Snt31052015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB

SENIN, 1 JUNI 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

20 HALAMAN NOMOR 73 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Disnakertrans NTB - Disnakertransduk Jawa Timur Sepakat Kerjasama Melawan Pengangguran dan Tantangan MEA Giri Menang (Suara NTB) NTB dan Jawa Timur (Jatim) bertekad meningkatkan kualitas dan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang tenaga kerja. Tidak hanya itu, kedua provinsi berusaha menekan pengangguran dan meningkatkan persaingan tenaga kerja menjelang diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di akhir tahun 2015.

Untuk itu, Pemprov NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan Pemprov Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) melegalkan kesepakatan kerjasama melawan pengangguran dan tantangan persaingan

tenaga kerja pada MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) di akhir tahun 2015.

Kesepakatan ini ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman bersama, antara Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, Drs. H. Wildan dengan Kepala Disnakertransduk Provinsi Jatim, Dr. Edi Purwinarto, M.Si di Hotel Sentosa Senggigi Lombok Barat, Jumat (29/5) lalu.

MoU tersebut ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Balai Latihan Kerja (BLK) Mataram-UPT Pelatihan Kerja Surabaya.

Rombongan Disnakertransduk Jawa Timur datang dengan hampir 70 jajaran. Di dalamnya juga terdapat kepala dinas yang membidangi

kependudukan di 38 kabupaten/kota di Jatim. Disnakertrans NTB hadir juga dengan semua jajaran, di antaranya Sekretaris, Drs. H. Sudarman, MM, para kepala bidang serta jajaran lainnya.

Kedua belah pihak menyadari ketatnya persaingan, peluang dan tantangan pada MEA nanti di akhir 2015 ini atau yang biasa juga disebut ASEAN Economic Community (AEC). Kerjasama kedua belah pihak ini adalah bagaimana mensinergikan kegiatan di bidang ketenagakerjaan guna mengupayakan terus menerus penurunan angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di kedua provinsi.

Bersambung ke hal 19

(Suara NTB/bul)

TANDATANGANI MOU- Kepala Disnakertrans NTB H. Wildan (kanan) dan Kepala Disnakertransduk Jatim Edi Purwinarto menyaksikan penandatanganan MoU antara Kepala BLK Mataram dan UPT Pelatihan Kerja Surabaya di Hotel Sentosa, Jumat (29/5) lalu.

Rumput Laut

TO K O H Pelayanan Jangan Menurun

(Suara NTB/dok)

TGH. M. Zainul Majdi

BIAYA Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2015 turun sebesar 500 dolar AS dibandingkan tahun lalu.

Turunnya ongkos naik haji itu diharapkan jangan sampai membuat pelayanan kepada jamaah haji menurun. Pasalnya, pelayanan jamaah haji Indonesia dibandingkan jemaah haji dari negara lain dinilai masih kurang.

“Kita harapkan penurunan itu tidak berarti penurunan pelayanan. Tetapi justru peningkatan pelayanan.

Bersambung ke hal 19

Produk Unggulan Komoditas Ekspor, Petaninya Tak Kunjung Sejahtera Sektor kelautan dan perikanan di NTB menjadi tumpuan hidup bagi sekitar 115 ribu nelayan, termasuk sekitar 15 ribu petani rumput laut di dalamnya. Kinerja sektor kelautan dan perikanan di NTB berdasarkan data tahun 2011 tumbuh sebesar 4 persen dan memberikan kontribusi 13,8 persen pada pertumbuhan sektor pertanian. Cukup besar kontribusinya, tapi kenapa petaninya tak kunjung sejahtera?

SECARA kultural, masyarakat Pulau Lombok dan Sumbawa, sejatinya berakar kuat pada tradisi laut. Dari sekitar 1.000 desa di NTB, lebih dari separuhnya merupakan desa pantai. Tradisi budaya yang berakar pada tradisi masyarakat pesisir juga masih kental mewarnai kehidupan warga.

Bersambung ke hal 19

KO M E N TTAA R Banyak Terbelit Ijon TINGKAT kesejahteraan petani rumput laut masih rendah. Penyebabnya, petani masih belum bisa lepas dari belitan para pengijon. Petani-petani yang sudah terbelit ijon ini menjadi sulit mengembangkan diri Demikian disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Lombok Timur (Lotim) M. Tasywiruddin kepada Suara NTB, beberapa waktu lalu.

Dari sisi bantuan dari pemerintah sudah cukup banyak yang digulirkan.

Bersambung ke hal 19 M. Tasywiruddin

(Suara NTB/rus/ula)

RUMPUT LAUT - Seorang petani di pantai selatan Lotim sedang membersihkan rumput laut yang baru dipanen. Namun, banyak di antara mereka yang masih belum sejahtera, karena masih mengandalkan permodalan dari rentenir. Inilah mesin pengolah rumput laut di Dompu yang belum difungsikan, karena belum ada pihak yang mengelola (atas).

DKP NTB Akui Kesejahteraan Petani Rumput Laut Masih Rendah DINAS Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB menyebut petani rumput laut sedang mengarah untuk peningkatan kesejahteraan.

Seiring makin banyaknya negara peminat komoditas ini, ditambah kuatnya dukungan pemerintah.

Namun, Kepala DKP NTB, Ir. Aminollah, M.Si melalui Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Ir. Sasi Rustandi, M.Si

tidak memungkiri, selama dua puluh tahun terakhir tingkat kesejahteraan petani rumput laut masih rendah. Mereka adalah petani-petani baru yang belum memahami betul konsep budidaya rumput laut seutuhnya. Persoalannya, tahun-tahun sebelumnya rumput laut hanya dibudidayakan untuk kebutuhan cemilan olahan (konsumsi).

Bersambung ke hal 19

Tak Ada Progres Pembangunan

NTB Minta Kementerian BUMN Rombak Jajaran Direksi ITDC

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

H. L. Moh. Faozal

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mendesak Kementerian BUMN melakukan perombakan jajaran direksi PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Pasalnya, hingga saat ini pembangunan kawasan wisata Mandalika Resort Kuta Lombok Tengah (Loteng) belum ada progres yang nampak.

“Kalau saya ditanya hari ini, ganti dulu semuanya, ganti manusianya semua. Karena ini sudah berutak atik dari hari ke hari itu-itu saja yang terlihat. Sudah berapa pejabat yang berkunjung, Presiden sudah dua orang ke situ, Presiden SBY dan Jokowi,” kata

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si, yang dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (30/5).

Diakuinya, Disbudpar NTB dan Kepala BKPM-PT NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, M.TP merupakan bagian dari tim revitalisasi Mandalika Resort yang dibentuk Kementerian Koordinator Maritim. Menurut Faozal, pihaknya sudah merekomendasikan supaya dilakukan restrukturisasi ITDC, karena kinerjanya sangat lamban.

“Karena dia tak ada progres, struktur organisasi ITDC harus dibenahi. Rekomendasi kita, segera dilakukan restruktur-

isasi dari tim. Sudah kita kirim rekomendasi ke Kementerian BUMN. Sudah dua kali rapat di Menko Maritim, itu bunyi rekomendasi. Bukan saja kita, pusatpun keras meminta itu,” imbuhnya.

Menurutnya, perombakan jajaran direksi ITDC cukup

penting dilakukan dalam mempercepat pembangunan di kawasan yang sudah telantar puluhan tahun itu. Lagi pula, katanya, Direktur Utama ITDC dalam setiap pertemuan yang dilakukan Pemprov NTB jarang bersedia datang.

Bersambung ke hal 19

Tidak Terbit Berkaitan dengan Hari Raya Waisak 2559 BE, SUARA NTB Selasa (2/6) tidak terbit. Kami akan terbit kembali Rabu (3/6). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan agar maklum. Terima Kasih Penerbit

SUARA NTB Senin, 1 Juni 2015

Persiapan Hanya Tiga Bulan LURAH Kebon Sari, M. Faisal mengaku, penilaian lomba lingkungan bersih dan sehat tingkat nasional dengan melibatkan tim juri dari Jakarta, disamping sebagai kebanggaan karena mewakili NTB tingkat nasional, juga membuat pihaknya merasa tegang. Pasalnya, persiapan dilakukan hanya sekitar tiga bulan. “Iya, tetap banggalah, tapi deg–degan juga karena tim penilainya kan dari Jakarta,” sebut Faisal, Sabtu (30/5).

Meskipun rangkaian serta proses pendaftaran telah dilakukan sebelumnya, namun persiapan sarana prasana seperti sanitasi, MCK dan kebersihan lingkungan diupayakan secara maksimal digarap dengan baik. Pelibatan kader, kepala lingkungan serta elemen masyarakat dinilai cukup efektif membantu. Terbukti dengan proses pengerjaan serta persiapan bisa berjalan maksimal.

“Alhamdulillah, bebagai elemen kita libatkan,” ujarnya.

Faisal menegaskan, tidak muluk–muluk bahwa target juara pasti diharapkan setiap mengikuti perlombaan. Tetapi, paling penting menurutnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta kesadaran masyarakat atas kebersihan lingkungan.

Artinya, aspek kebersihan memiliki dampak luas bukan saja akses kesehatan, melainkan unsur lain seperti kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat. “Siapa yang tidak mau dapat juara, paling penting itu kesadaran masyarakat,” tandasnya.

Ia mengakui, sebelumnya tidak menyangka bahwa wilayahnya ditunjuk mewakili Kota Mataram dan kemudian mewakili NTB di tingkat nasional.

Amanah itu dinilai harus dimanfaatkan bahkan ia bersyukur masuk enam besar tingkat nasional.

Artinya, kerja keras kader, kepala lingkungan, masyarakat serta Pemkot Mataram, tidak sia– sia sehingga tim penilai terjun langsung melihat kondisi lingkungan.

Persoalan sanitasi serta BABS (Buang Air Besar Sembarangan) di wilayahnya tidak lagi menjadi persoalan masyarakat.

Diharapkan, kelurahan lain juga memiliki kesempatan mewakili NTB di tingkat nasional, sehingga budaya hidup bersih dan sehat di Kota Mataram, dapat menjadi primadona di NTB. (cem) M. Faisal

SUARA MATARAM

Halaman 2

Mendesak, Pemberian Sanksi untuk SKPD Lamban Mataram (Suara NTB) – Proyek di empat SKPD yang belum ditender, hingga triwulan kedua, menjadi sorotan kalangan DPRD Kota Mataram. Keadaan ini disimpulkan Dewan sebagai kondisi mendesak untuk memberikan sanksi kepada SKPD yang kerjanya lamban.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha menyayangkan hal itu. ‘’Kita kan sudah sejak awal ingin bagaimana APBD jauh-jauh sebelum akhir tahun sudah kita ketok dan kita sepakati,’’ terangnya. Tujuannya agar awal tahun anggaran bersangkutan, semua program yang direncanakan dalam APBD, sudah bisa berjalan.

Paling tidak, sekitar Bulan Februari atau Maret, semua program harus sudah bisa dieksekusi. Kalau sampai saat ini atau triwulan kedua, masih ada

SKPD yang belum melaksanakan programnya, hal ini harus menjadi catatan bagi kepala daerah. Wayan Sugiartha khawatir, kejadian yang sudahsudah, dimana pekerjaan yang dilaksanakan dalam rentang waktu yang singkat, jelas akan berpengaruh terhadap kualitas.

Kondisi ini, lanjutnya, bisa menjadi catatan Dewan saat pengajuan anggaran tambahan dalam APBD perubahan. ‘’Kalau memang mereka (SKPD, red) tidak mampu, anggaran mereka bisa kita kurangi. Daripada menjadi Silpa,’’

tegasnya. Lebih baik, anggaran itu dialihkan kepada SKPD lain yang lebih membutuhkan.

TAPD, kata dia, harus mempunyai catatan terhadap progres SKPD masing-masing. ‘’Jangan lagi ada istilah kejar tayang karena pasti itu akan berpengaruh terhadap kualitas,’’ tandasnya. Dewan sejak lama sudah menyerukan kepada kepala daerah untuk memberlakukan reward and punishment. Karena di sisi lain, ada pimpinan SKPD yang kerjanya bagus, justru mendapat anggaran terbatas.

‘’Yang seperti itu, kemampuan SKPD perlu kita pertanyakan,’’ tambah anggota Komisi III Drs. I Ketut Sugiartha. Artinya, kalau sampai triwulan kedua, masih ada tender proyek yang belum terlaksana, itu mengindikasikan bahwa pimpinan SKPD bersangkutan, tidak mampu melaksanakan program yang telah dibuatnya sendiri. ‘’Masyarakat bisa menilai, mereka mampu ndak menjadi kepala dinas,’’ imbuhnya.

Seperti diketahui, proyek yang belum ditender sampai saat ini antara lain, pembangunan gedung sekolah, pengerjaan jalan, pembangunan puskesmas dan pengadaan PJU. Adapun proyek-proyek yang belum ditender itu, kata Kabag Administrasi Pengen-

Kalau memang mereka (SKPD, red) tidak mampu, anggaran mereka bisa kita kurangi.

Daripada menjadi Silpa I Wayan Sugiartha dalian Pembangunan Setda Kota Mataram, H. Safruddin Ali, tersebar di empat SKPD, masing-masing Dinas Dikpora, Dinas Kesehatan, Dinas PU serta Dinas Pertamanan Kota Mataram. (fit) (Suara NTB/cem)

(Suara NTB/cem)

Harus Punya Komitmen Moral LANGKAH Dishubkominfo Kota Mataram yang menunjuk Tim Pengawasan Perparkiran untuk meminimalisir parkir liar dan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum, ditanggapi anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugirtha. Pada prinsipnya, penertiban terhadap parkir liar, memang perlu dilakukan. Namun demikian, penertiban harus disesuaikan dengan aturan yang ada.

Pasalnya, penyusunan Raperda Pengelolaan Parkir saat ini sedang dalam pem(Suara NTB/fit) bahasan Dewan. ‘’SeyogiyI Ketut Sugiartha anya disesuaikanlah. Jangan sampai tim terbentuk, Perdanya berbeda. Itu yang perlu dikaji dengan matang,’’ ujarnya. Tetapi, kalau pihak Dishubkominfo berkeyakinan bahwa dengan pembentukan Tim Pengawasan Perparkiran bisa menjaga ketertiban dan income bisa naik, tidak masalah dibentuk Tim Pengawasan Perparkiran. Asalkan, sambungnya, analisa sudah dilakukan secermat mungkin. ‘’Saya sih setuju saja asalkan dasarnya jelas,’’ imbuhnya.

Menurut Politisi Partai Gerindra ini, ketika Dishubkominfo telah menunjuk Tim Pengawasan Perparkiran, maka SKPD pimpinan H. Khalid itu harus mampu bertanggungjawab. Harus ada dasar perhitungan logis atas kebijakan pembentukan tim pengawasan perparkiran. ‘’Bukan asal ngomong kualitas tapi kuantitasnya ndak ada,’’ cetusnya. Secara logika, pembentukan Tim Pengawasan Perparkiran berkorelasi dengan peningkatan PAD. Asalkan, sambungnya, perhitungannya jelas. Pembentukan Tim Pengawasan Perparkiran akan menjadi mubazir manakala penerimaan PAD dari retribusi parkir tepi jalan umum, tidak berubah dari nominal awal. Dalam hal ini, kepala dinas harus punya komitmen moral. ‘’Lepas jabatan atau apa bentuknya,’’ cetus Ketut Sugiartha. Tidak hanya Dishubkominfo. Bila perlu, semua pimpinan SKPD harus punya komitmen moral. ‘’Jangan asal dapat gaji, dapat fasilitas tapi ndak punya komitmen,’’ kritik Ketut Sugiartha.

Karena bagaimanapun, kepala SKPD merupakan pembantu utama Walikota. Tidak hanya itu, ia juga menyoroti struktur keanggotaan Tim Pengawasan Perparkiran yang juga mencantumkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam tim itu. ‘’Kalau menurut saya, perlu dipertimbangkan efisiensi,’’ imbaunya. Jangan sampai, terlalu besar struktur tim pengawasan perparkiran, tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan. Ketut Sugiartha menilai struktur keanggotaan Tim Pengawasan Perparkiran, terlalu berlebihan. ‘’Timnya ini cukuplah dari internal Dishub. Kalau masalah keamanan kan pasti diback up oleh Satpol PP,’’ tandasnya. (fit)

PARKIR SEMBARANGAN - DPRD Mataram tengah merancang Perda tentang pengelolaan parkir. Dimana salah satu sanksi parkir sembarangan, menggemboskan ban dan menderek kendaraan yang parkir sembarang. Sampai sekarang, masih banyak pengendara parkir di sembarang tempat. Seperti salah satu kendaraan yang parkir di depan sebuah bank di Mataram yang telah mencantumkan tanda larangan parkir.

KPI NTB Berikan Advokasi bagi Anggaran Pengentasan Kemiskinan Perempuan Pesisir dan Nelayan Tersebar di Diskoperindag dan PU Mataram (Suara NTB) – Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) NTB melihat, diskriminasi terhadap perempuan pesisir dan nelayan, telah lama dilakukan oleh negara. Padahal, perempuan memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dalam konteks pengolahan hasil tangkap dan lain sebagainya.

Demikian disampaikan Sekretaris Wilayah KPI NTB, Ir. Hj. Sri Sustini Nanang Samodra, Minggu (31/5). Ia melihat, persoalan yang dialami oleh perempuan sangat kompleks baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik hingga pertahanan. Salah satunya, sulitnya perempuan nelayan mengkonsumsi air bersih yang layak dan aman konsumsi. Sehingga, mengakibatkan tingginya angka kematian bayi dan balita karena penyakit diare. Fenomena lain lanjutnya, 60 persen perempuan usia rata–rata 35 tahun mengalami buta aksara, karena pendidikan mereka rata–rata tamatan sekolah dasar.

Kasus yang rentan terjadi, penjualan orang. Ia menyebutkan, 50 persen peningkatan dan pergerakan ekonomi masyarakat nelayan disumbang dari tangan kreatif perempuan dengan pengolahan ikan, tetapi akses perempuan nelayan untuk mengembang-

Pengerjaan RTLH Libatkan Delapan ’’Supplier’’ Mataram (Suara NTB) – Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram, berencana melibatkan delapan supplier dalam hal penyaluran 86 rumah tidak layak huni (RTLH), yang tersebar di delapan kelurahan di Kota Mataram.

Sebagai gambaran, pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Presiden pengganti Keppres 80 tahun 2003 dan diubah dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah melalui layanan pengadaan sistem elektronik (LPSE).

Pemenang tender harus satu perusahaan sesuai dengan verifikasi administrasi perusahaan.

Sementara penelusuran Suara NTB, sejauh ini rencana tender proyek RTLH itu, belum ter-

catat di Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram, H. Syaiful Mukmin mengungkapkan, Pemkot Mataram mendapatkan jatah perbaikan RTLH sebanyak 446 unit. Tetapi, jumlah itu dibagi dengan Pemprov NTB sehingga Pemkot Mataram hanya mendapatkan jatah perbaikan RTLH tahun 2015 sebanyak 224 unit dan tersebar di BPM, PU, Bazda, Disosnakertrans serta anggaran pembangunan kelurahan.

Sementara pertimbangan menunjuk delapan supplier di masing–masing kelurahan, atas dasar pertimbangan jarak perbaikan RTLH, sehingga masyarakat bisa mudah mengambil bahan bangunan miliknya.

86 unit rumah tersebut ter-

diri dari 12 unit di kelurahan Rembiga, Dasan Cermen dan Kelurahan Banjar dengan total anggaran masing-masing Rp 84 juta. Sementara lima kelurahan lainnya, yakni Sapta Marga, Monjok Barat, Kebon Sari, Sayang–Sayang dan Kelurahan Mandalika sebanyak 10 unit rumah dengan pagu anggaran masing– masing Rp 70 juta.

Untuk tender, pihaknya belum berani melakukan karena harus meng–SK–kan program tersebut. Tapi, rencana itu telah dikomunikasikan dengan bagian APP selaku penyelenggara tender. Mengantisipasi adanya mark up harga bahan bangunan, pihaknya meminta laporan langsung dari masyarakat bahkan data dari supplier. Disamping itu, masyarakat secara langsung menginventarisir bahan yang dibutuhkan. (cem)

(Suara NTB/cem)

TEMU KELOMPOK NELAYAN - Sekretaris Wilayah KPI NTB, Hj. Sri Sustini Nanang Samodra saat membuka temu kelompok Perempuan Nelayan dan Pesisir di Hotel Golden Palace, Minggu (31/5). kan peningkatan kualitas terbentur modal serta kemasan produk.

Terlepas dari itu, KPI memberikan advokasi kepada perempuan pesisir dan nelayan di NTB, agar undang–undang perikanan tidak hanya melihat laki–laki saja, tetapi perempuan juga memiliki peran dalam peningkatan ekonomi keluarga. Konsep ini sambungnya, telah dikomunikasikan langsung dengan Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti.

“KPI se–Indonesia sudah bertemu ibu Susi di Jakarta, agar

konsep nelayan itu tidak sebatas laki–laki saja, tapi di dalamnya ada perempuan,” pungkasnya.

Disisi lain, advokasi terhadap perempuan pesisir dan nelayan diselenggarakan di hotel Golden Palace, melibatkan 45 perempuan se–NTB. dan menghadirkan Bappeda dan Dinas Perikanan dan Kelautan NTB serta Akademisi Unram. Dengan harapan, persoalan yang digali dari bawah menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Anggaran pengentasan kemiskinan yang bersumber dari APBD Kota Mataram, sebesar Rp 30 miliar tersebar di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram. Malah, Diskoperidag mendapat anggaran sekitar Rp 9 miliar hingga Rp 11 miliar dan Dinas PU Rp 1 miliar lebih. Sementara, Disosnakertrans hanya Rp 1,3 miliar setiap tahun.

Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura Sabtu (30/5) mengungkapkan, program pengentasan kemiskinan yang dilakukan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, melainkan dalam bentuk perbaikan fisik seperti drainase, jalan lingkungan, MCK serta sanitasi lingkungan.

Terkait korelasi perbaikan infrastruktur dengan pengentasan kemiskinan, dijelaskan Mahmuddin, persoalan kemiskinan bukan saja pemberdayaan masyarakat, tetapi bagaimana persoalan infrastruktur di masyarakat baik, sehingga menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

Kepala Diskoperindag Kota Mataram, Wartan, SH, MH mengatakan, dalam pengentasan kemiskinan, pihaknya hanya menyiapkan fasilitas pendukung yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti, pengadaan lapak PKL, perbaikan pasar ser-

ta pemberian pelatihan dan lain sebagainya. Artinya, pihaknya mempersiapkan masyarakat dari sisi ekonomi saja.

Wartan tidak menyebutkan berapa alokasi anggaran khusus pengentasan kemiskinan. Ia menyampaikan program yang didapat setiap tahun sekitar Rp 9 hingga 11 miliar. Katanya, anggaran Rp 11 miliar itu dibagi untuk berbagai macam program, bukan khusus untuk pengentasan kemiskinan. Persentase penurunan kemiskinan dari intervensi program yang dilakukan, ia mengaku tidak mengetahui pasti karena hanya mengerjakan program yang telah ada.

Dalam keterangan persnya, Kabid Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial pada Disosnakertrans Kota Mataram, Merry Rayes menyebutkan, anggaran pengentasan kemiskinan bersumber dari APBD Rp 1,3 miliar lebih dan dibagi dalam delapan program. Yakni, Rp 147 juta lebih untuk penyandang cacat dan trauma, program pembinaan panti asuhan Rp 235 juta lebih, program pembinaan eks penyandang penyakit sosial Rp 116 juta lebih, program kesejahteraan penanggulangan bencana Rp 8,8 juta, program pemberdayaan masyarakat muda mandiri Rp 172 juta serta program peningkatan kelembagaan sosial Rp 51 juta lebih. Ia menambahkan, program pengentasan kemiskinan juga diperoleh dari APBN sekitar Rp 13 miliar. (cem)

Anggaran Pengamanan Pilkada Dipangkas Mataram (Suara NTB) – Anggaran pengamanan Pilkada Kota Mataram yang diajukan Polres Mataram, tidak berjalan sesuai harapan. Pasalnya, dari anggaran pengamanan yang diajukan sebesar Rp 2,5 miliar, Pemkot Mataram hanya sanggup memenuhi kurang dari setengahnya. Pemkot Mataram, kata Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha, dalam rapat dengan Badan Anggaran DPRD Kota Mataram Jumat (29/5) menyatakan hanya mampu memberikan Rp 750 juta untuk anggaran pengamanan Pilkada oleh Polres Mataram.

‘’Tapi Polres Mataram minta supaya dibulatkan menjadi Rp 1 miliar,’’ cetusnya. Pemberian anggaran pengamanan Pilkada Kota Mataram kepada Polres Mataram, tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah. Apalagi, terkait Pilkada, tidak hanya anggaran pengamanan Pilkada Kota Mataram oleh Polres Mataram yang harus disiapkan tetapi juga untuk tiga instansi lainnya seperti KPU Kota Mataram, Panwaslu Kota Mataram dan Dandim. ‘’Ini menjadi problem semua daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak ini,’’ katanya. Sebab, semua biaya, lanjut Wayan Sugiartha, dibebankan kepada APBD. ‘’Inilah salah

satu risikonya. Sehingga pihakpihak terkait bisa menyesuaikan dengan kondisi keuangan Kota Mataram,’’ pungkasnya.

Karena, dalam APBD perubahan, tidak ada penambahan anggaran yang signifikan terhadap keuangan daerah.

Penambahan anggaran yang ada hanya berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus).

Sementara DAK sudah jelas peruntukkannya. ‘’Tidak boleh diutak atik,’’ cetusnya. Sehingga, item-item mana saja yang akan dirasionalisasi dari usulan anggaran pengamanan Pilkada yang terealisasi kurang dari setengah nilai yang diajukan, menjadi kewenangan Polres Mataram. ‘’Tolonglah disesuaikan,’’ pin-

tanya. Anggaran pengamanan itu tidak termasuk pengamanan oleh Dandim. Untuk Dandim, dari usulan sekitar Rp 1 miliar, Pemkot Mataram hanya mampu sekitar Rp 250 juta. Diakui Wayan Sugiarta, nilai realisasi itu cukup jauh dari usulan. Demikian pula dengan KPU dan Panwaslu Kota Mataram yang telah mengajukan anggaran yang cukup besar, tetapi tidak serta merta bisa terpenuhi semua. ‘’Mana yang bisa dirasionalisasi, kita rasionalisasi,’’ katanya. Seperti halnya anggaran untuk KPU Kota Mataram, ada anggaran yang bisa dianggarkan dalam APBD murni 2016. (fit)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Senin, 1 Juni 2015

Halaman 3

Disiapkan Rp 25 Miliar untuk Kembangkan Agro Terpadu Giri Menang (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB dan mitra, mengalokasikan total Rp 25 miliar anggaran yang direalisasikan tahun 2015 ini untuk membangun pusat Agro Eduwisata dan Teknopark Kawasan Banyumulek, Lombok Barat.

Anggaran pembangunan agro terpadu tersebut, adalah dana saweran antara Pemprov NTB melalui APBN dan APBD, bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan dana Coorporate Social Responsibility (CSR) PT. Berdikari.

“LIPI telah siap Rp 5 miliar,

demikian juga dengan dana CSR PT. Berdikari dan dana APBN APBD yang kita sudah alokasikan,” kata Kepala Disnakeswan Provinsi NTB, Hj. Budi Septiani, Sabtu (30/5).

Seluas 21 hektar luas lahan milik Pemprov NTB yang akan difungsikan sebagai pusat Agro

Eduwisata dan Teknopark. Lahan tersebut, selanjutnya akan dimanfaatkan untuk penggemukan ternak, hingga pengolahan produk pascapanen. Rincinya, 21 hektar tersebut juga dimanfaatkan untuk pengembangan kebun Hijauan Pakan Ternak (HPT), kawasan pengembangan

hortikultura.

Kawasan ini akan dibangun terintegrasi, sebagai pusat wisata, pusat pembelajaran. Hingga berbagai aktivitas ekonomi yang akan memberi manfaat jangka panjang kepada masyarakat dan pendapatan bagi daerah.

“Tahun ini sudah mulai dibangun dasar-dasarnya, saya yakin dengan progres yang ada, 2017 sudah bisa terealisasi kawasan ini,” kata Hj. Budi memberikan penguatan. Saat ini LIPI menurutnya telah mulai menata dan membangun fasili-

tas-fasilitas di kawasan tersebut. Bantuan berupa berbagai jenis mesin-mesin untuk aktivitas peternakan telah didatangkan.

Fasilitas pendukung, untuk rumah sakit hewanpun sudah dilengkapi di kawasan RPH Banyumulek itu. Khusus untuk aktivitas peternakan, dari penyediaan pakan, akan dilakukan pengolahan. Bahkan, kotoran ternak akan dibuat sebagai bahan baku biogas, ampas biogas selanjutnya akan diolah menjadi pupuk organik.

“Tidak ada yang terbuang,

semua akan diproses. Disini akan jadi pusat ekonomi besar, tempat wisata, tempat belajar nanti,” katanya.

Rencana menyulap kawasan ini sebenarnya telah lama. Bahkan telah ditawarkan hingga ke kementerian-kementerian.

Gayung bersambut, LIPIpun langsung mendukung program pengembangan kawasan ini. Jangka panjangnya, Agro Eduwisata dan Teknopark akan menjadi pusat pembelajaran bagi perekonomian masyarakat. (bul)

Mandiri Ekonomi di Kampung Unggas KAMPUNG Unggas adalah gagasan yang dipelopori Dinas Peternakan dan Kese-

30

hatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB akhir tahun 2014 lalu. Program ini telah

memandirikan perekonomian masyarakat, kini seolah bintang pun tak lagi ada di

langit.

Pada Sabtu (30/5), saat berkunjung melihat aktivitas kelompok ternak unggas di Lombok Tengah, sekelompok warga yang notabene tinggal di daerah yang agak dalam di Lombok Tengah, ternyata telah mampu menjadi penopang kebutuhan telur ayam, itik, hingga DOC dan DOD ke berbagai wilayah di NTB ini.

Di Teruwai, Praya, misalnya, Disnakeswan Provinsi NTB memberikan bantuan sebanyak 3.000 unggas jenis ayam Arab yang didatangkan dari Sumatera Selatan. Jumlah tersebut kemudian disebar kepada kelompok masyarakat yang memang embrionya telah ada.

Setelah usia enam bulan, ayam-ayam telah aktif menghasilkan telur. Bahkan setiap hari mereka panen telur, hingga usia produktif 18 bulan. Di desa Teruwai, semua masyarakatnya memiliki kandang ternak. Telur-telur yang dihasilkan tersebut, sebagian ditetaskan, dan sebagian juga kadang-kadang dijual langsung. Masyarakat memiliki mesin penetasan sendiri untuk dijual maupun meregenerasi unggas petelur selanjutnya.

Dengan pola berkelompok, dari hasil penjualan telur dan DOC, anggota kelompok berkewajiban memasukkan simpnan wajib sekali seminggu kepada kelompok. Dana tersebut bisa dipinjam oleh anggota untuk membeli pakan, bahkan

unggas yang dibudidayakan, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk kepentingan ternak. Modal yang dipinjam akan dikembalikan kepada kelompok sesuai kesepakatan. Simpanan kelompok yang dikelola, kini telah menjadi di atas Rp 100-an juta.

“Ini pekerjaan yang menghasilkan bagi ibu-ibu, tidak ada yang begutu dan ngerumpi, pekerjaan ibu-ibu memberi pakan rutin dan perawatan,” kata Ketua Kelompok Ternak Muamalat, Sukardi pada media. Bahkan, untuk kebutuhan modal lain, mereka acuh dengan perbankan dan rentenir yang notabene membebankan bunga pinjaman yang begitu besar.

Teruwai benar-benar menjadi kampung unggas dan penghasil telur dari aktivitas beternak masyarakat.

Untuk biaya dapur seharihari dan kebutuhan pendidikan anak, bahkan mereka gampangkan dari hasil beternak ayam Arab itu.

Tak jauh beda dengan Kelompok Wanita Tani (KWT) Indonesia di Petanggak, Dakung, Praya Tengah. Bantuan itik jenis Alabiu Mojosari yang diberikan Disnakeswan juga telah membuahkan hasil. 15 orang anggota telah benar-benar mendapat manfaat secara ekonomis.

Segala kebutuhan hidup mereka gantungkan dari hasil menjual telur dan DOD itikitik yang mereka pelihara.

Hanya dengan modal rutin

memberi pakan dari dedak, dicampur eceng gondok untuk penggemukan, vitamin secukupnya serta telaten memelihara.

Telur itik untuk kebutuhan telur asin dan konsumsi, mereka kewalahan layani permintaan. Dengan harga Rp 1.800/biji. bahkan, ada yang meminta dengan harga yang lebih tinggi, tetapi harus nunggu sampai pesanan tersebut terpenuhi.

Hasil penjualan mereka baik dalam bentuk telur dan DOD, sekian persennya dimasukkan ke kelompok untuk

Hj. Budi Septiani (Suara NTB/bul)

digulirkan kembali. “Sekarang itu, bintang sudah tidak lagi di langit, tapi di bawah,” kata Ketua Kelompok, Patimatul Anwariah mengumpamakan telur-telur itik yang bergelimpangan mereka pungut tiap malam untuk dijual maupun dikembangbiakkan kembali.

Kepala Dinas Nakeswan Provinsi NTB, Hj. Budi Septiani berharap, kedepan NTB benar-benar mandiri telur dan daging unggas. Dengan dukungan anggaran, kelompok-kelompok unggas ini akan dikembangkan di semua desa jika memungkinkan. (bul)

(Suara NTB/bul)

DIERAMKAN - Telur-telur itik yang akan dieramkan menggunakan teknologi sederhana. Salah satu jenis usaha kelompok peternak unggas di Teruwai, Lombok Tengah.

SUARA NTB Senin, 1 Juni 2015

Kawasan Endemik Sunda Kecil RENCANA pembentukan Kebun Raya Lemor Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus bergulir. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bogor pun terus melanjutkan kegiatan di atas kawasan seluas 89 hektar tersebut. Kebun Raya Lemor digadang menjadi kawasan endemik untuk tanaman-tanaman langka asal Sunda Kecil.

Demikian disampaikan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Ahmad Dewanto Hadi, Sabtu lalu kepada Suara NTB. Ia menuturkan, LIPI sendiri sudah melakukan aktivitas sejak 2012 lalu.

LIPI katanya melakukan aktivitas penelitian dan pembibitan endemik tanaman langka Sunda Kecil ini menggunakan anggaran pemerintah pusat. “LIPI itu dibiayai APBN,” ucapnya. Menurutnya kawasan endemik kawasan Sunda Kecil yakni yang berasal dari NTB, NTT, Bali.

Pemerintah Kabupaten Lotim juga cukup serius untuk mengembangkan kawasan Lemor menjadi kebun raya.

Menggunakan APBD pada tahun 2011, Lotim sudah membuat Detail Engineering Design (DED). Berdasarkan DED tersebut, antara lain akan dilakukan perubahan jalur jalan yang melintasi Kawasan Lemor.

Jalan lintas Suela-Sembalun yang ada saat ini berada di dalam kawasan Kebun Raya. Jalan itulah yang akan dipindahkan dan harus berada di luar area. Pemkab Lotim sudah membawa perencanaan tersebut ke Kemennterian PU. Namun sejauh ini belum ada respon dari pusat.

Pada tahun 2015, akan dilakukan kegiatan penataan jalan setapak berdasarkan master plan yang sudah ada.

Untuk bisa merampungkan semua proses pembentukan Kebun Raya Lemor ini dinyatakan tidak bisa dalam waktu yang singkat. Pengalaman pembentukan kebun raya di daerah-daerah lain pun berlangsung lama.

Dicontohkan Kebun Raya yang ada di Bali. Dicanangkan sejak tahun 1959. Akan tetapi dapat terwujud puluhan tahun.

“Membuat Kebun raya itu jangka waktu tidak sebentar, tapi panjang,” sebut Sekretaris Bappeda ini.

Khusus Kebun Raya Lemor yang ada di Lotim ini, pihak peneliti dari LIPU dituturkan Ahmad Dewanto Hadi ini memiliki kelebihan tersendiri.

Antara lain, vegetasi sudah ada di dalam kawasan sehingga tidak perlu mengambil dari kawasan luar. “Kita ini alamnya sudah mendukung,” p u n g k a s n y. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

60 Desa di Loteng Terancam Kekeringan Praya (Suara NTB) Ancaman kekeringan di Kabupatn Lombok Tengah (Loteng) diakui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, L. Nurpuri, S.H., sudah di depan mata. Langkah antisipasi pun mulai dilakukan. Dengan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dan menyiapkan langkah penanggulangan dampak kekeringan yang bakal terjadi.

Pasalnya, kekeringan yang bakal melanda wilayah Loteng tahun ini cukup menghawatirkan. “Dari hasil indentifikasi yang sudah kita lakukan, ada sekitar 60 desa lebih di Loteng yang terancam mengalami dan terkena dampak kekeringan,” sebut L. Nurpuri, saat dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Sabtu (30/5).

Desa-desa tersebut, terse-

bar di tujuh kecamatan di Loteng. Diantaranya Kecamatan Pujut, Praya Barat, Praya Barat Daya dan Praya Tengah.

Ditambah wilayah Kecamatan Praya Timur, Janapria dan sebagian wilayah Kecamatan Jonggat.

Menurut Nurpuri, daerahdaerah tersebut bisa dikatakan sebagai langganan kekeringan. Karena memang setiap

musim kemarau, kekeringan selalu dirasakan warga di daerah-daerah tersebut. “Kalau dikatakan langganan bisa jadi. Karena hampir tiap tahun, daerah-daerah tersebut mengalami kekeringan,” timpalnya.

Pihaknya pun kini terus melakukan berbagai persiapan. Untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang ter-

jadi. Koordinasi dengan instansi terkait di lingkup Pemkab Loteng terus dilakukan.

Termasuk juga dengan pihak BPBD provinsi.

Hal itu dilakukan, supaya ketika kekeringan mulai melanda pihaknya sudah siap siaga menghadapinya. “Saat ini kita sebenarnya sudah dalam posisi siaga, menghadapi kekeringan,” tambah Nurpuri.

Terlebih, dari hasil prediksi pihak BMKG sendiri menyebutkan, kalau kekeringan tahun ini bakal lebih parah dari tahun sebelumnya. Sehingga persiapan sudah jauhjauh hari dilakukan. Dan, anggaran yang diberikan oleh pe-

Ahmad Dewanto Hadi (Suara NTB/rus)

Kadispertanak Loteng Tutup Usia Praya (Suara NTB) Kabar duka menyelimuti Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Salah satu pejabat tingginya, yakni Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng, Ir. H. Ibrahim, Minggu (31/5) kemarin, meninggal dunia dalam usia 54 tahun. Wafatnya Kadispertanak Loteng itu cukup mengejutkan. Terutama bagi kalangan pejabat lingkup Pemkab Loteng. Mengingat, sebelum meninggal dunia almarhum tidak dalam kondisi sakit. Belum diketahui pasti penyebab Kadispertanak Loteng meninggal dunia.

Namun dari informasi yang diperoleh Suara NTB, almarhum meninggal diduga karena serangan jantung. Pasalnya, sebelum wafat almarhum sendiri sempat masuk kantor untuk menyelesaikan beberapa pekerjan yang belum tuntas.

Sekitar pukul 11.00 Wita, almarhum yang sedang berada di ruang kerjanya tiba-tiba pingsan. Staf yang mengetahui kejadian itu langsung meminta bantuan staf yang lain. Saat itu juga, almarhum langsung dibawa ke Klinik Cahaya Medika. Kendati sempat mendapat perawatan, almarhum sudah tak tertolong lagi. “Begitu jatuh pingsan, almarhum sempat dibawa ke salah satu klinik untuk mendapat perawatan.

Tapi sudah tidak tertolong lagi,” sebut Kabag. Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, Minggu siang. Rencanaya almarhum akan dimakamkan sore ini di pemakaman Kampung Gerintuk Kelurahan Rentang Praya. (kir)

(Suara NTB/rus)

PANTAI CEMARA - Kawasan Pantai Cemara Desa Seriwe Kabupaten Lotim. Tidak jauh dari daerah ini akan dibangun hotel bintang lima oleh investor asal Dubai, PT Galeri.

Pariwisata

Banyak Investor Belum Tunjukkan Keseriusan Selong (Suara NTB) Banyak investor yang tertarik menanamkan investasinya pada sektor pariwisata di Lombok Timur (Lotim). Akan tetapi sebagian besar belum menunjukkan keseriusan sebagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Lotim.

Hal ini diungkap Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Muhammad Syukri belum lama ini di Selong. Ia menyebut, dari sekian investor yang sudah menyampaikan minat untuk berinvestasi di Lotim hanya investor asal Dubai, yakni PT. Galeri Property Development yang sudah menuntaskan segala perizinannya dan menaruh bukti keseriusannya ke perbankan yang ada di Lotim.

Diketahui, PT Galeri beren-

cana membangun resort di kawasan Cemara Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru. Perusahaan asal Dubai itu siap berinvestasi senilai puluhan dolar Amerika di atas lahan seluas 9,25 hektar (ha).

Puluhan miliar dikabarkan sudah disetor pihak galeri ke salah satu perbankan daerah Lotim. Sedangkan perizinan yang telah dikeluarkan BPPT ke PT Galeri ini berupa Izin Mendirikan Bangunan, izin gangguan (HO), SIUP dan perizinan lainnya. Diperkirakan, investor tersebut sudah mengeluarkan dana Rp 196 juta untuk urusan perizinan saja.

Proses pengeluaran izin kepada PT Galeri ini terbilang lancar. Berbeda dengan izinizin yang diberikan kepada investor lain yang berminat

Kantor FIF Cabang Lotim Nyaris Terbakar

(Suara NTB/yon)

HANGUS - Petugas dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada saat mengecek KWH meter yang meledak dan hangus di Kantor FIF Group Cabang Lotim.

Selong (Suara NTB) – Kantor FIF Group Cabang Lotim yang berada di Jalan Pejanggik, sekitar pukul 12:30 Wita kemarin nyaris terbakar. Meteran listrik yang menempel di tembok kantor tersebut tiba saja meledak dan mengeluarkan api yang cukup besar.

Akibat kejadian itu, sejumlah karyawan berlarian keluar. Bahkan masyarakat sekitar dan pengendara sepeda motor

yang melintas di jalan tersebut berhenti hingga membuat jalan satu arah itu mengalami kemacetan selama beberapa menit.

Beruntung, api yang mulanya kecil dan semakin membesar itu berhasil dijinakkan sekitar 15 menit kemudian, setelah karyawan dari kantor tersebut menggunakan alat pemadam api ringan alias Apar. Demikian disampaikan salah seorang karyawan FIF Group, Yusuf, Sabtu (30/5).

merintah pusat untuk membantu menanggulangi dampak kekeriangan, akan dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Disinggung kapan kekeringan bakal mulai melanda wilayah Loteng, Nurpuri mengaku belum mengetahui pasti. Tapi kalau bercermin dari prediksi BMKG, Bulan Maret sebenarnya sudah mulai musim kering. Dimana intensitas hujan sudah mulai berkurang. “Kita masih melihat sampai bulan ini. Kalau bulan depan hujan sudah tidak turun lagi, kita akan mulai bergerak,” pungkas mantan Kepala Dishubkominfo Loteng ini. (kir)

Pantauan Suara NTB di lokasi kejadian, bahwa sebanyak dua unit mobil kebakaran (Damkar), dan dua unit mobil PLN sudah berada di lokasi untuk siap siaga-siaga memberikan pertolongan. Tak heran, kejadian meledaknya listrik di FIF Group cabang Lotim hingga mengeluarkan api tersebut dikhawatirkan semakin membesar dan merembet ke tokotoko disampingnya melihat sejumlah toko besar bertetangga dengan kantor FIF Group Ca-

bang Lotim tersebut.

Dengan adanya informasi kejadian tersebut, Yusuf kembali menjelaskan bahwa setelah mengetahui kejadian itu, ia langsung meluncur ke BPBD dan PLN untuk menginformasikan kejadian tersebut. “Saya dan temanteman yang lain sedang bekerja di dalam, tiba-tiba saja kita mendengar suara ledakan, lalu ada karyawan kita yang lain teriak bilang apiapi dan kitapun berlarian keluar,” tuturnya.

Yusuf mengungkapkan, api yang membesar itu semula sempat dipadamkan menggunakan air oleh karyawan bersama masyarakat sekitar. Namun sayang, usaha itu tidak membuahkan hasil dan api semakin membesar hingga menimbulkan kepanikan dan mengundang perhatian orang.

“Saya nggak tahu teman kita itu minjam Apar dimana untuk memadamkan api itu karena kobaran api semakin membesar sementara Apar yang kita punya disini sedang rusak. Sedangkan, sempat api itu dipadamkan dengan air namun tidak bisa,” jelasnya. (yon)

berinvestasi di kawasan Lotim bagian selatan lainnya.

Pasalnya, kawasan tempat membangun hotel berbintang lima oleh PT Galeri ini sudah tidak bermasalah.

Berbeda dengan lahan-lahan yang ada di kawasan hutan lindung sekaroh. Status lahan diketahui masih menjadi per-

masalahan sehingga menjadi salah satu kendala lambat keluarnya izin. M. Syukri menyebut, sejumlah investor baru yang juga berminat untuk berinvestasi di kawasan RTK 15 Hutan Lindung Sekaroh juga belum ada yang menyikapi kebijakan Bupati Lotim harus ada dana keseriusan.

Lotim membuka pintu seluas-luasnya bagi investor yang ingin berinvestasi di Lotim di semua sektor. Seperti sektor pariwisata. Hotelhotel yang nantinya beroperasi di Lotim akan menjadi penambah sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Lotim. (rus)

SUARA NTB Senin, 1 Juni 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kades Mengeluh

Dana Desa Rp 37 Miliar di Lobar Belum Bisa Cair Giri Menang (Suara NTB) Dana desa senilai Rp 37 miliar lebih dari APBN belum bisa dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Lobar. Dana ini belum bisa cair karena Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukum belum ada. Sementara mengacu ketentuan dari Pemprov untuk mencairkan dana ini harus ada aturan di daerah berupa Perbup, namun sejauh ini Pemda Lobar sendiri belum membuat Perbup tersebut.

Para kepala desa pun mengeluh, lantaran pencairan dana desa molor. Sejumlah Kades memprotes Pemda lantaran dalam sosialisasi ke desa dana desa ini bisa dicairkan 40 persen pada bulan April, namun faktanya justru molor karena persoalan Perbup yang belum ada.

Kades Babussaalam, M. Zaini menyatakan pemda mensosialisasikan ke desa bahwa dana desa termin pertama akan

cair bulan April. “Dalam sosialisasi bulan april ini bisa cair 40 persen (termin pertama) tapi nyatanya molor,” tukasnya.

Menurutnya, sesuai mekanisme dari pusat pemerintah daerah harus membuat peraturan bupati untuk mengatur dana desa ini. Namun sampai saat ini, Pemda melalui BPMD belum membuat Perbup tersebut sehingga untuk mencairkan dana ini hanya sebatas mimpi.

Apalagi dengan kondisi Lobar saat ini, Bupati H Zaini Arony ditahan KPK sehingga itu menjadi salah satu kendala dalam perbup itu. Sebab menurut aturan, Perbup itu harus ditandatangani oleh Bupati atau paling tidak Plt Bupati. Namun sampai saat ini SK Plt Bupati dari kemendagri belum keluar.

“Maka mau tidak mau harus menunggu SK resmi Plt Bupati,” kata Zen sapaan

akrab Kades Babussalam ini.

Lebih jauh dikatakan, bukan saja belum adanya Perbup yang dipersoalkan para kades tapi banyak persoalan teknis yang dipersoalkan rekan-rekan sesama kades.

Para kades belum memperoleh penjelasan lebih rinci terkait, juklak dan juknis pelaksanaan dana ini di desa. Sejauh ini, juklak dan juknis dana desa ini belum ada sehingga para kades bingung menggunakan dana ini. Apakah alokasi dana ini tetap menggunkan tim pelaksanan kegiatan desa (PKD) ataukah ada mekanisme baru.

“Rata-rata teman-teman kades mempersoalkan itu, bgaimana mekanismenya,” imbuhnya.

Sedangkan dalam sosialisa-

si Pemda sendiri ke desa hanya memberikan gambaran umum terkait dana desa ini. Menurutnya, dana desa ini sengaja dipolitisasi, pemerintah pusat sengaja menjanjikan dana desa naik bertahap mulai dari Rp 280-300 juta tahun ini, tahun 2016 naik Rp 700 juta naik lagi tahun 2017 Rp 1 miliar. Sehingga pada saat pemilu tahun 2019, pemerintah dalam hal ini parpol pengusung yang mendominasi saat ini bisa mempengaruhi di tingkat desa atas nama dana desa ini.

Dampak belum cairnya dana desa ini akunya, secara subyektif ancaman bagi kades dalam arti karena dana desa ini menyebar sebagai opini publik, kalau dana ini tidak cair maka tudingan akan men-

garah ke kades sendiri.

Dampak lainnya, terkait program perencanan desa secara teknis akan terkendala.

Karena dana tidak cair maka program yang telah dirancang akan didanai dari dana desa ini tidak terlaksana.

Sementara itu, Kepala BPMPD Lobar, Ramadhan Hariyanto melalui Kabid Pemdes, Syaiful Ahkam membenarkan dana desa di Lobar belum bisa dicairkan. Selain Lobar, ada beberapa kabupaten/kota di NTB yang juga belum bisa cair. “Kendalanya, pemerintah pusat mengharuskan syarat perbup untuk menjadi alas hukum pencairan (transfer) dari pemerintah pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa,” ujarnya.

(Suara NTB/ist)

Keluar dari Koalisi Besar, Gerindra Tetap Percaya Diri Praya (Suara NTB) Partai Gerindra memastikan diri keluar dari koalisi besar yang dibentuk sejumlah Partai Politik (parpol) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya nama Partai Gerindra dalam daftar koalisi besar yang kembali menggelar pertemuan beberapa hari lalu.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPC Partai Gerindra Loteng, H. Muhdan Rum, saat dihubungi Suara NTB, Sabtu (30/5) kemarin.

Sebelumnya, Partai Gerindra tercatat sebagai salah satu partai yang tergabung dalam koalisi besar Loteng. Yang sebelumnya beranggotakan tujuh parpol. Namun dalam komposisi terakhir koalisi besar yang kini beranggotakan sembilan parpol, nama Partai Gerindra sudah tidak ada.

Muhdan pun mengaku, pihaknya tetap percaya diri. Kendati tidak bergabung dengan koalisi besar tersebut. “Tidak ada persoalan. Bagi kami, masuk dalam koalisi atau tidak bukan hal yang harus disesali,” timpalnya.

Ia mengaku, Partai Gerindra memutuskan untuk tidak bergabung lagi dengan koalisi besar tersebut, karena melihat ada ketidakcocokan. Baik itu dalam pemikiran dan pola pandang dalam menghadapi gelaran Pilkada Loteng tahun ini. Termasuk dalam hal komunikasi politik yang dibangun kurang intens.

Dalam komunikasi awal saat koalisi besar dibentuk, masing-masing parpol diminta untuk menentukan calon kepala daerah yang akan diusung. Untuk nantinya, ditentukan bakal pasangan calon kepala daerah. Dan, Partai Gerindra sudah melakukan itu. Dengan menetapkan salah satu kader partai sebagai calon kepala daerah.

Namun ternyata berubah. Bahwa koalisi hanya akan menetapkan calon bupati. Sementara untuk calon wakil Bupati, ditentukan oleh calon bupati yang dipilih oleh koalisi.

Di satu sisi, Partai Gerindra sudah memutuskan harus mengajukan kader partai sendiri sebagai calon kepala daerah.

Jika tidak, Partai Gerindra tidak akan ikut berpartisipasi dalam pilkada kali ini.

“Itu sesuai intruksi dari Ketua Umum Partai Gerindra.

Bahwa harus ada kader partai yang ikut menjadi calon kepala daerah. Kalau tidak, lebih baik Partai Gerindra tidak ikut pilkada,” tegasnya. Karena bagi Partai Gerindra, ikut atau tidak dalam pilkada bukan jadi persoalan.

Kalaupun kemudian nantinya Partai Gerindra kembali diajak bergabung dalam koalisi, Muhdan mengaku itu tergantung konstalasi politik. Tapi tetap, prinsip awal partai harus dijalankan. Bahwa kader Partai Gerindra harus menjadi salah satu calon kepala daerah. Apakah itu jadi calon Bupati ataupun menjadi calon Wabup.

Ditanya komunikasi yang dibangun dengan Partai Golkar, ia menegaskan tetap berjalan. Bahkan, komunikasi yang dibangun sudah sangat intensif. Namun komunikasi tidak hanya dengan Partai Golkar saja. Tapi dengan semua parpol. “Komunikasi kita dengan Parta Golkar tetap berjalan.

Begitu juga dengan parpol yang lain,” tandasnya. (kir)

Lobar Nunggak Tagihan PJU Rp 1,7 miliar Giri Menang (Suara NTB) – Persoalan tagihan PJU di Lombok Barat menjadi salah satu persoalan yang pelik dihadapi oleh Pemda setempat, pasalnya hampir tiap tahun Lobar nunggak tagihan PJU. Tagihan bulan Mei saja dipastikan menunggak, dengan nilai tunggakan mencapai Rp 1,7 miliar. “Tagihan PJU bulan Mei kita nunggak, karena tidak bisa dibayar,” tukas Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan, H. L. Winengan kemarin. Meskipun menunggak tagihan namun PJU yang ada di Lobar tidak akan diputus oleh PLN. Sebab, pihak dinas dengan PLN telah bersepakat memberi kelonggaran.

Tagihan PJU sendiri berangsur-angsur turun, melalui upaya meterisasi dan penertiban ID pelanggan tagihan PJU ini berhasil ditekan sedikit-demi sedikit. Ia menyatakan, saat ini tagihan PJU masih berkisar Rp 1,4 miliar dari sebelumnya Rp 1,9 miliar bisa turun Rp 1,7 miliar. Tahun 2016 sambungnya, tagihan PJU ditargetkan turun dua kali lipat dari tagihan sebelumnya.

Tagihan ini bisa ditekan berkat adanya meterisasi dan penertiban ID pelanggan. Ia menyebutkan, meterisasi PJU sudah dilakukan di Gerung namun belum menyeluruh. Tahun ini, meterisasi dilakukan di dua kecamatan yakni Narmada dan Labuapi. Tahun depan, meterisasi ditarget enam kecamatan.

Jika meterisasi ini dilakukan, maka ditargetkan pembayaran tagihan PJU bisa turun hingga Rp 800 juta, sehingga bisa dihitung penurunan tagihan PJU dari 1,9 miliar menjadi Rp 800 juta. “Itu kita targetkan,” ujarnya.

Terkait tagihan PJU ini, Pihaknya terus membangun koordinasi dengan PLN untuk mengecek dan menyamakan data, Terkait jumlah bola lampu, ID pelanggan dan lain-lain. Ia menyatakan, saat ini dalam sistem PJU kali ini ada dua sistem yang dilakukan yakni kontrak daya (P31) dan meterisasi (P33).

Terkait kontrak daya, ia mempertanyakan pembayarannya. Sebab padam atau tidak padamnya listrik, pihaknya tetap membayar tagihan penuh. Seharusnya tagihan yang dibayar tidak penuh karena listrik padam. Padahal, dalam sebulan pemadaman listrik secara bergilir bisa mencapai empat hingga lima kali.

Dinas katanya keberatan membayar tarif tersebut. “Karena yang dibayar kontrak daya dibayar full kalau tidak mati, seharusnya tidak fulf,” pungkasnya.

Pihaknya juga telah bersurat ke PLN untuk meminta data berapa pelanggan yang menggunakan listrik pra bayar, supaya tahu berapa pajak yang dibayarkan. Pihaknya terus melakukan penertiban dengan melakukan pengurangan ID pelanggan tak terlayani.

“Contoh dari Bengkel ke Tanak Beak, kami telah bersurat ke PLN untuk menghapusnya dari pelanggan,” ujarnya.

Hasil koordinasi ini katanya, tidak serta merta mampu menekan tagihan PJU. Namun, terdapat sedikit perubahan, dimana tadinya bulan Februari pihaknya harus membayar tagihan PJU Rp 1,9 miliar. Pada Maret ini, pihaknya mencapai penurunan menjadi Rp 1,8 miliar lebih. Pada bulan April ini juga akan turun menjadi Rp 1,7 miliar lebih.

“Itu dampak penertiban ID,” ujarnya. (her)

Kendalanya, Perbup yang telah dibuat belum bisa di tandatangan oleh Bupati, begitu pula Wakil Bupati, Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si belum memiliki kewenangan. Namun, salinan file perbup tersebut telah dikirim ke Kemendagri.

Lebih jauh dikatakan, pagu dasar untuk dana desa per desa sebesar Rp 90 juta. Selain itu, ada hitungan pagu proporsional, untuk menentukan pagu proporsional ini ada hitungannya. Yakni pagu 50 persen angka kemiskinan, pagu 30 persen jumlah penduduk dan pagu 20 persen luas wilayah. Selain itu, mempertimbangkan kesulitan geografi. “Per desa ada yang dapat Rp 299 juta hingga Rp 350 juta,”ujarnya. (her)

Gili Tangkong

Izin Terlalu Lama

Pemprov NTB Cari Celah Cabut Izin Investor Gili Tangkong Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB sedang mencari celah untuk mencabut izin investor yang berencana mengembangkan Gili Tangkong di Kecamatan Sekotong Lombok Barat (Lobar). Pasalnya, sejak memperoleh izin pengelolaan tahun 2004 silam, belum ada progres pembangunan yang terlihat di atas lahan milik Pemprov NTB tersebut.

“Ada kontrak produksi yang dibuat pemerintah sebelumnya berjangka waktu 30 tahun.

Itu yang sekarang kita evaluasi di mana peluang kita ini menyetopnya,” terang Kepala Biro Umum Setda NTB, Drs. Fathurahman, M.Si, saat dikonfirmasi di Mataram.

Ia menjelaskan, semua proses harus diikuti sebelum pemerintah daerah mencabut izin in-

vestor tersebut. “Karena ada proses yang harus kita ikuti.

Kalau kita menyetop harus dilihat, karena akan timbul persoalan hukum nanti,” imbuhnya.

Fathurahman menambahkan, Pemprov NTB telah melayangkan surat teguran sebanyak tiga kali kepada investor Gili Tangkong, PT. Anasia Nusantara Tangkong. Jika teguran ketiga itu tak digubris,

Nelayan Gerupuk Minta Solusi Pusat lobster yang ada. Setelah besar baru diekspor. Sehingga bisa memberikan dampak lebih besar dari sisi ekonominya. Tidak kemudian hanya mengekspor benih saja.

Persoalannya kemudian, kesiapan para nelayan yang melakukan budidaya lobster masih sangat kurang. Belum lagi, dari sisi kemampuan permodalan para nelayan juga masih lemah. “Untuk membudidayakan lobster hingga besar, butuh waktu lama. Konsekuensinya, nelayan harus menyiapkan biaya yang besar pula,” terangnya.

Mulai biaya pakan hingga biaya perawatan dan sebagainya. Karena tentunya, semakin lama proses budidaya lobster, biaya yang dikeluarkan jelas akan semakin besar. Di satu sisi, kemampuan permodalan para nelayan pembudidaya lobster masih sangat-sangat lemah.

“Untuk bisa membudiyakan lobster hingga mencapai berat dua ons saja, butuh waktu paling cepat satu tahun. Nah, selama rentang waktu tersebut, dari mana para nelayan harus memperoleh uang untuk membiaya semua kebutuhan budidaya,” tambah Malik.

Itulah yang tidak dipikirkan oleh Menteri Susi. Yang

aktivitas pembangunan yang dilakukan.

Sesuai dengan perjanjian kerjasama, investor akan membangun semua fasilitas pariwisata seperti mini golf, jeti penyeberangan, hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Namun, hingga tahun 2010/2011 tidak ada progress pembangunan yang dilakukan PT Anasia Nusantara Tangkong. (nas)

Najmul dan Johan Bersaing di PAN

Kecam Kebijakan Menteri Susi

Praya (Suara NTB) Kebijakan Menteri Kelautan Susi Pujianti, yang melarang pengiriman benih lobster menjadi pukulan telak bagi para pembudidaya lobster. Khususnya diwilayah Pantai Gerupuk Desa Sengkol Pujut Lombok Tengah (Loteng). Bagaimana tidak, para nelayan di wilayah tersebut kini telah kehilangan salah satu mata pencarian utama yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarganya.

Para nelayan pun dengan lantang mengecam kebijakan Menteri Susi tersebut. Karena kebijakan tersebut, telah membuat para nelayan “menangis”. “Seharusnya pemerintah pusat itu mengeluarkan kebijakan yang bisa membuat masyarakatnya sejahtera. Tapi justru kebijakan yang dibuat, telah membuat masyarakat menderita dan sengsara,” aku salah satu warga Dusun Gerupuk, Sabtu (30/ 5) kemarin.

Ia pun menilai kebijakan yang dibuat Menteri Susi tersebut, dibuat tanpa pertimbangan yang matang. Tanpa memperhatikan dampak yang bakal dihadapi para nelayan di bawah. Bahkan diduga kebijakan tersebut, dibuat untuk kepentingan pihak tertentu saja.

“Kalau memang pemerintah peduli dengan kondisi masyarakatnya, kenapa kemudian harus mengeluarkan kebijakan yang justru mematikan mata pencarian utama masyarakatnya,” ujarnya dengan nada kesal.

Hal senada juga disampaikan, Kadus Gerupuk, H. Abdul Malik. Menurutnya, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan tergesagesa mengambil keputusan tersebut. Dan, tanpa didasari pertimbangan yang matang.

Tanpa melihat dampak buruk yang bakal ditimbulkan dari kebijakan tersebut bagi para nelayan.

Malik mengakui, niat Menteri Susi dengan melarang ekspor benih lobster tersebut mungkin baik.

Dimana para nelayan membudidayakan terlebih dahulu

maka pemprov akan melakukan tindakan selanjutnya.

Investor yang diduga menelantarkan lahan milik pemprov itu adalah PT. Anasia Nusantara Tangkong. Mereka telah menandatangani kontrak kerjasama pemanfaatan lahan milik Pemprov NTB seluas 7,5 hektar di Gili Tangkong sejak tahun 2004 silam. Namun hingga saat ini belum ada

begitu saja melarang ekspor benih lobster. Padahal hanya dengan bisa mengekspor benih lobster saja, para nelayan sudah cukup baik taraf ekonominya. Tapi sekarang, dengan keluarnya kebijakan tersebut jelas akan berdampak pada kesejahteraan nelayan.

Lebih lanjut, Malik menambahkan, pada prinsipnya para nelayan tidak masalah kalaupun ekspor benih lobster dilarang. Tapi pemerintah juga harus memberikan solusi yang tepat bagi para nelayan. Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

Misalnya dalam hal pakan, pemerintah pusat harusnya memberikan solusi. Dengan memberikan subdisi pakan. Sehingga para nelayan bisa menjangkau harga pakan yang saat ini harganya cukup tinggi.

Kemudian pemerintah juga harusnya menyiapkan obatobatan yang bisa mendukung budidaya lobster. “Yang terjadi sekarang, nelayan dilarang mengekspor benih lobster.

Tapi pemerintah pusat tidak memberikan solusi. Langkah seperti apa yang harus dilakukan. Jadi wajar kalau kemudian para nelayan menjerit,” tegasnya. (kir)

(ant/bali post)

LOBSTER KERAMBA - Nelayan memanen lobster yang dipelihara dalam keramba di pantai Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB.

Mataram (Suara NTB) Dua pasang bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lombok Utara, Djohan – Mariadi dan Najmul – Sarif masih bersaing memperoleh dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Lombok Utara jelang Pilkada 2015.

Hal itu disampaikan Ketua DPD PAN KLU, H. Hasbullah Muis, Dipl. Ing, yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (31/5) kemarin. Menurut Hasbullah, pihaknya baru saja menggelar rapat pleno penetapan usulan bakal calon bupati/ wakil bupati KLU. “Landasan pleno ini, SK 020 dri DPP PAN tentang ketentuan pelaksanaan rapat pleno pengusulan bakal calon,” ujarnya.

Dlm SK itu, termuat beberapa ketentuan. Antara lain, bahwa dalam pleno tingkat kabupaten, dipimpin oleh tim Pilkada Provinsi atau Dewan Pimpinan Wilayah. Kedua, pengambilan keputusan pleno tersebut tidak boleh dilakukan melalui mekanisme voting atau suara terbanyak, melainkan melalui musyawarah mufakat.

Selainitu, dalam rekomendasi di tingkat kabupaten, harus direkomendasikan minimal dua pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berdasarkan ketentuan itulah, PAN KLU kemudian merekomendasikan dua pasangan bakal calon tersebut, yaitu pasangan Djohan-Mariadi dan pasangan Najmul-Sarif.

“Itulah yang kita usulkan ke DPW PAN NTB dan nantinya akan disampaikan ke DPP untuk segera diputuskan,” ujarnya.

Di dalam rapat pleno tersebut, selain berita acara, juga didengarkan pendapat-pendapat dari pihak-pihak di internal PAN yang menjadi komponen peserta pleno tersebut.

Dengan direkomendasikannya dua bakal pasangan calon tersebut, maka Hasbullah memastikan bahwa proses pencalonan PAN secara administratif belumlah final meski beberapa waktu lalu, sinyalemen yang mencuat, PAN telah merapat ke kubu Najmul-Sarif.

“Jadi memang belum final.

Insya Allah hari Rabu nanti, DPW akan menggelar rapat

(Suara NTB/ist)

H. Hasbullah Muis harian, untuk merekomendasikan hasil pleno di tingkat kabupaten,” ujarnya.

Ia berharap, proses ini tidak akan memakan waktu lama sehingga rekomendasi dari DPP yang dibutuhkan sebagai salah satu syarat dukungan untuk proses pencalonan di Pilkada bisa segera diterbitkan.

Hasbullah menegaskan bahwa SK 020 tersebut merupakan produk yang lahir dari Rakernas PAN bulan Mei 2015. Sebelumnya, keputusan soal arah dukungan di Pilkada hanya diberikan kewenangannya kepada satu tingkat kepengurusan di atasnya, alias DPW PAN NTB. Namun, dengan terbitnya SK tersebut, maka proses itu kemudian dimulai kembali dan disesuaikan dengan ketentuan dalam SK hasil rakernas tersebut.

Ia menambahkan, secara khusus dirinya telah meminta kepada DPP PAN untuk menggelar survai demi mengukur tingkat elektabilitas pasangan calon di KLU menjelang Pilkada ini. “Dan itu langsung dijawab bahwa Insya Allah akan dilakukan,” tegasnya.

Hasbullah mengakui bahwa kedua bakal pasangan calon tersebut memang memiliki kedekatan secara historis dengan PAN karena kedua pihak sama-sama pernah tergabung memenangkan Koalisi Merah Putih di Pilpres 2014 lalu.

Hasbullah juga tak menampik bahwa secara personal, lebih banyak kader di internal PAN KLU yang menginginkan agar partai berlambang matahari ini mendukung Najmul-Sarif di Pilkada.

Namun, menurutnya, secara administratif kedua pasangan tetap memiliki kans untuk diusung oleh PAN KLU. (aan)

SUARA NTB Senin, 1 Juni 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Diduga Gara-gara Ayam, Nyawa Melayang

Disinyalir, ’’Illegal Fishing’’ Marak di Labuan Mapin

Sumbawa Besar (Suara NTB) Warga desa Labuan Sumbawa, Kecamatan Labuan Badas, Minggu (31/5), digegerkan dengan tewasnya seorang warga setempat dengan luka menganga lebar di bagian lehernya. Tersangka pembunuhnya pun kenalan dan sahabatnya, yang rumahnya tak jauh dari rumah korban.

Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Iptu Tri Prasetyo kepada wartawan menuturkan kejadian tersebut bermula pada saat ayam milik MA masuk ke dalam pekarangan kebun yang ditanami UM. Dalam hal tersebut tersangka berniat mengeluarkan ayamnya dan dilihat oleh korban. Korban yang tidak terima melihat tersangka masuk dalam pekarangan tanpa izin, langsung marah dan sempat menghina tersangka. Lantaran korban marah, sehingga menantu tersangka keluar dan berniat menenangkannya.

Namun bukannya semakin tenang, malahan korban sempat cekcok dan memukuli menantu tersangka menggunakan kayu. Secara spontan melihat menantunya dipukuli, MA membawa keluar tombak dan parang sekitar 120 cm, dengan mata tombak sepanjang 45 cm. Tanpa berfikir panjang MA menebas bagian leher depan UM, yang menyebabkan UM meninggal di tempat kejadian. Dari kejadian tersebut, ternyata istri korban merupakan orang pertama yang melihat pelaku lari menggunakan parang. “Saat ini kami telah melakukan penangkapan, pemeriksaan saksi-saksi, melakukan penyitaan terhadap barang bukti, melakukan visum terhadap korban, dan rencananya akan melakukan penahanan terhadap tersangka,” imbuh Tri. Sementara terhadap menantu tersangka yang sempat cek-cok dengan korban saat ini masih berstatus sebagai saksi.

Mengingat keterangan yang didapatkan pihaknya saat ini sebenarnya menantu tersangka merupakan korban penganiayaan yang dilakukan korban. “Kalau memang nanti ada perkembangan tersangka, kami akan melakukan penyidikan terhadap pengembangan tersangka tersebut. Sementara menantunya masih saksi,” tukas Tri.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Camat Alas Barat, Iwan Sofyan mengungkapkan kasus penangkapan ikan secara liar (illegal fishing) di wilayah Labuan Mapin makin marak. Seperti pengeboman dan potasium yang diduga dilakukan oleh orang dari luar wilayah Labuan Mapin “Cukup tinggi kasus illegal fishing. Hal ini juga terbukti dari hasil ekspedisi jelajah laut, Tim Kopassus belum lama ini. Di Labuan Mapin, sudah sekitar 30 persen terumbu karang dan koral lautnya hancur diduga akibat pengeboman,” terang Iwan kepada Suara NTB, Minggu (31/5).

Karena Terdesak Sementara tersangka pelaku, MA mengaku membunuh korban lantaran keadaannya terdesak. Ayah dari 4 anak ini sangat menyesali perbuatan yang dilakukan, mengingat umurnya yang sudah tua dan tidak sepantasnya melakukan hal tersebut. Bahkan MA mengakui dirinya penakut, bahkan tidak pernah berani dengan korban. Namun hal tersebut spontan dilakukannya tanpa merencanakan.

Disela-sela pemeriksaannya, kepada wartawan, MA menuturkan pembunuhan tersebut terjadi lantaran emosinya spontan naik setelah melihat menantunya dipukuli UM. Hal tersebut berawal saat MA hendak mengeluarkan ayamnya dari kebun yang ditanami UM untuk diberi mnakan di rumahnya dan hal itu dilihat UM. Tidak terima MA memasuki pekarangan kebunnya tanpa izin, UM sempat marah. “Ayam saya masuk ke pekarangannya, saya usir ayam itu ke rumah suruh makan, tahu-tahu dia ngamuk marah. Katanya masuk pekarangan tidak minta izin, bukan saya mau curi ayam apa. Saya jawab siapa sih yang tuduh curi ayam tidak ada,” ungkap MA. Setelah itu UM masuk ke rumahnya dan masih marah.

Bahkan tidak hanya marah, tetapi juga menghina MA dengan ucapan kotor. Lantaran MA penakut dan tidak mau menanggapi UM, sehingga dia masuk ke dalam rumahnya.

Berselang sekitar 15 menit UM sempat berhenti marah.

Namun setelah itu UM kembali marah dan berteriak di depan rumah MA dengan bermaksud menantang. “Saya di dalam rumah tidak begitu menanggapi, sempat reda kira-kira 15 menit. Korban datang lagi ngamuk-ngamuk di depan rumah.

Dia berteriak menyuruh keluar.

Kemudian menantu MA keluar dan hendak menenangkan UM. Bahkan UM sempat cek-cok dengan menantu MA. Sehingga dipukuli oleh korban dengan menggunakan kayu.

Melihat hal tersebut, MA secara spontan mengambil parang dan tombak untuk dibawa keluar. Terjadi perkelahian sengit di antara keduanya. UM tewas bersimbah darah. “Saya tidak berani tetapi sudah terdesak. Itu sudah penyesalan saya, mau gimana lagi,” ujar tersangka lirih. (ind)

(Suara NTB/ind)

DIPERIKSA - Tersangka pelaku pembunuhan saat diperiksa di Polres Sumbawa, Minggu (31/5).

Jadwal Pilkades Sebaiknya Dievaluasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Mantan Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) Sumbawa yang juga mantan Kades Kuken Moyo Utara, Chairuddin, meminta pemerintah mengkaji kembali jadwal pemilihan kepala desa (Pilkades) yang dianggap bertentangan dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa.

“Mari kita membedah UU. No. 6 tahun tahun 2014 tentang desa secara objektif. Sehingga kebijakan Pemda tidak kontroversi dengan roh UU tersebut. Misalnya dengan tidak dijadwalkannya Pilkades 2015. Kami menilai ini kebijakan yang kurang pas, karena Plt Kades (sekitar 20 desa ) habis masa jabatan tahun 2014 dan 2015 dijabat oleh PNS. Sementara dalam UU Desa menyebutkan, apabila masa lowong Kades itu kurang dari satu tahun, dijabat oleh PNS. Tetapi kalau lebih dari 1 tahun dijabat oleh masyarakat setempat. Oleh karean itu diharapkan kepada penentu kebijakan di Sumbawa dapat meninjau kembali jadwal Pilkades.

Dan diharapkan Pilkades tidak dikaitkan dengan Pilkada Bupati, karena anggaran untuk Pilkades menurut UU dibiayai oleh APBdes, tidak lagi dibiayai oleh APBD,” urainya.

Demikikan pula kepada Komisi I DRDD Sumbawa, Chairuddin, berharap dapat memberikan kajian yang representatif untuk kemajuan daerah ini. (arn)

Menurut laporan yang diterima dari warga, sambung Camat, pelaku illegal fishing di Labuan Mapin bukanlah dari warga setempat. Tetapi

diduga nelayan dari wilayah lain sekitar Labuan Mapin.

Diantaranya dari Pulau Bungin dan Pulau Kaung. Hal ini dibuktikan pula oleh tim eks-

pedisi jelajah laut Kopassus yang sempat melakukan sidak ke Pulau Bungin, yang menemukan beberapa ikan hasil pengeboman dan potasium.

Mengingat tim Kopassus juga dilengkapi tim ahli sehingga dapat mendeteksi dengan mudah mana hasil ikan illegal fishing dan bukan. “Ada ciri fisik di ikan. Termasuk hasil sidak di Kaung juga demikian. Bahkan informasinya pelaku illegal fishing ini bergerombol melakukan aksinya di laut. Malah saling sikat di laut dengan kelompok lain yang berusaha mengamankan perairannya,” urai Iwan.

Harapannya, dengan hasil tim jelajah pantai dari Ko-

passus, aparat yang ada di daerah ini bisa meneruskan pola yang dilakukan tim dimaksud. Saling berkoordinasi untuk meminimalisir aksi ilegal ini di laut. Serta terus membangun komunikasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar sadar perbuatan pengeboman dapat merusak ekosistem laut. “Kita himbau nelayan agar menjaga pola penangkapan ikan yang lebih alami tidak dengan menggunakan alat-alat perusak,” pungkasnya. (arn)

Newmont Diminta Manfaatkan Produk Dalam Negeri

(Suara NTB/ind)

RUMPUT LAUT - Petani rumput laut di dusun Labuan Kuris, Harun, saat menjemur rumput laut di depan rumahnya.

Pengeboman Ikan Matikan Usaha Rumput Laut Sumbawa Besar (Suara NTB) Meskipun diakui hasil dari rumput laut cukup menjanjikan, petani rumput laut masih keluhkan maraknya praktik ilegal pengeboman ikan yang mengakibatkan kerusakan pada biota laut. Hal ini disampaikan beberapa petani rumput laut di Wilayah Desa Labuan Kuris, Kecamatan Lape, Sabtu (30/5). Dimana ada dusun yang mengembangkan rumput Laut di desa tersebut, yaitu dusun Labuan Terata, dusun Labuan Kuris dan dusun Tanjung Bila.

Harun, Ketua Kelompok pengembangan rumput Laut “Pada Idi” dusun Labuan Kuris mengatakan menjadi petani rumput laut sudah dilakukannya sejak dulu. Dengan waktu panen yang hampir setiap bulan, diakuinya bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, tak terkecuali bisa membangun rumah dengan hasil rumput Laut.

Menurutnya dari hasil panen yang diperoleh kadang-kadang mendapatkan 500 kg, bahkan saat cuaca bagus bisa 1 ton diperoleh dengan harga Rp 10.000 hingga Rp 11.000/kg. Diakuinya bisa sampai Rp 4,5 juta hingga Rp 10 juta. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah yang tetap melakukan pengawasan serta memberikan bantuan bibit, tali dan lainnya.

Namun meskipun demikian para petani, sempat merasa terganggu dengan aktivitas illegal Fishing. Dalam hal ini masih menggunakan potasium, pengeboman, dan lainnya yang membuat rumput laut rusak, bahkan terkadang banyak yang rontok. “Memang kendala biasanya pas waktu pergantian musim, terkadang rumput laut terkena penyakit. Namun permasalahan lain itu potasium, dan pengeboman,” imbuh Harun.

Hal senada disampaikan A. Kadir R, anggota kelompok “Saling Sakiki” dusun Tanjung Bila Desa Labuan Kuris.

Diakui hasil panen rumput laut bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Setiap panen bisa memperoleh hasil 500 kg hingga 1 ton lebih. “Kalau rezeki bagus bisa 1 ton lebih. Biasanya bisa dapat Rp 4,5 juta.

Cuma kalau sakit itu kita dapat sedikit,” katanya.

Yang menjadi permasalahan sambung Kadir, masih adanya kegiatan nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan potasium. Akibatnya sangat berpengaruh bagi pertumbuhan rumput laut. Dimana rumput laut

terkena penyakit, dengan berwarna putih, dan tak jarang yang rontok. Meskipun bisa dipanen tetapi petani memperoleh hasil yang sedikit.

“Meski bisa panen, tapi sedikit. Sehingga susah cari bibit,” cetusnya.

Begitupula Ketua Kelompok “Laut Biru” dusun Labu Terata, Yahya mengatakan sebelumnya budidaya rumput laut sempat terhenti lantaran tidak adanya bibit. Mengingat sekian lama rumput laut petani terkena penyakit bulu yang menimbulkan kerontokan. Diakui hampir semua warga Labuan Terata menjadi petani rumput laut, yang terbagi dalam sembilan kelompok, namun karena adanya penyakit tersebut tinggal tujuh kelompok yang melakukan budidaya rumput laut.

Selain itu yang menjadi kendala para petani dalam mengembangkan rumput laut yaitu dengan banyaknya penyelam yang menggunakan kompressor serta penangkap ikan yang menggunakan potasium. Sehingga akibat dari hal tersebut rumput laut tidak bisa berkembang dan dikhawatirkan rusak. “Peran pemerintah sangat membantu dengan memberikan bantuan bibit. Hal ini agar budidaya rumput laut semakin berkembang.

Apalagi Labu Terata sempat menjadi sentra budidaya rumput laut di Sumbawa. Tahun 2014 sudah mulai di kembangkan kembali. Bersyukur pemerintah memberikan bantuan dengan harapan untuk berkembang. Namun harapannya agar bisa dikontrol terhadap penyelam yang meenggunakan kompresor, serta potasium,” tukas Yahya.

Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa , Ir. H. Junaidi, M.Si mengungkapkan sudah lima tahun mengembangkan rumput laut, dan sudah ditetapkan sebagai komoditi keunggulan daerah.

Bahkan dari segi anggaran lebih dominan terhadap kegiatan budidaya diarahkan ke pengembangan rumput laut.

Dari sekian banyak komoditi yang paling efektif mengatasi kemiskinan di daerah pesisir, penyerapan tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, rumput laut merupakan komoditi unggulan yang sangat diandalkan dilihat dari potensi yang ada.

“Kita memang unggul bahkan kita ditetapkan salah satu

dari sepuluh kabupaten pilot proyek pengembangan rumput laut Nasional sejak tahun 2012, bahkan salah satu dari lima kabupaten sentra pengembangan rumput laut Nasional. Sehingga lima tahun terakhir kita kembangkan, Banyak sarana prasarana, baik itu budidaya diarahkan ke masyarakat pesisir,” imbuhnya.

Namun diakuinya, memang masih memiliki satu gangguan, dimana masih adanya oknum nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan dan cara terlarang, seperti potasium, pengeboman, serta penyelam yang menggunakan kompresor. Hal itu membuat pihaknya agak kesulitan. Menurutnya kalau hanya pemerintah yang mengatasi hal tersebut, tidak mungkin bisa efektif dilakukan dengan keterbatasan personel yang dimiliki. Tentunya dalam hal ini juga diharapkan peran masyarakat untuk bersama-sama memelihara lingkungan sekitar pesisir dari hal dimaksud.

Pemerintah memfasilitasi masyarakat dengan dengan membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Ditargetkan satu desa satu Pokmaswas, namun saat ini baru 30-an lebih.

“Masyarakat cenderung selalu kita yang menjaga itu. Sementara Pemda melalui Dislutkan sudah sepanjang tahun 2014 sampai saat ini masih mengimventarisir seluruh masyarakat yang masih menggunakan kompresor. Sekarang sudah memiliki data dimana serta jumlah masyarakat yang masih menggunakan kompresor, sehingga mereka itu yang menjadai target kita untuk pembinaan sekarang secara preventif dan represif,” kata Jun. Selain itu, yang menjadi permasalahan masyarakat tidak ada yang mau menjadi saksi terhadap oknum nelayan yang menangkap ikan dengan cara yang salah. Ketika melaporkan, namun setelah dilakukan pengecekan dan hendak dilakukan penangkapan, masayarakat tidak ada yang mau menjadi saksi. Sehingga pihaknya kembali membentuk tim keamanan laut terpadu (Kamladu). Dari operasi yang dilakukan tim, hampir setiap tahun menangkap oknum nelayan yang melakukan hal tersebut. Itupun didapatkan dari operasi yang dilakukan oknum yang tertangkap tangan. (ind)

Taliwang (Suara NTB) Sebagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) diharapkann lebih banyak memanfaatkan produk dalam negeri dalam menunjang operasinya.

Permintaan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) I Gusti Putu Suryawirawan, Sabtu (30/5) saat mendampingi Menperin Saleh Husin yang melakukan kunjungan ke PT NNT. “Newmont ini cukup besar belanjanya. Makanya sangat tepat kalau kita minta juga ke Newmont untuk lebih banyak memanfaatkan barang dalam negeri,” timpalnya.

Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan perusahaan, bagaimana Newmont memaksimalkan produk-produk dalam negeri untuk menunjang operasinya. “Secepatnya kami akan berkoordinasi,” cetusnya.

Diakuinya, kebijakan memanfaatkan produk dalam negeri itu berlaku secara nasional. Namun I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, akan lebih baik jika PT NNT bisa lebih dulu menerapkannya sehingga ke depan bisa menjadi model bagi perusahaan multi nasional yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Memperin Saleh Husin mengaku takjub dengan kondisi perusahaan tambang asal Amerika itu.

Tak hanya melakukan pengamatan dari atas, Menperin juga berkesempatan meninjau beberapa aktivitas PT NNT. Salah satunya mengunjungi gudang konsetrator PT NNT di teluk Benete. Di lokasi ini Saleh Husin mendapatkan penjelasan langsung dari General Manager (GM) CSR dan Govrels PT NNT, Rahmat Makkasau. “Saya baru pertama kali ke sisni. Dan harapan saya Nemwont bisa lebih banyak bermanfaat lagi bagi masyarakat di sini dan umumnya negara,” timpalnya.

Saleh Husin mengatakan, pihaknya dan kementerian terkait lainnya sejauh ini terus mendorong perusahaan tambang agar segera menjalankan salah satu amanat UU Minerba terbaru soal smelter itu. “Kita sejauh ini terus mengupayakan biar prosesnya cepat selesai,” katanya.

“Kita juga harus pikirkan bagaimana perusahaan bisa tetap bekerja, dan di sisi lain kebijakan itu juga tetap bisa dijalankan perusahaan karena bagaimana pun ini sangat positif karena ada peningkatan nilai tambah di dalam negeri,” tukasnya.

GM CSR dan Govrels PTNNT Rahmat Makkasau menjelaskan, PT NNT dalam

hal ini sejak awal sangat mendukung kebijakan pemerintah terkait kewajiban perusahaan tambang melakukan pemurnian dalam negeri dalam rangka peningkatan nilai tambah.

“Kami sejak awal menyambut positif bahkan kami tidak ada tanda tanya dari kebijakan pemerintah itu. Sebab kita tahu betul dampak positifnya,” jelasnya.

Hanya saja untuk membangun pabrik pemurnian sendiri PT NNT tetap tidak bisa menjalankannya. Menurut Rahmat, PT NNT tidak bisa melakukan pembangunan pabrik smelter karena perusahaan tersebut sejak awal hanya bergerak dan konsen pada bidang penambangan.

Namun demikian Rahmat mengatakan, untuk memenuhi tuntutan UU Minerba itu pihaknya sudah berupaya.

Salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk membangun pabrik smelter.

Menanggapi permintaan Dirjen ILMATE itu, GM CSR dan Govrels PTNNT Rahmat Makkasau mengatakan, pemanfaatan produk dalam negeri dalam rangka menunjang operasi perusahaan sejauh ini telah dijalankan oleh perusahaan. Bahkan secara persentase, 70 persen bahan yang digunakan PTNNT sekarang ini adalah produk dalam negeri. “Yang 30 persen kita datangkan dari luar karena memang sejauh ini barangnya belum di produksi di dalam negeri.

Terutama peralatan yang sifatnya hi-tech (teknologi tinggi),” ujarnya.

Namun demikian, dalam rangka mendukung pembangunan industri nasional ke depan PTNNT tetap terus meningkatkan pemanfaatan barang-barang produksi dalam negeri. “Kalau memang seperti itu, kami akan tingkatkan lagi ke depannya. Yang semangat kementerian untuk membangun industri nasional itu sangat kami dukung dan sudah kami lakukan sekarang ini,” timpalnya.

Pada bagian lain Rahmat sedikit menjawab terkait kebijakan pemerintah mengenai penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi belanja perusahaan. Menurutnya, perusahaan juga sangat mendukung semangat tersebut. Namun ia menyatakan, kebijakan tersebut perlu ditinjau mengingat beberapa perusahaan nasional masih menginginkan agar dalam transaksi jual beli dilakukan dengan menggunakan mata uang asing (dolar). “Seperti misalnya Pertamina. Mereka maunya transaksi pakai dolar. Nah saya kira ini salah satu hambatan kita dan perlu dibicarakan, karena kami tahu persis juga keuntungan dengan transaksi menggunakan rupiah bagi negara,” imbuhnya. (bug)

Pilkada Sumbawa

Fikri Yakin TGB Restui Dirinya Berpasangan dengan Husni

Syamsul Fikri

Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua DPC Partai Demokrat Sumbawa, Syamsul Fikri, S.Ag, M.Si, optimis bisa berpasangan dengan kandidat tunggal calon Bupati dari PDIP, H.M. Husni Djibril. Gubernur Tuan Guru Bajang (TGB) sebagai Ketua DPD Partai Demokrat NTB, pun menurut keyakinan Fikri akan mendukung dirinya nanti berpasangan dengan Husni di Pilkada Sumbawa.

“Saya sudah memegang surat rekomendasi 24 PAC Demokrat se Kabupaten Sumbawa yang mendukung saya maju di Pilkada Sumbawa. Sebagai Ketua DPC yang lama

membesarkan partai ini, saya juga yakin TGB akan merestui saya.

Dalam hal ini, saya telah melamar ke PDIP sebagai calon Wakil Bupati yang akan mendampingi calon Bupati Husni Jibril. Insya Allah pasangan Husni Fikri (HUFI) akan terwujud,” tandasnya optimis ketika berbincang dengan Suara NTB, Minggu (31/5).

Meski demikian, apapun keputusannya nanti, pihaknya akan tetap loyal dan patuh terhadap keputusan partai. Kalau memang nantinya Demokrat memberikan amanat, maka siap menjalankan

amanat tersebut. Apalagi selama ini, Fikri terus berjuang membesarkan Demokrat di Sumbawa untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumbawa. “Partai hanya sarana memperjuangkan kepentingan masyarakat. Apapun keputusan, saya Sami’na Wa athaqna,” tukasnya.

Sejauh ini pun Fikri terus menjalin komunikasi dengan Husni dan PDIP. Baik secara formal dalam pertemuan maupun non formal melalui saluran telepon. Hingga dirinya optimis pasangan HUFI bisa terwujud. (arn)

(Suara NTB/bug)

MENINJAU - Menperin Saleh Husin (baju putih) didampingi Dirjen ILMATE, I Gusti Putu Suryawirawan (belakang) dan GM CSR and Govlres PT NNT Rahmat Makkasau saat mengunjungi gudang penyimpanan konsentrat PT NNT di Benete, Sabtu (30/5).

SUARA NTB Senin, 1 Juni 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Hubungan Anggota Polres Bima dan Brimob Membaik Bima (Suara NTB) Hubungan antarpersonel Polres Bima Kota dengan Detasemen A Brimob Bima, berangsur-angsur membaik.

Karenanya, pada Minggu (31/5), kedua anggota dari kesatuan berbeda itu bertempat di Mako Brimob, para anggota Brimob dan Polres Bima Kota berkumpul untuk mendengarkan pengarahan dari pimpinan.

Beberapa anggota tim dari Mabes Polri yang didampingi pejabat Polda NTB datang untuk mengunjungi mereka.

Kapolres Bima, AKBP Andi Sahrir, SIK, MH mengatakan persoalan yang terjadi antara Brimob dan anggotanya hanya persoalan Miskomunikasi yang sesungguhnya bisa diselesaikan. “Biasa namanya dalam suatu keluarga pasti ada pertentangan sedikit,” katanya Terkait masalah kebakaran, Andi menegaskan tidak ada sangkut dengan penyerangan kemarin, dan pihaknya juga berkesimpulan kebakaran tersebut diduga akibat arus pendek. Namun untuk mengetahui secara pasti Tim Laboratorium Forensik yang berpusat di Bali akan didatangkan untuk mengungkap kepastian akibat kebakaran tersebut.

Kebakaran itu juga tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. “Tidak ada pengaruh apa-apa kedepannya kami bisa bekerja dengan baik dan benar untuk melayani masyarakat, karena itu memang tugas polisi,” katanya.

Di tempat yang sama, Kaden A Pelopor Satbrimobda NTB, AKBP Sonny Sanjaya mengatakan sesungguhnya tidak ada pertentangan karena kita semua adalah saudara dan hanya bekerja untuk masyarakat sebagai pengayom dan pengaman.

Dikatakan, beberapa anggota yang sudah dibawa ke Polda NTB, akan diproses secara hukum sesuai aturan. “Kalau ada putusan nanti masalah ini akan dialihkan ke Mabes Polri di Jakarta untuk diselesaikan dengan cepat,” katanya.

Sementara itu, Karo Prop Polri Brigjen Pol Drs M Khairul Nur Alamsyah mengatakan kedatangannya bersama lima orang anggota Tim dari Mabes Polri untuk memberikan motivasi dan menumbuhkan semangat persaudaraan kepada seluruh anggota baik anggota Polres dan Brimob.

“Untuk kejadian kemarin tidak ada yang disalahkan. Hanya saja semuanya akan diproses dan beberapa anggota sudah ada yang dibawa ke Jakarta, nanti hasilnya akan kita tahu bersama,” tegasnya. (uki)

Polsek Dompu Amankan Ribuan Botol Miras dan Petasan Dompu (Suara NTB) Polsek Kecamatan Dompu menggelar operasi cipta kondisi menjelang puasa Ramadhan tahun 2015. Sebanyak 1.590 botol minuman beralkohol dan ratusan biji petasan berhasil diamankan.

Kapolsek Dompu Kota, Iptu Yulianta kepada wartawan, Sabtu (31/5) mengatakan, operasi cipta kondisi dilakukan menjelang puasa Ramadhan. Berdasarkan laporan masyarakat, diduga banyak beredar minuman beralkohol dan petasan. Petasan ini juga banyak digunakan anak-anak sekolah di saat jam sekolah dan di tempat umum. “Tadi kita razia di pasar Dompu dan sekitarnya,” katanya.

Yulianta mengatakan, ada 1.590 bolom minuman beralkohol, petasan jenis POP dan telur dino ratusan biji. Sementara penjualnya hanya dilakukan pembinaan dan tidak diproses secara hukum. “Kita akan terus razia untuk menghindari peredaran minuman beralkohol dan petasan. Karena itu cukup meresahkan,” ungkapnya. (ula)

(Suara NTB/uki)

MENGEPUL – Terlihat asap mengepul dari bangunan kantor Mapolres Bima Kota dalam kebakaran akibat arus pendek listrik, yang disaksikan masyarakat, Sabtu (30/5).

Mapolres Kota Bima Terbakar Kota Bima (Suara NTB) – Setelah sehari sebelumya sempat dirusak oleh puluhan oknum anggota Brimob Detasemen A Bima dan mengalami kehancuran di beberapa bagian gedungnya, Mapolres Bima Kota, Sabtu (30/5), terbakar. Ruang aula Paruga Toi, ruang Sabhara dan gudang senjata hangus akibat arus pendek aliran listrik itu.

Pantauan Suara NTB, kebakaran terjadi sekitar pukul 12.45 Wita. Kebakaran tersebut membuat seluruh jajaran kepolisian setempat yang sedang menjalankan aktivitasnya panik. Untuk mengantisipasi api tidak merambat ke ruangan yang lain, sejumlah anggota kepolisian menyelamatkan barang-barang berharga yang di antaranya menyelamatkan barangbarang yang berharga dan mudah meledak seperti senjata, tameng dan perlengkapan Dalmas yang tersimpan dalam gudang tersebut.

Tiga mobil pemadam kebakaran ditambah dengan satu Water Cannon milik Polres setempat dikerahkan untuk memadamkan api, sedangkan tahanan yang berjumlah 17 orang yang menghuni ruangan belakang kantor Polres Bima Kota juga dievakuasi dengan dua mobil Dalmas.

Tahanan tersebut sementara waktu dititipkan di Rutan Bima yang tidak jauh dari kantor Mapolres.

Dua jam kemudian kobaran api bisa dipadamkan. Meski demikian, beberapa dokumen milik Mapolresta Bima Kota dan sejumlah barang-barang lainnya juga ikut terbakar.

Menurut Kasat Binmas Polres Bima Kota, Iptu Muhammad Tamin, api menghanguskan aula Paruga Toi dan kantor sabhara dan sementara gudang senjata yang berdempetan dengan ruang Sabhara.

“Semua senjata dan proyektil, serta dokumen yang ada di dalamnya telah dievakuasi ke ruangan lainnya dan sebagian ikut terbakar. Api diduga bersumber dari ruangan kantor Sabhara,” katanya, Sementara itu, Kabag OPS Polres Bima Kota Kompol Moendra Wira Drana Wasista menegaskan terbakarnya kantor Pol-

res tidak ada kaitannya dengan aksi penyerangan oleh anggota Brimob Bima, Jumat (29/5) lalu.

Kebakaran terjadi diduga akibat arus pendek. “Tidak ada hubungannya dengan aksi Brimob sebelumnya. Ini murni kebakaran dan kami menduga akibat arus pendek,’’ terangnya.

Mediasi Konflik Sebelum terjadinya kebakaran di Mapolres Bima Kota, sekitar pukul 11.30 Wita beberapa pejabat tinggi Polda NTB melakukan pertemuan dan pengecekan langsung lokasi pengrusakan dan memediasi konflik antara Brimob dan Polisi Lalu Lintas (Polantas) di Bima.

Dari pernyataaan pers Kasat Brimob Polda NTB, Kombes Pol Firly R Samosir, untuk kepentingan penyelidikan dirinya bersama petinggi Polda NTB mengecek dan melihat secara langsung fakta terkait

aksi penyerangan yang dilakukan oleh puluhan anak buahnya tersebut. Dia membenarkan ada sejumlah fasilitas dan sarana kantor yang mengalami kerusakan. “Secara fakta ada beberapa ruangan yang dirusak dan pecah,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya secara prosedural dari pengecekan dan pantauan tersebut bisa terkumpul beberapa fakta yang terjadi dan motif anggota pelakukan penyerangan, apakah ikut serta atau sebagainya, nanti akan terungkap sesuai apa yang dilakukannya. Disebutkan, beberapa anggota Brimob Detasemen A Bima sudah dibawa ke Mapolda untuk dimintai keterangan terkait aksi penyerangan tersebut. “Sesuai instruksi Kapolda, ada 20 orang anggota yang sudah dibawa ke Polda di Mataram untuk dimintai keterangan,’’ katanya.

Mereka akan diproses untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya.

Kabag Ops Polres Bima Kota, Kompol Moendra Wira Drana Wasista mengatakan beberapa korban anggota Polres Bima Kota yang terluka akibat penyerangan tersebut, saat

ini sudah dibawa juga ke Polda.

“Ada tujuh orang anggota yang sudah ke Polda, semuanya adalah korban luka-luka akibat penyerangan untuk dimintai keterangan,” katanya.

Setelah melakukan pertemuan dengan wartawan di Kantor Mapolres, sekitar pukul 12.45 Wita tiba-tiba Mapolres digemparkan dengan kebakaran di ruangan kantor Sabhara. Saat itu kepanikan terjadi, beberapa personel diarahkan untuk menyelamatkan dokumen – dokumen penting serta beberapa peralatan anggota Dalmas seperti rompi, tameng, dan lainnya serta senjata. Sedangkan beberapa meja dan lemari hangus dilalap si jago merah. Api baru bisa dipadamkan setelah dikerahkan tiga unit mobil pemadam kebakaran ditambah satu unit water canon milik Mapolres setempat. Jumlah kerugian akibat kebakaran sampai saat ini belum dihitung.

“Tidak ada penjagaan ekstra ketat dari Mapolres setempat. Personel tetap beraktivitas dan berjaga-jaga sesuai jadwal piket, dan pelayanan untuk masyarakat tetap berjalan seperti biasa,” ucap Kabag Ops. (uki)

Polres Bima Amankan Tersangka Pencuri Kijang (Suara NTB/uki)

Tiwi

Ratusan Motor Terjaring Operasi Gatarin Bima (Suara NTB) – Selama empat hari melakukan operasi Gatarin 2015, Satuan Lantas Polres Kabupaten Bima berhasil mengamankan ratusan kendaraan bermotor yang tidak mematuhi aturan lalu lintas.

Kasat Lantas Polres Kabupaten Bima, Iptu Tiwi kepada Suara NTB, Sabtu (30/5), mengaku dari operasi yang dimulai tanggal 27 sampai hari Sabtu lalu, jumlah kendaraan yang sudah ditilang sebanyak 574 yang kebanyakan tidak memiliki SIM dan tidak memiliki surat lengkap.

Dikatakan, penindakan paling banyak masih didominasi kendaraan roda dua diantaranya tidak menggunakan helm, tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan bermotor yang lengkap serta pelanggaran lainnya. Namun apabila memiliki surat lengkap dan ada pelanggaran yang lain, seperti tidak menyalakan lampu, kemudian tidak memiliki SIM dan tidak memakai helm, STNK akan ditahan dan menjadi jaminannya. Setelah urusan kelengakapan sesuai syarat rampung, bisa diambil di Polres setempat. “Tapi bagi kendaraan yang jelas-jelas tidak memiliki kelengkapan, tentu akan disita,” jelasnya, Selain melakukan penindakan Operasi Gatarin 2015 akan dilaksanakan selama 14 hari tersebut juga dilakukan dengan multi sasaran kepada pemilik kendaraan, mulai dari senjata tajam, bahan – bahan berbahaya dan minuman keras, ataupun barang-barang yang mengarah ke tindakan perbuatan kriminal tetap jadi perhatian saat razia. “Menjelang bulan puasa Ramadhan, situasi harus kondusif dan aman,” lanjutnya.

Menurut Tiwi, kesadaran pengguna jalan dalam mematuhi peraturan lalu lintas di jalan tidak dibarengi dengan jumlah kendaraan yang makin hari makin banyak di Bima. ‘’Kesadaran berkendara masih minim,’’ katanya. Dia menghimbau kepada masyarakat untuk tetap melengkapi kelengkapan kendaraannya dan tertib berlalu lintas meskipun operasi tersebut tetap berjalan sesuai dengan jadwal. “Harapannya masyarakat tetap mematuhi aturan lalu lintas dan sadar menjaga keselamatan nyawanya, juga nyawa orang lain,” pungkasnya. (uki)

Bima (Suara NTB) – Polsek Monta Kabupaten Bima berhasil menangkap R, sopir asal Desa Kalampa kecamatan Woha saat mengangkut puluhan bangkai menjangan atau kijang yang hendak dijual di pasar raya Tente. Diduga menjangan tersebut didatangkan dari pulau Komodo, NTT. Bangkai menjangan tersebut sudah diamankan dan dimusnahakan oleh Polres Kabupaten setempat.

Kapolres Kabupaten Bima, AKBP Gatut Kurniadin, SIK kepada Suara NTB, Sabtu (30/ 5) mengatakan, dari tangan pelaku berhasil disiita 11 ekor bangkai menjangan, 1 unit

mobil pick up.

Berdasarkan hasil penyelidikan, menjangan itu diangkut dari pinggir pantai sebelah timur dusun Tanjung Mas desa Welamaci kecamatan Monta, kemudian hendak dijual di pasar oleh pemiliknya berinisial A, yang juga sebagai warga Tente kecamatan Woha.

Untuk menelusuri sindikat pencurian kijang tersebut, Polres akan bekerjasama denga KSDA untuk mencari moduspelanggaran terhadap satwa yang dilindungi itu.

“Semetara pemilik inisial A masih kami dalami. Diduga menjangan tersebut diperoleh dari taman nasional Komodo, NTT. Dikirim lewat perahu kemudian

bersandar di bagian selatan kecamatan Monta.” ujarnya.

Terungkapnya kasus ini lantaran intensifnya razia dilakukan di wilayah hukum Polres Bima menjelang bulan Ramadhan. “BB yang disita diperkirakan disembelih beberapa hari lalu,’’ katanya.

Karena sudah membusuk, bangkai kijang itu lantas dimusnahkan dan tidak lagi memungkinkan untuk kembali ke habitatnya. Tersangka dikenakan pasal tindak pidana tindak pidana dengan ancaman lima tahun kurungan.

Gatut mengajak masyarakat agar berkomitmen untuk menjaga hewan-hewan dan ekosistem yang dilindungi oleh UU. (uki)

Dana Pilkada Dompu Segera Dicairkan Dompu (Suara NTB) Pemda Dompu berjanji akan segera mencairkan dana Pilkada paling lambat 3 Juni ini.

Keputusan ini setelah Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin kembali mempertemukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan KPU Dompu. KPU Dompu pun tetap dengan anggaran yang diajukan sebesar Rp 14 miliar.

Ketua KPU Dompu, Rusdiyanto, ST kepada Suara NTB saat dihubungi, Sabtu (30/5), mengaku telah bertemu Bupati Dompu bersama jajaran TAPD terkait anggaran Pilkada, Sabtu sore terkait anggaran Pilkada. Dari rapat tersebut, Bupati meminta agar anggaran Pilkada dicairkan paling lambat 3 Juni. “Yang dicairkan dulu Rp 9 miliar sesuai yang tersedia dalam APBD 2015. Kekurangannya akan ditambah dalam APBD Perubahan,” ungkapnya.

(Suara NTB/ula)

Rusdiyanto Terkait kesiapan anggaran dari pemerintah daerah hanya Rp 11,5 miliar dari permintaan KPU Dompu sebesar Rp 14 miliar, dikatakan Rusdiyanto, pihaknya tetap pada anggaran yang diajukan sebesar Rp 14 miliar. Karena anggaran yang diajukan pada 31 Maret 2015 sebesar Rp 15 miliar dan dicantumkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama Bupati, juga telah dilakukan rasionalisasi. “Hasil ra-

sionalisasi kita, dari Rp 15 miliar, hanya bisa berkurang Rp 1 miliar. Kalau diminta rasionalisasi kembali, kita tidak bisa,” katanya.

Karenanya, Bupati Dompu telah menyanggupi berapapun kekurangan anggaran Pilkada akan dipenuhi pemerintah. “Pada prinsipnya, Bupati menyanggupi berapapun kekurangan, selama pilkada bisa terlaksana, akan dipenuhi,” tambahnya.

Sebelumnya, pro - kontra soal pencairan anggaran Pilkada di Dompu masih terjadi hingga Jumat (29/5) sore. Dinas PPKAD Dompu mengembalikan permohonan pencairan anggaran Pilkada oleh KPU karena masih mengacu pada perencanaannya. Sementara hasil kajian pemerintah melalui Bakesbang Poldagri dan Bappeda Dompu, disiapkan anggaran Rp 11,5 miliar dan pada APBD 2015 ini dicairkan lebih awal Rp 9 miliar. (ula)

(Suara NTB/uki)

TERBAKAR – Kebakaran di kelurahan Keli, kecamatan Woha, Bima, Minggu (31/5). Setidaknya 13 rumah ludes terbakar, sebagian besar di antaranya rumah panggung.

13 Rumah di Bima Ludes Terbakar Bima (Suara NTB) – 13 rumah di Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima, terbakar hingga rata dengan tanah. Sumber api berasal dari rumah Kepala Desa, dugaan sementara karena arus pendek sambungan listrik.

Kebakaran terjadi sekitar pukul 15. 30 Wita, Minggu (31/ 5). Kobaran api tidak mampu diselamatkan, warga setempat dibantu beberapa anggota Polsek Woha hanya bisa berusaha memadamkan api dengan menggunakan lima mesin pompa air. Api berhasil dipadamkan warga satu jam kemudian setelah menghanguskan 13 rumah di RT 05 tersebut.

Lima unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan bersama satu peleton dalmas anggota Polres Bima.

Kepala Desa Keli, Kasman yang dikonfirmasi mengatakan, saat itu dia bersama anaknya sedang tidur. Api diketahui setelah mendengar teriakan anaknya. Pada saat

itu api sudah berkobar mengepul di rumahnya.

Bersama anaknya, Kades langsung menyelamatkan diri. ‘’Tidak ada harta benda yang bisa diselamatkan,” tutur Kades.

Katanya, dia tidak tahu sumber api dari mana. Saat itu juga kompor tidak menyala karena istri dan anakanaknya sedang di Makassar, diperkirakan api itu berasal dari konslet listrik.

“13 rumah sudah ludes terbakar, diantaranya sembilan rumah panggung, tiga rumah batu, 14 motor hangus terbakar serta banyak kerugian lainnya. Begitupun berkas desa sudah hangus terbakar karena semua dokumen dipindahkan akibat perbaikkan kantor desa, Korban kebakaran diantaranya, Arsyad, H. Husen, Haryono, Sunardin, Ramlin, Ibrahim, Ahmad, Asikin, Kasman, Zainudin, Ibrahim, Sumitro, H, Muhammmad. Kerugian diperkirakan miliaran rupiah. (uki)

SUARA NTB Senin, 1 Juni 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Terduga Penimbun 1,3 Ton Solar Bersubsidi Dibekuk Polisi Martapura (Suara NTB) Anggota Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Sektor Martapura Timur Resor Banjar, Kalimantan Selatan, menangkap pria penimbun 1,3 ton bahan bakar jenis solar bersubsidi. Kapolres Banjar AKBP Kukuh Prabowo di Martapura, Sabtu (30/5) mengatakan, pria penimbun solar bersubsidi yang ditangkap berinisial MR (39).

“Tersangka mengakui barang bukti 1,3 ton solar bersubsidi yang disita petugas adalah miliknya,” ujar kapolres didampingi Kapolsek Martapura Timur Iptu Edy Prayogo.

Menurut Edy yang juga didampingi Paur Subbag Humas Polres Banjar Ipda Suwarji, penangkapan tersangka MR berawal dari infomasi masyarakat yang diterima, Jumat (29/5) malam.

Informasi itu menyebutkan aktivitas tersangka MR yang diduga menimbun solar bersubsidi dirumahnya di Desa Tambak Anyar Ilir yang masuk wilayah Kecamatan Martapura Timur.

“Informasi langsung ditindaklanjuti dengan menurunkan anggota Reskrim ke rumah tersangka dan mendapati 39 jeriken berisi solar yang jumlahnya mencapai 1.305 liter,” ucapnya.

Kemudian petugas menanyakan surat izin usaha bahan bakar subsidi itu dan tersangka mengakui tidak memiliki izin usaha sehingga dibawa ke Mapolsek untuk diperiksa.

Dikatakan, aktivitas yang dilakukan tersangka adalah penyalahgunaan penjualan atau niaga bahan bakar bersubsidi dan menyimpan BBM jenis solar tanpa izin usaha.

“Penyimpanan solar tanpa izin melanggar pasal 55 sub pasal 53 huruf c dan d jo pasal 23 UU RI no 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman enam tahun penjara,” ujarnya.

Ditambahkan Kapolres, masyarakat diimbau tidak melakukan kegiatan melawan hukum apapun bentuknya sehingga tercipta situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. “Perbuatan melawan hukum dapat merugikan dan mencemarkan nama baik sendiri dan keluarga sehingga masyarakat harus bisa menjadi polisi bagi diri sendiri,” pesannya. (ant/bali post)

70 Saksi Diperiksa Terkait Kasus Pembayaran Biaya Paspor Jakarta (Suara NTB) Polisi sudah memeriksa 70 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pada pelaksanaan program pembayaran biaya pembuatan paspor secara elektronik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2014, kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Ahmad Wiyagus, Minggu (31/5).

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Amir Syamsuddin dan Direktur Utama PT Bank Central Asia, Tbk. Jahja Setiaatmadja, menurut dia, termasuk di antara para saksi yang sudah diperiksa polisi.

Polisi juga sudah meminta keterangan saksi ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan ahli keuangan negara.

Selain itu polisi sudah empat kali memeriksa Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, tersangka kasus korupsi dalam proyek bernilai Rp 32 miliar itu.

Denny dituduh menyalahgunakan wewenang dalam proses pengadaan penyedia layanan pembayaran biaya pembuatan paspor secara elektronik atau yang disebut Payment Gateway saat menjadi wakil menteri.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada itu membantah tuduhan korupsi tersebut dan menyatakan program itu dijalankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. (ant/bali post)

(ant/bali post)

DITANGKAP - Sejumlah WNA asal Tiongkok menjalani pemeriksaan usai penangkapan di Jakarta. Puluhan WNA asal Tiongkok itu ditangkap terkait kasus narkoba dan penipuan menggunakan telepon dan internet serta diduga terkait dengan sindikat kejahatan cyber crime di negara asalnya.

Salah Satunya Oknum Anggota Polisi

12 Terduga Pengguna Narkoba Diringkus Mataram (Suara NTB) Sebanyak 12 terduga pengguna narkoba diringkus jajaran Polda NTB, Sabtu (30/ 5). Satu dari 12 terduga pengguna narkoba itu merupakan oknum anggota Polisi.

Oknum anggota Polres Lombok Tengah berinisial Bripka F ini sempat melawan aparat Buru Sergap (Buser) Narkoba Polda NTB saat penggerebekan berlangsung.

Kasubdit II Satnarkoba Polda NTB, AKBP I Komang Satra yang memimpin operasi penggerebekan itu menuturkan, pelaku yang diringkus itu merupakan TO Aparat Penegak Hukum. Penggerebekan yang berlangsung di Lingkungan Karang Bagu, Kota Mataram itu, cukup heroik. Pasalnya, Bripka F yang

diduga terlibat mengkonsumsi narkoba sempat melawan dan mencoba melarikan diri.

“Para terduga kita amankan terlebih dahulu untuk selanjutnya kita lakukan pemeriksaan. Penyidik akan mengidentifikasi apakah ada diantara mereka yang berperan sebagai pengedar,” tu-

turnya usai penangkapan.

Adapun 12 terduga pengguna atau pengedar narkoba itu ditangkap secara estafet. Tujuh pelaku sebelumnya ditangkap Jumat (29/5) malam.

Sementara lima orang terduga pelaku sisanya ditangkap Sabtu (30/5) siang.

Operasi penangkapan terse-

but sempat menyita perhatian masyarakat Karang Bagu.

Sejumlah barang bukti yang ditemukan telah diamankan. Barang bukti yang belum diidentifikasi terkait jumlah, berat serta jenis narkoba yang dikonsumsi tersebut belum diidentifikasi. “Barang bukti kita amankan untuk dijadikan alat bukti nanti ketika di persidangan,” lanjutnya.

Terancam Dipecat Jika oknum anggota Polisi yang ikut tertangkap dalam operasi penggerebekan itu be-

nar–benar terlibat mengkonsumsi narkoba, maka dirinya terancam di sidang dan dipecat secara tidak hormat. Polisi Berinisial Bripka F yang bertugas di Lombok Tengah ini diduga melanggar undang–undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu, dirinya juga diduga melanggar kode etik keanggotaan serta sumpah anggota Polri, harus bersih dan tidak terlibat mengkonsumsi narkoba. “Kalau benar–benar terlibat mengkonsumsi narkoba, maka dia terancam dipecat,” tandasnya. (met)

Terkait Penempatan Kantor DPP

Islah Golkar Tetapkan Kubu ARB Kritik Larangan 10 Orang dalam Tim Kubu Agung Laksono Penyaring Calon Jakarta (Suara NTB) Kesepakatan islah yang ditandatangani oleh kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono menetapkan masing-masing lima orang dari DPP Partai Golkar dalam tim penyaringan calon.

“Pelaksanaan ini di tingkat DPP satu tim masing-masing lima orang, di tingkat daerah tiga orang paling kecil, tentu sesuai juga keadaan di daerah kalau daerahnya luas tentu dapat di komunikasikan lebih baik lagi oleh tim nasional,” kata politisi senior Golkar Jusuf Kalla di Jakarta, Sabtu (30/5).

Hal itu tertuang dalam lampiran dalam kesepakatan islah yang ditandatangani kedua kubu di kediaman Wakil Presiden di Jakarta.

“Yang ditandatangani adalah pokoknya, yang kedua lampiran tentang pelaksanaannya. Awalnya antara lain bahwa untuk pelaksanaan ini tim penyaringan,” kata Kalla.

Selain itu, dibuat prosedur untuk penjaringan calon yang akan diusulkan pada Pilkada serentak misalnya lewat survei.

“Ini nanti kita selesaikan tahap demi tahap, yang terpenting Partai Golkar bisa mendaftarkan calon-calon untuk Pilkada serentak,” tambahnya.

Kesepakatan bersama tentang keikutsertaan Partai Golkar pada Pilkada serentak tersebut berisi empat poin yaitu pertama setuju untuk mendahulukan kepentingan Partai Golkar ke depan sehingga ada calon kepala daerah yang bisa diusulkan pada Pilkada serentak tahun 2015.

Kedua, setuju untuk membentuk tim penyaringan bersama di daerah-daerah yang akan dilaksanakan Pilkada serentak tahun 2015 baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Ketiga, adapun calon yang akan diajukan harus memenuhi kriteria yang disepakati bersama. Keempat, untuk pendaftaran calon kepada orang yang diajukan Partai Golkar pada Juli 2015 usulan dari Partai Golkar ditandatangani oleh DPP Partai Golkar yang diakui oleh Komisi Pemilihan Umum. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Pandangan kubu Agung Laksono yang melarang kubu Aburizal Bakrie menempati Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat, dikritik kubu ARB. Bahkan Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo yang berasal dari kubu Aburizal, menganggap kesepakatan islah yang sudah disepakati kedua kubu melalui mediator Jusuf Kalla hanya isapan jempol.

“Kalau benar sikap kubu Ancol melarang penggunaan kantor DPP Golkar secara bersama-sama dan tetap keukeuh ingin menguasai kantor tersebut, maka niat dan itikad baik islah terbatas yang digagas JK kemarin itu hanya isapan jempol dan hanya taktik mengkadali kubu Bali yang jelas-jelas lebih sah secara hukum karena telah dimenangkan pengadilan,” kata Bambang di Jakarta, Minggu (31/5).

Bambang meminta Aburizal mempertimbangkan kembali islah terbatas itu. “Saya perlu mengingatkan kepada ARB agar mempertimbangkan meninjau kembali islah basa-basi

tersebut. Kasihan JK yang telah bersusah payah mempersatukan Golkar namun dinodai oleh sikap arogan kubu Ancol tersebut,” sebut Bambang.

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono melarang DPP Gokar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie menggunakan kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat. “Tidak bisa, tetap kami yang gunakan (Kantor DPP), sampai selesai pengadilan,” kata Agung di Jakarta. (ant/balipost)

(ant/bali post)

(Suara NTB/kir)

ANTAR BERKAS - Penyidik Polres Loteng saat mengantar berkas penyidikan kasus dugaan korupsi bedah desa Dishutbun Loteng tahun 2011 ke Kejari Praya.

Berkas Dugaan Korupsi Bedah Desa Dilimpahkan ke Kejari Praya (Suara NTB) Setelah menyelesaikan seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, Polres Lombok Tengah (Loteng), akhir melimpahkan kembali berkas penyidikan kasus dugaan korupsi bedah desa Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng. Penyerahan dan pelimpahan berkas dilakukan tim penyidik Tipikor Polres Loteng, Jumat (29/5).

“Berkas penyidikan kasus bedah desa sudah kita limpahkan kembali,” ungkap Kanit Tipikor Sat Reskrim Polres Loteng, IPTU Ery Arumanto, seizin Kapolres Loteng, AKBP Nurod-

in, SIK., Minggu (31/5) kemarin.

Penyerahan berkas tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi pihak jaksa yang sebelumnya telah meminta Polres Loteng melengkapi beberapa alat bukti dan keterangan tambahan.

Salah satunya keterangan tambahan saksi ahli dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) selaku pemberi dana. Termasuk penambahan surat keterangan daftar kekayaan tujuh tersangka.

Sebelumnya, Ery mengungkapkan, begitu pelimpahan kedua dilakukan, berkas tersebut akan diteliti kembali oleh jaksa guna menyelidiki apakah ada keterangan atau bukti

tambahan yang mesti dilengkapi kembali. Jika tidak, maka baru kemudian akan dilakukan pelimpahan secara menyeluruh.

Baik berkas, tersangka maupun barang bukti pendukung lainnya. “Jadi nanti tergantung jaksanya, apakah masih ada yang harus dilengkapi atau tidak,” tegasnya.

Dalam proyek senilai Rp 1,8 miliar tersebut, Polres Loteng telah menetapkan tujuh orang tersangka. Salah satunya, mantan Kadishutbun Loteng kala itu, L. Is, PPK hingga panitia proyek di tingkat kabupaten dan desa. Dan, sesuai perhitungan BPKP perwakilan NTB, ditemukan kerugian negara Rp 1,04 miliar. (kir)

Oknum Jaksa Diduga Pemeras SKPD Terancam Dipecat Banjarmasin (Suara NTB) Dua orang oknum Jaksa yang sebelumnya bertugas di Kejaksaan Negeri Kandangan dan diduga melakukan pemerasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kota tersebut terancam dipecat dari kedinasannya di Kejaksaan.

“Saat ini jaksa tersebut sudah kami mutasi ke Kejaksaan Tinggi dan tinggal menunggu sanksi yang akan dijatuhkan,” tutur Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Pudji Setijono, di Banjarmasin, Sabtu (30/5).

Ia mengatakan, usulan pemecatan atau lepas baju terhadap kedua oknum Jaksa berinisial FR dan WD itu sudah disampaikan ke Kejaksaan Agung.

Pudji juga mengatakan alasan kuat diusulkannya pemecatan terhadap kedua oknum Jaksa itu karena berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi dari kasus pemerasaan yang dilakukan dua oknum Jaksa tersebut.

“Dugaan pemerasaan dari hasil pemeriksaan saksi sangat kuat walau kedua oknum itu menolak melakukan perbuatan tersebut,” tuturnya saat acara silahturahm dengan jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.

Dikatakannya, pihaknya tidak akan main-main untuk menjatuhkan sanksi terhadap Jaksa yang curang apalagi sampai melakukan pemerasan.

“Apa yang dilakukan FR

dan WD itu merupakan bentuk kenakalan yang sudah tidak dapat ditoleransi dan harus mendapatkan sanksi tegas,” tutur pria yang akan menempati posisi baru di Kejaksaan Agung itu.

Saat ini kedua oknum Jaksa “nakal” itu sudah mendapatkan mutasi untuk FR mutasi/pindah ke Kejaksaan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur sedangkan untuk WD sempat pindah ke Kejaksaan Negeri Tomohon, Sumatera Utara.

Walau mereka sudah dimutasi keluar Kejaksaan Kalimantan Selatan, namun sanksi terhadap perbuatan mereka tetap harus dijatuhkan sesuai dengan usulan ke Kejaksaan Agung. (ant/bali post)

Jelajah

SUARA NTB Senin, 1 Juni 2015

Halaman 9

’’Soft Trekking’’ di Bukit Anak Dara Sembalun Lombok Timur (Lotim) memiliki banyak destinasi wisata menantang. Selain Gunung Rinjani dan Bukit Pergasingan, Lotim juga memiliki Bukit Anak Dara. Bukit ini berlokasi di kawasan Sembalun Lawang, Sembalun Bumbung, Lotim atau tak jauh dari Bukit Pergasingan. Bukit Anak Dara sangat cocok untuk kegiatan soft trekking.

BUKIT Anak Dara, sebagai kawasan wisata bukit perkemahan, memang belum populer. Pasalnya, bukit dengan ketinggian sekitar 1.850 meter di atas permukaan laut (mdpl) ini baru dibuka sekitar dua bulan yang lalu, tepatnya pada 25 April 2015. Perkemahan Bukit Anak Dara juga memiliki banyak keunggulan seperti halnya destinasi wisata menantang lainnya di Lotim. Selain jalur pendakian yang menantang, pesona alam yang ditawarkan bukit ini juga sungguh luar biasa.Padang savana lengkap

dengan hamparan tanaman bunga edelweis Bukit pendakian sekaligus bumi perkemahan ini mulai dipromosikan sejak dibukanya secara resmi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sabda Alam.

LSM ini berupaya membuka kawasan tersebut sekaligus melakukan pengelolaan, pemberdayaan baik alam dan masyarakat serta memungut retribusi untuk pendapatan masyarakat dan negara. ‘’Kawasan wisata ini kami kelola secara swadaya. Dengan menggerak-

kan kekuatan dan sumberdaya masyarakat terutama para pemuda disini untuk terlibat dalam pengelolaan. Tentunya, ini merupakan salah satu dari upaya kami dalam memberdayakan mereka,’’ ujar Rizalul FIkri, pembina LSM Sabda Alam yang mengelola dan bertanggung jawab pada kawasan itu.

Dikatakan, pembukaan kawasan wisata ini merupakan wujud dari sebuah kesadaran warga setempat untuk memberdayakan potensi dan kekayaan alam yang ada. Tentu, pihak pengelola tidak mau mening-

galkan serta luput dari azas – azas pemeliharaan untuk tetap menjaga kelestarian alam. Setiap wisatawan yang hendak mendaki ke Bukit Anak Dara dibekali dengan kantong plastik oleh para pengelola. Tujuannya agar para pendaki tidak membuang sampah sembarangan serta mengumpulkan sampah di tempat yang telah disediakan.

“Setiap wisatawan yang hendak mendaki, kita selalu mengingatkan agar mereka tidak membuang sampah sembarangan khususnya di kawasan perkemahan dan juga jalur pendakian. Sebab, kalau menurut kami masalah kebersihan itu merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Apalagi kawasan ini merupakan tempat

berwisata,” lanjutnya.

Jalur Menantang Jalur pendakian menuju puncak Bukit Anak Dara lebih menantang jika dibandingkan dengan jalur pendakian Pergasingan. Selain jarak yang lebih jauh, medan pendakian juga lebih ekstrem. Suara NTB yang menjelajah Bukit Anak Dara membutuhkan waktu sekitar lima jam (terhitung dari lokasi awal memulai pendakian). Jalur pendakian dapat dilakukan dari dua arah yakni dari Sembalun Bumbung atau Sembalun Lawang.

“Kami tidak bisa menceritakan panjang lebar terkait seperti apa medannya dan seberapa jauh jarak yang akan ditempuh. Pesan kami kepada rekan – rekan adalah selain menjaga kebersihan untuk kelestar-

ian alam, bahwasanya juga didunia ini manusia hidup berdampingan dengan makhluk yang tidak kita lihat, jadi pesan kami agar rekan – rekan selalu berhati – hati dan menjaga etika selama melakukan rekreasi di kawasan yang kami sediakan,” pintanya.

Pembina pengelola kawasan yang mengutus dua orang tour guide sebagai penuntun rombongan yang berjumlah 22 orang termasuk dari Suara NTB bersama Komunitas Alam Jelajah Lombok, juga menyarankan agar para pendaki tidak melakukan pengambilan foto di lokasi yang berbahaya . “Saya menitip pesan agar rekan – rekan memperhatikan keselamatan, jika ingin memotret di tengah jalan harap dilakukan dengan hati-hati,’’ pesannya. (met)

(Suara NTB/ist)

View Gunung Rinjani seolah terlihat bertingkat saat munculnya bayangan puncak bukit Anak Dara di kaki Gunung Rinjani.

Anak Dara Punya Sejuta Pesona Wisata Fasilitas Pendukung Cukup Sederhana SELAIN panorama alam yang dapat disaksikan dari punggung dan puncak bukit, Bukit Anak Dara juga memiliki sejuta pesona pendukung lainnya. Dari puncak bukit bisa disaksikan hamparan sawah dan perkebunan tempat budi daya strawberry. Jugahamparan hutan bambu yang telah ditata dengan rapi kemudian rumah adat sebagai situs yang disakralkan.

Hutan bambu bisa dilewati para pendaki jika penjelajahan Bukit Anak Dara dilakukan melalui jalur Sembalun Lawang. Sepanjang per-

jalanan dari pintu masuk pendakian, para wisatawan akan takjub ketika melihat rumpun – rumpun bambu yang telah dipagari. Setiap rumpun bambu tersebut terlihat seperti pot-pot raksasa. ‘’Ini sengaja dipagari, tujuannya untuk mempercantik hutan bambu yang memang juga menjadi pemukiman warga disini,’’ ujar Syafirin salah seorang tour guide yangmenuntun para wisatawan yang mendaki Bukit Anak Dara.

Katanya, hutan bambu ini tidak sembarangan dapat ditebang oleh

Suara NTB/ist)

Meski suasana dalam kondisi berkabut tidak menyurutkan langkah sejumlah pendaki di Bukit Anak Dara di kawasan Sembalun Lawang untuk mencapai puncak bukit. Apalagi dari bukit itu, para pendaki bisa menikmati indahnya Gunung Rinjani.

masyarakat. Meski kepemilikannya secara pribadi, setidaknya pemilik bambu harus memberitahukan pengelola destinasi Bukit Anak Dara. Ini dilakukan untuk menciptakan kontrol bersama serta menekan laju kepunahan pohon khususnya bambu di kawasan setempat.

Adapun kontrol bersama yang disepakati oleh warga Desa Sembalun dengan para pengelola pariwisata yang bersifat swadaya ini, juga dapat dipandang sebagai upaya konservasi alam secara bersama-sama. Dengan demikian, peluang kepunahan pepohonan serta potensi terganggunya keseimbangan alam bisa dijaga. “Konservasi, jelas membutuhkan kesadaran bersama. Sebab, hal ini menyangkut kemaslahatan kita bersama dengan menghindarkan alam ini dari ancaman – ancaman bencana,” imbuhnya.

Selain pesona alam, sosial budaya masyarakat setempat juga memiliki daya tarik tersendiri. Warga setempat yang ramah memiliki sifat bersahaja adalah modal pariwisata. ‘’Masyarakat di sini ramahramah, semuanya welcome pada tamu. Rekan – rekan tidak perlu ragu sungkan jika membutuhkan bantuan mereka dalam berbagai hal,’’ pesannya. (met)

FASILITAS pendukung kawasan wisata alam Bu- wisatawan yang hendak bermalam di puncak harus kit Anak Dara masih sangat sederhana. Para pendaki mempersiapkan wadah untuk membawa air. Jika tidak, yang mengenakan alat transportasi berupa sepeda para pendaki akan kesulitan, sebab tidak ada mata air motor, dapat menitip kendaraannya di permukiman yang tersedia didekat perkemahan. warga. ‘’Kalau air bersih rekan – rekan bisa mendapatnya Setiap rumah, bersedia memfasilitasi memberikan di bawah sini, kalau di atas memang belum ada. Terjasa penjagaan sepeda motor. Wisatawan cukup mem- masuk di posko pertama dan kedua, kami belum menbayar parkir sebesar Rp 10.000/ malam untuk satu emukan akses mata air yang ada di dalam hutan. Rekendaraan. Sementara itu, tiket masuk ke destinasi kan – rekan harus menyediakan wadah dan membawa itu ditetapkan para pengelola kawasan sebesar Rp air minum dari bawah, tempat pengambilan air sudah 10.000/orang. kami sediakan,’’ katanya mengingatkan. (met) ‘’Pelan – pelan kawasan ini akan kita kembangkan, termasuk pembenahan jalan baik jalur pendakian di dalam hutan dan juga jalur yang dibawah ini. Tentu kami juga sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mempromosikan kawasan yang sudah kami buka,’’ujar pembina LSM Sabda Alam, Rizalul Fikri kepada Suara NTB. Sebelumnya, saat pembukaan Bukit Anak dara sebagai destinasi wisata pendakian akhirApril 2015 lalu, warga bersama para pengelola kawasan melakukan uji kelayakan jalur pendakian. Saat itu, mereka menata medan khususnya medan berat di tengah hutan. ‘’Di dalam, kita sudah membuatkan tangga terutama di jalur yang tingkat kemiringannya hampir angka 90 derajat. Anak tangga kami buat menggunakan kayu serta tidak menggunakan material atau bahan bangunan,’’ jelasnya.

Fasilitas lain yang disiapkan oleh para pen(Suara NTB/ist) gelola dan dapat dinikmati wisatawan yakni Inilah peta menuju kawasan wisata Gunung Rinjani dan beakses air bersih. Hanya saja, sumber mata air berapa objek wisata lainnya. Di kawasan ini, pendaki bisa bersih ini terdapat di bawah kaki bukit. Jadi, menikmati sejumlah objek wisata menarik.

(Suara NTB/ist)

Pendaki menikmati indahnya Gunung Rinjani dari Bukit Anak Dara di pagi hari. Biasanya, pendaki yang menjelajahi Bukit Anak Dara memanfaatkan untuk berpose dengan latar belakang Gunung Rinjani.

Halaman 10

SUARA NTB Senin, 1 Juni 2015

ASLI SEKOTONG - Inilah batu akik asli Sekotong yang banyak diburu para kolektor batu dari dalam dan luar NTB.

(Suara NTB/her)

Dinilai Punya Kekhasan

Batu Akik Sekotong Diburu Pembeli Waspadai Batu dan Kolektor Luar Daerah Akik Palsu Daerah Sekotong Lombok Barat (Lobar) menyimpan banyak potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah.

Tidak saja bongkahan emas yang ditemukan daerah paling selatan Lombok Barat ini, namun juga bongkahan batu akik yang kini tengah “naik daun” juga tersimpan di tanah Sekotong.

BATU akik Sekotong pun banyak diburu para pembeli dan kolektor batu, baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah, seperti Jakarta dan Surabaya. Batu akik Sekotong banyak diburu lantaran memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri dibandingkan batu akik yang lain. Batu akik di Sekotong mulai ditemukan sejak lama oleh

para penambang lokal, namun karena saat itu batu akik belum dikenal luas, sehingga tak banyak warga yang memburu batu ini.

Baru semenjak beberapa bulan terakhir, setelah “demam” batu akik melanda tanah air para penambang local pun mulai memburu batu bernilai hingga jutaan rupiah ini. Entah itu untuk sekadar hobi, dijual dan mengeloleksinya. “Batu akik ini sudah lama ditemukan di Sekotong, tapi mulai banyak dicari setelah batu akik ini banyak diburu,” kata Sahli salah seorang perajin batu akik dari Dusun Telaga Lebur Desa Sekotong Tengah.

Di Sekotong, ada berapa lokasi pencarian batu akik di antaranya Ujung Langit Dusun Sepi Desa Buwun Mas dan Eyat Bau Buwun Mas. Selain itu, ada juga di daerah Pelangan. Semenjak banyak yang memburu batu akik, sejumlah lokasi ini kerap dipadati penambang dari luar Lobar, seperti dari Mataram, Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Para penambang banyak memburu batu akik ke Sekotong, lantaran kebanyakan bebatuan ini ditemukan di daerah Sekotong. Sedangkan di daerah lain, ada namun tidak banyak. “Hanya di Sekotong saja banyak ditemukan batu akik ini,” akunya.

Dalam mencari batu ini, memerlukan ketelitian, kesabaran dan keahlian. Tidak bias, katanya, batu ini dicari dengan cara ngarang. Namun perlu keahlian melihat batu, seperti urat batu, warna dan bentuk motifnya. Bahkan, untuk mendapatkan batu yang bagus perlu digali hingga tiga meter ke dalam tanah.

Batu akik Sekotong, katanya, banyak diburu karena jenis batunya bagus. Di daerah Lombok ini, batu Sekotong cukup dikenal. Bahkan, batu Sekotong merambah hingga ke luar daerah. Tapi yang mengecewakan, banyak batu Sekotong dijual ke luar, namun setelah dijual berubah labelnya menjadi

batu nama lain bukan Sekotong.

Keunggulan batu Sekotong, ujarnya, banyak dicari para pembeli dan kolektor batu, selain batunya yang bercorak khas, batunya memiliki tingkat kekerasan yang tinggi.

Beberapa batu yang dihasilkan dari Sekotong seperti, kalsedon, bio solar, lavender, tujung drajat, sarang tawon dan teratai putih.

Salah seorang pengepul batu, Dodi mengakui batu Sekotong banyak dicari oleh kolektor batu dan pembeli. Ia sendiri banyak menjual batu Sekotong, bahkan mengirim ke luar daerah, seperti Jakarta dan Surabaya. “Jenis batu Sekotong yang dikenal salah satunya, batu kalsedon,” ujarnya.

Kelebihan batu Sekotong, jelasnya, selain indah batu Sekotong memiliki skala kekerasan yang tinggi mencapai 7 skala mohs. Artinya, jika diterawang batu tembus cahaya, sehingga banyak pembeli yang ingin membeli batu Sekotong. (her)

DALAM satu tahun terakhir, batu akik telah menjadi tren bagi banyak kalangan baik tua, muda hingga anak-anak. Mulai dari kota hingga pelosok, banyak memburu batu akik. Hal ini menyebabkan permintaan batu akik jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kondisi itu tentu akan memunculkan banyak produk palsu di pasaran.

Membeli batu akik atau permata memang seringkali menyulitkan terutama untuk membedakan jenis batu akik asli dengan permata palsu, terlebih jika permata yang hendak dibeli berharga jutaan atau puluhan juta rupiah, tentu saja sangat diperlukan kehati-hatian dan tidak terburu-buru saat akan membelinya.

Bagi pembeli yang menginginkan sebuah permata tertentu, namun tidak bisa membelinya karena mahal, batu sintetis sering menjadi alternatif pilihan untuk perhiasan. Tapi jika anda benarbenar menginginkan batu akik asli sebaiknya teliti sebelum membeli. Biasanya pedagang banyak yang terbuka mengenai hal itu, demi menjaga kepercayaan konsumen atau pelanggan mereka.

Menurut Dodik salah seorang kolektor dan pengepul batu akik di Lobar, batu yang banyak dipalsukan adalah batu mulia dan batu permata. Mengantisipasi agar para pembeli tidak tertipu batu akik palsu ini, ia berbagi tips memilih batu akik. Secara tampilan fisik, pembeli bisa melihat fisiknya.

Secara kasat mata, batu akik asli bisa dilihat urat atau serat batunya. Batu asli alam secara umum memiliki serat alami, permata sentitis atau yang terbuat dari kaca terlihat bening.

Meskipun dalam batu sentitis terdapat serat biasanya terlihat tidak alami seperti ada semacam gelembung yang disebabkan saat proses pembuatan terdapat udara yang terperangkap di dalamnya.

Batu akik asli biasanya akan bercahaya meskipun tidak diterpa cahaya, sedangkan batu akik palsu baru mengeluarkan cahaya jika telah terkena cahaya. Dari segi berat batu ada perbedaan, jika batu akik sintetis lebih ringan dibandingkan batu asli.

Cara lain bisa dilakukan dengan menerawang batu, cara ini untuk memperkirakan kekerasan batu akik. Jika batu itu tembus cahaya, maka batu itu termasuk batu yang tua, sedangkan yang tidak bisa jadi batu itu sintetis. “Kalau tembus itu yang bagus, itu batunya tua,” jelasnya.

Bisa juga dengan cara memanaskan dan membakar pada bagian batu, jika batu itu terlihat gosong dan meninggalkan bekas yang susah terhapus dapat dipastikan batu itu palsu. Batu asli jika dibakar akan tampak basah, seperti berminyak tapi setelah dihapus akan hilang seketika. Begitu juga, setelah dipanaskan batu asli biasanya cepat dingin sedangkan yang palsu panasnya bertahan lebih lama.

Selain itu, dengan cara membenturkan batu. Batu yang diyakini sama-sama batu asli jika dibenturkan satu sama lain biasanya keluar percikan api, cara tesnya bisa dilakukan di tempat gelap untuk memastikan ada percikan.

Menurutnya, batu akik yang bagus itu ada di daerah yang punya kandungan mineral dan alumunium seperti di daerah Sekotong. Batu pun memiliki tingkatan, jika tingkat kekerasannya di atas 7,5 skala mohs termasuk batu mulia, contohnya batu topas, krisobelir, korondium atau safir baru ke ketingatan batu intan dan berlian.

Sedangkan batu yang memiliki kekerasan dibawah 7,5 skala mohs itulah batu akik. Batu yang banyak di Indonesia adalah batu semi permata, khusus di Lombok. “Yang jarang di Indonesia itu batu mulia, ada ditemukan di Kalimantan selain itu di luar negeri seperti Sri Langka, Myanmar dan Rusia,” sebutnya. (her)

(Suara NTB/her)

BURU BATU AKIK - Semenjak demam batu akik melanda beberapa waktu lalu, keberadaan batu akik Sekotong banyak diburu. Tampak masyarakat sedang membeli batu akik pada salah satu penjual di Gerung beberapa waktu lalu.

Perajin Batu Akik Butuh Perhatian Pemda Giri Menang (Suara NTB) – Melejitnya pamor batu akik di pasaran mendorong warga Dusun Telaga Lebur Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong ikut-ikutan berburu batu akik. Kebanyakan warga mencari batu untuk sekadar hobi, namun banyak juga mencari batu untuk menjadi sumber penghasilan.

Seperti halnya Sahli, salah seorang perajin batu akik di Sekotong.

Semenjak batu akik ini ramai dicari, ia yang juga penggemar bebatuan ini kerap kali sibuk mencari batu.

Laki-laki yang juga menjabat kepala dusun ini mencari batu, selain untuk koleksi juga untuk dijual.

Selama menjalankan profesi barunya sebagai perajin batu, ia mengaku miris sebab di tengah upaya heroik ia dan warga lain di dusun itu mengembangkan keraji-

nan batu akik justru tidak ada perhatian dari pemerintah daerah (pemda) dalam hal ini dinas terkait.

“Kami kesulitan pemasaran dan modal untuk mengembangkan usaha, tapi tidak ada perhatian dari pemda,” terang Sahli.

Pria beranak tiga ini mengaku, sejak lama ia dan beberapa warga sekitar memulai mengembangkan kerajinan batu akik. Warga memburu batu hingga ke gunung, bahkan tak jarang ada yang menginap demi mencari batu.

Setelah memperoleh batu yang dicari, ia pun membawanya pulang ke rumah masing-masing untuk diproses menjadi mata cincin.

Dalam sehari, katanya, ia bisa menyelesaikan 20 batu menjadi mata cincin. Untuk menghaluskan batu sendiri, ia telah menggunakan alat mesin. Namun peralatan itu

masih kurang, karena masih dirasa konvensional. “Perlu ada tambahan alat juga,” ujarnya.

Ia menjelaskan, alur pembuatan batu akik ini menjadi mata cincin lumayan rumit. Perlu keahlian dalam mencari corak dan urat batu supaya cocok. Awal pembuatannya, batu akik yang masih bongkahan itu dipecah dan dibentuk. Lalu tahap pemilihan warna, corak, dan motif.

Untuk pemilihan motif ini, jelasnya, yang agak rumit karena harus memadukan dengan warna, serat dan guratan batu.

Untuk memilih motif ini, jelasnya, tidak semua perajin mampu, karena perlu keahlian. Selama ini, perajin tak banyak memperhatikan itu. Ia bersama perajin lain berharap agar pemda memberi pelatihan untuk menambah keterampilan perajin terkait pembentu-

kan batu akik ini.

Setelah selesai batu akik dibentuk menjadi mata cincin, tinggal dipasarkan. Dalam memasarkan produk batu akik yang dihasilkan ini, para perajin lagi-lagi dihadapkan pada persoalan pemasaran. Ia mengaku sejauh ini, batu cincin yang dihasilkan sebatas dijajakan ke perumahan dan rekan pejabat yang berminat. Satu batu mata cincin dihargai tidak terlalu mahal, mulai kisaran puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah.

Seharusnya, katanya para perajin disediakan lokasi toko atau artshop khusus untuk menjual batu akik. Harapannya, supaya penjualan batu ini menjadi tujuan wisata bagi wisatawan. “Nantinya para tamu yang datang ke Sekotong diarahkan ke lokasi itu, jadi bisa membeli batu di sana,” ujarnya. (her)

(Suara NTB/her)

TUNJUKKAN - Seorang kolektormenunjukkan koleksi batu akik yang dimiliki di jari tangannya.

Halaman Halaman 14 11

SUARA NTB Senin, 1 Juni 2015

Kaum perempuan selama ini kerap dipandang sebelah mata dalam segala lini. Tidak terkecuali di dunia politik.

Jarang sekali perempuan mendapat posisi dalam politik. Padahal dari sisi hak, perempuan tidak ada bedanya dengan kaum laki-laki. Semua punya hak yang setara dalam politik.

BERANGKAT dari kondisi itulah kemudian menggerakkan hati Dra. Nurul Adha AMZ, MM., untuk mulai memperjuangkan kesetaraan politik bagi kaum perempuan. Dimulai di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Kendati bukan pekerjaan mudah, baginya kesetaraan politik bagi perempuan harus terus diperjuangkan.

Menurut anggota DPRD Loteng ini, kesetaraan politik bagi perempuan bukan mustahil diwujudkan. Tinggal bagaimana kemauan dari kaum perempuan itu.

Karena sesungguhnya, secara kualitas para perempuan khusus di Loteng, tidak kalah dengan kaum laki-laki.

“Di Loteng banyak kader politik dari kalangan perempuan yang kita miliki.

Hanya kesempatan dan kepercayaan yang belum banyak didapat,” ujarnya.

Sehingga memang jarang kader politik perempuan yang bisa muncul

DIKALANGAN DPRD Lombok Tengah (Loteng) nama Dra. Nurul Adha AMZ, MM., bukanlah nama asing. Ia adalah satu dari empat srikandi yang kini menduduki kursi parlemen. Periode keanggotannya kali ini merupakan yang kedua. Setelah pertama kali terpilih menjadi wakil rakyat pada Pemilu legislatif tahun 2009 silam.

Terbilang vokal, terutama untuk isu-isu kesetaraan politik bagi kaum perempuan, kemampuan dan kualitas Nurul Adha cukup diperhitungkan. Bahkan, kendati tercatat sebgai orang baru di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ia sudah dipercaya memegang posisi Sekretaris Fraksi PKB di DPRD Loteng.

Karir politik ibu dua anak ini, terbilang cukup cemerlang. Namun se-

belum terjun ke politik, Nurul cukup lama menyandang status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Status tersebut kemudian dilepas tahun 2004 lalu. Saat mengawali karir politik sebagai politisi Partai Golkar. “Saat itu saya memang melepas status PNS untuk berkarir di dunia politik,” ujarnya kepada Suara NTB, Minggu (17/5).

Usai dari Partai Golkar, Nurul lantas menyeberang ke Partai Bulan Reformasi (PBR). Dari sanalah, namanya mulai dikenal masyarakat. Bahkan, tepatnya pada tahun 2008, Nurul kemudian dipercaya memegang jabatan Ketua DPC PBR Loteng.

Setahun kemudian, pada Pemilu legislatif tahun 2009, ia pun berhasil masuk jajaran anggota DPRD Loteng untuk yang pertama kalinya.

dan bisa memberi warna bagi dunia perpolitik di daerah ini.

Kalaupun ada, perannya masih berada di bawah bayang-bayang politisi laki-laki.

Memang untuk bisa memperoleh kepercayaan, tidak mudah bagi kader perempuan. Terutama dari masyarakat umum. Ditengah berbagai keterbatasan yang melekat pada diri perempuan itu sendiri. Pola pikir masyarakat yang menganggap perempuan di bawah laki-laki menjadi kendala tersendiri.

Pola pikir itulah yang ke depan harus terus diubah. Bahwa dalam segala hal, selain kodratnya sebagai perempuan, kaum perempuan tetaplah punya hak yang sama dalam politik. Seperti halnya dengan laki-laki. ”Inilah yang ke depan harus terus diperjuangkan sebagai kaum perempuan. Tanpa kemudian menyalahi

Sayangnya, pada Pemilu legislatif tahun 2014 lalu, PBR harus tercoret sebagai salah satu parpol peserta pemilu. Yang membuat Nurul harus beralih partai politik. Untuk bisa mencalonkan diri kembali sebagai anggota Dewan.

Seperti halnya kader PBR lainnya, Nurul kemudian memilih masuk ke PKB. Dan, menjadi calon anggota legislatif (Caleg) daerah pemilihan VI (Kecamatan BatukliangBatukliang Utara). Namun langkahnya untuk menjadi anggota Dewan kali ini, nyatanya tidak berjalan mulus. Perolehan suara sempat digugat oleh sesama caleg asal PKB di dapil yang sama, Sadariah. Tapi garis nasib tetap mentasbihkannya sebagai anggota Dewan untuk yang kedua kalinya periode 2014-2019. (kir)

kodrat perempuan itu sendiri,” terangnya.

Sebagai salah satu politisi dari kalangan perempuan di kursi parlemen Loteng saat ini, ia mengaku kalau perjuangan untuk kesetaraan perempuan dalam politik masih jauh dari kata akhir.

Justru, perjuangan ke arah itu baru dimulai. Untuk itulah, gerakkan kesetaraan politik bagi kaum perempuan harus terus disuarakan.

Hal yang saat ini ia lakukan tanpa mengenal rasa lelah yakni memperjuangkan kesetaraan perempuan. Walaupun untuk memperjuangkan semua itu, butuh kerja ekstra keras. Karena bagaimananpun juga banyak kendala yang harus hadapi. “Tidak mudah memang menjadi politisi dari kalangan perempuan dan memperjuangkan kesamaan hak sesama kaum. Selain dituntut

punya kualitas mumpuni, juga harus tangguh dan kuat menghadapi tantangan,” ujar politisi asal PKB ini.

Ibu dua anak inipun mengaku, dirinya bisa duduk di kursi legislatif hingga dua periode juga tidak lepas dari peran serta kaum perempuan. Iapun mendedikasi semua kerja sebagai anggota Dewan, untuk bisa memperjuangkan persamaan hak perempuan dalam politik dan pembangunan di daerah ini.

Ia pun berharap apa yang dirinya lakukan saat ini, bisa menjadi motivasi dan pendorong bagi para kaum perempuan lainnya di daerah ini. Tidak terkecuali sesama anggota legislatif dari kalangan perempuan lainnya. Supaya mau terus belajar dan bekerja untuk bisa menjadi lebih baik. Karena dengan cara itulah, kaum perempuan akan bisa memperoleh kepercayaan dan tempat di hati masyarakat di masa-masa yang akan datang. (kir)

Nurul Adha (kanan) berfoto bareng bersama tiga anggota Dewan perempuan di DPRD Loteng.

Biodata Nama : Dra. Nurul Adha AMZ, MM Nurul Adha saat menghandiri agenda sidang paripurna DPRD Loteng.

Tempat dan Tanggal Lahir : Desa Mantang Batukliang, 31 Desember 1960 Suami : Ir. Ahmad Hambali, MM Pendidikan (S1) : IKIP Mataram tahun 1986 Sarjana (S2) : STIE Surabaya Tahun 2012

Nurul Adha dan suami.

Nurul Adha saat berdiskusi dengan anggota DPRD Loteng lainnya.

Halaman Halaman 14 12

SUARA NTB Senin, 1 Juni 2015

Violis Cilik Berbakat di Mataram

(Suara NTB/met)

KONSER - Mohand Peto Alam, violis cilik yang tampil di dalam layar saat konser di halaman kantor Gubernur NTB beberapa waktu lalu.

Mataram (Suara NTB)Mohand Peto Alam Siswa Kelas 04 Sekolah Dasar (SD) Integral Lukman AL-Hakim Gunung Sari merupakan Violis Cilik (Bocah Pemain Biola) yang berbakat. biola merupakan alat musik gesek yang belum terlalu banyak dimainkan oleh musisi – musisi di daerah ini.

Peto – sapaan akrab fiolis cilik ini – mengaku senang bermain musik. Lebih – lebih yang dimainkannya itu adalah alat musik gesek yang memang telah ia pelajari sejak ia berusia delapan tahun. Sejumlah musisi berbakat dalam bidang musik gesek, terus membina dan membimbing bocah yang kini berusia 10 tahun ini.

“Kalau latihan biasanya setiap hari minggu. Tempat latihan, kalau enggak di Taman Budaya ya latihan di rumah. Saya suka biola itu karena menurut saya ini seru,” tuturnya Sabtu, (30/5) kemarin.

Meski hanya mempelajari biola dalam waktu yang singkat, menjadi seorang violis merupakan bakat yang paling melekat dalam dirinya. Sepulang sekolah, Biola seakan telah menjadi sahabat akrab dan selalu dia bawa kemana – mana.

“Kalau pulang sekolah saya selalu bawa biola kemana – mana, sekarang juga bawa tuh di dalam tas,” ungkapnya sembari mengangkat tangan dan meluruskan te-

lunjukknya ke arah tumpukan barang di samping kirinya usai mengikuti latihan teater yang dibimbing R. Eko Wahono, Pembina Teater Lho Indonesia.

Violis yang lahir 8 Agustus 2004 ini sering mengisi konser string bersama sejumlah rekan – rekannya dari Komunitas Alat Musik Gesek Mataram di Halaman Kantor Gubernur NTB. Selain itu Peto juga pernah mengisi konser biola yang terselenggara di Aula Radio Republik Indonesia (RRI) Mataram awal 2015.

“Setiap ada konser saya pasti ikut, konser terakhir yang pernah saya ikuti adalah yang di halaman kantor Gubernur,” tandasnya. (met)

Bakat Bermusik Melekat Sejak Kecil I Komang Widiartha salah satu personil Sanggar Seni Budaya Nusantara yang mementaskan garapan musik Selemor Ate (Pelipur Lara), dalam Festival Musik Tradisi di Taman Budaya NTB, memiliki bakat bermusik khususnya musik tradisional yang melekat bahkan sejak ia lahir.

Siswa kelas 10 di SMA Negeri 6 Mataram ini telah mempelajari cara memainkan seluruh jenis alat musik tradisional. Bakat bermusik yang ia dapat dari keturunannya ini terus ia asah sehingga dirinya benar – benar telaten memainkan musik ketika pentas.

“Kalau ditanya sejak kapan mulai menekuni permainan musik ini, seingat saya bahwa sebelum masuk sekolah saya sudah berhadapan dengan alat – alat musik ini. Karena di rumah ada alat milik orang tua, jadi saya belajar sejak kecil,” kenangnya ketika diwawancara Suara NTB, Kamis (28/5).

Selain pandai memainkan gendang, bocah yang sedang beranjak dewasa ini juga pandai meniup seruling.

Dengan bakat yang dimilikinya, dirinya merasa bangga. Terlebih, bakat yang dimilikinya itu menggiring dirinya untuk terus merajut prestasi ber-

(Suara NTB/met)

TAMPIl - I Komang Widiartha saat tampil dalam sebuah festival di Taman Budaya NTB. musik. Tahun 2014 kemarin, Komang dengan segudang bakat dalam dirinya pernah masuk dalam nominasi pemusik terbaik dalam Festival Teater Anak tingkat Nasional.

Dengan usia yang masih muda, Komang dan sejumlah rekan – rekan sebayanya ibarat generasi baru yang siap mempertahankan keles-

tarian kesenian musik tradisional.

Kendati, dalam perkembangan dan adaptasi dengan arus globalisasi, inovasi dalam musik tradisional dalam garapan yang mereka tampilkan tidak ingin keluar dari khazanah musik tradisional yang sesungguhnya. Atau, bak gerbong kereta yang keluar dari rel sebagai lintasannya. (met)

Agar Berprestasi, Pelajar Harus Optimis Kota Bima (Suara NTB) Siswi SMAN 1 Kota Bima, Siti Nur Alfisahr mengingatkan kepada para pelajar seusia dia agar jangan berhenti untuk belajar dan selalu optimis dalam menjalani kehidupan. Dengan pengalaman dan ketekunan, para siswa bisa belajar dari berbagai sumber yang tersedia saat ini.

Di usianya yang menginjak 15 tahun, Siti Nur Alfisahr yang akrab dipanggil Icha telah menorehkan prestasi yang membanggakan, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Inggris.

Gadis berkacamata itu, baru-baru ini menorehkan nama baik sekolahnya, karena dia terpilih dalam satu tim bersama perwakilan dua sekolah lainnya, yakni satu orang SMAN 1 Selong dan SMAN 1 Mataram yang akan mewakili NTB dalam Kompetisi Debat Bahasa Inggris Nasional di Ambon 5 Juni mendatang.

Berawal menyukai Bahasa Inggris semenjak duduk di bangku SMP, saat itu dirinya masuk dan aktif di klub debat. Pada awalnya Icha hanya mencoba – coba karena rasa penasaran dan keinginan tahu yang sangat besar. Awalnya, pelajaran yang dia sukai adalah Matematika, sementara Bahasa Inggris merupakan subjek yang paling membosankan menurutnya.

“Saya ingat betul waktu SMP kata pertama yang saya tahu saat belajar Bahasa Inggris, saat jam mata pelajaran Geografi, saat itu pak Guru hendak melemparkan pertanyaan arti kata Geografi, namun tidak tahu awalnya darimana tiba-tiba saya mengucapkan Geography, dari situlah munculnya,” katanya.

Gadis yang lahir pada 26 November 1999 tersebut kemudian terus belajar bersama dengan anggota klubnya pada saat SMP, yang sehari- hari mengucapkan Bahasa Inggris. Kebiasaan itu terus nampak hingga dia sekarang menginjak kelas 1 di SMA 1 Kota Bima. “Tidak ada pelajaran khusus ataupun les privat untuk mendalami Bahasa Inggris, saya hanya aktif di klub saja, kemungkinan sudah menjadi kebiasaan,” ucapnya.

Pada saat mewakili Sekolahnya di ajang Debat Bahasa Inggris tingkat SMA di Mataram baru – baru ini, dirinya tidak memikirkan untuk bisa tampil ketingkat nasional. Baginya berkompetisi di tingkat Kabupaten/Kota sudah terasa membahagiakan. Namun setelah dipertandingkan, tim yang dia pimpin berhasil keluar sebagai pemenang ketiga, karena pemenang pertamanya diraih oleh SMAN 1 Selong kemudian disusul juara dua SMAN 1 Mataram. “Saat itu ada bisikan ng-

gak tahu darimana, pokoknya saya masuk di tim untuk berkompetisi di tingkat nasional, walhasil, nama-nama akhirnya diumumkan dan salah satunya ada nama saya yang akan dijadikan satu tim nanti dipilih di masingmasing SMAN yang juara,” tuturnya.

Setelah mengetahui dirinya akan mewakili NTB dalam lomba debat nanti, Icha melakukan komunikasi dengan teman yang dijadikan satu tim tersebut. Agar nantinya bisa saling mendukung dan mengisi satu sama lain tanpa membedakan perbedaan karakter dan latar belakang sekolah.

“Intinya nanti bisa membanggakan NTB di mata nasional, saya optimis bisa meraih hasil yang maksimal bersama dengan tim saya nanti, yang dipersiapkan dengan matang.”

Menurutnya, selepas SMA nanti, dirinya akan mengambil jurusan Hubungan Internasional (HI) dan berkeinginan kuliah di Perancis, ke-

Siti Nur Alfisahr

(Suara NTB/uki)

mudian bercita-bercita menjadi diplomat atau bekerja di kedutaan besar.

“Mudahan-mudahan bisa kesampaian dan tentunya dorongan dan motivasi dari orang tua sangat saya butuhkan untuk meraih segalanya, karena tanpa mereka mungkin saya tidak seperti ini, dan Icha akan terus membanggakan mereka,” ucapnya. (uki)

Rubrik belia hadir setiap pekan pada hari Senin. Kirimkan cerpen, cerita anak, dongeng atau artikel hasil kreasi kalian sendiri ke email suarantbbelia@gmail.com suarantbbelia@gmail.com.

Jangan lupa dilengkapi dengan identitas diri kalian.

SUARA NTB Senin, 1 Juni 2015

PENDIDIKAN

Halaman 13

Peringkat Kelulusan

SMPN 1 Mataram Optimis Masuk 10 Besar

Wakili NTB di Lomba Perpustakaan

(Suara NTB/dok)

SETELAH melalui tahap seleksi dan penilaian dari tim penilai lomba perpustakaan desa tahun 2015 dari Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi NTB. Akhirnya, Perpustakaan Desa (Perpusdes) Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berhasil menyabet juara pertama dalam lomba perpustakaan tingkat Provinsi NTB. Itu artinya, Perpusdes Kotaraja berhasil mewakili NTB dalam ajang lomba Perpusdes tingkat nasional tahun 2015.

Kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Sabtu (30/5), Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Lalu Taufikkurahman, menjelaskan (Perpusdes) Kotaraja merupakan satu-satunya perpustakaan desa yang dikirim oleh KPAD Lotim untuk mewakili Lotim selain mengirim perpustakaan sekolah tingkat SMA yang diwakili oleh SMAN 1 Aikmel Kecamatan Aikmel. ‘’Berdasarkan penilaian dari tim penilai, Perpusdes Kotaraja berhasil melaju ke tingkat nasional, sedangkan untuk perpustakaan sekolah tingkat SMA harus terhenti sampai di tingkat provinsi,’’ akunya.

Menurutnya, yang menjadi penilaian oleh tim penilai lomba Perpusdes tingkat provinsi itu adalah masalah keamanan, kenyamanan, memiliki ruangan tersendiri serta memiliki cukup banyak koleksi buku bacaan bagi semua kalangan dan beberapa penilaian lainnya dan itu sudah diterapkan oleh Perpusdes Kotaraja. Terlebih, Perpusdes Kotaraja saat ini sudah bermitra dengan Coca Cola Foundation Indonesia melalui program Perpuseru yang terus aktif mengembangkan kualitas perpustakaan desa (Perpusdes) itu.

Itu artinya, Perpusdes Kotaraja sudah mendapatkan bantuan tiga unit komputer serta jaringan internet, sehingga keberadaan bantuan seperti itu telah menambah fasilitas pendukung bagi peningkatan layanan Perpusdes Kotaraja.

“Jika berbicara masalah kesiapan, Perpusdes Kotaraja sudah sangat siap dalam lomba tingkat nasional ini, kita dari KPAD hanya mendukung secara teknis,” jelasnya. (yon)

Lalu Taufikkurahman

Dikbud Lobar Dorong PAUD Model Percontohan PEMKAB Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) membangun Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Model sebagai bentuk pedulinya terhadap pendidikan untuk usia dini. PAUD ini didorong sebagai lembaga percontohan yang dibangun setiap kecamatan.

Kepala Bidang PAUDNI pada Dinas Dikbud Lobar, Hj. Emi Iriawani, menjelaskan, Paud Model ini mulai dibahas dan direncanakan pada tahun 2013 bersama Bupati Dr. H. Zaini Arony, MPd, proses anggaran pembangunan secara utuh berasal dari APBD secara penuh.

“Setelah diputuskan, pada tahun 2014 lalu mulai membangun Paud Model pertama di Kecamatan Labuapi yang terletak di Desa Perampuan yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 800 juta, PAUD itu dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung seperti musala, ruang belajar, alat permainan dan fasilitas lainnya,” terangnya belum lama ini.

PAUD Model didirikan ini memiliki fasilitas lengkap, sehingga menjadi andalan. Terkait sistem pembejaran tidak ada bedanya dengan PAUD yang lainnya. Pembangunan PAUD Model ini akan ada di setiap kecamatan per tahun.

Sementara, untuk tahun 2015 ini sudah dianggarkan per lembaga sebesar Rp 1 miliar dan pembangunan tahun ini ada tiga yang akan terletak di Kecamatan Sekotong, Batu Layar, dan Gerung.

Namun, anggaran yang pasti sudah ada sebesar Rp 500 juta dan saat ini sedang diproses di Unit Layanan Pembangunan (ULP). Pembangunan PAUD ini berada di atas tanah pemda yang berada di setiap kecamatan.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Lobar H. Bahrul Fahmi, menyatakan, dengan melihat kondisi lembaga pendidikan di Lobar masih banyak yang belum tersentuh, apalagi lembaga PAUD non-formal di Lobar cukup banyak mencapai 385 kenapa itu tidak dikembangkan dengan memberikan penambahan fasilitas. (her)

Mataram (Suara NTB) Jelang pengumuman hasil Ujian Nasional (UN) pada 10 Juni mendatang, beban berat justru dirasakan pihak SMP Negeri 1 Mataram. Pasalnya, sebagai sekolah sarat prestasi, sekolah yang terletak di Jalan Pejanggik, Mataram ini dituntut untuk bisa masuk dalam jajaran 10 besar dengan nilai UN tinggi di Kota Mataram khususnya dan Provinsi NTB pada umumnya.

(Suara NTB/yon)

LEPAS - Wali murid saat menghadiri acara pelepasan siswa dari TK hingga SMP di SDN 4 Penedagandor, Sabtu (30/5)

Tuntut Pendidikan, Siswa Tidak Boleh Jenuh Selong (Suara NTB) – Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Penedagandor Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Sabtu (30/5) menggelar pelepasan bersama antara TK Arrahman, SDN 4 Penedagandor dan SMPN Satap 1 Labuhan Haji.

Kepala SDN 4 Peneda Gandor, H.Saipul Uddin, S.Pd mengimbau kepada semua siswa dari TK sampai SMP supaya tidak pernah jenuh dalam menuntut ilmu setinggi-tingginya, karena pendidikan merupakan tiang dan pokok kehidupan.

Disebutkannya, jumlah siswa kelas akhir yang akan dilepas di antaranya, untuk TK sekitar 22 orang siswa, SD 33 orang siswa dan SMP 35 orang siswa. Dengan demikian, ia mengimbau kepada puluhan siswa yang sudah menyelesaikan studinya sesuai dengan tingkatan-tingkatannya masing-masing itu agar terus melanjutkan pendidikannya

ke jenjang yang lebih tinggi tanpa harus mengenal rasa jenuh. “Jadikanlah diri kalian sebagai manusia yang berilmu dan berguna dalam kebaikan,” ujarnya mengingatkan.

Selain itu, Kepala Unit (Kanit) Dikpora Kecamatan Labuhan Haji, Drs. Burhanudin, kembali menegaskan kepada siswa, jika pelepasan atau penyelesaian studi mulai dari jenjang TK sampai SMP ini bukanlah akhir dari sebuah perjalanan dalam menuntut ilmu. Melainkan, kegiatan pelepasan itu harus dijadikan tonggak dan awal dari menggapai kesuseksesan di masa yang akan datang. Pasalnya, pendidikan atau menuntut ilmu tidak hanya dilakukan pada saat masih kecil, melainkan harus dimulai sejak kecil sampai besar. “Tanpa ilmu hidup itu tidak bisa bahagia,” jelasnya.

Sementara, Camat Labuhan Haji, Jumadil mengatakan, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) maupun Ujian

Sekolah (US) yang dilaksanakan oleh para siswa hingga terselenggaranya acara pelepasan itu merupakan ujian yang masih tergolong kecil dibandingkan ujian yang akan dihadapai dikehidupan mendatang.

Untuk itu, ia mengimbau kepada siswa yang hadir dalam acara itu supaya tetap berusaha dan mempertahankan semangat dalam menuntut ilmu. “Semakin besar kita, maka semakin besar pula ujian yang akan kita hadapi,” ujarnya.

Dengan demikian, ia megimbau kepada siswa supaya pendidikannya tidak hanya sampai di TK, SD maupun SMP, karena pemerintah sekarang ini terus mengentaskan angka putus sekolah. Oleh sebab itu, ilmu itu harus dituntut setinggi-tingginya dengan penuh kegigihan. “Minimal, ada di antara kalian yang menjadi kades, camat, terlebih bupati maupun yang lainnya,” harapnya. (yon)

Wali Murid SMAN 1 Selong Diantui Modus Penipuan Selong (Suara NTB) – Adanya modus penipuan via telepon yang beberapa hari terakhir ini terus menghantui wali murid siswa di SMAN 1 Selong mendapatkan perhatian dari pihak sekolah.

Pasalnya, modus penipuan lewat telepon oleh orang tak dikenal itu saat ini tidak hanya membuat wali murid resah, khawatir bahkan shock. Untuk mengantisipasi adanya orang tua siswa yang menjadi korban, pihak SMAN 1 Selong, Sabtu, (30/5) langsung mengumumkan pada siswa agar mewaspadai adanya penipuan.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMAN 1 Selong H. Maftuhin, menduga, pelaku penipuan tersebut memanfaatkan situasi yang saat ini terjadi di SMAN 1 Selong untuk meraup keuntungan dengan cara yang salah seperti itu. Namun, kata Maftuhin, sejauh ini belum ada wali murid yang menjadi korban, karena orang tua siswa terlebih dahulu mengecek kebenaran itu ke rumah sakit dan datang langsung ke sekolah.

“Ya, emang benar kejadian itu, kemarin saya menangani langsung orang tua siswa yang datang ke sini mencari anaknya dengan keadaan sangat panik karena mendapatkan telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa anaknya jatuh di mushalla sekolah dan ke-

(Suara NTB/yon)

UMUMKAN - Wakil Kepala Kesiswaan SMAN 1 Selong, H. Maftuhin saat mengumumkan pada siswa agar tidak mudah percaya terkait beredarnya modus penipuan dengan alasan anaknya kecelakaan melalui pengeras suara di sekolah. palanya pecah. Padahal pada saat itu saya dari pagi sampai siang bersama anak-anak di sekolah dan tidak ada kejadian apapun,” terangnya.

Oleh sebab itu, lanjut Maftuhin, ia mengimbau kepada siswa dan wali murid supaya tidak mudah percaya dengan aksi-aksi penipuan dengan modus bahwa anaknya kecelakaan tersebut hingga membutuhkan biaya puluhan juta itu.

Apalagi, pihak sekolah masih bertanggung jawab pada siswa, baik di dalam maupun luar sekolah.

Meski demikian, pihaknya tetap khawatir dan mengantisipasi kejadian tersebut su-

paya tidak ada orang tua siswa yang menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan siswanya mengalami kecelakaan itu. Adanya modus itu, pihak sekolah berharap kepada orang tua siswa tidak mudah percaya dengan informasi-informasi yang tidak jelas seperti itu, apalagi sampai motif meminta uang. ‘’Apapun bentuk kejadian yang menimpa siswa di sini akan langsung kita atasi dan komunikasi dengan orang tua siswa.

Bahkan, pihak sekolah juga tidak pernah meminta uang selain ada persetujuan dari para wali murid,” tegasnya mengingatkan. (yon)

Kepala SMPN 1 Mataram Drs. Ahmad Jufni menyebut jika prestasi di sekolah yang ia pimpin merupakan tuntutan yang harus dikejar dalam menjalankan misi pendidikan. Untuk itu, ujarnya, menanti pengumuman hasil UN ini, pihaknya mengaku senantiasa berada pada semangat optimisme meraih hasil terbaik. “Kita tetap optimis hasil UN bagus dan lulus seratus persen kok. Paling tidak dari sepuluh besar itu ada dari kami,” ujar mantan Kepala SMPN 10 Mataram ini.

Ditambahkan Jufni, bagi warga sekolah, semangat optimisme itulah yang senantiasa menyelimuti seluruh proses UN. Akan tetapi, Jufni menyebut pada dasarnya, yang lebih penting dari itu semua yakni pihak sekolah telah berusaha semaksimal mungkin menjalani seluruh proses pra maupun pada saat UN berlangsung.

Selain itu, faktor lain yang membuat pihaknya lebih op-

timis dapat masuk 10 besar yaitu terdapat 40 siswa kelas IX yang masuk di kelas unggulan. Mereka semua, kata Jufni, merupakan para siswa pilihan. Sehingga paling tidak, ada nilai tinggi yang diperoleh siswa dari kelas unggulan tersebut, terutama dalam bidang Matematika dan Bahasa Inggris.

Diakuinya, memperoleh hasil tinggi dan masuk dalam jajaran perolehan hasil UN tinggi merupakan harapan semua orang termasuk juga di sekolah yang ia pimpin. Hal tersebut tidak mengherankan disebabkan oleh banyaknya prestasi yang telah diraih, termasuk juga catatan hasil pelaksanaan UN pada tahun lalu.

“Tahun lalu juga pernah dapat hasil UN tinggi di Mataram, jadi itu yang harus dipertahankan. Tiap tahun kami optimis dan sudah berusaha maksimal. Yang penting kan prosesnya bagus, hasilnya juga bagus,” ujarnya penuh harap. (dys)

Pengunjung Minta Koleksi Perpustakaan Loteng Ditambah Praya (Suara NTB) Sejumlah pengunjung di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (Loteng) meminta agar koleksi buku dan fasilitas ditambah.

Paling tidak koleksi perpustakaan seperti buku yang menunjang belajar di sekolah segera dilengkapi.

Demikian harapan Ratna Wulan salah satu pengunjung perpustakaan di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Loteng pada Suara NTB, Sabtu (30/5).

Siswi SMPN 2 Praya mengharapkan koleksi bukubuku di Perpustakaan terus ditambah dan di-update, sehingga semakin menambah daya tarik pengunjung. ‘’Kebanyakan buku lama semua, kalau bisa ditambah dan diganti,” akunya.

Diakuinya, dirinya merupakan membaca berbagai macam jenis buku, baik novel, buku pelajaran dan berbagai macam jenis lainnya. Bahkan, setelah pulang sekolah dirinya menyempatkan diri mampir di perpustakaan walau sekadar melihat juduljudul buku. Namun, dirinya masih belum bisa meminjam, karena belum membuat kartu anggota.

“Ini baru buat kartu perpustakaan agar bisa pinjem novel. Di perpus sekolah tidak ada,” terangnya.

Hal senada disampaikan Tina. Siswi SMPN 2

Praya ini juga mengaku rutin berkunjung ke Perpustakaan setiap hari. Diakui Tina, hobi membaca membuat gadis asal Mispalah, Praya ini ketagihan berkunjung ke Perpustakaan, meski dengan tujuan hanya sekedar membaca buku sebentar.

Biasanya, waktu yang dipilih Tina berkunjung ialah saat pulang sekolah.

Apalagi, jalan pulang ke rumah searah dengan lokasi Kantor Perpustakaan.

“Pas pulang sekolah, mampir ke sini kebetulan rumah juga dekat,” terang Tina menjelaskan.

Selain merupakan inisiatif sendiri, kadang, Tina ke Kantor Perpustakaan karena ada tugas dari sekolah.

Di perpustakaan sekolah, Tina merasa tidak nyaman karena koleksi buku yang terbatas. “Kalau di perpustakaan sekolah, stok buku sedikit dan kebanyakan buku mata pelajaran,” ujarnya.

Padahal, selain kebutuhan akan buku mata pelajaran, siswi yang duduk di kelas VIII SMPN 2 Praya itu mengaku sangat hobi membaca novel. “Di sini bisa baca novel juga, banyak meski buku lama semua,” keluhnya, seraya mengharapkan pihak perpustakaan melengkapi dan meng-update koleksi buku yang dimiliki.(dys)

Siswa Anak Usia Dini Tidak Perlu Terlalu Dibebani

(Suara NTB/her)

BANGUNAN - Inilah bangunan PAUD Model yang dibangun Dinas Dikbud Lobar di Desa Perampuan Labuapi.

Yogyakarta (Suara NTB) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan mengaku terhenyak saat berjalan-jalan di toko buku menemukan ada kartu baca untuk bayi delapan bulan. Pernah juga ia melihat buku seputar persiapan tes masuk TK (Taman Kanakkanak) yang dijual di toko buku tersebut. “Anak TK masuk dengan tes?” tanya Mendikbud dalam Seminar Nasional Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Yogyakar-

ta beberapa waktu lalu.

Di hadapan lebih dari 6.300 pendidik PAUD dari 19 provinsi di Indonesia, Mendikbud mengungkapkan, banyaknya buku semacam itu membuat orang tua merasa takut anaknya akan tertinggal, bahkan terbelakang, jika tidak diberikan materi pendidikan sebanyak mungkin di usia dini. “Jangan sampai anak-anak kita dibekali dengan target-target pendidikan yang rumit. Tugas kita adalah menyadarkan bahwa ini

adalah masa mereka meneruskan karakter pembelajar.

Memberikan mereka kesempatan untuk bermain,” tutur Mendikbud.

Menurutnya, dalam buku yang pernah ditulis Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, disebutkan bermain adalah tuntutan jiwa anak untuk menuju arah kemajuan hidup jasmani maupun rohani. Mendikbud menambahkan, di Taman Kanakkanak itulah harus dipastikan kurikulum yang diterapkan

membuat proses belajar semakin menyenangkan bagi semua anak usia dini.

“Karenanya kita harus jauhkan anak dari apa yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah dasar-dasar pendidikan kolonial, yaitu perintah dan hukuman. Gaya pendidikan semacam itu justru akan mengoyak batin anak, rusak budi pekertinya, karena selalu di bawah paksaan dan hukuman yang sering kali tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan,” ungkapnya.

Sebaliknya, lanjut Mendikbud mengutip tulisan Ki Hajar, mendidik anak seharusnya dengan ketertiban dan tata tentram yang mampu menjaga kelangsungan batin anak. Tetapi anak juga tidak boleh dibiarkan terlalu bebas. Hal yang perlu dilakukan adalah tetap mengamati dan membimbing anak sehingga tumbuh sesuai kondratnya sendiri.

“Sudahkah kita sebagai pendidik, orang tua, dan masyarakat menyadari konsep Bapak Pendidikan ini? Bukan-

kah kita ingin agar anak-anak kita tumbuh besar sesuai zamannya, bukan tumbuh besar sekadar membuat kita yang mendidik merasa puas. Puas hari ini belum tentu baik di masa depan,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X yang juga hadir membuka kegiatan seminar nasional tersebut mengatakan, persepsi tentang PAUD seharusnya diluruskan. Harus disadari PAUD bukan untuk mendinikan sekolah dengan mengajarkan hal-hal yang belum saatnya. PAUD semestinya disesuaikan dengan tahap perkembangan dan potensi anak dan diajarkan melalui cara bermain agar tidak merampas hak anak.

“PAUD di Indonesia memiliki keunikan yang disebut holistik dan integratif. Harapan saya agar PAUD bisa melakukan assessment bakat dan minat peserta didik, agar anak bisa diarahkan sesuai potensinya,” ujarnya. (ant/bali post)

OPINI

SUARA NTB Senin, 1 Juni 2015

Opini BPK dan Akuntabilitas Publik

WTP sebagai Pemantik Api OPINI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada Pemprov NTB dan delapan kabupaten/ kota yang ada di NTB memberikan angin segar bagi penyelenggaraan pemerintahan di NTB. Meski demikian, berbagai kalangan menyebutkan bahwa opini WTP tidak bisa menjadi garansi pengelolaan keuangan di pemerintah daerah sudah benar-benar bebas dari anasir penyimpangan.

Mengapa demikian? Sebab WTP atau bukan WTP pada dasarnya hanya menyangkut opini atas laporan - dalam hal ini tentunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD. WTP adalah imbalan atas kinerja pemerintah dalam menyampaikan laporan keuangan. WTP diberikan jika laporan itu disampaikan sesuai dengan tata cara menyampaikan laporan yang benar. Dan tentu saja tidak bisa menjadi tolok ukur seluruh proses pengelolaan keuangan telah berjalan baik.

Terlepas dari gegap gempita WTP yang diberikan, yang perlu menjadi perhatian sesungguhnya adalah banyaknya catatan yang diberikan oleh BPK RI. Untuk diketahui, bersama dengan opini WTP itu, BPK juga ‘menitipkan’ catatan sebanyak 1.210 rekomendasi senilai Rp 90,45 miliar yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov NTB selama 60 hari ke depan.

Dengan kata lain, setelah melaporkan, lalu laporan diperiksa, pemeriksa kembali memberikan tugas lebih lanjut dalam bentuk rekomendasi. Tugas inilah yang patut untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2014 lalu, Pemprov NTB juga memperoleh opini WTP yang saat itu merupakan WTP ketiga beruntun. Namun, tiga kali meraih WTP, persoalan pengelolaan aset kita masih saja menyimpan seabrek catatan.

Sekedar catatan, berdasarkan laporan tahun lalu, dari total aset tetap milik Pemprov NTB dalam neraca aset daerah per 31 Desember 2013 (audited) yang bernilai Rp 10,2 triliun lebih, masih ada lebih dari separuh aset senilai Rp 5,6 triliun lebih yang bermasalah, karena tidak dilengkapi bukti kepemilikan oleh Pemprov NTB. Persoalan serupa bahkan telah mencuat dalam LHP di LKPD tahun – tahun sebelumnya. Namun, reaksi dalam merespons rekomendasi terkait persoalan aset ini memang tidak segegap gempita reaksi dalam merespons opini WTP. Problem aset yang belum disertai bukti kepemilikan itu hanya satu dari deretan panjang urusan penataan aset yang belum bisa diurai dalam tiga tahun terakhir. Persoalan lainnya adalah keberadaan aset–aset tetap berupa laptop hingga kendaraan roda dua yang hilang dan belum diproses oleh majelis TP/TGR. Selain itu, ada pula aset tetap kita yang dikuasai oleh pihak lain dan belum didukung surat perjanjian pinjam pakai. Salah satu contohnya adalah adanya kendaran roda empat senilai Rp 380 juta rupiah yang dipinjam oleh seseorang tanpa perjanjian pinjam pakai. Dengan kata lain, ada barang–barang milik Pemprov NTB yang dipinjam begitu saja tanpa melalui prosedur yang jelas.

Tentu saja, selain persoalan-persoalan tersebut, masih ada deretan panjang rekomendasi dan persoalan yang menjadi pekerjaan rumah Pemprov NTB bersama para pemerintah kabupaten/kota di NTB. Kita berharap, hingar bingar tentang WTP tahun ini tidak berhenti hanya sebagai sebuah selebrasi semata. Ada baiknya WTP dianggap sebagai pemantik api untuk menyalakan mesin birokrasi. Sebab, menuntaskan pekerjaan rumah sebanyak 1.210 rekomendasi, tentu dibutuhkan mesin yang mampu bekerja ekstra keras. (*)

RADIO

Halaman Halaman 14 14

Dalam berbagai kesempatan interaksi dengan jajaran birokrasi dan masyarakat, saya menyerap begitu kuat keingintahuan tentang opini WTP alias Wajar Tanpa Pengecualian.

Opini BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan itu, menjadi perhatian publik, karena terpublikasi secara terbuka melalui berbagai media. Wajar jika masyarakat termasuk jajaran birokrasi ingin mengetahui lebih dalam ihwal opini WTP. Apalagi jika dihubungkan dengan asas kemanfaatannya bagi pemerintah dan masyarakat.

ARI apa yang saya cermati, bisa disimpulkan terjadi bias pemaknaan bahkan sesat pikir terhadap opini BPK tersebut. Opini WTP sepertinya bisa menjadi “stempel” bebas korupsi pada suatu lembaga. Itu bisa menyesatkan! Karena itu pemerintah daerah harus proaktif menyosialisasikan secara terbuka. Sehingga, baik birokrasi maupun masyarakat mendapat informasi lengkap dari sumber terpercaya dan bisa memahami opini BPK secara kaffah, utuh!

Pemeriksaan BPK Dalam menjalankan tugasnya, ada tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memberikan opini apakah laporan sudah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sementara, pemeriksaan kinerja untuk menilai apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan sudah ekonomis, efisien dan efektif. Adapun pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya kecurangan atau korupsi dan pemeriksaan lain yang bersifat khusus.

Sesuai ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2004, BPK dapat memberikan empat jenis opini yaitu; Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer.

Oleh:

Badrul Munir ( Direktur Eksekutif Regional Institute 104 )

Opini WTP sepertinya bisa menjadi “stempel” bebas korupsi pada suatu lembaga.

Itu bisa menyesatkan! Karena itu pemerintah daerah harus proaktif menyosialisasikan secara terbuka.

Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pospos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai SAP. Sedangkan opini WDP diberikan berdasar kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Adapun opini TW, diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai ketentuan SAP. Bagaimana dengan opini TMP atau Tidak Memberikan Pendapat, Disclaimer Opinion? Opini TMP diberikan jika terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor, karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen, sehingga auditor tidak cukup bukti dan adanya sistem pengendalian intern sangat lemah.

Dalam hal ini auditor tidak dapat memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW. Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut, dasar pertimbangan utama adalah kewajaran panyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kebenaran di sini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

Jika misalnya dalam pemerik-

saan ditemukan proses pengadaan barang dan jasa yang menyimpang dari ketentuan, namun dalam laporan keuangan sudah dilaporkan sesuai SAP, maka laporan keuangan sudah bisa dikatakan wajar. Sebagai contoh, pemerintah daerah membeli mobil seharga 5 miliar, sesuai ketentuan harus dilakukan tender. Tetapi dalam praktiknya dilakukan penunjukan langsung, jelas ini menyalahi aturan. Kemudian dalam laporan keuangan, dilaporkan pembelian mobil tersebut senilai 5 miliar, dan mencatatnya dalam pos laporan keuangan secara wajar. Maka dapat dikatakan laporan atas pembelian mobil sudah disajikan sesuai ketentuan SAP, meskipun pengadaannya tidak sesuai aturan.

Lalu bagaimana tindak lanjut dengan penyimpangan yang ada?

Untuk menilai apakah pembelian mobil tersebut sudah ekonomis, efisien, dan efektif, BPK dapat melakukan pemeriksaan kinerja.

Jika dari pemeriksaan laporan keuangan, BPK sudah mengetahui ada indikasi penyimpangan aturan, BPK juga bisa melakukan pemeriksaan investigatif untuk menilai apakah ada korupsi atau tidak.

Dengan demikian dapat disimpulkan, sebagaimana disampaikan Hadi Purnomo (2012) bahwa, opini WTP tidak menjamin pada lembaga yang diperiksa tidak ada korupsi, karena pemeriksaan laporan keuangan tidak ditujukan secara khusus untuk mendeteksi ada tidaknya korupsi. Namun demikian, BPK berkewajiban mengungkap apabila dalam pemeriksaan menemukan ketidakpatuhan atau ketidakpatutan. Apalagi jika berpotensi adanya kerugian negara.

kan kepada publik secara proporsional. Hal sama juga kepada jajaran internal birokrasi pemerintah. Sehingga diperoleh pemahaman dan persepsi yang sama antara masyarakat dan internal birokrasi terhadap hasil pemeriksaan BPK. Selain itu bisa menjadi pemacu partisipasi publik untuk turut berperan aktif mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, good governance. Karena bagi publik, opini BPK mesti punya korelasi positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Termasuk kinerja pelayanan publik dan berkurangnya berbagai bentuk penyimpangan atau korupsi.

Akuntabiltas publik juga mengandung makna etik dan kepercayaan, trust! Dan setiap pemerintahan pasti selalu sigap merawat nilai-nilai etik yang terakumulasi dalam public trust. Saya yakin opini BPK, punya nilai positif bagi pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik. Lebih dari itu, secara moral punya daya magnetis bagi setiap aparatur sipil negara agar steril dari berbagai bentuk penyimpangan. Semoga! [*]

Akuntabiltas Publik Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik, apapun opini BPK sebaiknya disampai-

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

Halaman 15

SUARA NTB Senin, 1 Juni 2015

Tim Transisi PSSI Jadi Garda Terdepan Jakarta (Suara NTB) Anggota Tim Transisi Diaz Hendropriyono menegaskan bahwa setelah FIFA menjatuhkan sanksi, tim bentukan Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi garda terdepan pembenahan sepak bola Indonesia.

“Setelah sanksi FIFA turun, pemerintah harus dengan cepat mengambil kesempatan untuk lebih aktif dalam memainkan perannya guna memajukan persepakbolaan nasional,” kata Diaz Hendropriyono di Jakarta, Minggu.

Sebagai pribadi, Diaz Hendropriyono menegaskan, dibentukannya Tim Transisi oleh pemerintah itu sebagai salah satu upaya untuk melakukan reformasi dipersepakbolaan nasional. Pihaknya juga mengakui jika pembekuan PSSI dan dibentuknya tim juga menjadi kontroversi.

“Beberapa pihak menganggap pembentukan Tim Transisi adalah sebuah intervensi dari pemerintah. Namun, apa yang dilakukan oleh pemerintah ini dinilai cukup tepat jika didasarkan prestasi sepak bola Indonesia saat ini. Peringkat FIFA bahkan terus turun,” kata Diaz.

Pelatih Pasrah Pelatih timnas sepak bola U-16 dan U-19 Fachri Husaini menyatakan kecewa atas dijatuhkannya sanksi dari FIFA tersebut. “Saya belum membaca secara lengkap suratnya tetapi sudah mendengarnya dari Pak Rasiman (asisten pelatih) dan Pieter Huistra (pelatih timnas senior) yang kebetulan datang ke Pusat Pelatihan Timnas Usia Muda, Sawangan Depok tadi. Jujur saya hanya bisa pasrah, sedih, dan kecewa mendengarnya,” kata Fakhri seperti dilansir tim media PSSI di Jakarta, Sabtu.

Dengan adanya keputusan dari FIFA itu, otomatis akan menipiskan peluang anak-anak timnas usia muda tersebut untuk beraksi di ajang AFF nanti.

“Saya hanya tidak bisa membayangkan bagaimana hancurnya perasaan anak-anak kami kalau mereka tidak bisa tampil di ajang AFF. Padahal, di ajang tersebut mereka bisa menunjukkan bakat dan hasil latihan mereka bersama saya selama kurang lebih hampir setahun ini,” kata mantan pemain timnas era 90-an itu.

Lebih lanjut, kata Fakhri, dalam ajang AFF Indonesia juga berkesempatan menjadi tuan rumah jadi sangat disayangkan apabila dibatalkan. Seperti diketahui, timnas U16 akan menjalani AFF U-16 Championship 2015 pada 27 Juli sampai 9 Agustus 2015 di Solo.

Sedangkan timnas U-19 akan menjalani AFF U-19 Championship 2015 pada 22 Agustus sampai 4 September 2015 di Sidoarjo. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

PIALA FA - Arsenal berhasil menjuarai Piala FA usai mengalahkan Aston Villa 4-0 di stadion Wembley, kemarin. Klub London itu membidik trofi Liga Utama Inggris musim depan.

Usai Juarai Piala FA, Arsenal Incar Trofi Liga Inggris London Arsenal berhasil menjuarai Piala FA usai mengalahkan Aston Villa 4-0, dan Theo Walcott menargetkan juara Liga Utama Inggris pada musim depan.

“Kami telah memenangi Piala FA dua kali berturut-turut, dan sekarang, juara Liga Inggris menjadi target kami berikutnya,” kata Walcott kepada BBC usai pertandingan, Minggu dini hari kemarin.

Dalam laga yang dihelat di Stadion Wembley, London itu, ia juga memuji penampilan rekan-rekannya dan mengucapkan terima kasih kepada Arsene Wenger yang telah memainkannya.

“Itu adalah pertandingan yang menakjubkan. Setiap kemenangan sangatlah fantastis, tetapi cara kami melakukannya, jauh lebih baik,” ujar Walcott yang turut mencetak gol dalam laga tersebut.

“Saya berterima kasih kepada manejer yang telah memilih saya, karena saya tidak ikut bermain pada final tahun lalu,” sambungnya.

Walcott juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya. Mulai dari keluarga hingga para staf The Gunners. Dalam pertandingan tersebut, gol dicetak oleh Walcott pada menit 40, Sanchez (’50), Mertesacker (’62), serta Giroud pada masa perpanjangan waktu babak kedua.

Arsenal menjadi tim kedua di Inggris yang mampu memenangi Piala FA dua kali berturut-turut. Chelsea sebelumnya pernah melakukannya pada 2010.

Dalam laga yang disaksikan hampir 90 ribu orang di stadion itu, Livescore.com mencatat, Arsenal memeangi penguasaan bola hingga 58 persen dan membukukan delapan kali tendangan tepat sasaran. Sedangan Aston Villa, tak berkesempatan melakukannya sepanjang laga.

Aston Villa merancang pertahanan disiplin yang membuat The Gunners kewalahan menembus skema tersebut selama setengah jam laga. Namun memasuki menit 40, Arsenal berhasil memecah kebuntuan lewat sepakan voli Walcott yang menerima umpan Alexis Sanches. Kiper pun tak mampu mencegah keunggulan juara bertahan Piala FA itu.

Arsenal menggandakan keunggulan pada menit 50 lewat sepakan jarak jauh Alexis Sanchez yang tak mampu dihalau penjaga gawang. Anak asuh Arsene Wenger semakin perkasa. Gol ketiga mereka berawal dari tendangan sudut Cazorla yang mampu dimanfaatkan Mertesacker lewat tandukannya.

Seperti belum puas, Arsenal kembali mencetak gol.

Kali ini lewat aksi Giroud yang merobek gawang Aston Villa usai menerima umpan matang Alex Oxlade-Chamberlain. Kemenangan 4-0 ini pun berhasil mengantarkan Arsenal menjuarai turnamen sepak bola tertua di Inggris itu. (ant/bali post)

PSSI Kena Sanksi

Kompetisi Antarklub Boleh Jalan Terus Jakarta (Suara NTB) Kompetisi antarklub sepak bola di Tanah Air masih dapat terus bergulir meski Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) telah diberi sanksi oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

“PSSI masih dapat menjalankan tugas mereka berupa tanggung jawab terhadap Kompetisi Nasional yang diserahkan kepada PSSI dan Operator Liga yang ditunjuk,” demikian seperti ditulis dalam surat FIFA kepada PSSI yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dalam surat tersebut FIFA juga meminta agar Komite Eksekutif PSSI terpilih menjalankan kepengurusannya secara independen tanpa intervensi dari Pihak ketiga manapun, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Badan Olahraga Profesional Indonesia.

Selain itu, FIFA juga menyatakan klub yang sudah diverifikasi PSSI dapat mengikuti kompetisi nasional. “Klub yang sudah lolos verifikasi PSSI dan sesuai dengan regulasi PSSI Club Licensing dapat mengikuti Kompetisi yang diadakan PSSI,” jelas surat FIFA.

Sementara FIFA juga meminta penanganan Tim Nasional Indonesia berada pada tanggung jawab PSSI, seperti yang sudah dilaksanakan saat ini.

Penjatuhan sanksi FIFA terhadap PSSI juga tidak menggugurkan keikutsertaan Timnas U-23 dalam ajang SEA Games 2015 di Singapura.

Penjatuhan sanksi FIFA hanya berdampak pada pelarangan timnas dan klub Indonesia untuk bermain di kancah internasional yang diselenggarakan oleh FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

Kemenpora Bertanggungjawab Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengklaim akan bertanggung jawab atas dijatuhkannya sanksi oleh FIFA kepada PSSI. Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S Dewa Broto sep-

erti yang dilansir tim media Kemenpora di Jakarta, Minggu, mengatakan pihaknya akan segera bersinergis dengan berbagai lembaga terkait untuk menyempurnakan blue print pembenahan sepak bola nasional dalam waktu yang secepatnya.

“Kami bergerak cepat agar diperoleh grand strategy yang lebih komprehensif, transparan, obyektif dan dengan target total prestasi yang signifikan dalam penataan ulang sistem pengelolaan persepakbolaan nasional Indonesia,” katanya.

Terkait dengan kompetisi, Gatot menjelaskan, Kemenpora melalui Tim Transisi akan sesegera mungkin menggulirkan kembali berbagai tingkatan kompetisi baik untuk tataran profesional maupun tataran amatir.

Hal Ini perlu ditekankan, karena tidak semata-mata terkait dengan aspek teknis per-

sepakbolaan, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, kreativitas masyarakat dan dimensi dinamika kemaslahatan umum yang menyertainya.

“Kepada para pemain diharapkan tidak perlu khawatir, karena pemerintah tetap berkomitmen untuk kembali menggulirkan kompetisi dengan standar dan kualitas yang lebih baik, sehingga hak dan kewajiban para pemain, pelatih dan perangkat pertandingan dapat terpenuhi secara lebih baik,” katanya menambahkan.

Gatot menjelaskan, terkait sanksi FIFA harus disikapi secara objektif dan bijak oleh PSSI sehinga tidak perlu saling menyalahkan karena yang dibutuhkan saat ini adalah kebersamaan. PSSI dan Kemenpora serta KOI juga tetap bersinergis agar sanksi FIFA ini tidak terlalu lama diberlakukan.

“Memang Statuta FIFA harus kita hormati, tetapi pengalaman pahit ini memberi pelajaran pada kita semua, bahwa loyalitas pada FIFA harus dilakukan secara proporsional. Tidak ada sesung-

guhnya niat pemerintah untuk melakukan intervensi sedikitpun,” kata juru bicara Kemenpora itu.

Federasi sepak bola dunia secara resmi telah menurunkan sanksi buat Indonesia.

PSSI dianggap telah melanggar statuta FIFA pasal 13 dan 27 terkait adanya intervensi dari pihak luar dalam hal ini Kemenpora dan Badan Olahraga Profesional Indonesia.

Dengan turunnya sanksi yang belum diketahui batas akhirnya itu maka PSSI sebagai induk organisasi sepak bola kehilangan keanggotaan dan timnas Indonesia dilarang mengikuti kejuaraan internasional yang diadakan oleh FIFA maupun AFC. Selain itu, sanksi FIFA juga melarang Indonesia menerima keuntungan dari federasi sepak bola dunia maupun AFC seperti program pengembangan, kursus atau pelatihan selama sanksi berlangsung. Hanya saja, FIFA tetap memberikan kesempatan kepada Timnas Indonesia untuk tetap berlaga di SEA Games 2015 di Singapura. (ant/bali post)

Raih Trofi Copa del Rey

Barcelona Jaga Kans Tiga Gelar Barcelona Barcelona berhasil menambah deretan trofinya setelah menjuarai Copa del Rey dengan menumbangkan Athletic Bilbao 3-1 pada partai final di Stadion Camp Nou, Minggu dini hari kemarin. Capaian ini kian menghidupkan kans klub katalan itu untuk meraih tiga gelar di musim ini.

Lionel Messi membawa Barca memimpin 1-0 pada menit 20. Messi yang menerima umpan Dani Alves, melesakkan bola dari sisi kanan kotak penalti. Si kulit bundar pun bersarang di sudut kanan bawah gawang.

Neymar menggandakan keunggulan timnya pada menit 37. Bola yang dilesakkan Neymar dari dalam kotak penalti tersebut, dikreasikan lewat umpan matang Luiz Suarez.

Barca semakin perkasa dengan mencetak gol ketiga. Messi kembali mencatatkan namanya pada papan skor usai menggetarkan gawang Bilbao dari dalam

kotak penalti. Bola tendangan Messi yang meluncur ke sudut kanan gawang itu, tercipta ber-

kat umpan silang Dani Alves.

Bilbao baru bisa membalas saat laga tersisa 10 menit je-

lang waktu normal pertandingan berakhir. Gol diciptakan Inaki Williams lewat sundulan

dari depan mulut gawang usai memaksimalkan umpan silang Ibai Gomez. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

AKSI MESSI – Penyerang Barcelona, Lionel Messi, beraksi melewati hadangan sejumlah pemain Athletic Bilbao dan mencetak gol indah yang membuka kemenangan Barcelona.

L. Wirahman Pimpin Pengprov TI NTB Target Loloskan Atlet ke PON Mataram (Suara NTB) Pengurus Provinsi (Pengprov) Taekwondo Idonesia (TI) NTB menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) TI NTB di Hotel Griya Asri Mataram, Sabtu (30/5). Musyawarah dengan agenda pemilihan ketua umum Pengprov TI NTB periode 2015-2019 itu memilih L. Wirahman sebagai pimpinan Pengprov TI NTB yang baru menggantikan ketua umum demisioner, Drs. H. L. Sujirman.

Pantauan Suara NTB, Musprov TI NTB yang dipimpin Ketua Sidang, Agus Marta Haryadi, Darmawan dan Erwinsyah itu berlangsung lancar dan demokratis. Sebanyak 11 peserta yang memiki hak suara dalam pemilihan ketua umum TI NTB mengajukan dua nama yakni L Wirahman dan Agus Haryanto sebagai calon ketua umum.

Setelah melalui voting atau pengumpulan suara dari peserta yang hadir, pimpinan sidang menjelaskan bahwa voting itu dimenangkan oleh L. Wirahman dengan mengantongi enam suara mengalahkan rivalnya Agus Haryanto yang mendapatkan lima suara. Hanya selisih satu suara, L. Wirahman akhirnya ditetapkan sebagai ketua umum Pengprov TI NTB menggantikan ketua umum demi-

(Suara NTB/fan)

PIMPIN SIDANG - Musprov TI NTB di Hotel Griya Asri Mataram, Sabtu (30/5). Tampak Ketua Sidang, Agus Marta Haryadi (dua dari kiri), Darmawan dan Erwinsyah sedang memimpin Sidang Musprov TI NTB. Selain itu hadir juga Anggota Bidang Organisasi Pengurus PB TI, Yefi Triaji (pertama dari kiri). sioner L. Sujirman.

“L. Wirahman kita tetapkan sebagai Ketua Umum Pengprov TI NTB periodesasi 2015-2019 menggantikan ketua sebelumnya, L. Sujirman,” ucap pimpinan sidang sembari mengetok palu sidang.

Untuk diketahui, L. Wirahman sebelumnya menjabat Ketua Harian TI NTB. Sehariharinya ia merupakan dosen di Universitas Mataram (Unram).

Saat ini dia dipilih sebagai ketua umum Pengprov TI NTB

yang baru. Selain memilih Ketua Umum Pengprov TI NTB, pimpinan sidang juga memilih lima orang anggota tim Formatur yang diketahui oleh L. Wirahman.

Tim formatur yang baru dibentuk itu diberi tugas untuk membentuk kepengurusan yang baru dengan batas waktu tiga minggu. Hadir dalam Musprov itu antara lain, 10 perwakilan Pengcab kbupaten/kota dan Bidang Organisasi Pengurus Besar TI, Yefi Triaji dan Divisi Hukum PB TI, Sirra Prayuna. (fan)

Rio Ferdinand Pensiun London Mantan bek Inggris dan Manchester United Rio Ferdinand mengumumkan pensiun dari sepak bola pada Sabtu setelah dibebaskan oleh Queens Park Rangers.

Pemain belakang tengah berusia 36 tahun itu telah meraih 81 caps dan memenangkan enam gelar Premier League, Liga Champions, dua Piala Liga dan Piala Dunia Klub selama 12 tahun bersama Manchester United di mana ia membuat lebih dari 400 pe-

nampilan.

Ferdinand, yang istrinya Rebecca meninggal karena kanker bulan ini, membuat 12 penampilan pada musim lalu untuk QPR setelah bergabung dengan status bebas transfer dari United namun dibebaskan setelah klub London Barat itu terdegradasi dari Liga Premier.

“Setelah 18 tahun sebagai pemain sepak bola profesional, sekarang saya merasa kini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk pensiun dari permainan yang saya cintai,” kata Ferdi-

(ant/bali post)

Rio Ferdinand

nand kepada BT Sport yang selanjutnya dilansir Reuters.

KETUA Umum Pengprov TI NTB periode 2015-2019, L. Wirahman punya mimpi besar untuk mengangkat prestasi olahraga taekwondo NTB. Targetnya adalah meloloskan atlet ke Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jabar 2016.

“Target kita kedepan adalah meloloskan atlet mengikuti PON Jabar 2016. Saya berharap atlet taekwodo bisa menyumbangkan minimal medali perunggu di PON nanti,” ucap L. Wirahman kepada Suara NTB di Mataram, Minggu (31/ 5) kemarin.

Bagi pengurus TI NTB meloloskan atlet ke PON bukan hal yang gampang, apalagi atlet taekwondo NTB belum punya riwayat lolos mengikuti PON. Namun, setelah terpilih sebagai Ketua Umum TI NTB L. Wirahman punya keyakinan untuk meloloskan atlet ke PON. Sebab, TI NTB punya satu atlet yang punya prestasi di level nasional, yakni Misnah Ningsih, satu-satunya atlet peraih medali perunggu di kejurnas taekwondo di Bandung tahun 2014 lalu.

Selain punya atlet berpretasi di kancah nasional, TI Takwondo NTB juga telah melaksanakan Pelatda secara terpusat untuk lima atletnya di Mataram. Pelatda terpusat sudah dilaksanakan TI NTB sejak pertengahan tahun 2014 lalu.

Dan program kedepannya TI NTB akan melanjutkan Pelat-

da yang sudah berjalan.

Namun sebelum membicarakan soal program latihan atlet kedepannya, L. Wirahman akan merampungkan lebih dahulu kepengurusan yang baru, sesuai target dirinya sebagai ketua tim formatur diberikan tugas untuk membentuk kepengurusan selambat-lambatnya tiga minggu setelah ia terpilih.

Wirahman berharap pengurus TI NTB yang akan datang lebih solid dan mau bekerja keras dalam berorganisasi. Selain itu dukungan dari pengurus cabang juga sangat diharapkan dalam membantu pembinaan atlet di daerah karena tantangan TI NTB ke depan adalah melahirkan atlet yang berprestasi. (fan)

“Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan menghormati istri saya Rebecca dan keluarga saya, termasuk ibu dan ayah, untuk pengorbanan mereka, dorongan dan saran mereka sepanjang karir saya.”

Ferdinand memulai karirnya dengan West Ham United dan juga bermain untuk Leeds United sebelum bergabung dengan Manchester United dengan biaya transfer 29.100.000 pound (44.490.000 dolar AS) pada tahun 2002 sehingga ia menjadi pemain termahal di sepak bola Inggris pada saat itu.

Ferdinand mengatakan dia akan melihat kembali karirnya

di Inggris “dengan rasa bangga yang besar” dan ia memuji mantan bos Manchester United Alex Ferguson yang akan “selalu menjadi manajer terbesar dalam sejarah sepak bola Inggris.”

“Sebagai anak 12 tahun, menendang di sekitar sepak bola di Biara Estate di Peckham, saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan bermain untuk klub muda saya West Ham, kapten Leeds United, memenangkan Liga Champions bersama Manchester United, atau bergabung kembali bersama manajer pertama saya Harry Redknapp di Queens Park Rangers,” katanya. (ant/bali post)

(Suara NTB/fan)

L. Wirahman

SUARA NTB

Senin, 1 Juni 2015

Halaman 16

TOKO MEUBEL

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

OTOMOTIF

TOKO MUTIARA

RUMAH MAKAN

OTOMOTIF ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

OTOMOTIF

SUARA NTB

Senin, 1 Juni 2015

RUPA - RUPA

Halaman 17

RUPA - RUPA

081 917 475 999 081 933 154 919

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALON

SALES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KOMPUTER

TRAVEL

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Senin, 1 Juni 2015

Halaman 18

Ribuan Orang Padati Festival Kaligarang

(ant/bali post)

TERBANGKAN LAMPION - Warga bersiap menerbangkan lampion dalam acara Festival Kaligarang 2015 di tepi Sungai Banjir Kanal Barat, Semarang Sabtu (30/5) malam. Festival Kaligarang sebagai kampanye bagi warga untuk menjaga kelestarian lingkungan, khususnya Sungai Banjir Kanal Barat.

Alang-Alang Yogyakarta Gelar Pameran ’’The Beauty of Waisak’’ Magelang (Suara NTB) Sebanyak tujuh perupa yang tergabung dalam Kelompok Alang-Alang Yogyakarta menggelar pameran karya bertajuk “The Beauty of Waisak” di Limanjawi Art House, sekitar 600 meter timur Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

“Selain sebagai pameran, kami juga memperkuat suasana perayaan Waisak umat Buddha tahun ini. Kami mendapat tempat untuk berpameran di sini dengan aura yang menarik,” kata satu di antara anggota Kelompok Alang-Alang, Slamet Riyanto alias Faymos, di Borobudur, Sabtu (30/5).

Ia mengatakan hal itu saat bersama sejumlah anggota kelompok tersebut lainnya, yakni Kukuh Nuswantoro dan Joko Sulistyo, mempersiapkan pameran sekitar 28 lukisan dan tiga patung di galeri seni yang dikelola oleh Umar Chusaeni tersebut.

Pameran dibuka Minggu (31/5) dan berlangsung hingga 30 Juni 2015 oleh budayawan Yogyakarta Romo Sindhunata dan kurator dari Tangerang A.A. Nurjaman.

Mereka yang berpameran dengan sejumlah karya masingmasing adalah peluki Faymos (Agaphe), Andon Esty (Something#2), Kukuh Nuswantoro (Ritual Buddha), Joko Sulistyo (Sleeping Buddha), Iswanto (Jagonya Jago), dan pematung Tri Suhariyanto (Amor) serta Fredie S. Widodo (Parileyyaka).

“Kami ada yang berlatar berlakang pendidikan dari ISI Yogyakarta, SMSR Yogyakarta dan ada yang autodidak. Di antara mereka juga telah pameran di sejumlah negara, seperti Vietnam, Thailand, Jepang, Filipina, Malaysia dan Kanada,” katanya.

Ia mengatakan Candi Borobudur dengan kawasannya sebagai tempat yang memiliki arti penting bagi perkembangan dunia seni rupa. Kawasan setempat juga memiliki makna kuat bagi setiap seniman yang menggelar karya.

Umar Chusaeni mengatakan setiap perupa menyuguhkan karya yang bermakna mendalam tentang keindahan Waisak di Candi Borobudur dan suasana kebersamaan antarmanusia.

“Dengan teknik dan gaya masing-masing, mereka menyuguhkan keindahan Waisak, ada juga pesan tentang kekuatan kebersamaan dan pluralisme melalui karya-karya mereka,” katanya. Kegiatan tersebut, katanya, juga menjadi momentum yang baik bagi umat Buddha yang sedang merayakan Waisak di Candi Borobudur dan para wisatawan yang datang ke Borobudur bertepatan dengan Waisak.

Ia mengharapkan mereka menyempatkan waktu mengunjungi pameran “The Beauty of Waisak” itu untuk memberikan apresiasinya. “Pameran ini juga menjadi tempat untuk mengapresiasi karya seni rupa terkait dengan Borobudur dan Waisak,” katanya. (ant/bali post)

Made Djimat dan Enrico Hadirkan Suasana Magis di Italia London Kolaborasi seniman Bali dan Italia I Made Djimat dan Enrico Maserolli bersama grup Gamelan Gong Cenik berhasil menghadirkan suasana magis Bali yang utuh, dalam acara yang digelar di Kota Tua - Citta Alta - Bergamo, Italia.

I Made Djimat bersama Enrico Maserolli mempersembahkan tarian Jauk Rwa Bhineda yang melambangkan penampilan unsur positif dan negatif dalam jiwa, demikian Minister Counsellor Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Roma, Nindarsari Utomo kepada Antara London, Jumat.

Dua seniman dari dua negara itu juga menampilkan tarian Hujan Mas, dengan iringan alunan musik gamelan Balaganjur, serta nyanyian berbahasa Indonesia berjudul Cewek Cantik dan komposisi musik tradisional Tabuh Tek Campur.

I Made Djimat, selama puluhan tahun mengabdikan dirinya pada adat istiadat dan seni tari topeng Bali.

Ia membuktikan diri sebagai Empu tari Bali ketika mempersembahkan tarian prajurit Baris Tunggal dengan penuh makna dan kharisma.

Wakil Duta Besar di Roma Minister, Des Alwi di hadapan Walikota Bergamo dan Direktur Botanical garden Bergamo memberikan sambutan dan mengucapkan terima kasih atas persembahan budaya Bali di Bergamo.

Des Alwi menyatakan hanya orang menguasai tehnik seni tari teater Topeng Bali yang tinggi seperti I Made Djimat mampu menampilkan tarian Bali secara total sebagaimana ditampilkan di Bergamo.

“I Made Djimat adalah tokoh teater yang telah mencapai penguasaan spiritual yang amat dalam,” ujarnya.

Penampilan di Bergamo selama beberapa hari menutup serangkaian muhibah selama sebulan atas undangan Enrico Maserolli, pendiri Asosiasi Budaya The Pirate Ship dan dan seniman muda kelahiran Belgia, Lucaz Dragone yang melakukan pembuatan film biografi I Made Djimat sebagai penghargaan yang tinggi kepada I Made Djimat. (ant/bali post)

(ant/bali post)

PERTUNJUKKAN - Enrico Masseroli (kanan) bersama maestro penari topeng Bali I Made Djimat pada suatu pertunjukan di Italia.

Semarang (Suara NTB) Ribuan orang memadati kawasan Sungai Banjir Kanal Barat Semarang untuk menyaksikan pergelaran “Festival Kaligarang 2015” yang dimeriahkan dengan pesta lampion, Sabtu (30/5) malam.

Setidaknya ada ribuan lampion yang diterbangkan ke udara dan langsung memenuhi langit Kota Semarang, diiringi sorak-sorai dari masyarakat yang hadir pada festival itu.

Hiburan musik ditampilkan di sisi timur sungai, sementara Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta jajaran pejabat berada di sisi barat sungai.

Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi dan Ganjar Pranowo lalu menyeberangi Sungai Banjir Kanal Barat secara bergantian dengan menaiki perahu karet tim Search and Rescue (SAR) yang disiapkan.

Jajaran pejabat lainnya,

seperti Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi turut menyeberang menggunakan perahu karet untuk menyaksikan pembukaan Festival Kaligarang 2015.

Dalam sambutannya, Hendi menyatakan Festival Kaligarang yang berlangsung 29-31 Mei itu, sekaligus penutup perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-468 Kota Semarang dan peringatan Hari Air Sedunia.

“Sungai Banjir Kanal Barat ini sekarang cantik dan menjadi tempat penyelenggaraan berbagai agenda yang luar biasa, seperti Festival Kaligarang ini. Tempat ini memang luar biasa cantik,” katanya.

Hendi mengharapkan seluruh masyarakat untuk bersama-sama merawat Sungai Banjir Kanal Barat agar tetap cantik dan nyaman digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk kepariwisataan.

Pada kesempatan sama, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengakui semakin banyaknya kegiatan menarik yang digelar di Kota Semarang yang bisa menarik masyarakat dan wisatawan untuk menyaksikannya.

Ia mengingatkan festival itu juga sekaligus memperingati Hari Air Sedunia sehingga harus menjadikan introspeksi untuk menghemat air dan menjaga kelestarian sungai, termasuk Sungai Banjir Kanal Barat.

Selain pesta lampion, festival itu juga dimeriahkan puluhan stand dari kalangan UMKM dan PKK menampilkan produk-produk unggulan.

Ada pula berbagai lomba yang digelar, seperti lomba memasak, lomba foto produk UMKM, lomba mewarnai, senam massal, dan berbagai stand kuliner khas Semarang yang bisa memanjakan lidah pengunjung.(ant/bali post)

Paris akan Singkirkan 45 Ton ’’Gembok Cinta’’ dari Jembatan Paris – Pemerintah Kota Paris yang jengkel melihat banyaknya gembok yang dipasang para turis di jembatan-jembatan kota, akan menyingkirkan 45 ton gembok-gembok itu pekan depan.

Para turis dari penjuru dunia datang ke jembatan Pont des Arts di atas Sungai Seine untuk memasang gembok yang melambangkan cinta abadi mereka dan membuang kuncinya ke sungai.

Aksi para turis itu membuat jembatan ikonik itu menanggung beban terlalu berat.

Tahun lalu polisi segera menyelamatkan turis dari jembatan Pont des Arts saat bagian jembatan sepanjang

155 meter yang digantungi gembok runtuh.

Otoritas susah payah berusaha menghentikan kegilaan tersebut.

Sebuah papan plastik dipasang sebagai gantinya dan pihak berwenang mendorong para turis mengunggah foto selfie ketimbang memasang gembok.

Namun tampaknya tidak ada yang dapat menghalangi kekuatan cinta, para wisatawan tetap memasang

gembok-gembok di jembatan dan tempat lain.

Jembatan Pont de l’Archeveche di depan katedral Notre Dame kini juga kebanjiran gembok, sementara gembok-gembok lain dapat ditemui di sekitar kota.

Khawatir dengan “kerusakan warisan budaya” dan risiko keamanan para turis yang memenuhi Pont des Arts, pemerintah Paris memutuskan untuk menyingkirkan gembokgembok itu mulai Senin.

“Kami akan menyingkirkan hampir sejuta gembok atau 45 ton,” kata pejabat pemerintah kota Bruno Julliard, yang mengkritik keberadaan gembok itu merusak keindahan sebagian jembatan terindah di Paris.

Besi-besi di jembatan akan diganti dengan karya seni pada musim panas dan kemudian diganti dengan panel tembus pandang.

“Kami ingin Paris tetap menjadi kota cinta yang romantis,” kata Julliard serta menambahkan ada dorongan agar para sejoli mengekspresikan cinta mereka dengan cara berbeda, misalnya dengan swafoto.

Jean (57), turis dari selatan

Prancis yang berjalan bergandengan tangan dengan kekasihnya Marion (42), menyayangkan rencana pemerintah kota itu dan menyebutnya “bodoh”.

“Mengunci gembok ke jembatan ini merupakan simbol menyegel cinta, di Paris sini, kota cinta,” katanya seperti dilansir laman CNA. Guillermo (33) dari Argentina, yang bersiap menjepitkan gembok ke jembatan untuk menunjukkan perasaannya kepada kekasih baru yang suatu hari ingin dia nikahi, menyarankan pemerintah kota mengumpulkan seluruh gembok untuk membuat semacam patung atau monumen. (ant/bali post)

Andrea Hirata Ingin Riri Reza Garap Adaptasi Novelnya (ant/bali post)

POSE BERSAMA - Addie MS dan Ikang Fawzi berpose bersama grup musik Chaseiro usai konser tunggal Chaseiro di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (30/5)

Chaseiro Ingin Buat Album Baru Jakarta (Suara NTB) Grup musik Chaseiro yang berdiri pada 1978 mengutarakan keinginan mereka untuk terus berkarya membuat album baru. “Insya Allah,” kata mereka kompak usai konser tunggal Chaseiro di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (30/5) malam.

“Doakan kami tetap sehat dan panjang umur karena kami ingin tetap berkarya,” lanjut Omen Norman Sonisontani.

Grup musik Chaseiro yang beranggotakan Candra Darusman, Helmie Indrakesuma (alm), Aswin Sastrowardoyo, Edi Hudioro, Irwan Indrakesuma, Rizali Indrakesuma dan “Omen” Norman Soni Sontani telah menelurkan tujuh album selama 37 tahun berdiri. Empat di antaranya diluncurkan kala mereka sedang naik daun, seperti “Pemuda” (1979), “Bila” (1979), “Vol.3” (1981) dan “Ceria” (1982).

Kemudian Chaseiro jarang tampil karena kelompok yang terdiri dari mahasiswa fakultas Kedokteran, Ekonomi dan Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia itu telah lulus dan memiliki kesibukan sendiri-sendiri. Misalnya, kini Aswin berprofesi sebagai dokter, Candra bekerja di World Intellectual Property Organization cabang Singapura dan Rizali Duta Besar Indonesia untuk India.

Di sela kesibukan mereka, Chaseiro yang merupakan singkatan nama depan tiap anggotanya kembali berkarya dengan “Persembahan” pada 2001 dilanjutkan “Retro” pada 2011. Album terbaru berjudul “Retro

2” yang dirilis tahun lalu.

Menurut Chaseiro, “Retro 2” juga didedikasikan untuk tiga sahabat mereka yang telah berpulang, yakni Uce Hariono (drum), Ade Hamzah (bass) dan salah satu personel inti Helmie Indrakesuma.

“Retro 2” merupakan konsep pemugaran dan pelestarian lagu-lagu Chaseiro di era 1978-1982 ditambah tiga lagu baru.

“Berikutnya, kami akan mengajak anak-anak kami yang punya bakat, tujuannya biar mereka mulai tampil,” imbuh Candra.

Konser tunggal ketiga Chaseiro yang bertajuk “Semangat Jiwa Muda” diramaikan oleh musisi lain seperti Tohpati, Tompi, Ucie Nurul, Teza Sumendra, Iwang Gumiwang dan Riza Arshad.

Addie menambahkan, lagu “Pemuda” merupakan lagu yang paling disukainya dari sejumlah karya Chaseiro.

“Lagunya bagus-bagus semua, tapi kalau dengar ‘’Pemuda’’ langsung berasa di zaman dulu,” selorohnya.

Addie juga muncul dalam video yang ditayangkan di sela konser. Dia memberikan testimoni mengenai Chaseiro yang disebutnya sebagai sosok mahasiswa idealis, pintar dan memiliki bakat bermusik.

Pria yang mulai mengenal Chaseiro sejak duduk di bangku SMA merasa girang setengah mati saat idolanya mengajak dia bermain piano dalam konser perdana Chaseiro di Taman Ismail Marzuki pada tahun 1981.

“Saat itu mereka happening banget,” kata Addie dalam video. (ant/ b a l i post)

Dikagumi Addie MS Kebersamaan anggota grup musik Chaseiro yang telah berkawan sejak 1978 dikagumi oleh musisi Addie MS. “Penting melihat bagaimana mereka mempertahankan spirit kebersamaan, sungguh membanggakan,” ujar Addie usai konser tunggal Chaseiro di Balai Kartini Addie mengagumi komitmen para personel Chaseiro yang bisa meluangkan waktu untuk berkumpul dan berkarya.

“Usia mereka sudah tidak muda, mereka punya tanggung jawab besar di bidang masing-masing, tapi masih bisa kumpul,” ujar ayah Kevin Aprilio itu.

“Bagi saya ini lebih mirip reuni yang menyenangkan,” ujar suami penyanyi (ant/bali post) Memes itu.

Jakarta (Suara NTB) Penulis Andrea Hirata meluncurkan novel ke-9 miliknya berjudul “Ayah” setelah enam tahun lamanya tertunda karena padatnya jadwal oleh pengalihbahasaan novel pertamnya, “Laskar Pelangi”.

Novel pertamanya, Laskar Pelangi, meraih sukses besar setelah diadaptasi dengan apik ke dalam layar lebar oleh sutradara Riri Reza pada tahun 2008 silam.

Berharap mendapat kesuksesan yang sama, Andrea Hirata mengatakan dirinya menginginkan karya terbarunya tersebut juga disutradarai oleh Riri Reza.

Dia mengaku, demi bekerja sama kembali dengan Riri Reza, dia menolak tawaran berbagai

pihak yang menghubunginya untuk memfilmkan karyanya.

“Saya sudah dihubungi beberapa produser dan sutradara untuk memfilmkan karya saya. Saya merasa terhormat dengan tawaran itu. Tapi saya ingin sekali bekerja lagi dengan Riri Riza. Chemistry-nya dapet banget. Saya rindu itu.

Kebetulan tadi pagi saya sudah sms Riri, saat ini dia ada di Makassar. Dia minta dikirimi buku Ayah. Mudahmudahan ada rezekinya, kami bisa bekerja sama lagi,” kata Andrea Hirata saat peluncuran buku “Ayah” di Jakarta Pusat, Jumat.

Selain novel “Ayah” yang sudah disunting para produser dan sutradara, karya-karyanya yang lain seperti “Padang Bulan” juga sudah ditawar untuk dijadikan film, namun Andrea belum memutuskan apakah akan menyetujuinya atau tidak.

“Tidak mudah mewajahkan karya dalam bentuk visual. “Bahkan, Andrea mengatakan, ada pihak yang meminta Laskar Pelangi dijadikan film animasi.

“Jujur, ada yang menawar a n i m a s i Laskar Pelangi Rp 2 miliar.

Saat ini sudah s a m p a i pengerjaan draft dan sudah pada tahap negoisasi,” katanya. (ant/ bali post)

Andrea Hirata

RAGAM

SUARA NTB Senin, 1 Juni 2015

Disnakertrans NTB - Disnakertransduk Jawa Timur Sepakat Kerjasama Melawan Pengangguran dan Tantangan MEA Dari Hal. 1 Kesepakatan kerjasama kedua kepala dinas, diikuti semua yang terkait di bawahnya ini, hajatannya untuk mewujudkan terciptanya tenaga kerja yang kompeten dan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Melalui pengembangan program pelatihan, peningkatan kualitas tenaga instruktur, peningkatan kesempatan kerja, pengembangan program sistem pengawasan ketenagakerjaan dan pengembangan program pembinaan hubungan industrial.

Sementara Kepala Disnakertrans NTB Drs. H. Wildan, mengungkapkan NTB dihadapkan pada persoalan pengangguran yang harus terus ditekan.

Terlebih dengan dilakukannya moratoriumnya pengiriman TKI PLRT ke 21 negara kawasan Timur Tengah.

Sesuai arahan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Wakil Gubernur H. Muh. Amin, SH, MSi, hingga tingkat sekda, ujarnya, pengangguran menjadi salah satu atensi pemerintah daerah agar angkanya terus diperkecil. Selain itu, ujarnya, fasilitas pendukung berupa BLK internasional sebenarnya telah tersedia. Hanya saja tidak bisa dimanfaatkan maksimal lantaran terkendala SDM lokal yang belum memadai untuk masuk di BLKI yang ada satusatunya di Indonesia itu. ‘’BLK dan LLK lainnyapun juga telah tersedia, meskipun infrastruktur fisiknya masih banyak perlu pembenahan,’’ akunya.

Pemprov NTB, lanjutnya, telah sepakat untuk menjadikan MEA sebagai peluang, setidaknya bidang-bidang pekerjaan tertentu di luar negeri bisa direbut oleh tenaga-tena-

ga kerja lokal. Kerjasama yang dijalin dengan Pemprov Jatim, kata H. Wildan, salah satunya untuk menguatkan manajemen pengelolaan terkait ketenagakerjaan, demi menghasilkan SDM yang betul-betul siap dan merebut peluang pada persaingan MEA. “Tiada lain, harapan kita dalam kerjasama ini adalah agar memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, di NTB dan Indonesia tentunya.

Bagaimana kita merebut peluang dan menghadapi tantangan global,” demikian H. Wildan.

Pada kesempatan itu, H. Wildan juga mempromosikan potensi wisata yang dimiliki NTB, dari ujung timur hingga barat NTB. Baik kekayaan wisata laut, pemandian-pemandian, budaya hingga kuliner.

Harapannya apa yang dimiliki NTB ini juga bisa dinikmati oleh setiap rombongan yang datang.

Menanggapi hal ini, Kepala Disnakertransduk Jatim Edi Purwinarto memberikan apresiasi dengan kerjasama tersebut. Ia memberi ungkapan tidak ada lagi sekat bagi NTB dan Jawa Timur. Segala yang terkait dengan ketenagakerjaan menjadi tugas bersama kedua daerah.

“Kalau ada hal yang bisa dibantu oleh Jatim, bisa diwujudkan bersama. Jangan kerjasama ini hanya menjadi dokumen, tetapi sebagai rintisan untuk saling mendukung seterusnya,” demikian disebutnya. Jatim juga menurutnya siap mengeksplore semua potensi, teruatama potensi wisata yang ada di NTB. (bul/*)

Banyak Terbelit Ijon Dari Hal. 1 Antara lain bantuan langsung dari Pemerintah Kabupaten Lotim, bantuan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada Program Usaha Mina Pedesaan (PUMP), termasuk bantuan dari Pemprov NTB. Hanya saja semua bantuan diarahkan untuk proses produksi, sehingga selama proses produksi, sebagian besar petani rumput laut tidak ada masalah. Namun, masalahnya ada pada saat pemenuhan kebutuhan di luar proses produksi, seperti kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan membiayai anak-anak sekolah.

Diakuinya, bantuan-bantuan pemerintah sudah diberikan, mulai dari bibit, sarana budidaya, lantai jemur dan lainnya.

Dari biaya itu diyakini sudah tidak ada soal dalam proses produksi. Namun, persoalan lantai jemur diakui masih banyak yang terbatas.

Menyikapi persoalan di luar proses produksi itu, ujarnya, diperlukan lintas sektor, karena untuk memenuhi kebutuhan yang lain dan meningkatkan kesejahteraan butuh keterpaduan lintas sektor.

Sementara hasil jual dari produksi rumput laut petani tidak ditampik tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terlebih bagi petani yang sudah terikat dengan ijon.

Faktanya, sudah ada keterikatan harus menjual kepada

pengijon, sehingga tidak leluasa menjual saat panen.

Apalagi banyak pembeli yang siap membeli hasil panen dengan harga yang cukup kompetitif.

Menurutnya, petani yang terikat pengijon ini rata-rata menjual di bawah Rp 10 ribu per kilogram kering. Belum lagi, mereka panen saat belum cukup umur, sehingga hasilnya tidak maksimal. ‘’Seharusnya masa panen 45 hari, namun banyak yang terpaksa panen di bawah 45 hari,’’ akunya.

Saat ini, ujanya, Pemkab Lotim sedang menjajaki kerjasama dengan pihak swasta. Di mana, pihak swasta asal Bogor Jawa Barat ini mempunyai teknologi pengolahan secara sederhana.

Cara itu, ujarnya, diyakini bisa meningkatkan nilai jual.

“Mudahan dengan teknologi ini, ada nilai tambah rumput laut masyarakat,” janjinya.

Pengakuan sejumlah petani di Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru, merasa kesulitan membudidayakan rumput laut. Kendala utamanya selain kondisi alam terasa mulai tidak bersahabat membuat produksi terus mengalami penurunan.

Lantai jemur yang terbatas membuat para pembudidaya hanya bisa memanfaatkan bibir pantai untuk menjemur rumput laut hasil produksinya. (rus)

DKP NTB Akui Kesejahteraan Petani Rumput Laut Masih Rendah Dari Hal. 1 Namun, belakangan komoditas ini menjadi primadona di beberapa negara industri.

“Sebelumnya rumput laut hanya untuk kebutuhan konsumsi. Sekarang sudah diminta bahan bakunya sama pabrik kosmetik. Lebih dominan rumput laut diolah untuk kesehatan,” ujar Sasi dihubungi Suara NTB di Mataram, Minggu (31/5).

Dengan demikian, tentu harga jual komoditas unggulan NTB ini akan menggeliat.

Setidaknya Rp 8.000 pe kg untuk yang kering, Rp 6.000 untuk rumput laut basah.’’Duludulunya, harga per kilo hanya mentok Rp 3.000,’’ akunya.

Ukuran kesejahteraan petani rumput laut, ujarnya, saat ini belum terukur menggunakan data. Tetapi, petani rumput secara kasat mata sudah sejahtera terutama yang terhitung petani sekaligus pengepul.

Negara-negara dengan permintaan tinggi, di antaranya Cina, Hongkong, Thailand dan sekarang Timur Tengah. Upaya makin mensejahterakan petani rumput laut ini, lanjut Sasi dengan rencana hilirisasi rumput laut di dalam daerah (diolah jadi bahan jadi).

Dana APBN Rp 4 miliaran,

serta anggaran APBD Rp 4 miliar juga diarahkan untuk mendukung petani rumput laut untuk meningkatkan hasil kualitas dan kuantitas produksi. Bantuan tersebut berupa sarana dan prasarana pendukung budidaya, di antaranya adalah long line, pemberian bibit unggul sistem kultur jaringan.

Ia memberi harapan kesejahteraan petani rumput tersebut, asalkan pengelolaan manajemen petani harus baik. NTB memiliki potensi pengembangan rumput laut, dengan luas areal yang berpotensi dikembangkan 25.000 hektar. Tetapi yang digarap petani hanya 6.000 hektar hingga 10.000 hektar.

“Produksi kita target sekarang 800.000 ton, kita harapkan dengan peluang harga dan pasar penjualan, potensi-potensi lahan budidaya bisa digarap,” sebut Sasi.

Hanya saja, persoalan pengembangan rumput laut saat ini yakni banyaknya lahan budidaya yang tumpang tindih dan dimanfaatkan untuk kepentingan wisata. Lainnya, masih perlunya upaya menggerakkan petani agar tidak menggunakan bibit non unggulan. (bul)

Halaman 19

567 Kasus AIDS di NTB Alfamart Gencarkan Aksi Kemanusiaan Donor Darah Mayoritas Jangkiti Usia Produktif Mataram (Suara NTB) Data dari Komisi PenanggulanganAIDS (KPA) Provinsi NTB, jumlah kasus HIV/AIDS di daerah ini tercatat sebanyak 1.013 kasus. Jumlah tersebut terbagi dua, penderita HIV berjumlah 446 kasus dan yang telah menjadi AIDS sebanyak 567 kasus.

“Penyakit ini juga mengancam produktivitas ekonomi karena yang terkena mayoritas berusia produktif 20-49 tahun,” kata Sekretaris KPA Provinsi NTB, H. Soeharmanto, SE, pada Malam Renungan Peduli AIDS dengan tema “Berjuta Kepedulian Berjuta Makna Bagi ODHA” di Gedung Sangkareang Kompleks Kantor Gubernur NTB, Sabtu (30/5).

Menurutnya, dari lima ratusan masyarakat yang tercatat mengidap penyakit AIDS, sekitar 40 persen telah meninggal.

“Saat ini sekitar 40 persen penderita AIDS yang terlapor tersebut telah meninggal dunia,” ucapnya.

Soeharmanto mengatakan para penderita AIDS memiliki hak yang sama sebagai manusia untuk dihormati dan dihargai. Sehingga, tujuan diadakannya acara tersebut, selain untuk merenungkan penderitaan saudara yang terkena HIV-AIDS,

juga untuk membangun komitmen antara berbagai elemen masyarakat dan pemerintah untuk melakukan langkah nyata penanggulangan AIDS. Selain itu, membangun kesepahaman dengan SKPD terkait supaya mempermudah penderita AIDS mendapatkan BPJS. Ia mengatakan, penyakit AIDS tidak hanya menyerang golongan masyarakat tertentu, tetapi semua dapat terkena.

Pada acara tersebut dilakukan penandatanganan komitmen antara tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh LSM, tokoh organisasi perempuan. Ke semua tokoh tersebut menyatakan komitmennya untuk mendukung program pemerintah daerah untuk menanggulangi penyakit HIV-AIDS .

Di tempat yang sama, Ketua KPA Provinsi NTB yang juga Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan negara memliki kewajiban untuk memberikan pelayanan, pendampingan dan rasa aman kepada penderita HIV-AIDS. Di mana pemerintah daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari negara. ‘’Menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan sosial bagi penderita HIV-AIDS,’’ujarnya. (nas)

Mataram (Suara NTB) Alfamart kembali menggekar aksi kemanusiaan donor darah bekerja sama dengan Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Lombok Barat. Kali ini kegiatan tersebut diselenggarakan di Kantor Cabang Alfamart Lombok, Jumat (29/5) lalu.

Branch Manager Alfamart Lombok Yudi Sobari mengatakan, pelaksanaan donor darah di lingkungan kantor Alfamart ini merupakan agenda rutin tahunan.

“Perusahaan ingin mengajak karyawan dan masyarakat setempat berpartisipasi membantu PMI dalam memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat Lombok,” katanya, di sela-sela acara.

Menurutnya, setiap acara donor darah yang digelar selalu direspons positif. “Respons karyawan juga bagus. Malah, karyawan yang sudah terbiasa menjadi pendonor justru menantikan acara donor darah di kantor,” ujarnya.

Donor darah hari ini ditargetkan terhimpun 50 kantong darah.

Untuk berpartisipasi mendonorkan darah, peserta bisa langsung datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Jika memenuhi syarat, calon pendonor dapat langsung melakukan donor.

Yudi menambahkan akan terus menggelar kegiatan seperti ini karena saat ini kebutuhan masyarakat terhadap darah masih kurang.

NTB Minta Kementerian BUMN Rombak Jajaran Direksi ITDC Dari Hal. 1 Mereka hanya mengirim pejabat level tingkat tiga seperti dalam rapat koordinasi di ruang Wakil Gubernur, Jumat lalu.

“Segera lakukan restrukturisasi untuk kepentingan kita. Ini kan ITDC ini kepentingan BUMN, untuk kepentingan NTB bagaimana? 20 tahun kawasan itu dikelola.

Makanya harus cepat.

Sekarang diundang grade tig-

anya yang hadir,” ungkapnya.

Sebagai kawasan wisata yang banyak dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara, lanjutnya, kondisi Pantai Kuta yang menjadi bagian dari Mandalika Resort tak diperhatikan. Seharusnya, hal-hal yang dianggap sepele yang mendukung kenyamanan dan keamanan wisatawan harus dijaga.

“Ndak usah dia janji-janji bangun fisik, hotel dan sebagainya. Itu next-nya setelah

itu bersih, aman dan nyaman.

Karena orang kalau datang ke situ kemudian tidak melihat apapun maka trust, kepercayaan orang itu, ndak ada yang berubah di Pantai Kuta. Ketimbang berkhayal macam-macam, ITDC ini benahi yang sederhana saja, ada petugas kebersihan, truk sampah, sekarang itu belum ada,” pungkas mantan salah satu deputi di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini. (nas)

(Suara NTB/ist)

DONOR DARAH - Kegiatan donor darah yang digelar di Kantor Cabang Alfamart Lombok, Jumat (29/5).

Pihak UDD PMI Lombok Barat yang diwakili Rahmat mengatakan, kesadaran perusahaan-perusahaan yang ada di daerah ini sudah menunjukan hal yang positif terhadap kebiasaan melakukan donor darah.

“Memang sudah ada peningkatan kesadaran yang cuk-

up bagus dari perusahaan-perusahaan dengan rutin menggelar kegiatan donor darah. Semoga hal ini dapat diikuti oleh instansi swasta lainnya,” katanya.

Dia mengatakan, setiap bulan pihaknya membutuhkan ribuan kantong darah, namun stoknya tidak sampai angka tersebut. (r)

Pelayanan Jangan Menurun Dari Hal. 1 Tugas pemerintah, Kementerian Agama memang memastikan agar jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji itu bisa melaksanakannya dengan biaya seefisien mungkin,” ungkap Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di Mataram, pekan kemarin.

Biaya haji yang efisien harus tetap mengedepankan kualitas pelayanan kepada jemaah haji.

Gubernur dari kalangan ulama ini mengatakan, dirinya beberapa kali melaksanakan ibadah haji. Ia melihat ada beberapa pelayanan jamaah haji yang seharusnya diperoleh jamaah haji Indonesia ada yang tak dinikmati.

“Dalam penglihatan kita, saya beberapa kali melaksanakan ibadah haji, ada aspek-aspek pelayanan yang dinikmati oleh jamaah haji luar Indonesia lebih baik dibanding kita. Nah

tugas pemerintah memastikan jangan kalah pelayanan haji kita,” ujarnya mengingatkan.

Mengenai daftar tunggu jemaah calon haji NTB yang cukup panjang, Gubernur meminta warga NTB tak memaksakan diri melaksanakan ibadah haji.

Dikatakan, masyarakat NTB yang belum bisa melaksanakan ibadah haji supaya melakukan ibadah yang nilainya sama dengan ibadah haji.

“Lakukan hal-hal yang nilainya seperti ibadah haji.

Kasih makan anak yatim, membangun sarana-sarana ibadah, amal jariah. Itu pahalanya ngak kalah dengan ibadah haji,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai BPIH tahun 2015.

Dari 12 embarkasi haji di Indonesia, BPIH embarkasi Lombok sebesar 2.962 dolar AS. (nas)

Produk Unggulan Komoditas Ekspor, Petaninya Tak Kunjung Sejahtera Dari Hal. 1 Terutama di Pulau Sumbawa.

Begitu juga kearifan lokal (awigawig) untuk menjaga kelestarian pantai dan laut, masih cukup banyak kita temukan diterapkan komunitas nelayan.

Inilah modal kultural yang penting untuk dilestarikan dan direvitalisasi sebagai penopang ikhtiar besar menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil produk kelautan terbesar di dunia. Sebagai provinsi kepuluan dengan dua pulau utama dan 332 pulau kecil, NTB memiliki Luas perairan laut hampir mencapai 29 ribu kilometer persegi dengan panjang garis pantai 2.333 kilometer.

Laut NTB menyimpan kekayaan lestari perikanan lebih dari 400 ribu ton dan potensi produksi lebih dari 100 ribu ton.

Rumput laut merupakan salah satu dari 10 komoditas budidaya unggulan perikanan dan kelautan NTB. Penetapan 10 komoditas budidaya unggulan tersebut, tentu saja berdasarkan besarnya potensi pengembangan, daya dukung infrastruktur penunjang.

Sebagai program unggulan Pijar (sapi, jagung dan rumput laut), upaya peningkatan produksi terus dilakukan. Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi rumput laut dilakukan melalui pengembangan kawasan minapolitan rumput laut.

Program itu sudah dilaksanakan sejak 2010.

Ada 10 sentra minapolitan rumput laut di NTB, yakni di Pulau Lombok, meliputi Desa Pengantap, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), dengan potensi 600 hektar di Teluk Gerupuk, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dengan potensi sekitar 200 hektar.

Selain itu, sentra minapolitan rumput laut di Kabupaten Lombok Timur, masing-masing Teluk Ekas dengan potensi 400 hektar dan Teluk Seriwe dengan potensi 800 hektar, serta di Teluk Awang dengan potensi 400 hektar.

Sementara sentra minapolitan rumput laut di Pulau Sumbawa, berada di Kertasari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan potensi 400 hektar, Labuhan Mapin, Kabupaten Sumbawa dengan potensi 300 hektar, di Kecamatan Terano dengan potensi 2.000 hektar.

Ada juga di Kuangko, Kabupaten Dompu dengan potensi mencapai 800 hektar, dan di Waworada, Kabupaten Bima, dengan potensi mencapai 2.000 hektar. Namun, tidak semua potensi itu bisa digarap dengan maksimal. Bahkan, banyak petani rumput laut yang kesulitan memasarkan hasil produksinya. Tidak sedikit di antara mereka yang terjebak dengan rentenir atau lintah darat.

Sebagai contoh, budidaya rumput laut di Desa Kertasari Kecamatan Taliwang KSB tidak perlu diragukan lagi. Di desa ini, hampir 95 persen warganya mengusahakan tanaman yang paling banyak dimanfaatkan untuk bahan baku kosme-

tik itu. Hanya saja meski memiliki potensi dan banyak diusahakan, petani Kertasari masih banyak menghadapi kesulitan, terutama permodalan.

Bagi para petani rumput laut Desa Kertasari, persoalan modal ini sebenarnya sudah menjadi persoalan klasik. Setiap musim tanam, banyak dari mereka selalu saja kesulitan memulai proses tanam karena tidak memiliki biaya yang cukup. Solusi pun sebenarnya petani sudah memilikinya, sayangnya solusi tersebut sangat memberatkan. Pasalnya petani harus berutang.

Ada dua pilihan berutang dan biasanya selama ini dilakukan oleh petani. Pertama bagi mereka yang memiliki harta untuk digadaikan pilihannya adalah meminjam ke bank. Sementara mereka yang tidak punya harta untuk diagunkan, pilihan pun jatuh kepada rentenir dan tengkulak dengan konsekuensi hasil tanamannya dijual kepada tengkulak bersangkutan. “Untuk modal selama ini, itulah yang menjadi solusi kami di sini,” cetus Rusli salah seorang petani rumput laut.

Rusli mengaku dirinya tidak menjalani keduanya. Sebab kedua pilihan itu, baginya sangat berat syaratnya. Meminjam ke pihak bank ia tak memiliki aset untuk diagunkan, sementara meminjam ke rentenir resikonya lebih besar, karena bunga pinjamannya yang selangit. “Rumput laut ini risiko kegagalannya cukup tinggi. Bayangkan saja kalau gagal panen sementara kita berutang ke rentenir. Apa tidak semakin membuat kita kesulitan,” katanya.

Tanpa mengandalkan modal dari pihak luar, Rusli selama ini selalu bersiasat setiap musim tanam tiba. Untuk memperkecil biaya tanam, ia melakukan beberapa penghematan. Seperti misalnya dari bibit yang sengaja disiapkan dari hasil panen sebelumnya atau memanfaatkan sisa tanaman petani lain yang terlepas. Selain itu seluruh proses penanaman, dirinya juga berupaya sebisa mungkin melakukannya sendiri.

Ia menjelaskan, modal yang dibutuhkan untuk sekali tanam mencapai jutaan rupiah. Untuk 1.000 res (lintasan tali sebagai media tanam) saja, hanya untuk biaya penanaman, petani minimal harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 3 juta. Biaya pun bisa bertambah jika petani kemudian harus membeli bibit.

Kondisi yang dirasakan Rusli dibenarkan oleh Saidi petani lainnya. Saidi mengatakan, dengan potensi rumput laut yang dimiliki perarian Desa Kertasari petani harusnya bisa lebih sejahtera jika saja ada bantuan permodalan yang dikucurkan pemerintah. Saidi sendiri mengaku dirinya cukup beruntung, karena ia masih bisa mendapatkan pinjaman di bank.

Meski mengaku kesulitan permodalan, petani rumput laut Kertasari masih bisa bernafas lega. Ini dikarenakan dari sisi pemasaran dan harga, petani relatif tidak mendapatkan kendala

berarti. Selama ini petani memasarkan hasil panennya melalui pengempul setempat dengan harga yang kompetitif. Selain itu pabrik rumput laut yang dibangun Pemda KSB bekerjasama dengan pihak ketiga mulai beroperasi, sehingga produksi petani akan terserap ke sana.

Tinggal Cerita Di Loteng, awal tahun 1990an, rumput laut menjadi salah satu komoditi laut yang menjadi primadona para nelayan di wilayah bagian selatan. Bahkan, para era tersebut Loteng, tercatat sebagai salah satu daerah pusat pengembangan budidaya rumput laut dengan Dusun Gerupuk Desa Sengkol Kecamatan Pujut sebagai sentranya.

Kualitas rumput laut Loteng pun terkenal sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia. Sehingga tidak mengherankan, kala itu produksi rumput laut Loteng bukan hanya dipasarkan di NTB saja. Tetapi sudah mampu menembus pasar nasional, bahkan internasional.

Namun kisah jaya rumput laut Loteng tersebut, kini hanya tinggal cerita. Memasuki era tahun 2000-an, budidaya rumput laut tidak lagi menjadi primadona para nelayan di sepanjang pesisir pantai selatan Loteng. Tidak terkecuali di wilayah Dusun Gerupuk yang disebut-sebut sebagai surga budidaya rumput laut.

Budidaya rumput laut pun kini hanya jadi kerja sampingan para nelayan sembari melaut ataupun menjalankan kegiatan usaha lainnya. Dari waktu ke waktu, jumlah nelayan yang membudidayakan rumput laut pun terus menyusut.

“Kalau dulu, hampir semua nelayan di Dusun Gerupuk membudiyakan rumput laut. Bahkan warga dari desa lain juga ikut melakukan budidaya rumput laut di daerah kami ini,” ujar Kepala Dusun Gerupuk, H.Abdul Malik, kepada Suara NTB, Sabtu (30/5).

Tapi sekarang, nelayan yang melakukan budidaya rumput laut bisa dihitung dengan jari saja, karena hanya tinggal belasan orang saja. Motivasi para nelayan melakukan budidaya rumput laut pun tidak lagi karena alasan ekonomi, tapi lebih pada motivasi tradisi. Bahwa budidaya rumput laut merupakan tradisi nelayan setempat. “Jadi dari pada budidaya rumput laut hilang, beberapa nelayan tetap bertahan untuk melakukan budidaya rumput laut,” akunya.

Merosotnya, budidaya rumput laut kata Malik, disebabkan banyak faktor, khususnya faktor ekonomi. Pasalnya, kendati pada masa jayanya budidaya rumput laut begitu jadi primadona. Tapi nyatanya, tidak lantas mampu mendongkrak taraf hidup nelayan setempat kala itu.

Bagaimana tidak, harga rumput laut di pasaran tidak pernah memihak kepada para nelayan itu sendiri. Akibatnya, nelayan hampir selalu merugi, karena hasil perjualan rumput laut tidak sebanding dengan biaya produksi yang mesti dikeluarkan para nelayan.

Sementara yang memperoleh

keutungan, hanya para pengempul dan perusahaan besar saja.

Di satu sisi, peran pemerintah untuk membantu memasarkan produksi rumput laut nyaris tidak ada. Sehingga nelayan terkesan berjuang sendirian dalam membudiyakan hingga memasarkan produksi rumput lautnya.

Sejak saat itu, ujarnya, secara perlahan, para nelayan mulai meninggalkan budidaya rumput laut dan beralih ke bidang usaha lain yang bisa menjanjikan perbaikan ekonomi. Banyak yang bergerak di bidang pariwisata dengan menjadikan rumahnya sebagai tempat penginapan bagi para turis yang datang, termasuk menjadi guide.

Pasalnya, selain dikaruniai laut yang sangat cocok sebagai tempat budidaya rumput laut, di bagian tengahnya, Pantai Gerupuk memiliki ombak besar yang sangat ideal dan disenangi para peselancar. Tak heran, kawasan Partai Gerupuk cukup ramai dikunjungi para peselancar asing setiap harinya.

Selain itu, ketika budidaya lobster mulai dikenal nelayan, rumput laut pun makin ditinggalkan. Apalagi, budidaya lobster saat awal masuk sangat juga menjanjikan, karena bisa memberikan peningkatan ekonomi bagi para nelayan.

Dengan kondisi seperti sekarang ini, ia bersama para nelayan lainya mengaku pesimis budidaya rumput laut akan bisa terus bertahan dalam jangka waktu lama. Kalaupun produksi rumput laut bagus, tidak akan bermakna, karena pangsa pasarnya juga tidak jelas.

Di Dompu, budidaya rumput laut merupakan bagian dari program unggulan daerah. Penanganan rumput laut belum seoptimal program jagung, ditambah rumput laut tidak bisa terkena air tawar menyebabkannya rawan terkena penyakit. Kondisi ini juga membuat pabrik pengolah rumput laut di Ncuni Desa Nangatumpu Manggelewa yang dibangun 2013 lalu hingga saat ini belum dioperasionalkan.

Gani, petugas jaga gudang pabrik pengolah rumput laut di Ncuni Desa Nangatumpu Kecamatan Manggelewa, mengakui, pabrik yang dijaganya sejak dipasang tahun 2013 lalu hingga saat ini belum dioperasionalkan.

Karena lama tidak dihidupkan, kemungkinan beberapa bagian mesin ada yang rusak dimakan tikus dan lainnya. Apalagi 2 dari 3 pintunya tidak terkunci, karena tidak ada gembok. Tapi pemerintah justru hendak merehab tempat penyimpanan mesin.

“Saya minta agar dibelikan 2 gembok untuk mengunci pintu gedung ini, tapi hingga saat ini tidak juga dibelikan,” kata Gani.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, MSi, yang dihubungi terpisah, mengatakan, pabrik pengolah rumput laut di Ncuni sedang diproses verifikasi untuk menentukan peminat yang akan mengelola. Pihak-

nya tidak langsung menunjuk pengelola, karena ada beberapa fasilitas yang belum ada, seperti gudang, listrik dan air bersih. Fasilitas ini sudah dibangun melalui dana APBD Dompu tahun 2014. “Kemarin kami diminta rapat dengan pihak Kementerian Perindustrian di Mataram bicarakan masalah ini. intinya mereka minta agar segera dioperasionalkan dan dimanfaatkan,” kata Muhammad.

Kepala bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Ir. Wahiddin menegaskan, belum beroperasinya pabrik pengolahan rumput laut bukan karena terbatasnya produktivitas rumput laut, tapi karena belum adanya pengelola.

“Kebutuhan rumput laut di pabrik itu hanya 4 ton per hari. Sementara produksi rumput laut kita di Dompu tahun lalu mencapai 19 ribu ton, karena pabrik itu bisa juga mengelola rumput laut jenis sargasum (rumput laut liar). Jadi, produktivitas rumput laut kita justru melebihi daya tampung pabrik,” ungkap Wahiddin.

Menurutnya, produktivitas rumput laut jenis kotoni yang dibudidaya di laut mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir akibat banyak diserang penyakit. Apalagi rumput laut ini tidak bisa terkena air tawar. Ketika musim hujan, petani cenderung tidak melakukan budidaya dan kalaupun dibudidaya harus diperdalam untuk menghindari air hujan.

“Saat ini sudah memasuki musim tanam pertama dan saat ini sudah ada 600 hektar di Kawangko yang budidaya rumput laut jenis kotoni,” terangnya.

Pada tahun 2015 ini, ungkapnya, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 800an juta untuk bantuan bibit dan lainnya. Sementara untuk rumput laut jenis glasselaria yang dibudidaya daerah tambak sebanyak 50 hektar.

Sementara Herman, petani rumput laut asal pulau Bajo Desa Kawangko, mengungkapkan, di awal musim kemaru seperti saat ini menjadi waktu yang tepat untuk budidaya rumput laut. Ancaman gangguan air tawar tidak ada, sehingga rumput laut bisa berkembang dengan baik. “Kalau lumut dan ikan, masih bisa diatasi dengan sering dibersihkan,” terangnya.

Karena budidaya sering terpotong oleh serangan penyakit dan musim hujan, menurut Herman, bibit pun sangat terbatas. Harga bibit rumput laut Rp 2.500 – Rp 3 ribu per kg dari normalnya Rp 2 ribu per kg.

“Karena kemampuan terbatas, petani pun sering mengharapkan dukungan dari pemerintah untuk bibit,” ungkapnya.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin beberapa waktu lalu, mengakui, program rumput laut belum mendapat perhatian lebih pihaknya bila dibandingkan jagung yang sudah tertangani hingga hilirisasi. Karenanya, program rumput laut akan menjadi prioritas pihaknya di masa akan datang. (bug/kir/ula)

Senin, 1 Juni 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Indonesia Tetap Netral di Laut Tiongkok Selatan

(ant/bali post)

Yogyakarta (Suara NTB) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan Indonesia akan konsisten mendukung perdamaian dan netral dalam konflik Laut Tiongkok Selatan.

“Kita sebagai negara yang berprinsip bebas aktif tetap harus ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia,” kata Tedjo seusai berbicara pada Kongres Pancasila VII di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Minggu.

Menanggapi rencana Amerika Serikat membantu memfasilitasi pelatihan dan persenjataan bagi militer Asia Tenggara termasuk Indonesia, untuk menghadapi Tiongkok jika terjadi konflik di Laut Tiongkok Selatan, dia menegaskan sampai terjadi konflik di sana, Indonesia tetap netral.

“Ada atau tidaknya bantuan, kita tetap melaksanakan dan mendukung adanya perdamaian di Laut Cina Selatan,” kata dia.

Beberapa waktu lalu, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenkopolhukam Agus Sriyono di Yogyakarta mengatakan kepemimpinan Indonesia dalam kemitraan Asia-Afrika dapat diwujudkan dalam mendorong perdamaian, misalnya dengan memediasi konflik Laut Tiongkok Selatan. “Apalagi saat ini terjadi defisit kepercayaan antarnegara-negara yang berkonflik,” kata dia.

Menurut dia, Indonesia memiliki posisi strategis karena tidak memiliki kepentingan dalam klaim Laut Tiongkok Selatan. (ant/bali post)

Jelang Waisak

Puluhan Biksu Ambil Air Berkah di Umbul Jumprit Temanggung (Suara NTB) – Puluhan biksu mengambil air berkah di Umbul Jumprit, Desa Tegalrejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (31/ 5) dalam rangkaian perayaan Tri Suci Waisak 2559 BE/2015.

Ada delapan majelis yang mengikuti ritual pengambilan air berkah yakni Sangha Theravada, Tantrayana, Tridharma, Kasogatan, Mahayana, Mapanbumi, Madhatantri, dan Mahanikaya.

Sebelum perwakilan sangha mengambil air berkah menggunakan kendi, mereka melakukan puja bakti di altar yang ada di kompleks Umbul Jumprit.

Ketua Panitia Pengambilan Air Berkah Waisak 2015 Martinus Nata mengatakan persiapan pengambilan air berkah telah dimulai sejak 18 Mei dengan pembersihan dan pengecatan ulang area Umbul Jumprit.

Sementara pengisian air berkah Waisak ke 12.000 botol dilakukan pada 27 Mei 2015.

Air berkah nantinya akan disemayamkan di Candi Mendut, Kabupaten Magelang.

“Hari ini kami melakukan sarana puja kepada Tri Ratna dengan alunan ayat-ayat suci yang dilanjutkan dengan membawa air berkah dari Umbul Jumprit ke Candi Mendut,” katanya serta menambahkan air itu merupakan lambang kerendahan hati yang dapat memberikan kesejukan bagi kehidupan spiritual manusia.

Ketua Umum DPP Walubi S.

(ant/bali post)

AIR SUCI - Sejumlah biksu membawa kendi berisi air suci saat prosesi pengambilan air suci pada rangkaian perayaan Tri Suci Waisak tahun 2559 B.E/ 2015 di Umbul Jumprit kawasan lereng Gunung Sindoro Desa Tegalrejo, Ngadirejo, Temanggung, Jateng, Minggu (31/5). Prosesi pengambilan air suci itu dilakukan oleh puluhan biksu dari berbagai majelis agama Buddha yang selanjutnya dibawa dan disemayamkan di Candi Mendut.

Hartati Murdaya dalam sambutan tertulis yang disampaikan Bhante Pabhakaro mengatakan dari Candi Mendut air berkah akan dibawa menuju Candi Borobudur untuk sarana puja kepada para dewa dan Bodhisattva.

Selanjutnya, sesuai dengan tradisi umat Buddha Indonesia sejak masa lalu, air berkah itu akan dibagikan kepada umat Buddha.

Umbul Jumprit telah lama

menjadi tempat yang disucikan oleh umat Buddha, khususnya di Indonesia. Tradisi umat Buddha menggunakan air sebagai sarana peribadatan berawal pada zaman Sang Buddha Gautama, yang menggunakan air berkah untuk mengatasi wabah penyakit di kota Ratana.

“Sebagai hikmah dari peristiwa itu, maka umat Buddha

menjadikan kejadian di sana sebagai contoh dan teladan, senantiasa menggunakan air berkah yang telah dijadikan sarana puja dengan pembacaan parita-parita suci, digunakan sebagai air berkah yang sakral, membawa kesejukan, kesembuhan, ketenteraman, dan keselamatan,” katanya. (ant/bali post)