Snt30012015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB

JUMAT, 30 JANUARI 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 271 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Belanja Modal Infrastruktur

BPK Temukan Dugaan Kerugian Daerah Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB menemukan dugaan kerugian keuangan daerah sesuai dengan Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) atas belanja modal infrastruktur Pemprov NTB tahun anggaran 2013 dan tahun 2014 sampai dengan periode 30 November 2014. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemprov NTB bersama DPRD diberikan waktu selama 60 hari ke depan untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut. ‘’Kami belum buka tetapi sudah diberikan gambaran bahwa memang ada hal-hal yang menjadi kewajiban DPRD untuk menindaklanjuti. Kami punya waktu dari hari ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

hanya 60 hari ke depan. Untuk menindaklanjuti semua apa yang menjadi catatan, dalam bahasa teman-teman media temuan dalam LHP itu,’’ ujar Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahally Fikri di Gedung DPRD NTB, Kamis (29/

1) siang kemarin.

Dikatakan, LHP atas belanja modal infrastruktur Pemprov NTB tahun anggaran 2013 dan 2014 sampai dengan periode 30 November 2014 itu, Bersambung ke hal 15

’’

Temuannya, persoalan yang diduga menimbulkan kerugian keuangan daerah. Kita belum buka. Ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti.

(Suara NTB/nas)

Pejabat Kebingungan, Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Tak Jelas

(Suara NTB/ula)

TENUN MBOJO - Sejumlah perajin sedang membuat kerajinan tenun khas Mbojo di Dompu beberapa waktu lalu.

Kain NTB Ditampilkan di ’’New York Fashion Week’’

TO K O H Bangun Jalan Lingkar PEMKOT Mataram berencana untuk membangun jalan lingkar di tepi pantai Sekarbela-Ampenan sepanjang 9 kilometer. Meski belum tahu kapan akan bisa direalisasikan, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan saat ini rencana pembangunan jalan tersebut sedang dalam tahap penyusunan DED (Detail Engineering Design).

Bersambung ke hal 15 H.Ahyar Abduh

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Harus ’’Berlari’’

Ahyar Fadli

PARA Pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB yang baru dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam pelaksanaan mutasi yang digelar Rabu (28/1) harus “berlari” mengejar target-target pembangunan daerah sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD NTB 2013-2018.

Para pejabat yang sudah ditempatkan menempati pos baru diharapkan telah sesuai dengan kompetensi, pengalaman dan track record SKPD yang dipimpin.

Bersambung ke hal 15

Jakarta (Suara NTB) Busana karya Dian Pelangi, Barli Asmara dan Zaskia Sungkar yang dibuat dari kain NTB akan ditampilkan dalam New York Fashion Week (NYFW) 2015 di Crowne Plaza Times Square Manhattan, New York pada 14 Februari 2015.

Ketiganya akan menampil-

kan 45 rancangan adibusana (haute couture) musim dingin dari kain NTB dengan ciri khas masing-masing. Dian dengan warna-warni mencolok, Barli dengan warna kebumian nan megah serta Zaskia yang mengusung warna-warna pastel. ‘’Ini adalah misi budaya kami yang bertujuan untuk

mempresentasikan kain tradisional,’’ kata Barli di Kementerian Pariwisata, Kamis (29/ 1). Barli menjelaskan bahwa mereka juga mengusung misi lain yang bertujuan memperlihatkan pada dunia tentang keragaman fashion hijab dari Indonesia.

Bersambung ke hal 15

Kejari Mataram Bidik Proyek Rumah Kumuh Rp 14,7 Miliar di KLU Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Mataram mengawali tahun 2015 dengan membidik kasus kakap di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kasus itu terkait dugaan korupsi pada proyek rehabilitasi rumah kumuh pada Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) KLU senilai Rp 14,7 miliar lebih tahun anggaran 2013.

Kajari Mataram Rodiansyah, SH melalui Kasi Pidsus Herya Sakti Saad, SH menyebutkan, kasus ini sudah diterbitkan surat perintah penyelidikan (Sprintlid) ‘’Kami sudah terbitkan sprintlid, sebelumnya juga sudah periksa saksi saksi,’’ kata Herya Sakti Saad kepada Suara NTB, Kamis (29/1).

Gambaran disampaikan Herya, anggaran proyek ini bersumber dari APBN untuk tahun anggaran 2013. Disalurkan melalui Pemda KLU, sementara pelaksana teknisnya BPM , Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (PPKB) dan Pemerintahan Desa (Pemdes).

Judul proyek ini, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (PSBS) dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). ‘’Kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Sudah kami tindaklanjuti dengan penyelidikan. Beberapa dokumen terkait kasus ini juga sudah kami telaah,’’ sambung mantan Kasi Perdata dan Tuntutan (Datun) ini.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Sehari pascamutasi, sejumlah pejabat non struktural yang ditempatkan menjadi anggota Tim Gubernur untuk percepatan pembangunan daerah masih kebingungan. Pasalnya, mereka belum disediakan Sekretariat untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Tim Gubernur untuk percepatan pembangunan daerah ini diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 821.2-1/036/BKD-Diklat/ 2015. Dasar hukum pembentukan tim itu antara lain UU. No. 64 tahun 1958, UU No. 12 tahun 2011, UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU No. 23 tahun 2014 pemerintahan daerah.

Anggota tim ini diketuai oleh mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Drs.L. Imam Maliki, MM. Wakil Ketua, Drs. H. Arsyad Abd. Gani yang sebelumnya Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Dengan anggota-anggota Ir. H. Ali Syahdan, H. Rachmad Radjendi, SH dan Desak Putu Yuliastini, SH. Juru Bicara Pemprov NTB, Drs. Fathul Gani, M.Si yang dikonfirmasi Kamis (29/1) terkait hal itu mengatakan, saat ini sedang dilakukan inventarisir ruangan-ruangan yang dapat menampung lima orang untuk dijadikan sebagai Sekretariat tim percepatan pembangunan daerah.

Bersambung ke hal 15

Dewan Surati Gubernur KALANGAN DPRD NTB belum memahami secara utuh tentang pembentukan tim percepatan pembangunan daerah yang dibentuk Gubernur. Untuk itu, DPRD NTB telah menyurati Gubernur untuk menghadirkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan tentang maksud dan tujuan pembentukan tim percepatan pembangunan daerah itu.

“Yang kita panggil memang Gubernur. Tadi (kemarin, Red) kita surati langsung beliau.

Dalam surat itu, kita minta beliau menghadirkan TAPD,” kata Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri di Kantor DPRD NTB, Kamis (29/1) siang kemarin.

Politisi Partai Demokrat ini cukup memahami pembentukan tim percepatan pembangunan itu untuk lebih mempercepat lagi akselerasi pembangunan di NTB beberapa tahun mendatang. Misalnya, apa yang ingin dicapai dalam tiga tahun ke depan diharapkan bisa tercapai dalam waktu dua tahun. ‘’Untuk akselerasi, percepatan pembangunan memang tim itu diperlukan. Selama

ada payung hukumnya maka silakan berjalan dan wajib didukung oleh semua, terutama oleh DPRD,’’ imbuhnya.

Mahalli mengatakan, masyarakat atau siapapun tak boleh menganggap tim yang dibentuk Gubernur itu hanya sebagai akal-akalan untuk menempatkan mantan pejabat eselon II. Menurutnya, persepsi seperti itu harus dihindari dan jangan sampai menganggap keberadaan tim itu seperti itu.

Hal-hal yang belum jelas terkait dengan keberadaan tim itu, kata Mahalli akan didiskusikan dengan Pemprov NTB dalam hal ini TAPD. Ia memahami, bahwa tim percepatan pembangunan daerah itu mungkin masih ada yang perlu dijelaskan lagi oleh pemerintah daerah, baik mengenai jumlah anggota dan orang-orang yang bisa ditempatkan di tim tersebut.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm mengharapkan ada kejelasan mengenai tugas pokok dan fungsi dari tim yang dibentuk tersebut.

Bersambung ke hal 15

Februari, Golkar NTB Versi Agung Laksono Gelar Musda

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/nas)

TUNJUKKAN SURAT - Plt. Sekretaris DPD I Golkar NTB versi Agung Laksono, Ikhsan Karyawan Amin menunjukkan surat dari Kementerian Hukum dan HAM.

Mataram (Suara NTB) Golkar NTB versi Agung Laksono yang dijabat H. Mesir Suryadi, SH sebagai Plt Ketua bersama Ikhsan Karyawan Amin sebagai Sekretaris DPD Golkar NTB akan tetap melaksanakan Musda secara terpisah pada Februari mendatang. Hal ini menepis pernyataan Sekretaris DPD I Golkar NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si yang mengatakan bahwa akan dilakukan Musda bersama. ‘’Kita akan tetap melaksanakan Musda bulan Februari nanti,’’ ujar Plt. Sekretaris DPD I Golkar NTB versi Agung Laksono, Ikhsan Karyawan Amin kepada Suara NTB, Kamis (29/1) siang kemarin.

Dikatakan, saat ini Ketua Plt. Golkar NTB versi Agung Laksono telah melakukan

roadshow ke pengurus DPD II Golkar di Pulau Sumbawa dalam rangka persiapan Musda yang akan dilaksanakan bulan mendatang itu.

Ikhsan mengatakan, dirinya sangat menyayangkan pernyataan Sekretaris DPD Golkar NTB yang saat ini menjabat Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si yang menyata-

kan kepengurusan DPP Golkar yang diakui oleh pemerintah adalah hasil Munas Riau.

Dikatakan, hasil Munas antara kedua kubu yakni Abu Rizal Bakrie dan Agung Laksono yang telah melaksanakan Munas Bali dan Munas Ancol Jakarta dikembalikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Jumat, 30 Januari 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

23 Pelajar Terjaring Razia Prioritaskan Izin Pondokan PELIMPAHAN 30 kewenangan yang diberikan oleh Walikota Mataram kepada Pemerintah Kelurahan, seperti pengurusan izin pondokan, PKL dan Kebersihan. Kelurahan Tanjung Karang Permai lebih memprioritaskan izin pondokan. Pasalnya, pondokan tersebut dinilai dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dikhawatirkan rentan terhadap persoalan – persoalan hukum.

Lurah Tanjung Karang Permai, Syamsudi dikonfirmasi, Rabu (28/1) mengatakan, bukan berarti difokuskannya persoalan izin pondokan akan meninggalkan hal – hal yang lain.

Alasan lebih diprioritaskan izin pondokan tersebut, mengawal kebijakan Pemkot Mataram. Selain itu, ada sumber PAD yang didapatkan serta mengantisipasi gejolak atau perkara hukum yang terjadi. “Kita memang prioritaskan untuk izin pondokan dulu,” kata Syamsudi.

Ia mengakui, sudah beberapa kali mengimbau serta mensosialisasikan kepada masyarakat tentang penerapan izin pondokan. Itu artinya, masyarakat harus segera menyadari hal itu. Kalaupun seandainya, ditemukan pondokan tidak memiliki izin maka disarankan untuk segera mengurus ke kelurahan. Yang menjadi persoalan, keamanan pondokan karena kebanyakan induk semang tidak berada di tempat.

Padahal, berpotensi terhadap seks bebas, narkoba serta lain sebagainya.

Sementara untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak terlalu banyak. Kalaupun ada PKL berjualan di atas trotoar, kelurahan sudah memperingati dan mensosialisasikan aturannya.

Tetapi sejauh ini tidak ada pedagang membangun lapak secara permanen. “Makanya kita berikan pengarahan sebagai proses penyadaran kepada masyarakat,” pungkasnya.

Masalah kebersihan, ia mensyukuri ada tosa digunakan untuk mengangkut sampah sehingga bisa tertangani dengan baik.

Syamsudi menilai, pelimpahan 30 kewenangan kepada kelurahan dinilai sangat bagus untuk membantu pekerjaan pemerintah daerah. Meskipun petugas di kelurahan kewalahan, tetapi ada pemahaman serta dapat ditingkatkan kedisiplinan terhadap petugas.

Disamping itu, Pemda pasti memiliki mimpi atau komitmen untuk memajukan daerah dengan mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Kalaupun memang masih ada kekurangan – kekurangan yang perlu diperSyamsudi baiki. (cem) (Suara NTB/cem)

Tetap Diperlukan MESKIPUN Disosnakertrans (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kota Mataram mengklaim jumlah anjal sudah berkurang, namun kehadiran rumah singgah tetap diperlukan. Demikian pandangan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, Amd. ‘’Kalau itu (rumah singgah, red) memang sudah menjadi program Disosnakertrans, ya tetap harus dilaksanakan,’’ pintanya.

Terlepas dari apakah benar jumlah anjal berkurang atau tidak. Karena, lanjutnya, filosofi rumah singgah adalah untuk pembinaan. Apalagi Disosnakertrans mengklaim jumlah anjal sudah jauh berkurang. ‘’Berkurang ini kan artinya masih ada, belum habis. Nah, mereka inilah yang perlu pembinaan,’’ ujarnya. Menurut Herman, adanya rumah singgah tetap diperlukan.

Karena rumah singgah itu sendiri merupakan wadah pembinaan. Pentingnya rumah singgah, lanjut politisi Gerindra ini, jangan hanya diukur dari berkurang atau tidaknya jumlah anjal.

Herman mengingatkan, jangan karena mengklaim jumlah anjal berkurang lantas program rumah singgah dibatalkan. ‘’Jadi harus dibedakan antara rumah singgah dengan rumah penampungan,’’ ucapnya. Rumah singgah, lanjutnya, tidak membutuhkan banyak orang untuk ditampung di sana. Karena sesuai namanya, rumah singgah, orientasinya hanya untuk singgah lalu diadakan pembinaan. ‘’Kan anak-anak ini khususnya anak jalanan, pasti punya bakat tersendiri,’’ terangnya. Misalnya kalau ada yang bakatnya di bidang musik, tinggal diarahkan saja. Ia berharap rumah singgah itu dapat menjadi wadah untuk membina dan mengembangkan bakat dan kemampuan anjal masing-masing. Sejauh ini, aku Herman, Komisi IV belum mendapatkan data seperti apa penurunan anjal tersebut. Terhadap anjal yang masih tersisa, Disosnakertrans diimbau tetap melakukan pengawasan dan pemantauan.

Ia juga meminta SKPD pimpinan H. Ahsanul Khalik ini untuk tidak latah dalam menyikapi rumah singgah. ‘’Saya akan cek, apakah di RKA mereka ada usulan untuk rumah singgah atau tidak,’’ katanya. Semangat rumah singgah ini, lanjutnya, sesungguhnya wadah untuk menampung kreativitas mereka. ‘’Karena yang kita lihat, anjal ini kan tidak selalu mengemis,’’ cetusnya.

Untuk mendirikan rumah singgah, Disosnakertrans tidak harus menyiapkan bangunan khusus. ‘’Kan bisa juga pakai aula yang ada di kantor mereka, saya kira itu lebih efektif,’’ pungkasnya. (fit)

Herman (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 23 pelajar Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat terjaring razia Satpol PP beserta Polres Kota Mataram. Razia yang digelar di empat titik lokasi tersebut yakni Taman Loang Baloq, tempat makan, play station dan warung internet (warnet) sontak mengejutkan para pelajar yang asyik bermain. Karena ketakutan melihat petugas, salah seorang pelajar bersembunyi di dalam kamar mandi.

Pantauan Suara NTB, razia yang digelar pukul 09.00 wita itu sempat molor satu setengah jam, karena menunggu petugas dari Polres Mataram. Hingga pukul 10.35 wita, tim bergerak menuju Taman Hiburan Rakyat Loang Baloq dan berhasil menjaring sembilan pelajar yang sedang asyik bermain dan berduaan dengan pasangannya. Dua orang siswi yang tertangkap sempat menangis histeris karena menolak untuk dinaikan ke mobil petugas. Selain di Loang Baloq, tim gabungan kembali menyisir warung makan, internet dan rental play station di Kelurahan Gomong.

Alhasil sebanyak 14 pelajar berhasil ditangkap tanpa mengelak sedikitpun ketika digiring ke mobil petugas.

Seluruh pelajar yang di-

tangkap kemudian didata dan diperiksa barang – barang yang bawa di dalam tas, hasil pemeriksaan pun ternyata ditemukan kartu domino yang diduga digunakan untuk bermain. Kasat Pol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar melalui Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian (Opdal) Bambang, EYD mengungkapkan, giat pelajar yang dilakukan rutin dilakukan bekerjasama dengan Polres Mataram.

Keterlibatan aparat kepolisian, karena dikhawatirkan diantara siswa ada yang membawa senjata tajam (sajam) atau sepeda motor yang digunakan tidak memilik surat – surat kendaraan, sehingga Polres bisa menindaklanjutinya. “Sementara kalau pelajar yang tertangkap kami akan proses,” kata Bambang, Kamis (29/1).

(Suara NTB/cem)

PERINGATAN - 23 pelajar yang terjaring razia diberikan peringatan dan imbauan oleh Satpol PP Kota Mataram.

Diantara 23 pelajar, enam pelajar SMP berasal dari Narmada dan 17 pelajar dari Kota Mataram. Tindak lanjut dari razia itu, pihaknya memanggil kepala sekolah masing –

Pemkot akan Siapkan RTH di Jalan Tembus BIL Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan membebaskan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH) di sekitar jalan baru yang menghubungkan Kota Mataram dengan jalur by pass menuju Bandara Internasional Lombok (BIL). Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H. M. Kemal Islam mengatakan pihaknya telah meminta untuk dibebaskan lahan dengan luas 200 meter di ruas jalan tersebut.

“Di (jalur by pass) BIL dua di kiri-kanan jalan kita minta pembebasan lahan untuk RTH,” cetusnya. Lahan yang dibebaskan masing-masing seluas 100 meter baik di sisi timur dan barat jalan.

Pembebasan lahan untuk RTH ini disampaikan Kemal dalam rangka upaya pihaknya memenuhi target 30 persen RTH publik di Kota Mataram. Saat ini luas RTH publik di Kota Mataram masih kurang 30 persen sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram ini menyebutkan saat ini RTH publik yang telah terpenuhi baru mencapai 22 persen.

Untuk mencapai target 30 persen ini, Kemal mengatakan pihaknya juga terus menyisir lokasi-lokasi dimana kawasan yang potensial untuk dijadikan RTH. “Akan terus

kita sisir mencari ruang-ruang terbuka hijau, yang belum digarap masyarakat kita coba garap. Disamping kemudian kita minta pembebasan-pembebasan lokasi RTH baru oleh Pemkot Mataram, “ jelasnya.

Agar tercapai 30 persen, diharapkan setiap tahun terjadi penambahan RTH sebanyak 23 persen. Kewajiban pemerintah kota untuk menyediakan RTH publik sebanyak 30 persen tersebut dipersyaratakan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Untuk mencapai target, masih dibutuhkan sekitar 1.220 hektar lahan. Sedangkan untuk RTH privat saat ini luasnya mencapai 765,07 hektar. (ynt)

Dari Diskusi Pekan Reformasi Birokrasi

Mutasi Pejabat Bukan Alasan Suka atau Tidak Suka Mataram (Suara NTB) Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) memandang bahwa mutasi pejabat tidak meski karena alasan suka atau tidak suka kepala daerah kepada para pejabat.

Melainkan pergeseran maupun promosi jabatan dilakukan karena memang keahlian pejabat atau bahkan prestasi kerjanya. Demikian disampaikan, Komite Aparatur Sipil Negara, Dr. I Made Swandi dikonfirmasi, Kamis (29/1).

Menurutnya, mutasi yang didasari karena atas ada unsur sukanya kepala daerah akan berpotensi terjadinya korupsi serta mengganggu birokrasi. Logikanya, pejabat setingkat kepala dinas merasa memiliki beban untuk memberikan sesuatu alias balas budi kepada pimpinannya. Padahal, hal tersebut akan mengganggu pekerjaan di tubuh birokrasi. Maka seharusnya kata Swandi, sebelum dilakukannya diberikan jabatan kepada seseorang harus melalui mekanisme seleksi atau uji kompetensi. Artinya, calon pejabat itu nantinya akan ditempatkan sesuai dengan kompetensi atau keahliannya masing – masing.

Kalau sudah terseleksi melalui panitia seleksi (pansel) maka pemerintah daerah berkewajiban menyer-

masih dijual bervariasi antara Rp 18 – 20 ribu per tabung.

Bahkan beberapa pengecer masih menjual dengan harga Rp 25 ribu per tabung. Para pengecer beralasan, mereka tak mampu menjual elpiji sesuai HET lantaran harus mengeluarkan ongkos angkut yang dihitung per tabung. ‘’Saya minta Hiswana Migas turun ke lapangan, memantau pangkalan-pangkalan ini,’’ kata Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer. H. Ibrahim kepada

Suara NTB via ponsel, Kamis (29/1). Menurutnya, kalau memang kendala pangkalan terpaksa menjual Rp 18 ribu per tabung lantaran ongkos angkut, Noer Ibrahim mengaku pihaknya dapat memahami hal ini. Bahkan, meskipun harga Rp 18 ribu jauh di atas HET, politisi Partai Golkar ini menyebut itu harga yang wajar.

Sebelumnya, anggota fraksi PDI perjuangan DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., menyampaikan masalah

seandainya tidak mengindahkan, pihaknya tidak segan – segan menutup usahanya.

“Kalau sudah kita peringatkan, maka kita akan tutup,” tegasnya. (cem)

Reklame Nunggak Pajak akan Dipotong Bertahap Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H. M. Kemal Islam mengatakan sampai saat ini pihaknya masih melakukan pembersihan terhadap reklame yang belum membayar pajak. Pembersihan reklame dilakukan dengan memotong reklame-reklame yang tersebar di berbagai tempat ini dilakukan secara bertahap sampai Kota Mataram benar-benar bersih dari reklame yang tidak pernah dibayarkan pajaknya atau tidak pernah diperpanjang izinnya.

“Yang jelas saya sekarang secara bertahap melakukan pemotongan,” ujarnya ditemui di Pendopo Walikota Mataram.

Kemal mengatakan sejak pertengahan Januari lalu pihaknya mulai melakukan pemotongan reklame dengan menyisir wilayah utara Kota Mataram seperti Jalan Saleh Sungkar maupun di sekitar perempatan Rembiga. Saat ini ia mengatakan kawasan tersebut sudah bersih dari reklame.

Beberapa waktu lalu Dinas Pertamanan memberikan waktu 10 hari bagi pemilik reklame untuk memotong sendiri. Tapi sampai batas waktu tersebut, mereka tidak melakukan pemotongan sehingga tim dari Dinas Pertamanan turun tangan sendiri.

“Untuk reklame-reklame yang lain belum juga mau mem-

bayar kewajiban pajak akan saya potong,” jelasnya.

Kemal mengatakan kebijakan pemotongan tersebut juga dikomplain para pemilik reklame. Namun pihaknya menjelaskan alasan pemotongan tersebut dan meminta mereka membayar kewajibannya.

Jumlah reklame yang tak berizin ini disebutkan sampai ratusan unit yang tersebar di beberapa wilayah. Dari jumlah tersebut, ada yang izinnya mati sejak tahun 2012, 2013, dan 2014 dan tak mau diperpanjang. Data reklame tersebut telah diserahkan kepada Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram. Beberapa waktu lalu, Dinas Pertamanan juga telah turun bersama Dispenda untuk langsung melakukan penagihan kepada pemilik reklame.

Hasil pemotongan reklame ini akan dimanfaatkan kembali. Pada awalnya direncanakan untuk dilelang, namun karena nilainya terlalu murah maka akan dimanfaatkan untuk hal lain. Hasil pemotongan ini juga akan disumbangkan ke masyarakat yang membutuhkan.

“Kalau ada masyarakat yang mau meminta untuk kepentingan tertentu saya akan berikan. Misalnya untuk plang masjid, kita sumbangkan sepanjang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan mereka,” jelasnya. (ynt)

Rumah Tak Layak Huni Bisa Tuntas 2017 (Suara NTB/cem)

(Suara NTB/cem)

Dr. Nuraida Mokhsen

Dr. I Made Swandi

ahkan daftar nama yang disposisikan kepada Komite ASN. “Setelah kita berikan tiga pilihan, barulah hak kepala daerah yang memilih siapa,” paparnya. Dengan sistem terbuka, maka akan terlihat kinerja dari pejabat tersebut dan pemerintah bisa memutuskan mata rantai kejanggalan atau persoalan jabatan selama ini.

Dari tim pansel itu kata Dr. Nuraida Mokhsen Komite ASN Kemen PAN RB, proporsi keanggotaanya 55 persen dari tim independen. Ini sebagai upaya menutup celah – celah terjadi permainan jabatan. Terkait posisi Baperjakat di daerah, ia mengatakan sama halnya dengan tim

pansel. Hanya saja, Baperjakat murni dari birokrasi sementara Pansel berasal dari luar birokrasi. Tidak menutup kemungkinan, Baperjakat dan Pansel akan dikolaborasikan pada seleksi nantinya.

Sejauh ini memang undang – undang ASN belum disahkan, tetapi peraturan menteri dan Perpres sudah ada.

Seandainya kepala daerah tidak mengikuti aturan tersebut, maka ada kewenangan dari KASN mendisposisikan hal tersebut kepada Presiden, untuk tidak menyetujui pengangkatan pejabat yang didisposisikan.

“Kalau aturan tidak diikuti, iya kita bisa disposisikan ke Presiden,” terangnya. (cem)

Elpiji 3 Kilogram Masih Mahal Mataram (Suara NTB) Setelah dilakukannya operasi pasar sekitar sepekan lamanya, ketersediaan elpiji 3 kilogram di tingkat pangkalan di Kota Mataram, berangsur normal.

Sayangnya, ketersediaan tabung melon ini, tidak dibarengi dengan harga yang wajar. Rata-rata pangkalan masih menjual elpiji 3 kilogram di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp 14.750.

Pantauan Suara NTB, elpiji di tingkat pengecer

masing untuk dilakukan pembinaan. Sementara tempat hiburan dan pusat rekreasi akan disurati dan diminta untuk tidak mengizinkan anak sekolah bermain. Kalau

kelangkaan elpiji perlu disikapi serius oleh Walikota Mataram. Kelangkaan elpiji, lanjutnya, tidak terlepas dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap agen-agen penyalur elpiji di dalam melakukan pendistribusian.

Wayan Wardana yang juga anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, menilai operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kurang efektif dan bukan solusi jangka panjang dalam mengatasi ke-

langkaan elpiji 3 kilogram.

Untuk itu, perlu adanya validasi data pengguna elpiji 3 kilogram dari Dinas Koperindag Kota Mataram bekerjasama dengan pihak kelurahan.

Data pengguna elpiji itu harus disesuaikan dengan kuota elpiji 3 kilogram untuk Kota Mataram. untuk itu, perlu diupayakan agar rantai distribusi bisa dikurangi sehingga masyarakat dapat membeli elpiji 3 kilogram dengan HET. (fit)

Mataram (Suara NTB) Penanganan rumah tidak layak huni di Kota Mataram tidak akan bisa diselesaikan tahun ini. Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram, H. M. Syaiful Mukmin, penanganan rumah tidak layak huni ini ditargetkan bisa tuntas sekitar tahun 2016-2017 nanti.

“Bagaimanapun ini harus kita tuntaskan semua rumah tidak layak huni yang ada di Kota Mataram ini. Sepertinya ini akan bisa diselesaikan sekitar tahun 2016-2017,” ujarnya kepada Suara NTB kemarin.

Syaiful mengatakan setiap tahunnya rumah tidak layak huni yang berhasil ditangani Pemkot Mataram sekitar 700 sampai 800 unit. Sementara pada tahun 2014, rumah tidak layak huni yang diperbaiki sekitar 600 unit yang tersebar di semua kelurahan.

Berdasarkan data terakhir yang dihimpun pihaknya, jumlah rumah tidak layak huni di Kota Mataram yang tercatat sampai hari ini sebanyak 1.743 unit yang tersebar di semua kelurahan se-Kota Mataram. Untuk tahun 2015 ini, rumah yang akan diperbaiki sebanyak 446 unit.

Penanganan 446 unit rumah tidak layak huni merupakan kesepakatan Walikota Mataram bersama bupati/ walikota lainnya se-NTB yang ditargetkan oleh Pemprov NTB beberapa waktu lalu. “Insya Allah untuk di Kota Mataram penanganan rumah tidak layak huni bisa lebih dari jumlah yang telah disep-

(Suara NTB/dok)

H. M. Syaiful Mukmin

akati itu, karena kita punya DPK (Dana Pembangunan Kelurahan) sebesar Rp 2,5 miliar yang juga bisa diarahkan untuk perbaikan rumah tidak layak huni,” ujarnya.

Meskipun DPK tersebut tidak digunakan semua untuk penanganan rumah tidak layak huni, Syaiful mengatakan ada beberapa kelurahan yang memanfaatkan dana tersebut untuk memperbaiki rumah warga. “Beberapa kelurahan sudah melaksanakan itu,” ujarnya. Selain melalui DPK, perbaikan rumah tidak layak huni juga ditangani beberapa SKPD lain seperti Disosnakertrans Kota Mataram, Dinas PU Kota Mataram, maupun Bazda Kota Mataram. Agar bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dari beberapa SKPD ini tidak tumpang tindih di lapangan, Syaiful mengatakan pihaknya tetap berkoordinasi dengan SKPD tersebut dan juga kelurahan. (ynt)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 30 Januari 2015

Halaman 3

Digagalkan, Pengiriman 12.000 Benih Lobster Membunuh Pengusaha Kecil

(Suara NTB/bul)

KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTB bereaksi menolak keras Surat Edaran Kemenpan RB No. 11 tahun 2014 tentang pelarangan kegiatan MICE bagi PNS menggunakan hotel. Kebijakan tersebut dianggap telah membunuh rakyat, khususnya pelaku industri rumahan di NTB. Kebijakan pemerintah ini dianggap akan mengulang kembali peristiwa tahun 1971 tentang pelanggaran HAM. Saat ini, dilihat sudah banyak pelaku usaha kecil yang menjadi korban akibat kebijakan tersebut.

“Ini sih bukan program pro rakyat, tetapi program membunuh rakyat kecil,” kata Ketua Kadin Provinsi NTB, Ir. Barry Djadid di Mataram, Kamis (29/1). Kebijakan itu dianggapnya telah mengakibatkan kerawanan terhadap peningkatan jumlah pengangguran di provinsi ini. Bayangkan saja, jika sekian hotel, sekian suplayer yang menjadi mitra hotel, dan sekian banyak pedagang asongan yang tidak lagi bisa bekerja karena tidak ada belanja dari pemerintah. Dikhawatirkan akan terjadi pertumbuhan jumlah penganggur, kerawanan sosial (keamanan) akibat tersudutnya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.

“Saya kader Golkar yang sangat mendukung Jokowi.

Tetapi kenyataannya program pro rakyat yang kita harapkan tidak dikerjakan. Malah masalah baru bagi rakyat kecil yang dimunculkan. Kebijakan ini telah mematikan banyak pengusaha kita,” tambahnya.

NTB menjadi daerah yang sedang menggeliat pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kepariwisataan. Sebab pemerintahan sebelumnya telah menetapkan daerah ini sebagai salah satu pintu gerbang pariwisata nasional melalui program Master Plant Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Program tersebut telah menumbuhkan sekian banyak hotel dan membuka ruang pekerjaan bagi masyarakat. Juga telah membuka ruang baru bagi pedagang asongan yang mangkal berjualan di pelataran hotel.

Kondisi yang terlihat saat ini menurutnya telah dianggap bertentangan dengan ruh dari program MP3EI. “Pedagang asongan mutiara kita lihat saja sekarang nasib mereka. Ibuibu yang biasa memasok makanan ke hotel juga bisa dilihat langsung kondisinya. Kalu begini cabut saja program MP3EI, karuan kan?,” tambah Barry Djadid.

Pemerintah daerahpun dimintanya dapat menyuarakan kembali bersama-sama kebijakan tersebut kepada pemerintah pusat. Atau sedidaknya direvisi kembali kebijakan tersebut dan tidak diberlakukan sama di seluruh daerah.

“Kita yang mengandalkan wisata sebagai sektor pendukung ekonomi kita, mestinya ada kebijakan khusus dan tidak disamaratakan dengan daerah-daeran lain.

Kalau daerah industri tidak masalah,” demikian penegasan Barry Djadid. (bul)

Barry Djadid

PHK Karyawan Hotel

Pengusaha Diminta Koordinasi dengan Pemkot Mataram (Suara NTB) Para pengusaha hotel di Kota Mataram diminta untuk berkoordinasi dengan Pemkot Mataram jika akan memberlakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya sebagai dampak dari kebijakan pembatasan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di hotel.

Menurut Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, Kamis (29/1), koordinasi intensif dengan pemerintah kota diperlukan untuk mengetahui seberapa banyak karyawan yang di-PHK. Dengan terjalinnya komunikasi dan koordinasi ini, maka pihaknya bisa menentukan langkah untuk mengatasi bertambahnya pengangguran di Kota Mataram. Solusinya menurut Khalik, karyawan yang di-PHK ini bisa direkomendasikan untuk ditarik ke hotel-hotel baru yang ada di Kota Mataram.

“Pemerintah Kota akan komunikasikan dengan pengusaha hotel yang sedang membangun hotel saat ini, agar karyawan yang di-PHK itu bisa nantinya diprioritaskan utk diterima di hotel yang baru,” jelasnya.

Kebijakan pemerintah pusat ini disampaikan Khalik dapat berdampak pada berkurangnya pendapatan hotel.

Dengan demikian konsekuensinya hotel tidak bisa membayar gaji karyawannya. Agar ini tak terjadi, maka diharapkan pengusaha hotel bisa memakai dana cadangan yang ada di perusahaan atau hotel yang biasa disebut dengan dana cadangan karyawan. “Ini dipakai untuk antisipasi pembayaran karyawan sehingga tidak langsung dilakukan PHK,” ujarnya.

Menurut mantan Camat Cakranegara ini, agar hotel tetap ramai, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) juga harus bisa menjual potensi wisata daerah sehingga dunia bisnis tertarik untuk melakukan pertemuan bisnis di daerah. “Caranya dengan mengadakan iklan dan sejenisnya dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang ada di NTB, sehingga ini bisa menambah jumlah tamu hotel,” jelasnya.

Agar kebijakan pemerintah pusat ini bisa dikaji kembali, harus ada gerakan dari daerah untuk menolak kebijakan tersebut. Penolakan tersebut bisa dilakukan oleh gabungan oleh Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kabupaten se-Indonesia, dan Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia dengan mengadakan rapat koordinasi khusus dengan menghasilkan kesepakatan bersama.

Kesepakatan tersebut bisa dalam bentuk meminta pemerintah pusat membatalkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut. (ynt)

RUPA-RUPA

Mataram (Suara NTB) Polisi Khusus (Polsus) Kelautan dan Perikanan menggagalkan pengiriman 12.000 ekor benih lobster tanpa dokumen lengkap. Oknumnya tertangkap tangan saat akan mengirimkan benih-benih lobster tersebut melalui pelabuhan Lembar, Lombok Barat.

Polsus Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, I Gusti Komang Yuliantara, SE, Kamis (29/1) menegaskan, fokus perhatian saat ini melakukan pengawasan terhadap hasil-hasil tangkap nelayan, terutama benih lobster setelah adanya pelarangan penangkapan dan pengiriman oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Sesuai dengan surat edaran tugas Nomor : 893/03/ P4K/Dislutkan/2015, pada Rabu (27/1) sekitar pukul 17.44 Wita, telah dilakukan penangkapan sebuah mobil carry dengan DR 9549 SZ yang memuat 14 box kemasan yang berada di atas kendaraan.

Berdasarkan keterangan empat orang di atas kendaraan, di antaranya pengemudi dan para pembeli benih lobster dari nelayan, 14 box berukuran 40x80 cm tersebut berisikan benih lobster sebanyak 12.000 ekor benih, jenis lobster pasir dan permata.

“Berdasarkan keterangan, panjang benih lobster 2,5 cm. rencananya akan dikirim ke Bali, tetapi bibit lobster tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi Surat Keterangan Asal (SKA),” tuturnya pada Suara NTB, Kamis (29/1).

Benih lobster tersebut dibeli langsung dari nelayan penangkap di Lombok Timur, selanjutnya dibawa ke Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai di Sekotong Lombok Barat.

“Sebenarnya ada TO (Target Operasi) yang lebih besar sedang kami incar. Tapi kebetulan ini yang sedang kena,” demikian Gusti Komang

(Suara NTB/bul)

BENIH LOBSTER - Kadis DKP Provinsi NTB, Aminollah didampingi pihak terkait di kantornya saat menahan benih lobster ilegal yang akan dikirim.

Yuliantara.

Dalam proses untuk pengamanan barang bukti, hadir juga di antaranya dari unsur Balai Karantina Mataram, selain jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Aminollah, M. Si menegaskan, saat ini masih dalam tahap penyesuaian Permen Nomor 1 tahun 2015 yang melarang menangkap dan mengirim benih lobster di bawah ukuran 8 cm.

Sementara menunggu kebijakan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, apakah benih-benih lobster akan dibeli langsung oleh pemerintah untuk kemudian dibudidayakan, Pemprov sendiri menurutnya masih menunggu tim survei dari Kementerian Kelautan Perikanan ke Lombok Tengah dan Lombok Timur untuk mengetahui persis kondisi di lapangan sebelum kebijakan baru lagi yang menga-

tur peredaran benih lobster.

“Sementara ini jangan ada aktivitas apapun, apakah penangkapan, apalagi pengiriman kalau bisa. Sebelum ada kebijakan lain dari Menteri, kita sedang perjuangkan dengan DPRD,” katanya.

Langkah selanjutnya, kebijakan pemerintah daerah tidak merekomendasikan sanksi hukum kepada pemilik hasil tangkapan tersebut.

Untuk sementara ini dianggap sebagai masa transisi, sambil dilakukan sosialisasi peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut.

Barang bukti 12.000 benih lobster tersebut selanjutnya dilepas kembali di perairan Sekotong. Sebab jika dibiarkan lama sebagai barang bukti, benih-benih tersebut akan mati. “Kita sedang sensitif dilihat sama Kementerian, karena kita menjadi daerah utama penghasil benih lobster dunia.

Jangan sampai kita dianggap plin plan oleh Kementerian kalau membiarkan ini,” demikian Aminollah. (bul)

Balai Karantina Perketat Pengawasan di Pelabuhan Mataram (Suara NTB) Balai Karantina Ikan Mataram memberikan atensi khusus terhadap jalur keluar masuk di pintu pelabuhan, baik pelabuhan laut maupun udara (BIL). Jumlah personel pengaman ditingkatkan untuk meminimalisir keluar dan masuknya komoditi yang dilarang.

Demikian penegasan Kasi Pengawasan dan Pengendalian Balai Karantina Ikan Mataram, M. Farchan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Kamis (29/1).

Dengan adanya kebijakan baru Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang membatasi penangkapan dan pengiriman benih lobster keluar negeri, pengamanan ditingkatkan. Untuk Pelabuhan Lembar sebanyak 10 petugas yang disiagakan pada siang dan malam hari. Sementara di Bandara Internasional Lombok (BIL), dari yang sebelumnya hanya empat orang petugas, ditambah lagi untuk memperkuat pengawasan menjadi enam orang petugas.

“Yang jelas, pengawasan di pelabuhan dan BIL dimaksimalkan. Diawasi lalu lintas keluar masuk komoditi yang dilarang. Cuma saja yang jadi perhatian saat ini dan sedang hangat adalah benih lobster,” demikian M. Farchan.

Tetapi pengawasan ini tidak terbatas pada hasil tangkap nelayan khusus benih lobster, lainnya pengiriman hiu jenis yang dilarang juga intens dilaksanakan, tetapi sejauh ini sudah semakin berkurang.

“Bukan soal rawan sebenarnya, tetapi sudah ada aturannya mana yang boleh keluar dan mana yang tidak boleh keluar. Demikian juga komoditi yang masuk,” jelas Farchan...

Dilain pihak, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Aminollah, M.Si juga menegaskan saat ini pihaknya membutuhkan

(Suara NTB/bul)

M. Farchan personel Polsus Kelautan dan Perikanan untuk mengawasi perairan laut dari aksi tindak kriminal, terutama penangkapan ikan secara ilegal.

Sepanjang lebih dari 29.000 Km persegi perairan di NTB, dengan panjang pantai 2.333 km2 dan 278 pulau kecil serta 74.000 hektar kawasan konservasi yang tersebar di pulau Lombok dan pulau Sumbawa membutuhan pengawasan khusus.

Sebelumnya, pengawasan perairan laut merupakan kewenangan pemerintah kabuparten/kota, namun dengan adanya aturan baru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kewenangan diambil alih oleh pemerintah provinsi.

“Meskipun pengawasannya ada di provinsi, tapi sinergisitas tetap kita jalin dengan Kabupaten/Kota. Mengingat, wilayah perairan laut yang diawasi cukup luas, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah provinsi,” tambah Aminollah.

Pihaknya juga setiap tahun mengajukan usulan kepada Kementerian untuk memberi-

HILANG STNK R2 YAMAHA DR5066CF NOKA/NOSIN: MH350C004DK66501/50C-666568 AN. BUDIMAN, SH HILANG DISEKITAR JL.LANGKO MENUJU JL. GOMONG MATAHARI HILANG 3BPKB AN . KPRI KARYA PRAJA KANTOR GUBERNUR NTB, HONDA DR3368AR NOKA/NOSIN. MH1HABD104K04K042093/HABDE-1041780. HONDA DR5870AN NO. BPKB.4550949.0 HONDA DR5869AN NO. BPKB. 4550967. HILANG DISEKITAR JL. PARIWISATA NO.10 MATARAM KEL. MATARAM TIMUR KEC. MATARAM

kan kuota perekrutan penambahan Polsus. Di antaranya yang diusulkan adalah PNS yang sudah menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

“Kriteria utama yang kita usulkan adalah PNS yang background pendidikannya adalah hukum, sehingga lebih mudah menyesuaikan diri dengan persoalan di lapangan.

Mereka dididik langsung di Mabes Polri,” sebutnya.

Polsus Kelautan dan Perikanan saat ini sangat dibutuhkan, terlebih adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-KP/2015, tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan yang dibatasi pada ukuran tertentu untuk ditangkap dan diekspor. Ukuran panjang 8 cm untuk lobster, kepiting lebar karapas di atas 15 cm, dan rajungan lebar 10 cm. (bul)

Bangun Pembangkit Listrik

PLN Terganggu Persoalan Lahan Mataram (Suara NTB) Persoalan lahan kerap menjadi momok bagi recana pengembangan pembangunan pembangkit listrik di NTB. Terlebih pemerintah telah menargetkan membangun pembangkit dengan total kapasitas 35.000 Megawatt (Mw) tersebar di seluruh Indonesia selama lima tahun kedepan.

“PLN selalu berhadapan dengan persoalan lahan jika ingin membangun pembangkit,” kata General Manager PLN Unit Induk Pembangkit (UIP) XI Nusra, Idian didampingi DM PLN UIP XI, Suraji di konfirmasi di Mataram Kamis (29/1).

Tersirat kekhawatiran persoalan lahan ini akan terus berlangsung dalam menyongsong program pemerintah tersebut, khususnya di NTB. Pemerintah sebenarnya telah menetapkan pembangkit dan kapasitasnya yang akan dibangun di NTB dari total target pemerintah tersebut.

Tetapi belum ia sebut karena belum ada pengesahan dari Presiden. Bahkan Idian juga tidak ingin berspekulasi memastikan di mana saja titik-titik pembangunan pembangkit yang akan digarap. Khawatir akan ada reaksi langsung dari pihak-pihak tertentu berspekulasi.

Digambarkan, persoalan selama ini dalam setiap pembangunan pembangkit. Dalam tahap pemetaan dan pengukuran, dilakukan komunikasi dengan masyarakat pemilik lahan untuk tawar menawar harga lahan. Biasanya masyarakat akan memberikan harga yang relatif rendah.

Barulah disampaikan laporan estimasi dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan.

Ketika perencanaan sudah disetujui, tahap selanjutnya adalah pembayaran lahan. Pada tahap inilah kerap timbul masalah, harga yang sebelumnya sangat murah bisa berubah naik seratus persen lebih. Fenomena ini kemudian menjadi persoalan, bahkan bisa menghambat proses pembangunan yang berakibat pada terhambatnya perkembangan di daerah.

“Ketika masyarakat mendengar akan ada pembangunan, harga yang mereka tawarkan kemudian berubah. Ilustrasinya, harga tanah Rp 50, ketika didengar akan ada pembangunan, ada pihak lain yang masih membeli lahan di sekitarnya seharrga Rp 500. Masyarakat kemudian terpengaruh, sehingga pembangunannya tidak berdasarkan fakta awal,” kata Idian, terlepas apakah sering para spkeluan kemudian mengambil kesempatan atau bagaimana.

Sejatinya harga tanah di kawasan yang dimaksud rendah, adanya rencana pembangunan pembangkit biasanya akan menimbulkan multiflier efek yang cukup besar. Tetapi dengan terdengarnya rencana pembangunan, selalu ada saja oknum yang kemudian masuk dan mempengaruhi masyarakat. “ Harapan kita ini tidak menjadi masalah berulangulang. Karena sebenarnya dengan adanya pembangkit, tidak saja dampaknya positifnya terbentuknya pasar yang lebih besar di kawasan setempat, tetapi se-NTB akan menikmati keberadaan pembangkit,” tambahnya.

Untuk menekan ulah-ulah oknum, pemerintah daerah harus mendukung. Perlu ada kebijakan yang mengatur, tidak boleh ada spekulasi dari pihak manapun pada kawasan yang sudah ditentukan.. (bul)

SUARA NTB Jumat, 30 Januari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pemda Lombok Timur Gelar Rapat Koordinasi Lengkap di Pesanggrahan Timbanuh Suasana berbeda mewarnai pelaksanaan rapat koordinasi (rakor) lengkap yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada hari Rabu (28/ 1). Rapat koordinasi yang biasanya berlangsung di Ruang Rapat Utama, kali ini berlangsung di Pesanggrahan Timbanuh, kawasan wisata milik Pemda Lombok Timur yang berada di lereng Gunung Rinjani, tepatnya di Desa Timbanuh Kecamatan Pringgasela.

RAPAT Koordinasi dihadiri oleh Bupati Lombok Timur H. Moch. Ali Bin Dachlan, Wakil Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, Sekda Lombok Timur H.A. Rohman Farly dan seluruh pimpinan SKPD (pejabat eselon II). Suasana sejuk, asri, dan dingin dilengkapi pemandangan yang indah melengkapi suasana baru pelaksanaan rakor di awal tahun 2015 ini.

Pelaksanaan rakor dilaksanakan Pemerintah Lombok Timur menindaklanjuti pertemuan Bupati Lombok Timur bersama 145 bupati lainnya di Indonesia dengan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu yang lalu.

Dalam pertemuan tersebut

Presiden Jokowi menjabarkan beberapa kebijakan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, beberapa di antaranya menurut bupati adalah swasembada pangan dan infrastruktur.

Kaitannya dengan target pmewujudkan swasembada pangan dalam 3 (tiga) tahun ke depan, Bupati Lombok Timur memerintahkan kepada seluruh SKPD terkait, seperti Dinas Pertanian dan Peternakan, BP4K, dan Badan Ketahanan Pangan untuk melakukan pendataan secara menyeluruh untuk mengetahui kondisi terkini sektor pertanian, sehingga terlihat apa yang menjadi persoalan pokok sekaligus hal-hal apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan swasembada pangan di Lombok Timur.

Menyangkut aspek infrastruktur pertanian terutama proyek-proyek pembangunan irigasi tersier yang akan dikelola oleh Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp 9,1 miliar, bupati menegaskan agar dilaksanakan dengan baik serta melibatkan masyarakat guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Begitu pula terkait aspek lainnya seperti benih, dan bantuan 5.000 hand tractor yang disiapkan pemerintah harus segera dijemput.

Persoalan kelangkaan pupuk dan harganya yang lebih tinggi dari harga pemerintah juga menjadi sorotan khusus Bupati Lombok Timur. Bupati Lombok Timur dalam kesem-

Butuh Anggaran Besar ANGGARAN penyertaan modal untuk 2 Perusda yakni PT. Bank NTB dan PDAM Kabupaten Lombok Utara (KLU), tampaknya bakal menyedot Kas Daerah Pemda KLU. Dalam ekspose kedua Perusda itu di hadapan Komisi III DPRD KLU, anggaran 5 tahun ke depan diperlukan cukup tinggi. Sebagai Perusda baru, PDAM masih defisit Rp 28 miliar setelah dikurangi (Suara NTB/ari) H. Muh. Sayudin penyertaan modal 2 tahun terakhir sebesar Rp 6 miliar. Sedangkan Bank NTB – sebagai lokomotif pembangunan daerah, mencantumkan akumulasi penyertaan modal mencapai Rp 111 miliar hingga 2019.

Kepala Cabang Bank NTB Cabang Tanjung, H. Muh. Sayudin, menyebutkan nominal yang lebih besar yakni RP 111 miliar lebih. Angka itu sendiri merupakan akumulasi penyertaan modal Pemda KLU dalam 5 tahun ke depan, jika asumsi penyertaan seperti yang direncakan terpenuhi.

Dalam perspektif pemenuhan modal inti Bank NTB sebesar Rp 1 triliun di 2016, jelas Sayudin, seluruh pemegang saham (gubernur, bupati/walikota) harus memenuhi nominal yang disyaratkan dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) tersebut. Saat ini, porsi kepemilikan saham masih milik Pemprov sekitar 60 persen, dan sisanya 40 persen menjadi milik 10 Kabupaten/kota.

“Yang masih menjadi problem dalam penyertaan ini, adalah masih tidak sinkron eksekutif dan legislatif di beberapa daerah. KLU sendiri, walaupun masih baru tetapi memiliki andil saham yang cukup signifikan,” kata Sayudin.

Terhadap perencanaan saham KLU sebesar Rp 111 miliar di tahun 2019 itu, Sayudin memberikan skenario perhitungan dengan beberapa asumsi. Antara lain, dividen yang diperoleh tiap tahun tidak digunakan tetapi disetorkan kembali sebagai modal (dinamis), jasa bunga Deposito di Bank NTB dari anggaran bersifat tetap sebesar Rp 2,8 miliar, serta Jasa Giro Kasda sebesar 10 persen dengan nominal yang mengalami fluktuasi.

Setelah pada tahun 2019, Pemda KLU pada perhitungan earning after tax (laba setelah pajak) akan memperoleh dividen sebesar 30 persen dari sahamnya, atau berkisar Rp 33,41 miliar.

Sementara Direktur PDAM KLU, H. Suhaily, ST, mengatakan defisit alokasi anggaran tersebut seluruhnya untuk memenuhi sarana dan prasarana perpipaan PDAM yang mencakup pelayanan di 5 kecamatan yang ada, hingga ke 3 Gili (sisa Meno dan Trawangan). Sejak diserahterimakan dari Lobar ke KLU, PDAM awalnya mengantongi nilai aset sejumlah Rp 4,4 miliar. Dalam kurun waktu 1,5 tahun atau per Januari 2014, nilai aset keseluruhan meningkat menjadi Rp 8,9 miliar. Selain itu, ada pula posisi kas di Bank NTB per Januari 2015 yang siap dicairkan sebesar Rp 3,9 miliar. (ari)

patan tersebut menginstruksikan kepada jajaran terkait segera melakukan pengecekan dan pengawasan di lapangan terutama ke seluruh gudang pupuk dan distributor meliputi aspek jumlah, harga, distribusi, dan aspek-aspek lainnya.

Bupati juga menginstruksikan kepada Inspektorat Lombok Timur untuk melakukan audit terhadap pendistribusian 32.000 ton pupuk urea bersubsidi yang dialokasikan kepada seluruh petani di Lombok Timur.

Aspek lainnya yang disampaikan bupati adalah kelanjutan pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji. Pemda Lombok Timur tahun ini menyiapkan Rp 32 miliar untuk kelanjutan pembangunannya yang antara lain untuk proses pengerukan kolam labuh. Keberadaan Pelabuhan Labuhan Haji menurut bupati sudah sangat tepat dan justru saat ini pemerintah akan membangun 16 (enam belas) buah dermaga di seluruh Indonesia untuk memperkuat konektivitas antardaerah. Pelabuhan Labuhan Haji juga menurut Kepala Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur sudah mampu menghasilkan pemasukan bagi daerah walaupun jumlahnya relatif kecil.

Di bidang kesehatan, Direktur RSUD Dr. R. Soedjono Selong diinstruksikan Bupati Lombok Timur untuk membuat proposal ke pemerintah pusat agar mendapatkan bantuan pembangunan puskesmas baru, penambahan peralatan medis serta per-

luasan bangunan rumah sakit.”Tahun 2015 ini harus bisa dibangun 2 (dua) buah puskesmas baru,” tegasnya.

Di bidang perikanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan diinstruksikan pula segera menjemput proyekproyek pemerintah pusat agar diarahkan ke Lombok Timur, sebab begitu banyak persoalan perikanan di Lombok Timur yang harus segera diselesaikan namun terkendala dana yang terbatas. “Jangan hanya mengandalkan dana dari DAU dan DAK saja”, ujarnya mengingatkan.

Di bidang pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Timur mendapatkan tugas untuk melakukan penataan desa-desa wisata seperti rumah-rumah adat agar menarik untuk dikunjungi wisatawan. Pembangunan pariwisata jangan sampai diarahkan pada hal-hal yang merusak sendi-sendi moral dan agama.

“Membangun pariwisata tidak boleh dengan menjual kebodohan dan melestarikan faham animism,” tambahnya.

Optimalisasi penerimaan pajak, salah satunya pajak hotel dan restoran menjadi sorotan berikutnya dari Bupati Lombok Timur.

Dalam laporannya, Kepala Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur, Hj. Bq. Miftahul Wasli, SE., MM, menjelaskan penerimaan pajak hotel tahun 2014 yang lalu mencapai Rp 217,1 juta melebihi target sebesar Rp 82 juta. Sementara pajak restoran

(Suara NTB/ist)

RAKOR - Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan, Wakil Bupati Lotim H. Haerul Warisin dan Sekda Lotim H. Rohman Farly saat memimpin rakor bersama seluruh pimpinan SKPD di Pesanggrahan Timbanuh Pringgasela, Rabu (28/1). mencapai Rp 1,39 miliar dari target Rp 1 miliar. Bupati menegaskan, ke depan, jika hotel-hotel besar sudah jadi dibangun dan beroperasi di wilayah selatan Lombok Timur, target penerimaan pajak dari hotel ditargetkan sebesar Rp 10 miliar.

Di bidang infrastruktur Bupati Lombok Timur juga memerintahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk mengejar dana APBN sebesar Rp 32 triliun yang disiapkan pemerintah untuk membenahi inrastruktur di daerah. “Seluruh pimpinan SKPD harus segera bergerilya ke pusat untuk melobi anggaran,” tegas bupati.

Terhadap instruksi kepada seluruh pimpinan SKPD

Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), c.q Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) KLU mensinyalir warganya yang ada di 3 Gili (Air, Meno, Trawangan) belum tertib administrasi kependudukan atau belum seluruhnya mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Atas dasar itulah, Pemda KLU mewacanakan untuk menyisir 3 pulau secara bertahap. Selain itu, langkah penyisiran ini juga dimaksudkan untuk memperketat keluar masuknya pendatang baru.

Kepala Dukcapil Lombok Utara, Dra. Hj. Marni, kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (29/1) memandang perlu dilakukannya pengetatan terhadap arus keluar dan masuknya warga dari berbagai penjuru ke 3 Gili. “Kawasan wisata tiga gili merupakan kawasan yang cukup bebas bagi pendatang baru. Sehingga ada wacana kami untuk melakukan penertiban KTP di

3 pulau,” kata Marni.

Ia mengisyaratkan wacana ini akan mendapat tanggapan pro dan kontra dari berbagai pihak. Namun tidak ada salahnya bagi Dukcapil untuk melempar wacana, sembari menunggu masukan dari stakeholders.

Esensi dari penertiban atau razia KTP di 3 gili, Marni mengatakan sebagai langkah antisipasi agar kawasan 3 Gili

tetap kondusif, aman dan nyaman untuk dikunjungi wisatawan. Sebelum ke arah itu, tentu diperlukan Tim yang melibatkan instansi terkait lingkup Pemda KLU. “Wacana kami untuk turun ke 3 Gili, bukan dalam artian merazia tetapi lebih kepada sosialisasi pentingnya KTP,” imbuhnya.

Meski demikian, belum dijelaskan motif sebenarnya

Minim, Perhatian Pemerintah pada LPKS Selong (Suara NTB) Peranan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) sejauh ini diakui cukup besar guna mengurangi angka pengangguran. Hanya saja perhatian terhadap salah satu lembaga ini diakui sampai saat ini masih sangat minim. Selama ini pula, tidak pernah ada dana yang digelontorkan dari APBD untuk membina LPKS. Hal ini diakui Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisosnakertrans) Lombok Timur (Lotim), H. M. Aminullah dalam pertemuan dengan LPKS di kantornya Kamis (29/1). Pada pertemuan dihadiri Sekretaris Disosnakertrans, Mulki, Kepala Bidang Bina Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja (BPPN), Supriyadi itu Kadisosnakertrans mempersilakan LPKS menyampaikan saran kritiknya.

Aminullah mengatakan selama ini pihaknya hanya membuat izin saja, sementara pembinaan belum pernah

dilakukan. Dana dari APBD pun belum pernah ada bantuan. Tidak ditampik, peranan dari LPKS ini sangat besar dalam memberikan pendidikan dan keterampilan bagi warga Lotim. “Bekerja saat ini tidak bisa hanya andalkan keringat, semua harus memiliki keahlian,” katanya Kepala Bidang BPPN Disosnakertras Supriyadi menambahkan, selama ini upaya untuk memberikan pelatihan terhadap tenaga kerja di tingkat daerah belum memenuhi standar minimal. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomoro 15/ MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan.

Dalam aturan tersebut, setidaknya di tingkat daerah juga dituntut untuk memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat berbasis kompetensi 75 persen, tenaga kerja berbasis kemasyarakatan 60 persen dan

berbasis kewirausahaan 60 persen. Ketentuan itu tidak pernah bisa dicapai Lotim.

Melalui pertemuan itu diharap bisa segera disesuaikan agar Lotim juga bisa melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. “Ke depan kita ingin mengacu pada SPM,” ungkapnya. Mengawali upaya tersebut sengaja dihadirkan seluruh LPKS di Lotim.

Akibat belum memenuhi SPM itulah disinyalir menjadi salah satu pemicu dari masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Lotim.

Disosnakertrans Lotim sejauh ini memang baru bisa melakukan pelatihan wirausaha kepada petani tembakau dan pelatihan perbengkelan. “Dinamika ketenaga kerjaan cukup komplek,” ucapnya. Disebutkan saat ini jumlah pengangguran di Lotim mencapai 53.893 orang. Angkatan kerja 687 ribu jiwa. Jumlah pencari kerja cukup banyak, tapi lapangan kerja minim. (rus)

Pemkab Lotim Penuhi Permintaan Masyarakat galirkan air ke saluran irigasi Bendungan Pandanduri.

Diakuinya, secara teori untuk dilakukannya pemberian air kepada masyarakat dari sisi proyek harus mencapai 27 juta meter kubik. Oleh sebab itu, imbaunya, untuk pengadaan air masyarakat harus bisa memahami kondisi air, karena pemerintah saat ini juga sedang berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Ir. Marhaban, mengatakan, untuk dilakukannya pembukaan air itu masyarakat harus bersabar dan maklum. Karena jika air ini sudah penuh, maka segala kebutuhan masyarakat khususnya para petani akan terpenuhi.

Ia juga mengingatkan kepada masyarakat segera melaporkan ke Dinas PU, jika ada ditemukan petugas dari Sinas PU yang ditemukan menjual air kepada masyarakat. “Ke-

gun Lombok Timur menuju kondisi yang lebih baik.

Dalam dialog yang berlangsung beberapa saat sebelum rakor ditutup, muncul beberapa usulan dari pimpinan SKPD. Kepala Bakesbangpoldagri, Sudirman, S.Sos antara lain mengatakan perlunya koordinasi secara lebih intensif dalam menjaga stabilitas wilayah serta pembentukan tim dalam penanganan kasuskasus yang berujung pada demonstrasi massa. Sementara itu Kepala Hubkominfo L. Suwandi menyoroti persoalan penurunan tarif angkutan dalam kota setelah terjadinya penurunan kembali harga BBM. (Humas dan Protokol)

Warga Pendatang Baru di Tiga Gili akan Ditertibkan

Pembukaan Saluran Irigasi

Selong (Suara NTB) – Adanya desakan ratusan petani dari empat kecamatan, seperti Kecamatan Jerowaru, Janapria (Lombok Tengah), Keruak, Sakra Barat membuka paksa saluran irigasi Bendungan Pandaduri direspons jajaran pemerintah daerah.

Kamis (29/1), perwakilan pemerintah daerah, mulai dari DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan Balai Wilayah Sungai (BWS) memenuhi harapan petani di empat kecamatan di Lombok Timur dan Lombok Tengah.

Bagian yang menghambat aliran air dibongkar menggunakan alat berat.

Pengendali Teknik pada BWS, Saepudin menjelaslan, saat ini tinggal pemasangan pipa yang ada di dalam terowongan yang belum tuntas.

Menurutnya, pipa yang digunakan di dalam terowongan itu menggunakan pipa berukuran 6 inch yang berfungsi men-

untuk pro aktif menjemput dana ke pusat, Bupati Lombok Timur tidak segan akan mereposisi pimpinan SKPD yang dianggap tidak produktif.

Wakil Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dalam kesempatan tersebut menyoroti apakah Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang sudah dibentuk telah bekerja dengan baik atau tidak, sehingga kelangkaan pupuk di Lombok Timur terus terjadi. Sedangkan Sekda Lombok Timur mengajak pimpinan SKPD untuk benar-benar pro aktif menjemput dana ke pusat sekaligus menyatukan tekad, pikiran, dan langkah dalam memban-

inginan pemerintah dan masyarakat itu sama, tapi kita juga harus sama-sama bisa maklumi karena jika sudah airnya sudah penuh maka ribuan hektar sawah masyarakat akan terpenuhi walaupun 2-3 kali panen,” klaimnya.

Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Lotim, Fadil Na’im mengatakan, Pemkab Lotim, BWS dan masyarakat samasama bertanggung jawab. Selain itu, ia juga berharap supaya pembukaan saluran irigasi itu bisa cepat selesai.

Muhammad Sapoan Hadi, salah satu petani mengatakan, curah hujan tahun ini belum mampu memenuhi kebutuhan sawahnya. Dalam arti, jika tidak secepatnya ditangani oleh pemerintah, bisa jadi ribuan hektar sawah petani yang ada di empat kecamatan itu akan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen.

Oleh sebab itu, ia meminta

(Suara NTB/yon)

DATANGI - Ratusan petani bagian selatan mendatangi Bendungan Pandanduri. Harapan mereka agar saluran air ke wilayah mereka dibuka direspons pemerintah. kepada pemerintah supaya masyarakat secepatnya diselamatkan dari krisis air. Sapoan juga meminta supaya setelah

dibukanya saluran irigasi yang akan mengairi ribuan sawah dari empat kecamatan itu jangan ditutup kembali. (yon)

dari razia tersebut selain kepemilikan KTP oleh warga.

Sebab bilamana nantinya saat razia dilakukan dan tercatat warga luar daerah yang tidak mengantongi identitas, belum diputuskan akan diberikan sanksi atau bentuk sanksinya.

“Di daerah lain seperti Bali, razia KTP itu rutin dilakukan karena daerahnya daerah wisata,” terangnya.

Tuntutan kenyamanan dan jaminan keamanan bagi pengunjung objek wisata, menurut Marni, mutlak harus dipenuhi oleh Pemda dan pelaku pariwisata setempat. Ia pun memandang, idealnya terdapat Tim Pengawas yang ditugaskan khusus untuk mengecek identitas para pengunjung agar

KLU tidak kecolongan dari ancaman keamanan.

“Saya meyakini, masyarakat di sana masih banyak yang tidak mengantongi identitas seperti KTP,” ujarnya.

Dari pendataan yang dilakukannya, sampai saat ini masih cukup besar jumlah KTP elektronik yang harus diterbitkan.

Sejak diprogramkan, e-KTP yang dicetak mencapai 136.100 lembar. Dengan proses perekaman dan cetak masih dilakukan, tercatat antrean pengajuan e-KTP siap cetak mencapai 4 ribu lembar. “Kami berharap, Januari ini seluruhnya sudah bisa dicetak,” tutup mantan istri mantan Bupati Lobar, (alm) Iskandar ini. (ari)

Tangkal Pengaruh Radikalisme

NU Lotim dan Madani Riset NTB Gelar Dialog Selong (Suara NTB) Jumat (30/1) hari ini, Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Lombok Timur menjalin kerjasama dengan Lembaga Madani Riset NTB akan menggelar dialog akbar. Dialog ini mengangkat tema “Militansi Kader NU dan Islam Moderat: Stategi Menangkal Radikalisme Berbasis Agama”.

Dalam release yang disampaikan kepada Suara NTB, Kamis (29/1) kemarin dialog ini menghadirkan peserta pada militansi kader organisasi NU. Dihadirkan dalam dialog tersebut pemateri dari Ketua MUI Lotim membawakan tema dialog “Konsep Islam Rahmatan Lilalamin, Strategi Mencegah Masuknya Faham Radikalisme berbasis Agama”.

Ketua Panitia Pelaksana Dialog, Mukhlis Hasyim, menjelaskan, pada dialog ini, Ketua Pengurus Cabang NU Lotim akan menjadi pembicara dan mengupas materi tentang Peranan Ormas NU dalam Mewujudkan Islam Rahmatan Lil Alamin dan Menangkal radikalisme berbasis agama. Terakhir dari jajaran Kementerian Agama RI yang membawakan tema “Pencegahan Pengaruh faham Radikalisme di kalangan Ponpes dan Madrasah”.

Menurutnya, tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini bagaimana terbangunnya kesadaran bersama semua pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam upaya menangkal masuknya pengaruh paham radikalisme berbasis agama ke Lombok.

Selain itu, terbangunnya kesadaran dan sikap waspada di tengah masyarakat terkait bahaya paham radikalisme berbasis agama.

‘’Berikutnya diharapkan melalui dialog dalam disebarluaskan paham Islam yang moderat dan rahmatan lil alamin, kasih sayang terhadap seluruh alam dan dapat tergerus paham radikalisme berkedok agama,’’ ujarnya.

Dijelaskannya, gerakan radikalisme sudah nampak di Indonesia. Radikalisme sebagai gerakan berbahaya bagi keberlangsungan berbangsa dan bernegara tidak sesuai dengan nilainilai kebangsaan dan keislaman. Dalam hal ini, ujarnya, Islam tidak mengajarkan kekerasan.

Menurutnya, kelompok organisasi moderat adalah yang tumbuh dan lahir dari kearifan lokal masyarakat.

Salah satunya kelompok NU. NU konsen Islam moderat dan toleran dan menyatukan nilai kebangsaan dan agama.

NU jadi mitra strategis suarakan gerakan anti.

Sebagai tanggungjawab keagamaan dan komitmen kebangsaan (nasionalisme), NU dan ormas Islam moderat pada sisi lainnya sudah saatnya tampil di garda paling depan untuk menyelamatkan negara dan bangsa ini dari ancaman dan aksi-aksi gerakan radikal berbasis agama. Pembiaran terhadap ideologi dan gerakan radikalisme yang mengatasnamakan Islam secara niscaya akan meruntuhkan bangunan negara-bangsa dan menghancurkan kesatuan Indonesia yang sudah disepakati bersama itu. ‘’Sikap dan tindakan pesantren serta ormas NU dan kelompok Islam moderat lainnya kini sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan bangsa,’’ ujarnya. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK PRIMADONA - Inilah Gili Kondo, salah satu primadona objek wisata Lotim yang belum dikelola secara maksimal.

Pemkab Loteng Didesak Cairkan Dana Kapitasi Praya (Suara NTB) Puluhan tenaga medis lingkup Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), mendesak pemerintah daerah setempat segera mencairkan dana kapitasi untuk bulan Januari sampai bulan April 2014. Hingga saat ini, dana kapitasi tersebut belum dibayarkan kepada tenaga medis selaku penerima. Padahal dana kapitasi merupakan hak tenaga medis atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.

Desakan tersebut disampaikan para tenaga medis saat menggelar hearing di gedung DPRD Loteng, Kamis (29/1).

Menurut para tenaga medis, aspirasi tersebut sudah sejak lama disuarakan. Akan tetapi hingga saat ini, belum juga dipenuhi oleh Pemkab Loteng. Belum lagi, pemerintah daerah sebelumnya juga sudah pernah berjanji akan melunasi sisa pembayaran dana kapitasi pada tahun ini juga.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, total dana kapitasi yang belum dibayarkan oleh Pemkab Loteng selama empat bulan tersebut mencapai Rp 3,7 miliar. Namun Pemkab Loteng hanya menyiapkan anggaran sekitar Rp 2,4 miliar saja pada APBD Loteng 2015 ini. “Pada prinsipnya anggaran sudah ada, tinggal proses pencaiaran saja,” aku Kepala Dikes Loteng, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., menjawab desakan para tenaga medis, di ruang Banmus DPRD Loteng.

Namun, untuk mencairkan anggaran daerah ada mekanisme dan tahapan yang harus dijalankan. Dalam arti, tidak bisa serta merta begitu saja, dicairkan. ‘’Tapi yang pasti, tahun ini juga dana kapitasi yang diminta para tenaga medis akan dicairkan,’’ janjinya.

Di tempat yang sama, Kabag Keuangan Setda Loteng, Baiq Aluh Windayu, S.E, mengungkapkan, sebelumnya pencairana dana kapitasi dilakukan pihak terlebih dahulu akan berkonsultasi dengan pihak BPK, karena dana tersebut sebenarnya bukan utang pemerintah daerah kepada para tenaga medis.

“Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk membayar dana kapitasi bulan Januari sampai April 2014. Tetapi atas dasar kebijakan pemerintah daerahlah, dana kapitasi itu dibayar tahun ini,” terangnya.

Eka menambahkan, aturan tentang pembayaran dana kapitasi yakni PP No. 32 tahun 2014, baru keluar pada akhir Bulan April dan diundangkan pada bulan Mei disertai dengan keluarnya Permenkes Nomor 28 tahun 2014. Dimana dalam aturan tersebut mengatur, bahwa pembayaran dana kapitasi mulai berlaku sejak peraturan diundangkan.

Artinya, kalau merujuk pada waktu keluarnya aturan, maka untuk pembayaran dana kapitasi Bulan Januari hingga April 2014, sebenarnya tidak wajib. Karena dalam peraturan tersebut, mengamanahkan untuk pembayaran dana kapitasi sebelum peraturan berlaku, disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anggaran daerah, Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Loteng, H. Ahmad Supli, S.H., meminta pemerintah daerah memberikan kejelasan atas proses pencaiaran dana tersebut. Sehingga tidak terus-terusan menjadi polemik. (kir)

Koperasi Tani Nusantara KLU Dikukuhkan Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 30 anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Tani Nusantara Desa Santong Kecamatan Kayangan dikukuhkan secara resmi Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lombok Utara (KLU) M. Nasrah, Rabu (28/1) lalu. Pengukuhan dilakukan di halaman Sekretariat KSU Tani Nusantara.

Dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Kamis (29/ 1), Kepala Bidang Koperasi dan UKM M. Nasrah, mengharapkan, setelah dikukuhkan koperasi ini langsung mengurus kelengkapan administrasi sebagai salah satu syarat dikeluarkannya Badan Hukum Koperasi. Jika sudah memiliki persyaratan, ujarnya, koperasi ini bisa diakui Pemkab KLU. Harapan senada disampaikan Kepala Seksi Koperasi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi KLU, L. Saiful, SH. Pihaknya mengapresiasi semangat kelompok tani yang berada di bawah binaan LPPNU KLU, sehingga semua anggota koperasi bisa dikukuhkan. Pihaknya mengharap pada anggota koperasi mengikuti pelatihan dan kegiatan lainnya yang diadakan pemerintah, karena pemerintah pusat saat ini menjadikan NTB sebagai percontohan perkoperasian nasional, sehingga KLU harus siap dengan program pusat tersebut.

Ketua KSU Tani Nusantara Hermansyah menegaskan komitmen pihaknya yang akan mengelola koperasi dengan sungguh-sungguh. Bahkan, ujarnya, saat ini tiga unit usaha sudah siap dijalankan, seperti unit usaha penyulingan minyak cengkeh, unit usaha peternak madu dan unit usaha pengolahan coklat. Ditegaskannya, jika kegiatan ini sudah terlaksana sebelum koperasi ini dibentuk, sehingga unit-unit usaha ini tambah maju setelah adanya koperasi dengan dorongan dan bantuan dari pemerintah kabupaten dan semua stakeholders yang telah membantu. (ham)

(Suara NTB/ist)

Puskesmas Jadi BLUD PEMKAB Lombok Tengah (Loteng) menargetkan pada tahun ini seluruh puskesmas yang ada di daerah ini, sudah berubah status sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Harapannya, puskesmas yang ada bisa lebih mandiri dalam mengelolaa keuangannya, sehingga bisa mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., kepada Suara NTB, Kamis (29/1). Ia menjelaskan, saat ini pihaknya tengah bekerja sama dengan BPKP, untuk melakukan penilaian pelayanan dan kesiapan puskesmas di Loteng untuk dijadikan BLUD. Tidak hanya itu, BPKP juga diminta untuk bisa membantu memberikan pembinaan. Tentang pengelolaan keuangan daerah yang baik, sesuai aturan yang berlaku. Jika puskesmas yang ada sudah dianggap mampu dan sanggup menjadi BLUD, baru kemudian kepusatan perubahan status puskesmas menjadi BLUD. “Proses evaluasi dan penilaian sekaligus pembinaan sudah kita mulai saat ini,” aku Eka. Ia mengakui, penilaian atas kesiapan dan kelayakan puskesmas sebenarnya sudah dimulai sejak setahun yang lalu. Dari 25 puskesmas yang ada, baru sekitar 5 puskesmas saja yang sudah dinyatakan siap sesuai hasil evaluasi BPKP. Sisanya, masih dinilai belum siap, sehingga diputuskan, perubahan status puskesmas menjadi BLUD, ditunda hingga tahun pertengah tahun ini.

“Kita bisa saja menetapkan status BLUD kepada puskesmas yang sudah siap. Tetapi karena ingin serentak, akhirnya penetapan status BLUD ditunda paling tidak sampai akhir tahun 2015 ini. Sembari menunggu kesiapan puskemaspuskemas yang lain,” terangnya.

Dengan perubahan status puskesmas menjadi BLUD itu nantinya, lanjut Eka, maka puskemas diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri keuangannya tanpa harus tergantung dari pemerintah kabupaten. ‘’Tapi itu pun tergantung dari status BLUD-nya. Apakah BLUD utuh atau BLUD bertahap?,’’ ujarnya.

Menurutnya, jika status BLUD utuh, maka total kewenangan pengelolaan anggaran ada di puskesmas. Tetapi kalau BLUD bertahap, masih ada beberapa kewenangan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh pemerintah daerah. ‘’Jadi tidak secara menyeluruh,” imbuhnya. (kir)

Halaman 5 (Suara NTB/rus)

SUARA NTB Jumat, 30 Januari 2015

Selong (Suara NTB) Tiga gili di wilayah Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur (Lotim), yakni Gili Kondo, Bidara dan Petagan merupakan salah satu dari sekian banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan. Hanya saja ‘’berlian’’ cantik itu terkesan diabaikan dan terlupakan. Harapannya pemerintah segera menata kawasan tersebut dengan baik.

Demikian diungkapkan pelaku Wisata Gili Lampu, Suyanto kepada Suara NTB, Kamis (29/1). Suyanto yang juga anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lotim ini mengatakan kondisi Gili Kondo misalnya saat ini

masih terbilang sepi dari fasilitas dan sarana-prasarana pendukung pasca berhentinya beroperasi salah satu investor beberapa waktu lalu.

Disarankan fasilitas penunjang di gili tersebut sebenarnya sangat sederhana. Cukup dengan memasang berugak di sekeliling pantainya mengitari gili dipastikan akan sangat disenangi wisatawan. Pasalnya saat ini, akibat tidak adanya fasilitas seperti itu membuat para wisatawan yang berkunjung tidak ada tempat berteduh.

Soal angka kunjungan pada hari-hari biasa kata Suyanto bisa mencapai 50 orang. Saat ramai angka kunjungan bisa tembus 500 orang/hari. Itupun

dari salah satu tempat pemberangkatan, yakni dari wilayah Gili Lampu saja. Belum lagi yang berangkat dari Padak Guar dan Labuhan Lombok.

Ditambahkan, akibat belum adanya fasilitas pendukung ini membuat tiga Gili Kondo tersebut terancam hilang keasrian dan kecantikannya. Pasalnya, aktivitas pencurian terumbu karang di sekitar kawasan masih banyak dilakukan pihakpihak yang kurang bertanggungjawab. Keamanan, kenyamanan dan kelestarian kawasan harus tetap dijaga. “Kalau sudah ada berugak keliling saja, para pencuri terumbu karang ini akan sungkan,” katanya.

Untuk para wisatawan,

sejumlah kegiatan menarik bisa dilakukan di kawasan wisata Gili Kondo ini. Antara lain, snorkeling, diving dan camping. Jika benar-benar dikelola dengan baik, diyakini akan menambah sumber pendapatan bagi daerah.

Tidak diinginkan tiga gili Indah itu hilang kecantikannya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lotim, Lalu Wirabakti mengatakan potensi wisata Kabupaten Lotim ini sangat luar biasa.

Utamanya gili-gili yang ada di sepanjang perairan di Lotim.

Disebut sebanyak 35 gili yang ada di Lotim ini bisa menjadi daya tarik wisata yang sangat menarik. Disebutkan se-

bagai pembanding, di Kabupaten Lombok Utara saja ada tiga gili saja yang dimiliki. Meno, Trawangan dan Air. Akan tetapi, diakui sumbangan dari tiga gili itu mampu meningkatkan pendapatan bagi KLU. Harapannya di Lotim dengan gili yang tidak kalah indahnya dengan gili di KLU itu bisa mendongkrak pertumbuhan pariwisata Lotim. Disbudpar Lotim ini pun siap untuk terus mengembangkan dan mensosialisasikan giligili tersebut. Khusus Kondo, setelah memutus hubungan dengan investor sebelumnya, disebut Wirabakti ada sejumlah investor yang mulai melirik Gili Kondo itu. (rus)

Tarik Retribusi dari TKA

Disosnakertrans KLU Pasang Target Tinggi Tanjung (Suara NTB) Pascalahirnya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penarikan retribusi perpanjangan izin kerja bagi tenaga kerja asing atau Izin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Lombok Utara (KLU) langsung memasang target tinggi. Dengan payung hukum itu, retribusi IMTA langsung dipatok sebesar Rp 1,5 miliar atau meningkat 200 persen.

Kepala Disosnakertrans KLU, Intiha, SIP, melalui Kabid Naker, Musripin, Kamis (29/1) mengakui, tahun 2014 lalu, perolehan retribusi IMTA hanya mampu dibukukan sekitar Rp 300 juta dari target Rp 500 juta. Namun dengan payung hukum Perda, pihak dinas langsung menaikkan target untuk menggenjot penarikan mencapai Rp 1,5 miliar di tahun ini.

“Pemasukan retribusi sebesar Rp 300 juta lebih itu diperoleh dari 26 orang TKA. Sebelumnya sudah ada 8 orang yang membayar IMTA, tetapi karena Perda belum diketok, sehingga dananya masuk ke Pusat,” ujar Musripin.

Ia menerangkan, Perda Nomor 6 Tahun 2014 yang diketok oleh DPRD bersama eksekutif mengawali babak baru proses penarikan retribusi bagi TKA di 3 Gili. Terlebih pihaknya juga sudah memperoleh peraturan pelaksana Perda dalam bentuk Peraturan Bupati yang melegalkan dana ini masuk ke kas daerah.

Menurutnya apabila, Perbup

pelaksana Perda tersebut tidak diterbitkan, maka dana retribusi tetap akan teralokasi ke pusat.

Dari aturan yang ada, setiap TKA yang bekerja di 3 Gili harus membayar retribusi perpanjangan izin sebesar 1.200 Dolar Amerika per tahunnya, atau 100 Dolar Amerika per bulan. Jumlah ini tentunya sangat signifikan apabila diakumulasi, karena disinyalir masih banyak TKA yang belum ditarik dan bekerja di 415 hotel yang ada di 3 Gili.

“KLU memang menjadi salah satu daerah yang paling banyak memiliki TKA khususnya yang bekerja di sektor pariwisata. Dari data yang sementara yang dimiliki Disosnakertrans KLU saat ini, jumlah TKA sendiri tercatat sebanyak sebanyak 232 orang yang tersebar di 112 perusahaan,” ujarnya.

Musripin menyebut, melihat masih minimnya angka kepengurusan izin IMTA oleh TKA pada kurun Nopember – Desember (26 orang) lalu, maka setidaknya terdapat sekitar 300

TKA yang belum membayar kewajibannya ke daerah. Hanya saja, menjadi tantangan berat bagi Dinsosnakertrans KLU untuk menginventaris kembali data TKA yang bekerja di ratusan perusahaan.

Praktik yang dilakukan selama ini, TKA yang tak mengantongi IMTA kerap kucingkucingan dengan petugas. Razia yang pernah dilakukan oleh Dinas di tahun-tahun sebelumnya, tidak banyak TKA yang terjaring. Konon, diantara pekerja asing langsung menyamar menjadi pelancong saat mengetahui ada razia petugas.

Oleh karena itu pula, Dinas harus bekerja keras untuk berkoordinasi dengan Aparat Desa, Aparat Dusun serta pengusaha hotel untuk mendaftarkan tenaga asing yang digunakannya. Sebab di negara manapun, ongkos perpanjangan izin kerja ini cukup mahal.

Di Malaysia, kebijakan perpanjangan IMTA telah ditempuh Pemerintah setempat dengan menaikkan kewajiban bagi TKI membayar hingga lebih dari Rp 1 juta per tahun. (ari)

Usulan Tak Direspons Pemda

Warga Teluk Waru Timbun Sempadan Pantai Giri Menang (Suara NTB) Aktivitas penimbunan sempadan pantai di sekitar Dusun Teluk Waru Desa Labuan Tereng oleh warga setempat diduga muncul akibat minimnya perhatian Pemda. Salah satunya usulan warga terkait penanaman bakau di sekitar pesisir kawasan itu tidak digubris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Waktu itu, tahun 2012 warga melalui dusun mengusulkan proposal penanaman bakau di sepanjang pesisir pantai tersebut, namun lima proposal tidak digubris. Akibatnya, warga pun terpaksa menimbun pesisir pantai sebagai upaya menangkal gelombang pasang yang kerap kali terjadi di daerah itu.

Kepala Dusun Teluk Waru Selatan, Dalisah, mengaku, maraknya penimbunan sempadan pantai di kawasan itu murni keinginan masyarakat sendiri. Pihak dusun bahkan pernah melarang, namun besarnya desakan dari warga sehingga ia terpaksa membiarkan warga menimbun.

Ia menampik jika pernah memungut iuran dari warga untuk membayar perizinan penimbunan pantai itu. Namun, warga mengeluarkan secara pribadi uangnya untuk biaya pengangkutan material untuk penimbunan. “Jadi tidak benar saya memungut itu, ini

atas keinginan masyarakat sendiri,” kilahnya.

Dijelaskan, jika saja usulan proposal untuk penanaman bakau tahun 2012 lalu direspons, maka aktivitas baik itu pembangunan pemukiman dan penimbunan di kawasan itu tidak akan terjadi.

Tahun 2012, lalu atas insiatif warga dan dusun mengusulkan penanaman mangrove, namun tidak dÍgubris pemda, bahkan lima proposal ditolak tanpa alasan yang jelas.

Awalnya, tahun 2012 lalu tidak ada pembangunan dan penimbunan di skitar pesisir setempat. Karena itu warga mengusulkan penanaman mangrove untuk mengantisipasi adanya aktivitas tersebut. Selain itu, mencegah abrasi akibat terjadinya gelombang pasang.

Namun karena tidak direspon, lama-kelamaan wargapun membangun pemukiman dan terakhir pada tahun 2014 lalu warga beramai-ramai menimbun sempadan pantai. Hal ini dilakukan warga, karena alasan untuk menjaga pemukimantidak terkena gelombang pasang. Bertepatan tahun lalu, ada aktivitas pelebaran jalan Lembar-Sekotong, sehingga warga membeli tanah urug untuk menimbun pantai dengan alasan untuk tempat mengevakuasi diri, jika terjadi longsor.

Saat itu, warga meminta ganti

rugi bagi lahannya yang terkena, namun pihak kontraktor dan Pemda tidak menggubrisnya.

Ia menjelaskan, untuk penimbunan pantai tersebut tidak mengurus izin baik ke pemda dan pihak manapun.

Pihak dusun saat itu pernah mengingatkan kepada warga uang menimbun, jika ada tindakan pelarang daripihak terkait maka warga harus mau pindah. Pihak dusun menekankan, lahan itu tidak boleh dijadikan hak milik, karena milik negara, hal ini pun disadari warga sehingga tidak ada warga yang mau mensertifikatkan lahan itu. Hanya saja warga beritikad baik membuat SPPT untuk pembayaran pajak lahan itu ke negara.

Anggota DPRD Lobar Adnan yang turun memantau ke lokasi menyatakan, adanya peluang warga melakukan penimbunan dikarenakan adanya aktivitas pengerukan jalan, sehingga daripada tanah gunung terbuang sia-sia dibeli untuk menimbun pantai. Adanya inisiatif masyarakat seperti ini justru membantu pemerintah untuk menciptakan suasana aman bagi masyarakat setempat, karena dusun itu kerap kali diterjang bencana bajir dan angin kencang. “Seharusnya ini kan dilakukan pemerintah, tapi masyarakat berinisiatif sendiri,” kritiknya. (her)

(Suara NTB/her)

KERACUNAN - Diduga mengkonsumsi pentolan bakso, beberapa balita di Kuripan mengalami keracunan, sehingga harus dilarikan ke RSUD Tripat Gerung, Kamis (29/1).

Diduga Konsumsi Pentolan Bakso

Delapan Balita di Kuripan Keracunan Giri Menang (Suara NTB) Delapan balita yang berasal tiga desa berbeda di Kecamatan Kuripan Lombok Barat (Lobar) diduga mengalami keracunan akibat mengkonsumsi pentolan bakso yang dibeli dari penjual keliling, Kamis (29/1). Korban mengalami muntah-muntah setelah satu jam mengkonsumsi pentolan, sehingga harus dilarikan ke Puskesmas Kediri.

Namun, karena tidak bisa ditangani di puskesmas, korban pun dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju (Tripat) Gerung.

Enam korban rata-rata berumur 2 tahun sampai tiga tahun. Korban yang dirujuk ke RSUD Tripat Gerung adalah Ilham, Devita, M Irfan, Wendi Satriawan dan Yuda. Balita lainnya yang terkena adalah Mereka mengalami muntahmuntah dan lemas diduga akibat kekurangan cairan.

Hidayah, orang tua Ilham yang berasal dari Dusun Berambang, menuturkan, sekitar pukul 10.00 anaknya membeli pentolan bakso dari penjual yang biasa keliling di desanya. Selang sejam kemudian sekitar pukul 11.00 anaknya mengalami muntah dan lemas. Karena khawatir, ia pun membawa anaknya ke puskesmas untuk diperiksa.

“Beberapa jam dirawat di Puskesmas Sedayu Kuripan, kondisi anaknya belum mem-

baik, sehingga dianjurkan untuk dirujuk ke rumah sakit.

Selang beberapa lama setelah Ilham dilarikan ke puskesmas, balita lainnya pun dilarikan ke puskesmas dengan kondisi gejala yang sama.

Balita ini rata-rata muntah dan lemas akibat kekeurangan cairan. Karena tidak mampu ditangai di puskesmas keenam balita inipun dirujuk ke rumah sakit untuk dirawat intensif. Sementara dua baita lainnya masih dirawat intensif di Puskesmas Kediri.

Menurut Kemah salah satu ibu korban, pentolan baksonya biasanya diambil di daerah Kediri, biasanya penjual ini berjualan menggunakan sepeda motor Mio. Anak-anak biasa membeli pentol pada pedagang tersebut. Namun, saat membeli Kamis kemarin, banyak anakanak yang mengalami keracunan setelah mengkonsumsi pentolan bakso.

Menanggapi hal ini, dr.

Maya yang menangani pasien ini, menjelaskan, pasien diduga keracunan akibat mengkonsumsi pentolan bakso dari penjual yang sama. Gejala pasien pun hampir sama, yakni muntah-muntah, dehidrasi akibat kekurangan cairan disebabkan muntah tersebut.

Ia sendiri menduga hal ini dikarenakan reaksi bahan di pentolan tersebut. “Makanya pasien kami beri infus dan antibiotik,” ujarnya. (her)

PDI Perjuangan Pastikan Tidak Dukung Suhaili Praya (Suara NTB) Menjadi salah satu partai pengusung pasangan H.M. Suhaili FT – Drs. H.L. Normal Suzana, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2010 lalu, PDI Perjuangan memastikan tidak akan mendukung kembali H. M. Suhaili FT, SH, sebagai calon kepala daerah pada pilkada kali ini.

PDI Perjuangan dipastikan akan lebih mendukung calon lain, ketimbang mendukung calon incumbent tersebut.

Terlebih pada tahun 2013 lalu, PDI Perjuangan secara resmi telah mencabut dukungannya kepada H.M. Suhaili FT, selaku Bupati Loteng. “Secara resmi kita sudah mencabut cukungan kepada Suhaili. Dan, pantang bagi kami untuk mendukungnya kembali pada pilkada kali ini,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Loteng, Suhaimi, S.H. Ia menjelaskan, pada pilkada kali ini pihaknya sudah mem-

bangun komitmen dengan beberapa partai politik. Sebelumnya, PDI Perjuangan sudah membangun komunikasi dengan sejumlah partai. Di antaranya Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Rencananya, koalisi tersebut bakal mengusung calon kepala daerah sendiri.

Calon incumbent, H.M. Suhaili FT, bakal diusung oleh Partai Golkar. Sebagai mitra koalisinya, partai beringin juga sudah menjalani komunikasi dengan Partai Gerindra.

Menuruta, Wakil Ketua DPD II Partai Golkar, H. Ahmad Fuaddi, S.E, mengaku kalau partai tidak mempermasalahkan siapapun mitra koalisi yang akan mengusung H.M. Suhaili sebagai calon kepala daerah. “Kita (Partai Golkar, red) tetap terbuka. Kalau ada yang mau ikut bergabung, kita akan terima dengan baik. Kalau pun tidak, bukan jadi masalah,” pungkas Ketua DPRD Loteng ini. (kir)

SUARA NTB Jumat, 30 Januari 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kasus Ijazah Palsu

Polres KSB Tahan Oknum Anggota DPRD Taliwang (Suara NTB) Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menahan SU, oknum anggota DPRD KSB yang terlibat dalam kasus dugaan penggunaan ijazah palsu yang dalam beberapa bulan terakhir terus ditelisik aparat.

Penahanan terhadap SU ini terjadi pada, Rabu (28/1) lalu, sekitar pukul 17.00 wita setelah sebelumnya selama hampir sehari penuh yang bersangkutan menjalani pemeriksaan.

“Kemarin kita lakukan penahanan. Adapun acuan penahanannya sesuai dengan Surat Perintah (SP) Penangkapan No.Pol: SP.Kap/07/I/2015/ Reskrim tertanggal 28 Januari,” jelas Kasubag Humas Polres KSB, Ipda Hofni Nepa Bureni dalam keterangan persnya, Kamis (29/1).

Selain SU, turut ditahan pula Nurdin alias Deo warga desa Mantun kecamatan Maluk. Hofni mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta serta barang bukti yang dikumpulkan penyidik yang bersangkutan terbukti turut membantu SU dalam kasus pemalsuan ijazah tersebut. “Jadi ada dua, selain SU dilakukan penahanan juga terhadap Nurdin. Dia ini turut serta dalam membantu SU di kasus ini,” timpalnya.

Hofni menyebutkan, penahanan terhadap keduanya merupakan langkah paksa yang dilakukan aparat. Pasalnya selain empat barang bukti yang telah didapatkan, tim penyidik menilai perlu dilakukan penahanan terhadap para tersangka karena selama pemeriksaan para pihak tidak kooperatif dan kerap mengelak dan tidak mengakui perbuatannya.

“Kalau barang bukti, penyidik jelas sudah punya. Terbaru hasil lab kriminal (Labkrim) terhadap fisik ijazah. Di mana didapati bahwa benar tanda tangan yang tertera di ijazah SU itu adalah palsu. Dan sikap tidak kooperatifnya ditunjukkan dengan tidak hadir dalam pemeriksaan awal,” terangnya.

Dalam kasus ini sebenarnya ada empat orang tersangkanya. Selain SU dan Nurdin, masih ada Mukhis dan Munawir. Untuk dua nama terakhir, Hofni mengatakan, dari

barang bukti, keterangan serta fakta di lapangan keduanya sudah dapat dinyatakan sebagai tersangka. Hanya saja sementara ini belum bisa dilakukan penahanan, sebab meski terkait dalam kasus tersebut, tetapi lokus kejadiannya tidak berada di wilayah hukum Polres KSB, melainkan di kabupaten Bima.

Mukhlis yang merupakan pegawai honorer di dinas pendidikan kabupaten Bima diduga kuat turut membantu memuluskan pembuatan ijazah paket C milik SU, sementara Munawir alias Bung Jawir merupakan pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Diwu Ombo, lembaga yang menerbitkan ijazah paket C tersebut.

Hofni menyebutkan, bagi Mukhlis dan Munawir, untuk prosesnya pihak Polres KSB tengah melakukan koordinasi dengan Polres Bima, Pengadilan dan Kejaksaan setempat. Koordinasi dilakukan untuk mengetahui teknis penanganannya apakah bisa dilanjutkan di KSB atau di Bima.

“Sementara ini mereka itu masih terduga tersangka, tapi kalau melihat perannya dari barang bukti dan pengakuan yang didapatkan penyidik, mereka sudah tersangka. Tinggal teknis penanganannya saja mengingat lokus kejadiannya di Bima untuk mereka itu,” urainya. Kepada para tersangka, penyidik mengenakan pasal 236 KUHP ayat (2) junto Pasal 55 ayat (1) dengan ancaman maksimal enam tahun penjara. “Nanti di pengadilan akan diketahui berat ringannya hukuman bagi para tersangka. Tapi yang jelas untuk SU, dia ada dua sangkaan, memalsu dan menggunakan.

Sedang tiga lainnya turut membantu,” sebut Hofni.

Aparat Polres KSB masih akan mengembangkan kasus tersebut. Sebab selama proses penyelidikan beberapa fakta lain terkuak yang tidak menu-

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Muhammad Natsir

Iwan Panjidinata

tup kemungkinan masih adanya pihak-pihak terkait yang mengetahui kasus tersebut.

Salah satunya kata Hofni, penyidik akan meminta keterangan kepada pihak pengurus partai yang menaungi SU. Fokus penyidik untuk mempertanyakan, bagaimana bisa SU diloloskan sebagai Calon Legislatif (Caleg) melalui partai bersangkutan.

“Ini perlu dicurigai. Karena dari pemeriksaan, diketahui SU sebelumnya pernah mendaftar Caleg di partai tersebut namun ditolak karena syarat ijazahnya hanya menggunakan surat keterangan lulus. Tapi berselang beberapa bulan berikutnya SU pun kembali dengan ijazah Paket C (yang sekarang dinyatakan palsu oleh penyidik) dan akhirnya diterima menjadi Caleg partai. Penerbitan ijazah Paket C itu kan butuh waktu karena harus menempuh pendidikannya juga. Artinya kita perlu tahu apakah Parpol saat itu tahu atau tidak, kalau ijazah SU tersebut perlu dicurigai hadirnya yang begitu cepat,” beber Hofni.

Hal lain yang menjadi kecurigaan penyidik adalah, surat keterangan Muhlisa dan Munawir yang sebelumnya sempat diserahkan SU saat proses penyidikan. Muhlisa selaku pihak yang sebenarnya merupakan pemilik ijazah Paket C dengan nomor seri 31 itu dalam surat keterangannya menyatakan tidak pernah mengikuti ujian Paket C di

PKBM Diwu Ombo. “Surat pernyataan bermaterai Muhlisa itu juga perlu ditelusuri apakah benar bersangkutan yang membuatnya atau bukan.

Sebab yang menyerahkannya adalah SU kepada penyidik waktu itu,” sitirnya.

Hofni menguraikan, dari keterangan para pihak dan penelusuran yang dilakukan penyidik selama proses penyelidikan, diketahui memang Muhlisa tidak pernah mengikuti ujian Paket C di PKBM Diwu Ombo. Hanya saja Muhlisa telah terdaftar di PKBM sebagai peserta yang datanya kemudian sudah dikirimkan ke pusat sebagai peserta ujian. “Nah dari data PKBM itu dokumen ijazah itu dikirim ke PKBM dari pusat.

Karena Muhlisa tidak ikut ujian maka dimanfaatkanlah peluang itu oleh para pihak untuk menerbitkan ijazah atas nama SU yang dengan nomor seri 31 yang seharusnya milik Muhlisa,” kata Hofni.

Selain kondisi itu diperkuat dengan keterangan para pihak, di mana misalnya Nurdin selaku penghubung yang dimintai bantuan oleh SU melakukan perjalanan ke Bima dan bersama Mukhlis dengan peluang yang ada menerbitkan ijazah Muhlisa menggunakan nama SU. “Dalam proses itu ada andil juga Munawir selaku pengelola PKBM. Kalau tidak salah biaya yang dikeluarkan SU untuk mendapatkan ijazah itu sebesar Rp 2,5 juta yang diberikan ke Nurdin selama

(Suara NTB/ist)

DALAM TAHANAN - Kondisi SU (menghadap kamera) di tahanan Polres KSB. pengurusan terbitnya ijazah Paket C-nya,” pungkas Hofni.

DPRD Bersikap Kalangan pimpinan dan anggota DPRD KSB pun mengambil sikap, menyusul ditetapkannya SU sebagai tersangka dan ditahan di mapolres KSB. DPRD KSB secara kelembagaan langsung mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian di hari yang sama.

Hofni yang dikonfirmasi seputar permohonan itu pun membenarkannya.

Ia mengatakan beberapa jam setelah penahanan SU, ketua DPRD KSB Muhammad Natsir, ST langsung datang menyampaikan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap politisi dari PDI Perjuangan itu. Dalam suratnya, secara kelembagaan DPRD KSB meminta kebijakan aparat untuk menangguhkan penahakan SU mengingat saat ini DPRD memiliki agenda padat. Terutama di Komisi I tempat SU menjabat sebagai wakil ketua Komisi serta di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di mana SU tercatat sebagai anggota. “Memang ada suratnya. Permintaan itu sahsah saja karena diatur dalam KUHP. Makanya surat ini kita akan sampaikan ke pimpinan, biar nanti pimpinan dan tim penyidik yang mempertimbangkan apa perlu dilakukan penangguhan atau tidak terhadap SU,” urai Hofni.

Terpisah, Ketua DPRD KSB Muhammad Natsir, ST yang dihubungi wartawan, menyatakan atas nama lembaga pihaknya telah meminta penangguhan penahanan SU kepada aparat kepolisian. “Alasan kehadiran beliau (SU) sangat dibutuhkan mengingat banyaknya agenda lembaga yang harus diselesaikan. Kita khawatir dengan ketidakhadiran beliau ini, kinerja kita akan melambat. Apalagi dengan posisi beliau sebagai wakil ketua di Komisi I,” paparnya.

Permohonan penangguhan penahanan SU tidak hanya dilakukan DPRD. Melalui partainya, PDI Perjuangan hal yang sama pun tengah diupayakan. Natsir mengatakan, pihaknya mewakili pimpinan DPRD KSB sebelumnya terus berkoordinasi dengan pengurus partai PDI Perjuangan, pascapenahanan SU. “Pak Kahar (ketua DPC PDI Perjuangan KSB) hari ini ada di Mataram. Kebetulan Kapolres juga ada di sana, mereka ketemu di sana.

Pak Kahar bilang, beliau juga sedang mengupayakan hal yang sama,” pungkas politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Dibutuhkan Hal senada juga disampaikan oleh wakil ketua DPRD KSB Iwan Panjidinata, SE. Politisi dari Partai Gerindra ini, Kamis (29/1), ditemui wartawan usai menjenguk SU di tahanan Polres KSB mengatakan, secara kelembagaan

DPRD terus mengupayakan penangguhan penahanan SU secepatnya. “Kalau memang misalnya ini ditolak. Kita tetap akan terus berupaya dengan berkomunikasi secara intens dengan aparat. Sebab saudara SU ini sangat kita butuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai anggota DPRD dalam menjalankan tugas kelembagaan,” tegasnya.

Menurutnya selain meminta penangguhan penahanan, DPRD KSB juga terus men-support SU. Hal itu ditunjukkan dengan kehadirannya di Mapolres KSB menjenguk SU. Ia mengatakan, saat ini SU dan keluarganya sangat membutuhkan dukungan dari seluruh pihak dalam menghadapi kasusnya. “Beliau tadi minta dukungan. Beliau juga minta agar keluarganya di-support dan dijaga selama beliau di dalam. Makanya saya akan minta Foswara (persatuan istri anggota) dewan bersilaturrahmi ke rumah keluarga beliau segera,” timpalnya.

Pada bagian lain, Panji yang dimintai keterangannya seputar kondisi SU dalam tahanan. Ia mengatakan, kondisi kesehatan SU sedikit terganggu. Iwan memperkirakan, SU terguncang secara psikologis mengingat bersangkutan tidak pernah memperkirakan sebelumnya. “Siapa saja dengan situasi seperti itu pasti akan sedikit shock. Dan beliau nampaknya tertekan secara psikologis,” imbuhnya seraya berlalu. (bug)

KSB Mesti Serius Wujudkan Kemandirian Pangan TARIAN PENUTUP - Penampilan delegasi UTS lewat tarian Sumbawa yang menjadi sajian penutup AUYS 2015 di Kedah Malaysia.

SERAHKAN BENDERA - Massudi Mahmuddin menyerahkan bendera AUYS kepada M. Nurjihadi. Penunjukkan UTS sebagai tuan rumah pelaksanaan AUYS tahun berikutnya di 2016

Catatan dari Malaysia (2)

Misi Bangun Indonesia dari Sumbawa, UTS Tuan Rumah AUYS 2016 Forum ASEAN University Youth Summit (AUYS) di University Utara Malaysia (UMM) yang dibuka Menteri Besar Kedah, Dato ‘ Seri Haji Mukhriz Tun Mahathir, Selasa-Rabu (27-28/1), berlangsung menarik. Diskusi mahasiswa antarnegara, termasuk delegasi FEB Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), membahas berbagai peran kepemudaan dalam membangun negara dan menyelesaikan berbagai isu skala global. Pada kesempatan itulah, delegasi UTS berusaha memperkenalkan Sumbawa dengan segala potensi besar yang dimiliki. Misi membangun Indonesia dari Sumbawa.

Sehingga di akhir kegiatan, UTS resmi diserahkan bendera AUYS, ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan AUYS 2016 mendatang.

DALAM pembukaan AUYS yang dihadiri sekitar 300 peserta dari perwakilan Perguruan Tinggi se-ASEAN di bawah ASEAN University Network (AUN), Passage to ASEAN ( P2A ) dan mitra kerjasama hadir dalam AUYS 2015. Antara negara terlibat dalam seminar empat hari yang dimulai 26 sampai 29 Januari 2015 ini adalah Thailand, Indonesia, Kamboja, Filipina dan Brunei.

Membahas praktek pengembangan siswa , isu - isu kesukarelaan saat dan pada saat yang sama meningkatkan kerjasama antara universitas tetangga negara ASEAN . “Pemuda adalah kekuatan transformasi sosial, ekonomi dan politik serta seringkali menjadi golongan pertama yang menentang ketidakadilan. Saya juga percaya seminar ini akan menjadi platform untuk pertukaran ide, memperbaharui persahabatan dan kerjasama kemitraan pintar oleh semua pihak yang terlibat,” ujar Menteri Besar Kedah.

Saat diskusi berlangsung, perwakilan delegasi UTS, Putri Munira menyampaikan, soal peran pemuda sebagai agen perubahan. Salah satun-

ya, pemuda ASEAN bisa membangun negara dari desa, terutama melalui sektor pertanian.

Untuk itu, acara seperti ini harus berlanjut. Dalam hal ini, UTS siap menjadi fasilitator kegiatan ini dilaksanakan di Sumbawa. Sekaligus mengenalkan Sumbawa kepada dunia khususnya di tingkatan ASEAN, agar tidak hanya mengenal pulau Jawa dan Bali.

Tetapi Sumbawa yang berada di kawasan Timur Indonesia juga memiliki potensi besar.

Terutama potensi di bidang pertanian. Namun hal ini belum banyak diketahui dunia, sehingga dia mengajak seluruh peserta untuk melaksanakan kegiatan serupa di Sumbawa.

Selain diskusi, delegasi juga mengikuti Community Engagement Program di Felda Bukit Tangga Kedah, pada Rabu (28/ 1). Melebur bersama masyarakat bergotong royong dan kerja bakti membersihkan balai pertemuan desa setempat dan Sekolah Kebangsaan Felda Bukit Tangga. Meleburkan para delegasi dengan masyarakat dalam upaya pemberdayaan. Sekaligus memupuk kebersamaan dan kekeluargaan di kalangan pelajar.

Pada acara puncak, kembali delegasi UTS mewakili Indonesia memperkenalkan potensi lain Sumbawa berupa, Tarian ‘Samawa Tana Bulaeng’ yang sekaligus menutup kegiatan AUYS di Hotel EDC UUM, Sintok, Kedah, Malaysia, Rabu (28/1). Suguhan menarik 10 mahasiswa FEB delegasi UTS yang secara khusus menggunakan baju adat Sumbawa ini mendapat aplaus panjang dari tamu undangan. Diawali “Ngumang” disertai iringan serunei khas Sumbawa membuat hentakan penari makin menarik dan lincah. Sebelum pentas tarian dimainkan, Indria Arbia Rahim didampingi Putri Munira Munyta Mentari, Yulia Sasmiranti, Ragil Hidayat, Dimas Juniar Pratama, Yuni Mahardianti, Nadhira Rosalina, Budy Subiyarto, dan Ishom Robbani, sekali lagi mengenalkan tentang Sumbawa. Termasuk sinopsis dari tarian yang dibawakan. “Samawa sebutan lain dari Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan berbagai potensi sumberdaya alam yang dimiliki, menjadikan Samawa

(Sumbawa) salah satu daerah yang subur dan makmur serta sangat kondusif sebagai daerah investasi,” demikian kirakira terjemahan dari bahasa Inggris yang disampaikan Indri.

Sementara tarian Samawa Tana Bulaeng yang ditampilkan, lanjut Indri masih dalam bahasa Inggris, menggambarkan atau mengungkapkan keramah-tamahan masyarakat Sumbawa dalam menyambut pendatang dari suku bangsa manapun dan berkulturasi dengan masyarakat setempat. Diramu dari berbagai gerak dasar tari daerah Samawa yang diperkaya dengan bermacam kesenian lainnya seperti ngumang dan langko, menjadikan tarian Samawa Tana Bulaeng sebagai suguhan atraksi seni budaya yang menarik dan atraktif.

Satu kejutan penutup yang disambut tepuk tangan meriah seluruh peserta, ketika panitia mengumumkan, Forum AUYS 2016 dilangsungkan di Indonesia dan UTS menjadi tuan rumah. Yang secara simbolis melalui penyerahan bendera AUYS dari pejabat Dekan Pembangunan Pelajar UUM, Dr. Massudi Mahmuddin, ke Warek III UTS, Muhammad Nurjihadi, M.Si. Usai kegiatan, Dekan Fakultas Informatika dan Komunikasi UUM, Dr. Bactiar Mohammad berharap, kegiatan yang berlanjut di UTS Sumbawa pada 2016 mendatang tersebut bisa menjadi ajang untuk terus meningkatkan peran pemuda. Mengatasi

berbagai isu skala global di tingkatan ASEAN. Untuk itu, UUM menyatakan kesiapannya membantu UTS untuk menyuskseskan AUYS 2016.

Baik dalam melakukan promosi kegiatan hingga materi-materi yang diperlukan oleh UTS sebagai tuan rumah nantinya.

Bachtiar juga memberi jaminan peserta AUYS 2016 di Sumbawa nantinya akan lebih banyak dibanding pelaksanaan perdana tahun ini di UUM. “Kami sangat berharap kegiatan seperti ini tidak hanya berhenti di sini. Harus ada tindaklanjut dan UTS harus bisa lebih sukses,” tukasnya.

Di tempat yang sama, Warek III UTS, Muhammad Nurjihadi M.Si mengaku sedikit terkejut dengan penunjukan UTS sebagai tuan rumah.

Sekaligus menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan semua universitas se-ASEAN yang menunjuk UTS sebagai tuan rumah AUYS 2016. Untuk itu, pihaknya berjanji akan menyiapkan kegiatan dimaksud semaksimal mungkin, agar nanti lebih sukses dari penyelenggaraan sebelumnya. Bahkan Jihad juga berjani akan melaksanakan kegiatan yang lebih atraktif dan kolaboratif. Terjun langsung ke desa-desa di Sumbawa yang selama ini memilki potensi dan ciri khas. Seperti perajin besi, desa penghasil madu dan lain-lainnya. “Kami ingin dari Sumbawa bisa membangun Indonesia. Salah satunya melalui kegiatan semacam ini,” pungkasnya. (arn)

Aherudin Siddik

(Suara NTB/bug)

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diminta serius untuk mewujudkan kemandirian pangan di daerah.

Permintaan ini dilontarkan Komisi II DPRD setempat, setelah melihat fakta di lapangan kondisi tersebut target untuk kemadirian pangan tersebut masih jauh dari harapan.

“Saya kira bukan rahasia umum, kalau sampai sekarang banyak bahan pangan yang didatangkan dari luar KSB. Terutama bahan-bahan horti semacam buah dan sayuran. Ini indikasi jelas kalau kita belum menjadikan daerah ini mandiri pangan,” tegas ketua Komisi II DPRD KSB, Aherudin Siddik, ME kepada wartawan, Kamis (29/1).

Pada tahun ini, untuk menuju kemadirian pangan pemerintah telah mengalokasikan sejumlah anggaran di beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) rumpun hijau. Aher menyatakan, dengan dukungan anggaran tersebut pemerintah dapat memanfaatkan semaksimal mungkin dengan mengerahkan seluruh SKPD teknis agar fokus dengan target yang ingin dicapai.

Konsep perencanaan program yang bersifat terobosan sangat dibutuhkan. Terlebih selama ini belum terlihat konsep jelas dari pemerintah untuk mencapai kemandirian pangan itu. “Cita-cita ini sebenarnya bukan hal baru. Hampir setiap tahun ini terus kita suarakan. Dan tahun ini selain kita dengungkan kita optimalkan juga dungkungan dari sisi anggaran. Jadi tentu tidak berlebihan, minimal tahun ini kita sudah bisa lihat ada progres positif dari kinerja pemerintah untuk mencapai kemandirian pangan itu,” timpal politisi dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini.

Selanjutnya ia menyampaikan, pemerintah terutama SKPD teknis tidak perlu lagi khawatir akan minimnya dukungan terhadap cita-cita program tersebut. Pasalnya pada tahun 2015 ini, program pusat pun mengarahkan secara nasional terjadinya kemandirian pangan nasional. “Seharunya sekarang bisa lebih mudah dijalankan. Buat program sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah kita, soal daya dukung terutama anggaran tidak perlu khawatir. Toh juga pusat punya program yang sama,” tandasnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 30 Januari 2015

Dompu (Suara NTB) Rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) investasi di DPRD Dompu dinilai hanya wacana karena belum pernah dibahas secara serius tingkat urgensinya. Kalaupun pansus dibentuk, PDIP mengkhawatirkan tidak akan memberi out put bagi daerah. Namun Ketua DPRD Dompu menyebutkan, pengesahan Pansus akan diputuskan dalam pleno Dewan, Senin (2/2).

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos, Kamis (29/1) mengatakan, pada Senin (2/2) nanti pihaknya akan mengesahkan pembentukan pansus investasi melalui rapat pleno Dewan. Pembentukan pansus dalam rangka menindaklanjuti berbagai temuan dan masukan beberapa NGO terhadap beberapa masalah dalam daerah. “Yang sudah pasti pansus investasi akan kita sahkan. Yang lain bisa berkembang dalam pembahasan,” kata Yuliadin.

Yuliadin mengaku, ada beberapa masalah seperti pemberian izin kepada PT SMS seluas 30 ribu ha oleh Bupati dan amdalnya yang tidak melibatkan serta tidak ditembuskan kepada Dewan. Proses take over PT BA kepada PT SMS dan dari PT Vanila Jaya kepada PT SMS serta persoalan investasi lainnya. “Intinya pansus ini agar bagaimana peternak tidak merasa terganggu, PT SMS juga tetap berjalan, dan petani tebu juga tetap menanam,” ungkap Yuliadin.

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPRD Dompu, Andi Bahtiar, Amd.Parw yang dihubungi terpisah, mempertanyakan rencana pleno pengesahan pansus. Karena hingga saat ini belum ada yang menginisiasi pembahasan secara serius urgensi pembentukan pansus dan dilakukan pendekatan secara personal maupun fraksi. “Kalau pleno itu sudah ada pembahasan awal. Apa yang mau diplenokan? Belum (ada pendekatan dan pembahasan awal),” kata Andi Bahtiar.

Andi khawatir, pembentukan pansus hanya dijadikan proyek pada akhirnya. Namun ia berharap, pansus yang terbentuk berkualitas dan sesuai eksistensi Dewan sebagai lembaga terhormat. “Rencana pembentukan pansus ini cukup menguat belakangan terutama setelah ada aliansi petani yang hearing ke Dewan kemarin. Itu menambah referensi DPRD, begitu banyak pihak yang mempersoalkan PT SMS ini. Tapi tingkat urgensi terbentuknya pansus, belum kita bahas,” jelasnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Taha, S.Pt mengatakan, pembentukan pansus ada aturan mainnya. Jangan sampai pansus yang dibentuk tidak punya kekuatan karena tidak dibahas lebih awal di tingkat badan musyawarah (Banmus) sebelum dirapatkan ke paripurna. “Saya khawatir pansus ini menjadi ejakulasi dini. Semangat tinggi tapi tidak memberikan out put bagi daerah, karena hanya membuang energi dan anggaran saja,” katanya. “Kami pada dasarnya setuju, tapi harus melalui mekanisme,” tegasnya menambahkan.

Wakil Ketua DPRD Dompu, M. Amin, S.Pd yang juga ketua DPC PKB Dompu mengaku belum mendapat informasi terkait rencana pembentukan pansus.

Pembahasan pun belum dilakukan, kecuali saat dirinya sedang berada di luar daerah. “Kalau memang diparipurna (pengesahan) Senin (2/2) ini. Kita pada prinsipnya mendukung,” (Suara NTB/ula) kata Amin. (ula) M. Amin

Taha

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Andi Bahtiar

Pegawai Berpakaian Tenun Ikat Bima Diberi Penghargaan Kota Bima (Suara NTB) Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bima untuk meningkatkan kinerja pegawai terus dilakukan. Salah satunya dengan memberikan penghargaan (reward) bagi pegawai yang mengenakan tenun ikat Bima, lengkap dengan atribut.

Reward tersebut diberikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Ir. Muhamad Rum saat memimpin apel pada Kamis (29/1). Reward tersebut diberikan kepada 11 orang pegawai. Mereka juga dipuji karena telah menggunakan tenunan asli Bima sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Bima Nomor 22 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan Walikota Bima tentang pakaian dinas PNS di lingkungan pemerintah Kota Bima. Dalam Pasal 27 poin 2 (c) bahwa pakaian dinas hari Kamis menggunakan PDH tenun Ikat ciri khas daerah Bima. Kecuali bagi pegawai yang menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis dapat menggunakan pakaian dinas lapangan.

Selain itu, tidak hanya memperhatikan kesesuaian pakaian, namun juga atribut yang dikenakan seperti papan nama, pin Korpri dan name tag. Hal ini dilakukan selain mendisiplinkan pegawai sesuai dengan aturan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan tentang pakaian dinas PNS. Penggunaan tenun ikat ciri khas daerah Bima merupakan salah satu ekspresi budaya masyarakat Bima yang juga digunakan sebagai sarana bersosialisasi serta memiliki dampak ekonomi bagi perajinnya. “Diharapkan PNS bisa turut serta juga dalam melestarikan budaya Bima,” ujar Sekda Ir. Muhammad Rum. Pemberian reward ini diharapkan memotivasi para pegawai untuk lebih mendisiplinkan diri sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Demikian pula bagi para perajin tenun agar termotivasi memproduksi tenun ikat ciri khas Bima. Saat ini, budaya menenun sudah semakin ditinggalkan karena berbagai kendala. Kendala yang kerap terjadi pada penenun adalah masalah bahan baku, serta tidak adanya regenerasi budaya yang jelas. Banyak generasi muda memilih untuk pergi meninggalkan tempat kelahiran mereka setelah menikah karena di luar sana lebih menjanjikan kesejahteraan dibandingkan hanya menenun.

Daerah Bima menjadi salah satu daerah yang terkenal akan tenunan daerah juga dikenal sebagai daerah yang dulunya mengharuskan wanita untuk bisa menenun sebelum menikah. Selain itu, sedikitnya informasi di kalangan perajin membuat pola pikir mereka semakin menjauhi budaya menenun.

Tenun mungkin berkembang di daerah luar yang sering berhubungan dengan wisatawan. Tapi di daerah, menenun hanya dilihat sebagai aktivitas adat bukan untuk komoditi perdagangan. Sedangkan adat ini semakin ditinggalkan. (use)

Hamili Siswi SMA

Dukun Cabul Divonis 12 Tahun Penjara Kota Bima (Suara NTB) Mahdin alias Ama Ta (65), akhirnya divonis hukuman 12 tahun penjara dengan denda Rp 60 juta oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima, Kamis (29/1). Putusan tersebut disambut baik oleh keluarga maupun masyarakat yang ikut hadir saat proses pembacaan putusan berlangsung.

Oknum dukun cabul asal Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima ini terbukti menyetubuhi seorang siswi SMA, MF (16) hingga hamil.

Ketua PN Raba Bima melalui Humas, Fatchu Rokhman, SH yang dikonfirmasi usai sidang, menyebutkan dalam pembacaan sidang tersebut Mahdin divonis oleh majelis yang diketuai Taufiq Nurhayati, SH dengan putusan 12 tahun penjara. Tidak hanya itu, terdakwa yang merusak masa depan anak di bawah umur ini juga didenda sebesar Rp 60 juta subsider tiga bulan. Putusan ini sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Raba

Bima. “Dia diputus sesuai dengan pasal 81 UU Perlindungan Anak tentang membujuk, memaksa bersetubuh dengan anak-anak,” katanya.

Menyusul putusan tersebut, lanjutnya, terdakwa belum menyatakan sikap apakah menerima atau mengajukan banding. Usai pembacaan putusan, terdakwa menyatakan masih pikir-pikir. Sesuai dengan ketentuan, waktu pikir-pikir ini akan diberikan selama satu minggu.

Sementara itu, saat proses sidang berlangsung keluarga maupun warga asal Kecamatan Wera juga turut mengawal jalannya pembacaan putusan. Begitu mendengar putusan keluarga dan warga bert-

eriak hesteris. Jalannya sidang terhadap dukun cabul ini pun dikawal puluhan aparat Polres Bima Kota.

Putusan majelis hakim yang sesuai tuntutan JPU ini juga diapresiasi oleh Bidang Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Bima. Ketua Bidang LPA Kabupaten Bima, Al Safrin yang dikonfirmasi di pelataran PN mengatakan sangat puas atas hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim. “Kita mengucapkan apresiasi dan berterima kasih kepada majelis hakim serta Jaksa,” ujarnya.

Dia berharap, dengan adanya putusan yang setimpal ini bisa meminimalisir angka pencabulan di Kabupaten

(Suara NTB/use)

Fatchu Rokhman

Bima khususnya kepada anak di bawah umur. Untuk itu, pihaknya berharap seluruh instansi terkait agar bersamasama mencari solusi guna meminimalisir tindak pidana tersebut menyusul tingginya angka kekerasan dan pencabulan anak di bawah umur.

“Menurut data yang dihimpun LPA, pada tahun 2014 saja angka pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur sangat tinggi,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, kasus pencabulan yang sempat menuai aksi masa ini terjadi di Desa Hidi Rasa Kecamatan Wera mendekati akhir tahun 2014. Saat itu terdakwa menggunakan modus perdukunan untuk mencabuli korban yang tengah mengandung. Korban ditakut-takuti jika salah satu mata ujiannya di sekolah nanti tidak lulus. Korban pun panik sehingga menanyakan apa yang harus dia lakukan.

Mahdin yang berasal dari Desa Sangiang ini lantas mengatakan jika korban harus dimandikan. Korban diminta datang ke rumahnya dengan membawa seragam dan sarung. Saat itulah korban yang datang bersama adiknya lantas disetubuhi. (use)

TUNTUT SEKDA - Keluarga terdakwa kasus dugaan korupsi Setda Dompu tahun 2011, H. Adil Paradi, SIP, M.Si melakukan aksi menuntut Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si agar dijadikan tersangka, Kamis (29/1).

(Suara NTB/ula)

Pembentukan Pansus Investasi Masih Belum Final

Halaman 7

Keluarga Terdakwa Tuntut Sekda Dompu Jadi Tersangka Dompu (Suara NTB) Keluarga besar H. Adil Paradi, SIP, M.Si yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Setda Dompu tahun 2011, menuntut Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si dijadikan tersangka dalam kasus yang sama. H. Agus Bukhari dituding ikut bertanggungjawab karena telah menandatangani SPP GU, SPM GU dan SPM TU di luar kewenangannya sehingga menyerat H. Adil Paradi menjadi terdakwa.

Tuntutan ini disuarakan keluarga besar H. Adil Paradi, SIP, M.Si dalam aksi unjuk rasa ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, DPRD Dompu, kantor Pemda Dompu, dan Polres Dompu bersama Komite Aksi Pemerhati Keadilan (KAPAK) Dompu yang dikoordinir Irfan, S.Pd, Kamis (29/ 1). “Pasca adik kami dijadikan tersangka oleh penyidik, saya bersama beberapa keluarga langsung menghadap Kapolres Dompu, AKBP Purnama, membeberkan bukti keterlibatan H. Agus Bukhari. Ia telah melampui kewenangannya sebagai Plt Asisten 1 dan Plh Sekda, karena yang menjadi KPA saat itu H. Adil Paradi,” kata Islam, SH kakak kandung Adil Paradi.

Saat H. Adil Paradi menja-

di KPA Setda tahun 2011, katanya, H. Agus Bukhari menjabat sebagai Kepala Dinas Dukcapil Dompu dan merangkap sebagai Plt Asisten 1 Setda Dompu. Belakangan terungkap, tandatangan surat perintah membayar (SPM) anggaran Setda tanggal 26 Oktober 2011 sebesar Rp 543 juta dan surat pernyataan pengajuan SPP GU tanggal 26 Oktober 2011 karena menjadi Plh Sekda Dompu.

“SK Plh Sekda itu cacat hukum.

Karena tanggal 25 sampai 28 Oktober 2011, Sekda Dompu, Drs H. Zaenal Arifin HIR berada di Dompu. Ini dibuktikan dengan beberapa dokumen SPPD yang ditandatangani,” ungkap Islam.

Anggaran dicairkan H. Agus Bukhari ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 385 juta dan disangkakan kepada H. Adil Paradi dalam kasus dugaan korupsi Setda Dompu tahun 2011. “Pertanyaan kita (keluarga) dan masyarakat Dompu, kenapa orang yang menandatangani hal yang sama, tapi yang dijadikan tersangka hanya H. Adil Paradi. Kenapa H. Agus Bukhari tidak dijadikan sebagai tersangka,” tanya Apria Muliani, keponakan H. Adil Paradi dalam sesi dialog yang diterima Wakapolres Dompu, Kompol Sajimin, SIK di ruang

rapat Polres.

Wakapolres Dompu, Kompol Sajimin, SIK di hadapan keluarga dan pengunjuk rasa, menegaskan, saat ini H. Agus Bukhari masih dijadikan sebagai saksi.

Bila ada bukti dan lain sebagainya sesuai KUHAP akan dijadikan sebagai tersangka.

“Kita tidak akan pilih kasih.

Saya jamin, jangankan hanya H. Agus Bukhari, pejabat yang lain pun akan kita jadikan tersangka bila ada buktinya,” tegas Sajimin. Ia pun langsung memerintahkan Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman untuk mengintrogasi dan memintai keterangan Islam, SH dan Apria Muliani soal keterlibatan H. Agus Bukhari dalam kasus dugaan korupsi Setda tahun 2011.

Di kantor DPRD Dompu, massa aksi diterima oleh Ketua Dewan, Yuliadin, S.Sos bersama tiga orang rekannya. Yuliadin menegaskan komitmen pihaknya untuk mengawal setiap persoalan yang terjadi di Dompu, termasuk kasus hukum terkait pengelolaan anggaran Setda Dompu tahun 2011.

“Saya berharap aparat penegak hukum untuk tetap pada rel dan sesuai aturan. Aparat penegak hukum untuk konsisten berada pada rel. Kami berada pada garda terdepan agar proses penegakan hukum seadil-adilnya,” tegasnya. (ula)

Kerusakan Hutan di Dompu Mengkhawatirkan Dompu (Suara NTB) Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Dompu, Ikhwayuddin AK menyebutkan kerusakan hutan di Kabupaten Dompu mencapai 60 persen. Kerusakan hutan ini tidak hanya disebabkan oleh kasus illegal logging, tapi juga akibat pembiaran oleh pemerintah bagi oknum warga yang melakukan perambahan hutan untuk menanam jagung.

“Jika Bupati menyebut kerusakan hutan di Dompu hanya 6 persen, maka saya sebutkan kerusakan hutan di Dompu sudah mencapai 60 persen.

Kerusakan hutan ini terjadi di wilayah Pekat, Kempo, Manggelewa, dan Woja,” tegas Ikhwayuddin AK kepada wartawan di Dewan, Kamis (29/1).

Kerusakan hutan akibat pembiaran oleh pemerintah, Ikhwayuddin mengusulkan untuk juga dibentuk panitia

(Suara NTB/ula)

Ikhwayuddin AK

khusus (pansus). “Pansus kehutanan ini juga harus dibentuk. Apalagi kerusakan hutan ini sudah cukup mengkhawatirkan,” kata Ikhwayuddin.

Harapan Ikhwayuddin ini juga disambut Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos yang juga politisi PAN. Ia mengata-

(Suara NTB/ula)

Yuliadin kan, pembentukan pansus dihajatkan untuk mencari solusi dari persoalan yang terjadi.

“Kita di Dompu ini memperbaiki hutan, bukan menjaga hutan.

Menjaga kalau hutannya lestari. Sementara kita di Dompu ini sudah tidak ada hutannya,” ungkap Yuliadin. (ula)

Terdakwa Ayah Pembunuh Anak Masih di Rumah Sakit Jiwa Kota Bima (Suara NTB) Persidangan dengan terdakwa kasus pembunuhan terhadap anak kandung, Abdul Khalid (31), hingga kemarin belum bisa dilanjutkan. Pasalnya, terdakwa ini masih dalam observasi dokter rumah sakit jiwa (RSJ) Mataram.

Ketua PN Raba Bima melalui Humas, Fatchu Rokhman, SH yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (29/1) menyebutkan, Khalid masih dalam diobservasi di RSJ Mataram.

Informasi tersebut didapat pihaknya dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sesuai dengan pemberitahuan dari JPU ini, bahwa pihak dokter RSJ ingin menambah waktu untuk observasi untuk terdakwa.

“Untuk itu hasilnya seperti apa belum bisa kita sampaikan,” tutur Fatchu.

Setelah ada hasil dari RSJ dan dinyatakan bisa untuk dilanjutkan, persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksisaksi. Setelah pemeriksaan saksi-saksi, majelis hakim yang diketuai Syafrudin, SH ini akan melanjutkan dengan pemeriksaan terhadap terdakwa.

Saat dikonfirmasi sebelumnya, Fatchu menyebutkan pengecekan atau evaluasi ini harus dilakukan, pasalnya menurut informasi dari majelis hakim ada dua surat menyatakan keterangan berbeda. Dua surat yang semuanya dari RSJ ini, satu dari dokter dan satu lagi merupakan hasil visum.

Dalam surat keterangan dokter menyatakan, jika terdakwa tersebut telah sembuh. Namun belakangan di surat yang lain, menerangkan mengenai kondisi kejiwaannya. “Oleh

karena itu Majelis Hakim meminta dievaluasi tentang kejiwaan,” terang Facthu.

Evaluasi tersebut diperkirakan akan memakan waktu selama seminggu dan selesai pada Senin lalu. Oleh karenanya, sidang kemarin ditunda karena karena masih di evaluasi. Namun saat ini pihaknya masih menunggu kabar dan tidak mengetahui pasti apakah sudah di Bima atau masih di Mataram karena Khalid masih dalam tanggungan JPU. Ditambahkannya, Khalid yang merupakan pembunuh anak kandung ini dikenakan UU Perlindungan Anak dan KUHP pembunuhan dengan ancamannya 15 sampai 20 tahun penjara.

Seperti diketahui sebelumnya, Khalid tega membunuh anak kandungnya sendiri yang masih berusia lima tahun. Saat itu, Khalid melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan pisau cutter. Saat itu versi motif pembunuhan beragam, ada yang menyebut pembunuhan terhadap anaknya karena masalah ekonomi namun ada juga yang menduga dia melakukan tindakan tersebut karena masalah kejiwaan.

Belakangan saat dalam penanganan penyidik Sat Reskrim, Khalid sempat dibawa ke Mataram untuk dicek dan dirawat. Namun saat dalam perawatan, yang bersangkutan justru bisa melarikan diri dari RSJ dengan menjebol plafon. Lantaran dinyatakan sehat, Khalid kemudian dibawa kembali ke Bima untuk melanjutkan proses hukum hingga akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan. (use)

SUARA NTB Jumat, 30 Januari 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Ada Mekanisme yang Dilanggar

Suasana dialog publik BGI

(Suara NTB/dys)

Dari Diskusi BGI

Keamanan Tanggung Jawab Bersama Mataram (Suara NTB) Puluhan peserta terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, LSM menghadiri dialog publik dengan tema Menakar Potensi Kekerasan Massa Dalam Pentas Demokrasi Menjelang Pilkada di NTB yang digelar Bumi Gora Institut. Hadir sebagai pembicara dalam kesempatan itu perwakilan Polda NTB, Kesbangpoldagri NTB dan KPU NTB. Dalam uraiannya, Binmas Polda NTB, AKBP Ruslan Abdul Gani mengaku ancaman keamanan pada saat pelaksanaan Pemilukada serentak nanti tetap ada dan harus disikapi sedini mungkin. Namun kata dia, masalah keamanan tersebut jangan hanya dibebankan kepada pihak Kepolisian saja, namun menjadi tanggung jawab semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam kontes Pemilukada. Baik dari para calon, partai politik yang mengusung dan masyarakat.

“Akan tetapi polisi diberikan tugas oleh negara melalui UU untuk memberikan pelayanan yang ekstra dan prima kepada masyarakat dalam hal Pemilukada ini sehingga Kamtibmas bisa terwujud di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubbid Fasilitasi Ormas/orpol dan Pemilu Kesbangpoldagri NTB Amin, S.sos, M.Pd mengaku salah satu tugas yang dibebankan kepada Kesbangpoldagri ialah melakukan upaya-upaya untuk mereduksi potensi kekerasan massa atau kerawanan menjelang Pemilukada.

Salah satu caranya yaitu meminimalisir keterlambatan distribusi logistik yang sering berakibat pada munculnya gejolak di masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus memastikan anggaran untuk penyelanggaraan Pemilukada aman. Sehingga panitia penyelanggara dalam hal ini KPU tidak mempunyai alasan untuk tidak menyelesaikan semua bentuk Logistik Pilkada seperti kertas suara, petugas lapangan, tinta dan sebagainya, sehingga Pemilukada bisa berjalan lancar sesuai dengan UU yang ada.

Lebih jauh Amin mengaku selama ini proses Pemilukada di NTB masih banyak ditemukan intimidasi terhadap pemilih oleh tim sukses salah satu calon, money politik, penggelembungan suara dan sebagainya. Itu semuanya menjadi tantangan NTB ke depan dalam menjalankan pesta demokrasi.

Mewakili KPU NTB Yan Marli, S.Pd,. M.Pd menjelaskan berdasarkan Perpu No. 1 tahun 2015, Pemilihan kepala daerah dilakukan oleh rakyat secara langsung dan dilakukan serentak, ini berdasarkan subtansi Perpu nomor 1 tahun 2015 meski saat ini sedang direvisi oleh DPR RI hingga paling lambat pada tanggal 18 Februari 2015.

Sebelumnya, Direktur Bumi Gora Institute Samsul Hasan Basri, SH dalam sambutannya mengaku jika potensi terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat jelang Pemilukada serentak harus selalu di waspadai. Untuk itu, BGI akan senantiasa mengawal pesta demokrasi tersebut. (dys)

Diduga Perkosa Mahasiswi

Dukun Cabul Dijerat Pasal Berlapis

(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) Dukun M (60) yang diduga pelaku pemerkosaan mahasiswi di Dusun Batu Rimpang Desa Jembatan Kembar (Jakem) akhirnya ditangkap anggota polres Lombok Barat Senin lalu. Penangkapan pelaku berlangsung di rumahnya di Lembar. Atas perbuatannya itu, pelaku disangkakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman belasan tahun penjara.

Kini dukun cabul itu mendekam di tahanan Polres untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

Kasatreskrim Polres Lobar, Iptu Sidik Pria Mursita di menjelaskan, penangkapan pelaku Senin lalu berjalan lancar tanpa ada perlawanan. Menurut pelaku, tidak saja mahasiswi itu yang diperkosa dan dicabuli namun juga ada korban lain lebih dari satu orang. Korban mengaku, memperkosa 10 kali dengan korban berbeda-beda. Akan tetapi polisi kesulitan mengungkap, karena korban yang lain tidak ada yang melapor. Selain memiliki keahlian sebagai dukun, pekerjaan asli pelaku adalah seorang buruh, pelaku juga memiliki kios.

Diberitakan sebelumnya, dukun asal Batu Ripang Selatan, Desa Jembatan Kembar, Lembar, diduga mencabuli seorang mahasiswi MR (23). Dukun yang masih memiliki hubungan keluarga dengan korban memainkan modus berpura-pura mengobati. Korban MR menuturkan, dirinya menderita penyakit dalam.

Tubuhnya seperti tertusuk jarum. Ia pun meminta izin kepada sang ibu untuk mengobati penyakit ke rumah Munihat, Senin (12/1) lalu. “Setelah diizinkan, saya ke rumahnya dan saya dipersilahkan masuk,” kata MR kepada wartawan, kemarin.

Setiba di rumah dukun tersebut, korban membeberkan perihal penyakit yang dideritanya. Setelah mendengar keluhan pasiennya, pelaku memulai ritual pengobatan. Dia mengambil mangkuk berisi air, daun sirih dan kertas bertuliskan huruf arab. “Badan saya diketis-ketis dan disuruh duduk di bantal,” cerita mahasiswi ini.

Diatas bantal tempat duduk korban terdapat kain putih dan lembaran daun sirih. Ketika korban duduk beberapa menit, niat jahat sang dukun mulai tercium. Tanpa meminta persetujuan, dia melepas celana dalam korban dan memintanya untuk memejamkan mata.

Ketika sadar, dia pun tak menaruh curiga meski bajunya dalam keadaan terbuka. Korban pun pulang dengan membawa setumpuk obat tradisional yang diberikan sang dukun. Termasuk obat penawar berwar na merah.

Tepat hari kamis, Dukun kembali menjalankan praktik pengobatan dengan cara yang sama. Lagi-lagi dia membuka celana dalam korban dan meminta memejamkan mata. Dalam keadaan tidak sadar, korban diduga dicabuli. Karena, bajunya dalam keadaan terbuka. Curiga dengan kondisinya itu, korban bertanya perihal ritual pengobatan sang Sidik Priamursita dukun. (her)

APBD Loteng 2015 Dinilai Batal Demi Hukum Praya (Suara NTB) APBD Lombok Tengah (Loteng) tahun 2015, oleh sejumlah kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, dinilai tidak sah. Lantaran ada mekanisme pembahasan yang dilanggar. Sehingga bisa dinyatakan batal demi hukum.

Anggota Komisi I DPRD Loteng, Suhaimi, S.H., pada awal proses pembahasan APBD Loteng 2015 memang tidak ada persoalan. Semua mekanisme dan tahapan pembahasan sudah dijalankan dengan benar. Persoalan kemudian muncul pada saat-saat akhir pembahasan. Yakni pada saat akan dilakukan penetapan anggaran oleh Badan Anggaran (Banggar) serta Tim Anggran Pemerintah Daerah (TAPD) Loteng.

Dimana saat penetapan anggaran, Banggar dan TAPD menggunakan hasil revisi Gubernur yang belum sah. Karena revisi tersebut belum ditandatangani oleh Gubernur. Kendati pemer-

intah daerah kemudian berdalih, tetap menggunakan revisi tersebut karena sudah ada jaminan dari pihak provinsi. Bahwa hasil revisi itulah yang akan disahkan.

Tapi ternyata terbukti kemudian, ketika revisi yang sah diterima, ada perbedaan mencolok antara revisi yang belum ditandatangi dengan revisi yang sah. Ironisnya, revisi yang sah tersebut kemudian tidak dijalankan. Dengan alasan, APBD Loteng sudah ditetapkan antara Dewan dengan pemerintah daerah.

Dikonfirmasi sebelumnya, Asisten III Sekda Loteng, H. Nursiah, S.Sos.M.Si., mengakui kalau pada saat pengesahaan APBD, Banggar Dewan bersama TAPD

menggunakan revisi Gubernur yang belum ditandatangi. Tetapi sudah memiliki nomor surat yang sama dengan surat revisi gubernur yang sudah ditandatangi.

“Waktu itu pihak provinsi mengatakan kalau revisi yang belum ditandatangi itulah yang akan diserahkan ke Pemkab Loteng. Tinggal ditandatangani saja oleh Gubernur,” ujarnya. Sehingga pihaknya menggunakan itu sebagai pedoman pengesahaan APBD Loteng. Belakangan, ternyata antara revisi yang digunakan untuk pengesahaan APBD Loteng dengan revisi yang sudah ditandatanhi Gubernur ada perbedaan dibeberapa mataanggaran. (kir)

TUNJUKKAN - Anggota Komisi I DPRD Loteng, Suhaimi, S.H., menunjukkan rekomendasi Gubernur NTB atas APBD Loteng yang sah.

Sementara rekomendasi Gubernur yang dijadikan oleh tim anggaran untuk menetapkan APBD Loteng, diduga tidak sah.

Pelaku Pembuangan Bayi Dibekuk Polres Lotim Selong (Suara NTB) – Terduga pelaku pembuangan bayi di Dusun Repok Seliat Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur, Rabu (29/1), ditangkap aparat Polres Lotim Kamis (29/1). Diduga, bayi malang itu merupakan hasil hubungan gelap orang tuanya.

Pelaku pembuangan bayi itu dibekuk oleh pihak berwajib pada hari yang bersangkutan.

Kasubag Humas Polres

Lotim, AKP. I Komang Samia, SIK, mengatakan ibu dari bayi laki-laki yang dibuang dan ditemukan di Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur itu saat ini masih menjalani perawatan di Puskesmas setempat atas nama SR. Dari keterangan pelaku, ia sengaja membuang bayinya karena bayi itu merupakan hasil hubungan gelap bersama pacarnya.

Bahkan, pelaku pembuan-

gan bayi itu adalah laki-laki yang diduga merupakan pacar gelapnya. “Pelakunya sudah kita temukan dan ibu dari bayi malang itu saat ini sedang dirawat di puskesmas setempat,” jelasnya, Sementara itu, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu, pelaku nantinya akan melalui proses hukum sesuai dengan UU perlindungan anak. (yon)

Elektabilitas Jokowi Menurun Jakarta (Suara NTB) – Hasil riset terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebutkan tingkat elektabilitas (kepuasan publik) terhadap 100 hari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menurun menjadi 42,29 persen atau reponden yang menyatakan puas sebanyak 42,29 persen.

Peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby kepada pers di Jakarta, Kamis, mengatakan, sebanyak 53,71 persen responden menyatakan tidak puas atas 100 hari Pemerintahan Presiden Jokowi, sedang sisanya sebanyak 4,0 persen responden tidak menjawab.

Adjie mengatakan jika dibandingkan survei LSI sebelumnya, tren tingkat elektabilitas Presiden Jokowi menurun, yaitu pada

Agustus 2014 elektabilitasnya sebanyak 71,73 persen, kemudian pada November 2014 saat menaikkan harga BBM elektabilitasnya menurun menjadi 44,94 persen dan pada Januari 2015 menurun menjadi 42,29 persen.

Pengumpulan data survei itu dilakukan 26-27 Januari 2015 itu menggunakan “quikpool” (smartphone LSI) dengan melibatkan 1.200 responden dari 33 provinsi.

Survei menggunakan metode “multistage random sampiling” dan dilengkapai analisis media nasional dengan margin error +/- 2,9 persen.

Adjie menjelaskan, hasil survei menemukan bahwa dalam 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi, publik memberikan “tiga rapor merah” dan dua “rapor biru” dalam lima bidang kerja pemerintahan.

Sebanyak tiga rapor merah tersebut, pemerintahan Jokow

dinilai belum berhasil yaitu pertama di bidang hukum yang tingkat kepuasan publik hanya mencapai 40,11 persen, kedua di bidang ekonomi yang publik menyatakan puas hanya 47,29 persen dan bidang politik yang publik menyatakan puas hanya sebesar 45,30 persen.

Adjie menambahkan, dalam survei itu puiblik juga memberikan dua rapor biru kepada Presiden Jokowi yaitu pertama di bidang sosial dan kedua di bidang keamanan.

“Rapor biru Jokowi di bidang sosial berkat Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan di bidang keamanan, yaitu tak ada isu besar yang membuat negara ini terancam masalah keamanannya,” katanya. (ant/bali post)

KPK Pertimbangkan Bantuan TNI Hadirkan Saksi BG Jakarta (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan untuk meminta bantuan TNI dalam menghadirkan saksi-saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan dengan tersangka mantan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan.

“Kami akan berkomunikasi dengan presiden apakah bisa menggunakan kekuatan lain kalau memang tidak ada jaminan teman-teman di Kepolisian sendiri bisa membantu KPK,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di gedung Ombudsman Jakarta, Kamis.

KPK sendiri sudah memanggil 10 orang saksi yang sebagian besar anggota aktif Polri, namun hanya satu orang yang memenuhi panggilan, yaknni Widyaiswara Utama Sekolah Pimpinan Lemdikpol Polri Irjen

(Purn) Syahtria Sitepu.

Bambang mengatakan, permintaan bantuan kepada TNI itu akan dilakukan dengan berhati-hati.

“Pasti KPK harus sangat berhati, sesuai dengan aturan, tidak mau gegabah,” ungkap Bambang. KPK juga sudah berkomunikasi dengan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengenai upaya menghadirkan saksi yang dipanggil KPK. “Kepada Waka(polri) kemarin sudah ada komunikasi, bersama-sama tapi isunya lain.

Kalau tidak salah sudah ada diskusi dengan Kompolnas dan Waka. Kita akan menanyakan komitmen dan kesediaan itu,” tambah Bambang.

KPK sudah mengantongi informasi mengenai perintah melarang saksi datang memenuhi permintaan KPK. Dia menilai, jika sudah ada perintah untuk melarang saksi datang, maka pemberi perintah dapat dikenakan pasal men-

ghalang-halangi penyidikan.

Saksi-saksi yang dipanggil tapi tidak memenuhi panggilan adalah Direktur Penyidikan Pidana Umum Badan Reseserse Kriminal Polri Brigjen Pol Drs Herry Prastowo; dosen utama Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Kombes Pol Drs Ibnu Isticha; mantan Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Inspektorat Pengawasan Umum Polri Brigadir Jenderal (Purn) Heru Purwanto; mantan Wakil Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri Inspektur Jenderal Pol Andayono yang sekarang menjabat Kapolda Kalimantan Timur; Wakil Kepala Polres Jombang, Kompol Sumardji; Aiptu Revindo Taufik Gunawan Siahaan; Widyaiswara Madya Sespim Lemdikpol Brigadir Jenderal Pol Budi Hartono Untung yang adalah mantan Kapolda Bangka Belitung; anggota Polres Bogor Brigadir Polisi Triyono dan pihak swasta Liliek Hartati. (ant/bali post)

(Suara NTB/kir)

Terkait Sengketa Trawangan

Mangkir, Ombudsman Bisa Panggil Paksa Pejabat KLU Tanjung (Suara NTB) Pihak Ombudsman RI di Jakarta cukup kecewa, lantaran surat panggilan terhadap sejumlah pihak di KLU terkait penyelesaian sengketa lahan yang dikuasai PT. Wanawisata Alam Hayati (WAH) di Gili Trawangan, mangkir. Oleh karena itulah, jika dalam panggilan berikutnya, sejumlah pihak akan dipanggil paksa.

Demikian diakui Anggota DPRD KLU, yang juga mantan Anggota Pansus Aset Trawangan, Ardianto, SH, Kamis (29/1). Yang bersangkutan hadir memenuhi undangan Ombudsman, Rabu (28/1) lalu, bersama mantan Wakil Ketua Pansus, Zarkasi, S.Ag. Selain pengurus mantan Pansus, turut hadir Komnasham RI. Namun Ardianto mengakui, dari kalangan pejabat di KLU, antara lain, Bupati KLU, Kepala BPN KLU, dan Manajemen PT. WAH di Mataram, tidak ada yang hadir.

“Tentunya, kalau orang-orang yang diundang ini tidak hadir lagi, mereka bisa dipanggil paksa, karena bagaimanapun Ombudsman ingin menyelesaikan kasus ini secara tuntas,” kata Ardianto.

Tiba di Gedung Ombudsman di Jakarta, mantan Pansus Trawangan diterima langsung Kepala Ombudsman RI, Petrus Beda Peduli dan jajarannya.

Pansus diinterogasi selama 2 jam, dan diminta membeberkan kronologi persoalan lahan

yang kini dikuasai PT. WAH. Ardianto menjelaskan, apa yang direkomendasikan oleh Pansus – yang dokumennya telah dipegang Ombudsman, menggambarkan secara rinci persoalan. Namun dirinya dan Zarkasi juga mengulas sejumlah hal di depan Petrus.

“Selaku juru bicara yang ditunjuk Wakil Ketua, Pansus berpendapat bahwa masalah ini ada unsur kerugian terkait proses pemberian kompensasi dan ini mutlak harus dipertanggungjawabkan,” katanya.

Sebut Ardianto, bahwa ujung dari persoalan adalah diselesaikannya sengketa melalui kompensasi 3 are per orang, kepada 42 KK yang bermasalah diawal sengketa. Namun yang menjadi pangkalnya, adalah pertanyaan besar dimana kewenangan PT. WAH dalam memindahtangankan izin HGU dan membagi-bagi aset yang notabene adalah aset negara. Mengingat sebelumnya, selama 20 tahun aset ini tidak digarap oleh perusahaan sehingga memunculkan status quo atau penelantaran lahan.

“Di tingkat Pemerintah Daerah, menjadi pertanyaan juga siapa yang punya kebijakan sehingga memberikan ruang bagi WAH untuk menggarap. Dan karena ini adalah tanah negara, lalu kebijakan Pemda apakah tidak dikatakan melanggar karena melegalkan WAH,” Ardianto menjelaskan. (ari)

Pabrik Pengolah Kulit Sapi Busuk di Bandung di Gerebek Bandung (Suara NTB) – Kepolisian Resor Besar Bandung, Kamis (29/1), mengungkap tempat pengolahan kulit sapi impor yang sudah busuk untuk dijadikan bahan baku makanan di Kota Bandung, Jawa Barat.

Kepala Polrestabes Bandung Kombes Pol Angesta Romano Yoyol mengatakan tempat pengolahan kulit itu berhasil terungkap berdasarkan laporan dari masyarakat yang selalu mencium bau busuk.

Selanjutnya polisi menggerebek tempat tersebut dan ditemukan kulit sapi dari Australia yang sudah dalam keadaan busuk akan digunakan untuk bahan bakanan olahan.

“Di sini ada kulit sapi impor dari Australia dengan jumlah besar yang ada belatungnya, kulit busuk, kemudian diproses menjadi bahan makanan,” kata Kapolrestabes saat memimpin langsung penggerebekan tempat tersebut.

Ia menuturkan, kulit sapi yang diolah jadi makanan di Kampung Babakan Karees,

Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul itu biasa diedarkan ke pasar-pasar di Kota Bandung.

“Dijual ke pasar,” katanya.

Dalam penggerebekan itu, polisi menyita barang bukti 5 ton kulit sapi impor, kemudian mengamankan tiga orang yakni pemilik dan dua pegawainya.

Kapolres mengatakan, kulit makanan yang diolahnya dinilai berbahaya bagi kesehatan manusia karena bahannya dari kulit yang sudah busuk.

Bahkan, dia mencurigai cara pengolahannya menggunakan bahan kimia berbahaya karena dari warna kulit yang sebelumnya warna hitam berubah menjadi bersih dan putih.

“Tidak akan mungkin bahan yang hitam begitu menjadi putih kalau tidak pakai apaapa,” katanya.

Orang yang diamankan di tempat pengolahan kulit itu selanjutnya dibawa ke markas Polrestabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. (ant/bali post)

SUARA NTB Jumat, 30 Januari 2015

Miru akan Terbitkan Album Sasak ’’Yank’’ Mataram (Suara NTB) Salah satu produser yang tergolong rajin menerbitkan album sasak yakni Miru Production akan menerbitkan album terbarunya pada awal Februari mendatang. Album yang berjudul yank itu akan dirilis pada 3 Februari 2015. Syuting video klip untuk album kolaborasi koplo dan reggae itu diambil di lima kota besar di Indonesia. Demikian disampaikan oleh Direktur Produksi Agus Alif Miru kepada Suara NTB, Kamis (29/1).

“Album yang sekarang ini kita garap secara lebih bonafit agar hasilnya kompetitif. Album sasak perpaduan musik reggae dan dangdut koplo ini kita syuting video clipnya di lima kota besar, tujuannya agar produk di daerah kita tidak dipandang rendah oleh produser – produser luar,” tutur Agus Alif Miru, Pimpinan Produksi Miru Production.

Dikatakannya, album sasak yang akan dirilisnya kali ini dibintangi oleh sejumlah artis lokal yang cukup terkenal.

Antara lain, Erni, Oca, Ayu dan beberapa artis lainnya. Syuting di luar kota yang dilakukannya itu memakan waktu yang cukup panjang sehingga menutut para artis untuk bekerja lebih ekstra.

“Proses penggarapan syutingnya cukup lama, sebab kita mengambil gambar secara berpindah – pindah. Namun semangat untuk berkarya dari kalangan seniman tidak pernah luntur sebab orientasi kita adalah ingin memberikan kepuasan bagi masyarakat,” tambahnya. Menurut Agus, Animo masyarakat khususnya di Pulau Lombok sangat tinggi. Ia menilai, masyarakat selalu antusias menantikan munculnya album – album sasak terbaru. Ia berharap, album yang akan dirilisnya saat ini dapat diterima oleh masyarakat serta mendapat peringkat “Laris” saat dipasarkan.

“Kita berharap eksistensi lagu – lagu daerah dapat dipertahankan, serta terhadap produser – produser lokal juga tidak kita inginkan untuk dipandang enteng. Itulah sebabnya, sekarang ini kami ingin menujukkan bahwa Produser di Lombok ini akan mampu bersaing dengan produser di daerah lain,” tandasnya. (met)

Indra Herlambang ”Jatuh Hati” pada BCL Sejak Lama Jakarta (Suara NTB) Presenter Indra Herlambang mengaku sudah mengagumi penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) pada pandangan pertama.

“Saat aku pertama kali ngeliat Unge (BCL) di sinetron waktu awal-awal dia muncul, udah ngebatin gitu sama salah satu sahabatku, “gila, ini perempuan cantik banget ya, ini akan jadi bintang gede neh. Kalau Unge kan, kayaknya (cantik) dari dalam, kelihatannya enak dilihat,” ujar Indra di Jakarta, Rabu (28/1).

Menurut dia, BCL merupakan sosok perempuan (Suara NTB/ist) yang mampu merawat dan Indra Herlambang menjaga dirinya, namun bukan berarti harus berlebihan. “Aku suka melihat perempuan itu yang take a good care for her self. Dia merawat diri, menjaga diri, bukan berarti harus berlebihan atau gimana,” kata dia.

Indra pun mengaku mengagumi perempuan yang memiliki penampilan sederhana, elegan dan cantik. “Aku suka perempuan yang tampilannya simpel, elegan, cantik, tapi keliatan kalau effortless-nya beauty.

Jadi enggak berusaha gimana-gimana banget, tetapi tampilnya oke,” kata dia.

Indra menambahkan, penampilan luar yang menarik akan lebih mengesankan jika perempuan itu merasa percaya diri. “Kalau dia kepercayaan dirinya oke, dia pasti akan bernilai lebih, terlihat lebih oke pembawaan dirinya,” kata dia. (ant/bali post)

Agnes Monica

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

BEK Diharapkan Ungkit Devisa dari Industri Kreatif Jakarta (Suara NTB) Konduktor Addie MS berharap pembentukan Badan Ekonomi Kreatif (BEK) dapat menstimulasi kreativitas bangsa yang berujung pada peningkatan devisa dari bidang kreatif.

“Kita harus belajar dari negara lain, misalnya Korea Selatan yang devisanya banyak dari sisi kreatif,” kata Addie di Jakarta, Rabu. Konduktor Twilite Orchestra itu mengatakan produk kreatif dari Korea Selatan digandrungi banyak orang dari berbagai belahan dunia karena memiliki kualitas tinggi.

“Tidak hanya di Indonesia, misalnya di Paris konser-konser Korea sold out, dramanya laris karena mereka menjual kualitas,” ujar musisi bernama lengkap Addie Muljadi Sumaatmadja.

Suami dari penyanyi Memes itu berpendapat seniman dapat menghasilkan produk kreatif berkualitas tinggi bila pemerintah memberi ruang dan lingkungan kondusif. Salah satu contohnya adalah pembenahan regulasi agar seniman semakin bergairah dalam berkarya yang

berujung pada peningkatan kualitas kreativitas.

Bila hal itu sudah terwujud, produk kreatif Tanah Air akan menjadi incaran di dunia. “Waktunya industri kreatif didorong secara penuh,” ujar ayah dari musisi Kevin Aprilio itu. Addie menambahkan ia sepenuhnya mendukung Triawan Munaf yang dilantik menjadi kepala Badan Ekonomi Kreatif.

Ayah dari penyanyi Sherina Munaf itu disebutnya kompeten dan memiliki integritas tinggi untuk memaksimalkan potensi ragam kreativitas di Indonesia. Kemampuan Triawan dalam menangani berbagai sektor kreativitas, kata Addie, salah satunya tercermin lewat kesuksesannya memimpin usaha periklanan.

“Dia juga seniman, pernah jadi anak band Giant Step, dia aktif di organisasi saat Citra Pariwara dan sebagai bapak

Sherina berhasil membuat anaknya kreatif,” kata Addie yang juga hadir saat Presiden Joko Widodo melantik Triawan sebagai kepala Badan Ekonomi Kreatif, Senin (26/1).

Istri Addie MS, Memes juga berharap pembentukan Badan Ekonomi Kreatif (BEK) dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi insan kreatif dari berbagai lintas generasi tanpa pandang bulu.

“Porsinya yang wajar. Jangan yang anak muda saja, misalnya di musik, tapi juga yang senior-senior seperti kita juga,” ujar Memes pada Antara News usai peluncuran “Lief Java” di Jakarta, Rabu (28/1).

Penyanyi bernama lengkap Meidyana Maimunah itu ingin agar BEK dapat menumpas pembajakan segala karya kreatif sehingga para seniman bisa menuai hasil kerja keras mereka secara adil. “Pembaja-

kan membuat kita tidak bisa film Indonesia.

Badan Ekonomi Kreatif adberkarya,” ujar istri musisi alah badan setingkat kemenAddie MS itu.

Ibu dari pianis Vierratale terian dan langsung berada di Kevin Aprilio menambahkan bawah koordinasi Presiden.

Badan itu akan mengatur BEK juga diharapkan dapat meningkatkan berbagai aspek subsektor terdiri dari subsekkreativitas di Tanah Air, tidak tor aplikasi dan game developer, arsitektur, desain inhanya di bidang musik. Ia terior, disain komunijuga menyambut baik kasi visual, disain terpilihnya Triawan produk, fesyen, film Munaf sebagai kepala animasi video, foBadan Ekonomi Kreatif tografi, kuliner, pertama yang dilantik musik penerbitan oleh Presiden Joko Widoperiklanan, seni perdo, Senin (26/1). tunjukan, seni rupa, “Saya senang banget dan televisi dan rakarena mas Triawan kan dio. (ant/bali teman kita juga,” ujar post) dia. Usai pelantikan, Triawan Munaf menyatakan akan bekerjasama dengan Polri membentuk detasemen khusus (densus) pemberantas pembajakan, khususnya lagu dan Addie MS (Suara NTB/ist)

Album ”Lief Java” Jadi Warisan Bangsa

(ant/bali post)

CAGAR BUDAYA - Juru pelihara dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia, Misbahulmunir berdiri didekat sarkofagus atau tempat penyimpanan jenazah di Situs Glingseran, Kecamatan Wringin, Bondowoso, Jawa Timur, Rabu (28/1).

Agnes Selebritas Wanita Berpengaruh Jakarta (Suara NTB) MarkPlus Insight mengerjakan sebuah survei brand endorser yang menunjukkan bahwa kehadiran selebriti berpengaruh terhadap keinginan konsumen membeli sebuah produk. Agnes Monica dianggap sebagai salah satu selebritis wanita paling berpengaruh dalam hal ini.

“Tujuh dari sepuluh responden mengatakan mereka pernah membeli produk hanya karena terpengaruh oleh selebriti yang tampil pada iklan tersebut,” kata Chief Operations of MarkPlus Insight Levina Yulianti di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, survei online yang menggandeng platform survei Kataanda tersebut menunjukkan, 80 responden juga memperhatikan selebriti yang hadir dalam sebuah iklan produk.

Nama-nama selebriti yang dianggap cocok menjadi pendukung merek juga turut disajikan dalam hasil survei terhadap responden usia 20 hingga 24 tahun ini.

Salah satu kriteria produknya adalah produk perawatan tubuh dan wajah. Responden menganggap Al Gazhali sebagai selebriti pria yang paling cocok menjadi pendukung merek produk ini. Untuk selebriti wanita, responden pria memilih Agnes Monica dan responden wanita lebih memilih Dian Sastro.

“Tentunya pilihan responden mengenai selebriti yang mana yang cocok untuk hadir di promosi iklan, sangat bervariasi dan tergantung jenis produknya,” kata Chief Executive MarkPlus Insight Taufik.

Untuk pendukung merek produk kesehatan, Darius Sinathraya dan Agnes Monica dianggap paling cocok oleh para responden.

Produk lainnya, gadget, responden kembali menganggap Al Gazhali dan Agnes Monica yang paling cocok sebagai pendukung merek. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Pengamat musik Bens Leo mengatakan album Memes yang berjudul Lief Java menjadi warisan karya musik bagi bangsa Indonesia karena berisikan lagu-lagu karya sang maestro Ismail Marzuki yang berharga.

“Album ini dapat bermanfaat sebagai warisan bagi anak cucu,” kata dia usai peluncuran album itu di Jakarta, Rabu. Bens Leo mengatakan album itu dapat menjadi referensi sejumlah lagu ciptaan Ismail Marzuki.

Ia juga mengapresiasi ide kreatif Meidyana Maimunah atau Memes dan pengaransemen Addie Muljadi Sumaatmadja dalam menyajikan lagu-lagu Ismail Marsuki dengan sentuhan musik jaz dan klasik orkestra.

Sementara itu, Nino Laksono yang pernah menulis buku tentang Ismail Marzuki mengatakan album itu menambah koleksi karya musik Ismail Marzuki yang sering diaransemen atau dinyanyikan orang. “Pendekatan ini baru dari sisi jaz dan orkestra, ini kesegaran baru dalam karya musik,” katanya.

Ia juga mengapresiasi atas upaya Addie melibatkan musisi luar saat melakukan rekaman lagulagu itu. “Bagaimana melibatkan para mussisi di luar dan dalam negeri, dalam karya ini,” ujarnya.

Album itu, katanya, mengingatkan semua orang terhadap hasil karya sang maestro Ismail Marzuki yang harus dikenang sepanjang masa.

Adapun karya Ismail Marzuki yang disuguhkan lewat album itu adalah Payung Fantasi, Sapu-

tangan dari Bandung Selatan, Juwita Malam, Dari Mana Datangnya Asmara, Tinggi Gunung Seribu Janji, Rindu Lukisan, Selendang Sutera, Sabda Alam, dan Bunga Anggrek.

Sebelumnya, Meidyana Maimunah, yang akrab disapa Memes itu mendedikasikan musik untuk Ismail Marzuki lewat peluncuran album kesembilannya yang berjudul Lief Java. Memes mengatakan bahwa Ismail Marzuki adalah sosok yang melegenda dengan menciptakan lagu-lagu yang luar bisa dan tetap hidup dinikmati banyak orang atau “evergreen”.

“Saya pengagum berat lagu Ismail Marzuki. Saat itu tidak mudah mengarang lagu, mempublish lagu, kaya banget isi dan liriknya,” ujar dia. Lebih lanjut, Memes membutuhkan waktu sembilan bulan untuk menyelesaikan seluruh proses rekaman dan telah didistribusikan dalam bentuk CD album dan digital mulai Desember 2014.

Sementara itu, Addie MS menambahkan pihaknya tetap meminta izin kepada keluarga Ismail Marzuki untuk membawakan lagu-lagunya.

“Izin enggak kesulitan. Sebenarnya setelah 70 tahun lagulagunya jadi publik domain.

Meski begitu kita minta izin dengan keluarganya,” kata dia. (ant/ bali post)

Bens Leo (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Tubuh Wangi Bangkitkan Percaya Diri Jakarta (Suara NTB) Rasa percaya diri seseorang bisa saja muncul dari dalam diri seseorang. Namun, tak menutup kemungkinan, dibutuhkan juga faktor eskternal untuk membangkitkannya, salah satunya melalui tubun yang wangi.

“Wangi itu bukan secara langsung membuat orang menarik. Ketika tubuh kita wangi, kita menjadi atraktif dan itu akan membuat kita percaya diri,” ujar Psikolog klinis, Tara De Thouars, dalam salah satu acara peluncuran produk sabun di Jakarta, Rabu.

Kemudian, lanjut dia, setiap aroma wewangian memiliki reaksi yang berbeda. Misalnya aroma buah-buahan, bisa menunjukkan pemakainya merupakan tipe orang yang penuh semangat. “Setiap aroma punya reaksi berbeda. Aro-

ma buah-buahan yang bisa menunjukkan diri kita yang semangat, lalu aroma musky yang menimbulkan kesan seksi,” tambah dia.

Di samping itu, keharuman bagi seseorang juga dapat meninggalkan reaksi emosional dan kesan tertentu pada orang lain. Hal ini dibuktikan melalui hasil riset konsumen yang dilakukan Unilever beberapa waktu lalu pada sekitar 200 orang responden.

Presenter Indra Herlambang adalah salah satu publik figur yang menganggap bahwa penampilan yang rapi menjadi salah satu kunci yang bisa membuatnya percaya diri tampil di hadapan publik.

“Kalau aku sih, penampilan ya harus, oke. Katakanlah begini, aku enggak mau ada sedikitpun yang kurang. Nah itu, baru nyaman, lalu bisa mun-

cul hal positif salah satunya kepercayaan diri,” ujar Indra dalam acara peluncuran salah satu produk sabun di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, penampilan merupakan salah satu faktor yang memunculkan rasa nyaman sehingga bisa membuat percaya diri. “Kalau kita nyaman dengan apa yang kita kenakan, nyaman dengan suasana yang ada, dengan orang-orang yang ada, itu pasti membuat kita percaya diri,” kata Indra.

“Kenapa sih kita tidak percaya diri? Karena ketika kita masuk satu ruangan, kita merasa ada yang membuat merasa tidak nyaman, entah baju kita merasa kurang oke,” tambah dia. Dia menambahkan, salah satu penunjang penampilan yang penting bagi dia adalah aroma wewangian. (ant/bali post)

PENDIDIKAN

Halaman 10

(Suara NTB/cem)

SUARA NTB Jumat, 30 Januari 2015

KUNJUNGI - Kadis Dikpora Kota Mataram, H. Ruslan Effendi saat mengunjungi beberapa siswa yang terjaring razia ketika keluyuran saat jam belajar, Kamis (29/1).

(Suara NTB/dys)

Tambah Dewasa FAKULTAS Hukum (FH) Universitas Mataram (Unram) kini genap memasuki usia 48 tahun. Berdiri sejak tanggal 25 Januari tahun 1967 silam, FH tumbuh menjadi salah satu fakultas yang cukup laris di Unram.

Kepada Suara NTB, Kamis (29/1) Wakil Dekan II FH Unram Dr. Kurniawan menyebut salah satu rangkaian dies natalies yang digelar beberapa hari lalu yaitu anjangsana mengunjungi mantan pimpinan di Fakultas Hukum. Akunya, semua mantan pejabat FH mulai dari dekan pertama hingga saat ini dikunjungi. Hal itu dilakukan untuk mempererat silaturahmi dengan mereka.

“Sejak berdiri sudah ada 7 dekan sampai dengan sekarang. Itu kita kunjungi semua,” terang Kurniawan.

Lebih jauh Kurniawan menyebut saat ini, FH Unram menempati urutan ketiga yang paling diminati pada saat penerimaan mahasiswa baru berlangsung. Dari tahun ke tahun, peminat pada prodi S I Ilmu Hukum terus bertambah.

Tahun lalu saja, peminat yang mendaftar mencapai jumlah 6.000 orang. Dari jumlah itu, hanya 350 orang yang diterima sesuai dengan kuota yang dimiliki FH. Tahun ini pun peminat diprediksi bakal kembali mencapai ribuan orang.

Kurniawan mengaku, jika FH sebagai satu-satunya fakultas yang memperoleh nilai akreditasi A di Unram. Tentunya, hal itu sangat membanggakan.

Target ke depan pun semakin dipacu untuk menambah kedewasaan Fakultas Hukum.

Di antaranya yaitu menargetkan 40 doktor dua tahun mendatang. Karena saat ini, jumlah doktor yang dimiliki oleh FH baru mencapai 32 doktor dari 102 dosen di FH dan 5 g u r u b e s a r. (dys)

7,2 Juta Siswa Ikuti UN Tahun 2015 Jakarta (Suara NTB) Jadwal ujian nasional (UN) telah dirilis. Mulai April mendatang, sebanyak 7,2 juta siswa di kelas akhir setiap jenjang akan mengikuti perhelatan akbar pendidikan tersebut.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, persiapan pelaksanaan UN terus berjalan. Dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Kamis (29/ 1), Mendikbud menjelaskan saat ini rancangan prosedur operasi standar (POS) telah disiapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). POS ini baru akan dikeluarkan jika perubahan peraturan pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 telah ditandatangani presiden. “PPnya sudah diproses dan sekarang sedang mengantre di Setneg,” kata Mendikbud.

Mendukung pernyataan Menteri Anies, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Furqon mengatakan, soal UN saat ini sedang diuji oleh para pakar. Menurut jadwal, berkas soal ini akan masuk ke percetakan 27 Februari mendatang.

Furqon mengatakan, percetakan yang akan mencetak soal UN telah menjalani proses lelang. Pemenang lelang untuk penggandaan soal UN pun sudah ditetapkan. Ia menambahkan, pengumuman pemenang akan dilakukan 3 Februari. Panitia UN, kata dia, melibatkan semua provinsi.

“Ada 27 paket, dan sudah ditetapkan pemenangnya. Tinggal menunggu bahan dan mereka akan mencetak,” tuturnya.(ham)

Dinilai Tepat, Penghapusan Pilihan Ganda dalam UN Padang (Suara NTB) Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP) Abna Hidayati menilai penghapusan pilihan ganda pada jawaban Ujian Nasional (UN) merupakan langkah tepat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Jawaban bentuk esai menuntut siswa memiliki analisa yang tinggi dan itu lebih baik daripada jawaban dalam bentuk pilihan ganda,” kata Abna Hidayati di Padang.

Ia mengatakan, dalam menjawab UN yang dituliskan, siswa akan lebih mudah mengaitkan teori yang dipelajari dan itu lebih membuka wawasan siswa.

Abna yang meraih gelar doktor lewat disertasinya yang berjudul Perkembangan kurikulum pendidikan karakter bagi siswa sekolah dasar itu menilai, meskipun Kemendikbud menghapus jawaban ganda, namun hal itu tidak akan membuat soal itu menjadi sulit.

Ia menambahkan, soal UN dalam jawaban esai tidak akan keluar dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan soal yang diajukan masih dalam kisi-kisi materi yang dipelajari.

“Meskipun nantinya jawabannya soal UN terdapat perbedaan, namun intinya akan tetap sama,” katanya.

Untuk itu katanya, perlu standar yang tepat dalam hal penilaian jawaban UN dalam bentuk esai, termasuk pihakpihak yang terlibat dalam menilai.

Abna mengatakan, selain itu sinergitas antara kurikulum 2013 yang sudah berjalan saat ini dengan soal UN yang dijawab dalam bentuk esai perlu dipadukan, dalam hal ini peran tenaga pendidik sangat penting.

Menyinggung tentang UN yang bisa diulang, Abna menilai kebijakan tersebut kurang tepat, karena akan membuat siswa tidak serius menghadapi UN. ”Jangan sampai siswa jadi santai menghadapi UN karena mereka bisa berpikir UN bisa diulang,” katanya.

Salah seorang siswa kelas XII di SMA negeri 11 Padang, Zuma, mengakui belum mengetahui penghapusan pilihan ganda pada UN 2015. “Belum ada pemberitahuan kalau soal itu,” katanya.

Namun demikian, Zuma mengakui jika jawaban pilihan ganda ditiadakan dirinya mengaku tetap siap menghadapi ujia tersebut. (ant/bali post)

Dikpora Mataram Langsung Panggil Kepsek Mataram (Suara NTB) Terjaringnya 17 pelajar di Kota Mataram oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Polres Mataram karena kedapatan keluyuran di jam sekolah, Kamis (29/1) sangat disesalkan. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram langsung memanggil kepala sekolah (kepsek) masing–masing sekolah.

Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram, Drs. H. Ruslan Effendi, MMPd, menyesalkan perbuatan yang dilakukan oleh oknum siswa. Padahal, aturan serta pengawasan di sekolah sudah diperketat dan dilakukan pembinaan oleh guru BP, wali kelas serta kepala sekolah. Khusus pengawasan jam belajar, hanya satu pintu saja yang dibuka dan

diawasi oleh satpam. Tetapi tidak diketahui secara pasti kenapa masih ada siswa yang keluyuran. “Saya tidak tahu pasti, karena kan pintu cuman satu dibuka dan dijaga satpam,” tanyanya heran.

Kalaupun ada anggapan bahwa perlu dilakukan pembinaan, Dikpora sudah jauh – jauh hari melakukan pembinaan. Salah satunya, dengan

melakukan imtaq setiap hari Jumat serta kegiatan–kegiatan pembinaan lainnya.

Ditemukannya sejumlah pelajar di warnet, rental playstation dan taman rekreasi.

Ruslan mengatakan sudah beberapa kali mengimbau kepada pemilik playstation dan warnet, agar tidak menerima siswa saat jam pelajaran. Padahal, pengawasan terhadap siswa

Kembali Raih Akreditasi A

tidak hanya dibebankan kepada pemerintah melainkan tugas dan tanggung jawab bersama. “Sudah kita imbau berkali – kali,” kilahnya.

Adapun alasan siswa tidak sekolah dan memilih bermain game dan internet, karena alasan terlambat dan tidak diberi masuk oleh sekolah?

Ruslan mengatakan hanya akal–akalan siswa saja.

Pasalnya, sekolah selalu memberikan tolerir kepada siswa yang terlambat. Tetapi ini juga perlu dikroscek ke sekolah, bila ada larangan seperti itu. Sementara adanya rokok dan domino yang dite-

mukan, perlu sekiranya sekolah memperketat pengawasan. Selain itu peran orangtua sangat diharapkan mengontrol peserta didik saat jam sekolah. “Orangtua juga harus pastikan, apakah dia masuk sekolah atau malah keluyuran,” pintanya.

Data yang dihimpun Suara NTB, dari 17 pelajar terjaring razia yakni di antara berasal SMKN 4 Mataram 3 orang, SMPN 10 Mataram 1 orang, SMKN 3 Mataram 3 orang, SMKN 2 Mataram 3 orang, SMAN 2 Mataram 2 orang dan SMA Trisakti 3 orang. (cem)

Soal Layanan Pendidikan

Kado Manis FH Unram di Usia 48 Tahun Ombudsman Beri Masukan pada Kemendikbud Mataram (Suara NTB) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mataram (Unram) kembali meraih nilai akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Nilai tersebut sekaligus menjadi kado terindah bagi FH Unram di usianya yang kini memasuki 48 tahun pada 25 Januari lalu.

Kepada Suara NTB, Kamis (29/1), Wakil Dekan II FH Unram Dr. Kurniawan menyebut meski secara resmi BAN-PT belum mengirimkan nilai akreditasi secara tertulis, tapi dari website sudah dipublikasi. Nilai itu, kata dia, sangat berharga bagi Unram, secara khusus. Karena dari puluhan prodi di Unram, hanya FH saja yang memperoleh nilai akreditasi A. Tentu nilai itu sangat mempengaruhi nilai akreditasi institusi Unram.

Selain itu, Kurniawan menyebut keberhasilan FH mempertahankan nilai A yang didapat sejak 2009 itu tidak terlepas dari kerja keras semua pihak. Begitupun dengan keberadaan 5 guru besar, 32 doktor dari 102 dosen di FH. Sementara itu, Dekan FH Unram Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH, M.Hum, menyebut akreditasi sebagai ukuran untuk melihat performa sebuah perguruan tinggi. Namun kata Husni, yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana langkah FH Unram ke depan untuk semakin menata diri menjadi lebih lagi. Misalnya memperbanyak publikasi ilmiah dan penelitian sesuai dengan visi misi Unram menjadi perguruan tinggi berdaya saing internasional.

Lebih jauh Husni menyebut banyak aspek yang dinilai oleh tim assessor BAN-PT mulai dari rasio dosen dan mahasiswa, infrastruktur, keberadaan alumni, pemberdayaan alumni, proses input dan output, proses

(Suara NTB/dys)

POSE - Dekan FH Unram H. Lalu Husni (kanan) berpose bersama Wakil Dekan I FH Unram H. Abdul Khair, Kamis (29/1). pembelajaran, kurikulum, visi misi, penyusunan RPJM, Renstra, pengelolaan anggaran, atmosfir akademik dan lain sebagainya.

Selain itu, pria yang baru saja terpilih sebagai dekan menggantikan Prof. H Galang Asmara itu mengaku ke depan akan memperbanyak kerjasama-kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri. Termasuk, melakukan pencangkokan dosen guna mendalami bidang ilmu tertentu.

Tidak hanya itu, civitas akademika Fakultas Hukum juga akan didorong untuk mengikuti program-progam join riset dan join publication dengan perguruan tinggi luar negeri.

“Sehingga dosen Fakultas Hukum dapat melakukan publikasi bersama ke jurnal internasional yang memiliki reputasi. Karena itu menjadi

persyaratan menjadi guru besar ataupun syarat jadi promotor,” ujarnya.

Pekerjaan rumah yang juga harus dilaksanakan ke depan untuk mempertahankan nilai akreditasi A, kata Husni, yaitu menutup semua kelemahan saat visitasi beberapa waktu lalu. Misalnya kelengkapan database baik berupa jumlah dosen yang pernah menjadi pembicara nasional dibuktikan dengan piagam, makalah dan sertifikat serta berikhtiar agar jurnal FH dapat akreditasi.

Di tempat yang sama, Wakil Dekan I Fakultas Hukum H. Abdul Khair, SH, M.Hum mengklaim dari segi atmosfir akademik Fakultas Hukum yang juga merupakan komponen penilaian akreditasi sudah sangat baik. Banyak penelitian dosen-dosen saat ini yang melibatkan unsur mahasiswa. (dys)

Jakarta (Suara NTB) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan menerima jajaran Ombudsman Republik Indonesia di kantor Kemendikbud, Rabu (28/1). Ombudsman melalui jajarannya menyampaikan langsung beberapa bahan rujukan kepada Mendikbud terkait penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan.

Mendikbud menerima langsung beberapa bahan rujukan yang diusulkan oleh Ombudsman terkait masalah komite sekolah dan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Masukan ini, kata dia, adalah poin yang sangat bagus. “Kita akan bereskan itu.Bahan-bahan dari Ombudsman ini justru yang sangat penting sekali, sehingga kita membuatnya (program/kebijakan) sesuai dengan problemproblem yang muncul,” katanya sebagaimana dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Kamis (29/1).

Anggota Ombudsman, Budi Santoso menyebutkan, ada tujuh daftar usulan bidang pendidikan yang sudah dirancang sejak tahun 2011.

Dua di antaranya, kata dia, sudah dibuat kebijakannya oleh Kemendikbud terkait masalah Kurikulum 2013 dan Ujian Nasional. “Ada dua rujukan yang perlu disampaikan langsung kepada Mendikbud terkait masalah komite sekolah dan PPDB,” ujarnya.

Budi menjelaskan, terkait PPDB masih ditemukan praktik pungutan liar (pungli) oleh sekolah-sekolah di daerah. Rujukan yang digunakan daerah, kata dia, adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pen-

didikan pada Satuan Pendidikan Dasar. “Semua menggunakan ini sebagai salah satu rujukannya,” tuturnya.

Ketua Ombudsman Danang Girindawardana mengusulkan, adanya evaluasi terhadap Permendikbud Nomor 44 tahun 2012 tersebut dan melakukan pencegahan pungutan liar di sekolah terkait PPDB di daerah.

Pencegahan pungutan liar di sekolah, kata dia, salah satunya melalui perbaikan mekanisme penyusunan dan pembentukan komite sekolah. Pembentukan komite sekolah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Menyusun mekanisme komite sekolah perlu menjadi salah satu parameter peraturan menteri mengukur kinerja kepala sekolah,” ucapnya.

Danang juga menyarankan adanya pengelolaan pengaduan di level kabupaten/kota dan provinsi. Pengaduan pendidikan yang diterima dari level daerah, kata dia, saat ini berada di peringkat empat tertinggi. “Dorongan kami kepada pak menteri, mohon segera dibuatkan konsep tentang mekanisme pengelolan pengaduan di tingkat kabupaten/ kota provinsi,” katanya.

Plt. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud, Ari Santoso mengatakan, saat ini di Kemendikbud sedang membuat unit khusus untuk menangani pengaduan publik. Complain handling-nya, kata dia, sudah dibuat di tingkat kementerian. “Kita mau satukan sistem dan monitoring di kementerian, termasuk sistem eticketingnya. Cuma memang untuk pengaduan yang ke dinas pendidikan di luar kemampuan kita.

Kita tidak bisa memonitor sampai sejauh mana penanganan pengaduan di daerah. Ini yang harus kita buat mekanisme sistemnya yang bagus,” tuturnya. (ham)

Perpustakaan Siap Berantas Buta Aksara di Lotim Selong (Suara NTB) Salah satu aspek penentu dalam keberhasilan pembangunan suatu bangsa adalah dilihat dari tingkat keaksaraan penduduknya, yaitu buta aksara merupakan salah satu indikator untuk menetapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kasubag Program dan Pelaporan pada Badan Perpustakaan dan Arsip NTB, Sriwahyuni, SIP mengatakan,

perpustakaan merupakan salah satu ujung tombak dalam memberantas buta aksara di Indonesia khususnya di NTB. Oleh sebab itu, perpustakaan NTB terus berupaya membangun perpustakaan desa, perpustakaan rumah ibadah dan pesantren.

Diakuinya, salah satu tujuan dari pembangunan perpustakaan adalah memberantas buta aksara khususnya kepa-

da masyarakat NTB. “Perpustakan terus berupaya bergerak dalam upaya memaksimalkan minat baca masyarakat dalam menuntaskan buta aksara,” jelasnya belum lama ini.

Sementara, terkait agenda pemberantasan buta aksara dalam gerak kebijakan yang dilakukan pemerintah selama ini terkendala oleh beberapa hal. Pertama, karena mereka berasal dari keluarga miskin.

Dalam hal ini, kemiskinan sering menjadi kendala sangat praktis dalam upaya pembelajaran masyarakat.

Kedua, masyarakat berada di daerah terpencil dan pelosok. Alasannya, jauh dari pusat kebudayaan, pusat peradaban, terlebih pusat pembelajaran seperti perpustakan, sehingga masyarakat menganggap diri mereka sebagai sosok inferior. Menjadi

masyarakat terbelakang kemudian dipahami secara kodrati, sehingga upaya dan usaha pemberantasan buta aksara yang dilakukan oleh pemerintah kurang begitu penting ditanggapi oleh masyarakat.

Alasannya, pemberantasan buta aksara belum disadari oleh masyarakat dalam upaya penciptaan kemajuan dan kesejahteraan. Ketiga, karena paradigma berpikir yang kalut

tersebut, masyarakat kemudian tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa belajar itu sudah terlambat baginya.

Adanya program pengadaan perpustakaan desa dan rumah ibadah itu diharapkan bisa sebagai ujung tombak dalam memberantas buta aksara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan memanfaatkan segala

fasilitas yang ada, baik buku maupun internet. Selain itu, untuk memberantas buta aksara, perpustkaan tidak bisa terlepas dengan Dinas Pendidikan yang ada di kabupaten maupun badan statisik sebagai sumber pendataan masyarakat yang masih mengalami buta aksara.

“Kita juga bersinergi dengan Dikpora maupun yang lainnya untuk menuntaskan buta aksara ini,” terangnya. (yon)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 30 Januari 2015

Mourinho Dukung Figo Pimpin FIFA

Barcelona Jinakkan Atletico Madrid

London Pelatih Chelsea Jose Mourinho mendukung sepenuhnya pencalonan mantan pemain sayap Portugal Luis Figo untuk menduduki jabatan sebagai presiden federasi sepak bola dunia (FIFA) menggantikan pejabat petahana Sepp Blatter.

“Pencalonan Luis Figo merupakan langkah gemilang memajukan sepak bola. Perjalanan panjang karier dia (Figo) dalam sepak bola menjamin masa depan lebih baik bagi FIFA,” kata Mourinho dalam pernyataannya yang dikutip dari laman Marca.

“Saya sepenuhnya percaya kepada karakter dan determinasi dia, juga terhadap semangat dia ketika berlaga. Ia akan menjadi seorang presiden (FIFA) yang memfokuskan kepada kemajuan dan perkembangan sepak bola,” kata Mourinho yang pernah membesut Real Madrid, Inter Milan dan Porto.

Figo kini berusia 42 tahun. Ia bergabung dengan wakil presiden Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) Pangeran Ali bin Al Husein, ketua federasi sepak bola Belanda Michael van Praag, mantan eksekutif FIFA Jerome Champagne, dan mantan pemain sayap Prancis David Ginola yang ingin melengserkan Blatter.

Blatter berupaya menduduki jabatan itu untuk kelima kalinya pada pemilihan yang akan berlangsung pada 29 Mei 2015. (ant/balipost)

Jakarta (Suara NTB) Barcelona mengatasi Atletico Madrid 3-2 pada leg kedua perempat final Piala Raja Spanyol (Copa del Rey) yang digelar di Stadion Vicente Calderón Kamis dini hari.

Pertandingan dengan skor agregat 4-2 untuk keunggulan Barcelona tersebut berjalan sengit, yang diawali gol cepat Fernando Torres pada menit pertama.

Namun keunggulan Atletico Madrid hanya bertahan delapan menit setelah Neymar menyamakan kedudukan melalui umpan Luis Suarez.

Tuan rumah kembali unggul 2-1 pada menit ke-30 lewat

tendangan penalti Raul Garcia.

Hadiah penalti diberikan setelah Javier Mascherano menjatuhkan Juanfran di kotak terlarang.

Barcelona kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-38 saat bek Atletico Miranda melakukan gol bunuh diri setelah Rakitic mengambil tendangan sudut, sehingga kedudukan sama kuat 2-2.

Empat menit berselang, Barcelona berbalik unggul lewat gol kedua Neymar. Hingga babak pertama berakhir, tim tamu unggul 3-2.

Beranjak ke babak kedua, Atletico berjuang keras menyamakan skor, namun, upaya mereka semakin sulit setelah Gabi Fernandez dan Mario

Suarez mendapat kartu merah.

Hingga pertandingan usai, tak ada gol tambahan tercipta. Barcelona lolos ke babak semifinal dan akan menghadapi pemenang laga antara Villarreal dan Getafe.

Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone membela dua pemainnya setelah penggawanya itu diberi kartu merah dalam ajang Copa del Rey melawan Barcelona pada Kamis dini hari kemarin.

The Rojiblancos, julukan Atletico, mengakhiri leg kedua perempat-final dengan sembilan orang pemain. Dua pemainnya, Gabi dikeluarkan wasit karena sebuah insiden di luar lapangan di babak pertama dan Mario Suarez diberi

kartu kuning kedua beberapa saat sebelum pertandingan usai.

Selain itu, Arda Turan juga dihadiahi kartu kuning karena melempar sepatu ke arah asisten wasit. Sedangkan Raul Garcia terlibat aksi emosional dengan pemain Barcelona di bangku cadangan saat babak pertama usai.

Meskipun demikian, ketika ditanya tentang perilaku anak asuhnya setelah kalah 2-3, dan membuat agregat 2-4, Simeone berkata, “Saya merasa bangga dengan para pemain saya.”

“Babak pertama sungguh luar biasa. Pertandingan berjalan intens, sangat pelik karena lapangan buruk. Barcelona bermain dengan sangat baik. Mereka bermain sangat bagus sejak Desember.” (ant/bali post)

GOL KEMENANGAN - Neymar mencetak gol kemenangan Barcelona atas Atletico Madrid dalam laga perempat final Copa del Rey di Stadion Vicente Calderón Kamis dini hari kemarin.

Realisasikan Target 15 Emas

(Suara NTB/ist)

KONI NTB Minta Kontribusi Kabupaten/Kota

Luis Figo

Tottenham Tantang Chelsea di Final Piala Liga Jakarta (Suara NTB) Tottenham Hotspur berhasil melaju ke final Piala Liga Inggris (Capital One Cup 2015) dan akan menantang Chelsea pada 1 Maret mendatang si Stadion Wembley, Inggris.

Meski bermain imbang 2-2 melawan Sheffield United, Spurs lebih unggul dalam hal agregat, yakni dengan skor 3-2.

Pada laga yang berlangsung di kandang Sheffield pada Kamis dini hari tersebut, Spurs unggul terlebih dahulu lewat tendangan bebas Christian Eriksen pada menit ke-28.

Di babak kedua, Sheffield berbalik unggul. Che Adams mencetak dua gol dalam tempo waktu dua menit, yaitu menit ke-77 dan 79.

Namun, tim tuan rumah harus merelakan harapan untuk lolos ke babak final. Eriksen mencetak gol keduanya di menitmenit akhir laga, tepatnya menit ke-88. Tottenham Hotspur pun melenggang ke babak final. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

TENDANGAN BEBAS - Christian Eriksen mencetak gol dari tendangan bebas yang ikut mengantarkan Tottenham Hotspur ke final Piala Liga Inggris 2015. Tottenham menantang Chelsea pada 1 Maret mendatang di Stadion Wembley, Inggris.

Mataram (Suara NTB) Target NTB meraih 15 medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016 diakui sangat realistis. Namun, dalam rangka merealisasikan target tersebut pihak KONI NTB tidak bisa bekerja sendiri. Pihak KONI NTB butuh kontribusi KONI kabupaten/kota untuk merealisasikan target 15 emas.

Penegasan ini disampaikan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, SH, MM, dalam rapat anggota KONI NTB di Sport Hall GOR 17 Desember Mataram, Kamis (29/1).

Direktur Utama PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) ini mengatakan program KONI NTB dalam rangka meraih target 15 emas sudah mulai digalakkan lewat Pelatda Sen-

tralisasi yang dimulai sejak 15 Januari 2015 lalu, . sebanyak 38 atlet dan 12 pelatih yang diakomodir dalam pemusatan latihan tersebut, yakni 5 atlet dari cabor tarung derajat, 4 atlet pencak silat, 4 atlet menembak, 3 atlet balap sepeda BMX, 3 atlet kempo, 3 atlet tinju, 4 atlet voli pasir dan 12 atlet dari cabor atletik.

Dari jumlah atlet unggulan tersebut semuanya berpeluang menyumbangkan medali di PON Jabar 2016. Alasannya, 38 atlet itu merupakan atletatlet yang pernah berprestasi tingkat nasional. Andy sangat optimis target 15 medali emas bisa direalisasikan, bahkan bisa lebih. Namun demikian Andy tak ingin sesumbar dalam hal ini KONI NTB akan tetap berikhtiar pada target 15 medali emas.

Menurutnya, dalam mereal-

isasikan target 15 emas pihak KONI NTB tak bisa bekerja sendiri, namun butuh sinergisitas KONI Kabupaten/kota.

Dalam hal ini pengurus KONI NTB diminta segera memetakan sejumlah atlet dari kabupaten/kota. Tugas KONI NTB segera mendata atlet-atlet dari kabupaten/kota yang masuk Pelatda Sentralisasi.

Andy menyebut, atlet dari Kota Mataram yang masuk Pelatda 2015 sebanyak 6 atlet. Pihaknya menginginkan ke enam atlet Kota Mataram itu bisa didukung KONI Kota Mataram dalam upaya meraih target 15 medali emas di PON. Begitu juga dengan atlet dari kabupaten/kota lain diharapkan mendukung atletnya yang masuk Pelatda Sentralisasi.

“Kalau s a j a mas-

ing-masing atlet dari 10 kabupaten/kota bisa menyumbangkan masing-masing 2 emas, tentu kita bisa meraih 20

medali emas di PON. Itu artinya target NTB meraih 15 emas bisa direalisasikan,’’ ujarnya membayangkan. (fan)

Kasus Perusakan di Dompu

Bale Tidak Berniat Hengkang ke Manchester United Manchester Pemain sayap Real Madrid Gareth Bale mengaku betah berada di Santiago Bernabeu dan sama sekali tidak berniat hengkang ke Manchester United (MU).

Salah satu pemain andalan skuat Los Blancos itu seakan menggenapi pepatah Latin klasik bahwa kita hanya meminta yang patut saja dari teman (Ab amicis honesta petamus).

Pemain asal Wales itu tidak ingin kembali lagi ke Premier League sebagai “teman lamanya” di masa lalu. Ia tidak ingin terbakar oleh apa yang telah diputuskan.

Hanya saja Bale perlu membuktikan diri bahwa dirinya bukan sosok yang sulit berbagi ketika sudah menguasai bola dengan rekan sesama tim. Media bersama fans Madrid rama-ramai melontarkan kritik atas perilaku tersebut.

Tersebar rumor bahwa ia bakal menjadi bagian dari kesepakatan manajemen MU untuk menukar penjaga gawang David de Gea dengan dirinya. Kiper MU itu disebut-sebut bakal direkrut Madrid.

“Saya tidak akan merapat ke Manchester United,” kata Bale ketika diwawancarai radio Spanyol. “Dalam wawancara beberapa waktu lalu, saya menyatakan bahwa saya senang berada di Madrid, dan saya katakan bahwa saya sangat senang berada di sini.”

“Saya masih terikat kontrak yang panjang di sini.

Saya berusaha selalu bersukacita dan kami memenangi sejumlah trofi. Saya ingin terus membela Real Madrid,” katanya sebagaimana dikutup dari laman Telegraph.co.uk. (ant/bali post)

(Suara NTB/fan)

RAPAT - Suasana rapat KONI NTB di Sport Hall GOR 17 Desember Mataram, Kamis (29/1). Tampak Ketua Umum KONI NTB, Andy Hadianto sedang menjelaskan program KONI NTB dalam rangka meraih 15 medali emas di PON 2016.

KONI NTB Harapkan Diselesaikan Secara Kekeluargaan

Gareth Bale

Mataram (Suara NTB) Ketua Komisi Hukum KONI NTB, Abdul Hadi Muchlis, SH, MH, mengharapkan kasus perusakan KONI Dompu yang melibatkan, Abdul Razak atlet Pelatda Sentralisasi Tambora 2015 bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan catatan, pihak KONI Dompu mencabut laporannya ke Polres Dompu.

“Inikan kasus kenakalan anak-anak.

Itu artinya anak sama bapak ini harus ketemu baik-baik, mungkin karena ada kekhilafan. Kalau kita bilang korban (Razak, red) merasa dibohongi,”ucap Abdul Hadi Muchlis, Kamis (29/1).

Menurutnya, hubungan atlet dengan pengurus KONI NTB diibaratkan se-

(Suara NTB/fan)

Abdul Hadi Muchlis

bagai anak dengan bapak, karena tugas KONI adalah membina atlet. Itu artinya kenakalan seorang anak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan meskipun yang dilakukan oleh atlet itu bisa dibilang murni pidana.

Dalam hal ini, ujarnya, ada hal-hal yang harus diperhatikan KONI Dompu, terutama soal yang menyangkut kepentingan umum.

Pasalnya atlet yang bersangkutan tengah dipersiapkan mewakili Dompu, khususnya NTB di kancah nasional.

Menurutnya soal kerusakan Kantor KONI Dompu itu bisa diupayakan dengan ganti rugi, dalam hal ini KONI Dompu harus berbesar hati memberikan maaf, karena Razak pernah mengharumkan nama Dompu di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2014 dan berhasil mendulang medali perak untuk NTB di PON Riau 2012 lalu.

“Kita harus melihat ke belakang, mereka (KONI Dompu dan atlet dulunya sangat harmonis, punya ubungan yang harmonis, jangan tiba-tiba ada kekhilafan, sehingga mengabaikan kebaikan yang lalu-lau. Apa lagi Abdul Razak telah memberikan sumbangsih kepada Kabupaten Dompu dengan menyumbangkan tiga medali perak di Porprov NTB 2014 lalu,”jelasnya.

Ditambahkanya, bila dalam minggu ini persoalan hukum yang menimpa Razak belum selesai.

Dalam hal ini, dirinya akan berangkat ke Dompu untuk menyelesaikan masalah tersebut agar segera tuntas. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 30 Januari 2015

Halaman 12

IKLAN AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

TRAVEL

OTOMOTIF

OTOMOTIF LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO AGEN

OTOMOTIF

SUARA NTB

Jumat, 30 Januari 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

SALES

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

OPINI

SUARA NTB Jumat, 30 Januari 2015

Pemkot Mataram Jangan Terlena KOTA Mataram memiliki prospek menjanjikan di bidang investasi. Banyak calon investor yang berminat berinvestasi di ibukota Provinsi NTB ini. Meski, ada beberapa investor yang membatalkan investasinya, khususnya berkaitan dengan aset pemerintah tidak menyurutkan investor lain menanamkan investasinya.

Sebut saja investor yang ingin membangun hotel non bintang di Kota Mataram banyak yang sudah mengajukan izin. Namun, bagi Pemkot Mataram, eksistensi hotel non bintang masih belum menjanjikan, karena kontribusi bagi daerah dinilai kecil dibandingkan hotel berbintang. Sebagai daerah yang menjadi ‘’primadona’’ investor, kebijakan Pemkot Mataram ini patut diapresiasi, jika dikaji berdasarkan luas wilayah.

Luas Kota Mataram yang hanya 61,3 kilometer persegi tentu membutuhkan pertimbangan dari pengambil kebijakan untuk terus memberi izin bagi investor dalam mengembangkan investasinya. Sementara lahan di Kota Mataram terus menyempit, karena pesatnya pembangunan untuk sektor perekonomian, perumahan, fasilitas umum, seperti gedung pemerintah, sekolah, restoran dan perhotelan.

Namun, jika alasan kurang mendapatkan pendapatan daerah dari perizinan dimaksud. Dalam arti, hanya memberikan izin bagi hotel berbintang, kebijakan Pemkot Mataram perlu dievaluasi kembali. Bagaimana tidak, pembangunan hotel berbintang tidak jauh beda dengan hotel dengan non bintang, karena bisa menampung tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di Kota Mataram. Kebijakan Pemkot Mataram seolah-olah hanya berpihak pada investor besar, sementara investor kecil seperti diabaikan.

Apa yang disampaikan Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Junaidi seolah-olah hanya merupakan satu upaya mengerem pembangunan hotel non bintang. Sementara pembangunan rumah toko (ruko) dibiarkan menjamur. Kawasan yang dahulunya merupakan perumahan penduduk, kini sudah berubah menjadi ruko atau pusat perbelanjaan. Ini membuktikan Kota Mataram sangat tepat untuk berinvestasi dan berbisnis. Namun hal ini, membuat Kota Mataram kehilangan identitasnya sebagai daerah maju religius dan berbudaya.

Meski demikian, kondisi ini tidak bisa dihindari para pengambil kebijakan di Kota Mataram dalam menyikapi perkembangan zaman yang terus berkembang. Taraf kehidupan masyarakat terus berkembang, sehingga menjadikan Kota Mataram sebagai salah satu barometer pembangunan di NTB. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan di Kota Mataram, Pemkot Mataram jangan terlena. Sejak sekarang, pengambil kebijakan di Kota Mataram meski melakukan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya banjir atau genangan air di beberapa kawasan. Apalagi saat musim hujan, kawasan tersebut banjir. Sehingga menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu.

Dalam hal ini, Pemkot Mataram tidak hanya memikirkan pendapatan atau bagaimana menarik retribusi dari investor yang menanamkan investasi di Kota Mataram. Pemkot Mataram mesti memikirkan dampak negatif yang kemungkinan negatif yang terjadi di masa-masa mendatang.

Belajar dari kota-kota besar di Indonesia, setidaknya pengambil kebijakan mesti mengambil hikmah dan belajar dalam mengatasi banjir atau persoalan yang terjadi dari pesatnya pembangunan di satu daerah. (*)

Halaman Halaman 14 14

Mutasi 21/1 Kabupaten Lombok Utara Berwajah Ganda AHUN 2015 akan menjadi tahun politik di beberapa Kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Dari beberapa daerah yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah, Kabupaten Lombok Utara menjadi daerah yang konstelasi politiknya semakin meningkat. Pilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk mengakhiri kerjasama politik adalah alasannya. Pilihan politik yang berbeda tentu saja berimplikasi pada memudarnya “keharmonisan” diantara keduanya, termasuk diantara tim pemenangan yang berjasa mengantarkan keduanya mendapatkan amanah politik lima tahun sebelumnya. Berakhirnya Kerjasama politik Djohan Syamsu dan Najmul Ahyar semakin berimplikasi luas ketika keduanya mendeklarasikan diri sebagai kompetitior Pilkada Lombok Utara 2015, dukungan partai politik dan masyarakat pendukung terpecah, dan tentu saja tidak tercapainya harapan beberapa pihak yang menginginkan paket ini bersatu kembali.

Belum adanya figur lain yang masuk bursa Pilkada semakin memperlihatkan menajamnya persaingan diantara keduanya, sehingga tidak heran Lombok Utara dianggap menjadi daerah yang paling seksi dalam melaksanakan demokrasi lima tahunan. Tidak adanya figur alternatif menunjukkan kuatnya posisi politik keduanya, meskipun belum bisa dipastikan salah satu diantaranya yang mendominasi. Dukungan politik yang hanya mengalir kepada dua kekuatan utama ini tentu saja tidak banyak mempengaruhi peta politik di Kabupaten Lombok Utara.

Konstelasi politik yang untuk sementara hanya terfokus pada dua kekuatan utama ini tidak hanya mampu mereduksi munculnya kemungkinan-kemungkinan kompetitor lainnya pada pilkada 2015, tapi telah menciptakan fragmentasi politik sebagai akibat pecahnya konstituen pendukung pada pilkada sebelumnya. Meskipun figur sentral TGB. Zainul Majdi sebagai tokoh partai politik dan Tokoh Ormas masih menjadi figur utama dalam mendapatkan simpati dan dukungan publik.

Posisi Birokrasi Ketatnya persaingan politik di Lombok Utara terlihat ketika dilakukannya mutasi terhadap 136 pejabat eselon II, III dan IV. Mutasi dianggap hal biasa dalam birokrasi, sehingga Bupati menyatakan

Oleh:

Iwan Tanjung Sutarna

(Pengajar Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram)

Jika mutasi dilakukan atas pertimbangan politik maka konsolidasi internal birokrasi yang diharapkan sulit menjadi kenyataan, mutasi justru menimbulkan disharmonisasi di internal birokrasi.

Munculnya disharmonisasi sebagai efek dari memanasnya iklim politik dapat mengganggu kinerja birokrasi dalam menjalankan peran pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini tentu saja kembali menjauhkan birokrasi sebagai medium penghubung kepentingan partikular dan kepentingan umum agar mutasi ini disikapi secara lumrah dalam organisasi pemerintahan, tidak menimbulkan antipasti kebijakan, apalagi sampai mempengaruhi disharmoni dan kondusivitas daerah (Suara NTB, 22-12015). Sayangnya harapan Bupati untuk melumrahkan mutasi tidak mendapatkan respon positif dari banyak kalangan. Mutasi menjelang pelaksanaan Pilkada dianggap politis, dan cara untuk memperkuat posisi dominan pada struktur birokrasi.

Birokrasi menjadi magnet politik dalam konsolidasi politik daerah, memenangkan dukungan birokrasi seringkali dianggap memenangkankan sebagian pertarungan politik, terlebih dalam kondisi daerah yang masih bertransformasi sebagai daerah otonomi baru.

Dukungan politik birokrat dipercaya ampuh sebagai agen politik, aktivitasnya menjalankan program daerah dianggap mampu menjadi media penyampai keunggulan figur politik tertentu, termasuk kedekatan dengan elit-elit lokal turut menegaskan posisi strategisnya. Peran dan posisi strategis inilah yang kemudian membuat birokrasi terjebak dalam pertarungan politik yang bersifat periodik.

Birokrasi dalam perspektif Hegelian merupakan medium yang mempertemukan kepentingan rakyat dan pemerintah. Berdasar perspektif ini berarti lahir sebuah aksioma, birokrasi mengemban tugas besar berupa harmonisasi

hubungan antara rakyat dan pemerintah. Birokrasi harus apolitik dan hanya menjalankan sebuah prinsip, yang dirumuskan secara canggih oleh Max Weber dalam format altruisme “Rasionalitas dan efisiensi” (Anwari, 2003). Perspektif Hegelian ini tentu saja menjadi sulit diwujudkan ketika birokrasi yang seharusnya menjadi penghubung kepentingan partikular dengan kepentingan umum menjadi mesin politik untuk mendapatkan kekuasaan birokrasi.

Pengaruh Mutasi Kuatnya unsur politis pada mutasi 21 Januari tercermin dari pernyataan Wakil Bupati Dr. H. Najmul Ahyar, yang menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam proses mutasi, termasuk tidak dikomunikasikan dengan Baperjakat (Suara NTB, 23-1-2015). Pernyataan ini tentu saja mengejutkan banyak pihak mengingat secara konstitusi Najmul Ahyar masih terikat sebagai Wakil Bupati. Tidak dilibatkannya kedua unsur penting dalam birokrasi pemerintahan tersebut merupakan peninggalan yang tidak baik dalam mengakhiri masa jabatan, mengingat pertimbangan dari keduanya penting dalam menentukan aparatur yang kapabel dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya.

Mutasi tidak semata pertimbangan normatif seperti pangkat, golongan dan pendidikan tetapi penting mempertimbangkan keberlangsun-

gan dan harmonisasi diantara internal aparatur. Sepanjang tahun 20132015 pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah melakukan tiga kali mutasi, yakni pada Februari 2013, Maret 2014 dan Januari 2015, dalam konteks peningkatan kinerja, mutasi menjadi penting tetapi harus memperhatikan kapasitas aparatur dalam menguasai bidang keahlian tertentu. Jika mutasi dimaksudkan untuk transfer keberhasilan kinerja maka penting untuk mempertimbangkan apakah mutasi berefek positif atau justru menurunkan kinerja satuan kerja yang dimutasi.

Jika mutasi dilakukan atas pertimbangan politik maka konsolidasi internal birokrasi yang diharapkan sulit menjadi kenyataan, mutasi justru menimbulkan disharmonisasi di internal birokrasi. Munculnya disharmonisasi sebagai efek dari memanasnya iklim politik dapat mengganggu kinerja birokrasi dalam menjalankan peran pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi ini tentu saja kembali menjauhkan birokrasi sebagai medium penghubung kepentingan partikular dan kepentingan umum. (*)

Kain NTB ditampilkan di ‘’New York Fashion Week’’ Ajang promosi NTB di tingkat dunia

*** Elpiji 3 kilogram masih mahal

Efektivitas OP dipertanyakan

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 30 Januari 2015

Halaman 15

BPK Temukan Dugaan Kerugian Daerah Dari Hal. 1 diserahkan langsung Wakil Ketua BPK Perwakilan NTB. Ditanya, jumlah indikasi jumlah temuan atau dugaan kerugian negara dalam LHP itu, Mahalli mengatakan masih belum mengetahui jumlahnya.

Pasalnya, LHP itu masih belum dibuka. ‘’Temuannya, persoalan yang diduga menimbulkan kerugian keuangan daerah.

Kita belum buka. Ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Bapak punya waktu 60 hari, ada beberapa persoalan yang diduga merugikan daerah,’’ ujarnya menirukan Wakil Ketua BPK RI pada saat penyerahan LHP tersebut.

Politisi Partai Demokrat NTB ini menjelaskan, nantinya LHP itu akan diberikan jawaban dan klarifikasi. ‘’Kita klarifikasi apa yang diduga (menimbulkan kerugian daerah) dari hasil pemeriksaan itu.

Nanti ada masa untuk klarifikasi yang berlangsung selama 60 hari ke depan. Kita ber-

harap tak banyak masalah,’’ harapnya.

Dikatakan, hasil diskusi dengan BPK RI pada saat penyerahan LHP itu juga, bahwa BPK bukanlah lembaga yang mencari-cari kesalahan. Bahkan, kata Mahalli, BPK berharap semua hasil pemeriksaan yang dilakukan jangan sampai ada kesalahan.

Namun, jika dari hasil pemeriksaan, BPK menemukan sejumlah temuantemuan atau catatan-catatan. Maka tugas pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya dengan baik. ‘’Saya sebagai Wakil Ketua I, nanti kita buka bersama. Apapun hasil kesimpulannya, kita akan transparan kepada temanteman apa adanya. Kalau kita mau membangun daerah kita menjadi daerah yang baik maka kita harus transparan. Tetapi semangatnya memperbaiki bukan menyalahkan,’’ pungkasnya. (nas)

Pejabat Kebingungan, Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Tak Jelas Dari Hal. 1 Sejumlah alternatif muncul, diantaranya memanfaatkan ruang media center Kantor Gubernur sebagai Kantor Sekretariat Tim. ‘’Alternatif pertama akan menggunakan ruang media center. Tinggal sekarang, meja kursi harus disiapkan,’’ kata Fathul.

Dijelaskan, keberadaan tim percepatan pembangunan daerah itu untuk memastikan percepatan pembangunan di NTB sesuai dengan visi misi Pemprov NTB yang tertuang

dalam RPJMD 2013-2018 semakin akseleratif dalam upaya menpercepat kesejahteraan rakyat.

Ketua dan anggota tim diberikan hak-hak seperti pejabat eselon II. Dikatakan, tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tim ini tak kalah pentingnya dibandingkan pejabat struktural yang ada. ‘’Hak-hak lain disetarakan dengan pejabat eselon II. Nanti anggaran operasional disesuaikan dengan APBD Perubahan,’’ katanya. (nas)

Dewan Surati Gubernur Dari Hal. 1 ‘’Tupoksinya apa, kemudian apa yang dikerjakan. Antara dia dengan staf ahli Gubernur ini jelas tupoksinya,’’ katanya.

Menurut Mori, orang-orang yang ditempatkan dalam tim percepatan pembangunan daerah itu merupakan birokrat-birokrat yang cukup senior. Diharapkan, keberadaan tim itu bukan hanya bersifat simbol semata

tetapi harus benar-benar bekerja. ‘’Pekerjaannya harus jelas, apa tujuannya, apa targetnya. Dimana nanti yang dimaksud tim percepatan itu. Tiga bulan ini akan kita lihat kinerjanya.

Nanti komisi-komisi terkait akan mengkritisi.

Apakah ini tim di belakang meja atau turun di lapangan, kita belum tahu,’’ imbuhnya. (nas)

Kejari Mataram Bidik Proyek Rumah Kumuh Rp 14,7 Miliar di KLU Dari Hal. 1 Langkah lain di luar pengumpulan data dan keterangan, tim yang dibentuk untuk mengusut kasus ini juga sudah turun ke lapangan untuk cek fisik. ‘’Ini dalam rangka mengecek langsung fisik proyek, sekaligus membandingkan dengan data yang kami peroleh, apakah ada unsur penyimpangannya,’’ terangnya.

Secara aturan, petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pengadaan proyek ini seharusnya sesuai dengan ketentuan Kemenpera Nomor 6 Tahun 2013, tentang pedoman pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya. Pihaknya akan mengkomparasi data temuan di lapangan dengan ketentuan dimaksud. ‘’Kasus ini menjadi perhatian pimpinan

(Kajari, red), dikarenakan nilai program tersebut belasan miliar, apalagi peruntukannya bagi masyarakat miskin,’’ jelasnya.

Melihat konteks kasus ini, rawan disalahgunakan sebagaimana contoh perkara lain sebelumnya, terkait dengan rumah kumuh yang notabene untuk masyarakat miskin. Penyelidikan kasus masih terus berlanjut, dengan mengundang saksi-saksi lainnya.

Ditanya kemungkinan kasus ini akan ditingkatkan ke penyidikan dalam waktu dekat, dia mengaku masih harus menelaah dulu. Sebelum ke arah penentuan ke penyidikan pun, harus melalui ekspose di hadapan Kajari. ‘’Kami fokus penguatan bukti dan keterangan saksi dulu,’’ pungkasnya. (ars)

Kain NTB Ditampilkan di ’’New York Fashion Week’’ Dari Hal. 1 “Fashion hijab bukan old fashion, tapi justru fashionable,’’ kata Barli.

Sementara itu, Dian mengatakan rancangan yang dihadirkan adalah desain universal, bukan busana muslim, sehingga dapat diterima berbagai kalangan. ‘’Kami membawa image modest fashion jadi bisa diterima di sana,’’ kata Dian yang merancang busana dari kain suku Mbojo di kaki Gunung Tambora.

Dian mengemukakan bahwa partisipasi ketiga perancang Indonesia di NYFW 2015 merupakan undangan dari pi-

hak penyelenggara yang berminat dengan fashion hijab. “Saya tampil di New York Fashion Week 2014, pulang dari sana event organizer meminta lima desainer muslim untuk tampil,’’ kata dia.

Meski demikian, mereka tetap melewati proses kurasi sebagai syarat dapat berpartisipasi di salah satu ajang Fashion Week terbesar di dunia selain Paris, London dan Milan. ‘’Kurasinya tidak terlalu panjang karena Indonesia merupakan tamu yang ditunggu,’’ tambah Dian. (ant/Bali Post)

Februari, Golkar NTB Versi Agung Laksono Gelar Musda Dari Hal. 1 Dalam surat Kementerian Hukum dan HAM itu, tak satupun poin yang menyatakan kepengurusan DPP Partai Golkar dikembalikan hasil Munas Riau.

Ia mengatakan, kepengurusan DPD Golkar NTB saat ini sudah vakum. Pasalnya, se-

suai dengan AD/ART, masa kepengurusan adalah lima tahun. Artinya, kepengurusan DPD I Golkar NTB telah berakhir pada Desember 2014 lalu. Seharusnya, menurut Ikhsan, Golkar versi Aburizal Bakrie juga menunjuk Plt Ketua dan Sekretaris DPD I Golkar NTB. (nas)

(Suara NTB/bul)

DIDUGA MANGKRAK - Pasar seni di kawasan wisata Kuta, Lombok Tengah sampai saat ini belum berfungsi. Diduga pasar ini pembangunan pasar seni ini mangkrak.

Periksa PPK dan Bendahara Pelaksana

Polres Temukan Indikasi Penyimpangan Anggaran Proyek Bansos Sapi Giri Menang (Suara NTB) Penyelidikan kasus dugaan penyimpangan proyek bansos penyelematan sapi betina produktif terus berlanjut di Polres Lombok Barat (Lobar). Penyidik Polres setempat telah memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bendahara pelaksana proyek ini pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan setempat. Dari hasil pemeriksaan tersebut, penyidik menemukan indikasi penyimpangansejumlah penyalahgunaan anggaran bansos senilai Rp 700 juta lebih tersebut.

Demikian diungkapkan, Kasatreskrim Polres Lobar, Iptu Sidik Pria Mursita, Kamis (29/1). ‘’Kami sudah memeriksa pejabat dari dinas (Dispertakbun red) antara lain PPK dan bendahara pelaksana proyek ini,’’ sebut Sidik.

Dijelaskan, pihaknya sejauh ini telah memeriksa unsur poktan dan pejabat dari Dinas Pertanakbun. Pemeriksaan terhadap bendahara dan PPK dilakukan minggu lalu oleh penyidik di ruang Kanit III Bidang

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Para pejabat ini diperiksa sekitar dua sampai tiga jam jam oleh penyidik bagian Tipikor. Apa saja materi ditanyakan? Ia menyebut bahan yang dipertanyakan seputar bansos

itu mulai dari pengusulan proposal, pecairan dana dan pertanggungjawabannya.

Menurutnya, dari hasil pemeriksaan tersebut penyidik menemukan sejumah dugaan penyimpangan peruntukan anggaran tersebut. Temuan mencolok terkait masalah peruntukan dana untuk pembelian sapi namun dibelikan untuk yang lain di luar usulan (RAB). ‘’Artinya ini kan di luar peruntukan,’’ jelasnya.

Selain itu, penyidik menemukan beberapa kejanggalan diduga mengarah pada pelanggaran pada kasus ini. Salah satunya yang akan ditelusuri spek

pengadaan sapi. Hasil keterangan dari pejabat Dispertanakbun ini nantinya akan dianalisa dan dievaluasi untuk menentukan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Menurutnya, setelah penyelidikan, pasti ada penentuan status baru apakah kasus ini akan ditingkatkan ke tahap selanjutnya (lidik).

Saksi-saksi lain yang akan diperiksa, menurutnya, sejauh ini pihaknya hanya sebatas memeriska PPK dan bendahara. Jika ada keterangan dari pihak terkait menyangkut ke pejabat tinggi di dinas terkait maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. (her)

Pelindo Akui Bongkar Muat Pupuk Layani Pembuatan KTP Terpusat Dukcapil Lobar Terkendala dan Semen Bermasalah Peralatan

Giri Menang (Suara NTB) Kepala Cabang Pelindo Lembar, Drs. Mujiono mengakui, distribusi pupuk masih terkendala bongkar muat di Pelabuhan Lembar. Hal ini dikarenakan,pola kerja pihak gudang selaku penerima pupuk tidak bisa menyeimbangkan pelabuhan, sehingga bongkar muat kerap kali molor. Hal ini juga dipastikan terjadi tahun ini, sebab belum ada kesanggupan pihak gudang untuk menyeimbangkan pola kerja.

“Dari sisi dermaga tidak masalah tapi bongkar muat ini jadi masalah, karena keterlambatan di gudang,” kata Mujiono saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (29/1).

Menurutnya, untuk menam-

bah kapasitas pelabuhan barang pihak Pelindo berencana menambah dermaga seluas 100 meter, hal ini untuk mempercepat bongkar muat. Per hari, jumlah kapal yang nyandar di Pelabuhan Pelindo enam sampai tujuh kapal, semua kapal ini bisa terparkir untuk bongkar muat di dermaga yang ada, namun lagi-lagi persoalan kecepatan bongkar muat menjadi kendala.

Diakuinya, kebanyakan persoalan pupuk terkendala penerimaan di gudang lini dua. Sebab jam kerja tidak bisa mengikuti jam kerja di pelabuhan, misalnya jam kerja di pelabuhan 24 jam, namun di pihak gudang hanya sanggup 8 jam. Akibatnya, ketika barang datang, pi-

hak gudang sudah tutup pada sore hari, sedangkan barang perlu diangkut. Hal inilah menyebabkan bongkar muat menjadi lamban, karena menunggu gudang lini kedua.

Menurutnya, dari sisi bongkar muat di kapal tidak ada kendala, namun setelah turun dari kapal mau diangkut ke gudang justru gudang tutup.

Kondisi ini menyebabkan antrean kapal bongkar muat, karena tidak lancar proses bongkar muatnya. Ia menyebut Rata-rata bongkar muat pupuk setiap kapal 3-4 ton, dalam sehari saja bisa bongkar muat 1000 ton. Hal serupa terjadi di bongkar muat semen, per hari dibongkar sekitar 700 ton sampai ribuan ton. (her)

Tiga TKI Asal KSB Dideportasi dari Arab Saudi Taliwang (Suara NTB) Tiga orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang masuk dalam rombongan TKI NTB yang dideportasi pemerintah Arab Saudi, saat ini telah dinyatakan tiba di rumah masing-masing.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) KSB, H. Abdul Hamid, M.Pd yang dikonfirmasi, Kamis (29/1), menyebutkan ketiga TKI tersebut telah mengkonfirmasi kepulangannya dan saat ini telah berada di rumah masing-masing dengan selamat.

“Kemarin (Rabu, red) kita dapat informasinya. Mereka ka-

tanya sudah sampai di kediamannya masing-masing,” terangnya.

Ketiga TKI asal KSB yang dipulangkan tersebut di antaranya tercatat atas nama Mariatin Mursali binti Mustaram asal desa Seteluk Tengah kecamatan Seteluk, Massiah binti Ibrahim dan Nutmawati binti Ibrahim Mustafa keduanya dari kecamatan Taliwang.

Menurut Hamid, ketiga TKI tersebut dideportasi oleh pemerintah Arab Saudi karena dinyatakan melanggar izin tinggal (overstay). Mereka selama ini berada di negeri seribu satu malam itu dinyatakan sebagai pendatang

haram, karena tidak memiliki dokumen resmi sebagai TKI dan izin tinggalnya. “Jadi mereka dideportasi karena alasan overstay yang utama,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui dalam dua tahun terakhir, pemerintah Arab Saudi getol mendeportasi para TKI ilegal yang berada di negaranya. Pada awal tahun 2015 ini, pada pelaksanaan deportasi perdananya dari ratusan TKI yang dipulangkan terdapat sebanyak 64 TKI asal NTB di dalamnya.

Dan dari jumlah itu terdapat tiga orang di antaranya berasal dari Bumi Pariri Lema Bariri. (bug)

Harus ’’Berlari’’ Dari Hal. 1 ‘’Kita berharap mutasi itu the right man on the right job.

Orang yang dimutasi pada suatu SKPD harus punya kompetensi di sana. Punya pengalaman dan punya track record dalam bidang itu. Kalau sudah mutasi itu artinya sesuai kebutuhan organisasi.

Yang tidak kita inginkan nanti, pejabat yang tak sesuai dengan kompetensi yang akan memperlambat tercapainya target-target pembangunan,” kata Pemerhati Pemerintahan dan Politik, Dr. Ahyar Fadli, M.Si Kamis (29/1), ketika diminta tanggapannya terkait dengan hasil mutasi pejabat eselon II Pemprov NTB. Penempatan pejabat pada suatu SKPD tentu sudah melalui proses di Badan Pertimbangan Jabatan dan

Kepangkatan (baperjakat).

Tentunya, oang-orang yang dimutasi menjadi Pimpinan SKPD sesuai dengan kebutuhan SKPD itu sendiri. Menurutnya, itulah yang harus menjadi tujuan utama dalam proses mutasi. Sehingga apa yang diinginkan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat tercapai.

“Yang pasti menurut saya, pejabatnya mau baru ataupun lama, dia harus bisa ‘’berlari’’, tidak hanya jalan untuk mencapai target-target pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga, masyarakat tidak dirugikan,’’ ujar akademisi IAIN Mataram ini.

Ahyar mengatakan, pada tahun lalu setiap dilakukan rapat evaluasi kinerja SKPD, seringkali Gubernur kecewa dan marah. Bahkan, pada suatu ketika pada rapat eval-

uasi akhir tahun 2014, Gubernur pernah meninggalkan rapat evaluasi dan hanya beberapa puluh menit memimpin rapat evaluasi.

Untuk itu, kepada Pimpinan SKPD yang baru hasil mutasi kali ini diharapkan jangan lagi membuat Gubernur kecewa dan marah. Salah satu indikatornya, jika dilakukan rapat evaluasi, Pimpinan SKPD harus mampu membuat Gubernur tersenyum atas capaian kinerjanya.

Dalam meningkatkan kinerja SKPD, kata Ahyar, maka evaluasi setiap triwulan harus terus menerus dilaksanakan. ‘’Supaya target-target pembangunan itu bisa tercapai.

Jika dalam evaluasi per triwulan jalan di tempat maka harus kasi bendera, ada bendera kuning, merah dan lainnya,’’ saran Ahyar. (nas)

Giri Menang (Suara NTB) Mengantisipasi maraknya percaloan pembuatan Kartu Tanda penduduk (KTP) di Lombok Barat (Lobar) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) berencana untuk melayani masyarakat yang membuat KTP terpusat di Kantor Dukcapil.

Namun untuk melaksanakan wacana ini, Dukcapil belum bisa maksimal lantaran terkendala peralatan dan blangko KTP. Di samping itu, ruang pelayanan di kantor setempat terbatas, sehingga jika melayani pembuatan KTP secara masal tidak mampu ter-cover di kantor setempat.

“Ada rencana untuk melayani pembuatan KTP terpusat di kantor dinas, namun belum diinformasi secara luas ke masyarakat karena masih terkendala alat dan belangko kurang serta kantor pelayanan terbatas,” ungkap Kepala Disdukcapil Lobar, H.M. Khalid kepada Suara NTB via ponselnya, Kamis (29/1).

Dikatakan, dinas sejauh ini terkendala peralatan rekam, selain itu terbatas ruangan, sehingga ketika pemohon KTP membeludak, bisa meluber hingga keluar. ‘’Alat perekam di dinas baru ada satu sedangkan blangko KTP yang dikirim pusat hanya 900

lembar blangko. Blangko dikirim bertahap, selanjutnya dikirim 1800 lembar,’’ akunya.

Selain blangko, kantor pelayanan juga terbatas, sehingga jika dinas mengumumkan pelaksanaan pelayanan terpusat dikhawatirkan kalau satu dusun berduyun-duyun datang mengurus ke dinas, sehingga petugas kewalahan dan menimbulkan keluhan dari masyarakat.

Ia menegaskan, pelayanan pembuatan KTP tidak dipungut biayam jika melalui perantara maka tentu dinas tidak mengetahui pungutan itu. Untuk itu, mengantisipasi itu, perlu Pelayanan terpusat di Dukcapil ke depan, namun proses awalnya tetapi di kecamatan. Setelah itu, pengesahan kembali ke dinas.

Terkait pelaksanaan KTP elektronik, dari data jumlah penduduk yang seharusnya merekam 620 ribu namun setelah pusat turun ke semua kecamatan ternyata baru bisa diserap 300 ribu.

Itu pun ada kesalahan cetak dan ada salah nama, agama dan tanggal lahir. Sedangkan sekitar 240 ribu jiwa penduduk Lobar merekam E KTP. Menurutnya, perekaman E KTP ini berlanjut, namun disesuaikan dengan kebutuhan. (her)

Bangun Jalan Lingkar Dari Hal. 1 “Sekarang sudah sampai di penyusunan DED dan Amdalnya sebagai dasar kita mengusulkan. Dan itu tetap kita dorong,” jelasnya kemarin.

Ia mengatakan rencana besar pembangunan infrastruktur tepi pantai ini untuk mengubah kondisi kehidupan para nelayan yang ada di Sekarbela maupun Ampenan. Menurutnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tidak hanya memperhatikan persoalan perahu maupun mesin. Tapi bagaimana membangun infrastruktur untuk menyokong para nelayan. “Target kita itu. Dan itu menjadi salah satu upaya kita untuk bisa meningkatkan akses sehingga potensi pinggir pantai ini bisa lebih optimal dan bisa memberikan dampak yang positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di pinggir pantai,” terang Walikota.

Hasil dari penyusunan DED ini nantinya akan menentukan sejauh mana pembangunan jalan bisa dilaksanakan di tepi pantai, berikut dampaknya secara teknis.

Menurut Walikota, pembangunan jalan di tepi pantai dengan kondisi yang berpasir tidak bisa dilaku-

kan dengan pola pembangunan jalan konvensional. Tapi menurutnya harus dengan jalan berbentuk fly over (jalan layang).

“Menurut saya tidak bisa dengan pembangunan jalan konvensional, tapi semacam fly over tapi tidak juga terlalu tinggi, agak rendah,” jelasnya. Penyusunan DED ini ditargetkan bisa rampung akhir tahun 2015 ini.

Walikota mengatakan pihaknya optimis proyek pembangunan jalan pinggir pantai ini dapat terealisasi. Apalagi saat ini Presiden Joko Widodo menjadikan pembangunan kemaritiman menjadi salah satu program utama pemerintahannya. “Saya kira ini juga masuk (program) itu dan berkaitan dengan bagaimana mengoptimalkan daerah sepanjang pantai kita,” ujarnya.

Terkait pembiayaan pembangunan jalan ini, Walikota mengatakan belum mengetahui pasti.

Yang jelas proyek ini akan membutuhkan dana yang cukup besar.

Total pembiayaan yang akan diperlukan akan dapat diketahui setelah penyusunan DED rampung. “Dananya yang jelas cukup besar. Jalan ini kita rencanakan sampai Meninting (Lombok Barat),” pungkasnya. (ynt)

Jumat, 30 Januari 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Presiden Tahu Keputusan Terbaik

Jokowi: Prabowo Dukung Penuh Pemerintah Bogor (Suara NTB) Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, pihaknya mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan meyakini keputusan yang diambil terkait pengangkatan Kapolri dan kasus hukum pimpinan KPK sesuai dengan kehendak rakyat. juga berkunjung ke kediaman Prabowo.

“Sebagai orang timur kita mengerti tata krama, saya mohon untuk diterima di kediaman resmi sebagai presiden, dalam pertemuan singkat saya sampaikan komitmen saya mendukung usaha bersama kita membangun bangsa Indonesia menjaga keutuhan bangsa dan sama-sama bertekad mengurangi kemiskinan dan menjaga kekayaan bangsa,” kata Prabowo.

Tak lupa, Prabowo yang baru saja terpilih sebagai Presiden Federasi Pencak Silat Dunia mengundang Presiden untuk menghadiri acara penganugerahan gelar Pendekar Pencak Silat Utama sekaligus bertemu dengan jajaran pengurus Federasi Pencak Silat Dunia serta Ikatan Pencak Silat Indonesia.

“Tradisi kita setiap Presiden adalah pendekar utama pencak silat Indonesia, saat itu beliau menerima pendekar utama dan pakaian pencak silat dan beliau menerima,” paparnya.

KPK Kantongi Informasi Terkait Ketidakhadiran Saksi BG Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi informasi mengenai ketidakhadiran saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan dengan tersangka Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan (BG). “(Saksi) dari kepolisian itu ada tiga hal yang menarik,” kata Wakil Ketua Bambang Widjojanto di gedung Ombudsman Jakarta, Kamis (29/1).

Diketahui bahwa KPK sudah memanggil 10 orang saksi, yang sebagian besar adalah anggota aktif Polri dalam kasus ini.

Namun hanya satu orang yang memenuhi panggilan yaitu Widyaiswara Utama Sekolah Pimpinan Lemdikpol Polri Irjen (Purn) Syahtria Sitepu. ‘’Pertama, kita akan panggil lagi tapi kemudian akan mencantumkan tembusannya kepada presiden,’’ ungkap Bambang.

Selanjutnya ada informasi yang mengungkapkan bahwa ada perintah untuk melarang saksi datang. ‘’Kedua, kami sedang mengklarifikasi katanya ada TR (telegram rahasia) yang (menyatakan) Waka (Polri) itu setuju untuk dipanggil, lalu ada TR lain yang menyatakan tidak perlu datang,’’ tambah Bambang.

Sehingga bila informasi dalam telegram rahasia menyatakan bahwa ada perintah untuk melarang saksi datang, maka pemberi perintah itu dapat dikenakan pasal menghalang-halangi penyidikan. ‘’Kalau betul ada informasi seperti itu, berarti memang pelanggaran sebagaimana unsur-unsur pasal 21, 22, 23 UU Tindak Pidana Korupsi yaitu hal-hal yang menghalangi proses penyidikan, tapi sekali lagi kami sedang mengkalrifikasi hal itu,’’ jelas Bambang.

Pasal 21 UU No 39 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara Langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi dapat dipidana dengan pidana penjara 3-12 tahun dan atau denda minimal Rp 150-600 juta.

Pasal 22 menjelaskan bagaimana orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dapat dipidana dengan pidana penjara 3-12 tahun dan atau denda minimal Rp 150-600 juta.

“Ketiga, kami juga ingin memastikan apa yang sedang dilakukan itu menyangkut soal BG (Budi Gunawan) yang menggunakan kewenangannya untuk kepentingannya sendiri.”

“Tidak ada kaitannya dengan institusi atau orang-orang yang lain karena ada distorsi informasi seolah-olah yang mau dijadikan tersangka itu begitu banyak orang di kepolisian, tidak seperti itu, KPK tidak seperti itu,” jelas Bambang.

Menurut Bambang, KPK menentukan seseorang sebagai tersangka dengan spesifik. “Bisa dilihat dalam kasus Korlantas, kita orangnya itu spesifik sekali, tertentu. Kita tidak menggunakan kasus ini untuk semua orang yang diduga memberi, tidak seperti itu.”

“Nah ini juga harus clear karena ada distorsi-distorsi informasi yang menurut saya tidak benar,” tambah Bambang.

Dalam perkara ini, KPK sudah mencegah empat orang pergi keluar negeri, mereka adalah Budi Gunawan; anaknya, Muhammad Herviano Widyatama; asisten Budi yaitu anggota Polri Iie Tiara serta Irjen Purn Syahtria Sitepu sejak 14 Januari 2015.

Syahtria diduga pernah 13 kali mentransfer total senilai Rp1,5 miliar ketika menjabat Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara pada Agustus 2004-Maret 2006.

Budi Gunawan diduga terlibat dalam transaksi-transaksi mencurigakan sejak menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya di Mabes Polri.

KPK menyangkakan Komjen Polisi Budi Gunawan berdasarkan pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atau pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan terkait jabatannya.

Bila terbukti melanggar pasal tersebut dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara 4-20 tahun kurungan ditambah denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. (ant/Bali Post)

Pertemuan keduanya berlangsung sekitar satu jam mulai pukul 14.10 WIB. Prabowo datang dengan mengenakan kemeja batik lengan panjang warna coklat sementara Presiden mengenakan kemeja batik lengan panjang warna biru.

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang bertemu dengannya siang ini mengungkapkan dukungan penuhnya kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Beliau menyampaikan dukungan penuhnya kepada pemerintahan sekarang,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai bertemu dengan mantan pesaingnya pada Pilpres 2004 lalu di Jakarta, Kamis.

Dalam pernyataan singkatnya itu, Jokowi juga menyatakan bahwa dia dan Prabowo akan bertemu lagi di Istana Kepresidenan. “Februari nanti beliau akan kembali bertemu dengan saya di Istana,” kata Jokowi didampingi Prabowo. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

PERTEMUAN JOKOWI DAN PRABOWO - Presiden Joko Widodo (kanan) berjalan bersama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) usai melakukan pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1). Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto mengatakan mereka bertemu dalam rangka silahturahim yang membicarakan masalah terkini bangsa.

DPR Sudah Ingatkan Jokowi Soal BG

Jenazah Airasia QZ8501 Terbawa Arus 950 Kilometer Makassar (Suara NTB) Badan SAR Nasional Wilayah Makassar berhasil menemukan jenazah penumpang AirAsia QZ8501 di Perairan Sendana, Majene, Sulawesi Barat atau sekitar 950 kilometer (km) dari lokasi jatuhnya disekitar Kalimantan Selatan.

“Berdasarkan penghitungan, lokasi jatuhnya pesawat itu disekitar Selat Karimata dan jenazah yang ditemukan di Selat Makassar ini berjarak sekitar 950 kilometer,” ujar Kepala Basarnas Wilayah A Makassar, Roki Asikin di Makassar, Rabu.

Dia menjelaskan, Selat Karimata adalah selat yang terletak di antara dua pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera dan Kalimantan. Selat ini menghubungkan Laut China Selatan dengan Laut Jawa dan korban yang ditemukan itu berjarak 550 mil.

Rosi menyatakan, terdamparnya dua jenazah itu ke Selat Makassar atau di Perairan Sendana, Kabupaten Majene karena angin sekarang ini berhembus ke arah barat.

“Ini musim barat dan dia bisa lepas dari ujung Kalimantan Selatan lalu naik ke utara. Jika angin barat ini terus berhembus bisa sampai tumpuannya ke Selayar (Sulsel),” katanya.

Dengan adanya penemuan jenazah ini, dirinya kemudian berkoordinasi dengan Basarnas pusat

serta Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk memfokuskan pencarian di Selat Makassar.

Setelah koordinasinya itu, pihak Polda Sulsel kemudian memerintahkan Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpoliar) serta Polres Majene, Sulbar untuk bersama-sama dengan Basarnas melakukan pencarian.

“Kita sudah ada tim Basarnas di Sulbar dan dengan penemuan ini, otomatis dibentuk posko bersama di Majene untuk mencari korban lainnya yang diduga tersapu ombak hingga ke Selat Makassar,” jelasnya.

Satu jenazah yang ditemukan oleh nelayan itu beridentitas Syaiful Rahmat warga Kalijati, kelahiran 11 September 1976 atau telah berusia 39 tahun.

Korban adalah teknisi pesawat AirAsia yang diketahui beralamat di Jalan Surya Nomor 524, RT 005 / RW 009, Kelurahan Halim Perdana Kusumah, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

Sebelumnya, pesawat AirAsia QZ 8501 dinyatakan hilang kontak usai tinggal landas dari bandara Internsional Juanda Surabaya menuju ke Singapura pada Minggu (28/12).

Pesawat berpenumpang 155 orang tersebut dinyatakan hilang setelah melakukan penerbangan selama satu jam usai tinggal landas pukul 05.30 WIB. (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Ada yang baru tentang kontroversi Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) dan Presiden Jokowi. Itu saat Ketua Komisi III DPR, Azis Syamsuddin, menegaskan, DPR sudah memberikan masukan dan peringatan kepada Jokowi tentang BG. “Waktu itu pimpinan DPR dan dalam konperensi pers saya sudah ingatkan ke Presiden Jokowi. Jadi sudah kami ingatkan Jokowi waktu itu,’’ kata Syamsuddin, dalam diskusi, di Senayan Jakarta, Kamis (29/1).

Dia menjelaskan, Jokowi melayangkan surat pengajuan Gunawan pada 9 Januari 2015. Karena itu, sudah melalui proses panjang melalui Badan Musyawarah DPR, rapat paripurna, dan dijadwalkan uji kepatutan serta kelayakan.

“Jadi, DPR sudah mengingatkan. Soal keputusan DPR terkait usulan Komjen Budi Gunawan sudah menjalankannya sesuai undang-undang,” kata Syamsuddin.

Sementara anggota

Presiden Jokowi Hormati Proses Hukum Jakarta (Suara NTB) Presiden Joko Widodo menegaskan masih mengikuti proses hukum baik untuk kasus Komjen (Pol) Budi Gunawan maupun Bambang Widjojanto dan tidak ingin turut campur dalam proses tersebut.

“Jadi begini kita ini kan harus menghormati proses hukum yang ada, sekarang ini ada proses pra peradilan semua harus dihormati, saya tidak mungkin

intervensi ke sana, jadi ditunggu (keputusan saya-red),” kata Presiden di Istana Bogor usai menerima kunjungan Prabowo Subianto, Kamis (29/1).

Presiden mengatakan telah mendapat masukan dari berbagai pihak baik Tim Sembilan maupun Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) mengenai masalah tersebut.

“Masukan ini kan banyak dari Tim Sembilan, dari Watimpres

ada, sudah saya tampung saya paham semuanya, nanti suatu saat akan diputuskan. Akan ada proses hukum yang akan kita hormati, suatu saat akan kita putuskan, nanti ditunggu,” kata Presiden.

Kepala Negara menegaskan semua pihak agar bersabar menunggu keputusan atas masalah itu.

“Tunggu waktunya, pasti akan saya putuskan,” tegasnya. (ant/Bali Post)

DPD, John Pieris, melontarkan ide pembentukan forum previlegiatum untuk mengadili pejabat publik yang terkena kasus.”Jadi DPD RI usulkan adanya forum previlegiatum dalam amandemen UUD 45 nanti,” kata John.

Forum prevelegiatum ini bisa mengadili secara khusus terhadap pejabat publik yang terkena kasus. Forum ini, kata Pieris, akan berada di bawah Mahkamah Agung dan putusannya final dan mengikat. “Dengan demikian bisa cepat, setiap pejabat publik bisa dimakzulkan dan prosesnya hanya 10 hari,” kata dia. (ant/Bali Post)

Azis Syamsuddin (ant/Bali Post)

Hambatan Utama Jokowi adalah PDI Perjuangan Jakarta (Suara NTB) Pengamat politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, menilai hambatan utama kinerja Presiden Joko Widodo adalah PDI Perjuangan selaku partai pengusungnya dalam Pemilu Presiden 2014 silam.

Hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan bukan baru kini terjadi, minimal sejak dia menjadi gubernur DKI Jaya. Saat menjadi wali kota Surakarta untuk kedua kalinya, Jokowi tidak menyelesaikan masa jabatan itu karena menjadi gubernur DKI Jaya. Pun pada posisi ini Jokowi tidak selesai, karena diusung menjadi presiden.

“Hambatan utama kinerja presiden adalah partai pendukungnya sendiri, terutama PDI P, karena partai ini benar-benar amburadul komentar politiknya,” kata Bakti, dalam diskusi bertajuk 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK yang diselenggarakan Forum Intelektual Studi Untuk Indonesia, di Jakarta, Kamis.

Dia mencermati, setidaknya ada dua kesalahan kader PDIP dalam berkomentar secara politik yang menimbulkan pertanyaan di publik.

Pertama, terkait pernyataan politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, yang menakar usia jabatan Presiden Jokowi tidak akan lama lagi berakhir karena akan dimakzulkan.

Dia mempertanyakan apakah Simbolon mengerti presiden tidak bisa dimakzulkan karena kinerja,

melainkan karena melanggar UUD 1945.

Kedua, terkait pernyataan Plt Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyebutkan adanya permainan politik yang dilakukan Ketua KPK, Abraham Samad, yang diketahui politisi PDIP. “Jika benar Abraham Samad cawe-cawe, kalau pertemuannya sampai enam kali artinya PDIP memberikan kesempatan buat Abraham Samad. Artinya kalau Abraham Samad nakal, PDIP nakal juga,” kata dia.

Lebih jauh dia mengatakan tantangan terberat bagi Jokowi saat ini adalah untuk menentukan apakah Jokowi benar-benar akan membasmi mafiamafia ekonomi dan korupsi atau justru melenggang dan kehilangan kepercayaan publik. (ant/Bali Post) Ikrar Nusa Bhakti

(ant/Bali Post)

“Jadi kita singgung sebentar komitmen beliau untuk memperkuat dan menjaga institusi negara komitmen beliau, kita dukung Polri dan KPK sama-sama penting dan harus kita jaga bersama,” kata Prabowo usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Kamis (29/1) sore.

Sementara terkait pelantikan Kapolri, Prabowo mengatakan hal itu merupakan kewenangan Presiden dan pemerintah.

“Urusan lainnya, itu sebetulnya tugas dan hak eksekutif, kami sepakat tadi saya sampaikan hormati apapun keputusan yang diambil oleh presiden sebagai pemegang mandat dari rakyat Indonesia saya yakin beliau utamakan kepentingan rakyat dan pilih yang terbaik untuk kepentingan bangsa,” katanya.

Selain membicarakan masalah bangsa, Prabowo juga mengatakan kunjungannya ke Istana Bogor sebagai kunjungan balasan setelah sebelumnya, saat sebelum dilantik, Presiden Joko Widodo