Snt30012016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

SABTU, 30 JANUARI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 271 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penanganan Kasus Korupsi Tahun 2015

Terbanyak dari Kabupaten, Dominan Ditangani Kepolisian Mataram (Suara NTB) Salah satu alat ukur penanganan kasus korupsi di NTB, bisa terbaca pada hasil audit kerugian negara. Dari komposisi kabupaten, kota dan provinsi, kasus korupsi terbanyak ditemukan terjadi di kabupaten.

Data di BPKP NTB, kasus korupsi yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) terbanyak dari wilayah kabupaten, menca-

pai 10 kasus. Nilai kerugian negara dari kasus itu, sebesar Rp 3.891.435.244. Sementara wilayah kota, hanya tiga kasus yang ditangani,

dengan nilai kerugian negara Rp 1.414.678.865.

BPKP juga membagi penanganan kasus yang diaudit per satuan kerja. Di mana,

ada empat satker yang ditangani APH dan diaudit kerugian negaranya, sebanyak empat perkara. Dengan kerugian negara urutan kedua terbanyak, Rp 3.834.097.476. sementara dari pemerintah provinsi hanya satu kasus ditangani, nilai kerugian negara Rp 119.180.617, juga sama dengan kasus di Badan Usa-

ha Milik Daerah (BUMD), dengan nilai kerugian negara Rp 2.388.963.150.

Sehingga total kasus yang ditangani BPKP ditahap audit kerugian negara untuk komposisi pemerintahan tadi, mencapai 19 kasus. Total kerugian negara, mencapai Rp 11.648.355.353.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/semeton ampenan)

AKRAB - Aubrey Roemer dan Britta Slippens, warga asal Amerika dan Jerman bersenda gurau dengan bocah Ampenan di bawah Jembatan Sungai Jangkok. Mereka datang khusus ke Mataram untuk survei Sungai Jangkok, dalam rangka persiapan pembuatan mesin penghalau sampah.

TO K O H Jadi Tuan di Rumah Sendiri

’’Clearwater Mills’’ Amerika Survei Sungai Jangkok Mataram (Suara NTB) Satu lagi langkah menuju upaya maksimal pembersihan Sungai Jangkok oleh komunitas Semeton Ampenan. Akhir pekan kemarin, mereka kedatangan tim ahli Clearwater Mills dari Amerika yang berniat membantu membersihkan sungai yang membelah Kota Mataram tersebut.

H.Muh.Amin

KO M E N TTAA R Jangan Salahkan Bulog RENCANA Bulog NTB mendatangkan 7.000 ton beras dari Jawa Timur, masih menjadi persoalan. Beragam tudingan miring diarahkan ke Bulog terkait kebijakan ini. Namun disisi lain, Bulog memiliki kewajiban untuk menjaga ketersediaan beras di NTB. Kemungkinan, karena kewajiban itulah yang menyebabkan Bulog harus menerima beras dari luar daerah.

Bersambung ke hal 15

‘’Mereka berupaya dan berbuat untuk menginisiasi masyarakat peduli akan kebersihan lingkungan, khususnya aliran Sungai Jangkok,’’ kata Zia Helmi, Koordinator Semeton Ampenan.

Ada tiga orang tim ahli dari Amerika yang datang secara sukarela ke Ampenan Mataram untuk memantau langsung kondisi sungai. Mereka adalah Daniel Hull-

chase, Davidtylergearhart dan Morgan Harris yang berlatar belakang tim ahli dari komunitas Clearwater Mills, Amerika. ‘’Tujuan mereka adalah membantu komunitas Semeton Ampenan untuk melakukan pendataan terkait kondisi Sungai Jangkok Ampenan. Baik lebar dan dalam daerah aliran air, intensitas arus saat hujan maupun saat se-

dang tidak hujan,” papar Helmi kepada Suara NTB, Jumat (29/1) kemarin.

Selain itu, dengan peralatan yang mereka miliki, dipantau juga intensitas sampah yang mengalir mengikuti aliran air sungai, terutama di saat turun hujan deras yang diikuti arus air sungai yang cukup deras pula.

Bersambung ke hal 15

Kursi Sekda NTB Kepala Daerah Diminta Pertegas Diperebutkan Tak Ada Penerimaan CPNS Pejabat Kemendagri (Suara NTB/nas)

PEMPROV NTB mengumpulkan para Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) serta pengusaha Industri Kecil Menengah (IKM) di daerah ini untuk tanggap terhadap berbagai event nasional yang dilaksanakan di NTB tahun 2016. Berbagai event nasional dan internasional yang diselenggarakan di NTB akan mampu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. ‘’Saya yakin berbagai event tahun 2016 ini sangat produktif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Sampai dengan hari terakhir batas pendaftaran secara online, sebanyak 13 orang pejabat mendaftar menjadi calon Sekda NTB. Dari daftar 13 orang itu, satu orang pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ikut memperebutkan kursi orang nomor satu di jajaran birokrasi Pemprov NTB itu. ‘’Sudah 13 orang yang daftar sampai batas waktu pendaftaran. Yang terakhir, Dr. H. L.

Wildan, pejabat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),’’ kata Bagian Kesekretariatan Pansel Penjaringan Sekda NTB, Raisah ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (29/ 1) sore kemarin.

Pendaftaran secara online calon Sekda NTB dibuka sejak 15-28 Januari 2016. Sebelumnya, sampai Kamis (28/1) siang, jumlah pendaftar calon Sekda NTB sebanyak 12 orang.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) meminta kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) untuk menginformasikan ke publik bahwa tidak ada penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) atau ASN (Aparatur Sipil Negara) tahun 2016. Dalam Surat Edaran Men PAN RB, Yuddy Chrisnandi No. B/501/ M.PAN.RB/012/2016 tanggal 27 Januari 2016 menyatakan bahwa informasi yang beredar baik melalui media sosial, media cetak dan media online belakangan ini tentang adanya jadwal penerimaan CPNS tidak benar. ‘’Merespon beredarnya informasi terkait dengan penjadwalan penerimaan CPNS

tahun 2016 baik di media cetak, media online dan media social, dengan ini kami informaiskan bahwa penjadwalan itu tidak benar,’’ bunyi kutipan surat edaran Men PAN RB yang diperoleh Suara NTB melalui situs menpan.go.id, Jumat (29/1) kemarin.

Mengingat formasi untuk tahun 2016 belum ditetapkan oleh Menteri PAN RB. Sehingga, Kemen PAN RB mengatakan informasi yang beredar tidak benar dan menyesatkan masyarakat. Untuk itu, Kemen PAN RB meminta Pejabat Pembina Kepegawaian khususnya gubernur, bupati dan walikota menginformasikan mengenai ketidakbenaran informasi tersebut di wilayah masing-masing.

Bersambung ke hal 15

Tolak Beras Jatim

Wagub Minta Jaminan Dinas Pertanian TPH dan BKP NTB

Firmansyah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pemprov menolak tegas Bulog Divre NTB mendatangkan beras dari Jawa Timur (Jatim) sebanyak 7.000 ton. Muncul kekhawatiran, NTB akan kekurangan stok beras dalam beberapa bulan ke depan karena stok beras Bulog hanya cukup sampai Februari mendatang. Menyikapi hal ini, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si meminta jaminan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) dan Badan Ketahanan Pangan (BKP) mengenai ketersediaan stok beras dalam daerah. ‘’Memang begitu (khawatir).

Makanya saya minta jaminan semuanya. Kepala dinas yang terkait, seperti Pertanian dan BKP. Karena dalam pertemuan dengan Bulog mereka sudah jamin. Saya minta Bulog juga untuk bagaima-

na cara mengatasinya ketika memang ini menipis,’’ kata Amin dikonfirmasi di Mataram, Jumat (29/1) sore kemarin.

Wagub mengatakan, satusatunya jalan yang ditempuh Bulog jika stok beras di dalam daerah menipis adalah mendatangkan beras dari luar daerah. Namun, sebelum langkah itu diambil, ada jalan lain yang bisa dilakukan yakni menyerap stok gabah yang ada di masyarakat. Data Dinas Pertanian TPH NTB, sebanyak 96.000 ton gabah petani di lapangan masih memungkinkan diserap. Stok sebanyak 96.000 ton itu merupakan hasil panen petani pada November – Desember 2015 lalu. ‘’Meskipun belum panen saya dengar masih ada stokstok beras yang ada di mitramitranya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

RUSAK HARGA - Seorang pedagang beras sedang melayani pembeli di salah satu pasar tradisional di Kota Mataram. Masuknya 7000 ton beras dari Jawa Timur dikhawatirkan merusak harga beras lokal. Ini juga berisiko pada petani yang tidak bisa berbuat apa-apa karena hasil panennya dikhawatirkan terjual murah.

SUARA NTB Sabtu, 30 Januari 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Antisipasi Premanisme

Pasar Mandalika Siapkan 15 Petugas Keamanan

Tak Ada Realisasi KOTA Mataram belum bebas dari banjir dan genangan. Bahkan beberapa kelurahan menjadi langganan banjir dan genangan setiap hujan deras melanda Kota Mataram. Beberapa titik genangan juga masih muncul di Lingkungan Gerung Butun Timur, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya. Kepala Lingkungan Gerung Butun Timur, Ahmad Suardi kepada Suara NTB, Jumat (29/1) menyampaikan ada dua RT di wilayahnya yang menjadi langganan genangan setiap hujan turun.

Suardi menyebutkan salah satu titik langganan genangan adalah di pertigaan yang ada di RT 06. “Kalau musim hujan pasti banjir dan muncul genangan,” cetusnya. Air yang menggenangi wilayah ini disampaikan Suardi berasal dari Mandalika yang mengalir ke wilayahnya.

Pada saat berlangsung hujan selama dua hari berturut-turut awal pekan lalu, ia mensyukuri bahwa tak muncul genangan karena hujan tidak terlalu deras walaupun berlangsung cukup lama. “Air yang dari Mandalika itu larinya ke sini, dan pasti tergenang. Tapi kemarin alhamdulillah saat hujan berturut-turut tidak muncul genangan karena hujannya tidak terlalu deras,” ujarnya. Biasanya disampaikan Suardi walaupun hujannya sebentar tapi deras, potensi munculnya genangan bahkan banjir di wilayahnya cukup besar. “Tapi kalau hujannya lama tapi tak terlalu deras, biasanya kita tidak terlalu khawatir,” cetusnya.

Selain di RT 06, di RT 05 khususnya yang dekat dengan pool Damri juga rawan genangan. Hal ini disebabkan karena saluran di bagian barat yang terhalang bangunan atau rumah warga. “Ada teras rumah warga yang dibangun di atas kali atau saluran,” cetusnya. Di bawah saluran ini, warga juga memasang deker beton sehingga air tak bisa mengalir lancar.

“Ukuran deker itu kecil, sehingga kalau banyak sampah, air tak bisa mengalir lancar dan menyebabkan genangan,” jelasnya.

Persoalan ini disampaikan Suardi telah bertahuntahun dan belum ada penyelesaian sampai saat ini.

Pihaknya juga telah mengajukan perbaikan saluran melalui MPBM (Musyawarah Pembangunan Berbasis Masyarakat) tapi belum ada realisasi hingga kini. “Ini sudah bertahuntahun tidak ada realisasi. Makanya warga membangun tembok agar air tidak masuk ke dalam rumah mereka,” tandasnya. (ynt) (Suara NTB/dok)

Kesadaran Masyarakat Rendah BANJIR yang merendam Lingkungan Batu Ringgit Kelurahan Tanjung Karang dan Lingkungan karang Buaya Kelurahan Pagutan Timur mengundang keprihatinan anggota Dewan dari dapil Mataram - Sekarbela. Salah seorang anggota Dewan dari dapil Mataram – Sekarbela, Drs. HM. Noer Ibrahim mengungkapkan, kejadian tersebut tidak terlepas dari rendahnya kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah di sembarang tempat. Terutama di sungai maupun drainase.

Sehingga di muara Sungai Bernyok sedimennya hampir menyamai Jembatan Loang Baloq. ‘’Dulu tidak seperti itu. Dulu kedalamannya sampai 10 meter,’’ keluhnya. Noer Ibrahim mengungkapkan, terjadinya pendangkalan sungai di sana, lantaran tidak pernah dilakukan normalisasi. Sebelum datangnya musim hujan, politisi Golkar ini sebetulnya ingin menyarankan kepada Dinas PU agar melakukan normalisasi Sungai Bernyok.

Disamping itu, banyak sampah juga membuat kondisi sungai semakin parah. Mulai dari Lingkungan Batu Dawa hingga Batu Ringgit. ‘’Warga di sekitar itu, hampir semuanya membuang sampah ke sawah,’’ akunya menjawab Suara NTB Jumat (29/1). Seharusnya, lanjut Noer Ibrahim, Dinas Kebersihan Kota Mataram, mensiagakan petugas kebersihan di sekitar kawasan tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram ini menyimpulkan akar persoalan banjir yang menurut warga sudah terjadi selama delapan tahun terakhir, adalah sungai yang tidak p e r nah dinormalisasi mulai dari atas sampai ke bawah. Kedua, harus ada petugas kebersihan yang berjaga-jaga di sana agar tidak ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai maupun drainase.

Demikian pula dengan tenaga kebersihan. Manakala ada sampah yang menghambat aliran air di sungai, mestinya diangkat. ‘’Bukan malah didorong supaya mengalir ke laut,’’ sesalnya. Akar masalah ketiga adalah konstruksi jembatan yang kurang tinggi.

Jembatan tersebut menurut Noer Ibrahim, sudah tidak layak lagi dan pemerintah harus segera memperhatikan itu.

Bisa saja Pemkot Mataram menggunakan anggaran tidak terduga untuk merenovasi jembatan di sana sesuai harapan masyarakat. Yang jelas, ketiga akar persoalan itu harus diselesaikan secara bersama. Karena tidak ada gunakan konstruksi jembatan ditinggikan kalau warga masih membuang sampah di sungai. Padahal, ia berharap sungai-sungai di Mataram meniru pola penanganan sungai di Surabaya yang selalu bersih. (fit)

(Suara NTB/cem)

SEDIMENTASI - Petugas THL Dinas PU Kota Matarammengangkat sedimentasi di Sungai Unus.

Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mengantisipasi aksi premanisme yang meminta pungutan kepada para pedagang, di Pasar Induk Mandalika, Bertais telah disiapkan petugas keamanan.

Kepala Pasar Mandalika, Ismail menyampaikan jumlah petugas keamanan yang disiapkan pihaknya sebanyak 15 orang yang bertugas secara bergantian (sistem shift) dari pagi sampai malam. Selain untuk mengantisipasi kehadiran para preman, para petugas ini juga menjaga keamanan pasar secara umum.

Ismail menegaskan bahwa di areal Pasar Mandalika tidak pernah lagi ditemukan adanya preman yang meminta pungutan kepada para pedagang. “Ndak ada kalau di sini (aksi preman),” cetusnya kepada Suara NTB, Jumat (29/1). Seperti diberitakan sebelumnya, salah satu pasar di Kota Mataram yaitu Kebon Roek diduga masih dikuasai oleh para preman yang kerap meminta pungutan kepada para pedagang.

“Sekitar sepuluh atau sekitar dua puluh tahun terakhir ini tidak pernah ada hal-hal seperti itu. Sudah aman, bahkan copet saja sekarang tidak

pernah ada,” jelasnya. Petugas keamanan ini juga telah dipekerjakan sejak lama untuk memantau kondisi keamanan sekitar pasar yang berjaga sampai malam.

Terkait kondisi kebersihan Pasar Mandalika yang masih dalam proses revitalisasi, Ismail mengatakan pihaknya juga memiliki 15 petugas yang bertugas secara bergiliran dari pagi sampai malam. Mengenai kondisi pasar pada saat musim hujan yang kerap menyebabkan pasar menjadi becek, ia mengatakan belum lama ini telah dibangun delapan sumur resapan untuk menampung air hujan.

“Becek kalau hujan tapi tidak terlalu seperti sebelumnya karena sudah ada delapan sumur resapan,” ujarnya.

Sumur resapan ini dibuat sekitar sebulan yang lalu setelah Penjabat Walikota Mataram turun langsung melihat kondisi pasar. Persoalannya menurut Ismail adalah kawasan Pasar Mandalika terletak di dataran yang agak rendah. Sehingga saat hujan, air dari hulu melintasi kawasan Pasar Mandalika. Karena air yang tak bisa tertampung di sumur resapan, maka biasanya meluber ke luar saluran. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., menginstruksikan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan segera melakukan penertiban. “Masak di pasar ada terminal,” jawab Selly terkejut dikonfirmasi kemarin.

Mestinya instansi terkait harus turun mengontrol sejumlah pasar tradisional.

Kalaupun ada retribusi seharusnya menggunakan karcis. Selly meminta pedagang tidak membayar retribusi apapun, jika petugas tidak menunjukan karcis. “Kalau ndak dikasih karcis, pedagang gak usah bayar,” imbaunya.

Pungutan seperti itu lanjutnya, akan berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok. Tidak mungkin pedagang mau rugi dan konsumenlah yang dirugikan. Instansi teknis dibawah kepimpinan Wartan, SH., MH., harus sering turun. Penertiban bisa dilakukan dengan melibatkan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Satpol PP Kota Mataram.

“Karena memperhitungkan pungutan dipalak sana sini, harga akan naik,” imbuhnya.

Wajar kemudian kata Selly, masyarakat memilih berbelanja lewat online. Disamping harga terjangkau, kualitas barang didapatkan sama seperti di pasar. “Kalau ada belanja kebutuhan dapur secara online mungkin lebih gampang,” kelakarnya.

Dugaan terhadap adanya preman di Pasar Kebon Roek dibantah oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram, Wartan, SH., MH. Dia malah menyalahkan pedagang yang mau memberikan uang kepada oknum diduga preman.

Padahal, sudah mengetahui oknum tersebut bukan petugas pasar. “Iya, itu salah mereka sih. Kenapa mau kasih padahal sudah tau,” ujarnya.

Pungutan tersebut bukan hanya satu yaitu retribusi pasar, kebersihan, penerangan dan lainnya.

“Kasihan pedagang sayur yang modalnya hanya Rp 25.000, harus bayar ini itu. Belum ongkos dan lain sebagainya,” pengakuan pedagang.

Namun demikian, Wartan enggan memberikan komentar lebih jauh terkait penanganan serta keluhan pedagang. (cem)

Selly Ancam Diskoperindag Diminta Bongkar Bangunan Tertibkan Preman Kebon Roek Langgar RTRW Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., geram melihat sejumlah bangunan milik pengembang perumahan yang tidak mentaati rencana tata ruang wilayah (RTRW). Terutama developer yang menutup atau mempersempit aliran sungai oleh bangunan perumahan diancam akan dibongkar. “Coba lihat itu. Kan dia ngambil sebagian lahan di pinggir sungai.

Besok saya lader (bongkar, red) bangunan itu,” ancam Selly sambil menunjuk salah satu perumahan di pinggir Sungai Unus, Jumat (29/1).

Hal sama sebut Selly, terjadi di saluran asrama haji.

Setelah ditinjau ternyata oleh masyarakat saluran dipersempit. Padahal saluran di samping Kantor Dikes di Lingkar Selatan masih luas. Menurutnya, penyempitan ini menjadi pemicu air meluber ke jalan raya. “Genangan terjadi di mana - mana. Pemerintah yang disalahkan. Kapan saya ke sana lagi biar saya minta bongkar saja,” tegasnya.

Kasus ini kata Selly, dipicu akibat lemahnya pengawasan pemerintah sejak lama. Terutama pengawasan terhadap pengembang perumahan.

Kecenderungan pembangunan perumahan mengambil lahan beberapa meter di ping-

gir sungai. Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan harus sering turun. “Saat saya menjabat ndak pernah saya keluarkan izin perumahan,” sebutnya.

Normalisasi Sungai Unus Pemkot Mataram, Jumat (29/1) melakukan normalisasi dan pembongkaran sejumlah bangunan liar di sepanjang Sungai Unus Lingkungan Batu Ringgit Kelurahan Tanjung Karang. Normalisasi ini kata Penjabat Walikota Mataram antisipasi jangka pendek karena kawasan tersebut langganan banjir tiap tahun. “Kita tindaklanjuti pemberitaan di media. PU dengan THL dibantu Tagana dan Pol PP bergot-

ong royong sepanjang aliran sungai Unus sampai Karang Pule,” terangnya.

Sebenarnya intervensi aliran sungai adalah pekerjaan Balai Wilayah Sungai. Namun demikian, pihaknya terpaksa sementara waktu mengambil alih karena kondisinya mendesak. Pengangkatan sedimentasi ini sementara waktu menggunakan tenaga manual, tapi mulai Sabtu (30/1) hari ini alat berat akan fungsikan.

Jembatan jadi keluhan masyarakat setempat, rencananya dalam waktu dekat ini akan ditinggikan. Masyarakat harus berperan serta karena persoalan banjir dan sampah, jadi tanggungjawab bersama. (cem)

Masih Mangkrak, KJA Diarahkan untuk Pembesaran Mataram (Suara NTB) Sejak 2014 lalu sampai saat ini, KJA (Keramba Jaring Apung) yang merupakan bantuan pemerintah pusat di Penghulu Agung, Ampenan Selatan masih mangkrak. Agar tak terbengkalai, nelayan diarahkan untuk memanfaatkan keramba tersebut untuk pembesaran ikan hasil tangkapan nelayan. Kepala Bidang (Kabid) Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Emir A Rumair kepada Suara N T B menya(Suara NTB/fit) mpaik-

an keramba tersebut dulunya pernah dimanfaatkan untuk budidaya lobster, tapi setelah Menteri Kelautan dan Perikanan RI melarang penangkapan lobster yang usianya kurang dari enam bulan, keramba tersebut tak lagi dimanfaatkan. “ Untuk itulah Emir mengatakan pihaknya telah memberi arahan kepada nelayan agar keramba tersebut dimanfaatkan sebagai keramba pembesaran. Saat berhasil menangkap ikan yang masih kecil, sebaiknya ditempatkan di keramba tersebut. Setelah besar baru dipasarkan. “Pada saat mancing dan dapat kerapu yang kecil dilepas di keramba itu. Dalam waktu tiga bulan bisa masuk ukuran ekonomis yang lebih tinggi harganya,” jelasnya.

Emir mengatakan untuk memanfaatkan itu biasanya

nelayan terkendala masalah dana. Dan nelayan kerap menggantungkan bantuan dari pemerintah, jika tidak diturunkan bantuan dari pemerintah mereka tak mau memanfaatkan keramba tersebut. “Seharusnya dia bisa berusaha sendiri dan menangkap ikan entah kerapu atau kakap yang belum layak dikonsumsi bisa dilepas di situ untuk pembesaran,” jelasnya. Ikan budidaya itu pun bisa dijual dengan harga yang lebih baik.

Ia harapkan setelah cuaca membaik dalam beberapa waktu ke depan, nelayan di Penghulu Agung bisa memanfaatkan keramba tersebut untuk pembesaran. Emir mengatakan KJA tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) beberapa tahun lalu.

Ada Dua keramba jaring apung

(Suara NTB/ynt)

MANGKRAK - Keramba jaring apung yang mangkrak sejak tahun 2014 lalu. yang cukup besar dengan 12 lubang yang sekarang hanya

nganggur di tepi Pantai Penghulu Agung. (ynt)

Warga Mulai Patok Lahan di Belakang RSUD NTB untuk Berjualan Kehadiran RSUD NTB di wilayah Kelurahan Dasan Cermen bak gula yang dikerubungi semut. Ramainya pengunjung maupun pekerja di rumah sakit tersebut menjadi ceruk potensial yang ingin dimanfaatkan warga setempat untuk mengais rezeki dengan berjualan.

BAHKAN 60 warga Kelurahan Dasan Cermen telah mendaftarkan diri melalui kelurahan agar diberikan kesempatan berjualan di sekitar rumah sakit. Areal di luar rumah sakit terbesar di NTB tersebut mulai berdiri beberapa lapak pedagang kreatif lapangan (PKL) yang menjual makanan.

Di depan dan di belakang rumah sakit juga telah nampak ada beberapa PKL yang mulai berjualan sejak awal opera-

sional rumah sakit tersebut.

Warga pun telah memasang patok-patok untuk membangun lapak di belakang RSUP NTB. Walaupun kemudian beberapa lapak yang telah berdiri ditertibkan Satpol PP NTB beberapa hari lalu.

Siti Nurjanah, warga Babakan mengaku telah memasang patok dari bambu di belakang tembok RSUD NTB atau di dekat jalan kecil menuju Kelurahan Babakan. Nurjanah in-

gin memanfaatkan ramainya pengunjung rumah sakit tersebut maupun para pekerja dengan berjualan nasi. “Saya sudah pasang patok. Tapi kalau memang tidak diizinkan di sini saya cabut sendiri,” cetusnya kepada Suara NTB. Ia mengatakan belum berani mendirikan lapak sebelum lahan sisi tembok RSUD NTB tersebut jelas diperbolehkan atau dilarang untuk PKL. “Soalnya buat lapak ini kan pakai modal, belum lagi nanti untuk modal jualannya. Jadi sayang saja kalau sudah dibuat tapi nanti ditertibkan,” ujarnya.

Sementara itu warga lainnya, Nur Kumalawati mengatakan ia ingin juga mendirikan lapak di belakang rumah sakit

tersebut. Selama ini ia berjualan di dalam areal rumah sakit tapi kerap kejar-kejaran dengan petugas keamanan rumah sakit karena areal di dalam rumah sakit dilarang untuk berjualan.

“Saya sebenarnya jualan di dalam. Tapi sering diusir petugas, kita jadinya sering kucingkucingan. Makanya saya mau jualan di luar,” jelasnya.

Kumalawati mengatakan lahan di belakang tembok rumah sakit memang telah dipatok warga termasuk dirinya yang ingin mendirikan lapak di sana. “Tapi kalau kita dilarang di dekat tembok, kita akan bongkar dan cari tempat yang diizinkan,” jelasnya.

Lahan di sisi tembok RSUD NTB dilarang untuk PKL.

Dalam rangka mengawasi warga agar tidak lagi memasang patok di sekitar tembok RSUD NTB, Lurah Babakan, Abdul Rauf, S.Sos kepada Suara NTB menyampaikan pihaknya tetap memantau setiap hari kawasan itu sehingga warga tahu lahan tersebut tak diizinkan untuk PKL. Namun ia berharap ada solusi dari pemerintah baik Pemkot Mataram maupun Pemprov NTB agar memberikan kesempatan bagi warga yang ingin berjualan.

Rauf pun akan memberikan pengertian kepada warganya bahwa tidak semua warga bisa diberikan kesempatan untuk berjualan. Karena rumah sakit bukanlah pasar yang dipenu-

(Suara NTB/ynt)

PATOK - Patok yang dipasang warga di belakang tembok RSUD NTB. Sedianya di lahan yang dipatok ini akan didirikan lapak tapi lahan ini dilarang untuk PKL. hi para pedagang. “Ini kan bu- ikuti aturan yang diterapkan kan pasar dan kita tetap harus rumah sakit,” ujarnya. (ynt)

SUARA NTB Sabtu, 30 Januari 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Jatim Biayai UMKM NTB

(Suara NTB/bul)

Kapal Pembangkit Listrik Segera Masuk NTB Mataram (Suara NTB) Kapal pembangkit listrik berukuran raksasa dalam waktu dekat akan masuk NTB. PLN telah mematangkan kesiapannya menyambut pembangkit listrik terapung itu bersebelahan dengan PLTU Jeranjang di Lombok Barat.

“Kita sedang persiapkan lebih cepat, segala infrastrukturnya kita persiapkan,” kata Direktur Bisnis PLN Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara, Maknizon Masri baru-baru ini. PLN NTB telah mengajukan mendapat pasokan sebesar 60 Megawatt (MW). PLN memastikan akan mendatangkan kapal seukuran kebutuhan tersebut.

“April, setelat-telatnya Mei kapal tersebut sudah ada di sini,” kata Maknizon pada Suara NTB, Jumat (29/1). Dia menerangkan, kapal pem-

bangkit listrik asal Turki, Karadeniz Powership Zeynep Sultan telah siap memasok listrik pada sistem interkoneksi Sulawesi Utara dan Gorontalo di tahap awal.

Juru bicara Karpowership Indonesia, Zeynep Harezi mengatakan, kapal Karadeniz Powership beroperasi secara komersial hanya dalam waktu tujuh minggu sejak kedatangannya ke Indonesia dan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 9 Desember lalu.

Menurutnya, kehadiran kapal pembangkit listrik ini mem-

buktikan solusi yang lebih cepat bagi PLN untuk menyalurkan listrik ke beberapa pulau, dibandingkan dengan pembangkit listrik di darat. Misalnya, untuk membangun satu pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) diperkirakan membutuhkan waktu 4-5 tahun.

Ia mengungkapkan, usai diresmikan Presiden RI, tim Karpowership segera melakukan pengecekan ulang secara detail untuk kemudian berlayar ke Amurang, Manado dan mengalirkan listrik masyarakat di Suluwesi Utara dan Gorontalo.

“Pengecekan ulang sangat dibutuhkan bagi sebuah kapal pembangkit listrik. Kami ingin memastikan bahwa tidak akan ada masalah saat kapalnya mulai beroperasi,” ungkap Zeynap Harezi.

Akhirnya, setelah melalui tahapan instalasi dan administrasi yang membutuhkan waktu beberapa hari, pada 27 Januari Karpowership lulus uji operasional komersial dan siap mengaliri listrik di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Kapal Zeynep Sultan dikenal mampu menawarkan harga listrik yang lebih murah berkat mesinnya yang sangat efisien dan operasionalnya yang hanya membutuhkan HFO (Heavy Fuel Oil), yang jauh lebih murah dibandingkan

dengan bahan bakar jenis HSD (High Speed Diesel). Selain itu, fleksibilitas Zeynep Sultan dalam bahan bakar yang digunakan, bisa LNG dan HFO bisa membantu PLN mengoptimalkan bauran energinya.

Hal penting lainnya adalah pembangkit terapung tersebut tidak memerlukan suplai listrik dari luar (black start), sehingga teknologi ini sangat sesuai untuk menyalurkan listrik ke pulau-pulau di mana beban listriknya fluktuatif.

Zeynep Harezi menjelaskan pula bahwa kapal Zeynep Sultan menggunakan teknologi tercanggih, menawarkan efisiensi tertinggi dan sangat ramah lingkungan dan dengan desain berstandar internasional. (bul)

Program Raskin Diganti Uang Masih Dibahas Mataram (Suara NTB) Pemerintah RI tengah membahas program beras untuk masyarakat miskin (miskin) dengan voucher pangan atau dengan uang tunai. Presiden Joko Widodo telah melakukan rapat terbatas membahas kemungkinan penggantian program raskin. “Kemarin ada rapat terbatas, ada arahan presiden, kemungkinan melakukan exercise kalau raskin, Rastra sekarang, diberikan dalam bentuk voucher pangan, tidak sekadar beras,” kata Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa usai melakukan kunjungan silaturrahmi ke salah satu Ponpes NU di Lombok Tengah, Kamis malam lalu.

Rencana penggantian raskin dalam bentuk voucher pangan ini, masih dipertimbangkan. Sebab kategori pangan bisa terdiri dari jagung, susu, daging telur dan sejenisnya, tidak hanya beras. “Kita juga sudah lakukan pertemuan dengan TNP2K (Tim Nasional Per-

cepatan Penanggulangan Kemiskinan). Dan sudah ada data baru penerimanya.

Berkurang 400.000 rumah tangga penerimanya dari data sebelumnya,” kata Ketua Muslimat NU Pusat ini.

Pemerintah juga berencana mengganti program raskin dengan uang (e-money), namun masih menunggu kajian.

Raskin pernah diusulkan diganti dengan pemberian uang tunai dengan sistem e-Money agar tepat sasaran dari sisi jumlah, waktu, dan lainnya.

Namun yang menjadi pertimbangan, sistem e-money penggunaannya tidak tepat sasaran, bahkan bisa digunakan untuk membeli bukan kebutuhan pokok.

Penjabaran TNP2K, raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.

Keberhasilan program raskin diukur berdasarkan

tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein.

Sebelumnya, Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, MM menyebut jumlah penerima raskin di NTB tahun 2016 ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Belum ada pengurangan, ataupun kelebihan jumlah RTS yang akan disubsidi Kementerian Sosial.

Tahun lalu, jatah yang diteima Pemprov NTB untuk sebanyak 471.566 RTS. Data penerimanya masih

mengacu pada data rekomendasi TNP2K. Jumlah Raskin yang akan dislaurkan tahun ini sebanyak 84.881.880 Kg Raskin bagi 471.566 RTS. Dengan alokasi sebanyak 15 kg setiap bulannya, dengan harga tebus sebesar Rp 1.600/ Kg. Atau sebanyak 7.073.490 kg raskin yang disalurkan setiap bulannya kepada masyarakat miskin. (bul)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/bul)

KAPAL LISTRIK - Kapal raksasa pembangkit listrik yang siap diberangkatkan ke NTB. PLN Wilayah NTB saat ini tengah mempersiapkan infrastruktur untuk bersandarnya kapal ini.

PT. AP Ingin Beli Aset Pemprov di BIL

(Suara NTB/bul)

PEMPROV Jawa Timur menyatakan mendukung pembiayaan seluruh UMKM yang ada di Kantor Perwakilan Dagang (KPD)-nya di beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya di NTB. Dukungan tersebut dalam bentuk komitmen mendukung pembiayaan kepada siapa saja pelaku usaha yang menjadi mitra bisnis pengusaha di provinsi industri itu.

Bank Jatim telah ditunjuk pemerintah daerahnya melaksanakan amanat tersebut.

“Siapa saja yang menjadi mitra bisnis pengusaha Jatim, Bank Jatim siap mendukung pembiayaannya,” kata Manajer Pengelola KPD Jatim di Mataram, Ir. Bing Gianto.

Baru-baru ini, pemda Jawa Timur telah mengundang seluruh pengelola KPD-nya yang ada di beberapa provinsi. Yang dibahas adalah rencana pengembangan bisnis dan kemitraan. Pembiayaan dapat diberikan oleh Bank Jatim, jika pengusaha di daerah menyiapkan bahan baku berbagai komoditas.

“Kredit sebesar Rp 27 juta, tidak dibebankan jaminan kepada UMKM yang menjadi mitra bisnis pengusaha Jatim, yang penting ada barang yang dikirim ke Jawa Timur, Bank Jatim yang akan membiayainya,” tambah Bing Gianto.

Kepada media ini di Mataram, Jumat (29/1), dikatakan ini menjadi peluang besar bagi UMKM di NTB membangun kemitraan dengan pengusaha Jawa Timur. KPD Jawa Timur di Mataram, membuka ruang selebar-lebarnya kepada UMKM di daerah ini menjadi mitra. Untuk komunikasi, bahkan disiapkan waktu 24 jam.

Jawa Timur ingin menjadi daerah produsen terbesar di Indonesia. Meskipun, bahan bakunya harus mendatangkan dari daerah lain. Setiap bahan baku yang dikirim dari berbagai daerah, selanjutnya akan diolah dalam bentuk jadi, dan dilabeli sebagai produk Jawa Timur.

“Itu tidak masalah, yang penting produk kita di NTB khususnya, memiliki pasar penjualan yang jelas. Sebab brand produk kita belum begitu kuat,” tambah Bing Gianto. Terhadap peluang ini, pemerintah daerah diajaknya agar mendorong seluruh UMKM, dengan berbagai latar belakang produk bahan mentah agar menjadi mitra pengusaha Jawa Timur melalui KPD yang ada di jalan Catur Warga Mataram.

Untuk pemasaran produk-produk Jawa Timur, pemerintah daerah setempat telah membuka kerjasama dengan buyer dari Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa lainnya. Kemungkinan besar, Februari ini kemitraan tersebut telah berjalan.

“Maka dari itulah, pengusahanya harus menyerap sebanyak-banyaknya bahan baku dari berbagai daerah untuk diolah. Dan langkah itulah yang diperkuat dukungannya oleh Bank Jatim. KPD sekarang diperbolehkan membangun kemitraan dan berbisnis,” demikian diterangkan. (bul)

Mataram (Suara NTB) Manajemen PT. Angkasa Pura I masih ingin membeli aset Pemprov NTB di Bandara Internasional Lombok (BIL).

Keinginan tersebut disampaikan kembali pada pertemuan dengan perwakilan Pemprov NTB di Jakarta pe-

kan ini.

Keseriusan PT. AP I tersebut, ditegaskan oleh manajemennya, bahwa berapapun harga yang ditetapkan oleh tim aprasial terhadap harga aset pemerintah daerah ini, manajemen telah menyiapkan anggarannya.

“Kita sudah melakukan pertemuan lagi di Jakarta, menindaklanjuti kesepatan besaran kontribusi yang harus disetor PT. AP I kepada pemerintah daerah. PT. AP malah mengajukan lagi rencananya membeli aset Pemprov di BIL,” kata Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, MM. di ruang kerjanya, Jumat (29/ 1). Manggaukang menyebut masih enggan membahas rencana tersebut. Yang paling penting menurutnya, PT. AP I sesegera mungkin menyetor-

kan kontribusinya sebagai bentuk kewajiban atas penggunaan aset daerah.

Dalam pertemuan tersebut, ia memimpin langsung perwakilan Pemprov NTB. Ikut serta di dalamnya, Kepala Biro Hukum Setda NTB, Rusman, Kepala Biro Kerjasama, Muh. Rum. Dari unsur DPRD NTB, ikut serta juga Mori Hanfi, H. Rumaksi, Johan Rosihan dan Ruslan Turmuzi. Sementara dari unsur akademisi, dilibatkan Dr. Basuki Prayitno, Dr. M. Firmansyah dan Dr. Sadikin Amir. Dari PT. AP I selaku pengelola BIL, hadir langsung semua jajarannya.

Dr. Manggaukang mengatakan, Pemprov NTB mengajukan kontribusi yang diterima sebesar Rp 114 miliar dari PT. AP I, sesuai hasil perhitungan tim apraisal setelah aset di

BIL digunakan tahun 2010 lalu. Namun besarannya yang disepakati oleh kedua belah pihak tentu masih menunggu hasil kesepakatan tengahnya.

“Kita hanya mengajukan besarannya segitu, berapa yang disetujui PT. AP I, inilah yang kita sama-sama sepakat untuk mempercepat prosesnya,” demikian disebutkan.

PT. AP I dan Pemprov NTB juga sepakat menunjuk tim aprasial di Denpasar, untuk menghitung kembali nilai aset di BIL dengan harga saat ini.

Aset-aset tersebut mencakup areal apron (parkir pesawat) seluas 48.195 meter persegi, taxiway (areal parkir taksi) seluas 13.859 meter persegi. Selanjutnya, areal pelayanan jalan (service road) seluas 6.897 meter persegi dan areal pendaratan heli (heli pad) seluas 450 meter persegi. (bul)

SUARA NTB Sabtu, 30 Januari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kualitas Proyek Buruk Belum Tentu Masalah BANYAKNYA proyek molor yang terjadi di Lombok Timur (Lotim) belum tentu dianggap bermasalah secara hukum. Semua pihak diminta berpikir positif terhadap pelaksanaan proyek yang diketahui sebagai program-program pemerintah.

Hal ini ditegaskan Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong, Iwan Gustiawan. Kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (29/1), ia mengaku mengetahui sejumlah proyek yang (Suara NTB/rus) belum rampung pengerjaanIwan Gustiawan nya hingga berakhir target waktu yang telah ditetapkan. Termasuk di antaranya SDN 7 Terara, Pasar Masbagik dan proyek pemerintah lainnya.

Dikatakan, proyek tersebut sedang dalam proses pengerjaan. Kesempatan waktu yang ada hendaknya diberikan dulu kepada pelaksana proyek. Pihak kejaksaan tidak akan mengusik. Terkecuali sudah jelas ada indikasi korupsinya.

“Barang yang sedang dikerjakan, biarkan kerja dulu. Kalau kita, jika dianggap cukup indikasinya baru masuk,” terangnya.

Seperti pembangunan SDN 7 Terara diakui sudah lewat batas waktunya. Lewat batas waktu bukan berarti tidak diperbolehkan secara aturan untuk melanjutkan. “Kan ada aturan memperpanjang,” ucapnya Diketahui pula akibat molornya proses pengerjaan sekolah tersebut membuat ramai. Pihak kejaksaan pun hanya bisa mengintip dulu. Prinsip, dalam pembangunan sekolah yang dikedepankan adalah azas manfaatnya sebagai tempat pendidikan.

Logikanya, semua orang pasti pernah terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan dan tidak sesuai yang ditargetkan. Termasuk yang dialami sendiri oleh Kasi Pidsus Kejari Selong ini yang terkadang mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan perkara.

Selanjutnya ditambahkan, Kejari memiliki kewenangan mengusut kasus korupsi hingga sampai batas Rp 5 miliar. Aturan tersebut tidak menutup kemungkinan lebih dari itu. Pertimbangan pembatasan itu semata hanya karena keterbatasan personel. (rus)

Penertiban ’’Fast Boat’’ Bali-Trawangan

KLU Minta Disbudpar NTB Berkoordinasi Tanjung (Suara NTB) Rencana penertiban fastboat Bali – Gili Trawangan oleh Pemprov NTB c.q Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, mendapat tanggapan dari Penjabat Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Ashari, SH, MH. Menurut Ashari, sebelum Disbudpar NTB merealisasikan niatannya, hendaknya Disbudpar berkoordinasi dengan Pemda KLU. “Sebelum membuat kesimpulan, Kadis Pariwisata NTB harus berkoordinasi dulu dengan Pemkab. Jangan sampai statemennya dapat berdampak pada kondusivitas pariwisata di 3 Gili dan menimbulkan kerugian bagi Pemda,” ungkap Ashari, Jumat (29/1).

Penjabat Bupati menjelaskan, dampak penertiban harus dikaji lebih dulu sebelum langkah tersebut benar-benar dilakukan.

Dalam hal ini, ujarnya, Disbudpar NTB memiliki persepsi berbeda dengan Pemda KLU ataupun pengusaha 3 Gili yang bersentuhan langsung dengan aktivitas pariwisata internasional.

Ashari menilai, rute penyeberangan Bali-Trawangan sejatinya sudah diatur dalam peraturan Kementerian Perhubungan.

Pertimbangan itulah, maka Disbudpar agar berkoordinasi dengan lintas sektor agar tidak salah mengambil kesimpulan.

Ashari bahkan menuding, Disbudpar NTB dengan rencana itu terkesan mengada-ada. Sebagai objek kebijakan, suka tidak suka, masyarakat pelaku usaha jasa pariwisata akan terkena dampak psikologi dari statemen ataupun langkah riil Disbudpar NTB. “Ada banyak persoalan yang harus dipikirkan selain penertiban. Saat ini, sektor pariwisata Lombok Utara di 3 Gili memerlukan sentuhan kebijakan untuk memenuhi infrastruktur. Penertiban itu mudah, tapi bagaimana infrastruktur ini dibenahi dulu,” paparnya.

Ashari mengisyaratkan, Pemda KLU amat berkeinginan memiliki sarana dan prasarana dermaga satu pintu. Untuk rencana dimaksud, Pemda setidaknya memerlukan anggaran tidak kurang dari Rp 60 miliar. Ia berkeyakinan, sarana ini dengan sendirinya akan mampu menertibkan tata transportasi (keluar - masuk) armada dari dan menuju 3 Gili. Keberadaan armada ini nantinya difungsikan sebagai pintu masuk dan keluar boat rute Bali - Trawangan. Pintu ini juga sekaligus sebagai filter bagi masuknya narkoba ke 3 Gili dan KLU pada umumnya.

Sebelumnya, mencuat di media massa jika Kepala Disbudpar NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si mengaku, sedang melakukan finalisasi dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), terkait dengan rencana penertiban rute penyeberangan kapal cepat Bali-Gili Trawangan. Faozal tak menampik jika penertiban jalur penyeberangan dari Bali yang selama ini langsung ke Gili Trawangan para pengusaha atau operator kapal cepat akan mengeluh, karena biaya akan bertambah.

Namun, kata Faozal, Pemprov NTB punya kepentingan untuk tetap menjaga keberlangsungan sektor pariwisata di tiga gili (Trawangan, Meno dan Air). Apapun itu, menurut Faozal, pemerintah juga memiliki kepentingan yang harus didengar oleh para pengusaha, karena ada lingkungan lainnya yang perlu dijaga dan dilestarikan. (ari)

Diduga Akibat Terlalu Banyak Pembagian ke Sub Kontraktor Selong (Suara NTB) Buruknya kualitas proyek termasuk proyek irigasi diduga akibat terlalu banyak pembagian sub kontraktor. Indikasinya, pelaksana dari sebuah proyek bukan dari pemenang tender yang sebenarnya. Namun telah diberikan ke kontraktor lain. Bahkan tidak jarang yang sudah diberikan itu mengalihkan lagi pada orang lain.

Salah seorang kontraktor yang tidak mau dikorankan namanya pada Suara NTB, Jumat (29/1), mengaku, margin keuntungan yang diperoleh oleh pelaksana di lapangan terlalu kecil, sehingga terpaksa memainkan campuran bahan materialnya. Tak ayal kualitas hasil pekerjaan itu akan cepat sekali rusak.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lotim Sateriadi yang dikonfirmasi mengenai pola permainan sub-sub kontraktor itu mengatakan pihaknya hanya melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksana yang dimenangkan dalam tender proyek.

Pelaksana di lapangan akan dinilai sebagai membawa bendera pemenang tender yang menang. Pihaknya tidak memperhatikan apakah proyek disubkan atau tidak. Alasannya, tanggung jawab penuh tetap

(Suara NTB/rus)

BERMASALAH - Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan saat meninjau lokasi pelaksanaan proyek yang ada di Sembalun beberapa waktu lalu. Bupati menemukan banyak proyek di lapangan yang pengerjaannya bermasalah. akan dibebankan kepada pelaksana pemenang tender.

Beberapa waktu lalu, Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan mengunjungi salah

satu proyek yang dikerjakan di Sembalun. Secara sederhana bupati menunjukkan cara mengecek kualitas campuran bahan-bahan material yang

masyarakat menengah ke bawah saat ini terus mengalami peningkatan.

“Kelangkaan memang terjadi ketika musim pengomprongan tembakau. Kondisi itu tidak bisa kita pungkiri, karena masih banyak masyarakat yang menggunakan elpiji 3 kg.

Namun, khusus untuk musim omprong tembakau kemarin, masyarakat sudah mulai sadar dan menggunakan, kayu, cangkang sawit dan lainnya,” jelasnya.

Melihat ketersediaan stok elpiji yang terbilang cukup aman di Lotim, pihak dari ESDM PP Lotim juga mengimbau kepada agen dan pangkalan, termasuk pengecer untuk tidak melakukan permainan harga, terutama melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditentukan. Tindakan itu, tentunya sudah menyalahi aturan dan mempersulit masyarakat. (yon)

pasir yang digunakan pun terlihat kurang baik, karena banyak campuran tanah. Selain itu, warna pasir cenderung kecoklatan. (rus)

Kesbangpol Lobar Koordinasi Pepohonan Jalur Pusuk Rawan Tumbang dengan Polisi Giri Menang (Suara NTB) Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Lombok Barat (Lobar) Ahdiat Subiantoro menyatakan pihaknya tetap memantau perihal adanya dua warga Lobar asal Desa Sandik Batulayar dan Bajur Labuapi. Pihaknya belum bisa memastikan apakah kedua warga ini hilang, karena bergabung organisasi tertentu atau tidak. Sebab hal ini perlu dilakukan penyelidikan oleh

aparat kepolisian.

“Kita belum berani pastikan apalah dua warga hilang ini bergabung dengan Gafatar atau tidak, itu perlu penyelidikan. Kami juga koordinasi dengan polisi untuk melacak keberadaan mereka,’’ ujarnya, di ruang kerjanya, Jumat (29/1).

Sementara itu, Kapolres Lobar, AKBP Winky Adhitya Kusumo menyatakan pihaknya terus melakukan pelacakan terhadap dua warga yang ter-

indikasi hilang lantaran diduga bergabung dengan organisasi Gafatar. Sampai saat ini, polres tengah melakukan pencarian keberadaan dua warga tersebut. “Polres berkoordinasi dengan Polda untuk melacak keberadaan kedua warga tersebut,”kata Winky.

Dugaan semntara, dua warga ini bergabung dengan organisasi terlarang Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

Namun pihaknya belum bisa memastikannya. (her)

Lotim Harus Dapat Bagian dari TNGR Selong (Suara NTB) Retribusi dari proses trekking Rinjani dalam catatan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) diakui cukup besar, yakni mencapai Rp 4 miliar. Besarnya jumlah retribusi ini tentu saja tidak hanya dinikmati sendiri oleh TNGR. Namun, daerah yang menjadi lokasi taman nasional ini perlu mendapat bagian.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori, Jumat (29/1).

Diakuinya, selama beberapa tahun ini Lotim tidak pernah dapat kecipratan retribusi dari trekking Rinjani. Pasalnya, penarikan retribusi ini sudah diambil pihak TNGR dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Lotim dinilai memiliki hak sebagai daerah yang sebagian besar dilalui untuk

(Suara NTB/rus)

Daeng Paelori trekking mendapatkan bagian dari retribusi ini. Apalagi, sebagian besar kawasan Gunung Rinjani masuk wilayah hukum Kabupaten Lotim.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset diminta segera koordinasi dengan

pihak TNGR bagaimana polanya agar Lotim bisa dapat. ‘’Bisa saja dalam bentuk dari tiket yang dijual TNGR untuk trekking sebagai tambahan retribusi PAD bagi Lotim,’’ harapnya.

Kalaupun tidak demikian, ujarnya, pihak TNGR yang sudah mendapatkan uang banyak dari aktivitas trekking Rinjani hendaknya bisa membangun fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di lokasi objek wisata termasyhur di Lotim. “Segera bangun fasilitas umum seperti toilet dan lainnya,” pintanya.

Diketahui selama ini fasilitas umum yang ada di objek-objek wisata yang masuk kawasan TNGR ini masih sangat minim. Padalah fasilitas tersebut sangat bermanfaat dan menambah kenyamanan wisatawan yang berkunjung. (rus)

Dinas ESDM dan PP Pastikan Stok Elpiji Aman Selong (Suara NTB) Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan (PP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memastikan jika stok elpiji 3 kg di awal tahun 2016 ini aman. Kondisi itu disebabkan musim omprongan tembakau sudah berlalu dan masyarakat yang menggunakan gas LPG 3 kg untuk omprong tembakau juga berkurang.

Demikian disampaikan Kasi Pengadaan dan Penyaluran Bidang Perdagangan pada ESDM dan PP Lotim, Ahmad Wasilun, Jumat (29/1).

Dikatakannya, pihaknya akan tetap melakukan pengawasan untuk tetap menjaga ketersediaan stok elpiji 3 kg.

Pasalnya, jika ketersediaan elpiji tetap terjaga akan berdampak terhadap harga. Kondisi itu, akan membuat masyarakat nyaman, karena penggunaan elpiji di kalangan

digunakan kontraktor.

Terlihat gambaran sederhana kualitas campuran yang mudah sekali terlepas saat digesek-gesekkan. Kualitas

(Suara NTB/yon)

DISTRIBUSI - Salah satu agen elpiji 3 kg di Lotim saat melakukan pendistribusian ke pangkalan. Pada saat sekarang ini, stok elpiji aman, karena musim omprongan tembakau sudah berakhir.

Tanjung (Suara NTB) Masuknya musim penghujan mengakibatkan banyaknya lereng dan pepohonan di jalur Pusuk yang terancam longsor atau tumbang. Kendati demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) kesulitan melakukan antisipasi kemungkinan pepohonan tumbang dan menimpa pengendara dikarenakan status hutan Pusuk sebagai kawasan hutan lindung.

Kepala Pelaksana BPBD KLU, Raden Tresnawadi, Jumat (29/1) mengakui, di beberapa ruas jalan Pusuk terdapat beberapa kayu dengan kemiringan 15 derajat dan terancam tumbang. Idealnya pohon ini harus ditebang, sehingga tidak mengkhawatirkan bagi pengendara, apalagi sampai menimpa pengendara.

Salah satu pohon dimaksud, berada di tikungan 12 dari Pusuk Pass ke KLU. “Berdasarkan survei kami, salah satu pohon besar di tikungan 12 kondisinya sudah miring. Dengan kondisi hujan terus menerus, bukan mustahil pohon ini akan tumbang dengam sendirinya,” ujar Tresnawadi.

Menurutnya, harus ada izin dari pemerintah pusat untuk sekadar mengamankan satu

jenis pohon di lokasi tersebut.

Hal tersebut tentunya sangat menyulitkan pemerintah di daerah walaupun pada konteks yang positif.

“Dari 92 tikungan yang ada di Pusuk, semua pohon yang berada di sana kita atensi.

Hanya saja, kita tidak bisa sembarang tebang, karena itu ranah Kementerian Kehutanan,” sambungnya.

Namun demikian, mengantisipasi kemungkinan pohon tumbang pihaknya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Bidang Kehutanan pada Dinas Pertanian (DPPKKP) KLU. BPBD hanya bisa menunggu, jika pohon tumbang pada saatnya, maka ketika itu juga pohon akan dibersihkan.

Tresnawadi berharap, pada konteks tertentu seperti menjaga keselamatan pengendara jalur Pusuk, ada baiknya izin pusat untuk menebang lebih awal diperoleh. Terlebih lagi, BMKG memprediksi puncak musim hujan akan terjadi pada bulan Januari - Februari, dan baru akan berakhir pada Maret mendatang. ‘’Kami di BPBD maunya dipotong saja, apalagi sekarang kondisinya sedang rawan cuaca buruk, hujan disertai angin kencang,” demikian Tresnawadi. (ari)

Puluhan SKPD Belum Rampungkan Temuan BPK Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan data yang diterima Plt Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid dari 32 SKPD ditambah 10 kecamatan di Pemkab Lobar, baru 15 SKPD saja yang sudah menyelesaikan temuan BPK yang bersifat administratif menyangkut aset dan keuangan. Sedangkan sisanya sebanyak 39 SKPD belum menuntaskan temuan.

Banyaknya SKPD yang belum menuntaskan temuan ini menjadi catatan Plt Bupati terhadap kepala SKPD. Untuk itu, ia mendorong kepala SKPD mempercepat penyelesaian temuan ini. “Dari sekian banyak SKPD baru 15 SKPD yang menuntaskan 100 persen temuan BPK, sisanya setengah lebih belum,” ungkapnya, Jumat (29/1).

Kaitan dengan masalah aset, jelasnya, pemda berkomitmen besar menertibkan masalah aset. Namun demikian perlu diketahuimasalah aset di Lobar sangat ribet bagaikan benang kusut, sehingga butuh waktu lama untuk melakukan penertiban. Di samping itu, permasalahan aset ini rawan berurusan dengan hukum, karena itu pihaknya pelan-pelan melakukan

penertiban supaya tidak melanggar hukum.

Seperti diketahui tahun lalu, Lobar memperoleh opini WTP dari BPK. Namun tidak menjamin persoalan aset ini tuntas 100 persen, sehingga perlu upaya keras menuntaskannya. Terkait itu, pihaknya terus menggenjot SKPD yang belum menuntaskan temuan khususnya aset. “Dalam beberapa bulan terakhir ini, petugas barang dan aset kami karantina supaya penanganannya cepat,” ujarnya.

Sampai saat ini, ia memperoleh laporan baru ada 15 SKPD yang bisa menuntaskan 100 persen temuan BPK. Sedangkan setengah lebih dari jumlah SKPD belum. Namun, dirinya optimis temuan LHP ini akan bisa selesai tanggal 31 Januari mendatang. Ia menambahkan, saat ini BPK sudah turun ke Lobar untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan kaitan dengan laporan keuangan Lobar.

Untuk itu ia men-deadline SKPD yang belum menyelesaikan tindak lanjut temuan LHP BPK. SKPD ini bakal dijatuhkan sanksi jika tidak mampu menyelesaikan temuan hingga batas akhir yang ditetapkan BPK. (her)

SUARA NTB Sabtu, 30 Januari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Terkait Mutasi Pejabat, Plt Bupati Dipanggil KASN Giri Menang (Suara NTB) – Plt Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAG, MSi, mengaku menerima undangan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dimintai klarifikasi terkait mutasi yang dilakukan akhir tahun lalu. Undangan panggilan KASN ini menindaklanjuti laporan sejumlah LSM dan mantan Sekda H. M. Uzair ke KASN beberapa waktu lalu.

“Ya memang ada undangan dari Komisi ASN, terkait soal mutasi itu. Undangannya hari Selasa pekan depan,” aku Fauzan di Kantor Bupati Lobar, sebelum melaksanakan Shalat Jumat, Jumat (29/1).

Dikatakan, pihaknya bisa

saja tidak memenuhi panggilan itu, namun karena itu sifatnya undangan, maka pihaknya akan memenuhinya. Dirinya berencana berangkat ke Jakarta Senin (1/2) mendatang dalam konteks menghadiri penjelasan masalah Adipura di Kementerian Kehu-

tanan dan Lingkungan Hidup. Ia akan didampingi sejumlah kepala dinas, antara lain Kepala Badan Lingkungan Hidup, H. L. Edi Sadikin dan Kepala Dinas Kehutanan, Agus Gunawan.

Kemungkinan, katanya, setelah kegiatan di kemente-

rian dirinya langsung ke KASN untuk memenuhi panggilan.

Dijelaskan, KASN kemungkinan akan meminta klarifikasi soal mutasi sejumlah pejabat yang dilakukan akhir tahun lalu. Menurutnya hal ini tidak dipersoalkannya, karena tentunya langkah ini bagus sebagai bentuk kecintaan masyarakat terhadap daerah ini. “Provinsi saja dua kali diundang untuk diminta klarifikasi,” imbuhnya.

Menurutnya penting dirinya menghadiri panggilan KASN,

sebab untuk menjawab laporan yang masuk ke KASN. Sebab pasti yang dilaporkan hal-hal yang negatif dan salah atau keliru, sehingga pihaknya perlu menjelaskan dari pihak pemda sendiri untuk membandingkan.

Menyinggung pemberhentian Sekda yang dipertanyakan karena dinilai belum masuk usia pensiun menurut Fauzan sudah sesuai ketentuan. Artinya, pejabat berusia 58 tahun plus satu hari, begitu tidak menjabat di eselon II, maka otomatis pensiun.

Ia sebenarnya berharap tidak ada yang melapor terkait mutasi yang dilakukan di lingkup jajaran pejabat eselon II, termasuk mengganti sekda.

Adanya sejumlah pihak yang melapor itu adalah hak masing-masing pihak. Ia tak berhak melarang masyarakat melapor terkait kebijakan yang diambil. Menurutnya lebih banyak yang melapor malah lebih bagus sebab hal itu menandakan banyak pihak yang peduli terhadap Lobar.

Terkait kejanggalan yang

dilaporkan, komposisi anggota pansel yang tak sesuai ketentuan, menurutnya tidak ada persoalan. Bahkan, katanya, karena komposisi pansel diambil dari luar pihaknya memperoleh apresiasi, sebab dinilai lebih objektif. Dijelaskannya, yang dimaksud komposisi pansel berasal dari lingkup pemda tidak harus dari Pemda Lobar.

Akan tetapi disebut pemda bisa dari pemprov. “karena tidak memakai unsur Pemda Lobar itu kami dinilai lebih objektif,” imbuhnya. (her)

Calon Pendamping

Fauzan Berharap Parpol Pengusung Ajukan Dua Nama

Ubah Pola Pendekatan PEMKAB Lombok Barat (Lobar) merubah pola pendekatan ke masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan ke depan.

Tahun ini, Pemda turun langsung ke semua kecamatan untuk mensosialisasikan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di masing-masing wilayah terkait. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi adan(Suara NTB/her) ya pihak kecamatan dan Hj. Baiq Eva desa yang tak tahu adanya Nurcahyaningsih pembangunan di daerahnya seperti yang kerap kali dikeluhkan pihak desa.

Demikian disampaikan Asisten I Setda Lobar (Bidang Pemerintahan) dan Kesra, Dra. Hj. Eva Nurcahyaningsih, Jumat (29/1). Dikatakan, awal tahun ini pihaknya menggelar roadshow ke semua kecamatan untuk memberi sosialisasi perencanaan pembangunan kepada pihak kecamatan hingga jajaran desa.

Alasan hal ini perlu dilakukan, karena selama ini sering kali desa dan camat tidak tahu ada proyek di daerahnya. “Makanya polanya diubah menggunakan pola baru, kami jemput bola dengan turun sosialisasi ke 10 kecamatan terkait rencana pembangunan,” kata Eva sapaan akrab Asisten I ini.

Sejauh ini baru 10 kecamatan yang sudah disasar. Tim yang terdiri dari Plt bupati dan Asisten dan SKPD turun keliling ke kecamatan untuk menyampaikan terkait program pembangunan. Tim ini turun secara bergilir ke kecamatan dengan membawa langsung SKPD terkait.

Langkah ini dilakukan supaya program pemda diketahui oleh masyarakat yang disebarluaskan oleh desa dan kecamatan.

Lebih-lebih saat ini, desa sedang menggelar musrenbang desa.

Sesuai tahapan, program yang diusulkan masyarakat pada musrenbang di desa dibawa ke musrenbang kecamatan lalu musrenbang tingkat kabupaten. Selanjutnya usulan itu dibawa ke musrenbang tingkat provinsi lalu musrenbang nasional. (her)

Jelang Kunjungan Presiden Joko Widodo

Polres Loteng Intensifkan Operasi Keamanan Praya (Suara NTB) Rencana kedatangan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) awal Bulan Februari mendatang disikapi jajaran Polres Loteng dengan mulai melakukan berbagai persiapan. Salah satunya, dengan mengintensifkan kegiatan razia dan operasi keamanan lainnya di seluruh wilayah kerja Polres Loteng.

Kabag Ops Polres Loteng, Kompol I Ketut Tamiana, kepada Suara NTB, Jumat (29/1), menjelaskan, kegiatan operasi bukan hanya di wilayah-wilayah yang akan dikunjungi oleh presiden saja. Tapi di semua wilayah, sehingga saat kunjungan presiden nantinya, kondisi Loteng benar-benar aman.

“Sekecil apapun potensi gangguan keamanan, kita antisipasi sejak sekarang,” ujarnya.

Terhadap persiapan pengamanan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan TNI dan pemerintah daerah untuk bisa bersama-sama menjaga dan mendukung kondusivitas wilayah. Disinggung agenda yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Loteng nantinya, Tamiana mengaku pihaknya belum memperoleh tentatif jadwal dari pemerintah pusat. Pihaknya baru memperoleh kepastian kalau presiden akan menghadiri acara Hari Pers Nasional di kawasan Kuta pada tanggal 9 Februari mendatang. ‘’Memang ada beberapa agenda lainnya yang rencananya akan digelar. Seperti kegiatan penghijauan di kawasan Bandara Internasional Lombok (BIL) dan operasi katarak masal di RSUD Praya. Tapi itu semua masih dalam rencana. Belum ada konfirmasi yang pasti,” tegasnya.

Khusus untuk kegiatan pengamanan pada saat kunjungan Presiden Joko Widodo tersebut, Polres Loteng bakal menerjunkan kekuatan penuh, baik dari personel Polres Loteng maupun Polda NTB. (kir)

Kriminalitas di Loteng Meningkat

Masyarakat Diminta Galakkan Siskamling Praya (Suara NTB) Aksi kriminalitas diwilayah hukum Polres Lombok Tengah (Loteng) pada awal tahun 2016 ini, dirasakan mulai menunjukkan trend peningkatan.

Untuk itu, masyarakat di daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap segala potensi kejahatan yang bisa terjadi di wilayahnya masing-masing.

Kabag. Ops. Polres Loteng, Kompol Ketut Tami(Suara NTB/dok) ana, kepada wartawan, JuI Ketut Tamiana mat (29/1), menjelaskan, dalam menjaga stabilitas keamanan paling tidak di wilayahnya masing-masing penting dilakukan oleh masyarakat.

Guna mengantisipasi terjadinya aksi kejahatan.

Selain kewaspadaan diri, kewaspadaan secara kelompok juga penting. Salah satu bisa berupa menggalakkan kegiatan pengamanan wilayah atau siskamling, secara berkelanjutan. Dengan begitu, potensi terjadi kejahatan di wilayah tersebut bisa diminimalir. “Siskamling penting, guna menjamin stabilitas keamanan di wilayah tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, kalau semua daerah benar-benar menggalakkan siskamling dan semua lapisan masyarakat ikut terlibat, maka stabilitas keamanan akan bisa benar-benar terwujud.

Karena tidak mungkin, kalau urusan keamanan hanya diserahkan ke aparat kepolisian saja. Sementara aparat kepolisian juga dihadapkan dengan berbagai kendala. Seperti jumlah personel keamanan yang terbatas. Termasuk dukungan sarana dan prasarana pendukung keamanan, sehingga menjadi penting, keterlibatan masyarakat secara aktif. (kir)

(Suara NTB/her)

TANAM - Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menanam bibit manggis di halaman kantor Dishut Lobar sebagai tanda pencanangan penanaman bibit pohon di halaman kantor instansi di Lobar, Jumat (29/1).

SKPD Tak Tanam Pohon Bakal Disanksi Giri Menang (Suara NTB) – Dalam upaya menggencarkan aksi penanaman pohon di luar kawasan hutan di Lombok Barat (Lobar), Dinas Kehutanan (Dishut) memulai menanam pohon di lingkup Kantor SKPD terkait, Jumat (29/1). Pemkab Lobar mencanangkan penanaman pohon secara serentak di seluruh halaman kantor SKPD, kecamatan, puskesmas, dan sekolah. Apalagi Dishut telah menyebar 3 ribu bibit pohon ke semua instansi.

Hadir dalam pencanangan ini, Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, dan unsur pimpinan SKPD di lingkup Pemkab Lobar.

Dalam kesempatan ini, Plt Bupati mengancam akan memberikan sanksi pada SKPD yang tidak menanam

pohon. Menurutnya, kegiatan penanaman pohon di seluruh kantor SKPD, puskesmas dan sekolah patut diapreasiasi dan harus dikembangkan. ’’Dengan adanya kegiatan semacam ini harus menjadi semangat bersama dalam aksi penghijauan di Lombok Barat,’’ ujarnya mengingatkan.

Fauzan bahkan meminta pada Kepala Dishut beserta jajarannya melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap SKPD dan kantor mana yang tidak menanam pohon agar diberikan teguran atau sanksi.

Menanggapi hal ini, Kepala Dishut Lobar, Agus Gunawan menyatakan, kesiapan dirinya untuk menindaklanjuti instruksi dari Plt Bupati dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap seluruh SKPD dan kecamatan.

“Kami siap mengawal apa yang menjadi instruksi pimpinan (plt bupati),” terangnya.

Menurutnya, pencanangan Jumat kemarin merupakan bagian dari kegiatan reboisasi di luar kawasan hutan. Di mana, reboisasi dimulai dari seluruh SKPD di Lombok Barat. Untuk melaksanakan hal ini, pihaknya telah menyebar 3 ribu bibit pohon terdiri dari 1.200 bibit nangka, 500 bibit ceruring dan 1300 bibit kepundung.

Terkait hutan yang kritis terdapat 17 ribu hektar dari luas lahan hutan 41.981 hektar di Lobar. Dari 17 ribu hektar lahan kritis ini, , 15 ribu hektar di antaranya berada di wilayah Sekotong. Untuk mengatasi lahan kritis ini, Dinas kehutanan telah menyusun strategi dengan penghijauan, reboisasi. (her)

Leher Ditodong Sajam, Harta Dikuras Praya (Suara NTB) Sekawanan rampok, Jumat (29/1) dini hari, menyatroni rumah salah seorang penjaga sekolah di Dusun Lambuh Desa Penujak Praya Barat Lombok Tengah (Loteng).

Hampir seluruh barang berharga milik korban, Sukriadi, dikuras para pelaku. Polisi kini masih mengidentifikasi para pelaku yang diperkirakan berjumlah lebih dari tiga orang tersebut.

Informasi yang diperoleh di Polres Loteng, Jumat siang, menyebutkan, kasus perampokan berlangsung sekitar pukul 03.00 wita. Waktu itu, korban bersama keluarganya tengah beristirahat di dalam rumah. Saat sedang tertidur pulas, korban tiba-tiba mendengar suara pintu rumah didobrak paksa.

Spontan korban pun langsung berlari keluar. Pada saat bersamaan, tiga orang tak dikenal langsung masuk menghadang korban di depan pintu rumah. Salah seorang di

antaranya lantas menodongkan senjata tajam (sajam) ke arah leher korban. Karena merasa nyawanya terancam, korban pun hanya bisa diam tanpa mampu memberikan perlawanan. Begitu pula dengan anggota keluarga lainnya.

Hanya bisa pasrah melihat para pelaku beraksi. “Jadi setelah berhasil mengamankan korban, para pelaku langsung mengobrak-abrik isi rumah korban,” terang Kasubag Humas Polres Loteng, AKP Made Suparta, membenarkan kejadian tersebut.

Dalam aksi ini, kawanan perampok berhasil mengambil hp, uang tunai sebesar Rp 300 ribu, perhiasan emas milik anak korban, tabung gas serta kain sarung dengan nilai kerugian mencapai total jutaan rupiah. “Setelah semua barang berharga milik korban berhasil dikuras, pelaku langsung kabur melarikan diri,” sebutnya.

Begitu para pelaku kabur, barulah korban berteriak minta tolong. Dan, melaporkan ke-

jadian yang menimpanya ke aparat kepolisian setempat.

Polisi yang memperoleh laporan, langsung berupaya melakukan pengejaran dibantu warga sekitar.

Suparta menjelaskan, korban sendiri merupakan penjaga rumah dinas milik Madrasah Abidabi Penujak. Dan, memang letaknya agak jauh dari pemukiman warga, sehingga memudahkan para pelaku menjalankan aksinya. “Rumah dinas yang ditempati korban memang agak sepi dan cukup jauh dari perkampungan,” terangnya. Saat ini, pihaknya masih terus melakukan identifikasi. Untuk mencari tahu identitas para pelaku.

Menurut warga, aksi perampokan di wilayah Desa Penujak sendiri bukan kali ini saja terjadi. Tercatat dalam bulan ini saja, ada sudah sekitar lima kali aksi perampokan terjadi. Warga pun menduga, para pelaku bukan berasal dari luar desa. Tapi berada dari dalam desa. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) – Banyaknya calon wakil bupati (cawabup) yang mengemuka, sedikit tidak mempengaruhi Plt Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, dalam memilih siapa calon yang pas. Meski dalam hal memilih figur, Plt Bupati tidak memiliki kewenangan akan tetapi Fauzan berharap agar lima parpol pengusung mengusulkan dua orang calon saja supaya lebih mudah ditelusuri.

“Jika parpol pengusung bersikeras masing-masing mengusung calon, saya tak harapkan itu terjadi. Saya berharap paling tidak parpol pengusung mengajukan dua nama saja,” harap Plt Bupati, H. Fauzan Khalid, Jumat (29/1).

Kaitan dengan pengusungan cawabup yang nanti mendampinginya menghabiskan sisa masa jabatannya, Fauzan menyerahkan sepenuhnya ke parpol pengusung. Sebab yang memiliki kewenangan adalah parpol pengusung. Ia akan memiliki kewenangan ketika calon yang diusulkan lebih dari dua, maka dirinya berhak memilih minimal dua orang untuk diusulkan ke dewan untuk dipilih.

Jika calon yang diusung parpol pengusung dua orang, maka tentunya langsung dipilih di dewan siapa yang mendapatkan suara terbanyak. Diakuinya saat ini ia intens menjalin komunikasi dengan parpol pengusung untuk mencari tahu track record masing-masing calon yang diusung. “Ketika ada calon yang dimunculkan oleh parpol, kami langsung berkomunika-

si dengan parpol pengusung untuk mencari tahu,” akunya.

Sebab bagaiamana pun jelasnya, ketika muncul nama A disebut menjadi calon bupati maka akan banyak informasi yang akan dierap terkait sosok si A. Dalam hal ini, dirinya akan lebih banyak mendengar aspirasi dan masukan dari masyarakat.

Menanggapi harapan Plt bupati ini, para parpol pengusung memiliki pernyataan yang beragam. Seperti halnya PDIP telah mengusung kadernya sendiri, tak ketinggalan pula PAN sudah mengarahkan dukungan ke putra semata wayang H. Zaini Arony, Nauvar Farinduan. Sementara parpol lain, seperti Hanura, masih menjalin komunikasi.

Ketua DPD PAN Lobar, Adnan menyatakan tidak mungkin parpol pengusung menonton saja proses suksesi penetapan cawabup. “Kemungkinan semua parpol mengusung calon sendiri, tapi itu bisa saja tidak terjadi jika parpol sepakat,” katanya.

Khusus PAN jelasnya, sudah tentu akan memprioritaskan kader untuk diusung sebagai cawabup. Namun tak menutup kemungkinan juga PAN akan mengusung di luar kader, akan tetapi melalui proses sesuai ketentuan parpol. Sedangkan PDIP telah lebih dulu menyatakan sikap mendukung Ketua DPC PDIP Sardian sebagai cawabup. Terpisah, Sekretaris DPC Hanura, Hamroni saat ini belum memutuskan mendukung calon manapun. Namun potensinya Hanura akan mengusung kader sendiri. (her)

Tolak Perpanjangan Izin PT.ILLB

Plt Bupati Dorong Provinsi Surati Menteri ESDM Giri Menang (Suara NTB) – Plt Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, mendorong pemerintah provinsi bersurat ke Kementerian ESDM untuk menolak perpanjangan izin PT Indotan Lombok Barat Bangkit (PT. ILBB). Alasannya, sejauh ini perusahaan tersebut tak serius mengelola kawasan tambang yang sudah diperoleh Izin Usaha Pertambangan-nya (IUP). Pemda juga menilai kesepakatan persoalan saham 10 persen tidak jelas.

Fauzan mendukung agar lahan tambang seluas 18 hektar lebih yang dikuasai izinnya oleh PT. ILLB segera dilepas menjadi kawasan cadangan nasional, sehingga pemerintah bisa mempercepat pelelangan jika izin PT.ILLB habis. Apalagi lahan tambang itu telah diminati oleh PT. Aneka Tambang Tbk, salah satu perusahaan negara (BUMN).

Ditemui di ruang kerjanya Jumat (29/1), Fauzan menyatakan setelah IUP eksplorasi habis tanggal 6 Januari lalu, maka secara otomatis izin PT Indotan mati dan tidak berlaku lagi jika tidak diperpanjang. Perpanjangan izin inipun ada ketentuannya, tahapan pertambangan dinaikkan dari eksplorasi ke eksploitasi (produksi). Jika hal ini tidak dilakukan maka izin tidak berlaku lagi.

Terkait perpanjangan izin, sejauh ini pihaknya tidak tahu sejauh mana prosesnya di Kementerian ESDM. Pihaknya belum diberitahukan oleh kementerian atau dari pihak

PT.ILLB terkait hal ini. Terakhir lanjut Fauzan, pihak terkait pernah bersurat ke Pemda Lobar. Di mana isi surat, PT Indotan meminta legalisir rekomendasi pemda yang dulu (izin pertama) sebagai keperluan untuk mengurus perpanjangan izin. Namun saat itu pemda tidak mau melegalisir.

Pemda membalas surat PT.ILLB, jika pemda meminta kejelasan terkait agreement (persetujuan) masalah saham 10 persen bagian Pemda.

Dikatakan, masalah saham ini harus dituangkan dalam agreement bahwa saham 10 persen itu masuk non delusi.

“Sebab dalam agreement sebelumnya tidak jelas karena tidak disebut delusi dan non delusi,” imbuhnya.

Dimaksud delusi, jelas Fauzan lebih jauh, misalnya besarnya modal Rp 100 miliar, maka Lobar memiliki modal Rp 10 miliar.

Dalam proses berikutnya, misalnya PT. ILLB mengeluarkan biaya, maka pemda mengeluarkan biaya. Sedangkan jika kesepakatannya non delusi, maka Lobar tidak ikut mengeluarkan biaya. “Ini yang saya minta diperjelas,”imbuhnya.

Pascabersurat, PT.ILLB tidak pernah datang lagi ke pemda menindaklanjuti surat tersebut. Sehingga pun sampai saat ini belum melegalisir rekomendasi PT.ILLB, sehingga jika itu masuk sebagai salah satu persyaratan maka tentunya izin perpanjangan PT. ILLB akan ditolak. “Tapi itu ranah kementerian soal perpanjangan izin,” ujarnya. (her)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Wahid Abdullah, nelayan asal dusun Kali Baru, desa Labuan Sumbawa, kecamatan Labuan Badas, melaporkan akinya yang hilang dari kapal penangkap ikan. Dua buah aki kapal Inkamina 256 yang biasa digunakan, yang nyandar di Labuhan Laguna Biru, desa Badas hilang digasak maling.

Peritiwa tersebut terjadi pada Kamis (28/1) sekitar pukul 11.00 Wita. Pada saat itu ia dan Abdullah, anaknya hendak mengecek keadaan kapal yang nyandar di wilayah setempat. Tanpa diduga, dua buah aki merk GS 120 Volt yang berada dalam kamar mesin kapal sudah tidak ada. Hal ini membuatnya khawatir dan menduga dicuri. Akibatnya ia mengalami kerugian sekitar Rp 4 juta dan melaporkan ke Polres Sumbawa untuk proses hukum lebih lanjut.

“Kami baru menerima laporan resminya tadi (kemarin red). Kami masih melakukan penyelidikan terhadap hal tersebut. Kasus ini akan ditangani Satuan Reserse Kriminal Polres Sumbawa,” tukas Kapolres Sumbawa, melalui Kasubag Humas, Iptu Waluyo, Jumat (29/1). (ind)

Penerbitan E-KTP di Sumbawa Diupayakan Tuntas 2017 Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam tahun ini sekitar tiga isu strategis dalam skala nasional yang harus dilaksanakan pemerintah Kabupaten, termasuk Kabupaten Sumbawa. Yakni Perekaman penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), dan Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran anak. Ketiga program tersebut diharapkan tuntas pada 2017.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Ir. Zulkifli kepada Suara NTB, Jumat (29/1) menjelaskan, upaya penuntasan penerbitan KTP di tahun 2017, mengingat ada rencana pemerintah di tahun 2019 dalam pelaksanaaan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif yang dilaksanakan dengan cara E-Voting. Dalam hal ini masyarakat cukup membawa KTP dalam pemilihan. “Sehingga pemerintah berencana pada tahun 2017 tuntas,” imbuhnya.

Terhadap isu kedua, sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, rencananya tahun 2017 mendatang akan diterapkan Kartu Identitas anak (KIA) di seluruh Kabupaten. KIA ini bahkan sudah dilakukan uji coba di Kabupaten tertentu. Dalam hal ini anak-anak yang berumur kurang dari 17 tahun akan diberikan kartu identitas. Supaya minimal ada kepastian identitas. Bisa saja pemerintah dalam rangka pembangunan ada semacam insentif-insentif yang dilakukan, sehingga semuanya ada kepastian.

Contoh kecil, misalnya, di daerah terdapat perusahaan-perusahaan besar ingin memberikan insentif, entah itu beasiswa kepada anak dalam bentuk CSR. Dengan menunjukkan kartu identitas, hal ini bisa tepat sasaran dan tidak ada yang timpang - tindih. Selain itu, misalnya di toko atau Mall ada promo untuk anak, maka anak ada kesejahteraannya.

“Paling tidak seperti itu contoh kecilnya,” pungkasnya.

Selain itu juga terhadap penerbitan Akta kelahiran anak khusus umur 0 sampai dengan 18 tahun. Minimal bisa tercapai 77,5 persen hingga 31 Desember mendatang.

Terkait E-KTP, pihaknya mengoptimalkan operator yang berada di kecamatan-kecamatan, juga melakukan koordinasi dengan Camat. Selain itu pihaknya juga membantu dengan turun ke lapangan dalam pencapaian tersebut. Sedangkan terhadap KIA dan Akta kelahiran, juga tetap diupayakan seperti halnya E-KTP. Hanya saja akan lebih difokuskan ke sekolah-sekolah. Mengingat umur dari anak-anak tersebut dapat tercantum dengan jelas. Meskipun tiga hal diupayakan untuk dioptimalkan nantinya, namun pelayanan rutin yang dilakukan tetap akan berjalan seperti biasa. “Pelayanan rutin tetap jalan. Cuma nanti akan dibagi waktunya untuk pelaksanaannya terhadap tiga hal tersebut. Jadi semuanya bisa berjalan secara simultan,” jelasnya.

Disebutkannya, dalam hal pengurusan tidak ada hal yang menjadi kendala berat. Hanya saja dibutuhkan antusiasme masyarakat dalam melakukan pendaftaran.

Mengingat dilihat dari pengalaman, sudah mensosialisasikan dari jauh-jauh hari, tetapi masyarakat antusiasnya kurang. Diharapkan masyarakat lebih antusias lagi, supaya terkait cakupan penerbitan KTP dan lain-lain bisa dituntaskan. (ind)

(Suara NTB/ind)

Penjabat Bupati Sumbawa Segera Dilantik

Sumbawa Besar (Suara NTB) Gubernur NTB bakal melantik Penjabat Bupati Sumbawa pada Senin (1/2) mendatang. Menyusul adanya undangan resmi yang diterima sejumlah SKPD di lngkungan Pemkab Sumbawa terkait pelantikan dimaksud.

Pelantikan penjabat ini dianggap penting mengingat sampai saat ini belum ada kejelasan terkait pelantikan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dalam undangan pelantikaan yang diterima SKPD, disebutkan, jadwal pengambilan/sumpah janji dan pelantikan Penjabat Bupati Sumbawa itu dilaksanakan Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB sekitar pukul 14.00 Wita.

Dalam undangan yang ditandatangani Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin S.H M.Si, tersebut tidak mencantumkan nama Penjabat dimaksud.

Saat dihubungi, Jumat (29/1), Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa, Rachman Ansori, M.Se, membenarkan adanya pelantikan penjabat bupati Senin mendatang. Bahkan Kabag Otda di Biro Pemerintahan Pemprov NTB sudah membawa langsung SK pelantikan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo. Undangan pelantikan juga sudah tersebar kepada para pihak termasuk para kepala SKPD di Kabupaten untuk menghadiri pelantikan.

Informasinya, penjabat Bupati Sumbawa yang akan dilantik Drs. H. Supran M.M, yang kini menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB. Dalam perjalanan karir birokrasinya, H. Supran juga pernah berdinas di sejumlah SKPD di Pemkab Sumbawa. Salah satunya pernah menjadi salah satu Kabid di Bappeda Sumbawa. Diiketahui, pasca berakhirnya masa pemerintahan JM - Arasy, 16 Januari lalu, Pemprov menunjuk Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi sebagai Plh atau Plt Bupati, untuk menjalankan tugas Bupati sehari - sehari serta menghindari kekosongan kekuasaan. (arn)

Halaman 6

4.000 Hektar Sawah akan Dicetak di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Tahun 2016, Pemerintah Pusat mengalokasikan bantuan percetakan sawah baru seluas 4.000 hektar di Kabupaten Sumbawa. Lokasinya menyebar pada hampir semua kecamatan di Sumbawa.

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Distan TPH) Sumbawa, Ir. Thalifuddin, M.Si, kepada Suara NTB, Jumat (29/ 1) mengatakan, pihaknya telah melakukan survei dan pemetaan calon lokasi percetakan sawah baru dimaksud.

Yang tersebar pada sejumlah kecamatan di antaranya Pelampang, Empang, Maronge, Lape, Lopok, Ropang, Lunyuk, Moyo Hulu, Moyo Hilir, Moyo Utara, Alas Utan, Alas Barat,

Rhee dan lainnya. “Namun luas areal setiap kecamatan belum final. Masih bisa bergeser, sesuai potensi masing-masing,” terangnya.

Luas lahan di Sumbawa masih sangat memungkinkan untuk program cetak sawah baru. Tentunya dengan prioritas lahan yang memiliki sumber air. Pemkab juga akan mengimbangi dengan program mesin air. Terutama pada lahan yang dekat dengan sungai,

sehingga airnya bisa disedot menggunakan mesin. Paling tidak, pada lahan cetak sawah baru ini nantinya, bisa ditanami sekali padi dan sekali palawija. Ditargetkan pengerjaan sawah baru ini tuntas pada Juli atau paling lambat September tahun ini. Agar ketika memasuki Oktober (MH) bisa langsung dimanfaatkan oleh petani.

Pada kesempatan yang sama, Kadistan juga me-

nyampaikan rencana dan realisasi tanam 2016 hingga pertanggal 29 Januari.

Untuk Musim Tanam (MT) Oktober 2015-Maret 2016). Total padi dari target 76.412 hektar, yang sudah terealisasi 31.883 hektar atau 41,73 persen.

Thalif optimis target ini bisa terealisasi. Sedangkan jagung dari target 50.046 hektar, yang sudah terealisasi 36.185 hektar atau sudah mencapai 73,30 persen. (arn)

(Suara NTB/arn)

Aki Kapal Hilang, Nelayan Lapor ke Polisi

SUARA PULAU SUMBAWA

PEMULUNG - Nurdin (23) dengan gerobak yang digunakan untuk mengangkut botol minuman dan kardus bekas. Pemuda asal Kelurahan Brangbiji, Sumbawa Besar ini, kesehariannya sebagai pemulung sudah dilakukan sekitar 16 tahun sejak menduduki bangku kelas 1 Sekolah Dasar. Hasil memulungnya nanti dijual, dan dihargai dengan Rp 1.500/kg. Dari hasil yang didapat digunakan untuk keperluan membeli beras.

Hal ini terus dilakukan dengan penuh semangat dari pagi sampai sore hari untuk membantu ibunya.

(Suara NTB/ind)

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sumbawa Besar (Suara NTB) mengikuti suaminya ke langsung dilaporkan ke pi123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Berawal dari hal sepele, lokasi tanah kebun tempat hak kepolisian guna proses 123456789012345678901234567890121234567890123456789 terjadi pertengkaran mulut, suaminya membuat bata lebih lanjut.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 sehingga aksi pemukulan ter- merah di wilayah setemKapolres Sumbawa 123456789012345678901234567890121234567890123456789 hadap istri terjadi. Seperti it- pat. Di tempat tersebut ter- melalui Kasubag Humas, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ulah yang dialami Juweriah jadilah cekcok atau Iptu Waluyo yang dikonfir123456789012345678901234567890121234567890123456789 (38), warga Dusun Kanar, Desa pertengkaran mulut antara masi Suara NTB, membe123456789012345678901234567890121234567890123456789 Badas, kecamatan Labuan keduanya. Hal ini mengun- narkan adanya laporan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Badas, yang melaporkan JA dang kemarahan dari sua- tersebut. “Kami sudah me123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 (38), suaminya ke polisi aki- minya. Dengan tangan nerima laporan resmi dari 123456789012345678901234567890121234567890123456789 bat dipukuli. mengepal, suaminya lang- pelapor. Hal ini akan dita123456789012345678901234567890121234567890123456789 Informasinya, KDRT yang sung memukul ke arah ke- ngani Unit Perlindungan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dialaminya terjadi pada Ju- palanya. Sehingga me- Perempuan dan Anak 123456789012345678901234567890121234567890123456789 mat (29/1) sekitar pukul 06.00 nyebabkan bagian kening- (PPA) Polres Sumbawa,” 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Wita. Berawal dari ia nya robek. Kejadian ini demikian Waluyo. (ind) 123456789012345678901234567890121234567890123456789

KSB Dapat Bantuan Dipukul Suami, Istri Lapor Polisi Nelayan Sertifikat Tanah Gratis

KSB Hentikan Bantuan Stimulus untuk UMKM Taliwang (Suara NTB) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam beberapa tahun terakhir ternyata sudah tidak lagi menyalurkan dana stimulus bagi pelaku UMKM. “Sudah tidak ada stimulus u n t u k UMKM. Kalau tidak salah sudah hampir 5 tahun tidak kita

anggarkan program kegiatannya,” terang kepala Disperindagkop dan UMKM KSB Ir. Lalu Azhar, Jumat (29/1).

Ia mengaku, ada berbagai alasan mengapa akhirnya kegiatan penguatan permodalan UMKM itu dihentikan pemerintah. Salah satunya untuk program yang bersifat berputar banyak di antaranya para pelaku UMKM penerima bantuan justru tidak melakukan pengembalian. Hal ini menyebabkan terhentinya program yang sebenarnya dihajatkan dapat bergulir terus menerus itu.

“Mereka tidak mau melakukan pengembalian karena menganggap itu hak mereka dari pemerintah,” cetusnya.

Meski mengaku, pada APBD tahun 2016 program stimulus bagi UMKM itu tidak dianggarkan. Azhar menyatakan, tidak menutup kemungkinan, program tersebut akan kembali muncul.

Mengingat pasa-

ngan bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2015 memiliki program serupa. “Kalau bupati baru menginginkan ada program itu lagi. Bisa jadi di APBD Perubahan akan masuk. Tapi sementara tidak ada,” urainya.

Menurut dia, ke depan untuk pemberian dana stimulus langsung atau dalam bentuk berputar (revolfing) sebaiknya dibuat aturan yang lebih konkret dan berlaku khusus. Hal ini untuk menutup ruang para pelaku UMKM menghindar dari kewajiban mengembalikan dana yang diterimanya untuk kembali digulirkan. “Kita harus jelaskan bahwa anggaran itu bukan hibah sehingga penerimanya mendapatkan konsekuensi untuk mengembalikannya lagi sesuai waktu yang ditentukan, hanya memang tanpa bunga,” tegasnya seraya menyampaikan, pada dasarnya regulasi penerimaan dana stimulus UMKM sebelumnya sudah cukup jelas hanya saja kesadaran masyarakat penerima yang sangat rendah.

“Kita ingin yang sekarang regulasinya lebih dipertegas lagi kalau bisa sampai ada punishment-nya supaya penerima yang tidak bertanggung jawab bisa dijatuhi sanksi,” sambung Lalu Azhar. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen-KP) pada tahun ini akan menyalurkan bantuan penerbitan sertifikat tanah gratis bagi sebanyak 100 nelayan tangkap yang berada di kecamatan Poto Tano dan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Kabid Perikanan Tangkap dan Pengawasan Pulau Pulau Kecil Dinas KPP KSB, Noto Karyono, Jumat (29/1) mengatakan, bantuan pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan (Sehat) merupakan program kerja sama KemenKP dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang sudah berjalan sejak 2012 lalu. Untuk tahun ini program tersebut memasuki tahun kelima dari target 8 tahun pemberian bantuan bagi nelayan KSB. “Sama seperti sebelumnya, bantuan Sehat untuk tahun ini diberikan kepada 100 nelayan tangkap kita,” jelasnya.

Noto menyebutkan, untuk di kecamatan Poto Tano akan diterima oleh sebanyak 50 nelayan tangkap yang bermukim di desa Poto Tano bagi 40 kepala keluarga (KK) dan 10 KK nelayan yang bermukim di desa Tambak Sari. Sementara untuk kecamatan Taliwang akan diserahkan sepenuhnya bagi nelayan yang berada di desa Labuhan Lalar. “Jadi dua kecamatan ini kita bagi sama-sama 50 penerimanya,” ujarnya.

Saat ini pengurusan proses penyaluran bantuan tersebut sudah mulai berjalan.

Di mana data lokasi beserta tanah penerima bantuan baik di kecamatan Poto Tano dan T a l i -

wang telah diserahkan ke pihak BPN KSB. Nantinya hak atas tanah dalam bentuk sertifikat itu akan diperkirakan rampung sekitar bulan Juni mendatang. “Kalau tidak ada halangan pertengahan tahun ini, nelayan penerima bantuan sudah mengantongi sertifikat tanahnya masing-masing,” kata Noto.

Jika merunut target pemerintah pusat, Noto menyebutkan, program Sehat ini akan berjalan hingga 2019 mendatang dan nelayan KSB dalam tiap tahun akan mendapat 100 bantuan kepengurusan sertifikat gratis. Adapun tujuan digelontorkannya bantuan tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi nelayan atas kepemilikan lahan yang dibuktikan dengan sertifikat. “Secara ekonomis program ini bertujuan untuk memberi kemudahan bagi nelayan yang ingin mendapat pinjaman bank karena sertifikat dari program Sehat dapat dijadikan agunan dengan bunga rendah,” katanya.

Berdasarkan catatan DKPP KSB sejauh ini sudah terdapat 400 nelayan tangkap yang telah memiliki sertifikat tanah dari bantuan program dimaksud. (bug)

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Sabtu, 30 Januari 2016

Polisi Tetapkan Siaga Longsor di Tanjakan Nangatumpu Dompu (Suara NTB) Tanjakan Nangatumpu Kecamatan Manggelewa, kabupaten Dompu menjadi daerah yang rawan terjadi longsor pada musim hujan. Sat Lantas Polres Dompu menetapkan siaga longsor di Nangatumpu karena kondisi tanah yang labil dan sering longsor saat musim hujan.

Kasat Lantas Polres Dompu, Iptu Arif Abdillah kepada wartawan di Mapolres, Jumat (29/1) mengungkapkan, tanjakan Nangatumpu rawan terja(Suara NTB/ula) di longsor pada musim huArif Abdillah jan 2016 ini. Pada lokasi longsor tahun sebelumnya kembali terjadi retakan tanah dan batuan yang memungkinkan longsor terjadi. “Untuk longsor ini kita tetapkan siaga. Kita akan berkoordinasi dengan PU agar bisa disiagakan alat berat bila terjadi longsor,” ungkapnya.

Arif mengaku, hanya di wilayah Nangatumpu yang dilihat pihaknya rawan terjadi longsor di musim hujan. Sementara di ruas jalan menuju Kilo karena kondisi jalan yang sempit dan menanjak akan diawasi lebih lanjut. “Nanti kita akan cek,” katanya.

Selain berkoordinasi dengan Dinas PU, Arif Abdullah mengaku, akan berkoordinasi juga dengan Dinas Perhubungan Dompu. Sehingga tanda peringatan bagi pengguna jalan untuk bisa lebih hati – hati di daerah rawan longsor bisa diadakan. “Iya, nanti kita akan koordinasikan dengan Perhubungan juga,” teranganya. (ula)

Penyidikan Kasus Honorer K2 Dompu Dipercepat Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan pemalsuan dokumen honorer K2 yang diangkat menjadi CPNS di lingkup Pemkab Dompu masih dipercayakan ke penyidik Polres Dompu. Namun penanganannya diminta untuk diproses cepat dengan tetap mengedepankan kehati – hatian, sehingga sebelum penetapan tersangka akan diawali dengan gelar kasus di Polda.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman kepada Suara NTB, Jumat (29/1) mengaku hasil asistensi oleh tim Polda NTB terhadap sejumlah kasus yang menjadi atensi mendapat apresiasi dan dukungan. Penanganan sejumlah kasus tersebut diminta untuk ditangani Polres Dompu dan diminta untuk dipercepat prosesnya. “Kesuksesan Polres Dompu menangani lima kasus lalu (Kasus korupsi pengelolaan anggaran Setda tahun 2011 dengan lima tersangka), maka Polres Dompu masih dianggap mampu menangani kasus (yang menjadi atensi),” kata Herman.

Ada beberapa kasus yang menjadi perhatian publik dan menjadi atensi Polda NTB di Polres Dompu seperti kasus dugaan pemalsuan dokumen honorer K2 yang diangkat menjadi CPNS, kasus illegal minning pasir Hodo, dan kasus dugaan korupsi PNPM Mandiri Kecamatan Kempo. Ketiga kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Namun karena terkait orang banyak, Herman mengaku, pihaknya diminta untuk tetap hati – hati dalam memprosesnya. Karenanya, beberapa pihak masih akan dimintai keterangan terkait kasus K2 untuk mendapatkan kesaksian dan alat bukti sebelum penetapan tersangka. “Untuk penetapan tersangka (kasus K2), kita akan gelar lagi (dengan penyidik dari Polda). Namun calon tersangka sudah diperoleh berdasarkan data dan dokumen yang ada, tapi belum ditetapkan,” tegas Herman.

Sementara terkait kasus dugaan korupsi PNPM Mandiri Kecamatan Kempo, Herman mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan NTB. Perhitungan kerugian negara ini menjadi alat bukti untuk bisa dinaikkan ke penuntutan. Bahkan akibat belum ada perhitungan kerugian negara, penyidik Polres Dompu membatalkan penetapan tersangka terhadap tiga pengurus UPK PNPM Mandiri Kempo tahun 2011. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA Tersangka Curanmor Ditombak Massa di Potu Dompu (Suara NTB) DS (26), warga Sorisakolo Dompu dipergoki warga menggeret sepeda motor hasil curian milik Desrian Gufran, warga Magenda Kelurahan Potu, Jumat (29/1) sekitar pukul 02.00 wita. Pelaku pun diamuk massa hingga terkena tombak pada pantatnya dan mengalami luka sobek pada kepalanya.

Kepada wartawan di Mapolres Dompu, Jumat, DS mengaku mengambil sepeda motor antik jenis CB 100 keluaran Honda karena ada pesanan dari warga Sila Bima yang hendak membeli motor antik tersebut.

“Saya sering menjual motor kosong, makanya mereka pesan motor jenis seperti (dicuri) itu,” ungkap DS. Ia berdalih, baru kali ini dirinya mencuri sepeda motor. Motor antik yang diparkir di teras rumah korban Magenda Kelurahan Potu tersebut sudah digeretnya hingga 100 meter. “Ada warga yang melihat dan meneriaki saya. Warga langsung menganiaya dan menombak pantat saya. Mereka tidak mendekat karena saya cabut tombak dari pantat, baru datang Polisi,” ceritanya.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman yang dihubungi terkait kasus ini membenarkannya. Kini pelaku dan barang bukti sepeda motor hasil curian telah diamankan di Polres Dompu. “Kita yang mengetahui kejadian ini langsung mengamankan pelaku di lokasi kejadian,” ungkapnya.

Untuk mempertanggunjawabkan perbuatannya, DS kini diamankan di Polres Dompu. Ia dikenakan pasal 363 ayat (1) sampai (5) KUHP dengan ancaman hukuman 5 – 7 tahun penjara. “Kita juga akan dalami terkait keterlibatannya dalam jaringan curanmor lainnya,” katanya. (ula)

(Suara NTB/ula)

DIAMANKAN - DS (26) warga Sori Sakolo Dompu pelaku curanmor tampak terbaring di Mapolres Dompu karena menderita luka, sesaat sebelum dibawa ke RSUD Dompu dan motor antik barang bukti curanmor yang juga diamankan polisi (kanan).

Bima Perketat Pengawasan terhadap Pekerja Asing Kota Bima (Suara NTB) Kantor Imigrasi II Sumbawa Besar bersama Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Kota dan Kabupaten Bima akan memperketat pengawasan terhadap pekerja asing. Kendati hasil survei belum lama ini, hingga kini belum di temukan adanya pekerja asing yang bekerja di dua wilayah setempat.

Hal tersebut terungkap saat rapat tim pengawasan orang asing (POA) tingkat Kota dan Kabupaten Bima yang diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas ll Sumbawa Besar, Jumat (29/1).

Perwakilan Kesbangpol Kota Bima yang diwakili Siti Asma, mengatakan hingga kini belum menemukan adanya pekerja asing yang bekerja di Kota sempat. “Sudah kita survei, sejauh ini belum ditemukan,” ucapnya.

Namun, lanjutnya, pada bulan Mei 2016 mendatang, dipastikan akan ada orang asing yang bekerja di perusahan listrik tenaga uap (PLTU)

yang terletak di kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima. “Jumlahnya belum diketahui, tapi yang pasti akan ada pekerja asing,” katanya.

Sementara itu, menurut Kesbangpol Kabupaten Bima, yang diwakili oleh Abdul Muis, S. Sos mengatakan hal serupa. Kata dia, hasil survei pengawasan orang asing yang dilakukan oleh pihaknya, tidak ditemukan adanya pekerja asing. “Saat melakukan survei salah satunya di PT Bima budidaya mutiara yang terletak di Kecamatan Langgudu, tidak menemukan pekerja asing,” jelasnya.

Pada kesempatan yang

(Suara NTB/uki)

ORANG ASING - Rapat pengawasan terhadap orang asing di Kota Bima, Jumat (29/1). sama, Kepala Imigrasi Kelas II Sumbawa, Drs. Syarifullah mengapresiasi survei yang dilakukan oleh Kesbangpol tersebut. Meskipun belum ditemukan, pihaknya tetap mengajak seluruh unsur untuk meningkatkan pengawasan terhadap orang asing. “Dalam pengawasan ini kami akan meningkatkan koordinasi dan bekerja sama dengan pihak

terkait,” katanya.

Syarifullah menjelaskan, pelaksanaan POA penting dilakukan, agar tercipta situasi dan kondisi daerah yang kondusif.

Dalam meningkatkan pengawasan itu, pihaknya akan membentuk sekretariat pengawasan orang asing di wilayah Bima dan Dompu dalam waktu dekat ini, guna efektif melakukan penga-

wasan dan pemantauan.

“Apalagi jarak Sumbawa dan Bima cukup jauh. Hal ini menjadi poin penting dibentuknya sekretariat,” jelasnya.

Rapat tersebut juga dihadiri pihak Kejaksaan Negeri (Kajari) Raba Bima, Polairud Polres Bima dan Bima Kota serta peserta rapat sekitar 40 orang dari berbagai SKPD di Kabupaten dan Kota Bima. (uki)

Kasus Pembuangan Orok Harus Diusut Tuntas

Pelantikan Bupati Bima Terpilih Belum Jelas Bima (Suara NTB) Hj Indah Damayanti Putri (IDP) dan Drs. Dahlan M. Nor sudah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bima terpilih periode 2016 - 2021. Namun jadwal dan tempat pelantikan hingga kini belum ada kejelasan.

Semestinya Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan dilantik 20 hari setelah penetapan apabila tidak ada gugatan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Kabupaten Bima, Siti Nursusilawati, S.Ip, M.Mip kepada Suara NTB, Jumat (29/1) mengatakan, pelantikan Bupati dan wakil Bupati Bima merupakan kewenangan pemerintah. “KPU hanya sampai pada penetapan, sementara pelantikan kewenangan Pemerintah,” ucapnya.

Kata dia, dalam UU nomor 8 tahun 2015 di pasal 161 tentang Pilkada menyebutkan bahwa pengangkatan kepala daerah terpilih akan diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden (Perpres) usai Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan. “Waktunya paling telat 20 hari setelah penetapan, jika berkas sudah lengkap maka Kementerian wajib menindaklanjuti,” katanya.

Terpisah, penjabat Bupati Bima, Drs. Bachrudin, M.Pd menegaskan, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat dari pemerintah pusat soal jadwal dan tempat pelantikan Bupati dan wakil Bupati terpilih. “Kami belum menerima surat resmi,” katanya.

Bachruddin juga ingin meluruskan soal jadwal pelantikan yang ramai dibicarakan oleh masyarakat Kabupaten Bima beberapa hari terakhir ini. Sebab beredar kabar pelantikan akan digelar pada bulan Februari.

Menurut dia, jadwal pelantikan bulan Februari belum pasti digelar. Yang dia ketahui dalam PKPU, jadwal pelantikan akan digelar pada bulan Juni 2016. “Jika pelantikan dilaksanakan Februari, maka pemerintah harus mengeluarkan perpres untuk menggugurkan jadwal pelantikan di dalam PKPU,” jelasnya.

Disamping itu, penjabat Bupati sangat berharap agar tempat pelantikan tidak dilakukan serentak di istana negara. Namun sebaiknya dilantik di daerah masing - masing atau minimal di ibukota provinsi. Dilakukan secara serentak, menurutnya pada saat pemberhentian Bupati dan wakil Bupati untuk lima tahun yang akan datang.

Pada saat itu, langsung serahterima dengan penjabat sementara untuk mengisi kekosongan selama enam bulan sebelum digelarnya Pilkada. “Efektifnya dilakukan pada saat Pilkada lima tahun yang akan datang. Kami berharap hal ini dapat direspon oleh pemerintah pusat,” pungkasnya (uki)

Halaman 7

(Suara NTB/ula)

AKRAB - Kapolres Dompu, AKBP Brury Soekotjo AP, SIK bersama pejabat yang dimutasi tampak akrab bersama dengan wartawan usai acara pisah sambut di aula Polres Dompu, Jumat (29/1).

Polres Dompu Gelar Silaturahmi dengan Wartawan Dompu (Suara NTB) Kapolres Dompu, AKBP Brury Soekotjo AP, S.IK bersama jajarannya menggelar silaturahmi bersama wartawan untuk membangun kemitraan. Momen silaturahmi ini dirangkaikan dengan acara pisah sambut pejabat baru di Polres Dompu.

“Ini acara serah terima Kabag Sumda, Kasat Sabhara dan Kasi Propam yang baru.

Jadi sekalian untuk silaturahmi dengan teman – teman wartawan, sekalian untuk memperkenalkan pejabat baru Polres Dompu,” ungkap kapolres, Jumat (29/1).

Brury pun berharap adanya kemitraan dengan para wartawan. Masukan dan kritikan yang membangun diharapkan, sehingga bisa tercipta kondusivitas di daerah.

Pihaknyapun terbuka, termasuk dalam memberikan infor-

masi yang dibutuhkan media untuk kepentingan publik.

Terhadap dua pejabat yang dimutasi dari Polres Dompu ke Polres Lombok Timur dan Bima, ia berharap bisa lebih sukses di tempatnya yang baru.

Namun terhadap pejabat yang baru di Polres Dompu agar bisa menyesuaikan diri. “Saya percaya Kompol Taufan bisa cepat bersinergi dengan jajaran Polres Dompu, karena beliau sebelumnya lama bertugas di Dompu,” katanya.

Adapun pejabat Polres Dompu yang terkena mutasi yaitu Kompol I Ketut Mas Mertayasa yang sebelumnya menjadi Kabag Sumda dimutasi menjadi Kabag Sumda Polres Lombok Timur. Kabag Sumda yang baru diisi oleh Kompol Taufan yang dimutasi dari SPN Belanting Lombok Timur. Sementara Iptu I Putut Caka sebelumnya Kasat

Sabhara dimutasi menjadi Kasat Lantas Polres Bima, I Komang Astrawan yang sebelumnya menjadi Kanit Propam Polres Dompu naik menjadi kasat Sabhara dan pada posisi Kanit Propam diisi oleh Iptu Juanda.

Pangeran mewakili wartawan dalam acara silaturahmi mengungkapkan, harapannya agar kerjasama yang terjalin selama ini bisa dipertahankan.

Karena kerja pers sebagai media kontrol bagi pemerintah dan pendidikan bagi publik tidak bisa jauh dari kerja aparat Kepolisian. “Selama ini teman – teman Polisi sudah cukup baik kepada kami dengan memberikan keleluasaan dalam mengakses informasi dari setiap pengungkapan dan proses penegakan hukum di Polres. Kita berharap kerjasama yang baik ini bisa terus dipertahankan,” harapnya. (ula)

Kota Bima (Suara NTB) Anggota DPRD Kota Bima, Sudirman DJ, SH, merasa geram usai ditemukannya orok di sungai di Kelurahan Ntobo belum lama ini. Ia meminta aparat Kepolisian untuk segera mengungkap kasus tersebut agar pelaku dijerat dengan hukuman yang setimpal.

Duta partai Gerindra ini kepada Suara NTB, Jumat (29/1) menilai, moralitas masyarakat saat ini telah mengalami kemunduran. Hal itu disebabkan tingkat pengawasan sudah lemah. Baik dari orangtua, lingkungan, pemerintah maupun dari penegak hukum. “Kasus pembuangan orok ini harus disikapi serius oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap pelakunya,” ucapnya.

Kata dia, selain masalah pembuangan orok, di Kota Bima saat ini sudah mulai marak kasus pembunuhan.

Sudirman menduga adanya hal tersebut, pengaruh dari para pendatang. “Saya yakin perbuatan semacam ini bukan dilakukan warga asli Kota Bima,’’ katanya.

Menurut dia, polisi dan Sat Pol PP harus lebih memperketat pengawasan. Segera lakukan razia keliling dan perketat pengawasan di jalur perbatasan. “Senjata

tajam (Sajam) saat ini bebas keluar masuk wilayah Kota Bima. Tidak heran, di wilayah Kota Bima bisa terjadi kasus pembunuhan,” akunya.

Selama ini, lanjut dia, kasus pembuangan bayi pelakunya adalah mahasiswa. Belum terjadi pembunuhan yang terjadi di lingkungan kampus. Yang konon katanya, mahasiswa adalah masyarakat intelektual. “Saya merasa iba, selama ini beberapa kasus pembuangan orok yang sudah terungkap pelakunya juga adalah mahasiswa,” sambungnya.

Untuk itu, dia berharap kedepan pihak kepolisian lebih serius menangani kasus pembuangan orok tersebut.

“Segera tangkap pelaku pembuangan itu. Karena perbuatan itu sangat sadis dan tidak manusiawi,” pungkasnya. (uki)

Sudirman DJ

(Suara NTB/uki)

SUARA NTB Sabtu, 30 Januari 2016

SUARA NTB Sabtu, 30 Januari 2016

POLHUKAM

Halaman 8

Redam Konflik Monjok-Karang Taliwang

MEMASUKI musim tanam padi tahun ini, petani di NTB kembali dihantaui persoalan kelangkaan pupuk, seperti tahuntahun sebelumnya. Pada musim tanam padi yang baru dimulai, petani sudah mulai kesulitan mendapatkan pupuk. Untuk itu, pemerintah dan aparat kemanan dibutuhkan agar cepat turun tangan untuk menindak para pelaku penimbun pupuk.

Namun demikian Komisi II DPRD NTB meminta petani tidak khawatir. Karena stok pupuk di NTB untuk kebutuhan petani sampai saat ini masih dalam kondisi aman.

Petani tidak usaha takut, NTB masih punya stok yang cukup untuk kebutuhan pupuk musim tanam tahun ini. Saya sudah turun untuk mengecek gudang-gudang pupuk di Lombok Timur dan Lombok Tengah, semua masih berisi penuh,” ujar anggota Komisi II DPRD NTB, H. Burhanuddin, kepada wartawan, Jumat (29/1) kemarin.

Menurut dia, karena petani baru saja mulai menanam, sehingga belum ada yang menggunakan pupuk dalam jumlah besar. “Kenapa stok pupuk di gudang itu masih utuh, karena belum ada yang menggunakannya. Kan petani baru mulai menanam, mungkin baru akan butuh pupuk satu bulan kemudian,” katanya.

Akan tetapi, diakui Burhanudin, untuk pupuk jenis NPK, NTB memang masih kekeruangan stok, karena dari kebutuhan 48.000 ton, NTB hanya mendapatkan jatah dari pusat sebanyak 10.800 ton. Sehingga NTB masih kekurangan pupuk NPK 3.000 ton. “Betul memang, yang kita masih kekurangan itu pupuk jenis NPK saja, kita kekurangan sampai 3.000 ton lebih. Tapi itu masih sedang diusulkan oleh pemerintah untuk bisa dipenuhi. Kalau pupuk jenis lain, masih aman kita,” ujarnya.

Burhanuddin mengingatkan, meskipun kondisi stok pupuk NTB tergolong aman. pemerintah dan aparat keamanan tetap harus mewaspadai terjadinya penimbunan.

“Aparat keamanan harus cepat mendeteksi hal tersebut. Karena akibat penimbunanlah pupuk menjadi langka,” katanya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

Cegah Aksi Perambah Hutan MARAKNYA perusakan hutan diduga akibat pembalakan liar di kawasan hutan di Narmada semakin memprihatinkan. Buktinya, aparat kepolisian seakan tak henti mengamankan sejumlah kayu, bahkan di awal tahun ini sudah dua kasus yang terungkap dengan total ratusan balok yang berhasil diamankan. Pola penanganan tak hanya represif semata, namun upaya preventif dengan peran serta semua pihak perlu lebih diintensifkan.

Demikian diungkapkan Kapolsek Narmada, Kompol Setya Wijatono, SH, kepada Suara NTB, saat ditemui di sela-sela kegiatannya memimpin pengamanan sejumlah kayu diduga hasil illegal logging di kawasan hutan Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada. “Sinergi kita upayakan.

Secara berjamaah kita tangani ini (pembalakan liar), pemerhati masalah kehutanan, pemerintah melalui Dinas terkait, dan juga masyarakat itu sendiri. Tentunya otomatis dalam pelaksanaannya dapat lebih ringan,” ujarnya, Kamis (28/1).

Dalam menjalankan fungsi kepolisian, kata Setya, secara preventif dilakukan dengan mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas yang tersebar di setiap desa. Dengan demikian, upaya pemerataan informasi mengenai manfaat menjaga hutan ataupun memanfaatkan hasil hutan secara arif dapat langsung diterima masyarakat. Peran “mata telinga” bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak kehadiran polisi di tengah masyarakat itu juga dipadukan dengan menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

Ia mengakui bahwa selama ini pola penanganan memang belum menuai hasil yang maksimal, terbukti dari masih maraknya perambahan hutan meski upaya penegakan hukum sudah optimal dilakukan. Penyebabnya, kata Setya, diantaranya masih banyaknya tempat pemotongan kayu yang beroperasi di sekitar kawasan hutan. Hal itu menjadi magnet bagi para pelaku yang seakan tak jera merusak hutan. Selain itu, penjualan kayu disebut cukup menggiurkan karena dengan modal yang sedikit namun dapat meraup untung yang banyak.

“Salah satu daya tarik pelaku-pelaku ini mengambil kayu karena keberadaan Sawmill yang dekat dengan kawasan hutan. Ini perlu upaya juga dari instansi terkait untuk menertibkan,” terangnya. Pemerintah sebagai pemberi izin operasional Sawmill memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban.

Setya menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan segan-segan menindak secara tegas para pelaku, seperti yang telah dilakukannya selama ini, sejak ia mulai memimpin Desember 2014 silam. Ia berharap, sinergi antar pihak dapat diwujudkan sembari terus menumbuhkan kesadaran masyarakat sekitar untuk bersamasama menjaga kelestarian hutan. (why)

(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Warga Monjok Culik dan Karang Taliwang diminta untuk menyerahkan senjata rakitan yang diduga dipergunakan dalam kisruh beberapa waktu lalu.

Jika tidak, maka aparat kepolisian akan menindak tegas dalam mengamankan kepemilikan senjata rakitan tersebut.

“Kita kordinasikan dengan TNI juga dari fungsi Brimob.

Kalau memang sudah musyawarah beberapa kali tidak bisa, kita akan menindak tegas prosedural. Kita sweeping,” tegas Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto, SIK kepada wartawan saat ditemui di Mapolres Mataram, Jumat (29/1). Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan pemetaan terlebih dahulu agar pelibatan TNI terlaksana berdasarkan kebutuhan.

Sebelumnya, Komandan Komando Resor Militer 162/ WB, Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede, ST, MSi menegaskan bahwa langkah tegas akan segera diupayakan dalam bentuk sweeping senjata rakitan yang diduga digunakan dalam setiap ben-

trok. Pihaknya akan berkordinasi dengan Polres Mataram perihal keterlibatan TNI dalam upaya penertiban itu.

Saat ini, kata Kapolres, telah terbentuk tim Penanganan Konflik Sosial (PKS) yang terdiri dari berbagai elemen seperti Polri, TNI, pemerintah, dan perwakilan masyarakat sebagai upaya terpadu menyelesaikan konflik antar kampung di perbatasan Kecamatan Selaparang dan Kecamatan Cakranegara tersebut.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini diatensi secara serius. Tampak dari sejumlah personel kepolisian dari fungsi Sabhara dan Brimob selalu disiagakan untuk memberi rasa aman kepada warga lain yang tidak terlibat namun turut terdampak. Kesiagaan itu juga sebagai langkah antisipa-

(Suara NTB/why)

SIAGA – Personel kepolisian bersiaga di perbatasan antara Monjok dengan Karang Taliwang, Jumat (29/1). si agar ketegangan dan bentrok tidak terjadi lagi di ke-

mudian hari. Kapolres mengimbau agar masyarakat

dapat menahan diri dan tidak mudah terprovokasi. (why)

Polres Mataram Kirim Sampel Perlunya Membangun Katup Penyelamat Bahan Gorengan ke Labfor

Konflik Monjok - Karang Taliwang Mataram (Suara NTB) Konflik yang berlarut-larut antara warga Monjok dan Karang Taliwang, dianggap sebagai sebuah konflik terbuka.

Konflik terbuka adalah konflik yang memiliki akar permasalahan yang nyata namun seringkali bersifat laten. Maka diperlukan sebuah perspektif baru untuk mengatasinya.

Menurut pemerhati permasalahan sosial, yang juga dosen Sosiologi Universitas Mataram, Dwi Setiawan Chaniago, S.Sos, M.A., Jumat (29/1), mengatakan, Konflik antar warga Karang Taliwang dan Monjok Culik ini tergolong sebagai konflik terbuka.

“Konflik terbuka memiliki akar permasalahan nyata namun seringkali bersifat laten, dan mudah tersulut pada perilakuperilaku konflik yang destruktif ketika terpicu oleh prasangka dalam menyikapi permasalahan tertentu. Hal ini lebih disebabkan buruknya pola interaksi dan komunikasi dua kelompok warga tersebut,” terangnya.

Misalnya, dalam bentrokan pertama yang dipicu oleh penempatan kontrainer sampah. Atau pertikaian yang terbaru yang disebabkan oleh kondisi mati lampu. Namun faktanya, pemicu tersebut disikapi dengan prasangka yang bereproduksi menjadi tindakan kekerasan atau konflik.

Berbagai perbedaan dapat berpotensi menjadi sumber konflik, ketika hubungan sosial yang terbangun selalu disikapi secara antagonistik atau bertentangan.

“Melihat dari kondisi rent-

etan pertikaian dan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh stake holder dan para pihak yang bertikai, maka perlu sebuah perspektif baru yang tidak hanya berfokus pada penanganan perilaku konflik atau pertikaian secara yuridis saja,” ujarnya.

Dwi Setiawan mengatakan, berdasarkan penanganan yang telah dilakukan belum optimal karena penanganan yuridis belum menyentuh akar permasalahan laten. Namun sebatas pertikaian di permukaan saja. Selain itu, dialog multistakeholder yang dibangun masih berorientasi pada tataran struktural yang tidak terinternalisasi pada level akar rumput.

“Selain itu, bentuk dialog yang dijalankan tidak menjadikan sumber de-eskalasi perilaku konflik berada pada unit masyarakat yang bertikai,” jelasnya.

Secara sosiologis pemicu alamiah konflik seringkali disebabkan oleh persepsi masyarakat dalam menyikapi perbedaan dan pertentangan secara intoleran. Perbedaan dan pertentangan tersebut tidak dapat dihilangkan namun dapat diatur secara kelembagaan.

Untuk itu, Dwi menyarankan perlu dibangun sarana-sarana sebagai saluran komunikasi sebagai katup penyelamat (safety valve) yang berfungsi sebagai saluran aspirasi, pandangan dan sikap-sikap dalam menghadapi perbedaan. Agar dapat terbentuk pemahaman bersama atau konsensus.

“Wahana kelembagaan atau katup penyelamat tersebut da-

pat berupa rembug desa yang di dalamnya terdapat unsur-unsur seperti masyarakat umum, tokoh masyarakat, tokoh, agama, akademisi, media massa, dan tentunya Kepolisia nmelalui Babinkamtibmas, TNI melalui Babinsa,” sarannya.

Wahana kelembagaan tersebut berguna dalam menyikapi isu-isu perbedaan dan pertentangan secara proaktif, periodik dan berkelanjutan pada level mikro masyarakat. Wahana kelembagaan tersebut dapat berfungsi sebagai pendeteksi dini berbagai kondisi sosial, ekonomi, budaya dan isu lain yang berpotensi menimbulkan gesekan.

“Karena jika dilihat dari kondisi sosial budaya masyarakat Nusa Tenggara Barat, hal tersebut sangat potensial untuk diaktualisasikan dengan didukung adanya sistem sosial patriarki, yakni peran sentral ketokohan dalam masyarakat seperti tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang sangat dominan,” terangnya.

Ia juga mengatakan, kunci dari usaha meminimalisir dan menangani konflik terletak pada wahana kelembagaan yang memungkinkan interaksi inklusif antara para pihak yang berkonflik. Dan stakeholder dalam membangun pengertian dan toleransi.

Sebab semakin tinggi intensitas interaksi, inklusifitas antar kelompok, dan rasa saling-ketergantungan antara pihak yang memiliki perbedaan, semakin potensial dalam membatasi reproduksi konflik baru.(ron)

Pemkot Mataram Diaudit BPK Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, mulai melakukan audit di Pemkot Mataram. Audit tersebut berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015.

Tim auditor negara tersebut mulai bekerja, Kamis (28/ 1). Sejumlah dokumen terlihat dikumpulkan dan diperiksa satu persatu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKAD Kota Mataram Yance Hendra Dirra, SE., membenarkan bahwa BPK mulai melakukan audit sejak Kamis (28/1). Namun audit tersebut sifatnya permulaan. Dimana tim mengumpulkan data - data

pendahuluan terkait laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2015. “Iya, BPK mulai melakukan audit permulaan dengan mengumpulkan data data,” kata Yance Jumat (29/1).

Pemeriksaan ini tidak ada korelasi dengan penilaian wajar tanpa pengeculian. Tim auditor negara tersebut menghimpun data lebih awal, sehingga pemeriksaan selanjutnya pada awal April mendatang pemeriksaan lebih mudah.

BPK akan bekerja menghimpun data selama dua bulan atau 44 hari kalender. Pemeriksaan berkaitan dengan laporan keuangan dan fisik dikerjakan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemkot Mataram. Menurut Yance, pihaknya senang lembaga auditor negara itu

lebih awal masuk sehingga akan diketahui kesalahan - kesalahan yang sifatnya administrasi. Artinya, pihaknya bisa mengoreksi serta apa yang belum lengkap segera diperbaiki. “Malah kami lebih senang. Artinya, akan kita tahu mana yang salah biar segera diperbaiki. Begitu pemeriksaan berikutnya tinggal melengkapi data saja,” ujarnya.

Dijelaskan, setelah pengumpulan data baik laporan fisik dan keuangan selesai dihimpun BPK. Inspektorat melakukan review terhadap LKPD. Setelah final, BPK kembali turun mengaudit. Ditambahkan, pemeriksaan oleh BPK sifatnya komprehensif seperti keuangan, fisik serta aset milik Pemkot Mataram.

“Semua bagian akan diperiksa termasuk aset,” ujarnya. (cem)

Komisi V Dorong Pembentukan Perda Kepemudaan dan Olahraga Mataram (Suara NTB) Komisi V DPRD NTB menyayangkan perpecahan yang terjadi dalam tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB. Seharusnya, sebagai wadah tempat bernaungnya para pemuda yang notebene penentu generasi penerus bangsa itu. Dapat memberikan contoh kepada masyarakat. Bukan malah menunjukkan sifat keegoisan atas kepentingan pribadi. Pemuda harus mampu mengutamakan kepentingan masyarakat dari kepentingan pribadi dan kelompok.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, HMS. Kasdiono, SH, Jumat (29/ 1). “Organisasi pemuda seperti KNPI ini, kita minta agar jangan larut dalam konflik. Tetapi

harus mulai berfikir bagaimana untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan gelobal, lebih-lebih di era masyarakat ekonomi ASEAN ini,” katanya.

Menurut mantan Ketua KONI itu, bentuk keseriusannya dalam mendukung gerakan kepemudaan, ia telah mendorong untuk membentuk peraturan daerah mengenai kepemundaan dan olahraga. Selain itu, ia juga meminta pada pemerintah agar dibuatkan dinas yang menangungi masalah kepemudaan dan olahraga.

“Makanya saya dorong untuk dibentuk perda kepemudaan dan olahraga. Saya juga sudah usulkan kepada pemerintah daerah, agar dibuatkan khusus dinas tersendiri untuk mengu-

rusi masalah kepemudaan dan olahraga,” ujarnya.

Sedangkan terkait keuangan, KNPI yang dianggarkan dalam APBD NTB, yang kabarnya telah dicoret, buntut dari perpecahan dalam tubuh organisasi kepemudaan itu.

Kasdiono mengatakan tidak mengetahui persis anggaran KNPI tersebut. Namun setahunya, keuangan KNPI dianggarkan melalui bantuan hibah.

“Saya tidak tahu pasti mengenai anggarannya, yang jelas setahu saya itu sudah dianggarkan melalui bantuan hibah.

Kalau nilainya itu juga tidak pasti, berapa nilainya itu ada dalam dana hibah, jadi tidak disebutkan secara spesifik,” ujarnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) – Polres Mataram mengirimkan sampel minyak goreng serta bahan pembuat lain ke Laboratorium Forensik (Labfor) di Bali. Hal itu dimaksudkan untuk menguji lebih lanjut mengenai gorengan yang diduga mengandung zat berbahaya yang dilaporkan masyarakat beberapa waktu lalu.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram, AKP Zaky Maghfur, SIK, mengungkapkan, uji laboratorium forensik memungkinkan pemeriksaan lebih menyeluruh mengenai kandungan sejumlah bahan pembuat gorengan tersebut.

“Akan diteliti bagaimana proses kimianya. Zat apa saja yang terkandung di dalamnya,” terangnya saat ditemui di Mapolres Mataram, Jumat (29/1).

Ia menyebutkan, pemeriksaan itu untuk menemukan kandungan kimianya, setelah beberapa waktu lalu diuji ole Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Ma-

taram. “Kami sudah terima hasilnya (dari BBPOM). Hanya saja, perlu diuji lebih lanjut secara forensik,” ujarnya.

Sampel tersebut, kata Zaky, dikirimkan Rabu (27/1) lalu dan baru tiba pada pagi ini (kemarin) sehingga gambaran awal hasil tes belum dapat diungkapkan. Ia tidak merinci mengenai jumlah waktu yang dibutuhkan oleh Labfor dalam menguji suatu sampel. Namun, ia memastikan akan mengumumkan hasil pengujian tersebut sehingga dapat meredakan kekhawatiran masyarakat.

Beberapa waktu lalu, masyarakat melapor polisi perihal adanya gorengan diduga mengandung zat berbaya.

Lapak gorengan yang berada di Jalan Bung Karno, Pagutan, Mataram, tepatnya di seberang jalan Mapolsek Pagutan itu kemudian ditutup. Sampel minyak goreng dan bahan pembuat lainnya diamankan polisi untuk keperluan pegembangan penyelidikan lebih lanjut. (why)

Usut Dugaan Penjualan Aset Pemkot

Polres Mataram Koordinasi dengan Kejati NTB Mataram (Suara NTB) – Polres Mataram yang sudah mulai mengusut dugaan penjualan aset milik Pemkot Mataram di Kompleks Pertokoan Mataram Mall akan berkordinasi dengan Kejaksaan Tinggi NTB. Sejumlah dokumen sudah dikantongi penyidik Polres Mataram. Namun belakangan, Kejati NTB juga tengah melakukan pengusutan.

Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto, SIK, menerangkan bahwa sudah ada nota kesepahaman antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK perihal pola pengusutan suatu kasus pada objek yang sama. “Kita lihat Sprinlid-nya sejak kapan ditandatangani. Penanganan kasus dugaan korupsi pada objek yang sama, akan diteruskan oleh siapa yang menyelidiki terlebih dahulu,” ujarnya di Mapolres Mataram, Jumat (29/1).

Jika memang Kejati NTB sudah lebih dulu melakukan penyelidikan, kata Kapolres, maka sejumlah data dan bahan keterangan yang sudah dikantongi kepolisian akan diserahkan kepada kejaksaan, pun begitu juga sebaliknya. “Kita

kordinasikan dulu (dengan Kejati NTB). Nanti dari hasil koordinasi itu akan ditentukan langkah selanjutnya,” jelasnya sembari menekankan pentingnya sinergi antar lembaga penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi.

Untuk pengusutan aset milik Pemkot Mataram yang dikerjasamakan hingga tahun 2026 dengan PT Pasifik Cilinaya Fantasi itu, Kapolres menerangkan bahwa pihaknya sedang mempelajari beberapa dokumen. Diantaranya yang terkait peralihan kepemilikan Hak Guna Bangunan.

“Sudah saya datakan dari beberapa dokumen. Pada saat itu ada hak pakai selama sekian tahun, tetapi kok bisa beralih? Dia pinjam asetnya pemda terus tau-tau dia menjual dan menjadi hak milik pribadi, padahal itu kan milik Pemda.

Ini yang kita pelajari dokumendokumen itu,” terang Kapolres.

Sebelumnya, (Suara NTB, Rabu 27/1) Pemkot Mataram mengklaim bahwa ada perjanjian dengan PT. PCF mengenai kerjasama pengelolaan lahan seluas 39.900 m2 pada tahun 1996. Perjanjian disempurnakan lagi pada 11 Juni 2002 dengan perjanjian penggunaan lahan selama 30 tahun. Belakangan muncul dugaan peralihan HGB dari PT. PCF kepada pihak lain tanpa seizi atau rekomendasi dari Pemkot Mataram.

PT. PCF melalui manajer Mataram Mall, Teddy Saputra mengklaim bahwa hal itu adalah kesalahan administrasi. (why)

(Suara NTB/dok)

Stok Masih Aman

Polisi akan Gandeng TNI Tertibkan Senjata Rakitan

SUARA NTB Sabtu, 30 Januari 2016

Jendela Sastra

Halaman 9

CERPEN

Sepenggal Perjalanan Ramli Ernanda Semalam, dari dalam bis yang kutumpangi, terlihat seorang lelaki tergeletak penuh darah di seberang jalan. Dari balik kaca yang basah oleh hujan, tampak empat polisi berjaga-jaga sambil berkomunikasi melalui handy-talky di tangannya. Dan puluhan orang mengerumuni mayat laki-laki tersebut sambil menutup hidung dan mulut dengan tangan.

Sirene ambulance meraung-raung di kejauhan.

SEMUA penumpang bis membuang pandang ke luar, ke arah kerumunan orang-orang yang diguyur gerimis itu.

Mulut mereka sedikit ternganga, lalu menutupnya dengan jemari, seperti orang-orang di kerumunan. Tak ada seorang pun yang mengeluarkan katakata, selain tampak dari matanya ketakutan bercampur iba dan tanda tanya.

Bis terus berjalan perlahan, menguntit kendaraan lain yang mengular di depan. Penumpang di dalam bis kembali ke kursi masing-masing. Dan masih tanpa kata-kata. Sebagian mengernyitkan kening, barangkali sedang memikirkan kematian yang merenggut nyawa lelaki itu, atau kematian orang lain yang menyelinap dalam ingatannya. Dan entah kapan dan dimana maut juga akan mendatangi mereka tanpa bisa diterka-terka. Maut terus mengintai. Ia akan tiba tanpa bisa diperlambat atau pun dipercepat. Kematian akan datang memburu dengan cara dan pada waktu yang berbeda-beda, atau bisa pula terjadi bersamaan, seperti lampu-lampu di rumahmu yang serentak padam tak menyala.

Sopir bis menengok sekilas ke belakang, melihat penumpangnya yang mendekapkan tangan seperti sedang menggigil kedinginan. Mereka hanyut dalam pikiran masingmasing. Sang sopir menyeringai, seperti menyimpan suatu rencana di dalam kepalanya yang ditumbuhi uban-uban keperakan.

Jalanan mulai sepi dan berkelok-kelok, menanjak lalu menurun. Bis meluncur dengan tenang dan kadang-kadang bergoyang keras ke kiri dan kanan saat menikung tajam. Bis melewati jalur berkelok di atas tebing. Di bawahnya lembah curam yang ditumbuhi rumpun

(Arthur C. Danto ‘Dead Man, Black Bird (1961)’ artcollection.wayne.edu)

bambu, pohon nira, dan belukar.

Saat bis bergoyang dan rangkanya berderak-derak, sebagian penumpang berteriak histeris sambil berpegangan erat pada kursi masing-masing, dan sebagian lain bibirnya digerakgerakkan seperti sedang merapal do’a dengan nafas tersengal.

Suasana kembali tenang, ketika tampak pohon jati berjejer beraturan di dalam pagar kawat berduri di dua sisi jalan.

Seekor gagak hitam bertengger di ujung ranting pohon jati yang daunnya ranggas.

Dari kejauhan, aku yang duduk di kursi depan melihat puluhan orang berkumpul dan berjejer di tepi jembatan. Wajah mereka penuh cemas. Seorang ibu meneriaki anak lakilakinya agar menjauh dari bibir jembatan. Sebagian dari kerumunan orang di jembatan itu berlari menuruni tebing dinding sungai, kira-kira sedalam 20 meter.

Mayat seorang perempuan dengan rambut tergerai ditandu enam laki-laki, menaiki setapak

yang licin dengan hati-hati. Isak tangis menyambutnya di ujung jembatan. Rambut perempuan itu basah oleh darah yang merembes dari retakan kepalanya yang berbenturan dengan batu sungai. Darah segar juga masih mengalir dari hidung dan bibirnya yang tipis pucat. Matanya terpejam. Kulihat senyum mengembang dari bibirnya yang seputih tepung itu.

Senyum mayat perempuan itu mengingatkanku pada senyum lelaki yang tergeletak di seberang jalan. Senyum lelaki itu semakin jelas terngiang di kepala dan seperti menempel di atas kaca-kaca jendela, ketika kupandangi wajah-wajah penumpang yang beku. Mereka menyerupai mayat-mayat yang sedang plesiran. *** Eryana dan enam pendaki lain diberitakan terjatuh ke dalam kawah sedalam 700 meter, yang mengeluarkan bau belerang yang menyengat. Kejadiannya disebutkan sangat cepat, saat mereka menikmati

pemandangan di puncak Gunung Meriji. Tak ada suara minta tolong yang diteriakkan oleh para pendaki yang terjatuh. Hanya suara berdebum tubuh-tubuh berbalut jaket itu yang terdengar samar-samar bertubrukan dengan tanah atau mungkin batu di dasar kawah. Lalu sepi.

Aku masih memegang erat koran yang kubaca. Mataku terus menguntit tiap baris berita yang ditulis. Kisah kematian Eriyana dan pendaki lainnya diberitakan panjang lebar, termasuk pengakuan seorang pendaki lain yang berada di lokasi pada saat sekelompok pendaki itu disebut terpeleset. Ia bernama Pandu.

Semalam suntuk hingga pagi menyingsing, Pandu sengaja tak beristirahat. Ia mengaku, ingin menikmati suasana malam di puncak Mariji, seperti pada pendakian lain yang pernah dilakukan bersama kekasihnya, saat menaklukkan puncak-puncak gunung yang menantang.

“Sekitar pukul dua dini hari, saya melihat mereka berkumpul di sana,” cerita Pandu sam-

bil menunjuk tanah datar yang ditumbuhi rerumputan kering dan sisa ranting terbakar serta abu dari api unggunnya, sebagaimana tertulis dalam berita koran. Ia melihat kelompok pendaki tersebut duduk melingkar sambil berpegangan tangan, dan melapalkan sesuatu yang samar-samar sampai ke telinganya. Sebab saat itu angin bertiup cukup kencang dan mendesau-desau.

Matahari seperti telur mata sapi muncul di balik punggung pegunungan Tambo di ujung timur pulau. Hangat pagi mengepulkan uap dan membentuk halimun yang menyelimuti kaki Gunung Meriji. Perkampungan dan kota-kota tersepuh cahaya pagi. Dan di puncak, hangatnya dilumat hawa dingin yang menggemeretakkan gigi.

Pandu menuturkan, kelompok pendaki yang dipimpin perempuan berambut ikal dan berkulit kecoklatan, yang dikenalnya bernama Eriyana, berkumpul terakhir kali persis di sisi mulut kawah, sekitar 30 meter

dari posisi duduknya. Mereka mengambil foto berkali-kali dengan latar mulut kawah yang menganga dan asap belerang yang mengepul putih pekat. Lalu, mereka berpegangan tangan dan serentak terjun ke dalam mulut kawah seperti tersedot panas lava dalam perut Meriji. Sementara, koran-koran menulis: mereka terpeleset dan kecelakaan tragis itu pun terjadi.

Tim penyelamat dan beberapa orang pendaki, termasuk Pandu, membutuhkan waktu tiga hari untuk bisa mengangkat tubuh kaku para pendaki itu. Pandu menyebutkan, tubuh para pendaki tampak utuh dengan kulit wajah terbalut debu belerang tipis. “Dan aku benarbenar mengingat bibir mereka yang pucat masih menyunggingkan senyum,” tuturnya.

Kematian mereka menarik ingatanku dua puluh tahun lalu, saat aku berusia sembilan tahun. Saat itu, kampung tibatiba geger dengan kematian sekelompok orang dewasa. Mereka menggelepar di savana, tem-

pat kami biasa menggembalakan sapi, dengan tangan bergenggaman satu sama lain. Tubuh mereka hanya berbalut lembaran kain putih yang dililit-lilit, hingga menutup bagian-bagian tubuh seperlunya saja. Tak ada tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Wajah mereka berseri-seri dan menyunggingkan senyum yang manis. Sampai saat ini, polisi dan ahli medis tak pernah menemukan sebab-musabab pasti kematiannya. Para dukun hanya menjelaskan, mereka telah berpindah alam. Dan penjelasan itu kami simpan hingga sekarang.

Setiap mayat yang pernah kulihat; entah mayat tetanggaku, mayat guruku di rumah sakit, mayat temanku yang terseret arus sungai, mayat kakekku yang sekarat di gubuk reotnya, atau mayat adikku yang mati sebelum sempat diberi nama, semuanya berseri dan tersenyum seperti terpuaskan dengan sesuatu yang misterius.

Meskipun orang-orang tak pernah melihat hal yang sama denganku. Orang-orang mengatakan, air muka mayat-mayat kaku itu selalu menyiratkan rasa sakit yang tak tertahan, tak terkira. *** Bis semakin mendekat ke terminal kota. Koran yang telah habis kubolak-balik, akhirnya kulipat dan kumasukkan ke dalam tas jinjing yang kubawa. Hatiku girang, sebab tak lama lagi aku akan segera berkumpul dengan keluarga, setelah hampir genap sepuluh tahun tak bertatap muka.

Bis berhenti dengan mesin masih menyala. Kuturunkan enam bungkusan besar berisi buah tangan untuk keluarga dari dalam kolong bagasi. Lantas bis bergerak kembali memasuki badan jalan, perlahan seperti tak bertenaga.

Dari tempat kuberdiri, kulihat semua penumpang bis menatapku dari balik kaca jendela dengan tatapan mengiba.

Wajah mereka tampak seperti anak-anak yang tak ingin berpisah dari ayahnya. Sang sopir melambaikan tangan, masih dengan seringai dan tatapannya yang ganjil. Di sampingnya, seorang lelaki berpakaian serba putih duduk dan melempar senyum padaku. Senyum yang tak asing.

Surabaya, Mei 2015

Ramli Ernanda, lahir di Batujai-Lombok Tengah, 12 April 1987. Aktif sebagai pekerja sosial dan penggagas Komunitas TARAKATA Lombok Tengah.

PUISI Dadang Ari Murtono

sutinah

setelah carik bargowo mati

jaka sambang

carik bargowo

“bahkan tuhan pun tak mampu membahagiakan semua orang,” kata sutinah sewaktu lurah bintoro mengeluhkan nasib buruk dan di luar tangsi carik bargowo menjatuhkan hasut tanpa sangsi pada lurah abilowo

kematian hanya datang sekali bahkan bila yang didatanginya seorang carik dengan otak tujuh manusia lebih setengah bayi sapi dan ditinggalkannya abilowo sekejap untuk terpuruk dalam cinta yang buruk, upaya besar terkutuk, dan sebuah doa yang diunduh si lurah dari kecewa yang bertumpuk-tumpuk

telah kucatat dan sajakkan segala dalam ludruk yang pantas dituliskan: anak-anak yang dihanyutkan dan hilang perempuan yang dimaling juga belanda yang gemar mencabut beselit dan belanda yang suka menembaki orang pribumi dan belanda yang meminta upeti dan belanda lagi yang melakukan segala yang babi-babi

tak ada yang berduka ketika bargowo meregang nyawa dan seorang penonton memaki jongor sewaktu tubuh bargowo jatuh menggelosor dan tak bangun lagi sampai lakon selesai

“sederhanakan harapan-harapan kami, tuhan, agar kuat kami tanggungkan perasaan-perasaan malang yang disiapkan hari kemudian,”

tapi dalam jaka sambang dan mungkin hanya dalam jaka sambang belanda semata ada sebagai pemulus kisah cinta agar sutinah menemukan dirinya agar abilowo dan bintoro mengerti sampai seberapa cinta layak dihargai

cinta luluh seperti airmata yang luruh dan sore yang terburu rubuh dan sutinah, sesungguhnya, ragu pada apa yang keluar dari mulutnya “sebab tak ingin aku engkau mati dan gununggangsir langsir ke arah suwung lantaran segenap lelaki tergelincir ke dalam rodi maka biar aku pergi, biar aku pamit tak kembali” sore sudah benar-benar tak ada ketika bargowo berujar pada abilowo, “seret sutinah, rah, sebelum pokok jati terlanjur busuk dalam benaman tanah!”

tapi doa semacam apa pun, sesal sebesar apa pun, tak mampu menjauhkan si lurah dari kematian yang bergelantungan di bilah parang jaka sambang

selain abilowo, tentu saja, abilowo yang berulang berkata bahwa lurah dan carik seumpama suami istri yang mesti terus gandeng renteng agar rumah tetap ramah dan tangga terjaga dengan tangguh dan tak ada yang menyadari bahwa hanya bargowo yang mampu membuat belanda, serdadu-serdadu penakluk negeri itu, menjadi boneka bongkar pasang menjadi sapi penghela cikar dan lantaran bargowo bukan soekarno atau diponegoro ia tak akan pernah disebut pahlawan Dadang Ari Murtono, lahir dan tinggal di Mojokerto, Jawa Timur.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 30 Januari 2016

Halaman 10

Hari Ini 408 Mahasiswa Diwisuda

Tiap Tahun, Jumlah Mahasiswa IAIN Mataram Meningkat Mataram (Suara NTB) Hari ini Sabtu (30/1), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram akan menggelar wisuda semester ganjil tahun akademik 2015/2016. Acara wisuda akan diikuti sebanyak 408 mahasiswa program Sarjana (SI) dari 3 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan (FITK) sebanyak 289 wisudawan, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FSEI) sebanyak 58, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) sebanyak 29 wisudawan dan program Pascasarjana (S2) sebanyak 32 wisudawan.

Wakil Rektor (WR I) Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kelembagaan Dr. H. Masnun, M.Ag, menjelaskan ke 408 mahasiswa tersebut tersebar di masing-masing jurusan yaitu dari FITK terdapat jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Tadris Matematika, Tadris Ilmu Pengetahuan H. Mutawalli

Alam (IPA) dan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan jurusan PGMI. Untuk FSEI ada Jurusan Muamalat (MUA), Akhwal Al Syahsiyah (AS) dan jurusan Ekonomi Islam (EI). Sedangkan FDK masing-masing jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) dan jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI).

Masnun menambahkan, perkembangan jumlah mahasiswa IAIN Mataram dari tahun ke tahun meningkat, ditambah lagi dengan dibukanya 10 prodi baru yang tersebar

di masing-masing jurusan, seperti di Fakultas Imu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) dibuka 4 jurusan yaitu Tadris Bahasa Inggris, Tadris Fisika, Tadris Kimia dan PGRA, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FSEI) 3 jurusan yaitu Ilmu Falaq, Perbankan Syariah, Ilmu Al-Quran danTafsir dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) yaitu Prodi Sosiologi Agama.

Sedangkan pascasarjana membuka dua jurusan lagi yaitu, jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dan Ekonomi Syari’ah (ES).

Kabag Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Mataram, Drs.Burhanuddin menjelaskan dari 408 jumlah wisudawan, yang memperoleh predikat cumlaude ialah Hanapi IPK 3.88 Jurusan AS, Usman IPK 3.81 jurusan PBA, Khilda Amaly IPK 3.81 jurusan IPA, M Said Syukron IPK 3.77 jurusan MUA, Kiwisno Kawirnan IPK 3.76 jurusan PAI, Misleh IPK

M.Ag, menjelaskan pelaksanaan Wisuda Sarjana S1 Pascasarjana S2 serta memiliki makna yang strategis, tentu saja penuh dengan dinamika dan kompleksnya persoalan yang akan dihadapi. Terutama dalam bidang Pendidikan dan Hukum Islam, sehingga dengan pelaksanaan wisuda berarti berhasil dan selesai sudah tugas IAIN Mataram untuk mengantar para wisudawan menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sekaligus merupakan terminal baru bagi wisudawan memulai profesi baru sesuai dengan skill ilmu pengetahuan yang dimiliki masing-masing dan dapat mengabdikan diri pada masyarakat, agama dan bangsa.

Selain itu, dengan diselenggarakan upacara wisuda ini, IAIN Mataram melepas para wisudawan diiringi do’a dengan harapan kiranya berhasil meraih cita-cita yang diharapkan. Mutawalli berharap agar wisudawan nantinya supaya tidak merasa cepat puas den-

3.75 jurusan IPS, Faridatul Aini IPK 3.74 jurusan KPI, Nur Zuhrah IPK 3.71 jurusan ES, Budiarti IPK 3.69 jurusan PGMI, Ahlul Firdaus IPK 3.60 jurusan PMI, Azila IPK 3.56 jurusan BKI, Yusrina Nurseha IPK 3.49 jurusan Matematika.

Sedangkan pada Program Pascasarjana yang memperoleh cumlaude ialah Nurul Muttaqin Nasrudin IPK 3.67 jurusan Pascasarjana PAI, Ahmad Kharisma IPK 3.60 jurusan Pascasarjana AS. Wisudawan yang memperoleh predikat cumlaude di atas akan memperoleh Tabanas dari Rektor IAIN Mataram, Dr. H. Mutawali, M.Ag, sebagai tanda penghargaan atas ketekunan dan kecerdasannya dalam menyelesaikan perkuliahan. Penghargaan tersebut diberikan untuk memberikan motivasi bagi mahasiswa-mahasiswi yang sedang menyelesaikan studi di IAIN Mataram.

Sementara itu, Rektor IAIN Mataram, Dr. H. Mutawali,

gan keberhasilan yang telah diraih, namun menjadikan kesuksesan ini sebagai cambuk untuk lebih memacu diri kembali menuju jenjang pendidikan yang lebih baik lagi.

“Wisuda hari ini bukanlah akhir dari suatu proses perjalanan intelektual saudarasauadara, tetapi inilah saatnya untuk mempertajam basis intelektual saudara yang telah Anda raih dari guru-guru kalian. Intelektualisme yang telah Anda raih selama bertahun-tahun ini, hendaklah Anda implementasikan di tengah-tengah masyarakat, baik karena tanggung jawab intelektual, maupun sebagai tanggung jawab moral,” terang Mutawalli mengingatkan.

Pada kesempatan wisuda kali ini juga akan disampaikan orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Dr. H. Muslihun Muslim dengan tajuk “Berhijrah dari Sistem Ekonomi Konvensional Menuju Sistem Ekonomi Syariah”. (dys)

(Suara NTB/dys)

Perluas Akses Informasi

IAIN Mataram Sebar Informasi Kampus Lewat Buletin

Harus Perhatikan Honorer

(Suara NTB/ist)

Tekan Kasus Pelecehan Seksual

Orang Tua dan Guru Harus Bekerja Keras Selong (Suara NTB) Orang tua dan guru merupakan sosok yang paling dekat dengan siswa baik ketika berada di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Untuk menekan kasus pelecehan seksual yang terus mengancam keberadaan siswa, kedua elemen ini diminta lebih bekerja keras, terutama dalam memperbaiki moral dan memberikan pemahaman kepada siswa.

Dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (29/1), Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Lotim, Iptu I Made Sutama menyebutkan, jumlah kasus pelecehan seksual di Kabupaten Lotim yang terjadi di tahun 2015 mengalami peningkatan. Di mana, tahun 2014 sebanyak 19 kasus dan 2015 sebanyak 31 kasus.

Kondisi itu, katanya, disebabkan beberapa faktor seperti mudahnya siswa atau generasi muda dalam mengakses internet serta menggunakannya secara tidak sehat. Selain itu, terkikisnya moral siswa yang tidak diimbangi dengan penekanan dan pendalaman ilmu agama. “Dari segi pemahaman hukum juga kurang, sehingga itu yang terus kita tingkatkan,” katanya.

Ia menyebutkan, pelaku pelecehan seksual itu berbeda-berbeda mulai dari seusia mereka, orang tua maupun guru. Bahkan, beberapa waktu terakhir ini pelaku-pelaku pelecehan seksual itu merupakan orang-orang terdekat bagi siswa yang bersangkutan. Dengan demikian, katanya, pemahaman dari terhadap siswa maupun para pelaku sangat perlu ditanamkan. “Kalau meniadakan sulit, namun minimal kita bisa mengurangi,” tandasnya.

Sementara, salah satu pengamat sosial politik di Lotim, Dr. Nurun Soleh mengatakan, bagaimanapun kenakalan yang ditunjukkan seorang anak pasti akan takut kepada orang tuanya. Bahkan, liarnya anak itu disebabkan karena kurangnya perhatian yang diberikan oleh orang tua terkesan minim. “Lihat saja sekarang, guru, dosen dan orang tua lainnya banyak yang sibuk dengan aktivitas-aktivitasnya sendiri dan kurang perhatian terhadap anaknya. Akibatnya, banyak anak yang hamil di tengah jalan,” kritik pengamat yang juga Dosen di STKIP Hamzanwadi Selong ini.

Oleh sebab itu, lanjutnya, ia mengingatkan kepada orang tua dan guru agar melihat dirinya terlebih dahulu sebelum melihat kesalahan orang lain. Karena, penyebab dari tidak menurutnya siswa terhadap orang tuanya dan guru itu, karena adanya contoh yang buruk diberikan oleh mereka. “Saat ini kita sedang perang budaya, kalau kita kita kalah maka generasilah yang hancur,” kritiknya. (yon)

Mataram (Suara NTB) Prinsip keterbukaan informasi publik pada dasarnya ialah bagian dari upaya memenuhi hak-hak masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan hak untuk memperoleh informasi. Maka untuk itu, tidak ada alasan bagi lembaga-lembaga publik untuk tidak menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Sadar dengan perubahan ini, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram sebagai salah satu lembaga pendidikan terkemuka di NTB rutin menerbitkan buletin sebagai sarana untuk menyebarluaskan berbagai informasi seputar kampus.

Kepada Suara NTB, Jumat (29/1), K a b a g Umum dan

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Mahasiswa asal Indonesia saat mengikuti kegiatan IYCE dan Youtex saat pose bersama di Thailand beberapa waktu lalu.

Mataram (Suara NTB) Berpartisipasi di kancah internasional tentunya merupakan salah satunya kebanggaan setiap setiap orang, apalagi jika partisipasi dilakukan oleh mahasiswa penerima Bidikmisi, yakni sebuah beasiswa pendidikan kurang mampu dan berprestasi. ‘’Beasiswainitentusajaakan menjadi semangat dan motivasi bagi orang lain, jika setiap orang memiliki kesempatan untuk ikut andil dalam mengharumkan nama Indonesia tanpa melihat latar belakangnya,’’ ungkap Abdul Gafur, salah satu penerima beasiswa bidikmisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Jurusan Akuntansi Universitas Mataram (Unram) dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Jumat (29/1).

Diakuinya, dirinya bersama Ardiansyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Jurusan S1 Akuntansi Unram mengikuti Indonesia Youth Culture Exchange (IYCE) dan Youth Excursion (Youtex) di Thailand, Singapura dan Malaysia sejak tanggal 21 hingga 28 Januari lalu.

Dari kegiatan ini, lanjutnya, menunjukkan keseriusan Unram dalam mempersiapkan mahasiswa-mahasiswanya dalam berkompetisi bukan hanya di tingkat nasional, na-

mun juga aktif di skala internasional. Apalagi dengan masuknya Indonesia dalam perhelatan masyarakat ekonomi ASEAN merupakan salah cara meningkatkan persaingan di dalamnya.

IYCE dan YOUTEX, jelasnya, merupakan program yang digagas oleh forum pemuda internasional yang bekerjasama dengan masing-masing kedutaaan besar di masingmasing negara. Program ini dilakukan untuk memperkenalkan para pemuda Indonesia akan budaya dan pengembangan teknologi yang dimiliki oleh negara lain.

Diakuinya, selama mengikuti kegiatan di Thailand merupakan kegiatan yang lebih berorientasi pada pertukaran pemuda dalam bidang budaya.

Tiga hari pertama para pemuda diberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat lokal Thailand dengan konsep menginap di masing-masing rumah warga setempat. Tentu hal ini sedikit tidak memberikan pemahaman kepada para pemuda bagaimana warga Thailand dalam beraktivitas dalam kesehariannya.

Sementara dua hari berikutnya para pemuda melakukan kegiatan sosial di perbukitan Thailand, tepatnya di Provinsi

Sukhotai. Melalui kegiatan ini para pemuda Indonesia dapat mempelajari berbagai permasalahan sosial dan merumuskan solusinya. ‘’Lalu dua hari terakhir para pemuda diberikan kesempatan untuk berkeliling Kota Bangkok, kota utama dari negara Thailand.

Perjalanan di Kota Bangkok tentunya memberikan kekaguman akan negara Thailand akan kemajuan ekonomi dan kedisiplinan masyarakatnya,’’ ujarnya.

Dari sisi ekonomi, Pemerintah Thailand sangat mendukung akan tumbuhnya usaha-usaha kecil masyarakatnya dengan menggelar berbagai kegiatan, seperti festival makanan lokal, bazar, dan lain-lain. Sedangkan dari sisi kedisiplinan, terlihat masyarakat sangat patuh terhadap aturan yang berlaku, sampah jarang terlihat di tempat umum dan sangat rapi. Tentunya ini adalah pelajaran bagi para pemuda untuk mampu menciptakan solusi di Indonesia.

Sementara di Singapura dan Malaysia lebih berorientasi kapada pengenalan kepada pemuda akan teknologi dan entrepreneur. Melalui kegiatan ini diharapkan akan memunculkan kreativitas para pemuda dalam hal teknologi dan entrepreneur, sehingga dapat memberikan sumbangsih yang besar bagi kemajuan Indonesia. (ham)

(Suara NTB/dok)

Mahasiswa Bidikmisi Unram ’’Go International’’

Ketua MPR Sayangkan Tak Ada Lagi Pelajaran Moral Pancasila Jakarta (Suara NTB) Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menyayangkan pelajaran soal kebangsaan terutama moral Pancasila kini tak lagi diberikan di sekolah.

“Dulu ada pelajaran moral Pancasila, ada pelajaran kewarganegaraan, sekarang kan engak ada lagi. Padahal kita harus hatihati terhadap yang radikal,” kata Zulkifli di Jakarta, Jumat.

Mengutip pernyataan Bung Karno, Zulkifli mengatakan Pancasila adalah kasih sayang atau cinta kasih. Bila diperluas, Pancasila adalah musyawarah mufakat dan gotong royong serta kekeluargaan.

Dia menilai, setelah hampir 18 tahun reformasi, Bangsa Indonesia mulai kehilangan roh kebangsaan. Melihat ini, penguatan wawasan kebangsaan, khususnya pada anak-anak muda perlu dilakukan. “Setelah 18 tahun kita reformasi ini

kita sudah mulai kehilangan roh kebangsaan. Inilah harus kita perkuat kembali terutama anak-anak muda kita mengenai wawasan kebangsaan, Pancasila,” tutur politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid juga pernah menyoroti hal serupa. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, sekalipun ada pendidikan kebangsaan dan kenegaraan namun terlalu umum.

“Karena ter-

lalu umum, akhirnya pelajar tidak menangkap isi pelajaran.

Kurikulum sesungguhnya bagian dari problem. Pada periode lalu kan sudah dibuat kurikulum 2013. Tetapi pada periode sekarang malah itu dianulir dan kembali ke kurikulum 2006,” kata Hidayat beberapa waktu lalu. (ant/bali post)

Zulkifli Hasan

Tamjidillah H. M. Amin

Humas IAIN Mataram Drs. Tamjidillah H. M.Amin, M.Pd, mengklaim pihaknya sangat terbuka dengan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat, terutama oleh masyarakat kampus. Melalui penerbitan buletin yang dilakukan per triwulan sekali itu, pihaknya senantiasa menginformasikan berbagai perkembangan kampus.

Selain itu, berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan baik di tingkat fakultas maupun di tingkat institut juga tak luput dari pemberitaan mulai dari kegiatan yang berskala lokal, nasional maupun internasional. “Apapun bentuknya selalu kita tampilkan dalam buletin, ini cara kita agar masyarakat kampus dapat mengetahui agenda-agenda kampus,” terangnya.

Tamjidillah mengaku, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan buletin kampus, pihaknya juga menyediakan kolom opini bagi para pembaca yang ingin mengirimkan tulisan-tulisan. Tujuannya agar budaya menulis di kalangan masyarakat kampus terutama mahasiswa dapat tersalurkan melalui adanya buletin kampus. Ke depan ia berharap agar budaya menulis di IAIN Mataram dapat terus berkembang, sehingga kampus memiliki nuansa akademis yang khas. (dys)

Siswa SMK Wajib Ikut Uji Kompetensi Keahlian

(ant/bali post)

KEBERADAAN guru honorer yang mencapai ribuan orang di NTB harus menjadi perhatian penuh pemerintah di tahun 2016 ini. Tak hanya dari segi kesejahteraan, namun juga dari sisi kepastian masa depan yang akan diperoleh tenaga honorer.

Kepada Suara NTB, Pariyah PA, S.Sos, salah seorang honorer pada SMPN 4 Mataram ini berharap agar pemerintah senantiasa memperhatikan nasib para honorer. Pasalnya jika melihat dari sisi tugas dan fungsi, antara honorer maupun PNS tak memiliki perbedaan. Untuk itu, Piya – panggilan akrabnya, berharap agar pemerintah ke depan lebih fokus memperhatikan masa depan honorer.

Bahkan, kata Piya, honorer memiliki etos kerja tinggi ketimbang PNS yang pasca memperoleh status PNS kinerja mereka terkesan sepenuhnya diserahkan kepada honorer. Sehingga, tak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memperhatikan nasib honorer terlebih sebelumnya pemerintah telah berjanji akan mengangkat honorer dan K2 secara berjenjang dari 2016 hingga 2019 mendatang.

Selain itu, perempuan yang sudah mengabdi di sejumlah sekolah itu berharap agar kekurangan ribuan guru akibat pensiun massal pada pertengahan 2016 mendatang diharapkan mampu membuka peluang bagi dirinya dan rekan-rekannya untuk bersaing mengisi formasi tersebut. Karena jika melihat data PGRI NTB, saat ini jumlah K2 maupun tenaga honorer mencapai 82.000 orang.

Sedang PNS mencapai 60.061 orang, sementara yang akan pensiun mencapai angka ribuan, karena berkaitan dengan pengangkatan massal PNS tahun 1975 silam.

Adanya pengangkatan ini kekurangan guru di NTB dapat ditutupi dengan pengangkatan honorer secara bertahap. (dys) Pariyah

Taliwang (Suara NTB) Bagi siswa SMK yang akan menjalani Ujian Nasional (UN) tidak hanya akan menghadapi ujian teori semata, tetapi juga Uji Kompetensi Keahlian (UKK) sesuai dengan bidang jurusan yang ditekuninya.

Kasi Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) KSB, Syamsul Aematis Zarjuni, MPd, Jumat (29/1) menjelaskan, UKK merupakan bagian yang tidak terpisah dengan pelaksanaan UN. Karena itu bagi para siswa dan wali murid harus turut mengutamakan keikutsertaannya dalam kegiatan UKK tersebut. “Jangan dianggap remeh karena UKK bagian tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian pembelajaran di sekolah yang menjadi kriteria kelulusan siswa nantinya. Jadi ikut UKK itu wajib,” katanya.

Ia mengaku, tahun ini standar kelulusan siswa tidak lagi dilihat dari satu sisi penilaian saja. Demikian juga dengan penetapan kelulusan siswa SMK. Hanya saja penilaian terhadap siswa sebelum dinyatakan lulus harus memenuhi seluruh kriteria menyeluruh dalam seluruh kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. “Nah UKK itu masuk dalam rangkaian penilaian. Jadi walau dibilang tidak mempengaruhi kelulusan, tapi dia masuk dalam item penilaian,” papar Syamsul.

Pelaksanaan UKK rencananya akan dilaksanakan paling telat sebulan sebelum pelaksanaan UN. Syamsul mengatakan, pihak sekolah harus sudah melaksanakan UKK praktik paling lambat 4 Maret mendatang. “Untuk jadwal pelaksanaannya kita memberikan kewenangan kepada pihak sekolah

(Suara NTB/bug)

Syamsul Aematis Zarjuni masing-masing,” ujarnya.

Ia pun menyarankan, bagi seluruh sekolah SMK agar segera menentukan jadwal pelaksanaan UKK praktiknya tersebut.

Termasuk melakukan konsolidasi dengan perusahaan atau industri yang menjadi mitra pasangannya dalam membina siswa. “Seluruh SMK kita sudah punya industri yang menjadi mitranya. Jadi pihak sekolah kita sarankan segera koordinasi dengan mitra untuk menentukan jadwalnya,” harapnya.

Untuk diketahui, dalam aturan terbaru tahun ini kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan pencapaian kompetensi lulusan dalam UN. Jika peserta didik menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik dan lulus ujian Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan. “Hasil UN yang diikuti para siswa nantinya akan diberikan kriteria penilaian. Dengan cara penilaian, sangat baik jika hasil UN di atas 85, baik jika nilai minimal 70, cukup bagi yang memiliki nilai antara 55-70, serta kurang bagi yang bernilai di bawah 55,” urai Syamsul. (bug)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 30 Januari 2016

Jumlah Cabor Lolos PON Bertambah Mataram (Suara NTB) Pihak KONI NTB mengatakan jumlah cabang olahraga yang lolos PON XIX, di Jawa Barat (Jabar) 2016 mengalami peningkatan. Dari sebelumnya ditetapkan 20 cabor yang lolos PON, kini bertambah dua cabor lagi. Itu artinya total cabor yang lolos PON menjadi 22 cabor.

Demikian dikatakan Ketua Umum KONI NTB, Andy Hadianto ketika dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Jumat (29/1) kemarin.

“Jumlah cabor yang lolos PON bertambah menjadi 22 cabor, karena ada tambahan dua cabor yang baru saja meloloskan atlet ke PON,” ucapnya.

Dikatakannya, tambahan dua cabor itu datang dari ca-

bor renang dan selam. Belum tahu berapa jumlah tambahan atlet yang lolos PON. Namun informasi di lapangan, kedua cabor itu meloloskan dua atlet, yakni satu atlet dari cabor renang dan satu lagi dari cabor selam. Ketiga atlet itu sudah bisa masuk Pelatda Rinjani persiapan PON XIX, di Jabar 2016.

Itu artinya selain jumlah cabor bertambah, maka jum-

Jadwal Pertandingan Sepak Bola FA Cup Sabtu, 30 Januari 2016 20.45 Colchester United vs Tottenham Hotspur @beIn Sport 1 23:00 Arsenal vs Burnley @beIn Sport 1 23:00 Aston Villa vs Manchester City @beIn Sport 2 Minggu, 31 Januari 2016 01:30 Liverpool vs West Ham United @beIn Sport 1 21:30 Carlislie United vs Everton @beIn Sport 1 24:00 MK Dons vs Chelsea @beIn Sport 1 La Liga Spanyol Sabtu, 30 Januari 2016 23:00 Barcelona vs Atletico Madrid @RCTI Minggu, 31 Januari 2016 23:00 Valencia vs Sporting Gijon @Festival Orange TV Senin, 1 Februari 2016 03:30 Real Madrid vs Espanyol @Festival Orange TV Serie A Italia Sabtu, 30 Januari 2016 22:00 Carpi vs Palermo @Quad Sports Orange TV Minggu, 31 Januari 2016 01:00 Atalanta vs Sassuolo @beIn Sport 2 03:45 Roma vs Frosinone @beIn Sport 1 19:30 Chievo Verona vs Juventus @beIn Sport 1 22:00 Genoa vs Fiorentina @beIn Sport 1 Senin, 1 Februari 2016 03:45 Milan vs Inter Milan @Quad Sports Orange TV Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

lah atlet yang mengikuti Pelatda Rinjani juga bertambah menjadi 125 dari jumlah sebelumnya 123 atlet.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) PRSI NTB, Ahmad Musofa yang dikonfirmasi Suara NTB membenarkan bahwa pihaknya telah meloloskan atlet mengikuti PON Jabar 2016. Atlet renang tersebut adalah Putri Angky, sementara itu pelatih

cabor selam, Emon juga mengatakan pihaknya telah meloloskan satu atlet ke PON Jabar 2016.

Informasinya, kedua atlet tambahan itu sudah dapat mengikuti Pelatda Rinjani yang diresmikan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, 15 Januari lalu. Dan akan berlangsung hingga keberangkatan kontingen NTB mengikuti PON Jabar,19 September 2016. Sebagaimana diberitakan sebelumnya kegitan Pelatda Rinjani dipusatkan di Kota Mataram, yakni di GOR 17 Desember Turide Mataram dan Wisma Nusantara. (fan)

Neymar Didenda 112.000 Dolar karena Hindari Pajak Sao Paulo Bintang Barcelona Neymar pada Kamis kalah pada upaya bandingnya terhadap denda 112.000 dolar yang dikena- k a n terhadapnya karena menghindari pajak sewaktu i a masih membela Santos pada 2007 dan 2008.

Keputusan mengenai banding ini mengkonfirmasi sanksi yang awalnya oleh otoritas keuangan Brazil pada 2012 melanggar peraturan di pernyataan pajak pendapatannya, kata dinas pajak.

Kasus ini juga melibatkan ayah sang pemain meski denda itu kelihatannya tidak akan berdampak besar terhadap sang bintang Brazil, di mana ia dilaporkan menerima 215.000 dolar per pekan di klub juara Eropa Barcelona.

Neymar juga tersangkut masalah hukum di Spanyol, di mana ia harus memberi kesaksian pada 2 Februari atas dugaan kecurangan seputar transfernya ke raksasa Katalan itu dari Santos pada 2013.

Presiden Barca Josep Maria Bartomeu, pendahulunya Sandro Rosell, orang tua Neymar, dan dua direktur Santos juga diminta hadir.

Para jaksa publik Spanyol meminta diambil tindakan kepada semua pihak setelah keluhan mengenai kecurangan dan korupsi dilancarkan oleh perusahaan dana investasi Brazil DIS, yang memegang 40 persen hak olahraga Neymar ketika ia bermain di Santos, di pengadilan pada Juni 2015. DIS mengklaim bahwa pihaknya dicurangi oleh pembagian sebenarnya dari keuntungan transfer pemain 25 tahun ini, karena bagian penghasilan mereka ditutup-tutupi oleh Barcelona dan Santos.

Kesepakatan itu awalnya bernilai 57,1 juta euro oleh klub Katalan, 40 juta euro dibayarkan kepada perusahaan N&N yang dimiliki oleh ayah sang pemain di mana Santos hanya menerima 17,1 juta euro. (ant/bali post)

(Suara NTB/fan)

LATIHAN FISIK - Atlet BMX, Hadi Wiranata (kiri) bersama atlet atletik menjalani latihan fisik di GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (29/1).

Dikomunikasikan dengan Arif

Valencia Tantang Barcelona di Semifinal Copa Del Rey Madrid Gary Neville yang sedang bermasalah sebagai pelatih Valencia mendapat dorongan besar ketika “Los Che” melaju ke semifinal Copa Del Dey alias Piala Raja Spanyol berkat kemenangan 1-0 di markas Las Palmas.

Setelah bermain imbang 11 pada pertandingan leg pertama pekan lalu, penyelesaian Rodrigo dari jarak dekat pada menit ke-20 sudah cukup untuk mengamankan kemenangan agregat 2-1.

Valencia akan menantang sang juara bertahan Barcelona, di semifinal sementara Sevilla akan menghadapi Celta Vigo.

Neville belum meraih kemenangan sama sekali pada tujuh pertandingan Liga Spanyol sejak mengambil alih jabatan arsitek tim pada bulan lalu, namun timnya tidak terkalahkan dalam lima pertandingan di Piala Raja ketika Valencia mencapai semifinal untuk pertama kalinya dalam kurun waktu lima tahun.

Mantan penyerang Manchester City Alvaro Negredo melepaskan sepakan voli yang

mengenai jaring sisi samping gawang ketika Valencia tampil lebih baik dari lawannya pada babak pertama.

Dan mereka mendapat ganjarannya dengan raihan gol, ketika Andre Gomes merangsek di sisi kiri dan umpan silang mendatarnya dapat dikonversi menjadi gol oleh Rodrigo.

Negredo dan Shkodran Mustafi gagal memanfaatkan peluang-peluang bagus yang mereka miliki untuk menuntaskan pertandingan dengan gol tandang kedua sebelum turun minum.

Bagaimanapun, tim tamu jarang mendapat masalah lebih dari satu kali selain saat pemain internasional Australia Matt Ryan yang menahan upaya Momo pada menit ke-60.

Sevilla melaju ke empat besar berkat kemenangan tandang 3-0 di markas tim divisi kedua Mirandes untuk mengunci kemenangan agregat 5-0.

Harapan tuan rumah untuk dapat bangkit segera hancur ketika Vicente Iborra sukses mengeksekusi penalti pada menit kesembilan.(ant/bali post)

SIKAP Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono yang menolak mengikuti fit and proper test memang disesalkan kalangan pelatih dan pengurus KONI NTB. Namun persoalan itu tak harus ditanggapi dingin oleh pihak KONI NTB, pihak KONI NTB diharapkan bisa mengkomunikasikan secara arif dengan pelatih, sehingga hal itu tidak menimbulkan kekecewaan pelatih maupun atlet.

Demikian dikatakan Ketua Umum KONI Kota Mataram, H. (Suara NTB/fan) Mohan Roliskana ketika dimintai H. Mohan Roliskana tanggapan Suara NTB di Mataram, Kamis (28/1). “Ini kan masalah administrasi, tentu bisa dikomunikasikan dengan baik oleh pengurus KONI NTB dengan pelatih,” ucap H. Mohan Roliskana yang biasa disapa Mohan.

Calon Wakil Wali Kota Mataram terpilih ini mengatakan pelatih menembak asal Kota Mataram, Andik Budi Hariono merupakan salah satu pelatih yang sangat konsisten membina atlet. Hal itu telah dibuktikan oleh Andik dengan sukses meloloskan 12 atlet ke PON XIX, di Jawa Barat (Jabar) 2016.

Selain itu Andik juga telah berhasil melahirkan atlet yang sukses menyumbangkan satu medali emas, dan satu perunggu di PON Remaja di Jawa Timur (Jatim) 2014.

Menurut Mohan, prestasi pelatih menembak NTB tersebut perlu dijadikan acuan KONI NTB dalam mengambil kebijakan, sehingga jangan sampai putusan KONI NTB akan menimbulkan kekecewaan pelatih dan atlet terkait hal itu.

“Saya lihat Andik salah satu pelatih yang konsisten melahirkan atlet yang berprestasi nasional, jangan sampai masalah itu mengecewakan pelatih dan atlet,” jelasnya.

Dalam hal ini Mohan menginginkan KONI NTB agar mengkomunikasikan dengan Arif sikap pelatih menembak tersebut sehingga putusan KONI NTB tidak sampai membuat pelatih dan atlet kecewa.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI NTB, Wibowo Budi Santoso kecewa dengan sikap Andik yang menolak mengikuti fit and proper test. Pihak KONI NTB telah melayangkan surat sebanyak tiga kali ke Pengprov Perbakin NTB untuk meminta pelatih menembak Andik Budi Hariono mengikuti fit and proper test. Namun Andik tetap pada pendiriannya dan tetap menolak mengikuti fit and proper test.

Dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (29/1) kemarin, Andik tak banyak berkomentar. Dia mengaku ingin berkonsentrasi pada latihan saja. Soal sikapnya itu menurutnya akan diserahkan sepenuhnya ke KONI NTB. “Saya diminta Pengprov Perbakin NTB untuk konsentrasi dan fokus melatih aja, karena akan ada kejurnas yang akan kita ikuti. Saya tidak ikut fit and proper test,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan pihak KONI NTB masih melakukan berkoordinasi dengan pengurus cabor menembak terkait sikap pelatih menembak.

Pimpinan KONI NTB itu menginginkan semua pelatih mengikuti fit and proper test karena hal itu sudah menjadi putusan KONI NTB dalam memetakan pelatih yang berkompeten. Namun bila Andik tetap menolak dia akan mencarikan solusi, sehingga hal itu tidak menimbulkan kekecewaan atlet, pelatih dan cabor.

“Saya tidak ingin ada pihak yang kecewa, kita perlu mencarikan solusi yang terbaik,” terangnya. (fan)

SUARA NTB

Sabtu, 30 Januari 2016

Anak Harus Dijauhkan dari Paham Gafatar Mataram (Suara NTB) Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta para ibu tidak pernah lepas mengawal anak mereka dari penyimpangan paham Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

“Tugas muslimat, jangan pernah lepas mengawal dan berdoa untuk anaknya agar iman Islamnya tidak pernah terlepas,” kata Khofifah di hadapan Muslimat Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Attamimi, Lombok Tengah, Kamis (28/ 1) malam lalu.

Ia mengaku terus memantau keadaan para eks Gafatar agar akidah mereka tidak berubah lagi. “Saya terus memantau para eks Gafatar. Saya tidak ingin mereka kembali lagi”.

Khofifah mengaku terkejut dan tidak pernah menyangka penyebaran paham itu begitu cepat.

Oleh karena itu, dia berharap para tuan guru atau tokoh ulama ikut berperan menyelamatkan iman dan Islam.

“Saya sempat bicara dengan calon menteri pendidikan Gafatar, anak perempuan usianya baru 22 tahun, ayahnya menangis terus karena tidak diakui sebagai orang tuanya lagi,” ujar dia.

Saat ditanyai Khofifah, anak perempuan ini masih mengingat Rukun Iman dan Rukun Islam tetapi tidak melaksanakannya lagi, termasuk shalat lima waktu. “Ini menjadi pekerjaan rumah besar kita bersama, PBNU, dan juga tuan guru,” katanya. (ant/Bali Post)

Halaman 12

Cegah TKI Ilegal

Pemprov Minta Imigrasi Perketat Penerbitan Paspor

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB meminta pihak Imigrasi untuk memperketat penerbitan paspor. Hal ini dilakukan untuk mencegah pengiriman TKI ilegal asal NTB. Seperti kasus yang terjadi beberapa hari lalu, ada tiga warga NTB yang tewas di perairan Malaysia, karena menggunakan jalur ilegal. ‘’Imigrasi juga harus memperketat dong. Tujuan mereka buat paspor apa? Kemudian kalau tidak jelas pekerjaan dan keahliannya,” kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dikonfirmasi di Mataram, Jumat (29/1) kemarin.

Menurut Wagub, sebelum pihak Imigrasi menerbitkan

paspor, harus jelas tujuan mereka membuat paspor tersebut. Jangan sampai paspor tersebut digunakan untuk bekerja di Malaysia atau negara lainnya secara ilegal.

Terkait dengan tiga warga NTB yang tewas di Malaysia akibat kapal yang ditumpangi terbalik di laut,

Amin mengatakan telah meminta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Drs. H. Wildan untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Konjen Indonesia di Kuala Lumpur.

Menurut Wagub, kejadian seperti ini bukan pertama kali terjadi. Dikatakan, ka-

sus TKI NTB yang berangkat secara ilegal melalui daerah lain beberapa kali terjadi. Untuk itu, Disnakertrans diminta untuk aktif berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri. ‘’Karena itu sudah saya minta untuk intensif melakukan komunikasi,’’ terangnya.

Tiga warga NTB yang terwas tersebut adalah Siti Mahyadi asal Lombok Utara, Mukhlis dan Mustadi asal Rensing, Lombok Timur.

Berdasarkan laporan dari SLO Polri KBRI ýdi Kuala

Lumpur, musibah tersebut terjadi pada 26 Januari pukul 07.00 WIB. Kapal terbalik dihantam ombak setinggi 2-3 meter di daerah pantai Kelise, Sungai Tengah, Bandar Penawar Kota Tinggi, Johor Bahru. Dalam evakuasi, sebanyak 13 jenazah korban telah ditemukan di bibir pantai Gelise Sungai Tengah, Bandar Penawar Bukit Tinggi, sekitar 90 Kilometer dari Johor.

Jenazah tersebut terdiri dari sembilan laki-laki dan empat perempuan. (nas)

Imigrasi Cekal Jessica Terkait Kematian Mirna Jakarta (Suara NTB) Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencekal salah seorang saksi kasus kematian Wayan Mirna Salihin alias Mirna (27), yakni Jessica Kumala Wongso hingga 26 Juni 2016.

“Pencekalan ini atas permintaan Polri,” kata Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia, Heru Santoso, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (29/1).

Heru menuturkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan surat pencekalan Nomor : R/541/I/ 2016/DATRO tertanggal 26 Januari 2016 berlaku selama enam bulan.

Jessica menjadi saksi terkait kematian teman kuliahnya di Australia, Mirna, yang diduga diracun menggunakan senyawa sianida.

Sebelumnya, Mirna mening-

gal dunia usai meminum kopi Es Vietnamens di Kafe Olivier di West Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (6/1).

Awalnya teman korban Jessica Kumala Wongso tiba lebih awal dibanding Mirna dan seorang rekan lainnya Hani di gerai tersebut pada pukul 16.09 WIB. Jessica memesan minuman Cocktail dan Fashioned Sazerac untuk dirinya dan Hani, sedangkan Mirna dipesankan Es Vietnam Kopi.

Selanjutnya, Mirna dan

Hani datang ke lokasi sekitar pukul 17.00 WIB. Mirna menyeruput minuman Es Vietnam Kopi namun korban kejang-kejang setelah minum sekali sedot.

Korban sempat dibawa ke klinik di pusat perbelanjaan terkenal tersebut lalu dirujuk ke Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng Jakarta Pusat, dan Mirna meninggal dunia usai mendapatkan perawatan. (ant/Bali Post)

Daftar Calon Sekda NTB

Hartina : Perempuan Tak Kalah dengan Laki-laki

Hj.Hartina (Suara NTB/dok)

DARI 13 pejabat yang mendaftar sebagai calon Sekda NTB, ada satu orang sosok perempuan ikut bersaing memperebutkan kursi orang nomor satu dijajaran birokrasi Pemprov NTB. Dia adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB, Ir. Hj. Hartina, MM. Hartina mengatakan dirinya sangat serius untuk mengikuti seleksi terbuka Sekda NTB tersebut. Ia melihat, perempuan tak kalah dengan laki-laki untuk duduk di jajaran birokrasi. ‘’Serius kita maju. Kan tinggal nanti menunggu seleksi administrasinya. Kita sudah daftar,” kata Hartina dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (29/1) siang kemarin.

Hartina mengatakan, hal yang memotivasi dirinya maju dalam seleksi Sekda NTB ini lantaran selama ini belum ada sosok perempuan yang menjadi Sekda. Dikatakan, jika melihat jabatan lainnya seperti kepala daerah, sudah ada perempuan

yang mampu menduduki jabatan tersebut.

Ia mencontohkan seperti Bima yang memiliki bupati seorang perempuan. Kemudian Kota Mataram yang memiliki Penjabat Walikota seorang perempuan. “Kompetensi kan kita punya. Perempuan harus ada, dalam membuka sejarah. Bupati sudah ada perempuan, walikota perempuan walaupun penjabat juga sudah ada. Tinggal Sekda sekarang. Itulah yang menjadi pendorong saya untuk maju. Jadi perempuan tidak kalah juga dengan lakilaki,”ujarnya.

Menurut perempuan yang kini menjabat sebagai Kepala BKP (Badan Ketahanan Pangan) NTB, posisi sebagai Sekda sangat strategis. Menurutnya, jika diberikan kesempatan, perlu dibangnun sekretariat daerah yang tangguh. “Bukan berarti yang sekarang itu tidak tangguh. Serapan anggaran sering terlambat, pelayanan publik mungkin itu ke depan yang perlu kita perhatikan supaya sesuai dengan target. Realisasi harus sesuai dengan target,”ucapnya.

Perempuan asal Dompu ini menambahkan, selain itu keterbukaan informasi juga harus akuntabel. Koordinasi juga perlu ditingkatkan antar-SKPD dan sekretraiat daerah. ‘’Karena kunci dari keberhasilan itu adalah koordinasi, baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” kata mantan Kepala Dinas Kehutanan NTB ini.

Dalam seleksi calon Sekda NTB ini, Hartina yakin Pansel akan bekerja secara profesional. Artinya, siapapun calon yang memiliki kompetensi maka dialah yang akan menjadi Sekda NTB ke depan. (nas)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 30 Januari 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Sabtu, 30 Januari 2016

OPINI

Katastropi Dunia Anak

Mengejar Keseimbangan Energi Listrik TERNYATA mempertahankan keseimbangan itu sulit. Apalagi jika yang harus dipertahankan itu adalah keseimbangan pasokan dan kebutuhan energi listrik. Selama bertahun-tahun kehadiran PLN di daerah ini, titik keseimbangan itu seringkali terasa sebagai mimpi di siang bolong.

Setelah sempat menikmati masa-masa singkat bebas dari krisis listrik, saat ini kita kembali berada dalam ancamannya. Hal ini dipicu oleh tidak seimbangnya pertumbuhan penggunaan listrik dengan dengan pertumbuhan penyediaan daya listrik dari pembangkit yang dimiliki oleh PLN. Selama 2011 hingga 2014, pertumbuhan pemakaian (kwh) listrik di Provinsi NTB adalah sebesar 15,6 persen pertahun. Pertumbuhan pemakaian listrik itu ternyata melampaui pertumbuhan penyediaan daya listrik dari pembangkit PLN yang hanya sebesar 11,3 persen pertahun.

Tak heran jika saat ini sistim kelistrikan Lombok, Sumbawa dan Bima berada dalam kondisi siaga. Data per Agustus 2015 saja, daya mampu yang dimiliki PLN se- NTB hanya 275,7 megawatt. Padahal, beban puncak pemakaian listrik kita se-NTB mencapai 265,8 megawatt.

Dalam kondisi ideal dimana seluruh pembangkit mengalirkan listrik, memang tidak akan terjadi pemadaman bergilir. Namun, jika salah satu atau beberapa mesin pembangkit berkekuatan besar mengalami kerusakan atau harus menjalani perawatan berkala, bisa dipastikan pemadaman bergilir kembali dilakukan sepanjang masa perawatan atau perbaikan kerusakan mesin tersebut.

Di satu sisi, pertumbuhan penggunaan daya listrik yang tinggi setiap tahunnya memang bisa dipandang sebagai hal yang positif. Paling tidak, hal ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa perekonomian di daerah ini tumbuh lalu membentuk tuntutan baru berupa penyediaan energi listrik yang lebih besar.

Namun, tuntutan ketersediaan energi listrik yang lebih besar ini sebenarnya merupakan pedang bermata dua. Sebab, jika tuntutan itu tak bisa dipenuhi maka yang terjadi adalah situasi krisis energi yang pada akhirnya memberikan pukulan balik untuk perekonomian kita.

Bagi unit usaha yang tidak bergantung pada ketersediaan energi, problem ini mungkin tidak akan memberikan pukulan yang berarti.

Namun, berbeda halnya untuk unit usaha tertentu yang mengandalkan ketersediaan energi listrik sebagai kalkulasi untung rugi dalam bisnis mereka. Krisis listrik, bisa menjadi malapetaka yang berpotensi membuat bisnis semacam ini gulung tikar.

Direktur Bisnis PLN Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara, Maknizon Masri baru-baru ini mengemukakan bahwa paling lambat bulan Mei mendatang, sebuah kapal pembangkit listrik asal Turki sudah akan mulai beroperasi dan memberikan tambahan daya listrik sebesar 60 megawatt untuk daerah ini.

Dalam jangka pendek, solusi semacam ini memang harus ditempuh karena bisa memberikan solusi instan untuk menjaga keseimbangan kebutuhan dan ketersediaan daya listrik di NTB. Namun, dalam kacamata jangka panjang, pola kebijakan semacam ini tidak bisa terus menerus diterapkan.

Sudah saatnya semua pemangku kebijakan memastikan bahwa rencana jangka panjang untuk menambah pasokan listrik dari pembangunan pembangkit baru benar-benar direalisasikan secara konsisten.

Sebuah pelajaran penting harus diambil dari kegagalan pembangunan PLTU Jeranjang yang hingga saat ini masih bermasalah dan belum bisa memberikan suplai listrik sesuai rencana semula.

Dalam beberapa tahun mendatang, PLN masih memiliki sejumlah rencana pembangunan pembangkit baru di wilayah NTB. Rencana itu antara lain tambahan dukungan unit mesin PLTU Jeranjang sebesar 25 megawatt pada tahun ini. Tambahan dukungan dari PLTGU Lombok Peaker sebesar 50 megawatt pada 2017 dan naik menjadi 150 megawatt pada 2018. Kemudian, dukungan mobile power plant sebesar 60 megawatt dan PLTU IPP Lombok Timur sebesar 50 megawatt pada 2017, dan PLTU FPT2 sebesar 50 megawatt pada 2018 yang akan naik menjadi 100 megawatt pada 2019. Serta, PLTU Lombok 2 sebesar 50 megawatt pada 2019.

Di atas kertas, jika diadu dengan pertumbuhan penggunaan listrik, penyiapan tambahan mesin pembangkit baru itu memang terlihat akan sanggup membentuk titik keseimbangan. Namun, itu tentu saja masih di atas kertas. Seperti kita ketahui, untuk PLTGU Lombok Peakers saja, saat ini masih terkendala sejumlah problem dan penyelesaiannya belum pula bisa dieksekusi. Padahal, daya dukung dari PLTGU ini nantinya akan sangat menentukan tercapainya keseimbangan tersebut.

Untuk itulah, PLN dan pemerintah daerah harus segera saling bergandengan tangan, mengkomunikasikan problem yang belum bisa terkomunikasikan dan mencari jalan keluar dari sumbatan-sumbatan yang menghadang jalan.

Jika itu bisa dilakukan secara bersama, titik keseimbangan adalah sesuatu yang mungkin. Namun, jika sebaliknya, kita sepertinya masih harus belajar tentang sesuatu yang bernama lapang dada. (*)

RADIO

Halaman Halaman 14 14

APORAN tentang tindak kekerasan terhadap anak-anak semakin meningkat akhir-akhir ini. Meskipun telah ada kesadaran untuk menempatkannya sebagai sebuah situasi yang gawat, tetapi tindak kekerasan tersebut masih saja terjadi. Kekerasan terhadap anak tidak hanya bersifat fisik tetapi juga mental. Salah satu yang mungkin tak terlalu diperhatikan adalah menyusutnya ruang bagi anak-anak di pelbagai media.

Dunia anak-anak adalah dunia bermain, dunia di mana persoalan bisa bersifat imajinatif dan dengan mudah diselesaikan dengan permainan bersama.

Pelajaran (ber)-sosial dalam bentuk permainan bersama sekarang sudah tergeserkan oleh bentuk-bentuk permainan yang lebih bersifat individual. Secara isi permainan anak-anak sekarang juga banyak menyodorkan cara-cara kekerasan. Pukulan, tembakan dan penghancuranpenghancuran menyuntikkan virus kekerasan pada otak anak-anak.

Anak-anak sekarang juga tampaknya sangat mudah memahami bagaimana cara memainkan permainan seperti itu. Aplikasinya juga dapat diperoleh dengan gampang, entah di ponsel atau di rental-rental. Bentuk-bentuk games atau permainan yang menggunakan medium benda elektronik sekarang bahkan sudah memasuki dan menjadi bagian dari budaya pop.

Tentu saja anak-anak sekarang masih memiliki naluri bermain bersama, sama seperti anak-anak di zaman mana saja. Masalahnya adalah ruang untuk itu sudah semakin menyusut. Karena itu kalaupun anak-anak itu berkumpul, mereka lebih sering bersepakat untuk mendatangi tempattempat penyewaan games. Naluri bermain bersama ditekan oleh ketaktersediaan tempat dan ditukar dengan pilihan permainan yang nyaris tak mengandung ‘jiwa’ anak-anak.

Berhadapan dengan itu adalah dunia pendidikan formal yang harus dijalani setiap hari di sekolah. Jam pelajaran yang padat, tekanan tugas sekolah, dan tuntutan untuk menjadi ‘anak cerdas yang membanggakan orang tua’. Semua itu menyempitkan ruang bermain anak-anak dan membantu mereka tumbuh sebagai generasi yang berserti-

Oleh:

Kiki Sulistyo (Komunitas Akarpohon, Mataram)

Anak-anak seperti bibit yang nantinya akan tumbuh dan melanjutkan jalannya kehidupan. Apabila bibit-bibit tersebut (diperlakukan secara) buruk, bisa dipastikan seperti apa ia nantinya bakal tumbuh. Sebagian di antaranya mungkin akan bertahan dan menjadi lebih baik dengan kesadaran-kesadaran yang datang kemudian. Tapi sebagian besar di antaranya bakal berkembang menjadi sosok-sosok yang ‘dihantui’ oleh masa kecil yang mengerikan. fikat tapi tak memiliki imajinasi.

Pada diri anak-anak lah imajinasi dimungkinkan tumbuh dengan subur. Di tangan anak-anak pelepah pisang bisa menjadi seekor kuda, rumah bisa dibangun (lengkap dengan kisah di dalamnya) di atas petak seperdudukan, masakan-masakan lezat bisa dibuat dengan sembarang hal, dan boneka dapat berbicara seperti bayi manusia. Di sekolah formal anak-anak tidak dilatih untuk berimajinasi, di hadapan games elektronik anak-anak hanya diarahkan untuk memainkan hasil imajinasi yang sudah diproduksi secara massal.

Akibatnya tidak ada kemampuan mempresentasikan imajinasi sendiri ke arah kejutan-kejutan kreatif. Lalu tumbuhlah sebagian besar anak-anak menjadi generasi yang mengonsumsi massifitas dan menjauhi kreatifitas.

Kalaupun ada anak-anak yang diketahui memiliki bakat terutama di bidang-bidang seni-hiburan, segera televisi memberikan ruang bagi mereka (atau lebih tepatnya bagi orang tua mereka) untuk unjuk kemampuan. Stasiunstasiun televisi menyiarkan acara yang (kelihatannya) dapat dikonsumsi anak-anak; kontes menyanyi, kontes akting dan sebagainya. Tetapi lihatlah sesungguhnya anak-anak tersebut hanya dipertahankan sebagai anak-anak secara fisikal. Lagu yang mereka nyanyikan, karakter yang mereka mainkan (dalam sinetron-sinetron) adalah milik orang dewasa. Memasuki dunia televisi anak-anak itu seperti memasuki sebuah konverter, di mana fisik tetap tetapi formatnya berubah. Tampaklah bahwa dunia anak-anak telah dikepung oleh serigala-serigala dari berbagai penjuru, yang menghancurkan kekanak-kanakan mereka, yang menghancurkan apa yang seharusnya menjadi hal asasi dalam

dunia mereka.

Apakah yang dapat dikonsumsi oleh anak-anak sekarang? Mereka tak dapat menghindari televisi dengan ilusi-ilusi orang dewasa di dalamnya. Mereka tak bisa menghindari lagu-lagu ‘galau’ atau musik-musik diskotik yang diramu lirik-lirik eksplisit yang vulgar. Mereka tak bisa menghindari kebiasaan bermain games elektronik yang mereduksi kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Sementara dasar-dasar yang penting seperti kebiasaan membaca, mendongeng atau menggambar tampaknya adalah sesuatu yang langka.

Manakala dunia anak-anak sudah mengalami penyempitan, marak pula stroke berupa kasuskasus kekerasan fisik maupun seksual terhadap mereka. Dan pelakunya adalah orang-orang terdekat, orang-orang yang seharusnya melindungi mereka.

Katastropi besar terhadap dunia anak-anak dari segala penjuru ini mestinya dilihat bukan hanya sebagai serpihan-serpihan peristiwa, tetapi sebagai fenomena yang telah memasuki situasi demikian gawatnya. Generasi akan berganti, yang muda akan menjadi tua dan digantikan oleh yang muda lainnya. Segala bentuk permasalahan dan karutmarut keadaan, bila diulurkan sebagai satu rangkaian, solusinya akan sangat bertumpu pada kualitas generasi selanjutnya.

Karena itu bencana yang sudah secara simultan menimpa anakanak adalah salah satu bencana terbesar suatu bangsa. Orangorang tua dari satu generasi pada dasarnya hanya akan meninggalkan sejarah dan warisan persoalan. Generasi selanjutnya yang mau tak mau harus menghadapinya.

Persoalan ini tak bisa diurus hanya oleh organisasi yang melibatkan diri secara langsung

RADIO

dengan dunia anak-anak. Tetapi juga memerlukan pemikiran revolusioner untuk mengubah seluruh aspek dalam pelbagai dimensi yang sudah sekian lama dianggap sebagai suatu kewajaran, suatu efek dari perubahan.

Pemikiran dalam bidang pendidikan, kebudayaan, politik, sosial dan ilmu pengetahuan mesti memberi jatah bagi persoalan krusial ini. Orang bisa saja berpikir besar, bisa saja berbicara dengan wacana-wacana ‘agung’, tetapi jika melihat bagaimana proses berlangsungnya peradaban dari satu generasi ke generasi lainnya, maka yang paling patut diperhatikan adalah apa yang seharusnya disediakan, dipertahankan, atau dihindarkan dari jangkauan generasi berikutnya.

Anak-anak seperti bibit yang nantinya akan tumbuh dan melanjutkan jalannya kehidupan.

Apabila bibit-bibit tersebut (diperlakukan secara) buruk, bisa dipastikan seperti apa ia nantinya bakal tumbuh. Sebagian di antaranya mungkin akan bertahan dan menjadi lebih baik dengan kesadaran-kesadaran yang datang kemudian. Tapi sebagian besar di antaranya bakal berkembang menjadi sosok-sosok yang ‘dihantui’ oleh masa kecil yang mengerikan. Lalu memilih tindakantindakan anti-produktif untuk memberi makna bagi kehidupan yang sudah hancur semenjak mula. Akan lebih celaka lagi, jika semua itu, kemudian dianggap sebagai satu kewajaran, lantaran itu hanyalah bagian dari peristiwa umum. Sesuatu yang dapat terjadi kapan saja, dan karenanya tak perlu terlalu dihiraukan.

Kepala daerah diminta pertegas tak ada penerimaan CPNS Cegah masyarakat jadi korban calo

*** Program raskin diganti uang masih dibahas Yang penting tidak merugikan masyarakat

***

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 30 Januari 2016

Waspadai Banjir Lahar Dingin Rinjani Mataram (Suara NTB) Salah satu bencana yang dikhawatirkan terjadi dari Gunung Rinjani, bukan soal erupsinya. Ini terkait abu vulkanik yang tersedimentasi di Danau Segara Anak pascaerupsi Gunung Barujari, Oktober 2015 lalu. Jika volume air terus meningkat akibat hujan, dikhawatirkan menjadi lahar dingin.

Kepala Seksi Tanggap Darurat, Badan Penanggulangan Bencana Darah (BPBD) NTB, Agung Pramudya menyebut, abu vulkanik Gunung Barujari kini menjadi sedimen. “Ada 6000 meter kubik abu vulkanik yang tersedimentasi di kaldera Danan Segara Anak. Ini yang jadi kewaspadaan tinggi kami,” kata Agung kepada Suara NTB, Jumat (29/1).

Dipastikannya, hujan yang terus menerus mengguyur wilayah Pulau Lombok dengan intesitas tinggi akan berpengaruh ke debit air di sungai yang melintas di Kabupaten Lombok Timur itu.

Jika volume air tinggi dan meluap, maka banjir lahar dingin diprediksinya akan melalui tiga lembah yang didasarnya terdapat aliran sungai. “Banjir akan melalui Sungai Tanggek, Sungai Rempung dan Sungai Aikmel,” sebutnya.

Belum terpikirkan apa langkah yang akan ditempuh untuk mencegah banjir lahar dingin yang setiap saat bisa terjadi. Tapi pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk menentukan antisipasi yang harus segera d itempuh. Namun langkah awal yang sedang diupayakan, dengan menyampaikan ini ke masyarakat yang tinggal di radius kaki Rinjani khususnya yang dilalui tiga aliran sungai tadi.

Masyarkat diingatkan agar meningkatkan kewaspadaan.

Gunung Barujari meletus sejak 25 Oktober 2015 lalu.

Dari gunung ini, menyembur abu vulkanik hingga ketinggian 2.500 meter. Tiupan angin rendah yang membawa asap disertai abu vulkanik saat itu mengarah ke barat laut, namun jatuhan abu vulkanik dominan ke kaldera Gunung Rinjani.

Begitu juga dengan aliran lava dominan mengalir ke Danau Segara Anak. Akumulasi hasil erupsi dan lava ini yang dikhawatirkan memicu banjir. (ars)

Terbanyak dari Kabupaten, Dominan Ditangani Kepolisian Dari Hal. 1 ‘’Berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), yang tertinggi memang wilayah kabupaten,” sebut Kepala BPKP NTB Dr. Bonardo Hutauruk, AK, MM melalui Korwas Investigasi Ngatno, SE kepada Suara NTB, Jumat (29/1).

Ditanya lebih detail terkait kabupaten mana saja yang tercatat dalam audit kerugian negara itu, Ngatno mengaku tak bisa membeberkannya. Demikian juga dengan jenis perkara yang ditangani, karena menjadi kewenangan penagak hukum yang mengusut 10 kasus ini.

Masih data hasil audit, BPKP juga mengklasifikasikan kinerjanya di bidang audit investigasi. Pemerintah kabupaten di NTB juga tercatat kasusnya pernah dilakukan audit investigasi. Nilai kerugian negara yang ditemukan Rp 601.516.257.

Ngatno memberi gambaran, bahwa untuk dua kewenangan, audit investigasi dan perhitungan kerugian

negara itu, dilakukan atas permintaan APH, yakni Kejaksaan dan Kepolisian.

Berdasarkan instansi yang mengajukan permintaan audit itu, dibagi dalam dua bagian. Untuk audit PKKN, ada 11 kasus yang diajukan oleh Kepolisian, dengan temuan kerugian negara Rp 6.103.491.398. Data ini sekaligus menunjukkan kinerja polisi paling tinggi dalam jumlah penanganan kasus korupsi. ‘’Ini data secara umum, rekap dari Polda dan masing masing Polres,’’ kata Ngatno. Sementara dari Kejaksaan, hanya delapan kasus, dengan nilai kerugian negara Rp 5.544.861.955. Sehingga total kerugian negara dari 19 kasus yang ditangani Kejaksaan dan Kepolisian itu, terakumulasi Rp 11.648.355.353.

Sementara untuk audit investigasi, ada tiga kasus, hanya dari Kepolisian. Dengan nilai kerugian negara yang ditemukan, Rp 601.516.257. (ars)

Perombakan Golkar ARB Tak Dramatis

Mataram (Suara NTB) Usulan perombakan fraksi yang diajukan oleh DPD Partai Golkar NTB kubu Aburizal Bakrie (ARB) tidak akan dramatis karena hanya berupa pergeseran pada posisi Sekretaris dan Wakil Ketua Fraksi Golkar. Hal itu disampaikan Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB kubu ARB, Ir. H. Misbah Mulyadi yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (28/1) malam.

Misbah menegaskan, usulan penyegaran di tubuh Fraksi Golkar DPRD NTB yang dilakukan pihaknya hanya berupa pergeseran kecil-kecilan. Di mana, posisi Ketua Fraksi akan tetap dijabat oleh Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH. Perubahan hanya terjadi di posisi Sekretaris dan Wakil Ketua Fraksi. Posisi Sekretaris yang awalnya dijabat Ir. H. Busrah Hasan, MM akan dijabat oleh Drs. H. Humaidi.

Dari Hal. 1 Di samping itu, dikatakan sejak 2014 lalu, pemerintah telah mengembangkan seleksi dengan sistem CAT. Di mana melalui sistem itu dipastikan tidak ada pihak manapun yang membantu kelulusan perserta.

Apalagi tanpa mengikuti seleksi akan dapat diterbitkan SK pengangkatan sebagai CPNS. Kepala Bidang Data dan Informasi BKD dan Diklat NTB, Hariadi Widiatmoko yang dikonfirmasi mengenai surat edaran Men PAN RB itu mengaku belum menerima secara resmi. ‘’Belum ada resminya kita terima,’’ ujarnya dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (29/1)

kemarin.

Hariadi menejelaskan hasil koordinasi dengan pusat bahwa sampai saat ini belum ada kepastian untuk penerimaan CPNS tahun ini. ‘’Sampai saat ini belum ada. Kami melihat kepastiannya belum ada penerimaan,’’imbuhnya.

Ditanya formasi yang masih dibutuhkan di NTB? Hariadi menyebutkan, formasi CPNS untuk tenaga kesehatan dan pendidikan masih snagat dibutuhklan.

Namun, pemerintah daerah masih menunggu adanya jatah atau kuota yang diberikan pemerintah pusat untuk NTB. (nas)

Wagub Minta Jaminan Dinas Pertanian TPH dan BKP NTB Dari Hal. 1 Itu yang belum dilepas dan akan dilepas ketika harga naik. Ini tak boleh terjadi.

Sampai sekarang belum datangkan beras dari Jatim.

Tetapi Bulog memberikan sinyal kepada kita bahwa stok ini menipis. Kita juga jangan sampai kekuragan beras,” tambah Amin.

Untuk itu, Wagub meminta Kepala Distan TPH NTB dan Kepala BKP NTB untuk memastikan stok beras tersebut ada di lapangan. Sehingga itulah yang menjadi stok beras NTB yang harus diserap Bulog.

Data BKP NTB, jumlah produksi beras NTB tahun 2015 sebanyak 1,3 juta ton.

Dari angka itu, jumlah konsumsi masyarakat ditambah dengan konsumsi beras para pengusaha hotel dan restoran sebanyak 568.183 ton per tahun. Jika melihat tingkat konsumsi dalam daerah, maka NTB surplus beras sebanyak 700 ribu ton lebih.

Dalam sebulan, tingkat kon-

sumsi beras di NTB sebanyak 40-47 ribu ton. Beras NTB paling banyak dikirim ke Bali dan NTT. Selain itu, ada juga beras NTB yang dikirim ke Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Beras NTB itu ada yang keluar dari Bima dan Pelabuhan Badas Sumbawa. Data Bulog Divre NTB, sepanjang 2015 mereka telah mengirim beras ke luar daerah seperti Bali, NTT dan Jakarta sebanyak 97.700 ton.

Menurut Wagub, tata niaga beras perlu diperbaiki supaya tak terjadi kelangkaan beras di dalam daeah. Pasalnya, NTB merupakan daerah yang terkenal dengan swasembada pangan. Menjadi hal yang aneh jika terjadi kekurangan beras di daerah lumbung pangan. “Tata niaga harus diperbaiki.

Kalau produksi melimpah tapi tata niaga tetap begini maka akan terjadi seperti ini (kekurangan). Tata niaga harus diperbaiki,” tandasnya. (nas)

Sementara dari awalnya Sekretaris, Busrah digeser menjadi Wakil Ketua Fraksi Golkar. H. Lalu Darma Setiawan yang sejak awal tak terakomodir dalam kepengurusan Golkar ARB pun harus terpental dari posisi awalnya sebagai Wakil Ketua Fraksi.

“Jadi hanya berbeda di Wakil Ketua dan Sekretaris. Wakil Ketuanya itu, Pak Busrah Hasan. Sekretarisnya Humaidi. Dulunya Sekretarisnya,

Busrah, Wakil Ketuanya Darma Setiawan,” ujar Misbah. Ia menambahkan, di posisi lainnya, tidak terjadi perubahan formasi Golkar di DPRD NTB. Misbah juga menampik jika pihaknya akan mengusulkan pergantian pejabat Ketua DPRD NTB yang memang menjadi jatah Partai Golkar.

“Tidak ada, hanya itu saja.

Dan itu hal yang biasa partai lakukan,” ujarnya. Menurutnya, usulan ini nantinya tinggal di-

bacakan dalam rapat paripurna DPRD NTB. Namun, Misbah sendiri tidak memperjelas kapan usulan ini akan dibacakan.

Menurut Misbah, terbitnya SK pengesahan Kepengurusan Munas Riau oleh Menteri Hukum dan HAM selama enam bulan untuk menggelar Munaslub telah menjadikan pihaknya sebagai DPD Golkar NTB yang sah. Ia menambahkan, kepengurusan Golkar hasil Munas Riau telah memerintahkan pihaknya untuk menggelar Musda dan hasilnya adalah kepengurusan DPD Golkar NTB yang sekarang.

Kini, setelah kepengurusan terbentuk, pihaknya tinggal menunggu digelarnya Munaslub yang memang sudah

ditetapkan dalam Rapimnas belum lama ini. Dalam Rapimnas, tutur Misbah, awalnya sejumlah DPD Golkar memang menentang rencana Munaslub.

Namun, setelah dikumpulkan oleh Aburizal Bakrie, seluruh DPD akhirnya menyetujui penyelenggaraan Munas.

“Awalnya beberapa DPD memang menolak. Tapi Pak Aburizal mengumpulkan kembali kita. Dalam Rapimnas. Sebelum ditutup. ‘Bahwa kami minta dengan hormat, bahwa saya minta kita Munaslub. Dan saya tidak akan maju sebagai Ketua demi utuhnya dan tegaknya Partai Golkar’,” ujar Misbah mengutip pernyataan Aburizal dalam Rapimnas tersebut. (aan)

Dikhawatirkan Pengaruhi Kinerja Dewan

ADANYA rencana perombakan fraksi di DPRD NTB dinilai akan memengaruhi kinerja Dewan. Apalagi jika proses perombakan berkaitan dengan perbedaan faksi politik yang sangat besar.

Hal itu disampaikan oleh Dosen Hukum Tata Negara Universitas Mataram, Dr. Muh. Risnain, SH., MH. “Kalau dilihat dari kinerja DPRD, itu sedikit akan mempengaruhi pada kinerja anggota dewan. Apalagi proses pergantian berkaitan dengan perbedaan faksi politik yang sangat besar. Itu juga akan mengganggu kinerja, anggota DPRD pasti akan tidak nyaman,” ujarnya, Jumat (29/1).

Seperti yang diberitakan sebelumnya, ada rencana DPD I Partai Golkar NTB, kubu Aburizal Bakrie (ARB) akan melakukan perombakan fraksi di DPRD NTB. Rencana ini masih menjadi polemik, karena ada penolakan dari DPD I Partai Golkar NTB kubu Agung Laksono (AL).

Menurut Risnain, kewenangan untuk menentukan siapa yang menduduki jabatan di fraksi adalah kewenangan partai.

Berbicara konteks di daerah, yaitu DPD. Ketua DPD yang menentukan siap yang menjadi ketua fraksi, sekretaris fraksi, dan keanggotaan di alat kelengkapan Dewan.

“Kebijakannya harus jalan

sesuai dengan kebijakan partai.

Orang-orang yang ditempatkan memiliki satu pandangan politik dan satu faksi politik dengan DPD. Memang itu menjadi kewenangan DPD,karena itu hak prerogatif DPD. Sistem politik kita masih memungkinkan itu, “ ujar Risnain, yang pernah menjadi tenaga ahli di DPR RI pada tahun 2008 sampai dengan 2011.

Tetapi, lanjut Risnain, kalau dilihat dari kinerja DPRD, itu juga sedikit akan mempengaruhi pada kinerja anggota dewan di alat-alat kelengkapannya. Dicontohkan, jika seseorang sebelumnya di komisi pemerintahan, kemudian ada penggantian, diganti orang yang sebelumnya berada di komisi ekonomi, akan terjadi ketidaksambungan. “Karena sebelumnya ia sudah concern di bidannya sebelumnya,” ujarnya.

Risnain menegaskan, bahwa pihak luar tidak bisa mengintervensi kewenangan dari DPD. Hanya saja, ia menyarankan agar DPD tetap memperhatikan prinsip manajemen jika melakukan perombakan fraksi.

“Prinsipnya, Parpol harus mengedepankan prinsip manajemen, the right man in the right place. Yang mengisi harus politisi andal yang memiliki kemampuan untuk manajemen politik dan kemampuan menguasai masalah,” pungkasnya. (ron)

(Suara NTB/ist)

POSITIF - Razia pengunjung oleh tim Penindakan BNN NTB di salah satu kafe di Senggigi, Lombok Barat. Sembilan PS diamankan dalam operasi ini.

Positif Narkoba

Sembilan ”Partner Song” Diamankan BNN

Mataram (Suara NTB) Mengawali tahun 2016, Badan Narkotika Nasional (BNN) Bidang Penindakan mulai menyisir tempat hiburan untuk mengidentifikasi pengguna narkoba. Dalam razia Jumat (29/1) kemarin, sedikitnya sembilan Partner Song (PS) diamankan. Mereka diduga positif pengguna narkoba.

Jadi Tuan di Rumah Sendiri Dari Hal. 1

Kepala Daerah Diminta Pertegas Tak Ada Penerimaan CPNS

Halaman 15

Daerah kita telah menjadi tempat favorit kegiatan nasional dan dunia. Tamu itu kita sambut dengan keramahtamahan,’’ kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H.Muh.Amin, SH.M.Si di Mataram, Jumat (29/1) sore kemarin.

Menurut Wagub, kedatangan tamu-tamu dari luar daerah harus disambut dengan baik. Hasil-hasil produk IKM harus disiapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Wagub juga meminta, hasil produk lokal dapat dipajang di hotel-hotel yang ada di daerah ini. Sehingga, produk lokal asal daerah ini menjadi tuan rumah di

daerah sendiri. Salah satu produk lokal yang mulai disajikan pada setiap kamar hotel adalah teh Amitaba.

“Kita suguhkan hal-hal yang unik, kuliner khas, tenun khas. Inilah yang akan meningkatkan daya saing daerah kita,”imbuhnya. Bahkan, kata Wagub, kuliner khas NTB seperti cendol juga perlu disiapkan oleh hotel di daerah ini.

Ia menyebutkan, tahun ini ada 18 event nasional dan internasional yang sudah resmi diadakan di NTB. Belum lagi ada event dadakan yang menyusul kemudian. Salah satu event nasional yang cukup panjang dilaksanakan di NTB adalah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasion-

al. Di mana, event nasional ini diperkirakan berlangsung selama setengah bulan.

“Tangkap peluang ini dengan baik,’’ pesannya.

Pada kesempatan tersebut, Wagub meminta kepada seluruh pengusaha restoran, hotel, dan usaha produksi pengolahan makanan agar segera melengkapi sertifikasi halal untuk menegaskan Lombok sebagai destinasi halal terbaik di dunia. “Sertifikasi halal sangat penting. Oleh karena itu, kami pemerintah bekerjasama dengan MUI NTB dan Balai POM akan memfasilitasi untuk ditangani gratis dan cepat namun dengan tetap melalui prosedur yang ada,”ujarnya. (nas)

’’Clearwater Mills’’ Amerika Survei Sungai Jangkok Dari Hal. 1 Selanjutnya, lanjut Helmi, data itu nantinya akan digunakan untuk menjadi dasar perancangan mesin penghalau dan pengangkut sampah. ‘’Alat ini akan dibuat khusus untuk Sungai Jangkok,’’ katanya.

Sebelumnya Clearwater Mills telah membuat mesin serupa untuk pelabuhan sungai di Baltimore Amerika dan

salah satu sungai di Rio De Jenero, Brazil. Namun dengan spesifikasi yang berbeda menyesuaikan dengan kondisi sungai tersebut.

Sementara warga negara asing yang ikut dalam rombongan tersebut adalah Britta Slippens, warga Jerman, Trevor Dustin dan Kay warga Kanada, dan Aubrey Roemer warga USA. Mereka datang juga untuk membantu, bahkan menjadi fasilitator antara ko-

munitas Semeton Ampenan dengan tim dari Clearwater Mills guna tercapainya niatan pembuatan alat dimaksud.

Dalam tim tersebut juga tampak Lia Hilyatuz Zakiyyah salah seorang staf dari Kesekretariatan Presiden Bidang Lingkungan Hidup, yang datang untuk memantau langsung perkembangan jalanya program peduli lingkungan antara komunitas lokal dan luar negeri tersebut. (ars)

Kursi Sekda NTB Diperebutkan Pejabat Kemendagri Dari Hal. 1 Namun bertambah satu orang pendaftar lagi sebelum pendaftaran online ditutup.

Dari 12 pejabat yang mendaftar sebelumnya, sebanyak dua orang pejabat berasal dari Pemkab Bima yakni Kepala Dinas PU Kabupaten Bima, Ir. Nggempo dan Kepala Bappeda NTB, Indrajaya.

Sementara 10 orang pejabat lainnya berasal dari Pemprov NTB. Mereka adalah Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dan Asisten I Tata Praja dan

Aparatur Setda NTB, Dr. H. Abdul Hakim, MM. Selanjutnya, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. Muh. Suruji dan Kepala Dinas PU Kabupaten Bima, Ir. Nggempo dan Inspektur Inspektorat NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH. Sekretrais DPRD NTB, Azhari, SH, MH, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB, Ir. Hj. Hartina, MM, Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Drs. L. Bayu Windia, M.Si, dan Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM. Raisah menjelaskan, setelah melakukan pendaftaran

secara online maka calon Sekda mengikuti tahap selanjutnya yakni pemberkasan. Penyerahan berkas persyaratan administrasi mulai 16-29 Januari 2016. Seleksi administrasi akan dilaksanakan mulai tanggal 17-31 Januari 2016.

Pengumuman hasil seleksi administrasi, 1-3 Februari 2016.

Tes kompetensi manajerial atau psikologi 4-9 Februari 2016. Selanjutnya, penulisan makalah pada 10 Februari, presentasi dan wawancara, 1116 Februari, penelusuan rekam jejak 9-16 Februari, penetapan hasil seleksi 17-19 Februari dan penyampaian laporan hasil pansel kepada Gubernur pada 20-22 Februari. (nas)

Operasi BNN dimulai sekitar pukul 17.00 Wita. Tim yang dipimpin Kabid Penindakan AKBP Bunawar, SH, membawa rombongan ke arah utara menuju Senggigi. Tim mampir ke sebuah kafe di Kecamatan Batu Layar, kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat. Di kafe yang sudah mulai buka meski hari belum terlalu gelap ini, tim mengumpulkan belasan PS yang siap siap melayani pengunjung di room karaoke. “Kami langsung lakukan tes urine. Hasil test, ada empat orang yang positif narkoba,” kata Bunawar. Empat PS tadi pun dibawa ke mobil tim penindakan BNN. Tidak jauh dari kafe tersebut, tim terus bergerak kearah utara. Beberapa kilometer dari lokasi pertama, tim mampir ke sebuah kafe di pinggir jalan utama Senggigi. Lantas tim yang lain masuk ke mess kafe tersebut. Di dalam mess itu ditemukan sejumlah PS dan langsung dilakukan tes

urine. Hasilnya, lima orang didapati positif narkoba. ‘’Total ada 9 PS yang diamankan,’’ sebutnya.

Operasi yang masih berlangsung hingga Pukul 20.00 Wita itu, memutuskan kembali ke arah Mataram, namun sempat berhenti di Desa Montong, Kecamatan Batulayar, dekat perbatasan dengan Kota Mataram. Di sebuah kos kosan, tim masuk dan memeriksa semua penghuni kos. Hanya saja, dari hasil tes urine, tidak ada yang kedapatan positif narkoba.

Berlanjut ke Mataram, rombongan masuk ke kos kosan di Kelurahan Pajang, Mataram.

Dari kosan ini, tim juga tidak mendapati satu pun penghuni yang positif menggunakan zat methamphetamine.

Selanjutnya Sembilan PS tadi dibawa ke Kantor BNN Jalan LIngkar Selatan, untuk dilakukan assessment untuk dipastikan layak dilakukan rehabilitasi. (ars/*)

Jangan Salahkan Bulog Dari Hal. 1 ‘’Kita tidak bisa menyalahkan Bulog begitu saja. Mungkin pihak Bulog sudah memiliki perhitungan bahwa beras yang ada saat ini hanya cukup untuk beberapa bulan saja, sehingga harus membeli dari luar,’’ ujar pemerhati masalah ekonomi dari Unversitas Mataram (Unram), Dr. Firmansyah kepada Suara NTB, di Mataram, Jumat (29/ 1) kemarin.

Namun muncul permasalahan, jika yang terjadi sebaliknya. Ketika Bulog masih berpikir profit oriented maka hal semacam ini bisa terus terjadi meskipun pada dasarnya NTB memiliki ketersediaan beras yang banyak.

Bukan hanya itu saja, pembelian beras dari luar ini dapat mengganggu aspek pemasaran beras dari petani lokal. ‘’Bulog itu bertugas menjaga kestabilan harga, jangan nanti karena beli beras dari luar kemudian stok beras melimpah dan petani merugi karena harga beras menjadi murah,’’ kata Firmansyah.

Bulog memang diatur secara kelembagaan dari pusat. Jika pun memang Bulog harus membeli beras dari luar daerah, sebisa mungkin itu merupakan beras dengan kualitas yang tidak dapat ditemukan di dalam daerah. Sehingga jangkauannya hanya untuk kalangan tertentu. Ini akan berdampak pada kestabilan harga.

‘’Kalau dipukul rata yang mau dibeli, misalnya beras dengan kualitas yang banyak ditanam oleh petani. Maka itu akan membuat kestabilan harga terganggu. Silakan saja beli dari luar, dengan catatan itu merupakan varietas yang tidak dimiliki di NTB,’’ katanya.

Selain itu, pemrintah juga didorong untuk memerhatikan jenis varietas padi yang ditanam oleh petani. Jika bisa, petani NTB dapat menanam semua jenis varietas padi yang ada. sehingga untuk jenis tertentu tidak perlu mendatangkannya dari luar daerah.

“Gaungnya NTB kirim beras ke luar daerah, sekarang kok malah beli dari luar,’’ tanyanya.

Teori ekonomi menyebutkan bahwa semakin melimpah ketersediaan, maka harga menjadi semakin rendah. Inilah yang menjadi kekhawatiran Firmansyah.

Sebab jika beras yang didatangkan dari luar daerah dalam jumlah yang besar , secara otomatis harga beras lokal akan turun. Sementara petani tidak bisa berbuat apaapa. Hanya dapat menerima ketika harga beras semakin merosot. ‘’Meskipun kita tidak bisa begitu saja menyalahkan Bulog, karena Bulog punya kewajiban dan mungkin sudah punya perhitungan untuk ketersediaan beras. Tapi kalau bisa jangan beli dari luar,’’ katanya mengingatkan. (lin)

Sabtu, 30 Januari 2016

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kerugian Negara Kasus Rumput Laut Kota Mataram Rp 400 Juta Mataram (Suara NTB) Bagaimana kabar kasus dugaan korupsi pengadaan rumput laut BPBD Kota Mataram?. Kasus yang cukup lama menggantung ini akhirnya tergambar akan berlanjut, ditandai dengan ditemukannya kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), senilai Rp 468.289.042.

Hasil hitung kerugian negara ini tuntas Desember 2015 lalu dan diklaim sudah diserahkan ke penyidik Kejaskaan Tinggi NTB. ‘’Kalau kasus rumput laut, hasil hitung kerugian negara kami temukan Rp 400 juta lebih. sudah diserahkan ke Kejaksaan,” kata Kepala BPKP NTB, Dr.Bonardo

Hutauruk, AK, MM melalui Korwas Investigasi Ngatno, SE, Jumat (29/1) kemarin.

Hitungan kerugian negara itu berdasarkan audit panjang yang dilakukan timnya, dengan terus berkoordinasi dengan tim penyidik Kejati NTB. Mengacu pada nilai total atau pagu anggaran pengadaan bibit dan alat pen-

angkat rumput Rp 2,1 miliar, tahun 2012 lalu. Namun yang diaudit, untuk realisasi anggaran fisik senilai Rp 1,2 miliar.

Komponen yang dilakukan pemeriksaan, secara umum digambarkannya, seperti pengadaan bibit, pengadaan pelampung, pengadaan rangkaian jaring dan pemberat.

“Semua yang jadi bahan penyelidikan dan penyidikan Kejaksaan itu kami pakai untuk penghitungan kerugian negara,” sebut Ngatno.

Sebenarnya kasus ini sudah selesai diaudit November 2015 lalu. Kemudian secara resmi diserahkan ke Kejaskaan akhir Desember tahun yang sama. “Sebelum diserahkan ke Kejaksaan, sempat dilakukan review oleh BPKP Pusat. Setelah clear, langsung kami serahkan ke Kejaksaan,” katanya.

Alur proyek ini, diketahui sumber anggaran dari BPBD Kota Mataram kemudian secara teknis, bantuan tersebut ditangani oleh tim teknis dari Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mataram. Namun kelompok tidak tahu berapa besaran dana yang diterima untuk budidaya rumput laut.

Kelompok hanya diminta tanda tangan dan pembuatan jaring rumput laut. Kelompok kemudian mendapat bantuan 12 line yang terdiri dari pelam-

pung, jaring penangkar, jangkar. Tiap satu line berisi 40 pocket (rumput laut). Dalam satu kelompok terdapat 480 pocket. Rumpul laut yang bibitnya disebar Bulan Februari 2012 itu, sekitar Juli hancur digerus ombak sepanjang pantai Penghulu Agung Ampenan.

Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Direktur CV. Tanjung Pratama, HR, bekas Kepala BPBD Kota Mataram, HM yang bertindak sebagai KPA merangkap PPK dan pelaksana proyek KH.

Dalam penyidikan kasus ini Kejaksaan tak menyentuh ke pihak – pihak lain yang disebut sebut ikut bertanggungjawab, Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (PKP) sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK).

Juru bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH yang dikonfirmasi Jumat (29/1) kemarin belum bisa memastikan apakah hasil hitungan kerugian negara itu sudah diterima tim penyidik. “Saya cek dulu,” jawabnya singkat. (ars)

Pemborosan Kewenangan

Alasan 14 Lembaga Mesti Dibubarkan Jakarta (Suara NTB) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan ada pemborosan kewenangan pada 14 lembaga yang direkomendasikan dibubarkan.

“Jangan sampai ada institusi yang tugasnya sama. Ada pemborosan kewenangan,” ujar Yuddy di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Jumat (29/1).

Yuddy menjelaskan evaluasi terhadap 14 lembaga itu adalah kajian dari berbagai aspek seperti akademis, konstitusi, kajian komprehensif, investigasi peninjauan lapangan dan lainnya yang dikerjakan selama delapan bulan.

Hal utama yang disoroti dalam evaluasi memang hanya soal pemborosan kewenangan, sedangkan penilaian terhadap anggaran dan sumber daya manusia (SDM) tidak begitu signifikan.

“Kalau dari anggaran enggak terlalu banyak, penggunaan SDM juga tidak terlalu banyak. Lebih kepada fungsi tugas dan kewenangan,” kata Yuddy.

Evaluasi kepada 14 lembaga ini, kata Yuddy, berbeda dari laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dipublikasikan beberapa waktu lalu.

Kementerian PAN-RB menjadi satu-satunya instansi penilai lembaga yang dievaluasi, sementara sistem penilaian juga tidak menggunakan kategori A hingga D seperti penilaian SAKIP. Menteri PAN-RB merekomendasikan 14 lembaga kepada Presiden untuk dilikuidasi, sedangkan aparatur sipil negara yang ada di lembaga-lembaga itu dialihkan ke bidang lain.

“Fungsi kelembagaannya dialihkan ke instansi-instansi pemerintah induknya yang sudah ada. Enggak ada pemecatan. Kalau ada unsur PNS, didistribusikan, dikembalikan ke kementerian asalnya,” papar Yuddy.

Yuddy menjelaskan rekomendasi untuk 14 lembaga itu adalah sudah merupakan tugas Kementerian PAN-RB. “Kemenpan itu kan melaksanakan tugas penataan kelembagaan dan dalam konteks road map reformasi birokrasi nasional,” kata Yuddy. (ant/Bali Post)

(Suara NTB/Humas dan Protokol Setda NTB)

RAPAT KOORDINASI - Wakil Ketua I TP PKK NTB Hj. Syamsiah Muh. Amin saat memimpin rapat koordinasi Sinergisitas Pelaksanaan Program Pokok PKK dengan SKPD/Lembaga terkait di Pemprov NTB di Pendopo Gubernur NTB, Jumat (29/1). Rakor ini diselenggarakan selama empat hari dari tanggal 25-28 Januari 2016 ini juga dihadiri Wakil Ketua II TP PKK Hj. Aisyah M. Nur.

Wartawan Internasional Hadiri HPN 2016 di NTB Praya (Suara NTB) Pemprov NTB dan jajaran Pemkab Lombok Tengah (Loteng) kembali menggelar persiapan puncah Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di ruang rapat utama Kantor Bupati Loteng, Jumat (29/1) kemarin. Rapat dihadiri dari PWI NTB, GM Lombok Internasional Airport (LIA) I Gusti Ngurah Ardita, pihak ITDC, PHRI dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Pada rapat lanjutan ini, Penjabat Bupati Loteng, Ibnu

Salim, SH.MH, bertindak sebagai pemimpin rapat. Pada kesempatan itu, penjabat Bupati Loteng meminta semua pihak untuk mensukseskan HPN. Sesuai permintaan Gubernur NTB, Dr.TGH.M Zainul Majdi agar NTB dan Lombok Tengah khususnya untuk jadi tuan rumah yang terbaik.

Selain itu, pada peringatan HPN kali ini akan menjadi sejarah karena dihadiri 19 duta besar (Dubes) bahkan wartawan internasional juga akan hadir pada acara HPN tersebut.

Akan hadir juga sekitar 1.500 tamu undangan yang harus dijamu nantinya. Termasuk di dalamnya, ada insan pers dari berbagai media, nasional bahkan internasional.

Guna menghidupkan perhalatan gawe besar ini, penjabat bupati sudah mengedarkan surat kepada semua SKPD untuk memasang umbul-umbul, spanduk bertulisan selamat datang Presiden RI, Joko Widodo dan tidak lupa membersihkan halaman kantor masing-masing.

Dalam laporan Ketua panitia HPN 2016, H Sukisman menyampaikan, bahwa kepercayaan NTB sebagai tuan rumah

ini perjuangan dilakukan PWI NTB selama 2012 silam. Namun, dari perjalanan panjang itu baru kali ini bisa terwujud. (r)

KPK: Ada Potensi Suap dalam Munas Kejagung akan Evaluasi Soal Kasus Freeport Luar Biasa Partai Golkar Jakarta (Suara NTB) KPK menangkap indikasi potensi beredarnya aksi suapmenyuap dalam kaitan rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar.

“Mencegah memang lebih bagus, kami menangkap sinyal-sinyal (peredaran uang) itu ada, bahkan kita menangkap jumlah yang bakal beredar itu berapa, tapi data intelijen tidak bisa di-share,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/1).

Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, mengusulkan agar pelaksanaan Munaslub Partai Golkar den-

gan agenda pemilihan ketua umum itu dapat diawasi KPK. “KPK dapat menjadi pen-

gawas nantinya. Jadi kalau ada calon ketua umum yang macam-macam bisa langsung digugurkan,” kata dia, Selasa (26/1) lalu.

Namun Situmorang yang juga mantan staf ahli kepala Badan Intelijen Negara itu tidak mau membuka data yang dimiliki KPK mengenai potensi suap dalam munaslub.

Saat ini sejumlah kader Golkar dinilai pantas maju sebagai kandidat calon ketua umum Partai Golkar, antara lain Ade Komarudin, Agus Gumiwang Kartasasmita , Airlangga Hartarto, Aziz Syamsudin, Indra Bambang Utoyo, Idrus Marham, dan Priyo Budi Santoso. (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan akan mengevaluasi seputar penyelidikan kasus rekaman PT Freport Indonesia, sementara salah seorang yang diduga terlibat dalam kasus itu Setya Novanto belum memenuhi panggilan institusi hukum tersebut.

“Kita evaluasi nanti, tentunya sudah sedemikian lama. Ini persoalannya sedikit terhambat karena Setya Novanto sendiri belum memenuhi panggilan kita (penyelidik),” kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Jumat (29/1).

Terkait Setya Novanto meminta waktu pemeriksaan dirinya oleh penyelidik dalam waktu dua pekan kedepan, ia menyatakan pihaknya meng-

hormati permintaan itu, sebaliknya Setya Novanto juga harus mematuhi janjinya itu.

“Yang pasti kita akan terus menunggu untuk meminta keterangan dari dirinya,” katanya.

Sementara itu, pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf menyatakan, kalau memang kasus pemufakatan jahat PT Freeport yang telah dituduhkan kepada mantan Ketua DPR Setya Novanto memiliki bukti kuat, sebaiknya Kejaksaan Agung segera membuktikan pasal tersebut kepada publik.

Pasalnya sejauh pengamatannya, kasus tersebut jauh dari kata persekongkolan ataupun pemufakatan jahat.

Sebab, menurut dia, tidak ada kesepakatan antara pihak pertama PT Freeport Indonesia yang diwakili Maroef Sjamsoedin dan pihak kedua Setya Novanto dan Riza Chalid. Selain itu, tidak ada tindaklanjut atas pertemuan pihak pertama dengan pihak kedua tersebut.

“Contoh kepada kita yang sedang menelpon, terus kita rencanakan kang kita rampok bank yuk, tapi diending kita tidak melaksanakan itu. Kan cuma niat, tidak ada aksi. Saya rasa kalau kita lihat agak sulit untuk membuktikan itu,” katanya.

Kejaksaan Agung, lanjut dia, seharusnya lebih bersikap arif dan mengakui kesalahannya yang tergesa-gesa dalam melakukan penyelidikan atas kasus tersebut.

“Kalau benar ada pemufakatan jahat, buktikan saja. Jangan terlalu lama, masyarakat menunggu akan hal ini,” katanya.

Merujukdariakhirpembicaraan antara pihak pertama dan pihak kedua, sambung Asep, sebenanya Kejaksaan Agung bisa menyimak.

Terlebih soal putusan MKD DPR, yang memberi sanksi hukum sedang kepada Setya Novanto. “Artinya Kejagung masih kesulitan untuk membuktikan ini,” katanya. (ant/Bali Post)