Snt26122014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

JUMAT, 26 DESEMBER 2014

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 243 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Catatan Akhir Tahun

Bangkitnya Dua Blok Politik Tahun 2014 menyajikan iklim politik yang cukup dinamis – bahkan cenderung bergejolak di NTB. Hal ini tidak terlepas dari bangunan koalisi Pemilu Presiden 2014 yang rupanya terbawa hingga ke struktur politik lokal.

TAHUN 2014 dibuka dengan kisruh penetapan sejumlah anggota KPUD NTB dan KPU Kabupaten/Kota di NTB. Kisruh dipicu protes sejumlah calon atas tes kesehatan rohani yang tidak dijalankan sesuai ketentuan dan akhirnya memaksa KPU RI mengambilalih proses seleksi calon anggota KPU NTB. Proses yang cukup berliku ini melahirkan lima anggota KPU NTB peri-

ode 2014-2019. Mereka adalah L. Aksar Ansori, SP, Yan Marli, SPd., M.Pd, Suhardi Soud, SE, Agus, M.Si dan Hesty Rahayu,ST., MM. Oleh rekan-rekannya, Aksar pun dipilih sebagai Ketua KPU NTB. Fenomena ini tidak saja terjadi dalam proses pemilihan anggota KPU NTB. Dalam proses pemilihan anggota KPU Kabupaten/Kota, problem serupa juga menyeruak. Banyaknya prob-

lem dalam proses seleksi ini sempat menimbulkan kekhawatiran dari sejumlah kalangan, terlebih dengan adanya dua proses krusial yang akan mereka jalani seperti Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014.

Untungnya, kekhawatiran itu tidak terbukti sebab Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014 berjalan cukup lancar di NTB. Bersambung ke hal 5

Proyek RSUP NTB

Dewan Dorong BPK Lakukan Audit Investigatif Menyeluruh

Mataram (Suara NTB) Kalangan Dewan mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB untuk melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap proyek RSUP NTB yang berlokasi di Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Pasalnya, fasilitas kesehatan yang dihajatkan sudah bisa operasional (digunakan) tahun 2013, molor hingga saat ini.

TO K O H Dukung Pemerintah Daerah SEDIKITNYA 12 gereja di Mataram khidmat dalam suasana perayaan Natal, Kamis (25/12) pagi kemarin, setelah malam sebelumnya prosesi misa dilaksanakan. Pada puncak perayaan Natal pagi kemarin, Gereja Rock Gebang, Mataram mengangkat tema tentang government atau pemerintahan.

Tema ini diangkat sebagai wujud loyalitas umat Kristiani terhadap pemerintah, sebagai pengejawantahan dari loyalitas dan kecintaan kepada Tuhan. Government menurut Pendeta L. Fauzan, sebagai simbol dari raja, terjemahan dari pengEsaan terhadap Tuhan. “Government berarti pemerintahan, Bersambung ke hal 5 L. Fauzan (Suara NTB/ars)

KO M E N TTAA R

Informasi Simpang Siur RUSUH warga Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Dara Kota Bima yang kembali pecah, menimbulkan korban jiwa. Satu orang tewas, Iwan Setiawan alias Adi (22), warga Kelurahan Tanjung Kota Bima. Penyebab korban tewas masih simpang siur. Sehingga Polda NTB membentuk tim untuk mengusut, apakah korban ditembak polisi atau karena perkelahian antarwarga sendiri.

Mengenai simpang siur informasi pemicu peristiwa kedua berupa pembakaran pos polisi di simpang tiga pertokoan Kota Bima, belum bisa dipastikan Polda NTB. Sehingga sebagaimana disampaikan Kabid Humas Polda NTB, AKBP M. Suryo Saputro, SIK, dalam kasus ini, dibentuk tim khusus untuk menelusuri, apakah penembakan itu dilakukan polisi sehingga jatuh korban tewas, Bersambung ke hal 5 M. Suryo Saputro (Suara NTB/ars)

‘’Mestinya dilakukan sekarang tidak hanya audit finance atau audit anggarannya.

Perlu dilakukan audit investigatif menyeluruh mulai dari perencanaan. Supaya sama-sama

matching. Oleh karena itu auditnya itu dilakukan audit sejak 2009,’’ saran anggota Komisi IV Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup DPRD NTB, Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/met)

LANCAR- Perayaan Natal Kamis (25/12) di NTB, berlangsung aman, tertib, lancar dan khidmat. Tampak Umat Kristiani sedang menjalankan ibadah Misa Natal di Gereja Beatle Rock, Gebang, Kota Mataram, kemarin.

Progres Pertumbuhan IPM NTB Lima Besar Nasional Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Drs. Wahyudin menjelaskan, meskipun posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB diurutan 33 dari 34 provinsi di Indonesia. Namun, jika dilihat dari progres pertumbuhannya, NTB masuk dalam lima provinsi yang paling cepat peningkatan IPMnya. ‘’Dari sisi progresnya naik, bagus. Kalau kita hitung secara faktual, percepatan peningkatan

NTB dalam urutan lima secara nasional,’’ kata Wahyudin ketika dikonfirmasi usai rapat koordinasi evaluasi Raskin tahun 2014 di Kantor Gubernur, Rabu (24/12).

Dikatakan, dari tahun 2012 ke 2013, dimana pada waktu itu masih ada 33 provinsi di Indonesia, NTB masuk dalam lima besar provinsi yang paling progres peningkatan IPM-nya.

Meskipun secara urutan, NTB masih dalam posisi nomor dua dari bawah.

Bersambung ke hal 5

Jeblok, Kinerja Pelaksanaan Program Raskin di NTB Mataram (Suara NTB) Hasil audit kinerja atas program beras untuk warga miskin (raskin) di NTB tahun 2014 ini kembali terjadi penurunan alias jeblok.

Hasil audit kinerja yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, hasil kinerja pelaksanaan program raskin di NTB tahun 2014 sebesar 56,64 persen, menurun dibandingkan kinerja tahun 2013 sebesar 60,59 persen. ‘’Kita sampaikan tadi bahwa penyaluran raskin di NTB belum memenuhi 6T. Ini menurun dari tahun lalu (2013) sebesar 60,59 persen, sekarang cuma 56,64 persen.

Perlu perbaikan lah,’’ kata Kepala BPKP NTB, Darius AK dikonfirmasi usai rapat koordinasi evaluasi raskin 2014 di kantor Gubernur, Rabu (24/ 12) siang.

Bentrok Antarwarga di Kota Bima

Satu Tewas, Pos Polisi Dibakar Kota Bima (Suara NTB) Bentrok antara warga Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Dara Kecamatan Rasa NaE Barat, Kota Bima, kembali pecah Rabu (23/12) lalu. Dalam bentrokan tersebut, satu warga Kelurahan Tanjung, Iwan Setiawan alias Ady (22) tewas diduga terkena anak panah. Selain itu, belasan warga termasuk tiga anggota polisi mengalami luka-luka diduga terkena anak panah serta peluru senapan angin.

Selain menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, bentrok yang diduga dipicu persoalan sepele itu mengakibatkan satu Pos Polisi serta Pos Pantau di Kota Bima, Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

DIBAKAR - Pos Polisi di perempatan Lapangan Merdeka Kota Bima dibakar massa, saat terjadi bentrok antarwarga di Kota Bima, Rabu (24/12) lalu.

Program subsidi ini tidak memenuhi “6 T”, yakni Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Harga dan Tepat Administrasi, yang dijadikan sebagai indikator efektivitas program. Persoalan data penerima menjadi persoalan klasik.

Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Jumat, 26 Desember 2014

Lakukan Pengawasan PENEMUAN bayi di pinggir pantai di kawasan Ampenan Selatan menggegerkan warga setempat. Lurah Ampenan Selatan, Sudirman menyampaikan pada Selasa (22/12), tiga orang anak yang sedang mandi di pinggir pantai menemukan bayi yang kondisinya sudah meninggal dunia.

“Kebetulan ada warga kita yang sedang mandi di pantai dan menemukan bayi tersebut. Mereka kemudian langsung melaporkan ke warga dan warga melaporkan ke kami dan laporannya dilanjutkan ke Polsek Ampenan,” terangnya, Rabu (23/12). Lokasi penemuan bayi tersebut berada tepat di depan pusat informasi di Pantai Penghulu Agung, Ampenan Selatan.

Sudirman menyatakan penemuan bayi tersebut sekitar pukul 16.00 Wita. Bayi tersebut diperkirakan berumur lima bulan dan pada saat ditemukan memang sudah tidak bernyawa. Ia mengatakan ada juga bercak darah ditemukan di sekitar tubuh bayi malang tersebut. Pihaknya juga belum mengetahui pasti apakah pada saat dibuang bayi tersebut dalam kondisi meninggal dunia atau belum. Untuk penguburan mayat bayi tersebut, Sudirman mengatakan pihaknya belum mengetahui dimana.

Pasalnya setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, bayi tersebut langsung dibawa ke Polsek Ampenan dan divisum. “Saya dilaporkan sama petugas dan setelah itu saya lanjutkan ke Polsek Ampenan. Dari pihak Polsek yang turun langsung,” ujarnya.

Pada bagian lain, pada saat tahun baru nanti pantai di Ampenan Selatan biasanya ramai dikunjungi warga. Untuk itu, Sudirman mengatakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) akan standby disana untuk melakukan pengawasan. Selain itu juga akan ada beberapa petugas dari Tagana yang akan siaga. Upaya kewaspadaan dini di sepanjang pesisir Ampenan Selatan telah menjadi rutinitas yang dilakukan pihaknya pada saat perayaan tahun Sudirman baru. (ynt) (Suara NTB/dok)

Kurangi Kemiskinan PEMBAHASAN tiga paket raperda hak inisiatif DPRD Kota Mataram terus dikebut. Rabu (24/12) Dewan memberi tanggapan atas pendapat kepala daerah terhadap tiga buah raperda hak inisiatif DPRD Kota Mataram. Dari tiga raperda hak inisiatif DPRD Kota Mataram, salah satunya tentang pengelolaan zakat.

Juru bicara fraksi-fraksi DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq menyampaikan, sistem pengelolaan zakat yang diharapkan dalam raperda ini adalah bagaimana mengedepankan suatu perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap lembaga pengelolaan zakat secara profesional, transparan dan akuntabel, sehingga adanya kekurangpercayaan dari sebagian masyarakt terhadap lembaga pengelola zakat dapat dikurangi/dihilangkan.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pengelola zakat (Baznas Kota Mataram) nantinya. Untuk itu, sosialisasi tentang pentingnya berzakat untuk membantu pemerintah daerah dalam mengurangi jumlah masyarakat miskin dan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tidak mampu, menjadi tugas utama Baznas Kota Mataram dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat dari masyarakat.

Selain itu, sambung Fuad, Dewan memberikan apresiasi kepada Pemkot Mataram yang telah mewajibkan zakat bagi setiap PNS Kota Mataram yang beragama Islam untuk membayar zakatnya setiap bulan. ‘’Dan, harapan kami terhadap kebijakan Walikota Mataram tersebut perlu menjadi cerminan dan dicontoh oleh kantor instansi vertikal, BUMD dan perusahaan swasta lainnya yang ada di Kota Mataram,’’ ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Khusus terkait perlunya pengaturan mengenai rekening bank yang digunakan sebagai tempat penyimpanan dana zakat sebelum didistribusikan, merupakan kewenangan Baznas Kota Mataram, sebagaimana tertuang dalam draf Perda pengelolaan zakat tersebut. Dan untuk klausul pencantuman rekening bank tidak perlu diatur dalam Perda Fuad Sofian Bamasaq tersebut. (fit)

SUARA MATARAM

Walikota Instruksikan Pelayanan Kesehatan Tak Boleh Libur Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menginstruksikan pelayanan kesehatan tak boleh libur pada saat libur panjang selama tiga hari dari tanggal 25-27 Desember. Ia mengatakan hal ini tetap diinstruksikan setiap tahun pada saat libur panjang karena pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Saya menginstruksikan kepada beberapa SKPD yang menyangkut pelayanan kesehatan seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, rumah sakit, dan lainnya agar pelayanan itu tak perlu ada istilah libur,” tegas Walikota ditemui usai acara refleksi empat tahun pemerintahan pasangan AMAN

(Ahyar Abduh dan Mohan Roliskana) di Gedung Wanita Udayana, Rabu (23/12) lalu.

Untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, Walikota juga meminta Satpol PP Kota Mataram tetap melakukan patroli dengan mengatur para personel yang dimilikinya. Ahyar menambahkan jika instruksi

Mataram (Suara NTB) Belum adanya Perda tentang pengendalian minuman keras (miras) di Kota Mataram membuat Satpol PP dilema. Kasat Sat. Pol PP Kota Mataram, melalui Kepala Bidang Trantibum, Bayu Pancapati menjelaskan, pengendalian miras sudah menjadi bagian atau tugas dari Pol PP khususnya bidang trantibum melakukan pengendalian. Pengendalian dimaksud, bilamana akibat mengkonsumsi minuman keras terutama minuman tradisional menimbulkan kekacauan atau keributan di tengah masyarakat, pihaknya baru melakukan penindakan baik kepada pelaku maupun penjual. “Penjual diamankan barangnya, lalu dimusnahkan,” katanya dikonfirmasi di ruangnya, Rabu (24/12).

Namun demikian, pihaknya sebagai penegak perda tidak bisa berbuat apa-apa terkait pengendalian miras tradisional dan bermerk tersebut. Karena, belum ada regulasi atau aturan untuk dilakukan tindakan terlebih dengan miras tradisional.

Ia mengakui, miras tradisional banyak dijual di pinggir jalan bahkan disiapkan tempat. Karena tidak ada aturan, pihaknya tidak mau mengambil langkah sehingga menimbulkan gesekan di tengah masyarakat. “Kita

tidak mau ada gesekan, tapi juga harus ada aturan jelas sebelum kita bergerak,” imbuhnya.

Kalau regulasi tentang lokasi penjualan miras katanya, sudah jelas diatur. Diantaranya, pedagang tidak boleh berjualan di dekat pemukiman, pendidikan, tempat beribadah dan lain sebagainya. Praktiknya, masih ada saja masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Terkait pengendalian miras menjelang tahun baru, ia mengatakan, selain menyisir sejumlah titik untuk dilakukan pengamanan. Pihaknya juga telah menerjunkan personel untuk memantau titik – titik berkumpulnya pemuda.

Pemantauan dimaksudkan, kalau ada kelompok yang pesta miras dan narkoba, sehingga dikhawatirkan menimbulkan gangguan kantibmas. “Sudah saya terjunkan pasukan, baik berseragam maupun berpakaian sipil,” pungkasnya.

Terlepas dari itu, ia juga meminta peran dari masing – masing lurah dan camat untuk mengawal serta membantu mengontrol wilayahnya. Apakah ada upaya menutup akses pintu masuknya miras tradisional dan merazia sejumlah outlet? Pihaknya sudah mengusulkan ke Provinsi dan Pol PP Lobar, agar membuat pos pantau terpadu. (cem)

Diusulkan Jadi P3K

Pemkot Tunggu Keputusan Pusat Mataram (Suara NTB) Permintaan anggota DPRD Kota Mataram khususnya komisi I untuk mengangkat honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), menjelang kebijakan moratorium pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak bisa serta merta diakomodir. Pemkot Mataram hingga kini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said mengatakan, hingga saat ini, Pemkot masih menunggu keputusan pusat terkait pengangkatan dan lain sebagainya. Pemkot Mataram belum berani memutuskan kalau belum ada aturan resmi.

“Iya, kita masih tunggu aturan dari pemerintah pusat dulu,” kata Sekda dikonfirmasi usai menghadiri penyerahan LHP di kantor BPK RI, Selasa (23/12).

Di tahun 2014 dan 2016 nantinya demikian Sekda, sedikitnya ada 246 guru dan tenaga medis yang akan pensiun.

Kalau seandainya moratorium itu direalisasikan, maka Mataram akan kekurangan tenaga medis dan guru. Lagi pula lanjutnya, guru – guru saat ini

sudah lanjut usia. “Kita butuhkan itu tenaga guru dan medis,” sebutnya. Kira – kira kapan Pemkot mengusulkan?

Sekda kembali mengatakan, masih tetap menunggu aturan dari pemerintah.

Seperti diketahui sebelumnya, kalangan legislatif mulai risau dengan rencana moratorium CPNS yang rencananya akan diberlakukan oleh pemerintah Jokowi. Bahkan komisi I DPRD Kota Mataram, telah menyampaikan langsung ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) mengenai kondisi kepegawaian di Kota Mataram.

Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta mengaku, sebagian besar yang akan pensiun adalah kalangan guru dan tenaga medis. Artinya, bila moratorium diberlakukan, akan menyebabkan Kota Mataram berada dalam kesulitan. Pihaknya menawarkan, langkah yang bisa diambil jika rencana itu berjalan, Pemkot Mataram harus mengangkat tenaga kontrak. Sehingga bisa menutupi kekurangan pegawai, apalagi pemerintah mempunyai program di bidang pendidikan dan kesehatan. (cem)

Dukcapil Tak Tahu Jumlah Penduduk Musiman di Mataram musiman ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, Drs. H. Ridwan mengatakan belum bisa memastikan. Karena penduduk musiman ini tidak mendaftarkan diri ke Dinas Dukcapil Kota Mataram.

“Itu data yang belum kita tahu. Untuk mengetahuinya harus ada operasi lapangan,” ujarnya. Jumlah penduduk yang bisa diketahui adalah mereka yang telah terdaftar di dalam SIAK (Sistem Informasi Admin-

ini tak dilaksanakan jajarannya, maka mereka bisa diberikan sanksi. “Kalau sudah instruksi kita berikan dan tak dilaksanakan dengan baik tentu akan kita sanksi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Kota Mataram, Cukup Wi-

bowo menyampaikan libur tiga hari dalam rangka hari raya Natal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Walikota Mataram Nomor 459/009/ ORG/XII/2013 perihal Hari Libur Nasional, Cuti Bersama, dan Libur Biasa Tahun 2014 yang ditujukan kepada seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemkot Mataram.

Cukup menyampaikan setelah libur tanggal 25 Desember yang menjadi hari libur nasional karena perayaan Natal, tanggal 26 Desember adalah cuti bersama. Semen-

tara tanggal 27 Desember dianggap hari yang diliburkan karena dinilai tidak efektif untuk bekerja dimana sehari sebelum dan sesudahnya merupakan hari libur.

Karena tanggal 27 Desember tersebut diliburkan, syaratnya adalah akan diterapkan penambahan jam kerja pada pekan selanjutnya.

“Libur tanggal 27 Desember itu dikompensasi di hari berikutnya. Ada perpanjangan jam kerja sehingga harus terpenuhi 37,50 jam per minggu,” jelasnya. (ynt)

Satpol PP Dilema Terkait Penertiban Miras

(Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Kota Mataram menjadi salah satu pusat perdagangan di NTB. Disamping itu juga menjadi pusat pendidikan dimana berdiri beberapa perguruan tinggi negeri dan puluhan perguruan tinggi swasta. Dengan kondisi ini, Kota Mataram banyak didatangi para pendatang.

Para pendatang ini kemudian menjadi penduduk musiman Kota Mataram baik yang bersekolah maupun bekerja.

Terkait jumlah penduduk

Halaman 2

istrasi Kependudukan). Jika tak mendaftar, keberadaan penduduk musiman ini tak bisa diketahui sehingga penting bagi kepala lingkungan untuk melakukan pendataan di wilayah masing-masing.

Ridwan mengatakan penduduk musiman ini tak diatur di dalam Undang-Undang. Untuk itu menurutnya perlu dibuatkan aturan dalam bentuk awig-awig di setiap lingkungan bahwa setiap warga pendatang yang menetap di Mataram harus mendaftarkan diri ke kepala lingkungan. “Kepala lingkungan bisa mendatangi pemilik kos untuk mendata mana yang termasuk penduduk musiman,” imbuhnya.

Mantan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Kota Mataram ini mengatakan penduduk yang bisa didata pihaknya adalah penduduk dari luar Mataram yang datang membawa surat pindah dari daerah asalnya. Penduduk ini kemudian memiliki alamat dan KTP Kota Mataram. “Penduduk musiman itu penduduk dari luar daerah yang masuk ke

(Suara NTB/dok)

H. Ridwan kota tanpa membawa surat keterangan pindah sehingga tak terdaftar di server Dinas Dukcapil Kota Mataram,” jelasnya.

Jika warga pendatang ini membawa surat keterangan pindah, maka Dinas Dukcapil bisa melakukan perekaman KTP elektronik kepada yang bersangkutan.

“Mana yang penduduk musiman itu bisa kita lihat dari alamat yang tercantum dalam KTP-nya. Kalau sudah beralamatkan Kota Mataram, maka dia termasuk warga Kota Mataram, bukan penduduk musiman,” jelasnya. (ynt)

(Suara NTB/cem)

JAHIT JARING - Wacana penghapusan premium dinilai akan mematikan nelayan.

Ruslan terlihat menjahit jaringnya usai melaut.

Nelayan Tolak Rencana Penghapusan Premium Mataram (Suara NTB) Wacana pemerintah pusat untuk menghapuskan premium, mendapat penolakan dari nelayan. Pasalnya, penghapusan akan membuat mata pencaharian para nelayan di Ampenan mati. Salah seorang nelayan di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, Ruslan mengaku kaget dengan keputusan pemerintah pusat tersebut.

Padahal, sebagian besar nelayan di Ampenan menggunakan premium sebagai bahan bakar untuk melaut. Seandainya itu terealisasi maka nelayan akan mati. “Sama artinya mematikan nelayan,” keluh Ruslan dikonfirmasi disela – sela waktunya memperbaiki jaring, Rabu (24/12). Ukuran sampan besar saja sebut Ruslan, membutuhkan sekitar 35 – 60 liter perhari. Sementa-

ra, perahu kecil sekitar 15 – 25 liter sekali berlayar. Jika dikalkulasikan, sekitar Rp 100 hingga Rp 500 ribu dikeluarkan perhari. Penghasilan masyarakat berbanding jauh dengan pengeluaran yang dikeluarkan setiap harinya. “Ndak tentu hasilnya, nelayan terus rugi,” katanya.

Dengan kondisi harga premium Rp 8.500 saat ini saja demikian Ruslan, nelayan sudah kewalahan mencari biaya. Apalagi harus diganti dengan pertamax yang tergantung dengan harga minyak dunia.

Lagi pula, nelayan tidak pernah menggunakan pertamax.

“Daripada pakai pertamax yang mahal, lebih baik kita pindah ke solar saja,” katanya.

Senada dengan Ruslan, Sabri menyesalkan, kebijakan pemerintah yang menghapuskan premium. Seharusnya, pemerin-

tah harus mengedepankan kepentingan masyarakat kecil, jangan sampai nelayan atau masyarakat lainnya menjadi korban. “BBM sudah naik, lagi mau hapus premium,” sesalnya.

Kebutuhan sehari saja, akunya, menghabiskan biaya sekitar Rp 150 hingga 250 ribu untuk kapal ukuran kecil. Belum lagi, mengeluarkan membeli kebutuhan makan dan lain sebagainya. Dibandingkan hasil tangkap, hanya sekitar Rp 100 hingga 200 ribu, itupun kalau nelayan sedang untung. “Ndak ada dapat kita, kalau untung dapat banyak, kalau rugi malah rugi banyak,” keluhnya.

Ia berharap, premium tidak dihapus karena menjadi kebutuhan nelayan untuk melaut. Kalau bisa lanjutnya, harga BBM diturunkan agar bisa membantu masyarakat kecil. (cem)

Digelar Sederhana

Peringatan HUT Ke-8 Hanura Momentum Berbagi dengan Sesama Mataram (Suara NTB) peringatan HUT Partai Hanura ke-8 di DPD Partai Hanura Provinsi NTB, Rabu (24/12) sore berlangsung sederhana. Meski demikian, peringatan HUT Partai Hanura ke-8 yang dihadiri jajaran pengurus Hanura di tingkat DPC terasa sangat meriah. Peringatan HUT partai besutan H. Wiranto ini menjadi momentum berbagi dengan sesama.

Dalam kesempatan itu, Hanura memberi santunan kepada 60 anak yatim. Selain itu Hanura juga memberikan bantuan 500 eksemplar buku bacaan kepada empat taman bacaan.

Masing-masing Taman Bacaan Mujahidin, Taman Bacaan Nurul Jannah, Taman Bacaan Bintaro dan Taman Bacaan Pejeruk. Ketua DPD Partai Hanura NTB, Ir. Mudahan Hazdie, MSi membacakan pidato ketua umum partai hanura Dr. H. Wiranto, SH., MM yang intinya mengajak kader terus berjuang bersama sampai suatu saat hati nurani telah hadir ke dalam kehidupan bangsa indonesia, terutama para pemimpinnya. ‘’Kita wajib bersyukur bahwa perjuangan partai kita sampai saat ini telah meloloskan sekitar 1.250 kader kita mendapatkan kepercayaan rakyat duduk di DPR dan DPRD seluruh nusantara.

Kita juga telah mengantarkan dua putra terbaik partai sebagai menteri kabinet kerja dan mudah-mudahan banyak kader lainnya akan menyusul

(Suara NTB/fit)

POSE BERSAMA - Ketua DPD Partai Hanura Provinsi NTB, H. Mudahan Hazdie didampingi Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi NTB, H. Suharto berpose bersama anak yatim usai menyerahkan santunan kepada puluhan anak yatim yang dirangkaikan dengan pemotongan tumpeng bersama para pengurus Partai Hanura. duduk dalam lembaga pemerintahan,’’ terangnya.

Ditambahkan Mudahan, Hanura ingin membangun kebersamaan dan kekompakan untuk perjuangan ke depan. ‘’Tanpa itu kita tidak mungkin berhasil,’’ cetusnya.

Dalam momen HUT Hanura ke 8, DPP mengimbau supaya menerapkan pola hidup sederhana dengan cara melaksanakan kegiatan yang sederhana tapi menyentuh kepentingan rakyat.

Bahkan, rangkaian HUT Hanura diharapkan ada kegiatan-kegiatan seperti bhakti

sosial, santunan-santunan kepada fakir miskin dan anak yatim. ‘’Insya Allah tiap tahun kita berikan santunan kepada anak yatim, kepada orangorang yang tidak mampu tiap peringatan HUT Hanura,’’ demikian Mudahan.

Pemberian bantuan buku bacaan, selain sebagai bentuk kepedulian Hanura kepada masyarakat kurang mampu, juga berkaitan dengan gerakan revolusi mental. ‘’Supaya ada perubahan. Makanya kita berikan buku supaya ada perubahan yang signifikan di tingkat masyarakat,’’ imbuhnya. (fit)

SUARA NTB Jumat, 26 Desember 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Kerjasama Dinas Kesehatan Lombok Timur dengan Harian Suara NTB

(Suara NTB/rus)

2015, Semua Tenaga Kesehatan Harus Produktif

Suprayitno, SKm

Seiring dengan jumlah tenaga kesehatan yang besar, pada tahun 2015 mendatang semua tenaga kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) harus lebih produktif.

Berdasarkan hasil evaluasi Dikes, banyaknya tenaga kesehatan kurang memiliki daya ungkit. Jumlah tenaga yang besar tidak sejalan dengan kualitas pelayananan.

“PRODUKTIVITAS pelayanan kesehatan yang masih kurang,” terang Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dikes Lotim, Suprayitno, SKm kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (24/12). Salah satu penyebab disebutkan adalah rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan regulasi yang belum pasti.

Pascalahirnya Undang-undang Kesehatan tahun 2014 ini setidaknya bisa menjadi daya ungkit bagi peningkatan profesionalisme dan kualitas pelayanan Lotim. Bagi Jajaran Pemkab Lotim selanjut-

nya siap akan mengatur secara lebih teknis dalam produk usulan Peraturan Bupati (Perbup) ke depan.

Suprayitno tidak menampik, akibat kurang produktifnya tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas misalnya selama ini tidak sesuai harapan. “Kita tahu ini sebagai sebuah kelemahan, kita belum maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan,” terangnya.

Menyadari hal itu, ada dua rencana kebijakan yang siap akan diterapkan. Para tenaga kesehatan agar secara bergili-

ran mengikuti on the job training di Rumah Sakit yang telah terakreditasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi keterampilan dari tenaga kesehatan lotim. On the job training direncanakan 3-6 bulan digelar.

Rencana kedua, melakukan pendampingan dalam hal pelaksanaan tugas. Pendampingan dalam manajerial pelaporan keuangan dan administrasi dan kualitas layanan kesehatan. Dikes Lotim berencana melibatkan Badan Pemeriksa Kuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam hal

pelaporan keuangan tersebut.

Sedangkan dalam hal pendampingan layanan kesehatan, dihadirkan tenaga konsultan dari para praktisi kesehatan yang profesional. Tenaga konsultan ini rencana dihadirkan dari perguan tinggi.

Konsultan ini mengajarkan langsung nantinya bagaimana pelayanan dan standarisasi pelayanan kesehatan. Sejauh ini dipandang target Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015 hanya diketahui sebagai sebuah teori. Tahun 2015 sebagai tahun bekerja, terobosan Dikes

Lotim ini diharap akan mampu mewujudkan secara lebih ril upaya perbaikan pelayanan kesehatan yang lebih baik yang pada ujungnya mewujudkan pembangunan kesehatan yang baik pula.

Ditambahkan, jajaran Dikes Lotim kepada seluruh jajarannya tidak ingin hanya menyampaikan perintah. Di balik perintah diajarkan langsung cara kerja yang sesuai dengan aturan hukum. Alhasil, terbangun sistem kerja yang searah dan satu visi dalam pembangunan kesehatan. (rus/*)

Terganjal Aset dan Piutang

(Suara NTB/her)

Tertinggi di NTB PENEMUAN kasus HIV/AIDS di Lombok Barat (Lobar) tertinggi di NTB, terhitung selama setahun ini saja penemuan meningkat tajam mencapai 30 kasus dibandingkan tahun sebelumnya hanya tiga kasus.

Tingginya jumlah penemuan ini berkat aktifnya Pemda dan Komisi Penanggulangan AIDs (KPA) Lobar melakukan konseling dan penyuluhan kepada masyarakat. Karena kasus HIV/Aids ini ibarat fenomena gunung es, semakin banyak diungkap, maka semakin bagus, sehingga bisa cepat ditangani.

Sekretaris KPA Lobar, Junaidi menyebutkan, penemuan kasus tahun lalu satu penderita HIV dan dua penderita AIDS. Penemuan kasus meningkat tahun ini, berdasarkan hasil rapat dengan KPA Provinsi, jika Lobar paling tinggi 30 kasus. ‘’Setelah Lobar , Lotim pada posisi kedua dengan temuan kasus 26 dan Mataram 23 kasus,’’ ungkapnya.

Dari 30 kasus ini terangnya, belum bisa dirinci berapa kasus HIV dan AIDS, di samping itu golongan penderita HIVAIDS. Namun menurut temuan KPA, ada beberapa partner song (PS) di kawasan Sengggi diduga terjangkit HIV/AIDS. Penemuan kasus ini penemuan juga kebanyakan di puskesmas dan rumah sakit di provinsi. ‘’Hasil catatan KPA sebanyak enam ditemukan pekerja SPA dan karaoke,’’ klaimnya.

Untuk mendeteksi penderita HIV/AIDS ini Lobar telah memiliki VCT di lima puskesmas dan para petugas telah dilatih oleh Dinas Kesehatan. Adanya VCT di puskesmas, menurutnya, lebih intensif turun ke lapangan. Di samping itu, Lobar telah memiliki Perbup tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Di samping itu, pihaknya gencar melakukan penyuluhan dan program untuk remaja berusia 14-20 tahun. Setiap pekerja di tempat hiburan harus ada izin tinggal, sebelum ada izin harus diperiks kesehatan baik itu di Dikes dan Puskesmas. Setelah diperiksa, para pekerja ini nantinya akan diberikan kartu bahwa mereka telah diperiksa kesehatan. (her)

Dana Besar

Bupati Tantang Kades Entaskan Kemiskinan Giri Menang (Suara NTB) Berlakunya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 membuat desa menjadi istimewa, karena desa akan memperoleh suntikan dana seger dengan total hampir Rp 1,5 miliar lebih. Banyaknya dana yang mengalir ke desa, pembangunan akan lebih menggeliat di desa.

Melihat besarnya dana ke desa tersebut, Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony menantang para kepala desa (kades) untuk mengentaskan kemsikinan. Bupati meminta program yang dilaksanakan di desa fokus pada penanganan kemiskinan. “Saya tantang para kades untuk turunkan kemiskinan, kenapa? Karena desa diberikan dana desa,, ADD, PNPM, sehingga rata-rata desa akan kelola uang lebih Rp 1,5 miliar,” ungkapnya di Giri Menang, Rabu (24/12).

Sementara itu, BPMPD melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Syaiful Ahkam menyatakan hingga saat ini BPMPD belum menerima juklak dan juknis pelaksanaan dana desa itu sendiri. Belum turunnya juklak dan juknis pelaksanaan dana desa tersebut, maka pihak BPMPD belum bisa berbuat banyak.

Ia menerangkan, UU Desa yang dilanjutkan dengan PP nomor 43 tentang pelaksanaan UU Desa tersebut belum cukup secara operasional untuk implementasi, karena perlu menunggu Permendagri. Dalam hal ini,pihaknya intens berkomunikasi memperoleh bocoran tentang Permendagri, sehingga segera disusun secara detail. Selain itu, pihaknya tidak mau terlambat, karena saat ini Pemkab Lobar telah menyiapkan dana Rp 108 miliar untuk 119 desa. Dari 108 miliar itu terdiri dari Rp 87 miliar dari Pemda sedangkan Rp 21 miliar dari pusat yang disalurkan ke desa melalui Pemda. (her)

Penyelesaian Temuan LHP BPK Tidak Tuntas Giri Menang (Suara NTB) Penyelesaian temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2013 dipastikan tidak bisa tuntas 100 persen tahun ini. Alasannya, dalam menyelesaikan temuan ini, Pemkab Lombok Barat (Lobar) dihadapkan dengan beberapa kendala, yakni temuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta piutang Rp 10 miliar yang belum tuntas.

Demikian disampaikan Wakil Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, usai menggelar refleksi akhir tahun dan rapat pimpinan (rapim) di aula Kantor Bupati Lobar, Rabu (24/12).

Mantan Ketua KPU NTB ini menjelaskan, dalam rapim yang dipimpin Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, membahas tiga hal pokok antara lain serapan anggaran, kedua tindak

lanjut LHP BPK dan capaian pendapatan asli daerah (PAD). Terkait tindak lanjut LHP BPK, dari hasil evaluasi LHP BPK Perwakilan NTB yang diserahkan kepada provinsi dan semua kabupaten/kota, Lobar berada pada posisi tiga se-NTB untuk penyelesaian temuan dengan progres 83 persen.

Menindaklanjuti hasil evaluasi tindaklanjut LHP BPK

Giri Menang (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Gunungsari kembali mementahkan draf perbaikan RDTR yang diusulkan eksekutif. Pasalnya, di dalam pembahasan draf itu antara pansus dengan legislatif masih banyak ditemukan kekurangan yang belum diperbaiki, sehingga Pansus mengembalikan draf usulan itu untuk ke sekian kalinya.

Ketua Pansus RDTR Gunung Sari, Hj Nurhidayah, mengaku, banyak kekurangan di dalam draf perbaikan usulan RDTR itu. Hal itu menjadi alasan pihaknya mengembalikan RDTR ke eksekutif.

Menurutnya, meski di dalam perbaikan itu ada yang diperbaiki, namun dinilai belum ada progress signifikan, karena masih banyak yang keliru dan kurang belum dilengkapi.

Pihaknya menganggap eksekutif dinilai masih setengah-setengah dalam hal perbaikan draf RDTR itu. Pemda juga dianggap kurang serius menanggapi segala masukan dari pansus. Ia menerangkan masih banyak yang mesti direvisi, seperti di dalam draf itu masih dimasukkannya hiburan, klub di kawasan Gunungsari, padahal pansus memberi masukan agar itu dikaji lagi.

Pansus juga mempertanyakan adanya ganti rugi bagi masyarakat yang telah memiliki izin di kawasan terlarang yang dibatalkan.

Pembatalan ini jelasnya ada gan-

ti rugi dari pemda. “Yang menjadi pertanyaan apa mampu pemda membayar ganti rugi itu?”selorohnya. Di samping itu, peta dan zonasi yang belum ada.

Ia menambahkan, pansus intinya mengembalikan perbaikan RDTR itu untuk direvisi lagi. terkait pembahasan selanjutnya, tergantung pihak Bappeda.

Terpisah, anggota Pansus Ahmad Zaenuri menyatakan ditolaknya draf usulan RDTR dua kecamatan yang dinilai tidak lengkap menyebabkan pembahasan menjadi molor, karena itu panitia kerja (panja) Raperda RDTR memperpanjang masa kerjanya hingga pada waktu tak ditentukan. Pada saat perpanjangan masa kerja panja ini, eksekutif diminta menyempurnakan kekurangan draf RDTR yang diusulkan. “Panja diperpanjang, karena kita ingin eksekutif memperbaiki kekurangan draf usulan itu,” bebernya.

Hal senada disampaikan anggota Pansus RDTR yang lain, Khotib Khawazni. Pihaknya mengembalikan usulan RDTR eksekutif, karena dinilai amburadul. Dalam draf banyak yang tidak sesuai kondisi hasil serapan di masyarakat. Dicontohkannya, di dalam usulan RDTR Gunungsari diperbolehkan lokasi untuk hiburan, seperti panti pijat, diskotik. Namun fakta di masyarakat justru menolak keras adanya aktivitas tersebut. “Masyarakat tidak inginkan adanya kegiatan itu,” pungkasnya. (her)

Kemiskinan Diklaim Berhasil Ditekan, Pengangguran Terbuka Masih Tinggi

NAMUN di sisi lain, Lobar dihadapkan pada persoalan tingginya jumlah pengangguran terbuka. Terdapat sekitar 4, 19 atau 12.202 persen lebih pengangguran terbuka di seluruh kecamatan di Lobar. “Secara komulatif Lobar berkontribusi paling besar pada penurunan kemiskinan di NTB sebesar 46,43 persen,’’ klaim Bupati saat refleksi akhir tahun di Aula Kantor Bupati

Lobar, Rabu (24/12).

Pada refleksi itu, bupati didampingi Wakil Bupati H. Fauzan Khalid, kepala SKPD, FKPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ia mengklaim, dengan penurunan angka kemiskinan sebesar 106.836 termasuk tertinggi di NTB. Dari catatan kantong kemiskinan di Lobar tersebar di hampir semua kecamatan, tertinggi ada di Gerung 13.74 persen. Di Gerung ada tiga desa yang paling tinggi penduduk miskin antara lain, Banyu Urip, Babussalam dan Kebon Ayu. Selanjutnya Kecamatan Sekotong dengan 13,44 persen, tertinggi ada di tiga desa antara lain Desa Buwun Mas, Batu Putih, Sekotong Barat. Kecamatan Gunung Sari dengan penduduk miskin 11,54 persen, tersebar di beberapa desa antara lain Sesela, Taman Sari dan Penimbung.

Untuk menekan penduduk miskin ini, Pemda telah melakukan kebijakan politis dan penganggaran untuk program pembangunan. Termasuk pemda telah berhasil membangun jalan raya sepanjang 223 kilometer.

akhir tahun bisa mencapai di atas 95 persen, karena masih banyak proses pembayaran beberapa kegiatan. Namun ada beberapa SKPD yang masih posisi kuning, namun standarnya dinaikkan, sehingga jika dirata-rata semua SKPD di atas 90 persen.

Ia menambahkan, PAD sendiri mengacu data terakhir mencapai Rp 147 miliar lebih atau pada posisi 95 persen lebih dari target Rp 166 miliar lebih. Kalau dibandingkan tahun 2013 pada periode yang sama 88,92 persen, artinya ada peningkatan.

“Bahkan diprediksikan sampai tutup akhir tahun PAD menjadi 108,4 persen lebih. Dibandingkan hingga akhir tahun 2013 tercapai hanya 90,7 persen,” klaimnya. (her)

Draf RDTR Lobar Kembali Dimentahkan

Refleksi Akhir Tahun Lobar

Bupati Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Zaini Arony mengklaim selama lima tahun lebih menjadi bupati, ia telah mampu menekan kemiskinan begitu drastis .

Jumlah penduduk miskin yang tadinya 24,01 persen setara 208.485 orang tahun 2009 ditekan menjadi 101.646 dengan penurunan persentase penduduk miskin 7,64 persen dari 24,01 persen menjadi 16,39 persen atau rata-rata turun 1,53 persen per tahun.

tersebut, ungkapnya, dirinya langsung menggelar rapat bersama para asisten dan kepala dinas terkait. Setelah itu ia melaporkan ke bupati terkait progres capaian tersebut. “Pak Bupati menegaskan di akhir

tahun 2014 harus dimanfaatkan supaya capaian LHP di atas 90 persen, bahkan ditarget 96 persen,” kata Fauzan.

Diakuinya, temuan yang masih tersisa itu sebagian besar bersifat administrasi di Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (PPKD). Contohnya, temuan PBB menyangkut by name address. Ia mengklaim, sebenarnya sudah 100 persen, namun ada miskomunikasi dengan BPK. Karena itu pemda tinggal menyerahkan datanya, sehingga bisa tercatat 100 persen. Di samping itu, ungkapnya, ada juga menyangkut aset pada Kantor Aset Daerah.

Terkait serapan anggaran, ungkapnya, tercatat per tanggal 22 Desember posisi rata-rata 92 persen lebih dan diperkirakan

Tahun depan, pemda menganggarkan lebih dari Rp 316 miliar untuk belanja modal, termasuk pula untuk membangun 68 kilometer jalan, sehingga jika ditotal panjang jalan mantap di Lobar bisa mencapai 80 persen.

Ia meminta ke seluruh SKPD yang menangani proyek agar menekankan ke kontraktor yang memenangkan tender proyek mengakomodir para pakerja kerja dari lokal. Menurutnya, SKPD wajar meminta rekanan, sehingga bisa diukur seberapa besar jumlah warga yang menganggur dipekerjakan.

Di samping itu, untuk menggeliatkan sektor pariwisata pemda telah membangun beberapa destinasi wisata. Pemda juga membangun sekolah, puskesmas dan fasilitas ekonomi seperti pasar.

Tahun depan, pemda akan mebangun sejumlah pasar untuk menunjang akses pedagang untuk berjualan.

Persoalan di Lobar yang harus menjadi perhatian ke depan, yakni pengangguran terbuka yang masih tinggi. Meski Pemda mengklaim mengalami penu-

runan sebesar 3.738 atau 1,29 persen dari jumlah pengangguran terbuka 15.940 (5,48 persen) menjadi 12.202 (4,19 persen).

Akan tetapi angka pengangguran terbuka masih terbilang tinggi. ‘’Jumlah pengangguran terbuka turun tapi perlu ditangani serius ke depan,” katanya.

Bupati mengklaim penurunan pengangguran terbuka di Lobar 4,19 persen termasuk nomor dua di NTB. Selanjutnya, Sumbawa dan Mataram masih tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa seluruh kebijakan baik itu politik penganggaran sesuai jalur. Kecamatan yang jumlah pengangguran terbuka terbilang masih tinggi, yakni Kecamatan Labuapi sebanyak 5,83 persen 1.221 orang.

Di samping tingkat pengangguran terbuka pada tren penurunan, produktivitas tenaga kerja juga mengalami peningkatan dari Rp 190 juta lebih per orang per tahun. Dari Rp 6,14 juta menjadi 8,04 juta per orang per tahun. (her)

(Suara NTB/rus)

BERKEMAS - Jajaran Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Lotim mengemas barang yang akan dibawa ke asrama haji Selong. Mulai Senin pekan depan, pelayanan sekretariat daerah dilayani di asrama haji.

Kantor Bupati Lotim Pindah ke Asrama Haji Selong (Suara NTB) Kantor Bupati Lombok Timur (Lotim) untuk sementara di pindah ke Asrama Haji Selong. Proses perpindahan sudah mulai dilakukan Rabu (24/12) lalu. Hal ini dikarenakan kantor bupati ini akan mulai dibongkar total untuk memulai pembangunannya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lotim Lukman, menjelaskan, mulai Senin (28/

12) mendatang pelayanan Sekretariat Daerah sudah mulai dilakukan di gedung PHI milik kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lotim itu.

Dipilihnya gedung asrama Haji Selong ini, karena dianggap paling representatif dari semua gedung yang ada. Sekretariat sementara direncanakan akan berlangsung selama satu tahun ke depan. Di mana, awal tahun 2016 sudah akan mulai ditempati gedung yang baru. Pelayanan di sekretari-

at sementara itu dipastikan Lukman tidak akan mengganggu pelayanan.

Adapun gedung baru kantor Bupati Lotim sesuai rencana akan dibangun lima lantai.

Pemkab Lotim telah mempersiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 98 miliar lebih. Pengerjaannya langsung sekaligus oleh kontraktor. Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) nantinya akan berkantor di kompleks baru gedung Bupati Lotim. (rus)

Bank NTB Siap Bangun Kantor Cabang Baru di KLU Tanjung (Suara NTB) Pascapelepasan aset seluas 24 are yang melibatkan eks terminal tanjung dan lokasi kantor lama KCP Bank NTB Tanjung oleh Pemrintah Kabupaten Lombok Utara (KLU), Bank NTB kini bersiap membangun gedung baru. Sarana ini sekaligus merepresentasikan status KCP Bank NTB Tanjung akan dinaikkan menjadi Kantor Cabang (KC).

Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank NTB Tanjung, H. M. Sayudin, kepada wartawan, Rabu (24/12), memberi apresiasi kepada Pemda KLU atas resmi dilepasnya aset tersebut. Sudah sejak lama, kepastian pelepasan aset dimaksud ditunggu oleh jajaran Direksi (Direktur dan Komisaris) Bank NTB. “Setelah pelepasan aset diparipurnakan, kita tinggal menunggu dibbuatkannya Perda penyertaan modal untuk Bank NTB. Karena sebagaimana komitmen Gubernur, seluruh Ketua DPRD dan Bupati/Walikota se NTB, modal inti sebesar Rp 1 triliun harus sudah terpenuhi di 2015, walaupun batas terakhir pemenuhannya boleh di 2016,” ungkap Sayudin.

Pelepasan aset Pemda ke Bank NTB, menurutnya, akan menambah alokasi saham

masyarakat KLU di Bank NTB. Sejak 2009 hingga 2014, saham KLU berkisar Rp 6,5 miliar. Sedangkan di 2015 mendatang, KLU akan menambah saham secara signifikan sekitar Rp 10 miliar lebih. Dengan rincian, Rp 3,54 miliar merupakan kompensasi harga apraisal, dari dividen sebesar Rp 3,54 miliar dan alokasi APBD murni KLU sebesar Rp 5 miliar. Konon, Rp 5 miliar dari APBD dialokasikan, karena penundaan pembangunan kantor Bappeda KLU. “Saham KLU pada posisi terakhir sebesar Rp 6,573 miliar.

Ditambah dengan kisaran Rp 10,7 miliar tahun depan, maka posisi saham KLU berkisar Rp 16 - Rp 17 miliar,” imbuhnya.

Sayudin memastikan, pembangunan Kantor Cabang baru Bank NTB di Tanjung dilaksanakan tahun 2015 mendatang. Informasi yang ia peroleh dari Kantor Pusat, menyebutkan saat ini sedang berlangsung proses tender, bersamaan dengan tender Kantor Cabang Bank NTB di Praya - Lombok Tengah. Kepastian pembangunan Kantor Cabang baru di Tanjung dan Praya ini bahkan sudah masuk dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank NTB untuk tahun 2015 mendatang.

“Biaya pembangunan gedung baru nanti diperkirakan sebesar

Rp 5 miliar, sama dengan di Praya dan Lombok Barat yang sudah terbangun,” sambungnya.

Sayudin menyebut, representasi kantor baru yang sepadan dengan intensitas pelayanan bagi nasabah di KLU sangat didambakan oleh masyarakat Dayan Gunung. Di kantor baru nantinya, nasabah akan memperoleh kenyamanan dalam pelayanan, suasana kantor yang juga nyaman, serta terhindar dari antrean yang relatif menjemukan nasabah.

“Kantor baru nanti akan ditempati oleh Pimpinan Cabang baru, karena kemungkinan saya sudah pensiun begitu kantornya selesai,” pungkas Sayudin.

Sekda KLU, H. Suardi, dalam rapat paripurna pelepasan aset sebelumnya berharap, penghapusan aset eks terminal Tanjung dari daftar inventaris aset pemerintah akan memberi dampak signifikan bagi ekspansi Bank NTB di KLU, maupun aspek pelayanan dan status kantor Bank NTB di Tanjung.

“Harapan kita, Bank NTB Tanjung yang dulunya hanya unit nantinya bisa menjadi cabang, dan harapan kita pula, ini memiliki imbas peningkatan kesejahteraan dan perekonomian bagi masyarakat kita,” kata Suardi. (ari)

SUARA NTB Jumat, 26 Desember 2014

SUARA PULAU SUMBAWA Jika ADD Dikurangi

Kades di Dompu Ancam akan Ribut (Suara NTB/ula)

DOKUMEN CPNS - Kapolres Dompu, Brury Sukocho, S.IK menyerahkan dokumen hasil tes CPNS yang dititipkan di Polres Dompu kepada Kepala BKD Dompu, H A Haris, yang disaksikan oleh Bupati Dompu, H Bambang M Yasin beserta anggota FKPD lainnya di ruang kerja Bupati, Rabu (24/12).

Formasi Dokter Umum di Dompu Tak Terisi Dompu (Suara NTB) Dua formasi dokter umum yang diikuti oleh dua orang peserta dinyatakan lowong karena tidak ada yang memenuhi passing grade. Formasi D3 Transfusi darah juga dinyatakan lowong karena tidak ada pelamarnya, sehingga hanya 42 formasi di Dompu terisi. Kendati telah diumumkan secara resmi, pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus belum ada kepastian.

Dokumen hasil tes CPNS formasi umum Kabupaten Dompu tahun 2014 yang dititipkan di Polres Dompu sejak pekan lalu ini, dibuka secara resmi di ruang kerja Bupati setelah diserahterimakan dari Kapolres Dompu, AKBP Brury Sukocho, S.IK kepada Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, M.Si selaku ketua panitia, Rabu (24/12). Pembukaan dokumen hasil tes ini juga disaksikan oleh anggota forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD).

Hasil tes inipun langsung ditempelkan di papan pengumuman aula Setda Dompu yang dijaga ketat aparat Kepolisian. Karena hasil tes bisa diakses melalui website KemenPAN RB dan sudah diketahui lebih awal usai pelaksanaan tes lalu, hasil tes yang ditempel pun tidak ramai dilihat orang.

Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, M.Si kepada wartawan mengatakan, selaku panitia daerah pihaknya hanya melaksanakan tes dan hasilnya diputuskan oleh panitia seleksi nasional (Panselnas). Hasil tes yang diterima dari panselnas melalui BKD Provinsi, dititipkan ke Polres sebelum ada keputusan untuk diumumkan. “Semua hasil tes CPNS bersama nilai dan keterangan memenuhi passing grade atau tidak, semuanya ada. Pemilik nilai tertinggi yang memenuhi passing grade yang dinyatakan lulus CPNS sesuai formasi,” jelasnya.

Berdasarkan surat yang ditandatangani Sekjen Kementrian PAN dan RB RI, Dwi Wahyu Atmaji tertanggal 6 November 2014 dengan lampiran surat ditandatangani Ketua Pokja Pengolahan Hasil, Dr Ir Bima Haria Wibisana, M.Si tersebut, 2 formasi untuk dokter umum yang diikuti oleh 2 orang peserta, tidak satupun yang memenuhi passing grade.

Sementara untuk formasi D3 transfusi darah, dinyatakan lowong karena tidak ada pesertanya. “Kalau tidak memenuhi passing grade, secara otomatis dinyatakan tidak lulus,” terangnya. “Total formasi kita 45 orang,” tambahnya.

“Sekarang kita umumkan dulu hasil tesnya. Untuk pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus, kita tunggu surat lebih lanjut,” kata H Abdul Haris. (ula)

Dompu (Suara NTB) Forum kepala desa (FKD) se Kabupaten Dompu mengancam akan mempersoalkan pemerintah daerah (Pemda) Dompu bila mengalokasikan dana desa (ADD) kurang dari ketentuan. Ketentuan ADD dari pemerintah pusat sudah cukup jelas diatur yaitu minimal 10 persen dari dana perimbangan selain dana alokasi khusus (DAK).

Sekretaris FKD Kabupaten Dompu, Ibrahim kepada Suara NTB, Rabu (25/12) mengatakan, pihaknya telah memegang ketentuan terkait pengalokasian dana Desa dan berdasarkan ketentuan tersebut, minimal 10 persen dari dana perimbangan selain DAK harus dialokasikan ke Desa.

“Tidak boleh dikurangi sepeser pun. Kita sudah pegang dan pelajari ketentuannya. Kalau kurang, itu namanya cari ribut,” kata Ibrahim yang juga kepala Desa Kareke Dompu ini.

Bila pengurangan ADD dilakukan Dewan, Ibrahim mengancam, bersama 72 Kepala Desa se Kabupaten Dompu akan mempersoalkannya.

“Dewan itu kan jumlahnya 30 orang, kita Kepala Desa ada 72 orang,” ingatnya.

Ibrahim juga mengaku, pihaknya sudah berulang kali mengikuti pelatihan terkait ADD dan telah mewacanakan pembangunan di Desa yang akan dibiayai melalui ADD. “Banyak pembangunan di Desa yang membutuhkan anggaran dan itu akan kita gunakan dana Desa,” ujar Ibrahim.

Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, M.Si yang di-

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

H. Agus Bukhari

Ibrahim

hubungi terpisah mengatakan, ADD tahun 2015 yang disepakati bersama Dewan nilainya kurang dari 10 % dana perimbangan. Dari rencana Rp 67,485 miliar, akhirnya diputuskan hanya setengahnya.

“Hanya setengah dari nilai yang direncanakan sebelumnya (sekitar Rp 34 miliar),” kata H Agus Bukhari.

Pengurangan dana Desa, dikatakan H Agus Bukhari, diarahkan untuk membiayai belanja modal dan belanja barang jasa akibat kekuran-

gan anggaran. “Pengalihan anggaran untuk ADD diarahkan untuk belanja modal dan belanja barang jasa. Saat ini sedang dalam proses evaluasi di Provinsi,” ungkapnya.

Terkait regulasi dan pembagian dana per desa, menurut H Agus Bukhari, pihaknya tengah menyiapkannya. Termasuk rencana pembagian per desa, juga telah diperhitungkannya. “Kita menunggu APBD disahkan dulu baru akan diputuskan anggaran per desanya,” katanya. (ula)

Halaman 4

DPRD NTB Dukung Perpanjangan Landasan Bandara Brangbiji Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam kunjungan kerjanya, Komisi IV DPRD NTB, menemui pihak Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin di Brangbiji, Sumbawa, Rabu (24/12). Terkait rencana perpanjangan landasan pacu yang idealnya dibutuhkan 2.250 meter. Namun untuk mewujudkan rencana tersebut dibutuhkan pembebasan lahan seluas 15 hektar.

Sebagaimana dikatakan Pimpinan Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, S.H, M.H, didampingi Burhanuddin J. Salam, S.H, perpanjangan landasan yang dibutuhkan masih sekitar 600-800 meter dari panjang landasan yang ada saat ini, 1.600 meter. Untuk bisa didarati pesawat berbadan lebar sekelas Boeing 737. Sebagai kebutuhan daerah di bidang transportasi udara, mengingat animo masyarakat Sumbawa untuk menggunakan jasa penerbangan semakin tinggi.

Kendalanya kini, pada pembebasan lahan, yang setidaknya membutuhkan tambahan lahan seluas 15 hektar untuk mewujudkan rencana dimaksud. Rinciannya, 6,6 hektar untuk runway dan sisanya untuk bangunan pendukung, seperti perkantoran, terminal keberangkatan dan kedatangan, serta beberapa fasilitas lain termasuk ATC (menara control). ATC yang ada saat ini sudah tidak memenuhi syarat karena tak

mampu lagi mengontrol landasan dari ujung ke ujung.

Idealnya, ATC mesti ditinjau ulang, karena ATC yang ada sudah berdiri sejak 1970 dan sampai sekarang tidak pernah diubah. Terkait pembebasan lahan, perlu ada sharing Pemkab, Pemprov dan pusat. Dalam hal ini, pemerintah pusat menyiapkan anggaran untuk perpanjangan runway. Sementara Pemkab dan Pemprov melakukan pembebasan lahan, terutama yang mendesak seluas 6,6 hektar untuk runway. Untuk itu, Komisi IV akan menyikapi hal ini melalui APBD Provinsi.

Penting memang, Pemprov memperhatikan rute penerbangan ke luar negeri. Misalnya, BIL ke Singapura, BIL ke Kuala Lumpur atau BIL ke Hongkong. Namun konektivitas penerbangan di dalam daerah NTB jangan sampai diabaikan. Misalnya BIL ke Salahuddin Bima dan Kaharuddin Sumbawa. Selain membuka jalur keluar daerah, seperti BIL ke Yogya, BIL ke Makassar dan lainnya.

“Penerbangan BIL ke Sumbawa dan Bima tak boleh terabaikan karena banyak multiflier effeck-nya. Kunjungan meningkat, investasi masuk dan lainnya. Makanya, mari kita gedor Pemprov bersamasama, agar membantu anggaran pembebasan lahan bandara Sultan Kaharuddin. Paling tidak mulai dianggarkan dalam APBD Perubahan 2015 mendatang,” tukas Politisi PPP ini. (arn)

Warga dan Newmont Dilarang Garap Lahan di Sekongkang (Suara NTB/bug)

KANTOR BERJALAN – Inilah bus kantor berjalan milik Pemda KSB, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. (Insert) bagian dalam bus.

Taliwang (Suara NTB) Hingga kini pemerintah kecamatan Sekongkang masih tetap memberlakukan larangan bagi pihak warga dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) untuk menggarap lahan yang sebelumnya diklaim sebagai milik kedua belah pihak.

Camat Sekongkang, Sirajudin, Rabu (24/12) menjelaskan, sejauh ini pihaknya masih tetap memerintahkan baik kepada warga maupun PT NNT untuk tidak menggarap sejumlah titik lahan yang sebelumnya diklaim sebagai milik masing-masing. “Jadi sampai sekarang kita status quo-kan. Warga tetap kami larang mengelola, begitu pun dengan Newmont,” jelasnya.

Selaku pemerintah kecamatan, Sirajudin menyatakan, pihaknya tidak akan membuka akses ke salah satu pihak sebelum ada kepastian dan legalitas hukum pihak mana yang sebenar-benarnya dinyatakan sebagai pemilik lahan yang sah. Sebab sejauh ini kedua belah pihak sendiri belum bisa memberikan bukti-bukti tersebut kepada pemerintah kecamatan.

“Jadi lebih baik seperti itu dulu (tidak ada yang manfaatkan), sebelum ada kejelasan secara hukum dan aturan siapa yang benar-benar berhak,” cetusnya.

Terkait permintaan pihak kecamatan kepada PT NNT untuk menjelaskan klaimnya atas kepemilikan empat titik lokasi berbentuk Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut, diungkapkan Sirajudin, hingga kini belum juga dipenuhi perusahaan tambang asal Amerika itu. Satu-satunya penjelasan yang diterima kecamatan Sekongkang hanyalah surat pertama dari PT NNT berupa pemberitahuan adanya aktivitas warga di empat titik yang diklaim sebagai HGB mereka.

Sementara itu sebelumnya, pihak kecamatan pun sempat menggelar pertemuan dengan mempertemukan warga dengan manajemen perusahaan. Sayang dalam pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan yang diperoleh. Kedua belah pihak tetap ngotot dengan argumentasi klaim sebagai pemilik lahan yang sah. “Sampai sekarang belum ada pertemuan lagi,” pungkas Sirajudin. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Meski menuai banyak kritik dari berbagai pihak, pengadaan bus ‘’kantor berjalan’’ yang diisiasi oleh bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM tertnyata tetap berlangsung.

Ini dibuktikan dengan kehadiran kendaraan tersebut di pelataran Graha Fitrah gedung kantor bupati KSB pada hari Rabu, (24/12). Untuk pertama kalinya bus itu terlihat dipajang oleh Pemkab KSB setelah sebelumnya didatangkan dari Cibinong, Jawa Barat, lokasi pembuatannya. “Datangnya semalam (Selasa malam, red). Sekarang sedang kita lakukan pengecekan dan pengetesan,” terang salah seorang staf Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Pemda KSB, selaku pihak panitia pengadaan barang saat

KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM pada saat maju mencalonkan diri sebagai Gubernur di Pemilukada NTB 2010 lalu sama sekali tak terlihat. Bahkan dari visualisasi yang didapati langsung media ini tak sedikit pun ada yang sama, seperti misalnya ruangan kendaraan tersebut akan di desain layaknya kantor kerja dengan tingkat kenyamanan layaknya kantor sungguhan.

Di dalam kendaraan ini, sama saja dengan bus-bus penumpang pada umumnya.

Jejeran kursi sebanyak 14 buah plus dua kursi masingmasing untuk sopir dan kondektur (jika bus umum) tampak menghiasi. Hanya saja fasilitas tambahan yang sedikit tidak layak jika dibadingkan dengan bus penumpang, kehadiran panel laci berbahan kayu berwarna coklat senada dengan warna bagian dalam bus

mengecek kondisi kendaraan kepada wartawan, Rabu lalu.

Fisik kendaraan yang akan menjadi moda transportasi bupati dalam bekerja dengan terjun langsung ke masyarakat itu, tidak ada yang berbeda dengan kendaraan sejenis lainnya. Pada bagian luar badan kendaraan ini dicat dengan warna utama berwarna silver.

Pada bagian sisi kanan dan kiri kendaraan terdapat tulisan dengan huruf kapital (besar) bertuliskan “PEMKAB SUMBAWA BARAT” lengkap dengan logo Pemkab KSB. Sementara pada bagian depan terdapat tulisan yang menjelaskan fungsi kendaraan tersebut dengan tulisan “KANTOR BERJALAN,” turut pula logo Pemkab KSB di atas tulisan tadi.

Di bagian interiornya, kesan kendaraan yang dibayangkan publik sebelumnya akan seperti bus yang digunakan Dr.

tar sawah di Sumbawa menjadi kebutuhan mendesak petani di Sumbawa. “Kita akan panggil DInas Pekerjaan Umum minggu pertama Januari kita konfirmasi soal Labangka Kompleks ini,”tukas Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani , S.H, yang salah satunya membidangi masalah infrastruktur.

Nurdin tak mempermasalahkan rencana Pemrop yang akan membangun bendungan Pandanduri ataupun Rababaka, namun jangan kemudian porsi Sumbawa dihilangkan. Apakah itu terkait rencana pembangunan bendungan Labangka Kompleks, Beringin Sila atau lainnya. (arn)

(Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Rencana pembangunan bendungan Labangka Kompleks seolah raib, tak jelas nasibnya. Yang muncul ke permukaan malah Rababaka, Pandanduri hingga Bintang Bano. Untuk itulah Komisi IV DPRD NTB akan memanggil Dinas Pekerjaan Umum (PU) mempertanyakan kelanjutan dari rencana Labangka Kompleks.

Labangka Kompleks sudah sangat lama diusulkan pembangunannya. Bahkan selalu diusulkan setiap tahunnya.

Namun hingga kini tak kunjung terealisasi. Padahal bendungan yang rencananya akan mengairi lebih dari 5000 hek-

tepat dibelakan kursi supir yang kemungkinan untuk digunakan menyimpan berkasberkas kerja bupati nantinya.

Satu-satunya yang sedikit unik dari kendaraan ini hanyalah dua jejeran kursi paling depan, tampak berbeda. Secara ukuran dua kursi tersebut lebih didesain lebih besar dari kursi lainnya. Staf ULP yang melakukan pengecekan kepada wartawan menjelaskan, kursi tersebut adalah tempat duduk yang dikhususkan bagi bupati dan wakil bupati (Wabup). Selain desainnya yang sedikit mencolok, kursi ini dapat diputar 180 derajat hingga menghadap ke belakang untuk memudahkan bupati dan Wabup menggelar rapat bersama para pimpinan kepala dinas meski bus sedang berjalan. Selain dua kursi tersebut yang dapat diputar, terdapat satu kursi lagi

yang ukurannya lebih kecil yang bisa diputar 90 derajat.

Kursi yang berada di jejeran bagian kiri ini nampaknya diperuntukkan bagi Sekretaris Daerah (Sekda) karena posisinya tepat berada di belakang kursi Bupati.

Kabag Humas Pemkab KSB Najamuddin Amy, S.Sos yang dikonfirmasi, Kamis (25/ 12) mengatakan belum ada informasi kapan kendaraan kantor berjalan bupati tersebut akan dilaunching penggunaannya. Keberadaan kendaraan tersebut akan masuk dalam inventaris aset di bawah Bagian Umum sebagai kendaraan dinas kepala daerah. “Kalau launching-nya kapan belum ada informasi.

Mungkin saja pas awal tahun 2015 nanti atau bisa saja pekan depan. Yang jelas saya belum dapat infonya,” timpal Najamuddin singkat. (bug)

UNSA Bakal Temui Kementerian

Kejelasan Pembangunan Labangka Kompleks Dipertanyakan

(Suara NTB/bug)

Sirajudin

KSB akan Layani Warga dengan ”Kantor Berjalan”

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pihak Universitas Samawa (UNSA) bakal menemui Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mereview kembali usulan penegerian kampus tersebut. UNSA nantinya difasilitasi Wakil Ketua DPR RI putra Sumbawa, Fahri Hamzah.

Rektor UNSA, Prof. Dr. Syaifuddin Iskandar kepada Suara NTB, Rabu (24/12) menyrbutkan, dalam beberapa kali pertemuan Fahri Hamzah dengan tokoh masyarakat Sumbawa, penegerian UNSA menjadi prioritas. Termasuk saat memberikan sambutan ketika bertemu dengan tokoh politik Koalisi Merah Putih (KMP) Sumbawa.

Dalam hal ini, panitia penegerian UNSA akan mereview lagi syarat usulan yang dulunya telah dimasukkan ke Kementerian untuk diperbarui kembali. Sekaligus bertemu dengan Dikti yang bakal difasilitasi Fahri Hamzah pada Januari 2015 mendatang. “Bahkan beliau (Fahri) berencana akan mengundang pihak Kementerian ke DPR RI,”tukasnya.

Selain itu, UNSA juga akan mendukung pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang menurut Fahri akan dibahas kembali pada sidang pertama DPR RI Januari mendatang. Artinya upaya PPS tidak akan berSyaifuddin Iskandar henti dan tetap akan berlanjut. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 26 Desember 2014

Bangkitnya Dua Blok Politik Dari Hal. 1 Pemilu Legislatif 2014 di NTB menghadirkan kemenangan bagi Partai Golkar yang sukses meraih 11 dari total 65 kursi yang diperebutkan. Lombok Tengah, Lombok Barat dan Kabupaten Bima menjadi basis suara partai beringin ini.

Partai Demokrat yang dikomandani Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi berhasil mempertahankan delapan kursi yang mereka raih di Pemilu 2009 lalu. Uniknya, tidak ada satupun incumbent DPRD NTB dari Partai Demokrat yang bertahan.

Pemilu 2014 juga menjadi pemilu yang tidak bersahabat untuk para incumbent. Sebab, dari total 55 anggota DPRD NTB, hanya 23 diantaranya yang bisa kembali ‘’mencicipi manisnya’’ kursi di Udayana.

Sebanyak 23 dari 33 anggota DPRD NTB periode sebelumnya maju sebagai caleg DPRD provinsi di Pemilu 2014. Namun, mereka gagal terpilih, tujuh orang yang maju sebagai caleg DPR namun semuanya gagal, dan tiga orang memilih keluar dari jalur politik atau tidak lagi maju dalam Pemilu 2014.

Usai Pilpres 2014, fragmentasi politik NTB mulai terlihat dengan semakin kokohnya koalisi parpol pengusung Prabowo-Hatta. Di Pilpres 2014, NTB memang menjadi salah satu daerah di Indonesia yang menyuplai kemenangan telak pasangan ini atas pasangan Jokowi-JK di Pilpres 2014.

Kekuatan politik besar seperti Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS, PPP dan PAN sukses mendorong perolehan 72,45 persen suara untuk pasangan Prabowo-Hatta di Pilpres lalu.

Selepas Pilpres, blok politik ini bukannya mencair, namun justru semakin solid dengan bergabungnya Hanura yang di Pilpres justru berada di kubu rival. Bersama Hanura, Koalisi Merah Putih (KMP) Plus ini praktis mendominasi peta politik di NTB, khususnya di DPRD NTB. Wujud nyata dari solidnya blok politik ini di NTB adalah aksi sapu bersih yang mereka lakukan dalam proses penentuan jatah kursi pimpinan alat kelengkapan DPRD NTB belum lama ini.

Memanasnya situasi di internal DPRD NTB sebenarnya sudah mulai terlihat sejak proses pelantikan anggota DPRD NTB 2014-2019, 1 September 2014 lalu. Saat itu, anggota DPRD NTB dari PAN, Drs. H. Ali Achmad melontarkan ancaman bahwa stabilitas di internal DPRD NTB bisa memburuk jika parpol-parpol besar tidak mendengarkan masukan dari parpol-parpol lainnya.

“Ada kemungkinan, lima enam fraksi yang akan walk out nantinya,” ujar Ali Achmad, merujuk pada sikap Fraksi PDIP NTB yang selama beberapa tahun terakhir selalu tidak menghadiri rapat paripurna jika dipimpin oleh Ketua DPRD NTB yang saat itu dijabat oleh Drs. H. L. Sujirman.

Dalam perkembangannya, rencana pembagian jatah pimpinan komisi juga mulai memunculkan letupan-letupan di internal DPRD NTB. Hal ini dipicu oleh tidak dilibatkannya PDIP dalam proses pembahasan untuk membagi jatah kursi pimpinan komisi ini diantara sejumlah parpol.

Bahkan, sejak awal blok KMP Plus ini sudah mulai meneken komitmen bersama untuk bagi-bagi jatah kursi pimpinan DPRD NTB ini. Sejumlah parpol di luar koalisi merah-putih, seperti PDIP tentu saja tidak diajak dalam komitmen tersebut.

Terbentuknya blok politik ala Pilpres itu mencapai klimaksnya saat proses pemilihan digelar. Dalam proses yang berjalan cukup panas itu, para politisi PDIP, PKB, Nasdem dan lainnya terpaksa gigit jari karena seluruh jatah kursi pimpinan alat kelengkapan DPRD NTB jatuh ke tangan para anggota DPRD NTB dari koalisi merah putih plus Hanura.

Seiring dengan rampungnya proses tersebut, dinamika politik NTB perlahan berangsur turun ke suhu yang normal. Namun, di bawah permukaan, situasi ini mungkin saja akan kembali melahirkan gejolak serupa di tahuntahun mendatang. (aan)

Dukung Pemerintah Daerah Dari Hal. 1 ketika bicara pemerintahan, berarti raja yang harus kita patuhi, yang di dalamnya ada Yesus,” kata Pendeta L. Fauzan.

Lebih khusus tentang penjelasannya itu, Fauzan menyebut government tidak hanya pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah, khususnya Pemprov NTB. Loyalitasnya kepada Pemprov NTB dengan mendukung apapun yang menjadi program dengan misi mensejahterakan masyarakat.

“Kami umat Kristiani, mendukung apapun yang menjadi program pemerintah itu. Sebagai upaya menjaga kondusivitas daerah,” terangnya.

Satu hal yang ingin ia capai ketika kondusivitas itu tercapai. Ini berarti akan ada kedamaian, tidak hanya dirasakan oleh mereka sebagai umat Kristiani, tapi juga umat lainnya.

“Harapan kami daerah ini tetap kondusif, tetap damai, agar semua umat bisa beribadah dengan lancar dan khidmat,” kata pendeta kelahiran

Praya Lombok Tengah ini.

Soal adanya kenaikan harga BBM yang memicu stabilitas negara berujung terganggunya perekonomian masyarakat, menurut Fauzan, bagi umat Nasrani tetap menyikapi dengan bijak. Meski BBM naik, harga naik, situasi batin mereka tetap tenang dan pasrah kepada Tuhan, sehingga tidak perlu panik dengan situasi saat ini. Ia berharap seluruh umat juga menyikapi hal sama, tentu saja untuk tujuan akhir, kondusivitas negara dan daerah terjaga, meski ada gangguan ekonomi dan keamanan.

Perayaan Natal tahun ini sedikit berbeda dari tahun tahun sebelumnya.

Selain misa malam, kemudian puncaknya ibadat Natal siang tanggal 25 Desember, tahun ini tidak ada prosesi teatrikal penyaliban Yesus, namun secara umum perayaan Natal di Mataram berlangsung khidmat. (ars)

Harga Semen di Lotim Tembus Rp 100 Ribu Selong (Suara NTB) Warga Lombok Timur (Lotim) mengaku kesulitan mendapatkan semen beberapa hari terakhir. Bahan utama bangunan ini tampak menghilang. Kalaupun ada harganya sangat mahal. Terakhir tembus Rp 100 ribu per zak.

Ahmad Gufran yang juga Anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tirtanadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan mengungkapkan, pihaknya kesulitan mencari semen yang harganya sesuai dengan perencanaan awal program yang dicanangkan. Tak ayal, akibat kelangkaan ini semen mahal terpaksa dibeli meski dengan harga yang jauh melampaui standar harga.

Diakuinya, sebelumnya harga semen mencapai Rp 90 ribu per zak. Namun terakhir sejum-

Dari Hal. 1 atau karena perkelahian antarwarga sendiri. ‘’Memang informasi yang beredar simpang siur. Warga mengira korban yang tewas ditembak polisi, sehingga mengamuk dan membakar pos polisi. Tapi ini sedang ditelusuri tim khusus nantinya.

Kapolda juga ingin tahu di lapangan kondisinya seperti apa,’’ terang Kabid Humas, Kamis (25/12) kemarin.

Tim ini akan berusaha memastikan, agar tidak lagi ada informasi yang simpang siur. Kapolda NTB Brigjen Pol Drs. Srijono, M.Si juga sudah turun ke lapangan untuk mengecek langsung peristiwa itu, juga penyebab yang akhirnya memprovokasi warga membakar pos polisi.

Tapi sementara ini, pihaknya membantah penyebab korban tewas karena peluru aparat. Tidak ada penembakan saat pembubaran bentrok antaradua kubu tersebut, termasuk ketika dilakukan sweeping. ‘’Jadi kroban tewas bukan karena ditembak polisi. Tapi ini belum menjadi kesimpulan, karena sekali lagi masih akan ditelusuri,’’ terangnya.

Di luar itu, selain korban tewas, tiga diantaranya kritis dan beberapa orang lain terpaksa dirujuk ke Mataram untuk

lah pengecer semen sudah tidak bisa dinego lagi soal harga.

Tidak satu dua pengecer, seluruh pengecer di wilayah Lotim sempat dikroscek harganya mengakui kelangkaannya.

Harapannya, harga semen ini kembali normal dan kegiatan pembangunan bisa lebih telaksana dengan baik.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan (ESDM PP) Lotim, Framadi Anugrah Kartika saat dikonfirmasi Kamis (25/12) mengakui adanya kelangkaan semen. Pihaknya mengaku pernah membeli seharga Rp 80 ribu, dari harga semula yang diketahui hanya Rp 60-65 ribu per zak.

Menurut informasi yang diterima dari Dinas Peridustrian dan Perdagangan (Perindag) Lotim, harga semen melambung, karena kapal-kapal yang membawa semen ini

mengalami kesulitan sandar di Dermaga Lembar. Hal itu terjadi karena cuaca yang buruk beberapa hari terakhir.

Selain itu, dampak lainnya karena semen pada akhir tahun 2014 ini tengah banyak digunakan untuk menuntaskan proyek pembangunan fisik. Kebutuhan terhadap bahan bangunan ini cukup banyak, sehingga berpengaruh langsung pada peningkatan harga.

Peningkatan harga juga terjadi pasca-kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 30 persen beberapa waktu lalu oleh Presiden Jokowi.

Fluktuasi harga yang terjadi di Lotim ini coba akan ditelusuri jajaran Dinas ESDM dan PP Lotim ini ke bawah.

Harga semen yang melambung diakui cukup meresahkan masyarakat. Kadis ESDM dan PP Lotim juga berharap harga kembali stabil. (rus)

Jeblok, Kinerja Pelaksanaan Program Raskin di NTB Dari Hal. 1 Hal ini berakibat penetapan RTS-PM menjadi tidak tepat sasaran, sehingga masyarakat miskin yang seharusnya menerima raskin, justru tidak menerima dan juga sebaliknya.

Sesuai peraturan, RTS-PM menerima sebanyak 15 Kg per bulan. Pada kenyataannya di lapangan, pendistribusian kerap tidak tepat jumlah. Ada sejumlah daerah yang mendistribusikan kepada RTS-PM di bawah 15 Kg dengan berbagai alasan. Ada kalanya jumlah penerima melebihi dari daftar yang seharusnya.

Karena raskin ada yang dibagi rata. “Sangat berpengaruh, kalau beras dibagi rata, yang tak berhak juga menerima,”imbuhnya.

Terkait dengan kasus raskin yang sampai ke penegak hukum, Darius mengatakan tahun 2014 ini belum ada. Tahun sebelumnya ada dua desa di NTB yang diproses aparatpenegakhukumterkaitdengan raskin yakni di Dompu dan Lombok Tengah. “Kasus itu memang karena berasnya dijual oleh aparat desa,”tandasnya.

Hasil audit kinerja atas program raskin di NTB tahun 2013 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Dimana, kinerja atas program raskin periode Januari-September 2013 hasilnya sebesar 60,59 persen. Menurun sebesar 9,6 persen jika dibandingkan kinerja atas program raskin tahun 2012 yang mencapai 70,19 persen.

Pada tahun 2013 lalu, sasa-

ran audit kinerja yang dilakukan adalah program raskin yang dikelola oleh tim koordinasi raskin provinsi dan kabupaten/kota sampai kecamatan termasuk distribusi sampai desa/keluarahan serta Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Audit kinerja atas program raskin di NTB merupakan kompilasi dari audit kinerja atas program raskin pada dua kabupaten di NTB. Cakupan audit terhadap provinsi dilakukan secara populasi. Audit kabupaten secara sampling pada dua kabupaten atau 20 persen dari 10 kabupaten/kota di NTB. Sampel kecamatan diambil pada enam kecamatan atau 17,65 persen dari 34 kecamatan di kabupaten yang menjadi sampel. (nas)

Tunggakan Pembayaran Raskin Tersisa Rp 200 Juta Mataram (Suara NTB) Pemda kabupaten/kota dideadline untuk segera menuntaskan tunggakan pembayaran raskin hingga Desember ini.

Jumlah sisa tunggakan pembayaran raskin di NTB, saat ini sekitar Rp 200 juta. ‘’Kemarin tunggakannnya sekitar Rp 1,7 miliar, namun saat ini terus berkurang tinggal Rp 200 juta lebih. Insya Allah, tadi sesuai hasil rapat evaluasi itu, tidak sampai akhir Desember ini tunggakan itu bisa dituntaskan pembayarannya,” kata Kepala Bulog Divre NTB, M. Sugit Tedjo Mulyono usai rapat evaluasi program Raskin 2014 di Kantor Gubernur, Rabu (24/12).

Dari jumlah tunggakan pembayaran raskin sebesar Rp 200 juta itu tersebar di sejumlah kabupaten/kota. Yakni Lombok Barat sekitar Rp 72 juta, Lombok Utara sekitar Rp 2 juta, Lombok Tengah Rp 42 juta dan yang terbesar adalah Lombok Timur mencapai Rp 82 juta.

Sebenarnya untuk pembayaran raskin, pemerintah desa diberikan toleransi waktu satu minggu hingga satu bulan sejak raskin didistribusikan. Namun, ada saja daerah yang menunggak pembayarannya, padahal dari sisi masyarakat sudah membayar begitu raskin diterima. “Diduga digunakan oleh oknum aparat desa. Nah ini juga disampaikan oleh teman-teman yang ada di lapangan. Kalau masyarakat sendiri ndak ada yang menunggak,” terangnya.

Pemerintah pusat melalui Pe-

rum Bulog menyalurkan sebanyak 84.881.880 Kg raskin bagi 471.566 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada tahun 2014 di seluruh NTB. Untuk penyaluran raskin tahun 2014, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan, menetapkan basis data terpadu hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, sebagai dasar penyaluran raskin tahun 2014.

Berdasarkan data itu, jumlah penerima raskin tahun 2014 di NTB sama dengan penerima raskin tahun 2013, yaitu sebanyak 471.566 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM). Dengan alokasi sebanyak 15 Kg setiap bulannya, dengan harga tebus sebesar Rp 1.600 per Kg. Sehingga total raskin yang disalurkan tahun 2014 se NTB sebanyak 84.881.880 Kg. Atau sebanyak 7.073.490 Kg raskin yang disalurkan setiap bulannya kepada masyarakat miskin.

Data penerima raskin di NTB tahun 2014 sama dengan data penerima tahun 2013 lalu sesuai dengan PPLS 2011 yakni sebanyak 471.566 RTS. Rinciannya, Kota Mataram sebanyak 28.553 RTS, Lombok Barat 70.843 RTS, KLU 30.686 RTS. Selanjutnya Lombok Tengah dan Lombok Timur masingmasing sebanyak 94.745 RTS dan 137.973 RTS. Sedangkan Kabupaten Sumbawa 30.945 RTS, KSB 9.478 RTS dan Dompu 20.133 RTS Sementara Kota Bima dan Kabupaten Bima masing-masing sebanyak 9.326 RTS dan 39.204 RTS. (nas)

Progres Pertumbuhan IPM NTB Lima Besar Nasional Dari Hal. 1 Dikatakan, indikator pendidikan dan kesehatan masih menjadi kendala belum beranjaknya IPM NTB dari posisi nomor dua paling buncit. Meskipun ada peningkatan, namun daerah lain juga bergerak memperbaiki IPM-nya. ‘’Indikator kesehatan itu diwakili oleh usia harapan hidup.

Usia harapan hidup kita ini masih tergolong rendah. Tetapi peningkatannya besar. Cukup lumayan, hampir satu tahun dari 2012 ke 2013. Jadi NTB itu peningkatan usia harapan hidup kita itu hampir satu tahun atau 0,9 tahun. Dari 2012 itu 62,73 menjadi 63,21. Peningkatan cukup lumayan, besar peningkatannya,’’ tambahnya.

Terkait dengan masalah posisi IPM ini, menurut Wahyudin, tidak perlu berbicara masalah peringkat (posisi). Namun, yang pelru dilihat adalah progres percepatan peningkatannya. Peringkat IPM NTB yang masih dalam posisi nomor dua dari

bawah disebabkan karena start awal NTB yang memang mulai dari posisi bawah. ‘’Sekarang yang kita lihat bagaimana progresnya. Ternyata NTB itu cukup tinggi progresnya,’’ jelasnya.

Ke depan, kata Wahyudin, dalam penilaian IPM, atas rekomendasi dari UNDP akan ada perubahan metode. Hasil dari perubahan metode penghitungan IPM itu nantinya akan dirilis tahun 2015 mendatang. Saat ini sedang dalam proses penghitungan. Perubahan metode itu antara lain disebutkan bahwa ada perubahan indikator pendidikan.

“Yang tadinya dihitung angka melek huruf itu nanti akan diganti dengan harapan lamanya pendidikan. Ini nanti akan membawa perubahan IPM secara keseluruhan,’’ katanya.

Terpisah, Staf Ahli Gubernur Bidang ekonomi dan Keuangan, Drs. H. Ali Syahdan mengatakan, pembangunan manusia di NTB sejak lima tahun terakhir secara terus menerus mengalami pen-

ingkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai shortfall, yaitu ukuran kecepatan perubahan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kecepatan perubahan nilai IPM NTB dari tahun 2012 ke tahun 2013 termasuk dalam kategori cepat dengan nilai shortfall 2,52 (> 1,7).

Secara nasional, NTB termasuk dalam lima provinsi yang progresif dalam meningkatkan nilai IPM, berama-sama dengan Provinsi DI Yogyakarta, Kaltim, Jatim dan Jateng. NTB dengan IPM 67,71 pada tahun 2013 termasuk dalam kategori provinsi ber-IPM menengah ke atas bersama-sama dengan 34 provinsi lainnya. Namun demikian bilamana diadakan peringkatan, NTB masih berada pada posisi 33 dari 34 provinsi.

Jika dibandingkan dengan IPM NTB tahun 2009 maka terjadi perubahan yang cukup signifikan. Dimana pada saat itu IPM NTB masih berada pada kategori menengah ke bawah dengan IPM 64, 66. Bilamana kon-

sistensi program di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi dapat dipertahankan atau ditingkatkan lagi maka pada akhir tahun 2018 yang akan datang IPM NTB diproyeksikan dapat mengungguli IPM NTT (68,77) dan Papua Barat (70,62) atau bahkan Maluku Utara (70,63).

Secara rinci sebaran IPM dan masing-masing variabel pembentuk IPM, di 10 kabupaten /kota di NTB adalah Kota Mataram, menempati urutan pertama dengan IPM 74.58 pada tahun 2013 baru disusul secara berturut-turut oleh Kota Bima (70.73), Sumbawa Barat (68,50), , Dompu (68,31), Sumbawa ( 68,06), Bima (67,34), Lombok Timur (65,78), Lombok Barat (63,82), Lombok Tengah (63,51) dan KLU (61,90).

Kalau melihat nilai indeks masing-masing variabel untuk variabel kesehatan yang dipresentasikan dengan angka harapan hidup maka Kota Mataram menempati urutan teratas dengan nilai indeks 71,86 lalu disusul berturut turut oleh Kota Bima (66,87),

Kabupaten Bima (64,92), Lombok Tengah (62,40), Lombok Timur (61,90), Lombok Barat (61,88), KSB (61,88), KLU (61,20), Dompu (60,71) dan Sumbawa (59,88).

Variabel pendidikan yang dipresentasikan oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah , indeks tertinggi berada di Kota Bima (86,65), lalu disusul secara berturut turut oleh Kota Mataram (83,98), KSB (79,94), Kabupaten Sumbawa (78,38), Dompu (77,14), Kabupaten Bima (75,83), Lombok Timur (72,82), Lombok Barat (66,37), Lombok Tengah (64,35) dan KLU (64,09) Terakhir adalah variabel ekonomi yang dipresentasikan oleh Paritas Daya Beli (pengeluaran per kapita disesuaikan), urutan tertinggi ditempati oleh Kota Mataram dengan nilai indeks 67,89 baru disusul secara berturut-turut oleh Dompu (66,66), Sumbawa (65,09), Lombok Tengah (63,78), KSB (63,69), Lombok Barat (63,19), Lombok Timur (62,61), Kabupaten Bima (61,27), Kota Bima (61,18) dan KLU (60,41). (nas)

Dewan Dorong BPK Lakukan Audit Investigatif Menyeluruh Dari Hal. 1 Drs. Ruslan Turmuzi kepada Suara NTB merespon audit reguler proyek RSUP NTB yang sedang dilakukan BPK RI Perwakilan NTB, Rabu (24/12).

Politisi PDI Perjuangan ini mempertanyakan penyelesaian pembangunan proyek RSUP yang selalu molor. Semula, Pemprov NTB menargetkan pelayanan RSUP NTB yang ada di Jalan Pejanggik Kota Mataram bisa dipindah ke RSUP Dasan Cermen pada 2013 lalu.

Namun, sesuai hasil penin-

jauan dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KAR) RSUP, suatu rumah sakit belum boleh dioperasikan untuk pelayanan secara menyeluruh jika belum memiliki fasilitas Instalasi Bedah Central (IBC),IntensiveCareUnit(ICU)dan Neonatal Intensive Care Unit (NICU). Sehingga, Pemprov NTB bersama dengan DPRD mengalokasikan anggaran ratusan miliar supaya rumah sakit itu bisa beroperasi tahun 2014. ‘’Tetapi sampai kapan penyelesaian pembangunan rumah sakit ini. Dulu kan janjinya beroperasi 2013, sekarang diperpanjang

2014 dan pembangunannya tak tuntas. Sehingga kita dorong dari awal pembangunannya itu sampai sekarang dilakukan audit investigatif secara menyeluruh.

Mulai dari perencanaannya sampai sekarang secara komprehensif. Termasuk sumber dana ada dari APBN, CSR Newmont dan APBD Provinsi,”imbuhnya.

Menurut Ruslan, rencana operasional RSUP NTB di Dasan Cermen tertuang dalam RPJMD NTB 2008-2013. Artinya, dalam rangka menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka anggaran un-

tuk pembangunan RSUP itu dianggarkan sampai tahun 2013. ‘’Akan tetapi tak terealisasi 2013, kepindahannya. Dianggarkan lagi 2014, kemudian tahun 2014 ini pembangunannya tak clear. Nah ini perlu identifikasi ada apa di balik itu.

Kalau 2015 itu ndak masuk dalam RPJMD pembangunan ini,’’ tandasnya.

Ketika ditanya besar anggaran yang sudah dialokasikan untuk pembangunan Gedung RSUP Dasan Cermen itu, baik yang bersumber dari APBN, CSR Newmont dan APBD

provinsi, Ruslan tak menghafalnya. Namun, untuk tahun 2014, jumlah anggaran yang bersumber dari APBD provinsi sekitar Rp 137 miliar lebih untuk pembangunan sejumlah gedung (6 paket).

Masing-masing pembangunan gedung I dengan pagu Rp 66,972 miliar, gedung J dengan pagu Rp 43,799 miliar, gedung K dengan pagu Rp 8,524 miliar. Pembangunan gedung N/Instalasi Gizi dengan pagu Rp 7,808 miliar, gedung T dengan pagu Rp 7,386 miliar dan gedung Y1 dengan pagu Rp 2,601 miliar. (nas)

Satu Tewas, Pos Polisi Dibakar

Informasi Simpang Siur mendapat penanganan serius. Kabid Humas juga membenarkan sebagian korban ada yang dirujuk ke Mataram. Kondisi korban yang kritis, mengharuskan dibawa ke rumah sakit di Mataram.

“Korban masih dalam perjalanan dibawa ke Mataram.

Jumlahnya berapa dan ke rumah sakit mana dirawat, saya belum punya catatan,” terang Suryo.

Ia mengatakan, kondisi korban memang mengkhawatirkan, bahkan ada yang kondisinya kritis. Karena itu, pihak Polres dan rumah sakit di Bima menyarankan dirujuk ke Mataram.

Kabid Humas pada kesempatan itu, juga menjelaskan, situasi terakhir di Bima sudah kondusif. Pasukan Brimob Kompi di Dompu digeser ke Bima untuk back up situasi keamanan agar bentrok susulan antara dua kelurahan itu, tidak sampai meluas. ‘’Bapak Kapolda sudah turun ke Bima untuk memantau langsung proses pengamanan disana.

Sekaligus mencari tahu, apa sebenarnya pemicu perkelahian. Sehingga sampai saat ini kami belum bisa simpulkan, apa penyebab bentroknya,” tutur Suryo. (ars)

Halaman 5

Dari Hal. 1 hangus dibakar massa menyusul tewasnya Iwan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa ini diduga dipicu perkelahian antarpelajar yang berasal dari masing-masing kelurahan. Kabar perkelahian ini kemudian berhembus ke masing-masing kelurahan sehingga memicu emosi dari para pemuda dari dua kelurahan. Terlebih sebelumnya, antara dua kelurahan ini tepatnya pada Senin (15/12) lalu, juga terlibat bentrok yang dipicu ketidakpuasan dalam pertandingan sepak bola plastik. Hanya saja, saat itu bentrok kedua kelurahan yang hanya dibatasi ruas jalan negara ini tidak menimbulkan korban setelah dihalau aparat.

Sementara bentrok Rabu lalu tak dapat dihindari. Terlebih berhembus isu jika salah satu pelajar yang dalam perkelahian terkena sabetan pisau. Sehingga sekitar pukul 11.00 Wita, masingmasing warga pun berbondongbondong ke luar rumah dengan membawa berbagai jenis senjata, mulai dari panah, senapan kelereng, senapan angin dan pedang. Aksi saling lempar pun tak dapat dihindari. Aparat Polres Bima Kota serta Brimob Sub Detasemen Bima yang diterjunkan ke tengah lokasi sempat kewalahan menghalau massa. Bahkan aparat harus mengeluarkan tembakan peringatan serta tem-

bakan gas air mata.

Namun nahas, saat kelompok pemuda yang berseteru menyerang salah seorang warga bernama Iwan jatuh terkapar diduga terkena anak panah. Korban dilarikan ke IGD RSUD Bima guna mendapat menanganan medis.

Namun sayang, lantaran pendarahan hebat, nyawa korban tak terselamatkan.

Tidak hanya Iwan, belasan warga lainnya dari kedua belah kubu juga terkena anak panah, senjata kelereng dan senapan angin. Bahkan, tiga anggota polisi masing-masing Bripka Supriadin dan Bripda Ahmad Bayu yang merupakan anggota Resmob serta Kanit Buser Sat Res Narkoba, Bripka Yusuf Yamani juga mengalami luka. Para korban ini juga dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Sementara lantaran luka yang cukup serius, Rabu malam, empat orang warga terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit di Mataram. Mereka masing-masing berinisial M (21), R (19), S (24) dan Y (30).

Sementara itu, menyusul adanya korban tewas membuat warga Kelurahan Tanjung makin emosi. Apalagi, berhembus isu jika korban tewas akibat terkena peluru aparat. Alhasil, massa pun melampiaskan kekesalan dengan membakar Pos Polisi serta Kantor Koperasi Polri di perempatan Lapangan Merdeka. Pos Pantau Pengamanan Operasi Lilin pun tak luput men-

jadi sasaran amuk massa. Menjelang sore hari, suasana setempat serta sekitar Terminal Dara yang menjadi lokasi bentrok awal mulai kondusif. Hingga malam hari, aparat memusatkan konsentrasi pengamanan di sejumlah titik termasuk di sekitar Terminal Dara. Sore sebelumnya, aparat Brimob memasuki Kelurahan Tanjung guna melakukan sweeping mencari senjata rakitan berpeluru kelereng, senjata tajam serta senapan angin.

Jalannya sweeping pun sempat membuat suasana mencekam.

Kapolda NTB Brigjen Pol Drs Srijono M.Si langsung turun ke Kota Bima. Kamis (25/12), Kapolda didampingi Kapolres Bima Kota dan Kapolres Bima sempat menggelar rapat bersama Walikota Bima HM Qurais H Abidin beserta Muspida di kdiaman walikota. Usai menggelar rapat, Kapolda beserta rombongan mengunjungi keluarga korban di Kelurahan Tanjung.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda meminta orang tua dan keluarga korban untuk tabah, sebab peristiwa ini merupakan musibah yang harus diselesaikan bersama. Jenderal bintang satu ini pun meminta agar peristiwa ini bisa dijadikan sebagai pelajaran bersama. ‘’Mari kita jadikan ini sebagai pelajaran. Ini musibah tapi jangan disikapi dengan musibah berikutnya,’’ ajaknya sambil meminta maaf kepada keluar-

ga dan masyarakat setempat.

Dia pun sempat menjelaskan bahwa tewasnya korban bukan karena peluru aparat. Anggotanya, khususnya dari satuan Brimob hanya menjalankan tugas pengamanan guna menghalau massa agar tidak terjadi bentrok yang lebih besar. Apalagi, saat saling serang berlangsung di antara warga ada yang membawa senjata dan bahan bakar. Yang jika dibiarkan tentu akan mengakibatkan peristiwa yang lebih besar. Jika peristiwa yang lebih besar terjadi tentu akan membuat pembangunan di Kota Bima terhambat. Investorinvestor tidak akan berani masuk ke Kota Bima untuk menanamkan modal.

Walikota Bima HM Qurais H Abidin mengatakan, Pemkot Bima akan mengupayakan situasi kondusif antara dua kelurahan yang berseteru. Pihaknya, bersama MUI akan melakukan dzikir tahun baru, di mana jadwal yang sebelumnya direncanakan di Paruga NaE akan dialihkan ke Kelurahan Tanjung.

Ditanyai mengenai penyebab terjadinya bentrok kedua ini, Qurais mengaku pihaknya belum tahu pasti. Namun berdasarkan informasi yang dia terima, bentrok berdarah ini dipicu masalah perkelahian anak kecil yang berasal dari Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Dara. Anak dari Kelurahan Tanjung menyebut pemukulan tersebut dilakukan oleh anak dari Kelurahan Dara, se-

mentara anak dari Kelurahan Dara menyebut dipukul oleh anak dari Kelurahan Tanjung. “Isunya bahkan di kampung ada anak yang ditusuk,” ujar Qurais.

Namun dia menduga, bentrok ini tak lepas dari ulah provokator yang ingin Kota Bima tidak kondusif. Untuk itu, dia pun menyerahkan sepenuhnya ke aparat kepolisian guna mengusut dalang di balik bentrok dimaksud. Untuk itu, dia pun meminta izin ke Gubernur NTB, Dr. TGH M Zainul Majdi untuk menetapkan status siaga satu karena saat kejadian situasi di pusat ekonomi Kota Bima sangat darurat. ‘’Saya indikasikan itu ada provokatornya, ada yang mencoba-coba membuat Kota Bima ini tidak kondusif,’’ jelas Qurais.

Dalam kesempatan tersebut, Qurais juga meluruskan informasi simpang siur yang sempat berkembang. Di mana, saat melakukan pengamanan aparat Brimob melepaskan tembakan ke arah warga Tanjung. Saat itu, katanya, aparat hanya menghalau massa agar tidak mengakibatkan korban yang lebih besar. “Dan itu terbukti, tak ada yang kena peluru, yang banyak itu kena panah dan senjata tajam,” tandas Qurais seraya menambahkan dalam kunjungannya ke rumah duka pihaknya juga menyerahkan santunan, begitu juga dengan korban luka yang dirawat akan ditanggung oleh pihaknya. (use)

SUARA NTB Jumat, 26 Desember 2014

OPINI

Halaman 6

Menantang Inovasi Pemda Jangan Remehkan Temuan BPK LAPORAN Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan prestasi bergengsi bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program setiap tahun anggaran. Jika LHP yang dikeluarkan BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan membuat kepala daerah sumringah. Sebaliknya, jika capaiannya Wajar Dengan Pengecualian (WDP) apalagi disclaimer , daerah akan kecewa, karena apa yang dikerjakan selama ini seolah tidak ada sama sekali.

Di NTB, ada beberapa daerah yang patut berbangga, karena LHP BPK yang diterima cukup membuat mereka bangga, yakni Pemprov NTB, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa. Meski memperoleh WTP, tidak menutup kemungkinan dalam LHP tahun berikutnya akan memperoleh WDP atau disclaimer , jika mereka tidak menindaklanjuti temuan yang direkomendasikan BPK. Daerah yang sukses meraih WTP, karena melaksanakan semua rekomendasi yang harus ditindaklanjuti sesuai arahan BPK. Sebaliknya, daerah yang gagal meraih WTP, karena belum mampu menindaklanjuti masalah sesuai rekomendasi BPK. Sebagai contoh, Kabupaten Lombok Barat masih menyandang WDP, karena persoalan aset daerah yang belum selesai. Beberapa waktu lalu, berbagai upaya dilakukan jajaran Pemkab Lobar dalam menuntaskan temuan BPK, tapi opini WTP masih belum berpihak.

Opini WDP masih akrab diraih oleh daerah yang berhasil melahirkan dua daerah otonomi baru ini, yakni Kota Mataram dan Lombok Utara.

Apa yang disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan NTB Eldy Mustafa, SH, MH, jika hasil pemantauan terhadap tindak lanjut LHP pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masih ada temuan lama yang belum selesai ditindaklanjuti. Hal inilah yang menyebabkan temuan dari daerah terus bertambah setiap tahunnya.

Hal ini membuat utang pemerintah daerah masih harus kerja ekstra, karena masalah yang harus diselesaikan terus bertambah.

Meski demikian, semuanya tergantung keseriusan dari jajaran pemerintah daerah bersama tim yang dibentuk dalam menuntaskan permasalahan. Harus diakui, dalam pelaksanaan di lapangan, banyak daerah yang terkesan tidak serius menindaklanjuti temuan yang direkomendasikan BPK. Tim yang dibentuk seakan masih belum mampu menuntaskan temuan yang mesti ditindaklanjuti. Malahan ada oknum pejabat yang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di ranah hukum.

Di sinilah diperlukan keseriusan semua pihak dalam melaksanakan kepercayaan yang diberikan. Jangan sampai, ketika dipercaya menuntaskan masalah aset hanya bekerja sekadarnya. Akibatnya, daerah yang semestinya memperoleh opini membanggakan justru memperoleh hasil mengecewakan. Untuk itu, semua daerah harus melaksanakan semua temuan BPK yang mesti ditindaklanjuti dengan baik. Jangan sampai, daerah menganggap remeh temuan BPK, sehingga memperoleh hasil mengecewakan. (*)

Oleh:

DA dua kegusaran yang mendasari tulisan ini. Saya sangat gusar dengan komitmen dan daya inovasi pemerintah kita, yang bahkan dalam ranah perhelatan formal, masih sangat malas untuk menjaring peluang bisnis dan investasi.

Kegusaran pertama saya adalah soal kopi. Dalam satu kesempatan di Istora Senayan, Jakarta, saya menyempatkan diri untuk menemui kawan yang kebetulan sedang disibukkan dan menjadi tim pelaksana salah satu acara. Sebagai kawan yang sudah cukup dekat dari bangku kuliah, saya banyak bertanya tentang acara yang sedang diadakan. Ternyata kawan tersebut sedang menyiapkan satu perhelatan yang segera menarik perhatian saya: Pameran Kopi.

Lebih lengkap acara ini bertema “Membangun Kemitraan Bisnis dan Investasi Kopi dan Coklat di Daerah Kabupaten” dan sebagai bagian dari seri agribisnis kegiatan promosi Apkasi International Trade Investment Summit.

Sebagai pecinta kopi, saya membayangkan akan sangat menarik seandainya saya mencicipi berbagai cita rasa kopi yang dipamerkan di keesokan dan lusa harinya (6-7 Desember 2014).

Setelah melihat dan berkeliling setiap stand pameran, saya sampai pada perasaan tergelitik.

Ternyata tidak ada stand kopi dan coklat dari pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat.

Saya pun kembali menyampaikan pada kawan tersebut dan menginformasikan bahwa daerah saya juga memiliki komoditas kopi yang sudah sangat terkenal: Kopi Rinjani dan Kopi Tambora.

Dan dengan nada protes, mengapa daerah saya tidak diundang sementara jelas-jelas ada stand Kopi Flores dari Nusa Tenggara Timur dan Kintamani Bali?

Bukankah acara ini inisiatif Apkasi sebagai asosiasi resmi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia? Fakta inilah yang membuat saya sangat miris dan saya sampai pada satu kesimpulan: pemerintah saya terkucilkan!

Konon, kualitas kopi di NTB sudah masuk kategori premium (specialty). Sebagai kopi terbaik, wajarnya dikenal dalam jagad perkopian nusantara bahkan global. Kalau syarat terkenal (brand awareness) ini belum terpenuhi, minimal kualitas objektifnya teruji. Namun faktanya, harga jual kopi NTB sangat rendah sehingga nilai tambahnya bagi perekonomian daerah juga sangat kecil. Perkara ini berjalan episodik dan pada

Arifuddin Hamid

(Warga NTB, tinggal di Jakarta. Tenaga Ahli di Kementerian PPN/Bappenas dan DPR RI 2013-2014) akhirnya bersifat endemik.

Kegusaran kedua saya menyangkut tambang. Kegusaran ini berawal ketika dalam satu kesempatan menyeduh kopi dengan beberapa kawan, mereka sedang menyiapkan satu perhelatan yang cukup besar dan berskala nasional. Topik ini segera menyita perhatian saya karena mereka menjadi bagian dari tim pelaksana acara BUMD Expo tahun 2014 di Surabaya, 17-19 Desember ini. Acara yang digagas Badan Kerjasama BUMD Seluruh Indonesia (BKSBUMDSI) ini semakin penting karena menggandeng Apkasi sebagai mitra strategis yang bahkan perlu dituangkan dalam nota kesepahaman. Mengapa ini perlu diulas sebab dalam rangka meningkatkan daya saing BUMD yang sebagian sahamnya dimiliki Pemda, Pemda menjadi faktor kunci (key determinant) dalam mendorong komitmen bisnis dan sosial BUMD bersangkutan.

Acara yang juga didukung secara resmi oleh beberapa kementerian dan asosiasi pelaku usaha dan dirancang sebagai ajang bertemunya para pengusaha lokal dan investor dalam dan luar negeri ini mengagendakan pameran dan pertemuan bisnis (regional business forum).

Reaksi pertama saya ketika mendengar ulasan acara ini adalah pertanyaan. Apa saja BUMD dari NTB yang berpartisipasi? Dan jawaban kawan itu membuat saya cukup geram karena memang dua pekan sebelum batas akhir pendaftaran, belum ada satupun BUMD dari NTB yang terdata. Waktu itu, saya bahkan meminta kepada panitia memberikan dokumen yang perlu disampaikan kepada Pemda. Mungkin karena faktor kesamaan almamater, mereka pun dengan senang hati dan bahkan meminta agar ada yang ikut serta. Sepanjang pengetahuan saya, salah satu (atau mungkin satu-satunya?) BUMD yang perlu diikutsertakan adalah PT. Daerah Maju Bersaing (PT. DMB), BUMD yang—meskipun tidak secara langsung—memiliki saham di PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT).

Ada beberapa faktor mengapa PT.DMB perlu diikutsertakan.

Pertama, alasan praktis. Alasan ini lebih berkaitan dengan masalah tata kelola. Jamak dipahami bahwa salah satu persoalan terbesar BUMD di Indonesia adalah ketidaksiapan dan ketidagsigapannya menerapkan pola pengelolaan korporasi yang baik (good corporate gover-

ADVERTISING

nance). Indikatornya banyak namun keluarannya satu yakni keuntungan perusahaan yang sangat minim. Persoalannya, persepsi umum pemangku kebijakan (stake holder) yang sekaligus pemegang saham (share holder) adalah BUMD tidak boleh merugi sehingga kerugian aktual ditambal dengan injeksi dana melalui mekanisme penanaman modal daerah. Keyakinan ini sangat berbahaya sebab akan sangat membebani keuangan daerah, yang dalam konteks Pemda di NTB, sudah sangat seret.

Kedua, alasan potensial.

Alasan ini berkaitan dengan pembiayaan dan ketersediaan anggaran. Saya yakin BUMD ini seharusnya menyumbang penerimaan daerah cukup besar bagi Pemda pemilik saham, termasuk bagi Pemda lain di NTB melalui royalti dan dana transfer provinsi. Dari sisi kelembagaan, posisi BUMD ini sangat dilematis.

Selain karena tidak memiliki saham langsung di PT. NNT, Pemda juga tidak memiliki cukup dana untuk memperbesar penguasaan sahamnya melalui pembelian saham (divestasi).

Alasan ini pulalah yang sebelumnya mendasari saya menulis tiga opini terkait di harian ini (Suara NTB: 3/8/12; 2/10/12; dan 15/8/ 13). Ketiga tulisan tersebut pada intinya mempertanyakan strategi pengelolaan tambang di NTB beserta instrumen operasionalnya.

Karena dua alasan itulah saya memandang perlunya keikutsertaan PT. DMB ini. Selain masalah tata kelola yang barangkali dapat digali praktik terbaik (best practices) dari BUMD-BUMD lain di seluruh indonesia, mungkin akan didapatkan skema pembiayaan terbaik dan realistik dalam menunjang perbesaran saham daerah di PT.NNT. Secara regulatif, banyak skema pendanaan yang telah ditawarkan oleh peraturan perundang-undangan, baik dalam konteks kelembagaan Pemda maupun badan hukum BUMD sebagai perusahaan. Secara kelembagaan, direksi BUMD yang ikut serta dapat saja mengusulkan kepada Pemda untuk menggunakan mekanisme kerjasama daerah atau pinjaman langsung luar negeri (direct lending). Anggaran dari penggunaan skema ini (government to government atau business to business) dapat dialokasikan untuk membeli saham PT.NNT yang masih tersisa tujuh persen.

Atau melalui mekanisme antar-

pelaku bisnis (business to business), kerjasama dapat langsung dilakukan oleh PT.DMB. Keyakinan saya terkait biaya yang hilang (opportunity cost) dari minimnya peran Pemda dalam pengelolaan pertambangan ini sama kadarnya dengan prospek positif tambang ini sendiri. Brian Hill, Wakil Presiden Eksekutif Newmont pernah mengatakan bahwa Blok Elang yang sekarang belum dieksploitasi memiliki deposit yang jauh lebih besar ketimbang Boddington, tambang emas terbesar di Australia (Kata Data Research, 17/7/13). Kalau ungkapan Brian Hill tersebut benar adanya, sangat disayangkan apabila daerah tidak segera berbenah diri, memacu inovasi, dan bergegas menyelesaikan perkara pembiayaan dan tata kelola tersebut.

Dalam kerangka berpikir demikian, saya dengan beberapa kawan NTB di Jakarta mencoba untuk menghubungi Pemda.

Namun kami segera saja dihinggapi rasa malas karena memang tidak ada tanggapan. Kalau perkara kopi dapat disebut kegagapan informasi, soal tambang ini adalah ketidakpedulian. Mungkin ulasan ini juga akan bernasib sama.

Sampai pada Pemda memiliki definisi lain terkait inovasi, tulisan ini sia-sia belaka.

RUPA-RUPA

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

399

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 26 Desember 2014

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Elpiji Subsidi Diduga Banyak Dibawa ke Pulau Sumbawa Mataram (Suara NTB) Pengawasan di pelabuhan penyeberangan Kayangan, Lombok Timur, dinilai masih lemah, sehingga terindikasi banyak elpiji subsidi yang diduga dibawa oleh oknum-oknum tertentu ke pulau Sumbawa. Langkah itu penting untuk mengantisipasi kebocoran kuota elpiji subsidi di Pulau Lombok.

M. Sugit Tedjo Mulyono (Suara NTB/dok)

Tunggakan Raskin Harus Dibayar PEMDA kabupaten/kota diberi batas waktu untuk segera menuntaskan tunggakan pembayaran Raskin hingga Desember ini. Jumlah sisa tunggakan pembayaran Raskin di NTB, saat ini sekitar Rp 200 juta.

“Kemarin tunggakannnya sekitar Rp 1,7 miliar, namun saat ini terus berkurang tinggal Rp 200 juta lebih.

Insya Allah, tadi sesuai hasil rapat evaluasi itu, tidak sampai akhir Desember ini tunggakan itu bisa dituntaskan pembayarannya,” kata Kepala Bulog Divre NTB, M. Sugit Tedjo Mulyono, Rabu (24/12).

Dari jumlah tunggkan pembayaran Raskin sebesar Rp 200 juta itu tersebar di sejumlah kabupaten/kota.

Yakni Lombok Barat sekitar Rp 72 juta, Lombok Utara sekitar Rp 2 juta, Lombok Tengah Rp 42 juta dan yang terbesar adalah Lombok Timur mencapai Rp 82 juta.

Sebenarnya untuk pembayaran Raskin, pemeirntah desa diberikan toleransi satu minggu hingga satu bulan sejak Raskin didistribusikan. Namun, ada saja daerah yang menunggak pembayarannya, padahal dari sisi masyarakat sudah membayar begitu raskin diterima. “Digunakan oleh oknum aparat desa. Nah ini juga disampaikan oleh teman-teman yang ada di lapangan. Kalau masyarakat sendiri tidak ada yang menunggak,” terangnya.

Pemerintah pusat melalui Perum Bulog menyalurkan sebanyak 84.881.880 Kg raskin bagi 471.566 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada tahun 2014 di seluruh NTB. Untuk penyaluran raskin tahun 2014, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan, menetapkan basis data terpadu hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, sebagai dasar penyaluran raskin tahun 2014.

Berdasarkan data itu, jumlah penerima raskin tahun 2014 di NTB sama dengan penerima raskin tahun 2013, yaitu sebanyak 471.566 RTS-PM. Dengan alokasi sebanyak 15 Kg setiap bulannya, dengan harga tebus sebesar Rp 1.600 per Kg. Sehingga total raskin yang akan disalurkan tahun 2014 se-NTB sebanyak 84.881.880 Kg. Atau sebanyak 7.073.490 Kg raskin yang disalurkan setiap bulannya kepada masyarakat miskin.

Data penerima raskin di NTB tahun 2014 sama dengan data penerima tahun 2013 lalu sesuai dengan PPLS 2011 yakni sebanyak 471.566 RTS. (nas)

Miftahuddin Ma‘ruf Kembali Pimpin REI NTB Mataram (Suara NTB) Setelah tiga tahun memimpin persatuan Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Miftahuddin M‘ruf kembali dipilih secara aklamasi untuk melanjutkan kepemimpinannya untuk periode selanjutnya 2014-2017. Owner perusahaan perumahaan Baiti Jannati Lombok itu resmi mendapatkan kepecayaan kedua kalinya dari seluruh anggota pengusaha pengembang di daerah ini.

Penunjukan ketua baru tersebut melalui Musyawarah Daerah (Musda) REI ke-VII Provinsi NTB yang dihajatkan sebagai forum untuk musyawarah mufakat, dilaksanakan di Mataram, Rabu (24/12). Sebelumnya, dua kandidat yang juga disebut-sebut akan dicalonkan menjadi ketua pada periode tiga tahun kedepan adalah Owner Lombok Royal Property, Drs. Izzat Husein, MM, serta Owner PT. Dasar Group, H. Ahmad Rusni, SE, MM. Kegiatan Musda kemarin sekaligus dibentuk langsung kepengurusan baru di tubuh asosiasi itu. Tiga tahun kedepan, REI akan lebih mendekatkan diri dengan pemerintah daerah dan stakeholders lainnya untuk merealisasikan pembangunan perumahan yang menjadi kebutuhan utama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Wakil Ketua DPP REI, Joko Slamet Utomo pada kesempatan itu mengharapkan perlunya ada kerjasama yang lebih kuat antara REI dengan pemerintah, khususnya pemerintah daerah di Provinsi NTB ini.

Pembangunan perumahan menurutnya mengandung tiga dimensi utama, diantaranya dimensi sebagai kebutuhan pokok dan paling mendasar bagi masyarakat, dimensi secara ekonomis tidak saja kepada pengembang, tetapi kepada banyak industri lainnya yang menjadi unsur-unsur utama dalam membangun perumahan. Selain itu pembangunan perumahan juga mengandung dimensi lingkungan, kaitannya dengan penataan kota yang lebih rapi dan teratur.

Ketua terpilih, H. Miftahuddin Ma‘ruf melalui Sekretarisnya, L. Anas Amrullah menegaskan PR REI Provinsi NTB kedepan adalah membangun kerjasama yang lebih kuat dengan pemerintah daerah. Sebab, seperti diketahui cukup banyak perumahan subsidi yang tidak direalisaikan oleh pengembang bahkan di tahun 2014 ini.

Persoalan utamanya adalah proses panjang dan mahalnya perizinan untuk membangun perumahan.

Sehingga pengembang DIJUAL MOBIL cukup kesulitan untuk merealisasikannya. “JanMATAHARI AUTO GALuari REI akan melakukan LERY 081999388810 HUMkegiatan roadshow ke MER H3 HITAM DAN SILkabupaten/kota, bagaimVER TAHUN 2010 DAN ana kita bisa bekerjasa2011 WRANGLLER SPORT ma dalam membangun 4 PINTU MERAH TH2013 perumahan untuk meBAN 33 VELG 20 ISTIMEWA menuhi kebutuhan maNEW VELLFIREZG TH2014 syarakat banyak,” demiHITAM NEW LEXUS NX kian L. Anas. (bul) 200 TH2014 PUTIH LAND CRUISER DIESEL 2011

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, Drs. L. Imam Maliki, MM, Rabu (24/ 12) mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan langsung bersama pihak Hiswana Migas, Biro Ekonomi Setda NTB, Polda NTB, Dinas Pertambangan dan Energi tiga hari lalu.

Imam Maliki mengakui, adanya oknum-oknum yang bermain untuk mencari keun-

tungan lebih dengan menjual elpiji subsidi di Pulau Sumbawa. Harga penjualan, sesuai informasi yang diterima media ini bahkan bisa menembus Rp 30.000/tabung 3 Kg, dari penjualan di Pulau Lombok yang mentok Rp 20.000/tabung.

Ditekankan tentang kesulitan masyarakat untuk mendapatkan tabung isi ulang elpiji subsidi, khususnya di Kota Mataram, Imam Maliki tidak menampikkan salah

satu penyebabnya adalah pengiriman ke Pulau Sumbawa yang hingga saat ini belum dikonversi oleh pemerintah dari minyak tanah ke gas.

Mungkin saja karena faktor ekonomis, praktis dan harga yang lebih terjangkaulah, banyak konsumen di Pulau Sumbawa yang beralih menggunakan tabung elpiji subsidi tersebut.

“Kita sudah berkoordinasi juga dengan KP3 serta pihak-

pihak lainnya yang terkait, agar pengawasan di Pelabuhan Kayangan dapat diperketat,” ujarnya.

Dari kuota tahun ini, untuk Pulau Lombok jatah yang diterima sebanyak 17 ribuan tabung, tetapi kebutuhan di lapangan justru membengkak menjadi 18 ribuan tabung.

Artinya pasokan tidak sesuai dengan permintaan, sehingga memungkinkan adanya tabung melon non subsidi yang dijual.

Tetapi Pertamina masih siap memenuhi kebutuhan tersebut hingga akhir tahun ini.

Selain itu, soal harga penjualan tinggi di Pulau Lombok, dia juga menegaskan, bahwa penjualan elpiji subsidi sudah

melebihi kesepakatan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dipatok oleh pemerintah. Dari harga jual sebenarnya Rp 14.750/tabung maksimal Rp 15.750/tabung untuk yang jarak angkutnya dari agen di atas 60 Km, tetapi kenyataan di lapangan penjualan sampai Rp 20.000/tabung.

Dari hasil kunjungannya langsung ke beberapa pangkalan, Imam Maliki menyebut hal itu karena rantai pemasaran yang panjang. Misalnya dari pangkalan ke pengecer, pengecer bahkan menggunakan lagi jasa antar ke rumah-rumah konsumen. Sehingga harga jualnya membengkak dari ketentuan HET. (bul)

(Suara NTB/bul)

TAK LAYAK JUAL Tim saat melakukan razia produk tak layak jual di sebuah toko modern di Mataram, Rabu.

Aparat Musnahkan Produk Kedaluwarsa Mataram (Suara NTB) Tim gabungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) dan Kepolisian, Rabu (24/ 12) memusnahkan produkproduk tak layak edar yang terbanyak dijumpai di Hypermart.

Temuan itu diketahui adalah produk-produk kedaluwarsa dan produk dengan kemasan penyok yang tak layak jual.

Tim melakukan razia ke beberapa pasar modern besar khususnya yang ada di Kota Mataram. Pengawasan rutin tersebut kaitan dengan jelang perayaan natal. Tim mengincar isi parcel yang banyak dijual, apakah isinya adalah produk yang aman dikonsumsi atau tidak.

Dari beberapa toko modern yang didatangi, tak banyak ditemukan parcel-parcel yang siap jual. Rata-rata pasar modern hanya menyiapkan parcel yang dipesan dengan isi yang diminta oleh pemesan.

Pengawasan tersebut juga mengecek produk-produk ma-

kanan dan minuman yang dipajang di gerai-gerai penjualan. Hasilnya, pengusaha pasar modern masih perlu diberikan pembinaan secara serius dengan adanya temuan-temuan produk tak layak edar itu.

Beberapa produk yang ditemukan kedaluwarsa di Hypermart diantaranya, sarden 12 kaleng, saos 8 botol, minuman Guava 2 buah. Sementara produk dengan kaleng penyok yang isinya bisa membahayakan karena adanya reaksi kimia diantaranya cornet serta beberapa minuman jenis lainnya, termasuk minuman milk kaleng.

Atas temuan-temuan tersebut, pihak penanggung jawab Rahman Abdul Jamil menyepakati dan menandatangani perjanjian pemusnahan langung di tempat, serta akan menarik produk-produk lain yang terindikasi tak layak edar yang belum disisir oleh tim.

Berlanjut ke toko Ruby, tim juga menemukan produkproduk yang dijual kalengan dengan kemasan penyok.

HILANG

DIJUAL TANAH

HILANG STNK R2 HONDA / NC11OAIC TH.2003 NOPOL DR2477HO NOKA:MH1JF8116DK351314 NOSIN: JF81E-1845357 AN. NURDIN HILANG DISEKITAR MATARAM

DIJUAL TANAH STRATEGIS & INDAH UTK HTL, VILLA, RMH MAKAN. PGR JL UTAMA, DS SEKOTONG LBK BARAT NTB, LT.1HA, HRG. 35JT/ARE. NEGO, ANDY 081907801169

HILANG STNK R2 HONDA VARIO DR6550HG NOKA/ NOSIN:MH1JF8114BK265496/ JF81E-1264036 AN. ADI GUNAWAN HILANG DISEKITAR MATARAM HILANG STNK HONDA DR3374AY NOKA/NOSIN:MH1JB51156K51236/JB51E1511573 AN. FATIMAH DRA HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

Melalui penanggungjawabnya, I Made Swastikawati juga menyatakan kesanggupannya untuk menarik dan tidak menjual produk-produk yang tidak layak edar tersebut.

Demikian juga di pusat pebelanjaan di Hero Mataram Mall, tim juga masih menemukan produk pajangan yang dijual

dalam keadaan kaleng penyok, kendati tim sudah beberapa kali melakukan peringatan sebelumnya. Atas temuan-temuan ini juga, tim meminta pada pengusaha untuk lebih teliti mengecek produk-produk yang ditawarkan kepada konsumen. Karena produk-produk tak layak edar tersebut rawan akan membahay-

akan bagi kesehatan konsumen.

“Mereka (pengusaha) masih perlu dibina lebih serius, bila perlu nanti kita panggil mereka,” kata Kabid Perdagangan Dalam Negeri, Endang Khairuddin menyatakan keinginannya untuk memberi tindakan yang lebih tegas kepada para pengusaha. (bul)

24/12/2014

DI JUAL TEMPAT USAHA LOKASI PINGGIR JALAN UTAMA KLU LENGKAP DENGAN ASET YANG ADA LT 20 ARE LB 228 DAPATKAN KEUNTUNGAN 30JT TIAP BULAN STATUS SHM+IMB HARGA BAGUS SIAPA CEPAT DIA DAPAT HUB.081805000055

MEBEL

RUPA-RUPA

SUARA NTB Jumat, 26 Desember 2014

Antisipasi Dampak MEA

Tuan Guru Khawatir Peredaran Narkoba Giri Menang (Suara NTB) Para tuan guru dan pendiri pondok pesantren di Lombok Barat mengkhawatirkan peredaran gelap narkoba merambah masuk ke pondok pesantren (Ponpes). Lebihlebih dalam waktu dekat ini diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) menyebabkan arus orang, barang dan jasa menjadi bebas.

Untuk itu, Pemda perlu mewaspadai arus keluar masuk orang dan barang dari dan ke daerah Lobar. Pemda harus mengontrol secara ketat, karena khawatir masuknya narkoba seperti, sabu-sabu dan ganja.

Hal ini dikatakan Pendiri Ponpes Ishlahuddiny Kediri, TGH Muchlis Ibrahim ketika menghadiri refleksi akhir tahun di kantor Bupati Lobar. “Diberlakukannya MEA ini, arus orang dan barang menjadi bebas. Karena itu, Pemda harus kontrol ketat, karena dikhawatirkan narkoba masuk,” tukasnya.

Menurutnya, ponpes sangat rawan menjadi sasaran empuk peredaran narkoba. Bahkan ia mengaku khawatir peredaran barang haram itu sudah merambah ke ponpes. Dampak barang haram ini jelasnya sangat besar, bisa mempengaruhi berbagai strata masyarakat. Karena itu untuk mencegah peredaran narkoba di kalangan Ponpes, pihak ponpes bekerjasama dengan BNN, Dikes dan pihak terkait untuk mendeteksi dini agar tidak terkena. Khusus di Ponpes Ishlahuddiny tdak ditemukan positif narkoba.

Pendiri Ponpes Nurul Hakim, TGH Syafwan Hakim tidak menampik jika saat ini marak sekali kegiatan penyakit masyarakat seperti prostitusi, miras, peyalahgunaan narkoba. Karena itu, menurutnya program ini sangat bagus dalam menangkal adanya penyalahgunaan barang terlarang. “Karena itu harus diperangi,”tukasnya.

Beberapa cara yang bisa digunakan menangkal itu, antara melibatkan semua unsur. Termasuk media, tidak kalah penting melalui majelis taqlim. Jumlah majelis taqlim di NTB hampir 2600, baik yang berjamaah 100 orang hingga ribuan orang. Karena itu menurutnya sangat efektif jika mengoptimalkan keberadaan majelis taqlim tersebut. “Selain itu, melalui khotbah jumaat dan pengajian,”ujarnya Diketahui, hasil survey yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) pusat bahwa sebanyak 3,8 juta penduduk di Indonesia sudah terkena Narkoba, dengan kata lain sudah mengkonsumsi barang haram tersebut. (her)

BPMD Sayangkan Kasus Kekerasan pada Anak Masih Terjadi Tanjung (Suara NTB) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, PPKB dan Pemdes Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyayangkan masih terjadinya aksi kekerasan pada anak yang dilakukan oknum orang tua ataupun keluarga korban.

Setelah tahun 2013 lalu tak tercatat 1 pun kasus pada anak, 2014 ini justru dua kasus kekerasan pada anak tercatat dan 3 kasus pada anak lainnya menyangkut trafficking dan pencurian, serta tujuh kasus KDRT. Kepala Bidang, Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) pada BPMD KLU, Evi Winarni, M.Si., kepada wartawan Rabu (24/12), mengaku sejumlah kasus yang melibatkan anak sebagai korban mulai dilaporkan masyarakat. Sepanjang tahun 2014, tercatat 2 kasus kekerasan terhadap anak. Kasus tersebut berawal dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang menyebabkan anak menjadi korbannya.

“Anak yang menjadi korban berumur 4,5 tahun dan 14 tahun,” kata Evi. Tidak hanya itu, pihaknya juga mencatat adanya kasus di mana anak menjadi korban perdagangan serta anak yang menjadi pelaku pencurian. Dari 3 kasus jenis ini, 2 kasus merupakan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) dan 1 kasus traficking. Kasus trafficking sebutnya sudah ditutup oleh aparat Kepolisian yang menangani.

“Anak-anak yang menjadi korban ini ditangani dengan direhabilitasi sosial dan diberikan pendampingan. Kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial selaku SKPD teknis dalam proses rehabilitasi sosial anak.

Sedangkan untuk anak yang tersangkut kasus hukum, pendampingan diberikan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A),” ujarnya.

Evi mengatakan, pihaknya masih kesulitan mendeteksi dan menemukan kasus kekerasan yang menimpa korban dan anak. Mengingat tidak semua korban bersedia melaporkan kasus ini ke aparat maupun ke BPMD. Praktis kasus yang tercatat di Dinas sejauh ini merupakan hasil koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan yang melakukan penanganan medis korban. (ari)

Terduga Pelaku Jambret Dihakimi Warga Sesaot Mataram (Suara NTB) Terduga pelaku penjambretan diamuk warga Sesaot, Narmada, Lombok Barat, hingga babak belur, Rabu (24/12) sore.

Pelaku yang berinisial YT itu kerap beraksi di kawasan setempat. Hingga saat ini rekan pelaku masih diburu oleh aparat Kepolisian. Kapolres Mataram melalui Kapolsek Narmada, Kompol Setia Wijatono menuturkan pihaknya telah mengamankan sang pelaku. YT akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapat perawatan intensif setelah diamuk massa yang sulit dikendalikan.

Kendaraan yang digunakan sang pelaku juga sudah diamankan. Dugaan sementara sepeda motor yang digunakan pelaku tidak memiliki kelengkapan surat – surat alias “Bodong”. “Ini motornya jenis Suzuki Shogun, tetapi bentuknya dirubah, nomor mesinnya sudah digosok, STNK-nya juga tidak ada. Menurut saksi, pelaku kerap beraksi di kawasan setempat, bahkan dia juga pernah melakukan aksi percobaan pemerkosaan,” jelasnya.

Kapolres Mataram AKBP Bambang Sumitro yang siaga dan mendekati Polsek Narmada langsung mengerahkan jajarannya untuk mendalami kasus tersebut. Sejumlah tim operasional diterjunkan ke lapangan untuk menyisir rekan pelaku yang belum tertangkap. “Yang bersangkutan sudah lama diamati oleh masyarakat setempat, dikatakan komplotan mereka kerap melancarkan aksi–aksi kriminal. Rekan pelaku masih dalam tahap pencarian,” tegas Kapolsek.

Dikatakan, pelaku nyaris tewas. Seandainya terlambat untuk dievakuasi, kemungkinan besar nyawa YT akan melayang. Pasalnya, masyarakat setempat sudah “gerah” melihat aksi yang selama ini dilakukan. “Dia ini orang pendatang, dia dari Jawa kemudian besar di Kalimantan. Informasi itu kami dapat setelah melakukan interogasi,” bebernya.

Dari ruangannya yang sedang didatangi Kapolres Mataram, Wijatono memaparkan pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap pelaku. Menyusul dugaan pelaku merupakan komplotan jaringan yang kerap melakukan aksi – aksi “Beringas” serta menimbulkan korban dan kerugian orang lain. “Tetap kami akan dalami, terlebih motor yang dipakai ini motor bodong, siapa tahu ini kendaraan operasionalnya dia (Pelaku, red) untuk melancarkan aksi yang mengganggu ketertiban ditengah masyarakat ini,” tandasnya. (met)

POLHUKAM

Halaman 8

Mantan Wabup Lobar Diperiksa Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Mantan Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat, HM akhirnya memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi NTB, Rabu (24/12) pagi lalu. Dia diperíksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Ini berarti pemeriksaan pertama sebagai tersangka, setelah dua kali panggilan sebelumnya tidak dihadiri tersangka karena alasan sakit.

Pemeriksaan HM berlangsung di lantai dua gedung Pidana Khusus(Pidsus) Kejati NTB. HM dicecar penyidik Usman, SH, MH seputar pertanggungjawaban penggunaan dana SPPD sejak tahun 2010 - 2013, saat tersangka menjabat Wakil Bupati Lombok Barat. Ia juga dikonfrontir dengan dokumen yang jadi temuan kejaksaan, terkait penggunaan dana SPPD tersangka yang ter-

indikasi menyimpang.

Dimana, modus penyimpangan yang dilakukan, diduga dengan menerbitkan boarding pass palsu, tiket ganda, bekerjasama dengan travel tertentu. Juru biçara Kejati NTB, Made Sutapa, SH membenarkan pemeriksaan tersangka HM pagi itu.

Ini merupakan pemeriksaan pertama sebagai tersangka, karena dua panggilan sebelumnya tidak dihadiri HM,

dengan alasan sakit.

“Jadi yang bersangkutan kita mintai keterangan sebagai tersangka, untuk dikonfrontir dengan bukti - bukti yang sudah kami dapatkan,” kata Sutapa. HM selesai diperiksa sekitar pukul 12.00 Wita. Pemeriksaan itu dipastikan masih akan berlanjut, karena tim penyidik memerlukan ketérangan tambahan.

“Dia masih akan kami panggil lagi,” sebutnya.(ars)

(Suara NTB/ars)

GELEDAH - Operasi penggeledahan dilakukan tim BNN Provinsi NTB di kapal dugem Dragon 130, Rabu sore lalu.

BNN Gerebek Kapal Dugem Mataram (Suara NTB) Sebuah kapal dugem (party ship) di kawasan Teluk Nare Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), digerebek tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Rabu (24/ 12) sore. Dari operasi itu, hanya diamankan dua warga Indonesia yang diduga positif menggunakan narkoba, tidak ada satu pun warga asing yang berjubel di kapal turut diamankan.

Penggerebekan melibatkan pasukan Brimob Polda NTB, Bea Cukai, Imigrasi, Dinas Perhubungan dan Basarnas, diawali sekitar Pukul 17.00 Wita. Kapal dengan nama lambung Dragon 130 itu tengah parkir radius 300 meter dari dermaga penyebrangan menuju tiga Gili Trawangan.

Pasukan yang menggunakan empat buah speed boat Basarnas, Polair dan Bea Cukai mengepung kapal, sekitar Pukul 17.10 wita dipimpin Kompol Bunawar, SH. Satu per satu personel naik ke dalam kapal yang dijejali turis laki laki dan perempuan yang saat itu tengah asyik menikmati dentuman house music. Setelah menghubungi pihak pengelola kapal, Prasmewari Gita, pemeriksaan dilakukan. Dari dek kapal, kabin, sampai ke ruangan paling bawah yang terdapat beberapa room karaoke.

Meski polisi dan petugas BNN berdatangan, turis yang

berjubel di kabin sampai dek kapal, tampak enjoy. Apalagi house music terus berdentum, mereka tampak merasa tidak terganggu sembari duduk santai menikmati minuman dan makanan tersaji, sebagian terlihat triping.

Sasaran pemeriksaan awal para karyawan kapal dugem.

Karyawan laki-laki dan perempuan diambil urinenya.

Tidak hanya karyawan, sejumlah bule yang dicurigai memakai narkoba juga diperiksa urinenya. Saat itu juga hasil urine tes bisa diketahui.

Dari hasil pemeriksaan itu, dua remaja putri positif menggunakan narkoba. Hasil pemeriksaan urine yang bisa diketahui saat itu juga, dijadikan dasar mengamankan dua wanita berinisial DMH (18) asal Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya Mataram dan Gusti Ayu PVT (20) asal Denpasar Bali. Keduanya diamankan karena dari hasil tes urine positif menggunakan narkoba. Operasi yang berakhir pukul 18.30 Wita itu, tak satu pun diantara turis asing yang menjalani tes urine positif narkoba. Petugas BNN tidak mengecek semua pengunjung, karena keterbatasan waktu dan personel.

Sementara dua remaja putri tersebut dibawa ke markas BNN di Jalan Lingkar Kota Mataram, setelah menempuh jarak sekitar 45 kilometer dari

Bangsal KLU. Keduanya diinterogasi AKP Taukhid, yang saat operasi itu memimpin tim tiga. Keduanya membantah menggunakan narkoba jenis apapun. Namun petugas tak percaya begitusaja, keduanya terus diinterogasi. Sampai akhirnya meluncur pengakuan dari Gusti Ayu, dia pernah menggunakan narkoba sebulan lalu bersama pacarnya. Sementara Denaya tetap membantah.

Ketua tim operasi, Kompol Bunawar, SH memastikan, akan melepas kedua remaja putri itu setelah menjalani interogasi.

Meski pun hasilnya positif, tapi karena tidak ada barang bukti, keduanya hanya dikenakan wajib lapor. Bunawar menjelaskan, operasi itu dilatari banyaknya informasi dari masyarakat, tentang indikasi Party Ship sering berlangsung pesta narkoba. Bahkan ada laporan dari masyarakat terjadinya pesta sex di atas kapal. “Dengan dasar laporan itu, kami lakukan penggeledahan, khususnya terkait narkoba,” kata Bunawar.

Tapi dari operasi itu tak satu pun bule terindikasi menggunakan narkoba, hanya dua orang remaja putri asal Indonesia, itu pun hanya dikenakan wajib lapor. Operasi dipastikan tidak hanya berakhir hari itu, namun pergerakan kapal tersebut akan terus dipantau, termasuk kapal – kapal dugem lainnya. (ars)

Terkait Eksekusi Rumah Dinas Unram

Gugatan Pensiunan Unram Dikabulkan PN Mataram Mataram (Suara NTB) Gugatan perbuatan melawan hukum yang dilayangkan oleh pensiunan Dosen Universitas Mataram (Unram) terhadap Rektor Unram dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mataram.

Gugatan perbuatan melawan hukum tersebut, dilayangkan oleh 17 penggugat diantaranya pensiunan Dosen Unram atas pengosongan rumah dinas yang ditempati oleh para penggugat pada tanggal 22 Januari 2014 lalu.

Dalam keterangan persnya Selasa (23/12), Kuasa Hukum Penggugat, Edy Kurniady SH, menyebut jika proses persidangan yang telah berjalan sekitar enam bulan itu menghasilkan putusan tergugat terbukti melawan hukum dan berkewajiban membayar ganti rugi berupa materil dan immateriil.

“Putusannya tadi pagi, amar putusannya menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan tergugat untuk membayar ganti rugi (materil dan inmateril)”, kata Edy didampingi kuasa hukum lainnya Adlian Curcil, SH

dan Lalu Muh Salahudin, SH. Menurut Edy, dengan dimenangkan gugatan yang dilayangkan tersebut, pihaknya juga sudah siap untuk menghadapi upaya hukum yang akan dilakukan oleh tergugat (Rektor Unram).

“Kami sudah siap jika ada upaya hukum terhadap putusan tersebut”, tegasnya.

Sementara itu, salah satu pensiunan Unram yang turut hadir Agusfian Wahab, SH mengaku sangat bersyukur atas dikabulkannya gugatan yang dilayangkan. Katanya, kebenaran atas kezaliman yang selama ini dirasakan oleh para pensiunan Unram pasti akan muncul.

“Saya bersykur terkait usaha pengacara yang memenangkan kasus ini,’’ akunya.

Bahkan lanjutnya, para pensiunan ini juga masih kecewa dengan sikap Rektor yang mereka anggap tidak manusiawi pada saat melakukan eksekusi rumah dinas, karena itu, rencananya akan melayangkan gugatan dengan perbuatan tidak menyenangkan. Sebab, mereka mengganggap saat pengosongan rumah dianggap

terkesan tidak manusiawi.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Kepala Humas Unram Helmy Fuadi menjelaskan jika informasi kekalahan rektor kali ini telah diterima pihaknya melalui kuasa hukum.

Akan tetapi, Helmy mengaku pihaknya masih belum bisa menjelaskan langkah hukum apa yang akan diambil karena pada saat bersamaan rektor sedang berada di Jepang.

“Kita tunggu rektor pulang dulu, baru kita diskusikan langkah hukum selanjutnya. Masih ada waktu 14 hari apakah mau banding atau tidak,” ujarnya.

Selain itu, yang penting diketahui kata Helmy yakni tidak semua gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan seperti gugatan pokok untuk memiliki rumah dinas ditolak. Sementara menanggapi rencana penggugat yang akan mempidanakan rektor, Helmy mempersilahkan hal tersebut karena itu merupakan hak dari setiap orang. “Silahkan saja, itu hak semua orang kita sudah siapkan kuasa hukum. Tapi yang jelas kita masih tunggu kepulangan rektor,” tandasnya. (dys)

(Suara NTB/her)

PELAJAR - Oknum pelajar tengah berpacaran di taman Kota

Oknum Pelajar Diduga Mesum di Taman Kota Gerung Giri Menang (Suara NTB) – Keberadaan taman Kota Giri Menang sebagai tempat rekreasi masyarakat umum patut disyukuri. Namun tempat yang seharusnya dijadikan tempat rekreasi dan olahraga ini kerap disalahgunakan oleh kalangan remaja. Karena minimnya penjagaan dari Satpol PP setempat, menyebabkan tempat ini kerap kali dimanfaatkan oleh remaja pacaran. Bahkan beberapa waktu lalu, oknum pelajar ditemukan mesum di taman kota tersebut.

Seperti ditemui dua pasangan muda mudi di lokasi tersembunyi di taman itu.

Tampak mereka asyik berduaan. Sang lelaki tampak duduk bersebelahan dengan perempuan. Si lelaki tampak sesekali merangkul si perempuan tersebut. Ketika didatangi, mereka pun pura-pura melepaskan pelukannya. Ketika ditanya apa keperluan mereka di tempat ini, mereka berkilah sedang belajar. “Kami kesini belajar,” ujar salah seorang remaja yang ditemui dilokasi. Begitu pula pasangan lain, tak jauh dari tempat itu. Tanpa canggung duduk dekat dengan si perempuan.

Mereka mesra, dan tampak berpelukan.

Selain hasil temuan wartawan, dugaan taman kota dijadikan tempat pacaran ini juga diungkapkan Hur, salah seorang

pedagang kaki lima yang setiap hari berjualan di sekitar taman itu. Taman kota kerap dijadikan lokasi pacaran. Pasangan janjian bertemu di tempat ini lalu pacaran di taman. Hur mengaku, Taman kota ini tidak selalu ramai setiap hari. “Tapi kalau anak-anak pacaran pasti ada tiap hari,” kata Hur. Setiap hari ia berjualan di sana, jarang ada petugas Pol PP yang berjagajaga. Sehingga para remaja, kebanyakan anak-anak SMA leluasa berduaan.

Terpisah, Asisten I Setda Lobar yang juga kepala BKBPP Lobar, Baiq Eva mengaku kaget. Dia mengatakan, apa yang dilakukan dua anak muda dengan melakukan hal mesum sudah di luar etika moral.

Apalagi yang melakukan masih pelajar dan masih menggunakan seragam sekolah.

Sementara itu, Camat Gerung, Baiq Yeni Satriani Ekawati mengatakan, kelakuan itu sudah melewati batas dengan melakukan hal-hal yang dilarang agama. ‘’Yang jelas, kita dan aparat sudah berupaya menjaga Taman Kota Giri Menang. Tapi ini kan salah satu oknum yang menyalahgunakan fasilitas pemerintah,’’ katanya.

Selain itu, jika belakangan ditemukan hal seperti itu, ia berharap masyarakat dapat menginformasikannya. Karena jika terbukti, ia tidak segan-segan akan membawa dan menindak oknum tersebut. (her)

ISIS Jauh Lebih Berbahaya dari Al- Qaida Mataram (Suara NTB) Wartawan senior mantan Pimpinan Redaksi Republik tahun 2005-2010, Ikhwanul Kiram Mashuri yang juga pengarang buku “ISIS, Jihad atau Petualang” mengatakan keberadaan ISIS menjadi isu yang sangat menyita perhatian dunia. Tidak terkecuali di Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini tidak mengherankan, dan memang pantas kita memberikan perhatian yang lebih terhadap ISIS. “Kekejaman yang brutal dan mengatasnamakan jihad untuk menegakkan agama Islam, sungguh bukan dari ajaran islam yang rahmatan lil ’alamin. Bahkan, apabila dibandingkan dengan organisasi Al-Qaida yang pernah menjadi organisasi teror terbesar yang pernah ada, ISIS jauh lebih berbahaya, karena tidak saja menyasar kepentingan negara-negara barat, namun kaum muslim yang berseberangan dengan pemahaman mereka pun tidak lolos dari kekejamannya,”ujarnya pada acara seminar dan bedah buku “ISIS, Jihad atau Petualang” di Gedung Sangkareang Kompleks Kantor Gubernur, Rabu (24/12).

Dijelaskan dari sisi kajian Islam manapun, seluruh ulama rabbani sepakat mengutuk tindakan seperti ini, dan dari sisi kemanusiaan pun,

sungguh tindakan seperti ini sama sekali tidak mengandung hikmah, manfaat, dan tujuan yang memberikan keadilan. Diketahui bersama jumlah pengikut ISIS saat ini di Eropa berjumlah sekita6 6.000-an dan di Indonesia menurut catatan Kepolisian RI sejumlah 400 orang.

“Kita harapakan masyarakat NTB khususnya dan Indonesia pada umumnya, terutama generasi muda akan dapat merespon dengan benar atas kehadiran ISIS ini, dengan demikian kehadiran buku ini akan menjadi perisai atau penangkal bagi munculnya pemikiran yang ingin menjadikan indonesia sebagai wilayah ISIS, juga untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara dalam bingkai NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Prov. NTB, H. Muhammad Nur SH, MH dengan moderator Drs. H. Arsyad Abdul Gani, staf ahli Bidang Kemasyarakan dan SDM. Dalam sambutannya, Sekda NTB mengimbau seluruh masyarakat utamanya kepada para pemuda, untuk selalu menggunakan pikiran yang jernih, akal yang sehat, dan hati nurani, dalam menyikapi seluruh isu dan permasalahan yang terjadi, khusus bagi kaum muslimin yang merupakan penduduk terbesar di daerah ini. (nas)

(Suara NTB/nas)

BEDAH BUKU - susana bedah buku “ISIS, Jihad atau Petualang” di di Gedung Sangkareang Kompleks Kantor Gubernur, Rabu (24/12).

SUARA NTB Jumat, 26 Desember 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Innalillahi wainna ilaihiraji'un

Jajaran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB

Mengucapkan (Suara NTB/ari)

DI TENGAH LAUT – Wisatawan mancanegara sedang menikmati party tengah laut, di Gili Trawangan dan sekitarnya.

KLU Kembangkan Wisata ”Party” Tengah Laut Tanjung (Suara NTB) ‘’SV Vivian Cruise’’ menjadi kapal kedua setelah Dragon yang memulai bisnis “party” tengah laut. Dua pemilik Kapal ini, memulai mengembangkan konsep pariwisata dengan warna baru di kawasan wisata Tiga Gili, khususnya Gili Trawangan.

Pemilik SV Vivian Cruise, Sam, sekaligus pemilik Samba Villa, mengaku hadirnya SV Vivian sematamata untuk menawarkan sentuhan baru bagi para wisatawan. Dengan tarif yang relatif terjangkau, kapal Trimara, siap menampung wisatawan sampai 125 orang dengan dilayani sembilan orang kru kapal.

“Motivasi kami sederhana, menampilkan keunikan dan sesuatu yang berbeda. Kami tidak ‘copy paste’ melainkan ingin leading dalam memberikan hiburan,” kata Sam, Rabu (24/12).

Di Trawangan, pelaku pariwisata terkesan monoton dengan penawaran diving, snorkling atau aktivitas darat.

Menurut Sam, Vivian muncul dengan program back packer di mana di Trimara, pengunjung akan memperoleh nuansa hiburan. Tidak hanya party, tetapi Vivian juga bisa diorder untuk keperluan wedding party.

Sam menuturkan, ide ini muncul sejak dua tahun lalu. Pembuatan ka-

pal selama 1,5 tahun dengan biaya yang konon memakan Rp 1 miliar membuatnya baru dapat merealisasikan paket wisata ini sekarang.

Dalam seminggu, Vivian memperoleh izin party selama dua kali seminggu, Rabu dan Sabtu.

“Kami memberi peluang kepada orang lain untuk memasarkan, untuk charteran kami serahkan ke EO, Drunken Monkey,” katanya.

Mengenai sejumlah keraguan lisensi dan transaksi sejumlah produk, ia menegaskan telah lebih dulu mengurus izin operasional Kapal Trimara ke pihak Syahbandar dan instansi terkait. Kapal yang memiliki bobot 56 GT ini juga mengantongi izin penjualan minuman beralkohol untuk semua jenis merek impor.

Dalam operasional kapal, kapten akan membawa penumpang komersil dari di seputaran Bangsal dan Tiga Gili. Kapal juga memiliki izin untuk dua hari trip ke Pulau Moyo,

Nusa Lembongan. Pihaknya juga bermitra dengan pelaku wisata Lombok Timur, Lombok Heritage dalam mempromosikan pariwisata kedua daerah.

“Untuk Narkoba, kami sangat menjaga betul. Yang kami utamakan No Drugs, sehingga yang naik ke kapal pun kami harus selektif, tidak bagi anak di bawah umur dan tidak membawa minuman sendiri,” katanya.

Sementara, Kabid Pariwisata pada Dishubparkominfo KLU, Nanang Hermansyah menyambut baik peluncuran SV Vivian. Konsep wisata yang ditawarkan ini diakuinya memberi warna baru bagi pengunjung. “Ini merupakan bentuk inovasi wisata dalam mendukung sektor pariwisata Lombok Utara.

“Wisatawan yang ingin berlibur ke gili tidak hanya sekadar menikmati hiburan maupun paket-paket yang sudah dari awal ada, melainkan menawarkan nuansa baru,” kata Nanang. (ari)

Taman Wisata Narmada Dinilai Minim Sentuhan Giri Menang (Suara NTB) – Pengunjung taman wisata Narmada, Lobar, Kamarudin mengkritik penataan destinasi di kawasan itu. Padahal taman ini dikunjungi banyak wisatawan hampir setiap hari. Penataan jalur jalan di kawasan taman Narmada masih semerawut, lebih-lebih dengan terbangunnya gedung seni dan budaya harus dipikirkan oleh Pemda untuk menata kawasan itu.

“Jalur jalan dan Patung di depan taman Narmada kurang terurus, tidak tertata,” kritik Kamarudin, Kamis (25/12). Dia menyatakan, kalau gedung Seni dan Budaya sudah dilaunching maka tidak menutup kemungkinan akan sangat ramai di kawasan Narmada sebagai pusat kegiatan budaya.

Menurutnya, ada beberapa hal yang kurang menarik, seperti penataan taman Narmada ke utara. Di depan taman Narmada ada patung yang tak terurus, sehingga kondisnya memprihatinkan. Sebelumnya ada air mancur, namun belakangan mati karena tak terurus. Lampu di sekitar taman Narmada juga mati sehingga gelap.

Jalur jalan dari dan nenuju taman Narmada sempit, di bawah badan jalan juga perlu ditata hingga ke gedung seni dan budaya. Termasuk dari taman Narmada menuju ke desa Sesaot, kawasan wisata Suranadi, menuju ke Ranget, Aik Nyet. Badan jalan di jalur ini masih sempit, sehingga kerap macet.

Pernah diiberitakan di koran ini, Dirut PT Patut Patuh Patju, L. Azril Sopanhadi, SE, menyatakan, pengembangan kawasan Narmada banyak

(Suara NTB/her)

SEPI PENGUNJUNG - Taman Narmada diambil beberapa waktu lalu, tampak sepi pengunjung. menuai kendala. Mulai dari eksternal dan internal. Terutama sekali masalah SDM karyawan yang sangat rendah. Menurutnya, masalah yang ada taman Narmada merupakan warisan. Pengelolaan manajemen yang kurang tepat menurutnya menjadi masalah turun temurun.

Karenanya, masalah SDM menjadi konsen pihaknya setelah dilantik 2012 lalu.

Azril menambahkan, pihaknya menargetkan taman Narmada menjadi taman bunga. Paling tidak, kawasan itu dijadikan pusat jual beli dan sewa bunga. Taman Narmada merupakan salah satu unit usaha

dari PT Tripat.

Diketahui, Taman Narmada adalah sebuah taman yang dulunya digunakan sebagai tempat peristirahatan dan permandian keluarga raja (Sewaktu masih masa kerajaan di Mataram). Di taman ini terdapat kolam renang dan sebuah Pura.

Tempat ini juga mempunyai mata air awet muda, yang dipercaya akan memberi umur panjang bagi siapa yang meminum air dari mata air ini.

Santer mencuat, pengelolaan parkir di taman Narmada diduga terjadi pungli. Pasalnya, terkadang petugas pakrir meminta bayaran melebihi standar yang ditetapkan. (her)

Pentas Teater Jadi Ujian Praktik Mahasiswa FKIP Mataram (Suara NTB) Pentas teater yang digelar oleh mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram, pada pertengahan Desember kemarin menjadi salah satu bentuk ujian praktik serta sarana hiburan di kalangan mahasiswa. Pentas teater yang berlangsung di Arena Budaya Jl. Pemuda, Kota Mataram itu menampilkan sedikitnya 23 lakon oleh para mahasiswa yang telah dikelompokkan.

Ketua pelaksana kegiatan, Kemas Tomi Andrian menjelaskan pentas yang dilaksanakannya itu dalam rangka ujian praktik dari mata kuliah Teori Drama dan Teater. Diungkapkan, semester depan, mereka juga akan menggelar pentas yang sama dalam rangka ujian praktik mata kuliah Apresiasi Drama dan Teater. Menurutnya, dua mata kuliah yang berbobot masing – masing bernilai dua Sistem Kredit Se-

mester (SKS) itu cukup menguras keringat, tetapi pengalaman yang diperoleh usai melaksanakan ujian tersebut sangat menguntungkan.

“Pengalaman yang kita dapat seusai mengikuti ujian praktek memang luar biasa. Di samping kita mendapat penambahan wawasan, kita juga diajarkan untuk berfikir bagaimana menghargai waktu, bekerjasama dengan tim, saling menghargai antara satu sama lain,” tuturnya.

Menurut Andri, pentas yang dilaksanakannya dalam sepekan itu merupakan wadah yang dapat menyatukan serta mempererat solidaritas para mahasiswa. Pembangunan kekuatan solidaritas dalam kelompok mahasiswa penting dilakukan, untuk itu momentum pelaksanaan ujian praktik tersebut merupakan sarana yang tepat untuk membentangkan tali persaudaraan demi menguatkan persatuan dalam berbangsa dan bernegara.

“Kita bertekad untuk menyatu-

kan kekuatan untuk membangun organisasi, di samping memang tujuan akhir kita adalah memperkuat tali persaudaraan kita untuk membangun bangsa,” tambahnya.

Selain demikian, pentas yang digelarnya itu merupakan salah satu sarana hiburan. Selain mahasiswa, tidak sedikit masyarakat yang menggandrungi pementasan teater rela memangkas moment istirahat sewaktu malam. Bahkan, para orang tua mahasiswa dengan setia datang arena pementasan untuk menyaksikan penampilan putra/putrinya di atas panggung.

“Pentas ini juga tidak kita harapkan hanya menjadi ajang ujian praktik lalu mengejar angka penilaian semata, tetapi kita juga berharap bahwa apa yang kami lakukan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, secara umum dapat menjadi sarana hiburan, dan saya amati setiap malam, banyak rekan – rekan saya yang pentas ini disaksikan oleh orang tua mereka,” tandasnya. (met)

Turut Berduka Cita Atas Kepergian

H. Muslimin Nur Ayahda dari Drs. H. Supran, MM, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB Almarhum Meninggal Dunia pada Usia 94 Tahun dan telah dimakamkan Rabu 24 Desember 2014 di Pemakaman Umum Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur.

Semoga Amal Ibadah Almarhum diterima oleh Allah, SWT dan Senantiasa Mendapat Tempat yang Lebih Baik.

Amin ya rabbal alamin.

Singkat, Lama Tinggal Turis di Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr H Zaini Arony mengakui destinasi wisata yang ada di Lobar masih minim. Hal ini menyebabkan lama tinggal para wisatawan menjadi singkat.

Karena itulah, Bupati mendorong pengembangan sejumlah destinasi ke depan. Termasuk salah satunya wisata religi. Menurutnya, tersohornya Lombok sebagai pulau seribu masjid dan seribu pondok pesantren, menjadi salah satu daya tarik wisata yang bisa ditangkap oleh Pemda untuk dikembangkan.

“Karena itu, saya mendorong dinas Pariwisata untuk lebih banyak mempromosikan wisata religi yang ada di Lobar,” tegas Bupati. Hal ini dikatakan Bupati setelah Bupati memperoleh masukan dari para tuan guru pada saat pertemuan dengan FKPD, kemarin.

Menurut Bupati, pengembangan wisata khusus religi, pihaknya membangun gedung seni dan budaya di Narmada. Ia mengaku, dalam waktu dekat ini akan segera mengukuhkan Dewan Kesenian Lobar untuk mengelola gedung tersebut.

Menurutnya, dari data lama tinggal turis di Lobar baru 2,7 hari, belum bisa 3 hari, apalagi seperti diharapkan bisa seminggu. Setelah keliling dua hari saja, semua destinasi habis di Lobar.

Karena itu kata Bupati, perlu ada destinasi dan even wisata agar para turis bisa lama tinggal. Disamping

(Suara NTB/her)

BELUM DISENTUH – Salah satu destinasi wisata di kawasan Sekotong yang belum disentuh oleh Pemda Lobar. itu, khususnya untuk menunjang fasilitas, Pemda telah membangun seni dan budaya di Narmada. Di gedung ini akan banyak eksebisi budaya yang dilaksanakan tiap malam sehingga para turis memiliki pilihan. “Saya minta agar di hotel-hotel disebar brosur, soal even di gedung seni dan budaya,” bebernya. Pemda juga telah membangun dermaga Jetty di Senggigi.

Tidak itu saja, Pemda tengah mengembangkan destinasi wisata Gunung Jai, pengembangannya akan dorong seperti Ancol mini. Disamping itu, Pemda juga mengembangkan destinasi wisata di pantai Cemara. Juga akan memban-

gun museum budaya di sekitar Bundaran monumen Lombok Barat Bangkit.

Di gedung ini jelasnya akan mengoleksi seluruh benda-benda budaya, seperti benda transportasi, pertanian, rumah tangga. Dengan adanya museum ini, diharapkan generasi penerus tidak kehilangan mata rantai peradaban Sasak.

Bupati menambahkan, untuk pengembangan wisata religi, pemda membagikan Alquran dan sajadah kepada semua hotel. Disamping itu pemda bekerjasama dengan MUI untuk sertifikasi halal. Pemda juga tengah mengembangkan wisata religi seperti Pura Batu Bolong. (her)

Soal Wisata Joben

Langkah TNGR Bertentangan dengan Regulasi Selong (Suara NTB) – Langkah pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang mengklaim bahwa objek wisata Otak Kokok Joben Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi kewenangan dari TNGR sebaiknya dihentikan. Karena, hal itu tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. “Sebagai negara hukum kita harus taat pada aturan yang berlaku,” terang Asisten III Setda Lotim Dr.H.Yanis Maladi,SH,MH, Rabu (24/12).

Sekarang, terang Yanis, jika TNGR mengklaim bahwa objek wisata Joben itu adalah haknya, ia mengatakan bahwa itu adalah suatu hal yang keliru dari segi hukum. Karena, UU No 41 Tahun 1999 dinamakan UU sektoral. Jadi, UU itu punya induk yang namanya UndangUndang Dasar Pokok-pokok Agraria (UPA). Sehingga, jika melihat landasan urutan filosofi tatanan perundang-undangan yanga ada, UndangUndang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan itu berada di bawah undang-undang UPA No 5 Tahun 1990 tentang Agraria. “Jadi, yang terting-

(Suara NTB/yon)

H. Yanis Maladi

gi adalah UU Agraria baru UU 41 tentang kehutanan,” jelas dosen fakultas Hukum Unram itu.

Oleh sebab itu, jika TNGR menyebut UU No 41 tentang kehutanan maka pihak TNGR itu tidak bisa mengambil alih objek wisata Joben.

Karena, UU No 5 Tahun 1990 itu lebih tinggi dan kawasan Otak Kokok Joben sudah diatur sebelumnya dalam UU yang lebih tinggi itu. Sehingga, harapnya, persoalan ini secepatnya dicerahkan sesuai dengan UU yang berlaku supaya tidak bertentangan lagi antara hukum yang satu dengan yang lainnya dan tidak ada kesalahpahaman. Selain itu, objek wisata Otak Kokok Joben sendiri sudah dikelola oleh Pemda berpuluhpuluh tahun. Karena, PAD yang didapatkan dari sana dipakai oleh pemerintah Lotim untuk mensejahterakan masyarakat.

Demikian Yanis, dengan dikelola objek wisata Joben oleh Pemda Lotim, dua dusun yang ada di kawasan itu saat ini sudah menerima manfaatnya. Oleh sebab itu, jika pihak TNGR tidak ingin dikatakan ego sektoral. Maka, pihak TNGR secepatnya harus menghentikan klaimnya itu. Karena hukum tidak boleh bertabrakan dan itu sudah merupakan hak konstitusional masyarakat Lotim. “Hukum itu tidak boleh bertabrakan,”tegas mantan Kadis Dikpora Lotim itu. (yon)

SUARA NTB Jumat, 26 Desember 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

Matangkan Pendidikan PENDIDIKAN sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan zaman yang makin kompleks dan cepat berubah.

Apalagi Indonesia akan segera menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA pada 2015.

Saat itu, arus barang, jasa, produk, SDM hingga investasi bahkan ajaran agama dan budaya dari Negara-negara se-Asia Tenggara bebas masuk. Untuk itu, manusia Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya, dan kata kuncinya adalah pendidikan.

Pesan ini disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Makassar Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. “Pendidikan adalah cermin dari ilmu. Salah satu ilmuwan terkemuka Albert Einstein mengatakan bahwa ilmu tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu adalah lumpuh.

Dalam konteks masa kini, ilmu dan agama tanpa teknologi akan mandek,” tegas Menag.

“Teknologi telah memberi kemudahan bagi kita semua untuk memperdalam ilmu dan menjalankan agama secara lebih baik. Kita ketahui bahwa pendidikan, ristek dan agama adalah satu kesatuan yang sulit dipisahkan,” tambahnya.

Menteri Agama menegaskan, jika Pemerintah Jokowi-JK telah menjadikan Indonesia Timur sebagai titik tolak membangun kembali Indonesia yang Jaya. Untuk itu, menteri berharap hal ini dapat dimanfaatkan oleh Darud Da’wah Wal Irsyad untuk lebih berperan dalam pembangunan.

“Bersatulah untuk menangkap peluang itu supaya negeri ini tidak hanya maju dari sisi fisik tapi juga kualitas manusianya, supaya pola pembangunan itu berdampak bagi kesejahteraan umat Islam dan masyarakat di Indonesia Timur,” harapnya. (ant/bali post)

(Suara NTB/ham)

Bidang Teknologi

Guru TIK Harus Jadikan Indonesia Pemain Jakarta (Suara NTB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menerima aspirasi perwakilan guru teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Mendikbud mendorong para guru mata pelajaran (mapel) TIK untuk memiliki pola pikir yang positif dan menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah teknologi.

“Jangan buat Indonesia sebagai negara konsumtif, tetapi jadikan Indonesia pemain dan produktif TIK,” katanya di Kantor Kemdikbud, Jakarta, sebagaimana dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Kamis (25/12).

Para perwakilan guru TIK menyampaikan aspirasi terkait implementasi Kurikulum 2013 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 yang mengatur peran guru TIK/KKPI. Pada permen tersebut guru TIK dijadikan sebagai pembimbing dan fasilitator TIK bagi peserta didik, sesama guru, dan karyawan sekolah dalam membangun lingkungan TI yang sehat dan produktif di satuan pendidikan.

Mendikbud menyampaikan, saat ini sedang dilakukan evaluasi atas Kurikulum 2013 termasuk soal TIK. Nantinya, kata dia, akan dilihat kesesuaiannya sebagai bagian usaha memperbaiki kurikulum. “Masukan bapak ibu guru ini konstruktif dan aplikatif, karena bapak ibu guru lah yang berada di ruang kelas,” katanya.

Perubahan atas perbaikan kurikulum, kata Menteri Anies, akan dilakukan secara bertahap termasuk penambahan atau pengurangan mata pelajaran. Menurut dia, hal ini dilakukan agar pihak-pihak yang akan mengalami konsekuensi itu bisa disiapkan. “Persoalannya adalah bagaimana anak-anak kita bisa belajar dengan baik dan para pengajar-pengajarnya juga ada solusi. Insya Allah akan kita kerjakan dengan cara bijaksana dan melindungi berbagai macam kepentingan,” katanya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Guru TIK dan KKPI Nasional (AGTIKKNAS) Wijaya Kusumah menyampaikan, perubahan dan peningkatan mapel TIK yang sesuai tuntutan zaman dilakukan dengan bukan menghapus mata pelajaran.

Menurut dia, yang harus dilakukan adalah memperbarui materinya dan melatih guru-gurunya. “Kita tidak ingin selamanya menjadi konsumen di bidang TIK, tetapi produsen.

Kalau mapel TIK dihapuskan maka bangsa kita hanya menjadi konsumen. Banyak juga setelah mapel TIK dihapus para guru honorer dan swasta dirumahkan,” katanya.

Arif Rahman perwakilan guru TIK dari Depok, Jawa Barat berharap supaya pelajaran TIK atau KKPI kembali ke dalam mata pelajaran di kelas dan bukan sebagai bimbingan saja. “Mapel TIK ini sangat luar biasa kalau dikembangkan,” katanya.

Syamsul Rijal, guru SMPN 6 Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan menyampaikan, dirinya diangkat menjadi guru TIK sejak 2006 dari formasi CPNS guru keterampilan.

Meskipun bukan berlatar belakang TIK namun dipercaya untuk mengajar TIK . “Seiring berjalan waktu saya ikut sertifikasi dan diakui sebagai guru professional di bidang TIK,” katanya. Dia berharap agar bisa mengajar mapel TIK kembali.

Bambang Susetyanto, guru TIK SMPN 1 Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat mengatakan, dirinya bersemangat memikirkan anak bangsa terutama di bidang TIK. Menurut dia, TIK bukan hanya sebagai alat saja melainkan sain yang perlu dipelajari dan perlu pola-pola cara penyampaiannya. “Seandainya TIK dihilangkan bagaimana dengan anak kami?” tanyanya. (ham)

Data Belum Valid

Pembayaran Sertifikasi Puluhan Guru Loteng Terancam Menguap Praya (Suara NTB) Puluhan guru lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kini terancam tidak menerima tunjangan sertifikasi untuk semester II tahun 2014 ini. Pasalnya, SK pembayaran dana sertifikasi dari pemerintah pusat bagi guru-guru tersebut, belum juga keluar.

“Dari laporan yang kita terima, ada sekitar 40 guru yang tidak keluar SK pembayaran sertifikasinya untuk semester terakhir tahun ini,” ungkap Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Dikpora Loteng, L. Dipta, kepada Suara NTB, Rabu (24/12).

Tidak keluarnya SK pembayaran dana sertifikasi bagi para guru tersebut, disebabkan banyak faktor. Salah satunya, karena data pokok yang dimasukkan sebagai persyaratan pembayaran dana sertifikasi tidak lengkap atau valid. Selain itu, ketidaksesuaian data guru ataupun karena persyaratan minimun untuk memperoleh dana sertifikasi tidak terpenuhi.

Misalnya, untuk jam mengajar. Bisa saja guru-guru tersebut tidak bisa memenuhi standar yang telah ditentukan, lantaran harus berbagi jam mengajar dengan guru yang lain. Sehingga standar minimal jam mengajarnya

kurang dari yang ditentukan.

“Guru-guru yang jam mengajarnya di bawah standar, bisa jadi karena banyak guru di sekolah setempat. Sehingga mau tidak mau harus berbagi jam mengajar,” terang.

Penyebab lain, bisa saja pihak pengelola data guru di sekolah bersangkutan salah memasukkan data guru penerima sertifikasi. Bisa juga terlambat memasukkan data ke server pemerintah pusat. “Yang jelas banyak faktor. Bisa karena kekurangan persyaratan, seperti jam mengajar. Maupun kesalahan di operator sekolah bersangkutan dalam menginput data guru penerima sertifikasi,” imbuhnya.

Lalu apakah bisa dibayar?

Dipta mengaku, dengan batas waktu yang ada besar kemungkinan tidak bisa dibayar.

Artinya, para guru tersebut mau tidak mau harus rela tidak menerima dana sertifikasi untuk semester terakhir tahun ini.

Terhadap persoalan pi-

‘’Dari laporan yang kita terima, ada sekitar 40 guru yang tidak keluar SK pembayaran sertifikasinya untuk semester terakhir tahun ini, L. Dipta haknya, tidak bisa berbuat banyak. Karena kewenangannya langsung dengan pemerintah pusat. Dinas dalam hal ini hanya memfasilitasi, karena sekolah berhubungan langsung dengan pemerintah pusat, terkait pembayaran sertifikasi.

Pihaknya berharap ke depan pihak sekolah maupun guru bisa lebih cermat dan teliti dalam menginput data.

Dan, paling penting persyaratan minimal sertifikasi harus bisa dipenuhi. “Sekarang masih mending, sekolah input data untuk pembayaran sertifikasi setiap 6 bulan sekali. Sehingga ketika ada kesalahan pada semester pertama bisa diperbaiki pada semester ked-

atihan langsung dilakukan di sekolah-sekolah, tanpa harus memanggil guru secara bergantian,” tutur Mendikbud seperti dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Kamis (25/12) Pemahaman guru terhadap cara mempraktikkan kurikulum yang akan diterapkan, kata Mendikbud, menjadi kunci keberhasilan dari kurikulum.

Mendikbud berpendapat bahwa konsep Kurikulum 2013 sudah baik yang menjadikan guru sebagai fasilitator. Peran fasilitator yang diharapkan adalah dapat merangsang proses belajar. “Fasilitator ini perlu dipahami caranya tidak dengan instruksi. Pemahaman ini per-

ua. Jadi pada semester berikutnya, dana sertifikasi bisa terbayar,” ujarnya.

Diakuinya, saat input data masih sekali setahun, banyak guru tidak bisa dibayar sertifikasinya untuk satu tahun penuh. Karena per-

soalan validasi data. “Ketika datanya tidak valid, maka perbaikan data harus menunggu setahun lagi. Tapi sekarang bisa 6 bulan sekali.

Sehingga dana sertifikasinya tidak hangus untuk setahun penuh,” pungkas Dipta. (kir)

Pengurus IKOMA Aletheia Dilantik Posko Pengaduan, HMI Mataram (Suara NTB) Untuk per tamakalinya, Pengurus Ikatan Orang Tua Murid (Ikoma) atau Komite Sekolah Aletheia periode 20142016 dilantik. Pelantikan dilaksanakan di aula serbaguna lantai dua Aletheia bertepatan dengan hari pembagian rapor siswa beberapa waktu lalu.

Dalam sambutannya, Ketua Ikoma terpilih Lily Kartika, ST. berjanji akan mengemban amanat sebagai ketua Ikoma dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, tugas-tugas Ikoma

dalam rangka menunjang prestasi siswa-siswi di sekolah sangat penting, untuk itu, ia berharap kerjasama yang baik dengan pihak sekolah.

Sementara itu, Kepala SDSMP Aletheia Vironika Endras berharap pengurus Ikoma yang pertama ini dapat bekerjasama dengan baik dengan pihak sekolah. “Harapannya supaya aktif dan mampu bekerjasama dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, ia juga berharap agar pengurus Ikoma dapat rutin

memberikan masukan membangun ke pihak sekolah untuk kebaikan bersama. Tidak hanya itu, untuk mendukung tugas-tugas pengurus Ikoma, sesuai dengan AD/ART Pengurus komite sekolah, pihak sekolah berjanji segera menyediakan reuangan khusus bagi para pengurus Ikoma. Tujuannya mempermudah koordinasi antara para pengurus dengan pihak sekolah. Tidak itu saja, hal lain yang akan segera dibuat yakni membuat plang papan nama pengurus agar masyarakat umum dapat mengetahuinya. (dys)

Pelatihan Guru, Kemdikbud Terapkan ”Whole School Training” Jakarta (Suara NTB) – Keberhasilan dari penerapan kurikulum terletak pada guru.

Oleh sebab itu proses evaluasi Kurikulum 2013, akan lebih mempersiapkan guru menjadi lebih matang. Pola pelatihan yang dahulu menghadirkan guru secara bergantian akan diubah menjadi pelatihan guru secara keseluruhan dilakukan di sekolah, atau dapat disebut dengan “Whole School Training”.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan di Jakarta, Rabu (24/ 12). “Konsep pelatihan tidak lagi sebagian guru dipanggil untuk dilatih secara bergantian, tetapi pel-

(Suara NTB/kir)

(ant/bali post)

ISI HARI LIBUR - Liburan sekolah setelah ujian semester beberapa waktu lalu harus dimanfaatkan untuk hal-hal positif. Salah satunya, mengunjungi perpustakaan atau objek wisata yang memiliki nilai sejarah. Namun, banyak di antara siswa yang memanfaatkan hari libur dengan bermain saja di sekitar tempat tinggalnya. Seperti terlihat dalam gambar, sejumlah anak-anak di Praya Tengah Lombok Tengah sedang bermain untuk mengisi hari libur.

lu lebih dimengerti lagi, agar murid tidak belajar sendiri dan mengerjakan tugas sendiri,” ujar Mendikbud.

Mendikbud mengatakan, untuk mematangkan penerapan kurikulum, maka solusinya adalah diberhentikan terlebih duhulu penerapan Kurikulum 2013 sampai dengan kematangan implementasi. Bagi sekolah yang sudah menerapkan selama tiga semester dapat dilanjutkan penerapannya, tetapi yang baru menerapkan satu semester berhenti terlebih dahulu, dan kembali menerapkan Kurikulum 2006. “Kita akan gunakan sekolah yang telah menerapkan Kurikulum 2013 selama tiga se-

mester sebanyak 6 persen dari jumlah sekolah ini sebagai percontohan,” kata Mendikbud.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan lebih mengintensifkan peran Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) yang memiliki tugas pokok, dan fungsi menyusun, memperbaiki, dan mengembangakan kurikulum. “Puskurbuk akan menjadi pendorong utama dalam implementasi Kurikulum 2013,” katanya. (ham)

Anies Baswedan

Bidik Mahasiswa

Mataram (Suara NTB) Berencana membuka posko pengaduan terhadap akses pelayanan publik, sejumlah Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram hearing ke Kantor Ombudsman Mataram, Rabu (24/ 12). Kedatangan mereka disambut Asisten Bidang Pelaporan Sahabuddin.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum HMI Cabang Mataram Beny Siagusman mengaku pihaknya berencana segera membuka posko pengaduan terkait dengan pelayanan publik kepada masyarakat umum, khususnya bagi kalangan mahasiswa.

Menurutnya, kampus merupakan ruang yang cukup potensial munculnya deviasi pada saat melayani kebutuhan mahasiswa. ‘’Dengan jejaring yang dimiliki HMI di setiap kampus memungkinkan hal itu bisa dilakukan,’’ terangnya.

Untuk itu, pihaknya berkunjung ke Ombudsman guna meminta arahan dan petunjuk teknis terkait dengan rencana keberadaan posko pengaduan masyarakat yang akan mereka dirikan.

Diakuinya, rencana itu sudah lama ada dan sangat bermanfaat jika segera dibuka. Alasannya, mengingat kebutuhan

masyarakat saat ini untuk mendapatkan pelayanan publik sangat penting. Sekarang ini, pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Termasuk efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, keberadaan posko-posko pengaduan kepada masyarakat akan sangat penting bagi masyarakat terutama kepada mereka yang tidak memiliki akses jaringan untuk melakukan pengaduan.

Sementara itu, Asisten Bidang Pelaporan Sahabuddin menyambut baik niat pengurus HMI Cabang Mataram yang berkeinginan membuka posko pengaduan. Pihaknya berpendapat, masyarakat atau ormas bisa saja membuka posko pengaduan serupa sebagai bentuk tanggung jawab bersama. ‘’Tentu, apa yang direncanakan oleh HMI akan didukung untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat,’’ klaimnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 26 Desember 2014

Gianfranco Zola

Ancelotti Bisa Seperti Sir Alex Madrid Gelandang Real Madrid, Luca Modric, menilai, jejak sukses Sir Alex Ferguson sangat mungkin diukir oleh manajer Carlo Ancelotti di Real Madrid.

Menurut gelandang asal Kroasia itu, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti bisa mencatat kesuksesan fenomenal, seperti yang sudah dilakukan Sir Alex Ferguson di Manchester United.

Seperti dikutip dari goal.com, Ferguson menghabiskan 26 tahun karirnya di Old Trafford dan meraih 13 gelar domestik Liga Primer Inggris, lima Piala FA, empat Piala Liga dan dua gelar Liga Champions.

Modric yakin Ancelotti bisa mencatat prestasi yang sama bersama Real Madrid karena menurutnya pelatih Italia tersebut memiliki ketenangan yang membantu banyak orang.

“Saya sama sekali tak khawatir dengan tim ketika mereka melepas Angel Di Maria dan Xabi Alonso. Toni Kroos dan James Rodriguez merupakan pemain sensasional dan hasilnya akan lebih baik lagi di musim Luca Modric ini.”

“Tapi kredit khusus p a n t a s diberikan kepada Carlo Ancelotti. Ketenangannya membantu banyak orang. Dia bisa menjadi pelatih di Real Madrid selama bert a h u n tahun, seperti halnya Ferguson di Manchester United,” tandasnya. (ant/ bali post)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

City Ingin Terus Menekan

Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, mengatakan KONI NTB tidak akan menunda pelaksanaan Pelatda KONI Tahap II. KONI NTB memastikan Pelatda NTB tahap II akan dimulai bulan Januari 2015.

“Pelatda tahap dua tidak boleh ditunda, dan kita harus melaksanakan Pelatda tahap dua mulai bulan Januari,” ucapnya saat dihubungi Suara NTB di Mataram belum lama ini.

Direktur PT. DMB NTB ini mengatakan untuk anggaran kegiatan Pelatda tahap II KONI NTB sudah tak ada masalah.

Sebab Pemprov NTB akan mencairkan anggaran pembinaan olahraga tahun 2015 yang nilainnya mencapai Rp 8,5 Miliar. Anggaran miliaran rupiah itu akan difokuskan untuk pembinaan atlet dalam rangka persiapan mengikuti PON Jabar 2016.

Termasuk untuk kegiatan Pelatda KONI Tahap II akan menjadi fokus KONI NTB dalam rangka peningkatan kualitas atlet dan pelatih, terutama mereal-

Manchester Duo Manchester City David Silva dan Eliaquim Mangala tertarik untuk tetap menghangatkan persaingan dengan pemimpin sementara Barclays Premier League Chelsea selama periode yang padat.

Skuad juara bertahan Manuel Pellegrini menuju ke jeda internasional bulan November dengan jarak delapan poin di belakang pasukan Jose Mourinho, demikian dilansir situs resmi Liga Inggris.

Tetapi City berhasil memenangkan enam pertandingan di liga secara berturut-turut dan mengurangi defisit poin menjadi tiga, sebagaimana pihaknya mempersiapkan laga back-to-back selama minggu Natal.

Pemain internasional Spanyol Silva mengaku dua golnya saat menang 3-0 akhir pekan lalu atas Crystal Palace, membantu rekan-rekannya untuk perjalanan Boxing Day ke West Bromwich Albion, dan kunjungan Burnley dua hari kemudian dalam suasana penuh percaya diri.

“Kami tahu bahwa kami harus memainkan banyak pertandingan selama bulan ini, dan kami harus mencoba mendapatkan poin sebanyakbanyaknya, kita lihat apakah [Chelsea] akan kehilangan beberapa poin dan kami dapat membuat beberapa tekanan pada mereka,” katanya kepada City TV. City belum kebobolan dalam empat pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan pemain yang baru didatangkan pada penutupan musim kemarin Mangala, yang selalu hadir selama periode itu ketika pertahanan telah beroperasi tanpa pengaruh kapten Vincent Kompany karena masalah hamstring.

Bek tengah asal Perancis itu yakin bahwa cara terbaik untuk menjaga tekanan pada Chelsea adalah dengan mempertahankan performa baik ini, dan agar City fokus sepenuhnya pada permainan mereka sendiri.

“Pertandingan berikutnya adalah pada Boxing Day, dan pertandingan sangat berdekatan, dan apa yang Chelsea lakukan bukan masalah kami,”

kata Mangala kepada City TV. “Kami perlu tetap fokus pada apa yang kami harus lakukan. Jika Chelsea kehilangan poin itu kabar baik karena kami sedang bersaing melawan mereka, namun perjalanan masih panjang.”

Jika tidak adanya Kompany adalah masalah bagi Pellegrini, hal itu tidak dapat dibandingkan dengan pusingnya pelatih asal Cili tersebut saat ini, dengan masalah di lini depan.

City sedang mengalami periode tersibuk di musim ini, dengan ketiga penyerang seniornya Sergio Aguero, Edin Dzeko dan Stevan Jovetic harus absen karena cedera.

Sang juara bertahan harus turun ke lapangan melawan Palace dengan tanpa striker, tetapi gelandang James Milner dan Silva mengambil tugas menyerang dengan sangat baik. Ini merupakan peran Silva yang sebelumnya, yang telah dilakukannya untuk klub dan negara, dan ia gemar melakukannya.

“Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin bermain di tengah dan setiap kali saya bermain di sana saya mencoba untuk mencetak gol, juga ketika saya bermain lebih melebar, tapi saya lebih suka dengan posisi sentral,” ujar Silva.

“Tanpa striker, kami harus berusaha sedikit lebih banyak untuk mencetak gol.

Kami melakukan itu di pertandingan terakhir dan semoga kami bisa terus bermain seperti ini.”

Ketika Silva terus mempesona di sejumlah posisi, yang menjadi tantangan Mangala adalah untuk mendapati tempat di sektor sentral pertahanan.

Pemain berusia 23 tahun

(Suara NTB/ist)

Roma Klub Liga Italia Cagliari telah menunjuk Gianfranco Zola sebagai pelatih baru, menggantikan Zdenek Zemen yang diberhentikan, demikian diumumkan klub itu, Rabu.

Zola (48), diharapkan dapat mendongkrak posisi Cagliari yang mendekati zona degradasi Seri A musim ini setelah hanya sekali menang dari 12 pertandingan sejak September. Dalam situsnya, Cagliari memberi judul pada info utamanya “Selamat datang kembali Gianfranco”.

Zola akan mulai bertugas hari Minggu usai liburan Natal dan akan dibantu oleh mantan striker Italian lainnya, Pierluigi Casiraghi. Sebelumnya, kandidat pelatih Cagliari Walter Zenga batal mencalonkan diri setelah berdiskusi dengan presiden klub Tommaso Guilini.

Mantan kiper timnas Italia yang kini melatih klub di Uni Emirat Arab melalui Twitter menulis: “Terima kasih kepada Giuilii dan semuanya di Cagliari yang menginginkan saya, tapi dengan menyesal saya terpaksa menolak.

Saat ini karena alasan pribadi dan profesi, saya masih ingin di Dubai.” (ant/bali post)

Pelatda Tahap Dua Mulai Januari 2015

David Silva

itu mengakui bahwa ia mengalami beberapa momen sulit selama masa awal di City, sesuatu yang ia siap hadapi, mengingat keunikan dari Barclays Premier League itu sendiri. (ant/bali post)

Arema Siapkan Rp 9 Miliar Kontrak Pemain Baru Malang (Suara NTB) Manajemen Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, menyiapkan dana Rp 9 miliar untuk mengontrak tujuh pemain baru, baik lokal maupun asing yang bakal memperkuat tim berjuluk Singo Edan itu pada musim kompetisi 2015.

CEO Arema Iwan Budianto di Malang, Kamis mengakui dana yang dianggarkan untuk kontrak pemain baru cukup besar karena disesuaikan dengan regulasi dan dilakukan secara profesional.

Ada tujuh pemain baru yang membubuhkan tanda tangan, sedangkan selebihnya tidak karena masih terikat kontrak lama.

“Dana yang dibutuhkan memang tidak sedikit, padahal hanya untuk tujuh pemain baru.

Kontrak pemain baru ini mengikuti aturan yang berlaku dan profesional, termasuk pemainnya pun juga h a r u s profesional,” ujarnya.

Dari 25 pemain yang bakal memperkuat Arema di ajang Liga Super

Cristian Gonzales Indonesia (LSI) 2015, hanya tujuh pemain yang berstatus pemain baru, sedangkan lainnya adalah pemain lama yang masih terikat kontak sebelumnya, di antaranya Sunarto, Cristian Gonzales, Purwaka Yudi, Kurnia Meiga, Juan Revi, Ahmad Bustomi, Johan Alfarizie, Benny Wahyudi, Samsul Arif, dan Dendy Santoso.

Sedangkan tujuh pemain baru itu adalah tiga pemain asing, yakni Fabiano Beltrame, Sengbah Kennedy dan Abblode Yao Rudy. Sedangkan

isasikan terget 15 medali emas di PON Jabar XIX 2016 akan menjadi prioritas program KONI NTB. “Kita akan fokuskan pengunaan anggaran untuk meraih target 15 medali emas,” tegasnya.

Lanjutnya, Pelatda Tahap II itu merupakan lanjutan dari Pelatda tahap I yang digelar KONI NTB bulan Maret dan akan berakhir Desember tahun 2014. Pihak KONI NTB akan melanjutkan Pelatda tahap II agar persiapan atlet NTB menghadapi Pra-PON 2015 agar lebih maksimal, terutama atlet-atlet yang berprestasi di kancah nasional akan dipertahankan untuk masuk dalam program Pelatda tahap II. KONI NTB telah mempelatdakan sebanyak 34 atlet dan 10 atlet dari 8 cabor unggulan dan potensial. Puluhan atlet dan pelatih itu ditetapkan dalam Pelatda tahap pertama berdasarkan prestasi yang diukir oleh atlet di kancah nasional. Terutama atlet dari cabor atletik, tarung derajat, pencak silat, voli pasir, kempo, tinju, menembak dan balap sepeda menjadi prioritas, pasalnya cabor-cabor tersebut memiliki atlet berprestasi di kancah nasional.

Sementara itu di Pelatda tahap II nanti, pihak KONI NTB juga akan memperketat jumlah atlet yang masuk.

Salah satu persyaratan atlet masuk Pelatda tahap II minimal meraih peringkat tiga di singel event nasional. (fan)

Bagus Absen di SEA Games 2015

(Suara NTB/ist)

Zola Jadi Pelatih Baru Cagliari

empat pemain lainnya adalah pemain lokal, yakni Hasyim Kipuw, Suroso dan dua pemain Arema U-21 yang “naik kelas” memperkuat Arema senior.

Dengan angagran kontrak pemain baru yang cukup besar tersebut, manajemen Arema mematok target yang tinggi musim depan, yakni juara LSI 2015, sebab musim kompetisi 2014 Arema gagal mempersembahkan trofi juara.

“Tahun depan Arema harus bisa menjadi juara kompetisi untuk menebus kegagalan musim ini, apalagi ditopang dengan sejumlah pemain yang memiliki kualitas dan skill yang sangat bagus,” tandasnya.

Untuk mengarungi kompetisi musim depan, manajemen Arema telah mengikat kontrak dengan 25 pemain, baik pemain lama maupun baru. Hanya saja, hingga latihan resmi digelar sebagai persiapan menghadapi kompetisi, sejumlah pemain inti belum bergabung karena berbagai alasan.

Sebelum mengarungi kompetisi resmi, majamen dan pelatih Arema bakal melakukan pemusatan latihan (TC) dan sejumlah uji coba dengan tim lokal maupun asing, seperti UITM FC, Malaysia. Selain itu juga bakal mengikuti pertandingan pramusim, yakni Trofeo Jakarta dan SCTV Cup. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) I Gusti Bagus Saputra, atlet balap sepeda BMX NTB yang sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia di SEA Games 2013 dipastikan absen di SEA Games Singapore 2015.

Absennya atlet kelahiran Kota Mataram di ajang multi event tingkat Asia Tenggara itu bukan serta-merta prestasinya menurun, namun dikarenakan tuan rumah tidak mempertandingkan cabang olahraga balap sepeda BMX di ajang multi event tingkat ASIA Tenggara itu.

“Tuan rumah tidak mempertandingkan nomor balap sepeda BMX, sehingga atlet BMX tidak dipanggil mengikuti Pelatnas persiapan SEA Games 2015,” ucap I Gusti Bagus Saputra saat dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (25/12) kemarin.

Akhir-akhir ini prestasi I Gusti Bagus Saputra di level nasional memang tidak lagi menunjukkan hasil yang positif. Selain minim kejuaraan level nasional, prestasinya di level nasional juga sedang diuji.

Terakhir mengikuti Kejurnas Balap Sepeda BMX di Suara-

baya, Jatim, 15 Desember lalu dia menempati peringkat empat besar nasional, prestasi tersebut tentu bukanlah hasil yang memuaskan bagi Bagus.

Pasalnya setiap kali tampil di level nasional Bagus selalu tampil menjadi yang terbaik.

Bagus bukanlah atlet pendatang baru di level nasional.

Ia sangat disegani di kancah nasional dan bisa dibilang salah satu atlet terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini.

Bagus pernah sukses mempersembahkan medali perunggu di SEA Games 2013 lalu.

Menanggapi prestasinya yang dinilai semakin menurun, Bagus tidak merasa keberatan. Dia mengaku tak bisa tampil maksimal di level nasional dikarenakan cedera lutut yang dialaminya sejak tiga bulan lalu belum sembuh total. Itu artinya dia tampil di Kejurnas di Surabaya belum ini dalam kondisi yang kurang prima.

“Kaki saya masih terasa ngilu. Kayaknya ada yang mau lepas, makanya saya tidak bisa tampil maksimal,” terangnya. Saat ini dia sedang melakukan terapi penyembuhan, dia berharap cidera yang dialaminya bisa segera sembuh. (fan)

Chelsea Tak Mungkin Rekrut Messi London Nominal klausul pelepasan Messi terlampau tinggi untuk dipenuhi Chelsea dalam koridor regulasi FFP. Karenanya, Manajer Chelsea, Jose Mourinho menganggap The Blues tak mungkin dapat merekrut penyerang asal Argentina itu.

Seperti dikutip dari goal.com, aturan Financial Fair Play (FFP), tak ada peluang bagi Chelsea untuk menggelontorkan dana selangit demi mengakuisisi Lionel Messi dari Barcelona, demikian pengakuan Jose Mourinho.

Neraca keuangan The Blues berada di trek yang benar setelah bulan lalu klub mengumumkan keuntungan £18,4 juta untuk tahun finansial 2013/14.

Kendati demikian, Mou menegaskan bujet yang dibutuhkan buat mengaktifkan klausul pelepasan Messi senilai 205 juta pounds terlampau tinggi untuk dipenuhi Chelsea dalam koridor regulasi FFP. “Tidak, saya tak punya kans untuk itu,” kata manajer asal Portugal ini dalam acara spesial BT Sport untuk disiarkan pada hari Natal.

“Karena saat ini ada financial fair play dan dengan Financial Fair Play kami harus mematuhi aturan-aturan tertentu, angka-angka tertentu, dan kami jelas tak memiliki kondisi untuk membeli, seperti yang Anda sebut, ‘pemain super istimewa’ yang dibeli

(Suara NTB/ist)

Jose Mourinho

dengan ‘angka super istimewa’.”

“Saat ini di Chelsea kami tak bisa melakukannya.” Rumor kepergian Messi dari Barcelona sendiri mulai merekah menyusul isyarat dari si pemain pada November silam bahwa ia mungkin meninggalkan Camp Nou suatu hari nanti, sementara Cesc Fabregas belum lama ini juga menyatakan akan dengan senang hati bereuni dengan eks rekannya itu di Stamford Bridge. (ant/bali post)

SUARA NTB

Jumat, 26 Desember 2014

Halaman 12

RUPA-RUPA RUPA-RUPA

FINANCE LOWONGAN

295.000

SHOWROOM

RUPA-RUPA

TRAVEL

SALON

PERAWATAN AC

TOKO MAINAN

PET SHOP

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL 18.00

SUARA NTB

Jumat, 26 Desember 2014

KURSUS

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

MEBEL

RUMAH MAKAN

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

087 865 633 888 / 087 861 811 999

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SERVICE AC

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

LOWONGAN

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

RUPA_RUPA

RUPA-RUPA

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

FASHION

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KONVEKSI

SUARA NTB Jumat, 26 Desember 2014

PERNIK

Halaman 14

Membentuk Anak Jenius Pintar berhitung bukan patokan mutlak kejeniusan anak. Percaya diri serta memiliki keterampilan, juga menjadi kelebihan anak. Ada banyak cara dan aktivitas untuk mengasah kejeniusan anak sejak dini.

K

EJENIUSAN bisa diturunkan. Pandangan ini mungkin ada benarnya, tapi faktor gen sejatinya hanya salah satu aspek penentu kejeniusan.

Lagi pula, apa ukuran kejeniusan?

Selalu peringkat satu di kelas?

Hasil skor tes IQ yang tinggi? Itu hanya dua contoh dari beragam kejeniusan yang mencerminkan potensi anak.

“Jenius tidak harus berarti bisa menulis dan berhitung. Berani maju ke depan, pintar menyanyi dan menari pun merupakan kelebihan yang bisa dibanggakan dari seorang anak, yang juga merupakan ukuran kejeniusan anak,” kata psikolog anak dan remaja, Alzena Masykouri, MPsi. Pada dasarnya, semua bayi yang terlahir dengan normal dan sehat itu jenius. Bayi bisa membedakan suara dengan cepat serta mengenali suara dan wajah ibunya pada tahap sangat dini. Mereka punya kapasitas untuk berpikir dan hidup sebagai orang jenius, asalkan orangtuanya memberi kesempatan dan menstimulasi kreativitas, bakat, serta pengalaman anak untuk mencoba berbagai hal baru.

“Stimulasi harus dimulai sejak usia nol bulan. Jangan sampai bayi hanya dibiarkan tidur dan minum ASI saja,” tandasnya.

Pengajar sekaligus penulis best seller, Ken Adams, dalam buku “Semua Anak Jenius!” mengatakan bahwa pengalaman baru bagi si bayi bisa datang dalam bentuk alami dari proses membesarkan bayi. Misalnya kontak dengan kulit selama menyusui, sentuhan botol, tekstur dan aroma selimut di tempat tidur, bentuk serta pola lampu di kereta dorong. Melalui penglihatan, suara, dan sentuhan, proses belajar akan mengalami kemajuan sesuai pengalaman baru yang mereka dapat di lingkungannya.

“Bawalah bayi berjalan-jalan ke toko atau taman untuk berganti sua-

sana, sehingga pengalaman belajar bisa terjadi. Berbicara, mendengarkan berbagai jenis suara, serta variasi musik dapat meningkatkan pengalaman bayi terhadap suara,” ujar Ken Adams. Menirukan suara memang menjadi bagian penting dari pengalaman masa bayi.

Dapat Menstimulasi Sejak usia dini, bayi dapat mengartikan ekspresi wajah, gerakan bibir, lidah, dan suara yang diucapkan ibunya. Berbicara dengan bayi, bahkan mengulangi kata “Halo” berulang kali, dapat menstimulasi proses belajar dan membangun keterampilan emosional.

Begitu pun pengenalan terhadap pola dan bentuk. Bayi yang baru lahir dapat mengenali perbedaan terang dan gelap, serta dapat melihat benda-benda yang dekat dengannya. “Stimulasi bayi dengan memberikan barang yang beragam bentuknya, dan pilihlah mainan berwarna terang dan bertekstur,” saran Ken Adams.

Dalam perkembangannya, bayi usia 0-12 bulan mengalami beberapa fase, yaitu menggapai, menggenggam, berguling, duduk, merangkak, dan melakukan langkah berjalan pertama. Untuk mendorong kemampuannya, cara yang bisa ditempuh antara lain melalui nyanyian atau aneka mainan seperti gelas plastik, mainan yang berbunyi, cincin untuk pertumbuhan gigi, atau menggantungkan mainan yang bisa bergerak di atas boks bayi.

“Salah satu langkah penting mendorong bayi berkomunikasi adalah dengan mengusahakan agar dia menunjuk suatu benda, berjalan ke arah benda itu, atau bahkan mengucapkan nama benda yang dia inginkan,” ungkap Ken Adams. Menginjak usia 1-2 tahun, ketika bayi mulai aktif bergerak, ibu bisa memilihkan balok mainan untuk memudahkan pengajaran kon-

sep ukuran, bentuk, dan warna.

Dari satu jenis mainan ini saja, anak bisa diajari aktivitas menyortir berdasarkan ukuran dan warna, atau meminta anak menyusunnya. Pelajaran berhitung juga bisa dimulai dengan hal paling sederhana seperti menghitung jari, melangkah sambil berhitung, atau menggunakan sajak dan lagu tentang angka dan kegiatan berhitung. Selain itu, beberapa aktivitas permainan kreatif seperti melukis dengan krayon, melukis jari, menempel bentuk-bentuk, serta bermain peran, juga bisa menjadi alternatif aktivitas menyenangkan bagi anak.

“Aktivitas kreatif memberikan kesempatan mengekspresikan pikiran dan perasaan serta kesempatan untuk mencoba dan menguji batas-batas dalam dunia balita. Mereka juga bisa mengeksplorasi fantasi dan mengembangkan imajinasinya melalui permainan dan bermain peran,” papar Ken Adams.

Pola Pengasuhan Pola pengasuhan juga berpengaruh pada kecerdasan, kreativitas dan perilaku anak. Pola otoritatif (demokratik) dinilai paling baik dan membuat anak lebih percaya diri, mandiri dan kreatif. Pasalnya, tipe pengasuhan ini dilakukan penuh kasih sayang, kehangatan dan kegembiraan. Alhasil, anak pun merasa nyaman, aman dan dilindungi.

Orangtua juga peka pada isyarat bayi atau anaknya yang menyatakan minat, keinginan, dan pendapat.

Dalam belajar, anak dibantu, didorong, dihargai dan diberi contoh — bukannya dipaksa. Ketika ada kesalahan, dilakukan koreksi, bukan ancaman atau hukuman. Hal ini berbeda dengan pola asuh otoriter atau diktator yang serba melarang dan membatasi, tidak mau mendengarkan minat atau pendapat anak, dan sering menghukum.

Efeknya, anak kurang inisiatif dan kreativitas, serta kurang komunika-

(Suara NTB/ist)

tif. Begitu pun sebaliknya, pengasuhan yang serba boleh (permisif) dan kurang kendali akan merugikan

perkembangan mental-sosial anak.

Lebih ironis lagi adalah pola pengasuhan yang menelantarkan atau

Dari Keluarga Miskin pun Bisa

Mengasah Kreativitas * Berkreasi Setiap Hari

Untuk menunjukkan kepedulian kita pada sang buah hati dalam berkreasi, marilah kita ajarkan buah hati kita untuk membuat sesuatu yang kreatif. Misalnya dengan menggambar, melipat kertas, bermain game (porsi yang semestinya), bermain permainan-permaian edukatif, bernyanyi, bercerita, dan masih banyak lagi. Usahakanlah untuk bisa menemukan sesuatu yang baru dan berbeda dari apa yang pernah dilakukan oleh sang buah hati, sehingga anak tidak merasa bosan dan terpacu untuk lebih berpikiran kreatif.

* Menggunakan Kedua Sisi Tubuh Hal ini memang tidak lazim dilakukan.

Namun bila buah hati kita kita latih sejak dini untuk melakukan hal ini, maka hal ini akan sangat bermanfaat di kemuadian hari. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melatih anak melakukan sesuatu menggunakan kedua sisi tubuh. Hal paling sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan menggambar atau mewarnai menggunakan tangan yang biasa digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

Misalnya, buah hati kita biasa menggunakan tangan kanan saat melakukan aktivitas sehari-hari (menulis, sikat gigi, makan, dll). Maka kita ajari mereka menggunakan tangan kiri saat menggambar. Akan lebih baik lagi bila dalam aktivitas sehari-hari pun mereka juga terlatih untuk menggunakan tangan yang bergantian. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk menyeimbangkan otak kanan dan kiri.

* Memiliki Tokoh yang Bisa Diteladani dan Diidolakan Dengan memperkenalkan banyak tokoh dunia yang telah sukses, anak-anak menjadi tahu berbagai macam kepribadian dan prestasi dari orang lain. Hal ini sangat penting. Kenapa? Karena anak-anak suka sekali meniru orang lain. Tokoh-tokoh ini bisa seorang pahlawan, penemu, rohaniwan, dan tokoh-tokoh lain yang bisa menjadi teladan buat sang buah hati. Jangan sampai buah hati kita hanya mengidolakan tokoh-tokoh kartun atau film (seperti Tom and Jerry, Superman, Batman, dll). Hal ini memang tidak dilarang, namun akan lebih baik bila tokoh-tokoh tersebut adalah seseorang yang nyata sehingga bisa menumbuhkan motovasi anak untuk meniru hal-hal yang baik di dalam diri tokoh tersbut, lalu diteladani dalam kehidupan yang nyata.

* Meningkatkan Perbendaharaan Kata Anak Semakin tinggi perbedaharaan kata anak, maka seorang anak akan menjadi lebih mudah dalam memahami seseuatu. Misalnya pada saat membaca. Bila buah hati kita banyak mengetahui makna kata yang dia baca di dalam sebuah artikel, maka mereka akan lebih mudah memahami isi artikel yang ia baca. Dengan mengerti isi artikel yang ia baca, maka pengetahuan si kecil pun menjadi lebih luas.

* Melatih Kemampuan Mendengar Anak Agar indera pendengaran bisa terlatih dengan baik, alangkah lebih baik bila kita sering-sering mengajak anak untuk mendengarkan lagu atau cerita lalu menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan lagu atau cerita tersebut (misalnya dengan cara tebak-tebakan).

kita sendiri terlihat “kurang pandai” jangan berkecil hati. Mungkin saja dia adalah anak yang kreatif dan cerdas, namun belum terlatih / terasah dengan baik. Setiap anak pasti memiliki bakat untuk menjadi anak yang cerdas dan kreatif. Tinggal mencari tahu bagaimana cara melatih anak agar bisa menjadi anak yang cerdas dan kreatif. Berikut beberapa tips yang bisa diikuti untuk mengasah kreativitas anak.

ANAK jenius tidak selalu datang dari keluarga yang berkecukupan.

Anak-anak dari keluarga tidak mampu pun bisa tumbuh menjadi orang jenius dengan pola asuh yang baik dan tekun.Seperti dikutip dari andriewongso.com, di India, kemiskinan dan tradisi yang tak menghalangi Sushma Verma untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Prestasi belajarnya yang luar biasa membuat ia masuk ke universitas di saat usianya masih 7 tahun dan lulus di usia 13 tahun.

Verma adalah anak keluarga miskin yang tinggal di pedalaman India bagian utara. Ia anak kedua dari lima bersaudara. Ayahnya hanya seorang kuli bangunan dengan gaji harian 200 rupee atau kurang dari US$3,5 (sekitar Rp35.000) sehari. Di rumahnya mereka tak memiliki harta berharga selain meja belajar dan komputer bekas. Namun kondisi itu justru mendorong Verma giat belajar.

Verma tak mengeluhkan kekurangan itu, malah sebaliknya, hal itu justru menjadi hal yang memotivasi. “Dengan tak memiliki televisi, satu-satu tugas saya di rumah adalah belajar,” katanya. Dengan prinsip seperti itu, seperti ditulis Daily News, Verma sudah lulus SMA ketika usianya baru 7 tahun. Segera setelah itu ia melanjutkan kuliah dan lulus saat usianya 13 tahun.

Ambisi berikutnya membuat banyak orang berdecak kagum. Ia, katanya, ingin melanjutkan kuliah dengan menempuh program dokter.

Namun karena batas minimal untuk mengikuti program dokter itu 18 tahun, ia putuskan untuk mengambil program master (MSc) di bidang bioteknologi dan diterima di Lucknow University (LU), Lucknow, Uttar Pradesh, India.

Ketika diterima di universitas itu, biaya yang dibutuhkan tidak kecil, 800.000 rupee (sekitar US$12.600).

Ayahnya kemudian menjual satu-satunya

* Menggunakan Warna-warni Saat Bermain dan Belajar Mengapa mainan anak-anak berwarna-warni?

Mungkin sebagian dari kita warna-warni hanya digunakan untuk menarik minat anakanak untuk membeli mainan yang ditawarkan. Namun sebenarnya ada fungsi lain yang lebih bermanfaat. Warna-warni yang biasa dipakai dalam mainan anak ternyata juga bisa mengaktifkan otak kanan. Jadi pada saat buah hati kita belajar menulis, menggambar, dan mewarnai, usahakan menggunakan pensil atau peralatan lain yang berwarna-warni.

* Melatih Ketelitian Anak Saat anak melihat sebuah gambar jerapah, akan lebih mudah bagi anak untuk mengatakan bahwa itu adalah seekor jerapah, daripada melihat kaki jerapah yang panjang dan meminta anak menyebutkan alasan kenapa kaki jerapah begitu panjang. Mengapa hal ini sangat penting? Karena dengan membiasakan anak untuk belajar sesuatu secara lebih mendetail atau kompleks, maka anak-anak akan menjadi lebih termotivasi untuk “mengenal secara lebih” tentang sesuatu yang sudah mereka ketahui.

* Memberikan Liburan yang Kreatif Liburan yang kreatif tidak harus mahal, namun yang terpenting adalah sesuai dengan minat anak. Hal ini bahkan bisa dilakukan di rumah. Misalnya dengan berkebun, mendekorasi rumah, membuat kreasi pernik-pernik, dan masih banyak lagi. Bila perlu kita juga mengajak anak berlibur di luar rumah, misalnya ke tempat wisata yang memiliki permainan outbound. Anak-anak aktif biasanya akan menyukai hal ini, karena segala “emosi dan jiwa” mereka bisa tersalurkan dengan baik. Selain itu, dari pembinaan kakak outbound, anak akan mendapatkan banyak pelajaran tentang arti kerjasama, toleransi, sosialisasi, dan lain-lain.

* Jangan Terlalu Serius Dalam Mendidik Suasana keluarga yang terlalu serius dan kaku, biasanya juga kurang mendukung kreatifitas anak untuk bisa berkembang. Gurauan dan humor-humor kecil sangatlah penting di dalam sebuah keluarga. Kita bisa mengajak buah hati kita bercanda pada saat-saat santai, membacakan cerita humor, menceritakan pengalaman sehari-hari yang lucu, dan masih banyak lagi cara lain yang bisa membuat anak merasa rileks saat bertemu dengan orang tuanya. Hal ini juga akan membuat anak merasakan suka cita saat berada di dalam rumah, sehingga anak-anak kita pun bisa lebih ekspresif terutama yang berhubungan dengan kreatifitas yang dia minati dan bakat yang dimiliki.

harta yaitu tanah seluas 930 m2. Itu pun tak cukup karena hanya laku 25.000 rupee (sekitar US$400). Untungnya banyak yang mendengar kisah hidupnya sehingga ada sejumlah lembaga yang menyumbang biaya sekolahnya.

Menurut Verma, ia merasa beruntung hidup di tengah keluarga yang meskipun miskin tetapi orangtuanya paham bahwa untuk mengubah masa depannya adalah dengan sekolah setinggi-tingginya.

Pengorbanan dengan menjual tanah itu, misalnya, menurut ayah Verma, bukan tak mendapat penentangan. “Saya mendapat tentangan baik dari keluarga maupun temanteman saya,” ujar Tej Bahadur Verma, 50 tahun, ayah Verma. Maklumlah, di India, masih banyak orangtua yang lebih mementingkan sekolah bagi anak laki-laki ketimbang perempuan sepintar apa pun si anak. Karena itu banyak anak perempuan yang tinggal di rumah menunggu saatnya menikah. Ternyata orangtua Verma menyimpang dari tradisi itu dengan terus mendukung pendidikan Verma. Ayah Verma selalu mengantarnya dengan mengendarai sepeda.

Di keluarga ini ternyata bukan cuma Verma yang jenius. Kakak Verma, Shailendra, juga lulus SMA ketika usianya masih di bawah 10 tahun. Ia kemudian kuliah dan lulus di bidang ilmu komputer saat usianya 14 tahun. Saat ini Shailendra sedang menempuh pendidikan master di bidang komputer di St. John College di Bangalore.

“Anak perempuan ini (Verma) memberikan inspirasi pada muridmurid dari keluarga elit yang lahir di tengah keluarga yang berkelebihan,” kata Dr. Bindeshwar Pathak dari Sulabh International, yang kemudian memutuskan untuk membantu biaya kuliah Verma setelah melihat profilnya di saluran televisi lokal. Terbukti miskin tak menyurutkan sikap keluarga ini untuk terus mendorong anak-anak jenius mereka meraih sekolah setinggi-tingginya. Dan ternyata pula dukungan datang dari berbagai pihak. (berbagai sumber)

* Melatih Kemampuan Otak Kanan

Dengan mengajak anak-anak bernyanyi, berpuisi, menggambar, dan berbagai macam kegiatan kreatif lainnya, kemapuan otak kanan akan bekerja dengan lebih optimal. Di sekolah, biasanya anak-anak akan lebih cenderung menggunakan otak kiri, dan bila kemampuan otak kanan dan kiri bisa bekerja dengan baik dan seimbang, maka anakanak tidak hanya akan berpeluang mendapatkan prestasi di bidang akademisa saja, melainkan bisa meraih prestasi-prestasi di bidang yang lain, misalnya kesenian. (pusdat/berbagai sumber)

(Suara NTB/ist)

SERING kita menemukan seorang anak yang terlihat malas di kelas atau memiliki nilai sekolah yang tidak terlalu baik. Namun ada kalanya mereka bisa mendapatkan nilai yang melebihi teman-teman mereka satu kelas, atau memiliki sesuatu kemampuan yang tidak kita duga dan tidak bisa dilakukan oleh anak-anak yang lain. Jadi bila kita menemukan seorang anak atau bahkan mungkin buah hati

tidak memedulikan anak, yang berakibat si anak punya kemampuan rendah. (berbagai sumber)

JENIUS - Sushma Verma yang jenius dan ayahnya, Tej Bahadur berpose di Lucknow University, tempat ia memperoleh gelar MSc di bidang Bioteknologi.

SUARA NTB Jumat, 26 Desember 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Golkar Punya Pilihan Politik Ketiga Jakarta (Suara NTB) Partai Golongan Karya (Golkar) mempunyai pilihan ketiga selain tidak bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dan tidak mendukung pemerintah sehingga partai berlambang pohon beringin itu dapat lebih fokus menghadapi Pemilu 2019, kata politisi Golkar, Hajriyanto Y. Thohari.

Soal posisi Partai Golkar ke masa depan tidak perlu menjadi ganjalan, jika kedua kubu itu mau mencari jalan keluar secara sungguh-sungguh, ujar mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu di Jakarta, Rabu.

Pasalnya, ia menilai, pilihan Golkar bukan hanya sekadar di dalam atau di luar pemerintah, atau tetap di KMP atau di Koalisi Indonesia Hebat (KIH), karena membuatnya berpan-

dangan terlalu sempit.

“Masih ada alternatif yang lain selain dua pilihan itu tadi, yaitu apa yang disebut dengan ‘jalan ketiga’. Tidak di KIH dan tidak di KMP. Tidak bergabung dengan pemerintah dalam koalisi pendukung pemerintah, dan juga tidak menjadi oposisi di parlemen,” kata Hajriyanto.

Jalan ketiga (the third way), menurut dia, adalah jalan di mana Golkar mengikuti jalan konstitusi, yaitu menaati saja apa

yang diatur dalam UUD 1945, sehingga lebih bebas, leluasa untuk mengartikulasikan konsep dan pandangan politiknya.

“Golkar lebih bisa berkonsentrasi menghadapi Pemilu 2019.

Golkar tidak akan mengganggu pemerintah dan pemerintah juga jangan sekali-sekali mengganggu dan merayu Golkar,” katanya.

Hajriyanto menambahkan, politik harus fleksible dan tidak kaku. “Iya, dong. Politik nggak bisa terlalu kaku dan rigid begi-

(ant/Bali Post)

Hajriyanto Y. Thohari

tu. Politik apaan? Kok sedikitsedikit permanen,” katanya menambahkan. (ant/Bali Post)

Kemenag Berhentikan Lima Aparatur (ant/Bali Post)

PERAYAAN NATAL DI DEPAN ISTANA - Jemaat HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin melakukan ibadah Natal di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (25/12). Sekitar 100 jemaat dari HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin kembali merayakan Natal di depan Istana Merdeka setelah sejak 2012 tidak mempunyai tempat aman untuk menjalankan keyakinan mereka.

Umat Katolik Lereng Merapi Gelar Natal Tani Magelang (Suara NTB) Ratusan umat Katolik di lereng Gunung Merapi di Desa Ngargomulyo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menggelar misa kudus untuk merayakan Hari Natal 2014 dengan mengemas rangkaian prosesi dan peribadatan bernuansa petani, Kamis (25/12).

Misa kudus dalam bahasa Jawa yang dipimpin oleh Romo Mateus Sukmawanta itu, dimulai dengan perarakan umat dari lapangan Dusun Gemer hingga tanah lapang di tengah perkampungan warga Dusun Braman, Desa Ngargomulyo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, sekitar tujuh kilometer barat daya puncak Gunung Merapi.

Sejumlah umat melakukan pentas teatrikal yang digarap oleh pemuka setempat Benediktus Gimin (39) yang antara lain berpesan tentang pentingnya kerukunan warga lereng Merapi dalam mengelola air untuk kebutuhan pertanian dan rumah tangga, menjaga satwa, serta mendampingi anak-anak agar belajar mencintai lingkungan alam.

“Pesan yang ingin disampaikan adalah pendidikan kepada anak-anak petani di sini agar selalu mencintai alam, merawat air, dan melestarikan satwa,” kata Gimin. Sebagian besar warga setempat

hidup dari pertanian sayuran di kawasan itu.

Pengalaman sehari-hari mereka melihat oknum mencari ikan dengan menyetrum, memburu burung-burung dengan menembak, dan kasus perebutan air, katanya, menjadi bahan refleksi Natal Tani Merapi 2014 agar tidak terjadi lagi pada masa mendatang.

Apalagi, desa setempat telah memiliki peraturan tentang pentingnya siapa saja menjaga kelestarian lingkungan Merapi.

Sebelum prosesi, Romo Sukma memberkati air di dalam kendi yang diambil dari mata air Tuk Songo, tak jauh dari lapangan Dusun Gemer.

Ia memercikkan air itu kepada para umat. Dalam prosesi juga ditandai dengan pemberkatan berbagai alat pertanian, ternak, bibit tanaman, hasil panenan petani, dan alat-alat sekolah milik anak-anak di kawasan setempat.

Langit di atas kawasan barat daya Gunung Merapi terlihat cerah, saat prosesi kirab Natal para petani setempat,

sejumlah personel kepolisian juga menjaga situasi tetap kondusif selama prosesi dan peribatan tersebut.

Di tengah misa kudus di lapangan Dusun Braman dengan instalasi panggung imam dan altar berbentuk gerobak dan garu dibuat dari rangkaian jerami serta dua pohon Natal kontemporer terbuat dari tatanan “sepet” atau kulit kelapa, Romo Sukma melepas puluhan burung dari sangkar sebagai tanda meneguhkan komitmen umat dalam menjaga kelestarian lingkungan Merapi.

“Alam harus dijaga, jangan dirusak karena alam dengan satwa dan hewan-hewan adalah anugerah Allah. Air harus digunakan dengan semestinya, tidak untuk diperebutkan, ikan boleh diambil tapi jangan dengan menyetrum. Taati peraturan desa ini,” katanya.

Ia mengatakan manusia memiliki akal budi, mempunyai tanggung jawab untuk menjaga alam dan memuliakan Allah. (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK) Biro Kepegawaian Setjen Kemenag kembali merilis hasil sidangnya pada Triwulan IV Tahun 2014. Sebanyak 22 (dua puluh dua) aparatur dikenai hukuman disiplin dalam 4 kali proses sidang yang dilakukan sepanjang Oktober sampai November.

Sebanyak lima di antara mereka diberhentikan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Tiga orang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dua orang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS,” demikian sebagaimana tertulis dalam rilis Rekapitulasi Hasil Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Triwulan IV, Rabu (24/12).

Sepanjang tahun 2014, Dewan Pertimbangan Kepegawaian

(DPK) Biro Kepegawaian Setjen Kemenag telah memberhentikan 45 aparaturnya. Selain itu, 21 orang juga dibebaskan dari jabatannya.

Disiplin PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disiplin PNS adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Jenis hukuman disiplin pegawai dikategorikan menjadi tiga, yaitu: tingkat ringan, sedang, dan berat. Hukuman disiplin tingkat ringan mencakup teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas se-

cara tertulis. Hukuman ini antara lain diberikan kepada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 hari (teguran lisan), atau selama 6 – 10 hari (teguran tertulis), atau selama 11 – 15 hari (pernyataan tidak puas secara tertulis).

Hukuman tingkat sedang terdiri atas: penundaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) selama satu tahun, penundaan Kenaikan Pangkat (KP) selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Hukuman ini antara lain diberikan kepada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 – 20 hari (penundaan KGB), atau selama 21 – 25 hari (penundaan KP), atau selama 26 – 30 hari (penurunan pangkat).

Adapun yang termasuk dalam hukuman disiplin tingkat berat adalah penurunan

pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. Hukuman disiplin tingkat berat ini antara lain diberikan kepada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 –35hari(penurunanpangkat),atau PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 – 40 hari (pemindahan dalam rangka penurunan pangkat), atau selama 41- 45 hari (pembebasan dari jabatan), atau PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih (pemberhentian). (ant/Bali Post)

Kejagung Pastikan Eksekusi Dua Terpidana Mati Jakarta (Suara NTB) Kejaksaan Agung memastikan akhir tahun ini bakal mengeksekusi dua terpidana mati yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

“Mudah-mudahan sesuai rencana, tinggal tim di daerah menentukan hari yang terbaik,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony T Spontana kepada ANTARA di Jakarta, Kamis (25/12).

Kapuspenkum menambahkan kedua terpidana yang akan dieksekusi mati itu dalam kasus tindak pidana umum atau pembunuhan dan direncanakan di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah. Kedua terpidana mati itu, yakni, GS, kasus pem-

bunuhan berencana di Jakarta Utara dan TJ, kasus pembunuhan berencana di Tanjung Balai Karimun, Riau.

Sementara itu, empat terpidana mati lainnya yang semula akan dieksekusi tahun ini masuh belum akan dilaksanakan karena menunggu kepastian hukumnya. Keempat terpidana mati itu merupakan terpidana kasus narkoba. “Bukan ditunda tapi di-delay,” katanya.

Ia menegaskan tidak ada pembatalan atau alasan lain yang dapat membatalkan rencana eksekusi mati tersebut.

Kendati demikian, ia mengakui pihaknya akan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung soal adanya pengajuan Peninjauan

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

TRAVEL ARFATURINDO TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

Kembali (PK) lebih dari dua kali sesuai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Tentunya, kita akan berkoordinasi dengan MA soal adanya pengajuan PK lebih dari dua kali itu,” katanya. Jaksa Agung HM Prasetyo membantah pelaksanaan eksekusi terhadap sejumlah terpidana mati 2014 akan dibatalkan.

“Nggak ada yang bilang itu, kalian itu salah kutip itu, nggak ada istilah dibatalkan,” katanya.

Ia juga mengaku sudah membicarakan hal itu dengan Mahkamah Agung (MA) untuk mencari solusi adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan per-

mohonan Peninjauan Kembali (PK) bisa dilakukan lebih dari satu kali.

“Kita bersama MA akan mengeluarkan apakah Perma atau apakah apapun yang itu nantinya tentunya memberikan pembatasan pengajuan PK oleh terpidana mati.

Sekarang kan nggak ada batas waktu,” ucapnya.

Ia menyoroti pula terpidana yang sudah mengajukan grasi namun bisa mengajukan PK. Itu menjadi perdebatan. “Semestinya kalau sudah grasi, sudah mengaku salah dan minta ampun, tidak ada lagi upaya hukum, tapi faktanya sekarang kan seperti itu,” ujarnya. (ant/Bali Post)

Jumat, 26 Desember 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penerimaan PNS Loteng

42 Tenaga Honorer K1 Terpental Praya (Suara NTB) Sebanyak 116 tenaga honor daerah katagori satu (K1) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Rabu (24/12) resmi menyandang status Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal ini ditandai dengan pengucapan sumpah/janji PNS sekaligus penyerahan SK pengangkatan sebagai PNS setelah selama setahun menjalani masa uji coba sebagai CPNS.

Pengambilan sumpah/janji ini dipimpin langsung Wakil Bupati Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, di Balai Karya Loteng. Adanya kondisi itu, bisa dipastikan 42 tenaga honorer K2 yang sebelumnya telah diangkat sebagai CPNS, terpental, karena tidak bisa diangkat

sebagai PNS. SK pengangkatan menjadi CPNS dicabut pemerintah pusat, karena berkas kelengkapan administrasinya bermasalah.

Dengan telah keluarnya SK pengangkatan tersebut, maka proses pengangkatan tenaga honorer K1 lingkup Pemkab Loteng menjadi PNS dinyatakan selesai. “Jadi memang butuh waktu dan proses panjang untuk bisa diangkat sebagai PNS. Mulai dari honorer menjadi CPNS. Kemudian dari CPNS menjadi PNS,” sebut Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, di hadapan ratusan PNS yang baru diangkat.

Melihat berat dan sulitnya, proses pengaangkatan sebagai PNS tersebut maka tidak ada alasan bagi para PNS yang sudah resmi diangkat sebagai PNS untuk tidak bekerja maksimal. Mengingat, banyak tenaga honorer lainnya yang punya keinginan yang begitu besar bisa diangkat sebagai PNS. Tetapi tidak seberuntung para tenaga honorer K1 yang diangkat kali ini.

“Untuk itu jalankan kepercayaan dan amanah sebagai PNS dengan sebaik-baiknya.

Tunjukkan kinerja yang terbaik dengan penuh disiplin,” ujarnya mengingatkan. Menurutnya, sudah selayaknya dengan perubahan status dari sekedar tenaga honor menjadi PNS, maka kinerja yang ditunjukkan jauh meningkat.

Wabup tidak menginginkan saat menjadi tenaga honor kinerja sangat baik dan disiplin. Namun ketika sudah menjadi PNS, kinerja justru menurun dan malas-masalan untuk bekerja. “Ini yang tidak boleh terjadi. Justru dengan diangkat sebagai PNS, kinerja yang ditunjukkan jauh meningkat ketika jadi tenaga honor. Jangan terbalik 180 derajat,” harapnya.

Tidak kalah penting, para PNS yang baru diangkat harus mampu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan keluarga atau pribadi. Karena pada prinsipnya, PNS merupakan abdi negara dan masyarakat yang tugas pokoknya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Lebih lanjut, orang nomor dua di Loteng tersebut juga mengingatkan tantangan pembangunan ke depan jelas semakin berat dan kompleks. Untuk itu, para PNS bisa terus meningkatkan disiplin serta ilmu pengetahuannya. Karena dengan bekal disiplin dan ilmu pengetahuan yang baik, maka tantangan pembangunan tersebut akan bisa dijawab.

Adapun terkait PNS yang berdisiplin rendah, tegasnya, pemerintah daerah tentunya tidak akan tinggal diam. Pasalnya, dalam aturan kepegawaian yang ada sudah jelas mengatur tugas PNS. “Jika tugas tersebut tidak bisa dijalankan dengan baik sesuai aturan yang ada, maka kita selaku pemerintah daerah juga tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas,” tegasnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

SAKSIKAN - Wakil Bupati Loteng H. L. Normal Suzana menyaksikan perwakilan menandatangani pelantikan sebagai PNS di Balai Karya Loteng, Rabu (24/12).