Snt28042015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA, 28 APRIL 2015

16 HALAMAN NOMOR 47 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

TINGGALKAN RAPATGubernur meninggalkan rapat paripurna kemudian masuk ke dalam mobil dinasnya yang sudah menunggu di luar. Sementara nampak tempat duduk Gubernur terlihat kosong usai meninggalkan rapat paripurna di DPRD NTB, Senin (27/4) siang kemarin (bawah).

’’Gaduh’’, Gubernur Tinggalkan Rapat Paripurna (suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) Ada yang berbeda pada rapat paripurna dengan agenda pembacaan Laporan Komisi-komisi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2014. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi ngambek dan meninggalkan rapat paripurna. Pasalnya, hingga pukul 12.30 Wita, rapat belum juga dimulai ke agenda pokok akibat hujan interupsi hingga menimbulkan ‘’kegaduhan’’.

Sebelumnya, rapat paripurna sudah molor kurang lebih 1,5 jam dari jadwal yang ditetapkan pukul 09.00Wita.

Rapat mulai dibuka oleh pimpinan rapat, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm sekitar pukul 10.30

TO K O H

Evaluasi Efektivitas Deradikalisasi

PENGAMAT teroris menilai sederet upaya menegakan hukum dan program deradikalisasi belum berhasil.

Ini ditandai dengan masih saja ada penangkapan terduga teroris. Tapi hal ini dibantah Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Torry Djohar Banguntoro.

Menjawab Suara NTB usai bertemu rombongan DPR RI Senin (27/4) kemarin, Pangdam tidak melihat korelasi antara berkembangnya gerakan radikal di NTB khususnya, Torry Djohar Banguntoro Bersambung ke hal 15 (ant/Bali Post)

10 SKPD dengan Kinerja Keuangan Terburuk pada Triwulan I 2015 NO.

SKPD

Pagu Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Biro Adm. Kesra Disbudpar RSUP Biro Hukum Dikpora RSJP Biro Organisasi Distamben Dishub Kominfo Disperindag

8.493.521.600 48.438.088.840 264.859.570.754 5.320.646.400 50.594.054.852 39.068.274.180 3.465.820.000 32.204.791.872 20.995.303.925 24.570.726.558

Target Realisasi Deviasi (Persen) (Persen) (Persen)

28,93 33,75 20,92 34,92 27,24 24,32 31,14 21,16 35,72 29,57

5,82 8,99 6,44 12,77 10,07 9,73 12,55 8,7 15,43 13,35

23,11 24,76 14,48 22,15 17,17 14,59 18,59 12,46 20,29 16,22

Capaian Thd Target

20,12 persen 26,64 persen 30,78 persen 36,57 persen 36,97 persen 40,01 persen 40,30 persen 41,12 persen 43,20 persen 45,15 persen

Sumber: TEPPA TV Monitor NTB per 15 April, diolah.

Disorot, Kinerja Keuangan 10 SKPD Terburuk Mataram (Suara NTB) – Fitra NTB kembali menyoroti capaian kinerja serapan anggaran SKPD lingkup Pemprov NTB. Tak hanya lelet menyelesaikan proses lelang, sejumlah SKPD pun memperlihatkan kinerja serapan keuangan yang buruk.

Hingga akhir triwulan pertama, terdapat 10 SKPD dengan serapan keuangan di bawah

50 persen dari target masingmasing SKPD. Sekjen Fitra NTB, Ervyn Kaffah, melalui rilis yang diterima Suara NTB, Senin (27/ 4) kemarin menjelaskan, SKPD tak hanya lamban mengajukan lelang. Lebih dari itu, ada juga sejumlah SKPD yang lamban mencapai target serapan anggaran.

“Berdasarkan hasil anali-

sis kami terkait kinerja keuangan seluruh SKPD di Pemprov NTB hingga triwulan pertama 2015, terdapat 10 SKPD yang paling buruk kinerja keuangannya. Bahkan ada SKPD yang capaiannya hanya 20 persen dari target yang ditetapkan,” ungkap Ervyn.

Ervyn menyayangkan masih ada SKPD yang berkinerja loyo.

Bersambung ke hal 15

Wita. Sejak rapat dimulai, sudah terjadi hujan interupsi mengenai sinkronisasi laporan komisi-komisi menjadi rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur. Mori akhirnya menskors rapat selama lima menit, namun sampai 10 menit skors belum dicabut.

Bersambung ke hal 15

Pergantian Ketua Fraksi Golkar Urung Dibacakan Mataram (Suara NTB) – Usulan dari kubu kepengurusan Plt. DPD Partai Golkar NTB versi Aburizal Bakrie, yang diketuai H. M. Suhaili FT, SH dan Ir. H. Misbah Mulyadi untuk mengganti komposisi pimpinan Fraksi Golkar DPRD NTB yang rencananya dibacakan dalam rapat paripurna Senin (27/4) kemarin akhirnya batal dilakukan.

Hal itu membuat kepemimpinan Fraksi Golkar masih berada dalam status quo.

Seperti diketahui, berdasarkan usulan DPD Golkar NTB versi Aburizal Bakrie, Pimpinan Fraksi Golkar DPRD NTB akan diwarnai pergantian. Ketua Fraksi Golkar DPRD NTB yang awalnya dijabat oleh Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH akan digantikan oleh H. Wahidin HM. Noer, SE. Sementara Bendahara Fraksi Golkar yang awalnya dijabat oleh H. Nurdin,

SH, dipercayakan kepada L. Satriawandi, ST. Sementara posisi Sekretaris Fraksi tetap dijabat oleh Ir. H. Busrah Hasan, MM. Posisi Wakil Ketua Fraksi Golkar juga masih aman di tangan H. L. Darma Setiawan, SH. Menurut Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri, sedianya surat dari pengurus DPD Partai Golkar NTB itu akan dibacakan dalam rapat paripurna kemarin. Namun, ternyata pembacaan keputusan itu urung dilakukan. Alih-alih berjalan lancar, rapat paripurna kemarin justru diwarnai kisruh dan hujan interupsi dari para politisi DPRD NTB. Terlebih, DPD Golkar NTB kubu Agung Laksono juga telah menyurati DPRD NTB untuk mempertahankan komposisi pimpinan fraksi yang lama, yang diketuai oleh Isvie.

Bersambung ke hal 15

Pimpinan Komisi IV Minta Pembangunan Gedung Sekretariat Dihentikan

(Suara NTB/nas) (Suara NTB/nas)

GEDUNG SEKRETARIAT- Pembangunan Gedung Sekretariat DPRD yang dibangun bersebelahan dengan gedung yang ada saat ini diprotes Pimpinan Komisi IV DPRD NTB.

Mataram (Suara NTB) Pimpinan Komisi IV Bidang Infrastruktur DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, SH, MH memprotes pembangunan Gedung Sekretariat DPRD yang dibangun bersebelahan dengan gedung yang ada saat ini. Ia mengklaim, mayoritas anggota DPRD saat ini tak tahu menahu tentang pembangunan gedung yang sudah mulai dilakukan pembangunan dengan nilai kontrak sebesar Rp 9,5 miliar lebih tahun 2015 ini.

Untuk itu, Sekretaris Komisi IV ini meminta pembangunan gedung itu dihentikan sementara, sebelum ada penjelasan dari pimpinan DPRD NTB kepada seluruh anggota dewan.

‘’Soal pembangunan gedung yang berada di sebelah kantor kita ini, saya sangat yakin mayoritas anggota DPRD ini tidak tahu menahu tentang pembangunan gedung ini. Saya sangat yakin itu. Kapan disosialisasikan, apa urgensinya, apa manfaatnya bagi peningkatan kinerja DPRD,” kata Nurdin saat sidang paripurna di DPRD NTB, Senin (27/4) siang kemarin.

Ia mengatakan, gedung Dewan yang ada saat ini saja kosong setiap hari. Terus tibatiba ada pembangunan gedung sekretariat yang baru. ‘’Saya minta, ini Pimpinan DPRD jelaskan kepada seluruh anggota dan hentikan itu sementara waktu pembangunan gedung ini. Kita ini anggota DPRD nggak tahu apa-apa

pembangunan gedung ini, kok tiba-tiba ada gedung yang mau dibangun,’’ ucapnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini menilai ruangan yang tersedia saat ini masih cukup. Seperti ruang komisi, ruang-ruang rapat dan ruang fraksi. Bahkan, ruangruang itu banyak yang kosong alias tak terisi. ‘’Apalagi mau dibikin ruangan satu-satu bagi anggota Dewan. Semakin nggak ketemu anggota DPRD ini. Sudah kumpul di ruang komisi saja kita ndak pernah ketemu. Ini ruang paripurna saja syukursyukur bisa quorum. Kemudian bangun gedung baru, saya minta hentikan bangun gedung itu,’’ desaknya.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 28 April 2015

Halaman 2

Dituding Monopoli Usaha, Dua Pasar Modern Disemprit

Tidak Ada Lahan KELURAHAN Banjar, Kecamatan Ampenan ingin mengelola bank sampah yang telah terbentuk dengan skala yang lebih besar, dimana nantinya bank sampah ini dikelola langsung oleh kelurahan dengan melibatkan PKK. Namun yang menjadi kendala untuk mewujudkan rencana tersebut disampaikan Lurah Banjar, Muzakkir Walad adalah tidak adanya lahan yang luas untuk menampung sampah yang berasal dari warganya.

Selama ini bank sampah masih dikelola oleh kelompok masyarakat. Jika skala pengelolaan bank sampah ini jadi lebih besar, maka pihaknya akan mengonsep seperti koperasi atau UP2K (Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga). “Nanti warga bisa membarter sampah dengan raskin, bisa juga nabung disana. Itu semua bisa dikelola langsung oleh PKK,” ujarnya.

Tujuan meningkatkan peran bank sampah ini disampaikan Muzakkir karena pihaknya melihat sampah masih menjadi persoalan utama di daerah perkotaan khususnya Kota Mataram. Saat ini ia melihat biaya pengelolaan sampah yang dikeluarkan Pemkot Mataram cukup besar dengan pola konvensional; angkut-buang. Dengan pola itu, tempat pembuangan akhir (TPA) menjadi penuh dan Pemkot Mataram harus mencari lokasi lain sebagai TPA. Di Kelurahan Banjar telah terbentuk kelompok Kardus Kreasi. Para anggota kelompok ini memanfaatkan sampah plastik dan dikreasikan menjadi barang bernilai ekonomis.

Untuk mengurangi sampah di wilayahnya, Muzakkir juga ingin ada pengolahan sampah organik maupun anorganik di setiap RT sehingga warga juga mendapatkan manfaat secara ekonomis. “Kita ingin mengubah mindset masyarakat bahwa sampah juga bisa menjadi komoditi,” ujarnya.

Terkait pemasaran hasil kreasi sampah, Muzakkir mengatakan yang terpenting adalah produk tersebut dibuat dulu.

Barang-barang tersebut bisa dijual pada saat ada kunjungan dan melalui pameran. Kelompok Kardus Kreasi Kelurahan Banjar kerap didatangi peserta studi banding dari luar daerah dan dari sana banyak barang kreasi sampah yang terjual.

Kelompok ini juga pernah mengikuti beberapa lomba. “Hasil dari penjualan kita sisihkan untuk kas kelompok Kardus Kreasi sebagai biaya produksi selanjutnya,” ujarnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) – Sedikitnya 11 merek supermarket dan minimarket ternama, Senin (25/4) kemarin diundang Pansus Pasar tradisional dan modern DPRD Kota Mataram. Pelaku usaha pusat perbelanjaan dan pasar modern itu dihadirkan guna mengkonfirmasi keluhan pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kota Mataram yang kerap kesulitan bekerjasama dengan beberapa supermarket dan pasar modern yang beroperasi di Kota Mataram.

Wakil Ketua Pansus Pasar DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., menuding dua pasar moder yang ada di Kota Mataram melakukan monopoli usaha. Indikasi ini terlihat dari kegiatan pasar modern yang memproduksi dan menjual langsung merek dagangnya sendiri. Pengakuan pasar modern yang menyatakan mereka sangat wellcome dengan produk UMKM di Kota Mataram, dianggap retorika belaka.

Pasalnya, kalaupun pasar modern itu menerima produk mereka, pelaku UMKM di

(Suara NTB/fit)

KRITIK - Sejumlah supermarket dan pasar modern Senin kemarin dikritik Pansus terkait sulitnya produk UMKM masuk ke gerai-gerai mereka.

Kota Mataram mengeluhkan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Dalam kesempatan itu, Ketua Pansus Pasar DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer H. Ibrahim menyemprit dua pasar modern itu. ‘’Dua-duanya ini memang menjadi sasaran tembak kita,’’ akunya. Berbelit-belitnya proses kerjasama pasar modern dengan pelaku UMKM di Kota Mataram selalu diben-

turkan pada alas an bahwa kebijakan ada pada manajemen di pusat.

Karenanya, Noer Ibrahim mendeadline kedua pasar modern itu agar membuka kantor cabang di Kota Mataram. ‘’Paling lambat Bulan Juni, kantor cabang ini harus sudah ada di Kota Mataram,’’ tegasnya. Dengan demikian, ketika ada penawaran dari pelaku UMKM di Kota Mat-

aram kedua pasar modern tidak harus menunggu keputusan dari pusat melainkan bisa mengambil keputusan di tingkat kantor cabang yang nantinya ada di Kota Mataram.

I Gusti Bagus Wiryadi dan Agus Saputra mewakili dua pasar modern mengaku tetap terbuka terhadap masuknya produk UMKM di Kota Mataram. Hanya saja, keputusan

memang ada di tingkat pusat. ‘’Kita tidak bermain pada produk jajanan atau produk yang tidak tahan lama. Sementara hasil produk UMKM di Kota Mataram rata-rata daya tahannya singkat,’’ akunya. Namun demikian, keduanya berjanji akan menyampaikan apa yang menjadi saran dan masukan Pansus kepada pimpinan mereka masing-masing. (fit)

Mataram (Suara NTB) – Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal ternyata tidak hanya berada di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah bahkan Sumbawa. Namun, data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram menunjukkan tenaga kerja yang bekerja ke luar negeri secara tidak resmi juga banyak di kelurahan pinggiran di Kota Mataram seperti Kelurahan Bertais dan Jempong.

“Pokoknya banyak dari daerah pinggiran seperti Jempong dan Bertais,” kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/4).

Belakangan diketahui, tenaga kerja tersebut ilegal setelah adanya kasus atau peristiwa yang menjerat mereka. Sehingga pihaknya tidak bisa melaku-

Muzakkir Walad

UMKM Jangan Dipersulit

kan intervensi atau bantuan hukum sekalipun. Satu kasus sebut Khalik, di tahun 2014 TKW asal Dasan Cermen meninggal dunia di Arab Saudi, tetapi karena legal pemerintah berkewajiban menguruskan asuransi dan lain sebagainya.

Kecendrungan perusahaan penyalur tenaga memberangkat calon TKI/TKW melalui Bandara Soekarno Hatta dan Juanda Surabaya. Padahal, pihaknya tidak mengeluarkan rekomendasi karena persoalan kelengkapan dokumen dan lain sebagainya. Perusahaan terkesan memaksakan dan tidak menghiraukan rekomendasi dari pemerintah. Dampaknya pun terjadi tindak pidana penjualan orang (TPPO).

Masyarakat lanjutnya, menjadi korban karena dijual ke perusahaan lainnya. Apabila terjadi persoalan, tidak ada asuransi dan hak yang diperoleh tenaga kerja. “Dalam hal ini, apar-

at penegak hukum harus bertindak tegas dan memberikan hukuman seberat – beratnya,” pintanya. Khalik menyebutkan, di Mataram terdapat 55 perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia dengan status resmi.

Diantaranya, Sembilan PPTKIS pusat berkantor di Mataram dan 46 berdomisili di Mataram. Pola pengawasan yang akan dilakukan nantinya, dengan mengirimkan daftar perusahaan penyalur tenaga kerja ke masing – masing kelurahan.

Artinya, ketika calo meminta rekomendasi dari kelurahan, tapi perusahaannya tidak terdaftar sudah dipastikan perusahaan itu illegal. Disamping itu, Khalik meminta kepala lingkungan dan kelurahan hati – hati memberikan rekomendasi bila warganya mengajukan diri untuk berangkat bekerja ke luar negeri.

Jangan sampai, masyarakat menjadi korban TPPO dan lain sebagainya. (cem)

Kaji Lahan Parkir, Dishubkominfo Libatkan Akademisi Unram

HEARING Pansus pasar dengan sejumlah pengelola supermarket dan minimarket di Kota Mataram dimanfaatkan oleh anggota pansus itu untuk mengkonfirmasi sejumlah keluhan dari pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang sebelumnya sudah diundang pansus.

Anggota Pansus Pasar DPRD Kota Mataram, Zaitun, SH., meminta syarat untuk menjalin kerjasama penjualan produk UMKM di Kota Mataram jangan dipersulit. Sebagai bentuk dukungan pengusaha pusat perbelanjaan dan pasar modern terhadap produk lokal yang dihasilkan oleh sejumlah UMKM yang ada di Kota Mataram, seharusnya syarat-syarat itu justru dipermudah.

Politisi Golkar ini menekankan supaya antara pengusaha pusat perbelanjaan dan pasar modern dengan UMKM yang ada di Kota Mataram, terjalin kerjasama yang baik. ‘’Jangan terlalu dipersulitlah,’’ katanya Senin (27/4) kemarin. Terkait packing, Zaitun sepakat hal itu harus menjadi perhatian serius pelaku UMKM. Karena bagaimanapun, nantinya produk-produk tersebut akan dinikmati oleh masyarakat.

Apa yang disampaikan pelaku UMKM yang tergabung dalam Forum Garuda Kota Mataram dan Sembilan dari 11 perusahaan pusat perbelanjaan yang diundang Pansus Pasar, disebut Zaitun sebagai pembelaan masing-masing pihak. Namun apapun itu, lanjutnya, yang jelas, antara pengusaha pusat perbelanjaan dan pasar modern denganpelaku UMKM yang ada di Kota Mataram, harus terjalin kerjasama yang saling menguntungkan. ‘’Usaha tidak rugi, masyarakat yang membeli juga nyaman,’’ imbuhnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) – Setelah lama target DAN realisasi retribusi parkir di Kota Mataram tidak tercapai dan terus menjadi sorotan kalangan DPRD, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) akan mengkaji ulang titik – titik parkir dengan melibatkan akademisi Universitas Mataram (Unram).

Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid mengungkapkan, rencana pihaknya akan mengundang tim akademisi Unram untuk mengkaji jumlah titik parkir di Kota Mataram. Hal tersebut dimaksudkan agar diketahui secara pasti berapa potensi parker di Kota Mataram, sehingga tidak menjadi pertanyaan DPRD Kota Mataram. “Kan kita terus ditanya, biar jelas kita akan undang akademisi Unram untuk mengkaji,” kata Khalid.

(Suara NTB/dok)

Drs. H. Khalid Khalid belum berani berspekulasi capaian yang dihasilkan setelah melibatkan tim akademisi. Namun dengan potensi titik parkir 513 dengan 550 juru parkir yang tersebar di Kota

Mataram, dipastikan capaian parkir sesuai yang diharapkan.

Atas dasar kajian itu akan diketahui berapa besaran kenaikan retribusi parkir. “Kita akan coba MoU dengan akademisi supaya kenaikan tidak terlalu kecil dan besar,” pungkasnya.

Perlu diketahui bahwa empat tahun berturut – turut realisasi parkir di Kota Mataram tidak pernah tercapai. Diberitakan sebelumnya, Ketua Pansus Parkir DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji meyakini pendapatan parkir setelah Peraturan Daerah (Perda) diundang – undangkan bisa mencapai Rp 10 miliar pertahun. Dasar perhitungannya adalah dengan jumlah kendaraan yang ada di Kota Mataram. Menurutnya, Kota Mataram merupakan daerah penyangga daerah lain yang kerap melakukan mobilisasi di Kota Mataram. (cem)

Revitalisasi Mandalika Diperkirakan Rampung Akhir 2016

Zaitun, SH

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ynt)

TKI Ilegal Banyak di Kelurahan Rumah Kumuh Membengkak BPM Bantah Bantuan Pinggiran Kota Mataram Tak Tepat Sasaran

Mataram (Suara NTB) Revitalisasi Pasar Mandalika yang telah dilaksanakan sejak 2012 ditargetkan rampung akhir 2016 mendatang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Wartan, SH, Senin (27/4) di ruang Media Center Kota Mataram.

“Kami perkirakan untuk tahun 2016 membutuhkan dana sekitar Rp 16 miliar sehingga bisa rampung secara keseluruhan sesuai dengan grand design penataan Pasar Mandalika,” ujarnya.

Wartan menyebutkan dari tahun 2012 sampai 2015 ini, dana yang digelontorkan untuk penataan pasar induk tersebut sekitar Rp 20,4 miliar. Ia merincikan pada tahun 2012 pihaknya mendapat kucuran dana pendampingan dari pemerintah pusat sebesar Rp

7,5 miliar dan pada tahun 2013 sebesar Rp 3 miliar dari DAK (Dana Alokasi Khusus).

Sementara itu pada tahun 2014 anggaran yang dikucurkan Rp 3 miliar dari DAK dan Rp 1 miliar dari APBD Kota Mataram. Untuk tahun 2015, dianggarkan Rp 3,7 miliar lebih dari APBD Kota Mataram dan Rp 2,2 miliar DAK. Dana yang dikucurkan dari APBD Kota Mataram di tahun ini juga termasuk bantuan dari Pemprov NTB sebesar Rp 1 miliar. “Itu semua untuk mempercepat selesainya penataan Mandalika. Sekarang sedang dalam proses tender untuk program 2015,” ujarnya.

Untuk pendanaan tahun 2016 mendatang dengan kebutuhan sekitar Rp 16 miliar, Wartan berharap ada juga bantuan dari pemerintah pusat. Pihakn-

ya sudah mengusulkan bantuan tersebut melalui Kementerian Perdagangan. “Semoga kita bisa dapat bantuan tahun 2016 sehingga 2016 akhir bisa selesai,” harapnya. Paling tidak tambahnya, ada bantuan sebesar Rp 10 miliar dan sisanya Rp 6 miliar dapat dialokasikan melalui APBD Kota Mataram.

Wartan mengatakan jika hanya mengandalkan anggaran dari Pemkot Mataram, pengerjaan revitalisasi tidak akan selesai dalam waktu yang singkat.

Tahun ini proyek revitalisasi difokuskan untuk pembangunan los, kios, dan drainase. “Losnya belum selesai. Ada juga pembangunan kios dan saluran drainase.

Karena saat musim hujan kondisinya pasti becek, untuk itu kita akan perbaiki saluran drainasenya,” ujarnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) – Membengkaknya jumlah rumah tidak layak huni atau rumah kumuh di Kota Mataram, mengundang spekulasi dari berbagai pihak. Penyaluran bantuan tersebut disinyalir tidak tepat sasaran bahkan tumpang tindih dengan program instansi lainnya. Namun, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) tetap berkelit pendataan RTLH dinilai sudah sesuai nama dan alamat.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram, H. Syaiful Mukmin menyebutkan, sesuai laporan keterangan pertanggungjawab (LKPJ) Walikota Mataram beberapa waktu lalu, perbaikan rumah tidak layak huni kurun waktu lima tahun terakhir mencapai 4.156 unit. Meski diakui, rumah kumuh di Kota Mataram mengalami peningkatan di tahun 2014 yakni 1743, akibat dilakukannya pendataan ulang oleh pemerintah kelurahan.

Dia membantah perbaikan rumah kumuh salah sasaran atau tidak nama dan alamat, melainkan secara normatif disampaikan kondisi rumah akan terjadi perubahan setiap tahunnya. “Terjadi badai dan hujan, kan tiap tahun pasti terjadi perubahan kondisi fisik rumah,” kilah Syaiful. Kaitannya dengan intervensi yang sama oleh SKPD seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Baznas dan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK), Syaiful mengaku selalu melakukan koordi-

(Suara NTB/dok)

H. Syaiful Mukmin nasi. Hal itu dimaksudkan agar program tidak tumpang tindih sehingga bantuan bisa sesuai dengan target.

Sementara untuk target tuntasnya perbaikan rumah kumuh itu, sesuai dengan kesepatakan dengan Pemerintah Provinsi NTB bahwa intervensi dilakukan secara bersama yakni 442 setiap tahun. Jatah Pemkot Mataram di tahun 2015 yakni 221 unit rumah dan dinilai tidak menjadi persoalan atau gampang untuk dituntaskan. “Kalau sekedar 221 unit, itu tidak masalah bagi kita,” pungkasnya.

Konkret hingga kapan tuntasnya perbaikan RTLH, Mantan Lurah Pejeruk ini belum berani memastikan, tetapi yang jelas setiap tahun akan dianggarkan melalui APBD Kota Mataram. (cem)

Pemkot Siap Bersinergi dengan LPA NTB

Atasi Dugaan Maraknya Prostitusi Remaja Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram siap bersinergi dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB untuk mengatasi dugaan maraknya prostitusi remaja khususnya di kalangan anak sekolah di Kota Mataram. Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnkertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, Senin (27/4).

“Pemkot Mataram siap bersinergi dengan LPA untuk mengatasi ini. Ini demi kepentingan kita bersama, demi kepentingan generasi muda kita dan demi kepentingan bangsa,” jelasnya.

Khalik mengatakan LPA NTB melalui media menyampaikan ada peningkatkan jumlah pelaku prostitusi dari kalangan anak sekolah di Kota Mataram. Ia berharap LPA NTB memberikan data nama pelajar yang diduga menjajakan dirinya tersebut kepada Pemkot Mataram. Sehingga Pemkot Mataram bisa melakukan tindak lanjut mengatasi persoalan tersebut. “Pemkot Mataram berharap kalau memang betul terjadi peningkatan, berikan data by name by school dan sama-

sama kita lakukan rehabilitasi sosial,” ujarnya.

Untuk program rehabilitasi sosial khusus untuk pelaku prostitusi, Khalik mengatakan Kementerian Sosial juga memiliki program khusus untuk penanggulangan tuna susila. Dan jika memang data tersebut didapatkan dari LPA, pihaknya akan langsung melaporkan ke Walikota untuk koordinasi langkah selanjutnya. “Kementerian Sosial juga punya program terkait itu dan itu juga bisa kita tangani melalui APBD Kota Mataram terkait hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mengatasi persoalan itu,” terangnya.

Dengan tidak ada data yang dimiliki terkait jumlah remaja yang terlibat prostitusi ini, Khalik mengatakan pihaknya tidak bisa mengambil langkah tepat bagaimana mengatasinya.

“Kita apresiasi apa yang menjadi temuan LPA NTB dan kita juga minta datanya. Kita juga akan tutupi dan rahasiakan data itu,” jelasnya.

Dalam rangka rehabilitasi sosial, mantan Camat Cakranegara ini mengatakan pihaknya akan melakukan intervensi baik itu sosial, psikologi, maupun hukum. (ynt)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 28 April 2015

Halaman 3

Polda NTB Kawal Pembangunan Mandalika Resort Mataram (Suara NTB) Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menjalin kerjasama dengan Polda NTB dalam pengamanan selama proses pembangunan infrastruktur di Mandalika Resort, Kuta, Lombok Tengah. si dengan para pihak, sehingga tidak muncul persoalanpersoalan di kemudian hari.

“Dalam rangka itulah kita membuat kesepakatan dengan Polri khususnya Polda NTB dalam rangka mengamankan teman-teman di lapangan agar merasa aman dan

ngkiri dalam pelaksananaan pembangunan infrastruktur dasar, terdapat kendala-kendala yang dialami. Beberapa di antaranya yang disebutkan, kendala adanya masyarakat yang masih mengklaim lahan di Mandalika Resort.

ITDC sudah berkomunika-

na tanpa adanya gangguan, sehingga Mandalika Resort secepatnya terealisasi.

Kapolda NTB, Brigjen Pol Sriyono menegaskan, dalam 20 butir pasal yang disepakati, mengharapkan agar pembangunan yang telah lama terhenti bisa berjalan maksimal.

Dalam tugas pokok dan fungsinya, Kepolisian akan melakukan pengamanan.

Baik untuk lahannya, aset, personel yang bekerja hingga pengamanan terhadap peker-

jaan bisa berjalan maksimal.

Kapolda mengatakan, pihaknya akan membentuk langsung Satgas untuk mengamankan area yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tersebut. Di dalamnya ada Polri, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Semua akan kita libatkan, sehingga pembangunannya berjalan dengan baik. Kasian, pembangunan yang direncanakan telah lama akan

mandek di tengah jalan,” demikian Sriyono.

Menghadapi gangguangangguan yang mungkin akan terjadi, Kapolda mengatakan akan melakukan langkahlangkah yang lebih komunikatif. Jikapun ada kendala jalan buntu, menurutnya langkah hukum bisa saja diambil untuk menjawab kelangsungan pembangunan infrastruktur.

“Tetapi langkah hukum adalah jalan yang paling akhir,” demikian Kapolda. (bul)

(Suara NTB/ynt)

MoU diteken oleh Manajer Operasional ITDC, Nyoman Cakra, dan Kapolda NTB, Brigjen Pol Sriyono di Novotel, Lombok Tengah, Senin (27/4).

Ada 20 butir kesepakatan yang tertuang dalam MoU tersebut.

Nyoman Cakra tidak memu-

nyaman dalam bekerja,” pungkasnya.

Kendala-kendala yang demikian, tidak menutup kemungkinan akan berkembang di lapangan. Hal itulah yang diantisipasi. Selama masa pembangunan, ITDC dikatakannya telah menempuh berbagai cara, salah satunya dengan musyawarah dan mufakat dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Harapannya, agar proses pembangunan dapat terlaksa-

Kejar Target Penjualan Vario HONDA mengintip segmen pasarnya untuk menjual produk terbaru, Vario Techno 150. Ditargetkan, dalam sebulan varian terbaru ini akan mampu menembus penjualan hingga 700 unit.

“Saat ini masih angka penjualannya antara 500-an unit, kita sedang kejar bisa laku per bulan sebanyak 700 unit,” kata Marketing Manager Astra Motor Mataram, Wendy Tenario, Senin (27/4). Wendy menyebut bukan perkara sulit untuk menembus target angka penjualannya tersebut. Kendati harga unit Vario Techno 150 di atas Rp 21-an juta, baginya tidak menjadi persoalan bagi pasar penjualannya di NTB. “Yang masyarakat cari sekarang, produk unggul,” tambahnya.

Dijelaskan, Honda Vario 150 eSP – “Ride The Perfection” merupakan skutik flagship AHM dengan desain dan fitur yang canggih.

Motor ini sudah menggunakan mesin Honda terbaru berteknologi eSP dan berbagai fitur lainnya seperti Answer Back System, lampu depan LED, PGM-FI, Combi Brake System, ISS dan lainnya. Dengan kombinasi desain dan fitur yang premium, produk ini menurutnya amat ditunggu tunggu konsumen. Honda Vario 150 eSP disebut memiliki performa tinggi jauh di atas motor skutik lainnya.

Motor ini mampu mencatat waktu 11,9 detik untuk jarak 0200 m dengan top speed 102 km/jam. Selain bertenaga, model ini juga memiliki konsumsi BBM teririt di kelasnya sebesar 52,9 km/liter.

Tenaga canggih dan irit secara bersamaan. Ini bisa didapatkan melalui pengaktifan fitur Idling Stop System (metode ECE R40).

Emisi yang dihasilkan pun lebih baik dari standar emisi EURO 3.

Memperkenalkan Honda Vario 150, malam Minggu kemarin, Astra Honda Mataram menggelar kegiatan glow run memadati lapangan umum Sangkareang Mataram.

Menghadirkan peserta yang cukup banyak.

Berbagai acara lain juga dilakukan, diantaranya, mulai dari service murah dan pengecekan gratis sepeda motor Honda, riding test vario techno 150, bazar spare part, city touring Komunitas Honda Lombok bersama pengguna matic Honda Vario dan Lomba kreativitas siswa s i s w i sekolah menen g a h atas sekota Mataram. (bul)

(Suara NTB/bul)

PENGAWASAN AYAM Diskoperindag Kota Mataram mengawasi penjualan ayam di pasar-pasar tradisional di Kota Mataram dalam rangka mencegah masuknya ayam tiren.

Salah satu pedagang ayam di Pasar Kebon Roek, Ampenan sedang melayani pembeli, Senin (27/4).

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Wartan, SH menyampaikan pihaknya sedang melakukan pengawasan di setiap pasar untuk penjualan daging ayam kedaluwarsa atau kerap disebut ayam tiren (mati kemaren).

Hal ini menindaklanjuti munculnya kembali isu penjualan ayam tiren di beberapa daerah.

Demikian disampaikan Wartan, Senin (27/4).

Wartan menyampaikan setelah mendengar berita tentang daging ayam kedaluwarsa ini, ia langsung berkoordinasi dengan jajarannya untuk mengawasi penjualan ayam di pasar-pasar yang ada di Kota Mataram. “Tapi amit-amit se-

moga jangan sampai terjadi di Kota Mataram,” ujarnya.

Pengawasan yang dilakukan jajarannya adalah dengan mendatangi pasar-pasar tradisional yang ada di Mataram.

Namun sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan ada ayam tiren yang dijual di pasar.

Walaupun tidak ada isu ayam tiren ini, Wartan mengatakan pihaknya tetap melakukan pengawasan di pasar. Pengawasan ini juga dilakukan

terkait penggunaan bahan berbahaya di produk pangan. Pengawasan juga dilakukan pihaknya dengan melibatkan pengurus pasar. “Kami libatkan pengurus pasar yang ada di masing-masing pasar. Komunikasi dan koordinasi kami dengan mereka juga tetap berjalan,” ujarnya.

Pemantauan bahan berbahaya yang terkandung dalam produk pangan disampaikan Wartan tetap dilakukan secara berkelanjutan. “Peman-

tauan bahan berbahaya dalam produk pangan secara sustainable kita lakukan dan semua pelaku usaha dan pasar kita cek,” ujarnya. Dalam pengawasan ini pihaknya tidak turun sendiri, tapi juga melibatkan BBPOM maupun kepolisian. Beberapa waktu lalu hasil temuan pihaknya adalah dua ton terasi yang mengandung zat pewarna berbahaya yang ditemukan di pasar Pagesangan dan pasar Pade Angen Bertais atau yang biasa dise-

but Pasar Selak.

Sebelumnya Kepala Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen, Diskoperindag Kota Mataram, Taufiqurrahman menyampaikan produk pangan yang mengandung bahan berbahaya masih banyak ditemukan di pasaran seperti terasi, mie basah, kerupuk, dan lainnya walaupun sering dilakukan inspeksi mendadak (sidak). Agar peredaran bahan makanan dengan kandungan berbahaya ini terputus. (ynt)

Jatah Raskin Diminta Tak Dipangkas Mataram (Suara NTB) Komisi VI DPR-RI dalam kunjungannya ke NTB, Senin (27/4) menekankan jatah beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang telah dialokasikan oleh pemerintah tidak dipangkas. Entah oleh pemerintahan terendah setingkat desa.

Sehingga perlu dilakukan pengawasan yang serius hingga ke penerima, Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Anggota Komisi VI DPR RI, Endang Sri Karti Handayani, SH.,M.Hum, mengatakan, pemerintah telah melakukan verifikasi terhadap RTS yang berhak menerimanya. Jadinya, tidak ada alasan untuk dilakukan pemotongan jatah oleh siapapun. Terkecuali, di penerima jatah memberikan izin dan secara ikhlas membagi-bagi.

Ia mengkritik ada RTS yang menerima jatahnya sampai 2 Kg, padahal jatah sebesar 15 Kg diharapkan akan meringankan bagi mereka yang kategorinya miskin. Tentu, dengan pembagian jatah ini, apalagi cukup jauh dari ketentuannya, akan lamban mengurangi beban kemiskinan si penerima.

“Satu biji pun tidak boleh

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR4100AB NOKA/NOSIN: MH1NF600TTK298934/NFGE1297666 AN. I NYOMAN SUBRATA HILANG DISEKITAR MATARAM. HILANG STNK R2 YAMAHA XEON DR3994BU NOKA/NOSIN: MH344D001BK120283/ 44D-12073 AN. HAIRIYAH S HILANG DISEKITAR MATARAM.

kurang diterima sama RTS, harus diawasi,” katanya pada Suara NTB di sela-sela diskusi, Senin (27/4).

Demikian juga soal kualitas, ia menyorot Bulog harus memberikan kualitas yang layak konsumsi bagi masyarakat. Dalam hal ini, yang harus dikedepankan adalah sisi manusiawinya. DPR RI bahkan berencana akan melakukan pengecekan langsung terhadap gudang-gudang penyimpanan beras Bulog.

“Selama ini kita mendengar

cukup banyak keluhan soal kualitas raskin. Ini salah satunya yang kita harapkan agar Raskin diberikan yang layak konsumsi,” demikian Endang.

Kepala Divre Bulog NTB, M. Sugit Sutejdo Mulyono menegaskan, soal jatah, Bulog tidak bisa mengintervensi hingga ke tingkat RTS. Kewajibannya hanyalah mendistribusikan hingga titik distribusi (desa/kelurahan) sesuai dengan jatah yang tertera.

“Soal berapa pembagiannya oleh pemerintah desa,

kami tidak punya wewenang di situ,” tambahnya.

Ia juga menyinggung apa yang diharapkan oleh Komisi VI DPR RI bagaimana membeli gabah dan beras petani.

Pada prinsipnya Bulog akan membeli sebanyak-banyaknya gabah petani. Tetapi soal harga, tetap berdasarkan kualitas gabah petani. Sebab, ketentuan harga ini sudah ditetapkan berdasarkan instruksi presiden, bukan standar baku yang ditetapkan oleh Bulog. (bul)

SUARA NTB Selasa, 28 April 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pelayanan di Dinas Dukcapil

(Suara NTB/ari)

Bantah Serahkan ke Lobar KLAIM Wakil Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar) H. M. Nursaid, yang menyatakan telah menyaksikan serah terima sejumlah aset dari Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) ke Pemda Lobar dibantah Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH. Bupati mengatakan, tidak akan memenuhi permintaan Pemda Lobar, apalagi sampai menyerahkan sejumlah aset yang ada di KLU. “Kita tetap berpedoman pada UU terkait pembentukan KLU. Daun kering pun milik Lombok Barat yang jatuh di KLU, maka harus diserahkan ke KLU. Apalagi ini menyangkut aset, tidak akan saya serahkan,” tegas bupati menjawab pertanyaan wartawan, Senin (27/4).

Djohan mengatakan, tidak ada serah terima aset sebagaimana diklaim Wakil Ketua DPRD Lobar, H. M. Nursaid, di Kantor BPK, Jumat (24/4) lalu. Hingga detik ini, ujarnya, Pemda KLU tidak pernah menyelesaikan berkas apapun menyangkut aset, baik aset yang berada di Amor-Amor seluas 60 hektar, 24 are di Gili Trawangan dan beberapa are di kawasan Teluk Nara.

Sebaliknya, Djohan hanya mengakui jika dirinya hanya menyerahkan secara resmi dokumen penyelesaian menyangkut batas wilayah serta beberapa gedung sekolah lama di KLU yang dibangun dari dana APBN. “Jadi belum ada yang resmi menyangkut aset, yang resmi hanya penandatanganan batas wilayah. Tahapan terakhir pembahasan aset, baru sampai komunikasi yang difasilitasi oleh BPK dan BPKP,” tegasnya.

Djohan kembali menegaskan, bahwa persoalan yang terselesaikan dengan Lobar hanya menyangkut tapal batas. Sebelumnya ia juga pernah menyinggung, terkait tapal batas Pemda KLU telah mengalah demi mendinginkan tensi polemik yang kian memanas.

“Soal tapal batas sudah selesai.

Saya sendiri sudah tanda tangan, dan saya pikir itu adalah kesepakatan terbaik,” katanya.

Ia menjelaskan, bahwa terkait tapal batas itu, Pemda KLU melalui mediasi Pemprov NTB menerima batas wilayah di titik Gapura yang dibangun saat ini.

Namun ia juga menolak, adanya permintaan dari Lobar untuk menambah batas wilayah kedua Pemda menjadi 17 meter ke utara dari titik Gapura. (ari)

Bupati Perintahkan Satpol PP Lakukan Pengawasan

Selong (Suara NTB) Pascaditemukannya dua oknum diduga calo dan satu oknum staf di lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan pengawasan. Kegiatan pelayanan pembuatan administrasi kependudukan di Dukcapil terhitung Senin (27/4) mulai mendapat pengawasan ketat dari Satpol PP. “Bupati secara khusus telah memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengawasi dan membantu pelayanan administrasi kependudukan di Dukcapil,” terang Kepala Satuan Pol PP Lotim, Salmun Rahman saat dikonfirmasi wartawan di Selong, Senin (27/4).

Bupati, ujarnya, menginginkan di masa mendatang tidak ada lagi praktik percaloan dalam pelayanan pembuatan administrasi kependudukan Lotim. Pasalnya, praktik calo ini sangat merugikan masyarakat. Untuk itu, para pelayan masyarakat di Dukkcapil diharapkan betul-

betul melaksanakan tugas pelayanan dengan baik.

“Adanya calo ini kan menambah beban masyarakat,” ucapnya.

Para petugas pelayanan di Dukcapil, ujarnya, harus punya integritas, sehingga jika ditemukan ada yang melakukan praktik yang tidak sesuai aturan hukum itu, pihak Satpol PP siap akan memprosesnya. “Saya sudah minta kepada anggota kalau ada yang ditemukan langsung tangkap saja,” tegasnya.

Pihaknya mengingatkan, jika Satpol PP tidak saja mengawasi staf, namun juga warga yang dilayani. Melihat kon-

disi Kantor Dukcapil yang selalu ramai oleh warga yang membuat dokumen kependudukan ini sangat diperlukan pengawasan. Hal ini memicu, proses praktik percaloan, karena adanya masyarakat yang malas mengurus. “Karenanya, memang perlu penertiban dan diatur serta diperbaiki sistem pelayanannya,” ungkapnya.

Terhadap yang sudah tertangkap basah oleh Bupati Lotim, Sabtu (25/4) lalu, saat ini sudah diproses dan sudah dimintai pertanggunganjawaban. Dalam hal ini, ujarnya, sudah ada petugas khusus yang ditunjuk bupati untuk

Ketua DPRD Tantang FSMLM

(Suara NTB/rus)

AKSI - Massa FSMLM mendesak Dewan segera menggunakan hak angketnya terhadap Bupati Lotim. Mereka menilai Bupati Lotim telah melanggar undang-undang.

memproses lebih lanjut, termasuk kemungkinan bisa ke ranah hukum. “Namanya ada pelanggaran pasti akan dikenakan sanksi,” imbuhnya.

Sementara Kepala Dinas

Dukcapil Lotim, H. Tahmid Asry tidak mau komentar terkait temuan yang terjadi. Pihaknya melimpahkan kasus tersebut ke Satpol PP untuk ditindaklanjuti. (rus)

KLU Raih Penghargaan Pangripta Nusantara

Bedah Persoalan Lotim

Selong (Suara NTB) Massa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Masyarakat Lombok Timur Menggugat (FSMLM) kembali mendatangi gedung DPRD Lotim, Senin (27/4). Mereka meminta DPRD Lotim menggunakan hak angketnya melengserkan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan, karena dianggap tidak mampu menjawab aspirasi masyarakat Lotim.

Saat melakukan pertemuan, Ketua DPRD Lotim, H. Khaerul Rizal, ST, bersama tiga pimpinan dewan lainnya menantang FSMLM membedah semua persoalan yang dibawa tersebut satu per satu. Menurutnya, pembahasan semua persoalan itu dalam satu waktu terkesan dipaksakan dan dianggap tidak efektif. “Kita tidak mungkin membahas tujuh masalah sekaligus,” ungkapnya.

Tantangan pimpinan dewan untuk membahas semua tuntutan itu kata Rizal sebagai bentuk keseriusan pihaknya mengungkap kasus-kasus yang dibawa FSMLM. Menurutnya, jika pembahasannya per item melalui komisi masingmasing, maka hasilnya bisa jauh lebih baik.

Bicara masalah hak angket dewan itu katanya bisa digunakan saat kepala daerah mengeluarkan kebijakan yang melanggar undang-undang dan berdampak luas. Sementara itu, kasus-kasus yang diusung FSMLM masih bersifat umum.

Rizal menyebut kasus PT. Joben Evergreen dan CV Arini yang memperebutkan pengelolaan kawasan wisata Otak Kokok Joben sudah tidak ada masalah. Kontrak CV. Arini sudah berakhir tahun 2014. Belum lagi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah memenangkan Joben. ‘’Mau eksekusi sudah tidak ada yang dieksekusi, karena sudah berakhir. Di mana saat ini diketahui yang mengelola kawasan diambil alih pemerintah daerah,’’ ujarnya.

Saat ini dituturkan Rizal, berdasarkan hasil komunikasinya dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lotim, sedang disusun upaya mediasi dengan PT Joben. Ada kesanggupan untuk memberikan retribusi Rp 700 juta kepada Pemkab Lotim yang ditawarkan PT Joben Evergreen.

Berikutnya, kasus pasir besi, izinnya diketahui waktu bupati sebelumnya, sehingga pihaknya mempertanyakan kasus yang akan didalami. Sementara kasus PT. ESL sedang ditangani kementerian.

Tantangan Ketua DRRD Lotim ini pun disambut beragam anggota FSMLM. Ketua Dewan Pembina FSMLM, Habibi, Habibi, yang menegaskan kembali janji dewan dalam pertemuan sebelumnya untuk menghadirkan eksekutif dengar pendapat. Ia menyatakan, tuntutan agar dewan bentuk hak angket adalah harga mati bagi FSMLM. ia menyatakan, atas nama rakyat, ia sebut sejauh ini sebanyak 65 kali demonstrasi hanya 2 kali diterima bupati. ‘’Dari sekian kali hearing tidak pernah satupun yang diterima bupati. Peranan Dewan selanjutnya harus bisa berada di tengah rakyat. Mengusung suara rakyat,’’ ujarnya.

Hal senada disampaikan Lalu Mukarraf. Pihaknya melihat, kebijakan Bupati Lotim selama 1,8 tahun banyak pelanggaran hukum dan UU yang telah dilakukan, sehingga sangat diharapkan, dewan ini segera menggunakan hak angketnya.

Diakuinya, semua kasus dan kebijakan bupati yang sudah melanggar hukum dan sudah ditindaklanjuti. Bahkan katanya sudah ada yang sampai ke meja Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan aparat Kepolisian. ‘’Jika tidak segera direspons, maka ancamannya adalah akan segera dilakukan pengadilan rakyat,’’ ujarnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

SUASANA - Suasana pelayanan di kantor Dinas Dukcapil Senin (27/4) terlihat berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Sebelumnya, Bupati Lotim menangkap dua oknum yang diduga calo.

(Suara NTB/ari)

SERAHKAN HIBAH - Bupati KLU H. Djohan Sjamsu menyaksikan penandatanganan penyerahan hibah ke Polres, KPU dan Panwaslu, Senin (27/4).

Pemda KLU Serahkan Dana Hibah Pelaksanaan Pilkada Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) secara resmi menyerahkan anggaran hibah untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) kepada 3 instansi teknis terkait. Ketiga lembaga yang menerima hibah itu antara lain, Polres (persiapan) Lombok Utara, KPUD KLU dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lombok Utara. Penyerahan anggaran dilakukan dengan penandatanganan surat perjanjian dana hibah di aula kantor Bupati Lombok Utara, Senin (27/4).

Adapun besaran anggaran dana hibah yang diserahkan, yakni Rp 8 miliar ke KPUD, Rp 800 juta untuk Panwaslu dan Rp 750 juta untuk Polres.

Sejatinya, anggaran yang diterima ketiga lembaga itu masih belum memenuhi usulan. Misalnya KPUD pada RAPBD KLU tahun 2015 lalu mengusulkan Rp 18 miliar dan Panwaslu KLU mengusulkan sebesar Rp 3,5 miliar. Kedua lembaga itu pun, kembali akan mengajukan usulan un-

tuk memperoleh tambahan dana dari APBD KLU untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Pilkada, 9 Desember 2015 mendatang.

Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH, pada kesempatan tersebut berharap, anggaran yang diserahkan ke lembaga penyelenggara Pilkada seperti KPUD dan Panwaslu KLU, dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesuksesan Pilkada. Mengacu pada jumlah dana yang diberikan, ia mengklaim kemungkinannya tidak mencukupi dari kebutuhan lembaga terkait.

Namun tentu saja, Pemda KLU juga harus menyesuaikan pemenuhan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. “Anggaran yang sudah diberikan ini tentu digunakan sesuai aturan dan dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Harapan kami, dana ini bisa mendukung suksesnya Pemilukada,” kata Djohan.

Djohan mengingatkan, agar penerima hibah mengalokasikan anggaran sesuai pedoman

yang ada. Semua pihak yang mempergunakan dana hibah, agar tidak terjebak pada hal sepele, sehingga mengundang kecurigaan saat dilakukannya pemeriksaan oleh lembaga terkait (BPKP). “Kita tentu tidak ingin ada aparatur yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena hal-hal sepele,” ujarnya mengingatkan.

Sementara, Ketua KPUD KLU, Fajar Martha, S.Sos, usai serah terima dana hibah mengatakan dana ini selanjutnya akan dialokasikan untuk proses dan pelaksanaan Pilkada dari tahapan awal. Ia tak menyangkal, dana yang diterima ini belum mencukupi nominal ideal untuk menyelenggarakan Pilkada.

“Memang besaran anggaran ini belum mencukupi untuk pelaksanaan Pilkada Lombok Utara. Untuk itu, kita sudah berkomunikasi dengan TAPD agar kekurangan anggaran dapat diajukan ke DPRD untuk disetujui. TAPD sendiri sudah ada lampu hijau untuk memberi tambahan alokasi senilai Rp 5 miliar,” ujar Fajar singkat. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Untuk pertamakalinya di NTB, Kabupaten Lombok Utara (KLU) berhasil meraih penghargaan Pangripta Nusantara Kabupaten/Kota di Indonesia dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN). Oleh Pemda KLU, penghargaan ini dijadikan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dalam aspek perencanaan pembangunan setiap tahunnya.

“Tahun lalu, kita hanya masuk nominasi. Tetapi tahun ini, dari 3 kabupaten, yakni Dompu, Bima dan KLU yang diajukan provinsi, kita berhasil meraih penghargaan Pangripta Nusantara dari Bappenas - Kementerian PPN,” ungkap Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH, di ruang kerjanya, Senin (27/4).

Kementerian PPN/Bappenas, melalui surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Slamet Seno Adji, MA., tanggal 21 april 2015, mengundang Pemda KLU untuk menerima penghargaan dimaksud pada Rabu (29/4), esok. Dijelaskan, KLU dinobatkan menerima penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara (APN) setelah melalui empat tahapan proses seleksi.

Anugerah Pangripta Nusantara, kata Djohan, adalah anugerah yang diberikan Kementerian PPN/Bappenas kepada daerah yang meraih prestasi bidang perencanaan pembangunan. Di mana 4 tahapan proses yang dinilai mencakup, Penilaian Dokumen Rencana Kerja Pemerin-

tah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota, tahun 2015, penilaian proses penyusunan perencanaan pembangunan, penilaian dokumen RKPD oleh tim penilai pusat, dan penilaian presentasi dan wawancara Kepala Bappeda Kabupaten/Kota oleh tim pusat.

“Kalau tidak salah, hanya ada 33 kabupaten/kota se Indonesia yang dinilai, lalu dikerucutkan menjadi 18 Kabupaten/Kota. Makna dari anugerah ini bagi KLU, adalah bahwa apa yang kita rencanakan selama ini sudah sesuai dengan keinginan dan aturan main yang ada,” ujarnya.

Djohan mengatakan, dalam proses perencanaan RAPBD menjadi APBD, pihaknya tetap mengedepankan porsi belanja publik yang lebih besar daripada belanja aparatur. Tahun ini pun, porsi belanja publik masih lebih besar yakni 60 persen. Ia meyakini, dipertahankannya porsi belanja publik ini menjadi salah satu indikator penilaian utama oleh Bappenas.

Bupati menilai, di saat banyak kabupaten/kota lain kesulitan untuk mengimbangi porsi belanja aparatur dan publik, pihaknya masih leluasa mengatur anggaran dengan porsi lebih besar untuk mendukung proses pembangunan di masyarakat. “Harapan kita, penghargaan ini akan memberi dampak ke depannya. Mungkin saja, banyak urusan-urusan kita dipusat akan dimudahkan seiring adanya perbaikan kinerja yang kita tunjukkan,” demikian Djohan Sjamsu. (ari)

Camat Masbagik Dukung Verifikasi Disosnakertrans Lotim Ulang Penerima PSKS akan Bentuk LPSP

(Suara NTB/yon)

DISKUSI - Disosnakertrans Lotim saat menggelar diskusi terkait ketenagakerjaan di Gedung LLK Selong, Senin (27/4) sore.

Selong (Suara NTB) Camat Masbagik Ainul Yakin, S.Sos, mendukung rencana pemerintah melakukan verifikasi ulang (pendataan) terhadap masyarakat yang tidak mampu dan berhak menerima bantuan dari pemerintah. Alasannya, bantuan yang diberikan oleh pemerintah sudah salah sasaran dan menjadi konflik di tengah masyarakat.

“Kita sangat mendukung jika dilakukannya pendataan ulang tersebut. Karena, di Kecamatan Masbagik terdapat 10 desa yang terdiri dari 82 dusun dengan total jumlah penduduk sebanyak 96.153 jiwa yang terdiri dari perempuan dan laki-laki. Masalah berkurang atau bertambahnya data penerima bantuan, itu urusan belakang. Yang penting datanya valid dan tepat sasaran,” katanya pada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (27/4) Selain itu, ujarnya, dalam

melakukan pendataan pemerintah pusat maupun pihak yang melakukan pendataan berkoordinasi maupun melibatkan pihak kecamatan, desa/kelurahan, terlebih kepala dusun/lingkungan yang mengetahui persis kondisi masyarakatnya. Sementara sebelumnya, sudah banyak masyarakat yang melakukan protes kepada pihak kecamatan, desa maupun dusun, karena banyak masyarakat yang layak mendapatkan bantuan itu malah tidak dapat.

“Kebetulan kan kantor camat bertetangga dengan Kantor Pos Masbagik, sehingga pernah kita bertanya dan melihat bahwa, ada ibu yang memakai kalung emas datang ke kantor pos untuk mengambil bantuan jenis PSKS. Itu benar-benar sudah salah sasaran,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Lurah Selong, Lukman Hakim. Menurutnya, jika di-

lakukannya pendataan ulang.

Pihaknya berharap supaya ada koordinasi antara pihak yang melakukan pendataan dengan pemerintah desa/kelurahan setempat.

Ia menyebutkan, jumlah lingkungan yang ada di kelurahan Selong sebanyak lima lingkungan yang terdiri dari 11.903 jiwa dengan KK sebanyak 3.463. Adapun, jumlah penduduk yang mendapatkan bantuan dari pemerintah itu sebanyak 443 orang. Sementara, katanya, dari sekian banyak yang mendapatkan bantuan tersebut, banyak di antaranya yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan itu malah dapat, begitupun sebaliknya. “Mudah-mudahan, dengan dilakukannya pendataan ulang itu bisa memperbaiki data yang saat ini sudah salah sasaran, baik itu bantuan BLSM, PSKS maupun bantuan yang lainnya,” harapnya. (yon)

Selong (Suara NTB) – Menyambut Hari Buruh 1 Mei 2015, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diosnakertrans) Kabupaten Lombok Timur, menggelar diskusi dengan sejumlah pihak yang turut ikut terlibat dalam memerangi para calo TKI tak berizin, Senin (27/4) sore. Diskusi ini sekaligus merupakan jejaring dalam mengadakan bursa kerja melalui jalur yang prosedural. ‘’Hal itu dilakukan untuk mengintegrasikan kesatuan langkah dalam konteks penempatan TKI. Salah satu langkah yang digunakan adalah dengan membentuk Lembaga Pelayanan Satu Pintu (LPSP),’’ ujar Sekretaris Diosnakertrans Lotim, Mulki pada Suara NTB. Menurutnya, kegiatan diskusi maupun dialog yang dilakukan Diosnakertrans Lotim bersama PJTKI, ADBMI, LSD itu meru-

pakan satu upaya pemerintah mengatasi TKI non prosedural.

Apalagi, sejauh ini semakin gencar pemerintah sosialisasi, semakin gencar pula para calo TKI tak berizin mencari ‘’mangsa’’ dan memberangkatkan TKI melalui jalur non prosedural.

Untuk itu, melalui kegiatan itu, pihak Diosnakertrans ke depannya akan membentuk LPSP yang bertujuan mempersempit ruang gerak calo tak berizin itu sekaligus memberantasnya. Karena, selama ini permasalahan TKI yang berada di luar negeri didominasi TKI ilegal yang tidak lain pekerjaan dari calo-calo tak berizin tersebut.

Diakuinya, selama ini masih banyak calo TKI tak berizin yang berkeliaran di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, melalui jalur LPSP tersebut, maka para TKI akan lebih aman dan para calo TKI tak berizin akan hilang. (yon)

SUARA NTB Selasa, 28 April 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kinerja Menurun Dinilai Tidak Logis PROYEK molor seolah menjadi “penyakit akut” di Lombok Barat (Lobar) yang belum bisa diatasi. Kondisi serupa juga bakal terjadi tahun ini. Pasalnya, memasuki triwulan keduat tahun ini ribuan paket proyek, baik yang dikerjakan melalui tender dan penunjukan langsung (PL) belum beres.

Dari catatan Bagian Administrasi Pembangunan, dari ratusan paket proyek yang nilainya di atas Rp 200 juta baru 14 paket yang sudah rampung, sedangkan 65 pa(Suara NTB/dok) ket belum masuk ULP sisanRobijono Prastijanto ya masih dalam proses di ULP. Sedangkan untuk proyek PL yang nilainya di bawah Rp 200 juta sejumlah 1.708 paket. Dari jumlah itu baru selesai dikerjakan 334 paket sedangkan sisanya 1.295 paket belum dikerjakan.

Asisten II Bidang Pembangunan Setda Lobar, Robijono Prastijanto mengakui, pengajuan tender proyek molor dari target sesuai Perbup dan ketentuan pusat seharusnya tender selesai bulan Maret. Namun, faktanya hingga bulan April tender belum rampung. “Ini ada penurunan kinerja SKPD, sehingga banyak proyek molor,” ungkapnya, Senin (27/4).

Ia menyebutkan, proyek yang selesai ditender baru 14 paket dari kurang lebih 160 paket proyek. Dari 14 paket ini, terdiri dari 10 paket barang dan jasa serta 4 paket konstruksi. Di luar paket di atas Rp 200 juta, proyek yang dikerjakan melalui PL hanya sedikit yang sudah dikerjakan.

Dirincikan, proyek PL sebanyak 1.708 paket. Baru dikerjakan 334 paket atau sekitar 19 persen lebih sedangkan sisanya yang belum dikerjakan 1.295 paket. Jika melihat jadwal waktu telah masuk triwulan II, menurutnya tidak logis proyek yang belum dikerjakan 1.295 paket.”Seharusnya paket PL ini segera dilaksanakan,” ujarnya.

Menurutnya, paket proyek terbanyak di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 233 paket dan Dinas PU 198 paket. Ia menyarankan, seharusnya paket proyek selesai bulan November supaya tidak terjadi kejar tayang pada akhir tahun nanti.

Salah satu paket yang belum bisa ditender adalah proyek jalan di Dinas PU, proyek ini belum bisa ditender, lantaran menunggu kepastian pinjaman Rp 100 miliar dari BPD Bali. (her)

Sebagian Besar SKPD di Lobar Rapor Merah Giri Menang (Suara NTB) Kinerja jajaran SKPD di Pemkab Lombok Barat (Lobar) memasuki triwulan II ini mengecewakan. Dari hasil evaluasi dalam rapat pimpinan yang dipimpin Wakil Bupati (Wabup) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, didampingi Sekda Drs. H. M. Uzair sebagian besar SKPD masuk zona merah.

Dari segi realisasi fisik dan keuangan, pencapaian PAD serta daya serap anggaran sebagian besar pencapaian SKPD masih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Atas pencapaian ini, wabup mendorong jajaran SKPD untuk meningkatkan kinerjanya, ia mengingatkan agar hal serupa tak terulang lagi pada masa berikutnya.

“Daya serap anggaran sangat jauh dari target, lebih banyak SKPD katagori merah apalagi kuning. Saya tekankan supaya tidak boleh terulang, ke depan harus sesuai dengan target,” tegas wabup usai memimpin rapat pimpinan di Aula Kantor Bupati Lobar, Senin (27/4).

Selain daya serap anggaran yang jauh dari harapan, Wabup juga kecewa dengan realisasi belanja langsung yang sangat minim. Bahkan dari hasil evaluasi, realisasi belanja ini jauh dibandingkan pada periode

yang sama tahun lalu. “Begitu pula realisasi PAD, hanya tiga SKPD yang memenuhi target,” imbuhnya sembari menyatakan bahwa semua hasil pencapaian ini harus menjadi catatan masing-masing SKPD. Atas pencapaian PAD tiga SKPD ini, Wabup memberi apresiasi, namun demikian ia mempertanyakan apakah karena target terlalu rendah, sehingga tidak sesuai potensi.

Selain itu, pihaknya meminta supaya menjadi catatan dan perhatian semua SKPD agar segera dilaksanakan. Khusus masalah realisasi anggaran ia menyoroti masih rendah, karena itu perlu disegerakan.

Ia menekankan, kepala SKPD evaluasi tidak semata hanya menilai dari sisi seberapa besar tingkat realisiasi akan tetapi ada juga hal lain yang dinilai. “Tapi tingkat realisasi ini yang pokok,”imbuhnya. Ia juga menekankan, dalam melaksan-

akan kegiatan SKPD harus memiliki kreativitas.

Sementara itu, Kepala Dinas PPKD, H. Mahyudin dalam rapim itu menyebut dari 13 SKPD penghasil PAD hanya tiga SKPD yang mencapai bahkan melampaui target. Ketiga SKPD itu antara lain, BPMP2T, Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan, serta RSUD Tripat Gerung.

Sementara tiga SKPD lainnya realisasi PAD-nya masih pada angka 0. Ia tak menyebut rinci nama ketiga SKPD ini, sedangkan tujuh SKPD lainnya PADnya katagori masih rendah.

Ia menyebut, target dari target PAD tahun ini Rp 182, 4 miliar lebih, seharusnya terealisasi pada Senin (27/4) Rp 57,8 miliar lebih, namun kenyataannya realisasi baru Rp 36,3 miliar lebih atau 19 persen lebih. “Jika dibandingkan kondisi tahun 2014 pada bulan yang sama telah melampaui target 5 persen

(Suara NTB/kir)

TANDA TANGAN - Kapolda NTB, Brigjen. Pol. Sriyono, bersama Dirut ITDC, IB Wirajaya menandatangani MoU dalam rangka pengamanan pengembangan kawasan Mandalika Resort di salah satu hotel di Kuta, Senin (27/4).

bermula hari Minggu sekitar pukul 12.00 WITA di perumahan BTN Reyan. Saat itu, korban inisial IPA (25) memarkir motornya jenis Jupiter Z dengan nomor plat DR 6167 DM di halaman rumahnya untuk mengambil barang yang ketinggalan. Ketika korban masuk, sekitar semenit kemudian motornya digeret oleh orang tak dikenal.

Setelah motornya diambil, korban berusaha melakukan pengejaran. Karena merasa dikejar, pelaku berhenti dan menyerang korban. korban yang diserang tak tinggal diam, korban balas menyerang untuk merebut kendaraannya. Pelaku pun mengeluarkan senjata tajam dan menyerang korban hingga mengenai kaki kanan. Pelaku pun berhasil lolos membawa motor curiannya.

Lalu korban melapor ke

son, sehingga tingkat kunjungan wisatawan secara periodik rendah. Selain itu pengaruh tekanan politik internasional menyebabkan kunjungan wisatawan terganggu. ‘’Hal lain yang mempengaruhi PAD adalah dampak larangan rapat atau meeting di hotel. Selain itu, dampak fluktusasi kenaikan BBM,’’ terangnya. (her)

Praya (Suara NTB) Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) selama ini dinilai mubazir. Alasannya, tidak banyak menyentuh kepada kebutuhan petani tembakau itu sendiri. Kalau pun ada, programprogram daerah yang dibiayai dari dana tersebut, banyak yang tumpang tindih.

Akibatnya, capaian program menjadi tidak optimal. Padahal dana yang digelontorkan pemerintah pusat berupa DBHCHT ke Loteng, setiap tahunnya begitu besar. Tapi pada kenyataannya, petani tembakau Loteng masih berhadapan dengan berbagia persoalan, baik sebelum musim tanam tembakau, panen maupun pascapanen.

“Seharusnya, dengan adanya DBHCHT yang diberikan oleh pemerintah pusat, petani tembakau kita lebih sejahtera.

Tapi kenyataannya, justru sebaliknya,” ungkap Amaq Bundu, perwakilan petani tembakau Loteng, saat hearing di DPRD

Loteng, Senin (27/4).

Menurutnya, hal itu terjadi, karena selama ini penggunaan anggaran DBHCHT Loteng tidak pernah benar atau sesuai dengan kebutuhan petani tembakau. Kalau pun ada program yang digulirkan SKPD lingkup Pemkab Loteng, penerima DBHCHT, banyak yang tidak tepat sasaran, sehingga tidak menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani tembakau.

Di hadapan Wakil Ketua DPRD Loteng, M. Nasip, S.IP, Asisten II Setda Loteng, Ir. Nasrun dan sejumlah pejabat lingkup Pemkab Loteng lainnya, Amaq Bundu, mengaku ada tiga persoalan utama yang dihadapi petani tembakau Loteng saat ini.

Menanggapi desakan petani tembakau, Asisten II Sekda Loteng, Ir. Nasrun, mengaku akan berkoordinasi kembali dengan SKPD pengelola DBHCHT untuk membahas kembali program yang dibayai dari DBHCHT. ‘’Kalau memang ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aturan, nanti akan direvisi,’’ janjinya. (kir)

Polisi Jadikan Pemilik Pabrik Polda NTB ’’Back Up’’ Mi Tersangka Pengembangan Mandalika Resort Praya (Suara NTB) Jajaran Polda NTB bakal mem-back up penuh pengamanan proses pengembangan kawasan Mandalika Resort Lombok Tengah (Loteng). Rencana pengamanan ini ditandai dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU), antara Polda NTB dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) di Hotel Tastura Kuta, Senin (27/4).

MoU ditandatangani langsung Kapolda NTB, Brigjen.

Pol. Drs. Sriyono dan Direktur Utama ITDC IB Wirajaya disaksikan Sekda Loteng, Drs. H.L. Supardan, MM, Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK, perwakilan desa dan pemuda masyarakat setempat.

Kepada Suara NTB, Pejabat Pengelola Informasi Dokumen pada Bidang Humas Polda NTB, Kompol R. Sudjoko A, mengungkapkan,

Polisi Ringkus Diduga Pelaku Curanmor Giri Menang (Suara NTB) Aparat dari Polsek Gerung berhasil menangkap pelaku curanmor inisial M.YR alis YR (19) dari Pujut, Lombok Tengah. Pelaku diciduk aparat, ketika mengisi bensin kendaraan curiannya di wilayah Gerung.

Sebelumnya pelaku berhasil menggasak kendaraan korban, Minggu (26/ 4) di BTN Reyan, Lingkungan Reyan, Kelurahan Gerung Selatan. Dalam aksinya ini, pelaku melukai korbannya dengan senjata tajam. Kini pelaku diamankan di Polsek Gerung untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Kapolsek Gerung, AKP Kadek Metria, Senin (27/4), mengungkapkan, kejadian

tapi tahun ini terlambat mencapai realisasi,” jelasnya.

Menurutnya, yang paling mempengaruhi adalah dari pajak daerah. Sampai saat ini baru mencapai hasil 17,2 persen dari seharusnya 34 persen lebih, hal yang menyebakan turunnya penerimaan PAD khususnya dari pajak daerah, bahwa bulan Februari-April masih terjadi law sea-

Penggunaan DBHCHT Loteng Dinilai Mubazir

Kepala Satpol PP Lobar Didesak Mundur Giri Menang (Suara NTB) Lagi-lagi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Barat (Lobar), I Nengah Sugiartha, SH, MH, diminta mundur bawahannya. Anggota bahkan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Kepala Satpol PP. Alasannya,Kepala Satpol PP ini dinilai tidak transparan dalam anggaran dan diduga bertindak kekerasan terhadap bawahannya sendiri.

Senin (27/4) pagi, kantor Satpol PP yang biasanya tenang berubah menjadi gaduh. Usai apel, anggota dan para kepala seksi justru melakukan aksi demonstrasi. Aksi yang digalang oleh semua kasi dan sebagian besar anggota ini ricuh, sebab anggota yang pro terhadap Kepala Satpol PP berupaya mengamankan anggota lain yang melakukan aksi.

Setelah melakukan aksi di kantor Satpol PP, para anggota mendatangi Kantor Bupati Lobar untuk bertemu Wakil Bupati H, Fauzan Khalid. Anggota pun ditemui langsung wabup didampingi sekda.

Dalam kesempatan itu, anggota diwakili Peterus Lazarius menyampaikan 10 alasan, sehingga anggota mengajukan mosi tidak percaya kepada Kepala Satpol PP. Salah satunya, proyek pembangunan Pos Linmas tahun 2014 tidak tepat sasaran. Seharusnya pembangunannya dilakukan di desa sebagai percontohan tetapi dilakukan di masing-masing kantor camat, pos linmas ini pun tidak sesuai dengan site plan yang telah ditetapkan.

Anggota juga merasa janggal dengan SPPD keberangkatan anggota ke Bandung dalam rangka HUT Pol PP ke 65, penerimaan uang saku yang ditandatangani pada kuitansi untuk perwira dan anggota jauh di bawah nominal yang tertera di kuitansi dan untuk makan dari keberangkatan.

Mereka juga mempertanyakan pengadaan barang tahun anggaran 2015 khususnya tiga unit mobil dinas yang hingga kini belum dilengkapi dengan dokumen sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, adanya permintaan dari kepala satuan kepada anggota baru atau tenaga sukarela untuk piket di rumah pribadinya dengan menggunakan sistem shift. Saat anggota piket tidak diperhatikan makan minumnya, sehingga anggota mengeluh.

Di tempat terpisah, Kepala Satpol PP, I Nengah Sugiartha, mengaku belum mengetahui sebab-musabab adanya aksi anggota tersebut. Jika mengenai honor sudah disiapkan, karena dananya sudah ada. “Seharusnya mereka harus diskusi dulu untuk menyampaikan persoalan apa yang terjadi, tapi ini tiba-tiba bertindak menyampaikan aspirasinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Wabup, H. Fauzan Khalid menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi anggota Satpol PP dengan melakukan rapat terbatas dengan sekda, asisten, BKD, dan anggota Pol PP akan diundang untuk dibahas. (her)

(Suara NTB/her)

RAPIM - Wabup Lobar H. Fauzan Khalid memimpin rapim di Aula Kantor Bupati Lobar, Senin (27/4). Wabup mengingatkan jajaran SKPD bekerja maksimal, karena sebagian besar masuk katagori rapor merah.

Polsek Gerung, setelah kepolisian mendapatkan informasi dari korban, pihaknya langsung menurunkan personel untuk melakukan pengejaran ke arah yang diinformasikan korban. Sesampai di lingkungan Menang, aparatnya menemukan pelaku saat mengisi bensin.

Tanpa menunggu lama, aparatnya meringkus pelaku. Saat ditangkap, pelaku sempat melakukan perlawanan. Dari pelaku pihaknya mengamankan barang bukti berupa senajata tajam, kunci T, kunci segi tiga, dan sebilah parang. Untuk sementara, pelaku diamankan di Polsek Gerung untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah itu baru akan diserahkan ke Mapolres Lobar. (her)

kesepakatan tersebut merupakan yang pertama antara Polda NTB dengan pihak ITDC. Di mana nantinya, Polda NTB akan memberikan bantuan pengamanan kepada pihak ITDC. Terkait pengembangan kawasan Mandalika Resort tersebut.

Pengamanan yang diberikan itu nantinya, berupa pengamanan terhadap personel atau karyawan ITDC, fasilitas yang dimiliki ITDC di kawasan Mandalika Resort.

Termasuk pengamanan material proyek-proyek yang ada. “Jadi kerjasama ini, khusus terkait bidang tugas kepolisian. Dalam hal ini pengamanan,” sebutnya.

Adanya back up pengamanan oleh Polda NTB tersebut, diharapkan rencana pengembangan Kawasan Mandalika Resort bisa berjalan lancar tanpa khawatir terganjal persoalan keamanan, sehingga

proses pengembangan kawasan tersebut bisa lebih cepat lagi. Sesuai apa yang diharapkan oleh semua pihak.

Bentuk back up pengamanan itu sendiri, bisa berupa preventif, yakni membantu memberikan pemahanan kepada masyarakat sekitar mengenai pentingnya arti pengembangan kawasan Mandalika Resort. ‘’Sehingga dengan sendiri masyarakat nantinya, perlahan bisa lebih sadar. Dan, justru bisa ikut membantu kelancaran pengembangan kawasan tersebut,’’ ujarnya.

Disinggung jumlah personel kepolisian yang disiapkan untuk membantu pengamanan, mantan Kapolsek Kopang ini mengaku belum tahu persis. Tapi yang jelas, semua kemampuan personel siap dikerahkan, jika dibutuhkan untuk membantu pengembangan kawasan Mandalika Resort. (kir)

Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng) akhirnya melepas empat karyawan pabrik pembuatan mi instant berformalin yang digerebek, Kamis (23/4). Sementara, Kh (45) yang merupakan pemilik pabrik tetap ditahan dan menjadi satu-satunya tersangka dalam kasus tersebut.

“Karyawan pabrik mi tidak kita tahan. Statusnya pun hanya sebatas saksi,” ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Tauhid, saat ditemua wartawan di gedung DPRD Loteng, Senin (27/4).

Ke empat karyawan pabrik sebelumnya sempat diamankan di Mapolres Loteng bersama dengan pemilik pabrik. Namun setelah dilakukan penyelidikan, pihak kepolisian tidak menemukan indikasi keterlibatan para karyawan dalam kasus tersebut.

Kendati berstatus sebagai karyawan pabrik, mereka tidak tahu menahu kalau mi instant yang diproduksi pabrik tempat-

nya bekerja mengandung formalin. Alasannya, yang melakukan proses pencampuran mi instant dengan cairan formalin adalah tersangka sendiri.

Sementara para karyawan hanya bertugas membuat mi dan tidak sampai memproses mi instant dengan cairan formalin. Lantaran tidak tahu mi instant yang dibuatnya mengandung formalin, para karyawan bersangkutan juga sempat beberapa kali makan mi tersebut.

Untuk mengelabui para karyawan, tersangka mengaku kalau cairan yang dicampurkan ke mi yang sudah jadi tersebut adalah cairan soda dan bukannya cairan formalin.

Terhadap tersangka sendiri, Tauhid mengaku ancaman hukuman cukup berat, yakni diancam dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012, tentang pangan dengan ancaman hukuman berupa kurungan minimal 5 tahun serta denda maksimal Rp 10 miliar. (kir)

SUARA NTB Selasa, 28 April 2015

Upsus Kedelai di KSB Baru 204 Hektar Taliwang (Suara NTB) Jumlah lahan yang sudah melaksanakan program upaya khusus (Upsus) tanaman kedelai di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) baru mencapai 204 hektar. Angka itu terhitung masih sedikit, mengingat tahun ini pemerintah KSB ditarget merambah 5.000 hektar.

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) setempat, lahan seluas 204 hektar itu tersebar di lima kecamatan. Dengan rincian di Brang Ene sebanyak 42 hektar, Seteluk 48 hektar, Jereweh (Suara NTB/bug) 26 hektar, Poto Tao 82 hektar Agus Badjuri dan terakhir di kecamatan Brang Rea 3 hektar. Seluruh areal yang telah menanam kedelai itu dalam rangka berlangsung pada musim tanam pertama (MT) I. Sekretaris Dishutbuntan KSB, Agus Badjuri selaku penanggung jawab program Upsus kedelai, mengakui masih minimnya jumlah areal lahan yang dirambah program itu. Namun demikian ia optimis, target 5.000 hektar lahan yang telah dijatahkan pusat kepada KSB dapat tercapai dalam setahun ini.

Penyebabnya bukan berarti para petani tidak mendukung program Upsus kedelai dalam rangka mengejar swasembada pangan nasional. Hal ini kata Agus, pada MT I rata-rata petani di seluruh wilayah kecamatan fokus untuk melakukan penanaman padi. Sebagaimana diketahui, tanaman padi juga masuk dalam program Upsus pemerintah pusat. “Semua petani kita kerahkan untuk mendukung Upsus ini dan petani siap. Nah untuk MT I ini, petani banyak fokus untuk padi dulu ini karena kondisi cuaca sangat mendukung juga untuk padi,” timpalnya.

Guna mengejar target 5.000 lahan yang dijatahkan pusat kepada KSB. Dishutbuntan bersama seluruh tim yang berada dalam tim Upsus akan terus mengupayakan dan mengarahkan petani melakukan penanaman kedelai di MT II dan MT III. “Sekarang ada masuk kecamatan Sekongkang yang menaman kedelai di MT II ini. Termasuk juga kecamatan lainnya, terutama petani yang areal lahannya sebelumnya melakukan penanaman padi,” timpal Agus.

Agus mengungkapkan, saat ini pusat tengah berencana menambah target lahan tanaman kedelai untuk KSB. Rencananya melalui APBN Perubahan 2015, anggaran untuk Upsus kedelai di KSB akan bertambah menjadi 8.000 hektar dan untuk menyukseskannya, Dishutbuntan mengklaim telah memiliki caranya sendiri. “Yang 5.000 pasti kita penuhi. Demikian juga kalau jadi 8.000 hektar kami siap. Kami akan manfaatkan lahan tidur yang ada di daerah untuk memenuhi target itu,” pungkasnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Ratusan Hektar Tanaman Padi Dihantam Banjir Sumbawa Besar (Suara NTB) Banjir yang melanda sejumlah desa di kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Lopok akibat luapan bendungan Mama tidak hanya merendam rumah penduduk. Tetapi tanaman padi petani siap panen juga ikut dihantam hingga rusak berat. Termasuk beratus karung gabah petani terseret banjir.

Kepala Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Sumbawa, Ir. Mukmin, Senin (27/4) menyatakan, situasi pascabanjir sudah kembali normal. Timnya pun sudah turun ke lapangan guna melakukan pendataan. Instansi terkait juga sudah turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi pascabanjir. Pihaknya juga sudah melakukan verifikasi secara umum yang langsung dilaporkan ke Bupati Sumbawa.

Dari data yang ada, di kecamatan Lopok, tepatnya di

Desa Berora sekitar lima unit rumah milik warga terendam, puluhan karung gabah dan dua ekor ternak hanyut terseret banjir. Di Dusun Sekayu Desa Serange, Embung Tiu Kebo jebol di bagian sayap kiri dan kanannya. Jembatan yang ada di desa tersebut tersangkut pohon besar.

Di kecamatan Moyo Hilir di desa Kakiang, sebanyak 199 unit rumah terendam. Kemudian 53 unit rumah terendam banjir di Ngeru dan 23 unit rumah berada di Dusun Batu Taning dan 30 unit di Dusun Kali Jaga. Di

Dusun Malili Desa Berare, sekitar 117 lahan persawahan milik warga terendam air. Di Desa Batu Bangka, 362 unit rumah terendam air. Kemudian 14 hektar lahan persawahan dan puluhan karung gabah ikut terendam. Sedangkan di desa Songkar, kecamatan Moyo Utara, sebanyak 282 unit rumah dan sekitar 331,2 hektar lahan persawahan terendam.

Kasi Pemeliharaan Tanaman Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sumbawa, Usman, S.P, yang masih melakukan pen-

dataan di lokasi, Senin (27/4) menyebutkan, dari data sementara, di desa Kakiang, padi yang baru disemai untuk 60 hektar lahan yang berumur 8-10 hari juga ikut terendam. ”Jagung di Kakiang yang baru berumur 25 hari seluas 10 hektar pada dua kelompok tani juga rusak terendam. Itu data sementara kita dan masih terus kita lakukan pendataan,” urainya.

Sementara data dari Kabid Produksi dan Tanaman Pangan Distan TPH, Ir. Khaeruddin, yang bersumber dari Camat Moyo Hilir disebutkan, di dusun Sengkal A dan Sengkal B, desa Batu Bangka, 14 hektar padi siap panen terendam banjir. Sebanyak 10 pemlik sawah seluas 6 hektar dan 15 karung gabah hanyut terseret banjir. Serta 60 karung gabah

(Suara NTB/arn)

Mukmin terendam banjir. Sedangkan di desa Ngeru, 30 karung gabah juga terendam. (arn)

(Suara NTB/bug)

PROTES - Sejumlah pedagang lokal saat menggelar aksi protes menolak kehadiran retail modern di depan kantor bupati KSB, Senin (27/4).

Meski Digugat

DPPK Tetap Tempati Kantor Baru Sumbawa Besar (Suara NTB) MeskilokasikantorbaruDinasPendapatandanPengelolaanKeuangan (DPPK) Sumbawa sudah dilaporkan ke Kepolisian dan Kejaksaan, namun pegawai DPPK tetap menempati kantor dimaksud untuk beraktivitas. Asisten I Setda Sumbawa, Dr. H. M. Ikhsan, M.Pd, Senin (27/4) mengatakan, pihak penggugat berhak untuk melaporkan sesuatu, namun sebelum ada putusan dari pengadilan, Pemda berhak menduduki tempat tersebut. Mengingat pengadilan yang akan memutuskan siapa yang berhak dan tidak berhak atas tanah dimaksud. “Hak dari penggugat untuk melaporkan, putusan pengadilan yang akan memutuskan siapa yang berhak,” imbuhnya.

Kata Ikhsan, tanah tersebut dibeli dari H. Muntaka sejak tahun 1998 silam. Atas dasar itu sehingga Pemda membangun gedung DPPK di tanah tersebut. Menurutnya tanah itu sudah jelas menjadi milik pemda yang saat itu dibayar dengan harga Rp 35 juta. Hanya saja bukti dari pembayaran belum ditemukan. Namun bendahara yang membayar tanah tersebut mengakui bahwa telah membeli tanah dengan harga dimaksud.

Sedangkan terkait yang dilaporkan, pihaknya tetap membiarkan laporan tersebut berjalan. Dalam posisi sekarang Pemda merasa bahwa tanah itu sudah dimiliki dengan proses pembelian yang sah, sehingga Pemda memiliki hak untuk menempatinya.

Apalagi tempat tersebut sudah jelas digunakan untuk melayani masyarakat, dalam rangka perbaikan pelayanan publik terutama untuk penyuluhan-penyuluhan pendapatan dan masalahmasalah keuangan. “Pemda berhak menempati, tidak ada yang melarang untuk membangun dan menempati,” tukas Ikhsan. (ind)

KSB Tidak akan Terbitkan Izin Miras Taliwang (Suara NTB) Terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2015 mengenai Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, membuat sejumlah daerah mulai mendengungkannya.

Tak terkecuali pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang mengklaim selama ini sudah menerapkannya yang dibukitkan dengan tidak pernah diterbitkannya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) minuman keras (miras) atau minuman beralkohol bagi (Suara NTB/bug) pengusaha. “Kita memang puLalu Azhar nya Perda yang mengatur tentang tata kelola penjualan Miras. Tapi oleh bupati tidak dibolehkan ada izin penjualan Miras. Makanya kami tidak mengeluarkan SIUP itu,” tegas Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM KSB, Ir. Lalu Azhar kepada media ini, Senin (27/4).

Sayangnya klaim Disperindagkop dan UMKM itu tidak sesuai kenyataan di lapangan. Sebab faktanya, bertahun-tahun peredaran dan penjualan minuman beralkohol tetap berlangsung di kabupaten bermotto Pariri Lema Bariri ini. Hal ini setidaknya terbukti dengan kerapnya satuan Polisi pamong Praja (SatpolPP) melakukan razia dan mengamankan ratusan botol minuman bermerek dan puluhan liter minuman trandisional dalam hampir setiap kali aksinya. Ditambah lagi penjualan minuman tersebut dapat ditemui di hampir seluruh kafe yang sebagaimana diklaim pemerintah tidak pernah menerbitkan izinnya.

Kabid Peindustrian Perdagangan (Perindag) Disperindagkop dan UMKM, Ir. Siti Nuraini sebelumnya menyebutkan, seluruh kafe yang beroperasi di KSB tidak ada yang memiliki izin penjualan miras. Sebab berdasarkan kebijakan bupati, pemerintah melarang keras peredaran minuman memabukkan tersebut. “Kalau ada yang menjual miras, itu dipastikan tanpa izin,” cetusnya. Lantas izin apa yang selama ini dipegang para pengsaha café dalam operasinya? Siti mengatakan, kafe yang ada di KSB sejauh ini hanya mengantongi SIUP Sembako. “Yang kita terbitkan untuk mereka itu izin penjualan Sembako. Dan semua rata-rata seperti itu,” timpalnya.

Terkait adanya praktik penjualan Miras di kafe yang hanya memengang SIUP Sembako tersebut. Diakui Siti, pihaknya sulit melakukan pengawasan. Pasalnya setiap melakukan operasi bersama Satpol-PP, tidak pernah ditemukan keberadaan miras di café-café tersebut. “Personel kami dan Satpol-PP terbatas. Jadi kami berharap laporan masyarakat supaya kita bisa bergerak tepat waktu,” pungkasnya. (bug)

Pedagang Protes Kehadiran Retail Modern di KSB Taliwang (Suara NTB) Belasan pedagang dari sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Senin (27/4) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Graha Fitrah kantor Bupati KSB. Mereka memprotes kehadiran pasar modern di daerah.

Dalam orasinya, para pedagan ini meminta agar Pemda KSB tidak memberikan izin kepada retail modern untuk membuka outlet di sejumlah wilayah kecamatan. “Kami dengar bukan di Poto Tano, Seteluk atau Maluk saja. Tapi di Taliwang kami dengar juga akan dibuka toko modern,” cetusnya seraya menyebut nama retail modern.

Mereka menilai kebijakan pemerintah memberikan ruang para pengusaha toko modern masuk ke daerah hanya akan mematikan pengusaha lokal.

Pasalnya seluruh barangbarang yang dijual di retail itu sama saja dengan yang dijual para pedagang tradisional dan toko-toko yang dimiliki pen-

gusahan lokal. “Kami dilempar ke luar untuk menempati pasar yang jauh dari pemukiman. Kemudian memberikan izin kepada pengusaha pasar modern untuk berjualan dalam kota. Ini aneh. Pemerintah sama saja tidak berpihak kepada kami pedagang kecil,” cetus Hasan, salah seorang pedagang.

Setelah melakukan orasi di bawah kawalan ketat aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), perwakilan pedagang akhirnya diberikan izin untuk menyampaikan aspirasinya langsung kepada pemerintah. Meski sedikit kecewa karena tidak ditemui oleh bupati atau wakil bupati (Wabup). Namun para pedagang ini tetap tegas meminta agar pemerintah tidak memberikan izin toko modern di sejumlah wilayah KSB. Di hadapan Asisten I, Abdul Azis, MH, Asisten II, H. Mashur Yusuf, MT dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) Ir. Lalu

Azhar, para pedagang menuntut pemkab agar menghentikan izin operasional seluruh outlet toko modern yang sudah terlanjur beroperasi. “Dampaknya bagi kami sangat terlihat.

Di Maluk saja, belum dua bulan beroperasi banyak pedagang kecil yang gulung tikar.

Bagaimana kalau sudah setahun?,” tegas Anwar Hadi, salah seorang pedagang dari kecamatan Maluk.

Andi Siswantoro pedagang lainnya mengungkapkan, bahwa sebenarnya kehadiran toko modern tidak saja ditolak oleh pedagang tapi oleh masyarakat secara umum. “Kalau mungkin pak Kadis (Perindagkop) masih ingat. Waktu sosialisasi di Maluk hampir 80 persen warga yang hadir menolak kehadiran toko modern. Dan kondisi itu tetap sampai hari ini. Tapi kok ternyata tetap diberikan izin,” sesalnya.

Mendengar protes dan desakan pedagang itu, Kepala Disperidagkop dan UMKM, Lalu Azhar menyatakan, bahwa se-

Jelang UN

SMPN 1 Sumbawa Janjikan Hadiah Sumbawa Besar (Suara NTB) Menjelang Ujian Nasional (UN), SMPN 1 Sumbawa Besar janjikan hadiah terhadap siswa. Hadiah tersebut terhadap siswa kelas tiga yang pernah menorehkan prestasi mewakili sekolah ke tingkat nasional. Hal ini sebagai bentuk penghargaan sekolah terhadap prestasi siswa yang telah dipersembahkan untuk sekolah.

Kepala Sekolah SMPN 1 Sumbawa, Sri Irianti, S.Pd kepada Suara NTB, Senin (27/4) mengatakan, penghargaan terhadap siswa dimaksudkan atas prestasinya yang membawa nama sekolah hingga tingkat Nasional. Diantaranya yang mengikuti OSN, O2SN, dan lain-lain. Siswa tersebut pantas diberikan penghargaan karena telah membawa nama sekolah hingga tingkat Nasional. “Itu juga sebagai upaya memotivasi siswa itu, untuk memotiva-

si adik-adik kelasnya dan rasa terima kasih kami kepada anak-anak yang berprestasi.

Barangkali dari sisi uang tidak bisa diukur, tapi mereka merasa dihargai dan kita juga berterima kasih atas torehan prestasi yang sudah dicapai,” imbuh Sri. Selain itu, pihaknya juga akan memberikan hadiah terhadap siswa yang nantinya memperoleh nilai terbaik UN sepuluh besar, dan nilai tertinggi setiap mata pelajaran UN. Hal tersebut diakuinya setiap tahun tetap diberikan hadiah, bahkan tahun seterusnya juga akan diberikan hadiah. Sehingga diharapkan siswa semakin semangat dalam belajar dan bisa memperoleh hasil yang maksimal.

Namun terhadap siswa yang memperoleh nilai terbaik sepuluh besar dan nilai tertinggi setiap mata pelajaran UN, hadiahnya berbeda dengan siswa yang pernah menoreh prestasi ke tingkat nasional. Terhadap siswa yang pernah menoreh

prestasi dijanjikan akan diberikan sejumlah uang, sedangkan terhadap siswa yang memperoleh nilai terbaik, dan teringgi akan diberikan hadiah berupa hadiah dan piagam. Mengingat jumlahnya banyak.

“Nanti kita akan berikan hadiah pada saat pengumuman dan perpisahan. Yang peraih sepuluh besar setiap tahun diberikan hadiah.

Tapi kita berikan piagam, hadiah tidak berupa uang.

Cuma yang sudah saya janjikan kemarin untuk diberikan uang, yang pernah menorehkan prestasi ke nasional baik akademik maupun bidang non akademik sebagai kenang-kenangan akan diberikan oleh sekolah.

Sebab sulit untuk mencapai prestasi ke tingkat nasional,” tukasnya seraya berharap terhadap siswa untuk semakin semangat belajar, dan bisa melanjutkan prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. (ind)

jauh ini belum satu pun outlet toko modern yang diberikan izin operasi oleh pihaknya. Ini dikarenakan salah satu syarat yakni toko modern harus menjalin kemitraan dengan pedagang setempat belum dipenuhi. “Syarat kemitraan dengan pedagang lokal belum dipenuhi. Makanya kita sampai hari ini belum terbitkan SIUP-nya (Surat Izin Usaha Perdagangan),” paparnya.

Selanjutnya kata dia, dari tiga outlet toko modern yang sudah buka. Baru outlet yang berada di kecamatan Poto Tano dan Maluk yang mengajukan permohonan penerbitan SIUP. Sementara outlet di kecamatan Seteluk sama sekali belum ada pengajuan. “Karena aturannya harus memegang SIUP. Jadi bisa dibilang operasional toko modernyang ada saat ini ilegal,” cetusnya seraya menyatakan akan segera menyurati manajemen toko modern untuk segera melengkapi persyaratan untuk penerbitan izinnya.

“Tadi ada permintaan dari

pedagang untuk menutup.

Kita akan surati dulu dan akan kita berikan batas waktu untuk memenuhi seluruh persyaratannya. Nanti kalau tidak dipatuhi juga, kami akan berkordinasi untuk melakukan penutupan,” tegas Azhar.

Asisten II Pemda KSB, Mashur Yusuf menegaskan, bahwa pemerintah akan memastikan terlindunginya hakhak pedagang lokal. Karenanya ia meminta agar Disperindagkop dan UMKM segera mengambil langkah stategis untuk menjawab desakan para pengusaha itu. “Kalau memang tidak punya izin sesuai aturan, harus ditutup,” pungkasnya.

Usai pertemuan itu, para pedagang pun menyatakan akan menunggu aksi dari janji pemerintah tersebut. Namun demikian mereka berharap segera karena jika tidak, mereka mengancam akan menggelar aksi lebih besar dan bertindak sendiri untuk menutup seluruh olutlet toko modern yang ada. (bug)

Ratusan Pegawai Dibekali Bimtek MC Sumbawa Besar (Suara NTB) Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sumbawa menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Master Of Ceremony (MC), Senin (27/4). Diikuti 125 orang peserta yang berasal dari kecamatan se-kabupaten Sumbawa dan masing – masing SKPD yang ada di Kabupaten Sumbawa.

Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa, Rachman Ansori, M. Se, dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan Bimtek tersebut berdasarkan peraturanPerundang – Undangan No. 10 tahun 2010, tentang Keprotokolan.

Dalam Bimtek tersebut juga menghadirkan narasumber Sriati Suud yang merupakan MC senior. Harapannya, masing – masing SKPD dan Kecamatan bisa menjadi lebih mandiri, dan bisa mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di SKPD masing – masing.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Sumbawa, Drs. H. Muhammading., M.Si mengatakan, kegiatan Bimtek tersebut diselenggarakan dalam rangka memperlancar tugas – tugas keprotokolan dalam jalannya suatu acara, upacara, atau kegiatan. Harapannya, dengan adanya kegiatan tersebut dapat meng-

(Suara NTB/arn)

Rachman Ansori hasilkanoutputyangmenjadiharapan bersama. Protokol adalah etiket berdiplomasi dan urusan negara. Sebuah protokol adalah sebuah aturan yang membimbing bagaimana sebuah aktivitas selayaknya dijalankan terutama dalam bidang diplomasi. Protokol membahas kebiasaan yang layak diterima umum dalam masalah negara dan diplomasi. Seperti menunjukkan rasa hormat kepada Kepala Negara, Diplomat Utama, dalam urutan kronologikal dalam pengadilan, dan lainnya. (arn)

SUARA NTB Selasa, 28 April 2015

Ponpes Darul Hamid Dapat Bantuan Usaha Minimarket Bima (Suara NTB) Ponpes Darul Hamid yang terletak di desa Daru, kecamatan Bolo, kabupaten Bima mendapat bantuan minimarket untuk mensubsidi kebutuhan operasional seharihari. Kehadiran usaha minimarket yang gedungnya juga disewakan untuk perkantoran perbankan ini pun disambut antusias oleh pengurus dan santri.

Bantuan minimarket ini merupakan donasi dari salah satu warga Bima, Aris Muhammad yang saat ini ber(Suara NTB/use) domisili di Jakarta. Aris senAris Muhammad gaja memberikan bantuan usaha tersebut, sehingga kegiatan belajar-mengajar di pondok pesantren ini bisa terus berjalan. Pemasangan tiang pancang sendiri telah dilaksanakan pada pekan kedua bulan April yang dihadiri sendiri oleh Aris.

Aris Muhammad yang dikonfirmasi menyebutkan, bantuan tersebut merupakan langkah yang ditempuh agar Ponpes tersebut bisa mandiri karena kebutuhan operasional dan siswa bisa disubsidi. Bahkan di lantai dua dari bangunan ini rencananya akan disewakan untuk perkantoran. Di mana saat ini sudah salah satu perbankan ternama yang menyatakan kesediaannya untuk menyewa bangunan dimaksud.

“Jadi dengan adanya sarana ini keperluan Ponpes bisa disubsidi,” tutur pengusaha advertising ini, Senin (27/4).

Sebelumnya dia memang dimintai tolong oleh pengurus Ponpes yang meminta bantuan. Permintaan pihak Ponpes saat itu pun dia sanggupi, hanya saja bantuan yang dia berikan tidak dalam bentuk uang tunai melainkan amal usaha yang bisa dikelola sendiri oleh Ponpes sehingga kegiatan Ponpes tersebut bisa terus berkelanjutan.

Meski menggelontorkan dana ratusan juta untuk usaha tersebut, namun Aris mengaku benar-benar ikhlas membantu tanpa tendensi politik atau lainnya. Sebab, dia percaya setiap amal ibadah yang dikeluarkan untuk kebaikan, akan diganti berlipat-lipat oleh Allah SWT. Apalagi, pengalaman menjadi panitia yang mengupayakan pembangunan masjid di Melbourne di Australia sehingga hatinya terketuk untuk mau membantu. Di mana sampai sekarang masjid tersebut masih bagus dan dipakai oleh umat muslim setempat. “Jadi di negara Australia saja kita bangun masjid, kenapa di daerah sendiri kita tidak bisa,” terangnya.

Sementara itu, pemilik Ponpes Darul Hamid, H Abdul Hamid yang dikonfirmasi merasa bersyukur atas bantuan wisma usaha MDH minimarket dimaksud. Apalagi kehadiran minimarket dan gedung lantai dua yang disewakan ke perbankan bisa mengurangi ketergantungan bantuan dana operasional. “Minimarket MDH-mart ini untuk mendukung boarding school para santri dan diatasnya bisa disewakan ke perbankan,” tandas H. Abdul Hamid.

Ponpes Darul Hamid yang menyelenggarakan pendidikan tingkat Tsanawiyah dan Aliyah ini sendiri baru berjalan hampir tiga tahun terakhir dengan jumlah santri sebanyak 200 lebih orang. Para siswa tersebut seluruhnya berasal dari Bima. Sejauh ini, Ponpes yang didirikannya belum mendapat sentuhan bantuan dari Pemerintah. Selama ini biaya operasional berasal dari biaya pribadi serta dari muslimin dan muslimat. Sehingga sekali lagi, dia merasa bersyukur adanya bantuan amal usaha dimaksud. Ditambahkannya, di Ponpes tersebut memiliki sejumlah fasilitas termasuk layanan antarjemput bagi santri. “Jadi siswa yang mengenyam pendidikan di Ponpes kita ini gratis, tidak dipungut biaya,” pungkas Hamid. (use/*)

DPRD Sampaikan Catatan kepada Bupati Bima Bima (Suara NTB) DPRD Kabupaten Bima, Senin (27/4), membacakan dan menyerahkan laporan hasil rumusan dan catatan – catatan strategis terhadap Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bima, Drs. H. M. Syafruddin H. M. Noor, M.Pd MM mengenai pelaksanaan anggaran tahun 2014 dan akhir masa jabatan 2010 – 2015.

Dalam laporan tersebut, ada 31 rumusan yang dikeluarkan oleh DPRD yang dibacakan oleh Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kabupaten Bima, Ramli Ahmad, S.Sos. Yang paling disorot pada item ke dua, disebutkan Pemkab Bima diharapakan jaminanan keselamatan bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama terhadap pendemo.

Selanjutnya pada item ketiga disebutkan pemda harus berusaha memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat, agar percepatan pemindahan Ibukota Kabupaten Bima yang dipusatkan di Kecamatan Woha, kemudian menyiapkan langkah kongkret pembetukan kabupaten Bima timur yang beberapa tahun terakhir gencar diaspirasikan oleh masyarakat.

Kemudian pada item ke-13, anggota Komisi II ini, lanjut membacakan pemerintah daerah harus tegas menyeleksi dalam memberikan bentuk bantuan kepada oknum-oknum dengan mengatasnamakan kelompok-kelompok, agar bantuan bisa tepat sasaran.

Dan yang lebih dperhatikan dalam laporan tersebut, pada item terkhir atau yang ke-31 adalah Pemerintah agar selalu objektif memberikan tunjangan daerah terpencil bagi guruguru yang menerima tunjangan tersebut.

Diharapkan laporan strategis tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bima agar proses pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik. (uki)

Pemilik Narkoba di Rutan Bima Masih Diselidiki Kota Bima (Suara NTB) Hingga kini, penyelidikan temuan 20 poket narkoba jenis sabu dalam sel khusus narkoba Rumah Tahanan Negara (Rutan) Raba Bima beberapa waktu lalu, belum membuahkan hasil. Pasalnya, aparat sat Narkoba kesulitan mendapatkan saksi pendukung.

Kapolres Bima Kota melalui Kasa Resnarkoba, AKP H. Taufik yang dikonfirmasi, Senin (27/4), menyebutkan jika kasus ini masih dalam penyelidikan pihaknya. Hanya saja, pihaknya menghadapi kendala mengungkap siapa pemilik 20 poket narkoba ini. Apalagi, saat dilakukannya penggeledahan oleh petugas Rutan tidak ada saksi lain selain petugas. “Dalam penggeledahan tidak ada penghuni kamar, sehingga penghuni kamar menyangkal barang itu milik mereka,” tutur Taufik.

Menurut para napi, saat itu mereka dikeluarkan dari kamar dan disuruh untuk menjalankan shalat Isya oleh petugas Rutan. Setelah mereka keluar, petugas Rutan kemudian masuk dan menemukan 20 poket sabu yang tersimpan dalam tempat sampah dalam kamar mandi. Temuan 20 poket sabu ini kemudian dikoordinasikan ke pihaknya.

Untuk selanjutnya, terang Taufik, pihaknya masih akan mendalami penyelidikan temuan sabu ini. Sebelumnya, pihaknya sudah memeriksa 13 orang saksi, masing-masing 10 orang napi dan tiga orang petugas Rutan yang melakukan penggeledahan. (use)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Mbawa, Desa di Bima yang Bebas Konflik Di tengah isu radikalisme yang mengemuka, dengan tertangkapnya beberapa orang terduga teroris yang berasal dari Bima, masih ada potret kerukunan umat beragama di sana. Bima pada hakikatnya sangat membanggakan dan menjadi cerminan untuk daerah lain, terutama dari sisi keharmonisan kehidupan beragamanya.

SETIDAKNYA hal itu tercemin dari kehidupan tiga komunitas umat beragama yang berbeda, yakni Islam, Kristen Protestan dan Katolik, tidak pernah ada hal-hal yang mengusik ataupun mengganggu kerukunan tersebut. Masingmasing saling menjaga dan menghormati satu sama lain.

Kerukunan antarumat tersebut berada di salah satu desa di puncak gunung Kabupaten Bima bagian Barat, yakni Desa Mbawa, Kecamatan Donggo. Desa tersebut memiliki jumlah penduduk hampir 4.000 lebih dengan 10 dusun, sekaligus menjadi penduduk terpadat di Kecamatan tersebut.

Pada kunjungan Suara NTB, Sabtu (25/4) ke desa tersebut, kerukunan antarumat beragama begitu kentara. Mereka hidup damai dan rukun, meskipun terdapat tiga umat beragama yang berbeda.

Tokoh agama Katolik desa setempat, Yoseph Ome (49) menungkapkan, selama bertahun-tahun dari kecil hingga berganti peran untuk menggantikan peran sang ayah yang sudah renta menjadi pemuka agama Katolik, dan dipercayai untuk mengakomodir seluruh aspirasi umat Katolik di wilayah itu. ‘’Tidak per-

nah ada masalah ketika hidup berdampingan dengan umat Islam dan Protestan, sebab selama ini budaya musyawarah dan gotong royong tetap dikedepankan untuk menyelesaikan suatu masalah,’’ tuturnya. “Kami satu rumpun dan keluarga yang sama, hanya keyakinan saja yang berbeda,’’ lanjutnya. Bila ada pernikahan ataupun kegiatan sosial lainnya, justru umat yang lain yang antusias membantu dan lebih berperan.

Menariknya, lanjut Yosep, dalam satu rumah di desa tersebut, terdapat satu keluarga yang berbeda keyakinan. ‘’Bila seorang ayah beragama Katolik, anak ataupun saudara terdapat keyakinan berbeda, ada yang Islam, juga Protestan,’’ ujarnya. Dalam rumah tidak ada pertentangan ataupun kesenjangan antara anak dan orangtua, tetap saling menghormati dan menghargai sesuai dengan apa yang diyakini. ‘’Ketika ada urusan keluarga, mereka tetap datang dan kumpul seperti keluarga pada umumnya,’’ ucap Yosep Yosep mengatakan beberapa kali wisatawan yang datang berkunjung di desanya merasakan hal yang luar biasa serta kekaguman yang melihat toleransi umat beragama yang tinggi, lantaran bisa hidup berdampingan.

Apalagi di desa tersebut dicap desa yang paling aman dan tidak pernah konflik terkait masalah apapun, terlebih masalah agama.

“Dari dulu hingga kini kami tetap selalu menjaga keharmonisan dan kerukunan ini, karena agama mengajarkan untuk damai,” imbuhnya.

Pemuka agama Islam, Nasaruddin, S.Pd mengatakan sejak lahir dan besar di dusun Sangari, desa Mbawa, tidak pernah ada permasalahan yang menyangkut SARA. Meskipun di dusunnya mayoritas beragama Islam, namun tetap menghargai umat Katolik ataupun Protestan yang tinggal dan menetap di daerahnya tersebut. ‘’Sebab mayoritas masyarakat desa Mbawa merupakan penduduk asli desa tersebut, sehingga bisa dikatakan adalah saudara,’’ katanya, seraya menambahkan, tidak pengecualian. Mereka tetap rukun. ‘’Desa Mbawa tidak pernah ada konflik,” katanya.

Bahkan dalam perayaan hari besar ketiga umat beragama tersebut, tiap perwakilan akan diundang untuk menghadiri acaranya. Bila ada hari raya Idul Fitri, umat Islam tetap silaturahmi ke tempat umat lain, dan saat Bulan Ramadhan tiba, dimana umat muslim melaksanakan

(Suara NTB/uki)

SIMBOL KERUKUNAN - Uma Leme, salah satu rumah adat dengan konstruksi khas yang dijaga kelestariannya oleh warga Desa Mbawa, sekaligus sebagai simbol kerukunan antarumat beragama di desa itu. puasa, menurutnya, agama lain melaksanakan aktivitas layaknya seperti umat muslim. ‘’Terlihat jelas saat bulan puasa tiba, sampai-sampai umat non Muslim tidak memasak ataupun melakukan aktivitas yang bisa membatalkan puasa,’’ ujarnya.

Katanya, mereka sangat menjaga kerukunan antarumat beragama sejak dulu dan sekarang masih terjaga.

Nasaruddin menambahkan masyarakat di Desa Mbawa lebih mengedepankan rasionalitas daripada emosional bila menyelesaikan suatu masalah. Terlebih masyarakat di situ menghargai dan menghormati tokoh. ‘’Masyarakat tidak akan bertindak dan berbuat sendiri-sendiri

bila dilarang oleh tokohnya tersebut,’’ lanjutnya. Tokoh tua lebih proaktif memberikan solusi ketika ada permasalahan, sehingga kerukunan tetap terjaga dan masyarakat tetap saling menghargai dan menghormati sesuai dengan kepercayaannya masingmasing.

Dia berharap, karena tidak pernah adanya konflik agama ataupun yang lainnya di desa Mbawa selama ini, kedepannya tetap selalu terjaga, dan budaya gotong royong tetap selalu dilakukan tanpa memandang status sosial ataupun agama. ‘’Karena semua agama mengajarkan tentang kebaikan dan kebenaran tanpa ada diskriminasi,” harapnya. (uki)

(Suara NTB/ula)

PUTUS - Satu di antara tiga jembatan yang putus dihantam banjir di Kilo (kiri) dan Bupati H. Bambang M Yasin saat melintasi sungai karena jembatannya putus, Senin (27/4).

Tiga Jembatan di Kilo Putus Diterjang Banjir Dompu (Suara NTB) Tiga jembatan di Desa Keramat Kecamatan Kilo, putus total akibat diterjang banjir bandang. Putusnya jembatan menyebabkan warga di Kilo terisolasi karena tidak ada jalan alternatif.

Banjir bandang yang melanda Kilo terjadi sekitar pukul 04.00 wita, Senin (27/4) dini hari setelah diguyur hujan sejak Minggu (26/4) siang. Dua jembatan yang ada di Dusun Enca Desa Karamat langsung putus dan empat rumah rusak parah dibawa banjir, Senin.

Tidak adanya jalan alternatif membuat akses jalan menuju dan dari Kilo terputus.

Warga yang ingin keluar dari Kilo pun harus menggunakan perahu di pantai Kilo untuk bisa sampai pada jalan yang

baik dengan tarif Rp 10.000 hingga Rp 30.000 bagi sepeda motor. Bantuan pemerintah pun disuplai hingga ujung selatan Desa Keramat dan dilanjutkan dengan sepeda motor.

“Untuk keluar dari Kilo, warga manfaatkan perahu untuk mengangkut sepeda motornya,’’ tutur Ismail, warga Kilo kepada Suara NTB, Senin (27/4) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin yang turun meninjau korban banjir di Kilo langsung perintahkan jajarannya untuk segera menan-

gani jalan yang putus sebagai akses kendaraan menuju dan dari Kilo. “Kita harus carikan jalan alternatif untuk kesempatan pertama. Tidak boleh menunggu waktu lagi, karena warga tidak bisa kemanamanai,” kata H. Bambang.

Selain itu, H. Bambang juga mengatakan, bila akses jalan tidak segera ditangani akan berimbas pada nilai produksi petani. Terlebih jagung petani di Kilo baru sebagian kecil yang dipanen. “Kalau tidak segera ditangani akses

Jelang Hari Buruh

Aktivis di Bima Gelar Aksi Kota Bima (Suara NTB) Puluhan aktivis Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD) Bima mengelar aksi damai di perempatan gunung Kota Bima, Senin (27/4).

Para aktivis melakukan aksi menjelang hari buruh 1 Mei mendatang dengan membagikan brosur dan melakukan orasi bebas.

Pantauan Suara NTB, para aktivis menuntut kepada pemerintahan Indonesia di bawah kendali Presiden Jokowi dan Wakilnya Jusuf Kalla agar lebih memperhatikan nasib para buruh, petani dan rakyat miskin. Mereka menilai karena selama kepemimpinan keduanya itu, nasib mereka di diskriminasi. “Kenaikan harga BBM mencekik ekonomi kaum terbawah makin tertindas,” ucap Koorlap, M. Nasir.

Menurut mereka, nasib para buruh Indonesia kurang diperhatikan. Pekerjaan mereka yang terbilang memenuhi jam kerja yakni delapan jam, belum lagi sistem outsourching yang belum dihapuskan oleh pemerintah, sehingga masa depan nasib buruh makin tidak jelas. “Jaminan sosial dan kesehatan terhadap buruh beserta keluarganya dan seluruh rakyat Indonesia harus diprioritaskan,” lanjut Nasir.

Ketua PRD Bima, Ferdin, S.Sos alias Kevin mengatakan aksi yang mereka lakukan memberikan peringatan ataupun ultimatum kepada pemerintahan agar lebih bijak dan pro terhadap kepentingan masyarakat. “Selama ini pemerintah hanya melindungi kaum pemodal, beberapa aset negara dijual kepada asing, tentu itu kan menyiksa rakyat kita,” katanya.

Kevin menilai beberapa langkah dan gebrakan pemerintah untuk menyejahterahkan masyarakat tidak berhasil dilaksanakan, apalagi dalam penerapan UUD 1945 dan Pancasila tidak sesuai dengan kenyataan. ‘’Nasib rakyat makin menderita.

Harga kebutuhan serba naik, BBM naik, listrik apalagi ditambah harga sembako yang terus melambung naik,’’ ujarnya lantang. Tak heran terjadi kekacauan di mana-mana karena rakyat merasa tidak adil.

Kevin menambahkan PRD dan LMND beserta organisasi lainnya akan melakukan aksi besar-besaran untuk memperingati hari buruh (mayday). ‘’Momen tersebut merupakan awal kebangkitan kaum buruh, juga masyarakat yang selama ini ditindas hak-haknya,’’ tandasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

ORASI – Para aktivis di Kota Bima tengah berorasi, Senin (27/4), sebagai ajang pemanasan aksi demo peringatan hari buruh, 1 Mei mendatang.

jalan ini, maka harga jagung petani tidak akan ada nilainya,” ungkap H Bambang.

Selain perintahkan pembuatan jalan alternatif, H Bambang juga langsung memerintahkan jajaran Dinas PU Dompu untuk segera menyusun perencanaan penanganan tanggap darurat pada beberapa daerah aliran sungai (DAS) yang menyebabkan banjir bandang di Desa Karamat Kilo serta penanganan jalan dan jembatan yang putus.

Empat rumah warga yang hanyut dan roboh diterjang banjir bandang juga diperintahkan untuk segera ditangani. Namun korban banjir agar menumpang di rumah keluarga. “Tinggal saja dulu di rumah keluargan-

ya. Nanti akan segera ditangani kerusakan rumahnya,” kata H Bambang pada Baharuddin Yunus, warga Dusun Pali yang roboh rumahnya.

Camat Kilo, M. Ali, S.Sos mengatakan, total rumah yang rusak akibat diterjang banjir bandang sebanyak lima unit yang tusak parah dan tiga jembatan yang putus. Namun satu diantara jembatan yang putus akibat banjir bandang sekitar dua bulan lalu dan sementara dipasangi kayu oleh warga sebagai jalan sementara. “Kita sudah hubungi kepala Dinas PU Provinsi, minta dibantu untuk dibuatkan jalan alternatif. Tapi sampai saat ini, tidak juga dibuat. Jalan menggunakan kayu sekarang, itu dibuat pihaknya bersama warga,” ungkapnya. (ula)

Bendungan Rababaka Jebol Dompu (Suara NTB) Tanggul utama bendungan Rababaka yang dibangun tahun 1936 di Desa Rababaka Kecamatan Woja, jebol saat banjir bandang, Senin (27/4) dinihari. Air yang selama ini menyuplai kebutuhan air irigasi pada lahan sawah teknis 1.869 ha ini menjadi kering. Bila tidak segera ditangani, sebanyak 1.000 ha sawah irigasi yang akan kembali menanam padi di musim tanam II terancam gagal tanam.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin kepada Suara NTB saat meninjau bendungan Rababaka, Senin (27/4) mengatakan, jebolnya dasar tanggul utama bendungan Rababaka ini harus segera ditangani. Karena ada 1.869 ha lahan sawah irigasi yang menjadi daerah alirannya dan bahkan di musim tanam kedua ini, ada sekitar 1.000 yang sudah siap menanam padi kembali. “Untuk penanganan tanggap darurat, kita suplai airnya menggunakan mesin penyedot air dibawa ke saluran. Kita berharap, kebutuhan air petani akan tercukupi,” ungkapnya.

H. Bambang juga mengaku, bendungan Rababaka tahun 2015 ini direncanakan akan ditangani BWS Provinsi NTB. Tapi yang akan ditangani pada dinding samping. Sementara yang jebol ini bendungan utama, sehingga air tidak ada yang tertahan. “Kami sudah komunikasi dengan BWS dan mereka akan datang Rabu (29/4) ini un-

tuk meninjau. Sehingga dengan anggaran yang ada, mana yang akan mereka tangani lebih dulu,” terangnya.

Bendungan Rababaka, dikatakan H. Bambang, menjadi bagian dari mega proyek Rababaka kompleks dan akan direvitalisasi. Terlebih bendungan Rababaka yang sudah lama dibangun dan diperlukan peremajaan. “Setelah kejadian ini baru kita tahu, ternyata saluran utama bendungan Rababaka sudah tidak memiliki lantai dan dindingnya rusak. Karena ini menjadi kewenangan Provinsi, kita berharap ini juga akan segera ditangani,” ungkapnya.

Kepala Dinas PU Dompu, Ir.A. Muis mengatakan, berdasarkan koordinasi dari BKP3 pada lahan irigasi bendungan Rababaka pada musim tanam kedua ada 1 ribu ha yang akan kembali menanam padi. “Penyuluh tadi bilang, ada 1 ribu ha lahan sawah yang akan menanam padi serempak di musim tanam kedua ini. Dengan kebutuhan air serempak, mustahil kita bisa siapkan airnya sekaligus dengan pompa yang ada. Terlebih saluran irigasi sudah banyak yang rusak dan airnya akan habis di jalan,” katanya.

Namun Muis berjanji akan segara mengoptimalkan potensi yang ada dan berkoordinasi dengan Dinas PU NTB untuk penanganan bendungan Rababaka. Termasuk mengambil langkah lain untuk penanganannya. (ula)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 28 April 2015

Halaman 8

Kasus Bedah Desa

Polres Loteng Belum Tetapkan Tersangka Baru

Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) hingga kini masih mengintensifkan penyidikan kasus dugaan korupsi pada program bedah desa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng tahun 2011. Tujuh orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi belum menetapkan tersangka baru dalam proyek senilai Rp 1,8 miliar tersebut.

“Tersangka baru? bisa bertambah, bisa tidak,” ujar Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK., melalui Kasat Reskrim, AKP Tauhid, menjawab wartawan, terkait isu penambahan tersangka baru dalam proyek bedah desa, Senin (27/4) kemarin. Tauhid mengaku, jumlah tersangka

(Suara NTB/yon)

SERTIJAB - Upacara serah terima Jabatan di Gedung Darma Bhayangkara Polres Lotim.

dalam kasus tersebut masih tujuh orang. Sesuai hasil penetapan tersangka yang terakhir. Dan, belum ada penambahn tersangka baru.

Sebelumnya, beredar informasi kalau Polres Loteng telah menetapkan tersangka baru dalam proyek yang dibiayai Kementerian Pemban-

gunan Daerah Tertinggal (KPDT) tersebut. Pasalnya, sebelum menetapkan tujuh orang tersangka dulu.

Setidaknya ada 12 calon tersangka yang dibidik pihak kepolisian. Namun yang ditetapkan sebagai tersangka hanya tujuh orang.

“Jadi saya pastikan, untuk

Dimutasi, Lima Perwira Polres Lotim Diminta Segera Beradaptasi

TERPEROSOK - Sebuah mobil plat merah terperosok di drainase jalur menuju Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Lombok Barat, Senin (27/4) pagi. Pengemudi mengaku tak bisa mengendalikan kendaraan karena ruas jalan itu sempit akibat galian pipa PDAM.

Diduga Jual Miras

Lesehan dan Rumah Tiga Jabatan di Polres Bernyanyi Diberi Peringatan Lotim Lowong Selong (Suara NTB) Sejumlah perwira di jajaran Polres Lotim mengikuti serah terima jabatan (sertijab) untuk mengisi berbagai jabatan baru. Baik yang berada di wilayah hukum Polres Lotim maupun bergeser ke Polres lainnya di NTB sesuai surat mutasi dari Mapolda NTB. Namun, dari sejumlah perwira yang sebelumnya menduduki jabatan di Polres Lotim itu, tiga diantaranya tidak ada yang menggantikan alias lowong.

Tiga jabatan itu masing-masing Kasubag Humas Polres Lotim, Kasubag Sarpras dan Kasat Narkoba. Sejumlah Perwira Polres Lotim yang (Suara NTB/yon) AKBP Heri Prihanto, SIK akan meninggalkan kesatuan menuju kesatuan baru karena mendapatkan promosi jabatan baru, diantaranya Kompol Nanang Budi Santosa, SIK yang akan bertugas sebagai Waka Polres Bima Kota, AKP. Maad Adnan yang akan bertugas sebagai Kasat Binmas Polres Lobar, AKP. Gede Ariadana yang akan menduduki jabatan baru sebagai Paur Subbaganev Bagbinopsnal Ditpamobvit Polda NTB, AKP. Rhemi Beladona, SH yang akan bertugas sebagai Kasat Reskrim Kota Bima, dan AKP. Sukirman,SH yang akan bertugas sebagai Kasubag Senmu Bag Pal. RO Sarpras Polda NTB, serta AKP, I Komang Samia yang akan menduduki jabatan baru sebagai Kapolsek Terara Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Dikonfirmasi usai Sertijab Senin (27/4), Kapolres Lotim, AKBP. Heri Prihanto, SIK mengungkapkan bahwa personel yang diambil itu merupakan anggota Polres Lotim terbaik.

Terlebih sudah menyatu dengan media. Akan tetapi, terangnya, yang namanya institusi Polri itu bahwa sebuah mutasi itu merupakan suatu kewajaran yang harus dilaksanakan selama anggota Polri itu masih aktif. Sementara, terkait kekosongan tersebut, terutama di Kasubag Humas sebagai sumber informasi kepada media untuk masyarakat. Kedepan, Kapolres Lotim akan menunjuk salah satu personel untuk mengisi posisi tersebut terutama posisi yang berada dibawahnya.

“Nanti kita akan tunjuk salah seorang personil, kalau tidak ada kita tunjuk posisi yang berada dibawahnya. Yang jelas kita harus solid, aman dengan masyarakat dan masyarakat jangan sampai kita lupakan,” terangnya. (yon)

paya bisa segera dilimpahkan ke Kejaksaan. Mengingat, proses penyidikan sudah cukup lama berlangsung.

Dalam proyek itu, sesuai hasil audit BPKP perwakilan NTB, ditemukan indikasi kerugian negara mencapai Rp 1,04 miliar. Mengingat banyak pengerjan proyek yang tidak sesuai spesifikasi yang ada.

Termasuk banyak juga pekerjaan yang tidak dikerjakan.

Dimana ada indikasi para tersangka memanipulasi proyek.

Dengan mengklaim proyek yang sudah ada sebagai hasil pekerjaannya. (kir)

(Suara NTB/ars)

Selong (Suara NTB) Polres Lotim menggelar upacara serah terima jabatan (Sertijab) lima perwira Polres Lotim, Senin (27/4) kemarin.

Kapolres Lotim, AKBP. Heri Prihanto, SIK mengatakan, mutasi merupakan suatu hal yang wajar dalam institusi Polri. Mulai dari tingkat Mabes Polri sampai ditingkat Satuan Kewilayahan. Mutasi merupakan salah satu bentuk pemberian penghargaan dari kesatuan kepada seorang personel atas prestasi dan dedikasi yang telah ditunjukkan dalam pelaksanaan tugasnya.

Ia menekankan, kepada anggota Polri dimanapun bertugas, bahwa yang namanya mutasi maupun perpindahan tempat tugas akan selalu dialami selama masih menjadi anggota Polri yang aktif. Adapun, anggota Polres Lotim yang akan menduduki posisi baru, diantaranya Kabag Ops, Kompol Nanang Budi Santosa,SIK kepada Kompol Manumpak Hutagalung, Kasat Binmas dari AKP.Maad Adnan kepada AKP.Herman, Kasat Sabhara dari AKP,Gede Ariadana,SH kepada Iptu Didik Harianto,SH, Kasat Resnarkoba, dari AKP.Rhemi Beladona kepada Kasat Reskrim Kota Bima dan Kapolsek Terara dari AKP. Herman kepada AKP, I Komang Samia yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Kasubag Humas Polres Lotim.

Kepada anggota Polri yang menduduki jabatan baru Kapolres Lotim berpesan agar segera beradaptasi dan menjalankan tugas dengan baik. Selain itu, ia juga berpesan kepada sejumlah perwira yang menduduki jabatan baru itu supaya bisa beradaptasi dengan mengenali ruang lingkup yang ada di sekelilingnya. Baik dari tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat di masing-masing wilayahnya.

Selain itu, Heri Prihanto juga berharap kepada anggota Polri yang mendapatkan tugas di Polres Lotim supaya bisa menjalankan tugas dengan baik. Karena, situasi yang ada di wilayah hukum Polres Lotim membutuhkan pemikiran yang ekstra karena harus mengawal wilayah yang begitu luas dengan jumlah penduduk yang banyak. (yon)

saat ini belum ada tersangka baru. Tapi besok bagaimana, kita tidak tahu,” tegasnya. Jika memang dari hasil penyidikan, ada yang mengarah ke tersangka baru. Bukan tidak mungkin ada tersangka tambahan. Karena dalam proses penyidikan, semua masih mungkin terjadi.

Tetapi yang jelas, untuk saat ini pihaknya masih fokus untuk menuntaskan berkas penyidikan terhadap tersangka yang sudah ada.

Dengan fokus melengkapi petunjuk yang diberikan oleh pihak Kejaksaan. Su-

Mataram (Suara NTB) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, memberikan peringatan kepada lesehan dan rumah bernyanyi yang masih kedapatan menjual minuman keras.

Sebab, pihaknya sudah mensosialisasikan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram nomor 2 tahun 2015. “Sebelum tanggal 16 itu kita sudah sosialisasikan ke pengusaha,” kata Kepala Diskoperindag Kota Mataram, Wartan Senin (27/4).

Salah satu sanksi tegas yang akan diberikan kata Wartan, mulai dari pencabutan izin hingga penutupan tempat usaha. Sebab, lesehan atau rumah bernyanyi tidak diperbolehkan menjual minuman beralkohol.

Adapun kaitannya dengan penertiban di lesehan S oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Polres Mataram sebagai bentuk tindak lanjut terhadap penyisiran yang dilakukan beberapa waktu lalu. “Kalau masih bandel izinnya akan dicabut,” tegasnya.

Pengawasan selanjutnya, pihaknya berkonsultasi dengan tim yustisi baik Satpol PP, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T), Balai

Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) dan Bea Cukai. Untuk persoalan teknis lainnya, Wartan menyerahkan sepenuhnya kepada instansi teknis seperti BPMP2T dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) untuk meninjau kembali izin yang telah diterbitkan.

Lalu bagaimana dengan rumah bernyanyi seperti Diva yang mengantongi izin minol golongan C. Apakah izinnya akan dicabut atau disama ratakan dengan rumah bernyanyi lainnya? Dia enggan berkomentar lebih jauh persoalan itu, sebab menjadi ranah dari SKPD teknis lainnya. “Itu urusan SKPD, karena saya (Diskoperindag) tidak mengeluarkan izin,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Satpol PP dan Polres Mataram berhasil mengamankan 24 botol minuman beralkohol golongan A di salah satu lesehan dan rumah bernyanyi S, Sabtu (24/4) lalu. Kasi Operasi dan Pengendalian pada Sat. Pol PP Kota Mataram, Bambang EYd menjelaskan, izin minol lesehan tersebut diketahui telah mati. Meskipun mengajukan permohonan perpanjangan berdasarkan Permendag nomor 6 tahun 2014 dan Perda nomor 2 tahun 2015, pengajuan izin minol ditolak. (cem)

Curi Laptop untuk Biaya Kuliah Mataram (Suara NTB) Sekelas mahasiswa yang seharusnya sudah berpikir intelek, malah berperilaku mundur. Hanya karena alasan tak punya uang untuk biaya kuliah, FC (22) diduga mencuri laptop di sebuah kos kosan di Kekalik, Mataram. Beberapa hari setelah menjual hasil curiannya, FS ditangkap Polsek Ampenan, Senin (27/4) dinihari kemarin.

Aksi pencurian diakui mahasiswa semester III salah satu kampus swasta ini dilakukan di kos kosan Kelurahan Tamansari, Kekalik, Mataram. Setelah mengambil laptop jenis Toshi-

ba itu, kemudian dijualnya kepada NZ sebesar Rp 800.000.

“Uang itu saya pakai bayar kuliah,” akunya. Karena beberapa kali nunggak biaya kuliah, dia mengaku terpaksa mencuri.

Aksinya dilakukan saat petang. Kesempatan itu kemudian dimanfaatkan pelaku, dengan mengambil laptop korban di kamar kos. Hari itu juga, barang bukti djual kepada NZ. Penjualan hasil pencurian itu, dipakai untuk membayar kuliah Rp 500.000. Sementara Rp 300 dipakai belanja. FC mengaku baru kali ini mencuri laptop, karena alasan kepepet.

Kapolsek Ampenan, Kompol Arief Yuswanto mencurigai, pelaku tidak hanya sekali ini melakukan tindak pidana pencurian. “Kami masih selidiki kemungkinan ada barang bukti lain yang dicurinya,” kata Arief.

Sementara ini FC masih terus diinterogasi, bagaimana kronologi pencurian yang dilakukannya. Saksi saksi juga sudah dimintai keterangan. Termasuk NZ juga diperiksa karena dicurigai sebagai penadah.

Sementara tersangka dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. (ars)

(Suara NTB/ars)

DIGELANDANG - FC saat digelandang ke Mapolsek Ampenan, beberapa jam setelah ditangkap atas dugaan pencurian laptop.

SUARA NTB Selasa, 28 April 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Sudah Saatnya Mataram Punya Bioskop Mataram (Suara NTB) Sebagai sarana tambahan dalam dunia hiburan dan pariwisata, Bioskop tentunya diharapkan hadir di tengah-tengah masyarakat. Pembangunan Bioskop di Kota Mataram masih berada dalam tahap pelaksanaan seiring dengan pembangunan Epicentrum Mall, di Jalan Sriwijaya, Mataram.

“Saya rasa sudah saatnyalah kota mataram ini mempunyai bioskop yang bisa digunakan sebagai sarana pemutaran film – film. Terutama bioskop yang akan mengakomodir film karya talenta – talenda muda dan berbakat di kota ini,” tutur Kepala Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB, H.L. Mohammad Faozal,S.Sos.,M.Si, ketika ditanya Suara NTB, Senin (27/4).

Menurutnya, pembangunan bioskop ini penting demi membantu pengembangan industri pariwisata serta mendongkrak

Keluarga Kritik Film Dokumenter Amy Winehouse Jakarta (Suara NTB) Keluarga Amy Winehouse mengkritik “Amy”, film dokumenter mengenai kehidupan penyanyi dan pencipta lagu asal Inggris yang meninggal pada 2011.

Juru bicara keluarga Winehouse menyebut film yang akan ditayangkan di festival film Cannes bulan depan itu “menyesatkan” dan “tidak berimbang” dalam menggambarkan sosok Amy Winehouse.

Namun pembuat film menyatakan mereka membuat film tersebut dengan “objektivitas penuh” dan menegaskan bahwa film itu mengungkapkan refleksi dari penemuan mereka berdasarkan sekitar 100 wawancara dengan orang-orang yang mengenal sang bintang.

Dalam pernyataan yang dikutip laman The Guardian, juru bicara keluarga Winehouse menyatakan mereka “ingin memisahkan diri dari film yang berkisah tentang Amy mereka yang terkasih dan sangat dirindukan.”

“Mereka merasa film ini kehilangan kesempatan untuk merayakan hidup dan bakat Amy dan bahwa film itu juga menyesatkan serta berisi beberapa kebohongan mendasar,” katanya.

“Ada tuduhan terhadap keluarga dan manajemen yang tidak berdasar dan tidak seimbang.”

Amy Winehouse meninggal dunia pada usia 27 tahun akibat keracunan alkohol Juli 2011. Film dokumenter “Amy” yang disutradarai oleh Asif Kapadia adalah satu dari sekian judul film yang akan tayang di perhelatan film di Prancis bagian selatan bulan depan. Kapadia sebelumnya telah sukses membuat film dokumenter Senna, pembalap Formula One Brasil.

Dalam pernyataannya, sineas itu mengatakan, “Ketika kami didekati untuk membuat film ini, kami datang dengan dukungan penuh dari keluarga Winehouse dan kami membuatnya dengan objektivitas total, sama seperti Senna.”

Ia juga mengatakan bahwa selama proses produksi pembuat film mewawancarai 100 orang yang mengenal Amy Winehouse seperti teman, keluarga, mantan kolega, dan orang-orang industri musik yang bekerja dengannya. “Kisah dalam film mengungkapkan cerminan dari temuan kami dalam wawancara-wawancara itu,” katanya. (ant/bali post) Amy Winehouse (alm) (Suara NTB/ist)

pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih, saat ini telah banyak pemuda – pemudi di Kota Matarama yang berani unjuk gigi dan menampilkan hasil kreatifitasnya berupa film – film. Tentu, minat dan bakat generasi muda ini harus didukung penuh secara

moril dan lainnya untuk membantu perkembangan mereka.

Pemerintah bertanggungjawab menyediakan sarana dan prasarana yang akan mewadahi mereka dan karyanya.

Terutama sekali berupa ketersediaan bioskop sebagai stimulus agar para talent muda di kota ini bisa terus berkreatifitas.

“Kalau seandainya saya punya uang, barangkali saya secara pribadi yang akan membangunkan bioskop ini.

Akan tetapi, kita tidak perlu khawatir lagi, sebab sebentar lagi pembangunan epicentrum mall itu akan rampung dengan salah satu fasilitas didalamnya berupa bioskop,” lanjutnya.

Lebih – lebih, sudut pandang pemerintah tentang film hasil kreativitas para generasi muda di Lombok-Sumbawa ini merupakan salah satu media serta sarana promosi pariwisata. Film yang proses pengambilan gambar dilakukan

di objek – objek pariwisata di Lombok dan Sumbawa ini secara tidak langsung telah membantu proses pengenalan objek wisata kepada wisatawan. Ia menilai film merupakan sarana amat efektif untuk berpromosi. Sebab, promotor menampilkan secara visual titik – titik destinasi yang dikenal indah serta mempesona.

“Film merupakan sarana yang efektif dalam memperkenalkan objek pariwisata kita

kepada wisatawan. Untuk itu, kami berharap kedepan, film – film yang dihasilkan oleh kreator – kreator muda dan berbakat serta berupaya memperkenalkan pesona pariwisata kita melalui karyanya akan kita dukung secara maksimal. Dan kalau bisa, CD filmnya kita cetak dalam jumlah yang besar serta dapat dijadikan souvenir kepada tamu atau wisatawan yang datang kemari,” tandasnya. (met)

”Jangan ke Lombok Nanti Gak Mau Pulang”

Sebuah Film Promosi Pariwisata NTB Mataram (Suara NTB) Film yang disutradarai Dwiyanto Achmad Fikri (23) berjudul “Jangan ke Lombok Nanti Gak Mau Pulang” merupakan sebuah film yang mempromosi pariwisata NTB. Film tersebut menampilkan pesona – pesona pada beberapa objek wisata unggulan yang diikat dengan cerita perjalanan para wisatawan.

Saat pemutaran perdana film tersebut di Idoop Hotel, Sabtu (25/4) malam, Sutradara muda ini mengutarakan bahwa filmya bercerita tentang pertemuan antara wisatawan domestik dengan sekelompok petualang dari pulau Lombok. Kelompok petualang dari Lombok ini diceritakan memiliki hasrat yang tinggi untuk berlibur keluar daerah. Tetapi sayangnya, mereka tidak pernah bisa keluar karena selalu tertimpa kendala.

Peristiwa yang ditampilkan dalam film itu, dimana ketiga tokoh yakni Mandra, dan kawan – kawannya batal berwisata ke luar daerah lantaran ketinggalan pesawat.

“Saya ingin mengatakan dalam film ini bahwa untuk apa berwisata keluar daerah, kalau toh ternyata disini lebih indah. Kedua, inspirasi saya sehingga mengangkat film ini adalah karena ingin melestarikan alam. Destinasi alam kita yang sangat mempesona ini harus kita lestarikan dan kita jaga bersama,” kata pria yang telah 10 tahun menetap di Lombok ini.

Secara terpisah, Pimpinan Produksi Symphony Creative Ricky Mulyanto mengatakan bahwa melalui film tersebut mereka ingin mengajak stakeholder dan pelaku – pelaku pariwisata untuk menyatukan kekuatan dalam membangun pariwisata NTB. Menurutnya, dalam membangun dan mengembangkan pariwisata ini, butuh semacam sinergisitas yang tinggi untuk menciptakan kekuatan yang besar. Sehingga, dalam

setiap kompetisi, pariwisata daerah ini selalu berada pada posisi yang unggul dan dikenal penduduk dunia.

“Satu hal yang terpenting sebagai pesan dalam karya yang kami lahirkan ini bahwa kami ingin mengajak seluruh pihak untuk terus mengembangkan dan memajukan pariwisata kita. Terlepas dari kepentingan dan atau perbedaan kita masing – masing,” ujarnya.

Diharapkan, dengan beredarnya film ini nantinya dapat menjadi semacam penyalur pesan yang berisi penyemangat dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata. Bahkan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, ketika memberikan sambutan dalam pembukaan, menyematkan janji bahwa pihaknya ingin mencetak dan menjadikan kepingingan CD film tersebut sebagai

souvenir untuk para tamu atau wisatawan.

Sebab, menurutnya film merupakan sarana promosi pariwsata yang sangat efektif karena berusaha menampilkan objek dan destinasi secara visual. Dengan gaya promosi yang demikian, para wisatawan kebanyakan merasa langsung terpikat sehingga berkehendak untuk mendatangi daerah ini. (met)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 28 April 2015

Halaman 10

JELANG menghadapi ujian nasional (UN) jenjang SMP awal Mei mendatang, siswa-siswi Yayasan Pendidikan Kristen Aletheia pergi piknik. Tujuannya menghilangkan segala bentuk ketegangan pada saat menghadapi UN. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Aletheia Ir. Stevan Suminganto, mengaku, para siswa calon peserta UN jenjang SMP saat ini lebih banyak istirahat. Dalam arti, sudah tidak lagi diberikan materi-materi kecuali dalam bentuk me-refresh (Suara NTB/ist) ulang materi yang sudah Stevan Suminganto diberikan. Itu dilakukan agar siswa dapat lebih santai dan enjoy menghadapi UN. “Mereka lebih banyak di-refresh, dibawa jalan-jalan agar tidak tegang dan karena ini juga minggu-minggu tenang,” ujar Stevan pada Suara NTB, Senin (27/4).

Lebih jauh Stevan mengaku jika setiap tahun pada saat memasuki masa tenang sebelum hadapi UN, pihaknya rutin mengajak siswa calon peserta UN untuk piknik ke sejumlah tempat hiburan, seperti pantai.

Selain itu, Stevan juga meminta kepada para siswa agar pada masa tenang ini dimanfaatkan dengan baik untuk belajar dan mengurangi volume bermain di luar. Begitu pun terhadap orang tua, Stevan meminta agar mereka meningkatkan tugas kontrol terhadap anak yang akan mengikuti UN. Disinggung soal persiapan, pria bertubuh jangkar ini menilai persiapan yang dilakukan pihak sekolah sudah maksimal. Begitupun berbagai kesiapan dari sisi materi UN sudah tidak ada masalah. “Persiapan sudah cukup, hasil try out juga tetap masuk terbaik,” klaimnya. (dys)

Dikpora Antisipasi Perayaan Kelulusan UN Berlebihan Mataram (Suara NTB) Mengantisipasi terjadinya perayaan kelulusan ujian nasional (UN) yang berlebihan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram segera menyurati seluruh sekolah agar memperketat pengawasan terhadap para siswa saat pengumuman kelulusan nanti.

Kepada Suara NTB, Senin (27/4) Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora Kota Mataram Drs. H. Lalu Abdul Hamid, MM, mengaku pihaknya tidak menginginkan adanya perayaan berlebihan yang berujung pada adanya hal-hal yang tidak diinginkan (Suara NTB/dys) terhadap siswa.

H. Lalu Abdul Hamid Berkaca dari adanya wacana pesta kelulusan UN yang akan menggunakan bikini di sejumlah tempat di Jakarta, Hamid mengimbau agar para siswa tidak ikut melakukan kegiatan negatif seperti itu. “Jangan sampai kegiatan seperti itu ada di sini,” ujarnya mengingatkan.

Menurut Hamid, apa yang dilakukan para siswa tersebut tidak tepat sebagai cara merayakan kelulusan. Harusnya, mereka bersyukur lulus dengan menggelar kegiatan positif seperti sujud syukur dan menggelar yasinan serta menyantuni fakir miskin dan yatim piatu. Begitupun dengan orang tua harus aktif terlibat mengontrol anak-anak agar tidak melakukan kegiatan negatif saat pengumuman nanti. “Itu tidak ada manfaatnya, orang tua harus kontrol,” saran Hamid.

Selain itu, Hamid juga meminta agar para siswa yang lulus dapat menyumbangkan pakaian dan seragam sekolah kepada masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan. “Lebih baik seragam sekolah itu diberikan ke masyarakat kurang mampu ketimbang di coret dengan warna, itu jauh lebih bermanfaat”, imbaunya. (dys)

SMA Muhammadiyah Laporkan Penyelenggara Pesta Bikini Jakarta (Suara NTB) SMA Muhammadiyah 11 Rawamangun, Jakarta Timur, melaporkan penyelenggara pesta bikini DP terkait dugaan pencemaran nama baik. Nama sekolah ini diduga disebut-sebut dalam rencana pesta itu.

“Kami melaporkan rencana kegiatan pesta bikini yang menyebut sekolah kami ikut terlibat dan memberitakan yang tidak benar,” kata Kepala SMA Muhammadiyah 11 Jakarta, Slamet Sutopo, di Jakarta Senin.

Ia mengungkapkan, pihaknya mengadukan salah satu penanggung jawab acara itu, DC. Sutopo menuturkan, sekolah mengetahui pencatutan SMA Muhammadiyah 11 pada acara itu usai salah satu murid melaporkan video di Youtube yang menayangkan iklan acara itu, dengan mencantumkan nama SMA itu. Selain sekolah ini, ada lagi belasan SMA yang namanya dicantumkan.

Ia membantah, SMA Muhammadiyah terlibat maupun mendukung acara bertemakan Splash After Clash dan panduan berbusana peserta bikini summer dress yang tersebar melalui situs video Youtube.

Terkait pihak penyelenggara telah menyampaikan permohonan maaf, Sutopo mengatakan, DP tidak memiliki itikad baik mengakui kesalahan dan meminta maaf. “Saat itu juga hanya dikirim melalui kurir, sehingga dianggap tidak resmi,” ujarnya.

Sutopo mengaku tidak pernah dihubungi DP secara langsung untuk menyampaikan permohonan maaf atas pencantuman SMA Muhammadiyah 11. “Kami institusi yang cukup besar dan bukan hanya membawa nama sekolah tapi nama organisasi,” tuturnya. (ant/bali post)

(Suara NTB/yon)

Piknik, Solusi Hilangkan Ketegangan

BARIS BERBARIS - Menanamkan sikap disiplin sejak dini harus dilakukan lembaga pendidikan di daerah ini. Apa yang dilakukan pengelola TK Komala Bhayangkari Selong Lombok Timur dengan mengajarkan cara baris dan berbaris perlu terus dikembangkan. Termasuk diikuti lembaga pendidikan anak usia dini lainnya, sehingga mampu membawa anak bisa bersikap disiplin.

Kritisi Masalah Pendidikan

Seluruh Fraksi di Lotim Sepakat Bentuk Pansus Selong (Suara NTB) Persoalan pendidikan menjadi sorotan tajam para wakil rakyat di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Dalam upaya menyikapinya, seluruh fraksi di DPRD Lotim Senin (27/4), sepakat membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengupas semua persoalan prinsip pembangunan pendidikan di Gumi Selaparang ini.

Menurut Ketua DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizal, ST, ada sepuluh fraksi yang sepakat membentuk Pansus Pendidikan, yakni Fraksi Demokrat, Golkar, Hanura, PAN, PDIP, PKB, Gerindra, Restorasi Keadilan, PKS dan Pembangunan.

Selain itu, ujarnya, agenda pertemuan Badan Musyawarah untuk membentuk Pansus Pendidikan diagendakan tanggal 5 Mei 2015 mendatang. ‘’Keinginan membentuk pansus ini merupakan usulan dari Komisi II DPRD Lotim yang diketuai Lalu Hasan Rahman,’’ ujarnya, Senin (27/4).

Komisi yang membidangi pendidikan dan kesehatan itu diketahui sudah berulang kali memanggil jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora). Terbaru yang menjadi sorotan Komisi II DPRD Lotim adalah persoalan SDN 7 Terara yang saat ini siswanya terpaksa melakukan

kegiatan belajar mengajar di Kantor Desa Terara, karena gedung mereka sudah tergusur untuk keperluan pembangunan pasar.

Persoalan lainnya yang menjadi atensi dewan adalah, pelaksanaan DAK tahun 2014 yang dinilai masih menyisakan masalah. Belum lagi persoalan-persoalan prinsip lainnya dalam bidang pendidikan yang dijalankan Dikpora dianggap perlu diperbaiki ke depan. (rus)

Khaerul Rizal

Kemendikbud Bentuk Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Jakarta (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membentuk unit baru dengan nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga yang menangani pendidikan keluarga dan keorangtuaan. Berdasarkan persetujuan Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nantinya, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud. ‘’Direktorat baru tersebut akan memiliki empat subdirektorat yaitu Subdirektorat Pendidikan Bagi Orangtua, Subdirektorat Pendidikan Anak dan Remaja, Subdirektorat Program dan Evaluasi serta Subdirektorat Kemitraan,’’ terang Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Ella Yulaelawati, di Jakarta.

Menurutnya, nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga dirasa lebih tepat dibandingkan Direktorat Keayahbundaan yang diusung sebelumnya, karena direktorat ini tidak hanya memberikan ruang bagi orang tua utuh, tetapi juga ruang bagi orang tua tunggal.

“Kami telah menjaring masukan dan melakukan curah

pendapat dengan akademisi, komunitas, penggiat pendidikan keorangtuaan, dan beberapa pihak yang terkait,” katanya.

Ella menyebutkan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga memiliki beberapa program utama di antaranya penanganan perilaku perundungan (bullying), pendidikan penanganan remaja, penguatan prestasi belajar, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan karakter dan kepribadian, serta pendidikan perilaku destruktif. “Direktorat baru ini juga akan mengembangkan program pencegahan perdagangan orang, narkoba, dan HIV AIDS agar keluarga Indonesia menjadi lebih kuat,” ujarnya.

Sasaran utama yang ingin dicapai, lanjutmya, meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan khususnya pendidikan keluarga bagi masyarakat Indonesia. Pendidikan keluarga tersebut tidak hanya mencakup orang tua kandung, tetapi juga wali atau orang dewasa yang bertanggung jawab dalam mendidik anak.

Layanan pendidikan keluarga yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Kemendikbud dimaksudkan agar masyarakat Indonesia yang berusia dewasa mengetahui dan memahami perihal cara mendidik anak sejak janin hingga tumbuh dewasa. ‘’Kemendikbud menargetkan hingga 2019 sejumlah 4.343.500 orang dewasa akan memperoleh layanan pendidikan keluarga tersebut,’’ ujarnya. (ant/bali post)

(Suara NTB/dok)

Dikpora Kota Mataram Usulkan Pergantian Pengelola AKN Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram berharap Politeknik Denpasar Bali merespons Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram mengenai usulan pergantian pengelola pada Akademi Komunitas Negeri (AKN) Mataram.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora Kota Mataram Drs. H. Lalu Abdul Hamid, MM, mengaku, jika pihaknya sudah mengusulkan nama Dr. Lalu Basuki Rahman, MPd, sebagai Koordinator AKN Mataram yang baru ke Politeknik Denpasar Bali sebagai kampus induk AKN Mataram. Dalam hal ini, mereka meminta Politeknik

Denpasar segera merespon surat Dikpora Kota Mataram tentang perubahan struktur pimpinan AKN Mataram.

Menurut Hamid, rekomendasi pergantian struktur pengelola AKN Mataram disebabkan Koordinator AKN Mataram sekarang ini memiliki tugas baru di Pemprov NTB, sehingga menyebabkan Musta’in dianggap tidak fokus memimpin AKN Mataram.

Selain itu, usulan pergantian pimpinan dari Pemkot Mataram tersebut disebabkan SK mantan Kepala SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram yang diberikan Politeknik Denpasar Bali sebagai Koordinator AKN berakhir April ini. ‘’Untuk itu, rekomendasi pergantian pimpinan merupakan hal wajar dalam rangka re-

generasi,’’ ujarnya.

Hamid pun mengaku sangat optimis, jika AKN Mataram ke depan akan kembali beroperasi secara normal. Alasannya, belum lama ini, pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) pada Kementerian Riset dan Teknologi dan Dikti telah melakukan kunjungan guna mengecek keberadaan lahan yang disediakan Pemkot Mataram sebagai lokasi perkuliahan AKN Mataram.

“Lokasi kuliah di kantor SKB Mataram, SKB sudah positif sebagai lahan AKN. Pemkot melalui BPN dan Badan Aset tengah mengurus sertifikat tanah sebagai lokasi kuliah AKN,” terang Hamid.

Hanya saja, meski telah disediakan lahan sebagai lokasi perkuliahan oleh Pemkot, luas tanah masih belum cuk-

up sesuai dengan syarat yang diberikan Ditjen Dikti yaitu seluas dua hektar lahan. “SKB itu luasnya hanya satu hektar kurang lebih, jadi masih kurang. Tapi kita sudah tanda tangan, satu hektar lahan menyusul,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Koordinator AKN Mataram H. Musta’in tidak mempermasalahkan usulan pergantian dirinya sebagai koordinator. Dirinya juga sudah mengetahui, jika nama Dr. Lalu Basuki Rahman, MPd, sudah diusulkan dari Dinas Dikpora Kota Mataram ke Politeknik Denpasar sebagai pengganti dirinya.

Meski demikian, ujarnya, proses pergantian koordinator masih belum disetujui Politeknik Denpasar, karena AKN Mataram masih belum definitif. Menurutnya, AKN Mataram masih merupakan Program Studi di Luar Domisili Politeknik Denpasar, sehingga pergantian pimpinan harus melalui keputusan di pusat. ‘’Saya tidak masalah mundur dari jabatan koordinator. Tapi permasalahannya, jajaran direktur di Bali masih belum mengizinkan saya mundur. Mereka ingin, setelah AKN Mataram definitif baru ada proses pergantian pimpinan. Nanti tidak lagi koordinator, tapi direktur,’’ terangnya pada

Suara NTB di Kantor Gubernur NTB. Pihaknya menginginkan agar semua pihak tidak terlalu meributkan soal pimpinan. Tapi bagaimana memperjuangkan AKN Mataram agar segera definitif, sehingga tidak lagi harus tergantung dari Politeknik Denpasar Bali.

Setelah definitif, ujarnya, siapapun yang dipercaya sebagai direktur tidak dipermasalahkannya. ‘’Kalau sudah definitif, silahkan siapa saja yang diusulkan sebagai direktur. Yang penting bagaimana ini bisa definitif dulu,’’ ujarnya mengingatkan.

Musta’in mengaku, jika dirinya sudah memberikan penjelasan di hadapan Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram mengenai mekanisme pengusulan dan pengesahan koordinator.

Menurutnya, penunjukan koordinator AKN atau pimpinan setelah definitif nanti merupakan kebijakan dari pemerintah pusat atau perwakilannya yang ada di daerah. ‘’Itu sudah saya jelaskan ke Pak Sudenom dan beliau mengerti.

Sementara dalam hal ini, Kota Mataram hanya sebagai lokasi saja dan anggarannya bersumber dari pusat,’’ ujarnya. (dys/ham)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 28 April 2015

Atlet Perbakin Rinjani Mataram Dominasi Juara Mataram (Suara NTB) Klub Menembak Perbakin Rinjani Mataram mendominasi juara di Kejuaraan Menembak Metal Silhuette yang digelar Yonif 742 Satria Wira Yuda (SWY) di Lapangan Menembak Yonif 742/SWY Gebang Mataram, (26/4) lalu. Dari empat kelas yang dipertandingkan para penembak binaan klub Rinjani Mataram berhasil merebut tiga medali emas.

Informasi dari Panitia Pertandingan, Agung Swandaru yang diterima Suara NTB, Senin (27/4) kemarin menjelaskan, penembak Kota Mataram merebut tiga medali emas, dua perak dan dua perunggu. Medali emas Perbakin Rinjani Mataram diraih Cokorda Agung Wirayuda di kelas air riffle hunting 33 meter, air riffle hunting 41 meter dan di kelas air riffle hunting 25 meter antar Wartawan Olahraga. Medali emas lainya diraih Gusti Ngurah Putu Juni Saputra dari klub Cakramurti Shooting Club kelas air riffle hunting 25 meter putra.

“Penembak dari klub Rinjani Mataram berhasil mendominasi juara. Mereka berhasil meraih tiga emas, dua perak dan dua perunggu di empat kelas yang dipertandingkan. Atas hasil itu para peserta mendapat piala dan penghargaan dari Yonif 742 SWY selaku panitia penyelenggara kegiatan,” ucapnya.

Untuk diketahui, kejuaraan yang digelar dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 50 Yonif 742/SWY yang jatuh pada tanggal 19 April lalu itu diikuti sebanyak 100 peserda dari 7 klub menembak yang tersebar di kabupaten/kota di Pulau Lombok.

Kejuaraan itu mempertandingkan tiga kelas metal silhuette 25 meter, 33 meter dan 41 meter untuk umum serta tambahan satu kelas metal silhuette antar wartawan.

Juara di kelas air riffle hunting 25 meter diraih oleh Gusti Ngurah Juni Saputra dari Cakramurti Shooting Club, selanjutnya juara dua dan tiga diraih oleh Ratu Bagus Putri Indiana dan Gede Wibawa dari Perbakin Rinjani Mataram. Kemudian juara di kelas air riffle hunting 33 meter putra diraih oleh Cokroda Agung Wirayuda dari Perbakin Rinjani Mataram, disusul I Gusti Ngurah Putu Juni Saputra (Cakramurti Shooting Club Mataram) dan Fernando (Pagah Air Riffle Club Praya) di peringkat kedua dan ketiga.

Sementara itu juara di pertandingan air riffle hunting 33 meter putra kembali diraih oleh Cokorda Agung Wirayuda, diikuti Komang dari Bali Target Shooting Club dan Kristanto dari klub Pagah Air Riffle Praya di tempat kedua dan ketiga. (fan)

Eden Hazard Raih Gelar Pemain Terbaik London Pemain tengah Chelsea Eden Hazard memenangi penghargaan pemain terbaik tahun ini dari Persatuan Pemain Sepak Bola Profesional Inggris (PFA), Senin kemarin.

Pemain asal Belgia berusia 24 tahun itu tampil impresif dan telah mencetak 18 gol di semua kompetisi, membantu Chelsea memenangi Piala Liga dan kini mengantar klub tersebut mendekati gelar juara Liga Inggris yang pertama kalinya sejak 2010.

Kemenangan pada dua pertandingan mendatang, melawan tuan rumah Leichester Rabu dan tim tamu Crystal Palace pekan berikutnya, akan dapat memastikan trofi Liga Inggris bagi Chelsea, yang sekarang sudah unggul 10 poin di puncak klasemen.

Haz-

ard dalam acara di Hotel Grosvenor House London itu mengatakan, “saya sangat senang, saya pernah berkeinginan jadi yang terbaik, dan yang saya lakukan musim ini cukup baik, Chelsea tampil sangat bagus.”

“Saya tidak menyangka jika saya mendapat penghargaan ini. Ini menarik karena dipilih oleh para pemain yang tentunya sangat mengerti sepak bola,” katanya seperti dikutip AFP. Hazard mengatakan, kini ia harus fokus untuk bisa membawa Chelsea menjadi juara.

“Kami mendekati gelar juara, mungkin ini kuncinya. Musim lalu kami urutan tiga dan musim ini kami punya kesempatan menang,” katanya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada manajer Chelsea Jose Mourinho yang banyak memberi kebebasannya dalam bermain di lapangan. “Jose membiarkan saya main, kami saling diskusi dan saat saya di lapangan saya

tahu apa yang harus saya lakukan. Ini penting,” kata Hazard.

Mourinho sebelumnya sering mengatakan bahwa talenta Hazard layak diperhitungkan dalam persepakbolaan dunia saat ini, yang umumnya fokus pada Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi.

Pekan lalu, setelah Hazard mencetak gol kemenangan Chelsea atas Manchester United, pelatih asal Portugal itu mengatakan:”Saya punya banyak bintang, namun ia adalah bintang yang rendah hati.” (ant/ bali post)

Asosiasi Pemain Dukung Keputusan Menpora Jakarta (Suara NTB) Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) mendukung Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang membekukan PSSI ketika induk organisasi sepak bola Indonesia itu sedang melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) 2015 di Surabaya, Sabtu (18/4).

“Kami menyampaikan dukungan apa yang dilakukan Menpora untuk kemajuan sepak bola Indonesia,” kata Presiden APPI, Ponaryo Astaman seperti dilansir tim media Kemenpora di Jakarta, Senin. Menurut Ponaryo, tujuan APPI datang ke Kemenpora untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan pemain terhadap kemajuan sepakbola Indonesia.

“Salah satunya, kami ingin kompetisi agar tidak berhenti karena disitulah tempat bagi kami untuk mencari nafkah,” kata Ponaryo.

Menanggapi masukan tersebut, Menpora mengucapkan dalam waktu secepatnya akan membuat keputusan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia.

“Sore ini kami akan bertemu dengan perwakilan klub ISL untuk membicarakan masalah yang selama ini terjadi. Kepada pemain, saya tidak memiliki niat untuk menghentikan kompetisi karena saya juga sangat peduli dengan kondisi pemain sela-

ma ini. Yang saya lakukan ini murni untuk melakukan perubahan sepakbola kita lebih baik,” kata Menpora.

Selain Ponaryo Astaman, perwakilan APPI yang tampak hadir di Kemenpora antara lain Bambang Pamungkas, Bima Sakti, Eka Ramdani, dan Zulkifli Syukur.

Sebelumnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) secara resmi memanggil klub peserta kompetisi Indonesia Super League (ISL), Senin (27/4), guna menyikapi surat Menpora Imam Nahrawi yang tidak mengakui aktifitas PSSI. “Memang benar kami mengundang klub-klub ISL. Masih sekedar pertemuan saja,” kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S Dewa Broto di Jakarta, Jumat (24/4).

Surat dengan nomor 01509/ D.V-1/IV/2015 dan ditandatangani oleh Gatot S Dewa Broto per tanggal 14 April ini meminta semua klub yang diundang untuk hadir pada pertemuan di Ruang Lantai 3 Gedung Kemenpora, Jakarta, Senin (27/4).

Dalam surat tersebut, pihaknya Kemenpora hanya mengundang 16 klub ISL serta sang operator kompetisi yaitu PT Liga Indonesia. Jumlah klub tersebut sesuai dengan rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). (ant/bali post)

Pelatih Silat Keluhkan Pemahaman Sistim Kepelatihan Penghargaan O2SN (Suara NTB/ist)

PEMAIN TERBAIK - Eden Hazard berpose dengan trofi pemain terbaik yang diberikan kepadanya oleh Persatuan Pemain Sepak Bola Profesional Inggris (PFA).

Harus Seragam

Mourinho dan Pendukung Arsenal Saling Sindir

London Bukan Jose Mourinho namanya jika membalas aksi kritik dari seterunya. Untuk pendukung Arsenal yang meneriakkan yel-yel “Chelsea membosankan, Chelsea membosankan”, ia pun punya ejekan yang tak kalah menggelitik.

Setelah kedua tim berbagi skor kacamata 0-0 dalam laga Premier League yang digelar di Stadion Emirates, Minggu (26/4), Mourinho dan pasukannya mendapatkan ejekan dari para suporter Arsenal. Mereka meneriakkan yel-yel yang menyindir gaya permainan Chelsea yang membosankan. Namun, Mourinho langsung sigap meresponnya.

“Anda tahu, bahwa membosankan bila selama 10 tahun tidak juga meraih gelar. Ini sungguh membosankan,” kata manajer Chelsea ketika menjawab kritik yang dilontarkan pendukung Arsenal.

“Sebagai pendukung klub, anda menunggu, dan menunggu, menunggu selama bertahun-tahun saat meraih gelar Premier League. Nah, itu hal yang sangat membosankan...Mungkin saja pendukung tuan rumah ingin menyaksikan [Danny] Welbeck dan [Olivier] Giroud berada bersama-sama di lini depan,” katanya sebagaimana dikutip dari laman Guardian.

“Kami punya segudang pengalaman menarik. Tim yang membosankan adalah tim yang hanya meraih peringkat kedua di ajang Premier League, dan tim yang kalah dalam mengoleksi gol. Kami toh telah mencetak banyak gol, dalam periode tertentu kami tidak memiliki Diego Costa atau Loïc Rémy, padahal kami hanya punya satu striker, yang justru mampu membawa kami memperoleh kemenangan,” katanya pula. (ant/bali post)

erti Mantan PR III Universitas Mataram (Unram), Nasarudin, Dosen IKIP Mataram, Safrudin dan Hari Gunawan, serta Ketua Bidang Organisasi KONI NTB, Mufti Murad dan Wakilnya, Dachlan A Bandu.

Pantauan Suara NTB, kegiatan workshop yang digagas KONI NTB itu cukup menarik terutama saat pembahasan soal metode dan teknik kepelatihan membuat suasana ruang rapat memanas. Masingmasing pelatih ternyata memiliki cara dan pemahaman sendiri-sendiri mengenai sistim pelatihan, terutama mengenai pengertian overload atau penambahan beban latihan dalam meningkatkan daya tahan stamina dan fisik atlet menjadi pembicaraan yang alot.

Mengenai pengertian overload memang semua pelatih memahami. Mereka mengartikan bahwa pengertian overload adalah penambahan beban latihan secara terus menerus dalam latihan, namun

pada prakteknya tak semua pelatih melakukan hal itu.

Sebab bila beban latihan atlet ditambah setiap hari bisa beresiko cedera pada atlet.

Oleh karena itu harus ada cara yang aman untuk melakukan prinsip overload.

Cabang olahraga tarung derajat, atletik dan menembak misalnya memiliki pemahaman yang berbeda tentang metode dan sistim latihan. Bisa jadi perbedaan itu muncul karena masing-masing cabor beda jenis olahraga yang dipraktekkan. Untuk itu lewat kegiatan workshop itu sejumlah pelatih dan panitia pelatda sentralisasi sepakat menyamakan pemahaman tentang sistem kepelatihan Pelatda Sentralisasi.

Dalam hal ini setiap persoalan yang dihadapi oleh pelatih dalam kegiatan pelatihan akan dicarikan solusinya.

Hingga berita ini ditulis kegiatan workshop masih berlangsung dan akan berakhir Selasa (27/4) hari ini. (fan)

penghargaan kan repot juga nanti,” keluhnya.

Sementara kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dikpora Mataram Zarkasyi mengatakan, ia mengakui prestasi yang diraih oleh murid binaan Bahrain. Akan tetapi, menurutnya telah terjadi kekeliruan dalam menginterpretasikan juklak juknis O2SN. Seharusnya, pelatih hanya mendelegasikan hanya empat siswa di masingmasing cabor.

Namun terkait keluhan tersebut, Dinas Dikpora Mataram akan menyiapkan hadiah dan uang binaan sesuai jumlah siswanya yang mendapat juara. Sebanyak Rp 400.000 untuk juara satu, Rp 300.000 juara dua dan Rp 250.000 juara tiga dan harapan. “Bahkan akan kami siapkan dengan medalinya,” katanya.

Ditanyai anggaran yang dialokasikan pada O2SN, Zarkasyi enggan menyebut jumlah anggaran. Ia mengatakan anggaran yang digunakan untuk O2SN dialokasikan dalam APBD. (rai)

Mayweather Diminta Pensiun Usai Lawan Pacman Las Vegas Floyd Mayweather Senior meminta anaknya, Floyd Mayweather Junior, untuk pensiun dari tinju usai bertanding melawan Manny “Pacman” Pacquiao pada di Las Vegas, Sabtu (2/5).

Mayweather Snr, yang merupakan ayah sekaligus pelatih Floyd Mayweather, mengatakan anaknya tidak

terkalahkan dan akan menghentikan perlawanan Pacman. Mayweather Jnr memegang rekor 47 kali menang, tidak pernah kalah, serta 26 kemenangan diraih dari KO, lapor laman skysport.

“Saya berharap bahwa Floyd berhenti dari permainan pada saat yang tepat,” kata Floyd Mayweather Snr kepada harian Telegraph, Minggu.

“Ini adalah permainan dan saya tidak berpikir Floyd harus bermain terlalu banyak. Setelah dia mencapai hasil dan uang yang banyak, dia tidak harus bertanding lagi,” kata sang ayah.

“Saya harap pensiun setelah laga ini. Setiap kali mendapatkan sabuk (piala) itu, apa pun bisa terjadi. Ini terlihat mudah tetapi tidak semudah seperti yang terlihat.

Dia hanya membuatnya terlihat mudah,” katanya.

Mayweather dan Pacquiao akan bertanding di Las Vegas dalam pertarungan senilai 332 juta pounds. Sementara itu

tiket pertandingan seharga 1.500 sampai 7.500 dolar dilaporkan telah habis terjual. (ant/bali post)

Floyd Mayweather Jr.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

FRUSTASI – Gelandang Arsenal, Santi Cazorla, terlihat frustasi saat timnya ditahan imbang tanpa gol oleh Chelsea.

Mataram (Suara NTB) Panitia Pelatda Sentralisasi Tambora 2015 menggelar Workshop Tenaga Kepelatihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (27/4) kemarin. Kegiatan workshop yang diikuti 12 pelatih Pelatda Sentralisasi ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman pelatih tentang sistim kepelatihan pelatih Pelatda Setralisasi Tambora Tahun 2015.

“Melalui kegiatan (workshop) ini, saya ingin ada pemahaman yang sama tentang sistim dan metode kepelatihan yang diterapkan masing-masing pelatih, sehingga kegiatan pelatda ini bisa lebih maksimal,” ucap Koordinator Panitia Pelatda Sentrlisasi Tambora 2015, Wibowo Budi Santoso di sela kegiatan.

Workshop itu memilih Pelatih Pencak Silat Dedi S. Darere sebagai pemateri. Hadir juga sejumlah perangkat panitia Pelatda Sentralisasi, sep-

Mataram (Suara NTB)Pelatih Silat SMPN 15 Mataram, Bahrain mengeluhkan pembagian hadiah dan penghargaan di ajang O2SN tingkat Kota Mataram yang telah digelar pekan lalu.

Menurut Bahrain, murid binaannya telah meraih juara satu baik kategori putri maupun putra sebanyak delapan orang. Persoalannya, muridnya yang mengikuti cabang olahraga silat sebanyak delapan orang. Sementara, pada juklak juknis hanya memberikan kesempatan untuk empat orang di setiap cabor. Penghargaan medali di Dinas Dikpora Kota Mataram pun hanya tersedia untuk empat orang juara.

Bahrain khawatir delapan murid binaannya yang menjuarai cabor silat sebanyak tersebut, akan kehilangan semangat jika tidak memperoleh penghargaan dan uang pembinaan. Karena itulah, ia ngotot muridnya yang telah berprestasi harus mendapatkan penghargaan.

“Mereka sudah capek-capek latihan tidak dikasih

SUARA NTB

Selasa, 28 April 2015

Halaman 12

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

OTOMOTIF

SUARA NTB

Selasa, 28 April 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

081 917 475 999 081 933 154 919

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALON

SALES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KOMPUTER

TRAVEL

OPINI

SUARA NTB Selasa, 28 April 2015

Halaman Halaman 14 14

Tambora, Puncak Suksesi Ekosistem dan Sumber Penghidupan Terapkan Perda Parkir Butuh Keseriusan PERSOALAN parkir di Kota Mataram tidak kunjung selesai. Meskipun Dishubkominfo (Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika) Kota Mataram sebagai SKPD teknis mengklaim telah melakukan berbagai upaya untuk membenahi persoalan parkir di Kota Mataram. Beberapa upaya yang katanya telah dilakukan Dishubkominfo untuk mengatasi persoalan parkir antara lain menunjuk mandor parkir di tiap-tiap kecamatan, memberlakukan izin lokasi parkir dan yang terakhir Dishubkominfo akan melibatkan akademisi Unram untuk menghitung potensi lahan parkir di Kota Mataram.

Tidak hanya di kalangan eksekutif khususnya Dishubkominfo Kota Mataram, DPRD Kota Mataram selaku mitra kerja Pemkot Mataram tidak kalah pusingnya dengan karut marutnya persoalan parkir di Kota Mataram. Puncak dari ketidakpuasan Dewan atas pengelolaan parkir di Kota Mataram, DPRD Kota Mataram sampai mengajukan raperda hak inisiatif terkait raperda pengelolaan parkir. Pansus pun telah dibentuk dan saat ini tengah bekerja untuk mendalami raperda tersebut.

Parkir di Kota Mataram sebetulnya merupakan persoalan klasik yang belum juga menemukan formula yang pas dalam pengelolaannya. Dengan jumlah titik parkir 513 dan juru parkir tidak kurang dari 550 orang, capaian retribusi parkir, khususnya parkir tepi jalan umum, sangat tidak memuaskan.

Meskipun tidak hanya Dewan, sejumlah kalangan menilai potensi parkir tepi jalan umum di Kota Mataram, sangat luar biasa, tetapi pada kenyataannya, Dishubkominfo selalu ketakutan ketika Dewan akan menetapkan target retribusi parkir tersebut.

Memang, empat tahun berturut-turut parkir tepi jalan umum tidak pernah mampu mencapai target.

Sehingga, beberapa tahun belakangan ini, target retribusi parkir tepi jalan umum terpaksa hanya bermain di angka Rp 1,5 miliar. Parkir tepi jalan umum yang diharapkan mampu menjadi primadona PAD (Pendapatan Asli Daerah) seperti halnya daerah-daerah lain, justru tidak menunjukkanperkembangan signifikan.

Padahal, potensi parkir tepi jalan umum ini, dari hari ke hari terus meningkat. Hadirnya pusat perbelanjaan baru di Kota Mataram sudah pasti merupakan potensi tambahan. Sayangnya, retribusi parkir ini masih bocor di sana-sini sehingga tidak maksimal memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Mataram. Persoalan parkir tepi jalan umum di Kota Mataram, tidak bisa dipandang sepele. Justru, parkir ini merupakan persoalan yang sangat serius yang harus dicarikan solusi. Baik oleh Dewan maupun eksekutif.

Berbicara solusi, sejak Dewan periode sebelumnya, sebetulnya sudah cukup banyak yang dikunjungi Dewan yang katanya untuk mencari referensi solusi persoalan parkir di Kota Mataram. Mulai dari Kabupaten Badung hingga Yogyakarta. Bahkan Pansus parkir masih akan mencari referensi lagi ke daerah lainnya. Demikian pula Dishubkominfo juga sudah pernah melakukan studi banding terkait parkir. Tinggal sekarang bagaimana keseriusan Pemkot Mataram untuk memberlakukan aturan baru parkir yang nantinya akan tertuang dalam Perda Kota Mataram tentang parkir. (*)

ISAMPING akibat letusan Gunung Tambora mampu merubah iklim di belahan bumi ini, Gunung Tambora juga masih menyisakan banyak misteri. Tidak saja misteri arkeologi, sejarah, geologi serta kemanusiaan akan tetapi Gunung Tambora juga menyimpan misteri proses terbentuk satu ekosistem baru pasca erupsi 200 (dua ratus) tahun yang lalu. Tidak banyak hasil studi yang menjelaskan bagaimana satu ekosistem dengan luas kurang lebih 121.615 hektar ini terbentuk pasca ledakan dahsyat ini.

Mengingat dengan milestone 1815 yang dampaknya mampu menghanguskan dan menimbun 3 kerajaan di sekitar Tambora (Kerajaan Pekat, Sanggar dan Tambora). Menurut Oppenheimer (2003), ledakan pertama saja, malam 5 April 1815 semburan letusan dengan massa total bahan adalah 1,11 x 1012 Kg. Berikutnya masih ada ledakan dan semburan material padat dan cair yang keluar dari Gunung Tambora yang menghasilkan kaldera sekitar 6 km.

Tentu dengan fakta ini permukaan tanah sebagai tapak kehidupan akan berubah drastis.

Puncak Suksesi Ekosistem Pasca letusan Tambora tentu menjadi berkah bagi masyarakat sekitar Gunung Tambora. Mengingat masyarakat setempat menemukan sebuah hamparan (landscape) ekosistem hutan dan habitat yang uniqe hasil dari sebuah puncak suksesi ekosistem. Apa yang kita saksikan di Gunung Tambora merupakan klimaks dari proses suksesi sebuah ekosistem.

Transley (1920) mendefinisikan suksesi sebagai perubahan tahap demi tahap yang terjadi dalam vegetasi pada suatu kecenderungan daerah pada permukaan bumi dari suatu populasi berganti dengan populasi yang lain.

Hasil suksesi ini kemudian kini menjadi kawasan konservasi cagar alam, suaka margasatwa dan taman burung . Gunung Tambora memiliki bentang lahan yang sangat luas dan keragaman jenis tumbuhan yang cukup tinggi.

Diperkirakan luas kawasan Tambora mencapai 71.645,74 dimana 23.840,81 hektare merupakan kawasan cagar alam, 21.674,68 hektare kawasan suaka margasatwa, dan 26.130,25 hektare menjadi taman burung.

Hingga pada Tanggal 20 Maret 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menandatangani penetapan Gunung Tambora menjadi kawasan taman nasional.

Oleh:

Julmansyah

(Peminat Ekologi Sosial dan Kepala Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Batulanteh Kabupaten Sumbawa)

Pilihan icon Tambora yang dipertautkan dengan komoditi tertentu atau event tertentu mungkin akan menjadi menarik sebagai sebuah strategi baru.

Kopi Tambora, Madu Tambora serta event tahunan Tambora Menyapa Dunia adalah satu dari sekian banyak cara kita memberi sentuhan atas anugerah sumberdaya yang kita miliki.

Suksesi ekosistem hutan di Gunung Tambora merupakan hasil dari 200 tahun lalu pasca letusan dahsyat. Dimana Gunung Tambora merupakan habitat endemik dari asosiasi pohon Duabanga moluccana (Rajumas) atau dalam bahasa Mbojo disebut Klanggo dalam bahasa Sumbawa disebut Rimas. Tanaman ini tidak banyak ditemukan di daerah lain akan tetapi Tambora tempatnya jenis tanaman ini banyak dalam satu asosiasi. Apalagi tanaman ini sangat sulit dilakukan perbanyakan generatifnya berbeda dengan tanaman lain. Hal ini menunjukkan bahwa susahnya perbanyakan generatif dikombinasikan dengan tanah bekas letusan tentu merupakan misteri tersendiri.

Bahkan potensi besar dari hamparan tanaman Duabanga moluccana ini telah mengundang perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Veener Product Indonesia, yang beroperasi sejak 1972.

Inilah kekayaan Tambora yang secara nyata telah dieksploitasi.

Masih banyak kekayaan lain Tambora yang dapat dieksplorasi salah satunya adalah berkah Kopi Tambora.

Sumber Penghidupan Studi yang dilakukan WWF Indonesia Nusa Tenggara (2014) menunjukkan bahwa kayu sumber bahan bangunan yang beredar di

Kabupaten Sumbawa 85% berasal dari Tambora. Sekalipun HPH PT. Veener telah lama berhenti beroparasi akan tetapi kayu yang berasal dari kawasan ini terus mengalir sampai jauh. Dan dominan kayu rimba jenis Duabanga moluccana (Klanggo/Rajumas).

Emas hijau berupa tegakan kayu rimba ini merupakan salah satu sumber penghidupan masyarakat di sekitar Gunung Tambora. Hutan sebagai hasil suksesi alamai ini dapat ditemukan dalam satu batang pohon Rajumas memiliki volume belasan hingga puluhan kubik. Sebuah potensi yang tidak lagi kita wujudkan dalam 10 hingga 20 tahun kedepan, melainkan hasil dari ratusan tahun yang lalu.

Sumber penghidupan lain dari kawasan ini salah satunya lagi adalah Kopi Arabika dan Robusta Tambora. Meski belum setenar Arabika Gayo atau Kintamani, potensi Arabika Tambora layak untuk dijadikan potensi emas hitam dari lereng Tambora. Akan tetapi masih butuh upaya keras untuk membuat kekayaan dari Gunung Tambora ini menjadi komoditi yang kompetitif.

Disamping dua komoditi tersebut, hamparan hutan Tambora merupakan kampung halaman bagi lebah Apis dorsata atau lebah hutan. Maka tidak mengherankan jika Madu Sumbawa yang berasal

dari Pulau Sumbawa menjadi madu yang sangat popular di Nusantara. Tambora menyajikan sumber pakan lebah yang khas yang mungkin saja tidak dimiliki oleh daerah lain. Tentu kekayaan ini harus member manfaat yang berkelanjutan bagi komunitas Pulau Sumbawa dan NTB pada umumnya. Dibutuhkan strategi baru untuk masa depan Tambora dengan memanfaatkan nama besar Tambora di mata dunia saat ini.

Momentum Tambora Tambora dapat menjadi leverage bagi pembangunan di kawasan Pulau Sumbawa dan sekitarnya. Terlebih lagi bagi Kab. Bima dan Dompu serta kawasan SAMOTA (Satonda Moyo Tambora) yang dipersatukan oleh Teluk Saleh. Pilihan icon Tambora yang dipertautkan dengan komoditi tertentu atau event tertentu mungkin akan menjadi menarik sebagai sebuah strategi baru. Kopi Tambora, Madu Tambora serta event tahunan Tambora Menyapa Dunia adalah satu dari sekian banyak cara kita memberi sentuhan atas anugerah sumberdaya yang kita miliki.

’’Gaduh’’, Gubernur tinggalkan rapat paripurna Yang penting tak rugikan rakyat

*** Disorot, kinerja keuangan 10 SKPD terburuk Kinerja Kepala SKPD harus dievaluasi

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 28 April 2015

Proses Lelang Melalui Pokja ULP

Pemenang Lelang Proyek Jalan di NTB Dijamin Dapat Dipertanggungjawabkan Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB, Ir. H. Dwi Sugianto, MM menepis tudingan yang menyatakan bahwa segelintir kontraktor tertentu saja yang memenangkan proyek-proyek jalan di NTB. Ia mengatakan, proyek-proyek pembangunan jalan baik yang dananya bersumber dari APBN maupun APBD, semuanya melalui proses lelang lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP).

“Saya kira ini semua melalui proses lelang. Dengan proses lelang itu, kami jelas bagaimana independensi Pokja (kelompok kerja) yang ada. Karena memang Balai Jalan ini mempunyai ULP yang tersendiri. Jadi saya kira Pokja sudah bekerja dengan maksimal, penilaiannya juga mitra kerja (rekanan) yang dianggap berkualitas dan wajar, bisa dipertanggungjawabkan,” kata Dwi dikonfirmasi diselsa-sela menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Senin (27/4) siang kemarin.

Ia menegaskan, tak bisa dibuat kesimpulan bahwa kontraktor yang dimenangkan hanya segelintir saja. Karena, menurutnya, Pokja ILP sudah bekerja secara independen. Ditanya mengenai adanya protes dari kelompok masyarakat mengenai proses lelang yang diduga menyimpang dan merugikan keuangan negara, Dwi menganggap dugaan seperti itu sangat wajar. Namun, ia mengatakan hal itu harus disertai dengan bukti.

“Kalau menduga-duga itu boleh-boleh saja. Tapi kita mesti harus ada bukti. Saya kira panitia lelang sudah pengalaman, punya pengalaman-pengalaman. Jadi jelas menurut kami, hasil lelang balai jalan ini sudah dilaksanakan oleh Pokja yang mana dikendalikan dan diawasi oleh ULP,”tandasnya.

Ia menjelaskan, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) dalam mencari rekanan yang dianggap berkualitasmelakukan proses pelelangan melalui ULP yang dimiliki di tingkat pusat. Begitu juga, proyek jalan yang dananya bersumber dari APBD NTB, juga dilakukan pelelangan melalui ULP milik Pemprov NTB. ‘’Kalau memang mampu ya kita libatkan. Jumlahnya kan terbatas, bisa dihitung. Kalau mitra memang tak mampu untuk bergerak otomatis mereka dianggap tak memenuhi syarat. Yang penting wajar dan bisa dipertanggungjawabkan,’’pungkasnya. (nas)

Disorot, Kinerja Keuangan 10 SKPD Terburuk Dari Hal. 1 Padahal Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi berkali-kali menyatakan akan bertindak tegas terhadap SKPD berkinerja loyo.

Apalagi target yang menjadi tolak ukur masing-masing SKPD telah disesuaikan dengan tren kemampuan realisasi SKPD beberapa tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari data hasil analisis Fitra NTB, terdapat 10 SKPD dengan predikat kinerja keuangan paling buruk, lima diantaranya di bawah 40 persen, yaitu peringkat paling buruk pertama ditempati oleh Biro Administrasi Kesra NTB dengan capaian 20,12 persen dari target. Kemudian diikuti oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan capaian target 26, 64 persen dari taget awal. Selanjutnya RSUP NTB di urutan ketiga 30 persen dari target. Biro Umum di posisi keempat dengan 36,57 persen, berikutnya Dikpora di urutan kelima dengan capaian 36,97 persen dari target.

Dari lima urutan paling buruk itu, RSUP memperlihatkan kinerja paling memprihatinkan karena berdasarkan target di antara semua SKPD lingkup Pemprov NTB, merupakan SKPD dengan patokan target terendah (20,92 persen) setelah Dinas Perkebunan (20,20 persen). ‘’Kita berharap kepada Pak Wakil Gubernur untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja beberapa SKPD yang kita anggap belum maksimal dalam menjalankan kinerja keuangannya ini,’’ kata Ervyn.

Ervyn juga mengkritik pemerintah daerah yang hanya bisa gertak sambal saja. ‘’Kalau pemprov serius mau berbenah, ayo tunjukkan ke publik keseriusannya. Kalau begini terus, nanti di triwulan berikutnya tak akan banyak berubah,” tantang Ervyn. Ia berharap di semester berikutnya Pemprov bisa mengendalikan kinerja bawahannya agar bekerja maksimal, khususnya SKPD-SKPD yang masih berkinerja buruk tersebut.

Wagub “Adili” 10 SKPD Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si akhirnya memanggil dan ‘’mengadili’’ SKPD yang rendah serapan keuangannya pada triwulan pertama 2015 ini. Bagi SKPD yang serapan anggarannya jauh di bawah target akan menjadi perhatian dan catatan Gubernur dan Wakil Gubernur. ‘’Hari ini (kemarin, Red) Pak Wagub menggelar rapat khusus terkait dengan masih rendahnya capaian dari 10 SKPD,’’ kata Juru Bicara Pemprov NTB, Drs. Fathul Gani, M.Si kepada Suara NTB, Senin (27/4) sore kemarin.

Dikatakan, target realisasi anggaran untuk tahun 2015 ini diserahkan ke masing-masing SKPD. Sehingga masing-masing SKPD memiliki target berbeda disesuaikan dengan estimasi tingkat kepadatan pelaksanaan program dan kegiatan. ‘’Bagi SKPD yang jauh di bawah target tentu menjadi perhatian dan catatan pimpinan,’’ungkapnya.

Fathul menjelaskan, dalam sistem pelaksanaan program dan kegiatan antara realisasi fisik dan keuangan kadang tak ekuivalen. Artinya, realisasi fisik dan keuangan capaiannya tak bersamaan. ‘’Terkadang barangnya sudah ada atau tersedia tapi pembayarannya masih dalam proses administrasi,’’ terangnya. Ia mencontohkan, pengadaan operasional Biro Kesra yang barangnya sudah ada tapi pencairan pembayaran keuangan dalam proses.

Fitra NTB menyoroti capaian kinerja serapan anggaran SKPD lingkup Pemprov NTB. Tak hanya lelet menyelesaikan proses lelang, sejumlah SKPD pun memperlihatkan kinerja serapan keuangan yang buruk.

Hingga akhir triwulan I, terdapat 10 SKPD dengan serapan keuangan di bawah 50 persen dari target masingmasing SKPD. (aan/nas)

Evaluasi Efektivitas Deradikalisasi Dari Hal. 1 dengan gagalnya program pembinaan oleh pemerintah. Terbukti jelas, kata dia, bagaimana amannya daerah ini saat kunjungan Presiden R Joko Widodo ketika menghadiri acara Tambora Menyapa Dunia (TMD), 11 April lalu. Dalam rangkaian acara, bahkan sebelum event itu berlangsung, pihaknya terus memantau perkembangan NTB dengan melibatkan seluruh Babinsa. ‘’Buktinya kan aman-aman saja, ini patut kita syukuri,’’ jelasnya.

Memang, untuk urusan deradikalisasi bukan sepenuhnya domain TNI, meskipun ambil bagian pada kesempatan tertentu. Pihaknya punya fungsi lain, yakni pembinaan teritorial wilayah (Binterwil).

Terkait ini pihaknya memberikan materi wawasan kebangsaan, yang isinya penekanan agar masyarakat menjaga daerah dan negaranya agar tetap kondusif. Memahami pengaruh-pengaruh buruk dari kelompok luar yang akan mengacaukan daerah, juga

diberikan agar mereka mudah memahami. ‘’Ini buktinya sudah aktif. Seperti Rapim TNI Polri di Dompu kan aman, TMD juga aman,’’ ulasnya.

Tapi dia tidak menafikan, masih saja ada yang ditangkap. Namun jumlahnya diperkirakan tidak signifikan. Dia menganalogikan ini seperti sebuah rumah tangga yang di dalamnya banyak anak harus dibina orang tua. ‘’Kalau diantara 10 anak itu ada satu atau dua yang nakal, itu kan sudah biasa. Tinggal bagaimana cara mendekati saja,’’ jawabnya.

Dengan kata lain, dia sepakat program deredikalisasi masih perlu dievaluasi efektivitasnya.

Sasarannya juga harus tepat, langsung kepada kelompok yang dicurigai sebagai upaya atau bentuk penyadaran, agar sama sama menjaga kondusifitas daerah. ‘’Jadi kalau soal evaluasi, mamang masih perlu,’’ pungkasnya. (ars)

Halaman 15

Alfamart Edukasi 15.000 Lebih Anak Maknai Hari Kartini Mataram (Suara NTB) Memeringati Hari Kartini, Alfamart mengajak anakanak TK dan SD di Indonesia memeriahkan acara “Kartini Day Bersama Alfamart.”

Acara yang berisi empat kategori lomba (lomba karnaval, fashion show, mewarnai, menggambar) ini berangsung serentak secara nasional, Sabtu (25/4/).

Marketing Director Alfamart, Ryan Alfons Kaloh mengatakan, acara ini merupakan bentuk partisipasi perusahaan dalam peringatan Hari Kartini. ‘’Kami ingin mengajak anak-anak sekolah peduli terhadap seni budaya Indonesia, selain itu mengajak mereka mengenal sejarah dan memaknai Hari Kartini sebagai hari penghargaan bagi kaum perempuan,’’ kata Ryan dalam keterangan tertulisnya.

Acara digelar di 31 wilayah yang memiliki kantor cabang Alfamart, mulai Jakarta, Bandung, Bogor, Semarang, Klaten, Plumbon, Cilacap, Bali, Sura-

(Suara NTB/ist)

“KARTINI DAY BERSAMA ALFAMART’’ - Suasana acara “Kartini Day Bersama Alfamart’’ yang berisi empat kategori lomba (lomba karnaval, fashion show, mewarnai, menggambar) di Mataram. baya, Malang, Palembang, Makassar, Lampung, dan cabang lainnya. ‘’Acara tahun ini, di tiap kota kami bekerjasama hanya dengan satu sekolah. Ke depannya, kerja sama dengan sekolah-sekolah akan diper-

luas,’’ imbuhnya.

Untuk mengikuti lomba tersebut, peserta membayar biaya pendaftaran senilai Rp 20.000 per orang. Perlengkapan lomba berasal dari peserta, termasuk baju daerah untuk lomba kar-

naval dan fashion show serta alat tulis dan crayon untuk lomba menggambar dan mewarnai.

Tiap peserta akan mendapatkan beragam goodie bag menarik dan para pemenang di tiap kategori lomba menda-

patkan uang tunai (total Rp 5 juta di tiap kota), sertifikat dan piala. Jumlah peserta di tiap kota sebanyak 500 anak dengan total secara nasional melibatkan 15.500 anak dari 31 wilayah. (adv)

Gubernur Minta Persetujuan DPRD NTB Jual Aset di BIL Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta persetujuan DPRD NTB untuk menjual aset milik Pemprov yang ada di Bandara Internasional Lombok (BIL). Aset milik Pemprov NTB yang berada di BIL berupa apron, taxiway, service road dan helipad itu sesuai dengan hasil penilaian (appraisal) tahun 2013 lalu senilai Rp 114 miliar lebih.

Permintaan Gubernur mengenai persetujuan pelepasan aset di BIL itu dibacakan Sekretaris DPRD NTB, Ashari, SH, MH dalam pembukaan sidang paripurna di DPRD NTB, Senin (27/4) siang. “Mohon persetujuan pemindahtanganan aset milik Pemerintah Provinsi NTB di BIL kepada PT Angkasa Pura I,” kata Ashari membacakan surat masuk dari Gubernur kepada DPRD terkait pelepasan aset itu.

Ashari menyebutkan, dalam surat tersebut Guber-

nur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menyetujui pelepasan (penjualan) aset itu melalui surat dengan No. 415/ 33/Setda tertanggal 8 Januari 2015. Kemudian ada juga Keputusan Gubernur NTB No. 553/131 tahun 2015 tentang pembentukan tim percepatan pemindahtanganan fasilitas fisik sisi udara BIL Lombok Tengah.

Total luas aset milik pemerintah provinsi di BIL itu seluas 69.401,34 meter persegi dengan nilai perolehan awal sebesar Rp 109 miliar lebih. Kemudian, pada tahun 2013, Pemerintah provinsi mengadakan appraisal bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali Nusra. Hasil appraisal, nilai wajar asset tersebut pada tahun 2013 lalu sebesar Rp 114 miliar lebih.

Dengan rincian, apron seluas 48. 195 meter persegi dengan nilai wajarnya Rp 77, 102 miliar lebih, taxiway luasnya

13.859,34 meter persegi dengan nilai wajar Rp 29,357 miliar lebih. Kemudian service road luasnya 6.897 meter persegi dengan nilai wajar Rp 6,903 miliar lebih. Helipad luasnya 450 meter persegi dengan nilai Rp 1,4 miliar lebih.

Pada 6 April lalu, Pemprov NTB dan Direksi PT. Angkasa Pura I telah membahas rencana penjualan aset tersebut.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si mengatakan, pihaknya telah membicarakan rencana pembelian aset milik pemda yang ada di BIL bersama Direktur Keuangan dan IT PT. AP I, Gunawan Agus Subrata. ‘’Bulan Juni ini dia RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) kita berharap.

Sekarang kita siapkan surat Pak Gubernur rencana penjualan dan skema pembayarannya,’’ ujar Gita.

Pemprov NTB mengambil opsi untuk melepas atau men-

jual aset daerah yang berada di BIL ke PT. Angkasa Pura I. Pasalnya, Pemprov akan bisa mendapatkan penerimaan dari aset yang ada di BIL itu minimal pada tahun 2023 mendatang. Tahun 2014 lalu saja, PT. AP I BIL mengklaim masih mengalami kerugian sekitar Rp 40 miliar.

Sebelum aset itu dijual ke PT. AP I, kata Gita, maka harus dinilai kembali (reappraisal) oleh tim appraisal independen yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Seperti yang dilakukan sebelumnya, dulunya nilai aset Pemprov NTB yang ada di BIL sebesar Rp 109 miliar, namun setelah dilakukan appraisal nilainya mencapai Rp 114 miliar.

“Sebelum Juni sudah ada

Pergantian Ketua Fraksi Golkar Urung Dibacakan Dari Hal. 1

Pimpinan Komisi IV Minta Pembangunan Gedung Sekretariat Dihentikan Dari Hal. 1 Pembangunan Gedung Sekretariat DPRD NTB itu dialokasikan dalam APBD Murni 2015 dengan pagu sekitar Rp 11 miliar lebih. Dalam proses lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB, pembangunan gedung itu dimenangkan oleh PT. Pusuk Indah Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp 9.520.309.000. Dengan Nomor kontrak 005/SPK/SET.DPRD.NTB/2015. Kontrak dimulai sejak tanggal 27 Maret 2015 dengan waktu pelaksanaan 180 hari kalender.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm mengatakan, pembangunan Gedung Sekretariat DPRD NTB itu sudah direncanakan sejak 2014 lalu. Dengan pembangunan gedung Sekretariat itu, kata Mori, maka ruanganruangan fraksi akan menjadi satu gedung di gedung yang ada saat ini. Gedung yang dibangun itu nantinya dikhususkan bagi kesekretariatan DPRD NTB. ‘’Jadi fraksi-fraksi yang jauh itu mau kita satukan ke dalam gedung utama. Gedung tadi itu untuk sekretariat.

Justru (pembangunan gedung baru) itu untuk menyatukan

kita semua. Semua fraksi dalam satu gedung. Kalau sekarang mencar-mencar kemana-mana,’’ terangnya.

Politisi Gerindra ini mengatakan, rencana pembangunan gedung itu telah disetujui oleh DPRD periode sebelumnya.

Sehingga dialokasikan anggaran untuk pembangunannya dalam APBD murni 2015.

Ditanya, apakah tak ada komunikasi dengan Komisi IV sehingga mereka tak mengetahui pembangunan Gedung Sekretariat DPRD tersebut?

Mori mengatakan bukan itu persoalannya. ‘’Kami juga di pimpinan kalau sudah disepakati (dalam APBD) ranahnya di Sekretariat Dewan. Urusan bangun membangun ya urusan sekretariat lah. Yang penting kan Dewan ini sudah menyepakati anggarannya,’’ pungkas Politisi asal Bima ini.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD NTB, Ashari, SH, MH saat ekspos pembangunan gedung itu ke Gubernur beberapa waktu lalu mengatakan, bangunan Gedung Sekretraiat DPRD NTB itu direncanakan tiga lantai yang akan dibangun di sebelah selatan Gedung DPRD NTB yang sekarang.

Lokasi pembangunannya persis di lokasi parkir yang ada saat ini. Ia menjelaskan, gedung lama akan tetap di-

gunakan khusus untuk alatalat kelengkapan Dewan seperti komisi-komisi, ruangan fraksi-fraksi dan badan-badan. ‘’Gedung yang lama kita khususkan untuk ruangan komisi, badan dan fraksi. Masing-masing Dewan itu nanti kita sket di ruang fraksinya itu, setiap anggota Dewan punya kursi masing-masing. Itu akan didesain oleh konsultan. Termasuk nanti ruang rapat masing-masing,”ujarnya.

Disamping pembangunan gedung khusus untuk Sekretariat DPRD NTB, juga akan dilakukan renovasi /perbaikan-perbaikan pada gedung yang lama. Pasalnya, akan ditambah satu ruangan komisi akibat bertambahnya jumlah anggota DPRD NTB periode 2014-2019. Jika periode sebelumnya jumlah anggota sebanyak 50 orang dengan empat komisi, maka periode ini jumlah anggota sebanyak 65 orang dengan jumlah lima komisi Dewan.

Ashari mengatakan, direncanakan anggaran untuk pembangunan Gedung Sekretariat DPRD NTB itu akan dialokasikan dua kali. Untuk APBD murni 2015 sebesar Rp 11 miliar, sisanya dialokasikan selanjutnya. Total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 28 miliar. (nas)

nilainya appraisalnya.

Tahapannya itu (penilaian kembali) segera. Tahun ini tuntas pembayarannya,”imbuhnya.

Beberapa pertimbangan sehingga Pemprov mengambil opsi menjual aset itu. Antara lain, jika dilakukan kerjasama dengan PT. AP I BIL maka, Pemprov mendapatkan penerimaan dari sana sekitar tahun 2023. Kemudian, dikhawatirkan akan menyisakan masalah pada pemerintahan berikutnya. Serta, pemprov mendapatkan penerimaan jika PT. AP I BIL mengalami keuntungan. Investasi Pemprov di BIL sekitar Rp 109 miliar lebih yang dianggarkan melalui APBD untuk mempercepat proses pembangunan BIL. (nas)

Plt. Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB versi Agung Laksono, H. Mesir Suryadi, SH yang dikonfirmasi wartawan, Senin kemarin menegaskan bahwa pihaknya sengaja menyurati Pimpinan DPRD NTB demi menjaga stabilitas di internal Fraksi Golkar. Dengan kata lain, Mesir menganggap, kocok ulang pimpinan fraksi berpotensi memicu keguncangan di internal Fraksi Golkar DPRD NTB. Menurutnya, kalaupun harus melakukan pergantian pimpinan fraksi, hal itu tentu membutuhkan waktu tersendiri dan harus melalui proses evaluasi. “Ada waktunya, bahwa saya sedang berusaha kita taat pada undangundang,” ujarnya.

Ia juga menegaskan kembali bahwa pihaknya adalah kubu yang sah karena hingga saat ini pihaknyalah yang diakui oleh pemerintah dan telah menjadi kepengurusan yang legal, sesuai dengan Undang-Undang No.2 tahun 2011 tentang partai politik.

Mesir juga mengancam jika para politisi Golkar di DPRD NTB tidak mengindahkan sikap ini, pihaknya dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka. “Kita akan lihat, kalau masih tidak mau mengerti juga orang-orang sana, kalau masih menganggap dirinya Golkar, kita evaluasi. Kita tidak mau mengubah begini-begitu,” ujarnya.

Sayangnya, langkah Mesir yang menyurati Pimpinan DPRD NTB ini menuai reaksi balik dari Wakil Ketua Departemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPP Partai Golkar yang juga Sekretaris Korwil DPP Partai Golkar untuk NTB, Chris Parangan, SE. Politisi Golkar kubu Agung Laksono ini menegaskan bahwa Mesir tidak perlu ikut campur urusan yang dibuat oleh kubu Aburizal Bakrie.

“Ada motif apa Pak Mesir itu bersurat ke Udayana, mempertanyakan rotasi fraksi. Jangan kita ini seperti pahlawan kesiangan,” ujarnya. Menurutnya, tidak patut jika para pengurus Golkar kubu Agung Laksono mengadvokasi politisi tertentu di DPRD NTB yang jelasjelas tidak pernah menghadiri kegiatan yang digelar kubu Agung Laksono.

“Biarkan saja itu urusan 11 orang. Kita biarkan aja. Karena 11 orang ini tidak ada satupun yang berkiblat ke Agung Laksono. Karena, dari kubu ARB yang merotasi mereka.

Dan mereka itu, 11 orang tidak berkiblat ke Agung Laksono,” ujarnya.

Sementara itu, baik Isvie maupun Wahidin hingga kemarin masih bungkam ketika ditanyai soal geser menggeser posisi di internal Fraksi Golkar DPRD NTB ini. “No comment,” ujar Isvie singkat saat ditanyai urusan ini. Sikap serupa juga ditunjukkan Wahidin yang dikonfirmasi terpisah. (aan)

’’Gaduh’’, Gubernur Tinggalkan Rapat Paripurna Dari Hal. 1 Sekian lama menunggu, akhirnya Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi beranjak dari kursinya dan meninggalkan rapat paripurna. “Ini sudah setengah dua belas,” kata orang nomor satu di NTB ini sambil berlalu.

Mengenai lamanya skorsing rapat itu, Gubernur meminta wartawan menanyakan kepada DPRD. Dikatakan, dirinya diundang dalam rapat paripurna itu untuk menyampaikan sambutan atas keputusan akhir DPRD mengenai LKPJ 2014. ‘’Tanya DPRD lah.

Kan saya diundang untuk menyampaikan sambutan atas keputusan akhir. Tapi ternyata keputusan akhirnya kan belum jelas. Ya, kegiatan kita banyak ini,”ucapnya.

Gubernur membantah dirinya ngambek terkait dengan kejadian itu. Dikatakan, masih ada agenda lainnya yang perlu dihadiri. ‘’Kan kita alokasikan waktu masingmasing. Karena sudah setengah dua belas, banyak kegiatan yang lain. Kasihan masyarakat yang lain nungguin juga,’’ terangnya.

Ketika ditanya apakah akan kembali datang memenuhi undangan DPRD un-

tuk rapat berikutnya, Gubernur mengatakan pasti akan datang. “Datang lah. Masak gak datang,”ujarnya sambil masuk mobil dinas yang sudah menunggu di luar.

Saat rapat pertama kali dibuka, sejumlah anggota Dewan melakukan interupsi.

Ketua Komisi III DPRD NTB, Johan Rosihan, ST melakukan interupsi pertama kali. Ia menagih janji Pimpinan Dewan sesuai dengan kesepakatan pada rapat sebelumnya bahwa akan ada sinkronisasi antarkomisi untuk penyusunan rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur. Produk akhir dari pembahasan LKPJ Gubernur itu adalah rekomendasi DPRD. Pimpinan rapat, Mori Hanafi mengatakan dalam rapat kali ini hanya menerima laporan komisi-komisi.

Adapun mengenai rekomendasi DPRD itu akan disampaikan dalam rapat paripurna tersendiri yakni rapat paripurna istimewa. Mendengar itu, Johan kemudian menimpali bahwa sesuai dengan agenda acara paripurna yang dibacakan pimpinan rapat, bahwa rapat kali ini adalah rapat putusan DPRD tentang rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur. “Jadwal yang kami

pegang sampai hari ini, tidak ada jadwal rapat istimewa.

Jadi jangan dibuatbuat,”ucapnya.

Mori menjelaskan, sesuai dengan tata tertib DPRD NTB pasal 38 ayat 5 menyatakan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada Gubernur dalam rapat paripurna istimewa sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Kemudian dalam ayat 6 menyatakan pembahasan LKPJ dilakukan dalam rapat paripurna dengan tahapan sebagai berikut.

Pembicaraan tingkat I meliputi penyampaian LKPJ oleh Gubernur, pemandangan umum fraksi-fraksi, jawaban eksekutif atau Gubernur. Kemudian pembicaraan tingkat II meliputi penyampaian laporan komisi-komisi, penyampaian rekomendasi-rekomendasi dan pendapat akhir Gubernur. ‘’Jadi, ini yang ada dalam tata tertib. Kita diperbolehkan untuk mengadakan dua kali rapat. Kalau hari ini putus, bisa hanya mendengarkan laporan-laporan komisi. Kemudian rekomendasinya kita sinkronkan antara masing-masing komisi kemudian kita adakan

lagi rapat,”ucapnya.

Namun penjelasan pimpinan rapat semakin memicu banyaknya interupsi-interupsi dari anggota Dewan lain.

Melihat ‘’kegaduhan’’ itu, rapat diskors selama lima menit dengan melakukan pembicaraan dengan pimpinan fraksi-fraksi dan komisi-kimisi yang berada di ruang transit DPRD NTB. Usai melakukan pembicaraan di tingkat pimpinan fraksi dan komisi-komisi, Gubernur sudah tak ada di ruang rapat paripurna. Namun rapat dilanjutkan dengan disertai semakin banyaknya interupsi dari anggota Dewan.

Pimpinan rapat mengusulkan supaya sidang dilanjutkan dengan komisi-komisi menyerahkan laporannya, tanpa dibacakan dalam paripurna. Namun, usulan itu ditolak oleh sejumlah anggota Dewan. Anggota Dewan meminta rapat paripurna dengan agenda pembacaan laporan komisi-komisi tetap dibacakan dan dihadiri oleh eksekutif. ‘’Ini adalah rekomendasi DPRD yang kita sampaikan.

Siapa di depan, kalau bukan Gubernur dan Wakil Gubernur atau siapa di depan, siapa yang mendengar. Itu ada sim-

bol yang kita siapkan. Tapi kalau misalnya ini disampaikan, sama dengan lomba pidato yang tidak ada mendengar. Kita skors sampai Pak Gubernur ada,’’ ujar Johan.

Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Tanggabarani, SH, MH meminta pola komunikasi Pimpinan Dewan harus diperbaiki. Ia setuju dengan Gubernur yang meningggalkan rapat paripurna.

“Undangan hadirin semua ini bukan patung, yang begitu bapak (Pimpinan Dewan, Red) skors dan pergi begitu saja tanpa ada pesan sedikitpun komunikasi kepada Gubernur, kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, kepada hadirin. Bapak-bapak ini menungu dari tadi, ndak ada basa-basi dari Pimpinan Dewan ini untuk menyampaikan permohonan maaf, ada persoalan kami akan selesaikan dengan pimpinan fraksi, komisi dan sebentar akan kita kembali lagi. Bapak-bapak pergi begitu saja, sehingga Gubernur meninggalkan ruangan,”ujarnya.

Setelah mendengar masukan-masukan dari anggota Dewan, akhirnya pimpinan rapat menskors sidang paripurna itu sampai Selasa (28/4) hari ini. (nas)

Selasa, 28 April 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(ant/Bali Post)

PERSIAPKAN PETI MATI - Sejumlah pengurus gereja, mempersiapkan peti mati yang akan diambil oleh Polres Cilacap, di Gereja Kristen Jawa Cilacap, Jateng, Minggu (26/4). Polres Cilacap mempersiapkan sembilan peti mati, tujuh dari Gereja Kristen Jawa (GKJ) Cilacap dan dua dari Gereja Kemah Injil Cilacap.

Mendagri Harap Rapor Keuangan Daerah Membaik 2015 Jakarta (Suara NTB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo berharap laporan keuangan daerah pada 2015 menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami ingin (laporan) pertanggungjawaban keuangan daerah di tahun anggaran 2015 ini rapornya tidak merah, karena tahun kemarin saja hanya 36 persen daerah yang mampu mempertanggungjawabkan keuangan daerahnya,” kata Tjahjo di Gedung Kemendagri Jakarta, Senin (27/4).

Kemendagri telah menginstruksikan kepada seluruh gubernur untuk membuat peta dimana saja daerah yang melakukan kesalahan atau tidak mempertanggungjawabkan keuangan daerahnya dengan baik.

“Sekarang kan gubernur, bupati dan wali kota sudah memahami peta-peta area penyalahgunaan keuangan yag menyangkut perencanaan anggaran, perbaikan dana hibah, perbaikan dana bansos dan mekanisme retribusi pajak daerah pun mulai ditata dengan baik,” kata Mendagri.

Oleh karena itu, Mendagri berharap setiap kepala daerah dapat mengendalikan anggaran daerah apalagi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak.

“Kami mengharapkan di 2015 ini akan lebih tertib, termasuk anggaran pilkada karena pelaksanaannya yang serentak ini kan untuk efisiensi dan efektivitas anggaran.

Itu nanti yang mengawasi gubernur,” jelasnya.

Pada 2014 ditemukan hanya 36 persen dari 542 provinsi, kabupaten dan kota yang dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangan daerah masing-masing.

Mendagri menengarai hal itu disebabkan oleh banyaknya kebijakan di daerah yang menimbulkan potensi korupsi.

“Dalam waktu 10 tahun hanya 36 persen provinsi dan kabupaten menurut versi KPK yang mampu

(ant/Bali Post)

Tjahjo Kumolo dan bisa mempertanggung jawabkan keuangan daerah,” Tjahjo.

Menurut dia, empat area kebijakan daerah yang rawan korupsi adalah terkait perencanaan anggaran, pajak dan retribusi, dana hibah dan bantuan sosial serta mekanisme perjalanan dinas.

“Keempat ini area rawan korupsi. Wajar kalau 10 tahun tidak banyak yang bisa bertanggung jawab dengan laporan keuangan,” ujarnya. (ant/Bai Post)

Serge Atlaoui Lolos dari Eksekusi Tahap II Jakarta (Suara NTB) Terpidana mati Warga Negara Prancis, Serge Areski Atlaoui, lolos dari pelaksanaan eksekusi mati tahap II karena tengah mengajukan upaya hukum melalui PTUN. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony Tribagus Spontana di Jakarta, Senin (27/4), membenarkan penundaan eksekusi Serge itu, namun bukan akibat tekanan dari Pemerintah Prancis. “Bukan karena tekanan Presiden Prancis,” katanya.

Sergei telah mengajukan perlawanan terhadap Keputusan Presiden soal grasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara di saat-

saat terakhir menjelang eksekusi.

“Dia mendaftarkan perlawanannya pada menit-menit terakhir batas waktu pengajuan pada Kamis 23 April 2015 pukul 16.00 WIB,” katanya.

Ia mengatakan, Kejagung menghormati proses hukum yang berlangsung hingga tidak akan mengikutsertakan Serge dalam orang yang akan dieksekusi.

Saat ini tinggal menunggu putusan PTUN, jika ditolak maka segera dieksekusi, katanya.

Dengan ditundanya rencana eksekusi Serge, maka jumlah terpidana yang akan dieksekusi pada tahap II berkurang dari 10 orang menjadi 9 orang.

Kesembilan orang itu di antaranya anggota duo “Bali Nine” Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, Mary Jane asal Filipina dan Rodrigo asal Brasil.

Serta satu di antaranya terpidana mati asal Indonesia Zainal Abidin.

Sejumlah terpidana mati sudah masuk ruang isolasi di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah dan diperkirakan dieksekusi pada Selasa (28/4). (ant/ Bali Post)

Serge Areski Atlaoui

Kelompok Bersenjata Rampas Senjata Api di Jayawijaya Jayapura (Suara NTB) Kelompok bersenjata Yusak Tabuni merampas senjata angin dan senjata api rakitan jenis FN milik seorang mantan pejabat Kabupaten Jayawijaya yang sedang memancing di Kampung Tarubaga, Distrik Piramid pada Minggu pagi sekitar pukul 11.30 WIT. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Patrige Minggu petang membenarkan peristiwa itu terjadi.

“Jadi, Jefry Soisa mantan Kasatpol PP Kabupaten Jayawijaya bersama tujuh orang rekannya pergi memancing di pemancingan Kampung Tarubaga, Distrik Piramid sekitar pukul 09.00 WIT. Dan oleh warga setempat diajak ke bagian dalam dekat markas pertama KKB Yusak Tabuni di Kampubg Muara Gaima,” katanya.

Lalu, tiga jam kemudian muncul sejumlah orang tak dikenal (OTK) berjumlah kurang lebih 30

orang yang diduga anak buah dari saudara Yusak Tabuni, kemudian mengepung dan menggeledah Jefri Soisa dan kawan-kawan yang sedang memancing.

“OTK tersebut kemudian mengambil senpi milik korban jenis FN rakitan tanpa amunisi dan magasin di dalam tas serta mengambil senjata angin merk Sharp Tiger juga milik korban,” katanya.

Selain mengambil senpi, kelompok tersebut sempat menganiaya korban dengan cara dipukuli lalu diikat dan dibuang ke dalam kolam.

“Korban dan rekan-rekan sempat disekap di gorong-gorong, korban juga melihat anak buah Yusak membawa senpi jenis shotgun dan Yusak Tabuni sendiri yang memimpin langsung kegiatan tersebut,” katanya.

Lebih lanjut, Patrige mengatakan sekitar pukul 13.00 WIT, Ca-

mat Piramid dan gembala gereja melintas di daerah itu sehingga korban dan rombongannya dibebaskan.

“Kejadian tersebu sedang didalami anggota Polsek Kimbim Kabupaten Jayawijaya. Sementara ini situasi aman dan terkendali,” katanya.

Patrige menyampaikan dari hasil sementara pelaku KKB perampasan itu diduga adalah kelompok Tentara Republik West Papua (TRWP) Wamena pimpinan Yusak Tabuni, dimana dikatakan mereka berhasil merampas senjata dari orang yang sedang mancing.

“Tindakan yang dilakukan oleh kelompok itu di Wamena merupakan aksi kejahatan. Sekaligus pelanggaran Ham, yang perlu disikapi oleh Polri dalam hal penegakkan hukum dan Komnas Ham, sehingga kedepan tdk terjadi peristiwa serupa,” katanya. (ant/Bali Post)

Nepal Butuh Ribuan Tempat Tidur untuk Pasien Kathmandu Para dokter di Nepal mengatakan mereka membutuhkan lebih dari seribu tempat tidur untuk merawat pasien yang datang dibawa dengan ambulan atau taksi.

“Gempa bumi telah menghancurkan infrastruktur rumah sakit terbaik Nepal ketika seharusnya melayani lebih banyak orang dengan cepat,” kata Sarvendra Moongla,

salah satu dokter bedah senior di Pusat Trauma Rumah Sakit Bir, seperti yang diberitakan Reuters.

Banyak korban luka di Kathmandu dirujuk ke rumah sakit yang baru dibuka Februari tahun ini dan berkapasitas 200 tempat tidur.

Anak-anak yang terluka terbaring di lantai rumah sakit dan ratusan pasien lainnya berada di tenda di luar rumah sakit sementara keluarganya berusaha mencarikan air dan makanan.

Banyak pasien yang dirawat lebih dulu dikeluarkan lebih awal karena rumah sakit butuh tempat untuk korban luka.

Di luar Sekolah Kedokteran Kathmandu, sekitar setengah jam perjalanan dengan mobil dari RS Bir, Khile Sherpa, 20 tahun, menunggu untuk mendapat perawatan. Setengah wajahnya tertutup perban.

Ia mengatakan dirinya dievakuasi dari pendakian Gunung Everest, yang saat longsor menewaskan 17 orang. Gempa berkekuatan 7,7 skala Richter menunjukkan fasilitas medis Nepal yang kuarng baik.

Menurut laporan World Health Organization tahun 2011, negara berpenduduk 28 juta orang ini hanya memiliki 2,1 dokter dan 50 tempat tidur rumah sakit untuk setiap 10.000 orang.

Gempa yang melanda Nepal Sabtu siang waktu setempat menewaskan lebih 2.200 orang dan melukai lebih dari 5.400.

Korban diperkirakan akan bertambah karena masih ada orang yang terjebak di reruntuhan baik di ibu kota Kathmandu maupun area terisolasi dan puncak gunung. (ant/Bali Post) Keterangan foto: TENDA: Seorang anak berdiri di dalam tenda di sebuah lapangan terbuka agar tetap selamat setelah gempa kuat mengguncang Kathmandu, Nepal, Minggu (26/4).

Gempa berkekuatan 7,9 Skala Richter Sabtu lalu telah menewaskan lebih dari 2.400 orang dan meluluhlantakkan daerah lembah Kathmandu. (ant/Bali Post)