Snt29012015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

16 HALAMAN

SUARA NTB

KAMIS, 29 JANUARI 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

NOMOR 270 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Usut Dugaan Penyimpangan Rehab Saluran Irigasi

Kejari Praya Mulai Pulbaket Praya (Suara NTB) Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, telah memulai proses pengumpulan data dan keterangan (pulbaket), dalam rangka menyelidiki dugaan penyimpangan pada proyek rehab saluran irigasi milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2014. Hal itu sebagai langkah awal pihak Kejari Praya, sebelum melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam proyek tersebut. ‘’Tahapan penyelidikan sudah dimulai,’’ ujar Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pid-

sus) Kejari Praya, A.A Raka Putra Darmana,SH kepada Suara NTB, Selasa (28/1) kemarin.

Saat ini katanya, pihaknya memang belum melakukan pemanggilan saksi ataupun pihak

terkait dalam proyek senilai Rp 14 miliar lebih tersebut.

Tetapi baru tahap pengumpulan bahan dan keterangan yang mendukung proses penyelidikan. Karena tanpa ada persiapan bahan yang memadai, tentunya pihaknya tidak bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut. ‘’Bahan dan keterangan awal yang tengah kita kumpulkan ini sebagai bahan bagi kita

untuk melangkah lebih jauh lagi dalam proses penyelidikan kasus ini,’’ jelasnya.

Setelah semua bahan dan keterangan yang dibutuhkan dinilai mencukupi, barulah kemudian akan dilanjutkan dengan pemanggilan saksi-saksi.

Baik itu dari pihak BWS Nusa Tenggara sendiri maupun dari pihak-pihak terkait lainnya.

Bersambung ke hal 15

Mutasi 28 Pejabat Eselon II

Gubernur Minta Pejabat Jangan Permainkan Jabatan

TO K O H Bentuk Tim Gubernur SELAIN memutasi puluhan pejabat eselon II, Pemprov NTB juga membentuk Tim Gubernur untuk percepatan pembangunan daerah. Tim ini diisi oleh para pejabat yang sebelumnya menduduki jabatan eselon II. ‘’Sengaja dibentuk untuk memberikan kajian, masukan secara khusus bagaimana agar seluruh sektor pembangunan terjadi percepatan. Sangat spesifik tugasnya,’’ Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Berani Eksekusi Kebijakan PARA pejabat yang terpilih untuk menempati posisi strategis dalam mutasi yang digelar di lingkup Pemprov NTB, Rabu (28/ 1) kemarin diminta untuk lebih berani mengeksekusi kebijakankebijakan. Khususnya, di sektor pariwisata yang saat ini memiliki banyak pekerjaan rumah yang belum dituntaskan.

Pandangan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB (Bidang Pemerintahan), H. L. Dharma Setiawan, ketika dikonfirmasi Suara NTB, kemarin.

Bersambung ke hal 15

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mereposisi jabatan struktural eselon II lingkup Pemprov NTB. Sebanyak 28 orang pejabat eselon II dilantik dan diambil sumpah jabatannya di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (28/1) siang kemarin. Dari puluhan pejabat yang dimutasi, sebanyak lima orang pejabat eselon II “diparkir” atau dimutasi menjadi staf ahli. Sementara, empat orang pejabat yang sebelumnya menduduki jabatan eselon II dinonjobkan dari jabatan struktural.

Lima orang pejabat eselon II yang “diparkir” atau dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur antara lain Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Mahdi Muhammad, SH, MH menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Drs. Muhammad Nasir dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Sekretasi pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri NTB, Dr. H. L. Sajim Sastrawan, SH, MH dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik. Kepala BPMPD, Ir. Tadjuddin Erfandi, M.Sc dimutasi mnejadi staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Serta Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ir. H. Azhar, MM dimutasi menjadi staf ahli Gubernur Bidang Pembangunan.

Sementara itu, empat pejabat yang dinonjobkan atau tak menduduki jabatan struktural eselon II dalam mutasi kali ini antara lain, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Drs. H. L. Imam Maliki, MM, Staf Ahli Gubernur Bidang kemasyarakatan dan SDM, Drs. H. Arsyad Gani, Bersambung ke hal 15

‘’Salah satu tugas yang paling dekat adalah mengamankan pelaksanaan UN dan US jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang merupakan tugas negara dalam hal ini Kadis Dikpora.

Dr. Rosyadi H. Sayuti, M.Sc

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengingatkan puluhan pejabat eselon II yang telah dilantik dan diambil sumpah jabatannya pada Rabu (28/ 1) siang kemarin supaya jangan mempermainkan jabatan yang diemban. Para pejabat diminta untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. ‘’Pesan saya, di tengah era tuntutan publik semakin meningkat. Kemudian juga pengawasan publik melalui banyak medium itu juga terus meningkat. Saya harapkan bapak/ibu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jangan ada yang bermain-main dengan jabatannya,’’ pesan Gubernur usai melantik dan mengambil

sumpah jabatan 28 pejabat eselon II dan Tim Gubernur untuk percepatan pembangunan daerah di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (28/1).

Pelaksanaan mutasi di awal tahun 2015 ini dihadiri Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si. Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH dan seluruh pimpinan SKPD Lingkup Pemprov NTB. Pimpinan SKPD yang tak terlihat hadir dalam mutasi itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Drs. Muhammad Nasir yang dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan. Ketidakhadirannya lantaran dalam kondisi sakit.

Bersambung ke hal 15

Dr. H. Zaini Arony

Ilham

‘’Membangun sektor pariwisata harus melibatkan semua struktur pemerintahan mulai provinsi dan kabupaten/kota. Pariwisata ini adalah dunia lintas sektor.

H. L. Moh. Faozal, S.Sos.M.Si ‘’Saya masih melihat semua program dulu. PR besar, tentu berusaha mencapai target yang ditetapkan Gubernur.

Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si “UPP Pijar itu akan kita maksimalkan. Hasilnya kan sudah ada, yang dikerjasamakan dengan retail modern. Itu yang kita ingin tingkatkan menghadapi MEA.

Diapresiasi Bupati

Dikbud Gelar Rapat Kerja Kepala Sekolah Se-Lobar

Ir. Husni Fahri, MM ‘’Kita berkoordinasi di lapangan dengan kabupaten/kota.

Kita mantapkan koordinasi dalam rangka mencapai target yang ada dalam RPJMD.

Giri Menang (Suara NTB) – Mengawali tahun 2015 ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat (Dikbud Lobar) menggelar rapat kerja (Raker) dengan seluruh satuan pendidikan terdiri dari kepala sekolah semua tingkatan yakni TK,

Ir. H.Mokhlis, M.Si

SD, SMP dan SMA sederajat.

Kegiatan inipun memperoleh apresiasi dari Bupati, Dr.H. Zaini Arony, karena Dikbud dinilai lebih awal melaksanakan kegiatan di mana SKPD lain tengah mempersiapkan kegiatannya.

Bersambung ke hal 15

Tingkatkan Minat Baca

Pusda NTB dan CCFI ”Action” Giatkan Gerakan Menghidupkan Perpustakaan Selong (Suara NTB) – Badan Perpusatakaan dan Arsip Daerah (Pusda) Provinsi NTB cukup serius melaksanakan program peningka-

tan minat baca masyarakat.

Coca-Cola Foundation Indonesia (CCFI) telah digandeng untuk ikut mendukung gerakan menghidupkan perpusta-

kaan, termasuk Telkom.

Salah satu terobosan program yakni dilaksanakannya kegiatan pelatihan PerpuSeru (Perpustakaan Seru) selama dua hari kepa-

(Suara NTB/yon)

da 30 petugas perpustakaan desa dari lima kecamatan di Lotim di Selong, Lombok Timur.

PerpuSeru ini, kata Kepala Badan Perpusatakaan dan

Arsip Daerah Provinsi NTB, Ir. H.Mokhlis, M.Si yang kini menjabat Kepala Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB. Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Kamis, 29 Januari 2015

Sosialisasi ke Pengusaha Emas BAZNAS Kota Mataram akan menjadikan Kelurahan Karang Pule sebagai wilayah percontohan pengelolaan zakat di tingkat kelurahan. Untuk menindaklanjuti rencana ini, Lurah Karang Pule, H. Taufiqurrahman mengatakan akan melakukan sosialisasi kepada para pengusaha emas maupun mutiara di wilayahnya.

“Dalam waktu dekat akan kita mulai lakukan sosialisasi,” ujarnya, Rabu (28/1). Pengusaha emas maupun perhiasan mutiara yang ada di wilayahnya disebutkan Taufiqurrahman sekitar belasan orang.

(Suara NTB/ynt) Mereka ini adalah sebagai H. Taufiqurrahman muzakki (pembayar zakat).

Sosialisasi ini akan dilakukan secara khusus dengan mendatangi langsung para pengusaha satu per satu. Dalam kesempatan itu nantinya pihaknya juga mengajak tokoh agama setempat untuk menjelaskan mengenai rencana pengelolaan zakat ini. “Rencana kita akan door to door, baru kemudian kita mengajak untuk berembug di kelurahan,” ujarnya. Diharapkan para pengusaha ini menerima rencana ini dan menyalurkan zakatnya melalui Bazda Kota Mataram.

“Kita akan bawa tokoh agama khususnya untuk menyampaikan dan menjelaskan hal ini sehingga bisa diterima,” tambahnya. Sosialisasi ini ditargetkan sudah selesai dilaksanakan sebelum memasuki bulan puasa Ramadhan. Karena biasanya para pengusaha menyalurkan zakatnya sebelum lebaran Idul Fitri.

Selain sosialisasi ke pengusaha, Taufiqurrahman mengatakan pihaknya juga telah mendata jumlah warga yang berhak menerima zakat (mustahiq). Saat ini pihaknya juga sedang mendata jumlah rumah tidak layak huni di wilayahnya. Karena nantinya hasil dari pembayaran zakat yang disalurkan melalui Bazda ini akan digunakan untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Dari hasil pendataan tersebut, jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 57 unit.

Dipilihnya Karang Pule sebagai percontohan karena dinilai potensi zakatnya cukup besar karena adanya usaha perhiasan emas dan mutiara. Potensi zakat di Kelurahan Karang Pule sekitar Rp 100 juta lebih setiap tahunnya. Selain untuk perbaikan rumah tidak layak huni, penyaluran zakat juga untuk membantu fakir miskin, bantuan modal usaha bakulan, dan lainnya. (ynt)

Harus Selektif KALANGAN anggota DPRD Kota Mataram terus menyoroti berbagai hal yang bersinggungan dengan visi Kota Mataram maju, religius dan berbudaya. Setelah kritikan dilontarkan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., terhadap keberadaan miras yang diduga diperjualbelikan di rumah bernyanyi keluarga karena mengklaim telah mengantongi izin, kini giliran Ketua Fraksi PPP yang juga anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd memprotes etika pemasangan reklame di Kota Mataram.

Menurutnya, konten reklame tidak boleh bertolak belakang dengan visi Kota Mataram. Dinas pertamanan diminta lebih cermat dan selektif dalam menerima reklame dari kalangan pengusaha. Ia menilai, Dinas Pertamanan masih belum selektif terhadap konten reklame. Itu terbukti dengan dilayangkannya surat oleh Gubernur NTB terkait keberadaan reklame yang dipandang vulgar baru-baru ini.

Karenanya, Husni mengimbau kepada Pemkot Mataram, terkait reklame, hendaknya tidak hanya berorientasi pada pendapatan asli daerah saja. ‘’Harusnya SKPD yang tangani masalah reklame ini malu kalau sampai ditegur,’’ ucapnya. Adanya teguran provinsi terhadap reklame yang dari segi konten dipandang tidak layak, menunjukkan lemahnya pengawasan pada tingkat preventif. Menurut Husni, SKPD terkait mestinya mengetahui apa isi reklame itu sebelum ditayangkan di ruang publik. ‘’Kalau tidak tahu, kan aneh,’’ cetusnya.

Dikatakannya, kalau sampai kepala dinas bersangkutan tidak tahu isi reklame, Husni menuding kepala dinas itu bekerja di belakang meja. Ia menyarakan Kepada Dinas Pertamanan untuk mengecek ulang semua reklame yang ada di Kota Mataram. ‘’Jangan sampai berlarut-larut,’’ pintanya.

Ia mengingatkan, dalam urusan reklame, Pemkot jangan hanya mengejar PAD tapi juga memperhatikan layak tidaknya reklame itu ditayangkan dari s e g i konte n . (fit)

Drs. HM. Husni Thamrin (Suara NTB/dok)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Mataram Batasi Izin Pendirian Hotel Non Bintang Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mulai membatasi izin pendirian hotel non-bintang atau hotel melati. Menurut Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Junaidi, alasan pembatasan ini selain hotel non bintang memberikan kontribusi yang kecil terhadap daerah, jumlah hotel non-bintang juga sudah cukup banyak di Kota Mataram.

“Untuk hotel-hotel non bintang saya rasa dari sisi keuntungan yang diperoleh daerah akan menjadi sangat tidak sesuai,” cetusnya, Rabu (28/1).

Selain itu pembatasan ini juga dilakukan mengingat luas wilayah Kota Mataram yang terbatas. Junaidi menyebutkan pada tahun 2014 lalu pi-

haknya telah menolak sekitar lima permohonan pengajuan izin pembangunan hotel non bintang di Kota Mataram.

Sementara untuk hotel berbintang, Junaidi mengatakan tidak ada pembatasan dan masih memberikan kesempatan untuk berinvestasi di daerah ini. “Kalau yang berbintang

masih kita buka izin, yang kita rem yang non bintang. Kalau (hotel) bintang investasinya luar biasa dan itu sangat menguntungkan,” sambungnya.

Pembukaan peluang investasi pembangunan hotel berbintang di Kota Mataram disampaikan Junaidi masih memungkinkan selama loka-

si pembangunannya sesuai dengan aturan tata ruang yang diperbolehkan. Karena dengan keberadaan hotel ini juga memberikan dampak besar untuk masyarakat dimana akan banyak tenaga kerja yang terserap.

Terkait apakah sudah cukup jumlah hotel di Kota Mataram, Junaidi mengatakan pihaknya belum mengetahui karena perlu dilakukan kajian.

Menurutnya setiap investor besar yang ingin membangun hotel di Mataram juga pasti melakukan perhitungan untung-rugi. “Yang jelas orang ho-

tel sendiri berhitung, dia tidak mau berusaha untuk rugi. Kalau mau berinvestasi, dia memperhitungkan untung ruginya,” jelasnya. Sepanjang syarat dari investasi tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, Junaidi mengatakan pihaknya akan tetap memberikan izin pembangunan hotel berbintang. “Keterbatasan tanah atau luas wilayah kita di Mataram akan sia-sia kalau hanya sekadar membangun hotel non bintang. (Pembangunan hotel non bintang) bukan tidak dibolehkan sama sekali tapi dibatasi,” terangnya. (ynt)

Sekda : Persoalan Aset Tidak akan Pernah Selesai Mataram (Suara NTB) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said mengungkapkan, persoalan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dinilai bukan acuan bagi Pemkot Mataram untuk tetap mengurus persoalan aset. Pasalnya, aset tidak akan pernah selesai dikerjakan, karena selalu terjadi pergerakan dan perubahan. “Meskipun kita (Pemkot, red) tidak WTP, tapi track record kita bagus dan masalah aset ini setiap hari tidak bisa selesai,” katanya dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (27/1).

Dicontohkan, kelebihan terhadap biaya obat Rp 80 juta dan sudah ada pencatatannya, tetapi ada koreksi terhadap pencatatan itu.

Kemudian persoalan PBB2 atau pajak bumi dan bangunan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah senilai Rp 45 miliar. Pemkot Mataram sudah melakukan penagihan Rp 3 miliar dan sisanya Rp 42 miliar. Kemudian Rp 19,5 miliar tidak bisa dilakukan penagihan karena objek pajaknya tidak ada.

(Sura anTB/fit)

TAMAN HIBURAN LOANG BALOQ - Tahun 2015 ini Pemkot Mataram akan mulai melakukan penataan Taman Hiburan Loang Baloq pascaditinggal investor PT. Mas Murni Sejahtera. Penataan ini akan mendapat kucuran anggaran dari pemerintah pusat.

THR Loang Baloq akan Didanai Pusat Mataram (Suara NTB) – Pascaditinggal investor PT. Mas Murni Sejahtera, Pemkot Mataram nampaknya ingin segera berbenah dalam menata THR (Taman Hiburan Rakyat) Loang Baloq. Tahun ini, kata Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (28/1) kemarin, Pemkot Mataram telah menganggarkan perencanaan pembangunan di THR Loang Baloq.

Menariknya, penataan THR Loang Baloq ini nantinya akan didanai oleh pemerintah pusat. Mohan mengaku, akan ada intervensi pemerintah pusat nantinya. Anggaran

dari pusat itu, katanya, sifatnya melengkapi apa yang dibutuhkan Pemkot Mataram dalam penataan TRH Loang Baloq. ‘’Setelah perencanaannya jadi, proposal akan kita kirik ke Kementerian Pekerjaan Umum,’’ ujarnya. Ia berharap, dalam tahun ini juga, pembangunan di THR Loang Baloq bisa terlaksana.

Pembangunan di THR Loang Baloq, lanjutnya lebih pada konsep ruang publik atau ruang terbuka hijau. ‘’Yang jelas, kualitasnya akan kita tingkatkan,’’ cetusnya. Selain menambah vegetasi, wahana bermain untuk anak-anak juga akan diperbaharuai, mengingat sebagian

besar sarana bermain anakanak di THR Loang baloq saat ini dalam kondisi rusak.

Penataan THR Loang Baloq dengan konsep RTH sejalan dengan belum terpenuhinya luasan RTH di Kota Mataram.

Total RTH yang ada di Kota Mataram, termasuk di dalamnya adalah RTH privat sebesar 22 persen. ‘’Kita Usahakan pertengahan tahun ini proposalnya sudah disetujui dan dieksekusi sehingga akhir tahun sudah rampung,’’ pungkasnya.

Seperti halnya tamantaman lainnya di Kota Mataram, THR Loang Baloq juga akan digratiskan untuk masyarakat. (fit)

Pemerintah Pusat Harus Buka Mata

Pengelolaan Parkir 2015

UPTD Parkir Dipisah, Mandor Parkir Diklaim Berhasil Mataram (Suara NTB) – Tidak tercapainya target retribusi parkir tepi jalan umum dan sejumlah catatan Dewan terhadap kinerja Dishubkominfo, membuat Dinas pimpinan Drs. H. Khalid ini, melakukan berbagai langkah menjawab kelemahan tersebut.

Ditemui Suara NTB di Kantor Walikota Mataram, Rabu (28/1) Khalid membeberkan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menggenjot penerimaan daerah dari retribusi parkir tepi jalan umum.

Langkah ini sudah mulai dirintisnya sejak tahun 2014 lalu.

Yakni membentuk mandor parkir di tiap kecamatan di Kota Mataram. Tahun ini, tepatnya awal Januari, pihaknya telah mengambil langkah memisahkan bangunan Kantor

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) dengan Dishubkominfo Kota Mataram. ‘’UPTD Parkir sekarang kantornya di Turida, terpisah dengan kantor induk. Kalau masih di kantor induk, UPTD parkir ini sangat bergantung pada kepala dinas,’’ terangnya. Dengan dipisahnya UPTD Parkir dengan kantor induk diharapkan kinerjanya lebih maksimal.

Khalid mengaku tidak khawatir kesulitan mengawasi penerimaan parkir. ‘’kan sudah ada sistemnya, 1x24 wajib setor.

Retribusi parkir tidak boleh diinapkan. Kalau terlambat setor, kita jemput,’’ tegasnya.

Dari sejumlah retribusi yang dikelola Dishubkominfo, aku Khalid, hanya retribusi parkir tepi jalan umum yang masih menjadi ganjalan. Na-

mun demikian, ia mengklaim, sudah ada peningkatan signifikan terhadap pengelolaan parkir tepi jalan umum.

Ia mencontohkan, tahun 2013 capaian parkir tepi jalan umum hanya Rp 800 juta. Tahun 2014 meningkat menjadi Rp 1,1 miliar dari target Rp 1,3 miliar.

Belum lagi retribusi di luar parkir tepi jalan umum, seperti retribusi tower dan pajak kendaraan bermotor serta retribusi terminal. Yang paling signifikan, sebut mantan Kepala Bakesbangpol Kota Mataram ini, adalah retrbusi tower.

Dari target Rp 500 juta dalam tahun 2014 lalu, capaiannya Rp 1,1 miliar. ‘’Pokoknya total keseluruhan capaian kita 98 persen. Kalau dulukan hanya 70 – 80 persen,’’ sebutnya. (fit)

Pemkot Anggarkan Rp 20 Miliar untuk Jalan Lingkungan yang paling prioritas seperti jalan dengan kerusakan paling parah. Jalan dengan kerusakan parah itu yang akan didahului perbaikannya.

Terkait rencana meminjam dana di Bank NTB untuk perbaikan jalan lingkungan ini, Walikota mengatakan tetap dilanjutkan prosesnya. Karena menurutnya jika dianggarkan semua dari APBD Kota Mataram tidak akan mencukupi karena banyak juga kegiatan lainnya yang menjadi prioritas selain jalan lingkungan. “Tetap kita proses peminjaman di Bank NTB dan banyak kita pakai untuk kegiatan yang lain dan jalan lingkungan ini ingin segera kita selesaikan,” tandasnya.

Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan pihaknya telah mengusulkan ban-

tuan anggaran perbaikan jalan lingkungan ke Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (Bankim).

Anggaran yang diusulkan melalui Satker Bankim disebutkan Mahmuddin sebesar Rp 48 miliar yang dananya berasal dari APBN. Satker Bankim disebutkan Mahmuddin menangani pembangunan fasilitas umum seperti jalan lingkungan.

Untuk perbaikan jalan lingkungan tahun 2015, Pemkot Mataram melalui Dinas PU juga menganggarkan sekitar Rp 6 miliar. Dengan dana tersebut, perbaikan jalan lingkungan tidak bisa dituntaskan tahun depan dan itu harus dilaksanakan secara bertahap. Tahun 2015, ada juga dianggarkan Rp 10 miliar untuk perbaikan jalan lingkungan yang berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Rp 6 miliar dan DAU (Dana Alokasi Umum) Rp 4 miliar. (ynt)

Mataram (Suara NTB) – Dengan adanya inovasi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram serta pertama kali dilakukan di Indonesia. Dinilai sudah menjadi komitmen dan inisiasi yang menarik untuk melakukan inovasi. Hal ini sebenarnya menjadi pelajaran bagi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksai tentang bagaimana mengelola birokrasi yang baik.

Demikian disampaikan, Project Manager CSO Partnership, Dwi Joko Widianto dikonfirmasi, Rabu (28/1).

Menurutnya, adanya otonomi daerah menjadi kesempatan pemerintah daerah untuk melakukan reformasi birokrasi serta penguatan.

Namun selama ini yang terjadi, kementerian di pusat memberikan keharusan apa yang diberikan daerah tanpa mempertimbangkan apa yang menjadi kemauan dari daerah.

Inisiatif daerah cendrung tidak pernah diadopsi oleh pemerintah pusat dan bahkan hanya menjadi bahan inovasi daerah. Seharusnya, apa yang dilakukan oleh Pemkot Mataram menjadi pelajaran bagi KemenPAN RB khususnya dan pemerintah pusat untuk membuka mata dan membuka diri.

“Saya pikir ini inisiatif yang bermakna dan pemerintah pusat harus buka mata,” terangnya.

Keterlibatan pub-

(Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) Di Kota Mataram masih terdapat sekitar 25 persen jalan lingkungan yang rusak. Setiap tahun Pemkot Mataram memprogramkan perbaikan jalan lingkungan dan di tahun 2015 ini, jumlah dana yang dianggarkan melalui APBD Kota Mataram untuk perbaikan jalan lingkungan sebesar Rp 20 miliar. Demikian disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Rabu (27/1) ditemui di Kantor Camat Sekarbela.

“Untuk perbaikan jalan lingkungan sudah ada anggaran kita Rp 20 miliar untuk tahun ini,” cetusnya. Anggaran yang disediakan tahun ini akan disasar untuk memperbaiki jalan lingkungan sepanjang 20 kilometer.

Walikota mengatakan jalan yang akan diperbaiki tahun ini akan dipilih mana

Kemudian sisanya Rp 21 miliar mau dilakukan validasi data.

Untuk validasi data Rp 21 miliar, pihaknya meminta Dinas Pendapatan dan juru pungut untuk menginventaris wajib pajak. Sementara sisanya, Rp 19,5 miliar diajukan penghapusan ke dewan. Tindak lanjut persoalan aset sudah diatas 80 persen, karena semua SKPD mau merampungkan dan akan dicros cek kembali. Diterangkan, kondisi aset senilai Rp 45 miliar yang akan dihapuskan tersebut kondisinya memang rusak parah.

Seperti meja, kursi, buku, motor dinas dan lain sebagainya. Untuk barang seperti meubel saja hampir Rp 8 miliar barang rusak.

“Kebanyakan kan barang yang rusak,” paparnya. Terkait target hingga kapan aset tersebut tuntas? Sekda tidak bisa memastikan hal tersebut, karena masalah aset terus terjadi pergerakan. Sehingga, pihaknya khususnya BPKAD terus menginventarisir sejumlah aset yang ada di Kota Mataram. (cem)

Dwi Joko Widianto

lik menurut Dwi, sudah menjadi contoh yang baik karena publik sudah melihat langsung atau tidak hanya menjadi penonton. Artinya, publik ikut mengambil bagian dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelayanan publik. Dan ini juga tambahnya, sebagai contoh yang sempurna tentang kolaborasi selain keterlibatan masyarakat sipil, Ombudsman dan Pemerintah Daerah seolah tidak ada jarak dalam reformasi birokrasi.

Yang perlu menjadi catatan penting menurut Dwi, pemerintah daerah harus konsisten menjalankan reformasi birokrasi. Kedua, masyarakat juga harus konsisten mengawasi. Terakhir, Pemkot Mataram harus menularkan kepada daerah lain tentang sistem reformasi birokrasi. Dan pihaknya juga akan tetap membantu untuk mengkolaborasikan semua itu. “Harapan saya, Pemkot Mataram harus tetap pertahankan dan Kaukus NGO NTB saya lihat juga solid,” harapnya. (cem)

SUARA NTB Kamis, 29 Januari 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Mutasi Pejabat

Pergerakan Ekonomi NTB Diharapkan Membaik

Mataram (Suara NTB) Kepala Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi NTB, Prijono, berharap mutasi pejabat eselon II yang dilakukan oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi Rabu (28/1), akan membuat pertumbuhan ekonomi NTB membaik. BI berharap struktur pejabat baru akan mendukung percepatan pergerakan ekonomi NTB yang tertinggal dibanding daerah lain.

“Kami sangat percaya Gubernur menempatkan orangorang yang tepat dan sesuai bidang keahliannya. Terutama yang terkait langsung terhadap kebijakan ekonomi.

Kami sangat menghargai pilihan Gubernur,” kata Prijono di

kantornya, kemarin.

Banyak persoalan-persoalan yang berkaitan langsung dengan ekonomi masyarakat harus terus dikawal dengan baik. Pertumbuhan ekonomi NTB harus terdongkrak lebih baik, dengan dukungan pejabat baru dan se-

mangat baru.

Beberapa hal yang menjadi perhatiannya tentang resiko yang kemudian muncul kedepannya. Di antaranya yang bermuara terhadap inflasi daerah. Tentang kegiatan pengamanan pasar terutamanya,

dalam hal ini peran strategis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu, soal pertanian adalah PR besar untuk terus meningkatan hasil-hasil pertanian dan produktivitas. Belum lagi akan banyak penyesuaian harga yang akan dilakukan oleh pemerintah, misalnya harga elpiji 3 Kg yang akan disesuaikan, harga gabah yang akan disesuaikan.

Dan beberapa di antaranya bergerak terus menyesuaikan.

Selain itu yang tak kalah penting adalah soal investasi.

Kesemuanya itu menurutnya membutuhkan koordinasi yang intens dari semua pihak.

Harapannya, struktur baru akan memperkuat komunikasi antarsemua pihak untuk meningkatkan pergerakan ekonomi NTB. “Sekali lagi, kami tetap yakin pilihan Gubernur tidak salah. Beliau-beliau yang dipilih adalah orang ahli. Mutasi adalah hal yang biasa, yang terpenting kordinasi antarseluruh elemen bisa semakin kuat,” demikian Prijono. (bul)

Prijono

Sebaiknya Dikawal Aparat Keamanan TIM Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB akan merekomendasikan delapan formula untuk pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi NTB. Salah satu di antaranya yakni merekomendasikan pendistribusian bahan bakar agar dikawal aparat keamanan.

Delapan rumusan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Pemprov NTB untuk menentukan kebijakan.

Delapan rekomendasi pengendalian inflasi tersebut, kata Sekretaris TPID NTB, Prijono didampingi Kabag Pengelolaan Informasi Biro Ekonomi Setda NTB usai menggelar pertemuan dengan seluruh anggota TPID, Rabu (28/1), harus dilakukan kerjasama dengan pihak keamanan untuk pengawasan dan distribusi bahan bakar minyak dan elpiji. Hal tersebut karena diperkirakan adanya penimbunan elpiji 3 Kg, mengingat pemerintah merencanakan akan melakukan penyesuaian harga lebih tinggi Rp 1.000/tabung. Kemungkinan oplosanpun dikhawatirkan akan marak.

Soal penyesuaian tarif angkutan diharapkan ada langkah strategis pihak-pihak terkait, sebab harga BBM telah disesuaikan turun kembali seperti harga lama tahun 2014.

Selain itu, harus dipenuhi kebutuhan nelayan dari sisi bahan bakar operasional melautnya. Sebab banyak nelayan yang tidak bisa melaut karena kuotanya yang tidak sampai seratus persen di NTB. Minimnya hasil tangkap nelayan menjadikan komoditi ini berpotensi besar menyumbang inflasi.

Selain itu, kata Kepala Kantor Bank Indonesia NTB ini, kegiatan operasi pasar juga perlu diintensifkan untuk mengendalikan harga tetap stabil.

Pemkota Mataram juga diminta untuk memaksimalkan kebedaraan cold storage yang hingga kini tak berfungsi maksimal untuk menyimpan ikan. Dan dikeluarkan saat ketersediaan ikan di lapangan menipis akibat nelayan tak bisa melaut.

Semua pihak dimintanya untuk bergerak mendorong substitusi daging ke konsumsi ikan. Sebab harga daging hingga kini belum bisa stabil.

Kegiatan pasar lelang terutama sapi juga sangat diharapkan. Dengan pertemuan pengusaha setiap komoditi, maka ketersediaan stok kebutuhan di dalam daerah relatif akan bisa terpenuhi.

Pemerintah daerah juga didorong untuk menguatkan sinergisitas dengan daerah lain yang memiliki ketersediaan kebutuhan cukup banyak. Kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa dialihkan ke NTB jika terjadi kekurangan di dalam daerah.

“Perkiraan kita inflasi Januari ini akan lebih rendah dari inflasi Januari tahun 2014 lalu sebesar 1,4 persen. Sebab Maulid Nabi tahun ini tidak semeriah tahun lalu, konsumsi cenderung dikurangi karena harga-harga kebutuhan yang tinggi,” demikian Prijono. (bul)

Hadapi Pasar Global

NTB akan Berdayakan UPP PIJAR Mataram (Suara NTB) Unit Penyangga Pemasaran (UPP) sapi, jagung dan rumput laut (PIJAR) akan diberdayakan untuk memasarkan produk-produk unggulan daerah. Terlebih menghadapi persaingan global Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir 2015 dan efektif 2016 mendatang, dipandang UPP PIJAR sebagai salah satu wadah efektif bagi daerah.

“UPP PIJAR itu akan kita maksimalkan. Hasilnya kan sudah ada, yang dikerjasama dengan retail modern. Itu yang kita ingin tingkatkan menghadapi MEA,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, Husni Fahri, MM, Rabu (28/1).

Fokus yang akan dilaksanakan di Disperindag NTB, mantan Kepala Dinas Pertanian dan TPH Provinsi NTB ini mengatakan, modal dasar yang dimiliki sudah ada. Apalagi, beberapa produk unggulan yang berkaitan langsung dengan produk berbahan dasar Sapi, Jagung dan Rumput Laut telah banyak dihasilkan oleh para pelaku IKM. Terdapat banyak hasil-hasil pertanian dan tanaman pangan yang bisa dijadikan olahan. Tinggal yang paling penting menurutnya upaya untuk pengemasan.

Bahkan untuk mendukung program-program tersebut, terdapat beberapa mesin untuk pengolahan hasil yang tersedia di rumah kemasan. Fokus kedepan untuk hilirisasi akan dilakukan, sesuai RPJMD agar produk-produk dalam daerah tidak lagi dijual dalam keadaan mentah. Sehingga memberi nilai tambah yang lebih besar kepada masyarakat.

“Mungkin koordinasi dengan semua pihak terkait yang perlu kita maksimalkan untuk menghasilkan produk-produk unggulan yang lebih banyak,” katanya.

Selain peningkatan kualitas produk, pemberdayaan para pelaku industri. Yang tak kalah penting menurutnya harus dilakukan upaya mendekatkan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan di daerah.

Ia menyebut, sesungguhnya IKM lokal sudah cukup siap menghadapi persaingan. Salah satu yang dikemukakannya adalah produk Kopi Royal yang diinisiasi dan dikelola oleh pengusaha dalam daerah. (bul)

RUPA-RUPA

(Suara NTB/bul)

BELUM BEROPERASI - SPDN Teluk Awang yang belum beroperasi hingga saat ini. Pemprov berharap SPDN dikelola oleh Perusda, ketimbang dikelola koperasi bermodal kecil yang pada gilirannya menghambat mobilitas nelayan melaut.

Realisasi Kuota BBM Nelayan Selalu Minim Mataram (Suara NTB) Realisasi kuota BBM untuk nelayan dalam beberapa tahun terakhir selalu minim dari yang dialokasikan pemerintah pusat. Persoalannya, kemampuan tebus pengelola Stasiun Pengisian Depot Nelayan (SPDN) yang rendah, karena dikelola oleh koperasi.

Oleh karenanya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB mendorong pemerintah kabupaten untuk mengambil alih pengelolaan SPDN ke Perusahaan Daerah (Perusda) masing-masing.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB memetakan salah satu persoalan ekonomi NTB adalah inflasi. Penyumbangnya karena ketersediaan hasil tangkap nelayan tidak sebanding dengan kebutuhan. Hal tersebut memicu naiknya harga penjualan ikan tongkol.

Salah satu cara untuk menekan inflasi adalah memaksimalkan peran 12 SPDN (empat di antaranya belum ber-

jualan) untuk memenuhi kebutuhan nelayan. Harus diupayakan kuota BBM nelayan dari pusat dapat terserap seratus persen.

Tahun 2014, kuota BBM untuk nelayan di NTB sebanyak 130.000 Kiloliter. (Kl), tetapi yang terealisasi hanya 750 Kl. Dan ini terjadi hampir setiap tahun. Akibatnya, banyak nelayan yang tidak bisa melaut karena kekurangan BBM sehingga memicu kekurangan stok ikan pindang.

“Kebanyakan SPDN kita dikelola oleh koperasi, banyak yang tidak bisa menebus jatah. Mungkin karena kurangnya modal. Kita sangat berharap SPDN dikelola langsung oleh Perusda masing-masing. Ini perlu dipertimbangkan sehingga tidak merugikan nelayan,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Aminollah, M. Si dikonfirmasi terpisah di Mataram, Rabu (28/1).

Aset NTB di Luar Daerah akan Diinventarisasi Ulang Mataram (Suara NTB) Kepala Biro Umum Setda NTB, H. Fathurrahman, M.Si mengatakan akan melakukan pembenahan dan menginventarisasi seluruh aset-aset milik Pemprov NTB yang ada di luar daerah.

“Kita akan koordinasi kembali dengan semua pihak, termasuk meminta masukan dari pejabat lama. Inventarisasi kembali yang akan kita lakukan sekarang,” kata mantan Sekretaris Dispenda Provinsi NTB ini, Rabu (28/1).

H. Fathurrahman menegaskan kembali ada beberapa aset milik daerah yang masih perlu dituntaskan persoalannya. Salah satunya bangunan kantor wilayah

Pertambangan dan Energi yang ada di Bali.

“Persoalan aset kita yang ada di Bali itu cukup mengemuka. Mungkin ini yang akan kita kerjakan dengan baik,” tambahnya.

Termasuk di antaranya penginapan yang ada di Pulau Jawa. Bagaimana agar asetaset tersebut bisa memberi kontribusi yang lebih besar bagi daerah.

“Kita tindaklanjuti yang sudah ada. Makanya perlu koordinasi dengan semua pihak. Karena kita baru, jadi perlu lihat dulu semua datadatanya,” demikian H. Fathurrahman. (bul)

HILANG HILANG 3BPKB AN . KPRI KARYA PRAJA KANTOR GUBERNUR NTB, HONDA DR3368AR NOKA/NOSIN. MH1HABD104K04K042093/HABDE-1041780. HONDA DR5870AN NO. BPKB.4550949.0 HONDA DR5869AN NO. BPKB. 4550967. HILANG DISEKITAR JL. PARIWISATA NO.10 MATARAM KEL. MATARAM TIMUR KEC. MATARAM

Salah satu kebijakan baik yang diterapkan oleh pemerintah daerah Lombok Timur, dengan mendukung pengelolaan SPDN yang ada di Tanjung Luar. Bahkan pemerintah setempat telah mengajukan kuota sebesar 70.000 Kl dari kebutuhan semula sebesar 50.000 Kl. Demikian juga di Lombok Tengah, pemerintah daerahnya mengajukan kebutuhan cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan BBM nelayan di Teluk Awang. DKP Provinsi, lanjut Aminollah hanya bisa mendukung pengajuan kuota BBM nelayan di NTB lebih besar dari potensinya. Tinggal apakah SPDN-SPDN tersebut bisa menyerap seluruh kuota yang akan diberikan pemerintah pusat.

“Kita bisanya mendorong pemerintah pusat untuk mengalokasikan kuota lebih besar ke NTB. Makanya sangat kita harapkan pemerintah kabupaten ambil alih pengelolaan SPDN,” demikian Aminollah. (bul)

28/01/2015

Petani Keluhkan Pupuk Langka di Bima Bima (Suara NTB) Kelangkaan pupuk yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bima, membuat para petani padi menjadi cemas dan khawatir akan tanamannya yang bakal rusak dan bahkan terancam gagal panen. Hal tersebut seperti yang dialami oleh beberapa petani padi yang ada Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.

Kepada Suara NTB, Rabu (28/1) , H. Anwar, salah seorang petani di desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima mengeluhkan belum adanya pupuk untuk memupuk tanaman padinya.

“Seharusnya , tanaman padi saya sudah dipupuk, tapi sampai sekarang pupuk belum juga ada, dan saya masih menunggu,” keluhnya. H. Anwar menambahkan, dirinya masuk dalam kelompok tani, di mana dalam kelompok tersebut belum juga tersalurkan pupuk, meski pun rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) telah pula dikirim kepada institusi berwenang oleh kelompoknya. Kalaupun ada pupuk, kata petani, harganya sangat mahal, sehingga banyak petani yang tidak mampu untuk membelinya. Belum lagi beberapa jenis pupuk yang menjadi kebutuhannya.

“Sampai saat ini belum juga saya dapatkan, mungkin belum ada stok atau gimana, saya juga tidak tahu,” keluhnya.

Senada dengan H. Anwar, keluhan yang sama juga datang dari H. Umar , petani padi asal Desa Rite di Kecamatan yang sama, sangat membutuhkan pupuk. Dirinya juga mengaku sudah mencari kemana-mana, tapi tetap tidak menemukan pupuk. Petani ini menuturkan, untuk mengantisipasi padinya agar tetap subur, maka dirinya melakukan pemanfaatan dengan pupuk Organik. “Saya, sementara memupuk padi saya dengan pupuk organik sembari menunggu pupuk jenis Urea datang, sedikit mengatasi kebutuhan padi saya agar tetap subur,” terangnya.. (uki)

SUARA NTB Kamis, 29 Januari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Internal Memanas

Bantu Langkah Percepatan TIM Penggerak (TP) PKK Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menunjukkan rasa keprihatinannya langsung kepada warga miskin. Rabu (28/ 1), TP PKK Lotim ini belusukan dan memberikan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni kepada warga di Desa Sukarema Kecamatan Aikmel. Pada kesempatan itu pula, TP PKK Lotim ini menyerahkan paket sembako untuk para lanjut usia.

Penyerahan stimulan pembangunan rumah tidak layak huni dilakukan Ketua TP PKK Lotim, Hj. Supinah Ali Bin Dachlan. Adalah Inaq Supiati, (Suara NTB/rus) Hj. Supinah Ali Bin Dachlan salah seorang warga di wilayah tersebut yang diberikan karena salah satu warga miskin yang belum tersentuh program pembangunan rumah kumuh yang digelontorkan Pemerintah Daerah.

Dalam kesempatan itu, Hj. Supinah mengatakan, pemberian bantuan sebagai salah satu langkah percepatan pembangunan dan wujud komitmen jajaran PKK untuk membantu pemerintah daerah.

Menurutnya, PKK sebagai mitra dari pemerintah daerah harus pro aktif untuk melibatkan diri di setiap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap, jajaran PKK tidak sungkan untuk turun ke lapangan, melakukan kunjungan ke warga, melihat langsung persoalan yang dihadapi.

Dia mencontohkan, kondisi yang dialami Inaq Supiati, diketahui setelah dirinya melakukan kunjungan ke wilayah ini beberapa waktu lalu, ketika memberikan santunan kepada sejumlah anak yatim, dan pemerintah desa memberikan informasi terkait keberadaan salah seorang warganya yang belum tersentuh program pemerintah. (rus)

DPRD Loteng Dipastikan Tetap Solid Praya (Suara NTB) Soliditas di internal DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan tetap terjaga sampai sejauh ini. Kendati dalam beberapa hari terakhir, internal Dewan Loteng sempat memanas, karena adanya dugaan revisi sepihak atas APBD Loteng 2015 yang dilakukan Ketua DPRD Loteng sendiri.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Loteng, H. Ahmad Fuaddi, FT.S.E., kepada wartawan, di kantornya, Rabu (28/1). Diakuinya, kondisi internal Dewan beberapa hari terakhir agak memanas, karena ada beberapa persoalan yang muncul terkait pembahasan APBD Loteng.

Pun demikian, ia memastikan kalau persoalan tersebut muncul lebih dikarenakan miskomunikasi, bukan karena ada persoalan di dalamnya.

“Untuk menyambung kembali komunikasi yang agak terputus sekaligus memperat soliditas antaranggota Dewan, segera kita akan lakukan rap-

at konsolidasi,” sebut politisi Partai Golkar ini.

Dalam rapat konsolidasi itu nantinya, semua persoalan yang akan diungkap, sehingga tidak ada lagi persoalan yang menjadi ganjalan di antara anggota Dewan Loteng. Selain itu, tidak ada lagi prasangka dan saling curiga mencurigai antara sesama anggota Dewan. “Karena ini persoalan komunikasi, maka harus ada komunikasi lagi. Agar duduk persoalan yang menjadi penyebab memanasnya internal dewan bisa terjawab,” imbuh Fuaddi.

Disinggung terkait isu revisi APBD Loteng pasca penetapan, politisi asal Partai Golkar

ini memastikan tidak ada revisi atas APBD Loteng 2015.

Menurutnya, APBD yang dijalankan saat ini adalah APBD yang sesuai dengan hasil kesepakatan pada sidang paripurna Dewan akhir 2014.

“Masalah APBD Loteng tidak ada yang berubah. Semua tetap sama sesuai hasil keputusan pada sidang paripurna DPRD Loteng sebelumnya. Termasuk dalam hal pos anggaran yang ada, tetap sama dan tidak ada yang ganti,” tegasnya.

Anggaran pengadaan sepeda motor bagi anggota Dewan misalnya, yang sebelumnya dikabarkan dicoret, tetap ada anggarannya di Sekretariat

Najmul Dinginkan Polemik Mutasi KLU Tanjung (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, MH, cukup bijak dengan mendinginkan polemik mutasi yang masih terjadi di masyarakat. Sebaliknya ia meminta fokus dialihkan pada peningkatan kinerja dalam rangka mencapai target sesuai RPJMD maupun visi dan misi kepemimpinannya bersama Djohan Sjamsu sejak 4 tahun lalu.

“Awalnya saya ditanya kawan-kawan wartawan, apakah saya dilibatkan, ya saya jawab tidak. Tetapi saya (Suara NTB/dok) tidak ingin memperpanjang H. Najmul Akhyar polemik seputar mutasi, dan meminta kawan-kawan yang berada pada jabatannya saat ini bekerja dengan baik. Sekarang ini adalah akhir tahun masa tugas, dan masih banyak persoalan yang belum selesai agar segera diselesaikan,” ungkap Najmul kepada wartawan, Rabu (29/1).

Dikatakannya dalam perjalanan sebuah birokrasi, maka bupati dan wakil bupati berada 1 paket. Dalam pengambilan keputusan, selain pertimbangan normatif terdapat etika birokrasi yang harusnya diterapkan. Meski demikian, ia beranggapan polemik tidak harus menguras energi, sehingga mengalihkan fokus pada tugas dan fungsi dalam melayani masyarakat.

“Intinya saya tidak kaget dengan pernyataan (Pak Bupati) itu, dan sudah saya bayangkan akan ada pembelaan seperti itu. Realitas bahwa saya tidak dilibatkan jangan terlalu dipersoalkan,” pintanya.

Najmul lantas mengajak seluruh jajaran PNS KLU terutama di tataran pelaksana teknis SKPD, untuk menjaga kinerja demi mencapai kinerja yang dibebankan dalam 5 tahun pemerintahan. Tolok ukur sebuah kinerja cukup jelas dan dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Secara kasat mata, statistik serapan anggaran salah satunya dijadikan indikator bagi kepala daerah, wakil kepala daerah maupun masyarakat.

“Serapan yang bagus oleh dinas berarti programnya sudah berjalan sesuai rencana, tetapi ketika serapan anggarannya rendah, maka itu bisa menjadi pertanyaan besar, ada apa?

Publik juga bisa menilai itu,” sambungnya.

Ia mencontohkan pula, dalam penurunan angka kemiskinan di KLU, dirinya bersedia membuat komitmen target sebesar 4 persen di taun 2015. Angka ini bahkan lebih tinggi dari target 2 tahun sebelumnya, sebesar 2,5 persen. Baginya dengan beban target tinggi, menjadi pemicu untuk peningkatan kinerja yang lebih baik. “Dengan target rendah, saya pikir kinerja kita akan rendah juga karena tidak ada motivasi,” imbuhnya.

Oleh karena itu pula, ia mengajak seluruh masyarakat KLU untuk tidak mengungkit Polemik mutasi sebab sudah menjadi keputusan Bupati. Lebih jauh, kondisifitas dan keamanan masyarakat KLU menyongsong Pilkada Desember mendatang harus terus dijaga. (ari)

Banggar Dewan. Baru setelah APBD Loteng ditetapkan dalam sidang paripurna, surat revisi yang sama yang sudah ditandangani oleh Gubernur diterima. Sehingga terkesan ada dua kali revisi,” jelasnya.

Menurutnya, yang jadi persoalan pada surat revisi gubernur yang datang belakangan ini ada beberapa rekomendasi tambahan. Tetapi tidak sampai merubah substansi anggaran daerah. Akan tetapi, karena APBD sudah ditetapkan, maka rekomendasi tambahan tersebut belum dijalankan sampai sekarang ini.

“Di sinilah letak persoalannya. Sampai dikatakan ada revisi susulan yang dilakukan secara sepihak. Padahal tidak ada. APBD tetap dijalankan sesuai dengan keputusan dalam sidang paripurna penetapan APBD Loteng,” pungkas Nursiah. (kir)

Partai Gerindra Loteng Siap Koalisi dengan Golkar

Gudacil akan Dibangunkan Rumdis Selong (Suara NTB) Guru-guru di daerah terpencil (gudacil) tidak perlu berkecil hati lagi. Terhitung mulai tahun 2015 ini, gudacil akan dibangunkan rumah dinas (rumdis). Rumah dinas dibangun, karena selama ini diakui guru-guru daerah terpencil banyak yang bolak-balik dari tempat tinggalnya.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Muhammad Zaini. Ditemui di Selong, ia mengatakan, pembangunan rumdis gudacil ini mengacu pada hasil keputusan rapat koordinasi jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beberapa waktu lalu di Surabaya.

Dana pembangunan rumdis gudacil akan digelontorkan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) di tiap tahunnya. Sebelumnya DAK digunakan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Renovasi Ruang kelas, Pembangunan Perpustakaan dan Laboratorium. Ke depan selain rumdis gudacil, dari DAK juga akan digunakan merenovasi ruang guru dan pembangunan fasilitas MCK di sekolah.

Ditambahkan, pembangunan rumdis gudacil ini disambut baik oleh Dikpora Lotim. Tempat pembangunan rumdis tentunya di daerah-daerah tempat para gudacil mengabdi atau tidak dibangun di kota. ‘’Pilihannya di Lotim adalah daerah-daerah meliputi Sembalun, Jerowaru, Sambeia dan kawasan-kawasan yang jauh lainnya,’’ ujarnya.

Sementara itu soal pembangunan RKB dan renovasi ruang-ruang belajar siswa di Lotim dipandang sejauh ini masih sangat banyak. Lotim masih sangat membutuhkan DAK untuk meneruskan penuntasan pembangunan RKB di Bidang Dikdas meliputi SD dan SMP sederajat. (rus)

Dewan dan tinggal menunggu eksekusi saja. Begitu pula dengan pos anggaran lainnya, tetap sama dengan hasil keputusan pada sidang paripurna Dewan akhir tahun 2014.

Adapun terkait surat revisi gubernur yang dilakukan sampai dua kali, Asisten III Setda Loteng, H.Nursiah, S.Sos. M.Si., menambahkan, itu salah persepsi. Menurutnya, dokumen revisi gubernur tetap satu. Hanya memang, pada saat pembahasan akhir APBD Loteng, pihak menggunakan surat revisi gubernur yang belum ada tanda tangan gubenur. Surat revisi tersebut hanya sudah memiliki nomor surat, tapi oleh pihak provinsi surat revisi tersebut sudah dinyatakan selesai dan tinggal ditandatangani oleh gubernur. ‘’Itulah yang kemudian dijadikan dasar dalam pembahasan akhir APBD. Hal itupun sudah disepakati oleh

(Suara NTB/rus)

HEARING - Suasana hearing dari para perawat di ruang Komisi II DPRD Lotim, Rabu (28/ 1). Mereka memprotes hasil seleksi yang dilakukan Pemkab Lotim beberapa waktu lalu.

Tak Lulus Seleksi, Perawat Protes Selong (Suara NTB) Pascapengumuman kelulusan hasil seleksi perawat yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Timur (Lotim) beberapa waktu lalu menimbulkan reaksi keras. Protes dilakukan perawat yang tidak lulus seleksi dengan mendatangi DPRD Lotim. Para perawat yang tidak lulus diadvokasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menggelar hearing dengan Komisi II DPRD Lotim dengan menghadirkan jajaran Dikes Lotim.

Ketua PPNI, Ulil Amri menyalahkan keputusan Dikes yang tidak meluluskan ratusan perawat. Berdasarkan analisa dan hitungannya, Lotim sejatinya masih membutuhkan banyak perawat.

Dihitung dari jumlah penduduk Lotim 1,3 juta jiwa, maka jumlah perawat yang sejatinya dibutuhkan Lotim sebanyak 2.000 orang. Hitungan PPNI ini mengacu pada tingkat kebutuhan tempat tidur pasien di Kabupaten Lotim.

Penilaian PPNI ini, cukup ironis jika dikes sebut perawat belum terlalu dibutuhkan. Ia memohon Komisi II DPRD Lotim yang membidangi kesehatan dan pendidikan ini bisa memfasilitasi penyelesaian protes para perawat. Bahkan diminta bisa membentuk pansus untuk mengaudit Dikes yang telah menggelar seleksi perawat.

Anggota PPNI lainnya

mempertanyakan dasar hukum seleksi perawat yang telah digelar Dikes. Faktanya ada sejumlah perawat yang sejatinya sudah bekerja lama mengabdikan diri, namun tidak diluluskan dalam proses seleksi. Dipertanyakan, Dikes yang hanya mengedepankan hasil tes yang hanya satu dasar.

Menjawab keluhan dari PPNI ini, Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dikes Lotim Suprayitno menyampaikan dasar dilakukan seleksi ada beberapa pertimbangan prinsip. Di antaranya, upaya perbaiki layanan kesehatan.

Diakuinya, berdasarkan fakta dan laporan yang diterima selama ini di tingkat puskesmas pelayanannya sangat buruk. Didapat di puskesmas ada overload tenaga yang berakibat banyak tenaga yang terlihat menganggur. Contoh di Puskesmas Sukaraja, jumlah PNS ada 28 orang sedangkan yang job mencapai 68 orang. Demikian juga Jerowaru yang jumlah tenaga jobnya mencapai 70 orang.

Fakta lainnya, ditemukan sejumlah kasus yang pelayanan kesehatannya tidak mengedepankan profesionalisme. Kasus yang ditemukan, ada pasien diare yang infusnya tidak masuk ke pembuluh daerah pasien. Hal ini menyebabkan keluarnya darah terus menerus yang

membahayakan pasien.

“Infus tidak masuk pembuluh darah, darah menetes terus. Untung cepat ditangani,” tuturnya. Ada juga kasus yang meninggal dunia karena faktor kelalaia dari tenaga medis di tingkat puskesmas. Hal ini tidak diinginkan oleh Dikes terjadi lagi.

Terkait seleksi, Dikes tidak sendiri, melainkan melibatkan tenaga medis dari Rumah Sakit Umum Dr. R. Soedjono Selong dalam tim seleksi.

Seleksi pun tidak hanya tertulis, namun juga ada wawancara dan praktik. Melalui seleksi inilah diinginkan Dikes lulus tenaga-tenaga medis yang profesional dan berkualitas.

Ditambahkan, selama ini proses rekrutmen tenaga job ini juga salah, karena melangkahi kewenangan bupati.

Menurut Suprayitno, perekrutan tenaga ironis dilakukan kepala puskesmas. Kalau terjadi terus, akan bahaya. “Yang boleh mengangkat minimal kan eselon II yang sudah dilimpahkan kewenangan oleh bupati,” terangnya.

Ketua Komisi II DRPD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, menilai munculnya protes sejumlah pihak ini karena pendataan Dikes yang kurang bagus. Data yang ada selama ini masih amburadul, termasuk dalam pelaksanaan ujian, karena tidak ada data yang valid. ‘’Yang lama mengabdi dengan yang baru lulus semestinya hasilnya pasti beda,’’ ujarnya. (rus)

Jelang Pilkada Loteng

PKS Godok Empat Calon Kepala Daerah Praya (Suara NTB) Tidak mau kalah dengan partai politik (parpol) lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nyatanya juga tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi Pilkada Lombok Tengah (Loteng) tahun 2015 ini. Di mana saat ini, Partai Islam tersebut tengah melakukan penjaringan terhadap calon kepala daerah yang akan diusung pada pilkada mendatang. “Sudah ada empat nama yang tengah digodok di internal partai,” sebut anggota Fraksi PKS Loteng, H. Ahmad Supli, S.H, kepada Suara NTB, Rabu (28/1).

Keempat nama tersebut merupakan kader dari internal PKS sendiri. Di antaranya Ketua DPC PKS Loteng, M. Humaidi, ST, Patompo Adnan, LC serta Yek Agil. “Jadi untuk saat ini, kita masih fokus pada kader dari internal partai dulu,” sebutnya seraya menambahkan, dari nama-

nama tersebut nantinya akan dipilih sebagai kandidat yang akan diusung.

Kendati bukan, berarti kader dari luar partai tidak bisa ikut bersaing. Menurutnya, calon dari luar partai juga tetap diberikan peluang. Namun untuk kader luar, akan dilakukan penjaringan mulai bulan Februari nantinya. Dari hasil penjaringan kader luar itu nantinya, akan dipadukan dengan hasil penjaringan internal partai, sehingga akan dihasilkan satu nama akhir yang bakal diusung.

Akan tetapi karena jumlah kursi yang dimiliki PKS di DPRD Loteng saat ini belum mencukupi persyaratan minimal, maka mitra koalisi dengan partai lain juga tengah digodok pula. Dan, komunikasi politik pun sudah dibangun hampir dengan semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD Loteng saat ini.

“Dengan Partai Golkar

sudah ada komunikasi, begitu pula dengan Partai Gerindra, PKB dan beberapa parpol lainnya. Semua sudah dijajaki. Walaupun dengan parpol mana yang peluang koaliasinya paling besar, belum bisa dipastikan,” jelasnya.

Disinggung terkait sudah adanya beberapa koalisi yang terbangun antar parpol yang ada, Supli mengakuinya. Hanya saja, koalisi tersebut baru sebatas koalisi di tataran permukaan saja. Belum pada koalisi yang bersipat permanen.

Artinya, kemungkinan untuk berubah masih terbuka lebar.

“Justru yang tidak terekspose ini, bisa menjadi koalisi permanen,” ujarnya, seraya menambahkan, komunikasi dengan parpol yang sudah menyatakan koalisi tersebut, sesungguhnya juga sudah terbangun dengan baik. Sehingga belum bisa dipastikan, mitra koalisi nantinya seperti apa. (kir)

Praya (Suara NTB) Dua partai pemenang Pemilu Legislatif di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2013, Partai Gerindra serta Partai Golkar, membuka peluang bakal membangun koalisi bersama. Dalam menghadapi perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng, akhir tahun 2015 mendatang. Bahkan Partai Gerindra sendiri sudah menunjuk L. Fathul Bahri, sebagai bakal calon kepala daerah yang akan diusung dalam pilkada nanti.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Loteng, M. Nasip yang dikonfirmasi di kantornya, Selasa (28/1), membenarkan adanya rencana koalisi kedua partai besar tersebut.

Bahkan pembicaraan sudah memasuki tahap pada kesepakatan koalisi. Walaupun secara formalnya belum pasti untuk berkoalisi, karena belum ada kesepakatan secara tertulis antar kedua partai.

Ia menjelaskan, kepastian koalisi itu nantinya sangat tergantung dari perbahasan di tingkat elite pengurus. Termasuk pula terkait kandidat yang akan diusung, mengingat, Partai Gerindra sudah hampir pasti bakal mengusul L. Fathul Bahri, sebagai calon kepala daerah.

Rekomendasi itulah yang kemudian nantinya akan dibawa dalam proses pembahasan dengan mitra koalisi, sehingga posisi dari calon yang akan diusul oleh Partai Gerindra sangat tergantung hasil pembahasan dengan mitra koalisi.

Mengingat, Partai Golkar

sudah menetapkan bakal mengusul Ketua DPD II Partai Golkar sebagai calon kepala daerah pada pilkada mendatang.

Dikonfirmasi terpisah, pengurus DPD II Partai Golkar Loteng, H. Achmad Fuaddi FT, tidak menampik adanya peluang koalisi dua partai besar tersebut. Pasalnya, Partai Golkar dalam hal sangat terbuka dengan peluang koalisi dengan partai lain. Dan, bukan hanya dengan Partai Gerindra saja.

Adanya aturan tentang pilkada yang baru ini, seluruh partai politik di Loteng mau tidak harus membangun koalisi untuk mengusung calon kepala daerah. Pasalnya, tidak ada satupun partai politik yang memenuhi persyaratan kursi minimal 20 persen perolehan kursi. Partai Golkar sebagai partai dengan peroleh kursi paling banyak di DPRD Loteng, hanya memperoleh 9 kursi.

Sementara dengan total kursi di DPRD Loteng saat ini sebanyak 50 kursi, maka minimal jumlah kursi yang harus dikuasai untuk bisa mengusung calon kepala daerah ialah 10 kursi. Artinya Partai Golkar, paling tidak butuh satu kursi lagi untuk memenuhi persyaratan yang ada mengajukan calon kepala daerah.

Sementara Partai Gerindra sendiri memiliki 6 kursi. Sehingga kalau dua partai tersebut benar-benar berkoalisi, maka total kursi yang dimiliki sebanyak 15 kursi atau sekitar 30 persen dari total kursi yang ada di DPRD Loteng saat ini. (kir)

Bongkaran Aset Kantor Bupati Lotim Dihibahkan Selong (Suara NTB) Bongkaran aset kantor Bupati Lombok Timur (Lotim) dihibahkan kepada masyarakat.

Hal tersebut merupakan keputusan dari Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan. Hibah dilakukan karena dipandang jauh lebih bermanfaat. Pasalnya nilai limit gedung eks Kantor Bupati ini hanya dihitung Rp 86,84 juta.

“Itu hitungan resmi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL),” terang Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Kabupaten Lotim, Mursyidul Am kepada Suara NTB Rabu (28/1). Dijelaskan, ketetapan nilai bongkaran aset itu merupakan hitungan.

Pihak KPKNL ini sengaja digandeng oleh Bidang Aset PPKA untuk menghitung secara independen nilai. Bahkan berdasarkan surat Nomor S21/WKN.14/KNL.03/2015 tertanggal 16 Januari lalu, pihak KPKNL ini siap sebagai pelaksana lelang yang independen.

Mursyidul Am menuturkan, sebelum menggandeng KPKNL, pada tanggal 6 Januari 2015 lalu sebenarnya sudah dilakukan kegiatan penilaian atau taksiran estimasi harga bangunan secara keseluruhan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Hasilnya diperoleh Rp 12 miliar. Hasil hitungan PU tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk melelang. Lelang dapat diketahui setelah diketahui nilai limit dari barang yang akan dilelang sebagaimana tertuang dalam pasal 60 ayat (1) PP 27 tahun 2014 tersebut.

Namun setelah hasil hitungan KPKNL tersebut dilaporkan kembali ke Bupati, Bupati lebih mengarahkan ke hibah dibanding lelang. Hibah bongkaran diberikan kepada pihak-pihak masyarakat Lotim yang mengajukan usul untuk memanfaatkan barang

(Suara NTB/rus)

Mursyidul Am

bongkaran gedung.

Keputusan Hibah yang dikeluarkan Bupati sudah jelas dasar hukumnya, yakni mengacu pada Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah. Diterangkan dalam ketentuan pasal tersebut, hibah atas barang milik negara dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, agama, kemanusiaan dan pendidikan yang bersifat non komersil.

Sebelum proses lelang ataupun hibah diputuskan bupati, Bidang Aset pun sudah melakukan langkah antisipasi terhadap kemungkinan buruk yang akan terjadi terhadap gedung yang akan dibongkar.

Pada tanggal 15 Januari 2015 dilayangkan surat kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Surat Nomor 030/28/PPKA/ 2015 yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) H. Rohman Farly berisi amanat agar Satpol PP melakukan pengamanan terhadap bangunan. Satpol PP diminta menempatkan personel untuk menjaga dan diminta melaporkan perkembangan dan hasil pengamanan baik secara lisan dan tertulis. (rus)

SUARA NTB Kamis, 29 Januari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Bupati Lobar Resmikan Kantor Camat Gerung Giri Menang (Suara NTB) –

Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, MPd, meresmikan Kantor Camat Gerung yang dibangun tahun 2014 lalu, Rabu (28/1). Acara peresmian ini juga dihadiri Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Lobar, Hj. Nanik S Zaini Arony, Wakil Bupati, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, Ketua DPRD, Hj. Sumiatun, kepala SKPD serta unsur Muspika, tokoh agama dan masyarakat.

Selain itu, enam mantan camat dari empat belas mantan Camat Gerung ikut pula menghadiri acara tasyakuran dalam

Bupati Lobar didampingi Wabup dan Ketua DPRD saat peresmian Kantor Camat Gerung.

rangka telah selesainya dibangun Kantor Camat Gerung dan Kantor BKAD-UPK PNPM. Enam mantan camat tersebut adalah H.L Juarsih, H .L Bakri, H. L. Patrah, Baiq Eva Nurcahyanigsih, Hendrayadi dan H. Herman.

Dalam sambutannya, Bupati Lobar H. Zaini Arony mengatakan Gedung Kantor Camat Gerung merupakan Gedung Kantor Camat Pertama yang dibangun tahun 2014. Sementara tahun 2015 ini akan dibangun 3 kantor camat, yakni Kantor Camat Narmada, Sekotong dan Labuapi. Zaini mengharapkan dengan dioperasikannya gedung baru ini pelayanan di Kantor Camat Gerung lebih ditingkatkan. Jangan sampai, gedung baru, namun pelayanan tidak meningkat. Menurutnya, perbaikan pelayanan menjadi tujuan dibangunnya kantor camat baru tersebut.

Selain itu, ujarnya, seorang pemimpin itu bertanggung jawab terhadap tiga hal, yakni bertanggung jawab terhadap masyarakat, DPRD dan sejarah. Untuk sejarah, ujarnya, menjadi spirit bagi kelanjutan ke depan. Bupati juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran para mantan Camat Gerung yang hadir di acara tersebut.

Camat Gerung Baiq Yeni Satriani Ekawati dalam sambutannya menyampaikan adanya Gedung Kantor camat

Gerung yang baru ini merupakan kebanggaan warga Gerung. Selain itu, ujarnya, terlaksananya acara ini merupakan hasil dari gotong royong warga masyarakat Gerung.

Ia juga menyampaikan perombakan total gedung kantor camat ini merupakan yang pertama setelah beberapa kali mengalami renovasi.

Mewakili mantan camat, H. L. Juarsih berterima kasih kepada Camat Gerung yang masih mengingat para mantan camat. Ia juga melakukan pembandingan di massa pemerintahannya dulu, di mana banyak sekali kemelut dan pertikaian yang dihadapinya waktu itu.

Waktu itu, ujarnya, ia meminta kepada Bupati Lobar agar tidak merombak bangunan kedistrikan yang berada di wilayah Gerung, karena merupakan bangunan bukti sejarah imbuhnya. “Supaya jangan dirombak, sebab itu bukti sejarah,’’ terangnya.

Acara yang berlangsung di Kantor Camat Gerung tersebut juga dirangkai dengan kegiatan pelantikan Ketua TP PKK Kecamatan Gerung Hadijah Mulyadi oleh Ketua TP PKK Lobar Hj. Nanik S Zaini Arony . Selain itu dilantik pula 14 Bunda PAUD se-Kecamatan Gerung yang merupakan istri-istri lurah dan kepala desa oleh Camat Gerung Baiq Yani Satriani Ekawati. (her)

Bupati Lobar H. Zaini Arony didampingi Wabup H. Fauzan Khalid bersama Ketua TP PKK Lobar Hj. Nanik S Zaini Arony bersama para mantan Camat Gerung.

Ketua TP PKK Lobar Hj. Nanik S Zaini Arony melantik Ketua TP PKK Gerung yang merupakan rangkaian dari peresmian Kantor Camat Gerung.

Para mantan camat dan tamu yang menghadiri peresmian Kantor Camat Gerung.

Pelantikan Bunda PAUD se-Kecamatan Gerung.

Dari Mutasi Pejabat Fokus Turun ke Desa TAHUN 2015, Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Lombok Barat (Lobar) masih fokus memberikan pembinaan kepada anggota yang ada di masing-masing kecamatan maupun di tingkat desa. Hal ini perlu dilakukan seiring beberapa penggerak PKK di desa se-Lobar belum tersentuh maksimal. Namun sebagian desa telah disasar PKK Lobar untuk pembinaan. ‘’Kami sedang menjadwalkan program PKK di desa,’’ ujar Ketua TP PKK Lobar, Hj. Nanik S Zaini Arony (Suara NTB/her) saat peresmian Kantor CaHj. Nanik S Zaini Arony mat Gerung, Rabu (28/1).

Menurutnya, turun langsung ke desa bertujuan mempererat silaturahim antara TP PKK dengan semua tim di tingkat bawah. Selain itu, menurutnya, tim PKK desa akan lebih tersentuh jika tim kabupaten dapat campur baur dengan desa.

Di sisi lain, dia juga mengulas peran keluarga sebagai komunitas terkecil di masyarakat. Nanik meyakini jika keluarga diberdayakan tentu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Lobar. Menurutnya, pembangunan Lobar bukan hanya tugas pemerintah, namun semua pihak termasuk unsur masyarakat. Hal ini perlu ditumbuhkan ke masyarakat.

Pendidikan dalam keluarga juga dinilainya, sangat penting. Nilai-nilai dasar yang harus ditanamkan sejak dini di keluarga seperti etika, moral dan sopan santun menurutnya juga cukup berperan di tengah masyarakat.‘’Saya targetkan semua dusun yang belum saya kunjungi akan saya datangi tahun ini,” katanya. (her)

Pemda Siap Bangun Taman Kota dan SPAM IKK Tanjung (Suara NTB) Tahun 2015 ini, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) menargetkan sejumlah proyek terkait perbaikan sarana dan prasarana. Di antaranya pembangunan Taman Kota dan melengkapi Sarana Perpipaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK).

Menurut Kepala Dinas PU Tamben KLU, Drs. H. Raden Nurjati, melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Edy Kurniawan, ST, pihaknya sedang dalam tahap perencanaan dan konsultansi pada kedua program tersebut. Taman kota direncanakan akan dibangun di lahan yang sudah dibebaskan, yakni di Karang Kates, Kecamatan Gangga atau tepat di depan Kantor Dinas Dukcapil, Dinsos dan BPBD KLU. “Kami sudah merancang desain taman kota, yang mana taman ini merupakan yang pertama kita bangun. Setelah ini, sudah kita siapkan lagi taman untuk penataan di Pemenang, Tanjung, Kayangan dan Bayan secara bertahap,” kata Edy. Diungkapkannya, lahan yang sudah dibebaskan oleh Dispenda untuk Taman Kota tersebut berkisar 22 are. Areal ini lebih sedikit dari pengajuan 32 are. Namun demikian, areal yang ada akan mulai dibangun dengan alokasi anggaran yang telah disiapkan sebesar Rp 700 juta.

Taman ini ke depannya akan diharapkan memberi warna dan nuansa baru perkembangan Wilayah KLU. Di taman ini nantinya akan tersedia kolam/air mancur, tugu dan rambu) untuk Tugu sendiri, direncakan akan dipasangi oleh miniatur masjid kuno. Tetapi konsep tugu ini belum final dan masih dimungkinkan berubah jika terdapat masukan yang lebih representatif sebagai ikon KLU. “Tendernya sudah bisa dimulai Februari, dan awal Maret perkiraan kita sudah dikerjakan selama 3 bulan ke depan.

Juni paling tidak sudah jadi,” sambungnya. (ari)

Bupati Ingatkan Tidak Biasakan Terima Laporan di Meja Kerja Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Zaini Arony memutasi sebanyak 38 pejabat struktural setingkat eselon II, III dan IV di lingkup Pemkab Lobar, Rabu (28/1). Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium lantai III gedung baru Kantor Bupati Giri Menang Gerung. Dari puluhan pejabat yang dimutasi, kebanyakan pejabat mendapat promosi untuk mengisi pimpinan sejumlah SKPD. Dalam sambutannya, bupati menekankan kepada seluruh pejabat khususnya yang dilantik agar lebih sering turun ke lapangan melihat kondisi masyarakat. Pejabat diingatkan jangan biasakan menerima laporan di atas meja kerja saja dari bawahannya yang belum tentu laporan itu benar.

Dari 38 pejabat yang dimutasi, untuk eselon II salah satunya jabatan Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan diisi H. L. Winengan, SP, MM. Posisi H. L. Winengan di Kantor Ketahanan Pangan digantikan oleh H. Isnanto Karyawan, SP yang sebelumnya adalah Sekretar-

is Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Jabatan eselon II diisi adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipercayakan Drs. H. Mahrum, mantan Kepala Bagian Administrasi Kesra Pemkab Lobar.

Sementara pejabat setingkat eselon III yang dilantik adalah Suhaili, S.Pd, Sekretaris Camat (Sekcam) Lembar, menggantikan H. Muktasimbillah, SE, MM, sebagai Camat Lembar. Sementara H. Muktasimbillah digeser sebagai Kepala Bagian Administrasi Kesra pada Setda Lobar. Posisi Suhaili diganti Hasanuddin, SH, yang

(Suara NTB/her)

LANTIK - Bupati Lobar H. Zaini Arony melantik dan mengambil sumpah pejabat eselon II dan III lingkup Pemkab Lobar, Rabu (28/1). sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Lembar.

Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony dalam arahannya menyatakan, mutasi maupun promosi merupakan hal biasa, yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tuntutan, serta revitalisasi

sebuah organisasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Bupati juga menekankan kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik agar sering turun ke lapangan. Bupati meminta kepada Suhaili selaku Camat Lembar yang baru dilantik, dengan pengalaman

yang sudah lama sebagai sekretaris camat, bupati yakin, Suhaili sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman, sehingga tidak perlu lagi melakukan reorientasi dalam rangka mengemban tugas. “Peran camat tidak saja sebagai supervisor, tapi juga dalam rangka pembinaan di desa-desa. (her)

Siswi SMP Tewas Gantung Diri

(Suara NTB/her)

MENINGGAL - Seorang siswi salah satu SMP di Lembar meninggal akibat gantung diri, Rabu (28/1).

Giri Menang (Suara NTB) Seorang siswi SMP bernama Baiq DF ditemukan tewas gantung diri di rumahnya Dusun Bakong Dasan, Desa Lembar Selatan, Rabu (28/1). Belum jelas penyebab korban gantung diri.

Namun menurut informasi dari keluarga, korban kerap kali mengalami kerasukan. Kejadian ini membuat gempar warga setempat. Tak berapa lama kemudian,

aparat dari Polsek Lembar turun melakukan olah TKP. Polisi menyelidiki apa penyebab korban gantung diri dan apakah ada unsur pidana dalam kasus ini.

Banyak anggota keluarga yang terkejut dan tidak percaya korban mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, sehingga ada histeris dan pingsan.

Suindah, ibu korban menuturkan, korban masih duduk di kelas 2

SMP tidak masuk sekolah hari itu, karena mengaku sedang mengalami datang bulan. Sesaat sebelum kejadian, korban sempat mencuci pakaian. “Dia (korban) tumben tidak masuk sekolah, karena katanya datang bulan,” tuturnya pada wartawan.

Selain itu, ujarnya, beberapa bulan terakhir ini korban sering mengalami kesurupan, karena dirasuki jin. Di samping itu, korban juga mengalami sakit. Ketika di rumah, korban awalnya ditemani bapaknya dan ibunya.

Lalu ditinggal sendirian karena orang tuanya ke sawah. Korban sempat menyapu halaman dan mencuci pakaian. Bahkan belum selesai mencuci pakaiannya, korban ditemukan gantung diri oleh bapaknya di jendela kamarnya.

“Pernah kok ia mengaku kalau sering merasa diikuti makhluk halus,” tukasnya.

Siti Ramelah salah satu bibi korban mengaku, korban sering mengalami kesurupan beberapa bulan ini. Selain itu, ujarnya,

korban menderita penyakit anemia dan sering lemas dan wajahnya pucat. Namun korban sedikit tertutup, tidak mau banyak bercerita soal apa yang dialaminya. “Pernah saya tanya soal penyakitnya, tapi ia diam,” katanya. Bapak korban, L. Mawe mengaku ia menemukan korban dalam posisi setengah duduk dengan leher terikat di jendela menggunakan tali sepatu. Tali sepatu itu disambungsambung, lalu digunakan mengikat lehernya di jendela.

Mengetahui anaknya gantung diri, ia pun berteriak meminta bantuan ke warga. Namun saat itu, korban sudah tidak bisa tertolong. Lalu ia melaporkan kejadian ini ke Polsek Lembar.

Kapolsek Lembar, Ipda I Wayan Wendra, menjelaskan, jika pihaknya memperoleh laporan dari warga, jika ada anak gantung diri. Akhirnya ia bersama anggota bergerak ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Setiba di lokasi, ikatan tali di leher kor-

ban dalam kondisi sudah terbuka. Menurutnya, jika mengacu aturan penyidikan tidak boleh dibuka. “Kalaupun dibuka maka dipotong talinya, jangan dibuka,” tukasnya. Namun dipahaminya tindakan warga ini kemungkinan karena panik melihat korban.

Setelah melakukan olah TKP ia menghubungi petugas identifikasi Polres Lobar dan pihak Puskemas Lembar untuk melakukan visum terhadap korban. Hasil visum itu nanti akan menjadi bahan untuk penyelidikan. Dari pemeriksaan luar mayat korban, terdapat luka bekas tali di lehernya.

Langkah selanjutnya, ujarnya, dirinya akan mengumpulkan pihak keluarga untuk menanyakan persoalan yang dihadapi korban. “Kalau kecurigaan ada perbuatan pidana pembunuhan, maka kami akan tindaklanjuti,” tegasnya. Jika diperlukan dan ada izin dari keluarga, pihaknya akan melakukan otopsi. Namun, pihaknya menduga untuk sementara korban bunuh diri. (her)

SUARA NTB Kamis, 29 Januari 2015

Bupati KSB Ingin Pimpinan SKPD Lebih Inovatif Taliwang (Suara NTB) Agenda rapat koordinasi (Rakor) yang digelar bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM hampir setiap harinya dengan seluruh pimpinan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), ditujukan untuk menggenjot kinerja SKPD agar lebih inovatif dan produktif.

Sepanjang bulan Januari ini, bupati yang akrab disapa Kyai Zul ini memang kerap (Suara NTB/dok) mengumpulkan seluruh bawaKH. Zulkifli Muhadli hannya. Setidaknya dalam sepekan sekitar tiga kali, bupati bertatap muka dengan seluruh pimpinan SKPD melakukan Rakor membahas sejumlah persoalan yang dihadapi daerah. Termasuk menyiapkan pelaksanaan beberapa agenda pemerintah yang dijadwalkan sepanjang bulan ini. “Selama bulan ini memang massif beliau menggelar Rakor. Setiap minggu setidaknya tiga kali agenda rapat dengan pimpinan SKPD dilaksanakan,” jelas Kabag Humas KSB, Najamuddin Amy, S.Sos kepada media ini, Rabu (28/1).

Selama ini diungkapkan Najamuddin, berdasarkan fakta di lapangan kinerja SKPD dinilai masih jalan di tempat tanpa adanya daya inovasi dan kreasi yang dilakukan oleh para pimpinan SKPD. “Jadi bupati melihat kreativitas kepala SKPD tiarap. Makanya rutin digelar Rakor dengan harapan, para pimpian SKPD mau bergerak lebih produktif dan inovatif dalam menjalankan tugas instansinya,” papar Najamuddin meniyitir pernyataan bupati sebelumnya.

Dalam setiap Rakor, bupati memang selalu menegaskan substansi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing SKPD. Terutama kepada pimpinan SKPD bupati, kata Najamuddin, menginginkan mereka sebagai motivasi, inspirasi dan teladan bagi bawahannya yang selanjutnya bisa diimplementasikan dalam kerja-kerja dinas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

“Setahun lalu bupati pernah menyatakan agar tidak saja kepala SKPD, tapi jajaran dibawahnya juga harus berkoordinasi. Sebab dari kegiatan koordinasi itu akan muncul ideide segar dari bawah yang tidak sempat terserap saat rakor dengan bupati, untuk kemudian dapat diaplikasikan dalam kerja dinas,” papar Najamuddin.

Selanjutnya kata dia, harapan terbesar bupati dengan gelaran Rakor hampir tiap hari dengan pimpinan SKPD ini. Adalah setiap pimpinan SKPD dapat menyerap setiap inti dari hasil rapat yang kemudian diinternalisasi ke masing-masing SKPD untuk dijalankan sesuai dengan tupoksinya. “Keinginan bupati sederhana. Setiap SKPD bekerja sesuai dengan tupoksinya dengan target-target yang sudah ditetapkan pemerintah.

Kalau bagian yang menjadi kewajiban SKPD itu tercapai sesuai target pemerintah, daerah ini pasti akan jauh lebih baik dari sekarang dan seterusnya,” imbuhnya. (bug)

KSB Anggarkan Rp 4,6 Miliar untuk Alkes RSUD Taliwang (Suara NTB) Guna memaksimalkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di gedung barunya nanti, pemerintah setempat pada tahun 2015 ini telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 4,6 miliar untuk pengadaan Alat Kesehatan (Alkes).

Direktur RSUD KSB, dr. Hj Dwidia Mertasari, Rabu (28/ (Suara NTB/bug) 1) mengatakan, angka Rp 4,6 Hj. Dwidia Mertasari miliar itu berasal dari tiga sumber anggaran berbeda. Di antaranya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan 2015 sebesar Rp 2,5 miliar, dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH-CT) Rp 1 miliar dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KSB sebesar Rp 1 miliar. “Totalnya Rp 4,6 miliar tahun ini untuk biaya pengadaan Alkes rumah sakit,” terangnya.

Dijelaskannya, pengadaan Alkes RSUD kali ini sifatnya melengkapi dan menambah jumlahnya. Sebab secara umum hampir seluruh Alkes yang dibutuhkan RSUD saat operasional gedung baru nantinya telah dimiliki dan saat ini digunakan untuk pelayanan di rumah sakit lama. “Kita kan hanya pindah gedung saja. Jadi Alkes yang ada di sini kita pindahkan dan nanti bisa tetap digunakan di gedung baru. Bukan karena gedung baru terus Alkesnya semua baru,” tuturnya.

Ia mencontohkan dari sejumlah Alkes yang akan ditambah di gedung RSUD baru nantinya adalah perangkat Anestesi. Hj. Merta menyebutkan, saat ini peralatan tersebut telah dimiliki RSUD, hanya saja jumlahnya perlu ditambah jika nanti telah menempati gedung baru dengan kapasitas pasien yang dilayani lebih banyak.

Demikian pula dengan perangkat Unit Gawat Darurat (UGD) dan Instalasi Critical Unit (ICU). Perangkat kedua pelayanan ini telah dimiki oleh RSUD KSB dan telah digunakan selama ini, namun jumlahnya masih terbatas. “Tuntutan untuk melengkapi peralatan itu jelas, karena nanti akan disesuaikan dengan kelas rumah sakit kita. Makanya biar sudah ada, kita tambah jumlahnya sesuai dengan syarat kelas rumah sakit nantinya,” papar Hj. Merta.

Sementara ini, jumlah Alkes yang dimiliki RSUD KSB secara keseluruhan baru sekitar 60 persen dari kebutuhan pelayanan primanya. Karena itu Hj. Merta berharap dengan pengadaan tahun ini kekurangan dapat dipenuhi atau minimal bisa melengkapi beberapa bagian pelayanan. “Kalau yang kita miliki sekarang ini sudah bisa dikatakan lengkap.

Buktinya pelayanan sekarang bisa berjalan. Tapi untuk bisa lebih maksimal di gedung baru nantinya, akan lebih baik kalau ada penambahan peralatan,” pungkasnya.

Selain Alkes, sementara ini manajemen RSUD KSB juga tengah berupaya melengkapi Sumber Daya Manusia (SDM)-nya. Hj. Merta mengungkapkan, kebutuhan SDM yang paling mendesak untuk dipenuhi RSUD adalah dokter spesialis. Sejauh ini dari lima dokter spesialis yang dipersyaratkan untuk rumah sakit tipe C, RSUD KSB baru memiliki tiga diantaranya. Yakni dokter spesialis anak, spesialis kandungan dan spesialis penyakit dalam.

“Sementara ini kita kekurangan spesialis bedah dan anestesi.

Kita sedang upayakan untuk mengisi kebutuhan spesialis itu dalam waktu dekat,” pungkasnya seraya menambahkan, pihak RSUD juga tengah melakukan penyelesaian perizinan sebelum gedung baru rumah sakit di Lang Sesat dimanfaatkan. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Catatan dari Malaysia (1)

Negeri Jiran yang Selangkah Lebih Maju Bersih, teratur dan serba otomatis. Itulah gambaran awal ketika pertama kali menjejakkan kaki di bandara Internasional Kuala Lumpur. Beralih ke stasiun utama yang terintegrasi. Serta beberapa fasilitas publik lainnya, terlihat tertib dan tenang. Nyaris pula tak ditemui kemacetan seperti yang banyak terjadi di kota besar di Indonesia. Bahkan, kondisi serupa juga ditemui jauh hingga ke wilayah kota Kedah (salah satu negara bagian), pusat pelaksanaan kegiatan ASEAN University Youth Summit (AUYS) di University Utara Malaysia (UMM). Bukti negeri Jiran yang sudah selangkah lebih maju. Berikut catatan perjalanan wartawan Suara NTB, Arnan J, bersama delegasi Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) di AUYS. ISTIRAHAT sejenak setelah rombongan tiba di Bandara Kuala Lumpur, Sabtu (24/1) malam, menuju ke KL Sentral Stasiun Utama (integrated station) yang mengintegrasikan sejumlah alat transportasi, baik kereta api ataupun bus yang dikendalikan oleh suatu perusahaan. Khusus kereta api menggunakan ada yang menggunakan sistem monorel dan sistem Light Rail Train (LRT) Rapid KL penghubung antarkota. Pembayaran tiket kereta menggunakan token ticketing system, sekeping koin yang dibeli oleh calon penumpang dengan harga tergantung jarak tempuh. Paling mahal 3,50 RM (Ringgit Malaysia) atau sekitar Rp 10.500. Hampir tak terlihat antrean panjang, meski penumpang cukup banyak karena dimanjakan fasilitas yang serba pencet dan otomatis. Penerapan teknologi cukup canggih oleh pemerintah Kerajaan Malaysia membuat segalanya menjadi lebih mudah, teratur dan terkontrol.

Begitu pula dengan penataan kota yang rapi dan bersih. Hu-

(Suara NTB/arn)

GUNUNG KERIANG - Delegasi UTS foto di depan pintu masuk “Gunung Keriang” duplikasi pada sebuah lanskap besar areal persawahan di kaki gunung Keriang Kedah dalam Museum Padi.

tan dan taman kota yang hijau tertata indah. Papan larangan menyeberang sembarangan dan larangan merokok sembarang tempat terlihat di sepanjang jalan ataupun di banyak fasilitas publik. Disertai aturan denda sekian ringgit yang dianggap cukup berat bagi yang melanggar. CCTV pun ada dimanamana. Hingga tak heran, setelah hampir seharian di Kuala Lumpur, Suara NTB tak menemui pejalan kaki yang seenaknya menyeberang ataupun merokok sembarangan. Hal serupa juga berlaku ketika rombongan delegasi UTS tiba di Kedah, Senin (26/1) pagi. Setelah menempuh perjalanan delapan jam dari Kuala Lumpur. Sistem yang didukung mentalitas masyarakatnya yang taat dan patuh aturan. “Coba sistem seperti ini diterapkan di Indonesia, tentu tak ada lagi kemacetan dan polusi,” celetuk Budi Sugiyarto, salah satu delegasi UTS. Registrasi Delegasi UTS yang didampingi Warek III, M. Nurjihadi dan

Humas UTS, Dina Rasyidi, dilakukan di UMM, kampus negeri terkemuka yang dulunya dibangun mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad. Setelah itu, sekitar 300 peserta dari 10 negara ASEAN, termasuk 10 mahasiswa FEB delegasi UTS yang mewakili Indonesia Bagian Timur, melanjutkan tour di Kedah. Mengunjungi Museum Padi, yang tepat berada di bawah kaki gunung Keriang Utara Malaysia. Sepanjang jalan terlihat sawah dengan tanaman padi yang mulai menguning.

Hampir sama dengan kondisi di Sumbawa, padinya tumbuh subur, dengan buah berkualitas.

Bedanya, pertanian di Kedah digarap dengan menggunakan alat pertanian modern. Ternyata Kedah adalah lumbung padi negara Malaysia. “Sekitar 70-80 persen beras kita (di Malaysia) tuh, didatangkan dari sini (Kedah),” kata salah seorang panitia AUYS, Firdaus dalam bahasa Melayu kental dalam perjalanan.

Sebagai gambaran, Musium

jelas kepala BPMPD KSB, Ibrahim M. Zain, Rabu (28/1).

Berdasarkan jadwal baru yang telah disusun BPMPD, Ibrahim mengatakan, pembagian akan dimulai pada awal Februari mendatang.

Seluruh anggaran untuk tiap kecamatan pun telah disiapkan sesuai dengan jumlah kader Posyandu yang ada. “Saya tidak ingat tanggal pastinya.

Yang jelas awal Februari jadwal penyaluran insentif kader Posyandu itu kita mulai laksanakan,” katanya.

Untuk prosedur penyaluran, BPMPD melakukan perubahan. Jika sebelumnya pembagian direncanakan di-

Padi, Museum Padi Negeri Kedah Darul Aman (Kedah Negeri Aman) didesain sedemikian rupa seperti rumah tradisional yang dikonsep secara modern. Masuk harus membeli tiket seharga 5 RM per orang. Museum tersebut berisikan sejumlah galeri yang berisi lukisan alam persawahan, peralatan pertanian yang masih tradisional dan contoh dari banyak bibit padi yang dikembangkan di Kedah. Tradisi yang dipadukan dengan modernisasi pertanian. Paling indah ketika menaiki lorong bagian atas, terdapat sebuah lanskap besar yang seolah-olah kita tengah berada di atas gunung Keriang menikmati areal persawahan yang luas, lembah, sungai dan hutannya.

Segala aktivitas pertanian dan kehidupan masyarakat dengan segala tradisi didalamnya. Mulai dari membajak, menanam padi, menumbuk padi dan lainnya. “Persis seperti aslinya di alam nyata. Pikiran kita tenang dan nyaman berada di sini,” ujar Vanny, salah seorang mahasiswa delegasi Semarang.

Mungkin semua delegasi tak

menyangka, Malaysia yang terkenal dengan perkebunan karet dan kepala sawitnya ternyata “menyimpan gudang beras” di Kedah. Khusus masalah pertanian ini, mungkin NTB secara umum dan Sumbawa khusunya bisa belajar dari Kedah.

Khususnya soal pembangunan museum padi dan modernisasi alat pertanian. Sebab dengan potensi pertanian Sumbawa yang jauh lebih besar dari Kedah, maka tak mustahil, kedepannya beras terbaik di Indonesia dapat di hasilkan oleh Sumbawa.

Asalkan dengan pengelolaan yang baik didukung oleh alat dan teknologi pertanian yang memadai. Apalagi selama ini, Sumbawa dan NTB secara umum sudah dikenal sebagai lumbung pangan nasional.

Paling penting pula, bagaimana kultur mengubah mentalitas dan pola fikir masyarakat yang kemudian tersistem dalam aturan bersama dapat dijalankan untuk kebaikan bersama dan kemajuan negara ataupun suatu daerah. (arn)

Bupati Sumbawa Mutasi 149 Pejabat

(Suara NTB/ist)

ARMADA - Kapal milik Pemda KSB, armada khusus untuk mengawasi perairan dan pulau-pulau di wilayah KSB.

Awasi Pulau, KSB Siapkan Armada Khusus Taliwang (Suara NTB) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus melengkapi perangkat pengawasan perairannya. Terbaru, satu unit kapal diadakan yang nantinya akan digunakan sebagai armada pengawasan pulau-pulau yang masuk dalam wilayah KSB. “Akhir tahun kemarin kita ada beli satu unit kapal. Kita akan manfaatkan untuk kegiatan pengawasan pulau-pulau,” jelas Kabid Perikanan Tangkap dan Pengawasan Pulau Pulau Kecil (DKPP), Noto kepada wartawan, Rabu (28/1).

Kapal yang dibeli menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2014 itu akan sangat membantu kinerja pengawasan DKPP. Menurut Noto, selama ini pihaknya cukup kesulitan untuk melakukan kegiatan pengawasan gugusan pulau karena terkendala armada angkut. “Sekarang dengan adanya kapal itu, kita bisa kapan saja melakukan pengawasan,” timpalnya.

Ada yang unik dari kapal yang diberi nama Gili Balu Par-

adise itu. DKPP tidak hanya mengadakannya semata untuk fungsi pengawasan perariran dan pulau-pulau kecil. Untuk mendukung investasi di daerah terutama yang bakal menggarap pulau-pulau kecil di KSB, armada kapal itu juga disediakan untuk mobilisasi para investor. “Makanya namanya ada nuansa pariwisatanya. Karena fungsinya kita siapkan untuk mendukung pengembangan investasi di pulau-pulau kita terutama yang ada di gugusan Gili Balu’,” urainya.

Sementara ini kapal dengan panjang 7,5 meter dan lebar 2 meter itu ditempatkan di desa Poto Tano. Kapal yang mampu mengangkut sekitar 12 orang tersebut dilengkapi dengan satu unit mesin

berkekuatan 25 PK siap digunakan, baik untuk kepentingan pengawasan maupun agenda pemerintah lainnya.

Noto mengatakan, sebenarnya spesifikasi kapal tersebut sekaligus dijadikan contoh bagi warga nelayan setempat.

Pasalnya kapasitas kapal dan kelengkapan yang dimilikinya memenuhi standar pemanfaatan untuk menangkap ikan di area perairan sesuai dengan karakter lautan KSB. “Sengaja spesifikasinya seperti itu, supaya warga juga bisa nantinya memanfaatkan kapal yang sehari-hari mereka gunakan untuk menangkap ikan. Bisa juga digunakan untuk mengantar tamu ke pulau-pulau di gugusan Gili Balu’ untuk tujuan wisata,” imbuhnya. (bug)

Insentif Kader Posyandu Siap Dibagikan Taliwang (Suara NTB) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memastikan akan segera membagikan insentif bagi para kader Posyandu.

Sebelumnya, untuk di kecamatan Taliwang para kader kesehatan anak itu sempat kecewa. Pasalnya pembagian insentif yang jumlahnya sebesar Rp 50.000 per bulan itu batal dilakukan gara-gara bendahara yang memegang anggaran program tersebut sakit tepat di hari pembagian “Sekarang kita sudah siap.

Jadwalnya juga sudah ada,”

(Suara NTB/arn)

Anak-anak UTS ketika melewati salah satu palang pintu masuk kereta LRT yang meski dibuka dengan koin yang sudah dibeli sebelumnya atau dikenal dengan sistem token

(Suara NTB/bug)

Ibrahim M. Zain

lakukan di tingkat kecamatan.

Tetapi kali ini dana insentif akan didistirbusikan langsung ke kader melalui desa/kelurahan. “Kita tidak lewat kecamatan lagi. Tapi melalui desa dan kelurahan,” urainya.

Perubahan prosedur penyaluran tersebut sebelumnya dilakukan BPMPD setelah adanya keluhan dari ratusan kader Posyandu di kecamatan Taliwang yang gagal mendapatkan haknya. Hanya gara-gara bendahara pogram sakit. “Sekarang pembagiannya tidak lagi di kecamatan tapi lansung di tingkat desa/kelurahan. Ini juga untuk memberikan ke-

mudahan para kader Posyandu,” paparnya.

Sambil menunggu jadwal penyaluran, Ibrahim berharap para kader Posyandu bersabar. Khususnya kader Posyandu kecamatan Taliwang yang sebelumnya.

“Kami berharap pengertian para kader Posyandu, karena terhambatnya pembagian insentif waktu itu di luar rencana,” ujarnya.

Untuk diketahui, jumlah insentif yang diterima para kader kesehatan ibu dan anak itu hanya sebesar Rp 600.000.

Jumlah itu berasal dari rapelan insentif selama 1 bulan di tahun 2014 lalu. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa Drs. H. Jamaluddin Malik kembali merombak jajaran kabinetnya. Sebanyak 149 orang Pejabat Struktural Lingkup Pemkab, dilantik dalam mutasi, Rabu (28/1).

Para pejabat tersebut dilantik berdasarkan Surat Keputusan Nomor 158 dan 168 Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015.

Penandatanganan Berita Acara Sumpah dilakukan secara simbolis oleh Drs. Zainal Abidin untuk Eselon II, A. Hasyim B, S.Sos untuk Eselon III, dan Erwin Sukmasipoera untuk Eselon IV. Pelantikan dan penandatanganan naskah pelantikan dilaksanakan oleh Bupati Sumbawa yang dilanjutkan dengan penyerahan petikan surat Keputusan Bupati Sumbawa secara simbolis kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa.

Bupati Sumbawa Drs. H. Jamaluddin Malik dalam arahannya berpesan agar secepatnya membangun sinergi dan penyesuaian di tempat tugas baru. Sehingga tugas apapun, seberat apapun, dapat diemban dengan baik bersama-sama rekan kerja di instansi baru, dan tugas baru tersebut dapat dijadikan sebagai peluang dan tantangan untuk dapat memacu prestasi, berbuat yang terbaik, berkontribusi yang maksimal untuk kemajuan Kabupaten Sumbawa. memberikan tauladan di lingkungan kerja yang baru dengan kerja keras, penuh inovasi dan kreativitas dan karya nyata yang tuntas.

Bupati juga menegaskan bahwa mutasi atau promosi jabatan yang dilakukan adalah bagian dari upaya mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Mutasi dan atau promosi jabatan yang dilaksanakan merupakan bentuk dinamisasi atau penyegaran dan penyesuaian kebutuhan personel dalam sebuah organisasi birokrasi. Sebagai bagian dari proses dinamisasi, maka mutasi dan atau promosi jabatan akan selalu ada selama kebutuhan dan situasi organisasi menghendakinya.

Seperti diketahui, bahwa pengembangan karier PNS khususnya dalam pengangkatan jabatan struktural bukanlah sebuah proses yang mudah dan sederhana bagi pejabat pembina kepegawaian yang berwenang.

Diperlukan banyak pertimbangan

agar dapat memperoleh pejabat yang tepat untuk menduduki sebuah jabatan struktural (right man on the right position). Hal tersebut penting dan perlu dilakukan, karena menyangkut proses pengambilan keputusan yang tepat dapat meningkatkan motivasi dan kinerja Aparatur Sipil Negara yang pada akhirnya diharapkan secara simultan mampu meningkatkan kinerja SKPD yang bersangkutan. Kedepan tantangan semakin berat dan menuntut komitmen dan kinerja kolektif semua. Penerapan undang-undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Desa menjadi salah satu pointer vital dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia di tingkat desa dan kecamatan guna terwujudnya kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu penting dan prinsip bagi semua untuk menjaga keharmonisan kerja bersama, menunjukkan kinerja dan karya nyata dengan peningkatan inovasi, disiplin, loyalitas dan kapabilitas kerja.

Diketahui sejumlah pejabat yang dimutasi antara lain, Jabatan Kepala Dinas Sosial kini diduduki Ir. A. Rahim yang sebelumnya Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, posisi tersebut kini dijabat Ir Sirajuddin yang sebelumnya Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.

Sementara Drs H Naziruddin kini menempati posisi yang ditinggalkan Sirajuddin. Untuk Kepala Diskoperindag sekarang diduduki Drs Zainal Abidin yang sebelumnya Staf Ahli bidang Hukum dan Politik. Jabatan tersebut kini dijabat Ir. H. Ibrahim, yang sebelumnya Kepala Dinas Sosial. Sedangkan Ir Sigit Wratsongko sekarang sebagai Kepala BP4K yang bertukar posisi dengan Tarunawan, S.Sos yang kini Kepala Dishutbun.

Untuk posisi Camat, A. Hasyim SSos yang sebelumnya Camat Utan kini sebagai Camat Moyo Hulu, yang ditinggalkan Zubaidi SPd karena digeser ke Camat Plampang. Sementara Drs Ibrahim Patawari kini sebagai Camat Utan. Termasuk Agus Mustamin, S.Sos, M.Si kini ditarik kembali menjadi Camat dan ditempatkan di Moyo Hilir, menggantikan Abubakar, S.H, yang kini menjabat Kabag Program dan Keuangan di Sekretariat DPRD Sumbawa. (arn)

(Suara NTB/ist)

PELANTIKAN – Bupati Sumbawa, H. Jamaluddin Malik saat melantik dan mengambil sumpah para pejabat di lingkup pemkab, Rabu (28/1).

SUARA NTB Kamis, 29 Januari 2015

Fraksi di DPRD Dompu Sepakat Pembentukan Pansus Investasi Dompu (Suara NTB) Rencana Dewan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait investasi dan persoalan kehutanan belum juga diresmikan. Seluruh fraksi pada prinsipnya setuju pembentukan pansus tersebut.

Wakil Ketua DPRD Dompu, Sirajuddin, SH kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (28/1), mengakui rencana pembentukan pansus investasi dan kehutanan belum diresmikan dalam paripurna (Suara NTB/ula) Dewan. Rencana paripurna Sirajuddin akan dilaksanakan setelah kehadiran Ketua Dewan yang melakukan tugas dinas keluar daerah. “Ketua rencananya pulang besok. Insya Allah akan langsung kita paripurnakan,” kata Sirajuddin.

Wacana pembentukan pansus telah disepakati oleh semua fraksi di DPRD Dompu. Kesepakatan ini tinggal difinalkan dalam paripurna Dewan, sekaligus penentuan komposisi anggota, masa kerja, dan masalah yang akan dipansuskan. “Nanti semuanya akan diputuskan dalam paripurna,” terang Sirajuddin.

Dikatakan Sirajuddin, pembentukan pansus tetang investasi dianggapnya sangat perlu untuk menelusuri berbagai persoalan investasi di Dompu. Apalagi berbagai investasi di Dompu selama ini cenderung tidak melibatkan Dewan, dan bahkan tidak ditembuskan kepada Dewan. “Seperti masalah take over dari PT BA ke PT SMS, Dewan sama sekali tidak dilibatkan. Tiba-tiba terjadi proses take over dan bahkan izinnya pun tidak ditembuskan kepada Dewan,” katanya.

Selain itu, lanjut Sirajuddin, mekanisme evaluasi di tingkat Komisi telah dilakukan Dewan. Beberapa temuan hasil evaluasi dianggap perlu untuk ditingkatkan ke tahap pembentukan pansus. Apalagi ruang dan kewenangan pansus lebih tinggi karena setara tahap penyelidikan dan hasil rekomendasinya harus ditindaklanjuti oleh lembaga yang direkomendasikan, termasuk penegak hukum. “Pemanggilan paksa itu ranahnya pansus, tapi bila tidak memenuhi panggilan pertama dan kedua,” jelasnya. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Lahan Warisan Kesultanan Bima Dieksekusi

Kota Bima (Suara NTB) -

Sengketa lahan seluas 11 hektar lebih yang disengketakan antarkeluarga Kesultanan Bima di Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima sejak tahun 2004 akhirnya dieksekusi, Rabu (28/1). Proses esekusi yang dikawal ketat aparat Brimob Sub Detasemen A Pulau Sumbawa ini berjalan aman.

Lahan yang disengketakan ini terletak di sejumlah titik di Kota Bima dan satu titik Kabupaten Bima. Proses eksekusi dilakukan satu per satu di wilayah yang disengketakan, mulai dari lahan di Kelurahan Santi, Kelurahan Pena Toi, Matakando dan terakhir di Kelurahan Dara Kecamatan Rasa NaE Barat, Kota Bima.

Proses eksekusi tersebut berjalan aman dan lancar tanpa ada ketegangan antara tergugat dan penggugat. Sementara sisanya yang terletak di Kabupaten Bima rencananya akan dieksekusi hari ini.

Lahan yang disengketakan ini terjadi antara ahli waris dan keluarga Kesultanan Bima yang merupakan keturunan dari Sultan Ibrahim Abdullah. Lahan tersebut sebelumnya dikuasai oleh Ompu Ngara yang diwariskan kepada anaknya Aminah Usman.

Namun pada tahun 2004, Usman Aminah melalui anaknya yakni Siti Aminah Usman digugat oleh H.M. Jafar Abdullah dan lainnya.

Ketua PN Raba Bima melalui Panitera, H. A. Khair, SH, MM menyebutkan, H.M. Jafar Abdullah menggugat tanah

tersebut karena merasa sebagai ahli waris. “Jika dilihat dari silsilah, dia juga masih keturunan raja,” terang Khair. Gugatan tersebut akhirnya dimenangkannya. Namun, Siti Aminah Usman keberatan dan melakukan banding namun kalah dan berlanjut mengajukan kasasi namun ditolak. Bahkan, hingga pengajuan PK tahun 2008 juga ditolak oleh MA. Dalam perjalanannya, keluarga Kesultanan yakni Dr Hj Siti Maryam Sultan Salahuddin juga mengajukan perlawanan bahkan hingga dua kali dan disusul lagi dengan guga-

tan pada tahun 2014 namun ditolak oleh PN Raba Bima.

Menyusul adanya putusan tersebut, lanjutnya, sebenarnya PN Raba Bima sudah bisa melakukan eksekusi tahun 2010 lalu. Namun karena mempertimbangkan keamanan, pihaknya baru bisa melakukan eksekusi kemarin.

Dalam eksekusi ini, lanjutnya, Ketua PN Raba Bima mengajukan permintaan pengawalan kepada aparat kepolisian, dan hadir aparat Brimob sebanyak 60 personel.

Ditambahkannya, luas lahan yang dieksekusi ini sekitar 11 hektar lebih yang terletak di 10 titik dengan luas berbeda. Namun, pihaknya baru mlakukan eksekusi pada sembilan titik dan sisanya akan dieksekusi hari ini.

Pihak penggugat melalui

Kuasa Hukum, M. Rum, SH yang dikonfirmasi mengenai eksekusi ini merasa bersyukur karena sebagian besar prosesnya sudah selesai dan tinggal menunggu eksekusi satu titik lagi. Yang jelas, lahan tersebut merupakan milik kliennya yang sah karena dilengkapi dengan bukti-bukti. “Kita tidak melihat ini ahli waris, tapi kita punya bukti,” tuturnya.

Sementara itu, salah satu pihak tergugat, Hj Siti Maryam Salahuddin yang hendak dikonfirmasi mengenai kejelasan sejarah kepemilikan lahan tersebut hingga menjadi sengketa tak berhasil ditemui.

Salah seorang pegawai di kediamannya di Jalan Gajah Mada menyebutkan putri Sultan Muhammad Salahuddin yang akrab disapa Ina Ka’u Mari ini tak di rumah. (use)

Pengembangan Kasus Korupsi Setda Menunggu Putusan Pengadilan Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Setda Dompu tahun 2011 memasuki masa persidangan dengan lima orang tersangka.

Pengembangan kepada tersangka lain belum dilakukan penyidik Polres Dompu karena masih menunggu putusan pengadilan.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman kepada Suara NTB di Mapolres Dompu, Selasa (27/1) mengungkapkan, ada laporan pengaduan terkait dugaan (Suara NTB/ula) kesaksian palsu di bawah Herman sumpah dalam persidangan kasus dugaan korupsi Setda Dompu tahun 2011 di Pengadilan Tipikor Mataram yang diterima pihaknya. Pengaduan ini telah naik ke pimpinan dengan terlapor HAB. “Ini belum bisa dikategorikan kesaksian palsu, karena belum ada pihak yang dirugikan (masuk penjara atas putusan yang inkrah). Makanya tunggu putusan hakim baru bisa ditindaklanjuti,” terangnya.

Herman juga mengungkapkan, pengembangan pada tersangka lain selain lima tersangka yang disidangkan saat ini, juga menunggu putusan majelis hakim. Untuk pengembangan tersangka pada perkara yang tengah disidangkan, biasanya akan disebutkan dalam putusan hakim. “Dalam putusan akan disebutkan, sehingga kita tindaklanjuti,” katanya.

Saat ini, lanjut Herman, pihaknya masih konsentrasi pada penanganan kasus dugaan korupsi yang menjadi tunggakan tahun sebelumnya. Diantaranya kasus PNPM Mandiri untuk dana simpan pinjam di Kecamatan Kempo, dan kasus dugaan korupsi dana sertifikasi guru tahun 2010 di Dinas Dikpora Dompu.

Sebagaimana diketahui, kasus dugaan korupsi Setda Dompu tahun 2011 oleh penyidik ditetapkan lima orang tersangka yaitu Muhammad (bendahara), H. Saladin Hasan (KPA), H. Adil Paradi (KPA), M. Nur (Kasubag Rumah Tangga), dan Budianto (Kasubag Rumah Tangga). Kelimanya kini menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram.

Kasus ini merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,085 miliar sesuai hasil audit investigasi BPKP. (ula)

Harga Pupuk Subsidi di Dompu Melambung Dompu (Suara NTB) Tingginya harga pupuk bersubsidi di Kempo diduga dimanfaatkan pengecer ilegal akibat banyaknya kebutuhan pupuk. Pada pengecer resmi, harga pupuk bersubsidi dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Kepala bidang Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Dompu, Iskandar, S.Sos kepada Suara (Suara NTB/ula) NTB, Rabu (28/1) mengataIskandar kan, pengawasan pupuk bersubsidi tetap dilakukan bersama aparat keamanan.

Pengecer yang ketahuan menjual tidak sesuai HET dan tidak sesuai RDKK langsung dilakukan teguran. “Kemarin ada pengecer di O’o menjual pupuk untuk dibawa keluar dan sudah kita serahkan ke aparat Kepolisian. Karena pengecer menjadi tanggungjawab distributor, kita langsung ingatkan distributor untuk memberikan sanksi kepada pengecernya,” tegas Iskandar.

Bila ada pengecer menjual pupuk subsidi di atas HET, Iskandar meminta untuk disampaikan kepada pihaknya. Pihaknya hanya bisa memberikan peringatan kepada pengecer resmi melalui distributor. “Kalaupun ada pupuk yang dijual di atas HET, itu kemungkinan pengecer tidak resmi,” terangnya.

Pengecer tidak resmi saat ini bermunculan akibat tingginya kebutuhan pupuk di tingkat petani. Modusnya, membeli 1-2 zak pada pengecer resmi menggunakan sepeda motor dan dijual kembali dengah harga yang relatif tinggi. “Praktik ini kita ingatkan dan kita awasi saat ini,” aku Iskandar.

Terkait keterlibatan TNI dalam pengawasan pupuk bersubsidi, Iskandar mengatakan, pada Kementerian Perdagangan belum membuat kerjasama. Kerjasama itu baru dilakukan bersama Kementerian Pertanian dalam rangka mewujudkan swasembada pengan nasional. “Untuk pengawasan, sejauh ini kita lakukan bersama aparat terkait seperti Polisi,” katanya. (ula)

(Suara NTB/use)

EKSEKUSI - Eksekusi salah satu objek gugatan perdata lahan warisan kesultanan Bima di lingkungan Ni’u, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasa NaE, Barat Kota Bima, yang dikawal aparat Brimob.

Anggota Jemaah Umroh Warga Wadu Mbolo Minta Bupati Dompu Dibangunkan Dermaga Meninggal di Mekah

Kota Bima (Suara NTB) Warga Wadu Mbolo, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasa NaE Barat meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bima membangunkan dermaga untuk bersandarnya perahu nelayan.

Pasalnya, hasil tangkapan nelayan dari nelayan setempat maupun nelayan dari daerah lainnya banyak mentransfer hasil tangkapan melalui pesisir setempat.

Banyaknya nelayan yang mentransfer hasil tangkapan ini pun dinilai potensial untuk meningkatkan ekonomi nelayan setempat maupun nelayan lainnya. Ketua LPM Kelurahan Dara, Abubakar Ua Hafi yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (28/1) menyebutkan, permintaan untuk dibuatkan dermaga ini sebenarnya sudah lama muncul. Tidak hanya dermaga, namun warga juga dibuatkan pelataran untuk berjualan ikan hasil tangkapan nelayan. Sebab setiap harinya hasil tangkapan di saat cuaca baik hasil tangkapan yang keluar melalui wilayah setempat bisa mencapai puluhan ton.

Sebenarnya, lanjutnya, dia sendiri sudah mengajukan proposal kepada Pemkot. Hanya saja, hingga kini proposal pembuatan dermaga berikut pelataran untuk warga berjualan ikan ini belum direspon baik oleh Pemkot. Namun, sesuai

(Suara NTB/use)

DAMBAKAN DERMAGA - Nelayan di Kelurahan Dara yang mengisi waktu menunggu cuaca membaik, Rabu (28/1). Nelayan di sini berharap dermaga dibangunkan Pemkot Bima. dengan hasil komunikasi dia dengan Pemerintah, pembangunan dermaga ini akan diakomodir pada tahun anggaran 2015 ini. “Saya sudah ajukan proposal,” ujarnya.

Menurutnya, pelataran untuk berjualan ikan (pasar ikan) ini juga sangat didambakan oleh warga. Pasalnya, ikan hasil tangkapan itu tidak hanya dari nelayan setempat melainkan nelayan dari wilayah Kabupaten Bima seperti dari Kecamatan Langgudu. Ikan-ikan hasil tangkapan juga berbagai jenis, mulai dari cakalang atau tongkol, oras serta jenis ikan yang dia

sebut poso.

Sementara itu, tambahnya, hasil tangkapan satu dua minggu terakhir memang dalam masa paceklik lantaran cuaca buruk.

Bukannya tidak ada, namun hasil tangkapan yang keluar jumlahnya sedikit.

Sembari menunggu cuaca membaik, sebagian nelayan ada yang nyambi jadi tukang batu bahkan menerima jasa pembuatan perahu. Uang yang didapatkan ini juga cukup lumayan untuk menyambung hidup sebelum masa melaut kembali normal. (use)

Dompu (Suara NTB) Nasar Jawas (70), warga Potu Dompu yang menjadi salah satu anggota jemaah umrah bersama Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin dikabarkan meninggal dunia.

Sejak menderita sakit perut dua hari lalu hingga meninggal dunia, almarhum terkesan ditelantarkan pihak travel.

Informasi meninggalnya diperoleh keluarga dari Abdullah, anggota jemaah umrah yang juga tetangga di Dompu.

Laa, keponakan Nasar Jawas kepada Suara NTB, Rabu (28/1), mengaku mendapatkan kabar meninggalnya Nasar Jawas dari tetangganya Abdullah yang juga menjadi jemaah umrah. Sebelum meninggal, almarhum dikabarkan menderita sakit perut sejak dua hari lalu. “Sebenarnya tidak mau dikabarin, tapi dia (Abdullah) bingung. Mau dibawa ke dokter, ndak tahu di mana dokter,” kata Laa. PT Ziarah Expedia Wisata, travel penyelenggara perjalanan umrah yang digunakan Nasar Jawas bersama rombongan Bupati, dikatakan Laa, tidak pernah mengurusnya. Bahkan setelah meninggal dunia, dokumen kematian diurus oleh Jubair, adik dan Kartini, iparnya. “Coba ndak ada ipar dan adik di sana (Arab Saudi), ndak ada yang ngurus. Orang-orang itu sudah pada pulang,” jelas Laa. Laa meminta PT Ziarah Expedia Wisata untuk bertanggungjawab atas kematian pa-

(Suara NTB/ula)

Nasar Jawas (almarhum)

mannya. Paling tidak mengurus apa yang menjadi keperluan hingga dimakamkan jasad pamannya di Arab Saudi.

“Masa dibiarkan begitu saja.

Sampai saat ini, adik dan ipar saya yang kerja di Arab Saudi mengurusnya,” katanya.

H. Hasan, suami Laa yang dihubungi terpisah mengatakan, Nasar Jawas baru pertama kali ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umrah.

“Ia belum pernah naik haji. Kalau daftar naik haji, nunggunya lama, makanya berangkat umrah dulu,” terang Hasan.

Jemaah umrah yang diberangkatkan dari Dompu 19 Januari 2015 lalu melalui PT Ziarah Expedia Wisata didaftar bersama H. Bambang M. Yasin dan Hj Eri Ariani serta 56 anggota jemaah lainnya.

Jemaah ini direncanakan akan kembali ke Dompu, Sabtu (31/ 1) mendatang. (ula)

PNS Dibolehkan Menjadi Kades

Hairuddin

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini dibolehkan menjadi Kepala Desa (Kades) tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai. Namun PNS yang maju harus atas persetujuan tertulis dari Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian di daerah.

Kepala bagian hukum Setda Dompu, Hairuddin, SH kepada Suara NTB di kantor Pemda Dompu, Rabu (28/1) mengatakan, berdasarkan Permendagri nomor 112 tahun 2014 yang ditetapkan 31 Desember lalu tentang pemilihan Kepala Desa pada pasal 47 ayat 1, 2, dan ayat 3 membolehkan PNS menjadi Kepala Desa. Untuk men-

jadi Kades, PNS harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

“Bila terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS. Bila menjadi Kepala Desa, ia berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya,” kata Hairuddin membacakan ayat 2 dan 3 pasal 47 permendagri No 112 tahun 2014.

Hairuddin mengatakan, Permendagri ini sebagai aturan teknis turunan dari Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa.

Karenanya, aturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan daerh (Perda) yang saat ini akan direvisi di DPRD Dompu. “Perda tentang pengangkatan Kepala Desa sudah masuk dalam prolegda tahun 2015 di Dewan,” katanya.

Diakui Hairuddin, dalam Permendagri cukup rinci dijelaskan mekanisme pengangkatan Kepala Desa, mulai dari tahapan proses hingga pelantikan. Namun dalam Permendagri ini belum mencantumkan mekanisme penyelesaian pengaduan. “Ini akan diatur lebih rinci dalam Perda dengan memperhatikan kearifan lokal Dompu,” ungkapnya. (ula)

SUARA NTB Kamis, 29 Januari 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada Kota Mataram

PDIP dan Gerindra Siapkan Calon Walikota Mataram (Suara NTB) – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Partai Gerindra telah mengantongi nama calon untuk diusung pada pemilihan Walikota Mataram Desember mendatang. Terlebih setelah Ketua DPD Golkar Kota Mataram Ahyar Abduh menyatakan tetap menggandeng Mohan Roliskana.

Ketua DPC PDI P Kota Mataram, I Wayan Sugiartha, Rabu (28/1) mengatakan, sejak 1 Januari lalu sudah membentuk tim khusus untuk melakukan penjaringan terhadap calon Walikota. Hanya secara normatif diakui belum ada yang mendaftar secara resmi ke tim penjaringan, tetapi memang sudah ada calon internal yang menyatakan diri untuk maju pada Pilkada.

Dijelaskan, penjaringan bakal calon Walikota dibuka secara umum dan transparan kepada siapapun. Yang penting harus memiliki satu ideologi dan memiliki pemahaman terhadap empat pilar kebangsaan. Wayan tidak mau tergesa – gesa mengumumkan nama calon yang diusung pada suksesi mendatang, karena ia tidak menginginkan hal itu menjadi blunder bilamana figur tersebut mengurungkan niatnya untuk maju.

Terkait komunikasi dengan parpol lain, memang diakui belum berkomunikasi secara resmi. Tapi secara informal pihaknya sudah berkomunikasi dengan Partai Hanura dan partai lainnya. Wakil Ketua DPRD Mataram ini tetap mengatakan, siapapun yang akan diusung oleh partainya harus tetap melewati prosedur pendaftaran.

Siapapun figur yang akan diusung nantinya dipastikan akan diketahui pada akhir waktu pendaftaran. Disamping itu juga, akan diserahkan secara sepenuhnya kepada DPP PDI Perjuangan. Sementara itu, Wakil Ketua DPC Partai Gerindra, Muhtar menjelaskan pada prinsipnya pihaknya masih tetap mengacu pada petunjuk dari DPP Pusat serta menunggu tahapan dari KPU. Yang jelas lanjutnya, tidak menutup kemungkinan Gerindra akan mengusung kader sendiri pada suksesi mendatang. “Yang jelas ada kader kita yang akan maju,” kata Muhtar tapi tidak menyebutkan siapa kader tersebut. Ia melihat figur yang paling cocok serta masih memiliki pengaruh besar adalah ketua DPD serta anggota DPRD di Provinsi yang memiliki suara terbanyak di pemilihan legislatif. (cem)

Penunjukan Plt

Walikota Yakin Tidak Ada Unsur Politik Mataram (Suara NTB) – Menjelang berakhirnya masa jabatan Walikota beserta Wakil Walikota Mataram pada periode pertama kepemimpinan paket AMAN di tahun 2015 ini, sehingga ditunjuknya pejabat sementara (plt) oleh Gubernur NTB untuk mengisi jabatan yang kosong diyakini tidak ada unsur politik.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dikonfirmasi usai refleksi kepemimpinan AMAN di kantor Camat Sekarbela, Rabu (28/1) mengungkapkan apapun dan siapapun yang menjadi pejabat sementara (plt) yang mengisi posisinya pada saat mengikuti suksesi atau PILKADA mendatang akan diterima, dengan keyakinan tidak ada unsur atau kepentingan politik yang akan dimasukan Gubernur NTB. “Silahkan siapapun itu, kami siap terima,” ungkap Walikota.

Lebih jauh Walikota tidak bisa berkomentar terkait apa yang menjadi kebijakan pemerintah provinsi, baik mengenai siapa pejabatnya dan kapan waktunya. Tapi yang jelas Walikota masih fokus menjalankan serta menyelesaikan program pada masa kepemimpinannya. “Saya tidak bisa komentar soal itu,” pungkasnya.

Secara prinsip, ia akan menerima apapun yang menjadi kebijakan dari Gubernur untuk penunjukan pejabat yang dipercayai mengisi jabatannya sementara. Dan dipercayai orang yang ditunjuk Gubernur adalah orang – orang yang mampu bekerja serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kota Mataram, tanpa mengedepankan kepentingan pribadi, kelompok dan lain sebagainya. “Sudah dipahami oleh pak gubernur, siapa orang yang akan ditempatkan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, masa jabatan Walikota Mataram dan Wakil Walikota akan berakhir tanggal 16 Agustus mendatang. Secara otomatis, jabatan H. Ahyar Abduh akan digantikan posisinya dengan penunjukan Plt oleh gubernur. Mekanismennya pun posisi Walikota bisa dipegang oleh pejabat setingkat asisten dan kepala dinas. Dari pejabat Pemerintah Provinsi NTB pun digadang – gadang yang akan menjadi Plt Walikota, Dr. Rosyadi Sayuti, dr. Mawardi Hamri dan H. Lalu Syafi’i. (cem)

Dualisme Golkar Tak Pengaruhi Pencalonan Mariadi di KLU Tanjung (Suara NTB) Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Lombok Utara (KLU), Djekat Demung, mengakui tetap mengajukan Mariadi, S.Ag sebagai Calon Wakil Bupati KLU menemani Djohan Sjamsu, SH. Kisruh dualisme di tubuh Golkar di pusat menurutnya, tidak mempengaruhi pencalonan kader Golkar yang kini menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD KLU tersebut.

Kepada wartawan, Rabu (28/1), Djekat merasa optimis bisa tetap mengikuti Pilkada KLU. Dualisme di tingkat DPP yang menjalar ke DPD I NTB, tidak mempengaruhi pencaonan kader Golkar di Kabupaten. Alasan Djekat, hingga kini kepengurusan Golkar yang diakui adalah hasil Munas Riau, dengan Ketua DPP dipegang oleh Abu Rizal Bakrie. Sedangkan Hasil Munas Bali dan Hasil Munas Ancol, belum diakui pemerintah pusat.

“Pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenhunkam, belum mengakui Hasil Munas Bali dan Munas Ancol, yang diakui adalah Munas Riau. Sehingga di NTB, seluruh DPD II mengakui kepengurusan DPD I pimpinan Zainy Aroni,” kata Djekat.

Menurutnya, sebelum ada putusan dari pemerintah maka klaim kepengurusan Ketua DPRD I Golkar NTB oleh sejumlah pihak menjadi tidak sah. Golkar KLU berpendapat kepengurusan Zainy belum tergeser, begitu pun terhadap komitmen pencalonan kadernya di daerah termasuk KLU. Lebih lanjut, Djekat mengatakan dirinya yakin Golkar bisa ikut dalam pilkada khususnya pilkada KLU. Karena proses hukum yang saat ini sedang diambil baik pihak Aburizal Bakri maupun Agung Laksono sedang berjalan.

“Sejak proses hukumnya diajukan, ada waktu 30 hari untuk menyelesaikan. Sehingga Maret ini paling tidak dualisme di pusat sudah selesai. Itu artinya, kita di KLU masih bisa mengikuti Pilkada dengan mencalonkan Pak Mariadi,” jelas Anggota Komisi I DPRD KLU ini.

Terhadap keputusan akhir dari pencalonan Mariadi, menurut Djekat tidak ada yang perlu dirisaukan. Umumnya Golkar melakukan seleksi kader, maka pencalonan Mariadi sudah bulat dan tinggal menunggu finalisasi formal. Lagi pula, diusungnya Mariadi telah dibahasakan oleh DPD II Golkar KLU saat Munas di Bali pekan lalu, dan telah mendapat persetujuan dari DPD dan DPP (Pimpinan Abu Rizal Bakrie). (ari)

(Suara NTB/rus)

DEMO - Aksi Mahasiswa di depan DPRD Lotim, Rabu kemarin.

Aksi Mahasiswa Lotim

Konflik KPK vs Polri Memprihatinkan Selong (Suara NTB) Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Untuk Rakyat Lombok Timur (Lotim) Rabu (28/ 1) kemarin menggelar aksi.

Aksi ini digelar sebagai buntut keperihatinan mahasiswa terhadap kondisi republik ini.

Utamanya konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Ketua HMI Cabang Selong Karomi yang turut aksi kemarin menyampaikan pentingnya membangun Indonesia yang sehat. Aksi yang juga memperingati 100 hari pemerintahan Jokowi JK ini dinilai sejauh ini telah menimbulkan kesulitan bagi kehidupan masyarakat.

Atas nama HMI, aktivis mahasiswa ini akan mengirimkan surat ke Presiden Jokowi untuk segera bersikap tegas dalam menyelesaikan konflik KPK dengan Polri. Bagi mahsiswa Lotim, tidak mendukung KPK maupun Polri.

Ia menginginkan adanya sikap tegas dari kepala negara untuk menjerat pelaku-pel-

Warga Menceh Temukan Bayi Diduga Dibuang Orangtuanya Selong (Suara NTB) – Setelah penemuan sesosok mayat bayi perempuan di Kecamatan Sikur, Senin (26/1) lalu, Rabu (28/1) kemarin sekitar pukul 06.00 wita, kembali ditemukan bayi laki-laki di Dusun Repok Rau Seliat, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur. Bayi malang tersebut ditemukan dalam keadaan hidup.

Kapolres Lombok Timur (Lotim) melalui Kasubbag Humas Polres Lotim, AKP. I Komang Samia, SIK mengatakan, bayi laki-laki yang diperkirakan berusia 00.00 hari. Bayi malang itu pertamakali ditemukan oleh salah seorang murid kelas V SD, Masban di depan gerbang rumah salah seorang warga setempat. Karena terkejut melihat bayi itu, lanjut Komang, lantas Masban langsung melapor kepada ibunya, Aminah.

Selanjutnya, Aminah bergegas untuk mengecek keberadaan bayi tersebut. Setelah diketahui kebenarannya, dengan cepat Aminah langsung menhubungi kepala dusun setempat, kepala desa dan petugas Polindes Menceh.

Dari keterangan salah seorang petugas Puskesmas Menceh, kata Komang, bayi malang itu dibuang oleh orang tak bertanggung jawab sekitar 30 menit sebelum ditemukan.

Hingga saat ini, jelas Komang, bayi laki-laki itu masih dirawat di Puskesmas (PKM) Lepak untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, orangtua atau ibu bayi malang tersebut masih dalam proses pencarian. (yon)

gat dinilai sudah menampar muka Jokowi. Sikap sang presiden ini dipertanyakan mahasiswa. Selanjutnya para mahasiswa mengajak elemen masyarakat Lotim untuk melawan segala bentuk upaya pelemahan terhadap proses pemberantasan korupsi. Di tubuh Polri, kata Mahasiswa perlu segera direformasi. (rus)

DPR Konsultasi dengan MK Soal Pilkada Jakarta (Suara NTB) – Pimpinan DPR berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) soal undang-undang tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang saat ini dalam proses revisi di Komisi II DPR. “Ini konsultasi dengan Pimpinan DPR, Komisi II, dan MK terkait dengan rencana revisi UU Pilkada yang baru disahkan, hasil Perppu Pilkada,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (28/1).

DPR, menurut dia, antara lain menanyakan soal sengketa pemilihan umum dan dan penyelenggaraan pemilihan umum karena MK menyatakan bahwa Pilkada bukan dari rezim pemilihan umum.

“Terkait hal itu kami meminta masukan MK,” ujarnya.

Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar mengatakan institusinya menghormati undangan konsultasi pimpinan DPR RI. Menurut dia, dalam konsultasi itu Mahkamah Konstitusi membatasi diri hanya menjawab pertanyaan yang disampaikan DPR terkait dengan putusan Mah-

Fadli Zon

(ant/balipost)

kamah Konstitusi.

“Jadi kami tidak memberikan opini pikiran di luar mahkamah dan kami sampaikan bahwa MK telah memutuskan pilkada bukan rezim pemilu,” ujarnya. Fadli Zon menjelaskan bahan revisi peraturan perundangan itu masih di Komisi II DPR. Masalah penyelenggara pemilihan kepala daerah, apakah Komisi Pemilihan Umum atau pemerintah daerah, menurut dia, masih dalam pembahasan. (ant/bali post)

Forum Pengacara Konstitusi Nilai KPK Perlu Hak Imunitas

(Suara NTB/yon)

BAYI - Bayi Laki-laki ditemukan di Desa Menceh Sakra Timur.

DPD Partai Golkar Mataram Solid Dukung Zainy Arony sebagai Ketua DPD I Mataram (Suara NTB) DPD II Partai Golkar Kota Mataram menyatakan tetap solid mendukung H. Zainy Arony menjadi Ketua DPD I Partai Golkar NTB sampai berakhir masa jabatannya pada Desember 2015 ini.

Meskipun saat ini telah ditunjuk Plt (Pelaksana Tugas) Ketua DPD Partai Golkar NTB, H. Lalu Mesir Suryadi oleh Agung Laksono.

Demikian disampaikan Bendahara DPD II Partai Golkar Kota Mataram, Yen Yanto, Rabu (28/1). Yen mengatakan kisruh kepengurusan partai berlambang beringin di tingkat pusat ini tidak berpengaruh sampai daerah.

“Kita tetap solid. Sampai hari ini DPD II semua masih solid mendukung Zainy Arony, khususnya Kota Mataram.

Jadi tidak ada kisruh atau meminta penggantian atau segala macam. Kita masih solid mendukung dan mengakui Zainy Arony sebagai Ketua DPD I,” jelasnya.

Pengangkatan Plt tersebut juga disebutkan tidak berpen-

aku korupsi. Korupsi merupakan persoalan besar bangsa dan saat ini terus merajalela.

Supremasi hukum harus tegas diputuskan Presiden.

“Kita minta jokowi tegas sikapi masalah KPK dan Polri karena presiden sebagai panglima tertinggi,” tegasnya.

Fenomena cicak dan buaya jilid II yang sedang menghan-

(Suara NTB/ynt)

Yen Yanto

garuh di internal DPD II Kota Mataram. Pihaknya tetap mengakui Zainy Arony sebagai Ketua DPD I yang sah berdasarkan hasil musyawarah daerah (musda). “Kita samasama tahu apa yang menjadi keputusan Menkumham (Menteri Hukum dan HAM), selama masih berpolemik yang diakui munas ke delapan di Riau,” jelasnya.

Di internal DPD II Kota

Mataram, Yen menegaskan juga tidak ada perpecahan dan pihaknya juga telah solid untuk menghadapi Pilkada 2015 mendatang dengan tetap mengusung H. Ahyar Abduh dan Mohan Roliskana (AMAN).

Terkait persiapan Pilkada, Yen mengatakan pihaknya sedang menunggu aturan Perppu Pilkada baru kemudian pihaknya bisa melakukan berbagai persiapan. “KPU sendiri belum memberikan aturan ini kepada masing-masing parpol apa persyaratan, kapan mulai pendaftaran calon, dan lainnya,” ujarnya.

Membangun koalisi dengan parpol lain dalam mengusung calon Walikota dan Wakil Walikota nantinya juga belum dijajaki pihaknya. Jika pihaknya memutuskan untuk berkoalisi dengan parpol lain, pihaknya tetap konsisten untuk menyandingkan Ahyar dengan Mohan. Jika parpol lain mengusulkan kadernya, maka Partai Golkar akan menutup peluang koalisi dengan parpol lain karena partai ini bisa mengusung calon sendiri. (ynt)

Jakarta (Suara NTB) – Forum Pengacara Konsitusi menilai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerlukan hak imunitas dan mengusulkan pimpinan lembaga itu membentuk tim ahli untuk membahas masalah itu.

“Diperlukan semacam Perppu yang isinya satu pasal saja, sebagaimana yang terjadi pada ombudsman, bahwa KPK perlu hak imunitas,” kata Ketua Forum Pengacara Konstitusi Andi Asrun di KPK, Rabu.

Andi menambahkan, apabila ada satu kesalahan atau dugaan tindak pidana yang terjadi sebelum periode tugas pimpinan KPK maka pemer-

iksaannya sebaiknya ditunda sampai selesai masa jabatan.

Ia juga usul ke Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain, pimpinan KPK yang mereka temui, untuk membentuk tim ahli guna membahas pemberian hak imunitas bagi pimpinan lembaga tersebut.

Selain itu Forum Pengacara Konstitusi meminta tim independen bentukan Presiden Joko Widodo tidak memihak KPK atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tapi menguatkan keduanya.

“Kedua institusi ini harus dikuatkan jangan sampai perseteruan ini terus berlanjut dan akan melemahkan kerja masing-masing pihak,” kata Andi. (ant/bali post)

PAPARKAN - Ketua Forum Pengacara Konstitusi Andi Asrun (kiri) didampingi Sekjen Forum Pengacara Konstitusi Heru Widodo (kanan) memaparkan hasil pertemuan dengan pimpinan KPK terkait polemik KPK-Polri di Jakarta, Rabu (28/1).

SUARA NTB Kamis, 29 Januari 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Kristen Stewart Rehat dari Hollywood

Rokok Elektronik akan Dilarang di Ruang Publik di AS Jakarta (Suara NTB) California akan melarang penggunaan rokok elektronik di ruang publik dan memperkuat penegakkan hukum atas penjualan rokok elektronik kepada anak di bawah umur dalam rancangan undang-undang (RUU) yang dikenalkan di badan legislatif, Senin.

Demikian dikutip Reuters, Selasa. Ada kekhawatiran yang semakin meningkat terkait risiko kesehatan dari rokok elektronik, yang juga dikenal sebagai rokok uap, yang tidak dinyalakan dengan api atau dihisap layaknya rokok model lama, namun umumnya mengeluarkan nikotin dari cairan yang dipanaskan.

“Orang yang kecanduan baik rokok elektronik maupun rokok biasa, keduanya ketagihan nikotin dan itu bisa membunuh,” kata Senator Demokrat Mark Leno yang mengenalkan RUU melalui telepon.

“Kita akan melihat ratusan dari ribuan anggota keluarga dan teman tewas akibat penggunaan rokok elektronik sama seperti yang diakibatkan rokok tembakau biasa,” katanya.

RUU itu akan menambahkan rokok elektronik ke dalam daftar produk tembakau yang diatur di negara bagian, yang telah dilarang dihisap di tempat kerja, restoran, bar, dan tempat-tempat lain. Itu juga akan menguatkan hukuman untuk menjual rokok elektronik, yang hadir dengan berbagai rasa seperti permen karet dan cokelat, pada anak-anak di bawah umur.

California akan menjadi negara bagian keempat di Amerika Serikat yang memperlakukan rokok elektronik seperti rokok biasa, dan menjadi negara bagian ke-23 yang mengatur rokok elektronik. Di California, yang merupakan negara bagian terpadat penduduknya se-AS, 122 kota dan wilayahnya telah melarang penggunaan rokok elektronik di beberapa ruang publik.

Gas buangan rokok elektronik mengandung bahan-bahan kimia yang menyebabkan kanker, dan dapat berisiko bagi anak-anak dan lainnya jika mereka berada di jarak yang dekat dengan pengguna, demikian kata wakil presiden kebijakan publik dan advokasi untuk Asosiasi Paruparu Amerika Serikat di California, Kimberly Amazeen.

RUU itu juga menuai kritik dari kelompok bernama Asosiasi Vaping Amerika yang mengatakan RUU akan berbahaya bagi perokok yang mencoba berhenti dan beralih ke rokok elektronik, yang dipasarkan sebagai alternatif yang lebih aman dari pada rokok yang dibakar karena rokok elektronik tak membanjiri paru-paru dengan asap. (ant/bali post)

Akun Twitter Taylor Swift Diretas

Los Angeles Bintang pop Taylor Swift mengatakan akun Twitter dan Instagram miliknya diretas pada Selasa.

“Twitter saya diretas tapi jangan khawatir, Twitter menghapus tweet peretas dan mengunci akun saya sampai mereka tahu bagaimana ini terjadi dan memberi saya kata kunci baru,” katanya dalam pernyataan yang diunggah di halaman Tumblr personal Swift.

Seperti dilansir kantor berita Reuters, penyanyi berusia 25 tahun itu sudah membangun basis penggemar muda lewat media sosial dan memiliki akun Twitter paling populer keempat dengan 51,4 juta pengikut.

“Tidak pernah membosankan,” demikian pernyataan yang ditambahkan sebelum postingan lain yang mengatakan bahwa akun Instagram dia juga sudah diretas.

Humas Swift tidak segera merespons permintaan untuk memberikan komentar tentang masalah itu. Twitter Inc dan Facebook Inc - pemilik Instagram - juga tidak segera merespons permintaan untuk memberikan tanggapan tentang apakah akun Swift benar diretas.

Swift, penyanyi pemenang Grammy, kembali mencuit dua jam setelah peretasan, dimana pengguna d i m i n t a mengikuti dua akun yang sekarang disuspensi.

“Cause the hackers gonna hack, hack, hack, h a c k , hack...,” tulis Swift, meniru lagu hit dia yang ber-

Taylor Swift

judul “Shake It Off.” Masalah serupa peretasan pada akun Swift terjadi saat Facebook, jaringan media sosial terbesar, mengalami pemadaman listrik pada Selasa.

Sekelompok peretas mengklaim bertanggungjawab atas kejadian itu namun perusahaan tidak membenarkannya. (ant/bali post)

Masih Alami

Air Terjun Tete Batu Berpotensi Jadi Destinasi Wisata Mataram (Suara NTB) NTB khususnya Pulau Lombok merupakan kawasan wisata yang menyimpan sedikitnya 70 titik Air Terjun.

Salah satu kawasan yang tak kalah mempesona yakni Air Terjun di Dusun Tete Batu, Desa Lantan Daye, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah.

Air terjun yang ditemukan warga setempat sejak tahun 2002 memang masih sangat asing. Terlebih, kawasan itu belum ditetapkan sebagai objek pariwisata, kendati kawasan tersebut sangat potensial untuk dijadikan sebagai wahana safari alam untuk para wisatawan.

Wahyu (26) salah satu warga yang tergabung dalam komunitas “Belalang” (Bajang Petualang) di kawasan setempat menuturkan bahwa penemuan air terjun itu terjadi secara tidak sengaja. Ia bersama kerabatnya menemukan destinasi wisata itu saat bermain terabas atau olahraga ekstrem menggunakan motor sport (Trail).

“Saya sih baru beberapa kali ke tempat ini, air terjun ini ditemukan setelah Pemda membuka Hutan Kemasyarakatan sejak tahun 2001. Jalur ke tempat ini memang masih tergolong ekstrem,” tuturnya kepada kerabat Jelajah Alam Lombok yang melakukan peninjauan Minggu, (25/1).

Salah satu kerabat jelajah

(Suara NTB/ist)

MASIH ALAMI - Salah satu air terjun yang masih alami di Dusun Tete Batu, Desa Lantan Daye, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah. yang diwawancarai Suara NTB yakni L. Mauziarman R, ST mengaku kagum setelah melihat destinasi tersebut. Ia menilai tempat itu berpotensi menjadi kawasan wisata.

Dituturkan, suasanya ditempat itu terasa sejuk serta kawasannya terlihat masih sangat alami.

“Akses menuju ke sana memang tergolong masih sedikit ekstrem kalau menurut saya, akan tetapi kalau pesona yang dimiliki kawasan itu sendiri sangat mempesona, kita jalan kaki dari tempat parkir kendaraan itu sampai

satu kilo meter, namun setelah sampai ditempat air terjun itu keringat kita terbayar dengan pesonanya,” ujar salah satu penjelajah yang pernah mengunjungi kawasan itu, kepada Suara NTB, Rabu (28/1) Dikatakan, saat menuju air terjun para pengunjung harus ekstra hati – hati sebab jalan yang di tempuh agak licin.

Untuk menuju ke tempat air terjun, para wisatawan harus rela menyisir sungai dengan air yang jernih. Bebatuan di tempat itu ditumbuhi lumut yang menjadi penambah pesona alam. (met)

Coki Netral: Pemerintah Bereskan Royalti Jakarta (Suara NTB) Gitaris grup musik Netral, Coki, mengatakan dukungan yang sangat dibutuhkan oleh musisi sekarang ini adalah masalah royalti.

“Pemerintah bereskan royalti, selayaknya musisi dapat royalti, seperti musisi yang ada di seluruh dunia,” kata Coki di Jakarta, Selasa (27/ 1). Maraknya pembajakan di Indonesia membuat musisi kehilangan royalti. Sementara itu, untuk membuat rekaman, mereka membutuhkan modal.

Aturan larangan pembajakan telah ada namun penegakkan hukum yang tidak ada membuat masalah tersebut sulit diatasi. “Harus ada enforce-nya, misalnya polisi pembajakan,” kata laki-laki bernama Christopher Bollemeyer ini.

Melihat keadaan yang sekarang, Coki merasa kurang optimis meski telah dibentuk Badan Ekonomi Kreatif. “Kalau Badan Ekonomi Kreatif berjalan, ya, hore.. Kalau tidak, kami jalan seperti biasa,” kata dia.

Badan Ekonomi Kreatif adalah badan setingkat kementerian dan langsung berada di bawah koordinasi presiden.

Badan ini diketuai oleh musisi Triawan Munaf.

Badan Ekonomi Kreatif akan mengatur subsektor terdiri dari subsektor aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, disain komunikasi visual, disain produk, fesyen, film animasi video, fotografi, kuliner, musik

Coki Netral penerbitan periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio.

Memasuki 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo, Coki berpendapat masyarakat bisa memberi waktu lagi pada presiden. “Kasih waktu lagi lah.. Masak baru 100 hari mau dimakzulkan,” kata Coki.

Sebagai masyarakat, Coki menilai orang Indonesia lebih menyukai sosok yang tidak terlalu birokratis. Artinya, begitu melihat masalah, sang pemimpin langsung mengata-

(Suara NTB/ist)

Kristen Stewart

(ant/bali post)

GUNUNG BAWAH LAUT - Wisatawan menyelam di kawasan gunung api bawah laut Banua Wuhu di Pulau Mahengetang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Selasa (27/1).

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Jakarta (Suara NTB) Kristen Stewart mengaku dalam acara “Live! With Kelly and Michael” pada Senin (26/1) bahwa dirinya sedang rehat dari Hollywood.

“Saya butuh bernafas,” kata aktris pemain film Still Alice, Kristen Stewart (24), yang telah bekerja selama dua tahun penuh dalam pengerjaan serangkaian proyek film, besar maupun kecil. “ Saya ingin tinggal di rumah sementara waktu.”

Aktris yang tenar lewat film Twilight itu menjelaskan bagaimana dia berharap mengembangkan hobi lain selama waktu luangnya. “Mungkin aku akan melakukan kegiatan fisik”, katanya pada pembawa acara Michael Strahan dan Kelly Ripa yang dikutip Us Magazine.

“Kamu bisa mengatakan satu hal detil kehidupanmu dan berujung meluas seperti kebakaran hutan. Seperti ‘Oh, jadi kamu sekarang seorang pelukis!’ saya bilang ‘tidak sama sekali, intinya saya seperti melakukan kelas seni di SMP di garasi saya, saya membuat enam lukisan. Saya hanya menikmati melakukan hal-hal yang beda.”

Jadi apa hobi kejutan dari aktris ini? Kristen mengungkapkan dia baru-baru ini menggilai koki Food Network Alton Brown setelah melihatnya di hotel. Itu karena sebagian dia keranjingan masak. “Jika kamu bisa menyebutnya, aku bisa membuatnya,” aktris itu mengklaim. “Saya rasa saya koki yang hebat. Saya suka makanan. Saya benar-benar doyan makan.”

Selama acara talk show berlangsung, Kristen juga mendiskusikan bagaimana bekerja sama dengan teman mainnya di film Still Alice, pemenang SAG dan Golden Globe, Julianne Moore. Dalam film itu, Julianne berperan sebagai pengarang yang didiagnosa dengan Alzheimer stadium awal, dan Kristen berperan sebagai anak perempuannya.

“Saya mengenalnya selama beberapa tahun,” kata Kristen tentang Julianne. “Kadang-kadang kamu bisa memerankan sesuatu dan itu merupakan sesuatu yang benar-benar ada di kenyataan alami-mu. Ugh.. dia bisa jadi ibuku.

Bukan hal sulit untuk melihatnya dan mengalami setiap tingkatan ketakutan. Saya ingin melakukan segalanya demi dia. Saya ingin melakukan semua untuk menolongnya, mendukungnya.”

Kristen dan Julianne sudah saling mengenal sejak 2004 saat Kristen membintangi “Catch That Kid” yang disutradarai suami Julianne, Bart Freundlich.

Sementara, Julianne memuji Kristen dalam pidato saat dia menerima anugerah SAG di hari Minggu, menyebut Kristen “mulia dan sensitif”. (ant/ bali post)

sinya di tempat. “Buat saya, rakyat yang memilih gaya begitu,” kata gitaris bernama asli Christopher Bollemeyer ini.

Ia mendukung Presiden dalam menjalankan tugasnya selama lima tahun ke depan.

Bagi Coki, ini adalah komitmen bersama karena rakyat telah memilih Joko Widodo sebagai orang nomor satu di negeri ini. “Kalau klub bola, ganti manajer, tunggu habis kontraknya baru cari manajer baru. Nanti keluar duit lagi, repot,” katanya sambil bercanda. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Target Sejuta Mahasiswa DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi masih berada di bawah APK jenjang pendidikan lainnya, baru 30 persen. Sehingga masih 70 persen anak Indonesia yang belum memperoleh kesempatan kuliah di perguruan tinggi.

“Sekarang mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan Islam berjumlah 700 ribu orang. Kita targetkan tahun 2019 sebanyak 1 juta orang,” kata Kamaruddin Amin pada acara peluncuran Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN-PTKIN) dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (UM-PTKIN) di Gedung Kementerian Agama Jalan Thamrin, Jakarta.

Peluncuran dihadiri Sekjen Kemenag Nur Syam mewakili Menteri Agama, Direktur Pendidikan Tinggi Islam Amsal Bahtiar, para Rektor UIN dan IAIN, serta para Ketua STAIN di Tanah Air. Menurut Kamaruddin, kualitas bangsa ditentukan juga oleh kontribusi perguruan tinggi. Karena itu Kementerian Agama membuka akses agar kuliah di PTKIN. Ia juga mengatakan akan memberi kesempatan bagi perguruan tinggi di lingkungan Kemenag untuk membuka program studi (prodi), dengan memperhatikan tata kelola dan mutu pendidikan.

“Dalam masalah prodi, kami fleksibel. Tapi jangan abaikan mutu dan tata kelola,” kata Kamaruddin seraya menambahkan, dalam pembukaan prodi baru hendaknya prodi keagamaan tidak diabaikan.

Mengenai program 5.000 doktor yang kini mulai disiapkan, menurut Dirjen Pendis, itu sebagai program ambisius, tidak akan terwujud tanpa sinergi positif. “Hampir setiap hari program itu didiskusikan di Pendis, banyak sekali yang harus disiapkan,” katanya. (ant/ bali post)

Rosiady H. Sayuti Siap Amankan UN dan US DITUNJUK jadi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB menggantikan Drs. H. Imhal yang pindah ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, MSc, mengaku siap mengamankan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US) di semua jenjang pendidikan di NTB. “Salah satu tuga syang paling dekat adalah mengamankan pelaksanaan UN dan US jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang merupakan tugas Negara. Dalam hal ini Kadis Dikpora bertanggung jawab,” terangnya usai dilantik menjadi Kadis Dikpora NTB di Kantor Gubernur NTB, Rabu (28/1).

Mantan Asisten I (Tata Praja dan Aparatur) Setda NTB ini, mengaku, meski saat ini berbagai kebijakan baru di tingkat Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan berubah-ubah, namun dirinya tidak ambil pusing. Ia pun menjamin pelaksanaan UN dan US berjalan jujur dan objektif.

“Meskipun dengan kebijakan yang berbeda dari tahun lalu, tapi kita harus menjamin pelaksanaannya tidak ada perubahan yang signifikan. Harus betul-betul pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya. Anak-anak kita para peserta didik tidak berkurang semangat belajarnya, sehingga hasil dari ujian tersebut betul suskes, objektif, jujur dan kita harapkan anakanak kita lulus semua,” harapnya.

Tugas lain yang harus segera dikerjakan, ujarnya, segera membangun koordinasi dengan kabupaten/kota yang selama ini terlihat seperti terputus koordinasinya dengan Dikpora NTB. Tidak itu saja, sesuai dengan amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 di mana pada waktunya nanti kewenangan kebijakan untuk SMA, SMK tidak lagi berada di kabupaten/kota melainkan menjadi kewenangan provinsi “Memang dari segi pelaksanaannnya tidak ada yang berubah tetap kita berkoordinasi dengan kabupaten/kota. Nah itu tugas kedua yang dibebankan Pak Gubernur kepada saya selaku kadis yang baru untuk bagaimana agar proses pengalihan kewenangan pendidikan untuk tingkat atas ini dari kabupaten/ kota ke provinsi dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya. (dys)

SKHUN akan Dibuat Lebih Informatif dan Deskriptif Jakarta (Suara NTB) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengubah sistem penilaian hasil Ujian Nasional 2015.

Perubahan itu terdapat pada Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang akan dibuat lebih informatif dan deskriptif. Dengan begitu diharapkan SKHUN dapat lebih memberikan manfaat bagi siswa sebagai peserta ujian, orang tua, sekolah, maupun pengelola pendidikan di tingkat pusat, maupun daerah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengungkapkan SKHUN akan menggunakan angka capaian nilai siswa yang sudah mencapai standar kompetensi. “Tidak ada lulus, dan tidak lulus, tapi lebih kepada angka yang sudah mencapai standar kompetensi yang dicapai,” ujar Mendikbud sebagaimana dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Rabu (28/1).

SKHUN yang diterima siswa dan orang tua akan berbeda dengan SKHUN yang diterima sekolah dan pemerintah daerah. Untuk siswa dan orang tua, isi SKHUN akan berupa nilai tes, diagnostik untuk perbaikan, katagorisasi, dan deskripsi. Sedangkan untuk sekolah dan pemerintah daerah akan mendapatkan SKHUN yang berisi posisi sekolah atau daerah terhadap rerata siswa lain di sekolah lain, baik di daerahnya maupun di tingkat nasional.

SKHUN untuk sekolah dan pemerintah daerah juga akan mencantumkan indeks parametrik yang mengukur perilaku siswa saat tes, dan perkembangan hasil dari tahun ke tahun.

Mendikbud juga mengatakan, penyerahan SKHUN kepada siswa maupun orang tua akan berbentuk dua lembar. Nantinya, SKHUN lembar pertama akan memuat nilai tes masingmasing siswa di tiap mata pelajaran yang diujikan. Tidak hanya itu, lembar ini pun akan memuat nilai UN rerata sekolah, nilai rerata UN secara nasional, dan deskripsi nilai siswa.

Adapun deskripsi nilai mencakup empat kategorisasi, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang.

“Sehingga, di sinilah siswa dapat melihat capaian nilai UN, dan dapat membandingkan dengan rerata nilai UN di tingkat sekolah, bahkan di tingkat nasional,” jelas Mendikbud.

Pada lembar kedua, SKHUN akan memuat deskripsi kompetensi siswa terhadap komponen-komponen mata pelajaran yang diujikan. Maksudnya, deskripsi ini akan memberikan penjelasan dan makna lebih kepada siswa, orang tua, guru tentang angka yang didapat di setiap mata pelajaran UN yang diujikan.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Nizam mencontohkan, apabila terdapat siswa kelas XII yang mendapatkan nilai 6,5 dengan deskripsi nilai katagori baik untuk Bahasa Indonesia, dia bisa memahami pengertian level kompetensi baik tersebut. Bahkan siswa, orang tua, maupun pengelola pendidikan dapat menyimpulkan kekurangan dan kelebihan siswa pada komponen mata pelajaran itu.

“Misalkan nilainya 6,5. Anak itu bisa membaca koran, namun belum bisa memaknai bacaan tersebut. Itu masing-masing mata pelajaran akan ada deskripsinya,” ujar Nizam.

Mendikbud berharap kehadiran SKHUN yang bukan sekedar angka ini dapat digunakan sekolah sebagai bahan untuk perbandingan antarwilayah dan bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. (ham)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Gubernur Desak Menag Lantik Rektor IAIN Terpilih Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi mendesak Menteri Agama segera melantik rektor IAIN Mataram terpilih, Prof. Muhamad Taufik. Menurutnya, sesuai dengan statuta internal IAIN, telah menghasilkan keputusan yang bersangkutan telah terpilih secara demokratis sebagai Rektor IAIN Mataram.

“Sebagai Ketua Dewan Penyantun IAIN, saya minta Menteri Agama segera melantik sesuai keputusan senat. Kan sudah demokratis. Kasihan kemudian, orang yang menang itu tak punya afiliasi organisasi tertentu atau apa kemudian akan dipersulit, tak boleh sep-

tinya, dalam dunia kampus acuannya adalah statuta internal. “Kalau di statuta internal itu sudah jelas prosesproses yang diperlukan, menghasilkan keputusan, itulah jadi pedoman. Tak boleh ada spekulasi macam-macam lagi. Kan susah kalau seperti

erti itu,” kata gubernur ketika diminta tanggapannya terkait dengan persoalan yang terjadi di IAIN Mataram, Rabu (28/1).

Menurut gubernur yang juga Ketua Dewan Penyantun IAIN Mataram,, tak boleh isntitusi kampus dijadikan sebagai ajang spekulasi. Mes-

ditarik semua ke organisasi.

Kasihan orang yang tak punya organisasi,” imbuhnya.

Gubernur mengaku tetap mencermati masalah yang terjadi saat ini. Diharapkan, Kementerian Agama sebagai pemilik IAIN segera mengambil langkah kongkrit untuk menyelesaikan potensi kekisruhan yang terjadi. “Caranya apa? Ya melantik rektor terpilih itu,” katanya.

Adanya temuan Inspektorat Jenderal di IAIN Mataram menurut Gubernur tak

serta merta membatalkan yang bersangkutan menjadi rektor. Pasalnya, temuan itu masih bisa dilakukan klarifikasi. “Jadi jangan sampai kemudian ada hal-hal tak baik. Saya juga mengetahui bahwa temuan itu diangkat persis satu hari sebelum dilantik. Itu juga menunjukkan sesuatu yang tak wajar. Saya juga mencermati betul, saya juga tak menerima kalau di IAIN itu terjadi proses-proses yang tidak demokratis,” pungkasnya. (nas)

Penerimaan Mahasiswa Baru

Unram Hanya Tempuh Jalur SNMPTN dan SBMPTN Mataram (Suara NTB) Menteri Riset dan Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2015 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi ditempuh melalui tiga jalur.

Tiga jalur itu adalah jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), jalur Seleksi Masuk Bersama Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan jalur tes Mandiri.

Kuota penerimaan mahasiswa baru pun tidak mengalami perubahan, yakni sebesar 50 persen untuk jalur SNMPTN. Kuota 30 persen melalui SBMPTN dan kuota sebesar 20 persen melalui jalur tes Mandiri dari keseluruhan kuota.

Keluarnya keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ini direspons Universitas Mataram (Unram).

Rektor Unram Prof. Ir. H Sunarpi, mengatakan pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2015 ini, Unram hanya akan menempuh dua jalur dari tiga jalur yang ditetapkan, yakni jalur SNMPTN dan SBMPTN. ‘’Sementara penerimaan mahasiswa baru program non reguler tetap melalui jalur mandiri dengan kuota 100 persen dari jumlah kuota Unram,’’ terangnya, Selasa (27/1) lalu.

Diakuinya, dari kuota 50 persen untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN, maka mahasiswa yang akan diterima sebanyak 3.630 mahasiswa. Begitupun kuota 100 jalur mandiri dari program non reguler sebanyak 3.630 mahasiswa, sehingga total keseluruhan kuota mahasiswa baru yang akan diterima di tahun 2015 mencapai 6.575 mahasiswa.

Secara umum pola penerimaan mahasiswa baru jalur SNM P T N a t a u yang dike-

nal dengan jalur undangan ini hanya berdasarkan hasil penelusuran prestasi sekolah dan prestasi akademik siswa, baik dalam bentuk rapor maupun portofolio akademik lainnya. Untuk itu, Sunarpi meminta masing-masing sekolah dapat mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang merupakan basis data berisi kinerja rekam jejak prestasi sekolah dan siswa.

Ketentuan lain bagi sekolah yang berhak mengikuti SNMPTN, lanjutnya, masing-masing sekolah harus mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan mengisikan data prestasi siswa di PDSS. Jika sekolah nantinya tidak melakukan ketentuan tersebut, maka dipastikan siswa dari sekolah bersangkutan tidak dapat mengikuti SNMPTN. Sementara persyaratan khusus bagi pendaftar adalah siswa jenjang SMA sederajat berada di kelas akhir pada tahun 2015 ini. Siswa atau pendaftar memiliki Nomor Induk Siswa Nasional dan memastikan diri terdaftar di PDSS serta memiliki nilai rapor semester I sampai 5 bagi siswa SMA/MA atau semester 1 sampai 7 bagi SMK/ MAK empat tahun yang telah diisikan pada PDSS. (dys)

Tugas Belajar, Tunjangan Dihentikan Mataram (Suara NTB) Setiap orang yang menerima sertfikasi dapat diberhentikan pembayaran tunjangan sertifikasinya secara permanen dan sementara. Adapun penghentian secara permanen dilakukan, jika seorang guru dan dosen mencapai usia pensiun, meninggal tidak memenuhi standar kewajiban sebagai guru atau dosen dan pindah ke jabatan struktural.

Kepada Suara NTB belum lama ini, Ketua PGRI NTB H. Ali H. Rahim mengaku selain hal tersebut, penghentian pembayaran tunjangan sertifikasi guru dan dosen juga dilakukan jika seorang guru atau dosen tersebut tengah mendapat tugas belajar ke luar daerah.

Menurutnya, bagi guru atau dosen yang mendapat tugas belajar utusan institusi atau pemerintah, maka sertifikasi itu diberhentikan sementara pada bulan ke tujuh. ‘’Jadi katakan Januari dia terima sampai bulan ke enam saja, nanti bulan ke tujuh dia tidak punya hak lagi dia untuk terima tunjangan sertifikasi itu. Karena itu regulasinya sudah jelas. Salah satu contoh kemarin di Kota Mataram ada seorang guru yang mendapat tugas belajar, ya bulan ke tujuh tidak mendapatkan lagi. Tidak ada kaitannya dengan kegiatan belajar,” terang Ali Rahim.

Sementara itu, Jika beban mengajar guru atau dosen belum dicabut sementara di satu sisi tugas belajar mereka sudah keluar atau ada yang belum

(Suara NTB/yon)

PENGUNJUNG - Pengunjung perpustakaan menggunakan layanan internet. Lokasi ini tidak pernah sepi, karena setiap hari banyak pengunjung yang datang.

Meningkat, Pengunjung KPAD Lotim

(Suara NTB/dys)

SUARA NTB Kamis, 29 Januari 2015

keluar, maka tidak boleh mengeluarkan pembayaran tunjangan sertifikasi.

“Tugas belajar itu sebagai landasan hukum pertama orang untuk bergerak, tidak boleh pakai bahasa lisan. Persoalan teknis tidak boleh dibawa ke persoalan yang sudah baku regulasinya. Ada peraturan menteri keuangan soal itu,” ujarnya.

Tugas belajar kata Ali Rahim, diberikan terhadap guru dan dosen jika rumpun keilmuan yang ingin ditempuh itu tidak ada di dalam daerah.

Dengan demikian, maka jika tidak ada, statusnya ke luar daerah itu disebut sebagai tugas belajar. Sementara jika di tempuh di dalam daerah disebut sebagai izin belajar.

Sementara itu, menyinggung polemik temuan Inspektorat Jenderal Kemenag atas pembayaran Beban Kerja Dosen (BKD) terhadap puluhan dosen IAIN yang tengah menempuh studi ke luar daerah tanpa mengantongi tugas belajar terlebih dahulu, Ali Rahim mengaku langkah pembayaran tunjangan sertfikiasi dosen oleh IAIN itu salah besar. Karenanya itu, wajar jika menjadi temuan Inspektorat Jenderal Kemenag.

“Dengan diberikannya tugas belajar, maka semua yang melekat pada jabatan seseorang itu dicabut seperti tunjangan jabatannya itu tidak lagi dibayarkan, karena tidak beraktivitas. Apalagi tunjangan sertifikasi itu buah dari aktivitas, jika itu dilanggar maka itu jadi temuan,” pungkasnya. (dys)

Selong (Suara NTB) – Memasuki tahun 2015, pengunjung yang datang ke Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi (KPAD) Lombok Timur (Lotim) mengalami peningkatan yang cukup drastis. Pasalnya, pada bulan Januari 2015 pengunjung yang datang bisa mencapai 230 lebih per harinya. Banyaknya jumlah pengunjung ini membuat pihak KPAD menargetkan kunjungan mencapai 7.130 orang. ‘’Hal itu disebabkan masyarakat sekarang ini khususnya di Lotim sudah mulai sadar bahwa perpustakaan itu merupakan suatu kebutuhan,’’ ungkap Kepala Seksi Perpustakaan pada KPAD Lotim, Lalu Nasrun, SIP, Rabu (28/1).

Diakuinya, perpustakaan saat ini sudah dianggap sebagai rumah kedua bagi

masyarakat Lotim khusus kaum pelajar. Karena, banyak di antara pelajar mulai dari TK sampai mahasiswa menghabiskan waktu luangnya dengan berkunjung ke perpustakaan Dikatakannya, para pengunjung yang datang ke perpustakaan tidak hanya sendirian. Bahkan, banyak di antara pengunjung yang datang secara berkelompok. Oleh sebab sebab itu, harapnya, dengan banyaknya pengunjung yang datang ke perpustakaan. Pihak perpustakaan saat ini terus berbenah diri untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal lagi supaya pengunjung bisa nyaman dan lebih berkeinginan lagi untuk berkunjung ke perpustakaan yang dijadikannya rumah kedua. “Kita berharap masyarakat yang datang

berkunjung lebih memanfaatkan pelayanan yang ada, baik layanan baca maupun layanan internet,” ujarnya.

Selain itu, salah satu pengunjung yang dikonfirmasi Suara NTB, Khairul Wafa mengatakan, dengan adanya perpustakaan dengan segala fasilitas yang ada terutama layanan internet. Wafa mengaku sangat terbantu terutama dengan adanya layanan internet yang aktif selama 24 jam. Menurut mahasiswa STKIP semester sembilan itu, untuk menyelesaikan tugas akhirnya (skripsi) dia mengaku sering kesulitan untuk mencari referensi terutama buku. Sehingga, dengan adanya layanan internet gratis yang difasilitasi oleh perpustakaan Lotim, dirinya lebih mudah dalam mencari referensi untuk penyelesaian tugas akhirnya. (yon)

Kualitas Lulusan SMK Bidang Kesehatan akan Ditingkatkan Jakarta (Suara NTB) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengupayakan penataan program keahlian bagi SMK program keahlian bidang kesehatan dan pendirian SMK di daerah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, mengatakan, Kemendikbud mempunyai perhatian khusus pada pendirian SMK di daerah termasuk SMK program keahlian bidang kesehatan. “Kita mungkin perlu bicara mengenai keputusan bersama ini dua level, satu soal pengaturan bidang-bidangnya, yang satu lagi soal pendiriannya, supaya nanti juga tidak mengalami seperti di Jakarta over supply,” katanya saat menerima kedatangan Menteri Kesehatan dan jajarannya di kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa (27/1).

Dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Rabu (28/1), Mendikbud, mengaku, saat ini sudah banyak didirikan SMK dengan program keahlian bidang kesehatan yang didirikan oleh pemerintah daerah. Ada 1.500 SMK yang membuka program keahlian bidang kesehatan dan setiap tahunnya kurang lebih ada 50 ribu lulusan SMK program keahlian bidang kesehatan di seluruh Indonesia.

Sementara Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita Moeloek mengatakan, para lulusan SMK program keahlian bidang kesehatan ini nantinya diharapkan dapat membantu pasien-pasien yang sudah dirumahkan (home

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Menkes Nila Djuwita Moeloek bersama Mendikbud Anies Baswedan di Kantor Kemdikbud Jakarta.

Keduanya sepakat meningkatkan kualitas lulusan SMK bidang kesehatan agar mampu bersaing di dunia kerja. care). Tetapi ini, kata dia, perlu ada batasan seperti tidak boleh menyuntik pasien dan lain-lain. “Rambu-rambunya harus tegas betul dan jelas,” ujarnya.

Lulusan SMK ini, tutur Menkes, nantinya akan lebih profesional sebagai asisten.

Sebagai asisten mereka harus mengetahui dengan baik batasan rambu-rambu itu. “Misal asisten apoteker, kerjaannya apa, dia harus hapal obat-obatan yang tidak boleh salah kan sebenarnya,” tuturnya.

Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud, Mustaghfirin Amin mengatakan, sesuai Undang-Undang Kesehatan yang baru nantinya lulusan SMK program keahlian bidang kesehatan ini akan menjadi asisten (gatekeeper).

Lulusan SMK ini, kata dia, akan diatur bagian mana yang boleh dikerjakan dan bagian

mana yang tidak boleh.

“Kita berkeinginan agar hal itu nanti bisa disepakati bersama antara Kementerian Kesehatan dan Kemendikbud, sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian ini khususnya dalam tata kelola program keahlian di SMK itu sesuai dengan perundang-undangan dan sesuai dengan keahliannya,” ucapnya.

Mustaghfirin menambahkan, jasa kesehatan khususnya rumah sakit swasta masih memerlukan berbagai jenis level pekerjaan yang bisa dilakukan oleh lulusan SMK program keahlian bidang kesehatan. Anak-anak SMK ini, katanya, masuk SMK dengan tujuan untuk bekerja. “Kita ingin mereka itu dibekali dengan cara yang baik dan benar sehingga mereka mampu mendapatkan pekerjaan di dalam negeri atau luar negeri,” pungkasnya. (ham)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 29 Januari 2015

Chelsea ke Final Piala Liga Cesc Fabregas

Fabregas Mungkin Absen Lawan City London Pengatur serangan Chelsea, Cesc Fabregas berhadapan dengan resiko absen melawan Manchester City pada akhir pekan. Ia merasakan cidera hamstring di leg kedua babak semi-final Piala Liga kontra Liverpool, Rabu kemarin.

Manajer Chelsea Jose Mourinho belum bisa memastikan cidera hamstring yang menimpa gelandang Cesc Fabregas saat timnya mengalahkan Liverpool 1-0 di leg kedua babak semi-final Piala Liga Inggris, Rabu (28/1) dini hari WIB. Pemain internasional Spanyol itu ditarik keluar di babak kedua, di mana The Blues baru mengamankan kemenangan di babak tambahan waktu melalui gol Branislav Ivanovic, setelah ia bertabrakan dengan John Terry.

Mourinho lantas mengganti Fabregas dengan Ramires dan cidera yang dialami mantan gelandang Arsenal itu sangat berdekatan dengan jadwal melawan Manchester City pada akhir pekan nanti.

Ketika ditanya perihal Fabregas, sebagaimana juga Filipe Luis yang ditarik keluar karena cidera, pria Portugal itu berkata: “[Cidera] Filipe [Luis] adalah betis dan Fabregas adalah hamstring,” ujarnya kepada wartawan.

“Fabregas memberitahu saya bahwa dia belum merasakan cidera [setelah bertabrakan dengan Terry] namun dengan ini dia mungkin akan menepi untuk beberapa waktu.” Fabregas sejauh ini telah tampil di 21 laga Liga Primer untuk Chelsea dengan menyumbang dua gol dan 15 assists. (ant/bali post)

Branislav Ivanovic membawa Chelsea melangkah ke final Piala Liga (Capital One) setelah mengalahkan Liverpool 1-0 (agregat 2-1) di leg kedua semi-final di Stamford Bridge. Di final, Chelsea akan berhadapan dengan Sheffield United atau Tottenham Hotspur.

Chelsea menguasai 54 persen pertandingan, sementara Liverpool 46 persen. Sementara wasit mengeluarkan sembilan kartu kuning untuk kedua tim.

Menit 26 Gerrard menerima umpan d a r i Moreno yang kemudian melesakkan tendangan ke arah gawang, tetapi diblok Courtois.

Hazard hampir menciptakan gol ketika menerima umpan dari kanan dan melewati pemain belakang Liverpool sebelum melepaskan tendangan, tetapi melebar, menit 59.

Menit 87 Sterling mengancam gawang Courtois dengan tembakkannya, tetapi melebar ke atas gawang.

Pertandingan harus dilanjutkan ke tambahan waktu karena hingga 90 menit skor tetap imbang 0-0 (agregat 1-1).

Chelsea memanfaatkan perpanjangan waktu itu dengan menciptakan gol menit 94.

Berawal dari Willian yang melepaskan tendangan bebas ke kotak penalti dan disambut sundulan Ivanovic. Sundulan Ivanovic tak mampu dihalau

Mignolet. Gol Ivanovic menjadi satu-satunya gol yang tercipta pada pertandingan ini.

Pelatih Liverpool, Brendan Rodgers menyindir Chelsea beruntung karena penyerangnya Diego Costa tidak dikeluarkan dari lapangan pada laga tersebut.

Pada pertandingan itu Costa bersitegang dengan sejumlah pemain Liverpool Martin Skrtel, Steven Gerrard dan puncaknya ketika menjatuhkan diri ke kaki Emre Can pada babak pertama namun wasit Michael Oliver tidak memberikan hukuman terhadapnya.

Rodgers yang timnya kalah agregat 2-1 kecewa dengan tindakan Costa dan mengatakan tidak ada tempat untuk hal itu dalam sepak bola. “Ini terjadi dalam permainan tapi saya pikir siapa pun yang menontonnya tidak ingin melihat apa yang Diego Costa lakukan,” kata Rodgers kepada SkySports, Rabu.

Pelatih Chelsea, Jose Mourinho tentu saja balik melontarkan sindiran. Ia me-

Neymar Ingin Habiskan Karir di Barcelona (Suara NTB/ist)

RAYAKANGOL-NabilBentalebmerayakangolnyakegawang Senegal dalam lanjutan Piala Afrika, Rabu kemarin.

Singkirkan Senegal, Aljazair ke Perempat Final Malabo Aljazair mengamankan satu tempat di delapan besar Piala Afrika dengan kemenangan 2-0 atas Senegal, yang menyingkirkan lawan mereka itu pada pertandingan Grup C yang berlangsung pada Selasa (Rabu WIB).

Gol larut dari Nabil Bentaleb memastikan kemenangan timnya setelah gol awal yang dibukukan Riyad Mahrez membuka jalan bagi Aljazair, untuk menghancurkan harapan Senegal, yang memerlukan hasil imbang untuk dapat melaju ke putaran selanjutnya, lapor Reuters.

Aljazair menyelesaikan fase grup dengan koleksi enam angka, jumlah yang sama dengan raihan angka juara grup Ghana yang menang 2-1 atas Afsel pada pertandingan larut lainnya dengan gol larut di Mongomo.

Pada Minggu, Ghana akan bermain melawan runner up Grup D di Mongomo sedangkan Aljazair akan menantang juara Grup D di Malabo.

Aljazair memulai pertandingan melawan Senegal dalam kondisi berada di bawah tekanan, menyusul penampilan tumpul mereka dan kekalahan dari Ghana pada Jumat. Rasa gugup terbukti pada pertahanan mereka ketika Senegal berupaya menekan dengan mengandalkan kecepatan di sektor sayap pada fase awal pertandingan.

Bagaimanapun, justru Aljazair yang mampu memecah kebuntuan ketika Mahrez mendapat bola dari Madjid Bougherra dan ia menaklukkan kiper Bouna Coundoul dengan dingin. Senegal memiliki beberapa peluang untuk menyamakan kedudukan pada babak pertama, namun mereka gagal menciptakan gol.

Kecepatan Sadio Mane dan pergerakannya menimbulkan kecemasan khusus bagi Bougherra dan rekannya di lini pertahanan Carl Medjani, sedangkan Papy Djilobodji nyaris mencetak gol melalui tendangan bebas jarak jauh pada menit ke-30. Upaya Mame Biram Diouf kemudian digagalkan Rais MBolhi enam menit kemudian ketika ia merebut bola.

Aljazair berupaya memastikan kemenangan pada babak kedua dan tenpo permainan pada masa-masa akhir menjelang pertandingan berakhir menjadi meninggi. MBolhi mendapat kartu kuning karena membuang-buang waktu pada menit ke-76, meski Aljazair nyaris mencetak gol ketika Kara Mbodji dipaksa melakukan penyelamatan di garis gawang.

Kekalahan ini mengeliminasi Senegal dari turnamen menyusul kemenangan Ghana di Mongomo setelah gol-gol larut dari John Boye dan Andre Ayew membatalkan gol pembuka Mandla Masango, dan mengirim pasukan Avram Grant ke perempat final. (ant/bali post)

Barcelona Neymar disebut-sebut akan pulang ke kampung halamannya, Brasil di penghujung karirnya. Namun penyerang sensasional itu justru ingin menghabiskan seluruh karirnya di Barcelona.

Seperti dikutip dari goal.com, Neymar, penyerang Brasil, memiliki niat untuk tinggal di Barcelona hingga karirnya pesepakbolanya berakhir.

Bintang 22 tahun itu ber-

gabung dari Santos ke Catalan pada 2013 dan telah mencetak 34 gol dalam 65 laga sejak mengenakan seragam Blaugrana.

Ada isu tersiar yang mengatakan sang penyerang akan kembali ke Brasil sebelum menggantung sepatunya, tapi Neymar tak memikirkan kemungkinan itu saat ini.

“Apakah saya berencana mengakhiri karir saya di Barca? Saya tak punya niat untuk hengkang. Saya ingin memenangkan gelar dan bergabung dengan rekanrekan saya dalam menuliskan nama kami di sejarah klub,” ujar Neymar pada Marca.

Penyerang ini mencetak 15 gol dalam 41 laga di musim debutnya, tapi telah mencetak 19 gol dalam 24 pertandingan musim ini. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

London -

(Suara NTB/ist)

KE FINAL – Para pemain Chelsea merayakan sukses melangkah ke babak final Piala Liga Inggris (Capital One Cup), usai mengalahkan Liverpool dengan skor 1-0 (agregat 2-1) di Stamford Bridge, Rabu kemarin. ngaku kecewa karena tekel keras Skrtel terhadap Diego Costa di kotak penalti pada menit 23 juga tidak diganjar penalti. Selain itu, The Special One juga merasa bahwa Jordan Henderson dan Lucas Leiva seharusnya diganjar kartu kuning kedua atas pelanggaran yang mereka lakukan.

Henderson sangat jelas sengaja menahan bola dengan tangannya, sementara Lucas melakukan tekel berbahaya

yang menjatuhkan Eden Hazard di depan kotak penalti.

Mourinho melontarkan kritik keras terhadap komentator Skysport, Jamie Redknapp yang sangat tendensius mengkampanyekan Costa sebagai seorang kriminal.

Terkait ini, Mourinho berkata, “Mungkin kalian telah terpengaruh dengan kampanye di televisi, di mana seorang pengamat menyatakan bahwa Costa melakukan kejahatan.

Mereka pasti tidak waras, orang yang mengatakan itu. Saya tidak bicara tentang penalti.

Jika saya berbicara tentang itu, saya akan bermasalah. Sky menyebut itu sebagai kejahatan – saya menegaskan, Costa sedang mengejar bola, dia mengejarnya, lawan terjatuh dan dia menginjakkan kakinya di sana, saat pandangannya sedang ke arah bola, ini adalah kampanye yang sangat hebat,” cecarnya. (ant/bali post)

Peluru untuk Latihan Atlet Menembak Teratasi Mataram (Suara NTB) Keluhan pelatih cabang olahraga menembak tentang peluru yang tidak ada akhirnya diatasi dengan uang pribadi Ketua Umum KONI NTB H. Andy Hadianto, SH, MM. Direktur Utama PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) ini menyerahkan langsung kepada pelatih menembak, Andy Budianto uang sebesar Rp 1,5 juta untuk membeli peluru atlet menembak di GOR 17 Desember Mataram, Rabu (28/1).

“Uang ini untuk pembelian sepuluh kaleng peluru dulu.

Sisa kekurangannya akan kita

tambah lagi bulan depan,” ujar Andy Hadianto saat menemui pelatih menembak NTB di GOR 17 Desember. Hadir juga Ketua Satgas KONI NTB, Wibowo Budi Santoso.

Selain memberikan uang peluru atlet menembak, Andy juga mengaku pihaknya telah melengkapi fasilitas latihan untuk atlet tarung derajat. Untuk sementara atlet tarung derajat latihan menggunakan matras pinjaman dari Balai Pengelola Prasarana dan Sarana Pemuda dan Olahraga (BPPSPO) Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga (Dikpora) NTB. “Kemarin Mba Asni, (Kepala BPPSPO, red) sudah menelepon saya. Dia akan memberikan pinjaman matras untuk kegiatan Pelatda Sentralisasi,” jelas Andy.

Untuk diketahui, cabang olahraga menembak dan tarung derajat mengeluhkan soal fasilitas Pelatda Sentralisasi yang belum lengkap. Atlet cabang olahraga menembak, misalnya mengaku belum bisa maksimal latihan, karena tidak punya peluru. Sementara atlet tarung derajat mengeluhkan matras untuk latih tanding. (fan)

Pembangunan Sirkuit BMX Belum Tuntas Mataram (Suara NTB) Sirkuit balap sepeda BMX yang dibangun dengan uang hasil sumbangan pengurus KONI NTB di Areal GOR 17 Desember Mataram belum tuntas. Ruas jalan di sirkuit balap sepeda BMX itu masih berlumpur dan berlubang . Akibatnya sirkuit yang sudah menelan uang Rp 50 juta lebih itu belum bisa digunakan untuk latihan atet BMX. Ketua Umum KONI NTB, Andy Hadianto, SH, MM, yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (28/1) merasa prihatin dengan kondisi sirkuit itu. Namun, pi-

haknya belum bisa berbuat banyak, karena anggaran pembangun sirkuit tersebut cukup besar, sementara pihak KONI NTB tak punya anggaran untuk merampungkannya.

Andy mengaku, jika pengurus KONI NTB sudah berusaha mendanai pembangunan sirkuit balap sepeda BMX itu.

Sayangnya, dana yang terkumpul sebesar Rp 50 juta sangat minim, pembangunan sirkuit pun belum bisa dituntaskan.

“Kita prihatin dengan atlet balap sepeda BMX yang belum punya sarana latihan yang standar nasional, oleh karena itu kita mencoba mencarikan anggaran untuk pem-

bangunan sirkuit. Namun uang yang terkumpul dari sumbangan pengurus KONI NTB belum bisa menyelesaikan pembangunan sirkuit itu,” jelasnya.

Menurut Andy, pembangunan sirkuit BMX itu tidak boleh diserahkan sepenuhnya ke pihak KONI NTB, dalam hal ini pihak pengurus cabor balap sepeda atau Pengprov Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) NTB harus ikut ambil bagian. Sayangnya, kata dia, selama sirkuit itu dibangun sejak tahun 2013 lalu, pihak Pengprov ISSI NTB tidak pernah memberikan sumbangsih. (fan)

Proses Hukum Abdul Razak Masih Berlanjut Neymar

Mataram (Suara NTB) Dugaan keterlibatan Abdul Razak sebagai pelaku perusakan Kantor KONI Dompu tahun 2014 belum ada titik penyelesaian. Atlet yang sukses menyumbangkan tiga medali perak untuk Kabupa-

ten Dompu di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB IX 2014 itu belum kembali mengikuti Pelatda Sentralisasi di Mataram, lantaran dugaan keterlibatannya sebagai tersangka tindakan kriminalnya terus diproses Polres

Dompu.

Abdul Razak yang dihubungi Suara NTB via ponselnya, mengaku belum bisa kembali ke Mataram untuk menjalani pelatihan. Pasalnya dia masih akan menjalani pemeriksaan terkait masalah perusakan kantor KONI Dompu tahun 2014 lalu. “Saya belum bisa kembali ke Mataram, soalnya saya akan dipanggil lagi untuk menjalani pemeriksaan di Polres Dompu,” ungkapnya, Rabu (28/1).

Diakuinya, Selasa (21/1) lalu dia sudah diperiksa Satreskrim Polres Dompu. Saat itu dia mengaku dimintai keterangan tempat tinggal dan domisili oleh pihak Polres Dompu, termasuk dugaan keterlibatan dalam kasus perusakan Kantor KONI Dompu.

Terkait perusakan kantor KONI Dompu itu Razak mengaku dituding sebagai aktor utama. Namun Razak membantah bila dirinya dianggap sebagai provokator. Dan dia mengaku bila dirinya merupakan korban, sebab dia tak punya kepentingan untuk menjatuhkan pihak Pemda dan KONI Dompu. (fan)

SUARA NTB

Kamis, 29 Januari 2015

Halaman 12

IKLAN AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

TRAVEL

OTOMOTIF

OTOMOTIF LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO AGEN

OTOMOTIF

SUARA NTB

Kamis, 29 Januari 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

SALES

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

OPINI

SUARA NTB Kamis, 29 Januari 2015

Selamat Bekerja Pimpinan SKPD Baru GUBERNUR NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi akhirnya melakukan mutasi pejabat eselon II di lingkup Pemprov NTB. Mutasi yang sudah ditunggu-tunggu sejak lama. Bagi instansi pemerintah, proses mutasi adalah suatu hal yang lumrah untuk regenerasi pejabat dan menjadi penekanan setiap kepala daerah dalam sambutannya.

Namun, bagi pejabat. Mutasi suatu hal yang sangat mendebarkan. Apalagi, posisinya sebagai pejabat di salah satu SKPD digeser ke SKPD yang dianggap ‘’kering’’ atau tidak sebaik posisi sebelumnya. Termasuk, kemungkinan dilengserkan dari jabatannya atau tidak diberikan posisi di pejabat struktural. Hal inilah menyebabkan banyak kepala SKPD sebelum mutasi dilakukan bekerja tidak maksimal, karena memikirkan nasibnya setelah mutasi.

Dalam mutasi yang digelar Rabu (28/1), gubernur juga melantik lima pejabat yang tergabung dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah yang dikomandoi Drs. H. Lalu Imam Maliki, mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pejabat yang masuk non eselon ini, tapi diberikan tunjangan jabatan setingkat pejabat eselon II nantinya akan memberikan masukan pada gubernur mengenai proses pembangunan daerah. Termasuk memonitor kinerja kepala SKPD dalam pelaksanaannya tugasnya di lapangan.

Pembentukan tim ini diharapkan tidak hanya sekadar menjadi lokasi ‘’persinggahan’’ terhadap pejabat yang tidak diberikan pejabat struktural, tapi bagaimana mampu memberikan kontribusi besar bagi pembangunan daerah. Para pejabat yang dipercaya menempati posisi ini tidak boleh berkecil hati atau kecewa. Justru mereka harus mampu menunjukkan kinerja maksimal dengan memberikan masukan atau pengawasan terhadap kinerja SKPD. Jangan sampai, kinerja SKPD yang sebelumnya banyak tidak memenuhi target kembali terulang dan menyebabkan realisasi fisik dan keuangan tidak tercapai.

Begitu juga pejabat struktural yang dilantik tidak hanya gembira dengan jabatan yang diembannya. Tapi bagaimana mereka mampu melaksanakan tugas dengan baik, tanpa harus mengurangi kesalahan di masa lalu. Di mana, target SKPD yang dipimpinnya tidak mencapai target, baik fisik dan keuangan.

Apa yang disampaikan Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi dalam sambutannya mesti tidak boleh dianggap hanya angin lalu.

Paling tidak, pimpinan SKPD betul-betul memfokuskan pada program kerja dengan mengelola anggaran sesuai peruntukan. Koordinasi antara satu SKPD dengan SKPD lainnya harus terus digencarkan. Begitu juga koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang merupakan wilayah kerja dari program SKPD tidak boleh diabaikan. Termasuk, melakukan pembenahan internal dengan meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lapangan.

Di sinilah diperlukannya kemampuan manajerial seorang pimpinan SKPD dalam memimpin sebuah institusi atau lembaga. Adanya komposisi baru di sejumlah posisi SKPD lingkup Pemprov NTB setidaknya mampu memperkuat program pembangunan yang selama ini dijalankan pasangan TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin. Jangan sampai, gaung program pembangunan yang sebelumnya sempat eksis meredup dan tidak banyak dikenal orang. Untuk itu, semua pimpinan SKPD dan staf di lingkup Pemprov NTB mulai sekarang harus berbenah menuju yang lebih baik.

Pada pimpinan SKPD yang baru dilantik, semoga mereka tidak hanya puas dengan posisi yang sudah diraih, tapi menjadi dasar awal untuk mulai berpikir membangun NTB lebih baik ke depan.

Siapapun yang dilantik gubernur dalam mutasi yang digelar kemarin adalah pejabat terbaik dan kita masyarakat NTB harus memberikan kesempatan mereka untuk bekerja. Selamat bekerja pada pejabat baru, semoga tidak hanya menjadi tukang ‘’stempel’’ di SKPD yang dipimpinnya. (*)

Halaman Halaman 14 14

Menguji Konsistensi Politik Jokowi Tak dapat dipungkiri, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki kemampuan meloloskan diri dari berbagai kemelut politik. Berbagai pertengkaran politik dilintasi dan membentuknya menuju kondisi kestabilan politik. Bahkan, endingnya tak jarang mengukuhkan SBY sebagai “pahlawan”. Terakhir, SBY menerbitkan Perppu Nomer 1 tahun 2014 sebagai “ganti rugi” aksi walk out Fraksi Demokrat pada sidang Paripurna penetapan mekanisme pilkada pertengahan 2014 lalu.

ALAM konteks ini, mampukah Jokowi meniru langkah politik SBY keluar dari berbagai kemelut politik?

Tampaknya, Jokowi memahami benar kemana pendulum politik diarahkan. Batas-batas otentisitas politik sudah ditentukan, dan stamina politik lawan-lawannya mulai diracik. Dalam situasi politik yang dikuasai para petinggi partai politik, jendral, politisi, dan birokrat bermasalah, yang tak lagi bertumpu pada moralitas, Jokowi mesti memainkan politik stick and carrots, yang mengerti kapan menggertak lawan dan kapan menawarkan gula-gula.

Tentu saja semua paham, SBY dan Jokowi memiliki karakter kepemimpinan yang berbeda. Tapi dalam konteks persoalan negara, John Kenneth Galbraith memiliki kesimpulan yang sama, “bahwa setiap pemimpin besar memiliki karakteristik yang sama, yakni keberanian untuk menghadapi semua kecemasan yang dirasakan rakyat dan merubahnya menjadi harapan” (Yudi Latif, Kompas, 9/10/12).

Apakah Jokowi ingin tercatat sebagai presiden yang selalu menciptakan harapan, atau sekedar presiden tiban yang lahir dari kondisi karut-marut politik pemilu 2014?

Jika ingin tercatat sebagai pemimpin besar, Jokowi memiliki rintangan berat mendamaikan friksi KPK dan Polri yang makin menderang. Jika ia tak mampu, akan tercatat sebagai pemimpin yang serba tiban, presden yang serba keberuntungan.

Melihat obesesinya, Jokowi seperti ingin sesegara mungkin namanya

Oleh:

Anhar Putra Iswanto

(Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang; Asal Leong Tengah, Tanjung, KLU)

Langkah politik tentu tidak cukup dengan pidato yang diapresiasi massa. Jokowi tidak dapat lagi bersembunyi dalam gelombang politik narsisme. Rakyat sudah jenuh dengan harapan kosong dan janji-janji palsu. Kita menunggu konsistensi politik Jokowi. Konsistensi yang berani blusukan memberantas korupsi. Bukan politik narsisme belaka. tercatat sebagai “pahlawan” dalam kemelut politik. Jokowi sudah mengerti apa keresahan sekaligus harapan rakyat pada dirinya. Seperti jualan politiknya saat kampanye Pilpres lalu: agenda pemberantasan korupsi. Jokowi harus segera membuktikan janji-janji politiknya, jika tidak ingin tercatat sebagai presiden yang penuh kepalsuan-kebohongan.

Ujian Politik Di Harian ini (15/01/15), saya menulis, bahwa salah satu kelemahan politik Jokowi bermula dari rasa percaya diri PDI-P (baca: Megawati) untuk membentuk koalisi minimalis (minimal winning coalition) di Parlemen. Minimnyaa dukungan partai politik di Parlemen merepotkan pemerintahan Jokowi.

Beberapa kali, kisruh di Parlemen tidak dapat diatasi dengan baik.

Akhirnya membentuk pemerintahan Jokowi menjadi devided government (pemerintahan yang terbelah).

Dalam kekuasaan legislatif yang kuat (legislative havy), friksi politik dipastikan sering terjadi. Kemelut politik—sedikit tidak, akan menyulitkan pemerintah untuk mengeksekusi program-program yang bersifat populis.

Pada akhirnya, stamina pemerintah akan disibukkan untuk membentuk stabilitas politik dan mencari jalan tengah diantara friksi-friksi politik yang ada.

Terlepas dari logika itu, Jokowi “diuntungkan” dengan lolosnya Komjen Budi Gunawan (BG) dari seleksi Parlemen. Koalisi KMP yang semula begitu berisik kontra kebijakan Jokowi pun ikut-ikutan meloloskan BG yang saat itu sudah berstatus tersangka. Meskipun pada akhirnya Jokowi menunda melantik

STASIUN RADIO

BG sebagai Kapolri dan mengangkat Komjen Badrotin Haiti sebagai pelaksana tugas (plt) Kapolri.

Dalam konteks tidak melantik BG sebagai Kapolri, Jokowi lolos ujian. Tetapi, pendulum politik justru bermula dari sana. Jumat, 23 Januari 2015, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap 15 polisi utusan Bareskrim Polri. Friksi Polri vs KPK muncul kembali. Aliansi masyarakat sipil berjamaah di depan gedung KPK dan meminta Presiden Jokowi untuk menyelesaikan Cicak vs Buaya jilid II itu.

Sore hari (23/01/15), Jokowi muncul dengan pidato yang berisi dua perkara.

Pertama, meminta kepada institusi Polri dan KPK untuk mamastikan bahwa proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai dengan aturan undangundang yang ada. Kedua, Jokowi juga meminta kepada Polri dan KPK agar tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing.

Minggu (25/01/15) malam, Jokowi muncul kembali dengan pidato yang isinya dua hal pula. Jangan ada kriminalisasi, dan jangan ada intervensi dari siapa pun terhadap persoalan antara Polri dan KPK. Jokowi pun mengundang sejumlah tokoh untuk dimintai pendapatnya.

Dari pertimbangan itu, Jokowi mengambil langkah strtegis penyelesaian friksi Polri dan KPK. Jokowi kembali mengerti kondisi politik apa yang sedang dihadapi, dan harapan publik yang menunggu keputusannya. Tetapi, dua pidato Jokowi itu sama sekali tak cukup untuk menyelesaikan persoalan. Jokowi kembali dihadapkan pada ujian politik yang pelik. Ujiannya tidak hanya dapat mendamaikan Polri dan KPK. Tetapi yang lebih penting adalah merealisasikan janji Jokowi dalam agenda pemberantasan korupsi. Sebuah janji politik yang ditulis tebal sekali pada saat kampanye Pilpres lalu.

membuat jalan zero sum game antara kedua pihak. Kepemimpinan adalah persoalan tanggung jawab.

Jokowi akan tercatat sebagai pemimpin besar jika berhasil merealisasikan agenda pemberantasan korupsi yang sedang berada dipangkuan kekuasaannya.

Sekiranya Jokowi tak dapat melakukan hal itu, setidaknya ia tidak tercatat sebagai presiden “pemicu kekacauan”. Bagaimanapun publik menilai, friksi Polri dan KPK bermula dari pencalonan tunggal Budi Gunawan sebagai Kapolri, yang semula sudah dicoret “merah” oleh KPK saat diajukan sebagai salah satu calon menteri Kabinet Kerja. Publik bertanya, bukankah Jokowi sudah mengetahui “garis merah” nama BG, tetapi mengapa tetap mengajukannya sebagai calon Kapolri? Maka, publik meyakini ada rekayasa politik dibalik itu.

Kini saatnya Jokowi tak lagi dapat berlindung pada sokongan massa. Sebagaimana dukungan publik saat pilpres lalu. Tetapi sorot mata publik saat ini tertuju pada Jokowi sendiri untuk segera mengambil langkah tepat dan tidak membiarkan friksi ini berlarutlarut. Emosi massa kini kini menunggu Jokowi menggunakan “pedang” kekuasaannya demi ketertiban, kenyamanan, dan keamanan publik.

Langkah politik tentu tidak cukup dengan pidato yang diapresiasi massa. Jokowi tidak dapat lagi bersembunyi dalam gelombang politik narsisme. Rakyat sudah jenuh dengan harapan kosong dan janji-janji palsu. Kita menunggu konsistensi politik Jokowi. Konsistensi yang berani blusukan memberantas korupsi. Bukan politik narsisme belaka. (*)

Gubernur Desak Menag Lantik Rektor IAIN Terpilih Bisa mengganggu kondusivitas kampus

*** Sekda: Persoalan Aset Tidak akan Pernah Selesai

WTP semakin jauh dari asa

Ujian Kepemimpinan Apakah Jokowi mampu untuk melakukannya? Di sinilah nilai kepemimpinan Jokowi dipertaruhkan. Kepemimpinan adalah persoalan keberanian untuk mengambil resiko demi kebaikan publik.

Bukan membentuk alasan dan

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 29 Januari 2015

Pusda NTB dan CCFI ”Action” Giatkan Gerakan Menghidupkan Perpustakaan Dari Hal. 1 program bagaimana menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi sambil berkegiatan seru-seruan.

Para petugas perpustakaan dibekali bagaimana membuat game-game untuk memancing minat masyarakat berkunjung ke perpustakaan desa. Pelatihan IT dan pengelolaan perpustakaan juga diberikan kepada petugas perpustkaan.

Kegiatan pelatihan kepada petugas, pendampingan dan dukungan perangkat komputer bagi perpustakaan desa, ditanggung langsung oleh pihak CCFI. Enam perpustakaan desa yang mulai didukung, akan diperbanyak lagi jumlahnya. Target binaan 6 sampai 10 perpustakaan desa dalam setahun. ‘’Program ini bagaimana membuat masyarakat lebih semangat ke perpustakaan.

Tentu harapan kita dapat meningkatkan minat baca di NTB,’’ harap Mokhlis.

Fasilitator PerpuSeru dari CCFI Erwin Rahadi usai memberikan pelatihan kepada petugas perpustakaan desa di Kantor Perpustakaan Lombok Timur Rabu (28/1) menerangkan, sacara nasional, jalinan kerjasama kegiatan PerpuSeru dengan Perpustakaan sudah terjalin sejak tahun 2011 lalu. kegiatan Feer Learning Meeting dengan para petugas pengelola perpustakaan yang dilaksanakan kemarin menjadi motivasi baru bagi petugas dalam mengembangkan perpustakaan desa yang merupakan pusat pembelajaran masyarakat. ‘’Kita berharap, target satu bulan ke depan perpustakaan desa dapat mengadakan kegiatan baik pelatihan komputer, pembinaan wira usaha, pengelolaan sampah maupun yang lainnya,’’ jelas Erwin.

Program PerpuSeru akan meningkatkan minat masyarakat untuk mengakses informasi, yang tentunya akan berdampak pada peningkatan masa depan masyarakat.

Perpustakaan diyakini sebagai salah satu tempat terbaik untuk memberdayakan remaja, perempuan dan

wirausaha dari berbagai latar belakang yang berbeda serta bisa menjadi jembatan masa depan masyarakat yang lebih cemerlang. ‘’Kita bersama perpustakaan sudah memberikan bantuan kepada masingmasing berupa tiga unit komputer kepada enam perpustakaan kelurahan/desa di Kabupaten Lombok Timur. Di kelurahan, Selong, Aikmel, Kotaraja, Sepit, Sakra dan Pesanggarahan, kita berharap fasilitas dan sarana yang sudah diberikan itu bisa dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya oleh masyarakat,’’ harapnya.

Sementara, Kepala Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi (KPAD) Lombok Timur, L.Taufikkurrahman,S.Sos, menjelaskan, kegiatan tersebut diikuti peserta dari unsur perpustakaan desa, PKK dan Karang Taruna.

Tujuannya untuk memfasilitasi proses saling belajar dan berbagi pengalaman antar perpustakaan.

Bahkan, kegiatan Feer Learning Meeting itu juga merupakan salah satu langkah dalam memotivasi dan membangun kepercayaan diri peserta untuk terus melaksanakan rencana kerja pengembangan perpustakaan desa.

Dikatakannya, setelah kegiatan, enam desa yang menjadi sample itu akan mengadakan kegiatan minimal satu kali dalam satu bulan. ‘’Kita berharap perpustakaan tidak hanya digunakan untuk membaca. Namun, selain membaca juga dibarengi dengan kegiatan-kegiatan seperti kewirausahaan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada,’’ tambahnya. Fasilitas internet gratis juga sudah banyak dirasakan langsung manfaatnya oleh pembaca di Perpustakaan Selong.

Pengurus Perpustakaan Desa Sakra, Susiana mengatakan, program PerpuSeru Perpustakaan dan CCFI, masyarakat merasa cukup terbantu. Sebab ada dukungan fasilitas IT dan bukubuku dan game.(bul/yon/*)

Dikbud Gelar Rapat Kerja Kepala Sekolah Se-Lobar Dari Hal. 1 Yang paling membanggakan lagi, kegiatan itu dihadiri langsung oleh Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Kapus Kurbuk), Drs. Ramon Mohandas. Kapus Kurbuk ini diundang sebagai pemateri dalam Raker seluruh kepala sekolah tersebut.

Kadis Dikbud, Ilham MPd dalam laporannya menyatakan, tujuan kegiatan Raker ini untuk memberi informasi terkini terkait isu strategis yang sedang terjadi terutama tentang kurikulum 2013 dan pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun ini. ‘’Jumlah pesertanya sebanyak 564 orang,’’ sebut Ilham.

Dari ratusan peserta tersebut, terdiri dari Kepala TK 13 orang, Kepala SD 339 orang, SMP 41 orang, SMA dan SMK masing-masing 14 orang. Disamping itu, pengawas TK dan SD 63 orang, pengawas SMP, SMA serta SMK sebanyak 35 orang ditambah kepala UPTD 14 orang dan pejabat eselon III lainnya di Dikbud.

Dalam Raker ini jelas Ilham, sejumlah nara sumber akan memberi materi antara lain, Bupati, Kapus Kurbuk Kemendikbup, Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Kadis Dikbud Provinsi NTB dan Kepala Kantor Aset serta kepala bidang di Dikbud Lobar.

Materi yang akan disampaikan menyangkut impelentasi Kurikulum 2013 dan kurikulum tahun 2006 serta UN 2015. ‘’Selain itu menyangkut pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah,’’ bebernya. Diharapkan, semua kepala satuan pendidikan memiliki kesamaan visi dan misi terkait pengelolaan pendidikan dan kesamaan pemahaman semua kepala satuan pendidikan tentang pelaksnaan UN 2015.

Sementara itu, Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap Kadis Dikbud, Ilham dan ja-

jarannya. ‘’Saya apresiasi kepada Dikbud karena melaksanakan kegiatan lebih awal, dimana SKPD lain masih mempersiapkan kegiatannya,’’ puji Bupati.

Dikatakan, dengan ketidakjelasan terkait kurikulum yang dilaksanakan saat ini menyebabkan para guru dan kepala sekolah menjadi risau. Sehingga diadakannya Raker dengan menghadirkan Kepala Kurbuk bisa memberi informasi langsung ke para kepala sekolah.

Menurutnya, kurikulum tidak boleh kaku sebab kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Bagaimanapun baik dan sempurnanya kurikulum yang akan disampaikan ke anak didik tergantung dari pelaksanaan dalam hal ini guru dan Kepsek. Sebab jika tidak bisa dilaksanakan dengan baik maka aspek dalam pendidikan juga tidak bisa terlaksana dengan baik. ‘’Kepsek bertanggung jawab pada proses pembelajaran di sekolahnya,’’ bebernya.

Terpisah, Kapus Kurbuk, Drs. Ramon Mohandas menyatakan terkait kurikulum sesuai dengan SE terakhir yang dikirim Kemendikbud yang boleh lanjut melaksanakan Kuikulum 2013 adalah sekolah yng sudah melaksanakan tiga semester. Sementara sekolah yang baru satu semestar dikembalikan ke 2006 untuk sementara. Sekolah ini harus menyiapkan diri dulu untuk siap melaksanakan K13 paling lambat hingga 2018. ‘’Secara bertahap akan berlanjut Kurikulum 2013 itu, saat ini sedang di review,’’ ujarnya. Setelah selesai di review maka mulai tahun 2016 jumlah sekolah yang melaksanakan K 13 bertambah,’’ katanya. (Her/*)

Halaman 15

Wajah Lama di Pos Baru Dari Hal. 1 Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ir. H. Ali Syahdan dan Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik, H. Rachmad Radjendi, SH. Empat orang mantan pejabat eselon II ini selanjutnya dipercaya oleh Gubernur menjadi Tim Gubernur untuk percepatan pembangunan daerah. Dimana tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur NTB Nomor 821.2-1/ 036/BKD-Diklat/2015 tentang pengangkatan anggota Tim Gubernur untuk percepatan pembangunan daerah lingkup Pemprov NTB. Sementara itu, pejabat lainnya yang bergeser posisi antara lain Kepala Dinas Pertanian TPH NTB, Ir. Husni Fahri, MM menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Perindag NTB. Husni Fahri diganti posisinya oleh Ir. Mokhlis, M.Si yang sebelumnya Kepala Perpusatakaan dan Arsip.

Kepala Perpustakaan dan Arsip NTB selanjutnya dijabat oleh Drs. H. Imhal yang sebelumnya Kepala Dinas Dikpora NTB. Kepala Dikpora NTB yang baru dijabat oleh Asisten I Setda NTB, Dr. Rosyadi H. Sayuti, M.Sc. Ja-

batan Asisten I selanjutnya dipegang oleh Dr. Ir. Abdul Hakim, MM yang sebelumnya Kepala Bakesbangpoldagri. Kepala Bakesbangpoldagri selanjutnya dijabat oleh Drs. H. L. Bayu Windya, M.Si. Bayu sebelumnya menjabat Kepala BKPMPTSP NTB. Kepala BKPMPTSP NTB yang baru, dijabat oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Drs. Ridwansyah, MT. Selanjutnya Kepala Dinas Budpar NTB dijabat oleh H. L. Moh. Faozal, M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Kepala Biro Keuangan, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si dimutasi menjadi Kepala Dispenda NTB yang sudah lowong sejak akhir 2013 lalu.

Jabatan Kepala Biro Keuangan yang baru, dijabat oleh Ir. H. Iswandi yang sebelumnya Kepala Biro Umum.

Kepala Biro Umum kemudian bergeser ke Drs. Fathurahman, M.Si yang sebelumnya Sekretaris Dispenda NTB. Kemudian, jabatan Kepala Biro Kerjasama dan SDA bergeser ke Ir. H. Muhammad Rum, MT. Sementara Kepala Biro Kerjasama dan SDM sebelumnya, Drs.

Dirjaharta, M.Si bergeser posisi menjadi Kepala Biro Pemerintahan.

Kepala Disosdukcapil NTB, Drs. Bachruddin, MPd digeser menduduki jabatan baru sebagai Kepala BPMPD NTB. Bachruddin digantikan oleh Sekretaris BKP NTB, Drs. H. M. Husni Thamrin, MM sebagai Kepala Disosdukcapil. Kepala Biro AP ULPBJP dijabat oleh Ir. I Gusti Bagus Sugiartha, MT yang sebelumnya menjabat Kabid Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana Bappeda NTB. Sementara, Kepala Biro AP ULPBJP sebelumnya, Ir. Muhammad Rum, MT digeser sebagai Kepala Biro Kerjasama dan SDA. Kepala Biro Perekonomian, Drs. Hendro Kartiko, M.Si digeser menduduki jabatan baru sebagai Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri. Posisi Kepala Biro Perekonomian dijabat oleh Dr. Ir. Manggaukang, MM yang sebelumnya menjabat Kabid Pendidikan Khusus, Layanan Khusus dan Sekolan bertaraf Internasional Dikpora NTB. Sedangkan, untuk posisi Kepala Biro Organisasi dijabat oleh Drs. Tri Budiprayitno, M.Si yang sebelumnya mnejabat Sekretaris Dishubkominfo NTB. (nas)

Berani Eksekusi Kebijakan Dari Hal. 1 Darma Setiawan menegaskan, mutasi yang merupakan kebijakan Gubernur NTB bersama jajarannya tersebut tentu memiliki maksud tertentu, salah satunya untuk mendorong kinerja birokrasi di lingkup Pemprov NTB. Dalam mutasi itu, sejumlah SKPD memang mengalami pergantian pucuk pimpinan. Salah satunya, yang menurut Darma Setiawan cukup krusial adalah pergantian Kepala Dinas Pariwisata NTB yang dipercayakan kepada M.Lalu Faozal, S.Sos, M.Si. Ia menegaskan, Faozal yang sempat hengkang dari lingkup Pemprov NTB, kini kembali mendapatkan kepercayaan untuk menduduki po-

sisi strategis dalam pengembangan sektor pariwisata NTB. Menurutnya, saat ini sektor pariwisata memang sangat membutuhkan sentuhan dan terobosan.

Salah satu pekerjaan rumah di sektor ini adalah pengembangan kawasan Mandalika yang hingga saat ini masih saja terbengkalai. ‘’Segera tuntaskan tanahtanah telantar di kawasan selatan NTB, kalau ingin pariwisata kita berkembang,’’ ujarnya.

Menurut politisi Partai Golkar ini, sektor pariwisata adalah salah satu sektor andalan yang sedang dikembangkan oleh Pemprov NTB. Pergantian pucuk pimpinan di Dinas Pariwisata, tentunya diharapkan bisa bermuara pada perkembangan sektor

tersebut. Karena itulah, ia menegaskan pejabat baru yang ditunjuk harus berani melakukan terobosan yang tidak mampu dilakukan oleh pendahulunya. ‘’Jangan sudah menggantikan, tapi lebih buruk dari yang lama, kan fatal itu,’’ ujarnya.

Ia mengingatkan, pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk memimpin SKPD lainnya, juga harus mengusung semangat yang sama, yaitu harus melakukan terobosan lewat jabatan yang diembannya. ‘’Saya minta supaya betulbetul yang ditunjuk Gubernur sekarang, yang dipercayakan untuk memegang jabatan baru ini supaya lebih baik, kalau tidak, lebih baik mundur saja,’’ tegasnya. (aan)

Kejari Praya Mulai Pulbaket Dari Hal. 1 Yang mungkin tahu dan mengetahui prihal pelaksanaan proyek tersebut.

Selain itu, dalam mingguminggu ini pihaknya juga berencana untuk turun langsung ke lapangan. Untuk melihat langsung kondisi proyek tersebut. Sekaligus untuk identifikasi persoalanpersoalan yang terjadi dalam proses pengerjaan proyek besar tersebut. ‘’Rencananya sih kita mau turun hari ini (Rabu kemarin,red) ke lokasi proyek. Tapi karena ada kendala, rencana turun ke lapangan kita tunda semen-

tara waktu,’’ imbuh Raka.

Rencananya, tim penyidik dari Kejari Praya akan didampingi dari LP-Pakar yang mengetahui persis lokasi proyek tersebut. ‘’Jadi nanti kita akan turun bersama saudara Isnaini (LPPakar), karena tahu persis lokasi proyek ini,’’ ujarnya.

Proyek rehab saluran irigasi di Daerah Irigasi (DI) Bendungan Batujai itu sendiri menjadi bidikan pihak Kejari Praya, setelah mencuat adanya indikasi penyelewengan dalam proyek yang dibiayai APBN tersebut. Dimana, diduga pengerjaan proyek sepanjang 11 km lebih tersebut

tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Kasus inipun menjadi kasus pertama yang masuk ke Kejari Praya di bawah kepemimpinan Kajari Praya yang baru, Feri Mupahir, SH.MH. Kajari Praya pun memberikan atensi khusus terhadap pengungkapan kasus tersebut. Mengingat besarnya nilai proyek dan potensi kerugian negara yang timbul jika dugaan penyimpangan pada proyek rehab saluran irigasi tahap III milik BWS Nusa Tenggara I itu benar terjadi. (kir)

Jabatan Lowong Diisi Pekan Depan Mataram (Suara NTB) – Mutasi yang dilakukan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyisakan banyak posisi yang lowong. Apalagi banyak pejabat tersebut yang mendapat promosi ke eselon II. Banyaknya kondisi yang lowong ini juga disadari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB. Kepala BKD NTB Drs. H. Muh. Suruji, tidak ingin membiarkan jabatan strategis tersebut kosong dalam terlalu lama.

Kepada Suara NTB di Kantor Gubernur NTB, Rabu (28/1), Suruji mengakui, jika posisi yang lowong tersebut segera diisi dalam waktu dekat. ‘’Insya Allah pekan depan kita akan isi,’’ jawabnya pendek.

Adapun posisi yang lowong adalah Sekretaris Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB. Pejabat sebelumnya Drs. H. M. Husni Thamrin, MM, dipromosi sebagai Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil menggantikan Drs. H. Bachruddin, MPd. Selain itu, posisi Kepala Bidang Perencanaan

Tata Ruang dan Prasarana pada Bappeda NTB juga lowong, karena pejabat sebelumnya, Ir. I Gusti Bagus Sugiartha, MT, dipromosi sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Penggadaan/Jasa Pemerintah Setda NTB. Begitu juga posisi Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika NTB masih belum terisi.

Drs.Tri Budiprayitno, MSi, pejabat sebelumnya dipromosi sebagai Kepala Biro Organisasi Setda NTB. Kondisi serupa juga terjadi di Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah NTB juga lowong. Drs. Fathurrahman, MSi, dipromosi sebagai Kepala Biro Umum Setda NTB. Jabatan yang ditinggalkan Dr. Ir. Manggaukang, MM, yang sebelumnya Kepala Bidang Pendidikan Khusus, Layanan Khusus dan Sekolah Bertaraf Internasional pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB juga lowong.

Manggaukang dipromosikan sebagai Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda NTB. (ham)

Bentuk Tim Gubernur Dari Hal. 1 jelas Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi usai melantik dan mengambil sumpah puluhan pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB, Rabu (28/1).

Tim Gubernur untuk percepatan pembangunan daerah ini dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 821.2-1/036/BKD-Diklat/ 2015. Tim ini diketuai oleh mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Drs.L. Imam Maliki, MM. Wakil Ketua, Drs. H. Arsyad Abd. Gani yang sebelumnya Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Dengan anggota-anggota Ir. H. Ali Syahdan, H. Rachmad Radjendi, SH dan Desak Putu Yuliastini, SH. Gubernur mengatakan, ketua dan anggota tim diberikan hak-hak seperti pejabat eselon II. Dikatakan, tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Tim Gubernur untuk percepatan pembangunan daerah ini tak kalah pentingnya dibandingkan pejabat struktural yang ada. ‘’Kalau ini, dia akan lebih operasional karena dia akan bisa berkoordinasi juga dengan dinas-dinas yang ada dan

bisa membantu Gubernur untuk mencari aspek-aspek menciptakan percepatan,’’ terangnya.

Orang nomor satu di NTB ini menjelaskan, sesuai dengan visi misi Pemprov NTB yang tertuang dalam RPJMD 2013-2018, dimana aspek percepatan terus menjadi penekanan dalam upaya mempercepat kesejahteraan rakyat. Artinya, programprogram yang dijalankan SKPD jangan hanya terjebak pada program rutinitas. ‘’Tim ini disiapkan untuk bisa menggali, mencari dan memastikan percepatan bisa seluruh sektor itu terjadi,’’tambahnya.

Gubernur mengatakan, lima birokrat yang ditempatkan dalam Tim Gubernur untuk percepatan pembangunan daerah ini merupakan birokrat yang profesional.

Dimana, mereka pernah menduduki jabatan eselon II pada sejumlah SKPD. Dengan pengalaman itu, diharapkan dapat membantu Gubernur dalam kajian-kajiannya untuk percepatan pembangunan di semua sektor. ‘’Ini payung hukumnya berupa Pergub. Di Jakarta sudah ada seperti itu,’’ jelasnya. (nas)

Gubernur Minta Pejabat Jangan Permainkan Jabatan Dari Hal. 1 Selain itu, Gubernur mengingatkan jajarannya supaya jangan berbuat sesuatu yang justru memberatkan organisasi dalam hal ini Pemprov NTB. Kemudian, tidak melakukan hal-hal yang dapat mendeskreditkan pemerintah daerah. Serta jangan melakukan hal-hal yang menyakiti masyarakat. ‘’Laksanakan tugas dengan baik dan lakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Kalau ada hal yang diperlukan dari pimpinan segera berkonsultasi. Saya meminta bapak/ibu untuk maksimalkan kewenangan yang ada pada bapak ibu untuk melaksanakan tugas,”tambahnya.

Zainul Majdi menjelaskan, mutasi atau reposisi jabatan yang dilaksanakan untuk kepentingan organisasi pemerintah provinsi. Semua yang dikerjakan dan didedikasikan semata-mata untuk kepentingan pemerintah provinsi dalam hal ini visi misi, program utama dan tujuan strategis yang telah dirumuskan menjadi dokumen politik yang disepakati bersama DPRD NTB dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) NTB 2013-2018. ‘’Maka pimpinan bersama Wakil Gubernur punya kewajiban untuk memastikan organisasi ini harus memiliki kemampuan untuk mencapai tujuannya. Salah satu cara untuk memastikan agar organisasi mencapai tujuannya, memastikan organisasi itu dinamis, bergerak sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Mampu untuk memper-

baiki dirinya terus menerus, responsif terhadap tantangan eksternal dan internal dan punya komitmen yang tinggi,’’ terangnya.

Menurutnya, mutasi pejabat eselon II yang dilaksanakan ini telah mempertimbangkan hal-hal yang bersifat objektif dan subjektif. Halhal yang bersifat objektif itu antara lain kompetensi, rekam jejak, golongan, kepangkatan dan kinerja. Sementara hal-hal yang bersifat subjektif menjadi pertimbangan pimpinan adalah pelaksanaan tugas yang diberikan selama ini.

Pada kesempatan itu, Gubernur langsung memberikan penekanan kepada para pejabat yang menduduki jabatan baru. Seperti Biro Pemerintahan diharapkan agar keseluruhan konsolidasi pemerintahan, baik ke kabupaten/kota maupun ke pemerintah pusat berjalan lebih baik lagi. Supaya, hal-hal yang terkait dengan tugastugas pemerintahan yang diembankan kepada pemerintah provinsi bisa dilaksanakan dengan maksimal. ‘’Termasuk juga memastikan tugas pemerintahan umum yang diembankan kepada Gubernur dapat terlaksana dengan baik. Saya minta Biro Pemerintahan seperti itu. Biro Organisasi juga demikian, memastikan oraganisasi pemerintahan adalah organisasi yang efektif, efisien, mampu melaksanakan tugas dengan baik,”harapnya.

Orang nomor satu di NTB ini menambahkan, untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB

diharapkan memfasilitasi hilirisasi produk-produk unggulan daerah seperti Sapi, jagung dan Rumput Laut (Pijar). Gubernur menngungkapkan kenapa dirinya memilih Ir. Husni Fahri, MM sebagai Kepala Disperindag NTB? Karena yang bersangkutan dinilai punya pengalaman di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH).

Pasalnya, sebagian besar dari komoditas unggulan yang akan dihilirisasi oleh Pemprov NTB adalah komoditas pertanian. “Saya harapkan bisa berkelanjutan di dalam pelaksanaan tugas yang lain,”imbuhnya.

Sementara untuk Kepala Dispenda yang baru, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si. Gubernur menilai tugas sebagai Kepala Dispenda sebagai tugas yang sederhana.

Untuk itu, ia meminta kepala dinas yang baru memastikan agar pendapatan asli daerah terus meningkat. Ia meminta kepala dinas yang baru untuk menggali seluruh potensi PAD yang ada. Pasalnya, PAD menyumbang persentase yang semakin besar dalam APBD. “Tentu anggaran yang dalam bentuk perimbangan DAU dan DAK terus menerus kita tingkatkan. Namun PAD tentu juga harus terus kita tingkatkan. Pastikan terus meningkat untuk kita kembalikan membiayai pembangunan,’’ pesannya.

Untuk Biro Keuangan, Gubernur meminta untuk terus menerus dilakukan pembenahan aset-aset daerah.

Sedangkan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Nama-nama Pejabat Eselon II Lingkup Pemprov NTB yang Dimutasi

(Disbudpar) NTB, ia meminta kepala dinas yang baru, H. L. Faozal, M.Si memastikan semua agenda-agenda pariwisata baik itu Tambora Menyapa Dunia (TMD), pertemuan World Islamic Tourism Mart (WITM), Musabaqah Tilawatil Qur’an

(MTQ) tahun 2016. Selain itu, Gubernur juga meminta destinasi wisata terus diperbaiki serta pembangunan kepariwisataan difasilitasi dengan baik. “Saya harapkan untuk melaksankan tugas dengan spesifik, jelas dan terkoordinasi,’’pungkasnya. (nas)

Kamis, 29 Januari 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Refleksi 5 Tahun Pemerintahan AMAN di Kecamatan Sekarbela Mataram (Suara NTB) – Refleksi 5 tahun pemerintahan pasangan Walikota Mataram H Ahyar Abduh dan Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana (AMAN) digelar di Ke-

camatan Sekarbela, Rabu (28/ 1). Refleksi di kecamatan terakhir ini berlangsung di Halaman Kantor Camat Sekarbela dihadiri Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh, Wakil Walikota Mataram H Mohan Roliskana, Sekda Kota Mataram HL Makmur Said, sejumlah pejabat lingkup Pemkot Mataram, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah hingga masyarakat Kecamatan Sekarbela.

Saat menyampaikan refleksi 5 tahun kepemimpinannya bersama Wakil Walikota, Walikota menyatakan, refleksi ini menjadi program Pemkot Mataram sebagai bentuk kilas balik pembangunan di Kota Mataram yang sudah terlaksana dalam 5 tahun ini. Dimana pada tahun sebelumnya, refleksi tidak pernah dilaksanakan secara langsung ke masyarakat. Mulai tahun 2014 hingga awal tahun ini, pola refleksi diubah dengan penyampaian langsung Walikota di hadapan masyarakat. ‘’Refleksi ini setiap tahun kita lakukan, tapi secara kon-

stitusional dilakukan di depan sidang paripurna dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di hadapan dewan. Di akhir masa jabatan ini, kami memandang perlu menyampaikan laporan ke masyarakat secara terbuka dalam bentuk refleksi pembangunan selama 5 tahun berjalan. Persoalan nanti bagaimana, kita kembalikan ke masyarakat,’’ ujarnya.

Dikatakan Walikota, pembangunan tidak bisa dilakukan dalam waktu setahun bahkan 5 tahun. Dirinya menyadari bahwa pembangunan adalah proses yang tidak ada kata berhenti. Selama 5 tahun kepimpinannya ini, kata Walikota, sudah jelas apa yang ingin dicapai, tentunya sesuai dengan motto Kota Mataram yang Maju Religius dan Berbudaya. ‘’Tentunya dalam melaksanakan pembangunan tidak boleh lepas dari 4 prinsip , yakni pro job, pro growth, pro for and pro empirovment,’’ ujarnya.

Terkait posisi Kota Mataram dengan luas wilayah hanya 61,30 kilometer persegi dan penduduk 427 ribu jiwa,

tergolong kecil namun Kota Mataram memiliki posisi strategis. Karenanya, Walikota sangat optimis Mataram bisa semakin baik, maju dan mampu bersaing dengan kotakota lain di NTB. Posisi strategis itu adalah, Mataram sebagai ibukota provinsi menjadi wajah terdepan Provinsi NTB. Mataram juga menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan nasional maupun internasional. ‘’Mataram harus persiapkan diri untuk pelaksanaan MTQ nasional tahun 2016,’’ katanya.

Posisi strategis lainnya, Mataram juga ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi NTB sebagai Mataram metro. Artinya, dari sisi tata ruang, Mataram harus mampu mempersiapkan kebutuhan bagi daerah-daerah di sekitarnya. Untuk itu, Pemkot Mataram terus mendorong agar pemerintah pusat dan provinsi memberikan perhatian khusus ke Kota Mataram.

Selain keberhasilan, sejumlah pekerjaan rumah Pemkot Mataram juga masih menanti.

Seperti perbaikan jalan

lingkungan dan perbaikan rumah tidak layak huni. Sampai saat ini, lebih dari 2 ribu rumah tidak layak huni sudah diperbaiki dari dana pusat, provinsi dan Kota Mataram. Pemkot Mataram juga terus memikirkan ketersediaan air bersih bagi warga tidak mampu, serta penambahan titik lampu sebagai bagian dari program peningkatan kualitas infrastruktur. ‘’Lampu jalan ini masih jadi PR. Empat tahun lalu jumlah titik lampu 4 ribu, sekarang sudah menjadi 7 ribu lebih. Saya ingin Mataram terang terus, sehingga kita butuh 15 ribu titik lampu lagi,’’ kata dia.

Walikota juga mengatakan, APBD Kota Mataram mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2010 sebesar Rp 600 miliar kini menjadi Rp 1,1 triliun. Potensi sumber pembiayaan dari PAD juga naik signifikan dari Rp 42 miliar menjadi Rp 190 miliar yang didominasi sektor jasa, perdagangan, dan perhotelan. ‘’Komitmen bersama kami adalah sebagai pelayanan umat dan masyarakat. Kami akan terus bekerja selesaikan tugas

dipenghujung masa jabatan kami,’’ tegas Walikota yang disambut tepuk tangan para hadirin.

Camat Sekarbela, Hariadi mengatakan, refleksi merupakan program Pemkot Mataram agar pasangan AMAN dapat memberikan laporan terhadap program-program yang dilaksanakan selama lima tahun ini kepada masyarakat. ‘’Pasangan AMAN akan berakhir masa jabatannya pada 10 Agustus 2015. Inilah kesempatan untuk sampaikan program-program yang telah dilaksanakan 5 tahun ini,’’ kata Camat.

Ia menyebut, kehadiran pasangan AMAN telah memberikan inspirasi untuk kemajuan Kota Mataram, terkhusus bagi Kecamatan Sekarbela yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ampenan. ‘’Begitu pesat pembangunan di Kecamatan Sekarbela. Fasilitas jalan luar biasa mulus, dan terang benderang,’’ ulas Hariadi. (Humas/*)

H. Ahyar Abduh

Penyidikan Kasus BG Dilanjutkan Meski Saksi Mangkir Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi tetap melanjutkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan, meski banyak saksi yang dipanggil tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

(ant/Bali Post)

REKOMENDASI TIM SEMBILAN - Sejumlah anggota Tim Sembilan, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif (keempat kiri), Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie (kedua kanan), mantan Ketua KPK Tumpak Hatorangan (kanan), mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas (kiri), Sosiolog Imam Prasodjo (ketiga kiri), mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno (kedua kiri), dan Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar (ketiga kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/1). Tim Sembilan menyampaikan hasil rapat internal berupa sejumlah rekomendasi dan saran kepada Presiden Jokowi tentang penyelesaian kisruh antara KPK dan Polri.

“Tapi yang saya ingin kasih jaminan, kita akan ikuti tahapan sesuai dengan prosedur kalau nanti harus diperiksa lebih lanjut, kita akan ikuti,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Gedung KPK Jakarta, Rabu (28/ 1) dini hari.

Sudah ada tujuh orang saksi yang dipanggil dalam kasus ini, kebanyakan adalah polisi aktif yaitu Direktur Penyidi-

kan Pidana Umum Badan Reseserse Kriminal (Dirtipidum Bareskrim) Polri Brigjen Pol Drs Herry Prastowo; dosen utama Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Kombes Pol Drs Ibnu Isticha; mantan Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Inspektorat Pengawasan Umum (Karorenmin Itwasum) Polri Brigadir Jenderal (Purn) Heru Purwanto.

Mantan Wakil Inspektorat Pengawasan Umum (Wairwasum) Mabes Polri Inspektur Jenderal Pol Andayono yang sekarang menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur; Wakil Kepala Polres Jombang Komisaris Polisi Sumardji; Aiptu Revindo Taufik Gunawan Siahaan dan Widyaiswara Utama Sekolah Pimpinan Lemdikpol Polri Irjen (Purn) Syahtria Sitepu.

Hanya Syahtria Sitepu yang memenuhi panggilan KPK pada 19 Januari 2015 lalu.

“Begini, Presiden Jokowi kan sudah menjamin proses ini akan dilakukan secara akuntabel, artinya juga akan menjamin bahwa siapapun yang terlibat dalam kasus ini harus konsisten, sama seperti saya, datang. Jadi saya ingin menunjukkan sebagai penegak hukum harus konsisten, kalau penegak hukum tak konsisten, apa itu,” tambah Bambang.

Keterangan saksi menurut Bambang memang dibutuhkan sebagai alat bukti.

“Alat bukti kan salah satunya keterangan saksi. Dalam hukum acara ada mekanismenya,” ungkap Bambang. Lebih lanjut, menurut Bambang, pihak Polri seharusnya mendukung terungkapnya kasus ini

karena Budi Gunawan diduga menggunakan kewenangannya sebagai petinggi Polri untuk kepentingannya sendiri.

“BG (Budi Gunawan) juga melakukan tidak pidana dengan menggunakan kewenangannya untuk kepentingannya sendiri. Itu tidak berkaitan dengan institusi, sehingga kepentingan institusi untuk masuk dalam perkara ini sebetulnya tidak ada,” tegas Bambang.

Artinya, tidak ada alasan bila Polri tidak mendukung pengungkapan kasus ini termasuk dengan tidak menghadirkan jajarannya sebagai saksi di KPK. “Karena dia (Budi Gunawan) menggunakan kewenangannya untuk kepentingan diri sendiri.

Kalau kejernihan dalam melihat masalah ini bisa dikemukakan dengan baik maka sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mengikuti aturan hukum, apa lagi Presiden sudah mengatakan ikuti aturan hukum. Saya percaya kok sama Presiden,” ungkap Bambang. (ant/Bali Post)

Tim Komnas HAM Temui Wakapolri Jakarta (Suara NTB) Tim Penyelidikan Dugaan Kriminalisasi Pimpinan KPK yang dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menemui Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti untuk menyelidiki dugaan kriminalisasi Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto yang ditangkap Polri, Jumat (23/1).

“Tentang penyelidikan kriminalisasi pimpinan KPK, kami perlu konfirmasi Polri,” kata ‘Komisioner Komnas HAM Nur Kholis yang sekali-

gus merupakan’Ketua Tim Penyelidikan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/1) .

Dari pertemuan tersebut, Nur mengatakan pihaknya mendapat penjelasan soal aturan Polri dalam penangkapan tersangka suatu kasus.

Hal tersebut untuk mengungkap dugaan kriminalisasi dalam cara penangkapan terhadap Bambang.

Pihaknya mengatakan Kabareskrim Polri Irjen Pol Budi Waseso bakal mendatangi Komnas HAM pada Jumat

(30/1). Sebelumnya pihaknya telah mengantongi keterangan dari Bambang.

Jika pihaknya sudah mendapatkan keteranganketerangan dari berbagai pihak yang terkait, maka tim segera akan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo.

“Kami masih melengkapi keterangan-keterangan. Kami usahakan selesai secepatnya sehingga dalam tujuh hari kami bisa berikan rekomendasi ke presiden,” katanya.(ant/Bali Post)