Snt27022014

LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

KAMIS, 27 FEBRUARI 2014

Pengemban Pengamal Pancasila

Kasus Terminal Haji BIL

Enam Tersangka Diperiksa Maraton

KPK akan Pantau Sidang Lusita Mataram (Suara NTB) Lusita Ani Razak, tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait dugaan suap Kajari Praya non aktif, Subri,SH.MH, dalam waktu dekat, perkaranya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Kamis (27/2) hari ini, menjadi agenda pelimpahan berkas dari Jaksa KPK. Sidang ini juga akan dipantau langsung lembaga antirasuah itu.

Kepastian itu disampaikan Ketua PN Mataram, H. Budi Susilo, SH, MH melalui Humas, Sutarno, SH, MH. “Sesuai jadwal, besok (hari ini, red) berkasnya dilimpahkan,” kata Sutarno. Rencana pelimpahan itu sudah diberitahukan sejak dua pekan lalu dari Jaksa KPK yang mendatangi langsung gedung PN Mataram. Pihaknya dalam posisi menerima berkas tersebut. “Kemudian nanti Ketua PN menentapkan siapa hakim Tipikor yang akan ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini,” kata Sutarno.

Sementara terkait rencana pelimpahan tersangka, Subri, SH, MH, belum bisa dipastikannya.

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Setelah Ditreskrimsus Polda NTB resmi mengumumkan enam tersangka, tahapan penyidikan kasus pembangunan proyek Terminal Haji BIL masuk tahapan pemeriksaan tersangka. Seluruh tersangka diperiksa secara maraton sejak beberapa pekan terakhir di ruang Subdit III Tipikor. Para tersangka diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi bukti-bukti.

Lusita Ani Razak

Mereka yang dipanggil adalah para tersangka yang sudah diumumkan namanya ke publik beberapa waktu lalu. Mereka adalah NZ (56), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), YA (60) sebagai kontraktor pelaksana dari PT. SKA, BRT (47), RY (46) dan HA (53) selaku konsultan perencana dari PT. AC, serta LA (34) sebagai subkontraktor.

“Semuanya sudah dipanggil sebagai saksi, sebagian sudah diperiksa,” kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Nuroddin, SIK kepada Suara NTB di ruangannya, Kamis (26/2) kemarin, tanpa menjelaskan secara rinci siapa saja yang sudah diperiksa dan belum. Tapi menurutnya sebagian besar sudah memenuhi panggilan, sisanya dipanggil menyusul.

Diuraikan Nuroddin, para tersangka ini diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi bukti yang menguatkan kearah dugaan penyimpangan proyek senilai Rp 7,1 miliar tahun 2012 itu. Akan tetapi pemeriksaan itu bukan berarti masih ada bukti substansi yang harus didalami.

(Suara NTB/dok) Bersambung ke hal 5

APBD 2014

JAUH sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif, 9 April mendatang, Danrem 162/WB Kol.Inf. Sofian Chandra mengingatkan sejak awal jajarannya agar bersikap netral. Ancaman tegas telah disiapkan bagi oknum anggota TNI yang kedapatan menjadi pendukung bahkan menjadi tim sukses calon.

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Keterlambatan penyerahan dokumen soft copy dan hard copy dokumen APBD NTB tahun anggaran 2014 dijamin bukan karena kelalaian Pemprov NTB. Pemprov NTB telah menyerahkannya, dan keterlambatan itu diyakini disebabkan karena kendala teknis di Kementerian Keuangan sendiri.

Kepala Biro Keuangan Setda NTB, Hj. Putu Selly Andayani, yang dikonfirmasi Suara NTB usai mengikuti rapat dengan DPRD NTB, Rabu (26/2) kemarin menjelaskan bahwa pihaknya telah menyerahkan dokumen APBD NTB tahun anggaran 2014 ke Kementerian Keuangan.

Dokumen yang diserahkan tersebut tidak hanya berupa hard copy semata, namun juga dalam bentuk soft copy. Jika sekarang Pemprov NTB disebut tidak menyerahkan, menurut Selly hal itu bukan karena kelalaian Pemprov NTB melainkan karena adanya kesalahan di perangkat server Kementerian Keuangan.

Bersambung ke hal 5

Jakarta (Suara NTB) Pemerintah bertekad untuk menyelidiki adanya Tenaga Honorer Kategori (K2) yang disinyalir ‘’bodong’’, yang tidak berhak mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tapi namanya masuk dalam daftar lulus seleksi.

Untuk itu Kementerian

Hj. Putu Selly Andayani

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ars)

Sofian Chandra

Kementerian PAN-RB Selidiki Data Honorer K2 ’’Bodong’’ Lulus Seleksi CPNS

Keterlambatan Bukan Kelalaian Pemprov NTB Pegang Teguh Netralitas

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Hari Ini Berkas Dilimpahkan

TO K O H

16 HALAMAN NOMOR 294 TAHUN KE 9

BPPD di Tengah Krisis Kepengurusan (1)

Kemalingan Tiga Kali, Layanan PDAM pun Dicabut Vakumnya kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB menyisakan suasana miris. BPPD yang pernah berjaya dengan meraih predikat BPPD terbaik ini kini lumpuh tak berdaya.

(Suara NTB/cem)

Kantor Sekretariat BPPD di Jalan Langko Mataram.

SUASANA senyap langsung menyergap begitu memasuki Kantor BPPD NTB yang berlokasi di Jalan Langko, Mataram, Rabu (26/2) kemarin. Di bagian belakang rumah yang seolah tak berpenghuni itu tampak ilalang tumbuh setinggi lutut. Setelah mengucapkan salam dengan suara keras, Bersambung ke hal 5

C.03.08.13

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menunjuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Koordinator Investigasi Bersama utuk menyelelidiki data K2 ‘’bodong’’ tersebut.

Bersambung ke hal 5

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 27 Februari 2014

Halaman 2

Hearing ke DPRD Kota Mataram

Honorer K2 Tuntut Diangkat Jadi Tenaga Honda

Prioritaskan Keamanan

(Suara NTB/fit)

Segera ke BKN WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., berjanji segera menindaklanjuti harapan 873 tenaga honorer K2 yang tak lulus tes CPNS. Dimana, salah satu harapan yang diserukan tenaga honorer K2 itu, adalah meminta Dewan memperjuangkan nasib mereka hingga ke BKN (Badan Kepegawaian Nasional).

Terkait hal tersebut, Dewan akan segera melakukan rapat dengan eksekutif untuk mencarikan jalan keluar. Menurut Didi, masalah honorer K2 meruH. Didi Sumardi pakan ekses dari PP No. 48/ 2005. Untuk memperjuangkan harapan tenaga honorer K2, tidak bisa selesai di daerah, melainkan hingga ke tingkat pusat. ‘’Kami berkomitmen menindaklanjutinya hingga ke pusat,’’ cetusnya.

Didi menilai tenaga honorer K2 memiliki karakteristik yang berbeda dengan honorer sebelumnya. ‘’Kenapa berbeda, kami kira karena aturan yang ada,’’ cetusnya. Sehingga, secara substantif manakala ada harapan dari tenaga honorer K2, aturan yang ada saat ini harus direvisi. Karenanya, demikian Didi, pihaknya akan memperjuangkan perubahan PP No. 48/2005. ‘’Namun ini juga kewenangan pusat,’’ imbuhnya.

Tetapi, kalau tidak dilakukan revisi PP No. 48/2005, daerah tentu akan merasa dilematis. Apalagi dikaitkan dengan UU aparatur sipil negara. ‘’Hal-hal ini akan kami sampaikan ke pusat,’’ janji Didi. Sehingga untuk masalah honorer K2 yang tak lulus tes ini, bisa dicarikan formulasi yang tepat. Melihat sebagian besar tenaga honorer K2 yang tak lulus tes adalah guru, menurut Didi, hal ini patut menjadi keprihatinan bersama. ‘’Mereka ini memikul beban dan tanggung jawab yang berat seperti GTT, PTT, ada juga yang tenaga medis, tenaga-tenaga di kelurahan dan unit-unit kerja lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,’’ terang politisi Partai Golkar ini. Apalagi, lanjutnya, mereka kerap bekerja melampaui waktu kerja PNS. Oleh karena itu, tegas Didi, atas dasar rasa keadilan dan kemanusiaan, perlu dipikirkan pemberian insentif kepada honorer K2. Ini, katanya, akan menjadi pembicaraan khusus Dewan dengan eksekutif supaya dicarikan formulasi yang benar dan tidak menyalahi peraturan. Selain itu, pimpinan Dewan secepatnya bertolak ke Jakarta guna menumui pihak BKN berikut lembaga-lembaga terkait lainnya. (fit)

Wakil Walikota Persilahkan Warga Tempuh Jalur Hukum Mataram (Suara NTB) Pembangunan PLTD di Tanjung Karang masih menuai pro dan kontra dari masyarakat. Jika dalam prosedur pembangunan tersebut dinilai ada yang tidak beres atau maladministrasi, masyarakat yang kontra diminta untuk menempuh jalur hukum. Demikian disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana.

“Kalau mereka ingin sampaikan sesuatu tempuh saja jalur hukum kalau ada yang dinilai tidak beres dalam hal prosedural atau maladministrasi. Silahkan saja,” ujarnya.

Menurut Mohan masyarakat juga sah saja berdemonstrasi menolak PLTD tersebut. Hal itu dinilai sebagai bentuk apresiasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Tetapi kritik atau tudingan yang disampaikan juga harus disertai dengan dasar atau bukti yang kuat.

“Kalau tidak didasari bukti akan jadi fitnah dan kritik seharusnya bisa menjadi katalisator untuk upaya kita dalam perbaikan pembangunan supaya lebih baik,” imbuhnya.

Mohan sangat menyayangkan munculnya tudingan mengenai adanya fee yang diterima Walikota Mataram dari proyek pembangunan tersebut. Menurutnya hal itu sangat tendensius dan subyektif dan tidak etis. Dengan cara seperti itu dinilai dapat menimbulkan berbagai macam persepsi.

“Kalau mau sampaikan kritik sampaikan dengan bukti. Kalau tidak mendasar akan menjadi fitnah, kalau sudah seperti ini urusannya menjadi lain,” ujarnya.

Pembangunan PLTD tersebut dilakukan Pemkot Mataram sebagai upaya untuk mengantisiapi berkurangnya pasokan energi listrik di Kota Mataram. Karena jika tidak ada PLTD ini, tidak hanya akan terjadi pemadaman tetapi juga akan berdampak ke berbagai sektor lainnya seperti sektor ekonomi dan lainnya. “Kita pertimbangkan persoalan yang lebih jauh tentang dampak ke depan. Tapi mungkin dr sudut pandang mereka punya kepentingan lain. Ini persoalan yang kita hadapi,” tandasnya. (yan)

Ketua Forum Komunikasi K2 Kota Mataram, Muzakallah menyampaikan tidak keberatan dengan ketidaklulusan mereka pada tes penerimaan CPNS tersebut. Namun, yang membuatnya keberatan, keberadaan beberapa SK siluman yang dikeluarkan oleh kepala SKPD. Muzakallah mendesak Dewan membuat terobosan – terobosan tentang nasib K2 yang tidak lulus. “Kedatangan kami, supaya dewan memper-

juangkan nasib kami,” ungkapnya.

Dari 873 honorer K2 yang tidak lulus dan didominasi oleh guru dan staf kelurahan, pihaknya menuntut agar pemerintah segera membuat SK penetapan sebagai tenaga honor. Selain itu, katanya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram agar memverifikasi ulang data yang lulus serta mempublikasikannya. “Kami minta data – data K2 yang lulus diverifikasi ulang

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/cem)

TIDAK hanya persoalan kebersihan yang menjadi perhatian masyarakat, tetapi keamanan juga menjadi persoalan penting yang harus tetap dijaga di tengah – tengah masyarakat. Belajar dari beberapa peristiwa pencurian sepeda motor (curanmor), membuat Kelurahan Mataram Timur mengintensifkan atau memprioritaskan keamanan di setiap lingkungan.

Lurah Mataram Timur, H. Mustaal ketika dikonfirmasi di ruangannya, Rabu (26/2) mengatakan beberapa kasus pencurian H. Mustaal Curanmor yang terjadi di wilayah yang baru ditempatinya, akan dijadikan sebagai referensi untuk memprioritaskan keamanan.

Pasalnya, kasus curanmor, tidak hanya terjadi pada malam hari, melainkan terjadi pada pagi dan siang hari. “Sekarang ini, ndak pagi, siang dan malam, rawan sekali kehilangan motor,” akunya.

Mustaal yang juga merupakan mantan pegawai Satpol PP Kota Mataram, akan mengkoordinasikan dengan Kepala Lingkungan, RT dan tokoh masyarakat serta tokoh pemuda, untuk mewaspadai setiap gerak – gerik orang – orang yang mencurigakan. “Makanya saya terus berkoordinasi dengan Kaling dan RT,” katanya.

Terlepas dari itu, keberadaan kos – kosan tidak terlepas dari sorotan, karena sesuai Peraturan Walikota (Perwal) induk semang harus membuatkan tata tertib atau awiq – awiq bagi penghuni kos. Tujuannya kata Mustaal, menghindari kejadian yang tidak diinginkan serta tetap menjaga kondusivitas masyarakat.

Pada bagian lain, keberadaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan Karang Sukun dan Karang Sukun Baru, tidak terlepas dari perhatian dan pembinaan yang akan dilakukan. Bagaimanapun juga tambahnya, pendidikan bagi anak – anak harus dikedepankan. Pihaknya pun berjanji akan memberikan dukungan dalam proses pengembangan. “Insya Allah, program saya selama di sini, kita akan perhatikan dua PAUD ini,” katanya.

Dirinya mengimbau masyarakat khususnya terkait keamanan dan peningkatan kualitas di bidang pendidikan, agar bersinergi dengan pemerintah. Artinya, program yang dicanangkan pemerintah agar bisa didukung dan dimaksimalkan berjalan di tengah – tengah masyarakat. (cem)

Mataram (Suara NTB) Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi K2 Kota Mataram, yang tidak lulus dalam seleksi penerimaan CPNS lingkup Pemkot Mataram, hearing ke DPRD Kota Mataram. Mereka meminta kejelasan nasib honorer K2 yang tidak lulus dan menuntut pemerintah agar segera membuatkan SK Walikota sebagai tenaga honor daerah (Honda).

dan dipublikasikan siapa yang lulus, biar jelas semuanya,” tegasnya.

Hal senada dikatakan, Ketua Koordinator Guru Tidak Tetap (GTT) Kota Mataram, Syamsul Khairil bahwa sebagai guru yang mengabdi puluhan tahun, besaran gaji yang hanya Rp 200 ribu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari – hari. Dibandingkan dengan PNS katanya, honorer menjadi pioner dalam birokrasi pemerintah, kesehatan dan pendidikan. “Bayangkan kita hanya digaji Rp 200 ribu sebulan, padahal kita bekerja setengah mati,” keluhnya. Syamsul mendesak pemerintah agar segera menerbitkan SK pengangkatan sebagai tenaga honor daerah.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Husni Thamrin mengatakan akan seg-

era menindaklanjuti laporan tersebut dan pihaknya akan memanggil pihak eksekutif untuk meminta kejelasan.

“Laporan ini akan kita tindaklanjuti, Insya Allah Sekda dan BKD akan kita panggil,” katanya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mataram HM. Zaini mengapresiasi aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan K2 yang tidak lulus. Pihaknya secara kelembagaan akan mencari solusi kepada eksekutif.

“Yang jelas kita akan cari solusi, bila perlu kita akan konsolidasikan dengan pemerintah pusat,” terangnya.

Diakhir hearing tersebut, Ketua Forum K2 Kota Mataram membacakan pernyataan sikap, kemudian menyerahkannya kepada Ketua Komisi I sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperjuangkan nasib K2 yang tidak lulus. (cem)

SERAHKAN PERNYATAAN SIKAP - Ketua Forum Komunikasi K2 Kota Mataram, Muzakallah menyerahkan pernyataan sikap kepada Ketua DPRD Kota Mataram, HM. Zaini

Parkir Taman Udayana Mulai Disetor ke Dishubkominfo Mataram (Suara NTB) Parkir kendaraan di Taman Udayana sudah mulai disetor ke Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram. Dishubkominfo Kota Mataram telah membuat kesepakatan dengan pengelola parkir di kawasan tersebut dan juru parkir (jukir) juga telah didata dan difoto. Demikian disampaikan Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (26/2).

Khalid mengatakan melalui Koordinator Parkir yang telah dibentuk akhir Januari lalu telah melakukan pendataan mengenai potensi-potensi parkir di setiap kecamatan.

Disamping mendata potensi parkir seperti parkir tepi jalan umum, Koordinator Parkir juga mendata potensi parkir khusus seperti di Jalan Udayana, Taman Loang Baloq, Taman Selagalas, dan eks Pelabuhan Ampenan. “Sorotan Dewan mengenai parkir di Jalan Udayana sudah kami selesaikan dengan mulai menarik parkir di Udayana,” ujarnya.

Dishubkominfo saat ini juga sedang menguji parkir di tepi jalan di sepanjang Jalan Udayana. Menurut Khalid sebenarnya tidak boleh karena bagian badan jalan. Untuk mengatasi itu direncanakan akan dibuat lahan parkir di sekitar kawasan itu sehingga pengunjung tak perlu memarkir kendaraan di badan jalan. Selain parkir di tepi Jalan Udayana, Dishubkominfo juga sedang mengkaji parkir di tepi jalan di depan Bank NTB dan Hotel Santika. Dimana telah dipasang larangan parkir tapi selalu dilanggar. Jika memungkinkan maka bisa ditarik parkir dari jalan tersebut. “Kemungkinan juga di badanbadan jalan lainnya akan kita tertibkan,” ujarnya.

Kinerja Koordinator Parkir dalam kurun waktu sebulan ini disebutkan Khalid telah dievaluasi selama tiga kali. Hasilnya diklaim sudah berjalan baik dimana potensi parkir yang belum terdata dan tidak menyetor ke kas daerah sudah mulai terdata dan mulai menyetorkan retribusi parkir ke kas daerah. “Yang tadinya ilegal sekarang sudah

menjadi legal. Ini terus berjalan dan tidak berhenti di seluruh kecamatan se-Kota Mataram,” cetusnya. Disamping itu Koordinator Parkir ini juga bertugas memaksimalkan lahan-lahan parkir yang sudah ada sehingga retribusi dari parkir ini semakin meningkat. Untuk itu Khalid merasa optimis pihaknya bisa meraih target Rp 1,5 miliar dari retribusi parkir di tahun ini.

Persoalan parkir ini disebutkan Khalid terus dimaksimalkan pihaknya dengan melakukan berbagai perubahan. UPTD Parkir juga telah diisi dengan orang-orang yang ahli persoalan parkir. “Kepala TU di UPTD sekarang juga sudah ada yang sebelumnya kosong,” ujarnya. Selaku pimpinan, setiap pekan kinerja Kepala UPTD Parkir maupun Koordinator Parkir dievaluasi.

Disamping juga mengevaluasi laporan bulanan dari kinerja berbagai bidang di Dishubkominfo. Koordinator Parkir yang dibentuk Dishubkominfo di masing-masing kecamatan sebanyak tiga orang. Satu orang sebagai Koordinator dan dua orang sebagai staf. (yan)

Masyarakat Diminta Tak Terprovokasi

Molor, Pembangunan PLTD Tanjung Karang Mataram (Suara NTB) Pembangunan PLTD di Tanjung Karang molor dari target awal. Seharusnya pembangunan dimulai akhir tahun 2013 lalu tetapi karena adanya penolakan dari masyarakat pembangunan tersebut belum terlaksana hingga kini. Ditargetkan pembangunan tersebut bisa dimulai tahun ini dan bisa beroperasi akhir tahun mendatang.

Untuk itu masyarakat diminta untuk tak mudah terprovokasi dengan berbagai isu mengenai dampak dari pembangunan PLTD. Demikian disampaikan Manajer Teknik PT PLN (Persero) Wilayah NTB, Anang Widjajanta didampingi Deputy Manager Bidang Hukum dan Humas PT PLN (Persero) Wilayah NTB, Amrullah saat bertemu dengan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram di kantornya, Rabu (26/2).

Pengoperasian dari PLTD dijelaskan Anang harus ada kajian lingkungan sebelumnya dimana harus ada UKL- UPL (Upaya Pengelolaan lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan).

Perkembangannya juga akan terus dipantau oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan pihak PLN juga akan melaporkan secara berkala setiap enam bulan ke BLH. “Dari pihak BLH juga cukup keras memperingatkan kalau memang ada hal-hal yang melebihi ambang batas seperti emisi, pencemaran air, dan sebagainya. Itu yang mungkin perlu disampaikan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi terhadap hal-hal

(Suara NTB/yan)

Manajer Teknik PT PLN (Persero) Wilayah NTB, Anang Widjajanta (kanan) dan Deputy Manager Bidang Hukum dan Humas PT PLN (Persero) Wilayah NTB, Amrullah (kiri). seperti akibat dari adanya PLTD,” terangnya. Mesin yang rencananya akan dipasang di PLTD Tanjung Karang kapasitasnya juga lebih besar sehingga dipastikan kebisingan yang ditimbulkan juga lebih rendah karena menggunakan medium speed.

Anang menjelaskan pentingnya pembangunan PLTD dengan daya 30 MW tersebut untuk mengantisipasi defisitnya ketersediaan daya khususnya di Pulau Lombok. Apalagi tahun ini ditargetkan sekitar 90 ribu pemasangan atau elektrifikasi khusus di Pulau Lombok. Saat ini daya mampu yang dimiliki sebesar 185 MW dengan beban puncak 175 MW serta cadangan daya sebesar 10 MW. Idealnya cadangan daya adalah 25 MW. Jika tidak bisa dibangun tahun ini, maka beban akan semakin naik sehingga akan menyebabkan pemadaman bergilir.

“Beban puncak yang seka-

rang bulan Januari sudah mencapai 175 MW kalau ditambah 30 MW di akhir tahun sudah (mencapai) 200 MW. Kalau tidak ada penambahan pembangkit akan terjadi defisit dan bisa kembali ke masa sekitar tahun 20072009 dimana ada pemadaman bergilir,” terangnya.

Selain pelayanan terganggu, minimnya pasokan listrik juga akan berdampak pada roda perekonomian. Listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Investor juga akan melihat ketersediaan listrik di daerah sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Ketersediaan daya yang cukup juga semakin mendesak dengan maraknya pembangunan di Kota Mataram. Selain operasional Islamic Center, dalam waktu dekat ini akan ada dua proyek pembangunan besar di Kota Mataram yaitu Lombok Epicentrum Mall dan hotel di Loang Baloq. (yan)

Dewan Minta Mataram Mall Jangan Persulit Penghitungan Royalti Mataram (Suara NTB) Enggannya pihak managemen Pasifik Cilinaya Fantasi (PCF) memberikan data terkait pendapatan yang dimiliki, mengundang perhatian Dewan. Dewan pun meminta pihak Mataram Mall tidak mempersulit tim akuntan publik dan Kantor Jasa Penilai Publik dalam proses penghitungan royalti.

Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati mengatakan tidak ada alasan dari pihak Mataram Mall untuk tidak memberikan data pendapatannya. Pasalnya, lahan yang digunakan sebagai pusat bisnis, merupakan aset Pemkot Mataram. “Tidak ada alasan Mataram Mall, tidak memberikan data pendapatan. Karena, itu aset pemerintah,” tegas Nyayu.

Dikatakan, pihaknya akan tetap menunggu hasil yang dikaji yang dilakukan oleh akuntan publik, sehingga pihaknya dapat mengetahui se-

cara detail jumlah royalti yang harus dibayarkan. “Pokoknya kita tetap menunggu hasil kajian tim KJPP dan Appraisal,” ungkapnya. Dihubungi terpisah, Kepala Bagian Umum Sekda Kota Mataram, Bq Nelly Kusumawati mengaku telah bersurat kepada PCF. “Hari ini (Kemarin, red) kita sudah kirimkan surat pemberitahuan kepada Managemen Mataram Mall,” aku Nelly.

Nelly menambahkan kalaupun Mataram Mall, tetap tidak memberikan data pendapatan, KJPP akan tetap menghitung royalti sesuai hasil pendapatan atau income. “Seperti yang kemarin, kita akan hitung sesuai dengan hasil pendapatannya,” tandasnya. Sementara itu, managemen Mataram Mall yang dua kali berusaha ditemui wartawan terkait alasan tidak memberikan data pendapatan kepada tim akuntan publik, tidak bersedia menemui wartawan. (cem)

Pemkot Mataram Salurkan Bantuan untuk Korban Kelud Mataram (Suara NTB) – Sebagai wujud kepedulian terhadap bencana erupsi Gunung Kelud Jawa Timur, yang terjadi beberapa waktu lalu, Pemkot Mataram, menyalurkan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya.

Walikota Mataram, Ahyar Abduh ketika dikonfirmasi, Rabu (26/2) usai melepas secara simbolis penyerahan bantuan korban erupsi Gunung Kelud mengatakan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak letusan Gunung Kelud, adalah sebagai bantuan kemanusian dan kepedulian Pemkot Mataram.

Walikota mengakui, sumber dana yang didapatkan hasil dari penggalangan dana yang dilakukan oleh Dewan Anak Kota Mataram dan Lembaga Perlindungan (LPA) Kota Mataram, Bazda Kota Mataram serta bantuan dari warga Tionghoa. “Kalau tidak salah besar bantuan itu Rp 200 juta,” sebut Walikota.

Dikatakan, penyaluran bantuan tersebut akan dikawal langsung oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, karena diketahui BPBD telah

berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Saya perintahkan langsung Kepala BPBD yang langsung mengawal bantuan itu,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kota Mataram, H. Kemal Islam mengatakan pendistribusian bantuan tersebut sebagai kepedulian masyarakat beserta Pemkot Mataram atas musibah yang menimpa masyarakat Kediri. Kemal menyebutkan total bantuan yang akan disalurkan sebesar Rp 200 juta, sumbernya masing – masing dari Bazda senilai Rp 125 juta, LPA Rp 42 juta dan Warga Tionghoa.

Diakui, bantuan tersebut yakni beras enam ton, 500 dus mie instan, 400 dus air mineral, pakaian dan kebutuhan lainnya. “Semua bantuan itu berupa barang, tidak ada dalam bentuk uang,” akunya.

Dikatakan, sebagai perwakilan yang langsung ditunjuk Walikota, akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga pendistribusian tidak terkendala. Terkait kapan bantuan tersebut diserahkan, dipastikan akan diserahkan Kamis (Hari ini). “Kalau tidak ada halangan, besok (Hari ini) bantuan sudah bisa kita serahkan,” ujarnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

BANTUAN - Sejumlah staf Pemkot Mataram saat merapikan bantuan yang akan didistribusikan kepada korban Erupsi Gunung Kelud Kediri Jawa Timur

SUARA NTB Kamis, 27 Februari 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Kerjasama Humas dan Protokoler Setdakab Lotim dengan Harian Suara NTB

Bentuk Tim Verifikasi RENCANA pembentukan tim verifikasi tenaga honorer daerah kategori dua (K2) lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini masih terus digodok pemerintah daerah. Diharapkan, tim verifikasi ini sudah terbentuk pekan depan, sehingga bisa segera bekerja dan menjalankan tugasnya untuk melakukan verifikasi kebenaran berkas tenaga honorer K2 yang lolos seleksi akademik.

“Komposisi tim verifikasi (Suara NTB/dok) Nursiah berkas tenaga honorer K2 sedang kita godok. Dan, diharapkan minggu depan SK-nya sudah ditandatangani oleh Pak Bupati,” sebut Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos, M.Si, saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (26/2).

Ia menjelaskan, komposisi keanggotaan dalam tim verifikasi itu nantinya tidak hanya dari unsur pemerintah daerah saja. Tapi juga akan melibatkan unsur independen dari luar pemerintahan daerah. Termasuk dari perwakilan tenaga honor juga diupayakan tetap ada, sehingga keputusan tim verifikasi ini nantinya tidak hanya dari pemerintah daerah saja.

Pemkab Loteng memutuskan membentuk tim verifikasi, karena banyaknya pengaduan dan laporan dari para tenaga honorer yang tidak lolos seleksi. Jika banyak tenaga honorer yang lolos seleksi akademik dokumen persyaratanya diduga bermasalah atau dipalsukan. (kir)

FKUB Jembatani Umat Beragama di Lotim Negara menjamin kemerdekaan memeluk agama.

Sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

MENYADARI akan realitas multikultural yang ada dan belajar dari pengalaman sejarah masa lalu serta berbagai kejadian di beberapa daerah, maka wadah kerjasama yang kemudian dikukuhkan ber-

Syahmat

(Suara NTB/ist)

dasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,

tah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama dibidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama., termasuk dalam mendirikan rumah ibadah harus memperhatikan pertimbangan ormas keagamaan yang berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat, termasuk pertimbangan dari Forum Kerukunan Umat Beragama,” katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan Tupoksi FKUB sesuai dengan Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006., jika FKUB memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah, dan memberikan pendapat tertulis untuk izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah yang

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah, menjadi sangat penting untuk direalisasikan di daerah, dalam bentuk Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. “Kerukunan beragama berarti hubungan sesama umat beragama dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945,” ungkap Kabag Kesra Setda Lotim Syahmat.

Untuk melakukan semua itu, dan menampung aspirasi ormas keagamaan di Lotim sudah ada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

“Umat beragama dan pemerin-

Kisruh Pasir Besi

Kepala SKPD Malas Harus Dicopot Giri Menang (Suara NTB) Pimpinan SKPD yang malas turun ke lapangan mesti disanksi tegas Bupati Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Zaini Arony, MPd. Kepala SKPD malas turun ini tak pantas dipertahankan, karena justru tak akan maksimal menjalankan program, lantaran tak tahu permasalahan di bawah. Pimpinan SKPD juga dinilai telah melanggar pakta integritas.

“Bupati perlu pertimbangkan mencopot kepala SKPD yang malas turun ke lapangan,” tegas anggota Komisi I DPRD Lobar, Hamroni, Rabu (26/2).

Menurutnya, pimpinan SKPD mulai dari atas hingga staf paling bawah sudah menandatangani pakta integritas untuk melayani publik. Konsekuensiya, pimpinan SKPD harus siap melaksanakan tugas dinas, entah itu dengan turun ke lapangan.

Tentunya, hal ini berpengaruh terhadap capaian yang harus dicapai SKPD. Jika pimpinan SKPD tak turun ke lapangan, sehingga tak tahu masalah maka otomatis dinas terkait tak akan mencapai target program. Dalam hal ini, bupati di fase kedua kepemimpinannya harus menunjukkan kerja maksimal.

Tentunya untuk mendukung itu, dinas terkait harus berusaha.

Ia juga menyarankan agar bupati mulai mengkader putra daerah untuk menempati posisi strategis di Lobar.

Menurutnya, ada pimpinan SKPD melaporkan hasil kerjanya hanya asal bapak senang (ABS). Mestinya bupati mengevaluasi terkait SKPD yang laporannya asal-asalan. “Buat apa habisin anggaran untuk tunjangan jabatan pimpinan SKPD yang malas, pecat saja toh masih ada yang lain,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Lobar, H. Zaini Arony sedikit kecewa, pasalnya sampai saat ini belum satupun jadwal kunjungan lapangan SKPD yang diminta masuk ke meja kerjanya. Belum masuknya jadwal kunjungan lapangan para kepala SKPD ini menandakan kalau kepala dinas kurang turun ke lapangan alias malas. Karena itu, Bupati pun mengingatkan kepala SKPD jangan sampai hanya menerima laporan bawahan tanpa turun ke lapangan. (her)

KPU KLU ’’Deadline’’ Parpol Terkait Laporan Dana Kampanye Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menegaskan deadline (batas waktu) penyerahan laporan rekening dana kampanye partai politik (parpol) untuk Pemilihan Legislatif 204 ditetapkan tanggal 2 Maret 2014 mendatang. Mengingat tenggat waktu yang tidak lama, pihak KPU menekankan agar setiap pengurus parpol segera melaporkan dana kampanyenya masing-masing.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU KLU, Juraidin, Rabu (26/2), mengatakan deadline penyerahan laporan dana kampanye tersebut tidak telah diatur dalam aturan perundangan-undangan yang berlaku. Peserta Pemilu mempunyai kewajiban menyampaikan laporan antara lain, penerimaan sumbangan dana kampanye tahap II, serta laporan pembukuan rekening khusus dan kampanye dan laporan awal dana kampanye. Laporan itu wajib disampaikan sesuai format yang diatur dalam sejumlah formulir yang ditetapkan KPU. Berdasarkan ketetapan, sumbangan dana kampanye dari perseorangan kepada parpol peserta pemilu tidak boleh lebih dari RP 1 miliar. Sedangkan sumbangan dana dari kelompok atau badan usaha tidak boleh melebihi RP 7,5 miliar.

Ketua Dewan Suro PKB Lombok Utara, Ali Syahbana, mengisyaratkan kecil kemungkinan nilai sumbangan sebesar yang diatur tersebut akan diperoleh oleh parpol di kabupaten. Oleh karenanya, bagi PKB KLU, besar peluang aturan tersebut hanya akan berlaku di level provinsi dan parpol daerah lain selain KLU. Sekadar gambaran, laporan sumbangan dana kampanye Tahap I (sampai dengan 31 Desember 2013) yang dirilis KPU KLU, parpol dengan dana kampanye terbesar dikantongi oleh Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar Rp 1,244 miliar.

Hanya saja, anggaran tersebut tidak dalam bentuk “fresh money” melainkan berbentuk barang dan jasa yang ekuivalen dengan harga pasar masing-masing Rp 288,5 juta dan Rp 936 juta. Sedangkan dana kampanye terendah dikantongi oleh PDI-P senilai RP 3,5 juta. (ari)

diberikan bupati.

Diakuinya, permasalahan yang sering dijumpai di Lotim adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus izin membangun rumah ibadah. “ Memang dalam Islam tidak perlu ada izin untuk melaksanakan ibadah, akan tetapi yang pemerintah maksudkan adalah izin mendirikan bangunan tempat ibadah,” ujarnya.

Peran FKUB di tengah masyarakat dinilai sangat penting dan strategis dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama. “Banyak yang beranggapan lembaga ini tidak penting, sementara lembaga itu ternyata dapat menjadi ujung tombak keamanan kita dalam mengelola persatuan dan kesatuan bangsa dan menjembatani kepentingan antar umat beragama,” tegas Syahmat. (zw/humas)

Bupati Serahkan ke Proses Hukum (Suara NTB/rus)

DIALOG - Bupati Lotim Ali Bin Dachlan (tiga dari kiri) saat menghadiri pembukaan acara Dialog Publik yang digelar LSP2M NTB di Lotim, Rabu (26/2).

Bupati : Konflik Itu Ciri Masyarakat Berperadaban Rendah Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan menyatakan, konflik yang timbul itu merupakan ciri masyarakat berperadaban rendah. Peradaban, katanya, merupakan hasil pikiran dan gagasan yang hebat dan universal. Sedangkan masyarakat yang memiliki peradaban rendah acap kali akan lebih mudah terprovokasi. Hal ini dinyatakan bupati dalam pembukaan acara Dialog Publik yang digelar Lembaga Studi Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (LSP2M) NTB di Lotim, Rabu (26/2). Bupati tidak menampik, di Lotim saat ini sering terjadi konflik. Teranyar, dicontohkan adalah konflik tambang pasir besi yang terjadi di wilayah Kecamatan Pringgabaya. “Orang belum nambang sudah main bakar,” ungkapnya.

Terjadinya konflik, kata bupati, disebabkan banyak hal. Perbedaan antara aliran, perbedaan organisasi, perbedaan mazhab, dan

paling banyak terjadi karena pemekaran wilayah. Pemekaran yang terjadi katanya bisa menjadi saah satu bom waktu memunculkan terjadinya konflik.

Menyadari fakta-fakta sejumlah pemekaran yang acap kali memunculkan konflik itu, Bupati Lotim ini menegaskan diri lebih setuju dengan kebijakan pemerintah pusat yang memberlakukan moratorium atau pemberhentian sementara pemekaran wilayah.

Model-model konflik secara sosial ini katanya harus bisa diurai penyebab-penyebabnya.

Seperti rencana pemekaran wilayah pembentukan Kabupaten Lombok Selatan (KLS) yang saat ini dirasa sudah mulai memunculkan riak-riak konflik.

Selanjutnya ditegaskan bupati, terjadinya aksi-aksi demonstrasi ini tidak lepas dari campur tangan sejumlah pihak yang membayar. Pada kasus pasir besi, ungkapnya, ada aktor di balik kejadian pembakaran. Ia men-

gaku tahu orang yang berada di balik kejadian tersebut.

Setiap konflik, katanya, sebenarnya hanya menimbulkan kerugian. Baginya, tidak masalah secara pribadi munculnya aksi demonstrasi dan bentuk konflik lainnya. Hanya saja jelas kejadian konflik itu akan memunculkan kerugian. Apalagi sampai terjadi aksi perusakan.

Direktur LSP2M Widiyanto mengatakan, yang namanya konflik itu dalam kehidupan tidak bisa terhindarkan, karena menjadi dinamika dalam kehidupan. Kehadirannya tidak bisa ditolak. Munculnya perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat tidak bisa dihindari.

Hanya saja, ujarnya, diperlukan membangun kebersamaan agar bisa tercipta perdamaian dan kehidupan yang harmonis. Dirinya a tak menampik, dengan konflik bisa menjadikan orang lain menjadi besar, dan dengan konflik menjadikan ketidakharmonisan di tengah masyarakat. (rus)

Harus Diantisipasi, Bisnis Prostitusi Berkedok Hiburan Malam Giri Menang (Suara NTB) Menjamurnya tempat hiburan malam di kawasan Senggigi Lombok Barat (Lobar) mendapat perhatian khusus Bupati Lombok Barat(Lobar), Dr. H. Zaini Arony, MPd. Bupati melihat menjamurnya Tempat Hiburan Malam (THM) di kawasan wisata Senggigi dalam konteks Senggigi sebagai destinasi wisata. Namun ia tak tinggal diam, jika ada THM yang memicu tumbuh suburnya praktik bisnis prostitusi.

Pemerintah, ungkapnya, tidak membenarkan prostitusi merajale-

la. Bupati mencontohkanPemkab Lobar melalui Satpol PP aktif menggelar razia di sejumlah penginapan dan restoran yang dicurigai menjalankan bisnis sampingan, yakni prostitusi. “Kami tidak akan membiarkan praktik prostitusi tumbuh subur dengan kehadiran tempat hiburan malam. Buktinya kita lakukan operasi secara terus menerus di banyak tempat,” ungkapnya, Rabu (26/2).

Di Senggigi, ujarnya, banyak pihak yang mengkritik tidak adanya zonasi hotel dan penginapan serta tempat hiburan. Pemkab di-

anggap tidak pernah mengatur lokasi khusus THM agar tidak mengganggu kenyamanan wisatawan yang tengah menginap di hotel. Namun, semuanya sudah diantisipasi dan diatur oleh Pemkab.

Sebelumnya, Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi dalam rapat pimpinan, Selasa (25/2) menyayangkan makin tumbuh suburnya tempat hiburan yang dapat memicu rusaknya mental masyarakat dan generasi mendatang. Gubernur me-warning, pada pejabat dan PNS tidak mendekati tempat hiburan malam. (her)

Selong (Suara NTB) Proses hukum terhadap aksi perusakan aset tambang milik PT Anugrah Mitra Graha (AMG) dan perusakan mobil patroli polisi ketika terjadi kisruh di areal tambang pasir besi beberapa waktu lalu masih berlanjut. Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan menyerahkan aksi anarkis warga pada aparat penegak hukum.

Dalam acara dialog publik bertemakan konflik yang digelar Lembaga Studi Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (LSP2M) NTB di Selong, Rabu (26/2), bupati memberikan dukungan terhadap aparat Polres Lotim untuk melakukan penegakan hukum.

Sebagai negara hukum, ia menegaskan semua warga negara harus taat terhadap hukum.

Aturan hukum tidak boleh melakukan perusakan barang milik orang lain. Tindakan perusakan, ditegaskan bupati itu sudah menjadi ranah hukum. Tindakan pembakaran aset milik orang lain, seperti di Pringgabaya itu sudah masuk ranah tindak pidana. “Tidak boleh merusak barang-barang yang bukan menjadi milik kita,” ujarnya mengingatkan.

Mengenai soal pasir besi, bupati pun memuji langkah Kapolres Lotim. Diketahui saat ini, Polres sudah menahan sedikitnya 10 tersangka yang diduga melakukan perusakan. Selain itu, ujarnya, ketika terjadi perbedaan pendapat, tidak semestinya disampaikan dengan cara anarkis. “Siapapun dia jika melawan hukum harus diselesaikan secara hukum,” terangnya.

Ditanya soal sikap pemerintah selanjutnya, kata bupati saat ini pemerintah tidak perlu bicara karena sudah ada ranah hukum. “Tidak perlu berkoar-koar lagi,” imbuhnya.

Meski diketahui sudah dua kali terjadi kisruh pasir besi hingga terjadi pembakaran dan perlawanan warga terhadap aparat, namun bupati memastikan izin tersebut tetap akan dikawal.

Izin itu, katanya, dikeluarkan di era Bupati H. M. Sukiman Azmy. Menurutnya, jika izin tersebut baik, maka selaku bupati ia akan mendukung untuk kemakmuran rakyat.

Adapun kegiatan penambangan itu sebutnya berada di areal tanah milik pemerintah bukan milik rakyat. “Jadi, jika ada orang tidak setuju boleh, tapi disarankan untuk disalurkan dengan cara yang bagus,” imbuhnya. Ali Bin Dachlan menegaskan, izin tersebut tidak bisa dicabut. Negara, katanya, tidak bisa dipaksa oleh segelintir orang.

Ia pun menegaskan, terjadinya konflik tambang pasir besi itu ada aktor yang menggerakkan. “Kalau saya mau bongkar itu bahaya,” katanya. Ia pun menguatkan hasil penyelidikan polisi yang menyebutkan ada aktor intelektual yang mengupah, sehingga terjadi kisruh. “Negara ini akan hancur kalau memenuhi kehendak sekelompok orang. Tambang itu bukan untuk saya, bukan untuk Bupati Sukiman. Setelah saya masuk jadi bupati, banyak yang ingin masuk lagi. Tapi saya tegaskan bupati sudah mengeluarkan izin,” tandasnya. (rus)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 27 Februari 2014

Gunakan Pistol Mainan

Polisi Gadungan Rampok Toko Kota Bima (Suara NTB) Aksi perampok yang satu ini terbilang cukup nekad. Pasalnya, pelaku yang pernah ditangkap karena mengaku sebagai Polisi ini hanya bermodalkan pistol mainan, namun berhasil meraup uang Rp 2,5 juta dari korban. Hanya saja, aksinya tak bertahan lama setelah aparat menangkapnya beberapa jam kemudian.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (25/2) pagi. Saat itu, sekitar pukul 10.00 WITA, pelaku Baharudin (31) asal Kelurahan Jatiwangi, Kota Bima nekad merampok sebuah toko di Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima.

Saat itu, pelaku pura-pura berbelanja. Namun saat korban Lili Sulastri lengah, pelaku langsung menodongkan pistol mainan yang dibawa. Sontak korban pun kaget dan takut.

Sambil mengancam, pelaku meminta korban menyerahkan uang. Pelaku akhirnya berhasil meggondol sebesar Rp 2,5 juta.

Usai mendapatkan apa yang diinginkan, pelaku yang berprofesi sebagai tukang ojek ini pun melarikan diri. Tapi dia berhasil ditangkap oleh anggota Buser Sat Reskrim beberapa jam kemudian. Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Didik Haryanto, SH mengatakan, pelaku ditangkap saat mengendarai motor Desa Belo, Kecamatan Pali Belo Kabupaten Bima sekitar pukul 17.00 wita. Dari tangan pelaku pihaknya juga berhasil mengamankan barang bukti hasil kejahatannya Rp 2,5 juta serta celana levis dua dan baju dua potong. “Termasuk juga pistol mainan korek gas yang digunakan,” tuturnya. Dari hasil keterangan, hari itu bukan hanya satu toko melainkan merampok di dua toko.

Dijelaskan Didik, terungkapnya identitas pelaku berdasarkan keterangan dari korban saat melapor. Saat itu korban sempat melihat pelat nomor Yamaha mio yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Berdasarkan hasil pemeriksaan data, motor yang digunakan pelaku akhirnya berhasil diidentifikasi dan kemudian dilakukan pengejaran.

Berdasarkan catatan pihaknya, pelaku juga merupakan residivis kasus penjambretan 11 kali dan pernah ditangkap karena mengaku sebagai Polisi gadungan. Atas aksinya ini, pelaku dijerat dengan Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara. (use)

Pol PP Bersihkan Taman Bugis dari Lapak PKL Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam operasi rutinnya, Rabu (26/2), giliran Taman Bugis yang dibersihkan Pol PP Sumbawa. Dengan mengamankan sejumlah barang milik pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di taman Bugis. Namun tanpa diketahui para pemiliknya. Para pemilik membiarkan barangnya terparkir di area taman. Yang kemudian dianggap merusak keindahan dan fungsi taman.

Sebagaimana disebutkan, Kasi Ops Trantib Satpol PP, Syafruddin, pada sore hingga malam hari, lokasi Taman Bugis memang dimanfaatkan oleh sejumlah PKL untuk berjualan. Namun ada sejumlah PKL yang membandel, dengan tidak membawa pulang lapaknya. Malah ditinggalkan di lokasi taman. “Makanya, kami amankan tempat tidur, tempat rak bensin, dan barang lainnya milik PKL itu,” cetusnya.

Tindakan tersebut diambil Pol PP setelah melalui peringatan terlebih dahulu. Mengingat sebelumnya, penjual yang sama ini pernah ditertibkan dan diperingatkan. Dalam hal ini, pihaknya tidak melarang masyarakat berjualan di lokasi taman. Tetapi harus tertib, dengan membersihkan kembali barang-barang dagangan yang ada. Sebab taman itu dibuat untuk memperindah kota. “Selesai jualan, bawa barangnya pulang. Jangan ditinggalkan. Kalau masih membandel juga, kita tidak akan kasi izin lagi,” tukasnya. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelayanan kesehatan yang didukung dengan fasilitas penunjangnya ternyata belum merata di setiap wilayah di Sumbawa. Sejumlah kecamatan mengeluhkan minimnya fasilitas kesehatan yang masih jauh dari kata memadai.

Keluhan keluhan tersebut disampaikan Camat dalam kegiatan Pra Musrenbang RKPD 2015, di kantor Bupati, Rabu (26/ 2). Camat Moyo Hulu, Zubaidi, misalnya, mengeluhkan soal lokasi Pusmesmas yang saat ini butuh direlokasi. Sebab dengan kondisi lahan sempit saat ini, bangunan Puskesmas yang ada, tak dimungkinkan lagi untuk dikembangkan. Bahkan rumah dinas Dokter terpaksa digunakan untuk ruang perawatan. “Hingga muncul keluhan masyarakat, soal

dokter yang jarang berada di tempat,” katanya, seraya mendesak perlunya relokasi Puskesmas pada lokasi yang memadai.

Lain halnya dengan Camat Ropang,Amiruddin,yangmengeluhkan kondisi mobil Puskel Puskesmas Ropang yang sudah rusak parahsejakenambulanlalu.Dipaksa digunakan tetap mogok di jalan.

Makanya selama ini, untuk mengantar pasien dan bentuk pelayanan lainnya harus menggunakan mobil dinas Camat. Sedangkan Camat Tarano, Abdul Haris, S.Sos,

berharap adanya pemasangan jaringan listrik di Pustu Tolo’oi. Selama ini, pelayanan terganggu akibat ketiadaan jaringan listrik.

Sementara itu, Camat Plampang,Drs.IbrahimPatawarimenginginkan adanya pembangunan Pustu di Dusun Pamunga Desa Usar. Untuk lahan pun sudah disiapkan, milik masyarakat. HarapansenadajugadilontarkanCamat Alas,Drs.IrawanSubektiyangmenginginkandibangunnyaPoskesdesdi Dusun Panua Desa Juran Alas.

Terhadap semua keluhan dan

Dompu (Suara NTB) Polres Dompu yang menangani kasusdugaanpembalakanliaratau illegal logging yang diduga melibatkan Hermansyah alias Romo Sasultan, seorang aktivis, mendapat reaksi keras dari warga dan rekan sesama aktivisnya. Warga bersama aktivis menuntut Hermansyah dibebaskan dari segala tuntutan, terlebih kayu yang dibawa akan digunakan bagi perbaikan tempat ibadah dan membantu pembangunan rumah warga miskin.

Irfan, rekan Hermansyah dalam aksi unjuk rasa di kantor DPRD Dompu maupun di Polres Dompu, Rabu (26/2) mengingatkan, apa yang diperbuat Romo bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi untuk kepentingan umum berupa pembangunan sarana ibadah.

Juliansyah,S.PdrekanHermansyah lainnya juga mengingatkan, kayuyangdibawaolehHermansyah merupakan kayu yang bersumber dari hutan kemasyarakatan (HKm) dan berdasarkan ketentuan, masyarakat memiliki hak untuk mengelola segala potensi yang ada di lokasi HKm. Apa yang dialami Hermansyah merupakan penindasan hukum. “Kalau berbicara illegal logging, yang besar dan membawa kayu dua bangan dan rimba campuran setiap hari keluar dari Pekat, setiap

(Suara NTB/ula)

BERGABUNG - Hermansyah saat bergabung dengan pengunjuk rasa di DPRD Dompu. hari keluar dari Manggelewa, tapi tidak pernah tersentuh hukum,” ungkap Juliansyah.

Pengakuan Hermansyah sendiri di Polres Dompu, kayu itu dibeli dari ibu Naya di Desa Tolokalo Kecamatan Kempo seharga Rp 5 juta. Karena takut larut malam, ia pun tidak sempat mengurus surat-suratnya.

Tetapi ketika cek tonggak dilakukan, penyidik justru tidak menghubungi ibu Naya. Malah mene-

mui Kepala Desa. “Itu bukan kayu saya, tapi saya beranikan diri untuk mengawal karena kayu itu mau digunakan untuk membangun masjid (di Wawonduru) dan membantu orang-orang miskin yang ingin membangun rumah (Alex dan Wahyu),” terangnya.

Namun Hermansyah juga sempat mengancam Polres Dompu bila menetapkan dirinya sebagai tersangka dan ditahan atas kasus dugaan illegal log-

gadaan tahun ini diperuntukkan untuk Puskel Lantung. Kemudian untuk listrik di Pustu Tolo’oi, pihaknya akan melakukan survey lapangan. Untuk mengetahui jumlah anggaran yang akan digunakan. ‘’Kami akan survey kembali. Kalau banyak tiangnya dan tidak cukup anggarannya.

Tidak bisa saya janji,’’ tuturnya.

Terhadap rencana pembangunan Pustu di Pamungan Plampang, diminta menyiapkan masalah administrasi lahan.

Agar tidak terjadi persoalan dikemudian hari. Sedangkan terhadap usulan pembangunan poskesdes di Panua Alas, tak dapat dilaksanakan, karena lokasinya masih berdekatan dengan ibu kota kecamatan. (arn)

ging. Dikatakannya, aksi solidaritas terhadap dirinya ini sebagai reaksi dari warga. “Saya baru bersiul, makanya aksi ini dilakukan. Saya belum memberikan seruan. Kalau saya ditahan dan dijadikan tersangka, saya akan siap menjalaninya. Tapi ingat, instabilitas daerah akan menjadi pertaruhannya,” ingatnya.

Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK dalam kesempatan dialog terbuka tersebut menegas-

kan, kayu yang mengangkut kayu jati yang diamankan dari wilayah Kempo tersebut masih diamankan. Berdasarkan undang-undang No 18 tentang pemberantasan tindakan illegal logging, maka diberi kesempatan untuk membuktikan dokumen kelengkapan surat asal usul kayu selama 2 hari dan dapat diperpanjang 3 hari. “Kita tidak pernah menahan. Kita hanya mengamankan saja. Status Hermansyah masih sebagai saksi.

Nanti setelah pemeriksaan siang ini baru akan ditentukan,” tegas Purnama.

Purnama yang mempertahankan proses hukum dan pembuktian hukum membuat pengunjuk rasa tidak bisa berkata banyak. Pengunjuk rasa pun akhirnya membubarkan diri dengan sendirinya, karena penyidik tetap mempertahankan proses hukum yang berlaku.

Sementara di kantor DPRD Dompu, Iwan Kurniawan, SE, M.Ap dalam orasinya, mengatakan, kasus hukum yang dihadapi Hermansyah akan disikapi pihaknya. Ia berjanji akan melakukan rapat pimpinan. “Penegakan hukum tetap dilakukan, tapi saya yakin banyak peluang cara untuk menyelesaikan masalah ini tanpa melanggar hukum. Kita juga perlu mempertimbangkan sosial keamanannya,” katanya. (ula)

Pemkab Sumbawa Siapkan Fasilitas UMKM di RTH digunakan untuk berdagang bagi UMKM. Pada sejumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di sekitar kota.

“Kita siapkan tidak hanya di RTH Jalan Mangga, tetapi juga di RTH Kerato dan sekitar

GOR Mampis Rungan. Biayanya bersumber dari bantuan dana Kementerian Koperasi dan UMKM untuk Kabupaten Sumbawa. Dengan dibangunnya fasilitas dimaksud, diharapkan dapat meningkatkan

Investor Jepang Mulai Lakukan Survei

(Suara NTB/bug)

harapan tersebut, Kepala Dinas KesehatanSumbawaDrs.DidiDarsaniAptmenyatakan,untukrelokasi Puskesmas Moyo Hulu memang sudah dipikirkan sejak lama. Namunbesarnyaanggaranyangdibutuhkan, membuat rencana relokasi ini baru bisa dilakukan dalam satu atauduatahunkedepan.“Untukrawat inap rencana kami memang adarumahdinasyangdikorbankan untukpembangunangedung.Mudahan ini juga dapat diterima. Tapi nanti kita cek lagi, mudahan ada jalan lain untuk kita pikirkan bersama,” cetusnya.

Sedangkan untuk pengadaan Puskel Ropang, diupayakan bisa dianggarkan pada APBD Perubahan, dan paling lambat APBD 2015 mendatang. Mengingat pen-

Polres Didesak Hentikan Penyidikan Kasus Dugaan Perusakan Hutan

Air PDAM KSB akan Bisa Langsung Diminum

Taliwang (Suara NTB) Mulai berdatangannya logistik Pemilu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membuat jajaran Polres setempat menambah tugas pengamanannya untuk kelancaran pelaksaan Pemilu tahun ini.

Terhitung, Rabu (26/2) kemarin, aparat kepolisian mulai menyiagakan jajarannya untuk melakukan pengamanan logistik Pemilu yang sudah diterima KPU dan ditempatkan di gudang yang telah disediakan.

“Kita sudah ketemu dengan KPU dan mereka minta agar mulai dilakukan pengamanan untuk logistik Pemilu yang sudah diterimanya,” terang Kapolres KSB melalui Kabag Operasi Kompol Martawan.

Ia menjelaskan, pola pengamanan yang akan diterapkannya diberlakukan selama 24 jam dalam sehari.

Setiap harinya jajarannya akan mengerahkan sebanyak 4 orang anggota dan dibagi dalam dua kelompok.

Masing-masing kelompok akan melakukan penjagaan untuk gudang logistik yang beradan di kantor KPU dan satu lagi mengamankan gudang logistik yang disewa oleh KPU KSB di wilayah kelurahan Bugis kecamatan Taliwang. “Kita bagi dua karena ada dua titik lokasi berbeda yang harus kita awasi,” katanya.

Sejak beberapa bulan lalu Polres KSB memang telah menyiapkan diri untuk melaksanakan pengamanan secara menyeluruh agar Pemilu tahun 2014 ini berlangsung aman. Salah satu buktinya saat ini Polres KSB telah menyiagakan sebanyak 327 anggotanya yang nantinya akan ditempatkan di 332 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah KSB. “Penempatan personel berdasarkan tingkat kerawanan TPS nantinya. Bisa satu personel untuk dua TPS atau satu TPS satu anggota serta dibantu petugas Linmas dan personel pengaman lainnya,” papar Martawan.

Meski mengaku telah menyiagakan personelnya, khusus perbantuan pengamanan dari anggota Linmas ia mengungkapkan, pihaknya akan melakukan koordinasi terkait personel pengamanan sipil itu. Pasalnya pada Pemilu tahun ini honor Linmas tidak lagi disediakan di angggaran KPU seperti pada Pemilu tahun sebelumnya. “ S a y a akan koordinasi dengan KPU bagaimana soal Linmas itu,” pungkasnya. (bug)

Martawan

Camat di Sumbawa Keluhkan Minimnya Fasilitas Kesehatan

Sumbawa Besar (Suara NTB)Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sumbawa, Drs. H. Naziruddin, bakal menyiapkan fasilitas yang dapat

Polres KSB Mulai Jalankan Pengamanan Logistik Pemilu

Halaman 4

Taliwang (Suara NTB) Raito Kogyo. Co. Ltd perusahaan asal Jepang yang tertarik menjalin kerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan akan mulai melakukan survei lokasi sebagai bentuk keseriusannya melakukan investasi di KSB. Advisor Raito Kogyo. Co. Ltd Samaru Yuji mengatakan, survei yang akan dilakukannya pada tahap awal ini adalah untuk melihat kondisi lokasi yang akan dijadikan sumber mata air bakal penunjang usaha pengadaan air bersih yang akan dirintisnya bersama PDAM KSB. Proses survei pun akan dilakukan di dua titik lokasi berbeda yakni kecamatan Brang Ene dan kecamatan Brang Rea. “Untuk di Brang Rea akan ada dua titik pengeboran sedangkan di Brang Ene satu titik masingmasing hingga kedalaman 10 meter,” jelasnya usai mendengarkan presentasi PDAM KSB terkait potensi air yang dapat dijadikan sumber bahan baku dalam proyek kerjasama yang akan dilaksanakan kedua belah pihak, Rabu (26/2).

Diakuinya, berdasarkan hasil presentasi pihak PDAM terhadap dua titik yang ditawarkan dapat menjadi sumber mata air sudah sangat memadai. Namun pihaknya harus tetap melakukan survey lapangan mengingat, dalam berinvestasi tidak sekadar ketersediaan bahan baku semata tapi juga teknis lainnya.

“Setelah kami lakukan penelitian dari survei yang kita laksanakan, kita akan bertemu lagi membahas kelanjutan kerjasama ini,” kata Yuji.

Raito sudah memiliki rencana sementara untuk sistem penyaluran air yang akan diterap-

(Suara NTB/bug)

PRESENTASI - Samaru Yuji (pakai jas) dan perwakilan Raito Kogyo. Co. Ltd lainnya saat mendengarkan presentasi PDAM KSB, Rabu (26/2). kan. Pertama sistem hidrolik di mana air yang berasal dari sumber akan dipompa menuju pipa distribusi, sedangkan yang kedua mengambil lansung air dari intake melalui bawah tanah (underground) untuk mengurangi lumpur dan kotoran yang kemungkinan akan masuk ke dalam pipa suplay. “Ini dua kemungkinan yang bisa kita terapkan nantinya,” papar Yuji.

Namun sebelum itu ia berharap dalam survei yang akan dilakukannya, pihak PDAM KSB dapat turut serta secara aktif. Salah satunya dengan membantu kegiatan survei termasuk juga menjadi koordinator dan menyiapkan tenaga bantu pengeboran. “Kami ingin PDAM bentuk tim yang tugasnya menetapkan dan menginstruksikan titik-titik di mana harus mengebor,” urainya.

Direktur PDAM KSB Bambang menyatakan, siap membantu kegiatan survei awal perusahaan asal Jepang tersebut. Karenanya sejumlah bantuan yang diminta termasuk juga ditunjuknya PDAM KSB sebagai koordinator langsung disanggupi. “Kami yakin kerjasama yang kita rintis ini akan sangat memberikan

manfaat besar bagi masyarakat dan juga kami sebagai perusahaan dan tentunya mereka (Raito),” katanya.

Bambang memaparkan, untuk sumber mata air yang akan dijadikan pusat bahan baku kerjasama dengan Raito itu pihaknya telah memilih titik di kecamatan Brang Ene. Di titik tersebut kata dia selain memiliki potensi sumber yang melimpah, secara bisnis juga sangat ekonomis. Ini dikarenakan, jaringan yang akan dibangun nantinya akan melalui wilayah yang selama ini belum dapat dilayani oleh PDAM KSB. “Kalau jadi yang di Brang Ene maka warga di sana yang belum bisa kita layani sekarang pasti bisa terlayani. Dan juga potensi debit air di sana sangat besar karena diprediksi bisa bertahan sampai tahun 2045 dengan melayani lebih dari empat wilayah kecamatan,” bebernya.

Ia sangat berharap rencana kerjasama investasi Raito Kogyo itu dapat berlanjut hingga terealisasi. Sebab melihat dari sisi manfaat keberadaan Raito ke depan akan sangat membantu pemerintah KSB dalam rangka mengatasi kesulitan masyarakat memperoleh air bersih. (bug)

perekonomian masyarakat dan menjadi tempat bersantai masyarakat Sumbawa,” kata Naziruddin, Rabu (26/2).

Pada kesempatan tersebut, Bupati sempat memberikan beberapa arahan kepada Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Kepala BPM-LH Sumbawa, dan Kepala Diskoperindag soal peningkatan sarana yang ada di RTH. Seperti arena bermain anak-anak, fasilitas bagi UMKM, perbaikan fasilitas penerangan di sekitar taman dan pengelolaan sampah.

Seperti diketahui, peletakan batu pertama pembangunan RTH kota Sumbawa Besar dilaksanakan pada 2013 lalu. Berdasarkan kesepakatan bersama Pemkab Sumbawa dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PU. Tujuannya untuk menambah luasan ruang tebuka hijau di Sumbawa. Sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Selain dimaksudkan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem wilayah perkotaan. (arn)

Segera Dibangun Pabrik Pakan Ternak di Bima Mataram (Suara NTB) Kemeterian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) akan membangun pabrik pakan ternak di kabupaten Bima. Pembangunan pabrik itu karena didukung potensi sumber daya alam yang potensial.

Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dalam acara temu usaha komoditi nasional daerah tertinggal pada koridor V MP3EI tahun 2014 di NTB, Rabu (26/2).

“Peluang investasi bagi investor dalam pengembangan komoditi pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan industri pengolahan.

Adanya peluang investasi industri pakan ternak, pengolahan dan pengemasan daging sapi. Pemprov menyambut baik rencana pembangunan itu,”ujarnya.

Amin mengatakan NTB memiliki berbagai potensi sumberdaya alam yang potensial. Selain memiliki potensi di daratan, secara biofisik juga memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang besar. Menurutnya, potensi sumberdaya alam NTB memiliki peluang yang besar untuk dapat dikelola dengan optimal. Dengan ketersediaan potensi ini, maka implikasinya perlu terus ditingkatkan kapasitas daerah un-

tuk memanfaatkan peluang tersebut.

Kemudian, katanya, pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan kesinambungannya, atau dengan kata lain kelestarian sumberdaya alam harus tetap diperhatikan. “Dengan demikian, potensi keunggulan komparatif yang dimiliki harus dapat diwujudkan menjadi keunggulan kompetitif. Oleh karenanya, ikhtiar menciptakan nilai tambah dan iklim investasi yang baik, merupakan hal utama dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya alam,” tambahnya.

Ditambahkan, kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan potensi alam, terutama difokuskan pada pengembangan kawasan strategis provinsi dan komoditi unggulan daerah.

Strategi pengembangan komoditi unggulan provinsi NTB, yang difokuskan pada pengembangan PIJAR (sapi, jagung dan rumput laut).

“Untuk itu saya berharap, ikhtiar bersama kita, yaitu pemerintah pusat yang difasilitasi oleh Kementerian PDT, Kadin dan industri serta para pelaku usaha dan pemangku amanah lainnya, dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dapat terwujud,” pungkasnya. (nas)

SUARA NTB Kamis, 27 Februari 2014

(Suara NTB/bul)

Didit Anthony (kiri) H. Agus Talino (tengah) dan Bayu Bimo Mulyo.

Idoop Hotel Hadir di Lombok Mataram (Suara NTB)Prasanthi Hotels Management membidik Lombok untuk mengembangkan bisnis hotel dan resort. Sesuai dengan rencana, Juni 2014 ini, Idoop Hotel sudah mulai beroperasi. Idoop Hotel dibangun dengan konsep hotel bintang 3 plus, yang pembangunan dimulai sejak akhir tahun 2012 yang lalu. Saat ini pembangunannya sudah masuk tahap akhir interior ( finishing).

Proyek Idoop Hotel yang bersebelahan dengan SPBU Karang Jangkong ini akan berdiri megah di tengah Kota Mataram. Hotel ini, akan memberikan kemudahan bagi para tamu untuk menuju pusat bisnis, hanya 2 menit menuju Mataram Mall.

Coorporate General Manager Idoop Hotel, Bayu Bimo Mulyo bersama Coorporate Director Of Sales, Didit Anthony dalam silaturahminya ke Redaksi Harian Suara NTB yang diterima Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino, Rabu (26/2) kemarin menjabarkan, Idoop Hotel berdiri di atas lahan 1.100 meter persegi.

Bangunan hotel berlantai 6 ini menyediakan 98 kamar dengan beberapa tipe seperti superior room, deluxe room dan suite room, dilengkapi fasilitas business center, 4 meeting room, restaurant, coffee shop, fungtion room dan mini ball room di lantai 5.

Prasanthi Hotels & Resorts yang merupakan induknya, memilih Lombok sebagai kawasan pembangunan hotel dan resort didasarkan minat pengunjung dan tingkat hunian yang cukup tinggi di Lombok. Di samping itu juga didukung dengan pilihan investor dan pemilik untuk mengembangkan bisnis di kawasan Lombok.

“Idoop Hotel akan memberikan atmosfir berbeda dengan menawarkan solusi efektif bagi pebisnis dan pemerintahan, termasuk semua kalangan,” sebut Bayu.

Hadirnya Idoop Hotel ini akan turut meramaikan bisnis perhotelan, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan konsumen di tengah melejitnya pariwisata dan tingkat kunjungan wisatawan ke NTB, saat ini dan mendatang. Termasuk akan memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar, karena saat ini manajemen menurutnya sedang menyiapkan untuk menampung tenaga kerja lokal, hampir 90 persen dari kebutuhannya.

Tidak saja itu, manajemen secara khusus akan memberikan pelatihan berkala kepada masyarakat di bidang entrepreneur untuk mendukung program pemerintah dalam menciptakan wirausaha baru. Saat ini beberapa sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Kota Mataram sedang diajak kerjasama.

Idoop Hotel, tambah Didit sedang mengupayakan untuk mulai operasional dalam waktu dekat ini. Didit menyebut proyek hotel ini sedang dilengkapi seluruh sarana dan sarana pendukungnya, diantaranya tiga ballroom yang masing-masing akan mampu menampung hingga 200-an orang. (bul)

Enam Tersangka Diperiksa Maraton Dari Hal. 1 Bagi pihaknya, pemeriksaan itu dalam rangka melengkapi berkas saja, karena penyimpangan proyek sudah dikuatkan sejak ditingkatkan ke penyidikan.

“Para tersangka yang belum diperiksa sebagai saksi, masih akan dipanggil lagi. Jadi pemeriksaan ini sifatnya fleksibel, ketika satu saksi yang dipanggil hari ini tidak hadir, kita panggil saksi yang lain, agar setiap minggu itu tidak ada kekosongan pemeriksaan,” terangnya.

Jika penyidikan kasus ini masih menggelinding pada pemeriksaan saksi, kapan dilanjutkan pada pemeriksaan tersangka? Bagi pihaknya, setelah kasus ini ditingkatkan ke penyidikan, mudah untuk ke tahap pemeriksaan para tersangka. Pemeriksaan tersangka akan dijadwalkan setelah pemeriksaan semua saksi rampung. “Untuk periksa tersangka mudah, yang penting kuatkan keterangan saksi dan sinkronkan dengan bukti – bukti,” tegasnya. (ars)

RAGAM Meretas Gerakan Radikalisme Pemilu di NTB

Halaman 5

Mataram (Suara NTB) West Nusa Tenggara Development Centre (WNTDC) kembali mengadakan Dialog Publik tentang radikalisme massa menjelang Pemilu 2014. Kali ini diadakan di Kota Mataram, Rabu (26/ 2). Acara yang dibuka oleh Asisten I Setda NTB Dr.H.Rosiady H Sayuti ini mengambil tema “Meretas Gerakan Radikalisme Massa dalam Konflik Pemilu di NTB” di Aula PGRI NTB. Hadir sebagai peserta, OKP di Kota Mataram, Ormas, aparatur lurah di Kota Mataram dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Heriyanto, selaku Ketua Panitia Dialog Publik dalam sambutannya menjelaskan bahwa tujuan diadakannnya dialog publik ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang segala hal mengenai gerakan radikalisme massa, meliputi teori dan gerakan radikalisme. Tahapan pemilu yang rawan menimbulkan radikalisme, bermacam pelang-

Dari Hal. 1 Hanya informasi awal, bahwa tersangka kasus suap dari Lusita ini, juga akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Mataram.

Selainmenghadirilangsungdan bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum, pihak KPK juga akan memantau langsung proses persidangan. Bahkan jauh – jauh hari, tim sudah dibentuk, melibatkan akademisi dari Fakultas Hukum Unram. Djoko Dumadi, dari akademisi Fakultas Hukum Unram, memastikan perangkat pemantauan sudah ready dan siap dipasang di ruang sidang Tipikor.

“Tim dari KPK sudah mengecek

Kementerian PAN-RB Selidiki Data Honorer K2 ’’Bodong’’ Lulus Seleksi CPNS Dari Hal. 1 Sementara Kepolisian RI, yang diwakili Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri juga menyatakan siap menerima pengaduan bila terindikasi tindak pidana pemalsuan berkas kelengkapan tenaga honorer K2.

Menteri PAN-RB Azwar Abubakar yang memimpin Rapat Kerja (Raker) Panitia Seleksi Ujian Nasional (Panselnas) CPNS, di Ruang Sriwijaya Kantor Kementerian Kementerian PAN-RB , Senin (25/2) menyebutkan, tekad pemerintah ini sebagai tanggapan atas protes dari masyarakat terhadap pengumuman test penerimaan CPNS dari jalur Tenaga Honorer Kategori Dua (K2).

Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar yang memimpin raker menegaskan, seharusnya data K2 sudah clear sebelum pelaksanaan ujian karena data K2 tersebut pernah dilakukan uji publik. Namun demikian, ia mengakui adanya sinyalemen jika data tersebut jika masih ada yang ‘’bodong’’.

Sementara itu Kepala Badan

Kepegawaian Neara (BKN) Eko Sutrisno menyampaikan, bahwa proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) tenaga honorer K2 yang lulus dalam seleksi CPNS tahun anggaran 2013 lalu akan dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

“Jika ada daerah yang belum tersedia SAPK dapat difasilitasi oleh Kantor Regional BKN,” kata Eko Sutrisno.

Terkait adanya dugaan K2 ‘siluman’, Eko Sutrisno memastikan bahwa BKN akan meneliti kebenarannya sesuai database K2 yang dimiliki BKN. “Hanya K2 yang datanya sesuai kebenaran dan keabsahannya saja yang akan ditetapkan NIP-nya,” tegasnya.

Eko Sutrisno menegaskan kembali bahwa dalam proses pemberkasan K2, usulan berkas harus disertai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Surat tersebut menjamin keaslian berkas dan keabsahan data K2 yang dikirim ke BKN. (ant/Bali Post)

maupun luar negeri, tidak senang Indonesia dan tidak ingin Indonesia menjadi negara maju. “Sebab sampai saat ini hanya Indonesialah satu-satunya negara kesatuan dengan luas wilayah dan penduduk terbesar yang masih bertahan diatas muka bumi ini,” jelas Rosiady.

Diakhir sambutannya, Rosiady menekankan pentingnya memelihara nilai kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong sehingga semangat persatuan dan kesatuan bisa terus terpelihara. Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut Komisioner KPUD NTB Yan Marli, yang memaparkan tahapan-tahapan krusial yang seringkali menyebabkan terjadinya gerakan massa.

Dari Bawaslu hadir Bambang Karyono yang juga menjelaskan kepada peserta dialog tentang jenis pelanggaran pemilu dan sanksi-sanksinya. AKBP P. Simanjuntak narasumber dari Polda NTB membeberkan kesia-

(Suara NTB/ars)

DIALOG - Ketua Lembaga WNTDC L. Athari saat membuka dialog “Meretas Gerakan Radikalisme Massa dalam Konflik Pemilu di NTB” di Aula PGRI NTB. pan Polda NTB dalam mengawal Pemilu 2014. Dari unsur akademisi hadir Joko Jumadi, SH,MH yang menjelaskan teori gerakan massa dan rekam jejak gerakan massa yang diakibatkan oleh pemilu di NTB. Diakhir acara, Ketua

Lembaga L. Athari berharap, semoga setelah selesai dialog ini elemen masyarakat yang hadir tersebut bisa menjadi katalisator dan problem solver terhadap adanya potensi gerakan radikalisme di lingkungan masing-masing. (ars)

NTB Peroleh Anggaran Kinerja KPU Lobar Diharapkan Tidak Terganggu Infrastruktur Rp 2,1 Triliun Polemik Seleksi Komisioner Giri Menang (Suara NTB) Pelaksanaan pemilihan legislatif tinggal kurang lebih 40 hari lagi. Melihat tenggat waktu tersebut persiapan KPU Lombok Barat (Lobar) tentunya mepet, jika melihat banyaknya agenda yang akan dilaksanakan.

Pasalnya, Komisioner KPU baru beberapa waktu lalu dilantik, setelah menuai berbagai kritik. Polemik seleksi komisioner ini diharapkan tidak mengganggu proses kinerja KPU mempersiapkan pileg.

Anggota Komisi I DPRD Lobar, Hamroni, mengungkapkan, ada banyak hal yang perlu diselesaikan KPU Lobar, yakni, 10 kecamatan yang harus didrop logistik seperti alat peraga, dan kebutuhan pemilu lainnya. Meski waktu mepet, KPU harus kerja maksimal dan profesional. Jangan sampai dengan polemik seleksi komisioner mempengaruhi kerja KPU. Salah satu kerja yang belum dilakukan KPU, yakni pembentukan

petugas KPPS per TPS. Menurutnya, penyelenggaraan pemilu ini bukan tangung jawab KPU, namun tanggung jawab semua pihak termasuk parpol dan semua masyarakat.

Ia menambahkan, mepetnya waktu berpengaruh terhadap persiapan pelaksanaan pemilu. Di lain sisi tentu kisruh proses seleksi komisioner akan tetap diperdebatkan, karena akan tetap menjadi bahan evaluasi bagi KPU. Apalagi, katanya, kalau KPU tidak becus mengawal pemilu, maka akan bertambah kekecewaan masyarakat.

Pendistribusian logistik pemilihan legislatif mulai didrop Rabu kemarin ke kecamatan-kecamatan. Pendistribusian ini akan dilakukan merata ke kecamatan. Ketua KPU Lobar terpilih, Suhaimi Syamsuri, menjelaskan, sejumlah logistik yang didrop antara lain bilik suara, kotak suara, ATK dan kelengkapan lainnya. Semua peralatan ini lengkap diterima KPU Lobar.

Tidak ada kekurangan logistik, baik itu yang rusak dan cacat. (her)

Mataram (Suara NTB) Tahun 2014 ini, NTB memeroleh anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 2,1 triliun dari pemerintah pusat. Anggaran sebesar itu akan dipergunakan untuk penanganan jalan strategis nasional, kelanjutan pembangunan jalan by pass BIL tahap II dan kelanjutan pembangunan sejumlah proyek bendungan di NTB. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas PU NTB, Ir. H. Dwi Sugianto, MM di Mataram. Disebutkan total anggaran Kementerian PU tahun ini sebesar Rp 84 triliun, dimana NTB memperoleh sebesar Rp 2,1 triliun. Ia merincikan, sekitar Rp 1,1 trilun dari anggaran tersebut diperuntukkan untuk penanganan jalan strategis nasional non status dan jalan konektivitas.

“Kemudian untuk jalan nasional hanya Rp 352 miliar untuk menyelesaikan 100 persen mantap 2014. Termasuk juga sambungan jalan by pas BIL tahap II,”ujarnya.

Dwi menjelaskan, untuk proyek kelanjutan pembangunan jalan by pass BIL tahap II dari Patung Sapi Lombok Barat – Kota Mataram pada awal Maret mendatang kontrak fisik sudah ada. Sehingga ditargetkan pada akhirtahuninijalanbypassBILtahapIIsudah rampung meskipun belum sempurna.

“By pass BIL tahap II ini ada percontohan nantinya, ada dua lajur empat jalur plus

ada jalur lambatnya. Sehingga membutuhkan anggaran yang besar,” tambahnya.

Menurutnya, penyerahan alas hak milik terkait dengan lahan masih belum terselesaikan. Penyerahan lapangan masih menunggu serah terima dari Pemkab Lombok Barat dan Pemkot Mataram kepada Satker. ”Uangnya (anggaran pembebeasan lahan) sudah ada tetapi prosedurnya masih dalam appraisal, penghitungan nilai dan pembayaran,” jelasnya.

Dwi menambahkan, selain itu, sekitar Rp 300 miliar dana sebesar Rp 2,1 triliun tersebut dipergunakan untuk meneruskan pembangunan Bendungan Pandanduri Lombok Timur. Dengan anggaran sebesar itu, maka ditargetkan pada akhir tahun ini sudah dilakukan pengisian waduk (bendungan). Sementara itu, untuk Bendungan Rababaka Kompleks di Dompu memperoleh anggaran sekitar Rp 280 miliar. Anggaran sebesar itu diperuntukkan menyelesaikan pembangunan terowongan dan rencana fisik.

Sementara itu, untuk Bendungan Bintang Bano Sumbawa Barat hanya diberikan anggaran sekitar Rp 3,5 miliar.

Kelanjutan pembangunan Bendungan Bintang Bano dinilai cukup rumit karena pemerintah pusat siap melanjutkan pembangunannya jika ada serah terima aset dari pemeirntah daerah. (nas)

Pemprov Minta Kontribusi Dunia Usaha Wujudkan Target 15 Medali Emas PON Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB meminta kontribusi dunia usaha yang ada di NTB untuk ikhtiar mewujudkan target 15 medali emas pada PON XIX tahun 2016 mendatang. Dunia usaha diminta untuk bisa menjadi orang tua asuh bagi caborcabor prestasi yang ada.

Harapan tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr.

KPK akan Pantau Sidang Lusita peralatan yang memang sudah kami pegang cukup lama,” kata Djoko kepada Suara NTB di gedung PGRI kemarin.

Perangkat itu terdiri dari CCTV yang akan dipasang dengan mono pod di tiap sudut ruangan, dilengkapi jaringan internet sehingga terhubung dengan monitor. Di meja hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum juga dipasang microphone dan alat perekam suara.

“Sudah fix, alatnya sudah siap dipakai,” ujarnya memastikan. Diperkirakannya, sidang akan diagendakan sepekan setelah berkas dilimpahkan ke pengadilan. (ars)

garan pemilu dan sanksinya, sampai dengan persiapan kepolisian dalam mengantisipasi gerakan yang tidak diinginkan menjelang 9 april 2014 mendatang.

Asisten I Setda NTB Dr.H.Rosiady H Sayuti, yang hadir membuka acara, dalam sambutannya mengapresiasi positif kegiatan yang dilaksanakan oleh Lalu Athari bersama timnya di WNTDC. “Kami sangat apresiasi langkah yang diambil oleh adik-adik yang tergabung dalam WNTDC karna dialog-dialog yang bersifat pencerahan seperti ini sangat diperlukan oleh masyarakat, karna Pemilu yang kita akan laksanakan tanggal 9 April 2014 mendatang adalah moment pertaruhan akan eksistensi Indonesia di masa depan,” kata Rosiady.

Dijelaskannya, maju dan mundurnya Indonesia sangat ditentukan oleh hasil pemilihan di bulan April dan Juli mendatang. Banyak pihak yang memiliki kepentingan masing-masing di dalam

TGH. M. Zainul Majdi saat pertemuan dengan pimpinan badan usaha milik swasta dan pemerintah daerah di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (26/2) siang kemarin. ”Saya harapkan terus mensupport dan membantu kita untuk bisa mengadopsi pola daerah lain, entah itu namanya orang tua asuh atau lainnya, baik itu personal mau-

pun kepada cabor. Intinya, membantu agar potensi mereka itu terwujud dalam prestasi yang nyata,” katanya.

Menurutnya, kontribusi BUMN/BUMN atau dunia usaha lainnya yang ada di NTB ini merupakan upaya bersama-sama membangun daerah melalui pembangunan di bidang olahraga. Banyak hal yang dapat dilakukan un-

Pegang Teguh Netralitas Dari Hal. 1 Ditemui Suara NTB usai pengarahan di Aula Jenderal Sudirman, Danrem menegaskan, sikap netral TNI dalam pemilu harus dipegang teguh.

Sikap ini menurutnya sebagai komitmen TNI sesuai Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 2008, bukan ambil bagian dalam mensukseskan calon tertentu, tapi turut membantu mensukseskan penyelenggaraan pemilu agar sukses dari sisi kondusivitas. “Itulah salah satu tugas pokok TNI, menjaga situasi agar tetap kondusif. Hindari sikap tidak netral,” tegas Danrem.

Ada lima hal pokok yang ditekankannya terkait netral-

itas TNI, tidak menggunakan sarana dan prasarana militer untuk mendukung partai peserta pemilu, tidak memihak atau mendukung salah satu partai peserta pemilu. “Ketiga, tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun pada partai peserta pemilu.’’ Tidak mempengaruhi atau memaksa keluarga, serta orang lain untuk memilih partai tertentu, mendorong keluarga untuk menggunakan hak pilih dengan baik. ‘’Yang kelima, senantiasa memberikan kredibilitas wilayah diseluruh tahapan pemilu,’’ tegasnya.

Penyampaian itu menurutnya, bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada para prajurit mengenai netraliats

dan hal apa saja yang dapat diberikan dalam kegiatan pemilu tersebut sesuai perintah dari Panglima TNI. “Bahwa TNI dalam Pemilu 2014 dapat memberikan bantuan penyaluran logistik untuk kegiatan pemilu itupun kalau diminta.

Kemudian bantuan pengamanan untuk pemilu yang sifatnya penebalan untuk membantu pihak Kepolisian,’’ bebernya.

“Mari kita sampaikan ke masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pesta demokrasi ini dengan selalu menjaga keamanan dan kedamaian, sehingga tidak terjadi konflik yang dapat merugikan kita bersama. Tanamkan dalam diri kita semua bahwa damai itu indah,’’ ajaknya. (ars)

Kemalingan Tiga Kali, Layanan PDAM pun Dicabut Dari Hal. 1 barulah seorang staf keluar menyambut Suara NTB. ‘’Beginilah kondisinya mas.

Sebenarnya di sini sudah tidak ada kegiatan lagi, bahkan penjaganya sudah tidak bekerja lagi, karena memang tidak bisa digaji,’’ ujar staf yang enggan dikorankan namanya itu.

Setelah sepi dari aktivitas, suasana Kantor BPPD memang dirundung ketidakpastian. Belum lagi, dalam beberapa waktu terakhir, sudah tiga kali kantor itu dibobol pencuri. Sejumlah barang berharga milik BPPD seperti laptop dan televisi layar lebar ludes digondol. Bahkan, sepeda motor milik salah seorang staf perempuan yang bekerja di situ ikut dicuri.

Dicabutnya layanan PDAM akibat tidak adanya dana untuk membayar tagihan bulanan seolah menggenapkan derita lembaga yang menjadi ujung tombak promosi pariwisata NTB ini. ‘’Untungnya listrik kita pakai listrik pulsa,

jadi masih bisa ditalangi oleh pengurus ASITA,’’ ujar staf tersebut.

Kondisi BPPD tersebut merupakan imbas dari lambannya Pemprov NTB dalam menuntaskan seleksi pengurus BPPD NTB yang baru. Sejak kepengurusan yang lama habis masa jabatannya, Pemprov NTB memang telah mengagendakan proses seleksi untuk kepengurusan yang baru. Sayangnya, rangkaian seleksi ini harus mandeg hingga proses tes kelayakan dan kepatutan.

Dengan tidak kunjung dilantiknya kepengurusan yang baru, anggaran yang sudah disiapkan untuk BPPD pun jelas tak bisa dieksekusi. Padahal, gelontoran dana hibah sebesar Rp 6 miliar kabarnya telah disiapkan Pemprov NTB dalam APBD NTB tahun ini. ‘’Sudah kita anggarkan tahun ini Rp 6 miliar. Tapi dengan kondisi sekarang tentu tidak bisa dicairkan. Harus menunggu kepengurusannya dulu. Dan itu silakan ditanyakan ke Dinas Pariwisata,” ujar

Kepala Biro Keuangan, Hj. Putu Selly Andayani, yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu kemarin.

Sementara itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB yang diminta memberikan klarifikasi terkait persoalan ini pun seolah belum berani menentukan sikap. Kepala Bidang Promosi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, Ni Ketut Wolini, SE, yang dikonfirmasi melalui ponselnya meminta Suara NTB untuk mengklarifikasi persoalan ini ke Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata NTB. ‘’Kalau tiyang (saya-red) tidak boleh berkomentar tanpa seizin kadis,’’ ujarnya melalui pesan singkat saat diminta memberikan keterangan soal vakumnya kepengurusan BPPD NTB ini.

Sikap Kepala Dinas Pariwisata NTB, Drs.H. M. Nasir juga setali tiga uang. Kepada wartawan Suara NTB yang mengkonfirmasinya, ia memang memberikan penjelasan namun ia meminta penjelasan itu tidak ditulis. (aan)

tuk mencapai suatu kemajuan, salah satunya berprestasi dan berkompetisi yang positif melalui olahraga.

Semangat kompetisi yang positif, kata gubernur perlu ditumbuhkan. Untuk itu peran dunia usaha dalam memajukan dan membangun olahraga di daerah ini sangat diperlukan. ”KONI menjadi inspirasi masyarakat NTB. Kita tidak kalah dengan daerah-daerah lain yang lebih maju dari kita.

Dalam kaitan itu, kita berembuk, bersilaturahmi untuk menyongsong PON yang akan datang,”tambahnya.

Ia yakin, dengan kontribusi semua pihak, target 15 emas pada PON tahun 2016 mendatang dapat tercapai. Apalagi, jika melihat prestasi pada PON XVIII lalu, dari target 10

emas, NTB mampu memperoleh 11 emas.

Menurutnya, membangun olahraga prestasi yang baik bukan perkara mudah.

Tidak hanya cukup dengan semangat atau komitmen, perencanaan tertulis dan atlet-atlet berprestasi. Tetapi yang lebih penting dari itu, menurutnya adalah perlu upaya yang terencana untuk memastikan bakat olahraga itu terwujud dalam bentuk prestasi. ‘’Atas kesadaran bahwa kita perlu bersama-sama dan terwujudnya prestasi olahraga kita ini tak terlepas dari perhatian dan kontribusi kita semua. Maka kami mengundang bapak-bapak. Yang lebih penting kontribusinya,” pungkasnya. (nas)

Keterlambatan Bukan Kelalaian Pemprov NTB Dari Hal. 1 “Kalau soft copy-nya itu, karena password Kementerian Keuangan yang bermasalah.

Kita sudah menyerahkan, lengkap. Kita juga punya bukti penyerahannya,’’ ujar Selly.

Bahkan, ujarnya, Pemprov NTB masuk dalam tiga besar provinsi terbaik dalam hal percepatan penyerahan laporan APBD Provinsi ke pemerintah pusat. ‘’Besok NTB yang presentasi di pusat karena kita masuk tiga besar. Presentasi tentang ketepatan waktu baik perda dan pergub ABBD NTB,’’ ujar Selly.

Jika memang Pemprov NTB belum menyerahkan perda APBD, tentu ada teguran dari Kementerian Keuangan. Karena tidak menerima surat teguran, artinya, NTB menyerahkan dokumen tepat waktu. ‘’Tidak ada teguran, ndak ada. Kalau kita terlambat, penetapan APBD tidak tepat waktu, otomatis Dana Alokasi Umum (DAU) kita dipotong 25 persen setiap bulan,’’ terangnya. Selly menambahkan, bukti penyerahan dokumen Perda APBD ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga ada. “Bukti penyerahannya ada kok, dokumennya ada. Tanggal 20 Desember sudah kita serahkan. Anggaran kas sudah jalan, intinya kita dapat terbaik tiga,”tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo, Senin (24/2) mengatakan telah mengultimatum pemerintah daerah agar segera mengirimkan Perda APBD tahun 2014 sebelum batas waktu pada pertengahan Maret mendatang supaya dapat terhindar dari pengenaan sanksi.

Boediarso mengatakan APBD mempunyai peran yang sangat penting dalam stimulasi pertumbuhan perekonomian di daerah, sehingga diharapkan pelaksanaan APBD telah dimulai tepat waktu pada awal tahun anggaran.

Sayangnya, masih ada 191 pemerintah daerah yang belum menyampaikan Perda APBD tahun anggaran 2014 dalam bentuk hardcopy maupun softcopy sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/ PMK.07/2011.

Memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, bagi daerah yang belum menyampaikan Perda APBD sampai pertengahan Maret tahun berjalan akan dikenakan sanksi berupa penundaan 25% dari DAU setiap bulan.

Daerah yang dikenakan surat peringatan keterlambatan penyampaian, antara lain Pemprov NTB bersama sejumlah pemprov lainnya serta 152 pemerintah kabupaten dan 25 pemerintah kota. (aan/nas)

OPINI

SUARA NTB Kamis, 27 Februari 2014

Halaman 6

Pasar Politik Jawab Ultimatum Kemenkeu ADANYA ultimatum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Pemprov NTB mengenai belum diserahkannya APBD 2014 menjadi bahan evaluasi bagi jajaran Pemprov NTB untuk terus melakukan pembenahan terhadap sistem penyusunan APBD. Meski Pemprov NTB melalui Kepala Biro Keuangan Setda NTB Dra. Hj. Putu Selly Andayani membantah draf APBD 2014 sudah diserahkan ke jajaran Kemenkeu, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bukan berarti persoalan sudah selesai.

Tentunya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo mengeluarkan ultimatum pada Pemprov NTB sebagai salah satu daerah dari 191 daerah di Indonesia yang belum menyerahkan Perda APBD 2014 tidak sembarangan.

Bagi instansi sekelas Kemenkeu memberikan ultimatum bagi daerah-daerah yang menyerahkan Perda APBD-nya didasari dengan fakta belum diterimanya perda dimaksud. Kalau sudah menerima, tentu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tidak akan memberikan ultimatum pada daerah-daerah yang dianggap lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Bagi Pemprov NTB, keluarnya ultimatum tersebut tidak boleh dianggap sepele. Dalam hal ini, Pemprov NTB, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani masalah ini harus mengecek langsung ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Tidak menutup kemungkinan, Perda APBD NTB 2014 yang sudah diserahkan Pemprov NTB tersebut nyangkut di salah satu staf di kantor Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Meski dalam pernyataan Kepala Biro Keuangan, NTB termasuk lima besar daerah di Indonesia yang sudah menyerahkan Perda APBDnya setelah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri harus dilakukan pengecekan. Dalam arti, pemerintah daerah memastikan betul apa tidak Perda APBD, baik hard copy dan soft copy yang diserahkan tersebut sampai ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Sebagai masyarakat NTB, kita tentu tidak menginginkan jatah Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2014 dipotong 25 persen. Apalagi NTB masih termasuk dalam katagori daerah tertinggal dan sangat mengandalkan dana dari pusat sebagai sumber anggaran. Bayangkan, ada pemotongan DAU sebesar 25 persen, tentu lebih dari 5 juta masyarakat NTB yang akan kecewa.

Terkait hal ini, tentu Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Wakil Gubernur H. Muh. Amin, SH, MSi, tidak boleh tinggal diam.

Gubernur harus melakukan evaluasi terhadap kinerja para stafnya yang dianggap tidak mampu bekerja maksimal dan merugikan kepentingan masyarakat yang lebih besar. Artinya, kalau tidak mampu bekerja seperti diharapkan, gubernur harus berani melakukan perubahan terhadap kinerja aparaturnya.

Untuk itu, semua pihak yang terkait masalah pengajuan Perda APBD ini harus bertanggung jawab dengan tidak saling membantah pernyataan atau fakta yang terjadi di lapangan. Alasannya, sekarang ini Kemenkeu melalui Direktorat Perimbangan Anggaran telah mengultimatum 191 daerah di Indonesia. Paling tidak, Pemprov NTB melalui Biro Keuangan Setda NTB harus menjawab ultimatum dengan memastikan Perda APBD sudah diserahkan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Jika ultimatum ini sudah dijawab dan dipastikan semua tidak ada masalah, maka kekhawatiran terjadinya pemotongan DAU bisa dihindari. (*)

STASIUN RADIO

ANYAK agenda politik telah menanti (Identitas, Suara NTB, 31/12). Arkian, coba mencari perspektif baru tentang realitas kekinian, sepenggal kalimat tadi tepat buat kita “tak heran”, oleh jejak langkah politikus yang semakin memantapkan eksistensinya masuk musim pemilu.

Masing-masing elit politik terus memacu Timses, memasarkan calon dan parpolnya. Apa gerangan?

Tiada lain kalau bukan meraih sukses. Sukses dalam konotasi: mendapat tempat di hati publik.

Ujungnya dipilih, nanti, saat pemungutan suara. Ini tersebab, hubungannya dengan kampanye pemilu capres namun juga pemilu calon legislatif (caleg) 2014 tak dapat dielakkan.

Bukan tampak dan memuncak dalam situasi saat ini saja, sedari awal, upaya dan strategi optimal telah jauh dilakukan, mengingat seorang (figur) wakil rakyat serta pemimpin bangsa yang dicari harus terus dimunculkan ke publik. Dan sejatinya, usaha untuk itu, tak segampang membalik telapak tangan.

Tidak terbatas pada “Kekuatan” atas beban yang rentan remuk berkepingkeping namun pada the art skill agar apa yang dibebankan pada sang pemimpin tak sampai rusak fatal.

Lantaran kemampuan yang harus dipunya calon pemimpin bukan sekadar berurusan dengan pengabdian pelayanan kepada publik yang di dalamnya sejuta persoalan harus dituntaskan tapi kaitannya dengan pengabdian pada bangsa dan negara. Terlebih, diperhadapkan oleh seribu macam persoalan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Itu pulalah mengapa ide cemerlang, visi dan misi track record yang jelas, kualitas proses dan seleksi yang dipercaya untuk membangun Indonesia ke depan sebagai prasyarat yang tidak memiliki bargaining position dalam konteks apapun.

Karena itu, menurut Qodari (2014) kemampuan dan kepercayaan dari masyarakat harus disandang calon pemimpin bangsa. Dia menjelaskan, kepercayaan dan partisipasi rakyat, adalah fitur krusial yang harus ada jika Indonesia mau menjadi negara maju. Pasalnya, kalau yang masyarakat cari sekadar presiden misalnya, yakin diingini banyak pihak barangkali, tak terkecuali tokoh-tokoh bangsa. Buktinya, sebagaimana disinyalirnya, konvensi calon Presiden Partai Demokrat diikuti oleh 11 tokoh. Belum termasuk yang diundang tapi alternatif jalan yang ditempuh beda. Atau ingin ikut tapi undangan konvensi tak kebagian.

Dalam rangka memilih pemimpin untuk Indonesia, tak pelak, kita melihat, survei-survei digencarkan, kian luas, massif. Hasil surveyi dirilis ke publik. Mengurai, bahwa calon tertentu diunggulkan meraih elektabilitas tinggi. Nama-nama seperti ARB

Oleh :

MASHUR

Pengelola Miftahussalam, dan Mahasiswa akhir Pascasarjana MIE Unram (Golkar), Prabowo (Gerindra) Jokowi (PDIP), Wiranto, Mahfud MD, Dahlan Iskan atau yang lainnya termasuk raja dangdut Rhoma Irama merupakan sederet tokoh yang selalu kita dengar diberitakan tingkat elektabilitasnya.

Dengan serta pula calon dan parpol lain melakukan berbagai cara yang bisa mendorong sekaligus mengangkat tingkat keterpilihan. Kita pun terus mendengar bahwa sebagian terdongkrak naik, yang lain menurun, statis. Juga muncul gap baru antara popularitas dan elektabilitas sebagaimana diwacanakan sebagian lembaga survei.

Sejumlah parpol terus berkompetisi di tingkat internal-eksternal parpol. Gejolak politik, gempuran “wacana politik” di media massa pun hampir tiada alpa. Berbarengan dengan itu, mengemuka rasa pesimisme pada pelaksanaan pemilu tahun ini.

Meski demikian, optimisme harus terus digantungkan untuk mematisurikan ketidakpastian yang senantiasa mengilu perasaan, di tengah upaya membangun demokrasi dewasa ini. Kenyataan membuktikan bahwa demokrasi menghendaki keterlibatan masyarakat tanpa kecuali dari masyarakat sebagai elemen bangsa. Bukankah demokrasi setidaknya menjadi ajang kompetisi yang membuka peluang terjaringnya caleg dan atau capres ideal.

Agaknya benar kata Hasan Nasbi aktivis Eksekutif Cyrus Network, bahwa capres terbaik itu lahir dari kompetsisi dan kontestasi yang rasional bukan berdasarkan mitologi.

Sebaliknya, justru negara yang menghambat kebebasan dan demokrasi dengan sedikit perkecualian telah gagal memainkan peran sebagaimana diungkapkan Mustasya (2005).

Semarak Pasar Istilah pasar politik menurut Jimmy bermula dari buku The Future of Democracy (Masa Depan Demokrasi).

Buku itu muncul sekitar 27 tahun silam. Ditulis Norberto Bobio pemikir Italia kelahiran Torino 1909.

Menurut Norberto Bobio seperti dikutip Jimmy, nampaklah suatu analogi demokrasi itu dengan market place manakala proses demokrasi yang terkaitkan elite politik dengan warga masyarakat.

Elite politik dipandang sebagai usahawan guna memperoleh laba dalam mekanisme pasar, berupa kekuasaan. Kekuasaan yang merupakan laba itu dapat diukur dengan telah diperolehnya “suara” sebagai dukungan masyarakat dalam pemilu. Artinya, yang punya suara terbesar memiliki kekuasaan politik dominan, sehingga memosisikan keberadaannya strategis dalam pasar politik pemerintahan (http/

www.akcayatripod.com).

Pasar politik, ujar Noberto (1987) serupa pasar ekonomi.

Kekuatan politik itu adalah parpol yang memperoleh suara (dukungan) dalam pemilu. Dan tawar menawar politik antara parpol dengan warga masyarakat, terutama dalam kampanye pemilu membentuk pasar mikro politik. Dalam pasar politik prinsip bursa, mendominasi hubungan antara elite politik dengan warga masyarakat. Dalam sistem demokrasi warga masyarakat berperan aktif dalam proses legitimasi dari pada satu sistem.

Kenyataan ilustrasi yang membuka cakrawala (view) publik bahwa voters dipandang sebagai konsumen.

Konsumen disuguhkan jualan calon bareng parpol yang menyandang sebutan produsen. Dalam pengertian para caleg dan capres serupa barang yang “merek”nya ingin disosialisasikan kepada publik. Orientasinya, agar pasar/masyarakat mau membeli “merek” bernama caleg dan capres.

Atau nama dan parpol yang menjadi kendaraan politiknya. Tak sekadar memanfaatkan kepentingan di balik itu namun lebih pada upaya melanggengkan kekuasaannya.

Dalam kaitan dengan itu, semarak sosialisasi “pasar politik” semakin ramai oleh geliat sosialisasi KPU sebagai penyelenggara pemilu, sementara Parpol pun kian sengit menabuh genderang perang— yang dalam kalimat R. Lupiyanto, berpacu untuk memikat dan mengikat dukungan rakyat—pada hajatan politik nasional yang tak lama lagi dihelat. Situasi demikian, tetap banyak memiliki manfaat yang tentu sekali diharapkan imbasnya positif bagi tegaknya NKRI, langgengnya hidup berdemokrasi, kini-masa depan- seterusnya.

Elektabilitas dan Pangsa Pasar Sekedar bermodal kapabilitas, rasanya tak cukup. Dibutuhkan elektabilitas agar kondidat dan parpol laris di pasaran, apalagi untuk menjadi pejabat publik sekelas kepala negara. Kondidat/parpol sembari mendongkrak kapabilitas, harus pula menekan angka elektabilitas agar bisa diusung oleh parpol yang menjadi kendaraan politiknya “meraih kekuasaan”. Terasa sulit, bagi parpol tanpa semacam itu. Parpol lain juga mungkin menerapkan hal sama terkait elektabilitas. Sebagai misal kasus di PKB. Yang berhak mendapat usungan partai dipertimbangkan oleh diterima baik atau tidaknya elektabilitas orang bersangkutan. Semakin tinggi elektabilitas kondidat, akan semakin menganga peluang calon untuk diusung.

Untuk itu seyogyanyalah elektabilitas pula harus terus digenjot dalam

STASIUN RADIO

upaya mencuri pangsa pasar dengan tidak mengabaikan kemutlakan prinsip yang harus dipatuhi, diperjuangkan untuk mewujudkan situasi demokratis, menjunjung nilai-nilai luhur pancasila.

Hanya saja tidak serta merta elektabilitas selalu moncer di posisi aman. Rotasi keadaan dan waktu, menghendaki perubahan “naik-turunnya” elektabilitas. Dalam pengertian, bahwa “turun naik” elektabilitas capres bukan tanpa sebab. Dipengaruhi berbagai faktor: popularitas dan figur, kemudian keterlibatan sebagian tokoh/parpol dalam skandal seks, kasus suap atau terhalang tuduhan jeratan korupsi lembaga antirasuah adalah penyebab citra-reputasi parpol turun merosot—ialah hal aktuil yang sulit terbantahkan. Tapi hebatnya, ada juga anggapan sebagian figure yang meski rekan sejawatnya dibelit kasus korupsi, sedikit pun tak membuat goyah elektabilitas diri serta kendaraan yang dipakainya.

Yang pasti, kini dan ke depan, isu politik turut serta mewarnai dinamika sosial kehidupan masyarakat, gemanya akan terus mengaung. Lalu, ragam simbol promosi yang biasa kita temukan di dunia pasar ekonomi, akan dilihat secara mudah dalam pasar politik. Prinsipnya: kehilangan satu peluang merugi. Simbol itu akan terus melakukan peran sebagaimana ia dicipta. Pada sebuah sistem “demokrasi” yang untuk sementara atau bahkan sepanjang hayat bangsa ini—masih tiada sandingannya di negeri ini. Tetap superior ketimbang sistem lain.

Kementerian PAN-RB selidiki data Honorer K2 ‘’bodong’’ lulus seleksi CPNS Butuh langkah cepat hentikan polemik

*** Dewan minta Mataram Mall jangan persulit perhitungan royalty Pengusaha harus penuhi kewajiban

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

(Suara NTB/bul)

TAK ada yang memungkiri jika NTB memiliki beragam potensi alam dan segala kekayaannya. Daerah ini sedang dibidik dalam berbagai sector untuk dimanfaatkan. Pemerintah daerahpun diminta memaksimalkan perannya menggali dan memanfaatkan potensi tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Demikian Asisten Deputi Urusan Kemitraan Usaha, Drs. Andi Ilham, M. Ap sekaligus Ketua Panitia Temu Usaha Komoditi Nasional Untuk Mendorong Kebangkitan Industri Komoditi Unggulan Daerah Tertinggal di Mataram, Rabu (26/2).

Pada rangkaian kegiatan Forum Pengembangan Jaringan CSR di daerah Tertinggal yang dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin serta jajaran Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pusat dan Provinsi NTB, disebutkan berbagai komoditi yang tersedia di NTB, di antaranya jagung, rumput laut, komoditi pertanian dan hortikultura lainnya, serta peternakan terus dibidik.

Bahkan, dari komunikasi yang dibangun dengan Kadin Provinsi NTB diketahui, Gunung Rinjani memiliki potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan pemerintah daerah. Sederhananya saja, bila kawasan sub tropis tersebut dimanfaatkan untuk menanam bunga, maka dalam sehari transaksinya bernilai jutaan rupiah.

“Ini peluang emas, hanya dengan menanam bunga, lalu kenapa ini kita tidak lakukan,” demikian pertanyaannya menantang pemerintah daerah untuk lebih kreatif memanfaatkan potensi-potensi yang ada itu.

Bahkan, potensi yang tak kalah besar untuk dikembangkan yakni dari sisi tanaman pangan dan hortikultura. Pemerintah daerah dituntut hanya memaksimalkan kekayaan alam yang dimilikinya ini.

Pada rumput laut, Provinsi NTB menjadi salah satu sasaran para pengusaha dan industri yang berkembang di Pulau Jawa.

“Pelaku usaha industri rumput laut ingin melakukan kerjasama dengan beberapa kabupaten, karena industri yang ada di pulau Jawa kewalahan bahan baku, sasaran tembaknya adalah NTB, Sumbawa dan Lombok,” sebutnya.

Dari sisi peternakan, Andi Ilham juga menyebut, kenapa mesti dilakukan impor daging jika masih banyak daerah, salah satunya NTB yang memiliki populasi ternak yang tinggi.

“Namun yang ingin kami sampaikan, selama ini kita berfikir sapi yang kita potong adalah sapi yang bekerja di sawah, padahal itu yang banyak hanya tulangnya. Yang dibutuhkan adalah daging. Ini yang harus dikembangkan,” tambahnya.

Hal lain yang ternyata menjadi potensi besar NTB adalah caster oil, selain itu wilayah pesisir dan laut yang strategis menjadi jalur-jalur kapal berukuran besar, justru belum dilirik pemerintah daerah. Mestinya harus ada gudang-gudang penampungan berkapasitas besar ukuran 100 x 500 meter, untuk menampung seluruh komoditi dan potensi yang ada di NTB. Dengan demikian, menurutnya bisa menjadi magnet untuk menarik kapal-kapal besar tersebut bersandar dan bertransaksi di NTB. Kesemuanya itu menurutnya bisa dilakukan dengan adanya kerjasama yang baik antara kelompok-kelompok masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Dalam mengembangkan basis ekonomi lokal.

Guna peningkatan daya beli masyarakat untuk menekan tingkat kemiskinan di NTB yang masih di atas 14 persen. (bul)

Andi Ilham

TAWARKAN PRODUK Tingginya angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Museum Negeri NTB belakangan ini memberikan berkah bagi pedagang asongan yang ada di daerah ini. Mereka menawarkan berbagai produkproduk berciri khas daerah dengan harga yang terjangkau. Meski demikian, bergerombolnya pedagang asongan harus menjadi bahan evaluasi, terutama kenyamanan wisatawan saat berkunjung ke objek wisata yang ada.

(Suara NTB/ham)

Potensi NTB Terus Dibidik

NTB Jadi ”Pilot Project” Peternakan Sapi Nasional Mataram (Suara NTB)Pemerintah pusat menjadikan NTB sebagai pilot project pengembangan sapi potong dan sapi bibit nasional. Untuk itu, tahun ini NTB memperoleh kucuran dana sekitar Rp 59 miliar lebih dari APBN untuk pengembangan peternakan sapi.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Ir. Hj. Budi Septi di Mataram, Rabu (26/ 2). “Akan ada nanti anggaran yang akan diberikan ke NTB untuk program tersebut,” ujarnya.

Budi menyebutkan, anggaran yang bersumber dari APBN pada tahun ini untuk pengembangan sapi potong dan sapi bibit di daerah ini sebesar Rp 59 miliar lebih. Sementara, anggaran dari APBD NTB 2014 sebesar Rp 38,5 miliar.

Salah satu kegiatan yang di-

lakukan melalui APBD tersebut adalah program pemberdayaan kelompok.

Terkait dengan NTB sebagai pilot proyek pengembangan peternakan sapi 2014-2019, akan dikembnagkan pembibitan sapi Bali berbasis teknologi inseminasi buatan di kawasan Jeringo, Lombok Timur. Kemudian, pengembangan sapi brangus dan pembentukan galur sapi brangus Lombok di Desa amor-amor Lombok Utara.

Sapi brangus, kata Budi merupakan salah satu jenis sapi yang dimiliki NTB. “Kebutuhan sapi bibit se-

MADU

PENGOBATAN

KACAMATA

cara nasional itu kurang lebih 26 ribu per tahun. Dimana hanya NTB diharapkan satusatunya sapi bibit dan sapi potong. Kami bargaining supaya ada program/kegiatan yang masuk ke NTB secara kontinyu. Karena saat ini dana on top sudah tidak ada karena hasil evaluasi on top itu banyak dari provinsi yang tidak terserap anggarannya.

Untuk itu akan digulirkan program multiyears yang untuk saat ini pilot proyek pengembangan sapi potong dan sapi bibit di NTB,” pungkasnya. (nas)

MOBIL

TRAVEL

TOKO BANGUNAN

Halaman 7

MOBIL

RUPA-RUPA

BATIK

NTB Masih Tertinggal pada Program MP3EI Mataram (Suara NTB) NTB dipandang belum mampu mencuri perhatian pusat dan lobi-lobi. Pasalnya, pelaksanaan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) masih banyak yang belum dirasakan realnya program yang digagas Presiden SBY sejak tahun 2013 lalu ini.

Berbeda dengan Provinsi Bali, yang menurut Ketua Caretaker Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTB, H. Herry Prihatin, sudah mampu merebut perhatian pemerintah pusat, dengan banyaknya perluasan infrastruktur pendukung di pulau Dewata itu.

Di antaranya jalan tol Nusa Dua Rp 5 triliun, pengembangan bandara baru di Buleleng Rp 5 triliun, komuter line 10 Bali, pembangunan jalur kereta dan pembangunan jalan tol yang dibangun di atas laut yang menyedot tidak sedikit dana dari pusat.

“Semua diberikan karena memang dia (Bali) proaktif, kita (NTB) ini pasif,” terang Herry pada Suara NTB di Mataram, Rabu (26/2). Dia menegaskan pemerintah daerah didalamnya harus pandai menangkap peluang yang disiapkan pemerintah pusat tersebut.

“Kita harus bangkit dan berlari cepat, sesuai dengan jargon kita berdaya saing. Bagaimana bisa berdaya saing kalau tidak bisa apa-apa atau kalau infrastruktur kita tertinggal jauh,” imbuhnya.

Daerah lain sudah dibangun, seperti Sumatera sudah dibangunkan jalan tol, kemudian trans sumatera, jalan layang

dan berbagai macam infrastruktur lainnya. Berbdeda dengan di NTB yang pelaksanaan MP3EI ini masih belum apa-apa.

Dalam hal ini, Bappeda yang menjadi leading sectornya harus bertanggung jawab. Sebab ada agenda rutin perencanaan pembangunan daerah atau yang biasa disebut Musrenbang.

Apapun bentuk teori yang direncanakan pemerintah daerah, menurut Herry akan tidak berjalan jika infrastruktur daerah kondisi seperti saat itu. Hingga saat ini, jelang memasuki pasar bebas Asean, pertumbuhan industri dianggap masih lemah. Sebabnya karena keterbatasan infrastruktur yang memadai ke daerah-daerah produksi dan sentra penghasil.

Persoalan yang paling nyata terlihat saat ini adalah masih tercatatnya NTB sebagai daerah yang menyandang status daerah tertinggal, delapan kabupaten di dalamnya. Itu terjadi karena kurang meratanya akses infrastruktur.

Ia menyarankan pemerintah daerah untuk terus kreatif, perlunya dikembangkan agro bisnis untuk menekan banyaknya pengangguran dari lapisan bawah dan terbatasnya lapangan pekerjaan. “ Meski ada penurunan tingkat kemiskinan, itu versi pemerintah. Buktinya tidak sedikit pencari kerja yang tidak tertampung oleh lapangan pekerjaan. Manfaatkan MP3EI ini,” katanya.

Optimis ini menjadi program yang berkelanjutan, Kadin menurutnya siap melakukan koordinasi terus menerus dengan pemerintah daerah. (bul)

MEBEL

OBESITAS

Herry Prihatin

24

(Suara NTB/bul)

SUARA NTB Kamis, 27 Februari 2014

SUARA NTB Kamis, 27 Februari 2014

POLHUKAM

Halaman 8

Dewan Minta Dugaan Dana ’’Siluman’’ Rp 22,5 Miliar Ditelusuri Giri Menang (Suara NTB) Adanya dugaan dana “siluman” sebesar Rp 22,5 miliar di dalam draf APBD Lombok Barat (Lobar) tahun 2014 menjadi perhatian serius hampir semua fraksi di DPRD Lobar. Sejumlah fraksi, yakni Fraksi Demokrat, PBB, PDIP dan Fraksi Gabungan (Fraksi Gotong Royong) rata-rata mempertanyakan dana tersebut. Semua fraksi sepakat menelusuri dugaan dana “siluman” tersebut.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lobar, Zain Darmat mengaku temuan dugaan dana tak jelas alias “siluman” patut ditelusuri oleh Dewan.

Pasalnya, asal-muasal dana ini tidak jelas, karena sebelumnya belum pernah dibahas bersama Dewan. Akan tetapi

anggaran ini justru muncul di APBD. “Kami sepakat temuan dana ini perlu ditelusuri, perlu juga penjelasan dari eksekutif,” ungkapnya, Selasa (25/2).

Hal senada disampaikan anggota Fraksi PBB, Gufran Dran. Fraksi PBB katanya

sepakat dengan fraksi lain menelusuri dana tersebut.

Menurutnya, dalam masalah APBD ini justru segelintir anggota Dewan yang dekat dengan pihak eksekutif menelikung anggota Dewan yang lain. Sejumlah anggota Dewan ini ditudingnya yang akan

“menikmati” dana tersebut.

Ketua Fraksi Gabungan atau Fraksi Gotong Royong, Sulhan Mukhlis mengatakan, apa yang dilakukan tersebut merupakan fungsi Dewan untuk melakukan kontrol terhadap eksekutif dalam hal penetapan APBD. Jika dalam penelusuran tersebut, Banggar menemukan indikasi ada alokasi anggaran yang tidak sesuai ketentuan alias dana “siluman”, Banggar mengancam akan memblokir dana tak sesuai penempatan tersebut.

Sementara itu, Ketua Frak-

si Golkar, H. Istu Ardi Abdi Yakti, justru tak sependapat dengan sejumlah fraksi tersebut. Bahkan Fraksi Golkar terkesan membela eksekutif dalam masalah ini. “Sebenarnya Fraksi PBB jarang masuk dan jarang ikuti pembahasan APBD,” tudingnya.

Menurutnya, anggaran di dalam draf APBD sudah melalui proses pembahasan dan penetapan pihak legislatif dengan eksekutif. Ia menyayangkan pernyataan Ketua Fraksi PBB terkait indikasi kejanggalan dana Rp 22,5 miliar dalam APBD.

Kesaksian Bupati Hal Biasa

Operasi Simpatik

2.000 Lebih Pengendara Ditegur Mataram (Suara NTB) Terhitung selama 21 hari, jajaran Polda NTB menggelar “Operasi Simpatik Gatarin 2014”. Sasarannya, para pengendara yang lalai di jalan raya karena tidak melengkapi diri dan kendaraan dengan standart keselamatan. Baru lima hari operasi dilaksanakan, sedikitnya 2.110 pengendara ditegur.

Teguran diberikan kepada pengendara roda dua yang kendaraannya tidak menggunakan spion, yang diboceng tidak mengenakan helm, atau kendaraan yang dipreteli. Atau terhadap pengendara mobil yang tidak mengenakan sabuk pengaman. “Terhadap pelanggaran semacam ini diberikan teguran keras. Dari data selama 5 hari sejak operasi Tanggal 21 Februari, sudah 2.110 yang ditegur,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP M. Suryo Saputro, SIK, kemarin. Dari data itu, artinya rata – rata 500 pengendara ditegur setiap hari.

Dalam operasi ini, Polda NTB melibatkan seluruh jajaran sampai ditingkat Polres, berlangsung hingga tanggal 13 Maret 2014 mendatang. Pihaknya memang mengedepankan tidakan preventif. Hanya sebagian kecil yang terpaksa diberikan tindakan represif atau tilang, karena pelanggaran yang dilakukan berat. Seperti melanggar lalulintas, tidak membawa surat kendaraan saat di jalan raya.

Selain untuk kepentingan ketertiban lalulintas, operasi itu juga sebagai cara pihaknya untuk ambil bagian dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di bidang Kamseltibcar Lantas menjelang Pemilu tahun 2014.

“Terciptanya situasi lalu lintas yang aman, tertib dan lancar dengan indikator menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas baik kualitas maupun kuantitas. Terciptanya kepercayaan masyarakat terhafdap Polri dengan membangun opini melalui penegakan hukum lalu lintas menjelang Pemilu tahun 2014 di wilayah NTB. Tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan terhadap masyarakat terorganisir maupun masyarakat umum. Meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas,” demikian beber Kabid Humas, terkait tiga poin yang menjadi tujuan operasi. (ars)

(Suara NTB/ars)

TEGUR - Seorang anggota Satlantas Polres Mataram menegur pengendara saat Operasi Simpatik Gatarin di simpang empat BI.

sudah dilaksanakan dan tidak ada satu prosedur dibahas.

Antara eksekutif (TAPD, red) dengan banggar selalu melakukan proses pembahasan. Seperti contoh pengajuan Perda mulai dari tahap pembahasan KUA-PPAS hingga penetapan raperda menjadi Perda tidak ada satu pun tahapan dilompati.

Pihaknya menuding munculnya dana ‘’siluman’’ dan program aneh di APBD, karena oknum Dewan yang jarang hadir rapat pembahasan, sehingga tak tahu hasil pembahasan anggaran. (her)

Sejumlah Parpol di Lobar Belum Laporkan Dana Kampanye Tahap II

Kasus Tanah Pecatu

Selong (Suara NTB) Dr. Yanis Maladi, SH., MH., menyatakan kesaksian Bupati Lotim, dalam Sidang kasus dugaan korupsi tukar guling tanah pecatu Apitaik bukanlah hal yang luar biasa. Akan tetapi hal yang biasa-biasa saja. Kehadiraannya pun bukanlah sebuah keharusan. Bupati tidak hadir dalam memberikan kesaksian pun dianggap tidak menjadi masalah.

Demikian pandangan hukum Yanis yang disampaikan kepada Suara NTB via ponselnya, Rabu (26/2) kemarin. Menurutnyua, kesaksian, Bupati malah dianggap tidak terlalu diperlukan. Pasalnya, sidang terhadap kasus ini sudah mendatangkan cukup banyak saksi. Pemanggilan Bupati hanya karena kebetulan tersangka adalah mantan bawahan Bupati Ali BD lima tahun silam.

Ia meyakinkan dugaan kasus korupsi itu tidak ada yang mengarah ke Bupati. Ia mengharapkan masyarakat tidak melihat persoalan ini secara berlebihan. Ketidakhadiran Bupati, katanya, sematamata karena keperluan tugas. Memenuhi panggilan di pengadilan semata-mata juga karena menjalankan kewajiban sebagai warga negara.

Sah-sah saja, kata Yanis hakim tidak begitu persoalkan soal ketidakhadiran. Sarannya, semua pihak tidak melihat persoalan ini secara sepihak. Adapun kesaksian yang nantinya akan disampaikan, bersifat menolong dan membantu sejumlah tersangka yang telah dituduh bermasalah.

Ia menambahkan, sebagai Bupati, kesibukan juga sudah cukup padat. Berbeda saat tidak menjadi Bupati. “Bupati kan tidak ada waktu untuk santai,” ujarnya. Pemberian kesaksian terhadap kasus tanah pecatu ini pun sebenarnya sudah acap kali diberikan Ali BD. “Kebetulan saja jadi bupati sekarang jadi diributkan karena jabatan saja. Dulu sepi tidak ada media yang tertarik memberitakan saat memberikan kesaksian,” demikian. (rus)

Selain itu, unsur pimpinan dari PBB, Lukman Mukhtar justru tidak tahu. Seharusnya dibaca saat penetapan, APBD dibaca dulu. Banggar utusan PBB juga dituding tak paham pembahasan anggaran. Anggota banggar, H. Ahmad Zaenuri mengaku kecewa dengan pernyataan Fraksi PBB terkait dugaan dana ‘’siluman’’. Menurutnya, hal itu tidak benar.

Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony memastikan, tudingan adanya dana “siluman” tersebut tidak benar. Bagi eksekutif, jelasnya, seluruh prosedur

(Suara NTB/kir)

DIAMANKAN - Ratusan atribut kampanye milik caleg hasil penertiban diamankan di markas Satpol PP Loteng, Rabu (26/2) kemarin.

Atribut Kampanye Caleg Diturunkan Paksa Praya (Suara NTB) Langkah tegas akhirnya diambil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) bersama Satpol PP dan Panwaslu setempat, terkait keberadan atribut kampanye milik para caleg. Dengan melakukan penertiban paksa terhadap atribut-atribut kampanye yang menyalahi aturan dan zonasi pemasangan yang sudah ditentukan, Selasa (25/2) malam.

Hasilnya, ratusan atribut kampanye milik para caleg mulai yang dari ukuran kecil hingga yang paling besar diturunkan paksa oleh tim penertiban. “(penertiban) Ini baru dimulai. Dan, dipastikan akan terus dilakukan hingga beberapa minggu ke depan. Sampai semua daerah dinyatakan benar-benar bersih dari pelanggaran atribut kampanye,” ungkap Koordinator Divisi Hukum KPU Loteng, Zaeroni, kepada Suara NTB, Rabu (26/ 2) kemarin.

Penertiban dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Loteng. Terkait menjamurnya atribut-atribut kampanye milik para caleg yang hampir ada di semua wilayah. Termasuk di wilayah-wilayah yang masuk zona larangan pemasang atribut kampanye. Seperti di jalur protokol dan jalur utama, terutama yang di dalam Kota Praya.

Penertiban dilakukan oleh Satpol PP Loteng.

Karena sesuai aturan, kewenangan untuk menertibkan alat peraga kampanye (APK) milik parpol dan caleg itu ada di Satpol PP, sebagai representatif pemerintah daerah. “Kita bersama Panwaslu hanya mendampingi saja dan memberikan pengarahan, mana atribut yang melanggar dan mana yang tidak. Nah untuk urusan penertiban, dilakukan oleh Satpol PP,”

jelasnya.

Mantan Ketua Panwaslu Loteng ini mengungkapkan, untuk tahap awal ini penertiban memang baru menyentuh beberapa wilayah saja. Mulai dari perempatan Biao Praya, kemudian di dalam Kota Praya terutama di jalur protokol dan jalur utama. Hingga memasuki wilayah Kecamatan Jonggat.

Diakuinya, penertiban memang belum maksimal dilakukan. Lantaran banyaknya atribut kampanye yang mesti ditertibkan. Terbukti, belum semua atribut kampanye yang bisa ditertibkan. “Tadi malam (Selasa kemarin) kita melakukan penertiban hingga dini hari. Kendati masih banyak atribut kampanye yang belum ditertibkan. Sehingga penertiban masih akan terus dilakukan,” ujar Zaeroni.

Lebih lanjut ia menambahkan, selain di wilayah-wilayah yang masuk zona larangan pemasangan atribut kampanye, banyak juga atribut kampanye yang terpasang diluar zona terlarang yang ikut ditertibkan. Hal itu dikarenakan, pola pemasangan dan desaian atribut kampanyenya mengalahi aturan.

Salah satunya terkait pemasangan foto caleg. Dimana pada atribut kampanye yang dipasang hanya boleh memuat nama, nomor dan lambang parpol serta nama caleg yang ada di parpol tersebut. Kalaupun ada foto dalam atribut kampanye tersebut, haruslah foto pengurus parpol yang tidak menjadi caleg. Dan, disatu desa hanya boleh satu baliho dan satu satu spanduk juga dengan ukuran yang sudah ditentukan pula.

“Ketentuan-ketentuan itulah yang tidak dijalankan oleh caleg. Sehingga atribut caleg yang walaupun dipasang diluar zona terlarang, tetap ditertibkan,” tegasnya. (kir)

Hadapi Sidang Perdana

Mantan Kepala BPN Lobar Didakwa Lakukan Pungli Prona Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat, H. EK menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Mataram, Rabu (26/2) kemarin. Ia didakwa melakukan pungutan liar (pungli) Prona tahun 2008 lalu.

Sidang yang dipimpin Hakim Ketua, H. Sumedi, didampingi hakim anggota Edward Samosir dan M. Idris Amin beragendakan pembacaan dakwaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nuramin dan Marollah dalam dakwaannya, menyebutkan pada tahun 2008 adaý alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp 350 juta untuk prona. Kemudian dana tersebut digunakan untuk penerbitan 1.000 persil sekitar 14 desa di Lobar.

Sebelum menerbitkan persil, pegawai BPN melakukan sosialisasi kepada para pemohon. Dalam sosialisasi itu, Winardi (terpidana dalam kasus yang sama) selaku penanggungjawab program prona menyampaikan adaý biaya

yang harus dikeluarkan para pemohon.

Setiap pemohon dibebankan pungutan sebesar Rp 600 ribu. Dari jumlah pungutan tersebut, Rp 200 ribu untuk pengadaan pal dan materai, serta kepentingan BPN. Jumlah pungutan yang terkumpul dari para pemohon mencapai Rp 175.050.000. Dana itu kemudian diserahkan Winardi kepada staf BPN I Gusti Ayu Rosita Dewi sebesar Rp 110 juta. Sementara, sisanya dipegang sendiri oleh Winardi.

Uang yang diserahkan kepada Rosita Dewi dipakai untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai dan Honor BPN sebesar Rp 38 juta. Selain itu, uang pungli digunakan pula untuk katering buka puasa senilai Rp 5.075.000. “Itu atas permintaan terdakwa,” kata JPU Nuramin dalam dakwaannya.

Menurut JPU, Seharusnya uang tersebut dikembalikan kepada pemohon melalui kepala desa. Namun terdakwa dan rekan yang berinisial W meng-

gunakan untuk kepentingan pribadi dan lainnya. Akibat perbuatannya, terdakwa dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembentasan Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP, dalam dakwaan primair ke satu.

Sedangkan, dakwaan kedua terdakwa disangkakan pasal 12 huruf f UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang PembentasanTipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Untuk dakwaan ketiga, terdakwa dijerat pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang PembentasanTipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Dalam perkara tersebut, JPU akan menghadirkan saksi sebanyak 20 orang. Pada sidang selanjutnya, agenda langsung masuk ketahap pemeriksaan saksi, karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi. (met)

Giri Menang (Suara NTB) Partai politik peserta pemilu di Lombok Barat (Lobar) belum semuanya melaporkan dana kampanye tahap II. Sebelumnya pada laporan tahap I semua parpol sudah menyetor laporan dana kampanye. Sejumlah Parpol yang belum melaporkan dana kampanye ini berkomitmen segera menyerahkan laporan sebelum tenggat waktu ditentukan.

Demikian terungkap saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lobar menggelar acara sosialisasi pelaporan dana kampanye bagi parpol triwulan II di aula kantor KPU Lobar, Rabu (26/2) kemarin.

Dalam laporan itu ada tiga hal yakni sumbangan dana kampanye, pembukaan rekening dan laporan awal dana kampanye. “Ketiga hal ini harus disampaikan parpol sampai 2 Maret nanti,” ucap Ketua divisi Hukum dan pengawasan KPU Lobar, Umar Ahmad Seth ditemui usai sosialisasi, Rabu (26/2) Kemarin.

Dikatakannya, pelaporan dana kampanye merupakan kewajiban parpol peserta pemilu 2014, karena sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2013 tentang pedoman pelaporan dana Kampanye Peserta

Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Yang melaporkan itu adalah parpol sendiri, didalamnya termasuk DK 13 yakni daftar pengeluaran caleg. “Semua ini utuh dari satu bundel laporan penerimaan dan pendapatan dana kampanye parpol tersebut,” jelasnya.

Bagi yang tidak melaporkan dana kampanye hingga batas akhir tahap kedua, 2 Maret nanti akan mendapatkan sanksi keras. “Hukumannya adalah didiskualifikasi dari kepesertaan Pileg 2014,” beber Umar.

Umar menuturkan, bahwa KPU Lobar siap memfasilitasi parpol agar mendapat asistensi dari IAI agar pola laporan dana kampanye mereka bisa disusun dengan baik. Karena berkonsekuensi terhadap parpol itu sendiri. Untuk itu diharapkan pada parpol untuk tidak menyerahkan pada batas akhir. Karena KPU harus membina mereka, memberikan petunjuk atau ada halhal yang menurut mereka kesulitan untuk diisi.

Salah satu parpol yang belum melaporkan dana kampanye ini adalah Hanura.

Hamroni dari Fraksi Hanura menyatkan, tidak ada kendala dalam laporan dana kampanye. “Besok (hari ini, red) kita serahkan ke KPU,” janjinya. (her)

KPU Mataram Lipat 294.347 Lembar Surat Suara Mataram (Suara NTB)Persiapan menjelang pemilu 2014 mulai gencar dilakukan. Logistik surat suara pun mulai dilipat di berbagai KPU Kabupaten/Kota yang ada di NTB, tidak terkecuali KPU Mataram. Rabu (26/2) kemarin, KPU Kota Mataram melipat 294.347 lembar surat suara untuk pemilihan umum DPRD NTB. Kordinator Logistik Lapangan, KPU Kota Mataram, Sumarjan, SH., mengaku menggunakan 180 tenaga masyarakat untuk membantu KPU melipat surat suara pemilihan DPRD ini. “Kami menggunakan 180 orang untuk melipat 294.347 lembar surat suara ini,” ujarnya. Dikatakannya, KPU membutuhkan waktu sekitar dua hari untuk melipat surat suara yang ada. “Tanggal lima April, semua surat suara ini harus sudah sampai ke PPK, dan untuk menyelesaikan proses pelipatan surat suara ini kami butuh waktu sekitar dua hari,”

tuturnya.

Terkait adanya surat suara yang rusak atau tidak layak pakai, pihak KPU selalu memeriksa ulang surat suara yang telah dilipat. “Kami meminta masyarakat yang melipat supaya konfirmasi jika ada surat suara yang rusak, selain itu kami juga melakukan sortir setelah semua surat suara selesai dilipat,” bebernya.

Sejauh ini, tercatat kerusakan surat suara untuk pemilihan DPD 51 lembar, DPR RI 149 lembar. Pantauan Suara NTB, pelipatan surat suara untuk pemilihan DPRD NTB ini baru terdapat dua lembar surat suara rusak. Sumarjan menambahkan, tidak ada kendala yang dialami dalam melengkapi logistik. Dirinya pun optimis bisa melengkapi segala kekurangan. “Yang belum ada tinggal formulir dan kami akan terus berkordinasi dengan KPU pusat untuk melengkapi,” katanya. (ami)

(Suara NTB/ami)

LIPAT - Ratusan warga sedang melipat surat suara untuk pemilihan umum DPRD NTB Rabu (26/2) kemarin.

SUARA NTB Kamis, 27 Februari 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Kak Seto dan Pelawak Hibur Korban Kelud Jakarta (Suara NTB) Pemerhati anak Seto Mulyadi atau Kak Seto beserta sejumlah pelawak seperti Doyok dan Ali Nurdin menghibur korban letusan Gunung Kelud di Kediri, Jawa Timur.

“Ini merupakan bagian dari terapi untuk menghilangkan trauma pascabencana,” ujar Direktur Pemasaran Komunikasi dan Kreatif Aksi Cepat Tanggap (ACT) Nurman Priatna dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Selasa. (ant/balipost) Sejak Selasa pagi, Seto Mulyadi sekitar 100 lebih anakanak dari siswa-siswa SDN 01 dan 02 Satak, Kediri sudah mengantre menyambut Kak Seto, Doyok, Ali Nurdin dan tim “Trauma Healing” Aksi Cepat Tanggap (ACT). Mereka menyambut Kak Seto dan rombongan dengan senang, sambil tersenyum ceria antre menyalami Kak Seto dan rombongan.

“Kedatangan rombongan ACT dan Kak Seto bertujuan menghibur anak-anak korban bencana erupsi Gunung Kelud. Anak-anak SD tersebut belum dapat bersekolah karena atap sekolah mereka hancur terkena terjangan material vulkanis Gunung Kelud,” jelas dia.

Kak Seto menghibur anak-anak dengan nyanyian, bercerita dengan boneka, bermain sulap sambil mengajak anakanak bernyanyi, senam ringan dengan penuh riang gembira.

Kak Seto juga berpesan kepada anak-anak agar selalu sabar menghadapi musibah dan selalu ceria supaya sehat dan supaya bisa terus beraktivitas.

“Jangan menyerah! Tetap menjalani hari-hari dengan ceria walau kadang musibah datang menguji kita,” pesan Kak Seto kepada anak-anak.

Kak Seto juga menceritakan pengalaman hidupnya kepada anak-anak. Saat kecil, rumahnya pernah terkena banjir.

Dia juga menceritakan perjuangan hidupnya yang pernah jadi tukang koran, tukang batu, dan pembantu rumah tangga untuk membiayai hidup sambil terus mengejar cita-citanya sekolah hingga ke perguruan tinggi.

Sementara pelawak Doyok dan Ali Nurdin berduet secara bergantian menghibur anak-anak dan pengunjung dengan obrolan-obrolan yang lucu dan menghibur. Doyok menambahkan, dia dan Ali sering menggalang dana untuk bencana, terus turun ke lapangan pernah bareng Srimulat. (ant/balipost)

Album ”Collaborating Harmony” Jakarta (Suara NTB) Musisi Dwiki Dharmawan meluncurkan album untuk merayakan 30 tahun ia berkecimpung di dunia musik, “Collaborating Harmony”.

“Collaborating Harmony” merupakan album yang berisi sembilan karya populer Dwiki sejak tahun 80an. Ia juga memasukkan tiga lagu baru yang dibuatnya pada periode 2010—2013, “Lamalera’s Dream”, “Kerinduanku”, dan “We Are Many We Are One”.

Lagu-lagu Dwiki diaransemen ulang oleh penata musik, antara lain Badai “Keris Patih”, Baron, DJ Sumantri, Tanto “The Groove”, Takaeda, Tito P Soenardhi, dan Erwin Bragi.

“Saya ingin lagu saya digarap lagi oleh arranger baru.

Tentu hasilnya beda kalau saya garap sendiri,” kata Dwiki saat peluncuran albumnya di FX Senayan, Selasa.

"Saya membayangkan kalau sentuhannya dari saya lagi takutnya nggak ngikuti perkembangan musik sekarang,” tambahnya.

Lagu-lagu yang dulu dinyanyikan oleh penyanyi yang populer di zamannya, kini dibawakan oleh penyanyi-penyanyi muda, seperti Shena Malsiana yang membawakan “Imaji” yang tadinya dibawakan oleh Trie Utami, “Deru Debu” oleh Margareth (Nike Ardilla), dan “Melangkah di Atas Awan” oleh Alex Rudiart (Ronny Sianturi).

Menurut Dwiki, ketika menggarap album ini, ia banyak bergaul dengan anak-anak muda untuk mengetahui selera dan tren musik terkini. (ant/balipost)

(Suara NTB/ars)

KUNJUNGAN MENINGKAT - Sejumlah wisatawan mancangeara menaiki mobil travel saat keluar dari kedatangan internasional, Bandara Internasional Lombok (BIL). Beberapa lokasi destinasi wisata seperti di Lombok Tengah, Pantai Kute, Senggigi Lombok Barat dan Gili Terawangan KLU masih menjadi favorit mereka.

Izin Karaoke di Senggigi Menjamur

Pemkab Lobar Kurang Koordinasi dengan Pemprov NTB

Giri Menang (Suara NTB) Kritik Gubernur NTB, Dr. KH.M. Zainul Majdi, MA ditanggapi positif oleh anggota DPRD Lombok Barat. Mereka sependapat dengan kritik Gubernur terkait mudahnya memperoleh izin, menyebabkan menjamurnya tempat karoaoke di kawasan Senggigi.

Timbulnya masalah ini menurut kalangan dewan, disebabkan Pemkab Lobar kurang koordinasi dengan provinsi sehingga gampang mengeluarkan izin tanpa mempetimbangkan arah penataan kawasan Senggigi.

Hal ini diungkapkan angggota Komisi II, Sulhan Mukhlis, Rabu (26/2) kemar-

Seniman Indonesia-Australia Kolaborasi di Lereng Merapi Sleman (Suara NTB) Pertunjukan seni lintas disiplin kolaborasi seniman Indonesia dan Australia akan ditampilkan di halaman Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Sabtu 1 Maret 2014 pukul 07.30 WIB. “Pertunjukan seperti ini perlu, untuk mengenalkan potensi wisata Sleman kepada wisatawan baik nasional maupun internaional,” kata penyelenggara acara Bambang N Karim, Selasa.

Bambang N Karim bekerja sama dengan Agung Gunawan memadukan seni tari atau gerak dengan seni media baru, seni instalasi dan teater yang mencerminkan semangat pencarian melalui berbagai kontradiksi.

“Kolaborasi ini akan didukung pula komposisi musik gubahan Johan Adhyatma dari Pradapa Loka Bhakti dan Hari Wirawan seniman Banyuwangi,” katanya.

Ia mengatakan, proses dan komposisi karya ini menunjukkan semangat kolaborasi dua negeri.

“Seni lintas disiplin(inter disciplinary art) adalah perpaduan beberapa genre seni ke dalam satu formasi dengan ko-

LOWONGAN Dwiki Dharmawan

DIJUAL

in. Ia mengaku tidak habis pikir alasan Pemda, dalam hal ini Badan Perizinan sangat mudah mengeluarkan izin karaoke. Tentunya hal dintisipasi dengan menjamurnya lokasi hiburan seperti karoke dan kafe tanpa kontrol, justru berpotensi memunculkan kegiatan terselubung seperti prostitusi.

mposisi baru pula,” katanya.

Pertunjukan seni lintas disiplin tersebut melibatkan 70 seniman tari dengan usia ratarata pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah.

Prakarsa Bambang ini disambut baik oleh Pemkab Sleman dan perwakilan pemerintah Australia, sebagai salah satu momen peringatan ulang tahun ke 25 Australia Indonesia.

Kepala Bagian Perekonomian Ambarwati mengatakan bahwa pertunjukan kesenian ini merupakan pengenalan teknis “multimedia art” agar bisa diapresiasi masyarakat.

“Selain itu performance art ini juga diharapkan dapat lebih menggerakkan dan mendorong aktivitas perekonomian di Kabupaten Sleman terutama pascaerupsi Gunung Kelud yang berdampak sampai di Sleman,” katanya. (ant/balipost)

Menurutnya, mainset penataan destinasi wisata yang salah kaprah. Pemda beranggapan para wisatawan luar senang dengan hiburan seperti di negara mereka.

Padahal tujuan wistawan datang hanya ingin melihat naturalistik pantai, budaya dan masyarakat. “Yang perlu itu, bangunkan infrastruk-

tur dan fasilitas pendukung untuk kenyamana wisatawan,” tegasnya.

Dalam hal penataan kawasan, Pemda kurang koordinasi dengan Pemprov NTB. Hal ini pernah dikeluhkan pihak Pemprov melalui Dinas Pariwisata. Karena itu, perlu pembicaraan vertikal antara Pemprov dengan Pemkab Lobar untuk mensinergikan program wisata ini. Bericara masalah izin, ia memahami tentu berkaitan denngan PAD. Namun yang disesalkan, jangan sampai dalam rangka meningkatk PAD semua cara

dilakukan. “Dalam hal ini perlu bahasa yang sama gubernur dengan bupati,” sarannya.

Ia menambahkan, infrastruktur lain yang perlu diperhatikan untuk menunjang wisata perlunya dermaga kapal pesiar. Untuk pembangunan dermaga ini, menurut rencna akan dibatu oleh Kementerian PDT sebesar Rp 21 miliar. Dermaga kapal pesiar ini akan dibaangun di Sekotong khusus untuk kapal pesiar yang singggah. “Karena tidak mungkin wisatawan height class naik sekoci,” selorohnya. (her)

Terkait Jupe, MA Dukung Gayus Lumbuun Lapor Polisi Jakarta (Suara NTB) Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mendukung Hakim Agung Gayus Lumbuun yang melapor ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) terkait tuduhan menerima uang Rp700 juta dari artis Julia Perez (Jupe).

“Kami mendukung, kalau memang itu fitnah,” ujarnya saat konferensi pers usai acara Laporan Tahunan Kinerja MA 2013 di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, dengan laporan tersebut dapat dijadikan pelajaran bagi masyarakat agar tidak seenaknya menuduh hakim menerima suap, tanpa didukung bukti yang kuat.

“Jangan sampai ada orang menuduh hakim seenaknya, menuduh terima ini, terima

ini, tapi itu sekadar fitnah,” tukasnya.

Hakim Agung Gayus Lumbuun pada Rabu ini melapor ke Mabes Polri terkait berita tentang dirinya yang menerima transfer senilai Rp700 juta dari pemain film dan penyanyi Julia Perez (Jupe) untuk bisa memenjarakan Dewi Persik.

Gayus mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan melaporkan orang, tapi akan melaporkan para pihak yang merekayasa timbulnya pemberitaan ini yang menyebabkan pencemaran nama baik pribadinya dan lembaga MA. “Saya mengambil langkah hukum ini, agar Polri bisa memeriksa kasus ini. Kalau benar terjadi transfer itu, saya akan bertanggung jawab secara hukum sebagai hakim,” ucapnya.

Namun, ia pun menegaskan, meminta kepolisian yang mempunyai unit-unit teknologi informasi dan perbankan bisa mengungkapkan kasus tersebut.

Gayus berharap, pihak kepolisian dapat mengungkapkan agar orang-orang yang merekayasa, menyiarkan dan meliput berturut-turut dengan berbagai cara bisa mendapat sanksi hukum.

Beberapa waktu terakhir ini beredar foto berisi bukti transfer atas nama Yulia Rachmawati (nama asli Julia Perez) kepada Gayus Lumbuun.

Julia Perez dalam beberapa kesempatan kepada media massa sudah menyatakan kalau bukti transfer uang dari dirinya ke Gayus itu adalah rekayasa. (ant/balipost)

SUARA NTB Kamis, 27 Februari 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

Masuk Program Akselerasi TIDAK banyak siswa yang bisa masuk ke dalam program akselerasi yang merupakan program pemerintah pusat yang masuk ke sekolah-sekolah. Kriterianya yang cukup berat didasarkan pada rata-rata kecerdasan siswa (IQ) membuat program akselerasi ini menjadi program yang paling sedikit penghuninya. Pasalnya, dengan penetapan kriteria IQ tertentu, tidak banyak siswa yang mampu tembus dan mengikuti program yang terbilang eksklusif ini.

Mampu masuk program akselerasi dengan melampaui ratarata kecerdasan (IQ) mencapai 130 membuat Meutia Fatha Aulia merasa bangga. Betapa tidak, di saat normal rata-rata kecerdasan seseorang hanya mencapai IQ 120, siswi kelas IX pada SMPN 2 Mataram telah mampu melampaui target itu.

Diakui siswi yang menggemari mata pelajaran Fisika ini, jika ia tertarik untuk mengikuti program akselerasi semenjak kelas VII semester II. Saat itulah, dirinya langsung mengikuti segala persyaratan mengikuti program akselerasi termasuk tes IQ. Hasilnya, Meutia meraih angka 130 dan kini tercatat sebagai siswi dengan IQ tertinggi di sekolahnya.

Siswi kelahiran Denpasar 24 Mei tahun 2000 buah dari pasangan Ade Wiguna dan Rindang Nirmala ini pun mengaku bercita-cita menjadi seorang fisikawan.

Sementara itu, Kepala SMPN 2 Mataram, Muhammad Zulkifli mengaku program akselerasi ini cukup ketat dengan persyaratannya. Hal itu yang membuat jumlah siswa yang mengikuti program akselerasi sangat sedikit. Diakuinya, untuk satu kelas, program akselerasi dihuni oleh sekitar 8 sampai dengan 13 siswa. “Jadi tidak banyak karena persyaratannya cukup ketat’’ ungkapnya.

Diakuinya, siswa-siswinya yang tercatat sebagai peraih nilai UN tertinggi selalu berasal dari siswa yang mengikuti program akselerasi. Oleh karena itu, di tahun ini ia pun berharap siswa yang mengikuti program akselerasi mampu meraih nilai UN tertinggi seperti halnya tahun lalu. (dys)

(Suara NTB/dys)

Meutia Fatha Aulia dan Muhammad Zulkifli

SNMPTN 2014

Unram akan Terima 1.750 Mahasiswa Baru Mataram (Suara NTB) Demi menjalankan konsekuensi logis dalam meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia yang ada di NTB, Universitas Mataram (Unram) akan menerima setidaknya 1.750 orang dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2014.

Pembantu Rektor I Unram, Prof. Lalu Wira Sapta Karyadi, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (26/2), menegaskan, Unram akan menerima setidaknya 1.750 mahasiswa dalam SNMPTN 2014. “ Untuk 29 prodi S1 yang ada, yang akan kami terima 1.750 orang melalui jalur SNMPTN,” ujarnya.

Sejauh ini, persiapan Unram dalam tahap verifikasi.

“Sekarang masih dalam tahap verifikasi dan pendaftaran oleh siswa. Kita akan evaluasi nanti setelah tanggal 31 Maret 2014,” katanya.

Ditambahkannya, sosialisasi terkait SNMPTN ini melalui sekolah dan media juga gencar dilakukan. “Sudah melalui iklan dan kunjungan langsung ke sekolah terkait sosialisasinya,” tambahnya.

Menurutnya, tingkat partisipasi SNMPTN pada tahun ini sangat tinggi. “80 persen sekolah telah mendaftar dan mengisi PDSS (Pangkalan Data Sekolah dan Siswa) 16 Februari lalu. Ini menunjukkan partisipasi yang sangat tinggi,” terangnya. Dirinya pun berharap proses SNMPTN tahun ini bisa berjalan lancar dan lebih baik dari tahun sebelumnya. (ami)

PESERTA - Peserta Temu Publik Dokumen Draf Renstra Dikpora Lotim untuk program 2013-2018 mendatang di Selong, Rabu (26/2).

(Suara NTB/rus)

Tingkatkan IPM

Yanis Maladi: Diperlukan Langkah Percepatan

Selong (Suara NTB) Kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diakui masih rendah. Untuk meningkatkan realitas IPM tersebut menjadi lebih baik, diperlukan langkah percepatan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Dr. Yanis Maladi, SH, MH, dalam acara Temu Publik Dokumen Draf Rencana Strategis (Renstra) Dikpora Lotim untuk program 2013-2018 mendatang di Selong, Rabu (26/2).

Unsur publik yang hadir adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, dewan pendidikan, perguruan tinggi. Pihak dari Kementerian Agama pun turut diundang. Tidak terkecuali, pemangku pendidikan seperti

pengawas dan kecamatan.

Dalam kegiatan yang merupakan bagian dari proses penyusunan renstra Dikpora Lotim melakukan kegiatan penyusunan rencana strategis yang akan dilaksanakan pada masa permbangunan lima tahun ke depan.

Temu Publik Penyusunan Renstra Dikpora ini, lanjutnya, menjalin kerjasama dengan pihak Australia. Pelibatan pihak Australia, kata Yanis, turut membantu dalam penyusunan renstra dengan meng-

gunakan metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats).

SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats).

Kepala Bidang Dikmen Dikpora Lotim, Supriadi, mengatakan, penyusunan renstra dilakukan dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan pendidikan secara lebih maksimal. Tidak hanya itu diper-

lukan penyusunan rencana secara lebih komprehensif.

Rangkaian penyusunan renstra pendidikan ini sebelumnya sudah dilakukan lokakarya.

Lanjutan dari kegiatan lokakarya itu sudah tersusun draf. Draf itulah yang kemudian diuji publik. Susunan renstra mulai dari pendahuluan, latar belakang, gambaran umum Dikpora sampai kesimpulan dan saran. “Saat ini, perlu temu publik untuk mengkritisi draft renstra Dikpora sebagai bahan masukan dan penyempurnaan,” ucapnya.

Setelah itu, ujarnya, draf tersebut ditelaah kembali, termasuk usul saran diterima.

Hasilnya, harapannya lahir renstra yang komprehensif

dengan sajian data yang akurat dan memperhatikan potensi sumber daya yang ada.

Penyusunan renstra Dikpora, dimaksudkan bisa bersinergi juga dengan draf Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD). “Renstra ini menjadi turunan dari RPJMD yang tengah diproses pembahasan di dewan. Harapannya visi bupati lebih dijabarkan dalam visi Dikpora,” terangnya.

Renstra tersebut, lanjutnya akan digunakan jadi acuan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pendidikan di Lotim. Harapannya, sekolah-sekolah yang ada dalam membuat misi dengan tetap mengacu dengan renstra yang sudah disusun. (rus)

Plafon Ambruk

Kepala Dikbud Lobar Kecewa pada Kepala PMP Giri Menang (Suara NTB) Ambruknya plafon di salah satu ruang kelas gedung Pusat Mutu Pendidikan (PMP) di Dasan Geres Gerung Lombok Barat (Lobar) membuat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar, Ispan Junaidi, SPd, MEd. Saat tahu plafon itu ambruk melalui pemberitaan di media, mantan Kabag Humas dan Protokoler Setda Lobar ini terlihat kecewa. Alasannya, Kepala PMP, H Ahmad tak memberitahukan kepadanya, namun lebih memilih menginformasikan ke media. ‘’Kenapa ngadu-ngadu lewat media, seharusnya langsung lapor ke saya soal robohnya plafon bangunan Pusat Mutu Pendidikan itu,”

ungkap Ispan Junaidi, Rabu (26/2). Ia menampik, jikabangunan itu tak sesuai spek.

Bangunan yang dikerjakan tahun 2012 itu sesuai sandar, karena setelah dicek Inspektorat dan tidak ada masalah.

Namun dalam perjalanan bangunan ini sempat kosong, karena lembaga belum selesai sementara bangunan selesai. Sehingga kurang perawatan.

Dalam hal ini, pihaknya akan memperbaiki plafon tersebut, termasuk akan dialokasikan dana pemelihaaraannnya. Untuk alokasi dana perawatannya, kalau memungkinkan pada APBD akan dialokasikan. Jika tak memungkinkan, maka akan dialokasikan APBD P. Sementara itu, Anggota

Komisi IV DPRD Lobar, Wahid Syahril menyayangkan ambruknya plafon tersebut.

Menurutnya, pihak eksekutif harus mengevaluasi dan meminta pertanggung jawaban kontrakor. “Kok bisa roboh, kan baru dibangun dua tahun lalu. Perlu ditelusuri spek bangunan ini,” tukasnya.

Masalah ini jelasnya harus ditindaklanjuti. Termasuk Komisi IV akan memanggil

Kepala Dinas Dikbud dalam waktu dekat ini.

Tidak saja plapon bangunan PMP saja yang ambruk, namun kantor SKB di sekitar Kantor Bupati juga pernah ambruk. Menurutnya, hal ini jangan dibiarkan begitu saja. Karena itu, ia memberi masukan agar proyek fisik dikerjakan bidang ahlinya. Artinya, kalau menyangkut proyek fisik

seharusnya ditangani Dinas Pekerjaan Umum. ‘’Ke depan, perlu proyek fisik ini dikerjakan terpusat bukan tercecer di dinasdinas. Sehingga Dikbud bisa fokus menangani masalah pendidikan. Demikian pula dinas terkait lainnya. Seperti halnya di Tangerang, pengerjaan proyek fisik dikerjakan terpusat,’’ tandasnya. (her)

Dari seminar Hasil Penelitian LPM Unram dan PSBA UGM

Masyarakat Harus Waspada, Potensi Letusan Rinjani Lebih Besar Masih banyak yang belum diungkap perihal keberadaan Gunung Rinjani yang menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Lombok. Di antaranya adalah mengenai potensi letusan Gunung Rinjani yang diperkirakan mampu melebihi besarnya dampak letusan gunung berapi lainnya di Indonesia, bahkan dunia. Sebagaimana yang tercatat dalam sejarah, beberapa gunung berapi di Indonesia pernah meletus dengan dampak luar biasa mempengaruhi dunia, seperti Gunung Tambora dan Krakatau.

MESKI demikian, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Bencana (PSBA) Universitas Gajah Mada (UGM) bekerjasama dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Mataram beberapa waktu lalu menemukan dampak letusan Gunung Rinjani jauh lebih dahsyat dari letusan gunung berapi yang pernah ada.

“Penelitian ini mengungkapkan dampak dahsyat letusan Gunung Rinjani pada tahun 1257 atau pertengahan abad ke 13 yang saat itu mempunyai dampak global,” terang peneliti dari PSBA UGM, Dr. Danang Sri Hadmoko, M.Si, saat memaparkan hasil penelitiannya, Rabu (26/2).

Diakuinya letusan pada abad ke 13 tersebut lebih parah dan memiliki dampak global hingga mempengaruhi iklim di kutub utara dan selatan. Tidak itu saja, karena dampak letusannya itu telah menimbulkan bencana kelaparan di sebagian

(Suara NTB/ist)

PRESENTASI - Peneliti dari PSBA UGM Danang Sri Hadmoko mempresentasikan hasil penelitiannya pada peserta seminar di Unram beberapa waktu lalu. belahan dunia, termasuk di Inggris. Hal itu menurut Danang sejalan dengan cerita yang tertera dalam babad Lombok yang menceritakan akibat dari gunung meletus tersebut awan pekat menyelimuti langit hampir sekitar 6 hari lamanya. Bencana itu juga telah merusak seluruh tanaman masyarakat hingga bencana kelaparan pun terjadi. “itu artinya bahwa masyarakat harus tahu dan mewaspadai dampak letusan Rinjani yang jauh lebih besar dari Gunung Tambora tetangga sebelah kita,” ujarnya.

Disebutkan Danang latar belakang penelitian ini diawali oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat mengetahui kondisi gunung berapi. Padahal, hampir sebagian besar gunung berapi di Indonesia tercatat masih aktif. “Saat ini ada sekitar 193 gunung berapi aktif di Indonesia,” ujarnya.

Meski demikian, pengetahuan masyarakat akan keberadaan gunung berapi masih sangat minim. Tidak hanya itu, penelitian juga bertujuan untuk mengetahui mekanisme letusan Gunung Rinjani beserta dampak letusannya. Dengan menggunakan pendekatan

arkeologi disertai cerita-cerita mistis masyarakat sekitar telah membantu mempermudah penelitian ini.

Sementara itu, Unit Pelaksana Teknis Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PSBA UGM, Emi Dwi Suryanti, M.Sc, meminta kepada seluruh masyarakat agar mempunyai kesadaran dan tanggap terhadap potensi bencana Gunung Rinjani. “Dengan potensi bencana seperti itu, maka masyarakat harus memiliki kesadaran untuk tanggap terhadap bencana,” ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta penanganan bencana tidak hanya menjadi beban tanggung jawab pemerintah akan tetapi juga masyarakat sekitar. Sebelumnya, kegiatan seminar hasil penelitian ini dibuka oleh pembantu Rektor IV, Prof. Ir. Suwarjaya didampingi Kepala LPM Unram.

Dalam sambutannya, Suwarjaya berharap dengan dilaksanakannya kegiatan seminar hasil penelitian ini akan semakin dapat meminimalisir dampak bencana yang setiap saat dapat saja terjadi terlebih NTB saat ini termasuk sebagai daerah rawan bencana. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 27 Februari 2014

Van Persie : Rekan-rekan Menyulitkan Saya

(Suara NTB/uefa.com)

KALAH – Tiga pemain MU Wayne Rooney, Michael Carrick dan Robin van Persie hanya bisa tertunduk setelah timnya kalah 0-2 dari Olympiakos dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Rabu dinihari WITA. (kiri) Sementara Wayne Rooney hanya bisa melihat pemain Olympiakos merayakan gol yang dicetak ke gawang David de Gea.

Athena – Alejandro Dominguez dan Joel Campbell mengakhiri kesialan klubnya yang pada empat pertemuan sebelumnya dengan Manchester United selalu kalah, dengan membawa Olympiakos Piraeus menang 2-0 atas MU pada laga leg pertama 16 besar Liga Champions di Karaiskaki Stadium, Athena, Rabu dini hari WIB.

Juara 10 K Balikpapan

(Suara NTB/dok)

PELARI NTB Ridwan berhasil menjadi juara di 10 kilometer (K) Balikpapan Kalimantan Timur, 23 Februari lalu. Ridwan sebelumnya merupakan atlet spesialis nomor lari 1.500 meter. Dihubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (26/2), atlet yang sukses meraih dua medali perunggu di SEA Games Myanmar 2013 ini, mengaku, dirinya berhasil mengalahkan pelari nasional, Agus Prayoga di event tersebut.

Menurutnya, lomba lari yang berlangsung hanya satu hari itu diikuti pelari-pelari terbaik nasional, namun dia patut bersyukur, karena berhasil menRidwan galahkan, Agus Prayoga salah satu atlet peraih medali emas di nomor 10 K PON XVIII di Riau 2012 lalu. Keberhasilan atlet unggulan NTB ini bukan yang pertama kalinya, sebab belum lama ini ia juga berhasil menjuarai lari 10 K yang berlangsung di Makassar awal Februari lalu.

Diakuinya, persaingan di lomba lari 10 K di Balikpapan tidak terlalu ketat. Alasannya, minimnya persiapan para atlet nasional. Di mana, usai mengikuti SEA Games Myanmar lalu beberapa atlet masih dalam kondisi istirahat, sehingga persiapan mengikuti kejuaraan event tersebut tidak maksimal. Sementara Ridwan sendiri tetap melakukan persiapan meskipun harus turun di nomor yang bukan spesialisnya.

Meski demikian pencapaian prestasi puncak di nomor 10 K Balipapan ini membuat dia bangga. Alasannya, meski belum meraih catatan waktu maksimal dia telah berhasil mengharumkan nama NTB di kancah nasional. Prestasi yag diukirnya di nomor tersebut diharapkan bisa tetap dipertahankan, sehingga pada event selanjutnya dia bisa bisa tetap menjadi yang terbaik.(fan)

Tiga Klub Italia Dijatuhi Hukuman Milan Otoritas sepak bola Italia bereaksi keras terhadap kejadian-kejadian yang terjadi dalam sepekan di Liga Italia, termasuk tingkah laku tercela dan aksi indisipliner yang dilakukan penggemar.

Pemuncak klasemen Juventus didenda 25.000 euro setelah para penggemar memasang dua spanduk pada pertandingan “derby” melawan Torino, yang mencela penggemar tim tamu terkait kecelakaan pesawat udara pada 1949 yang menewaskan seluruh anggota tim legendaris “Il Grande Torino.”

Kecelakaan itu merenggut nyawa 18 pemain, ofisial-ofisial klub, para pewarta yang ikut rombongan dan seluruh kru ketika pesawat yang membawa mereka jatuh ke bukit Superga akibat adanya kabul tebal.

Tim yang memburu Juventus, AS Roma didenda 50.000 euro setelah penggemar mereka berusaha merobohkan pintu Stadion Olimpico sebelum timnya menang 3-0 atas Sampdoria, dan karena kembang api yang dilemparkan ke kubu pendukung lawan.

Sementara itu, Fiorentina harus melihat gelandang Borja Valero dan pelatih Vincenzo Montella diskors empat dan satu pertandingan karena peran mereka pada perkelahian yang menodai hasil imbang 2-2 di markas Parma pada Senin.

Valero mendapat skors yang lebih panjang setelah berseteru dengan pemain Parma Gianni Munari - keduanya dikeluarkan pada menit keempat masa tambahan waktu - sebelum kemudian berdebat dengan wasit.

Pernyataan yang terdapat di situs www.legaseriea.it mengatakan Valero mendapat hukuman yang lebih keras karena berulang kali mendorong pemain lawan dan meletakkan tangannya di bahu wasit saat diusir keluar lapangan.

Montella mendapat hukuman setelah ia “memasuki ruang pada akhir pertandingan dan membuat komentar menghina terhadap ofisial pertandingan.”

Dengan demikian Montella akan absen dari sisi lapangan pada pertandingan Fiorentina selanjutnya saat menjamu Lazio pada akhir pekan ini, meski Fiorentina telah melayangkan banding terhadap kedua hukuman itu.

Sementara itu, Roma mendapat banding mereka terhadap sanksi sebelumnya mendapat penolakan oleh pengadilan arbitrase olahraga tertinggi Italia pada Selasa.

Dengan kedua sisi tribun belakang gawang di Stadion Olimpico telah ditutup bagi para penggemar untuk kunjungan Inter Milan pada akhir pekan ini, menyusul penutupan sebagian tribun stadion selama dua pertandingan yang dikeluarkan dua pekan silam, para ofisial memperbesar skala hukuman dengan mencakup sebagian tribun yang berada di sebelah “Curva” Selatan dan Utara.

Roma melakukan banding terhadap keputusan itu, yang diberikan karena para penggemarnya melakukan “diskriminasi teritorial” dengan menyanyikan lagu-lagu anti-Napoli, namun banding itu mendapat penolakan.

Itu berarti hanya tribun timur dan barat di Stadion Olimpico yang akan dibuka untuk pertandingan akhir pekan ini, sehingga sebagian besar stadion menjadi kosong, demikian AFP. (ant/bali post)

tak penalti Manchester United.

Dia lalu melewati hadangan Michael Carrick sebelum melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti dengan kaki kirinya yang tidak bisa dijangkau David de Gea. “Sebuah gol indah dari pemain berusia 21 tahun itu,” tulis laman UEFA.com. Sedangkan komentator televisi menyebut gol ini menjadi pukulan hebat bagi United.

MU berusaha bangkit menyusul ketertinggalan dengan menajamkan barisan serang, diantaranya dengan memasukkan Danny Wellbeck dan Shinji Kagawa pada beberapa menit setelah babak kedua mulai.

Namun beberapa upaya United gagal menciptakan gol dengan peluang terbaik tercipta pada menit 80 ketika tembakan kaki kanan Robin van

Persie yang menerima umpan Chris Smalling melenceng di atas mistar gawang Olympiakos ketika sebenarnya Roberto Gago sudah mati langkah.

Pada menit tambahan, Patrice Evra menjadi salah satu pemain MU yang masih berusaha menciptakan gol tandang yang penting sebagai bekal untuk menjalani laga leg kedua nanti.

Dia berusaha mengumpan van Persie, namun Ivan Marcano melakukan tackle indah yang membuat bola dengan mudah jatuh ke pelukan Roberto Gago.

Manchester United pun merasakan kekalahan pertama mereka pada Liga Champions musim ini. United juga menelan

ngkin bisa kami lakukan untuk membalikkan kekalahan 0-2 malam ini,” kata Moyes seperti tertulis laman UEFA.com.

Pada pertandingan ini MU sebenarnya tampil dominan, terutama pada babak pertama, namun miskin dalam menciptakan peluang.

Nemanja Vidic menjadi pemain istimewa bagi tim tamu pada laga dini hari tadi tersebut, karena kapten United ini melakukan sejumlah halauan luar biasa di kotak penalti.

Salah satu pertahanan terbaik yang dia tampilkan adalah memblok tembakan Alejandro Domínguez. Dia juga menciptakan tiga tackle, tiga sapuan dan menjelajahi 10.068 meter di dalam lapangan selama 90 menit, tulis UEFA.com.

Turnamen ini masih menantikan apakah klub-klub Liga Inggris bisa menciptakan gol pada babak 16 Besar setelah Manchester City FC, Arsenal FC dan kini United semuanya kalah 0-2 pada laga leg pertama mereka. (ant/bali post)

Dortmund Tundukkan Zenit Moskow – Robert Lewandowski dan Marco Reus mengantar Borussia Dortmund menundukkan Zenit 4-2 pada pertandingan leg pertama Liga Champions yang digelar di Petrovsky Stadium, Rusia, Selasa waktu setempat.

Lewandowski mencetak dua gol sementara Marco reus tampil gemilang dengan menyumbang satu gol dan dua assist.

Dortmund membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan empat menit melalui kaki Henrik Mkhitaryan memanfaatkan umpan matang Marco Reus. Satu menit kemudian Marco Reus menggandakan skor untuk Dort-

mund memaksimalkan umpan pemain asal Turki, Nuri Sahin.

Skor 2-0 bertahan hingga jeda babak pertama.

Babak kedua Zenit Petersburg bermain lebih menyerang dan di menit ke-58 Oleg Shatov menciptakan gol bagi Zenit.

Namun hanya berselang tiga menit dari gol Shatov, Robert Lewandowski ciptakan gol ketiga Dortmund memanfaatkan umpan Lukasz Piszczek.

Gol Lewandowski tidak membuat tim tuan rumah menyerah. Pada menit ke-69 pemain bertahan Dortmund melakukan pelanggaran yang berbuah penalti untuk Zenit.

Hulk yang menjadi algojo tidak membuang peluang, skor 2-3.

Lewandowski dan Marco Reus lagi-lagi menjadi momok bagi lini pertahanan Zenit.

Hanya berselang dua menit dari gol Hulk, Lewandowski mencetak gol keempat Dortmund memanfaatkan umpan Reus. Skor 4-2 untuk kemenangan Dortmund bertahan hingga akhir laga.

Meskipun kalah namun Zenit Petersburg lebih menguasai jalannya pertandingan dengan 55 persen penguasaan bola.

Kemenangan 4-2 di kandang Zenit membuat anak asuh Jurgen Klopp menjalani leg kedua lebih mudah karena akan digelar di Signal Iduna Park, kandang Dortmund, tiga pekan mendatang. (ant/bali post)

(ant/bali post)

RAYAKAN - Lewandowski berayakan golnya ketika Borusia Dortmund mengalahkan Zenit 4-2 dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Stadion Petroysky, Rusia Selasa atau Rabu dinihari WIB (25/2).

Perbakin Siap Gelar Pelatda Mataram(Suara NTB) Cabang olahraga (cabor) menembak telah mengembangkan jumlah atlet yang mengikuti Pelatda Desentralisasi. Dari tiga kuota atlet yang diberikan KONI NTB, kini menembak telah mengembangkan menjadi 10 yang akan mengikuti Pelatda Desentralisasi di Mat-

aram, 8 Maret mendatang.

Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono yang dihubungi Suara NTB via ponselnya, Rabu (26/2), menjelaskan, 10 atlet yang mengikuti pelatda itu adalah atlet-atlet yang punya prestasi di di kancah nasional. mereka adalah atlet-atlet junior yang dapat dipersiapkan membela NTB di PON Re-

maja di Surabaya Desember 2014 mendatang.

“Dari jatah tiga atlet kita mengembangkan menjadi sepuluh atlet yang akan mengikuti Pelatda desentralisasi, delapan atletnya adalah atet yang dapat dipersiapkan mengikuti PON Remaja di Surabaya Desember mendatang,”ucapnya.

Menurutnya, Pelatda De-

Perkins Istirahat Enam Minggu

Kendrick

New York Pemain centerOklahoma City Thunder, Kendrick Perkins, istirahat selama enam minggu untuk menjalani pemeriksaan medis pada kaki kirinya, yang lembam, demikian diumumkan tim NBA itu, Selasa.

Perkins, yang membuat catatan rata-rata 3.4 poin dan 5.0 rebound dalam 54 permainannya, cedera pada kuarter ketiga dalam laga Kamis lalu saat kalah atas Miami Heat dan ia tidak turun dalam pertandingan Minggu melawan Los Angeles Clippers.

P e m a i n rookie Steven Adams menjadi starterdalam tiga laga terakhir sedangkan Perkins (29) absen untuk pertama kalinya dalam tim Oklahoma City, yang berada di urutan pertama dalam klasemen Divisi Barat Daya, tapi kalah dalam dua laga terakhir mereka.

Pertandingan berikutnya bagi Thunder adalah berkunjung ke Cleveland Cavaliers, Rabu, demikian laporan RePerkins uters. (ant/bali post) (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

KECEWA - Robin van Persie terlihat kecewa setelah timnya dikalahkan Olympiakos 0-2 di Liga Champions, Rabu dinihari.

Gol pertama Olympiakos tercipta pada menit 38. Giannis Maniatis melepaskan sepakan pelan yang dibelokkan oleh kaki Alejandro Domínguez untuk mengecoh kiper United David de Gea yang sudah terlanjur bergerak ke arah lain. 1-0 untuk Olympiakos.

Pada babak pertama ini MU sebenarnya mendominasi penguasaan bola dengan 61 persen sirkulasi bola, sedangkan tuan rumah hanya 39 persen, namun MU kalah dalam upaya mencetak gol dengan hanya menciptakan dua peluang, sedangkan Olympiakos delapan kali.

Pada babak kedua MU tetap ofensif, namun yang mendapatkan buahnya malah Olympiakos ketika pada menit 55 Joel Campbell menyeruak dari sisi kanan untuk menguasai bola di luar ko-

kekalahan pertama dari sebuah klub Yunani dan juga kekalahan pertama dari lima pertemuannya dengan Olympiakos Piraeus.

Dua gol Alejandro Domínguez dan Joel Campbell ini menjadi bekal berarti bagi tim asuhan Míchel tersebut dalam menghadapi laga leg kedua di Old Trafford mendatang.

Manajer Manchester United David Moyes mengaku timnya tidak pantas menang melawan Olympiakos Piraeus pada laga leg pertama 16 Besar Liga Champions mereka, namun bersumpah untuk melakukan apa saja demi merestorasi kekalahan itu pada leg kedua di Old Trafford nanti.

“Kami tak layak mendapatkan apa pun. Kami turun gelanggang dengan pola pikir yang baik namun itu tak terlihat hari ini, kami tak cukup menawarkan.

Satu hal yang baik adalah ada pertandingan kedua. Kami akan melakukan apa saja yang mu-

sentralisasi itu akan dimulai 8 Maret mendatang, sesuai dengan hasil rapat KONI NTB dengan pengurus cabor unggulan dan potensial di GOR 17 Desember Mataram.

Ditambahkan Andik, dari 10 atlet yang akan di Peletda desentralisasi itu terdapat tujuh atlet yang lolos Pekan Olahraga Nasional (PON) di

Jawa Barat (Jabar) tahun 2016. Ketujuh atlet itu merupakan atlet yang unggulan di PON 2016, pihak Perbakin NTB mematok target dua medali emas lewat tujuh atlet itu. Target dua emas memang sangat berat, namun pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin agar meraih target dua emas. (fan)

Belum Ada Dana

Atlet BMX Tunda Ikut Pelatnas Mataram (Suara NTB) Rencana I Gusti Bagus Saputra untuk mengikuti Pelatnas Asian Games di Malang bulan Februari ini terkendala dana. Atlet balap sepeda BMX ini belum dapat bertandang ke Malang Jawa Timur (Jatim), karena dana untuk keberangkatan ke lokasi pelatnas belum ada.

Bantuan dana dari pihak ISSI NTB yang diharapkan belum juga cair.

Dihubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (26/2), Bagus Saputra mengaku hanya dapat menahan rasa kecewanya terhadap pengurus cabang olahraga BMX di NTB yang dinilainya tak peduli terhadap keberangkatan dirinya mengikuti Pelatnas Asian Games. Pasalnya, hingga saat ini dia harus berusaha sendiri mencari anggaran untuk berangkat.

Akibat belum ada dukungan dana dari pihak ISSI NTB, atlet Kota Mataram ini mengaku harus menunda keberangkatannya mengikuti pelatnas. Padahal tiga atlet Pelatnas lainnya, Elga, Toni Sarifuddin dan Susi asal Pulau Jawa sudah bergabung di Pelatnas sejak bulan Februari lalu. “Saya ditanya oleh pelatih pelatnas kapan saya masuk pelatnas, namun saya katakan belum tahu karena masih cari dana keberangkatan,” ucapnya.

Padahal pemanggilan dirinya mengikuti pelatnas Asian Games 2014 sejak awal buan Februari lalu, namun karena terkendala biaya untuk berangkat Pelatnas, Bagus

(Suara NTB/fan)

Athena Robin van Persie mengatakan rekan-rekannya di Manchester United membuatnya lebih sulit untuk menemukan ruang bermain dan ia terpaksa menyesuaikan diri dengan mengorbankan gaya permainan sendiri.

Pernyataan itu terlontar usai United dikalahkan Olympiakos 0-2 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Rabu dini hari. “Terkadang saya mencoba untuk menemukan cara untuk melakukan lebih di daerah saya ingin bermain, rekan-rekan sering berada disana. Hal ini membuat sulit bagi saya,” kata Van Persie kepada NOS dilansir laman Goal, Rabu.

Selain itu, ujarnya, dirinya harus mengubah taktik untuk menyesuaikan dengan pemain lainnya dan bermain di luar daerahnya. Itu sangat disayangkan,” katanya. “Kami bermain terlalu lambat itulah sebabnya kami menciptakan sedikit (peluang),” kata mantan penyerang Arsenal ini.

Namun Van Persie menolak menyalahkan Moyes pada pertandingan ini dengan mengatakan, “Dia bekerja keras dan begitu juga kami.” “Hal ini tidak mudah dan semua bergantung pada kami untuk mengubahnya. Sangat mudah bagi seseorang untuk menuduh sesorang, tapi saya tidak,” pungkas van Persie. (ant/bali post)

I Gusti Bagus Saputra pun harus absen beberapa hari. Sementara tiga atlet lain sudah masuk pelatnas di Malang sejak awal bulan Februari lalu.

Dalam hal ini, khusus untuk biaya transportasi ke pelatnas ditanggung atlet, namun sampai saat ini Bagus mengaku belum punya uang, sehingga dia pun belum bisa bertandang ke pelatnas tepat waku. Kalau sudah ada dana, barulah dirinya akan pergi mengikuti pelatnas di Malang Jatim. (fan)

SUARA NTB

Kamis, 27 Februari 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

LOWONGAN

DIJUAL

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

PERHIASAN

SALON

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Kamis, 27 Februari 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL PROPERTY

BOUTIQUE

TELEVISI

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

SUARA NTB Kamis, 27 Februari 2014

JALAN-JALAN

Halaman 14

Obyek wisata yang ada di Desa Bayan tidak kalah menarik dengan obyek wisata lainnya di Pulau Lombok, lebih-lebih setelah dibukanya kolam pemandian di Hutan Adat Mandala Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

DI SINI, anda akan ditawari sejumlah paket wisata seperti, Walking Tour Interpretatif di Permukiman Sekitar Mesjid Bayan Beleq, wisata Desa Adat Bayan yang menggambarkan unsur-unsur pembentuk jati diri orang Bayan yang menghargai Tuhannya, sesamanya dan alam/ lingkungannya.

Tour ke berbagai bangunan adat di Desa Bayan akan melihat bagaimana filosofi hidup Masyarakat Suku Bayan yang sesungguhnya. Tour ini akan memakan waktu 1,5 – 2 jam melalui jalan yang relatif datar dan berkondisi cukup baik/diperkeras. Tour ini dipandu oleh pemandu wisata yang sudah disiapkan di Balai Pusat Informasi di Bayan.

Pada zaman dahulu Bayan disebut suwung artinya daerah yang banyak ditinggal penghuninya atau sepi. Suwung dipimpin oleh seorang Raja atau disebut Datu Bayan. Bayan artinya penerang. Diberikan nama Bayan karena Islam merupakan penerangan/pencerahan bagi masyarakat pulau Lombok berkembang dan pertama dari daerah ini dan menjadi sebuah kerajaan Islam tertua di Lombok, sehingga Rajanya bergelar Susuhunan Ratu Mas Bayan Agung.

Silsilah menyebut bahwa Raja Bayan bersaudara tidak kurang 18 orang hasil perkawinan Raja sebelumnya dengan beberapa istri dan selir. Saudara-saudara Raja Bayan kemudian menyebar ke seluruh pulau Lombok dan beranak pinak.

Makam di Desa Bayan merupakan tempat yang penting. Pertama karena ini menandai salah satu masa/waktu penting dari tiga waktu penting yang dilalui Orang Bayan.

Kedua, beberapa makam merupakan makam orang-orang penting dalam kehidupan Suku Bayan ada upacara adat yang terkait dengan makam-makam tersebut.

Pemandangan Gunung Rinjani dari Bangket Uban juga akan menjadi menu wisata yang tidak boleh disiasiakan dari Bayan. Puncak Gunung Rinjani menurut kepercayaan masyarakat Lombok/Sasak merupakan singgasana Dewi Anjani yang merupakan ratu para Jin. Sebagian masyarakat lokal percaya bahwa nama Suku Sasak adalah pemberian dari Dewi Anjani. Dari puncak ke arah tenggara terdapat sebuah lautan debu (kaldera) yang dinamakan Segara Muncar.

Konon, pada saat-saat tertentu, dengan kasat mata dapat terlihat istana Ratu Jin. Pengikutnya merupakan golongan jin yang baik. Alkisah, Ratu Jin Dewi Anjani adalah seorang putri Raja yang tidak diizinkan menikah dengan kekasih pilihannya. pada suatu tempat mata air bernama Mandala sang Ratu menghilang. Ia berpindah tempat dari alam nyata menuju alam gaib (alam Jin).

Rumah adat Senaru sebagai wisata budaya Senaru Kecamatan Bayan Bayan juga memiliki ikon bangunan islam, yaitu Masjid Kuno Bayan Beleq. Masjid ini diperkirakan didirikan sekitar abad ke-16 atau setelah pengaruh Kerajaan Majapahit atas Pulau Lombok. Masjid ini beratap bambu dan berlantai tanah. Sebelum memasuki Masjid, para kyai akan berwudhu dari air guci . Rendahnya pintu mesjid membuat semua yang akan memasuki mesjid harus merunduk.

Filosofinya adalah setiap orang yang hendak menghadap kepada Allah (Tuhan) harus merendahkan diri di hadapan-Nya. Di sebelah kanannya terdapat sebuah mimbar khotbah yang sederhana. Pada bagian atas mimbar terdapat hiasan naga yang di bagian badannya dihiasi tiga buah bintang bersudut 12, 8, dan 7.

Angka “12” melambangkan bulan, angka “8” melambangkan tahun alip, dan “7” melambangkan hari.

Di samping itu, juga terdapat hiasan berupa pohon, ayam, dan telur serta menjangan.

Kita juga bisa melihat di Bayan terdapat kediaman tetua dan pemangku Karang Salah yang mempunyai tugas sebagai penasehat dalam bidang keagamaan dan adat, serta bidang hubungan kemasyarakatan. Selain itu juga sering sebagai narasumber (mewakili desa Bayan untuk acara budaya baik di daerah atau luar daerah serta mancanegara).

Tugas yang diemban Pemangku Karang Salah, terlihat bahwa Masyarakat Suku Bayan juga menaruh perhatian dalam pengurusan hubungan sosial/sesamanya, tidak hanya antar masyarakat Bayan, tetapi juga masyarakat di luar Bayan. Pemangku Karang Salah bertugas sebagai penasehat untuk urusan-urusan yang terkait hubungan kemasyarakatan, suatu bidang yang ditangani oleh Tokoh Adat yang tempat tinggalnya adalah titik perhentian pengunjung.

Masyarakat Bayan juga memiliki corak budaya khas yang terlihat dari pakaian yang melekat di tubuh mereka.

Kain Bayan memiliki motif kotak-kotak, sementara kain di Lombok Tengah biasanya memiliki bergaris-garis, polos atau songket. Kaum perempuan di Bayan biasanya menenun kain sendiri untuk membuat kain-kain yang akan dikenakan dalam upacara/acara-acara adat.

Kain-kain yang dibuat mencakup; Kain Poleng, adalah kain yang digunakan pada saat acara-acara seperti Gawe Beleq, perkawinan, pawai budaya. Kain Merah, di mana kain ini digunakan pada saat acara adat ngaji makem, lebaran adat, dan maulid adat.

Kain Poleng yang dilengkapi dengan kemben lipak, sampur dan jong bayan bagi perempuan atau poleng bagi laki laki dipergunakan untuk pesta-pesta meriah seperti hajatan kawinan/sorong serah saji krama karena poleng dengan warna warni tersebut melambangkan kemeriahan, kemewahan dan keindahan yang hanya cocok untuk pesta-pesta/gawe urip. Tetapi mengunakan motif londong abang dengan warna merah hati dikombinasi rejasa sebagai kemben bagi perempuan dan dodot bagi laki-laki hanya dipergunakan untuk ritual-ritual sakral seperti ngaji makam dan acara-acara yang berhubungan dengan keagamaan.

Lipa’, digunakan untuk kemben/menutup tubuh dalam acara adat. Rejasa atau dodot, digunakam untuk para lelaki bangsawan menutup tangan kiri (menyampur). Digunakan pada acara adat maulid, lebaran, dan lainnya. Jong adalah penutup kepala untuk perempuan yang digunakan pada saat acara adat.

Sementara itu, Rumah Adat Bayan Barat merupakan kompleks perumahan yang didiami oleh Pembekel Bayan Barat yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan adat Luir gama atau acara-acara adat yang berkaitan dengan urusan di luar urusan keagamaan.

Di kompleks ini terdapat beberapa bangunan yang mirip

dengan di Komplek Rumah Adat Bayan Timur.

Lumbung, tempat meyimpan hasil sawah - padi bulu - yang ditanam di Bangkettuban merupakan wujud hubungan orang Bayan dengan alam tempat mereka menggarap sawah, mengelola air dan aktifitas lainnya. Lumbung ada di Bayan Barat karena Pemangku di Bayan Baratlah yang bertanggung jawab untuk urusan yang terkait dengan alam.

Rumah Adat Penghulu merupakan tempat kediaman atau rumah pejabat penghulu salah satu pemimpin keagamaan/kyai keagungan secara kelembagaan. Kiayi Penghulu adalah peminpin daripada kiayi santri yang bertugas melayani kebutuhan bidang keagamaan bagi komunitas suku Bayan di masjid kuno. Penghulu bertugas sebagi Imam Utama, bila berhalangan baru dapat digantikan oleh kyai Keagungan lainnya. Ini adalah akhir perjalanan pengunjung untuk memahami filosofi kehidupan dan adat istiadat Masyarakat Suku Bayan.

Bisa dilihat bahwa pada umumnya tidak berbeda dengan masyarakat muslim lain yang berupaya menjalankan kewajiban-kewajiban sesuai syariah. Namun demikian terdapat ekspresi budaya lokal yang memberi warna lain dalam peringatan berbagai hari besar keagamaan dan peristiwa dalam kehidupan masyarakat Bayan.

Hal tersebut membuat ekspresi budaya masyatakat Bayan berbeda dari masyarakat muslim lain seperti yang mungkin juga terjadi di berbagai daerah di indonesia maupun belahan dunia lainnya, bahkan berbeda dengan eskpresi Suku Sasak di Lombok pada umumnya.

Ekowisata Desa Bayan dapat dinikmati dengan paket tour berkisar Rp 150 ribu hingga Rp 300 ribu, di mana pengunjung akan ditemani oleh pemandu wisata yang disiapkan. (ari)

Wisata Edukasi Hutan Adat Mandala ENGELOLAAN Hutan Adat Mandala merupakan wujud hubungan Suku Bayan dengan lingkungannya.

Masyarakat komunitas adat setempat sangat menghargai dan menjaga keberadaan lingkungan sehingga memberi manfaat yang besar bagi Masyarakat Bayan.

Menuju hutan adat Mandala, pemandu wisata mengajak mengunjung menelusuri jalan Bangket Mandala. Di tempat ini pengunjung dapat melihat aktifitas petani Bayan di Bangket Mandala.

Mandala atau Mendala berasal dari dua suku kata Ma dan Bendala, Ma berarti Pemberian dan Bendala berarti tempat menyimpan sesuatu (sejenis peti) jika digabung menjadi Mendala yang berarti Pemberian dari Tuhan berupa suatu tempat menyimpan debit air yang cukup besar bagi

air yang berada di Danau Segara Anak Gunung Rinjani.

Gunung Rinjani merupakan jantung kehidupan masyarakat di Pulau Lombok karena, sebagaimana diketahui, 90 % Mata Air yang berada di Pulau Lombok itu terdapat di Hutan Kawasan Gunung Rinjani. Jadi air dari Gunung Rinjani ini menjadi sumber kehidupan di Pulau Lombok.

Keberadaan Hutan Mandala kaya dengan nilai-nilai luhur budaya Bayan. Salah satunya adalah konsep “Pemalik” yaitu ketika seseorang hendak masuk ke hutan secara sembarangan. Larangan memasuki Hutan Mendala secara sembarangan apabila dilanggar akan mendapat musibah atau gangguan di kemudian hari dan apabila Hutan Mandala dirusak serta kayunya ditebang, maka perusak tersebut

Pembuat kain tenun di Bayan kehidupan masyarakat disekitarnya.

Ada juga cerita yang dikaitkan dengan salah satu mata air di dalamnya yang juga bernama Mandala. Hutan Mendala merupakan hutan tutupan Adat yang artinya dilindungi secara adat dengan adanya Awiq-awiq. Luasnya tidak besar.

Berdasarkan hasil pengukuran yg dilakukan dinas kehutanan pada tahun 2012 luasnya hanya 1359 m2.

Hutan Mandala diyakini masyarakat Bayan sebagai tempat sakral karena di salah satu bagian berbukit hutan ini terdapat Mesjid Bakeq atau masjidnya para jin. Sumber mata air yang ada di Mandala diyakini mempunyai hubungan langsung dengan

diwajibkan membayar denda adat yang harus dipenuhi.

Itu sebabnya mengapa Hutan Mandala tetap bertahan dari masa ke masa dan memberi air dan berbagai manfaat lainnya menjadikannya pemberian Tuhan yang berharga dan memiliki arti bagi kehidupan masyarakat Bayan.

Asal Muasal Mendala berasal dari dua suku kata Ma dan Bendala, Ma berarti Pemberian dan Bendala berarti tempat menyimpan sesuatu (sejenis peti) jika digabung menjadi Mendala yang berarti Pemberian dari Tuhan berupa suatu tempat menyimpan debit air yang cukup

besar bagi kehidupan masyarakat disekitarnya (dan dari perjalanan tadi tidak hanya menyimpan air tetapi beragam kekayaan lain di dalamnya).

Kata Mendala berarti juga Mandala artinya ksatria. Kisahnya Mandala atau ksatria dimaksud dikaitkan dengan salah satu mata air yang konon merupakan tempat pemandian bidadari. Kisahnya sangat mirip dengan Cerita Jaka Tarub dan Bidadari.

Konon, pada satu ketika Mandala mengambil selendang bidadari yang sedang mandi di salah satu sumber mata air sehingga membuat sang bidadari tidak dapat kembali (terbang) ke istana langit.

Kemudian muncul Sang Mandala yang telah menyembunyikan selendang tersebut dan menawarkan jika sang bidadari mau diperistri, maka selendang tersebut akan dikembalikan. Akhirnya dengan sedikit putus asa Sang Bidadari memenuhi tawaran tersebut dan ternyata ia juga menaruh hati kepada sang Mandala. Mereka kemudian menjadi pasangan suami istri sampai mempunyai keturunan.

Wujud syukur masyarakat terhadap kelestarian hutan dan melimpahnya ketersediaan air yang ada di Hutan Mendala, pada setiap tahunnya diadakan selamatan Mata Air atau Roah Pengembulan dihadiri oleh seluruh petani pemakai air dan secara sukarela mereka membawa masing-masing seekor ayam dan bahkan kerbaupun kadang dibawa untuk disemblih di mata air dan sebagai hidangan untuk dinikmati bersama-

sama sampai acara selamatan itu ditutup oleh kiayi dengan doa - doa sebagai rasa syukur kehadirat Allah SWT. Tradisi dan cerita rakyat tersebut menjadi landasan sejarah bagi hutan adat mendala menjadi satu tempat yang hingga kini dikelola dan dilestarikan sesuai konsep adat maupun hukum adat yang berlaku baik terhadap mendala sebagai hutan tutupan adat yang harus selalu dijaga kelestariannya maupun mendala sebagai sumber mata air yang jika hutanya lestari maka air dapat terus mengalir ke sawah-sawah petani atau dimanfaatkan sebagai air minum perpipaan untuk desa-desa tetangga.

Mata air Mandala pernah menjadi Pemenang I Lomba perlindungan Mata Air (Permata) tingkat Nasional pada tahun 2012. Tahun 2013 Desa Bayan mengikuti lomba yang sama dengan mengajukan Mata Air di Hutan Bangket Bayan. Mata air di Hutan Bangket Bayan adalah yang menjadi sumber air Air Terjun Sendang Gila di Desa Senaru.

Air yang berlimpah ini membuat Desa Bayan dapat mendapat dari kepariwisataan. Di Mata Air Mandala air yang berlimpah memungkinkan kami membuat pemandian alam, sebuah sarana rekreasi yang mungkin sulit dimiliki desa lain di KLU. Limpahan air data mata air di Hutan Bangket Bayan menciptakan pemandangan indah Air terjun Sendang gila, yang walaupun untuk mengunjunginya harus melalui Desa Senaru, namun Desa Bayan tetap menerima manfaat ekonomi dari pembagian hasil tiket pengunjung di sana. (ari)

I dalam hutan adat Mandala terdapat sebuah kali yang dikenal dengan Lokoq Jawa. Nama ini berkaitan dengan sejarah penyebaran agama Islam di Bayan.

Di hutan ini konon pernah beristirahat seorang mubalig yang konon merupakan salah satu murid Wali Songo. Untuk mengenang tempat tersebut, maka salah satu sumber mata air yang ada di Hutan Mendala di beri nama Lokoq Jawa yang menunjukan asal mubaliq tersebut.

Sesungguhnya, tidak jauh dari Hutan Mendala juga ada suatu daerah yang diberi nama Ampel Duri yang menguatkan cerita bahwa salah satu Mubaliq yang menyebarkan siar islam tersebut adalah murid dari Sunan Ampel.

Di situ juga banyak terdapat bak-bak penampungan air. Ini merupakan bak penampungan air yang akan dialirkan ke Desa Bayan.

Air yang keluar dari mata air di Hutan Mandala ini mengairi 112 Ha sawah di Desa Bayan dan menjadi sumber air bersih bagi sedikitnya 390 keluarga di Bayan dan 1.826 keluarga di 3 desa lain di sekitarnya -Loloan, Karang Bajo dan Anyar.

Desa Bayan memiliki beberapa hutan lain. Salah satunya adalah Bangket Bayan yang juga memiliki banyak mata air. Dan air terjun Sindang Gila yang indah tersebut berasal dari mata air Hutan Bangket Bayan milik Desa Bayan.

Sebuah mata air bernama Baro’ Tioq atau baru muncul 15 tahun terakhir di tempat ini. Keberadaan mata air tentu saja menambah debit air di hutan adat mandala. Tidak jauh dari tempat ini merupakan lokasi selamat olor, selamat olor sendiri adalah acara yang dilaksanakan setahun sekali sebagai wujud syukur masyarakat atas melimpahnya debet air yang mengalir kesawah sawah petani. Rangkaian Pelaksanaan Selamat olor adalah : Mengarah dan Menyilaq adalah kegiatan memberitahu anggota Subak dan kiayi atas akan dilangsungkannya Acara selamat olor.

Tur ke hutan Mandala akan melihat berbagai kekayaan Hutan Mandala yang kecil ini memberi manfaat kepada kehidupan Masyarakat Bayan. Tur ini akan memakan waktu 1,5 – 2 jam tergantung kecepatan kita berjalan dan waktu istirahat yang ingin dilakukan di titik terakhir nanti.

Alur yang akan dilalui cukup bervariasi dan mengundang rasa kagum. Ada yang landai dan di beberapa titik harus meniti pematang saluran mata air yang agak licin. Di hutan adat Mandala pengunjung selain dapat melihat ragam jenis kayu dan tumbuhan juga dapat menikmati sejuknya air kolam pemandian. Tak heran bila setiap hari selalu dipadati pengunjung. (ari)

Masjid Kuno Bayan

SUARA NTB Kamis, 27 Februari 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

30 Persen Obat Beredar di Asia Tenggara Palsu Jakarta (Suara NTB) Dari seluruh obat - obatan yang beredar di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sekitar 30 persennya palsu atau di bawah standar.

“Obat-obatan seperti obat malaria dan diabetes, menjadi beberapa macam obat yang dipalsukan,” ujar Ketua Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan, Widyaretna Buenastuti, dalam diskusi “Bahaya Obat dan Kosmetik Palsu Bagi Indonesia” di Jakarta, Rabu.

Selain itu, lanjutnya, jenis obat lain seperti obat untuk disfungsi ereksi, pain killer dan antibiotik juga seringkali dipalsukan.

Ia memaparkan, berdasarkan data Riset Victory Project terhadap satu jenis obat, antara lain Sildenafil, yang beredar di empat wilayah yang meliputi Jabodetabek, Bandung, Malang, dan Medan, diketahui tingkat pemalsuan mencapai 45 persen dari 518 tablet yang ada di 157 gerai.

Ke-157 gerai yang terlibat dalam survei ini merupakan apotek (umum, jaringan dan rumah sakit), toko obat, penjual di pinggir jalan (khususnya di Jakarta dan Surabaya) serta tiga situs yang menawarkan pembelian secara online.

Pada kesempatan yang sama, Ketua BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Roy Sparringa mengatakan bahwa pemalsuan produk termasuk obat merupakan masalah yang sangat merugikan.

“Buat kami jelas merugikan. Salah satunya, soal pajak. Ia (orang yang memalsukan obat dan kosmetik) tentu tidak bayar pajak,” katanya.

Menurut Roy, hal ini juga terkait risiko jika publik mengonsumsi produk palsu sehingga BPOM mengagendakan untuk memberantas produk palsu. Salah satunya membentuk satgas untuk memutus penjualan dan permintaan produk palsu di masyarakat.

“Kami mempunyai program yang bekerjasama dengan interpol. Dalam seminggu sekitar 120 situs yang menjual produk palsu berhasil kami tutup, lalu 20 sarana kita geledah, 14 di antaranya kami bawa ke ranah hukum,” ujarnya.

Sementara Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Blake menilai pere-

daran produk palsu merupakan masalah serius karena menyangkut kesehatan publik dan perusahaan (yakni ketika produk dipalsukan maka perusahaan itu akan menderita kerugian).

“Masalah ini terjadi di semua negara. Oleh karena itu, semua negara harus bekerja sama mengatasi hal ini, termasuk dalam penegakan hukumnya,” katanya.

Obat palsu memiliki dampak negatif bagi masyarakat, yakni mengakibatkan pasien tak kunjung sembuh dan resisten terhadap pengobatan sehingga dapat memperburuk kondisinya. Dalam kondisi ekstrem, obat palsu dapat menimbulkan kematian. (ant/bali post)

OBAT PALSU - Seorang petugas menata barang bukti obat palsu hasil sitaan ketika rilis pengungkapan kasus obat tanpa izin edar di kompleks pergudangan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, menampik anggapan bahwa Presiden ingin melemahkan KPK dengan adanya rancangan undang-undang hukum acara pidana dan rancangan undang-undang hukum pidana.

“Bahwa posisi presiden melihat KPK sebagai lembaga hukum pemberantasan korupsi, tidak pernah ada niat sedikitpun pemerintah, dalam hal ini presiden, untuk memperlemah KPK,” kata Julian kepada wartawan di Kompleks (ant/bali post) Istana Presiden, Jakarta, Julian Aldrin Pasha Rabu sore.

Pasha, mengatakan, posisi Presiden Susilo Yudhoyono dan pemerintah atas peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memerangi kejahatan korupsi jelas dan tidak pernah berubah.

Termasuk dalam pembahasan rancangan undangundang hukum acara pidana dan rancangan undangundang hukum pidana.

“Bahwa posisi presiden melihat KPK sebagai lembaga hukum pemberantasan korupsi, tidak pernah ada niat sedikitpun pemerntah, dalam hal ini presiden, untuk memperlemah KPK,” kata Pasha, kepada wartawan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu sore.

“Tidak benar ada upaya mendukung pelemahan KPK, begitu pula dengan lembaga lain. Kita semua sepakat kepada KPK untuk pemberantasan korusi. Pembahasan mengenai KUHAP dan KUHP, sudah masuk di DPR, dibahas bersama pemerintah dan DPR,” katanya.

Dia menambahkan, kalau memang ada hal yang berkaitan langsung dan dikhawatirkan bisa melemahkan KPK, silahkan (masukannya) dibahas dan disampaikan ke DPR dan pemerintah.

“Karena pembahasan di DPR, membuka ruang untuk penyempurnaan. Kalau sudah diserahkan kepada DPR RI. Maka seyogyanya, kita ikuti hormati proses yang berjalan di sana. Ada bagian sisi tertentu yang ingnn disempurnakan, silahkan dibahas dan disampaikan ke DPR,” katanya. (ant/bali post)

Asap Riau Timbulkan Kerugian Rp 10 Triliun Pekanbaru Wakil ketua Umum Bidang Ekonomi dan Kerjasama Internasional, Kadin Provinsi Riau, Viator Butar Butar, mengatakan, dampak kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan telah mengakibatkan Riau mengalami kerugian secara ekonomi sebesar Rp 10 Triliun lebih.

“Kerugian sebesar Rp 10 Triliun tersebut muncul antara lain akibat penurunan produktivitas usaha, mobilisasi barang dan orang melalui transportasi darat, udara, dan laut tertunda dan terganggu akibat kabut asap itu,” kata dia di Pekanbaru, Rabu.

Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status tanggap darurat kabut asap dengan kejadian luar biasa akibat kebakaran hutan dan lahan untuk membuka lahan baru bagi perkebunan kelapa sawit.

Sementara itu Riau sudah masuk dalam kejadian luar biasa karena tujuh kabupaten/kota sudah menyatakan daerah mereka dalam status tanggapan darurat.

Menurut dia, jika dihitung PDRB Riau setiap tahun yang mencapai Rp 342,69 triliun lebih itu maka diperkirakan sebulan saja terganggunya aktivitas usaha sebagai dampak kabut asap maka 30 persen dari total produktivitas dikali dengan Rp 342,69 triliun PDRB Riau ditemukan kerugian sebesar Rp 10 triliun itu. (ant/bali post)

Wawan Terjangkit Demam Berdarah Jakarta (Suara NTB) Pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang menjadi terdakwa dalam perkara dugaan penerimaan hadiah kepada mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) terindikasi mengalami Demam Berdarah Dengue (DBD).

“Diagnosa awalnya DBD, tapi symptom DBD dan tifus kan hampir sama, dia keluar bintik merahnya ada, hari Senin itu sangat drop, trombositnya turun tapi saya tidak tahu berapa, jadi kemungkinan besar DBD. Kemarin, langsung dirawat di paviliun Cendrawasih (RS Polri), tapi hari ini mau ke sana lagi untuk melihat kondisi terakhir mas Wawan bagaimana,” kata salah satu tim pengacara Wawan, Sadli Hasibuan di gedung KPK Jakarta, Rabu.

Wawan seharusnya menjalani sidang perdana pada Senin (24/2) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta untuk mendengarkan dakwaan, namun karena

Wawan sakit maka sidang ditunda ke Kamis (27/2).

“Saya rasa sidang besok tetap akan digelar, tapi kemungkinan Mas Wawannya belum ada, jadi kemungkinan dakwaan belum bisa dibacakan, mungkin (sidang) ditunda lagi,” kata Sadli.

Menurut Sadli, jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang nanti akan mengurus pembantaran yaitu penundaan penahanan sementara terhadap tersangka karena alasan kesehatan seperti memerlukan rawat jalan atau rawat inap yang dikuatkan dengan keterangan dokter sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.

“Belum ada pembantaran, JPU yang akan mengusahakan semuanya, karena statusnya dari JPU yang menghadirkan mas Wawan,” kata Pia Akbar Nasution, pengacara Wawan lainnya.

Sadli membantah Wawan sakit karena membaca dakwaan yang diajukan oleh JPU. “Saya tidak bisa mengarah ke sana, karena diagnosanya bukan masalah lain, tapi diag-

gung sendiri, ya lumayan buat tim PH itu bingung, kenapa ada begini. tapi kita jalanin saja,” jelas Sadli.

Selain tim kuasa hukum, Wawan juga diperbolehkan untuk dijenguk istrinya Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, ibu serta anaknya, sedangkan keluarga lain sifatnya memberi dukungan dari luar kamar, menurut Sadli.

Dalam perkara yang ditangani KPK, Wawan menjadi tersangka dalam empat perkara. Pertama, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tersebut disangka menyediakan uang Rp1 miliar untuk Akil Mochtar agar pengurusan perkara pasangan calon bupati Lebak Amir Hamzah dan Kasmin di MK. Pemberian itu direstui oleh Ratu Atut.

Wawan disangkakan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no 20 ahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengenai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya un-

nosa awal adalah DBD lagi pula belum ada diskusi antara kami mengenai dakwaan, karena dakwaan baru hari Jumat ibu Pia berikan, jadi belum sempat ketemu, mas wawan sudah sakit,” jelas Sadli.

Pia bahkan meminta agar KPK melakukan pengasapan di area rumah tahanan.

“Mestinya kalau DBD kenapa gak tanya KPK, kenapa bisa DBD? mesti di-fogging kayaknya,” ungkap Pia. Sadli selanjutnya juga mengungkapkan keheranan bahwa meski menjadi tahanan KPK, Wawan harus membayar sendiri biaya perawatan sakitnya di kamar kelas I RS Polri.

“Bayar sendiri lho kita, kita juga kaget, pada saat mengurus administrasinya itu bu Airin sendiri yang mengurus.

Pada saat ada form penanggungan biaya, kita dibilang harus membayar sendiri, saya juga kaget, saya tanya sama Airin, lho kalau bayar sendiri kita minta VIP atau ruangan lain dong, atau rumah sakit lain yang merasa lebih nyaman, tapi ternyata sudah rujukan tapi kita harus menang-

Jakarta (Suara NTB) Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang juga tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang dan proyek-proyek lain memeriksakan diri ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena sakit gigi.

“Sekarang Mas Anas sedang menjalani pemeriksaan di RSCM, mudah-mudahan bisa segera sembuh sehingga bisa memperlancar penyidikan,” kata salah satu pengacara Anas, Handika Honggowongso melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Anas sebelumnya batal menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK pada Jumat (21/ 2) karena mengeluhkan sakit gigi yang memang sudah lama dideritanya. “Kami sampaikan terima kasih juga kepada pimpinan KPK yang sudah memberi izin berobat hari ini,” tambah Handika.

Menurut Handika, hanya penasihat hukum yang mendampingi pemeriksaan Anas di RSCM. “Kami penasihat hukumnya, jadi bagian keluarga mas AU, jadi kami urus semuanya di RSCM,” ungkap Handika.

Sebelumnya, tersangka perkara dugaan penerimaan hadiah kepada mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan juga terindikasi sakit demam berdarah sehingga harus dirawat di ruang kelas I RS Polri Jakarta Timur, biaya perawatan ditanggung oleh keluarga Wawan.

“Kami tidak mau membe-

Padang (Suara NTB) Gunung Marapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar) dilaporkan mengalami erupsi pada Rabu sekitar pukul 16.15 WIB. “Gunung Marapi erupsi dan mengeluarkan hujan abu vulkanis dengan radius tiga kilometer arah selatan,” kata Petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Warseno saat dihubungi Rabu.

Ia menyebutkan, dampak dari erupsi yang terjadi tersebut cukup besar, jika dibandingkan dengan aktivitas sebelumnya dimana dampak dari hujan abu dirasakan oleh masyarakat dalam radius 3 Km dari puncak gunung.

Daerah tersebut, katanya, adalah daerah yang berada di bagian selatan Gunung Marapi seperti Kecamatan Batipuh, dan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar.

“Sejak ditetapkan dalam status waspada pada 3 Agustus 2013, ini merupakan erupsi yang terbesar. Sebel-

(ant/bali post)

ANAS - Tersangka kasus penerimaan hadiah atau janji proyek Hambalang Anas Urbaningrum berada di dalam mobil tahanan seusai membatalkan pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, pekan lalu. bani negara dengan biaya pengobatan mas AU, jadi semua biaya kami tanggung, tadi selain gigi juga diperiksa syaraf punggung karena ada yang kejepit di tulang belakang,” jelas Handika.

Anas sendiri sudah ditahan KPK sejak 10 Januari 2014, setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Februari 2012 berdasarkan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4—20

tahun dan pidana denda Rp 200 – Rp 1 miliar.

Dalam surat dakwaan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek Hambalang Deddy Kusdinar, Anas disebutkan menerima Rp 2,21 miliar dari proyek Hambalang untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam kongres Partai Demokrat tahun 2010 yang diberikan secara bertahap pada 19 April 2010 hingga 6 Desember 2010.

Uang itu diserahkan ke Anas digunakan untuk keperluan kongres Partai Demokrat, antara lain memabyar hotel dan membeli blackberry beserta kartunya, sewa mobil bagi peserta kongres yang mendukung Anas, dan juga jamuan dan hiburan. (ant/bali post)

tuk diadili dengan ancaman pencara maksimal 15 tahun penjara dan dan denda Rp750 juta.

Wawan juga menjadi tersangka untuk tiga perkara dugaan tindak pidana korupsi yaitu pemberian suap terkait pilkada Lebak dan korupsi Alkes Kedokteran Umum di Puskesmas kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012, korupsi pengadaan alkes Provinsi Banten.

Wawan juga disangkakan melakukan pencucian uang, dalam perkara ini KPK sudah menyita 44 mobil dan 1 motor besar Haerlye Davidson. Rincian mobil-mobil tersebut yaitu Ferrari (1), Lamborgini Aventador (1), Bentley Continental (1), Rolls Royce Flying Spur (1), Nissan GTR (1), Toyota Vellfire (5), Mitsubhisi Pajero (5), Honda CR-V (5), Mercedes Benz (2), Mini Cooper (1), Toyota Land Cruiser (1), Toyota Lexus (1), Toyota Innova (6), BMW (2), Toyota Fortuner (1), Mitsubhisi Outlander (1), Ford Fiesta (1), Nissan Terano (1), Honda Freed (1), Isuzu Panther (1), Toyota Avanza (1), Suzuki APV (1), Izusu Panthaer (1), Nissan Elgrand (1). (ant/bali post)

Gunung Marapi Alami Erupsi

Anas Periksa Gigi ke RSCM

(ant/bali post)

Presiden Tidak Ingin Lemahkan KPK

Gunung Marapi

umnya dampak erupsi hanya di gunung saja,” katanya.

Padahal, katanya, jika dibandingkan dengan Januari, erupsi gunung yang memiliki ketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut (mdpl) pada bulan Februari menurun.

Pada Januari 2014 tercatat sebanyak 57 erupsi, sedangkan Februari sebanyak 4 kali.

Meskipun demikian, katanya, status gunung Marapi saat ini masih tetap dalam status waspada, tanpa mengalami perubahan. Dengan kejadian tersebut, ia mengimbau agara masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah.

Karena mengingat gangguan kesehatan yang akan terjadi akibat hujan abu tersebut.

“Kalau bisa masyarakat pakai masker,” katanya.

Ia juga menyebutkan, ketinggian ledakan itu tidak dapat teramati secara visual karena puncak gunung tertutup kabut.

“Karena jarak padang terbatas, aktivitas tidak terekam dari pos pemantauan, karena gunung diselimuti asap,” terangnya. (ant/bali post)

(

Merampok di Malaysia, Seorang WNI Ditembak Mati (ant/bali post)

PADAMKAN API - Petugas Manggala Agni melihat kondisi sebelum memadamkan api yang membakar kawasan hutan gambut di Kabupaten Kampar, Riau, beberapa waktu lalu.

Kuala Lumpur Cerita tidak sedap datang lagi tentang warga negara Indonesia di Malaysia, seorang WNI tewas ditembak polisi negara itu karena kedapatan merampok di rumah seorang pilot di Shah Alam, Selangor, bersama kawanannya.

Tersangka tewas di kilometer 7,8 jalan tol Klang

Baru dua jam setelah ia dan kawanannya merampok. Kepala Polisi Selangor, Datuk Mohd Shukri Dahlan, mengatakan, pada peristiwa Selasa itu (25/2), keempat perampok mengikat anak lelaki korban berusia 24 tahun sementara sang pilot sedang tidak di rumah.

Kawanan perampok melar-

ikan satu laptop, tiga telepon seluler, dan seutas kalung emas sehingga mengakibatkan kerugian hingga 10.000 ringgit (Rp 30,5 juta), demikian dilaporkan media setempat, di Kuala Lumpur, Rabu.

Polisi yang menerima laporan atas kejadian itu langsung menuju lokasi dan melihat satu mobil Toyota Hi-

lux di dekat lokasi. Saat didekati, pengendara langsung melarikan mobil tersebut sehingga dikejar polisi.

Sementara seorang polisi yang berada di lokasi kejadian menjumpai empat perompak bersembunyi di saluran air, dan melepaskan tembakan setelah salah satu perampok menyerang

memakai parang.

Akibatnya seorang perampok tewas sementara tiga lainnya berhasil melarikan diri. Polisi juga berhasil menangkap dua warga lokal yang mengendarai Toyota Hilux serta seorang sopir taksi yang mangkal di surau dekat lokasi kejadian. (ant/bali post)

SUARA NTB Kamis, 27 Februari 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pasca-2014, Tentara AS Tak Ada di Afghanistan Washington Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, mengemukakan dalam percakapan telepon dengan Presiden Afghanistan Hamid Karzai, Selasa, kemungkinan tidak ada tentara AS yang tersisa di Afghanistan pasca-2014.

Karzai telah menolak untuk menandatangani kesepakatan keamanan bilateral yang akan memungkinkan pemberian kekebalan hukum buat sisa prajurit Amerika, demikian laporan Xinhua.

Tentara AS itu akan bertugas melatih dan membantu pasukan Afghanistan serta melakukan operasi kontra-

teror pasca-2014, setelah kebanyakan prajurit tempur Amerika dan NATO keluar dari Afghanistan.

Obama memberitahu Presiden Afghanistan itu bahwa Washington akan tetap melanjutkan “perencanaan tambahan”.

“Khususnya, Presiden Obama telah meminta Pentagon guna menjamin bahwa

lembaga tersebut memiliki rencana yang layak guna mewujudkan penarikan secara rapi paling lambat pada akhir tahun ini, kalau saja Amerika Serikat tidak menempatkan satu prajurit pun di Afghanistan pasca-2014,” kata Gedung Putih di dalam pernyataan mengenai percakapan telepon itu. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

PEMBERONTAK- Pejuang pemberontak berjalan di daerah yang dikendalikan oleh pemberontak di Negara Bagian Nil Atas, Sudan Selatan.

Konflik Sudan Selatan Kian Memburuk 15 Tewas, 82 Cedera dalam Serangan Terpisah di Irak Baghdad Sedikitnya 15 orang tewas dan 82 orang cedera dalam serangan terpisah di seluruh Irak, termasuk serangan bom mobil mematikan di Ibu Kota Baghdad, kata beberapa sumber polisi dan medis pada Selasa (25/2).

Bom mobil itu meledak pada Selasa petang di dekat satu tempat ibadah di Kabupaten Komersial Karrada di Baghdad Tengah, sehingga menewaskan lima orang dan melukai 41 orang lagi, kata satu sumber polisi kepada Xinhua.

Di Provinsi Diyala, Irak Timur, satu bom pinggir jalan meledak di dalam bus yang membawa guru sekolah di sebelah selatan Ibu Kota Provinsi tersebut, Baquba, sekitar 65 kilometer di se-

belah timur-laut Baghdad, sehingga melukai 10 guru, kata satu sumber polisi.

Tiga orang tewas dan tujuh orang lagi cedera ketika satu bom mobil meledak di satu pasar terkenal di Daerah Hamrin, 50 kilometer di sebelah timur-laut Baquba, kata sumber polisi tersebut.

Di Irak Barat, seorang pembom mobil bunuh diri menabrakkan mobilnya —yang diisi peledak— ke gerbang markas dewan Provinsi Anbar di Kota Ramadi, sekitar 110 kilometer di sebelah barat Baghdad, kata Xinhua, Rabu pagi. Tiga prajurit militer tewas dan 15 orang lagi cedera, termasuk enam tentara, kata sumber polisi itu.

Masih di provinsi yang sama, Wisam Al-Issawi,

satu sumber medis di Rumah Sakit Fallujah, mengatakan kepada Xinhua rumah sakitnya menerima empat warga sipil yang cedera oleh peluru mortir di tiga permukiman di Kota Fallujah, yang terkepung dan berada sekitar 50 kilometer di sebelah barat Baghdad.

Di Provinsi Salahudin, empat polisi tewas dan dua lagi cedera, ketika beberapa pria bersenjata menyerang pos pemeriksaan mereka di satu desa di dekat Kota Baiji, sekitar 30 kilometer di sebelah utara Ibu Kota Provinsi tersebut, Tikrit, kata satu sumber polisi provinsi.

Sementara, tiga polisi lagi cedera, ketika beberapa pria tak dikenal yang bersenjata menyerang pos pemeriksaan

mereka di dekat Kota TuzKhurmato, sekitar 90 kilometer di sebelah timur Tikrit, kata sumber itu.

Provinsi Salahudin adalah provinsi yang didominasi warga Sunni dan Ibu Kotanya, Tikrit, sekitar 170 kilometer di sebelah utara Baghdad, adalah kota kelahiran mantan presiden Saddam Hussein.

Irak menghadapi kerusuhan terburuknya dalam beberapa tahun belakangan.

Menurut Misi Bantuan PBB untuk Irak, sebanyak 8.868 orang Irak —termasuk 7.818 warga sipil dan personel polisi sipil— tewas pada 2013, jumlah korban jiwa tahun paling banyak dalam beberapa tahun. (ant/Bali Post)

Nairobi Negara Kenya memperingatkan konflik yang terjadi di Sudan Selatan makin memburuk dan mengutuk “pengabaian total” oleh pasukan yang bertikai untuk melakukan kesepakatan gencatan senjata yang dibantu penengah.

Dewan Keamanan Nasional Kenya (NSC), yang dipimpin oleh Presiden Uhuru Kenyatta, menyerukan semua pihak dalam konflik untuk melanjutkan upaya perdamaian yang terhenti, dan memperingatkan “biaya inersia” jika mereka tidak kembali ke perundingan. Demikian disampaikan NSC, di Nairobi, Selasa.

Ribuan orang telah tewas dan hampir 900.000 lainnya terpaksa meninggalkan rumah mereka setelah lebih dari dua bulan pertempuran antara pasukan pemberontak

Bangkok Jadi Kota Seram, Baku Tembak Hal Biasa Bangkok Tembakan dilepaskan orang-orang tak dikenal bersenjata hari ini di beberapa bagian ibukota Thailand itu di mana demonstran antipemerintah berkemah beberapa pekan. Serangan bom dan tembakan senjata api menjadi norma baru di kota ini, lapor Reuters.

Tak ada seorang pun yang terluka dalam penembakan di kawasan perdagangan Bangkok tengah Bangkok, kendati lima orang terbunuh dalam kekerasan akhir pekan lalu di kota ini dan privinsi Trat. Empat diantara yang tewas itu adalah anak-anak.

Kepala Kepolisian Nasional Paradorn Pattanathabutr

mengatakan belum ada laporan kematian atau cedera dalam insiden di pagi buta hari ini tersebut.

“Kami juga belum mengetahui siapa pelaku penembakan itu,” kata dia kepada Reuters. “Belakangan kami melihat insiden seperti ini lebih sering terjadi. Ini nyata bahwa ada insiden-insiden seperti setiap hari.”

Demonstran yang tindakannya mengganggu pemilu telah mengantarkan Thailand kedalam krisis politik yang parah itu berusaha menggulingkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan menghilangkan pengaruh kakaknya, perdana menteri terguling Thaksin Shinawatra, yang dianggap banyak kalangan se-

bagai penguasa sesungguhnya negeri itu.

Pertemuan-pertemuan antara kubu propemerintah dan antipemerintah sejauh ini tak menghasilkan apa-apa, sementara krisis mulai mempengaruhi ekonomi Thailand di mana impor turun ke tingkat terbesar dalam empat tahun terakhir.

Impor turun 15,5 persen Januari lalu dibandingkan priode sama tahun lalu dan ini adalah kejatuhan terbesar sejak Oktober 2009.

Impor komputer dan suku cadang turun 19 persen dibandingkan tahun lalu, suku cadang otomotif turun 31,8 persen dan barang konsumsi 5,3 persen. Ekspor juga turun 2 persen. (ant/Bali Post)

dan pemerintah— yang didukung oleh pasukan dari negara tetangga Uganda.

“NSC menyatakan keprihatinan mendalam atas sikap militer yang terus dan meningkatkan kegiatan di Sudan Selatan dan total mengabaikan serta melanggar penghentian perjanjian permusuhan,” kata badan itu dalam satu pernyataan.

NSC juga memperingatkan atas “memburuknya krisis kemanusiaan termasuk peningkatan masuknya para pengungsi”. Demikian diberitakan AFP. Puluhan ribu masih berdesakan di markas PBB dalam ketakutan serangan etnis baik dari suku Dinka Presiden Salva Kiir ataupun tentara pendukung mantan wakil presiden Riek Machar Kaum Nuer.

Kekejaman telah dilaku-

kan oleh kedua belah pihak, baik di awal bentrokan yang menandai dimulainya konflik di ibu kota Juba pada 15 Desember, atau selama pertempuran berulangkali di kota-kota strategis di seluruh negara kaya minyak tetapi miskin itu.

Kenya juga memerintahkan 300 tentara tambahan akan dikirim untuk bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian PBB di Sudan Selatan, untuk mengambil kontribusi total 1.000 tentara.

Kenya adalah perantara utama pembicaraan damai yang lama berlangsung yang mengakhiri Perang saudara Sudan 1983-2005, yang menjadikan pemberontak selatan - yang kemudian bergabung dengan Sudan - melawan pemerintah di Khartoum. (ant/Bali Post)