Snt31012015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 31 JANUARI 2015

16 HALAMAN NOMOR 272 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ketua DPRD Kota Mataram Kunjungi Dukcapil

HDS Minta Perekaman E-KTP Tuntas Mei Mataram (Suara NTB) Makin dekatkan agenda Pilkada Kota Mataram, membuat DPRD Kota Mataram mengambil peran sesuai tupoksinya. Pasalnya, hal-hal terkait Pilkada belum semuanya clear. Misalnya data pemilih yang tidak bisa terlepas dari E-KTP yang diketahui, belum tuntas seluruhnya.

Berkaitan dengan itu, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH, Kamis (29/ 1) siang berinisiatif berkunjung ke Dinas Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Mataram. Kedatangan orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini diterima langsung

oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, H. Ridwan.

Kepada Suara NTB, Jumat (30/1), HDS mengungkapkan, data dari Dinas Dukcapil Kota Mataram, bahwa jumlah EKTP yang belum selesai cetak 30 ribu keping. Namun demikian, dari jumlah tersebut, 5.000 lebih, sudah dilakukan perekaman.

Sehingga, yang belum melakukan perekaman tersisa sekitar 25.000 wajib KTP. ‘’Saya minta kepada Dinas Dukcapil untuk menuntaskan perekaman 100 persen hingga akhir Mei 2015,’’ tegasnya. Akan lebih bagus kalau perekaman itu dibarengi dengan pencetakan E-KTP. Pihaknya, lan-

(Suara NTB/dok)

Pemprov Perketat Evaluasi APBD Kabupaten/Kota

H. Iswandi

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan lebih mengefektifkan lagi evaluasi Perda APBD kabupaten/kota.

Hal itu dimaksudkan, supaya program-program pembangunan yang tertuang dalam APBD kabupaten/kota benar-benar sinergi dengan program pemerintah provinsi. ‘’APBD untuk itu kepentingan masyarakat. Itu salah satu instrumen dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kita akan memperketat evaluasi APBD kabupaten/ kota. Dalam rangka menyeleraskan kegiatan pembangunan itu agar benar-benar dapat berkontribusi dalam percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Kepala Biro Keuangan Setda NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si disela-sela perpisahan dengan pejabat eselon II, IV dan staf Biro Umum Setda NTB, Jumat (30/ 1) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15

’’

Saya minta kepada Dinas Dukcapil untuk menuntaskan perekaman 100 persen hingga akhir Mei 2015 H. Didi Sumardi, SH jut HDS, memaklumi penyediaan blanko E-KTP itu porsinya pemerintah pusat.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

BERTEMU - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., (kiri) saat bertemu dengan Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Kamis (29/1) siang. Pertemuan itu membahas perekaman E-KTP dan persiapan DP4.

Kepala BPM KLU Diperiksa Kejaksaan

Penyidik Temukan Indikasi Korupsi Bantuan Rumah Kumuh Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Mataram menyimpulkan, ada indikasi tindak pidana korupsi pada proyek bantuan rumah kumuh, di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kesimpulan itu diperoleh setelah sejumlah saksi diperiksa, termasuk Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (PPKB) dan Pemerintahan Desa (Pemdes) KLU, Supriyanto, SP serta dilakukan cek fisik proyek.

Namun, pihak Kejaksaan belum bisa mengungkap spesifik indikasi penyimpangannya.

Tapi secara umum, tidak akan jauh dari tiga unsur tindak pidana korupsi. Yaitu dugaan penyunatan anggaran, indikasi mark up juga dugaan fiktif. ‘’Dari tiga unsur itu, bisa kami sim-

pulkan ada tindak pidana korupsinya,’’ jelas Kajari Mataram Rodiansyah, SH melalui Kasi Pidsus Herya Sakti Saad, SH, kepada Suara NTB Jumat (30/1) terkait perkembangan terakhir penyelidikan kasus ini.

Bersambung ke hal 15

”Media Center” Disulap Jadi Ruang Staf Khusus Gubernur TO K O H Tindaklanjuti Temuan BPK

H. Muh. Amin

WAKIL Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si telah memerintahkan Inspektorat NTB untuk menindaklanjuti apa yang menjadi temuan-temuan BPK RI Perwakilan NTB terkait dengan hasil audit belanja modal infrastruktur Pemprov NTB tahun 2013- November 2014.

Sebagaimana diketahui, Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Ruang Media Center yang berada di Kompleks Kantor Gubernur NTB akhirnya disulap menjadi Sekretariat Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah.

Ruangan yang biasanya dipergunakan untuk pertemuan dengan pers itu, kini sudah menjadi tempat kerja

pada Staf Khusus Gubernur.

Pantauan Suara NTB Jumat (30/1) pagi kemarin, sejumlah staf dari Biro Umum Setda NTB sibuk menyiapkan berbagai fasilitas berupa meja dan kursi yang diperlukan dalam menunjang kerja Tim Percepatan Pembangunan Daerah itu.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R

Koordinasi dengan BPKP KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) NTB melanjutkan penyidikan kasus Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Setelah memeriksa sejumlah saksi dari tim Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) beberapa waktu lalu, kini Kejati NTB sedang berkoordinasi dengan BPKP untuk menghitung kerugian negara.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

SEKRETARIAT TIM GUBERNUR - Beberapa staf Biro Umum menyiapkan meja dan kursi di Ruang Media Center Kantor Gubernur. Ruangan ini disulap menjadi Sekretariat Tim Gubernur untuk percepatan pembangunan daerah yang baru dibentuk Gubernur bersamaan dengan mutasi pejabat eselon II, Rabu (28/1) lalu.

Jajaki Koalisi Golkar-PPP di Loteng

Demokrat Siapkan Kasdiono dan Zaini di Kota Mataram Made Sutapa (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Partai Demokrat NTB telah menyiapkan kader-kader terbaiknya dalam Pilkada enam kabupaten/kota di daerah ini. Untuk Pilkada Lombok Tengah, Demokrat sudah menyiapkan Sekretaris DPD I Demokrat NTB, Zainul Aidi, SP sebagai bakal calon Bupati/Wakil Bupati. Sementara di Kota Mataram, Demokrat menyiapkan dua kader terbaiknya, yakni Bendahara Umum Demokrat NTB, H. MNS. Kasdiono, SH dan Ketua DPC Demokrat Kota Mataram, H. M. Zaini.

Hal tersebut diungkapkan, Wakil Ketua DPD Demokrat

NTB, TGH. Mahally Fikri di Mataram, Jumat (30/1) kemarin. Dikatakan, saat ini Wakil Ketua Umum DPP Demokrat, Agus Hermanto sedang bersilaturahmi dengan seluruh jajaran DPD dan DPC Demokrat se-NTB. Salah satu hal yang dibicarakan, diantaranya mengenai persiapan Pilkada selain persiapan Kongres Partai Demokrat pada Maret mendatang. ‘’Persoalan Pilkada yang dilakukan oleh Demokrat adalah mensosialisasikan kader-kader Demokrat yang bisa diterima oleh masyarakat menjadi pimpinan mereka. Kemudian menyerap aspirasi masyarakat ten-

tang Pilkada dan tokoh-tokoh yang diharapkan oleh masyarakat menjadi pimpinan daerah,’’ ujar Mahally.

Dikatakan, semua DPC Partai Demokrat di NTB yang akan menghadapi Pilkada telah diminta untuk membuat laporan tertulis. Laporan tertulis itu berisi serapan mereka di lapangan berkaitan dengan aspirasi masyarakat maupun kader Demokrat mengenai calon yang berpotensi menjadi bakal calon kepala daerah. Hasil dari serapan aspirasi di tingkat bawah itu kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan komunikasi yang intens dengan tokoh

masyarakat, tokoh politik termasuk parpol.

Mahally mengatakan, untuk Pilkada Lombok Tengah, Demokrat NTB telah meny-

iapkan Zainul Aidi. Hal itu berdasarkan aspirasi dan serapan yang berkembang di masyarakat.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 31 Januari 2015

Halaman 2

Mutasi Eselon II, Pejabat Harus Ikut Tes Mataram (Suara NTB) – Sekda Kota Mataram, Ir. HL Makmur Said menjelaskan, mutasi pejabat eselon II pada periode selanjutnya sudah dipastikan harus mengikuti tes sesuai dengan kompetensi masing – masing serta melibatkan tim assessment. Hal tersebut menyusul adanya peraturan dari Kementerian Aparatur Negara Sipil dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). “Untuk jabatan tinggi sesuai aturan ASN harus ikuti tes dulu,” kata Sekda dikonfirmasi Kamis (29/1).

DALAM rangka menjaga keamanan dan ketertiban di setiap lingkungan di wilayahnya, Lurah Kekalik Jaya, Arief Satriawan menggalakkan wajib lapor bagi para pendatang di setiap RT atau lingkungan. Wajib lapor ini digalakkan menyusul diterbitkannya Perwal Izin Penyelenggaraan Pondokan.

Arief mengatakan selama ini banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan menyimpang yang dilakukan di rumah kos. Untuk mengantisipasi ini pihaknya meminta peran serta pemilik kos. Namun yang menjadi kendala para pemilik kos kebanyakan tidak tinggal di rumah kos tersebut.

“Banyak kita dengar ada tindakan pencurian yang melibatkan anak kos, narkoba, tindkaan-tindakan asusila dan sebagainya. Dengan Perwal ini kita menggalakkan kembali wajib lapor 1x24 jam bagi seluruh warga kita,” jelasnya.

Arief mengatakan biasanya setiap warga baru yang datang ke rumah kos tidak diketahui asal-usulnya. Dan jika terjadi sesuatu yang diinginkan, pihaknya hanya mengetahui setelah dilaporkan. “Kita tidak bisa mengantisipasinya,” ujarnya.

Menurut Arief apa yang mulai digalakkan ini cukup efektif sehingga jika terjadi sesuatu, bisa cepat diambil tindakan.

“Ini efektif sehingga kita bisa mengetahui siapapaun yang datang ke wilayah kita, kita tahu asal-usulnya darimana, tujuannya datang untuk apa, siapa dia, tinggalnya dimana. Jika terjadi sesuatu cepat kita ambil tindakan. Dan wajib lapor ini kita tekankan untuk dibudayakan kembali,” jelasnya.

Arief mengatakan warga yang datang tersebut diwajibkan melapor ke Ketua RT setempat atau tetangga kamar atau tetangga kos yang ada di lingkungannya. “1x24 jam mereka yang datang wajib melapor dan dilenghkapi identitas diri yang benar seperti KTP, kartu mahasiswa, kartu pelajar, insya Allah aman,” jelasnya. “Yang dari luar datang masuk ke wilayah kami butuh keamanan, kenyamana untuk tinggal,” imbuhnya.

Jumlah rumah kos di Keluraha Kekalik Jaya disebutkan Arief sekitar seribu kamar yang tersebar di semua lingkungan. Jumlahnya pastinya belum diketahui karena saat ini pihaknya masih melakukan pendataan. Untuk mendata rumah kos ini, Arief mengatakan pihaknya melibatkan RT dan Kepala Lingkungan. Dengan terbitnya Perwal Penyelenggaraan Perizinan Pondokan ini, Arief mengatakan menjadi kekuatan bagi pihaknya untuk menertibkan rumah kos. (ynt)

Aturan ASN diakui masih dalam masa transisi, sehingga mutasi yang digelar dalam waktu dekat ini masih atas dasar pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Akan tetapi ke depan, tidak menutup kemungkinan akan melibatkan tim assisment yang berasal dari akademisi sebagai tim panitia seleksi (Pansel). Sekda men-

(Suara NTB/ynt)

JALAN LINGKUNGAN - Mulai bulan Maret mendatang, Pemkot Mataram mulai memperbaiki jalan lingkungan yang rusak sepanjang 20 kilometer. Salah satu ruas jalan lingkungan rusak yang ada di Petemon, Kelurahan Pagutan Timur. Di Kota Mataram, ruas jalan lingkungan yang rusak sekitar 50 kilometer atau 25 persen.

Perbaikan Jalan Lingkungan Dimulai Maret Mataram (Suara NTB) Tahun 2015 ini Pemkot Mataram menganggarkan dana Rp 20 miliar untuk perbaikan ruas jalan lingkungan yang rusak. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan proyek perbaikan jalan lingkungan ini akan dimulai pihaknya pada bulan Maret mendatang. Demikian disampaikan Mahmuddin kepada Suara NTB, Jumat (30/ 1) ditemui di Pendopo Walikota Mataram.

Saat ini sedang dilakukan tahapan persiapan seperti persiapan administrasi, DED (Detail Engineering Design) dan lainnya. “Maret mulai diperbaiki. Kalau DED-nya sudah ada langsung mulai dikerjakan,” jelasnya.

Ruas-ruas jalan lingkungan yang akan diperbaiki tahun ini tersebar di semua wilayah di

Antisipasi Hotel Baru

Misban Ratmaji

akan masuk ke tim assessment atau pansel tersebut, tetapi proporsinya tidak terlalu banyak. Posisi Baperjakat membantu tim independen untuk menseleksi pejabat tinggi atau setingkat kepala dinas.

Sementara dalam aturan Aparatur Negara Sipil (ASN) yang tidak boleh menjabat lebih dari lima tahun. Sekda menyebutkan, ada dua cara yang diberlakukan yakni pe-

(Suara NTB/cem)

HL. Makmur Said

jabat dilihat dari kinerjanya selama menjabat. Kedua,

Pemkot akan Surati Tempat Hiburan

Arief Satriawan

KALANGAN DPRD Kota Mataram, menyambut positif raperda perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Pasalnya, izin mempekerjakan tenaga kerja asing bisa menjadi sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) baru bagi Kota Mataram. Demikian diakui Ketua Pansus Raperda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE. Menurutnya, penekanan raperda retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing adalah lalu lintas tenaga kerja asing dan sumber pendapatan daerah. ‘’Ada tambahan, menurut Undang-undang No. 28 kan diatur pengaturan lalu lintas dan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing,’’ ujarnya kepada Suara NTB. Dengan demikian, ada peluang bagi Pemda untuk mendatangkan PAD dari perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Besaran rertibusi terhadap perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, akan didiskusikan. ‘’Per bulan berapa, sesuai degan izinnya,’’ cetusnya. Selama ini, aturan yang mengatur perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing belum ada. Dengan hadirnya raperda ini bisa menjadi celah bagi Pemda untuk menambah pendapatan.

Pihak yang bisa dikenakan retribusi ini adalah perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. ‘’Sebelum kita dapat retribusi, tenaga kerja asing ini kan mempunyai izin bekerja di Indonesia. Setelah izin itu selesai, akan ada perpanjangan,’’ terangnya. Kalaupun nantinya ditemukan ada tenaga kerja asing ilegal, Misban menyebut, itu menjadi tugas bersama untuk menertibkannya.

Meski belum mendapat data resmi dari Dinas Sosnakertrans, Misban mengatakan, raperda ini untuk mengantisipasi maraknya pembangunan hotel di Kota Mataram, yang ke depannya bukan tidak mungkin juga mempekerjakan tenaga kerja asing. ‘’Kan di Mataram sudah mulai bermunculan hotel bintang empat, lima. Ini antisipasi saja,’’ pungkasnya.

Raperda ini, sambungnya, tidak berlaku bagi kantor pemerintah meskipun mempekerjakan tenaga kerja asing. ‘’Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan swasta seperti bank dan sejenisnya,’’ imbuhnya. (fit)

yadari pembentukan tim pansel tersebut sesuai proporsinya harus 55 persen dari eksternal birokrat membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sehingga, nantinya akan berkoordinasi dengan tim assessment dari Pemerintah Provinsi. “Soal itu kan kita bisa koordinasikan dengan Pemprov,” katanya.

Terkait posisi Baperjakat nantinya secara otomatis

Dilarang Terima Pelajar

Kota Mataram. Namun karena dananya terbatas, maka diprioritaskan jalan-jalan lingkungan yang kerusakannya cukup parah. “Semua tersebar dan kita fokuskan untuk jalan lingkungan yang rusak berat,” ujarnya.

Anggaran Rp 20 miliar tersebut akan dipergunakan untuk memperbaiki 20 kilometer jalan lingkungan. Asumsinya 1 kilometer jalan dianggarkan Rp 1 miliar. Beberapa ruas jalan yang akan diperbaiki adalah jalan-jalan penghubung yang ada di wilayah Kecamatan Cakranegara.

Untuk jalan lingkungan yang ada di sekitar perumahan Pepabri, Mahmuddin mengatakan belum bisa diperbaiki karena memerlukan biaya cukup besar. Kecuali pinjaman dari Bank NTB yang diusulkan Pemkot Mataram bisa terealisasi tahun ini, per-

baikan jalan di perumahan Pepabri itu akan dikerjakan.

Dana Rp 20 miliar ini disebutkan Mahmuddin murni untuk perbaikan jalan dan bukan untuk pembukaan jalan lingkungan baru.

Jika jalan sepanjang 20 kilometer sudah diperbaiki, masih ada jalan lingkungan sepanjang 30 kilometer yang masih dalam kondisi rusak.

Perbaikan jalan 30 kilometer ini akan dilaksanakan secara bertahap. Tapi jika pinjaman di Bank NTB terealisasi, maka bisa dituntaskan tahun ini. “Kalau dana pinjaman dari Bank NTB terealisasi, insya Allah semua bisa tuntas tahun ini,” ujarnya.

Untuk perbaikan jalan lingkungan sepanjang 30 kilometer ini, Mahmuddin mengatakan pihaknya masih memerlukan dana sekitar Rp 30 miliar. (ynt)

Didominasi Mataram dan Lobar

2.000 Perusahaan Belum Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Mataram (Suara NTB) – Sekitar dua ribu perusahaan yang berada di NTB belum mendaftarkan tenaga kerjanya pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jumlah tersebut didominasi di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Kepala Bidang Pemasaran pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Ryan Gustaviana menyebutkan kurang lebih ada 2.000 perusahaan baik yang skala kecil dan menengah yang belum mendaftarkan karyawannya di BPJS Ketenagakerjaan.

Jumlah tersebut dinilai akan terjadi perubahan dari daftar atau terdata di Dinas Ketenagakerjaan. Dari 2.000 perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Galakkan Wajib Lapor

mengikuti tes kompetensi atau rekrutmen terbuka.

Bagi pejabat lama setelah mengikuti uji kompetensi dinyatakan cukup, maka harus mengikuti rekrutmen terbuka. Artinya, mereka harus bersaing dengan pejabat lainnya. Tidak menutup kemungkinan kata Sekda, kedua hasil tes kompetensi maupun kinera akan dilakukan audit atau evaluasi oleh pihak yang berwenang seperti BPKP. Untuk kesiapan Pemkot Mataram menerapkan sistem tersebut, dipastikan daerah akan mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan diharapkan, aturan tersebut dapat berjalan maksimal. (cem)

didominasi dari Pemkot Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. “Yang pasti kebanyakan di daerah Mataram dan Lombok Barat,” sebutnya saat dikonfirmasi, Jumat (30/1).

Terkait sanksinya, sementara waktu ini kata Ryan masih berupa sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2013 tentang penghentian pelayanan publik. Kabupaten Lombok Barat sudah memulai hal itu sementara Kota Mataram masih dalam tahap proses. Dari target perusahaan hingga kini sudah sekitar 1.817 perusahaan mendaftarkan karyawannya pada BPJS Ketenagakerjaan.

“Sekitar 1.817 yang sudah mendaftarkan diri,” sebutnya.

Disinggung soal aturan

bahwa perusahaan wajib mendaftarkan jaminan keselamatan kerja Januari? Dikatakan, secara aturan undang – undang memang sudah ada menetapkan seperti itu. Tapi tentu ada perangkat peraturan di daerah yang harus mengawalnya. Sementara ini sambungnya, pihaknya mengirimkan surat kepada perusahaan yang belum terdaftar serta melakukan kunjungan.

Seandainya hal itu tidak direspon, maka akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri untuk memproses selanjut.

Ryan enggan menyebutkan berapa perusahaan yang sudah dilaporkan ke Kejaksaan, hanya saja secara normatif disampaikan laporan itu sudah masuk di tahun 2014. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan menyurati tempat-tempat hiburan atau pusat permainan yang kerap dikunjungi para pelajar pada saat jam sekolah. Hal ini sebagai salah satu langkah untuk mencegah para siswa berkeluyuran pada saat jam sekolah. Demikian disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Jumat (30/1).

Mohan mengatakan hasil razia terhadap pelajar yang dilakukan Satpol PP Kota Mataram bersama Polres Mataram membuat pihaknya prihatin. Karena di jamjam belajar tersebut ditemukan banyak pelajar yang membolos dari sekolahnya dan masih menggunakan seragam sekolah.

“Saya kaget juga kemarin terhadap hasil penertiban yang dilakukan Satpol PP dan Polres Mataram. Ini menjadi keprihatinan kita Pemkot Mataram, maka itu nanti kita akan bersurat ke pengusaha tempattempat hiburan untuk memastikan supaya tidak menerima pelajar atau tidak memberikan kesempatan kepada pelajar untuk memanfaatkan waktu jam sekolah mereka menjadi pengunjung di tempat usaha mereka,” terangnya.

Surat yang akan dikirimkan ke tempat hiburan ini berbentuk himbauan. Ia berharap pengusaha tem-

pat hiburan menaati himbauan tersebut. Jika tak diindahkan, Mohan menegaskan pihaknya akan kembali memberikan teguran dan peringatan. Jika tak juga dipatuhi, maka tindakan tegas akan diambil pihaknya. “Pasti ada langkah tegas yang kita ambil kalau tidak diindahkan,” cetusnya.

Beberapa tempat hiburan atau pusat permainan memiliki konsumen potensial dari kalangan pelajar.

Tapi seharusnya hal itu tidak diberlakukan pada saat jam sekolah. Langkah tegas yang akan diambil Pemkot Mataram nantinya jika himbauan tak diindahkan bisa berupa pencabutan izin.

“Kita akan bersurat dan ada prosedurnya. Kita tegur, berikan himbauan, dan peringatan. Dan jika dipandang perlu kita akan ambil langkah tegas seperti pencabutan izin,” jelasnya.

Untuk pihak sekolah, Mohan mengatakan belum tentu mereka mengetahui ada siswanya yang bolos.

Sehingga pihak sekolah tidak sepenuhnya bisa disalahkan. “Anak-anak berangkat dari rumah izin pada orang tuanya berangkat ke sekolah. Tapi sampai di sekolah anakanak ndak masuk. Tidak bisa juga pihak sekolah kita salahkan dalam hal ini,” jelasnya. (ynt/cem)

BPMP2T Tetap Kaji Izin Hotel Non Bintang Mataram (Suara NTB) – Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, tetap mengkaji setiap izin hotel non bintang yang diajukan oleh masyarakat.

Meskipun dalam hal ini, Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan akan membatasi pembangunan hotel non bintang di Mataram.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, Cokorda Sudira Muliarsa menjelaskan, izin pembangunan hotel non bintang tidak diberikan tetapi akan dilakukan penataan kembali daerah mana saja yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk membangun hotel non bintang di Mataram.

BPMP2T tetap mengkaji izin yang diajukan oleh masyarakat selama hal itu sesuai dengan prosedur. “Bukan dilarang, tapi kita tata kembali,” kata Cokorda dikonfirmasi usai mengikuti penutupan pekan reformasi birokrasi di Pendopo Walikota, Jumat (30/1).

Dalam mengeluarkan izin hotel, pihaknya tetap mengacu atau berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram serta

memperhatikan Ruang Terbuka Hijau. Disamping itu, ada rapat tim kerja teknis yang menelaah izin yang diajukan oleh masyarakat. Tim ini sambungnya, masing–masing memiliki tugas dan fungsi seperti Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) mengenai aturan lalu lintas, BLH analisis dampak lingkungan (Amdal) serta lain sebagainya.

“Kita tetap koordinasi dengan SKPD teknis,” ujarnya.

Tidak mungkin kata Cokorda, pihaknya melarang pengajuan yang disampaikan masyarakat selama sesuai dengan prosedur administrasi dan lain sebagainya. Kalau memang persyaratan yang disampaikan menyalahi aturan atau RTRW, maka secara otomatis izinnya akan ditolak atau tidak dikeluarkan. Ia kembali menegaskan, pembangunan bukan dibatasi melainkan dilakukan penataan.

Ditanya wilayah khusus pembangunan hotel ? ia mengatakan, pembangunan hotel non bintang maupun bintang harus sesuai dengan zonasi yang ada. Tapi tidak disebutkan daerah mana saja diperbolehkan untuk dibangun, yang penting tidak melanggar RTRW atau RTH. (cem)

Disosnakertrans Anggap Rumah Singgah Tidak Terlalu Penting Mataram (Suara NTB) – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) mengangap rumah singgah untuk anak jalan (Anjal) dinilai tidak terlalu penting. Pasalnya, pola yang sudah diterapkan oleh pihaknya dengan melakukan pembinaan dengan sistem kunjungan ke rumah atau disebut dengan pola pemberdayaan visit home.

Demikian disampaikan, Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Kesejahtraan Sosial, Umeiry Syafrianti Rayes, SH seizin Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trans-

migrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, Jumat (30/1).

Kunjungan itu kemudian dibarengi dengan pemberian bantuan modal pemberdayaan, pelatihan keterampilan dan bantuan ternak dan lain sebagainya. Visit home ini katanya, menjadi penguatan pendampingan, pemberian pemahaman kepada keluarga anak jalanan (anjal) sekaligus tentang bahaya di jalan dan lain sebagainya.

“Kalau yang ada lokasi itiknya, kita berikan bantuan,” katanya.

Sehingga, rumah singgah bagi anak jalanan dinilai tidak

begitu penting, karena visit home dengan pembinaan langsung di keluarganya itu lebih menstabilkan dari sisi psikologis anak. Namun demikian, apa yang menjadi perhatian DPRD akan menjadi atensi.

Keinginan itu juga sambungnya sangat bagus, tapi harus melihat pola pembinaan dan pemberdayaan melalui visit home karena efektivitasnya mulai nampak. “Jadi untuk saat ini tidak begitu urgent,” sebutnya.

Tidak dipungkiri lebih jauh akan dikaji secara mendalam tentang efisiensi dan efektivitas serta perlukah rumah sing-

gah di Mataram. Dan harapan DPRD Kota Mataram khususnya Komisi IV akan menjadi catatan khusus bagi Pemkot Mataram. Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, A.Md mengakui memang anak jalan (Anjal) sudah tidak berkeliaran lagi di jalanan. Tapi Pemkot Mataram perlu menyiapkan rumah singgah, karena sebagai bentuk pembinaan. Jangan sampai kata politisi Partai Gerindra ini, berkurangnya anjal kemudian program rumah singgah tidak dianggap penting. (cem)

(Suara NTB/cem)

Umeiry Syafrianti Rayes, SH

SUARA NTB Sabtu, 31 Januari 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Sapi NTB Masih Belum Boleh Melintas di Bali Giri Menang (Suara NTB) Hingga saat ini ternak sapi produksi para peternak di NTB masih belum boleh melintas di pulau Bali. Peraturan daerah (perda) atau peraturan gubernur (Pergub) Bali tentang larangan melintas tersebut membuat sapi peternak di NTB tidak dapat berkembang.

Persoalan itu mengemuka dalam kunjungan Komisi XI DPR RI di Mataram, Jumat (30/1). Anggota Komisi mempertanyakan kebijakan pemerintah daerah Bali soal pembatasan akses transportasi bagi lalu lalang komoditi dari dan ke NTB itu. Terutama dilarangnya sapi asal NTB melintasi pulau Dewata itu.

“Masak iya, apa alasan pemerintah daerah Bali membatasi distribusi barang dari dan ke NTB. Di sana itu ada akses jalan negara yang boleh digunakan oleh siapapun masyarakat Indonesia, ini kan NKRI, kita satu,” demikian Haerul Saleh, SH, anggota Komisi XI DPR RI dalam pertemuan di Senggigi, kemarin.

Anggota Komisi lainnya juga mempertanyakan hal tersebut dan ditegaskan, tidak ada batasan bagi siapapun di Indonesia untuk membatasi lalu lalang transportasi.

Sebelumnya, Sekda NTB, Muhammad Nur, SH, MH mengurai salah satu yang menjadi penghambat IPM NTB tersendat adalah terbatasnya keluar masuk komoditi dari dan NTB ke pulau Jawa dengan melintasi daerah Bali.

Alhasil, keluar masuknya barang dari dan ke NTB kerap kali tersendat. Bahkan salah satu dermaga pelabuhan di Padangbai, Bali hingga kini belum ada proses perbaikan.

Tentunya kondisi tersebut mengakibatkan tersendatnya distribusi barang yang berimbas langsung pada tersendatnya kebutuhan masyarakat.

“Pergub atau Perda di Bali yang melarang melintas di Bali untuk pengiriman keluar daerah itu, mungkin bapakbapak bisa memediasi kami, karena kalau kita yang ngomong mungkin lama direspon,” kata Sekda.

Bahkan seringkali, di saat NTB sedang butuh-butuhnya terhadap beberapa komoditi strategis yang didatangkan dari pulau Jawa, persoalan dermaga selalu menjadi keluhan. Selalu terjadi antrean panjang lantaran dermaga yang digunakanpun hanya satu. Sebab keterbatasan itulah yang kemudian memberikan sumbangan inflasi.

Dalam hal ini, Sekda-pun meminta agar pemerintah pusat melalui Komisi XI mendukung infrastruktur transportasi yang lebih memadai bagi kelancaran distribusi barang dari dan ke NTB, terutama diharapkan dukungan tol laut.

Sebab, seperti diketahui, tingkat penggunaan sarana transportasi darat oleh pengiriman barang dari dan ke NTB, dikhawatirkan pemerintah daerah Bali telah berkontribusi merusak infrastruktur jalan di daerah itu. (bul)

Investasi Tetap Terbuka WAKIL Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan pihaknya tetap membuka peluang investasi perhotelan di Kota Mataram. Saat ini dinilai jumlah kamar hotel masih kurang atau terbatas. Investasi bidang jasa seperti perhotelan ini menurutnya sangat diperlukan mengingat Kota Mataram tidak punya potensi wisata yang bisa dikembangkan. “Peluang investasi tetap dibuka. Pondasi kita sebagai pelayan jasa, kita tidak punya aset wisata,” cetusnya, Jumat (30/1).

Mohan menegaskan ruang investasi di Kota Mataram dibuka selebar-lebarnya bagi para investor baik itu investasi pembangunan hotel dan lainnya.

Pernyataan ini disampaikan Mohan menyusul adanya komentar dari kalangan DPRD NTB untuk menyetop pembangunan hotel di Mataram karena dinilai jumlahnya cukup banyak.

Mohan mengatakan investasi yang ditanamkan para pemodal di Mataram juga mempunyai perhitungan jelas.

“Orang berinvestasi di sini juga bukan tanpa perhitungan. Mereka berani berinvestasi dengan uang yang cukup besar karena mereka punya logika bisnis yang jalan,” jelasnya.

Okupansi hotel di Kota Mataram juga menurutnya masih terbatas.

Apalagi di bulan-bulan tertentu, tingkat hunian kamar meningkat dan terkadang tidak ada kamar hotel yang tersedia. “Okupansi untuk hunian hotel di Kota Mataram memang masih terbatas sampai saat ini. Di bulanbulan tertentu tingkat okupansi hotel sangat tinggi. Ini menjadi trigger bagi para pengusaha untuk bisa termotivasi bergerak di bidang jasa perhotelan,” jelasnya.

Kota Mataram juga menurutnya menjadi lokasi strategis untuk

dibangunnya hotel-hotel. Apalagi Kota Mataram adalah kota penyedia jasa di NTB. “Kita tidak bisa keluar dari rencana strategis nasional maupun provinsi.

Kota Mataram ini menjadi lokasi strategis untuk itu. Kita ini pintu gerbang dan kita siapkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, H. Lalu Junaidi mengatakan pihaknya telah memberlakukan penyetopan izin sementara untuk pembangunan hotel melati atau non-bintang karena dinilai kontribusinya cukup kecil untuk daerah. Namun untuk hotel-hotel besar atau bintang masih diizinkan asalkan pembangunannya sesuai dengan R T R W Kota Mata r a m . (ynt)

H. Mohan Roliskana

(Suara NTB/bul)

BARANG BEKAS - Salah satu kreativitas pemuda di Pringgasela, Lombok Timur adalah memanfaatkan kalengkaleng bekas untuk membuat kreasi baru bernilai jual tinggi. Salah satunya untuk membuat miniatur motor gede (moge) sejenis Harley Davidson. Hanya saja, kreativitas ini belum terlalu muncul karena akses promosi yang masih terbatas.

Pemprov Minta Perbankan Arahkan CSR untuk Peningkatan SDM Mataram (Suara NTB) Kesempatan pertemuan seluruh pimpinan perbankan dengan Komisi XI DPR-RI di Senggigi, Jumat (30/1), dimanfaatkan oleh Sekda Provinsi NTB, Muhammad Nur, SH, MH untuk meminta kebijakan khusus kepada kalangan perbankan.

Salah satu yang diminta, agar perbankan bisa mengalokasikan kreditnya tidak hanya kepada pengusaha yang berinvestasi untuk kebutuhan infrastruktur fisik, membangun toko dan sejenisnya. Tetapi, kredit perbankan diharapkan bisa menyentuh kalangan menengah ke bawah, khususnya para petani.

“Kita juga harapkan perbankan mengalokasikan dana CSR (Coorporate Social Responsibility)-nya untuk mendukung peningkatan SDM secara khusus,” katanya pada Suara NTB usai menggelar pertemuan.

Soal CSR, sejauh ini pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan khusus untuk menekan perbankan mengalokasikan dana-dana sosialnya untuk kepentingan langsung yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan.

Misalnya untuk kesehatan, memperbanyak jumlah jamban bagi masyarakat, sementara pendidikan dengan memperbanyak pemberian beasiswa. Harapannya CSR perbankan tidak saja khusus untuk penanaman pohon atau menyiapkan tempat-tempat pembuangan sampah. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat, menjadikannya intelek dan mandiri. Diakuinya juga persoalan rendahnya IPM NTB yang berada pada urutan buncit dari bawah.

Lebih jauh soal kredit perbankan, Sekda mengutarakan dua realitas yang paling sering dijumpai soal kredit perbankan. Di antaranya, masih enggannya perbankan menyalurkan kredit untuk pembiayaan produksi hasil pertanian. Padahal, di Indonesia, Provinsi NTB memiliki potensi alam yang sangat berkecukupan jika dikembangkan secara maksimal. Bahkan daerah ini telah ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk mendukung program swasembada pangan.

“Kenapa perbankan hanya membiayai hilir saja, membiayai pengusaha untuk bangun toko. Sementara petani atau industri-industri rumahan yang membutuhkan dukungan kredit diabaikan.

Mungkin ini juga menjadi perhatian,” harapnya.

Investasi sebenarnya tidak khusus kepada pembangunan toko, tetapi yang tak kalah penting adalah membangun kekuatan modal bagi petani, nelayan, pekebun dan sebagainya yang memiliki potensi besar. Sebab jika mereka sudah didukung kuat oleh kredit perbankan, tentunya para petani akan mampu berproduksi cukup besar. Harapannya jika dukungan perbankan dikemas seperti itu, maka taraf ekonomi masyarakat bisa terdongkrak dan IPM NTB bisa bergeser ke peringkat yang lebih baik. (bul)

RUPA-RUPA

(Suara NTB/dok)

Hotel Berlantai Sepuluh Mulai Dibangun di Malimbu Mataram (Suara NTB) Lombok Utara menjadi fokus perhatian para investor yang bergerak di bidang hotel dan restoran. Salah satunya, Hotel Amarsvati berlantai sepuluh mulai di ground breaking pembangunannya, Jumat (30/1).

Hotel berlantai sepuluh tersebut terdiri dari dua tower, dengan jumlah kamar yang akan disediakan sebanyak 300 kamar. Sejak ground breaking, ditarget pembangunannya akan tuntas selama 18 bulan kedepan. Total investasinya untuk pembangunan hotel tersebut di atas Rp 200 miliar.

Michael Tanuwidjada, GM Sales Pollox Property, Agus Sugiono, Direktur PT. Duta Megah Laksana dan Gessi, Direktur Of Arrival Hospitality usai peletakan batu pertama menegaskan, mengapa Malimbu dipilih sebagai lokasi utama pembangunan hotel bintang lima tersebut.

Lombok Utara dinilai se-

bagai salah satu tujuan wisata pantai yang utama di Provinsi NTB. Bahkan jumlah kunjungan wisatawannyapun berada pada angka yang tidak kecil pada tahun 2014 lalu.

Hotel Amarsvati yang didukung dengan sembilan vila yang akan dibangun di belakang tower tersebut murni akan bersaing menyediakan fasilitas penginapan yang mewah bagi wisatawan luar negeri terutamanya, tetapi tetap memperhatikan para wisatawan dalam negeri, “Kami terimakasih telah didukung oleh masyarakat dan pemerintah daerah terkait,” demikian Agus Sugiono.

Hotel tersebut yang dibangun di atas lahan seluas 1,2 hektar di pinggir pantai itu, manajemennya akan dikelola langsung oleh pihak mitra dari perusahaan Singapura.

Membutuhkan tenaga kerja minimal 200 orang, ditegaskan akan diprioritaskan SDM lokal.

Sementara Bupati Lom-

bok Utara, Djohan Syamsu pada peletakan batu pertama kemarin, memesankan agar investasi yang dimulai tersebut tidak setengah hati dikerjakan.

“Saya tidak ingin, ini menjadi peletakan batu pertama dan terakhir,” pesannya.

Di Lombok Utara, dengan potensi yang pesisir laut dan pulau-pulau kecilnya, cukup banyak investor yang telah komitmen berinvestasi membangun hotel. Bahkan beberapa di antaranya akan menyusul memulai pembangunan.

Investasi tersebut tidak lepas berkembang karena potensi wisata alam pavorit yang dimiliki daerah itu. Lebih-lebih, rencana pemerintah akan membangun pelabuhan internasional, serta pembangunan kilang minyak oleh Pertamina.

“Saya minta bila perlu, hotel Amarsvati ini jangan jadi 18 bulan, sim-salabim abra kadabra dibangun secepatnya rampung saja,” demikian pesannya. (bul/*)

(Suara NTB/bul)

GROUND BREAKING - Bupati KLU dan manajemen Amarsvati saat ground breaking pembangunan hotel berbintang lima di Pantai Malimbu, Jumat (30/1).

SUARA NTB Sabtu, 31 Januari 2015

PMKS Jadi Fokus Perhatian K3S Lotim Selong (Suara NTB) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) cukup banyak. Realita itu menjadi masalah khusus yang perlu perhatian serius dari pemerintah. Ketua Tim Koordinasi Kesejahteraan Sosial (K3S) Lotim, Hj. Supinah Ali Bin Dachlan beberapa hari terakhir melakukan belusukan kepada organisasi-organisasi sosial yang mengatasi PMKS. Dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Jumat (30/ 1), istri Bupati Ali Bin Dachlan ini sudah mendatangi langsung 10 organisasi sosial yang menangani PMKS, yakni Panti Asuhan (PA) Muhammadiyah Selong, PA Al Istiqomah Lendang Bedurik, PA Almajidiyah Desa Kesik Kecamatan Masbagik, PA Mekarsari Desa Batuputik Kecamatan Keruak.

Selain itu, mereka berkunjung ke PA Sangupati Desa Mengkuru Kecamatan Sakra Barat, PA Darul Mujahidin Suangi Kecamatan Sakra, Asuhan Keluarga (AK) Kaye Doe Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur, AK Almuniriyah Rempung Kecamatan Pringgasela, AK Tunggal Harapan Lendang Kantong Desa Lenek Baru Kecamatan Aikmel, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Aisysiyah Selong Wakil Ketua K3S Kabupaten Lombok Timur, Sukardiman, S.Sos, menyampaikan, kunjungan itu dimaksudkan untuk melihat secara langsung perkembangan kondisi organisasi sosial dan memperoleh informasi dan data yang aktual dan faktual.

Ketua K3S menyerahkan bantuan antara lain berupa uang senilai 10 juta rupiah dan kotak obat beserta isinya senilai Rp 3 juta. “Meski bantuan itu tidak besar, namun merupakan bentuk perhatian dari Pemkab Lombok Timur kepada para PMKS di tengah keterbatasan yang ada,” kata Sukardiman.

Dalam kunjungan ke lapangan, ujarnya, Ketua K3S mengajak semua pihak untuk semakin meningkatkan kepedulian sosial terhadap PMKS. Baik PMKS yang ada dalam panti maupun di luar panti. Ia katakan, K3S akan sering melakukan kunjungan itu tanpa terjadwal dan pemberitahuan terlebih dahulu pada Orsos agar mendapatkan kondisi ril di lapangan.

Ke depan, lanjutnya, program blusukan melihat kondisi PMKS seperti itu akan semakin diintensifkan. Dicatat di Lotim saat ini jumlah organisasi sosial yang menangani PMKS di Lotim mencapai 85 Hj. Supinah Ali Bin Dachlan unit. (rus) (Suara NTB/ist)

Meningkat, Masyarakat Buat KTP KESADARAN masyarakat Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan pentingnya identitas diri terus meningkat. Hal itu tercermin dari banyaknya jumlah pembuat kartu identitas, seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) setiap harinya.

Dari catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lotim, masyarakat yang datang membuat identitas diri, seperti KTP atau Kartu Keluarga (KK) maupun identitas lainnya per harinya itu bisa mencapai 300 (Suara NTB/dok) sampai 500 orang per hari. “SeParihin cara keseluruhan dari minggu ke minggu, dari bulan-kebulan, tingkat kesadaran masyarakat untuk membuat identitas diri terus mengalami peningkatan,” klaim Kepala Disdukcapil Lotim, Parihin,S.Sos, Jumat (30/1).

Menurutnya, meningkatnya kesadaran masyarakat membuat identitas diri itu disebabkan beberapa faktor, di antaranya sekarang masyarakat mulai dari TK harus menggunakan akte kelahirannya sebagai prasyarat untuk bisa masuk di suatu lembaga pendidikan. Bahkan, masyarakat juga yang ingin melaksanakan ibadah umrah maupun menjadi TKI juga harus menggunakan kartu-kartu identitas diri baik KTP maupun yang lainnya.

Meski demikian, lanjut Parihin, tidak semua warga yang belum mendapat E-KTP bisa membuat E-KTP di kantor Disdukcapil. Pasalnya, jumlah blangko yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah warga Lotim yang belum memiliki E-KTP. Oleh sebab itu, pelayanan pembuatan KTP reguler juga masih dilayani supaya masyarakat bisa memegang kartu tanda pengenal untuk keamanan dan kebutuhan bersama, mengingat Lotim merupakan kabupaten yang paling banyak penduduknya dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di NTB. Selain itu, jelas Parihin, untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat memiliki identitas diri dan keluarga. Disdukcapil juga selama ini sudah membuka pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan perekaman di tingkat kecamatan. “Kita juga membuka pelayanan ditingkat kecamatan, yakni di 20 kecamatan yang ada di Lotim. Hanya saja, di tingkat kecamatan itu khusus mengurus KTP dan KK. Sedangkan, untuk pembuatan akte dan dokumen lainnya dilakukan di kantor Disdukcapil langsung,” terangnya.

Dikatakannya, untuk pembuatan KTP, KK dan dokumen lainnya seperti akte jika berusia 1-16 hari itu gratis. untuk masyarakat yang melakukan pembuatan kartu identitas diri tepat waktu tepat waktu seperti KTP di usia 17 tahun juga gratis. Sedangkan, bagi masyarakat yang mengalami keterlambatan itu didenda sebesar Rp 5.000 dan itu masuk ke dalam PAD. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

PDAM Minta Sumur Bor di Gili Air Ditertibkan Tanjung (Suara NTB) Direktur PDAM Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Suhaily, ST, meminta pemerintah daerah (Pemda) melakukan penertiban pemanfaatan sumur bor di kawasan 3 Gili, khusus Gili Air. Pasalnya eksploitasi air tanah melalui sumur bor tidak hanya mengancam struktur pulau kecil, tetapi juga ekspansi bisnis PDAM tidak bisa maksimal.

“Walaupun jaringan PDAM sudah masuk ke 3 Gili, tetapi jumlah pelanggan di sana masih sedikit. Jika dihitung, baru sepertiga dari jumlah perusahaan dan masyarakat yang menjadi pelanggan PDAM,” kata Suhaily, Jumat (30/1).

Menurutnya, akan sangat ekspansif apabila Pemda bertindak tegas mengatur penggunaan sumur bor di perusahaan, khususnya kalangan perhotelan di Gili Air. Demikian pula di Gili Meno dan Trawangan, apabila ke depannya jarin-

gan PDAM sudah mengarah ke 2 pulau tersebut.

Suhaily menerangkan, dari sepertiga pelanggan di PDAM, pihaknya baru bisa mengantongi pendapatan sebesar Rp 200 juta per bulan. Angka ini sangat kecil dari estimasi awal investasi untuk meneruskan jaringan bawah laut. Langkah Pemda melalui pihak terkait akan sangat membantu, terutama dalam menambah jumlah pelanggan maupun omset Perusda.

“Potensi pendapatan yang bisa dibukukan dari hotel di

Gili Air, mencapai Rp 1 miliar asalkan sumur bor ditertibkan.

Demikian juga hotel-hotel yang ada di darat,” ucapnya.

Bagi Suhaily, adalah hak masyarakat secara umum untuk menggali dan mendapat sumber air bawah tanah. Hanya saja, akan berbeda persepsi tentang lingkungan apabila sumur bor berada di kawasan 3 Gili. Terlebih jika pengeboran dilakukan secara berlebihan, tentunya akan sangat mengancam apabila dikaji secara mendalam melalui pene-

litian ilmiah.

“Yang jelas, semua hotel yang menggunakan sumur bor berlebihan dalam menggunakan air sumur bor. Untuk itulah, kami berharap agar penertiban dapat segera dilakukan sehingga hotel-hotel yang ada beralih menjadi pelanggan PDAM,” sambungnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD KLU, Mariadi, S.Ag., mendukung usul PDAM tersebut. Ia mendesak, agar instansi terkait ataupun melalui Tim Penertiban Pemda KLU segera mengatur pemanfaatan sumur bor khususnya di 3 Pulau kecil.

“Kondisi ini harus dipertimbangkan betul oleh Pemda, karena ini juga menyangkut ekspansi dan pengembangan bisnis perusahaan milik daerah,” katanya.

Selain aspek pemenuhan air bersih kawasan perhotelan, Mariadi mengatakan perlunya PDAM membenahi jaringan di masyarakat. BPBD KLU pada tahun 2014 lalu, mencatat terdapat 115 titik kekeringan di 11 Desa yang ada di KLU. Bahkan jika tidak diintervensi melalui anggaran, maka persentase pemenuhan pelayanan air bersih PDAM yang baru tercapai 34 persen tidak akan bergeser secara signifikan.

“Investasi Pemda di PDAM mencapai 28 miliar dalam 5 tahun ke depan kami anggap angka yang cukup kecil. Karena ini menyangkut aspirasi dan kebutuhan masyarakat banyak, kami di DPRD siap menjadikan ini prioritas pembahasan berikutnya,” tandas Mariadi. (ari)

Calon Investor Harus Tempatkan Jaminan di Bank NTB Tanjung (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong disyaratkannya jaminan deposito di Bank NTB bagi setiap investor yang akan menanamkan modalnya di KLU. Hal itu untuk mencegah munculnya investor spekulan yang ingin menguasai lahan namun tak berniat untuk investasi.

Anggota Komisi III DPRD KLU, H. M. Arsan, Jumat (30/ 1) mengungkapkan, perlunya pembentukan regulasi yang tegas mengatur minat calon investor. Analisa lapangan menunjukkan, terdapat sejumlah lahan yang dikuasai oleh investor, namun tidak difungsikan sesuai izin yang diajukan. Sedangkan di sisi lain, sejumlah investor yang berminat mengembangkan pariwisata harus terganjal dengan ketersediaan lahan yang terbatas.

“Melalui lembaga DPRD, kita harus sharing pendapat dengan Bupati, agar investor diatur.

Sebelum berinvestasi, investor harus mendepositokan dananya di Bank NTB,” kata Arsan.

Syarat jaminan deposito kata politisi PAN KLU ini, seolah mutlak diperlukan untuk memastikan investasi bagi setiap investor yang mengajukan izin. Arsan menyebut, Ombak Sunset sebelum berinvestasi, ownernya memiliki cadangan dana sebesar Rp 200 miliar untuk membangun 100 kamar.

Hanya saja, ownernya tidak menempatkan dana di bank milik daerah melainkan di salah satu bank umum. Tentunya kata Arsan, penyimpanan dana apabila dilakukan di Bank NTB akan sangat membantu bisnis bank milik daerah tersebut.

“Saya mengusulkan, tiaptiap izin investasi yang diajukan, Bupati dan DPRD harus sepakat untuk mendorong dibentuknya Perda Deposito investasi di Bank NTB ini.

Jangan sampai deposito di-

lakukan di bank lain, sedangkan izin dan lahannya ada di KLU. Kalau calon investor tidak bersedia, izinnya pun harus ditolak,” paparnya.

Terpisah, Kepala Cabang Bank NTB Cabang Tanjung, H. M. Sayudin, menyambut baik usul tersebut. Namun sebelumnya, pihaknya juga sudah melakukan perundingan untuk persyaratan investasi tersebut. Hanya saja, perundingan tersebut belum fokus dan menghasilkan sebuah regulasi yang dibutuhkan.

“Kalau ingin melihat investor serius, memang harus ada jaminan. Minimal 10 persen dari nilai investasi harus ditempatkan di Bank (BPD).

Dengan cara ini, kita akan tahu mana investor yang sungguh-sungguh dan mana yang tidak,” kata Sayudin.

Menurut Sayudin, terhadap investor yang serius tentunya regulasi ini tidak akan menjadi masalah besar.

Sebaliknya investor yang notabene spekulan atau calo, akan mundur teratur dengan syarat ini.

Wakil Ketua DPRD KLU, Mariadi, S.Ag., turut berpandangan usul tersebut sangat positif dalam mengembangkan kawasan pariwisata KLU. “Kami juga melihat, sebagian investasi yang diajukan hanya untuk menguasai lahan saja, tetapi ini riskan karena akan mempersulit investor lain yang betul-betul ingin mengembangkan kawasan pariwisata KLU. Zaman Pak Gatot dulu, pernah mengatur syarat dana tersebut.

Dan kalau tidak salah, Ali BD (Bupati Lotim) juga menerapkan hal ini,” kata Mariadi.

Mariadi menyebut, calon investor bahkan oknum investor yang sudah beroperasi di 3 Gili pun masih kesulitan ditagih oleh Pemda KLU. “Untuk menarik pajak saja susah, apalagi retribusi,” imbuhnya. (ari)

Suara NTB/rus)

PELATIHAN - Gedung BLKI yang ada di Lenek Kecamatan Aikmel. Sekarang ini, BLKI fokus mendidik para peserta yang khusus bekerja di kapal pesiar.

BLKI Fokus Latih Calon Pekerja Kapal Pesiar Selong (Suara NTB) Balai Latihan Kerja Internasional (BLKI) mulai tahun 2015 ini masih memfokuskan diri melatih para calon-calon pekerja di kapal pesiar Royal Carribbean. Ditarget tahun ini sekitar 1.000 orang yang akan dilatih.

Hal ini dikemukakan Kepala BLKI H. Sirman. Ditemui di Selong, Jumat (30/1), mantan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lotim itu mengatakan, sepanjang bulan ditahun 2015 ini pihaknya membuka pendaftaran dari siapa saja yang ingin mendaftar. “Pendaftaran kita buka terus ini,” ucapnya.

Tiap bulan mulai Januari ini dibuka penaftaran untuk 150 orang. Bulan Februari dan Maret juga masing-masing 150 orang. Memasuki bulan ketiga, jumlahnya bisa mencapai 450 orang. Sambil pros-

es pembenahan terhadap asrama BLKI, pengurus BLKI ini sudah persiapkan tenaga yang profesional dan andal ke depan di bidang kapal pesiar.

Soal biaya sepenuhnya menjadi wewenang yang sudah diputuskan di Jakarta.

BLKI hanya menjalankan pelatihan dengan instruktur-instruktur yang profesional.

Ditambahkan, pihaknya sampai saat ini masih fokus pada Royal Carribbean karena sejauh ini perusahaan kapal pesiar asal Amerika itu menjalin kejasama dengan Kementerian Tenaga Kerja.

Diketahui beberapa waktu lalu, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri secara khusus meninjau gedung BLKI dan kesiapannya melakukan pelatihan terhadap calon pekerja di kapal pesiar yang besar tersebut. H. Sirman menyebut, pelaksana pelatihan un-

tuk tenaga di kapal pesiar itu ada dua di dunia, yakni di Cina dan di Lotim.

Ditambahkan, sebenarnya jika Lotim mampu untuk menyiapkan tenaga 5.000 orang setahun siap ditarik langsung menjadi pekerja. Secara bertahap, BLKI akan meningkatkan kuantitas jumlah tenaga yang akan dilatih.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lotim, H. M. Aminullah sebelumnya menyampaikan harapannya agar para calon pekerja di Kapal Pesiar yang dilatih di BLKI yang ada di Lenek Kecamatan Aikmel itu didominasi oleh warga Lotim.

Tidak diinginkan warga Lotim justru sebagai penonton saja di tengah perebutan kerja dewasa ini. Setidaknya dari 1000 orang yang akan dilatih tahun ini di BLKI, dari Lotim ada 500 orang. (rus)

Persempit Ruang Calo, KPPT Siapkan Perizinan Elektronik Tanjung (Suara NTB) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Lombok Utara (KLU) berbenah dalam melayani perizinan. Hingga kini, kesan kepengurusan administrasi perizinan terkesan mahal dan lama, diduga akibat keterlibatan para calo. Untuk itulah, KPPT KLU menyiapkan mesin elektronik untuk melayani administrasi secara online.

Kepala KPPT KLU, H. Sumadi, kepada wartawan, Jumat (30/1) mengungkapkan, telah menyiapkan mesin elek-

tronik dalam mempercepat pelayanan. KPPT secara terbuka ingin memperlihatkan kepada calon investor, bahwa izin di KLU dapat ditempuh dengan pelayanan yang transparan dan tidak berbelit-belit. Bahkan untuk biaya izin pun, sudah tercantum dalam daftar yang disediakan KPPT. Dikatakannya, melalui mesin elektronik ini, calon investor akan dapat melihat secara langsung kepengurusan izinnya. Dan mengetahui pula lama waktu dan biaya yang dibutuhkan. Tak disangkal,

kesan proses perizinan di KPPT masih cukup rumit dan memakan waktu yang tidak singkat. Namun ia menduga, waktu lama dikarenakan tidak sedikit izin diurus melalui jasa calo. Hal ini diketahui setelah petugas mendapati bahwa sejumlah izin yang diusulkan, bukan dilakukan oleh pengguna izin yang sebenarnya.

Ia menjelaskan, mengurus izin di KPPT akan lebih sederhana bila dilakukan langsung pemohon izin. Pemohon bisa membuka langsung mesin elektronik yang ditempat-

kan di KPPT, melihat syarat dan lamanya waktu. Lengkap tidaknya berkas persyaratan izin akan sangat menentukan lama tidaknya waktu kepengurusan. Jika semua persyaratan lengkap, KPPT hanya butuh waktu 14 hari untuk mengeluarkan izin yang dibutuhkan.

“Peralatan elektronik ini hanya ada di KPPT KLU, kabupaten/kota lain belum ada. Kita menyiapkannya untuk melakukan pembenahan, sehingga pemohon dan masyarakat KLU puas terhadap pelayanan yang

ada,” ujarnya.

Sebagai langkah inovasi ke depan, Sumadi menyebutkan pelayanan melalui mesin elektronik ini akan dapat diakses secara online. Untuk tahap ini, pemohon setidaknya harus bersabar sembari menunggu aplikasi ini.

“Ini rencana ke depan, agar pemohon lebih mudah mengurus izin, kita mencoba menerapkan kepengurusan melalui online. Pemohon tidak perlu datang ke KPTT, tetapi cukup duduk di depan internet,” sambungnya.(ari)

Dialog NU dan LMR

Gerakan Radikalisme Bertentangan dengan Islam Gerakan radikalisme yang mencuat selama ini dinilai banyak menimbulkan kerugian.

Tindakan dan sikap sekelompok orang yang tak terukur itu itu tidak sesuai dengan nilai nilai islam yang rahmatan lil alamin. Memberi rahmat bagi sekalian alam.

Kehadiran Islam tidak saja bagi manusia, namun juga seluruh alam.

DEMIKIAN terungkap dalam dialog publik yang digelar organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang diwaliki dari Gerakan Pemuda Ansor dan Ikatan Alumni PMII bekerjasama dengan Lembaga Madani Riset NTB mengangkat tema, Militansi Kader NU dan Islam Moderat; Strategi Menangkal radikalisme berbasis agama di Selong, Jumat (30/1).

Rois Syuriah PC NU Lotim, TGH. Khudri Abdullah yang menjadi pemateri pada pertemuan tersebut mengatakan,

kata-kata radikalisme dikaitkan dengan filsafat tidak masalah. Kata radikalisme adalah mencari masalah sampai akar yang mendalam. Tapi ketika diartikan dengan orang yang menyenangi kekerasan, disitulah masalahnya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. “Dalam arti falsafah berpikir radikalisme itu perlu, tapi bertindak secara radikal itu tidak boleh,” katanya mengingatkan.

Sekretaris MUI Lotim, H. Mahsun Faisal memberikan penegasan Islam hadir untuk

memberikan kesejukan. Islam memberikan keharmonisan. ‘’Dalam bahasa Al Quran, rahmatan lil alamin. Radikalisme sekarang sudah sangat bertentangan kehadiran Nabi Muhammad yang membawa Islam rahmatan lil alamin,’’ ujarnya.

Dari Kemenag Lotim, Makkinuddin menguraikan, radikalisme atau aksi terorisme banyak muncul mengatasnamakan agama. Kata radikal ingin melakukan sesuatu dengan cara kekerasan dan merugikan orang lain. Kemenag bertugas bidang

keagamaan, jelas menolak paham radikalisme.

Kemenag, katanya, berusaha semaksimal mungkin menjaga kesatuan dan persatuan masyarakat. Dari Jaksa menegakkan hukum. Kemenag dalam bidang agama, melakukan pendekatan keagamaan dalam menangkal paham-paham yang radikalisme. Terjadi pembantaian mengatasnamakan agama. Di sinilah perlunya peraturan bersama Menag dan Menteri Dalam Negeri dalam bangun kerukunan dan kedamaian di tengah masyarakat.

Sekretais Tanfidziah PC NU Lotim, Assairul Kabir mengatakan, radikalisme adalah paham yang mengajarkan pada kekerasan yang tidak ikuti atu-

ran perang. Radikalisme pemahaman Islam secara fraktis, tidak pada dasar sejarah, sifat, karakter yang memadai. Islam ditafsirkan absolut.

Para pemateri ini samasama menolak kehadiran tindakan radikalisme. Sifat dan tindakan radikalisme yang berkedok agama itu harus dihilangkan. Para peserta yang aktif dalam pertemuan tersbeut pun mengusulkan agar menolak lahirnya radikalisme di Indonesia yang notabenenya bukan sebagai negara agama. Melainkan negara kesatuan yang berdasar pada pasncasila.

Ketua GP Ansor, Abdul Hafiz dalam sambutannya sebelumnya mengatakan, ruh untuk menangkal paham radikalisme

(Suara NTB/rus)

DIALOG - Dialog publik yang digelar Gerakan Pemuda Ansor dan Ikatan Alumni PMII bekerjasama dengan Lembaga Madani Riset NTB di Selong, Jumat (30/1). ini adalah adalah perjuangan Islam, rahmatan lil alamin. Gerakan radikalisme sejauh ini memang cukup mengkhawatirkan. Hanya saja dalam menyikapinya, harus selalu dengan

proporsional dan komprehensif.

“Kita tidak bisa membabi buta menyikapinya, tapi mari tangkal dengan cara-cara kontruktif bukan destruktif,” demikian sarannya. (rus/*)

SUARA NTB Sabtu, 31 Januari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Telusuri Tukar Guling Aset Pemda Lobar

Usut Praktik Tebus Menebus PRAKTIK tebus menembus sepeda motor hasil pencurian sepeda motor (curanmor) di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), disinyalir marak terjadi. Aparat Polres Loteng pun kini tengah berupaya keras mengusut dan membongkar mafia dalam praktik tersebut.

Penegasan tersebut disampaikan Wakapolres Loteng, Kompol Ferdyan Indra Fahmi, SIK., kepada wartawan, Jumat (30/1).

Pihaknya saat ini memang tengah mengatensi betul prak(Suara NTB/kir) tik tersebut. Mengingat praktik Ferdyan Indra Fahmi tersebut sudah begitu marak terjadi di wilayah hukum Polres Loteng. “Kita akui, praktik tebus menebus sepeda motor ini merupakan salah satu persoalan hukum yang jadi perhatian utama kita saat ini,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada masyarakat yang mengetahui perihal praktik tersebut supaya segera melaporkan ke polisi, sehingga aparat kepolisian segera melakukan pengusutan terhadap persoalan tersebut dan praktik tebus menebus bisa ditekan seminimal mungkin.

Ia menegaskan, siapapun yang terlihat dalam praktik tersebut akan ditindak tegas. Bukan hanya pelaku utamanya saja.

Tetapi pihak-pihak yang menjadi perantara akan ditindak tegas. “Jadi kita tidak akan berikan toleransi sedikit, yang terlibat praktik ini akan ditindak tegas. Apakah itu pelaku ataupun perantara dan pihak yang terkait lainnya,” ancamnya.

Praktik tebus menebus sepeda motor ini memang sudah cukup lama meresahkan masyarakat Loteng, terutama para korban curanmor. Modusnya, pelaku curanmor biasanya meminta perantara untuk menghubungi korban curanmor. Melalui perantara tersebut disampaikan, kalau mau sepeda motornya kembali, korban harus membayar tebusan.

Besaran uang tebusan yang harus dibayar korban curanmor pun bervariasi. Tergantung dari kondisi dan jenis sepeda motor yang harus ditebus. Biasanya berkisar antara Rp 3 juta hingga Rp 5 juta untuk satu sepeda motor. Ironisnya, pemilik sepeda motor mau saja menuruti permintaan pelaku. Lantaran ingin sepeda motornya kembali.

“Sebaiknya, ketika curanmor terjadi langsung laporkan ke polisi. Biar aparat juga bisa lebih cepat beraksi. Tanpa harus menunggu lama-lama. Karena kalau sudah demikian, maka pelaku akan sulit untuk dikejar,” pungkasnya. (kir)

Kejati Turunkan Tim ke Kuranji Giri Menang (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menelusuri dugaan kasus korupsi dalam tular guling tanah pemda dengan PT. Mataram Devindo Corporation (MDC) yang telah dilaporkan masyarakat. Untuk memeriksa lahan yang ditukar guling tersebut, tim intelijen kejati bersama Kepala Kantor Aset Daerah Lobar, Mahnan, SSTP, turun ke Desa Kuranji. Tim ini mengecek kebenaran adanya tanah penukar, seperti yang disebutkan dalam surat perjanjian ruislagh 1994 silam.

Kepala Kantor Aset Lobar, Mahnan, menjelaskan, pihak kejaksaan hendak melakukan penelusuran lebih dalam mengenai objek tukar menukar lahan PT MDC dengan Pemda Lobar. “Tim kejaksaan turun untuk cek lokasi sekaligus melengkapi dokumen, dan bukti pendukung lainnya,” kata Mahnan di Kantor Desa Kuranji, Jumat (30/1).

Dikatakan, tanah penukar yang berada di Kuranji sebanyak lima titik. Luas tanahnya diperkirakan mencapai 3 hektar. Menurutnya, objek penukaran ini adalah tanah masyarakat yang dibeli PT. MDC untuk menggantikan tanah pemda yang kini telah dibangun perumahan Mavila.

Ia menyebut, tanah aset pemda itu sendiri ada 10 hektar, kalau mengacu dari nilai

tentunya harus seimbang dengan penukarnya. Saat ini, tanah pemda itu sudah dikuasai PT MDC untuk membangun perumahan Mavila di Desa Bajur.

Menurutnya setelah ruislagh itu, seharusnya tanah penukar itu sudah tercatat sebagai milik pemda. Tapi pada kenyataannya, hingga saat ini beberapa titik tanah penukar belum dikuasai, terutama tanah penukar yang diperuntukan tanah pecatu.

“Kalau di tempat lain sudah dikuasai,” katanya.

Namun yang disebutkan dalam perjanjian yakni tanah pecatu berupa tanah sawah di Kuranji belum dikuasai pemda. Untuk itu, pihak kejaksaan ingin klarifikasi dengan kades. Ia menyebut, ada bebrapa titik yang belum dikua-

sai pemda dan ada indikasi masih dikuasai pemilik awal.

“Hal inilah yang ditelusuri kejaksaan,” tukasnya.

Berdasarkan dokumen aset, tanah penukar yang berada di Kuranji dikuasai lima orang warga, yakni, Amaq Anik, Hj. Faijah, Aliah, Inaq Hanah, dan Lalu Darmaye. Dari lima titik tanah penukar itu, dua bidang tanah yang dikuasai Inaq Hanah dan Lalu Darmaye belum diketahui pasti.

Diketahui, pada ruislagh 1994 silam Pemkab Lobar menyerahkan tanah seluas 10 hektar di Perampuan, Labuapi. Kini, tanah tersebut dijadikan lokasi perumahan Mavila. Tanah penukar ini berada di lokasi yang berbeda. Sebagiannya ada, tapi sebagian lagi tidak ditemukan.

Dari tanah penukar itu, PT

Warga Teluk Waru Resah

(Suara NTB/her)

ANTISIPASI GELOMBANG PASANG - Warga Teluk Waru menunjukkan pembangunan talut yang dibangun atas inisiatif sendiri. Talut ini terpaksa dibangun untuk menghindari ancaman gelombang pasang saat cuaca buruk.

(Suara NTB/kir)

DIAMANKAN - Inilah curanmor yang berhasil diamankan jajaran Polres Loteng di Markas Polres Loteng saat melakukan penggerebekan di salah satu desa di Praya Timur, Jumat (30/1).

Penadah Curanmor Digerebek

Polres Loteng Amankan 10 Unit Sepeda Motor Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng), hari Rabu dan Kamis (29/1) lalu menggelar operasi di Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur. Selama dua hari operasi berlangsung, polisi berhasil mengamankan 10 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan. Tidak hanya itu, satu pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) juga berhasil dibekuk.

Operasi bermula dari kasus curanmor yang terjadi di RSUD Praya, Rabu (28/1) sore lalu. Saat itu, seorang pengunjung rumah sakit melaporkan kasus curanmor yang menimpanya. Atas dasar laporan tersebut, polisi kemudian melakukan pengembangan.

Hasilnya, polisi menemukan petunjuk kalau pelaku sudah kabur ke Desa Bilelando.

Atas temuan itu, Polres Loteng kemudian menerjunkan satu tim Buser untuk melakukan penyisiran sekaligus operasi pencarian di Desa Bilelanda.

Sekitar pukul 18.00 wita, polisi lantas menemukan sejumlah pemuda sedang duduk di salah satu rumah warga desa setempat. Di halaman rumah tersebut, ada tiga unit sepeda motor sedang parkir.

Kecurigaan pun muncul ketika polisi melihat plat salah satu sepeda motor tersebut dilipat. Polisi kemudian menghampiri para pemuda terse-

but. Melihat ada yang datang, para pemuda tersebut tampak berusaha untuk kabur. Namun dengan sigap, polisi langsung mengamankan lokasi, sehingga satu orang diantaranya, berhasil diamankan.

Pemuda berinisial Wa (16) asal Praya Barat tersebut langsung digelandang ke Mapolres Loteng. bersama tiga sepeda motor yang diduga hasil curanmor. Saat diinterogasi, Wa yang tercatat masih sebagai pelajar itu mengakui perbuatannya. “Wa ini sebagai pemetik langsung. Sehingga diamankan bersama tiga sepeda motor lainnya. Termasuk sepeda motor hasil curiannya,” ungkap Wakapolres Loteng, Kompol Ferdyan Idram Fahmi, SIK., didampingi Kasat Reskrim, AKP Tauhid, di depan wartawan, Jumat (30/1).

Tidak puas dengan hasil yang diperoleh, polisi terus melakukan pengembangan hingga larut malam. Hasilnya, polisi kembali memperoleh informasi kalau masih ada beberapa sepeda motor hasil curian di Desa Bilelando. Operasi pun kembali dipersiapkan.

Pada Kamis siang, anggota Polres Loteng kembali diterjunkan. Untuk melakukan penggerebekan di sejumlah lokasi yang dicurigai tempat penyimpangan sepeda motor hasil curanmor. Nyatanya, upaya kepolisian tidak

sia-sia. Sebanyak tujuah sepeda motor tak bertuan kembali ditemukan. Namun kali ini, polisi hanya mengamankan sepeda motor. Sementara pelaku curanmor, tidak berhasil ditemukan.

Dugaan awal, para pelaku sudah kabur terlebih dahulu sebelum anggota polisi datang, sehingga yang ditemukan hanya sepeda motor saja.

“Kendati para pelaku sudah kabur, namun identitasnya sudah kita kantongi. Dan, saat ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Loteng,” tambah Ferdyan seraya menambahkan, para DPO sebanyak tiga orang tersebut kini masih terus dikejar aparat kepolisian.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam menjalankan aksinya, para pelaku merusak kunci sepeda motor buruannya dengan menggunakan kunci letter T. Sehingga rata-rata, kunci sepeda motor yang ditemukan semuanya sudah dalam kondisi rusak.

Adapun pelaku yang diamankan dengan para DPO yang masih dalam pengejaran tersebut, diduga merupakan satu jaringan. Dengan lokasi kejadian diwilayah Loteng. “Besar kemungkinan DPO yang kabur dengan pelaku yang diamankan, merupakan jaringan yang sama,” pungkas mantan Wakapolres Lotim ini. (kir)

APBD Dinilai Tidak Sah, DPRD Loteng Enggan Disalahkan Praya (Suara NTB) Kalangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengaku enggan disalahkan, terkait persoalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Loteng tahun 2015, yang dinilai tidak sah dan batal demi hukum. Karena semua persoalan, muaranya ada pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bukan pada Dewan itu sendiri.

Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Loteng, H. Mayuki, S.Ag, kepada Suara NTB, Jumat (30/1). Menurutnya, Dewan dalam hal ini sudah menjalankan semua proses pembahasan hingga

penetapan APBD Loteng, sesuai mekanisme yang berlaku.

Perkara kemudian ada persoalan di dalamnya, terkait dasar penetapan APBD Loteng, itu menjadi tanggung jawab TAPD selaku wakil pemerintah daerah dalam proses pembahasan anggaran.

“Kan yang mengajukan hasil revisi gubernur yang belum ditandatangi itu TAPD. Sehingga kalau kemudian ada persoalan dalam APBD Loteng, maka yang bertanggung jawab adalah TAPD. Karena Dewan dalam hal ini hanya menerima hasil revisi untuk kemudian dijadikan pedoman dalam mengesahkan APBD,” terangnya.

MDC menyerahkan tanah dua hektar di Pemenang.

Tanah tersebut digunakan untuk membangun SMP Pemenang. Dua hektar lagi berada di Dasan Geres dan dipakai untuk pembangunan SMP. Sementara, lahan seluas dua hektar di Narmada dan satu hektar di Kuripan.

Sementara, tanah tiga hektar sesuai berita acara disiapkan PT MDC di Kuranji. Tapi, tim aset termasuk pemda belum mengetahui keberadaan tanah tersebut. Tanah tiga hektar inilah yang diduga bermasalah. Karena, hingga saat ini Pemkab Lobar belum menguasainya. (her)

Mobil Kapolsek Praya Timur Dilempari Warga

Cuaca Buruk Giri Menang (Suara NTB) Masyarakat di Dusun Teluk Waru Selatan diresahkan dengan gelombang tinggi dan angin kencang yang tiap tahun melanda. Ketika angin timur menerpa wilayah itu pemukiman warga selalu tergenang air laut yang naik sampai puluhan meter ke daratan. Warga mempertanyakan penanganan jangka panjang oleh pemerintah daerah, sehingga warga berinisiatif melakukan penalutan pantai.

Kepala Dusun Teluk Waru Selatan, Dalisah belum lama ini, mengaku, akibat cuaca buruk, tahun lalu air sempat menghantam pemukiman warga dan mengakibatkan rumah warga hampir hanyut. Akibat kejadian ini, wargapun terpaksa mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Saat itu pemda melalui BPBD datang membantu meski terlambat, saat itu warga dibantu tenda. “Tahun 2014 lalu juga terjadi ketika musim angin timur,”ujarnya.

Menurutnya, kejadian air pasang biasanya terjadi malam hari ketika warga sedang tertidur. Hal ini sangat mengkghawatirkan warga, sebab kejadiannya tidak bisa diprediksi. Ia mengakui, dua dusun di Desa Labuan tereng kerap kali dilanda gelombang pasang, karena itu ia sangat berharap agar ada penanganan jangka panjang dari Pemda. Namun hal itu justru tidak kunjung terealisasi. ‘’Pernah dibangun proyek tanggul penahan gelombang sepanjang 500 meter dari program PNPM, Namun akibat tak kuat menahan kerasnya gelombang sehingga mengalami kerusakan,’’ ujarnya.

Akibat dari kekhawatiran warga diterjang gelomang, wargapun secara swadaya menimbun pantai sekitar dan membangun talut. Tindakan ini diakui tidak tepat, namun tidak ada pilihan lain bagi warga untuk merasa aman.

Seharusnya, ketika mengetahui daerah itu rawan pemda harus menangani jangka panjang, namun buktinya pemda terkesan membiarkan warga hidup diselimuti ketakutan. Menurutnya, setelah dibangunnya talut, dan penimbunan pantai, warga merasa tenang karena paling tidak ada penahan, jika gelombang naik.

Anggota DPRD Lobar Adnan mengharapkan, pemda mestinya respons persoalan yang dihadapi. Ia mengapresiasi tindakan penanganan yang dilakukan pemda ketika ada kejadian bencana di daerah setempat, namun hal ini menurutnya tidak cukup karena harus dilakukan penanganan jangka panjang. (her)

(Suara NTB/her)

TELUSURI ASET - Tim Kejati bersama Kantor Aset Lobar saat turun ke Desa Kuranji untuk menelusuri kasus tukar guling aset milik pemda dengan pihak ketiga, Jumat (30/1).

Sebelumnya Dewan sempat mempertanyakan keabsahaan hasil revisi gubernur tersebut, karena belum ada tanda tangan Gubernur. Tetapi oleh TAPD sudah dijamin kalau hasil revisi gubernur itu sudah tidak ada masalah, karena tinggal ditandatangani saja.

Atas dasar itulah kemudian Dewan menyetujui untuk mengesahkan APBD Loteng 2015, sesuai dengan hasil revisi gubernur. Belakangan kemudian, ternyata ada perbedaan antara hasil revisi gubernur yang belum ditandatangani dengan hasil revisi yang sudah ditandatangani.

“Di sinilah letak persoalan-

nya. Hasil revisi gubernur yang belum ditandatangani yang kemudian dijadikan dasar pembahasan akhir APBD Loteng ternyata berbeda dengan hasil revisi gubernur yang sudah ditandatangani,” sebutnya.

Lalu apakah kemudian APBD Loteng 2015 tidak sah atau batal demi hukum, Mayuki mengaku tidak juga.

APBD Loteng 2015, menurutnya tetap sah, karena tidak ada mekanisme atau proses pembahasan yang dilanggar.

Semua tahapan sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Hanya saja pada persoalan hasil revisi gubenur saja yang bermasalah.

Dan, persoalan dilaksanakan atau tidaknya hasil rekomendasi gubernur tidak serta merta menyebabkan APBD Loteng 2015 batal demi hukum. Terpenting, tahapan revisi sudah dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku.

Adapun APBD Loteng pun sudah ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD Loteng yang merupakan pengambil keputusan tertinggi.

Hanya saja apa yang terjadi pada proses pembahasan APBD Loteng kali ini, hendaknya dijadikan pelajaran agar tidak diulangi kembali di masa yang akan datang. (kir)

MOBIL milik Kapolsek Praya Timur Lombok Tengah (Loteng), Kamis (29/1) lalu dilempari orang tak dikenal.

Tidak ada korban dalam kejadian itu. Hanya saja, sejumlah bagian mobil yang dikendarai Kapolsek Praya Timur, IPTU H. L. Slamet, rusak terkena lemparan benda keras.

Kasus itu pun kini diselidiki aparat Polres Loteng.

Wakapolres Loteng, Kompol Ferdyan Indra Fahmi, SIK., yang dikonfirmasi wartawan, Jumat (30/1), membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya menduga pelemparan tersebut, erat kaitannya dengan operasi yang digelar jajaran di desa setempat beberapa jam sebelumnya.

“Dugaan kita ini ada hubungan dengan operasi yang kita lakukan di Desa Bilelando,” ujarnya.

Ia menuturkan, sebelumnya kejadian pelemparan berlangsung, Polres Loteng menggelar operasi. Untuk mencari sepeda motor dugaan hasil curian. Dalam operasi itu sendiri, Polres Loteng berhasil mengamankan tujuh sepeda motor.

Selesai operasi, setelah barang bukti dan pasukan ditarik ke Mapolres Loteng, Kapolsek Praya Timur selaku penanggung jawab kamtibmas, melakukan patroli. Sekaligus untuk melihat situasi Desa Bilelando pascaoperasi.

“Saat melakukan patroli itulah, mobil yang ditumpangi Kapolsek bersama anaknya dilempari warga,” sebutnya.

Lantaran situasi yang tidak mendukung, Kapolsek Praya Timur kemudian kembali lagi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Atas kejadian itu, polisi pun sudah melakukan penyelidikan. Dan, sudah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam pelemparan tersebut.

“Pelaku kita duga merupakan bagian dari sindikat curanmor yang sepeda motornya kita sita dalam operasi sebelumnya. Mereka tampaknya tidak terima kita gerebek dan sepeda motornya diangkut. Sehingga melakukan pelemparan terhadap mobil Kapolsek Praya Timur,” tambah Ferdyan. (kir)

Tabrak Truk Sampah

Tiga Pengendara Motor Tewas Giri Menang (Suara NTB) Tiga pengendara motor tewas setelah menabrak truk sampah milik Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lombok Barat (Lobar) yang diduga macet di Jalur Imam Bonjol di Lingkungan Merecet, Gerung.

Ketiga korban ini masing-masing Oding Edwi Parma (20) asal Gapuk Gerung, sedangkan dua Heri Fadli ( 21) dari Sekotong dan Nursin (20) dari Lembar.

Informasi yang diserap koran ini, ketiga korban menabrak truk pengangkut sampah pada hari yang berbeda. Korban pertama dari Gapuk mengalami insiden Rabu (28/1), selanjutnya keesokan harinya, Kamis (29/1) dua pengendara motor dari Sekotong dan Lembar juga menabrak truk sampah hingga meninggal. Truk sampah milik Dinas Tata Kota ini mogok sejak Rabu sore di jalur tersebut.

Kejadian ini dibenarkan oleh Kepala Satlantas Polres Lobar, AKP. Ayani SP. Menurutnya, kejadian pertama Rabu (28/1) sekitar pukul 19.30 Wita di jalan Imam Bonjol Lingkungan Marecet Kelurahan Gerung Utara.

Korban bernama Oding Edwi Parma (20) asal Gapuk mengendarai sepeda motor Mio Soul dengan DR 6894 AC menabrak kendaraan Dinas Tata Kota yang sedang mogok di jalan akibat rusak.

Sebelumnya korban datang dari arah utara ke selatan, pada saat sampai di TKP langsung menabrak truk pengangkut sampah tersebut. Saat itu, kemungkinan korban kurang memperhatikan kendaraan tersebut parkir. Saat itu dipasang rambu rambu yang dipasang hanya bebatuan untuk menunjukkan kalau mobil kendaraan dinas kebersihan tersebut sedang parkir karena rusak. Naas korbanpun menabrak batu tersebut dan korban menabrak as bagian kanan belakang yang tidak berisi roda, karena dalam keadaan rusak, sehingga men-

gakibatkan korban meninggal.

Selanjutnya kejadian kedua terjadi Kamis (29/1) sekitar pukul 01.30 wita dini hari, dua korban berboncengan menabrak objek yang sama dan di jalur yang sama pula. Sepeda motor Yamaha Jupiter DR 3077DV yang dikendarai Heri Fadli ( 21) seorang pegawai swasta dari Dusun Lendang Guar Barat Desa Kedaro berboncengan dengan Nursin (20) dari Dusun Kondong Desa Mareje Lembar Lobar menabrak truk sampah milik dinas kebersihan dengan nopol DR 8013 DL yang parkir di pinggir jalan, karena dalam keadaan rusak.

Sebelumnya jelas Ayani, korban memacu kendaraannya dari arah utara ke selatan, saat tiba di TKP korban juga tidak melihat kendaraan yang terparkir di badan jalan, sehingga naas kecelakaan pun tak bisa dihindari. Saat itu rambu yang digunakan hanya batu dan pohon ditancapkan sebagai ramburambu. Kendaraan Jupiter yang dikendarai korban pun membentur bagian belakang kanan kendaraan truk, sehingga terjadi lakalantas. Akibatnya, dua korban meninggal dunia di TKP. “Saat ini sopir truk di periksa apakah ada unsur kelalaian, “ kata Ayani. Menurutnya, jika kendaraan itu rusak, seharusnya diparkir di pinggir jalan dan ada tanda atau rambu segi tiga.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lobar, Gede menyatakan, truk sampah tersebut terparkir sejak Rabu Sore di lokasi tersebut. Mobil ini termasuk tua, sehingga sering mogok.

Saat mogok Rabu lalu pihak dinas berupaya memperbaiki, namun sulit karena kendaraan tua. Lalu diupayakan untuk menggeret, namun kesulitan karena ban kendaraan lepas.

Menurutnya, lokasi parkir kendaraan itu tidak di tengah jalan, namun di pinggir. “Tapi memang tidak menggunakan rambu segi tiga,” akunya. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Sabtu, 31 Januari 2015

Keberadaan Newmont Belum Dirasakan Optimal oleh KSB

Gerindra KSB Utamakan Kader Partai Taliwang (Suara NTB) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan, kandidat figur yang akan diusungnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang akan mengutamakan kader partai.

Penegasan ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra KSB, Iwan Panjidinata, SE sebagai sinyal kesiapan partai menghadapi pertarungan merebut kursi nomor satu di daerah. “Yang kita utamakan adalah kader partai,” ujarnya, Jumat (30/1).

Pengutamaan kader partai untuk diusung dalam Pilkada mendatang bukan tanpa alasan. Panji mengatakan, ketentuan tersebut sesuai dengan instruksi ketua umum partai Gerindra, Prabowo Subianto pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Muaslub) beberapa waktu lalu. Di mana Prabowo menekankan, dalam menghadapi proses perpolitikan di daerah khususnya Pilkada, baik tingkat provinisi dan kabupaten/kota agar calon yang diusungnya diutamakan kader partai.

“Jadi ini bukan hanya berlaku di KSB. Tapi di seluruh daerah di mana Gerindra berada. Baik provinsi maupun kabupaten/kota, di Pilkada Gerindra harus memberikan peluang kepada kadernya yang selama ini telah memperjuangkan partai,” ujar Panji.

Dengan ketentuan tersebut, Panji selaku ketua DPC Gerindra KSB memiliki kesempatan besar untuk maju diusung partainya di Pilkada KSB tahun ini. Ditanya soal kesiapannya, Panji pun menyatakan diri siap. Baginya jika diberikan kepercayaan, dirinya siap untuk maju bertarung dalam bursa kursi nomor satu di KSB itu. “Tentu sebagai kader saya tetap akan mengikuti mekanisme yang berlaku. Nanti pengajuan calon ditetapkan secara kolektif oleh pengurus di DPC, lalu diajukan ke DPW untuk mendapatkan rekomendasi DPP,” urainya.

Soal beredarnya pamplet dirinya yang berpasangan dengan Andi Azis melalui laman media sosial facebook beberapa hari lalu, ia menyatakan, bahwa pamplet tersebut tidak benar. Selama ini dirinya belum sekalipun menjalin komunikasi dengan Andi Azis yang diketahui pada Pilkada 2010 lalu menjadi salah satu calon bupati. “Saya belum ada komunikasi dengan bang Andi. Makanya saya sudah meminta pemilik akun yang mengunggah pamplet tersebut untuk menghapusnya. Dan itu sudah dilakukan,” tegasnya.

Terlepas belum ada kesepakatan, Panji mengakui, tersebarnya pamplet dirinya dan Andi Azis itu sedikit memberikan dirinya keoptimisan bahwa masyarakat KSB mendukung dirinya. “Buktinya komen-komennya positif bahkan ada yang sms langsung ke saya. Tapi bagaimana pun itu saya minta dihapus karena memang belum ada komunikasi dengan bang Andi. Dan dalam mekanisme partai, penetapan segala sesuatunya ada mekanismenya dan dilakukan secara kolektif,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

Sakit, Oknum Anggota DPRD KSB Keluar dari Tahanan Taliwang (Suara NTB) Baru sehari mendekam di tahanan Mapolres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), oknum anggota DPRD, SU, yang terkait kasus dugaan penggunaan ijazah palsu itu kini sakit. Dia dikeluarkan dari tahanan untuk dirawat di rumah sakit.

Informasi yang diperoleh media ini, Jumat (30/1), SU saat ini berada di salah satu ruang perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KSB. Pihak kepolisian terpaksa melarikan bersangkutan setelah diketahui mengalami penurunan kondisi kesehatan selama berada di dalam tahanan sejak Rabu lalu.

Kapolres KSB melalui Kasubag Humas, Ipda Hofni Nepa Bureni yang dikonfirmasi, membenarkan jika SU saat ini tengah mendapatkan perawatan di RSUD KSB. Yang bersangkutan dibawa ke

rumah sakit setelah sebelumnya mengeluhkan kondisi kesehatannya. “Tadi sekitar pukul 10.00 wita kita bawa dia ke rumah sakit. Karena dia mengeluh sakit,” jelasnya.

Sejak dilarikan ke rumah sakit, SU dalam perawatan petugas medis. Hofni menyebutkan, anggota DPRD yang menjabat wakil ketua Komisi I itu menjalani observasi dari dokter terutama terkait dengan rasa sakit yang dikeluhkannya. “Semua yang kita jalankan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Ketika tahanan merasa sakit

dan perlu pertolongan medis, maka kita segera bawa ke fasilitas kesehatan karena memang sejak ditahan bersangkutan jadi tanggung jawab kami kepolisian,” tegasnya.

Perihal rasa sakit yang diderita SU, Hofni mengungkapkan, sebelum dibawa ke rumah sakit, yang bersangkutan mengeluh sakit pada bagian kakinya yang pernah mengalami patah tulang.

“Katanya tulangnya yang pernah patah terasa sakit, tapi hasil observasi medik menunjukkan kalau yang SU mengal-

(Suara NTB/dok)

Bakal Calon Bupati

(Suara NTB/cem)

REL BAMBU - Para nelayan di LabuhanLalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membuat rel dari bambu yang disusun sedemikian rupa untuk mempermudah naik-turun sampannya di atas pasir. Para nelayan di sana mengambil langkah ini untuk melawan abrasi hebat yang melanda kawasan pantai Labuhan Lalar dalam beberapa tahun terakhir ini.

ami sakit pinggang,” urainya.

Hofni mengaskan, setelah SU dinyatakan sehat secara medik, dia akan langsung dikembalikan di sel tahanan

Polres KSB. “Kalau oleh dokter malam ini dikatakan sehat, besok pagi akan kita bawa kembali ke sel tahanan,” imbuhnya. (bug)

KSB Siapkan Proposal untuk APBN Perubahan

(Suara NTB/bug)

SOSIALISASI - Siswa SMKN 1 Maluk foto bersama staf fire rescue PT NNT usai gelar sosilasisasi dalam rangkaian acara peringatan bulan K3 tahun 2015.

Siswa Lingkar Tambang

Disosialisasikan Penyelamatan Diri Taliwang (Suara NTB) Para siswa SMKN 1 Maluk mendapat pengetahuan baru terkait proses penyelamatan diri dalam keadaan darurat.

Pengetahuan yang tidak diajarkan dalam kurikulum sekolah itu diperoleh melalui kegiatan sosilaisasi oleh departemen fire rescue PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), Jumat (30/1).

Kegiatan sosialisasi yang menyasar para siswa sekolah ini merupakan rangkaian kegiatan memperingati Bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang digelar perusahaan. “Sosialisasi ini merupakan bagian kegiatan eksternal kita memperingati bulan K3 tahun ini,” jelas staf emergency service PT NNT, Markus Eric.

Selain pengetahuan penyelamatan dalam keadaan darurat, materi lain juga disampaikan pada kesempatan tersebut. Materi tambahan itu adalah bahaya rokok dan minuman keras bagi pelajar. Menurut Eric, sosialisasi kali ini perusahaan sengaja menyasar siswa tingkat SMA dan SMK. Sebab jenjang umur para siswanya dalam masa transisi sebagai pengganti generasi berikutnya. “Mereka kita berikan pengetahuan se-

bagai generasi muda dengan harapan mereka bisa mengedukasi orang-orang di sekelilingnya. Dan kita coba selamatkan mereka juga dari jerat bahaya rokok dan minuman keras di sini,” timpalnya.

Sosialisasi ke sekolahsekolah ini, akan dilaksanakan di tiga sekolah berbeda. Setelah SMK 1 Maluk, sesuai jadwal kegiatan akan dilangsungkan di SMAN Sekongkang dan terakhir di SMAN Jereweh.

Eric menyebutkan, kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah dalam rangka peringatan bulan K3 ini adalah tahun kedua.

Dan sementara hanya diperuntukkan di sekolah-sekolah dalam wilayah lingkar tambang (3 kecamatan). “Ke depan kita berupaya untuk memperluas jangkauan. Tapi dalam dua tahun ini kita fokus lingkar tambang dulu,” pungkasnya seraya menambahkan jadwal pelaksanaan peringatan bulan K3 ini telah dimulai sejak 14 Januari lalu.

“Penutupan nanti tanggal 12 Februari. Untuk kegiatan sosialiasi sekolah sendiri, kita jadwalkan pertama di sini (SMK Maluk), kemudian tanggal 5 dan 6 Februari di SMA Sekong-

kang dan Maluk,” tambah Eric.

Sementara itu kepala sekolah SMKN 1 Maluk Agus Putra Hadi, S.Pd mengatakan, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh PT NNT ini sangat bermanfaat bagi siswa ke depan. Terlebih siswa SMK ini beberapa di antaranya mengikuti jurusan bidang kerja yang sedikit tidak berhubungan dengan bidang pertambangan. “Harapan kita, dalam setiap kegiatan kita dilibatkan juga. Karena para siswa di sekolah ini adalah anak-anak setempat sehingga mereka bisa merasakan manfaat keberadaan perusahaan,” katanya.

Secara umum lanjut dia, telah banyak kegiatan yang dilaksanakan PT NNT di sekolah.

Namun yang terasa kurang adalah belum dilibatkannya seluruh civitas sekolah terutama guru. Karena itu Agus meminta, agar dalam berbagai kesempatan nantinya ada program khusus yang dilaksanakan PT NNT diperuntukkan bagi guru sekolah. “Para guru juga tentunya butuh sentuhan dalam rangka peningkatan kapasistas misalnya. Dan saya kira Newmont bisa turut andil di sini,” imbuhnya. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Saat bertemu dengan presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri di Istana Bogor dalam acara rapat koordinasi bupati/walikota se-Indonesia, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menitipkan sejumlah program di daerah agar dibantu dengan anggaran pusat.

Guna menindaklanjuti hasil lobi itu pun, bupati memerintahkan agar Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait dengan program yang diajukan segera menyusun proposal yang nantinya akan diajukan ke masing-masing kementerian sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 dimulai.

Berdasarkan catatan bupati dalam rapat koordinasi yang digelar Rabu lalu, beberapa program kegiatan yang diminta untuk segera dibuat proposalnya. Di antaranya, program pelengkapan alat kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KSB; kelanjutan penyelesaian bandara Sekongkang, khusus perpanjangan runaway (landasan pacu); pembangunan terminal Poto Tano; perbaikan jalan negara dan jalan provinsi serta kabupaten yang dipergunakan oleh negara; pembangunan pabrik pupuk; program pembangunan gedung kesenian; program Rusunawa bagi PNS; kegiatan pemanfaatan danau Lebo Taliwang; program dermaga Labuhan Lalar dan terakhir upaya penanggulangan merkuri di daerah.

Proposal masing-masing program tersebut harus segera dirampungkan minimal hingga akhir Januari ini. Sebab masih berdasarkan hasil pertemuan bupati dengan presiden, tiap

(Suara NTB/dok)

Taliwang (Suara NTB) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. Ir. W. Musyafirin, MM ditunjuk menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Newmont Suistainable Boot Camp yang diselenggarakan oleh PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Dalam acara yang berlangsung pekan lalu itu, Sekda memaparkan tentang pengalaman daerah dalam tata kelola pertambangan yang berhubungan erat dengan produksi dan operasi PT NNT di pertambangan Batu Hijau selama ini. “Termasuk soal dampak sosial ekonomi masyarakat serta kontribusi PT NNT bagi pendapatan daerah, kita sampaikan di sana,” jelasnya kepada wartawan, Jumat (30/1).

Secara garis besar daerah mengakui kontribusi dan kemanfaatan yang telah diberikan PT NNT bagi pembangunan dan perubahan di KSB. Namun kata Sekda, pada beberapa aspek sentuhan perusahaan tambang asal Amerika itu belum maksimal dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat.

Bahkan beberapa dampak negatif dari sisi ekonomi terutama pengaruh tingkat inflasi di daerah yang tetap tinggi.

“Di satu sisi ada perbaikan ekonomi yang dialami masyarakat. Tapi di sisi lainnya inflasi sebagai dampak kehadiran Newmont di daerah sangat jelas. Harga barangbarang lebih tinggi dibanding di daerah lainnya,” ujar Sekda.

Selama menjadi pembicara, Sekda mengatakan, dirinya banyak mendapat pertanyaan dan tanggapan dari peserta yang umumnya baru pertama kali berkunjung ke KSB. Terutama tentang potensi daerah yang belum dan akan dikembangkan untuk menunjang perekonomian daerah seperti pariwisata, pertanian, pascatambang dan event-event kebudayaan yang bisa mendatangkan kunjungan pariwisata. “Saya selaku pembicara berusaha menjawab semua sesuai fakta baik yang sudah kita laksanakan maupun yang baru dan sedang akan dijalankan,” katanya.

Adapun peserta Newmont Suistainable Boot Camp ini merupakan para blogger dari berbagai daerah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi bagi masyarakat umum tentang berbagai hal tentang kegiatan perusahaan. “Kegiatan itu saya kira bagus. Karena biar juga masyarakat secara luas bisa tahu kondisi daerah di mana perusahaan berada,” timpal Sekda. (bug)

proposal program itu sudah berada di tangan masingmasing kementerian terkait untuk dibahas sebelum diajukan dalam pembahasan APBNP sekitar bulan Februari mendatang.

Agar penyusunan proposal tersebut segera terselesaikan, bupati memerintahkan Badan Perencana Pembangunan Dearah (Bappeda) untuk menggkoordinir seluruh SKPD terkait. Termasuk juga Bappeda yang akan mengantarkan langsung ke kementerian di mana program tersebut akan dibiayai.

“Jadi satu komando. Bappeda yang mengkoordinir SKPD untuk segera merampungkan proposalnya,” terang kabag Humas KSB, Najamuddin Amy, S.Sos kepada wartawan, Jumat (30/1).

Selain soal penyelesaian proposal untuk mendapatkan anggaran APBN, bupati dalam kesempatan itu juga menginstruksikan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) untuk menyelesaikan Peraturan Bupati (Perbup) tentang ketertiban umum (Tibum), penyakit masyarakat (Pekat), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan larangan penggunaan merkuri.

“Perbup itu sementara sebelum nanti semuanya akan dibuat Perda-nya,” ujar Kabag Humas. (bug)

SUARA NTB Sabtu, 31 Januari 2015

Pemkot Bima Lelang Proyek Senilai Rp 128 Miliar Kota Bima (Suara NTB) Di tahun 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima akan melelang sedikitnya 875 paket proyek baik dalam bentuk peyedia maupun swakelola. Serapan paket proyek yang akan dilelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ini jauh lebih besar dari tahun sebelumnya.

Demikian diungkapkan, Kabag Aministrasi Pembangunan (AP) Setda Kota Bima, M. Amin, S.Sos, Jumat (30/ 1). Disebutkannya, dari jumlah tersebut jumlah pelelangan dalam bentuk penyedia sebanyak 851 paket sementara dalam bentuk swakelola sebanyak 24 paket proyek.

Nilai pagu untuk seluruh proyek yang dikerjakan ini sebesar Rp 128 Miliar. “Untuk pelelangan dalam bentuk penyedia, pagu dana yang tersedia totalnya Rp 114 miliar lebih. Sementara dalam bentuk swakelola, pagu dananya sebesar Rp 14 miliar lebih,” ujarnya.

Disebutkan Amin, serapan anggaran dan jumlah proyek yang dilelang tahun ini jauh lebih besar ketimbang tahun lalu. Paket dan besaran pagu dana proyek yang dilelang sepanjang tahun 2015 ini tersebar seluruh Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkot Bima. Pagu dana dimaksud, diluar dari belanja modal yang ada di SKPD tentunya.

Amin menyebutkan saat ini masih dalam proses lelang perencana pada konsultan perencana. Setelah proses lelang perencana selesai, baru dilanjutkan dengan proses lelang paket proyeknya. “Jadi semua mekanisme pelelangan dilakukan secara online di LPSE. Tinggal dibuka saja pada layanan LPSE website Kota Bima,” pungkas Amin. (use)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kejari Dompu Tingkatkan Penyelidikan Dua Kasus Korupsi ke Penyidikan Dompu (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu segera meningkatkan ke tahap penyelidikan dua kasus dugaan korupsi hasil pengumpulan bahan data dan keterangan (Pulbaket) selama 2014. Salah satu di antaranya terkait bantuan rumah kumuh dari Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2014.

Peningkatan ke tahap penyelidikan karena dinilai ada indikasi tindak pidana korupsi. Kasi Intel Kejari Dompu, Heril Iswandi, SH kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (30/1) mengaku telah menaikkan penanganan dua kasus dugaan tindak pidana korupsi ke seksi pidana khusus (Pidsus) yang telah dilakukan pulba-

ket tahun 2014. Kedua kasus ini terjadi tahun 2014 berupa bantuan pusat dan serta terkait program kegiatan. “Pekan depan akan ada seperti ini (sprint penyelidikan),” kata Heril sambil menunjukkan judul berita Harian Suara NTB edisi Kamis (29/1).

Namun diakui Heril, dalam tahap pulbaket ter-

hadap dua kasus ini, untuk program bantuan pemerintah pusat, sudah banyak dimintai klarifikasi pada pihak terkait. Namun kepada pejabatnya, belum dilakukan klarifikasi. “Kalau yang satunya (bantuan rumah kumuh) sudah banyak kita klarifikasi. Karena ada indikasi, makanya kita naikkan ke pidsus,” jelas Heril.

Masalah rumah kumuh sebelumnya sempat dilaporkan warga di Nangatumpu ke Kejaksaan dan fokus pengumpulan bahan data dilakukan ter-

hadap semua program rumah kumuh tahun 2014. Ada indikasi, program yang dikerjakan secara swadaya masyarakat ini tidak sebanding barang yang diterima dengan kuitansi yang ditandatangani.

Selain itu, juga terjadi pemotongan uang yang diterima warga penerima oleh oknum petugas. (ula)

Heril Iswandi (Suara NTB/ula)

Kota Bima Fokuskan Pengembangan Benih Kota Bima (Suara NTB) Geliat pembangunan di berbagai bidang di Pemerintah Kota Bima sedang digalakkan. Salah satunya di bidang pertanian, selain mendukung program pemerintah pusat tentang swasembada pangan, berbagai program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Kota Bima berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani yang secara tidak langsung juga berbanding lurus dengan produksi yang dihasilkan.

Plt Kabag Humas dan Protokol (Humaspro), Ihya Gazali, S.sos yang dikonfirmasi, Jumat (30/1) menyebutkan, berdasarkan data program prioritas Dispertanak Kota Bima tahun 2015, pada triwulan I, akan dilakukan berbagai program yang terfokus pada pengembangan perbenihan dan pembibitan. Di mana dilaksanakan kegiatan pengembangan perbenihan (perbibitan) dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman sayur dan buah-buahan melalui penambahan luas areal penanaman tanaman sayur dan buah-buahan. Selain itu juga, penyaluran bantuan benih kepada kelompok tani juga dilakukan. “Bantuan benih dan bibit tanaman sayur yang akan disalurkan seperti benih tomat, benih cabai, benih kacang panjang, bibit pepaya, bibit durian, dan bibit garoso (srikaya),” sebut Gazali.

Program ini, katanya, juga mendukung program yang digalakkan oleh Pemkot Bima pada tahun 2015 ini yakni program penghijauan. Seperti halnya kegiatan yang dilaksanakan bekerjasama dengan Kodim 1608/Bima saat peletakan batu pertama pencanangan gerakan perbaikan irigasi di Kelurahan Nungga pada Selasa (27/01). Kegiatan ini juga menjadi salah satu bagian dari upaya khusus untuk meningkatkan produksi padi, jagung dan kedelai menuju swasembada pangan secara nasional.

Pemkot Bima, lanjutnya, optimis dan siap mendukung keberhasilan pencapaian target swasembada pangan secara nasional dengan bekerja secara sinergis bersama seluruh komponen yang ada di wilayah.

Di bidang peternakan pada triwulan I diawali dengan pelaksanaan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak. Kegiatan ini dimaksudkan memberikan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan ternak di Kota Bima serta untuk menekan angka kematian ternak akibat penyakit.

Ada pula program pengendalian dan penertiban ternak yang mana pelaksanaan penertiban terhadap ternak yang berkeliaran di zona larangan pelepasan ternak Kota Bima. (use)

Kepala Sekolah di Dompu Banyak yang Lowong Dompu (Suara NTB) Jabatan kepala sekolah (Kasek) di Kabupaten Dompu masih banyak yang kosong akibat ditinggal pejabatnya yang pensiun dan meninggal dunia. Kendati telah ditunjuk pelaksana tugas (Plt), kondisi ini mengancam proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah.

Berdasarkan data yang dihimpun Suara NTB, di Kecamatan Manggelewa ada lima sekolah yang belum diisi Kasek devinitifnya seperti SDN 1 yang ditinggal pensiun sejak Oktober 2014, SDN 11 ditinggal pensiun 31 Desember 2014, SDN 15 dan SDN 26 ditinggal meninggal Juli 2014, serta SDN 20 Manggelewa karena kepala sekolahnya mengundurkan diri. Di Kecamatan Kempo ada satu sekolah yaitu SDN 20 Kempo karena mengundurkan diri. Di Kecamatan Woja ada SDN 35 Woja dan SMPN 1 Woja karena pensiun sejak 31 Desember 2014.

Belum adanya Kasek definitif ini cukup mengganggu proses KBM di sekolah. “Di SDN 11 Manggelewa di Transad ini termasuk SD favorit, tapi kepala sekolahnya tidak ada (definitif). Akibatnya, guru kurang disiplin dan siswa sering keluar saat jam belajar,” kata sumber ini.

Dugaan ini dibantah KCD Dinas Dikpora Manggelewa, Jakariah. Proses KBM di SDN 11 Manggelewa tetap berjalan seperti biasa. Guru tetap disiplin masuk mengajar dan siswa tidak ada yang keluyuran saat jam belajar. “Bisa dicek di lapangan. Mungkin informasi yang diterima itu, dari orang yang tidak suka dengan sekolah itu,” terang Jakariah.

Kepala Dinas Dikpora Dompu, H. Ichtiar, SH yang dihubungi terpisah membantah ada proses KBM yang terganggu karena tidak adanya Kasek definitif di beberapa sekolah. Untuk mengisi kekosongan Kasek definitif, pihaknya menunjuk pengawas atau guru senior setempat menjadi Plt Kasek. “Jadi intinya tidak benar KBM di SDN 11 (Manggelewa) terganggu. Tadi sudah langsung hubungi KCD (Dikpora), Pengawas dan Plt Kepala sekolahnya kan,” kata H. Ichtiar.

H. Ichtiar mengakui, banyak Kasek yang lowong, tapi ia menjamin akan segera diisi pasca kepulangan Bupati dari menjalankan ibadah Umrah. “Setelah Bupati pulang Umrah akan langsung diisi (pekan depan).

Kita sudah siapkan (orangnya),” tegas H. Ichtiar. (ula) H. Ichtiar

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/use)

BUAH IMPOR - Asisten II Hj Rini Indriati tengah memegang dua buah apel asal Amerika yang dibawa dari pedagang, Jumat (30/1) untuk diuji ke laboratorium.

Antisipasi Penyebaran Bakteri

Tim Terpadu di Bima Sasar Penjual Buah Impor Kota Bima (Suara NTB) Maraknya pemberitaan di berbagai media terkait apel berbakteri membuat Pemerintah Kota Bima melalui Tim Terpadu melakukan pengecekan dan pemantauan khusus terhadap penjualan buah impor, seperti buah jenis apel Amerika. Dari hasil pengecekan, Tim terpadu yang dipimpin Asisten II mendapati apel impor dengan label Granny Smith dan Royal Gala asal Amerika yang disebut-sebut mengandung bakteri mematikan.

Pengecekan ini dilakukan pada Jumat (30/01) pagi.

Pengecekan ini dilakukan lebih dini meski belum ada instruksi dari pusat maupun Provinsi NTB. Pengecekan dari Tim Terpadu menyasar sejumlah lokasi penjualan buah. Mulai dari kompleks Supermarket seperti Hokky Mart, kompleks pasar dan PKL wilayah Kota Bima yang menjual buah.

Dari sekian lokasi yang diamati, dari sekian lokasi, Tim akhirnya menemukan satu titik penjualan buah yang menjual apel berbakteri.

Apalagi, apel dengan label Granny Smith dan Royal Gala

ini sudah disampaikan oleh Kementerian Perdagangan RI mengandung bakteri. Kandungan bakteri yang ada didalamnya mematikan sehingga dinilai berbahaya jika terus dibiarkan beredar.

Keberadaan buah-buahan jenis apel Amerika Serikat ýyang diduga mengandung virus listeriosis terus menjadi sorotan.

Asisten II Hj Rini Indriati menyebutkan peninjauan pasar ini diperlukan sebagai langkah untuk memastikan konsumen di Kota Bima terhindar dari dampak negatif

virus tersebut. Dalam peninjauan pasar tersebut Koperindag menggandeng pihak-pihak terkait di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas pertanian, BKP2, Bagian Ekonomi.

Pasalnya, penanganan dan pengawasan buah-buahan luar itu harus dilakukan secara menyeluruh. Buah apel diduga mengandung bakteri listeria monocytogenes itu masih dijual oleh para pedagang buah. Namun dari hasil pengecekan tersebut belum dilakukan penarikan sambil menunggu hasil uji sampel yang dilakukan. Di setiap toko

penjual buah, tim mengambil dua buah apel jenis Granny Smith dan Gala sebagai sampel, namun belum dilakukan penyitaan. Apel ini rencananya akan diuji di laboratorium untuk memastikan kandungan bakteri di dalamnya.

Jika memang mengandung bakteri, pihaknya akan melakukan penyitaan. Oleh karenanya, dalam kesempatan pengecekan dan pemantauan itu pula, dia memberikan himbauan kepada seluruh pedagang buah untuk sementara waktu tidak menjual buah apel jenis itu. (use)

Fraksi Nurani Demokrat

Tolak Pembentukan Pansus Investasi

(Suara NTB/ula)

AKAN DILELANG - Beberapa barang bukti mobil direncanakan akan dilelang oleh Kejari Dompu.

Kejari Dompu Lelang Barang Bukti Dompu (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu akan melelang barang bukti (BB) kasus tindak pidana yang dirampas oleh negara. Empat truk, kayu dan minyak tanah ditargetkan terjual Rp 250 juta.

Kasubag pembinaan Kejari Dompu, Abdul Kad i r, S H k e pa d a w a r tawan di sela-sela mendokumentasikan barang yang akan dilelang, Jumat (30/1) mengatakan, tahap awal yang dilelang tahun 2015 sebanyk em-

pat unit truk, kayu jati dan kayu rimba campuran, serta minyak tanah sebanyak 25 jeriken akan dilelang Februari 2015 ini. “Barang yang akan kita lelang, barang bukti yang sudah dirampas oleh negara karena digunakan dalam tindak pidana yang sudah ada putusan inkrah,” kata Abdul Kadir.

Empat mobil truk ditaksir harga per unit mulai Rp 35 juta, Rp 40 juta, dan Rp 70 juta. Ketetapan standar harga ini bisa lebih besar dalam proses lelang. “Kita rencananya melakukan

proses lelang secara online. Kalau lelang di sini (kantor), mereka sering ribut,” katanya.

Pada Maret 2015 mendatang, sebanyak lima unit truk juga bakal dilelang setelah mendapat putusan hukum inkrah. Lima truk tersebut rata-rata kondisinya baik, dan bahkan ada yang baru dibeli tahun 2014. “Kalau sudah dilelang. Nanti surat-suratnya mengacu berita acara hasil lelang untuk mengurusnya,” jelasnya. (ula)

Dompu (Suara NTB) Fraksi Nurani Demokrat (FND) DPRD Dompu menolak pembentukan panitia khusus (pansus) investasi yang direncanakan beberapa anggota Dewan. Pembentukan pansus dinilai belum urgen, karena masih banyak pekerjaan yang lebih urgen untuk diselesaikan ketimbang pansus.

Ketua FND DPRD Dompu, Ismul Rahmadin, S.Pd.I kepada Suara NTB, Jumat (30/1), menegaskan penolakan pembentukan pansus investasi diputuskan setelah dibahas bersama di internal fraksi (Partai Hanura dan Partai Demokrat) pasca mencuatnya rencana pembentukan pansus oleh beberapa anggota Dewan belakangan ini. “Pasnsus itu belum dibutuhkan. Bila ada masalah tentang investasi, fraksi Hanura Demokrat minta dipanggil dulu, tidak harus dibentuk pansus,” tegasnya.

Fraksi gabungan yang memiliki tiga orang anggota dan berada di semua alat kelengkapan Dewan ini mengungkapkan, sejauh ini belum ada pemanggilan instansi pemerintah terkait maupun investor untuk dilakukan klarifikasi atau hearing terhadap masalah yang disuarakan selama ini di DPRD. Karenanya, Fraksi Nurani Demokrat menilai belum terlalu urgen untuk dibentuk pansus. “Kalau dipanggil untuk dimintai klarifikasi, silakan saja. Tepi untuk pansus, kami menolak untuk saat ini,” tegas Ketua Partai Demokrat Dompu ini.

Ismul mengatakan, Dewan memiliki agenda yang cukup padat dalam menyelesaikan be-

(Suara NTB/ula)

Ismul Rahmadin

ragai agenda dan masalah yang diadukan warga. Diantaranya pembahasan beberapa rancangan peraturan daerah (Raperda) yang telah ditetapkan dalam program legislatif daerah (Prolegda), dan penyelesaian beberapa pengaduan warga dengan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama instansi pemerintah terkait.

Untuk Raperda, Ismul menyebutkan, pembahasan beberapa Raperda harus segera diselesaikan seperti Raperda turunan dari undangundang no 06 tentang Desa serta Perda lainnya. Apalagi dalam tahun 2015 ini, ada beberapa Desa yang lowong Kepala Desanya dan harus segera isi dengan proses pemilihan. “Itu minimal yang harus diutamakan,” katanya. (ula)

SUARA NTB Sabtu, 31 Januari 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Razia Kendaraan

Polres Mataram Amankan Terduga Pemilik Narkoba dan Miras Mataram (Suara NTB) Operasi atau Razia pemeriksaan kendaran bermotor yang digelar jajaran Mapolres Mataram di seputaran Ampenan membuahkan hasil berbeda. Saat melakukan penmeriksaan, aparat penegak hukum ini justru menemukan oknum pengendara yang diduga sebagai pengguna narkotika. Pemuda berinisial AZ diduga membawa narkoba jenis shabu di dalam kantong celananya, ia kemudian digelandang ke Mapolres untuk diperiksa dan diminitai keterangan.

Kapolres Mataram, melalui Kasubbag Humas AKP I Wayan Suteja, mengatakan, operasi yang dilakukan aparat itu sebetulnya menyasar tiga C, yakni aksi Curat, Curas, dan Curanmor. Namun saat berada di lapangan, anggota tim kepolisian menemukan salah satu pengendara yang sedikit mencurigakan. Pemuda yang digelandang ke Mapolres itu sempat melempar sebuah kertas keresek kecil yang berisikan sabu - sabu. Barang yang dibuang dengan cara dilempar itu kemudian diamankan oleh aparat untuk dijadikan alat bukti pemeriksaan serta kelanjutan proses hukum.

“Operasi yang kami lakukan sekitar pukul 23.00 Wita, di wilayah Ampenan. Saat operasi, Polres Mataram akhirnya mengamankan salah satu pengendara yang diduga terlibat atau menjadi pecandu narkoba. Saat diperiksa, gelagatnya mencurigakan dan ternyata dia mengantongi satu set sabu sabu di dalam kantongnya,” tuturnya.

Sebelumnya, Suteja mengatakan sabu - sabu yang dibawa oleh oknum pemuda itu dilemparnya ke semak - semak.

Beruntung, aparat kepolisian yang melakukan pemeriksaan terlihat tanggap dan melihat aksi membuang barang haram yang menjadi alat bukti tersebut. Diduga, narkoba golongan satu itu akan dikonsumsi AZ. “Kami perhatikan dari gelagatnya, kita curiga dia berupaya menghilangkan alat bukti, dan setelah kami interogasi akhirnya dia mengakui perbuatannya. Dia mengaku sabu yang dibawanya itu akan dikonsumsi bersama rekan - rekannya di salah satu kos - kosan,” tambahnya.

Selain menggelandang terduga pengguna narkoba, jajaran Polres Mataram juga meringkus sejumlah pemuda yang membawa minuman keras. Diduga, para pemuda yang membawa miras ini akan berpesta bersama rekan - rekannya. (met)

Pemerintah Prioritaskan 12 RUU Jakarta (Suara NTB) Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly, Kamis, telah menyampaikan 12 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi prioritas pemerintah agar dapat dibahas dan disahkan DPR pada tahun 2015.

Kesemua RUU yang diajukan oleh pemerintah mencoba agar lembaga kementerian tidak memperhatikan ego sektoral masing-masing, tapi mementingkan kepentingan hukum nasional.

Dari 12 RUU itu, prioritas tertinggi diberikan kepada RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menteri Yasona menjelaskan bahwa RUU KUHP, yang diprakarsai oleh Kementerian Hukum dan HAM, menjadi prioritas teratas karena Indonesia tidak ingin selama-lamanya diatur oleh hukum Belanda.

Pembahasan RUU KUHP tidak terselesaikan di masa jabatan DPR periode 2009—2014. (Baca komentar anggota dewan tentang ini) Berikut adalah 12 RUU yang menjadi prioritas pemerintah berdasarkan nomor urutnya: 1. RUU KUHP (prakarsa KemenkumHAM) 2. RUU tentang Merek (prakarsa KemenkumHAM) 3. RUU tentang Paten (prakarsa KemenkumHAM) 4. RUU tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (prakarsa Kementerian Komunikasi dan Informatika) 5. RUU tentang Rahasia Negara (prakarsa Kementerian Pertahanan) 6. RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (prakarsa Kementerian Keuangan) 7. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (prakarsa Kementerian Keuangan) 8. RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (prakarsa Kementerian Keuangan) 9. RUU tentang Perkoperasian (prakarsa Kementerian Koperasi dan UKM) 10. RUU tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (prakarsa Kementerian Tenaga Kerja) 11. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (pengganti UU No. 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) (prakarsa Kementerian Keuangan) 12. RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan (prakarsa Kementerian Kesehatan).

Selain usulan dari pemerintah, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sareh Wiyono menyatakan terdapat 84 usulan RUU dari Komisi-komisi di DPR. “Total keseluruhan sekitar 126 RUU karena ada masukan-masukan dari organisasi, masyarakat,” kata Sareh di Gedung DPR RI, Jakarta. (ant/bali post)

(ant/bali post)

BERANTAS KORUPSI - Sejumlah model yang tergabung dalam Aliansi Save Indonesia membawa foto Ketua KPK Abraham Samad ketika unjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/1). Mereka meminta KPK dan Polri untuk saling bekerja sama dan bersatu dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Izin Operasional Warde Dicabut Sementara

Giri Menang (Suara NTB) Tim pengendalian penertiban perizinan Lombok Barat akhirnya mencabut izin operasional hotel dan restoran Warde bernomor 501.B1.236/BPMP2T-LB/ X/2012 tanggal 16 oktober 2012. Namun pencabutan izin oprasional tersebut bersifat sementara. Tindakan tegas ini dilakukan menyusul pengelola Warde mengoperasikan hiburan karaoke tanpa izin.

Padahal sebelumnya, pihak Pemda melalui Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) dan Satpol PP berali-kali menegur baik lisan maupun tertulis. Bahkan, Satpol PP menyegel hiburan karaoke di hotel tersebut.

“Mulai hari ini (Jumat, red) semua izin oprasional Warde yak-

ni hotel dan restoran kita cabut, pencabutan izin ini bersifat sementara,” tandas Kabid penanaman modal BPMP2T A. Tony Wiryawirawan saat membacakan SK penutupan bernomor 19 tahun 2015 tentang pencabutan sementara izin oprasional hotel dan restoran Warde di hadapan manajemen Warde kemarin.

Dijelaskan, jika pihak Warde selama penutupan sementara yakni selama 1 bulan tidak melakukan oprasional baik untuk hotel, restoran maupun hiburan malam, maka pihak Warde bisa kembali melakukan oprasional untuk hotel dan restoran.

Namun sebaliknya jika dalam

waktu 1 bulan pihak Warde tidak mengindahkan teguran yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang maka izin oprasional hotel dan restoran Warde akan ditutup permanen. “Kalau untuk hiburan tidak boleh sama sekali sampai selanjutnya,” tegas Tony.

Pencabutan izin oprasional hotel dan restoran Warde karena manajemen Warde dinilai menyalahi aturan yakni membuka hiburan malam berupa Kafe dan Karoke, sementara pihak Warde tidak mengantongi izin hiburan malam yakni

Kafe dan dan Karaoke.

Salah seorang menajemen Warde, I Nengah Oka yang menerima tim dari Pemda mengaku menerima keputusan ini.

Ia tidak mau berkomentar banyak terkait hal ini. “Ya saya terima keputusan ini,” tandas Oke. Sementara itu, camat Kuripan Hakam, S.STP yang dikonfirmasi terkait dengan pencabutan izin tersebut mengatakan pihaknya akan mengamankan keputusan pemda, bahkan pihaknya setiap waktu tetap akan memantau kegiatan pihak Warde selama masa waktu 1 bulan ini. (her)

Danrem 162/WB Berikan Bahas Kapolri Pembekalan Ekspedisi NKRI DPR akan Rapat Konsultasi dengan Presiden

Mataram (Suara NTB) Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan digelar di NTB, yang masuk di dalam koridor wilayah 2. Dalam rangka persiapan kegiatan akan dilaksanakan selama empat bulan itu, Kamis (29/1) lalu dilaksanakan pembekalan materi peserta, langsung oleh Danrem 162/WB Kolonel Arh. Kuat Budiman, S.IP. Kegiatan bembekalan berlangsung sejak Kamis hingga tanggal 1 Februari itu, diikuti oleh Dandim jajaran Korem 162/WB, perwakilan FKPD Kabupaten dan Kota, Kepolisian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Basarnas, Mahasiswa serta instansi terkait lainnya. Karena banyaknya pihak yang terlibat, persiapan dalam bentuk pembekalan itu dirasa sangat penting. “Mengingat kegiatan ekspedisi ini snagat penting, karena memiliki target atau tujuan seperti, meningkatkan potensi pertahanan nasional, meningkatkan wawasan kebangsaan,”

. (Suara NTB/penrem)

POSE - Danrem 162/WB Kolonel Arh. Kuat Budiman pose bersama jajarannya di sela sela rangkaian pembekalan ekspedisi NKRI kata Danrem dalam sambutannya.

Tujuan lain dari kegiatan, meningkatkan pelayanan kesehatan dan bahkti sosial.

Meningkatkan dan meneliti segala potensi sumber daya alam, membangkitkan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Memberikan teladan kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian alam melalui pro-

gram green, clean and health.

Bahkan sektor pariwisata dibidk dalam program ekspedisi ini, dengan meningkatkan akses perhubungan dan komunikasi, mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi masyarakat.

Serta membangun infrastruktur di pedalaman daerah terpencil dan terisolir. “Saya berharap seluruh Instansi terkait yang ada diwilayah NTB dapat membantu setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga hasil yang diperoleh nantinya akan membawa manfaat bagi masyarakat yang ada diwilayah NTB,” harap Danrem. (ars/*)

Jakarta (Suara NTB) – Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan lembaganya akan melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo pada Senin (2/2), salah satu yang akan dibahas terkait Kepala Kepolisian RI. “Nanti Senin (2/2) ada rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan Presiden, nanti coba kami tindak lanjuti (permasalahan Kapolri),” kata Setya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan sampai saat ini belum ada surat pengajuan nama Kapolri baru dari Presiden yang masuk di meja pimpinan DPR RI. Setya berharap masyarakat sabar menunggu mengenai langkah apa yang akan dilakukan Presiden Jokowi.

“Kita sabar menunggu saja karena itu hak prerogatif Presiden, kita sabar menunggu apa yang akan dilakukan Presiden,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan DPR akan mengadakan rapat konsulta-

(ant/bali post)

Setya Novanto

si dengan Presiden Jokowi pada Senin (2/2) sore di Istana Negara. Rapat konsultasi itu menurut dia membahas berbagai hal seperti KPK-Polri dan PT Freeport.

“Kami tidak bicara orang perorang namun berbicara mengenai tugas DPR saja,” katanya. (ant/bali post)

Pemerintah Tetap Eksekusi Mati ’’Bali Nine’’ Jakarta (Suara NTB) Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan eksekusi mati terhadap terpidana kasus narkoba asal Australia akan berjalan terus sesuai rencana, sekalipun diprotes rakyat negara itu. “Kita tetap akan jalankan hukum yang berlaku di negeri kita. Saat grasi mereka ditolak presiden, maka hukuman mati otomatis jalan terus,” kata Jusuf Kalla kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Jumat.

Wapres mengakui Duta Besar Australia untuk Indonesia sudah bertemu dengannya untuk memohon keringanan dua terpidana mati. “Namun, kita jelaskan bahwa hukuman mati

tetap akan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku dan mereka memahami,” tutur Kalla. Kalla mengatakan sebenarnya hukuman mati adalah hal biasa, mengingat sejumlah negara maju pun menerapkan hukuman itu.

“Kecuali di Eropa, hukuman mati masih dijalankan seperti di Singapura, Malaysia, bahkan Amerika Serikat sekalipun,” kata wapres.

Lima terpidana mati kasus narkoba telah dieksekusi di lapangan tembak Limusbuntu yang berdampingan dengan Pos Polisi Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Minggu (18/1) pukul 00.30 WIB.

Kelimanya adalah Ang Kim Soei (62) warga negara Belanda, Namaona Denis (48) warga negara Malawi, Marco Archer Cardoso Mareira (53) warga negara Brasil,Daniel Enemua (38) warga negara Nigeria dan Rani Andriani atau Melisa Aprilia (38) warga negara Indonesia. Selanjutnya dua warga negara Asustralia yang dikenal “Bali Nine”, Myuran Sukumarandan Andrew Chan, segera dieksekusi mati setelah grasinya ditolak Presiden Joko Widodo.

Ada 64 terpidana mati yang akan dieksekusi dan eksekusi dilakukan setiap bulan. (ant/bali post)

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 31 Januari 2015

Halaman 9

CERPEN

Nafsah dan Ingatan Tentang Peci Mikyal Fatonah Nafsah memandang ke Utara, ke arah jendela kamar rumah sakit yang terbuka lebar. Di luar begitu gelap, ia pun menebak-nebak, sudah datangkah waktu Magrib? Ia bingung, sebab tak terdengar bunyi azan. Di luar memang gelap, tapi itu karena jejak mendung yang tertinggal sejak sore menyisakan pekat.

Sialnya, tidak ada jam dinding di ruang 13 ini sebagai petunjuk, yang ada hanya tumpukan botol infus cadangan dan suaminya yang tentu saja tak berdaya karena dijejali bermacam slang.

SETELAH menutup jendela, pelan-pelan Nafsah beranjak. Ia buka pintu dan keluar untuk bertanya di kamar sebelah, mungkin ada yang bisa memberitahunya pukul berapa saat ini. Namun, sial lagi, seorang perempuan di kamar sebelah pun tak jauh rupa dengan dirinya. Sama-sama tua dan keriput, dan tak pula paham soal waktu. Syukurnya, Nafsah melihat seorang lelaki keluar dari ruang 18, tepat di depan pintu yang sedang ia pegangi gagangnya dengan gemetar.

“Maaf, Nak. Boleh saya tahu pukul berapa sekarang?” suara Nafsah terdengar serak.

Yang ditanya awalnya bingung.

Tapi, setelah menyadari tak ada orang di luar ruangan selain ia dan Nafsah berdaster kusam, maka lelaki itu menjawab juga.

“Pukul 18.20, Nek. Hampir setengah tujuh.”

“Berarti sudah azan Magrib, ya?”

“Nah, kurang tahu juga, Nek,” jawab si lelaki sambil mengangkat bahu, lantas pergi.

Nafsah heran, mulutnya sedikit terbuka mendapat jawaban seperti itu. Sebab, ia lihat lelaki itu berpeci. Berdasarkan pengalaman Nafsah, pertanyaan yang ia ajukan tak sulit bagi orang-orang berpeci macam lelaki itu. Apa yang Nafsah tanyakan tidak berbeda dari sebuah kebutuhan yang tidak akan pernah ditinggalkan, dan sayangnya seorang lelaki berpeci kini terbukti tidak tahu. Apakah sekarang peci yang melekat di kepala hanya sebagai pelengkap pakaian semata?

Berfungsi sebagai aksesoris saja?

Sungguh berbeda kini dibanding saat Nafsah remaja dulu. Biasanya orang berpeci adalah orang yang sangat dihormati. Tak pernah kekurangan pujian. Selain berpenampilan layaknya pahlawan macam Soekarno, dengan berpeci, seorang lelaki juga dapat ditebak sebagai anak santri yang kehadirannya lebih dihormati daripada kehadiran seorang kadus. Sebab, mereka yang berpeci, saat itu, dianggap sebagai orang yang berilmu dan beriman. Malah sangat beriman, sehingga setiap ia menghakimi orang lain selalu tampak benar saja.

Hal lainnya yang tak kalah menakjubkan dari mereka yang berpeci, setiap orang tua seperti berlomba menyerahkan anak perempuannya untuk dinikahi. Ada kebanggaan tersendiri yang tak bisa dilukiskan oleh orang tua manakala memiliki menantu lelaki berpeci, meskipun sawah mereka kerap digadai bahkan sampai dijual untuk—katanya—menguliahkan sang menantu berpeci ke tanah Arab.

Semua itu dilakukan para mertua demi mendengar sepotong Firman Tuhan yang dibacakan oleh menantu mereka jika kelak pulang dari tempat kuliah yang jauh itu. Tiap bacaan membuat orang tua, mertua, dan istri juga anak-anak mengangguk-angguk, takjub, walau tak satu

(TS Lan)

pun paham apa maksudnya. Begitulah istimewanya sebuah peci ketika Nafsah masih remaja.

Sekarang? Ia tak lagi yakin. Begitu tersadar dari pikirannya sendiri, Nafsah sudah tak melihat lelaki berpeci itu. Ia masuk dan berbisik di telinga suaminya yang tak berdaya, entah didengar atau tidak.

“Pak, aku wudhu dulu, ya. Sebentar lagi aku kembali. Sebentar saja.”

Nafsah mengusap pipi suaminya. *** Seumur hidupnya sebagai istri, inilah pertama kalinya Nafsah menggenggam tangan suaminya begitu lama. Ia seperti mendengar lagi kata-kata mendiang ibunya tentang keharusan perempuan menerima dan menunggu.

“Kita, perempuan di Lombok ini harus berbakti pada suami. Kita harus menunggu dan menerima.”

“Mengapa,” Nafsah yang masih remaja ingin tahu pula alasannya.

“Yaaah…karena kita perempuan.”

“Tapi, mengapa, Bu?”

“Terimalah,” Ibu mengusap rambut Nafsah, “Sekarang ambilkan bakul nasi. Nasinya sudah masak.”

Nafsah tahu, itu berarti tak boleh lagi ada pertanyaan. Bahkan tak boleh lagi ada bantahan. Dan memang tak ada kesempatan untuk membantah manakala Nafsah dinikahkan dengan seorang lelaki berpeci, yang kemudian di dalam kehidupan rumah tangganya selalu membawa nama Tuhan untuk menyalahkan istrinya sendiri. Menyalahkan Nafsah atas ada dan tiadanya kesalahan yang ia perbuat. Tahulah ia apa maksud ibunya dengan sebenar-benarnya menunggu dan menerima. Menunggu dan menerima untuk disalahkan.

Peci. Mau tak mau Nafsah jadi ingat pula pada lelaki berpeci tadi yang tak tahu tentang waktu salat.

Lalu bayangan suaminya yang marah besar sampai menampar-nampar begitu Nafsah kedapatan mengambil upah mencuci di rumah tetangga tanpa persetujuan suami. Itu dilakukan Nafsah karena suaminya tak pernah memberi uang belan-

ja sebab terlalu sibuk mengurus umat yang tersesat. Padahal, jalan hidup yang dirasakan Nafsah saat itu tak hanya tersesat oleh ideologi suaminya, tapi juga tersesat dan melarat karena tak punya apa-apa selain seorang anak lelaki yang merengek kelaparan pada suatu pagi yang basah. *** “Kamu masih saja memakainya.”

“Sudah biasa, Bu.” “Tapi pakai saja sesuai fungsinya, di tempat yang seharusnya.”

“Mana bisa begitu, Bu. Ini sudah seharusnya.”

“Ya, bisa. Kamu kan laki-laki!”

Nafsah membentak anaknya yang sekarang sudah tak kelaparan lagi, tapi sayang sekali mengikuti jejak ayahnya, berpeci!

“Husssh… Bapak tidur, Bu,” mata anaknya membelalak sambil meletakkan telunjuknya yang kurus di depan mulut. Seolah sangat takut jika bapaknya bangun dari ketidakberdayaan.

Nafsah menutup mulut, lantas mengulangi lagi bentakannya, namun dengan cara berbisik. “Ka-mu kan la-ki-la-ki,” sambil membuka mulut lebar-lebar dan memperlihatkan giginya yang ompong satu-dua.

“Ibu kok tidak suka anaknya alim begini.”

Nafsah terpana. Betapa enteng anaknya menganggap diri seorang alim hanya karena sebuah peci melekat seperti gurita di kulit kepalanya.

“Nah, ini. Ini yang aku tidak suka. Kamu tahu darimana kalau dirimu alim?”

“Ya, tahu saja. Ini kan biasanya cara orang alim membawa diri,” si anak menyapukan tangan, menunjukkan apa yang ia pakai.

“Yang pantas menyebut dirimu alim itu bukan kamu, tapi orang lain.”

“Teman-teman, tetangga, orang yang tak dikenal pun menyebut saya alim. Lagi pula, memangnya Ibu tahu alim itu apa?”

“Ya, tahu. Alim itu kan berilmu.”

“Nah, saya kan pernah sekolah, Bu. Jadi sudah pasti berilmu.”

Nafsah terpana dua kali, tapi juga ngeri melihat anaknya begitu berani. “Kamu tidak pantas bilang begitu. Begitu mengatakan dirimu alim, sebenarnya saat itulah kamu sudah tidak alim lagi, tidak berilmu! Sebab kesombongan masuk dan mengendap di dalam pecimu itu!”

“Husssh… Bapak nanti bangun.”

Nafsah menutup lagi mulutnya untuk kedua kali.

“Mengapa Ibu tidak suka saya memakai peci setiap hari.”

“Kamu tidak sadar. Bukan lagi setiap hari peci itu kamu pakai, tapi setiap saat. Bahkan saat tidur pun masih kamu pakai juga. Kalau tidak ibu ingatkan, hampir beberapa kali kamu bawa peci itu ke kamar mandi. Kamu mau mengedan dalam pecimu?!”

“Bapak tidak suka saya membuka peci.”

“Jadi kamu dari awal pakai peci bukan karena butuh dan tahu fungsinya? Tapi karena takut pada bapakmu, yang sekarang kamu lihat pakai matamu sudah tidak berdaya lagi.”

Nafsah tidak memberi kesempatan pada anaknya untuk berbicara lagi. “Lantas, pada bagian mana kamu menganggap diri berilmu?

Seorang yang alim? Sementara tanpa bertanya dan mengkaji kamu menurut saja dipaksa memakai peci. Kalau disuruh makan kotoran tanpa tahu baik dan buruknya bagi lidah, tenggorokan dan perutmu, apa masih kamu makan juga tanpa mencari tahu? Kamu itu laki-laki, kesempatanmu untuk berpendapat terbuka lebar. Kalau perkara peci saja kamu tidak bisa melawan, apalagi yang lain?”

Begitu anaknya hendak membuka mulut, cepat-cepat Nafsah menyerbu. “Ibu tidak melarang kamu memakainya. Pakailah ketika salat atau pergi mengaji, tapi tidak harus setiap menit barang ini berada di atas kepalamu. Ini cuma benda biasa seperti baju dan celana, yang tanpa kau pakai pun Tuhan tahu cara memberimu pahala.”

Nafsah garang dan meradang.

Dadanya yang rata dimakan usia naik turun. Ia sesak dengan kalimatnya sendiri yang telah lama diperam dalam kepala yang sudah beruban.

“Bu, saya bercanda. Saya tahu kapan harus memakainya. Saya paham. Saya memang memakai peci bukan karena butuh, bukan pula karena bapak, tapi karena Ibu. Nafsah menatap anaknya perlahan. “Sebab jika saya menolak memakainya, Bapak akan menampar-nampar Ibu seperti suatu pagi yang basah di saat saya merengek kelaparan.”

Selong, hari terakhir di bulan Desember 2014

Mikyal Fatonah, pengajar di SMAN 1 Selong.

PUISI

Iin Farliani

Nissa Rengganis

Aku dan Kata

Rengganis

Romusha

aku tak dapat menjangkau yang lebih tinggi dari tinggi maka kata dan aku berlomba mencari tempat yang pasti demi mengurutkan makna yang rancu ini aku melihat mereka yang berbadan kembar dengan puisinya berkaca dan tahu aku tak sama malu melihat mukaku yang itu-itu juga kata yang melenggok naik di belakangnya

/1/ Dendam dan amarahku datang dari masa lalu. Menjelma dongeng kanak-kanak di tempat tidurmu kelak. Ratusan ribu hari aku terkepung sunyi. Menanggung rindu yang kupikul sendiri Kisah cintamu yang ganas telah menyeretku tersesat di hutan-hutan lebat. Menyusuri tanjakan berbatu penuh luka. Membangkitkan orang-orang dari istirahnya. Taman bunga tumbuh dari bangkai tengkorak dengan lobang di dada, kepala, dan mata cekung penuh kesedihan.

Amis darah, sungai darah adalah tinta yang kelak melukis wajahmu

Di kereta Aku menaruh curiga pada banyak orang Apa yang mereka bawa Sebuah harapan? Impian?

Atau sekedar tumpukan yang bebal

sementara mereka sesuka hati mengganti topeng muka sendiri yang tercerabut dari puisi Mataram, 18 November 2014

Aku dan Kata 2 aku tahu jarum jam itu menipuku ia memutar malam lebih cepat menunda penaku bergerak baru tiba pada satu kata, aku tak percaya mengapa sukar menerbitkanmu sementara warna dalam kepala berlomba mencedera aku dan kata adalah sepakat janji yang lupa pada pertemuannya Mataram, 18 November 2014

/2/ Itukah kau repatmaja, lelaki yang dikutuk setia menjaga taman istirah atas penebusan dosa memetik kemolekanku. Matamu yang membangkitkan gairah perempuanku. Mata yang lebih risau dari nyala api pembakaran shinta. Mata penuh saksi keberanian amba membakar tubuhnya. Panas api. Gigir luka. Dendam beranak pinak menjadi sebab hutan pinus dan savanna habis terbakar oleh amarahku.

Kini, bunga warna-warni menjelma semak belukar.

Tanah gersang. Sumur tanpa air. Daun mengering seperti ranting Edelweis sang abadi; kesetiaan kini telah luruh dari persembunyiannya /3/ Asing angin. Gigil dingin. Terimalah aku, brawijaya. Yang telah menyimpan beragam musim. Menempuh ribuan kilo sunyi pada bukit-bukit tandus. Pada lorong-lorong goa kedap suara Brawijaya, jemputlah aku yang kini telah tumbuh mekar jelita melebihi berjuta bunga yang kau bangun dari keangkuhanmu Brawijaya, ribuan kali aku menyelamatkanmu dari maut yang berjatuhan di punggungmu. Dari rasa malu yang kerap tumbuh di kepalamu /4/ Ketahuilah daun-daun yang berjatuhan dari pohon-pohon tak bernama itu adalah air mataku Jogja, 2014

Iin Farliani lahir di Mataram, 4 Mei 1997.

Sedang berusaha menuntaskan studi di kelas akhir SMAN 2 Mataram.

Lelaki di depanku Matanya menengok ke arah jendela Kita tahu, diluar hanya hitam Rumah-rumah menjerit kesepian Bukankah tak perlu kita memberi nama pohon-pohon sepanjang jalan Yang nampak kian menghitam?

Bukankah kita sekedar orang-orang bergegas Orang-orang simpang jalan yang mengemasi kepedihannya Ke tempat tak beralamat Lelaki di depanku terus menengok ke arah jendela Padahal kita tahu, disana hanya ada jalan panjang Jalan sepi penuh bayang para romusha Wajah penuh dendam, tubuh penuh legam Darahnya adalah hitam yang melukis jendelamu Di kereta Aku kerap merasa berdosa Duduk manis di atas tumpukan jasad romusha Peluitnya seperti jeritan yang terus melengking Membawaku pada masa lalu yang berkejaran Pada romusha Ribuan tubuh yang tertidur lama Serupa dongeng. Serupa bayang-bayang Aku curiga apakah lelaki di depanku yang terus menengok ke arah jendela adalah seorang romusha?

Jogja-Cirebon, 2014

Nissa Rengganis lahir di Cirebon, 8 September 1988. Menyelesaikan pascasarjana Hubungan Internasional di UGM.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 31 Januari 2015

Halaman 10

Siswa Terlambat

Kepala SMKN 2 Mataram Minta Tidak Salahkan Sekolah

Latih Siswa Disiplin

Mataram (Suara NTB) Menyusul pengakuan para siswa yang terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram saat jam belajar, Kamis (29/1) lalu, pihak sekolah pun angkat bicara. Pihak sekolah geram dan membantah tuduhan para siswa yang dialamatkan terhadap sekolahnya masing-masing.

Sebelumnya, para siswa dari beberapa sekolah ternama di Kota Mataram itu meSngaku terpaksa keluyuran di luar jam sekolah disebabkan gerbang sekolah ditutup dan tidak dikasih masuk sekolah, karena terlambat.

Kepada Suara NTB, Jumat (30/1), Kepala SMKN 2 Mataram Drs. Sahnan membantah tuduhan para siswanya itu.

Kata dia, gerbang di tutup disebabkan berdasarkan aturan harus ditutup bagi siswa yang terlambat di luar batas toleransi yang diberikan sekolah.

Aturan itu berlaku bagi semua siswa sebagai tata tertib yang harus diikuti oleh para siswa.

“Sekolah punya aturan tata tertib, jam berapa masuk pulang diatur semua,” katanya.

Di SMKN 2 Mataram set-

iap hari, dari pukul 07.15 para siswa sudah harus berada di kelas untuk mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM.) Sementara bagi yang terlambat diberikan toleransi sampai 15 menit. Sehingga jika ada siswa yang datang terlambat di atas waktu toleransi yang ditetapkan tersebut, berarti gerbang harus ditutup.

Toleransi diberikan dengan pertimbangan macet di jalan dan kendala teknis lainnya selama dalam perjalanan.

“Nah, kalau sudah lebih dari jam itu mereka tidak ada niat untuk sekolah. Itu alasan untuk bela diri saja. Tidak ada sekolah yang inginkan anaknya rugi, tapi memang mental anak inilah yang harus kita benahi. Mental tidak bertanggung jawab terhadap aturan

“Sekolah punya aturan tata tertib, jam berapa masuk pulang diatur semua”

yang dibuat, mereka selalu cari pembelaan diri,” ujarnya.

Lebih jauh Sahnan mengaku, faktor yang menyebabkan anak sering terlambat adalah tidak terbangunnya kebiasaan tertib yang dibawa sejak dari rumah dan lingkungan sekitar. Alhasil, anak membawa kebiasaan itu sampai ke sekolah yang berakibat ada anak yang datang terlambat.

Untuk itu, sejak mengetahui ada siswanya yang terjaring razia, Sahnan mengaku sudah memanggil orang tua siswa bersangkutan agar diketahui dan mendapatkan pembinaan serta pengawasan intensif dari mereka. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh pihak sekolah yaitu melalui kegiatan imtaq, pada saat upacara, melalui wali kelas

Sahnan masing-masing, pamflet dan lain sebagainya.

“Itu siswa kelas X dan XI. Orang tua mereka sudah dipanggil agar kita kontrol bersama-sama. Kesimpulan sementara, ini bukan kesalahan sekolah, karena sekolah sudah sangat maksimal membina dan terencana dengan baik. Kalau ada siswa yang ngaku tidak dikasih masuk, karena terlambat satu menit, saya pastikan anak itu bohong,” ujarnya.

Ia pun meminta agar masyarakat tidak terlalu

membesar-besarkan masalah ini. Karena jika dilihat secara objektif, dua orang siswa yang terjaring razia itu merupakan fenomena wajar di tengah-tengah 1.400 siswa SMKN 2 Mataram saat ini.

“Ini wajar ada satu dua orang yang tidak baik, bagi saya itu wajar ada surga ada neraka. Kita sudah optimal dan maksimal berbuat, ya tentu itu kita tingkatkan lagi. SMK 2 lagi apes saja, tapi kalau mau, Satpol PP turun razia setiap hari. Pasti banyak sekolah yang kena,” tandasnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

KEBIJAKAN menutup gerbang di sekolahsekolah direspon positif Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM) H. Adnan Muchsin. Katanya, menutup gerbang pada saat jam kegiatan belajar mengajar di mulai diperuntukkan melatih disiplin siswa. untuk itu, semua siswa harus taat melaksanakan aturan tersebut.

Kata dia, bersikap disiplin di sekolah penting ditanamkan terhadap peserta didik sejak dini. Melalui kebijakan itu, siswa dapat tertib masuk kelas. “Pada masing-masing sekolah itu ada tata tertib untuk guru dan siswa masuk sekolah. dari dulu gerbang sekolah ditutup Satpam kalau sudah jam belajar.

Siswa tidak boleh keluar masuk tanpa alasan,” ujarnya, Jumat (30/1).

Akan tetapi kata Adnan, jika ada siswa yang datang terlambat, sekolah harus terlebih dulu memberikan kesempatan kepada anak untuk menjelaskan sebab keterlambatan mereka.

“Kalau terlambat datang harus ada alasan yang jelas.

Ini semua untuk mendidik disiplin.

Sekolah itu kan tempat belajar, kembali lagi Tatib tadi apa semua diatur disana? Ya kalau ada alasan yang jelas keterlambatan siswa, mestinya ada toleransi , jangan sampai anak-anak dirugikan,” ujar mantan Kepala SMAN 1 Mataram ini. (dys) H. Adnan Muchsin

SMAN 1 Sukamulia Ajak Siswa Cintai Tanaman

UN Berbasis Komputer Diterapkan di Sekolah Perintis Jakarta (Suara NTB) – Ujian berbasis komputer atau Computer Based Test (CBT) sudah diujicobakan oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud sejak tahun lalu dalam UN 2014.

Tahun 2015 ini CBT akan diselenggarakan lebih luas lagi dengan memilih sekolah-sekolah piloting atau sekolah perintis. Kemendikbud telah memilih 862 SMA/SMK sebagai sekolah perintis CBT untuk diverifikasi kesiapannya oleh dinas pendidikan provinsi.

“Tidak semua sekolah boleh menyelenggarakan UN berbasis komputer,” ujar Kepala Puspendik, Nizam sebagaimana dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Jumat (30/1).

Nizam mengatakan, daftar sekolah perintis yang terdiri dari 862 sekolah sudah diberikan Puspendik ke Dinas Pendidikan Provinsi beberapa waktu lalu. Selanjutnya, dinas pendidikan provinsi akan melakukan verifikasi terhadap sekolah-sekolah itu di wilayahnya masing-masing. Hasil verifikasi akan diserahkan ke Puspendik paling lambat Jumat kemarin.

Sekolah perintis pelaksana CBT, ujar Nizam, harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan Puspendik. Persyaratan tersebut salah satunya adalah ketersediaan komputer. Rasio minimal antara jumlah siswa peserta UN dengan jumlah komputer adalah 1:3. “Jadi satu komputer untuk tiga anak. Satu banding dua lebih baik. Satu banding satu lebih baik lagi,” ucap Nizam.

Syarat lain adalah sekolah perintis harus memiliki server yang baik, misalnya memiliki memori cukup untuk menyimpan data dari pusat. Hal-hal itulah yang akan diverifikasi dinas pendidikan provinsi sebelum Kemendikbud memutuskan nama-nama sekolah yang akan menjadi sekolah perintis UN dengan CBT. Setelah proses verifikasi selesai, Kemendikbud akan melakukan instalasi aplikasi CBT di server sekolah perintis.

“Kemudian guru TIK dan pranata komputer di sekolah dilatih. Setelah semua siap, gurunya siap, hardware-nya siap, software-nya siap, nanti try out siswa kelas 3 seluruhnya dilakukan dengan CBT,” kata Nizam.

Try out akan dilakukan dua kali. Pertama, pada minggu ke-3 dan ke-4 Februari 2015. Try out bertujuan melatih siswa agar terbiasa menggunakan komputer, sekaligus untuk evaluasi apakah sistem dan infrastruktur sudah siap. Audit terhadap try out pertama itu akan dilakukan pada minggu pertama Maret 2015. Selanjutnya try out kedua akan berlangsung pada minggu ke-3 dan ke-4 Maret 2015.

Penggunaan CBT, ujar Nizam, rencananya akan berlangsung di semua sekolah. Namun menyadari adanya perbedaan fasilitas dan infrastruktur di setiap daerah, pelaksanaan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Kemendikbud pun telah menyiapkan berbagai persiapan agar nantinya CBT dapat dilaksanakan di semua sekolah. (ham)

LANGGAR - Dengan alasan terdesak dan terburu-buru, banyak orang tua mengabaikan keselamatan berkendara di jalan raya. Apalagi, saat mengantar anak untuk bersekolah pada pagi hari. Meski mengerti aturan, oknum PNS di Lombok Barat ini contohnya. Tampak, oknum PNS yang bertugas di salah satu instansi di Lombok Barat sedang membonceng dua anaknya saat pergi ke sekolah beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/ham)

SMAN 1 Sikur Tingkatkan Keterampilan Siswa Selong (Suara NTB) – SMAN 1 Sikur Kecamatan Sikur Lombok Timur (Lotim) terus berupaya meningkatkan kemandirian siswa dengan memberikan berbagai keterampilan melalui mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. ”Ini sebatas pembelajaran saja. Akan tetapi, siswa kita di sini banyak yang berpotensi dengan berbagai keterampilannya,” terang Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 1 Sikur, Lalu Muhammad,S.Pd beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, penerapan pengasahan keterampilan siswa itu merupakan tahun ke empat, bahkan banyak di antara alumni SMAN 1 Sikur yang sudah mandiri. Menurut dia, upaya tersebut diharapkan mampu memberikan bekal kepada para siswa agar mampu lebih mandiri sekaligus dalam upaya menumbuhkembangkan berbagai usaha kecil di kawasan itu yang disesuaikan dengan potensi sum-

ber daya alam di sekitar tempat tinggal para siswa. Apalagi, SMAN 1 Sikur berada jauh dari pusat keramaian kota.

Diyakininya, ke depan upaya dari pihak sekolah ini akan berguna jika para siswa tidak mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, harapnya, siswasiswa yang keluar dari SMAN 1 Sikur bisa mandiri dan tidak

menjadi orang pengangguran yang tidak memiliki keterampilan maupun keahlian apapun. “Dulu siswa kita pernah membuat tas dari daun lontar dan beberapa keterampilan lainnya seperti taplak meja, tempat tissu dan lainnya, sehingga keterampilan-keterampilam yang mereka miliki bisa ia terapkan jika keluar dari sini,” harap Muhammad. (yon)

Kamus Disabilitas Diluncurkan Surabaya (Suara NTB) – Universitas Negeri Surabaya (Unesa) meluncurkan kamus bahasa terkait disabilitas, dalam forum International Seminar on Special Education (ISSE) 2015, di Gedung Pendidikan dan Profesi Guru Unesa, Kamis lalu.

“Kamus itu merupakan kamus isyarat dan simbol untuk memudahkan komunikasi antara penyandang disabilitas dengan masyarakat umum,” kata dosen Pendidikan Luar Biasa dan Manajemen Pendidikan Unesa, Dr. Mudjito Ak MSi. Setelah berbicara dalam forum itu, Mudjito menjelaskan, kamus bahasa disabilitas itu hasil penelitian tim Unesa dipimpin Dr. Budiyanto, MPd, itu bersama Open University Milton Kyne UK sejak 2012,” katanya. “Fakta seperti itu ternyata sudah dikenal di Inggris, sehingga di sana ada kamus isyarat dan simbol yang dikenal dengan Signalong,” kata dia.

Akhirnya, kamus bahasa disabilitas di UK itu

dikembangkan menjadi Signalong Indonesia untuk disesuaikan dengan kultur Indonesia, bahkan isyarat yang semula berupa abjad itu pun sudah dikembangkan dalam bentuk simbol (gambar).

“Tahun 2013, tim peneliti sudah menyelesaikan satu buku yang memuat 400 isyarat, lalu pada 2014 dikembangkan buku dengan simbol yang menggambarkan pesan dari isyarat itu, sehingga proses komunikasi akan lebih mudah lagi dengan adanya simbol,” katanya.

Hal itu dapat dilihat dari hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) 2009. Kelompok usia anak antara 0-6 (TK) tahun jumlahnya mencapai 28.545.567 yakni 28.457.483 anak normal dan 88.084 anak difabel.

Untuk anak dengan usia 7-12 (SD) tahun mencapai 26.855.130 anak, yakni 26.695.472 anak normal dan sisanya sebanyak 159.658 anak difabel. Untuk usia 13-15 (SMP) ada 12.795.102 anak, yakni 12.688.137 anak normal, dan 106.965 anak berkebutuhan khusus. (ant/bali post)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 berkontribusi sama dengan Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Persatuan Guru Repub- guru berstatus PNS. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Rekomendasi kelima lik Indonesia ingin me1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ngusulkan Undang-Undang adalah memberikan kesem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tentang Perlindungan Guru patan kepada guru-guru 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 agar tenaga pendidik nya- honorer untuk ikut serti1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 man dan terlindungi serta fikasi, terutama yang tidak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tidak was-was dalam me- terakomodasi dalam selek1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 si guru honorer K2 menjadi ngajar siswanya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 “Undang-undang (UU) itu CPNS. “Kelima rekomen1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kami akan usulkan, bukan dasi itu merupakan poin1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 untuk menandingi UU ten- poin dan intisari dari 11 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tang Perlindungan Anak, tapi rekomendasi yang kami 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 memberikan kenyamanan sampaikan pada Konferen1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kepada guru yang melaksan- si Kerja Nasional PGRI di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 akan tugas kegiatan belajar- Padang,” ujarnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Ali Rahim mengatakan mengajar di sekolah,” kata 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Ketua PGRI NTB Drs. H. Ali Pengurus Besar PGRI seg1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 H. Rahim, di Mataram be- era membentuk tim pem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 buat naskah akademik terberapa waktu lalu.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Ia mengatakan, keingi- kait usulan membuat UU 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 nan mengusulkan UU ten- tentang Perlindungan Guru.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Hasil kajian akademik tang Perlindungan Guru 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tentang UU Perlindungan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tersebut merupakan salah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 satu dari lima rekomenda- Guru tersebut akan diser1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 si hasil Konferensi Kerja ahkan bersama dengan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Nasional PGRI seluruh empat rekomendasi lainnya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 provinsi di Indonesia, yang kepada Presiden, Ketua 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 digelar di Padang, Sumat- DPR, Ketua MPR, Menteri 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 era Barat tanggal 23-26 Pendidikan dan Kebu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dayaan, Menteri Agama, Januari 2015.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Menteri Keuangan, MenEmpat rekomendasi lain1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 nya adalah melakukan kajian pan-RB, dan Menteri 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta Badan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Pendayagunaan Aparatur Kepegawaian Negara.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Ia berharap keinginan Negara dan Reformasi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Birokrasi (Permenpan-RB) agar ada UU tentang Per1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Nomor 16 tahun 2009 tentang lindungan Guru bisa diwu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 judkan agar guru sebagai Kenaikan Pangkat Guru.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Selain itu, merekomen- pencetak generasi penerus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dasikan agar Kemenpan- bangsa bisa terlindungi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 RB dan Badan Kepegawa- dalam melaksanakan ke1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ian Negara bersinergi den- wajibannya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 “Pada prinsipnya guru gan pemerintah provinsi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dan kabupaten kota agar yang memberikan shock ther1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 menerbitkan Nomor Induk apy kepada siswanya, tidak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Pegawai (NIP) bagi guru berniat menghukum, apala1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 berstatus tenaga honorer gi ada unsur balas dendam, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kategori dua (K2) yang lu- karena itu bukan tujuan se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 lus seleksi calon pegawai bagai guru. Untuk itu, keingi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 nan mengusulkan UU Perlinnegeri sipil (PNS).

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 PGRI juga merekomen- dungan Guru murni dari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dasikan agar seluruh guru pemikiran Pengurus PGRI 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 honorer mendapatkan stan- dari 34 provinsi yang me1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dar gaji yang layak secara ngalami masalah yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 nasional, karena mereka sama,” kata Ali Rahim. (dys) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

PGRI NTB Usulkan UU Perlindungan Guru

(Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – SMAN 1 Sukamulia Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus berupaya mengajak siswanya mencintai lingkungan dan tanaman. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menerapkan kegiatan pertanian di sekolah mereka, yakni dengan melakukan budidaya tanaman hias.

Menurut Kepala SMAN 1 Sukamulia Drs. Mahlil Jauhari, adanya budidaya tanaman hias itu, para siswa lebih menaruh perhatiannya kepada lingkungan, termasuk dunia pertanian yang selama ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa.

Kegiatan yang dilakukan oleh TNI dengan melibatkan semua instansi, ujarnya, termasuk dunia pendidikan yang melibatkan langsung para siswa untuk mengenal dunia pertanian sangat disambut baik para siswa. Karena, kegiatan itu bisa menumbuhkan rasa kepedulian siswa kepada lingkungan dan tanaman, bahkan kegiatan itu juga sebagai wahana dalam memperkenalkan siswa kepada dunia pertanian sejak dini.

“Kebersamaan semua instansi dalam mengawal pertanian salah satu langkah dalam mengajak siswa untuk melirik petani, karena yang kaya itu adalah petani,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Salah satu siswi SMAN 1 Sukamulia, Intan Cahaya mengatakan, ia merasa termotivasi adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh TNI yang peduli terhadap petani dan dunia pertanian di Indonesia. Karena itu, aku Intan, selama ini ia hanya mengetahui TNI itu hanya pekerjaannya perang saja. Akan tetapi, sekarang ini TNI sudah menjadi salah satu instansi yang sangat peduli terhadap petani. “TNI saja ngak gengsi, apalagi kita sebagai pelajar,” ujarnya. (yon)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 31 Januari 2015

KONI Tidak Pernah Alergi Kritikan Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB H. Andy Hadianto mengatakan pihaknya tidak pernah alergi dengan kritikan masyarakat olahraga di media. Oleh karena itu wartawan sebagai corong dan penyambung lidah masyarakat diminta tetap memberitakan infomasi terkait kegiatan olahraga di NTB, karena dengan begitu semua infomasi yang terakit dengan olahraga akan tersampaikan kepada masayarakat.

Hal disamapaikan Andy saat acara coffee morning dengan wartawan di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (30/1) kemarin. “Saya ingin menyamakan presepsi dengan wartawan bahwa kita (KONI NTB-red) tidak pernah alergi dengan kritikan di media masa. Saya berharap wartawan harus tetap bisa menjadi corong mayarakat,” ucap Andy yang saat itu didampingi Humas KONI NTB, Dr. Kadri dan Nasrudin Zein dan sejumlah wartawan dari berbagai media masa di NTB. Direktur PT. DMB ini mengibaratkan pers merupakan mata dan telinga masyarakat olahraga dan oleh karena itu semua infomasi yang terkait dengan pembinaan ataupun prestasi olahraga bisa terus diinformasikan. Sehingga dengan pemberitaan tentang perkembangan prestasi olahraga di NTB dapat diketahui masyarakat. Sebagai Ketua KONI NTB, Andy juga mengaku sangat membubutuhkan informasi yang akurat.

Menurut Andy, kritikan dan masukan dari masyarakat juga sangat dibutuhkan oleh KONI NTB dalam menjalankan program pembinaan olahraga. Dia selaku pimpinan KONI NTB tidak akan alergi dengan kritikan masyarakat lewat media.

Lewat kegiatan itu dia juga mengajak insan pers untuk bisa menjalin kerjasama terkait hal pemberitaan kegiatan olahraga . Terutama berita kritikan yang membangun sangat diharapkan oleh KONI NTB untuk dipublikasikan, tentunya dengan mengedepankan fakta dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait dengan informasi tersebut. (fan)

GOR 17 Desember Harus Segera Dibenahi Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB menyoroti kondisi sarana olahraga di GOR 17 Desember Mataram yang mulai menyusut. Khususnya, tribun stadion olahraga sepakbola menjadi hal yang harus dibenahi, karena kondisinya sudah rusak.

“Tolong ajukan anggaran untuk perbaikan tribun, kondisnya sudah rusak dan ditumbuhi ilalang. Kalau sudah diperbaiki nanti dicat yang bagus,” ucap Kasdiono saat meninjau atlet Pelatda Sentralisasi di GOR 17 Desember Mataram, Kamis (29/1).

Pernyataan itu dilontarkan langsung oleh mantan Ketua Umum KONI NTB kepada Koordinator Satuan Tugas (Satgas) KONI NTB, Wibowo Budi Santoso. Dalam kesempatan itu Kasdiono mengingatkan pihak KONI NTB untuk membenahi beberapa sarana yang sudah rusak. Terutama kondisi tribun di stadion sepakbola tampak terlihat kotor karena ditumbuhi ilalang.

Kedatangan mantan Ketua KONI NTB itu memang tidak

diketahui oleh Panitia Pelatda sehingga tak ada sambutan khusus dari panitia Pelatda. Kedatangan Kasdiono di lokasi itu untuk memantau atlet Pelatda Sentralisasi. Namun kondisi arena stadion yang kurang terawat tampaknya membuat Kasdiono kurang nyaman, karena tampak mengganggu pemandangan atlet yang sedang Pelatda.

Tidak hanya tribun yang menjadi sorotan Kasdiono, namun sirkuit Balap Sepeda BMX yang belum rampung dibangun di lokasi GOR juga menjadi sorotan. Dia ingin sirkut BMX yang dibangun dengan uang sumbangan pengurus KONI NTB itu dapat dirampungkan, sehingga sirkuit tersebut dapat digunakan untuk tempat pemusatan latihan atlet BMX.

Kasdiono selaku Pimpinan Komisi V DPRD NTB yang membidangi olahraga atas nama Pemprov NTB mengatakan pihaknya siap merealisasikan anggaran perbaikan sarana olahraga di GOR, dengan catatan pihak KONI NTB harus mengajukan anggaran tersebut.

“Pemprov NTB pasti akan mendukung perbaikan sarana olahraga, sebab Pelatda Sentralisasi ini merupakan program Pemprov NTB dalam meningkatkan prestasi olahraga di kancah nasional,” ucap Kasdiono seraya menambahkan bahwa target pemprov NTB meraih 15 medali emas di PON Jabar 2016.

Menanggapi hal itu Wibowo Budi Santoso sangat gembira, namun demikian Wibowo juga menegaskan bahwa pihak KONI NTB sudah mem-

Chelsea vs Manchester City

Pangeran Ali Bin Al Hussein

Inggris Dukung Pangeran Ali Jadi Presiden FIFA Jakarta (Suara NTB) Asosiasi sepakbola Inggris (FA) secara resmi menominasikan Pangeran Ali Bin Al Hussein sebagai calon Presiden FIFA untuk bersaing dengan Sepp Blatter dan sejumlah kandidat lainnya.

Keputusan untuk mendukung Pangeran Yordania telah disepakati rapat dewan FA kendati anggota direksi juga menyambut baik keputusan FA Belanda yang mencalonkan Michael van Praag masuk bursa calon pemimpin FIFA. Mantan bintang Portugal Luis Figo juga ikut mencalonkan diri, sementara itu mantan pimpinan FIFA asal Prancis Jerome Champagne berharap masuk dalam lima kandidat pemimpin badan sepakbola dunia tersebut.

“Dewan membahas pemilihan Presiden FIFA mendatang dan membahas para kandidat dalam persaingan itu,” kata Greg Dyke pimpinan Asosiasi Sepakbola Inggris seperti dilansir Skysports, Jumat.

“Secara resmi kami sepakat mencalonkan Pangeran Ali dari Yordania tetapi juga mencatat semangat perubahan yang ditawarkan oleh Michael van Praag,” kata Dyke.

“Kami akan menunggu konfirmasi akhir dari FIFA dan berharap semua penilaian sudah masuk pada masa pemilihan tanggal 29 Mei,” katanya.

“Kami telah mengatakan dalam waktu yang lama bahwa pendekatan baru FIFA sangat penting. Saya menyambut baik kesempatan untuk mendiskusikan hal ini pada pekan depan sebelum kami menentukan pilihan,” kata Dyke yang pernah menjabat sebagai pimpinan umum media BBC. (ant/bali post)

London besar dihadapi Pellegrini Sama-sama berlaga dengan mengenai diturunkan atau formasi serupa, yakni 4-2-3-1, tidaknya Frank Lampard melbaik Chelsea maupun Manches- awan mantan klubnya itu. Atter City ingin berebut momen- mosfer bertanding akan benartum di sirkuit Premier League. benar dihadapi Lampard.

Skuat berjuluk The CitiJika Diego Costa benar-bezens asuhan pelatih Manuel nar dikenai sanksi, maka DrogPellegrini akan menyamban- ba kemungkinan bakal tampil gi Stamford Bridge dalam laga sebagai komandan di lini pada Sabtu waktu setempat depan The Blues. Laga melaatau Minggu dini hari nanti. wan City boleh jadi merupaThe Blues memang baru kan laga terbesar selama karisaja bersukacita karena ernya ketika ia kini sudah mampu melaju ke Wembley berusia 36 tahun, sebagaimasetelah menekuk Liverpool dalam pertarungan melelahkan di pertengahan pekan ini.

Hanya saja, tim asuhan Mourinho ini tampaknya akan menjamu City dengan skuad yang pincang. Cejumlah pemain utama mereka terancam tidak akan dapat diturunkan.

Diego Costa yang terancam sanksi larangan bermain akibat menginjak kaki Emre Can di laga melawan Liverpool, dan hingga berita ini diturunkan, ia masih harus menunggu keputusan akhir FA y a n g mendakwanya.

Eden Hazard S e mentara itu, Ivanovic, Filipe Luis dan Cesc Fabregas masih dibekap cedera, meski masih diliputi tanda tanya apakah Mourinho bakal menurunkan ketiga penggawa itu melawan City.

Jika saja Fabregas tidak diturunkan Mourinho maka pilihan jatuh kepada formasi bertahan dengan menurunkan Mikel atau Ramirez. Kedua pemain ini menuai pujian ketika tampil di laga pekan lalu.

Di kubu Manchester City, kondisinya tidak lebih baik.

Gelandang yang menjadi motor serangan City, Yaya Toure dan rekrutan anyar Wilfried Bony tidak dapat diturunkan.

Mereka harus memperkuat timnas Pantai gading dalam ajang Piala Afrika.

Kompany dan Aguero juga terus berjuang keluar dari terkaman cedera. Ini yang menjadi pekerjaan rumah bagi Manuel Pellegrini. Eliaquim Mangala perlu ekstra kerja keras bila ingin diturunkan dalam duel di Stamford Bridge.

Pekerjaan rumah ekstra

na dikutip dari laman FourFourTwo.com.

Drogba bakal beroleh panggung raksasa ketika membela Chelsea melawan City. Hanya saja, musim ini bukan lagi seperti Drogba yang dulu. Laga antara Chelsea kontra City mendemonstrasikan adu ketajaman lini depan dan adu kokoh di lini pertahanan. Kompany tentu saja tidak terlalu risau dengan kondisi fisiknya. Ia telah menyiapkan diri dengan menggalang lini pertahanan City. (ant/ bali post)

perbaiki serta mempercantik sarana olahraga yang ada di GOR. Baru-baru ini pihak KONI NTB mempercantik sport hall dengan beberapa tu-

lisan serta gambar atlet Pelatda. Sementara untuk perbaikan stadion belum dikerjakan karena anggaran untuk perbaikan belum ada. (fan)

80.000 Tiket Final Piala Asia Ludes Sydney (Suara NTB) Pertandingan final Piala Asia antara tuan rumah Australia melawan Korea Selatan akan dipenuhi 80.000 penonton sesuai dengan kapasitas stadion Australia di Sydney, Sabtu. Tiket sejumlah 80.000 helai sudah habis terjual, kata panitia penyelenggara, Jumat kemarin.

Keberhasilan Australia maju ke final untuk kedua kalinya dalam turnamen itu membuat penonton amat antusias, sehingga diperhitungan dana yang masuk sudah jauh melebihi anggaran panitia sebesar 355.000 dolar untuk menyelenggarakan kompetisi itu.

“Ini merupakan tiket terjual habis kedelapan dalam turnamen ini dan sebanyak 561.178 penonton sudah menyaksikan pertandingan 30 pertandingan dalam 21 hari ini di lima kota. Lima di antaranya pada saat tim Socceros bertanding,” demikian pernyataan dari panitia.

Ketua Panitia Penyelenggara Michael Brown mengatakan kepada Reuters tahun lalu bahwa target “anggaran” panitia net sekitar 14,5 juta dolar Australia (11,28 juta dolar), dan ia yakin sebanyak setengah juta tiket yang dijual akan menarik keuntungan di atas 20 juta dolar Australia, demikian Reuters melaporkan.

Australia melaju ke babak final dua kali berturut-turut setelah mengalahkan United Arab Emirates 2-0 di Hunter Stadium. Dua gol Australia dicetak oleh

Trent Sainsbury menit tiga dan Jason Davidson menit 14.

Australia akan berhadapan dengan Korea Selatan di partai final pada 31 Januari. Sementara UAE akan berhadapan dengan Irak pada 30 Januari untuk merebutkan juara ketiga.

Australia yang berhadapan dengan UAE terbilang sedikit lebih menguntungkan karena memiliki waktu libur lebih banyak satu hari dibanding UAE. Di perempat-final Australia menggilas Thiongkok dalam waktu normal, 90 menit.

Sementara UAE memerlukan waktu lebih dari 120 menit untuk mengalahkan Jepang di babak adu penalti.

Pelatih tim Australia Ange Postecoglou mengatakan bahwa ia tidak cemas dengan kuatnya pertahanan Korsel untuk final sepak bola Piala Asia, karena hampir semua pemain tim “Socceroos” punya kemampuan tinggi dalam mencetak gol.

Dua gol yang dicetak pemain belakang Trent Sainsbury dan Jason Davidson di semifinal ke gawang Uni Emirat Arab, menambah produksi gol Australia menjadi 12 gol, dengan 10 dicetak oleh pemain yang berbeda.

Rekor tersebut cukup memuaskan Postecoglou yang sedang menyiapkan timnya untuk menghadapi Korsel, yang mencapai final tanpa kebobolan satu gol pun.

Pemain depan Tim Cahill merupakan satu-satunya pemain yang mencetak lebih dari satu gol, sementara Massimo Luongo, Mile Jedinak, James Troisi, Matt McKay, Robbie Kruse, Mark Milligan dan Tomi Juric masing-masing menyumbang satu gol. (ant/bali post)

Liverpool Puasa Belanja Pemain (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Duel Penentu Momentum

(Suara NTB/fan)

PANTAU ATLET - Wakil Ketua Kemisi V DPR NTB, H. MNS. Kasdiono (kanan) sedang memantau aktifitas atlet Pelatda Sentralisasi di Lapangan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (29/1) kemarin. Kasdiono diterima Panitia Pelatda Sentralisasi, Hari Gunawan dan Koordinator Satgas KONI NTB, Wibowo Budi Santoso.

David SIlva

Jakarta (Suara NTB) Klub raksasa Liga Utama Inggris Liverpool menyatakan tidak akan membeli pemain baru pada bursa transfer Januari, kata pelatih The Reds Brendan Rodgers.

Pernyataan Brendan Rodgers tersebut membuyarkan spekulasi yang mengabarkan Liverpool akan merekrut sejumlah pemain baru seperti penyerang Paris Saint-Germain Ezequiel Lavezzi yang dibanderol harga 100juta euro.

Kendati Rodgers ingin meningkatkan kapasitas skuatnya pada bulan ini namun ia menyatakan kemungkinan untuk mendatangkan pemain baru sebelum jendela transfer tertutup tidak memungkinkan.

“Setiap manajer selalu menginginkan lebih banyak pemain... Saya ingin mendapatkan satu atau dua pemain,” kata Rodgers seperti dilansir Metro.co.uk, Jumat.

“Namun saya selalu mengatakan kami tidak akan mendatangkan siapa pun pada bulan Januari dan kelihatannya akan terjadi seperti itu,” kata Rodgers.

Saat ini Liverpool tertahan di peringkat delapan klasemen liga dengan 35 poin terpaut lima poin dari Manchester United yang duduk posisi empat atau zona Liga Champions. (ant/bali post)

SUARA NTB

Sabtu, 31 Januari 2015

Halaman 12

IKLAN AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

TRAVEL

OTOMOTIF

OTOMOTIF LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO AGEN

OTOMOTIF

SUARA NTB

Sabtu, 31 Januari 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

SALES

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 31 Januari 2015

Halaman Halaman 14 14

Melihat Kedudukan Desa & Kebijakan Anggaran Dana Desa (ADD) Sumber PAD Masih Diabaikan DI tengah kesibukan masyarakat yang semakin padat, kegiatan mencuci dan menyetrika seolah menjadi sesuatu yang berat untuk dikerjakan sendiri. Terutama bagi masyarakat atau ibu rumah tangga yang bekerja atau punya kesibukan di luar rumah. Juga bagi mahasiswa atau pelajar yang mondok (kos). Agar praktis, mereka lebih memilih menyerahkan urusan tersebut kepada penyedia jasa laundry.

Di Kota Mataram khususnya, penyedia jasa laundry atau binatu, telah muncul sejak tiga tahun terakhir. Dalam perjalanan waktu, bisnis binatu semakin menjamur bak tumbuhnya jamur di musim hujan. Tumbuh suburnya bisnis ini, kecenderungan mengikuti tuntutan kepraktisan masyarakat.

Jika tiga tahun lalu, bisnis jasa binatu dinilai tidak biasa. Namun belakangan ini jasa laundry bisa ditemukan di mana-mana. Mulai dari lokasi sekitar kampus hingga perumahan. Bagi mereka yang menggunakan jasa binatu, pilihan menyerahkan pekerjaan mencuci dan menyetrika adalah pilihan tepat. Bagi pengguna jasa ini, selain mereka tidak direpotkan oleh pekerjaan mencuci dan menyetrika pakaian. Juga biaya yang dikeluarkan untuk jasa laundry tergolong tidak mahal (terjangkau). Masing-masing usaha binatu, menerapkan ongkos dengan berasan yang beragam. Mulai dari Rp 4.000 hingga Rp 5.000 per Kg. Seiring menjamurnya usaha jasa binatu, ternyata untuk membuka usaha ini begitu mudah. Di Kota Mataram misalnya, untuk membuka usaha ini tidak perlu repot-repot mengurus izin. Pemkot Mataram belum mensyaratkan izin untuk usaha laundry. Padahal usaha ini merupakan salah satu peluang besar bagi pemerintah daerah khususnya di Mataram untuk meraup PAD dari usaha ini.

Kalau dihitung cermat, di Kota Mataram jumlah usaha ini bisa lebih dari 500 buah. Jumlah ini baru prediksi, karena belum ada pihak-pihak terkait yang menghitung usaha ini yang kecenderungannya terus bertumbuh. Melihat proseknya begitu cerah, di tengah kesibukan masyarakat kota yang semakin padat. Tidak tertutup kemungkinan, jumlah usaha ini akan terus bertumbuh.

Namun sangat disayangkan, di tengah begitu pesatnya pertumbuhan usaha ini ternyata Pemkot Mataram belum mensyaratkan pemilik usaha ini untuk melengkapi izin. Seakan-akan, potensi PAD yang begitu besar diabaikan. Padahal jika usaha ini diwajibkan mengantongi izin, sungguh besar potensi PAD yang bisa dihimpun.

Tidak saja sumber PAD, peluang pajak yang bisa dihimpun juga tidak kecil.

Persoalan usaha binatu, tidak saja menyangkut PAD dan pajak. Namun lebih dari itu bahwa usaha binatu ini juga menyangkut persoalan lingkungan. Menyangkut dampak usaha ini terhadap keselamatan lingkungan karena terkait dengan pembuangan limbah pencucian harus diperhitungkan. Selain limbah, penggunaan air tanah juga harus dipertimbangkan. Karena tidak sedikit dari usaha ini menggunakan air sumur.

Mencermati persoalan ini, sudah saatnya usaha laundry harus mengantongi izin. Karena melalui izin inilah nantinya pemerintah mengharuskan beberapa persyaratan penting yang harus dilengkapi pemilik usaha ini. (*)

Definisi Desa DESA berasal dari bahasa Sansekertadhesi yang berarti “tanah kelahiran”.

Desa identik dengan kehidupan agraris dan kesederhanaannya. Pandangan normatif atas Desa ditegaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa telah mengalami transformasi dalam hal kewenangan, yang didasarkan pada pelaksanaan asas desentralisasi dan prinsip otonomi daerah untuk memberikan kewenangan secara lebih jelas kepada desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Perbedaan Prinsip dalam Kedudukan Desa & Kelurahan Desa memiliki prinsip pengelolaan yang berbeda dengan kelurahan. Kepala desa dengan status jabatan sebagai pemimpin daerah/desa, sementara Lurah dengan status jabatan sebagai Perangkat Pemerintah Daerah di desa. Kepala Desa terbentuk melalui mekanisme proses pemilihan (election) dan dipilih (to-elect) oleh masyarakat, sementara Lurah terbentuk melalui mekanisme proses pemilahan (selection) dan diseleksi (toselect) oleh Kepala Daerah sebagai penanggung jawab wilayah. Desa dan Kelurahan jika kita bicara dalam konteks kewilayahan atau fakta sebenarnya (de facto) maka keduanya memiliki karakteristik yang hampir sama, namun ketika bicara dalam konteks kebijakan/peraturan yang menetapkan keduanya (de jure) ada terdapat pembedaan. Desa telah mempertegas dirinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai Peraturan Petunjuk Pelaksanaannya. Sementara Kelurahan mempertegas dirinya dengan Undang-Undang 32 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005. Kelurahan pun pertama kali dikenal ketika ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di

Oleh:

Heri Fajariatno, S.AP. M.AP

(Dosen Pengampu Administrasi Publik FISIP Univ.

Muhammadiyah Mataram & STIA Mataram) bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Batasan Kewenangan Dalam pandangan perbedaan kedudukan desa dan kelurahan disimpulkan bahwa kelurahan tidak mengatur sepenuhnya wilayahnya sendiri atau tidak ada aspek “hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri” sehingga hak mengaturnya bersifat terbatas. Dalam tugas pokok dan fungsinya, pemerintah kelurahan menyelenggarakansebagian tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam ruanglingkup kelurahan sesuai batas-batas kewenangan yang dilimpahkan Camat. Kelurahan adalah desa yang berada di Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten, Kota dan Kota Administratif. Desa dapat berubah menjadi Kelurahan, dengan asumsi bahwa desa-desa dalam wilayah itu lebih mencirikan lingkungan masyarakat perkotaan dibanding perdesaan, sehingga harus dilakukan perubahan statusnya menjadi kelurahan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan merupakan produk lanjutan dari Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Saat ini yang berlaku sebagai Undang-Undang terbaru tentang Pemerintahan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Implementasi dua Undang-Undang pemerintahan daerah ini menandai sebuah lompatan kecil sejarah.

Juklak UU sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2006 disebutkan bahwa Lurah mendapatkan limpahan sebagian urusan kabupaten/kota, yang dahulu kewenangan itu tidak ada. Urusan yang dilimpahkan kepada kelurahan adalah: (1) urusan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat kelurahan; dan (2) urusan yang lebih efektif dan efisien dikerjakan oleh kelurahan.Sehingga Kelurahan saat ini dijadikan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang memiliki rencana kerja anggaran (RKA) tahunan sendiri.

Kedudukan dalam Penganggaran Kalau pun kita membaca dengan cermat secara keseluruhan apa yang ditegaskan dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah dia-

tas, baik Pemerintah Kabupaten maupun Kota berkedudukan disamakan dalam pengelolaan desa (secara kewilayahan). Artinya bahwa jika Desa diberikan kewenangan dalam mengurus rumah tangganya, maka hal yang sama juga berlaku demikian untuk Kelurahan, jika kita merujuk secara menyeluruh pada materi UU tersebut. Namun,dalam perkembangan fakta yang terjadi saat ini, bahwa terdapat pandangan yang membedakan antara Desa dengan Kelurahan,antara lain yang berkaitan dengan sumber alokasi penganggaran untuk membiayai setiap urusan. Desa diberikan alokasi dana yang berasal langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara Kelurahan diberikan alokasi dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Dana Desa Sebelumnya, kebijakan ADD dihitung berdasarkan 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikurangi oleh belanja pegawai. Fakta menunjukkan bahwa kebijakan belanja pegawai mendominasi APBD (rata-rata 60-70%) yang mengakibatkan jumlah ADD yang diterima sangat kecil, karena dialokasikan dari sisa anggaran di Kabupaten. Namun saat ini, di tahun 2015Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk dana desa mencapai Rp 20 triliun dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P). Jumlah ini meningkat Rp 11 triliun dari anggaran sebelumnya yang hanya mencantumkan anggaran desa sebesar Rp. 9 triliun, sehingga jika dihitung rata-rata setiap desanya akan mendapat Rp 750 juta. Sumber ADD ini berasal dari realokasi anggaran desa dari tiga aktivitas, yaitu (1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, (2) belanja terkait sistem penyediaan administrasi umum pedesaan, dan (3) proyek infrastruktur dasar yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum.Alokasi dana desa didasarkan pada ketentuanpasal 71-77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di dalam aturan tersebut, alokasi anggaran dana desa sebesar 10 persen dari total dana transfer ke daerah. Untuk mengelola anggaran yang besar itu, Pemerintah sudah menunjuk Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk bertanggung jawab memberikan fasilitas, bimbingan serta pengawasan atas dana desa.

Anggaran Dana Desa ini sebenarnyabukanlah pengalokasian anggaran tambahan dari alokasi anggaran “atas nama desa”, tetapi Negara hanya mengkelompokkan Belanja Negara “atas nama desa”dalam sebuah pagu Anggaran Dana Desa yang disebut sebagai relokasi anggaran desa.ADD untuk Desa di Provinsi NTB, dari rilis Kementerian Keuangan Republik Indonesia (http:// www.djpk.kemenkeu.go.id) untuk

Provinsi NTB tersebar pada 8 (delapan) Kabupaten, dengan total ADD sejumlah Rp. 172,547 Miliar lebih.

Kabupaten Lombok Timur menerima ADD tertinggi sebesar 43,8 Miliar lebih, dan terendah untuk Kabupaten Dompu dengan 9,9 Miliar lebih.

Kewenangan Pengurusan Desa di Tingkat Pusat Dalam optimalisasi peran Desa dalam pelaksanaan otonomi daerah, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri diberikan kewenangan dalam urusan pemerintahan desa. Sementara Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang desa yang meliputi: (1) kelembagaan dan pelatihan masyarakat desa, (2) pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat desa, dan (3) sumber daya alam dan teknologi tepat guna pedesaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. Ketika kita mendengar adanya perbedaan pandangan dalam “siapa yang berwenang mengurus desa” di pemberitaan-pemberitaan nasional saat ini, tentunya harus dipertegas terlebih dahulu nomenklatur desa itu sendiri dan kepastian akan peran kedua lembaga tersebut. Kepastian atas pembagian kewenangan ini ditunggu oleh masyarakat karena akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di desa, apalagi dana ADD 2015 telah tegas dianggarkan atau dialokasikan untuk masing-masing desa dan hal inipun telah diketahui publik. Tentunya, kita berharap bahwa ADD ini bisa optimal direalisasikan untuk pembangunan desa, sehingga desa-desa dapat lebih maju dan memiliki daya saing.

‘’Media Center’’ disulap jadi ruang Staf Khusus Gubernur Sekretariat penting yang lebih penting kinerjanya

*** Pilkada serentak Desember, enam kepala daerah diisi pelaksana tugas Peminatnya sudah antre

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 31 Januari 2015

Penyidik Temukan Indikasi Korupsi Bantuan Rumah Kumuh Dari Hal. 1 Sekarang Kejaksaan tinggal mencocokkan realisasi anggaran Rp 14 miliar lebih itu, dengan tahun pelaksanaan 2013 serta fisik proyek di lapangan. Dikomparasi juga dengan aturan Kemenpera Nomor 6 Tahun 2013, tentang pedoman pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya untuk perumahan rakyat tersebut.

Menguatkan bidikan tindak pidana korupsi kasus ini, lanjut Herya, timnya sudah meminta keterangan saksi – saksi, termasuk Kepala BPM, Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (PPKB) dan Pemerintahan Desa (Pemdes), Supriyanto, SP. Selain Supriyanto, dimintai keterangan juga Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat. ‘’Kepala BPM dan Kabidnya sudah kami mintai keterangan. Ada juga namanya tim terpadu. Tapi tidak berhenti disitu saja, masih ada saksi – saksi lain akan kami panggil,’’ kata Herya.

Dijelaskannya rehabilitasi rumah kumuh dari Kementerian Perumahan Rakyat itu sebenarnya gawe dari pemerintah pusat. Sementara Pemda KLU ditunjuk untuk sebagai pelak-

sana teknis melalui BPM, PPKB dan Pemdes. Proyek dimonitor oleh tim terpadu yang dibentuk pemda setempat. ‘’Rekanan pelaksanaanya dari kontraktor lokal,’’ jelasnya.

Fakta lapangan, proyek berjudul Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun anggaran 2013 ini memang sudah terlihat fisiknya. Namun ada beberapa kejanggalan ditemukan Kejaksaan, jika dibandingkan dengan dokumen juklak juknis. ‘’Kejanggalan – kejanggalan itulah yang sedang kami telusuri,’’ kata Herya, sembari memastikan sudah turun ke lokasi pembangunan rumah terebut beberapa waktu lalu dan kini sedang mengkaji hasilnya.

Lebih jauh soal kemungkinan mengarah ke tersangka, Herya mengutip penjelasan sebelumnya, proses penyelidikan kasus ini masih berjalan. Sehingga institusinya tak mau terburu- buru menyimpulkan ke tersangka. Kecuali setelah bukti dan keterangan saksi sudah diperkuat, kemudian mengarah kepada siapa pihak paling bertanggung jawab. (ars)

HDS Minta Perekaman E-KTP Tuntas Mei Dari Hal. 1 ‘’Kami memaklumi kalau penyediaan blanko E-KTP itu porsinya pusat. Paling tidak tugas perekaman yang menjadi urusan daerah bisa rampung Mei 2015,’’ pintanya.

Sebab, dengan telah rampungnya perekaman, maka Dinas Dukcapil bisa mengeluarkan Surat Keterangan sebagai pengganti sementara E-KTP. Karena, kalau sudah melakukan perekaman namun belum tercetak E-KTP-nya, maka penduduk bersangkutan sudah memiliki NIK. Estimasi waktu perampungan proses perekaman tersebut didasarkan pada kalkulasi waktu penyerahan DP4(data penduduk potensial pemilih pemilu) oleh eksekutif kepada KPU Kota Mataram pada bulan Juli 2015 mendatang.

Dikatakan HDS, Utk menuntaskan perekaman tersebut Dinas Dukcapil harus melakukan segala upaya karena dengan clear nya E-KTP akan dapat menghindari terjadinya brbagai pelanggaran Pilkada. Seperti manipulasi pemilih, eksodus atau mobilisasi pemilih dan lain-lain. Dengan demikian, penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas dan akunta-

bel dapat diwujudkan. Terlebih bila sistem e-voting jadi akan diterapkan keberadaan E-KTP akan sangat mengefektifkan dan menjamin akuntabilitas dari penyelenggaraan Pilkada.

Sebagai ikhtiar menyelenggarakan Pilkada dengan baik, DPT (Data Pemilih Tetap) merupakan faktor utama yang harus menjadi penentu suksesnya pelalaksanaan Pilkada. DPT bersumber dari DP4 yang juga mengacu pada SIAK sebagai Data Induk Kependudukan. Sehingga harus dipastikan bahwa data SIAK dan DP4 harus betulbetul clear.

Dari kondisi ini, kata HDS akan mempermudah utk menuntaskan program e-KTP. Kalau DP4 dan EKTP sudah clear maka DPT (daftar pemilih tetap) juga akan clear. Tapi kalau DPTnya msh brmasalah itu keterlaluan. Saya berharap Dinas Dukcapil selain harus mengkonsolidasi dan mengakurasi SIAK dan DP4, juga harus menuntaskan EKTP. ‘’Terlebih kalau sistem e-Voting jadi diberlakukan keberadaan e-KTP sangat vital,’’ tandasnya. (fit/*)

Penunjukan Mesir Tak Diakui

Akbar Tanjung : Zaini Arony Tetap Ketua DPD Golkar Sah Giri Menang (Suara NTB) Terjadinya dualisme kepengurusan partai beringin di tingkat pusat pascakongres Partai Golkar yang digelar oleh kubu Aburizal Bakrie (ARB) di Nusa Dua,Denpasar, Bali dan kubu Agung Laksono di Ancol Jakarta berdampak juga ke daerah.

Di NTB, kepengurusan DPD I Partai Golkar NTB kini juga menjadi dua kubu yakni kubu ARB yang masih dijabat oleh Dr.H. Zaini Arony dan kubu

Agung Laksono dijabat oleh H. Mesir Suryadi, SH. Beberapa waktu lalu Mesir Suryadi telah mengumumkan dirinya menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar NTB kubu Agung Laksono. Bahkan, Mesir menganggap kalau kepengurusan DPD yang diketuai H. Zaini Arony demisioner dan akan menggelar Musda pada Februari mendatang.

Menanggapi persoalan dualisme kepengurusan di DPD Golkar NTB ini, Ketua Dewan

Informasi yang diperoleh, sehari sebelumnya Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH telah meninjau ruang Media Center yang akan dijadikan sebagai tempat sementara Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Daerah. ‘’Sudah disiapkan sekretariatnya di ruangan Media Center,” kata Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Tri Budiprayitno, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (30/1) siang kemarin.

Tri mengatakan, lima orang anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah itu adalah Staf Khusus Gubernur.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Daerah dimungkinkan untuk menunjuk dan menetapkan staf khusus dalam rangka membantu Gubernur untuk mempercepat tercapainya target-target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. ‘’Staf khusus ini mendapatkan penugasan melakukan monitoring evaluasi terkait dengan progres capaian dari program unggulan, program prioritas dan program utama dalam RPJMD. Saya melihat tim ini Staf Khusus Gubernur, mendapatkan penugasan secara khusus,” terangnya.

Ditambahkan, selain ada Staf Ahli Gubernur, pembentu-

kan staf khusus juga dibenarkan UU. ‘’Maka staf khusus itu bagian dari kewenangan Pak Gubernur untuk menetapkan personel, aparatur yang dianggap mampu menjalankan tugas khusus tersebut untuk menjamin tercapainya targettarget dalam RPJMD. Juga ikut dalam proses penilaian kinerja SKPD dalam melaksanakan berbagai program kegiatan dalam RPJMD,” tambahnya.

Anggota Tim Gubernur untuk percepatan pembangunan daerah ini diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 821.2-1/ 036/BKD-Diklat/2015.

Dasar hukum pembentukan tim itu antara lain UU. No. 64 tahun 1958, UU No. 12 tahun 2011, UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU No. 23 tahun 2014 pemerintahan daerah.

Tim ini diketuai oleh mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Drs.L. Imam Maliki, MM. Wakil Ketua, Drs. H. Arsyad Abd. Gani yang sebelumnya Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Dengan anggota Ir. H. Ali Syahdan, H. Rachmad Radjendi, SH dan Desak Putu Yuliastini, SH. (nas)

Mataram (Suara NTB) Meskipun saat ini masih dilakukan revisi terhadap Perppu Pilkada, namun KPU NTB tetap optimis Pilkada serentak akan bisa dilaksanakan tahun 2015 ini. Sesuai dengan rencana KPU NTB, Pilkada serentak pada enam kabupaten/kota di NTB akan dilaksanakan pada 16 Desember 2015.

Jika Pilkada dilaksanakan Desember, maka kepala daerah pada enam daerah itu akan diisi oleh Pelaksana Tugas atau Penjabat Bupati/Walikota yang sepenuhnya merupakan kewenangan Gubernur. ‘’ Kalau dilaksanakan 2015 kita sudah siap. Sambil menunggu perbaikan Perppu menjadi

UndangUndang,’’ kata Ketua KPU NTB, L. Aksar Ansori, SP ketika dikonfirmasi di Mataram, Jumat (30/1).

Enam daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada Desember mendatang adalah Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Dompu dan Kabupaten Bima. Dimana, masa jabatan masing-masing kepala daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan itu, untuk Lombok Utara pada 2 Agustus, Kabupaten Bima 9 Agustus, Kota Mataram 10 Agustus, Sumbawa Barat 11 Agustus, Dompu 18 Oktober dan Lombok Tengah 27 November.

Alfamart Salurkan Rp 1,2 Miliar untuk Nikah Massal bagi 1.000 Warga Prasejahtera di DKI Jakarta Jakarta (Suara NTB) PT Sumber Alfaria Trijaya,Tbk (SAT) pengelola minimarket Alfamart dan Alfamidi mendukung Kegiatan Pernikahan Massal bagi 1.000 pasangan warga prasejahtera di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Perusahaan melibatkan partisipasi konsumen melalui Donasi-Ku di Toko Alfamart periode 16–31 Desember 2014 telah terkumpul sebesar Rp. 1.292,636.165,- . Hasil donasi sepenuhnya dikelola Yayasan Pondok Kasih, yang menjadi mitra Alfamart Alfamidi untuk kemudian disalurkan dalam kegiatan Pernikahan Massal.

Corporate Affair Director SAT, Solihin mengatakan dukungan perusahaan terhadap kegiatan Pernikahan Massal didasarkan pada tujuannya, yakni membantu masyarakat agar dapat mengakses berbagai fasilitas dari pemerintah. “Dengan memiliki identitas seperti KTP, Akta

Nikah, dan Akta Lahir masyarakat prasejahtera bisa melengkapi proses administrasi sehingga bisa menikmati fasilitas kesehatan maupun pendidikan yang disediakan pemerintah,” ucapnya.

Pernikahan Massal dilakukan melalui tahap sosialisasi, identifikasi, pengurusan administrasi, hingga proses perkawinan sesuai dengan agama calon pengantin. Sebagai puncaknya, resepsi pernikahan massal akan diadakan pada Rabu (28/1) di Istora Senayan, Jakarta.

Y.W.Junardy, Ketua Umum Panitia Bersama Pernikahan Massal berterima kasih atas dukungan Alfamart Alfamidi. “Ini merupakan perwujudan dari public-private partnership yang perlu dikembangkan lebih lanjut agar semakin banyak masyarakat prasejahtera yang memperoleh manfaat,” ucapnya. (r)

Koordinasi dengan BPKP Dari Hal. 1 ‘’Penyidikan sedang berjalan.

Kita sedang berkoordinasi dengan BPKP untuk menghitung kerugian negara,’’ jelas Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutama, SH kepada Suara NTB. Dalam proses koordinasi yang sedang berjalan ini katanya, Kejaksaan juga melengkapi materi-materi lain yang dibutuhkan BPKP terkait dengan upaya menghitung kerugian negara itu. ‘’Apa bahan-bahan yang kurang kita lengkapi. Karena untuk menghitung kerugian negara juga dilengkapi alat bukti,’’ ujarnya.

Terkait dengan penetapan tersangka, diakui Sutapa sampai saat ini baru satu orang.

Kejaksaan seperti diketahui telah menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial BE, sebagai tersang-

ka. ‘’ Sampai saat ini memang baru satu orang tersangka.

Namun tidak tertutup peluang akan ada tersangka baru. ‘’ Adanya keterlibatan tersangka lain (baru) menurut Sutapa, sangat bergantung pada alat bukti. ’’Apakah orang lain itu ada perannya dalam proyek tersebut. Berdasarkan alat bukti itu, kita bisa sangkakan dia dengan pasal turut serta,’’ jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejati NTB terakhir telah memeriksa saksi dari panitia FHO dan PHO. Dua orang ini diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai panitia, saat proyek itu selesai 100 persen di tingkat pengerjaan atau istilah lain PHO. Kapasitas mereka juga erat kaitan dengan pemeriksaan barang setelah proyek selesai atau FHO. (rak)

Tindaklanjuti Temuan BPK Dari Hal. 1 BPK RI Perwakilan NTB telah menyerahkan LHP kepada DPRD NTB dan Pemprov NTB. Dimana, BPK menemukan adanya indikasi dugaan kerugian daerah/negara atas pelaksanaan belanja modal infrastruktur tersebut. ‘’Saya sudah minta untuk ditindaklanjuti oleh Inspektorat.

Segera, apapun isi rekomendasi BPK wajib kita tindaklanjuti,’’ tegas Wagub ketika dikonfirmasi di Mataram, Jumat (30/1).

Ditegaskan, apapun hal-hal

yang menjadi catatan atau temuan Inspektorat sesuai dengan LHP baik dalam bentuk rekomendasi pengembalian indikasi kerugian negara, maupun penyempurnaan dalam bentuk administrasi harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai rekomendasi BPK RI yang tertuang dalam LHP itu harus ditindaklanjuti selama 60 hari ke depan.

Tindaklanjut rekomendasi BPK itu, kata Amin merupakan suatu yang sangat penting.

Mengingat salah satu hal yang dinilai oleh BPK dalam mem-

Pertimbangan Partai Golkar, H. Akbar Tanjung menilai ditunjuknya Mesir sebagai Plt DPD Golkar NTB, itu dilihat dari perspektif kubu Agung Laksono semata. Sedangkan menurutnya, Zaini Arony masih tetap sah menjabat Ketua DPD Partai Golkar NTB hasil Munas di Riau. ‘’Pak Zaini Arony tetap sah menjadi Ketua DPD, kalau saudara Mesir sendiri kan Plt dari saudara Agung,’’ katanya. Ia mengimbau kedua belah pihak mena-

han diri untuk mencari solusi yang tepat melalui islah seperti disepakati.

Menurut Akbar Tanjung, pihak internal pengurus berupaya menyelesaikan persolanpersoalan yang tengah dihadapi baik di pusat dan di daerah tentu diupayakan dengan sebaik-baiknya. ‘’Penyelesaiannya tentu mengacu pada aturan yang menjadi pedoman organsiasi khususnya AD/RT. Kalau bisa penyelesaian itu secara musyawah mufakat

untuk kembali pada situasi normal. Bersama-sama membangun partai ini ke depan.

Hal ini menjadi pedoman untuk menyelesaikan masalah di tubuh Partai Golkar,’’ ujar Akbar Tanjung.

Menurutnya, seharusnya selama kiruh berlangsung di DPP, kedua kubu tidak melakukan pergerakan di daerah. Namun katanya, kubu Agung Laksono justru melakukan itu, sehingga mempersulit islah. (her)

Pilkada Serentak Desember, Enam Kepala Daerah Diisi Pelaksana Tugas

”Media Center” Disulap Jadi Ruang Staf Khusus Gubernur Dari Hal. 1

Halaman 15

berikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah progres peningkatan tindaklanjut atas rekomendasi BPK. ‘’Prinsipnya, saya tetap untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan daripada tindaklanjut itu. Biasanya, kalau temuan BPK, kita peroleh opini WTP itu bukan berarti tidak ada temuan. Temuan itu sejauh mana kita tindaklanjuti juga bagian dari penilaian BPK,’’ imbuhnya.

Dijelaskan, LHP BPK atas belanja modal infrastruktur itu merupakan pemeriksaan rutin

yang dilakukan lembaga pemeriksa keuangan itu. Pemeriksaan juga rutin dilakukan Inspektorat dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Terjadinya temuan, tentu karena adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku. Selain karena kealfaan dan kelalaian, sesungguhnya faktor yang paling banyak adalah ketidakpatuhan. ‘’Terus kita upayakan bagaimana meminimalisir temuan itu. Karenanya aparatur harus memahami betul regulasi yang ada,’’ pungkasnya. (nas)

‘’Pelaksana tugas kepala daerah itu kewenangan Gubernur. Dengan sendirinya berakhir masa jabatan kepala daerah, Gubernur menunjuk penjabat sementara atau pelaksana tugas,’’imbuhnya.

Aksar mengaku optimis Pilkada serentak bisa dilaksanakan pada Desember nanti. Pasalnya, dari sisi kesiapan, KPU sudah siap dan sudah pasti Pilkada langsung. Begitu juga dengan anggaran Pilkada enam kabupaten/kota itu juga sudah siap. Informasi yang diperoleh, DPR RI akan tuntas melakukan revisi Perppu Pilkada itu untuk ditetapkan menjadi UU Pilkada pada 18 Februari mendatang.

“Perbaikannya apakah calon kepala daerah masih satu paket, tidak ada paket. Apakah wakil itu PNS dan sebagainya. Kita tunggu hasil revisi itu sampai 18 Februari,”pungkasnya.

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si yang dihubungi terkait dengan pejabat-pejabat yang akan ditunjuk menjadi penjabat Bupati/Walikota pada enam daerah itu masih enggan berkomentar.

Pasalnya, ia baru saja menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pemerintahan menggantikan H. Mahdi Muhammad, SH, MH yang dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan. (nas)

Pengacara BG Curigai Pertemuan Jokowi-Prabowo Jakarta (Suara NTB) Kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan (BG), Razman Nasution, mencurigai pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor, Kamis lalu, adalah untuk membatalkan pelantikan kliennya sebagai Kapolri.

“Kalau pertemuan Jokowi-Prabowo itu dijadikan landasan untuk tidak melantik klien kami. Ini bahaya. Ini merugikan klien kami,” kata Razman di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/1).

Menurut dia, meskipun ada polemik seputar pemilihan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri, tetapi kliennya sudah melalui serangkaian prosedur secara yuridis, dari usul Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), lulus tahap uji kepatutan di Komisi III DPR, sampai disahkan di sidang paripurna.

Tetapi, menurut dia, pemilihan Kapolri saat ini dibawa menjadi masalah politik.

Dia mengatakan, Jokowi sengaja mendekati Prabowo agar Koalisi Merah Putih (KMP) tidak menentang keputusan Jokowi

jika akhirnya ia menyetujui rekomendasi Tim Konsultatif Independen.

“Ini bukan kebijakan politik antara Presiden dengan Prabowo, kemudian mereka musyawarah dan akhirnya dilanggar (batal dilantik),” kata sang pengacara.

Dia meminta Jokowi untuk lebih mendengarkan pendapat Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) daripada Tim Independen karena menurut dia pelantikan kliennya sebagai Kapolri secara hukum harus dilakukan.

Dua hari lalu, Tim Konsultatif Independen menyampaikan sejumlah masukan, antara lain meminta Presiden Joko Widodo tidak melantik calon Kapolri dengan status tersangka dan mempertimbangkan kembali untuk mengusulkan calon baru kapolri agar Polri segera memiliki kapolri definitif.

“Presiden seyogianya menghentikan segala upaya yang diduga merupakan kriminalisasi terhadap personel penegak hukum, siapa pun, baik Polri maupun KPK dan masyarakat pada umumnya,” kata Syafii Maarif dari Tim Konsultatif Independen. (ant/Bali Post)

Polisi Periksa Saksi Pertemuan Abraham Samad dengan Petinggi PDIP Jakarta (Suara NTB) Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri memeriksa saksi pertemuan antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan beberapa petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Saksi yang diperiksa pada Jumat di Markas Besar Polri Jakarta adalah Supriansyah, pemilik unit apartemen The Capital Residence di SCBD, Jakarta, tempat pertemuan mereka diduga dilaksanakan.

“Saya diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan dari pukul 10.00 pagi,” kata Supriansyah, atau Anca, yang mengaku mengenal Abraham sejak tahun 2000 karena mereka sama-sama aktivis

antikorupsi dari Makassar.

Ia menjelaskan, ketika itu, sebelum para petinggi PDIP datang ia bertemu dengan Abraham di unit apartemennya. Menurut dia, Abraham kemudian meminta izin untuk mengadakan pertemuan dengan beberapa rekannya di apartemen tersebut dan dia mengizinkannya.

“Ada Abraham, Hasto, kalau tidak salah ada Tjahjo Kumolo juga,” ujarnya tentang orang-orang yang ada dalam pertemuan itu. Dia mengatakan bahwa unit apartemennya digunakan untuk dua kali pertemuan.

“Sekitar dua kali, antara Maret atau April. Pertemuan selanjutnya, saya tidak tahu,” ucapnya.

Namun dia mengaku

tidak mengetahui isi pertemuan tersebut. Anca diperiksa sebagai saksi untuk menindaklanjuti laporan sekelompok warga yang tergabung dalam KPK Watch Indonesia ke polisi beberapa waktu lalu. Mereka melaporkan dugaan Abraham Samad bertemu dengan sejumlah petinggi partai sebelum Pemilihan Presiden 2014.

Pelaporan tersebut disampaikan berdasarkan artikel dalam Blog Kompasiana berjudul “Rumah Kaca Abraham Samad” tulisan Sawito Kartowibowo, yang menyebut Abraham Samad beberapa kali bertemu petinggi partai politik dan pernah menawarkan bantuan terkait perkara korupsi politisi Emir Moeis. (ant/Bali Post)

Pemprov Perketat Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Dari Hal. 1 Seperti diketahui, dalam mutasi yang digelar Gubernur pada Rabu (28/1) lalu, Iswandi sebelumnya menjabat Kepala Biro Umum. Ia menjabat sebagai Kepala Biro Umum kurang lebih selama enam tahun. Pada mutasi beberapa hari lalu, Kepala Biro Umum kemudian dijabat Drs. Fathurahman, M.Si yang sebelumnya Sekretaris Dinas Pendapatan (Dispenda) NTB. Iswandi mengatakan, dengan diperketatnya evaluasi Perda kabupaten/kota maka diharapkan program pemerintah provinsi lebih sinergi den-

gan kabupaten/kota. ‘’Sehingga nanti itu akan kita efektifkan sehingga betul-betul program pemerintah kabupaten/ kota dengan provinsi itu sinergis. Memastikan bahwa anggaran yang kita keluarkan memiliki daya ungkit yang kuat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, dengan diperketatnya evaluasi Perda APBD Kabupaten/Kota dimaksudkan juga supaya penetapan APBD tepat waktu. Tidak seperti yang terjadi tahun 2014 lalu, dimana ada beberapa kabupaten/kota di NTB yang agak terlambat menetapkan

APBD-nya. Akibatnya, evaluasi di tingkat provinsi dikebut.

“Tahun ini ada beberapa daerah yang terlambat. Termasuk itu nanti hal-hal yang perlu kita benahi. Dan memastikan penetapan APBD itu on schedule,”tandasnya.

Evaluasi Raperda APBD kabupaten/kota sangat penting.

Mengingat APBD merupakan instrumen yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sehingga, Pemprov sangat berkepentingan agar pengalokasian anggaran dalam APBD kabupaten/kota efektif dan sesuai dengan skala prioritas pembangunan di provinsi. (nas)

Demokrat Siapkan Kasdiono dan Zaini di Kota Mataram Dari Hal. 1 “Untuk Loteng itu sudah, aspirasi dari partai kita berharap Pak Zainul Aidi bisa kita usung bersama entah jadi Bupati atau Wakil Bupati.

Kita sedang sosialisasi dan komunikasi intens dengan Golkar, juga kita sudah komunikasi dengan PPP,’’ jelasnya.

Sementara untuk Pilkada

Kota Mataram, Demokrat NTB telah menyiapkan dua kader terbaik. Yakni Kasdiono dan H. M. Zaini. Namun, kata Mahaly, laporan tertulis dari DPC Demokrat Kota Mataram, mengenai kader-kader yang akan diusung masih belum ada secara tertulis.

Tetapi, dari aspirasi dan serapan kader partai di lapangan supaya Demokrat menga-

jukan kader sendiri di Pilkada Kota Mataram. Demokrat jangan hanya memberikan dukungan kepada kader di luar partai. “Jadi ada kader kita yang diharapkan untuk maju yaitu Bendahara Umum Partai Demokrat, Pak Kasdiono bisa maju, ada juga mengharapkan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Mataram, Pak Zaini bisa maju,”sebutnya. (nas)

Sabtu, 31 Januari 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemkot Mataram Deklarasikan Gerakan Reformasi Birokrasi SEBAGAI komitmen akselerasi reformasi birokrasi di Kota Mataram sesuai dengan grand desain reformasi birokrasi 2015-2025, Pemerintah Kota Mataram mendeklarasikan gerakan reformasi birokrasi.

Deklarasi gerakan reformasi birokrasi ditandai dengan penandatangan gerakan reformasi birokrasi oleh Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana, Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi, Ketua Ombudsman RI Perwakilan NTB Adhar Hakim, Kaukus NJO untuk Reformasi Birokrasi NTB, forum warga peduli pelayanan publik, forum warga peduli tenaga kerja Indonesia dan partnership di aula Pendopo Wali Kota Mataram, Jumat (30/1).

Wakil Walikota Mataram usai mendeklrasikan gerakan reformasi birokrasi mengatakan, deklarasi gerakan reformasi birokrasi menekankan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Dengan melakukan, delapan area perubahan yang terdiri atas, perubahan organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia (SDM) aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan mindset serta culturset.

Delapan area perubahan itu, katnya, tentu tidak bisa lakukan serta merta dalam waktu singkat. Namun dengan adanya deklarasi reformasi birokrasi ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah kota mewujudkan akselerasi reformasi birokrasi.

Ia mengatakan, sebagai salah satu bentuk langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah saat ini adalah penyediaan pelayanan informasi secara terbuka dan pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizian Terpadu (BPMP2T).

“Keberadaan lembaga tersebut merupakan komitmen mewujudkan harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat dari jajaran birokrasi,” ujarnya.

Wakil Walikota berharap, dengan adanya deklarasi gerakan reformasi birokrasi ini mampu menjadi motivasi bersama meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu.

Kegaitan penandatanganan deklarasi reformasi birokrasi ini sekaligus sebagai acara penutup dari kegiatan Pekan Reformasi Birokasi 2015 di Kota Mataram yang sudah berlangsung sejak tanggal 26 Januari 2015 diikuti lebih dari 300 peserta yang juga berasal dari lima provinsi di Indonesia. Provinsi yang mengirimkan utusannya adalah Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dalam kesempatan Pembukaan di Pendo-

po Walikota senin (26/1) menyatakan, Program Reformasi Birokrasi yang digulirkan Pemerintah Pusat ke daerah telah direspon dengan melakukan penataan struktur organisasi daerah, penatalaksanaan organisasi dan peningkatan mutu aparatur pemerintah. Dalam penataan struktur organisasi, Pemerintah Kota Mataram telah membentuk 3 struktur badan baru yang merupakan badan yang melayani langsung hajat hidup masyarakat.

Perkembangan pelayanan publik di Kota Mataram lanjut Walikota, tercermin dari pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Indikasi lain juga terlihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, pihaknya juga menggandeng para stakeholder terkait seperti Ombudsman Perwakilan NTB serta Kaukus NGO yang ada di Nusa Tenggara Barat.

Walikota juga menegaskan efektifitas birokrasi menjadi suatu keharusan. Tidak ada birokrasi yang tertutup atau ditutuptutupi. Pihaknya sangat terbuka terhadap masukan dari pihak luar yang berguna bagi pembangunan di Kota Mataram.

Sementara Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mirawati Sujono, Ak, M.Sc mewakili Menteri PAN RB menegaskan, pelaksanaan reformasi birokrasi mulai dari tingkat pusat hingga daerah saat ini merupakan jawaban dari keinginan masyarakat yang mendambakan pelayanan aparatur yang prima. Kementerian PAN RB di era Kepemimpinan Presiden Jokowi mendapat tanggung jawab untuk mengaplikasikan visi Pemerintah untuk melaksanakan Revolusi Mental.

Dikatakan Deputi, implementasi dari Revolusi Mental yakni perubahan cara pandang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari dilayani menjadi melayani. Presiden Joko Widodo berharap agar birokrat saat ini tidak berada di belakang meja, akan tetapi turun lapangan untuk mengetahui permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk kemudian dicarikan solusinya secara cepat dan tepat.

Hal lain yang tidak kalah penting lanjutnya, perilaku pejabat saat ini hendaknya lebih merakyat dan mementingkan urusan masyarakat menjadi yang utama. Dalam penataan reformasi birokrasi, pemberian reward dan punishment kepada ASN mutlak diberlakukan.

Kegiatan Pekan Reformasi Birokrasi dirangkai dengan Pameran Produk Reformasi Birokrasi yang di ikuti oleh SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram, selain itu seminar, pelatihan monitoring dan evaluasi, dialog interaktif. (humas/*)

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama Deputi Pelayanan Publik pada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) Mirawati Sujono menabuh gendang sebagai tanda dimulainya pekan reformasi birokrasi

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memberikan sambutan pada pekan reformasi birokrasi

Deputi Pelayanan Publik pada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) Mirawati Sujono saat berikan sambutan saat pembukaan reformasi birokrasi.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana saat memberikan sambutan pada penanda tanganan deklarasi reformasi birokrasi

Suasana live interaktif bersama Pemprov NTB, Pemkot Mataram, Ombudsman RI Perwakilan NTB serta patnership

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menerima rekomendasi reformasi birokrasi dari perwakilan NGO

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menandatangani deklarasi reformasi birokrasi.

Surat Bermasalah, BG Tidak Penuhi Panggilan KPK Jakarta (Suara NTB) Kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan (BG), Razman Nasution menegaskan bahwa kliennya tidak mau menghadiri panggilan pertama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (30/1).

Keputusan tersebut diambil karena kliennya belum menerima surat pemberitahuan resmi dari KPK yang menyatakan bahwa BG telah dijadikan sebagai tersangka.

KPK rencananya akan memeriksa BG pada Jumat sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan. ‘’Yang ada baru pemberitahuan dari media. Itu nggak punya kekuatan hukum,’’ kata Razman di Mabes Polri,

Jakarta, Jumat.

Dengan tidak adanya pemberitahuan resmi terkait penetapan tersangka, maka menurut dia KPK telah melanggar etika dalam prosedur administrasi. Ia juga menilai ada kejanggalan dalam pengiriman surat panggilan pemeriksaan.

Surat panggilan pemeriksaan yang diterima oleh kliennya pada Senin (26/1) itu dinilainya tidak memenuhi standar prosedur.

Kepada awak media, ia memper-

lihatkan lembaran surat pemanggilan pemeriksaan dengan bagian penerima dan pengirim yang kosong.

“Idealnya bagian serah terimanya diisi dan dipotong sehingga terlihat siapa penerima, siapa yang memberikan. Saya tanya pembantu rumah tangga, staf ajudan, surat dapat dari mana, mereka hanya bilang itu (surat) diantar dan pengantarnya langsung pergi,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa kliennya akan menjalani praperadilan terlebih dulu.

“Kami masih akan menjalani praperadilan. Sampai putusan praperadilan, kami tidak akan memenuhi panggilan KPK,” kata dia.

Kalemdikpol Komjen Pol Budi Gunawan diduga terlibat dalam transaksi-transaksi mencurigakan sejak menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya di Mabes Polri.

KPK menyangkakan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan berdasarkan pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atau pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan terkait jabatannya. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

KOMENTARI PEMANGGILAN BG - Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya memberikan keterangan kepada wartawan terkait ketidakhadiran Komjen Pol. Budi Gunawan ke KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/1). Menurut Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Bali tersebut seharusnya Budi Gunawan memenuhi panggilan KPK dan memberikan semua keterangan sehingga beban yang dimiliki Jenderal bintang tiga itu akan berkurang.

(ant/Bali Post)

PENEMUAN KORBAN AIRASIA - Personel Basarnas membawa peti berisi jenazah yang diduga korban pesawat AirAsia QZ8501 di Rumah Sakit Bhayangkara, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (29/1) malam. Jenazah ketiga di Perairan Majene itu ditemukan warga dalam kondisi mengapung, sekitar 30 meter dari bibir pantai di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dimana sebelumnya telah ditemukan dua jenazah yang dipastikan korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 yang jatuh di Selat Karimata, Kalteng.

Kabareskrim Penuhi Panggilan Komnas HAM Jakarta (Suara NTB) Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Inspektur Jenderal Polisi Budi Waseso memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Jumat untuk dimintai keterangan terkait penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.

Budi Waseso mendatangi Komnas HAM pada pukul 14.51 WIB diantar dengan mobil dinas dan didampingi beberapa ajudan. Budi datang agak terlambat dari yang sudah dijadwalkan pada pukul 14.00 WIB. Kabareskrim datang tanpa mengenakan seragam dinas kepolisian, melainkan kemeja abu-abu dan jaket berwarna coklat. Saat ditanyai oleh awak media tentang apa saja persiapannya, Budi menjawab hanya membawa sejumlah berkas dokumen. “Bawa berkas dokumen. Termasuk surat perintah penyidikan dan penangkapan,” kata Budi.

Budi hanya datang seorang diri tanpa didampingi perwira tinggi polisi lainnya.

Kabareskrim langsung memasuki ruang rapat dan disambut oleh sejumlah komisioner Komnas HAM, di antaranya ketua Tim Penyelidikan Dugaan Kriminalisasi Pimpinan KPK Nur Kholis, dan anggota Komnas Roichatul

Aswidah dan Sandra Moniaga.

Sebelumnya tim Komnas HAM sudah meminta keterangan dari Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti terkait penangkapan dan penetapan tersangka Bambang Widjojanto. Sedangkan pada Selasa (27/1), tim Komnas HAM meminta keterangan dari Bambang Widjojanto dan pimpinan KPK lainnya di gedung KPK. Tim penyelidikan Komnas HAM tersebut dibentuk pada Senin (26/1) dan diumumkan pada Selasa (27/1) di kantor Komnas HAM. Tim beranggotakan 22 orang dengan delapan orang diantaranya komisioner Komnas HAM akan bekerja untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden. (ant/Bali Post) Budi Waseso (ant/Bali Post)