kemampuan SDM masih kurang, artinya dalam hal pelayanan menjadi kendala pihak museum NTB. “Menjadi kendala utama kami di sini kemampuan berbahasa asing staf masih kurang. Jumlah staf kami yang bagian pelayanan sebanyak lima orang, namun yang bisa Bahasa Inggris hanya dua orang. Sementara sejauh ini masih kami upayakan staf-staf yang ahli dalam bidang bahasa asing sekurang-kurangnya lima orang lain. Soalnya begini, terkadang dua orang yang ahli bahasa

asing ini akan melayani ratusan pengunjung, jadi kurang maksimal pelayanannya, dan itu yang saya rasakan,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Hafid, beberapa program lain yang digelar yakni dengan mencetuskan kerja sama dengan sekolah-sekolah. Program tersebut diberi nama Museum Masuk Sekolah. Pada program ini juga menjadi harapan besar bagi kepala museum untuk meningkatkan nilai-nilai budaya pada pelajar.

“Sebanyak 50 persen pengunjung itu dari pelajar, baik itu nasional maupun internasional,” lanjutnya.

Ia juga berharap semoga pihak-pihak terkait akan melirik kondisi SDM yang ada saat ini. Karena bagaimana pun juga ini menjadi penting demi maksimalnya pelayanan. (rai)

SUARA NTB Kamis, 26 Februari 2015

PENDIDIKAN Perpustakaan Lotim Terakreditasi B Halaman 10

Selong (Suara NTB) – Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Lombok Timur (Lotim) akhirnya mampu memberikan prestasi membanggakan bagi daerah. KPAD Lotim tahun ini berhasil mengantongi akreditasi B dan merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Alasannya, Perpustakaan Lotim merupakan satusatunya perpustakaan kabupaten/kota yang berhasil menyandang status akreditasi B di NTB. Kepala Seksi (Kasi) PerpusTERAKREDITASI Gedung Kantor Perpustakaan Lotim yang sudah menyandang akreditasi B.

takaan pada KPAD Lotim, Lalu Nasrun, SIP, Rabu (25/2) mengatakan, kelayakan untuk menyandang status akreditasi itu dilihat dari sarana dan prasarana yang ada, pelayanan yang diberikan. Selain itu, partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan perpustakaan dan dukungan dari pemerintah daerah. “Akreditasi yang didapatkan ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak,”ujarnya.

Namun, yang masih perlu dibenahi adalah perlunya penambahan kendaraan operasional perpustakaan untuk menjangkau desa-desa terpencil untuk melakukan sosialisasi promosi perpustakaan yang lebih luas kepada masyarakat. Karena, sejauh ini mobil operasional yang

khusus melakukan sosialisasi ke desa-desa hanya berjumlah satu unit. Namun, satu unit mobil itu merupakan bukti nyata bagaimana perjuangan perpustakaan daerah Lotim dalam menjangkau desa-desa pelosok dalam menecrdaskan anak bangsa di 20 kecamatan yang ada di Lotim dengan memprioritaskan desa-desa terpencil di masing-masing kecamatan tersebut.

Selain itu, tambahnya, pengunjung yang datang perpustakaan daerah kabupaten Lotim kebanyakan dari unsur mahasiswa dengan persentase 60 persen, pelajar 30 persen dan umum 10 persen. Terkait dengan akreditasi itu sudah disampaikan ke Bupati Lotim sebagai bahan kebijakan lebih lanjut. (yon)

(Suara NTB/yon)

Latih Jiwa Profesional Siswa UNTUK lebih meningkatkan jiwa profesional siswa, khusus bagi peserta Duta Baca 2014, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Lombok Timur (Lotim) dalam waktu dekat berencana melakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan dengan mengarahkan pada siswa-siswa tingkat SMA itu menggeluti dunia fotografer. Alasannya, dunia fotografer memiliki keahlian tersendiri agar bisa menjadi fotografer yang andal dan profesional.

“Kegiatan itu akan kita lakukan dalam waktu dekat ini.

Untuk kamera sementara ini akan disiapkan oleh komunitas. Sehingga, kegiatan itu nantinya akan lebih mengarah kepada keprofesionalan mereka, jadi tidak hanya selfi yang asal-asalan saja,” ujar Kepala Seksi Perpustakaan pada KPAD Lotim, Lalu Nasrun, SIP, Rabu (25/2).

Menurutnya, kegiatan fotografi itu merupakan kegiatan yang sangat positif untuk diterapkan kepada siswa. Selain sebagai bahan pendidikan, kegiatan fotografi ini juga membawa siswa untuk lebih cinta kepada lingkungan serta mengarahkannya pada pariwisata.

Selain itu, kegiatan yang ditujukan khusus kepada peserta Duta Baca 2014 tingkat SMA itu sebagai bentuk kepedulian KPAD Lotim kepada para peserta duta baca yang pernah berlomba pada tanggal 18 Desember 2014 lalu.

Dalam pelatihan itu para siswa akan diberikan pemahaman seperti sarana media film, dokumentasi digital, teknik pengambilan gambar dan lighting dan pengolahan editing video.

“Diajarkannya siswa khususnya para duta baca 2014 itu tentang tata cara pengambilan foto secara profesional dan p e m buatan film itu, karena pekerjaan itu membutuhkan keahlian tersendiri bagi pelakunya,” terang Nasrun. (yon)

Lalu Nasrun

SLB Pembina Mataram Kekurangan Guru Mataram (Suara NTB) Sekolah Luar Biasa (SLB) Pembina Mataram masih mengalami kekurangan guru kelas dan guru keterampilan. Dari 34 jumlah rombongan belajar (rombel) semua jenjang mulai SD, SMP hingga SMA, SLB Pembina Mataram baru memiliki 19 guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Sementara sisanya merupakan guru berstatus sukarela.

Kepada Suara NTB belum lama ini, Kepala SLB Pembina Mataram Sungkono S.Pd menjelaskan, tiap rombel di SLB Pembina Mataram diisi 6 sampai dengan 14 orang siswa. Oleh karena itu, idealnya, guru di SLB Pembina Mataram berjumlah 44 orang guru.

Kondisi itu diperparah oleh tidak adanya formasi pada saat pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kota Mataram setiap tahunnya. Begitupun terhadap guru berstatus sukarela di tempat itu, tidak ada gaji tetap yang mereka dapatkan. “Bukan guru honorer, tapi guru sukarela.

Ya, namanya sukarela kan berapapun di kasih kalau tidak ada pun, karena kondisi,” terangnya.

Padahal, ungkap Sungkono, mendidik anak berkebutuhan khusus sangat rumit dan membutuhkan kesabaran serta keahlian khusus. Rumitnya, kata dia, seorang guru harus mampu mencari potensi yang dimiliki oleh anak penyandang disabilitas tersebut di tengah segala kekurangan yang mereka miliki.

“Kesulitan mendidik anak cukup banyak karena anak itu terbatas. Guru harus mencari potensi anak di tengah keterbatasan anak, jadi butuh keahlian dari guru,” katanya menjelaskan.

Meski mengalami kesulitan dalam hal memetakan potensi yang dimiliki anak, Sungkono mengaku tidak ada alasan bagi guru tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal itu mengingat tujuan akhir dari SLB Pembina Mataram yakni mempersiapkan anak berkebutuhan khusus agar bisa menjalani hidup mandiri dengan keterampilan dan kecakapan hidup yang mereka peroleh di sekolah.

Terkait hal itu, pihak sekolah kata Sungkono sesuai dengan kurikulum sekolah memperbanyak pelajaran keterampilan bagi para siswa. Di antaranya tata boga, tata rias, tata busana, IT, dan rekayasa. Tidak sedikit pula, berkat keterampilan yang mereka peroleh, para siswa lulusan SLB Pembina Mataram yang sudah membuka usaha sendiri.

Selain itu, sebagian siswa kata Sungkono juga sudah dipekerjakan di SLB Pembina Mataram seperti dipekerjakan d kantin sekolah. Ia pun berharap agar kekurangan guru segera teratasi mengingat kebutuhan sekolah terhadap guru kelas dan guru keterampilan sudah sangat mendesak. (dys)

Kota Mataram Kekurangan 415 Guru SD Mataram (Suara NTB) Kota Mataran kekurangan ratusan tenaga guru khususnya tingkat Sekolah Dasar (SD). Kekurangan guru SD sebanyak 415 orang akibat ratusan guru yang akan pensiun tahun ini. Selain itu akibat formasi tenaga pendidik yang sangat terbatas pada saat penerimaan CPNS tahun lalu.

Hal ini disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana saat menerima rombongan Komisi X DPR RI di Pendopo Walikota Mataram, Rabu (25/2).

Dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan jumlah sekolah di Kota Mataram dari semua tingkatan TK sampai SLTA sebanyak 345 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 89 ribu dan 7.500 lebih guru.

Anggaran pendidikan di Kota Mataram sebesar Rp 44 miliar lebih. Anggaran ini berasal dari APBD Kota Mataram sebesar

Rp 27 miliar lebih dan dari APBN sebesar Rp 17 miliar.

Di depan para anggota Dewan yang salah satu bidang tugasnya adalah pendidikan, Mohan juga menyampaikan terkait pelaksanaan kurikulum 2013 di Kota Mataram.

Saat ini telah 41 sekolah yang telah melaksanakan kurikulum 2013 selama tiga semester. Sementara ada beberapa sekolah yang baru melaksanakan satu semester kemudian kembali ke kurikulum 2006 atau KTSP. “Ada 2.088 guru dan Kepala Sekolah yang

telah dilatih kurikulum 2013,” ujarnya.

Terkait persiapan Ujian Nasional (UN), Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram telah melakukan sosialisasi kepada seluruh kepala sekolah se-Kota Mataram untuk mempersiapkan anak didiknya menghadapi UN, baik kesiapan akademik maupun mental. Di samping itu, Pemkot Mataram juga melaksanakan ujian try out bagi siswa di semua jenjang pendidikan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan

SMK Yarsi Mataram Kembangkan Kreasi Seni Budaya Mataram (Suara NTB) SMK Yarsi Mataram tidak hanya fokus belajar, khususnya berkaitan dengan kesehatan. Sekolah yang mencetak calon tenaga kesehatan ini juga memberikan kegiatan ekstrakurikuler pada siswanya. Salah satunya, adalah seni tari yang bertujuan membangun jiwa budayawan pada pelajar. Mereka juga mengembangkan seni tari yang berciri khas NTB, yakni tari bau nyale Pembina Tari SMK Yarsi Mataram, Hermanto, S.Kep, menjelaskan, pendekatan guru dengan siswa tidak hanya dilakukan dalam teknik mengajar saja, tapi perlu pendekatan melalui kegiatankegiatan extrakurikuler. Selain itu juga akan menambah pengetahuan siswa terhadap budaya lokal. “Jadi mereka tidak gampang terpengaruh oleh budaya asing,” ungkapnya, Rabu (25/2).

Menurutnya, melalui bidang seni, antara guru dan siswa akan mudah bergaul, sebab ikatan emosional sudah terbangun lewat kegiatan di luar kegiatan

(Suara NTB/ist)

TIM TARI - Inilah tim tari SMK Yarsi Mataram. Mereka tidak hanya fokus belajar tentang kesehatan, tapi mengembangkan bakat di bidang seni tari. belajar mengajar.

Tidak hanya dilakukan proses latihan semata untuk siswanya, terkadang akan ditampilkan di muka publik. “ jadi kalau ada undangan untuk merayakan kegiatanya, terkadang kami akan hadir, seperti halnya kalau ada undangan wisuda tari SMK Yarsi ini akan performance,” jelasnya.

Seni tari yang menggambarkan Putri Mandalika ini, lanjutnya, menjadi penting untuk

siswa. Sebab siswa akan lebih mengenal budaya sendiri ketimbang harus mengembangkan budaya negatif dari luar yang masuk ke daerah.

Apalagi akan menyampaikan pesan moral yang terkandung dalam cerita Putri Mandalika yang digambarkan lewat tarian. Selain itu, diharapkan lewat kegiatan ekstrakurikuler, bagi guru bisa menjadi guru yang inspiratif sekaligus memotivasi siswanya. (rai)

Bangun Generasi Emas Lewat Pembinaan Ibu dan Anak Mataram (Suara NTB) Kekerasan terhadap perempuan, ibu dan anak yang terjadi di sejumlah daerah di NTB mengancam perkembangan generasi emas di NTB. Untuk itu, butuh keseriusan dari semua pihak agar generasi NTB ke depan lahir sebagai generasi berkualitas.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) NTB Dra. T. Wismaningsih Drajadiah pada rakor perencanaan dan penganggaran pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, Rabu (25/2).

Menurutnya, dalam membangun generasi berkualitas bukanlah perkara mudah. Butuh kerja keras semua pihak untuk bahu membahu membereskan pekerjaan tersebut baik melibatkan unsur pemerintah, LSM dan masyarakat luas lainnya. Termasuk koordinasi dari masing-masing kabupaten/kota agar pembinaan terhadap perempuan, ibu dan anak dapat maksimal dilaksanakan. Begitupun juga terhadap penganggaran bagi pembinaan tersebut.

“Rakor ini sengaja dilaksanakan di awal tahun untuk menyamakan persepsi apa

dan kemampuan para siswa dalam menghadapi UN. “Dengan hasil try out itu, sekolah menjadi lebih fokus dalam perbaikan dan peningkatan akademik peserta UN,” terangnya.

Mohan berharap dengan kehadiran para wakil rakyat tersebut dapat memberikan dampak besar terhadap pembangunan sektor pendidikan di Kota Mataram dan apa yang menjadi masukan dan persoalan yang diserap di Mataram akan ditindaklanjuti di tingkat pusat. “Kami berharap besar dengan kehadiran rombongan Komisi X DPR RI ini membawa manfaat dan berdampak positif untuk dunia pendidikan di Kota Mataram,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ket-

ua Komisi X DPR RI, Ir. H.M. Ridwan Isyam menyampaikan kedatangan pihaknya ke Kota Mataram dalam rangka menghimpun berbagai persoalan dari masyarakat maupun lembaga pemerintah.

Apa yang menjadi persoalan di daerah ini akan disampaikan pada saat rapat kerja bersama para menteri terkait dalam rangka pembahasan APBN 2016. Komisi X DPR RI membidangi pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan. “Kami ingin mendapatkan data dan fakta serta masukan, capaian, dan masalah yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembangunan di bidang-bidang tersebut,” jelasnya. (ynt)

Jelang UN

Siswa Tidak Boleh Merasa Tertekan Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, H. Sudenom meminta agar siswa tidak merasa tertekan menghadapi ujian nasional ((UN) yang dipastikan berlangsung akhir Maret mendatang. “Saya ingatkan siswa jangan takut dan tertekan dengan ujian nasional,” kata Sudenom dikonfirmasi, Selasa (24/2).

Menurutnya, yang harus dilakukan oleh siswa saat ini, belajar serta mengaktifkan kelompok - kelompok diskusi. Artinya, kelompok belajar ini dinilai lebih efektif membuka wawasan siswa dalam memecahkan persoalan kaitannya dengan mata pelajaran. Di samping itu juga, guru atau pendamping memberikan arahan positif kepada siswa bukan malah menakut - nakuti siswa.

“Jangan sia - siakan waktulah,” ujarnya mengingatkan.

Mempersiapkan siswa menghadapi UN sendiri, pihaknya melakukan pengayaan, try out serta kegiatan lainnya. Secara teknis UN, Dikpora belum menerima petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dari kementerian. Tetapi yang pasti, pihaknya tetap siap menyelenggarakan atau mensukseskan pelaksanaan UN. “Mau tidak mau harus siap,”tuturnya.

Ditanya target kelulusan

(Suara NTB/dok)

H. Sudenom

siswa? Mantan Sekretaris Dinas Kesehatan ini mengatakan, belum bisa memastikan tingkat kelulusan. Alasannya, kelulusan siswa tidak lagi ditentukan dari UN saja, melainkan ujian sekolah. Tetapi, mengenai keberhasilan pihaknya menginginkan tingkat kelulusan siswa SLTP maupun SLTA 100 persen. Sudenom kembali menegaskan, tidak mau target itu kontradiktif dengan aturan. “Saya ndak mau kontradiktif saja,karena kami belum lihat juklak juknisnya,” tuturnya.

Namun dia berharap, siswa tetap fokus dan konsentrasi belajar serta mengaktifkan kelompok - kelompok diskusi.

Terlepas dari itu, guru juga diminta lebih mempersiapkan siswa dengan baik. (cem)

UN dengan CBT Lebih Efisien (Suara NTB/dys)

RAKOR - Rakor perencanaan dan penganggaran pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, Rabu (25/2). sebenarnya yang menjadi isu strategis di bidang pemberdayaan perempuan dan anak,” jelasnya.

Dijelaskannya, sudah saatnya masyarakat sadar dan tahu jika pembinaan terhadap perempuan, ibu dan anak menjadi awal pembentukan generasi emas NTB. Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB Drs. H Lalu Syafi’i, MM, mengatakan jika rakor yang dihadiri oleh sejumlah SKPD dari seluruh kabupaten/kota di NTB ini merupakan kegiatan penting dan strategis.

Menurutnya, semua harus sadar dan mengetahui tugas

pembinaan dan pemberdayaan terhadap anak dapat menjadi kekuatan dalam melakukan rekayasa sosial untuk membentuk generasi emas NTB ke depan. Keberadaan ibu dan anak dalam pembentukan generasi merupakan satu kesatuan aset berharga yang harus mendapatkan prioritas. Untuk itu, harusnya pembinaan terhadap perempuan, ibu dan anak menjadi program unggulan.

Pihaknya tidak ingin lagi mendengar ada kasus-kasus kematian ibu melahirkan, kasus kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur, KDRT dan berbagai tindakan kriminal lainnya yang sering terjadi. (dys)

Jakarta (Suara NTB) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan pelaksanaan ujian nasional (UN) dengan sistem komputer atau computer based test (CBT) lebih fleksibel atau dinamis, karena tidak harus terjadwal secara nasional pada jam yang sama.

“Justru idenya CBT itu supaya tidak ujian pada jam yang sama. Kalau pakai tertulis harus jam yang sama karena soalnya keluar kan ya,” katanya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Anies Baswedan mengatakan pada sistem CBT, hanya dilakukan transfer aplikasi dan data dari perangkat penghubung ke computer, sehingga aplikasi itu dapat dipasang di komputer.

Dengan demikian, soal-soal ujian nasional itu dapat diakses untuk dikerjakan melalui aplikasi yang terpasang itu.

Sementara itu, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Ke-

menterian Pendidikan dan Kebudayaan Nizam menambahkan penyelenggaraan UN dengan sistem CBT akan mendorong terciptanya efisiensi pelaksanaan UN. Dari segi waktu, pelaksanaan UN akan bisa lebih efektif, efisien dan fleksibel, ujarnya.

Menggunakan sistem CBT, lanjutnya, hanya memerlukan sinkronisasi data, kemudian data diujikan dan soal ujian tetap tersimpan di komputer.

Menurut dia, pelaksanaan UN dengan CBT akan mendorong efektivitas anggaran karena tidak perlu melakukan pengadaan percetakan soal ujian seperti pada UN tertulis atau paper based test.

Ia juga mengatakan pelaksanaan UN dengan CBT akan mendorong transformasi lebih modern dalam penilaian.

“Ini kan satu perubahan besar dari dunia kertas dan pensil masuk ke dunia yang lebih ramah lingkungan dan teknologi,” ujarnya. (ant/bali post)

SUARA NTB Kamis, 26 Februari 2015

Halaman 11

Tevez dan Morata Bungkam Dortmund

Barcelona Tenang di Leg Kedua

(Suara NTB/ist)

PAKAI EMPENG - Penyerang Juventus, Carlos Tevez merayakan golnya ke gawang Dortmund dengan memakai empeng di mulutnya.

Hukuman Matic Dipangkas Jadi Dua Laga London Hukuman gelandang Chelsea Nemanja Matic dipangkas dari tiga pertandingan menjadi dua pertandingan oleh FA, sehingga ia akan absen pada pertandingan final Piala Liga Minggu saat Si Biru melawan Tottenham Hotspur di Wembley.

“Chelsea Football Club sangat kecewa dan frustrasi dengan komisi regulator FIFA yang memutuskan tidak mengurangi hukuman (Suara NTB/ist) Nemanja Matic menjadi seNemanja Matic banyak maksimal yang diizinkan,” demikian pernyataan klub pada Selasa, lapor Reuters.

Matic mendapat hukumannya setelah diusir keluar lapangan karena mendorong Ashley Barnes sampai jatuh, ketika penyerang Burnley itu melanggar pemain internasional Serbia tersebut dengan tekel berbahaya saat kedua tim bermain imbang 1-1 di Liga Utama Inggris pada Sabtu di Stamford Bridge. (ant/bali post)

Barcelona Luis Suarez mengatakan Barcelona akan menyongsong leg kedua Liga Champions melawan Manchester City pada 19 Maret mendatang dengan perasaan tenang.

(Suara NTB/ist)

TAK BERDAYA - Kiper Manchester City, Joe Hart tak berdaya menyaksikan bola yang ditendang Luis Suarez bergulir ke gawangnya saat timnya dikalahkan Barcelona 2-1 di leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Rabu kemarin.

Jamaludin Maladi Pimpin Pelti NTB Mataram (Suara NTB) Musyawarah Daerah (Musda) Pelti NTB yang digelar di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (25/2) kemarin memilih Jamaludin Maladi S.Sos, MT, sebagai Ketua Umum Pelti NTB yang baru menggantikan ketua sebelum H. Andy Hadianto.

Pantauan Suara NTB, Musda Pelti NTB digelar mulai pukul 10.00 wita hingga pukul 12.00 wita di ruang kerja Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto SH. Musda yang diikuti 11 peserta dari perwakilan pengurus Pelti kabupaten/kota di NTB dan ditambah satu perwakilan dari Pengprov Pelti NTB juga dihadiri Direktur Pemasaran Bank NTB, Fery Satrio.

Musda dengan agenda pemilihan Ketua Umum Pelti NTB itu berlangsung secara demokratis. Terdapat tiga figur yang maju dalam pencalonan ketua umum Pelti NTB, yakni Jamaludin Maladi, Rino Rinaldi dan H. Wahyudin.

Dalam proses pemilihan pucuk pimpinan cabor tenis lapangan itu, Jamaludin Maladi mengantongi suara terbanyak, yakni enam suara, mengalahkan rival terberatnya Rino Rinaldi yang mengantongi lima suara. Sementara H. Wahyudin Kepala BPS

(Suara NTB/fan)

Jamaludin Maladi

NTB tidak mendapat suara satu pun.

Setelah mengetahui hasil perhitungan suara tersebut, Ketua Sidang Musda Pelti NTB, H. Andy Hadianto secara resmi menetapkan nama Jamaludin sebagai Ketua Umum Pelti NTB periode 2015-2019 menggantikan H. Andy Hadianto.

“Kita tetapkan Jamaludin sebagai Ketua Umum Pelti NTB periode 2015-2019,” ucap Andy. Musda tersebut juga memilih tiga nama tim formatur yang bertugas menyusun nama-nama pengurus yang menduduki kepenguru-

san Pelti NTB yang baru. Tim formatur itu terdiri dari Ketua, Jamaludin Maladi, Rino Rinaldi dan Wirawan (pengurus Pencab Pelti Sumbawa) sebagai anggota. Mereka diberikan waktu seminggu untuk merampungkan susunan kepengurusan Pelti NTB itu.

Untuk diketahui Jamaludin bukan orang baru di kepengurusan Pelti NTB. Lelaki kelahiran Sumbawa 17 November 1972 ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Perlengkapan di Pelti Sumbawa. Selain itu dia juga pernah menjadi atlet tenis mewakili tim tenis NTB di PON Kopri di Banjarmasin tahun 2008.

Sebagai Ketua Umum Pelti NTB dia ingin membawa atlet tenis NTB berprestasi di kancah nasional. Salah satu program peningkatan prestasi yang akan dilakukannya nanti adalah mempersiapkan atletatlet terbaik NTB mengikuti event nasional serta menggelar kejurda tenis sebanyak tiga kali dalam setahun.

Tujuan kejurda agar atlet kabupaten/kota tetap semangat berlatih persiapan kejurda, dengan begitu Pelti NTB kata Jamal akan dapat melahirkan atlet-atlet nasional. (fan)

Simeone Diminta Ikuti Jejak Ferguson Leverkusen Jelang laga 16 besar Liga Champions melawan Bayern Leverkusen, pelatih Atletico Madrid diminta mengikuti jejak mantan pelatih Manchester United Alex Ferguson.

Gelandang Atletico asal Portugal, Tiago, mengatakan jika Diego Simeone memperpanjang kontrak maka suatu saat akan seperti Alex Ferguson yang menjadi manajer tersukses di Inggris dalam sejarah kala menukangi United periode 1986 hingga 2012.

Di bawah asuhan Simeone, Atletico meraih Piala Liga Europa, Piala Raja Spanyol dan La Liga, sementara Ferguson sudah memenangkan 13 gelar Liga Premier, lima Piala FA dan dua mahkota Liga Champions.

“Kami paham arti Simeone untuk klub dan kami ingin dia bertahan selama mungkin,” kata Tiago pada konferensi pers menjelang 16 besar Liga Champions melawan Bayer Leverkusen seperti dikutip Reuters, Rabu.

“Kami melihat apa yang telah dipublikasikan media

Suarez berkomentar demikian setelah mencetak dua gol kemenangan Barcelona 2-1 di kandang Manchester City pada Rabu dini hari kendati sepakan penalti Messi berhasil digagalkan Joe Hart.

“Yang penting tim berhasil menang,” kata Suarez, mantan penyerang Liverpool dilansir dari situs resmi Uefa, Rabu.

“Ini hasil yang apik yang membuat kami merasa lebih tenang untuk melakoni leg kedua,” kata punggawa timnas Uruguay itu. Kendati sudah mengamankan kemenangan tandang namun Suarez tetap mengingatkan timnya untuk tidak memandang remeh tim asuhan Pelle-

grini di leg kedua.

“Dengan kualitas yang dimiliki Manchester City, kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi,” kata Suarez.

Suarez mencetak dwi gol pada babak pertama diantaranya menit 16 dan 30, kemudian Sergio Aguero mencetak gol di menit 69 untuk memperkecil ketertinggalan City. Laga tersebut diwarnai kartu merah yang diterima bek City, Gael Clichy, pada menit 74 serta eksekusi penalti Lionel Messi yang digagalkan Joe Hart di pengujung laga. Kedua tim akan bertemu kembali untuk melakoni laga kedua di Nou Camp dua pekan mendatang. (ant/bali post)

KONI Minta Hukuman Atlet Diringankan Mataram (Suara NTB) Upaya KONI NTB mencari jalan damai dengan Polres Dompu dan Kejaksaan Negeri Dompu agar tiga atlet asal Dompu, Abdul Razak, Najmah dan Mega Mustika dibebaskan dari hukuman tampaknya sulit diwujudkan. Pihak KONI NTB hanya dapat berharap hukuman tiga atlet itu diringankan. Pasalnya ketiga atlet itu pernah mengharumkan nama NTB di kancah nasional.

“Kita sekarang hanya bisa memohon hukuman tiga atlet ini diperingan saja, sebab pihak Polres Dompu tidak mungkin mengeluarkan SP3 atau Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto SH, saat dikonfirmasi Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (25/2) kemarin.

Pernyataan ini dilontarkan oleh orang nomor satu di KONI NTB setelah dirinya bertemu dengan pihak KONI Dompu, Polres Dompu dan pihak Kejaksaan Negeri Dompu, Senin (23/2) lalu. “Kita sudah komunikasi dengan ke pihak Kejaksaan dan Polres Dompu, kita memberi pemahaman kepada mereka bahwa Razak dan dua rekannya adalah atlet pernah mengharumkan nama NTB,” ucapnya.

Dalam pertemuan dengan pihak Polres Dompu dan Ke-

jaksaan Negeri Dompu, Andy bersama Ketua Umum KONI Dompu, Yuhasmin hanya bisa berharap proses penyidikan dua atlet itu dipercepat.

Menurut Andy, kasus pengerusakan Kantor KONI Dompu tahun 2014 lalu merupakan murni delik hukum, bukan delik aduan. Itu artinya, meski pihak KONI Dompu sudah mencabut laporan pengerusakan aset KONI Dompu itu ke pihak Polre Dompu, namun proses hukum tetap berjalan.

“Ini delik (pidana) murni bukan aduan, pihak Polres Dompu tidak mungkin mengeluarkan SP3, tapi kita minta prosesnya dipercepat, dan hukumannya kita minta seringan-ringannya,” harap Direktur PT. DMB ini.

Menurut Andy, penahanan tiga atlet itu kewenangan Polres Dompu. Dan kasus pengerusakan yang melibatkan tiga atlet itu sudah diserahkan kepada kejaksaan.

Yang bisa KONI NTB lakukan kata Andy adalah memohon bantuan kepada dua intitusi hukum itu untuk memberikan bantuan. Saat ini orang nomor satu di KONI NTB ini sudah memperintahkan Biro Hukum KONI NTB Abdul Hadi Muklis, untuk mencari pengacara yang akan mendampingi proses persidangan tiga atlet tersebut. (fan)

Cenderawasih Jadi Ikon Asian Games 2018

(ant/bali post)

Turin Juventus berhasil membekuk wakil Jerman Borussia Dortmund dengan skor 2-1 dalam pertemuan pertama babak 16 besar Liga Champions Eropa di Juventus Stadium, Turin, Italia, Rabu pagi WIB. Duo penyerang yang diturunkan sejak awal laga, Carlos Tevez dan Alvaro Morata, membuktikan ketajaman mereka dengan masing-masing mencetak sebuah gol penting yang menyokong kemenangan Juventus atas Dortmund.

Tevez mencetak gol lebih dulu pada menit 13, hasil dari kerja sama nan apik bersama pasangan duetnya Morata dibumbui penampilan di bawah standar dari penjaga gawang Dortmund Roman Weidenfeller.

Tevez melepaskan bola kepada ke Morata yang memiliki ruang di sisi kiri, sebelum penyerang muda itu berusaha melepaskan umpan silang ke dalam kotak penalti, yang disambut antisipasi Weidenfeller.

Naas bagi penjaga gawang gaek itu, antisipasinya tak sempurna dan bola justru jatuh ke arah Tevez yang sigap memanfaatkan itu untuk mencetak gol pembuka. Namun, tim besutan Juergen Klopp tak tinggal diam dalam ketertinggalan. Mereka bahkan tak butuh waktu lama untuk menyamakan kedudukan.

Kali ini kesalahan harus dibayar mahal oleh Juventus, saat Giorgio Chiellini terpeleset dan bola justru bergulir ke arah Marco Reus.

Gelandang serang andalan Dortmund itu tak gentar kala harus berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang sarat pengalaman, Gianluigi Buffon, dan tenang melesakkan bola ke gawang demi menyamakan kedudukan pada menit 18.

Kedua tim kemudian menjalani sisa babak pertama dengan sedikit pincang setelah terpaksa mengganti para pemain andalannya akibat cedera, Lukasz Piszczek di kubu Dortmund dan Andrea Pirlo di pihak Juventus.

Tiga menit jelang turun minum, setelah saling serang, Si Nyonya tua akhirnya kembali memperoleh keunggulan, kali ini giliran Morata. Sebuah visi bermain yang menawan diperlihatkan gelandang muda Prancis, Paul Pogba, yang sukses mengirimkan umpan terobosan kepada Morata di dalam kotak penalti.

Penyerang muda asal Spanyol itu sukses memaksa Weidenfeller memungut bola dari gawangnya untuk kedua kali pada menit 42. Sepanjang babak kedua, kedua tim berusaha untuk membangun serangan, namun tak satupun menghasilkan ancaman apalagi gol.

Kedudukan 2-1 untuk kemenangan Juventus atas tim tamu bertahan hingga peluit akhir ditiupkan wasit Antonio Miguel Mateu Lahoz. Kedua tim akan melakoni pertemuan kedua dua pekan mendatang, di Signal Iduna Park, markas Dortmund. (ant/bali post)

Diego Simeone (perpanjangan kontrak) dan kami sangat senang,” tambah pemain timnas Portugal itu.

“Pembicaraan (kontrak) sekitar lima tahun, tapi kami ingin 10 tahun. Tapi itu adalah urusan antara pelatih dan klub sehingga kami tidak ikut cam-

pur. Ini adalah bagian penting dari musim ini,” kata Tiago.

Sejumlah rival sedang memantau negosiasi kontrak Simeone dengan Atletico karena ada yang tertarik untuk merekrut pelatih 44 tahun tersebut karena dinilai berhasil mengubah Atletico menjadi tim bermental juara setara dengan Real Madrid dan Barcelona.

Atletico menjadi batu sandungan Real dan Barca untuk meraih gelar liga domestik pada musim lalu dan Simeone berhasil mengukir sejarah dengan membawa timnya ke final Liga Champions. Di sisi lain, Tiago mengatakan timnya siap menekuk Leverkusen kendati dua pekan lalu dikalahkan Celta Vigo 0-2 di ajang La Liga.

“Kami punya waktu mempersiapkan laga penting kompetisi,” kata Tiago. “Semua pemain dalam performa baik dan skuat kami cukup kuat dan siap. Hasil akhir sesuati yang dihitung dalam sepakbola, semoga kami mampu memberikan hasil karena kanu dalam kondisi baik,” ujar Tiago. (ant/bali post)

Jayapura (Suara NTB) Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memutuskan cenderawasih, burung yang dilindungi di tanah Papua, akan menjadi ikon Asian Games 2018 yang akan dilaksanakan di Indonesia.

Masyarakat Papua dan ratusan anggota KNPI yang hadir pada acara pembukaan kongres KNPI ke-14 pada 2428 Februari 2015 di gelanggang olahraga (GOR) Jayapura, Papua, Selasa malam, bertepuk tangan bergemuruh saat Menpora mengumumkan burung Cenderawasih sebagai ikon Asian Games.

Sebelumnya Menpora juga memberikan pernyataan mengejutkan masyarakat Papua. “Saya sudah menandatangani SK bahwa Pekan Olahraga Nasional (PON) akan diadakan di Jayapura, Papua, pada tahun 2020,” kata dia.

Pernyataan ini langsung disambut tepuk tangan bergemuruh dari para pemuda KNPI dan warga Papua yang hadir. Imam memuji keputusan DPP KNPI Taufan EN Rotorasiko yang berani mengambil risiko menjadikan Jayapura, Papua, sebagai kota tempat kongres KNPI ke-14.

“Kami Kementerian Pemuda dan Olahraga mendukung sepenuhnya DPP KNPI untuk melaksanakan kongres di Papua. Propinsi paling depan di Indonesia karena matahari terbit paling awal di Papua,” kata dia.

Ketua DPP KNPI Taufan EN Rotorasiko dalam pidato sambutan dan perpisahan juga mengatakan, selama

(Suara NTB/ist)

Burung Cenderawasih

hidup masih punya harapan dan impian, maka warga Indonesia asal Papua bisa menjadi Presiden Republik Indonesia.

“Saya sangat memimpikan bisa berjabatan tangan dengan Presiden RI asal Papua suatu saat nanti sebelum saya meninggal,” kata Ketua DPP KNPI periode 2011-2015 itu. Kongres KNPI ke-14 diikuti sekitar 850 pemuda dari seluruh propinsi dan 134 organisasi kepemudaan (OKP) untuk memilih Ketua KNPI baru. Wakil Presiden Jusuf Kalla dan KASAD Gatot Nurmantyo akan datang dan berceramah dalam kongres ini. (ant/bali post)

SUARA NTB

Kamis, 26 Februari 2015

Halaman 12

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

TRAVEL

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

SUARA NTB

Kamis, 26 Februari 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

SUARA NTB Kamis, 26 Februari 2015

Newmont Harus Bangun Smelter EKSISTENSI PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) dalam operasionalnya di NTB sudah cukup lama. Hasil produksi tambang PTNNT di Batu Hijau Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah banyak dikirim ke luar negeri tanpa harus melalui proses pemurnian di dalam negeri. Meski PTNNT telah banyak memberikan kontribusi besar bagi pembangunan negara dan daerah, belum dibangunnya pabrik pemurnian atau smelter menimbulkan pertanyaan besar. Apalagi, pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Dalam undang-undang ini, setiap perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia diwajibkan membangun smelter. Setelah itu barulah perusahaan tambang diizinkan mengirim barangnya ke luar negeri pada perusahaan penerima. Namun, setelah sekian lama sejak disahkannya undang-undang itu, perusahaan tambang di Indonesia, seperti PT. Freeport di Papua dan PTNNT di NTB belum membangun smelter.

Belum dibangunnya pabrik pemurnian ini jelas membuat pihak berwenang, termasuk daerah lokasi tambang menjadi gusar dan marah. Sebagai contoh, Bupati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM, mengeluarkan ancaman pada PTNNT agar membangun pabrik pemurnian di KSB dan tidak di daerah lain. Jika PTNNT tidak membangun pabrik pemurnian, maka Pemerintah KSB akan menutup akses masuk ke lokasi pertambangan maupun pengiriman produk ke luar.

Ancaman yang dikeluarkan Kyai Zul – panggilan akrab Bupati KSB ini tentu tidak hanya sekadar ancaman belaka. Terlebih, sebagai kepala daerah sudah cukup sabar menanti realisasi pembangunan pabrik pemurnian yang tidak kunjung dibangun.

Apalagi nanti sampai harus membangun pabrik pemurnian di luar daerah. Bayangkan, jika dalam setahun nilai konsentrat PTNNT yang keluar KSB tiap tahun mencapai Rp 20 triliun. Sementara, KSB hanya memperoleh royalti sekitar Rp 70 miliar per tahun atau bisa disetarakan selama 300 tahun untuk nilai ekspor konsentrat PTNNT selama satu tahun.

Bagi pihak perusahaan, tentunya tidak hanya memikirkan mencari keuntungan dalam melaksanakan operasional. Mereka harus memikirkan perkembangan daerah yang menjadi lokasi daerah pertambangan di masa mendatang, termasuk dampak psikologi yang bakal timbul. Dalam arti, PTNNT jika ingin serius terus beroperasi di NTB, maka pabrik pemurnian harus segera direalisasikan.

Memang, membangun pabrik pemurnian membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun, adanya kesepakatan dengan tiga perusahaan seperti disampaikan Direktur Utama PTNNT Martiono Hadianto, yakni PT. Freeport, Indosmelt dan Nusantara Smelting, PTNNT harus segera merealisasikan pembangunan pabrik pemurnian ini. Paling tidak, pemikiran matang dan kajian mendalam sudah dilakukan pihak perusahaan, karena pemerintah pusat sudah memberikan izin pengapalan konsentrat terhadap PTNNT setelah dihentikan sementara waktu beberapa waktu lalu. Apalagi, dalam proses pemberian izin pengapalan konsentrat tersebut, PTNNT berjanji segera merealisasikan pembangunan smelter secepatnya.

Meski demikian, apa yang disampaikan pihak PTNNT yang akan menjalin kerjasama dengan pihak PT. Freeport ini harus dikaji kembali. Di mana, PT. Freeport juga dituntut pihak Pemprov Papua segera merealisasikan pembangunan smelter di Papua dan tidak di daerah lain. Begitu juga PTNNT dituntut membangun pabrik smelter di KSB. Tapi, jika ada perusahaan yang siap membangun smelter di KSB bisa menjalin kerjasama dengan PTNNT, sehingga semua pihak sama-sama diuntungkan. Namun, yang paling penting adalah bagaimana PTNNT komit membangun smelter di dalam negeri, apakah di NTB atau luar daerah. (*)

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Moratorium PRT dan Martabat Kita ENCANA pemerintah pusat untuk menghentikan pengiriman TKI/TKW sebagai tenaga pembantu rumah tangga (PRT) ke luar negeri bukanlah kegiatan ‘simsalabim’.

Persoalan TKI/TKW ini sudah lama menjadi pemikiran lantaran banyak korban yang ditimbulkannya.

Barangkali moratorium PRT ini bagian dari upaya menegakkan martabat negara. Setelah kapalkapal nelayan yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia ditenggelamkan. Setelah para terpidana narkoba dengan tegas dieksekusi mati. Rupanya rencana moratorium PRT dapat kita anggap berada dalam satu visi yang sama dengan kedua peristiwa tersebut.

Kita bisa lihat bagaimana kecaman muncul ketika hukum bergeming untuk tetap melakukan eksekusi mati terhadap sejumlah terpidana narkoba. Tak kurang dari pemerintah Brazil dan Australia melalui mulut para pemimpinnya tampak seperti anak-anak kecil yang merajuk lantaran permintaannya tak terpenuhi. Tindakan mengungkit-ungkit ‘kebaikan’ yang sudah dilakukan di masa lalu seperti yang diperlihatkan Perdana Menteri Australia itu mirip dengan kelakuan kanak-kanak yang masih suka makan permen.

Tetapi perlu diperhatikan bahwa kedua tindakan tegas di atas, memiliki sifat yang berbeda dengan permasalahan TKI/TKW yang bekerja sebagai PRT di luar negeri. Perbedaannya adalah kita sepertinya memang membutuhkan ‘tempat untuk menampung’ para tenaga kerja yang jumlahnya kian banyak, sementara kesempatan di negara sendiri semakin sedikit saja.

Mengingat tak jarang muncul kejadian buruk yang menimpa para TKI/TKW kita di negara luar, memang pantas kiranya moratorium tersebut dilaksanakan. Namun, buah simalakama yang tumbuh lantaran persoalan internal negara sendiri tak kurang juga berpeluang melahirkan persoalan-persoalan baru. Orang pergi menjadi TKI/TKW bukan cuma lantaran iming-iming gaji yang besar, -meskipun besarnya gaji itu hanya karena perbedaan kurs mata uang- tetapi juga karena memang hampir tidak ada yang bisa dikerjakan di tanah sendiri. Sementara kebutuhan hidup dari hari ke hari kian terasa mencekik. Dengan kalimat lain kita dapat merunut persoalan TKI/TKW pada dasarnya adalah persoalan di dalam negara kita sendiri. Negara bisa dibilang kurang becus mengatasi masalah ini.

Apabila harapan terbit di ufuk mata masyarakat kelas bawah, sejauh apapun harapan itu akan dikejarnya. Bahkan kadang-kadang hampir tanpa mempertimbangkan risiko yang nanti ditemui. Sebagai salah satu pengekspor TKI/TKW terbesar, negara kita telah meletakkan diri dalam citra tertentu.

Dan itu terbentuk dari seperti apa tenaga kerja yang dikirim tersebut.

Kita tahu bahwa rata-rata para TKI/

Oleh:

Kiki Sulistyo ( Penulis Lepas)

Pasti banyak masyarakat yang cemas dengan rencana moratorium tersebut.

Seakan-akan seseorang bergerak menutup jendela harapan yang terbuka di hadapan mereka. Terutama masyarakat yang tinggal di dusun-dusun, yang sungguh dalam kondisi sulit hidupnya, sehingga bahkan tak berani memimpikan halhal yang baik akan datang pada diri mereka.

TKW berasal dari desa dan dusun yang kurang tersentuh oleh pembangunan. Artinya jatah pembangunan seperti tidak sampai ke wilayahwilayah itu dan hanya mampet di kota-kota. Sudah dapat dipastikan para TKI/TKW yang kemudian ratarata bekerja sebagai PRT atau buruh yang hanya mengandalkan kemampuan fisik itu tidak memiliki pengetahuan luas dan keterampilan khusus yang bisa dikembangkan dan selanjutnya menjadi modal mereka.

Ada satu solusi yang ditawarkan untuk menyikapi rencana moratorium PRT, yaitu dengan membekali para calon tenaga kerja dengan keterampilan khusus. Maka yang akan menjadi sorotan atas solusi tersebut adalah Balai Latihan Kerja (BLK).

Jika dilihat dari kompleksitas masalah yang menyangkut tenaga kerja usia produktif, tak bisa kita katakan bahwa BLK adalah satusatunya solusi. Bahkan jika BLK berhasil meluluskan sekian banyak orang dalam satu tahun, tidak akan ada pengaruhnya jika sektorsektor lain yang berkaitan dengan hal tersebut tidak diperbaiki. Apa guna gelar keterampilan jika peluang dan kesempatan tertutup. Pemerintah dalam hal ini harus membuka peluang dan kesempatan pada

siapa saja yang memang punya kemampuan, tak peduli dia berasal darimana. Dalam semua hal tentu ada kompetisi, ada persaingan.

Tanpa itu orang tidak akan terus mengasah kemampuan yang dimilikinya. Namun kompetisi dan persaingan itu harus berlangsung fair.

Tak boleh ada keuntungan yang disebabkan karena kedekatan atau hubungan kekeluargaan. Setiap orang harus memiliki kesempatan dan peluang yang sama.

Mengatasi masalah jumlah tenaga kerja usia produktif dan hubungannya dengan peluang kerja mereka jelas bukan masalah sepele.

Masalah yang menimbulkan pengangguran (baik yang terang-terangan, maupun terselubung) ini tidak akan selesai hanya dengan satu-dua regulasi. Karena ia terkait dengan banyak sekali persoalan, termasuk yang abstrak, seperti persoalan mental dan mind-set. Padahal jika kita lihat kenyataan lain, banyak hal yang belum tergarap. Banyak hal yang terbengkalai lantaran tak cukup mendapat porsi perhatian. Arus uang yang alirannya terlalu bertumpu pada birokrasi menyebabkan kemacetan disana-sini. Sedangkan terlalu sedikit energi yang dipakai untuk hal-hal yang produktif.

Moratorium PRT bisa menjadi keputusan yang berbahaya apabila

tidak ada persiapan untuk mengantisipasi problem lain yang muncul darinya. Dan lebih berbahaya lagi jika efeknya bersifat laten, tidak serta-merta disadari. Masalahmasalah sosial baru akan muncul dan membutuhkan tenaga, biaya dan waktu untuk menyelesaikannya. Apabila sudah ada persiapan yang matang, antisipasi yang baik, evaluasi yang terus-menerus serta kontrol yang memadai, rencana moratorium PRT patut dianggap sebagai kebijakan yang brilian.

Pasti banyak masyarakat yang cemas dengan rencana moratorium tersebut. Seakan-akan seseorang bergerak menutup jendela harapan yang terbuka di hadapan mereka.

Terutama masyarakat yang tinggal di dusun-dusun, yang sungguh dalam kondisi sulit hidupnya, sehingga bahkan tak berani memimpikan hal-hal yang baik akan datang pada diri mereka. Mungkin mereka tahu, bahwa niat dari moratorium tersebut adalah niat yang baik, hanya saja mereka tidak dapat melihat celah lain. Bahwa ketika jendela harus ditutup, setidaknya hordinnya tidak ditutup juga, sehingga mereka masih dapat melihat matahari harapan. Ketika pemerintah menutup jendela, pemerintah juga harus membuat jalan lain agar kebutuhan akan matahari harapan itu dapat terakomodir.

Tentu kita senang jika rencana moratorium PRT ini dapat mengangkat martabat negara kita di mata dunia. Tetapi kita akan lebih senang jika rencana tersebut menjadi solusi yang benar-benar mujarab terhadap berbagai penyakit yang selama ini menggerogoti kita. Dan kita takkan mendengar lagi kabar, ada PRT dari Indonesia yang disiksa majikannya sampai mati di negara tetangga. Apakah kita dapat benarbenar yakin atau tidak dengan keberhasilan rencana tersebut, kita berhak menuntut pemerintah untuk membuktikan keseriusannya.

Perekonomian pariwisata turun 30 persen Kebijakan Kemen PAN RB perlu dievaluasi

***

Tak layak konsumsi, Kecamatan Mataram terima raskin diduga kurang empat ton Bulog harus lakukan evaluasi menyeluruh

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 26 Februari 2015

Kejari Mataram Sita Tanah Terpidana Korupsi Dari Hal. 1 Setelah penyitaan secara resmi, tim Kejaksaan kemudian mengundang KPKNL untuk meninjau sekaligus menghitung taksir nilai tanah tersebut.

Berdasarkan hitungan KPKNL, taksiran harga tanah hanya sekitar Rp 2 juta lebih per are. “Sehingga jika ditotal, untuk 48 are, nilainya mencapai Rp 100 jutaan,” sebut Herya, mengutip harga satuan berdasarkan taksiran lembaga lelang negara tersebut.

Tahapannya tinggal menunggu KPKNL menetapkan lelang terbuka atas tanah kepada publik. Berapapun harga yang terbayar setelah melalui proses lelang itu, akan dikembalikan ke pihaknya.

Karena sesuai tanggungjawab sebagai jaksa penyidik dan penuntut, dana itu harus segera disetorkan ke kas negara.

“Karena tanah itu disita untuk pengganti kerugian negara, hasil penjualannya pun harus kami setorkan ke kas

negara,” paparnya.

Disisi lain, angka Rp 100 juta dari hasil penjualan aset terdakwa Jasman Hadi itu, sebenarnya belum mencukupi menutupi total kerugian negara yang timbul atas perbuatannya.

Karena menurut Herya, nilai kerugian negara mencapai Rp 500 juta lebih beradasarkan keputusan Pengadilan. Sebelumnya Jasman sudah mengembalikan kerugian negara dengan menyetor ke kas negara Rp 110 juta. Jadi, total yang dikembalikan Rp 210 juta. “Belum 50 persen dari total kerugian negara. Sehingga tanggung jawabnya (Jasman Hadi, red) ini harus menyetor kembali Rp 300 juta lebih,” terangnya.

Tentu ini akan dikomunikasikan kembali pihaknya kepada terpidana maupun melalui pengacaranya Edy Rahman, SH, MH. (ars)

Telusuri Dugaan Kelebihan Bayar Dividen Newmont Dari Hal. 1 Dengan adanya tim ini nantinya diharapkan ditemukan titik terang yang menjadi benang kusut persoalan tersebut.

“Pak Gubernur minta saya untuk melakukan penelusuran, konfirmasi kepada pihak terkait.

Ternyata betul ada perbedaan hitungan. Sehingga ini perlu klarifikasi, baru kita lakukan langkah selanjutnya,”imbuhnya.

Wagub mengatakan, dirinya akan segera membentuk tim itu dalam waktu dekat. Sehingga persoalan itu segera clear. Pasalnya, saat ini ada lagi masalah divestasi saham tujuh persen.

Dikatakan, ia sudah meminta Direktur PT. DMB, Andi Hadianto, SH, MM untuk membuat laporan tertulis terkait dengan utang dividen tersebut.

“Memang belum diserahkan sampai sekarang. Ini yang perlu kita klarifikasi. Supaya tujuh persen ini mulus, tidak menimbulkan pertanyaan, sekaligus juga ada manfaatnya,”pungkasnya.

Terkait dengan kelebihan bayar dividen ini sudah diklarifikasi oleh Direktur PT. DMB, Andi Hadianto, SH, MM pada 21 Agustus 2014 lalu. Andi mengatakan, utang dividen perusahaan Group Bakrie yang belum disetor ke PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) sejak dua tahun terkahir mencapai 14 juta dolar Amerika atau setara dengan Rp 140 miliar (jika nilai tukar rupiah rata-rata Rp 10.000 per dolar Amerika).

Dalam mengakuisisi 24 persen saham PTNNT, PT DMB yang mewakili tiga Pemda, membentuk PT. Multi Daerah Bersaing (MDB) bersama anak perusahaan group Bakrie, PT. Multicapital. Ia merincikan, utang dividen Group Bakrie itu sejak 2012 lalu. Dimana dividen tahun 2012 dari PT. MDB yang belum disetor ke PT. DMB sebesar 6,5 juta dolar Amerika ( setara Rp 65 miliar). Kemudian PT. Multicapital belum menyerahkan kewajibannya ke PT. DMB sebesar 8 juta dolar Amerika (setara Rp 80 miliar).

Ia pun membantah bahwa perusahaan Group Bakrie itu telah membayar lebih dividen.

“Harus dibedakan mana kewajiban MDB dan mana kewajiban Multicapital. Kalau kita sudah bisa membedakan itu, dari mana kelebihan bayar,’’ katanya.

MDB itu dapat keuntungan dari Newmont. Multicapital adalah pemegang saham. Di dalam perjanjian bahwa Multicapital itu akan menanggung paling sedikit 4 juta dolar Amerika (setara Rp 40 miliar) per tahun kalau MDB tidak bisa membagikan dividen.

Dijelaskan, dua tahun sejak 2012 dan 2013 jumlah tunggakan kewajiban yang belum dibayarkan PT. Multicapital sebesar 8 juta dolar Amerika. Sementara PT. MDB belum menyetor sisa dividen sebesar 6,5 juta dolar Amerika.

“Itu kita tagih terus.

Sudah pernah kita somasi,’’ tegasnya. Tetapi perlu dipahami kondisi Newmont sekarang seperti ini. Mereka sudah berinvestasi MDB untuk membeli saham Newmont tidak kurang dari Rp 8,6 triliun.

Membeli saham yang 24 persen itu nilainya Rp 8,6 triliun. Tetapi keuntungan yang diperoleh MDB baru sekitar Rp 2 triliun lebih. ‘’Artinya, memang belum untung. Ditambah lagi sekarang situasi Newmont yang seperti ini,”imbuhnya.

Meskipun demikian, lanjutnya, PT. MDB tetap berkomitmen untuk melunasi dividen yang belum disetor tersebut. Bahkan, akibat keterlambatan pembayaran dividen itu, mereka siap untuk membayar bunganya. Berdasarkan arbitrase, Newmont wajib mendivestasi saham tambang di Batu Hijau secara bertahap hingga 51 persen. Saat ini komposisi pemilikan saham Newmont dikuasai oleh induk Newmont sebesar 49 persen, Pemda NTB lewat MDB sebanyak 24 persen, PT Pukuafu sekitar 17,8 persen , dan Masbaga sebesar 2,2 persen. (nas)

Wabup Akui Terjadi Kebocoran

Miliaran Rupiah PAD Lobar Diduga Hilang Giri Menang (Suara NTB) Miliaran rupiah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Barat (Lobar) dari sektor pajak vila diduga “hilang”.

Hasil temuan Panitia Khusus (Pansus) Perizinan DPRD Lobar, PAD yang hilang ini disebabkan hampir 80 persen dari vila komersial tidak ditarik pajak.

Kondisi ini diakui Wakil

Dengan maksud agar pemerintah ini bisa membangun pusat-pusat sentra industri yang baru di tanah air,” kata anggota Komisi VII DPR RI, Dr. Kurtubi ketika dikonfirmasi usai menggelar pertemuan dengan berbagai stakeholders terkait lingkup Pemprov NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (24/2) petang.

Belasan anggota Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke NTB untuk menyerap berbagai permasalahan yang terkait dengan pertambangan, energi dan masalah ketenagalistrikan.

Pada kesempatan itu, rombongan Komisi VII DPR RI diterima langsung Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si. Kurtubi mengatakan, jangan hanya pusat-pusat industri terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dengan dibangunnnya smelter di NTB, maka menurutnya industri-industri ikutan lainnya yang mendukung output keberadaan smelter itu juga akan tumbuh di NTB. Sehingga, dengan adanya smelter di NTB maka terjadi pemerataan pembangunan.

Selain itu akan mengurangi kesejangan pembangunan antardaerah. ‘’Akan terjadi perbaikan distribusi pendapatan. Untuk jangka panjang, daerah penghasil tambang berhak memperoleh multiplier effect dari keberadaan tambang. Oleh kare-

na itu, kami Komisi VII konsisten mengharapkan, mendukung agar smelter di Pulau Sumbawa, NTB,’’ imbuh Politisi Nasdem itu.

Menurut Kurtubi, tuntutan dan desakan supaya Newmont membangun smelter di NTB tak berlebihan. Mengingat hal yang sama juga dilakukan PT. Freeport Indonesia, yang membangun smelter di Papua. Di samping itu, politisi asal NTB ini juga mengatakan, membangun smelter di lokasi tambang akan jauh lebih menguntungkan karena akan menghemat ongkos kirim bahan baku .

“Selama ini yang dikirim ke luar negeri (konsentrat) itu. Masalah kesiapan tanah (lahan) tak jadi masalah karena konsesi di areal tambang itu luas sekali. Demikian juga listrik tak jadi masalah tinggal meningkatkan kapasitas daya yang ada di Newmont,” katanya.

Selain mendukung pembangunan smelter di NTB, kata Kurtubi, Komisi VII juga mendukung pemerintah daerah untuk mendapatkan saham tujuh persen Newmont. “Masalah divestasi juga harus di berikan kepada NTB. Agar daerah memperoleh bagian pendapatan lebih besar. Ini akan kita sampaikan hasil kunjungan ke daerah ini kepada pemerintah,” pungkasnya. (nas)

Bupati (Wabup) Lobar, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, Rabu (25/ 2). Menurutnya, kebocoran pajak dari vila, disebabkan salah satunya izin keluar dari BPMP2T tetapi di Dinas PPKD tidak ditembuskan, sehingga tidak ditarik pajaknya. Untuk itu ia sangat merespons baik, adanya rekomendasi Pansus supaya Dinas PPKD dengan BPMP2T menjalin koodinasi

yang baik. “Kita banyak izin keluar, tapi Dinas PPKD tidak tahu, sehingga pajak tidak masuk. Saya yakin banyak kebocoran pajak dari vila tersebut” ungkapnya.

Terkait hal itu, pihaknya akan menindaklanjuti semua rekomendasi Pansus Perizinan tersebut, sebab dinilai bagus. Tentunya dalam menjalankan rekomendasi itu,

Panti Sosial Budi Rini Tidak hanya Tangani WTS Mataram (Suara NTB)Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Budi Rini tidak hanya sebatas menangani Wanita Tuna Susila (WTS). Sesuai amanat Pasal 40 Peraturan Gubernur No. 23 tahun 2008, panti sosial itu setidaknya mengemban lima sasaran yang menjadi tugas pokok untuk dilaksanakan.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha PSKW Budi Rini, Ketut Sumanaya, SH., Rabu (25/2) mengatakan empat tugas tambahan yang harus dijalankan panti tersebut yakni, merehabilitasi wanita rawan tindak asusila, wanita korban kekerasan, wanita pengidap HIV/AIDS dan korban traficking baik anak maupun dewasa.

Sejumlah tugas pokok yang harus dijalaninya itu lantas disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja sosial yang terlibat dalam upaya pem-

benahan mental kelayan.

“Kalau dulu memang panti ini hanya fokus menangani WTS saja, akan tetapi semenjak ada perubahan yakni pada tahun 2008, panti ini mendapat tambahan sasaran pokok yang harus dilaksanakan. Yang direhab disini merupakan kelayan yang dirujuk atau diserahkan baik oleh aparat kepolisian, Pol PP atau dari aparatur desa perangkat negara,” tuturnya disela – sela pelaksanaan sosialisasi petunjuk teknis pembinaan dan pelayananan kelayan pada PSKW Budi Rini Mataram dalam rangka meningkatkan Hubungan Kerja Dengan Tenaga Kerja Sosial sePulau Lombok.

Sementara itu, salah satu pekerja sosial yang dinilai cukup berpengalaman yakni Mawardin A.Ks, menuturkan bahwa rehabilitasi yang dilakukan dalam panti tersebut bukan

dalam rangka mengekang kehidupan individu tertentu. Namun, upaya yang dilakukan oleh para pekerja sosial di tempat itu tidak lain demi memberikan perlindungan terhadap perempuan.

“Budi Rini itu tidak bertujuan untuk mengekang kebebasan seseorang, melainkan kita ingin membentuk mereka (para kelayan, red) untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Disini kami memberikan bimbingan agar mereka memiliki keterampilan sehingga dapat terserap menjadi tenaga kerja yang baik di lapangan,” tuturnya.

Menurutnya, selama ini masyarakat beranggapan bahwa panti tersebut hanya menangani WTS atau mantan pekerja seks. Ia berharap, melalui sosialisasi yang dilakukannya itu, publik tidak lagi beranggapan yang keliru terhadap panti sosial yang juga menangani anak tersebut. (met)

Ciderai Psikologi Keadilan Dari Hal. 1 “Karena kita tahu, bahwa kepolisian dan kejaksaan khususnya punya banyak tunggakan perkara. Ini akan menjadi kewalahan,” kata Koordinator Kantor Penghubung KY NTB, Ridho Ardian Pratama, SH menjawab Suara NTB, Rabu (25/2), ketika dimintai komentarnya soal pertemuan plt Ketua KPK dengan pihak Kejaksaan Agung, soal distribusi penanganan perkara ke Kejaksaan di daerah.

Sebagai pengawas peradilan, dia condong khawatir dengan proses di Pengadilan Tipikor nanti, terhadap berkas yang disodorkan Kejaksaan. Tidak hanya soal kualitas perkara yang disodorkan, tapi juga kapasitas pengadilan yang menyidangkan. Apalagi sebagaimana diketahui, kasus ditangani KPK kaliber pejabat dan atau nilainya miliaran rupiah.

Pihaknya secara sederhana mengevaluasi kondisi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram saat ini. Mereka kewalahan menangani perkara yang banyak masuk, dengan jumlah hakim terbatas. Tapi bukan itu substansinya, tapi kualitas perkara yang disodorkan Kejaksaan.

“Sering kami mendapat keluh kesah dari hakim, terkait kasus korupsi yang disodorkan Kejaksaan, banyak mengungkap kasus, tapi kerugian negara kecil kecil,” ungkap Ridho, kemudian mengutip nilai relatif kecil itu, antara jutaan rupiah, maksi-

mal ratusan juta.

Dari kondisi ini menurutnya, bisa dijadikan ukuran bahwa kapasitas Kejaksaan dianggap belum mampu untuk menerima perkara besar dari KPK. “Tapi jika kebijakan itu tetap dilaksanakan, maka kontra produktif dengan semangat pemberantasan korupsi dari pusat sampai daerah yang selama ini tumpuannya kepada KPK,” paparnya.

Karena bagaimana pun juga, kepercayaan publik terhadap KPK tidak luntur sampai hari ini. Semangat lahirnya KPK, tidak lepas dari kinerja Kejaksaan dan Kepolisian yang belum mengalami perubahan ke arah perbaikan. Masyarakat menurutnya tidak bisa bohong ketika ditanya soal tingkat kepercayaannya terhadap aparat penegak hukum (APH), pasti akan menunjuk KPK dengan poin tertinggi.

“Ini terkait psikologi keadilan, kepercayaan masyarakat. Ini (pelimpahan perkara ke Kejaksaan) tidak tepat, karena memang kepercayaan KPK masih tinggi.

Susah membohongi kejujuran masyarakat, bagaimana keadilan di daerah semakin banyak compang campingnya,” sorot alumnus Fakultas Hukum Universitas Mataram ini.

Kembali menyorot soal kapasitas hakim, dia terpaksa harus membandingkan dengan hakim Sarpin, yang tengah dalam sorotan karena keputusan kontroversialnya pada kasus praperadilan Komjen Budi Gunawan terhadap KPK. Hakim ini tengah dalam pe-

meriksaan KY karena dianggap putusannya janggal. Ridho mengaku, tidak bermaksud membandingkan atau men-generalisir dengan hakim di daerah soal kapasitas dan integritas. Tapi masyarakat menurutnya patut khawatir, ketika dalam persidangan perkara kasus korupsi temuan KPK, disodorkan Kejaksaan dan disidangkan di Pengadilan Tipikor di daerah, kualitasnya turun.

“Ini akan menjadi mundur jauh sekali. Kalau secara teori sih tidak masalah. Tapi kan dalam pelaksanaannya, harus dipikirkan sekali lagi oleh KPK,” sarannya.

Apakah ada kekhawatiran proses hukum diintervensi? Dia sangat yakin potensi intervensi itu sangat besar. Sebagai ukuran sederhana, di berbagai daerah di Indonesia, Kajati dan Kajari masuk dalam forum Muspida (sekarang FKPD) yang tentu imbasnya menerima anggaran dan fasilitas dari daerah.

Nah, ketika dalam posisi seperti ini, saat bersamaan kepala daerah itu diproses KPK, maka ketika kasusnya beralih ke daerah akan berbahaya karena rawan intervensi. Maka tidak ada pilihan, kecuali kembali pada format awal, bahwa ketika ‘tangan’ KPK menyasar kasus korupsi di daerah, maka lembaga ini harus memproses sampai ke tahap penuntutan, agar kualitas hukuman terhadap para terdakwa memenuhi ekspektasi semangat pemberantasan korupsi. (ars)

wabup meminta dewan tetap mengawasi.

Pada bagian lain, anggota DPRD Lobar Munawir Haris menyatakan, validasi data untuk peningkatan PAD dari data tahun 2014 ada 33 izin vila komersial yang dikeluarkan BPMP2T. Sementara yang terdata di Dinas PPKD sejak 2011 hingga 2015 itu baru 19 unit. Dari jumlah itu hanya dua

yang ditarik pajaknya.

Menurutnya, jika data ini sinkron dan SKPD memungut pajak dari pengelola vila, maka tentu sangat besar PAD yang masuk. Ia mencontohkan satu vila jika dihitung setahun pajaknya bisa mencapai ratusan juta, jika dikalikan jumlah vila yang ada, maka total pajaknya bisa mencapai Rp 3 miliar lebih. (her)

Jadi UPT, Payung Hukum UPP Pijar Masih Digodok Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan merevitalisasi Unit Penyangga Pemasaran (UPP) Pijar menjadi sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB. Namun, payung hukum untuk menjadikan embrio industrialisasi produk unggulan Pemprov NTB itu masih digodok oleh instansi teknis.

“Belum sampai ke kami, masih diinstansi teknis. Beluam ada kajian dari Biro Hukum,” kata Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Rusman, SH, MH dikonfirmasi diselasela rapat paripurna di DPRD NTB, Rabu (25/2) siang.

Menurut Rusman, adanya revitalisasi UPP Pijar menjadi sebuah UPT adalah ide yang bagus.

Dengan demikian, maka akan menjadi jelas yang bertanggung jawab mengelolanya. “Harus dilihat dulu dari tupoksinya apakah memenuhi unsur, rincian tugas untuk menjadi UPT,’’ katanya.

Kalau sudah ada kajiannya itu, menjadi bagus jadi UPT supaya jelas siapa yang bertanggungjawab pengelolaannya.

Dijelaskan, untuk membentuk sebuah UPT, cukup dengan Peraturan Gubernur (Pergub).

Namun, sebelum disusun Pergubnya, tentu sudah ada penggodokan di instansi teknis. Setelah rampung penggodokan di instansi teknis, selanjutnya dibawa ke Biro Organisasi.

“Biro Organisasi yang melihat dari rincian tugasnya , kalau sudah dianggap cukup maka diserahkan ke Biro Hukum untuk proses penerbitan peraturan gubernurnya,” tambahnya.

Rusman mengatakan, pembentukan suatu UPT akan melihat kebutuhan. Ketika suatu instansi/SKPD melakukan sebuah kegiatan sesuai tupoksi yang beban tugasnya cukup besar maka bisa dibentuk lembaga khusus yang sifatnya teknis.

UPP Pijar merupakan tempat pemasaran produk olahan Pijar yang dihasilkan oleh para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah dilatih dan dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM NTB. UPP tersebut berfungsi sebagai tempat pengemasan dan pengepakan hasil olahan produk Pijar yang selanjutnya dikirim ke outlet-outlet toko modern yang ada di Bali dan Nusa Tenggara. Selain itu, hasil olahan produk Pijar juga menyasar pasar retail (toko modern) di Pulau Jawa dan Jabodetabek. (nas)

Perekonomian Pariwisata Turun 30 Persen Dari Hal. 1 Ia mengatakan, dalam hal ini Komisi X sangat konsen, sehingga memberikan rekomendasi ke Kem-PAN RB untuk dapat meninjau kembali dan melakukan kajian yang lebih selektif terhadap daerah.

“Terlebih jika daerah itu sudah ditetapkan sebagai kawasan pariwisata dengan konsep MICE (meetings, incentives, conferences, and exhibitions). Jadi tolong dipilih-pilihlah,” katanya. Selain itu, larangan rapat di hotel juga memberikan dampak pada berbagai program yang harus dilakukan oleh mitra Komisi X terutama yang ada di daerah tidak bisa jalan.

Misalnya, katanya, program pelatihan guru. Pelatihan itu berlangsung berharihari sehingga guru harus diinapkan agar bisa lebih fokus dan hasil pelatihannya pun biasa lebih optimal.

Sementara, kondisi dan fasilitas gedung pertemuan di daerah-daerah masih sangat kurang. Untuk itulah, Komisi X juga sangat berharap agar pemerintah dapat melakukan

kajian kembali terhadap aturan tersebut. “Larangan ini, membuat kita rugi dalam bidang ekonomi pariwisata dan menjadi kendala pelaksanaan program,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mengatakan, kebijakan pemerintah melarang kegiatan rapat di hotel bisa berdampak terhadap peningkatkan angka kemiskinan di daerah ini. “Dengan diberlakukannya larangan rapat di hotel oleh pemerintah menimbulkan dampak luas dan menyeluruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.

Mohan mengatakan, akibat kebijakan itu tidak hanya pemilik hotel yang mengalami penurunan pendapatan akibat kurangnya tamu, tetapi juga sejumlah biro perjalanan wisata, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang jajanan bahkan usaha katering juga ikut menurun pendapatannya.

“Jika melihat dampak kebijakan pemerintah itu secara luas, maka pada akhirnya bisa berdampak juga pada peningkatan angka kemiskinan di daerah,” katanya. (ant/Bali Post)

Muhammad Tunggu Perintah DPP PPP

Dukung Smelter di NTB Dari Hal. 1

Halaman 15

Dari Hal. 1 Dengan jatuhnya putusan tersebut, Ketua DPW PPP NTB, H. Muhammad, SH selaku Ketua DPW versi Djan Faridz tentu kini tengah berada di atas angin. Namun, Muhammad yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (25/2) kemarin mengaku saat ini pihaknya hanya menunggu saja proses dan tindaklanjut yang dilakukan DPP PPP pascaputusan tersebut. ‘’Kita tentunya jalan terus, sembari menunggu perintah DPP selanjutnya. Apa perin-

tahnya itu kita tunggu saja karena ini muaranya ke DPP semua,’’ ujarnya.

Ia menegaskan, sejak awal pihaknya memang telah optimis akan memenangkan sengketa ini. Terlebih dengan terbitnya putusan sela PTUN yang menyiratkan kemenangan mereka. “Sesuai saya bilang kemarin Insya Allah menang, sekarang terbukti menang,” ujarnya.

Dengan perkembangan ini, Muhammad juga menegaskan kepada seluruh pihak untuk bersikap lebih hati-hati dalam

berkomunikasi dengan kepengurusan PPP. Menurut Muhammad, sikap pengurus PPP yang sudah menjalin koalisi atau membangun kesepakatan dengan calon kepala daerah tertentu bisa berdampak kurang baik karena kepengurusan itu bisa saja akhirnya dinyatakan tidak diakui.

“Saya sudah sampaikan seperti kemarin. Jangan dulu membuat kesepakatan-kesepakatan. Sekarang kalau seperti ini kejadiannya, bagaimana pertanggungjawabannya ke orang, ke calon-calon itu,”

sesal Muhammad.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPW PPP NTB versi Rumahurmuziy, Drs. H. Muzihir menegaskan bahwa pihaknya tidak khawatir dengan terbitnya putusan PTUN itu. Ia menegaskan, putusan itu masih bisa ditanggapi dengan mengajukan banding. Menurut Muzihir, proses sidang banding ini nantinya bisa memakan waktu hingga 1,5 tahun lebih dan saat itu Pilkada tentunya sudah digelar.

Menurutnya, putusan PTUN juga belum tentu akan dipatuhi oleh Menkumham. ‘’Sekarang

mau ndak Menteri Hukum dan HAM membatalkan?’’

Anggota DPRD NTB ini menambahkan bahwa keputusan ini tidak akan mempengaruhi karena Menkumham telah menerbitkan surat atas permintaan KPU terkait kepengurusan PPP yang diakui pemerintah. ‘’Waktu Mukernas dikeluarkan (surat) itu, cuman ndak dikasih kita menyebarkan. Jadi tidak ada pengaruhnya (putusan PTUN). Ini muktamar yang dilakukan Romi, sudah diakui oleh pemerintah,’’ ujar Muzihir. (aan)

KPA Bertanggung Jawab Penuh atas Proyek Bermasalah Dari Hal. 1 ketika penegak hukum mulai mengusut kasus itu, bidikan awal adalah pejabat level bawah dan rekanan, praktis akan merembet ke atasannya, KPA atau kepala instansi yang punya gawe proyek itu.

Kalau bicara persoalan waktu, biasanya memang (penyelidikan, penyidikan) mulai dari bawah dulu. Tapi tentu saja tidak adil, hanya bawahan yang jadi tersangka oleh penegak hukum. ‘’Memang dalam amatan kita di Somasi NTB, fakta yang terjadi, sebagian besar orang – orang bersalah jadi tersangka pada golongan staf, pelaksana proyek. Belum pernah kepala dinas atau kuasa pengguna anggaran,’’ papar Hendry.

“Saya tidak berani katakan Kejaksaan masuk angin, tapi dari segi tanggung jawab pen-

geloaan anggaran, semestinya (KPA) kena. Karena mereka lah yang bertanggung jawab penuh. Tidak bisa dilepas sebenarnya,” tegas Hendry.

Dalam catatan beberapa kasus yang belum menyasar KPA itu, diantaranya proyek Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUD-NI), proyek Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Dua kasus ini merupakan tunggakan lama, yang sampai saat ini belum jelas progressnya, namun sudah menetapkan dua tersangka dari kalangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Termasuk beberapa kasus baru lainnya, diantaranya, proyek Bumi Sejuta Sapi (BSS), dua orang ditetapkan tersangka, PPK dan rekanan pelaksana. Lainnya, proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), yang sudah menetapkan koordinator pelaksana proyek, rekanan dan konsultan.

Terbaru, proyek perencanaan cetak sawah baru di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPA). Dalam perkara ini, hanya PPK dijadikan tersangka. Di instansi berbeda, terjadi juga di Direktorat Reskrimsus Polda NTB, dalam kasus dugaan korupsi Terminal Haji Bandara Internasional Lombok (BIL). Dalam proyek ini, kepolisian hanya menetapkan enam tersangka dari kalangan rekanan, pengawas, PPK sebagai tersangka. Sama dengan Kejaksaan, Krimsus hingga kini belum menyentuh KPA. Sementara menurut Hendriadi, dalam ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 termasuk ketentuan baru tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah Perpres 70 Tahun

2012, KPA dalam kedudukannya pada proyek itu punya tanggung jawab hukum dan administrasi.

Namun pihak Kejaksaan punya alasan lain soal ini. Secara normatif juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, sebelumnya berdalih tidak semudah yang dibayangkan.

“Perlu bukti bukti kuat, jadi tidak semudah itu untuk memproses KPA di tingkat penyidikan,” terang Sutapa.

Terhadap ini, Hendriadi memahami kesulitan dialami Kejaksaan. Tapi terlepas dari itu, apapun alasannya, pelaksanaan pekerjaan itu ada tanggung jawab hirarkinya, mulai dari paling bawah pada level bendahara, pemeriksa barang, pelaksana lapangan, sampai KPA. Ini juga akan sangat erat kaitan dengan ketidakberesan pekerjaan rekanan dan pengawas.

“Artinya korupsi tidak ber-

diri sendiri. Sebab ketika kesalahan dilakukan oleh bawahan, maka tidak lepas dari peran kelalaian atasannya.

Dari kelalain atasan inilah, maka timbulah korupsi, munculah kerugian negara,” tegasnya. Terlebih, ketika bicara uang, mulai dari bendahara, pelaksana program, kemudian KPA, merupakan lingkaran tanggung jawab itu.

Jika masih saja terjadi pengkotakan pada proses hukum, Hendriadi menyimpulkan Kejaksaan belum berani memproses pejabat ‘kakap’ yang terlibat. Bahkan dia menilai ini fenomena, tidak hanya di NTB tapi penegak hukum di daerah lainnya. Sehingga wajar, menyematkan kepercayaan kepada KPK alasannya cukup kuat, karena berani memproses dan menangkap siapapun yang terlibat. (ars)

Kamis, 26 Februari 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jaksa Agung: Persiapan Eksekusi Terpidana Narkoba 90 Persen

(ant/Bali Post)

HM. Prasetyo

Jakarta (Suara NTB) Persiapan eksekusi sepuluh terpisana mati kasus narkoba sudah mencapai 90 persen, kata Jaksa Agung, HM. Prasetyo di Istana Negara, Rabu (25/2).

“Persiapan sudah 90 persen.

Tinggal koordinasi dengan pihak

terkait, teknis pemindahan tahanan ke Lapas Nusakambangan dan persiapan personil regu tembak,” kata Prasetyo.

Menurutnya eksekusi terpidana mati kasus narkoba sudah keputusan final pemerintah Indonesia dan tidak akan ada penundaan. “Ini masalah konsistensi penegakan hukum dan kewibawaan negara,” ujarnya.

Prasetyo mengungkapkan dari sepuluh tahanan yang akan dieksekusi, enam di antaranya sudah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan. Sementara empat lainnya sedang dalam proses pemindahan.

Ditanya mengenai salah satu tahanan yang didiagnosa mengidap penyakit schizophrenia, Prasetyo mengatakan akan mencari pendapat ahli lain untuk membuktikan hal tersebut.

Kejagung berencana mengeksekusi 11 terpidana mati tahap

kedua, yakni delapan kasus narkotika dan tiga kasus pembunuhan.

Ke-11 terpidana mati itu adalah Syofial alias Iyen bin Azwar (WNI) kasus pembunuhan berencana, Mary Jane Fiesta Veloso (WN Filipina) kasus narkotika, Myuran Sukumaran alias Mark (WN Australia) kasus narkotika, Harun bin Ajis (WNI) kasus pembunuhan berencana, Sargawi alias Ali bin Sanusi (WNI) kasus pembunuhan berencana, Serge Areski Atlaoui (WN Prancis) kasus narkotika.

Selain itu, Martin Anderson alias Belo (WN Ghana) kasus narkotika, Zainal Abidin (WNI) kasus narkotika, Raheem Agbaje Salami (WN Cordova) kasus narkotika, Rodrigo Gularte (WN Brasil) kasus narkotika dan Andrew Chan (WN Australia) kasus Narkotika. (ant/Bali Post)

Kemendag Gandeng TNI-Polri Berantas Mafia Beras Jakarta (Suara NTB)Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menggandeng TNI dan Polri untuk memberantas mafia beras agar tidak terjadi kebocoran termasuk saat operasi pasar.

“Kami bekerja sama dengan Kapolri dan Panglima TNI (Jenderal TNI Moeldoko,red) bagaimana memberantas mafia beras ini,” kata Rachmat Gobel saat di Gudang Bulog DIvre DKI Jakarta, Rabu (25/2).

Ia akan melakukan tindakan hukum dan pencabutan ijin jika ditemukaan pengusaha menaik-

kan harga dan penimbunan beras milik pemerintah.

“Jika ditemukan menyalurkan beras atau menahan beras akan ditindak. Kami sudah berikan sinyal jangan main-main, jika tidak diindahkan akan ditindak karena membuat keresahan,” kata Rachmat Gobel.

Selain memberantas mafia beras, lanjutnya, maka pihaknya akan melakukan operasi pasar beras melalui Bulog.

“Operasi pasar terus dilakukan Bulog agar harga yang ditentukan pemerintah bisa sama ketika sampai ke

KPK Pertimbangkan Ajukan PK Praperadilan BG Jakarta (Suara NTB) Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki sedang menimbang untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung terkait dikabulkannya gugatan praperadilan terhadap KPK yang diajukan Komjen Polisi Budi Gunawan.

KPK pada Jumat (20/2) mengirimkan kasasi kepada PN Jaksel karena hakim tunggal Sarpin Rizaldi di PN Jaksel pada 16 Februari 2015 menyatakan bahwa surat perintah penyidikan KPK yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Kasasi KPK tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Saya berprinsip tidak akan

mengomentari hasil putusan pengadilan. Kita lebih baik menggunakan upaya hukum saja. Kalau dimungkinkan mengajukan Peninjauan Kembali (PK), akan kita lakukan. Kalau tidak mungkin, ya jangan ngeyel (dipaksakan),” kata Ruki usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (25/2).

Terkait gugatan praperadilan terhadap KPK yang diajukan beberapa orang yang sudah

ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Ruki mengatakan institusinya akan siap menghadapi gugatan tersebut.

“Ya harus siap. Itu hak tersangka untuk mengajukan.

Tentu saya akan persiapkan ahli hukum dan penyidik untuk menghadapi gugatan praperadilan,” kata Ruki sebelum dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

Taufiequrachman Ruki

masyarakat,” katanya.

Rachmat juga menegaskan pihaknya menggandeng TNI-Polri untuk mengawasi operasi pasar ini agar tidak ada kebocoran.

Mendag mengungkapkan ada 1.600 ton beras yang disiapkan Bulog Divre DKI Jakarta untuk wilayah Jabodetabek dengan harga Rp7.400 per kilogram.

“Ini untuk DKI saja dan ini diikuti oleh semua daerah berdasarkan perintah Wapres (Jusuf Kalla) mencapai 300 ribu ton seluruh Indonesia,” ungkap Rachmat Gobel. (ant/Bali Post)

Romi: DPP PPP Hasil Muktamar Surabaya Ajukan Banding Jakarta (Suara NTB) Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya, Romahurmuziy atau Romi, mengatakan bahwa DPP PPP hasil Muktamar Surabaya beserta pimpinan F-PPP DPR-RI mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi TUN Jakarta (pengadilan tingkat dua).

“Dengan adanya banding tersebut, maka putusan PTUN Jakarta belum mengubah status hukum apa pun terhadap DPP PPP hasil Muktamar Surabaya. Artinya DPP PPP yang sah dan legal untuk mewakili PPP dalam urusan Pilkada maupun kegiatan kepartaian lainnya adalah DPP PPP hasil Muktamar Surabaya sampai dengan Menteri Hukum & HAM mencabut SK yang ada setelah adanya putusan final (in kracht) dari Mahkamah Agung-RI nanti sekitar 1-2 tahun kedepan,” kata Romi dalam rilisnya di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, sejumlah keanehan dalam pertimbangan hukum hakim adalah legal standing

yang menjadi materi eksepsi tergugat intervensi, sama sekali tidak dipertimbangkan.

“Pasal 24, 25, undang 2/2008 jo 2/2011 tentang parpol tidak dikutip sama sekali,” katanya.

Selain itu, surat dari Kementerian Hukum dan HAM yang mengatakan harus diselesaikan melalui mahkamah partai atau diselesaikan melalui forum tertinggi partai sama sekali tidak dipertimbangkan,” kata dia.

Kejanggalan hakim menangis tersedu-sedu saat membacakan putusan yang sama sekali tidak lazim dan menunjukkan mereka dibawah tekanan ratusan massa tak dikenal yang sengaja dihadirkan di PTUN untuk menekan majelis.

“Saat ini DPP PPP hasil Muktamar Surabaya sedang menyusun argumentasi-argumentasi dan bukti-bukti baru untuk proses ditingkat banding.

Seluruh jajaran DPW/DPC se Indonesia tidak terpengaruh dengan setiap informasi yang menyesatkan dari pihak manapun,” katanya. (ant/Bali Post)

Basarnas Kerahkan KN-225 Cari Delapan Nelayan Situbondo Situbondo (Suara NTB) Badan SAR Nasional mengerahkan Kapal Nasional 225 dari Surabaya untuk mencari delapan nelayan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang hilang akibat perahu tenggelam di perairan Selat Madura.

“Pagi tadi KN 225 sudah merapat di perairan sebelah utara PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) Paiton, Probolinggo, untuk ikut melakukan pencarian korban,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo Zainul Arifin di Situbondo, Rabu (25/2).

Kapal Motor Slerek Harmonis yang digunakan 17 nelayan asal Besuki dan Banyuglugur, Situbondo, tenggelam akibat hantaman ombak dan angin kencang di perairan sebelah utara PLTU Paiton, Senin (23/2) malam.

Sebanyak tujuh orang diselamatkan nelayan lain pada malam itu dan dua orang diselematkan pada Rabu (24/2) pagi, sementara delapan lainnya hilang.

Zainul menjelaskan bahwa pada pencarian hari kedua ini pihaknya juga menambah armada berupa perahu karet seh-

ingga semuanya berjumlah dua unit, dua perahu SAR dan perahu sejumlah nelayan di sekitar perairan Selat Madura tersebut.

Ia menjelaskan bahwa perahu-perahu nelayan itu rencananya akan menarik KM Slerek Harmonis untuk dibawa kembali ke pantai, sementara jaring yang digunakan oleh para nelayan nahas itu sudah ditarik sehari sebelumnya.

“Kami berharap pencarian hari ini membuahkan hasil.

Para nelayan itu kami temukan dalam kondisi selamat semua,” katanya. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

PENCARIAN KORBAN KAPAL TENGGELAM - Tim SAR gabungan melakukan pencarian korban kapal nelayan Kapal Motor Harmonis yang tenggelam di Selat Madura, Situbondo, Jawa Timur, Rabu (25/2). Pencarian korban kapal tenggelam tersebut dilakukan dari titik terakhir kapal tenggelam dengan menyisir sekitar 15-25 mil laut.

(ant/Bali Post)

SIDANG MAHKAMAH PARTAI GOLKAR - Ketua Majelis Hakim Mahkamah Partai Golkar Muladi (kedua kanan) bersama anggota majelis hakim H.A.S. Natabaya (kanan), Andi Mattalata (kedua kiri) dan Djasri Marin (kiri), memimpin sidang Mahkamah Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (25/2).

Mahkamah Partai Golkar Bantah Intervensi Keputusan PN Jakbar Jakarta (Suara NTB) Mahkamah Partai (MP) Golkar membantah telah mengintervensi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menolak gugatan Golkar hasil Munas Bali, yang salah satu pertimbangannya adalah surat dari MP yang dikirim ke pengadilan.

“Tidak mungkin kami mengintervensi pengadilan,” kata Ketua MP Golkar Muladi dalam sidang Mahkamah Partai di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (25/2). Muladi menjelaskan eksistensi MP sudah berdasarkan pasal 32 UU Partai Politik dan keputusan Munas Golkar di Riau tahun 2009 tentang pembentukan Mahkamah Partai.

Menurut dia berdasarkan keputusan DPP Partai Golkar, susunan personil MP sudah dicatatkan di Kemenkumham yang terdiri dari lima orang.

“Saya sebenarnya berharap putusan Pengadilan Negeri Jakar-

ta Barat adalah menyatakan dirinya berwenang namun ternyata dikembalikan ke Mahkamah Partai,” ujarnya.

Dia menegaskan MP akan memutuskan perkara dualisme kepemimpinan Golkat secara independen dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun.

Sebelumnya kuasa hukum Golkar hasil Munas Bali Yusril Ihza Mahendra menjelaskan pihaknya tidak bisa menerima putusan PN Jakbar karena yang dijadikan pertimbangan hakim bukan bukti dan argumen yang disampaikan kubu ARB maupun kubu Agung Laksono.

Namun menurut dia argumen yang dijadikan pertimbangan hakim merupakan surat dari Mahkamah Partai Golkar yang disampaikan ke pengadilan. “Mahkamah Partai bukan pihak yang berperkara dalam sidang ini karena itu ini merupakan bentuk intervensi yang dilakukan pihak ketiga kepada pengadilan,” katanya

pada Selasa (24/2).

Dia mempertanyakan mengapa hakim PN Jakbar harus mempertimbangkan surat yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pihak yang berperkara di pengadilan.

Menurut Yusril pihaknya pernah menyampaikan masalah ini ke MP Partai Golkar pada 23 Desember 2014 agar MP menyelesaikan perselisihan Golkar.

“Lalu tanggal 6 Januari 2015 MP menjawab bahwa mereka tidak bisa selesaikan masalah ini karena sudah tidak independen dan hakim tidak lengkap serta mempersilahkan kami membawa masalah ini ke pengadilan,” katanya.

Dia mengatakan tanggal 15 Januari 2015 pihaknya mendaftarkan perkara ini ke

pengadilan ketika sidang berjalan lalu MP mengatakan mereka mampu bersidang dan meminta pengadilan menghentikan persidangan.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan menolak permohonan gugatan kubu Aburizal Bakrie tentang penyelesaian dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar. “Gugatan penggugat tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Oloan Harianja dalam pembacaan putusan di PN Jakarta Barat, Selasa.

Hakim Oloan juga memutuskan, menerima eksepsi tergugat pertama tentang kewenangan PN Jakbar untuk mengadili sengketa. Ketiga menurut dia menghukum pengguat untuk membayar biaya perkara senilai Rp1.216.000. (ant/Bali Post)