Snt31072015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 120 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 31 JULI 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bola Panas di Tangan KPU Kota Mataram

MENGHALAU - Aparat keamanan menghalau salah satu pendukung pasangan calon yang mencoba mendekati komisioner KPU Kota Mataram. Sementara Brimob Polda NTB menyiapkan tenda untuk pengamanan di depan KPU Kota Mataram (bawah)

Mataram (Suara NTB) – Bola panas Pilkada Kota Mataram kini berada di tangan para komisioner KPU Kota Mataram. Keputusan mereka soal dukungan Partai Golkar untuk kubu H. Ahyar Abduh – H. Mohan Roliskana (AMAN), akan menentukan skenario mana yang berjalan di Pilkada Kota Mataram.

Kemarin, KPU Kota Mataram telah mengumumkan hasil verifikasi mereka terhadap berkas pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram. Sayangnya, hasil verifikasi itu rupanya membuat sesak dada para pengurus Partai Golkar.

Bersambung ke hal 15

DPD Golkar Ancam Gugat KPU Kota Mataram Mataram (Suara NTB) – Plt. Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB kubu Agung Laksono, H. Mesir Suryadi mengancam akan menggugat KPU Kota Mataram jika surat keputusan (SK) dalam bentuk faksimile diterima sebagai administrasi pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram diterima. “Saya akan gugat KPU itu,” ancam Mesir bersama Ketua DPD Golkar Kota Mataram kubu Agung Laksono, H.Mohan Roliskana, Kamis (30/7).

BEBERAPA daerah yang menyelenggarakan Pilkada, eskalasi politiknya memanas. Sebagaimana teramati di Kabupaten Bima dan Kota Mataram.

Muncul kekhawatiran dari kekecewaan kubu pasangan calon tertentu dan bisa mengarah pada pengerahan massa.

Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Umar Septono mengaku diundang Gubernur NTB, Dr.TGH.M. Zainul Majdi, Rabu (29/7), membahas situasi politik yang kian berkembang karena sudah mengarah ke pengerahan massa.

Bersambung ke hal 15 Umar Septono

(Suara NTB/ars)

Eskalasi Politik Memanas

KO M E N TTAA R Memang Tidak Sempurna

PASANGAN H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana (AMAN) akan memberikan kejutan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram, terlebih dengan sikap rival politiknya tidak mendaftarkan diri 28 Juli lalu. Meski tidak spesifik dijelaskan kejutan apa yang akan dilakukan nantinya, tapi diharapkan pilkada bisa berjalan dengan baik.

“Iya tunggu saja, politik ini kan dinamis,” kata calon Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didamp-

ingi calon Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Rabu (29/7) malam.

Segala sesuatu menurut Ahyar, bisa saja terjadi dalam dunia politik. Tergantung eskalasi politik yang terjadi di lapangan.

Tidak dikatakan bahwa RIDO tidak mendaftarkan diri, Bersambung ke hal 15

FOTO BERSAMA Calon Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh foto bersama dengan Calon Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana usai berdialog dengan akademisi di Hotel Lombok Plaza, Rabu (29/7) malam.

Masyarakat Harus Waspada

NTB Jadi Pos Kedua Teroris Setelah Poso (Suara NTB/dok)

KEPALA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM mengatakan, pihaknya terus mengupayakan perencanaan program dan kegiatan di masing-masing SKPD menukik pada target-target yang ditetapkan dalam RPJMD NTB 20132018. Tahun 2014 lalu, seluruh SKPD lingkup Pemprov NTB sudah menuntaskan Rencana Strategis (Renstra).

Bersambung ke hal 15 H. Chairul Mahsul

AMAN Siapkan Kejutan

(Suara NTB/cem)

TO K O H

KPU menurut Mesir, dinilai ceroboh menerima persyaratan pendaftaran pasangan calon. Semestinya, saat proses pendaftaran mereka memeriksa berkas yang diserahkan oleh pasangan calon. Peraturan KPU nomor 12 tahun 2015 jelas menyebutkan, persyaratan dukungan harus berupa tanda tangan dan stempel basah dari pengurus DPP.

Mataram (Suara NTB) Meski sudah tidak ada gerakan terorisme karena tidak ada lagi penangkapan, masyarakat harus tetap mewaspadai gerakan ini. Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) masih menyebut NTB sebagai pos kedua konsolidiasi jaringan teroris setelah Poso.

Penegasan itu disampaikan Deputi II Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol Arief Darmawan, SH, MM, MH saat manyaksikan langsung kegiatan simulasi penanggulangan teroris di Lapangan Yonif 742/ SWY Gebang, Kamis (30/7). Ini diakuinya merupakan pengamatan yang cukup panjang, ditindaklanjuti dengan penangkapan dan kecenderungan aktor yang ditangkap dari Poso dan Kabupaten Bima, NTB.

’’

Berdasarkan jaringan yang kita amati, NTB memang jadi pos kedua setelah Poso. Di NTB mereka konsolidasi, bahkan beraksi Arief Darmawan

‘’Berdasarkan jaringan yang kita amati, NTB memang jadi pos ke dua setelah Poso. Di NTB mereka konsolidasi, bahkan beraksi,’’ kata Arief Darmawan. Jalur lalu lintas jaringan teroris Poso, menganggap NTB sebagai akses yang mudah untuk didatangi, sebaliknya kelompok dari Poso juga demikian.

“Inilah yang harus diwaspadai oleh masyarakat,” harap dia.

Selain waspada atas ger-

akan perekrutan dan aksi lapangan, yang perlu diketahui masyarakat adalah gerakan propaganda dianggap sebagai aksi paling berbahaya. Kelompok yang awalnya sebagai paham radikal ini, masuk dengan barbur dalam kultur masyarakat. Bahkan bentuknya dengan cara menikahi warga setempat, dan ini menurutnya terjadi di Poso dan Bima.

Bersambung ke hal 15

Artinya, SK dukungan diberikan ke pasangan AMAN (Ahyar Abduh – Mohan Roliskana) itu tidak sah.

“KPU itu ceroboh, kenapa mau menerima SK yang berupa facsimile, bisa saja orang palsukan,” tandasnya.

Ia menjelaskan, rekomendasi dukungan dari DPP diterima tanggal 28 Juli, Bersambung ke hal 15

Diundur, Usulan Rinjani Jadi Geopark Dunia Mataram (Suara NTB) Usulan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menjadi geopark dunia akhirnya diundur sampai tahun 2016 mendatang. Molornya usulan Rinjani menjadi geopark dunia tersebut lantaran tahun ini yang usulkan adalah Geopark Danau Toba dan Geopark Gunung Sewu.

“Sebenarnya Rinjani sudah kita usulkan tahun 2014 jadi geopark dunia, sudah masuk ke Unesco. Tapi setiap tahun, setiap negara hanya boleh mengusulkan dua calon geopark dunia,’’ ujar Ketua Tim Pengajuan Geopark Rinjani, Heryadi Rahmat dikonfirmasi usai bertemu Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di Kantor Gubernur, Kamis (30/7) siang kemarin.

Tahun lalu katanya, Danau Toba dan Gunung Sewu.

Ternyata Gunung Sewu ini ada perbaikan.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Jumat, 31 Juli 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Mengadu ke DPRD Konsep Taman Kota SEMAKIN sempitnya lahan pertanian di Kota Mataram, tentu berimbas pada minimnya hasil tanaman dan peluang masyarakat untuk bercocok tanam. Risikonya, masyarakat harus bergantung pada daerah lain untuk mensubsidi sejumlah kebutuhan pangan. Ketergantungan itu ingin dikurangi oleh Kelurahan Taman Sari, dengan memanfaatkan taman pekarangan untuk menanam tanaman produktif dengan konsep taman kota.

Lurah Taman Sari, Arief Sa(Suara NTB/cem) triawan mengungkapkan, peArief Satriawan manfaatan lahan pekarangan masyarakat dianggap sebagai alternatif melihat semakin sempitnya lahan pertanian di Kota Mataram. Selain mengajarkan edukasi, ada manfaat lain yang dirasakan oleh masyarakat.

Lingkungan Gatep Indah dijadikan pilot project lingkungan dengan memanfaatkan lahan pekarangan sebagai tempat menanam kebutuhan pokok. “Kami mulai dari rumah kepala lingkungan sampai rumah sepanjang jalan di Lingkungan Gatep,” kata Arief Kamis (30/7).

Jenis tanaman hortikultura seperti, tomat, cabai, terong dan lain sebagainya akan dibudidayakan. Masyarakat lanjutnya, tidak harus menunggu lahan tetapi cukup menggunakan pot dan meletakkannya di halaman rumah. “Kalau andalkan lahan kan sudah tidak ada, alternatifnya bisa gunakan pot,” terangnya.

Pola seperti ini menurut mantan Lurah Kekalik ini, mengurangi ketergantungan masyarakat dengan produk luar serta menghemat pengeluaran. Artinya, ibu rumah tangga sebelumnya membeli ke pasar, tinggal memetik sayuran di rumahnya. “Enak kan ndak perlu repot – repot ke pasar, kalau misalnya butuh cabai langsung ambil di pohonnya,” ujarnya.

Konsep ini terangnya, akan dikembangkan ke lingkungan – lingkungan lainnya. Dengan harapan, selain memberikan edukasi atas sempitnya lahan pertanian, masyarakat terbantu baik dari sisi ekonomi dan kebutuhan lainnya. (cem)

Bisa Terapkan Pola Berlangganan WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., mengapresiasi daerah yang telah menerapkan pola parkir berlangganan. Pola parkir seperti ini dinilai banyak keunggulannya. Selain penerimaan Pemkot Mataram dari retribusi parkir tepi jalan umum lebih terukur, masyarakat pemilik kendaraan tentu akan lebih hemat.

Lalu, bisakah pola parkir berlangganan diterapkan di Kota Mataram? ‘’Saya pikir semua bisa asalkan ada kemauan,’’ cetusnya. Muhtar mengakui potensi parkir tepi jalan umum di Kota Ma(Suara NTB/dok) taram sangat besar. Parkir berMuhtar langganan ini, akunya pernah menjadi bahan diskusi dirinya dengan Kapolres Mataram. Menurutnya, Polres menyambut baik kalau memang itu akan diterapkan.

Dari awal, lanjut politisi Gerindra ini, pihaknya memang menginginkan parkir tepi jalan umum di Kota Mataram dikelola dengan cara berlangganan. ‘’Setiap sepeda motor, mobil kan tidak bisa lepas dari yang namanya parkir,’’ imbuh Muhtar.

Dengan sekali membayar, selanjutnya masyarakat pemilik kendaraan bermotor bebas parkir di mana saja. Tinggal bagaimana Pemkot Mataram melakukan penataan ke bawah.

Namun demikian, kalau pola parkir berlangganan diberlakukan, perlu dipikirkan pula bagaimana nasib jukir yang ada. ‘’Mereka juga perlu kita berdayakan. Kita tidak boleh egois,’’ pintanya.

Muhtar yakin pola parkir berlangganan sangat bisa diterapkan di Kota Mataram. Ia mencontohkan Kabupaten Trenggalek yang kondisinya mirip dengan Kota Mataram mampu meraup sekitar Rp 2,5 miliar dari penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum. ‘’Mataram juga bisa seperti itu,’’ ujarnya optimis. Apalagi sekarang kendaraan di Kota Mataram semakin banyak. Sebab penerimaan dari retribusi parkir tepi jalan umum yang menerapkan pola berlangganan tergantung dari banyaknya kendaraan bermotor. Manfaat lain dari pemberlakuan pola parkir berlangganan, Pemkot Mataram dapat mengetahui secara konkret jumlah kendaraan bermotor yang ada di Mataram.

Demikian pula kendaraan yang berasal dari luar daerah. Pembayaran parkir berlangganan ini akan include ketika pemilik kendaraan membayar pajak kendaraannya. Dengan pola parkir berlangganan, dari awal akan diketahui berapa jumlah penerima retribusi parker tepi jalan umum pada tahun yang bersangkutan. (fit)

Dikes Tunggu Tindaklanjut BPJS Mataram (Suara NTB) Hasil ijtima (pertemuan) Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum lama ini menyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak sesuai syariah. Hal ini karena BPJS Kesehatan dinilai masih mengandung unsur riba dan juga gharar atau tidak jelas akadnya. Terkait hal ini, Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram sebagai salah satu instansi pemerintah pemberi rekomendasi terkait pelayanan keseha(Suara NTB/dok) tan dengan menggunakan kartu H. Usman Hadi BPJS masih menunggu tindaklanjut dari BPJS terkait pernyataan MUI tersebut.

Hal ini disampaikan Kepala Dikes Kota Mataram, dr.H. Usman Hadi, Kamis (30/7) di Pendopo Walikota Mataram. Sebelumnya ramai diperbincangkan bahwa fatwa MUI atas BPJS kesehatan adalah haram. Namun menurut Usman, berdasarkan informasi yang didapatkan, BPJS Kesehatan tidak difatwakan haram. “Bukan haram tapi tidak boleh pakai denda. Hanya rekomendasi untuk bisa memperbaiki BPJS ini,” terangnya.

Usman mengatakan keluarnya hasil pertemuan para ulama ini tidak berdampak pada pelayanan di fasilitas-fasilitas kesehatan khususnya bagi pemegang kartu BPJS Kesehatan.

Semua berjalan seperti biasa. “Tidak mempengaruhi pelayanan. Sebenarnya ada beberapa hal yang sifatnya administrasi diperbaiki sehingga masyarakat tidak dirugikan,” jelasnya. Salah satunya adalah bagaimana agar prosedur bisa diperpendek sehingga mempermudah warga.

BPJS Kesehatan dinyatakan tidak sesuai syariah pada saat digelarnya pertemuan ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 7-10 Juni 2015 lalu. BPJS merupakan salah satu bagian yang dibahas di dalamnya. Dalam beberapa penilaian, BPJS Kesehatan disebut mengandung unsur gharar, maisir dan riba. Di samping itu, denda administrasi yang dibebankan kepada peserta BPJS Kesehatan yang menunggak juga dinyatakan termasuk dalam riba. (ynt)

Pedagang Pasar Mandalika Marah Anggota Dewan Enggan Turun

Mataram (Suara NTB) Puluhan pedagang Pasar Mandalika, Kamis (30/ 7) mendatangi DPRD Kota Mataram. Mereka mengadukan ulah kontraktor yang membongkar lapak mereka. Namun pengaduan ini berujung kemarahan para pedagang di pasar terbesar di Kota Mataram itu. Para pedagang berang lantaran anggota Dewan enggan diajak turun ke pasar. Meskipun akhirnya beberapa anggota Dewan menuruti permintaan pedagang.

Pantauan Suara NTB, Keributan sempat terjadi antara pedagang dengan Satpam DPRD Kota Mataram yang diduga menghalang-halangi para pedagang bertemu anggota Dewan. Salah seorang anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., yang kebetulan saat itu sudah berada di kantor, menemui pada pedagang. Malik meminta dua orang perwakilan masuk dan menyampaikan aspirasinya di Komisi II. Koordinator pedagang Pasar Mandalika, Fahrurrozi sempat melontarkan kekecewaannya lantaran anggota Dewan tidak pernah melihat kondisi pedagang di pasar. ‘’Bapakbapak Dewan ini Jangan hanya melihat kondisi pasar yang ada di luar daerah saja. Justru pasar di dalam daerah tidak pernah dikunjungi,’’ ketusnya.

Mewakili ribuan pedagang Pasar Mandalika yang resah akibat pembongkaran lapak pedagang di pasar induk itu, Fahrurrozi dan seorang perwakilan pedagang lainnya, H. Abu Bakar akhirnya diterima oleh Komisi II dan beberapa anggota Dewan lainnya lintas komisi

namun berasal dari Dapil Sandubaya. Adapun anggota Dewan yang hadir dalam dialog dengan perwakilan pedagang itu adalah Lalu Suriadi, SE., Abdul Malik, S.Sos., Parhan, SH., H. Noer Ibrahim dan Akhmad Azhary Ma’aruf.

Dalam kesempatan itu, Fahrurrozi meminta supaya Dewan turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan.

Tempat relokasi belum jelas, namun pihak kontraktor telah mulai membongkar lapak milik pedagang. Tidak pelak aksi kontraktor ini menyulut emosi para pedagang. Fahrurrozi dan H. Abu Bakar meminta kontraktor menghentikan kegiatan pembongkaran lapak pedagang lalu bergegas mengadu ke DPRD Kota Mataram.

Revitalisasi, katanya, telah dimulai sejak tahun 2012 lalu.

Berlanjut pada tahun 2013 dan tahun 2014 lalu. Pada revitalisasi tahap pertama, para pedagang direlokasi ke Pasar Selak yang notabene pasar swasta. Yang membuat para pedagang kecewa, hingga tiga tahun berjalan relokasi itu masih banyak pedagang yang tidak mendapatkan tempat.

(Suara NTB/fit)

TERLIBAT KETEGANGAN - Pedagang Pasar Mandalika sempat terlibat ketegangan saat mengadu ke DPRD Kota Mataram terkait lapak mereka yang dibongkar oleh kontraktor.

Ditambah pendekatan yang digunakan Diskoperindag adalah pendekan jumlah los pasar bukan jumlah pedagang. Padahal jumlah pedagang yang berjualan di sana diperkirakan mencapai lebih dari 1.230 pedagang. ‘’Terakhir kami mendapat informasi dari Ketua Pansus bahwa tahun ini tidak ada pembangunan. Nyatanya lapak kami dibongkar,’’ sesalnya.

Sayangnya, permintaan dari

para pedagang agar Dewan langsung turun saat itu juga, tidak berjalan mulus. Pasalnya salah seorang anggota Komisi II, Akhmad Azhari Ma’aruf menolak turun ke Pasar Mandalika dengan alasan tidak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Penolakan ini kembali menyulut kemarahan pedagang. ‘’Kalau bapak sudah turun ke pasar, nanti bapak akan tahu persoalannya. Tapi kalau bapak ndak mau ya jan-

gan. Percuma ada Dewan kalau tidak bisa memfasilitasi kami,’’ katanya dengan geram.

Akhirnya Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram H. Noer Ibrahim yang juga Ketua Pansus Pasar bersama beberapa anggota II turun langsung ke Pasar Mandalika. Namun tidak seperti lazimnya, turunnya Komisi II ke Pasar Mandalika kemarin dikawal beberapa petugas Satpam DPRD Kota Mataram. (fit)

Mediasi Pembangunan Rusunawa 35 Hektar Lahan Amikom Tanpa Hasil Pertanian Terancam Kekeringan

Mataram (Suara NTB) BPMP2T (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Mataram memfasilitasi mediasi persoalan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Amikom di Kelurahan Kekalik Jaya. Namun mediasi tahap awal ini masih tanpa hasil. Demikian disampaikan Kepala BPMP2T Kota Mataram, Drs.Cokorda Sudira Muliarsa.

“Mediasi tahap awal sudah.

Tapi yang namanya mediasi nggak bisa bertemu satu kali. Mediasi pertama ini belum ada hasil dan masih dalam proses,” ujarnya. Mediasi ini akan ada lagi lanjutannya. Dalam mediasi tahap awal ini, Cokorda mengatakan semua pihak dilibatkan baik itu dari warga, perwakilan Amikom, lurah, maupun camat. “Semua kita libatkan,” imbuhnya. Penyebab belum adanya hasil mediasi tahap awal ini disebutkan Cokorda karena ada hal yang belum pas antara kedua belah pihak dan perlu dipertemukan kembali.

Terkait izin yang telah dia-

jukan beberapa waktu lalu untuk pembangunan rusunawa ini, Cokorda mengatakan masih dalam proses. “Permohonannya sudah masuk dan akan diproses sesuai prosedur,” ujarnya.

Syarat administrasi permohonan disebutkan Cokorda sudah lengkap dan akan melalui rapat tim. Tim ini terdiri dari BPMP2T, Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang), Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum (PU), camat maupun lurah.

Cokorda mengatakan pihaknya hanya berwenang menerbitkan izin. Terkait telah dimulainya pembangunan sebelum izin keluar merupakan tanggung jawab dari Dinas Takowasbang yang melakukan pengawasan.

“Seharusnya selama izin belum keluar tidak bisa membangun.

Harus ada izin dulu,” katanya.

Pembangunan rusunawa disebutkan Cokorda harus berpegang pada syarat administrasi dan teknis, termasuk tata ruang.

Ia menegaskan pihaknya tidak membela warga yang pro maupun kontra atas pemban-

gunan tersebut. Pihaknya pun telah bertemu dengan kedua belah pihak. “Pihak yang pro saya temui, pihak yang kontra juga saya temui. Kita tidak bisa menilai satu pihak mana yang benar dan salah. Dalam analisa masalah kita tidak bisa katakan ada yang bohong dan tidak. Itu kita kesampingkan sehingga bisa mencari solusi yang benar,” terangnya.

Proses pembahasan perizinan tidak akan ditunda dan terus berjalan sampai ada titik temu. Syarat pengajuan perizinan rusunawa tersebut menurutnya telah lengkap dan tinggal diproses. Meski demikian ia mengatakan tidak bisa mengesampingkan pendapat dari pihak yang kontra atau tidak setuju dengan pembangunan rusunawa tersebut. Selain melibatkan kedua belah pihak baik yang pro dan kontra, pihaknya juga berkoordinasi dengan camat, lurah, ketua RT, dan tokoh masyarakat setempat. “Sehingga nanti bisa memperoleh suatu kesimpulan yang bisa berjalan dengan baik,” kata Cokorda. (ynt)

Molor, Proyek Jalan Lingkungan dan Lapangan Sangkareang Mataram (Suara NTB) Proyek pengerjaan penataan Lapangan Sangkareang dan 165 ruas jalan di Kota Mataram, molor. Kabarnya, kedua proyek dengan nilai sekitar Rp 50,5 miliar masih menunggu penyelesaian dokumen dan proses tender.

Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir.H.Mahmuddin Tura menjelaskan, belum dikerjakannya proyek penataan Lapangan Sangkareang itu, karena masih menunggu detail engineering design (DED) dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta menunggu masukan dari Walikota dan Wakil Walikota Mataram. Penataan itu menurut Mahmuddin Tura, tidak bisa membangun asal – asalan,

tapi perlu kehati–hatian. “Kita masih menunggu masukan dari Pak Wali dan Pak Wakil, jangan sampai membangun asal – asalan,” terangnya.

Konsep Lapangan Sangkareang dengan nilai proyek Rp 500 juta itu, tetap mempertahankan fasilitas sepakbola. Hanya saja pelantarannya menggunakan paving blok sehingga dapat dimanfaatkan sebagai lokasi upacara dan event – event lainnya. Target pelaksanaan proyek itu, ditargetkan pelaksanaan tender selesai Desember mendatang. Sementara proyek jalan lingkungan senilai Rp 50 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK), menunggu pengumuman pemenang tender. “Proyek jalan kita masih menunggu pemenang tender,”

akunya.

Dengan besaran anggaran itu, dipastikan memperbaiki 152 ruas atau 95 persen ruas jalan lingkungan di Kota Mataram. Pengerjaan direncanakan menggunakan enam kontraktor di masing – masing kecamatan nantinya, bisa tuntas dikerjakan paling lambat Oktober mendatang.

Sebagian proyek aku Tura, bersumber dari APBD murni sebesar Rp 10 miliar sudah berjalan. Tidak disebutkan berapa ruas yang bisa dikerjakan, tetapi sebelumnya masuk pada usulan di PIP (Pusat Investasi Pemerintah) perbaikan 165 ruas jalan lingkungan.

“Ini kita targetkan sama dengan pengerjaan jalan di RTH Pagutan itu,” ujarnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 35 hektar lahan pertanian di Kota Mataram terancam kekeringan akibat musim kemarau. Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Ir.H. Mutawalli menyatakan 35 hektar sawah ini belum terkena kekeringan, tapi terancam dapat terkena dampak kekeringan atau kekurangan air jika tidak segera diantisipasi.

Mutawalli mengatakan luas lahan yang terancam kekeringan itu didapatkan berdasarkan laporan mantri tani yang bertugas di lapangan. Lahan yang terancam kekeringan ini sebanyak 20 hektar di Rembiga dan 15 hektar di Pagutan.

“Lahan di Pagutan itu tanaman padi dan yang di Rembiga itu tanaman kedelai,” ujarnya ditemui di Pendopo Walikota Mataram, Kamis (30/7).

Sebagai upaya antisipasi, Mutawalli mengatakan pihaknya telah menyalurkan mesin pompa air kepada para kelompok tani. Mesin pompa

H. Mutawalli

air milik kelompok tani lain yang tidak memerlukan dipinjam dulu untuk disalurkan kepada kelompok tani yang lahannya terancam kekeringan.

Mutawalli mengatakan dampak kekeringan di Kota Mataram belum terasa. Tidak seperti di beberapa wilayah dimana ada tanaman padi yang dipanen lebih awal akibat kekeringan. “Di Mataram belum ada dampak seperti itu. Masih ancaman, mudah-mudahan ndak ada dampaknya,” jelasnya.

Lahan pertanian yang terkena puso juga belum terjadi di Kota Mataram. Jika ada lahan yang terkena puso, Mutawalli mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan kepada para petani. “Dan kita akan back up untuk musim tanam berikutnya,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu sawah yang berada di kawasan Lingkar Selatan terkena gejala hama kresek. Serangan hama ini disebabkan oleh penggerek batang dan hama ini bisa hidup jika sawah tidak bisa mengering.

Musim kemarau memberikan dampak positif terhadap sawah yang terkena hama kresek.

“Malahan (musim kemarau) bagus karena kresek itu suka hidup di tanaman yang banyak airnya,” ujarnya. Mutawalli mengatakan pihaknya kemarin telah menandatangani bantuan obat-obatan dari Pemprov NTB untuk mengantisipasi serangan hama kresek. “Jangan sampai terjadi lagi,” ujarnya.

Dinas PKP juga memanfaatkan musim kemarau ini untuk menanam cabai dengan teknis tetes. Lahan yang digunakan untuk menanam cabai ini seluas 2 hektar di Pagutan. Diharapkan tanaman cabai ini bisa menjadi solusi ketika harga cabai melambung. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

Tim Pusat Tinjau Kesiapan Lokasi Pekan Florikultura Nasional Mataram (Suara NTB) Kota Mataram ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan Pekan Florikultura pada bulan Oktober mendatang. Pelaksanaan kegiatan berskala nasional ini akan dipusatkan di ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan. Untuk melihat kesiapan Kota Mataram sebagai tuan rumah, tim dari pusat turun ke Mataram dalam rangka meninjau lokasi dan kesiapannya. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram,

Ir.H. Mutawalli, Kamis (30/7).

“Saya baru saja tadi (kemarin, red) mengantar tim dari pusat melihat persiapan tanaman di lokasi,” ujarnya.

Mutawalli mengatakan pihaknya juga kembali melakukan penanaman beberapa jenis tanaman di RPH Pagutan baik itu jenis flora maupun buah-buahan. Bibit beberapa tanaman ini mulai ditanam kemarin yang terdiri dari cabai, melon, semangka, dan bunga sedap malam. “Ini kita tanam untuk persiapan kegiatan pekan florikultura,” ujarnya.

Diharapkan pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan, tanaman sudah mulai berbuah atau minimal berbunga. Dinas PKP juga menanam berbagai jenis bunga warna-warni yang akan dibentuk menyerupai karpet. Sejak beberapa bulan lalu, beberapa jenis bunga juga sudah ditanam di areal RTH seperti mariegold. Bahkan para kelompok tani sudah beberapa kali panen dan memasarkan bunga tersebut. Selain menanam benih unggul dari berbagai jenis tanaman flora, Mutawalli mengatakan telah juga ditan-

am jenis buah-buahan yang menjadi ciri khas Kota Mataram seperti mangga Mentaram dan duku Ruslan.

Pemkot Mataram juga akan membangun jalan masuk ke RTH Pagutan. Pembangunan jalan ini dianggarkan Rp 4 miliar. Pembangunan jalan ini akan dianggarkan dalam APBD Perubahan Kota Mataram. Anggaran Rp 4 miliar tersebut di luar anggaran Rp 50 miliar untuk perbaikan jalan lingkungan. Selain untuk pembangunan jalan, anggaran Rp 4 miliar tersebut juga ter-

masuk untuk pembuatan drainase di dalam kawasan tersebut. Di samping itu juga akan digunakan untuk penataan jalan di dalam kawasan RTH. Jalan masuk yang akan dibangun panjangnya sekitar 800 meter dan lebar 40 meter.

Mutawalli mengatakan pembangunan jalan ini ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). Prosesnya saat ini telah selesai dilaksanakan lelang dan tinggal proyek fisiknya. Rencananya pembangunan akan dimulai Agustus mendatang. (ynt)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 31 Juli 2015

Halaman 3

Pemadaman Listrik

PLN Harus Berikan Kompensasi

Mataram (Suara NTB) Jika pemadaman listrik kembali akan intens dilakukan oleh PLN, semestinya PLN juga harus siap-siap memberikan kompensasi. Kompensasi ini menurut Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) Provinsi NTB, Moh. Saleh, adalah sebagai hak selaku PLN dan pelanggan sebagai mitra.

PLN tidak bisa hanya memaparkan persoalan devisit daya kepada konsumen, lantaran ketersediaan daya yang dihasilkan oleh mesin pembangkitnya tidak sesuai dengan kebutuhan daya ideal pelanggan.

“PLN juga harus memberikan informasi apa kompensasinya kepada khalayak,” kata dosen di Fakultas Hukum Unram ini. Ia mengkritisi juga, kenapa penyakit PLN yang baru saja sembuh harus kambuh lagi.

Hal itu disinggungnya karena PLN baru-baru ini sudah mampu menjawab keresahan pelanggan di NTB, dengan tidak intensnya pemadaman seperti yang lalu. Kenyaman pelanggan sekaligus konsumen akan terganggu kembali dengan adanya rencana pemadaman yang akan dilakukan oleh PLN, apalagi waktu-waktu pemadaman ini berkaitan erat dengan

memuncaknya kebutuhan daya listrik masyarakat.

“Mestinya PLN harus berupaya memberikan pelayanan dengan mempertahankan kenyamanan bagi pelanggan (konsumen),” katanya.

Jika pemadaman tetap dilakukan, maka kompensasi yang diminta diberikan kepada konsumen ini, diharapkan bisa dalam bentuk diskon pembayaran. Misalnya, jika total tagihan listrik pelanggan Rp 100.000, PLN mengeluarkan tagihan sebesar Rp 70.000.

Ia memperhitungkan kerugian pelanggan dengan pemadaman listrik. Di antaranya kerugian secara materil tentunya, di saat aktivitas bisnis sedang berlangsung. Ataupun jika waktu pemadaman tersebut bertepatan dengan waktu-waktu belajar. Tentunya nilai kerugian pel-

(Suara NTB/bul)

M. Saleh anggan tidaklah kecil.

“Oleh karenya kompensasi itu harus disiapkan oleh PLN dan dipublis apa bentuk kompensasi tersebut,” demikian Saleh. (bul)

CANGKANG SAWIT – Kendati para petani tembakau Virginia Lombok baru mulai menanam, namun beragam persiapan telah dilakukan petani untuk panen dan pengomprongan. Hal itu pun dibaca jeli oleh para suplayer atau distributor bahan bakar untuk omprongan, seperti bahan bakar cangkang sawit. Kegiatan membongkar cangkang sawit di dermaga Labuhan Haji, Lombok Timur, beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/zul)

Pembubaran Koperasi Berpotensi Ciptakan Pengangguran Mataram (Suara NTB) Rencana pemerintah untuk membekukan, ataupun membubarkan sebanyak 1.496 yang kategorinya tidak aktif, berpotensi menciptakan pertumbuhan angka pengangguran.

Terdapat beberapa pengurus di dalamnya. Di dalam koperasi juga ada setidaknya 20 anggota, yang mendapat kemudahan-kemudahan sebagai anggota koperasi. Tentu jika dibubarkan, kemudahan-kemudahan tersebut tak lagi didapatkan.

Demikian perhitungan Kepala Dewan Koperasi Wilayah (Dekopinwil) Provinsi NTB, Mahmud Razak. Namun langkah tegas pemerintah untuk membubarkan koperasi yang tak aktif inipun diapresiasinya. Namun, ia juga mendukung langkah untuk menyelamat-

kan koperasi, bagi yang masih bisa dihidupkan kembali.

Mahmud Razak kemudian mengemukakan beberapa persoalan kenapa jumlah koperasi sedemikian banyak yang tidak aktif. Pertama bisa saja dikarena adanya birokrasi yang tidak faham tentang koperasi, misalnya dinas yang membidangi koperasi tidak menempatkan pejabat-pejabat yang tidak memahami tentang koperasi. Sehingga sulit merumuskan tindakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi. Kedua, bisa saja kendalanya adalah di internal koperasi itu sendiri. SDM yang tidak berdaya saing. Ketiga juga bisa diakibatkan karena terbatasnya jaringan usaha.

“Boleh jadi koperasi tersebut punya modal, tetapi tidak

Program Pijar Belum Tingkatkan Wibawa Ekonomi NTB Mataram (Suara NTB) Meski program Sapi, Jagung dan Rumput Laut (Pijar) telah terlaksana untuk kedua kalinya di periode pemerintahan Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi. Tetapi evaluasinya, belum memberikan peningkatan yang signifikan terhadap ekonomi NTB yang lebih berwibawa.

Ketua Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan (PKPE) dari Fakultas Ekonomi Unram, Dr. Firmansyah, SE, M. Si, Kamis (30/7) mengemukakan, ari awal program pembangunan pertanian dikatakan sukses apabila pertanian mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat tidak saja secara khusus petani sebagai pelaku utama pertanian tapi keseluruhan penduduk dalam wilayah tersebut. Maka unsur-unsur mencapai kesejahteraan itu harus dipahami secara komprehensif.

Pertama, kata Dr. Firmansyah, optimalisasi produksi yang terbentuk dari peningkatan kuantitas dan kualitas produksi (pertanian). Data BPS 2013 menunjukan total produksi jagung adalah sebesar 633.733 ton dari 249.005 ton pada tahun 2010.

Demikian pula dengan produksi rumput laut, pada tahun 2013 adalah 620.115,6 ton tumbuh dari 221.508 ton pada tahun 2010.

Populasi sapi NTB juga telah menjadi penyangga produksi nasional, di mana jumlah sapi NTB

telah mencapai 1.002.731 ekor.

“Saya kira bila hanya aspek produksi yang ditonjolkan Pijar maka program Insya Allah akan terpenuhi, mengingat masih cukup tersedianya lahan di NTB. Sisi lain, data ini menunjukan bahwa sebenarnya masyarakat petani bisa diajak bekerja sama dalam menyukseskan programprogram pemerintah,” katanya pada Suara NTB. Guna mencapai kesejahteraan masyarakat, perencanaan Pijar tidak boleh berhenti pada jumlah total produksi. Harus dibuatkan road map misalnya 10 tahun pertama mencapai target produksi Pijar, 10 tahun ke-dua mencapai target industrialisasi berbasis Pijar dan 10 tahun ke-3 menghasilkan produksi industri PIJAR yang menguasai pasar domestik dan luar negeri (ekspor).

5-10 tahun kepemimpinan TGB idealnya diprioritaskan untuk kestabilan produksi, segala penghambat dalam produksi harus dieliminasi. Kedepan tidak lagi lagi menonjolkan pembahasan produksi bahan baku, namun harus sudah mulai membahas industrialisasi dan orientasi ekspor.

“Segala turunan dalam mencapai program itu harus diperhatikan pemerintah daerah, saya kira itu baru dikatakan program Pijar sukses dan sustainable,” katanya. (bul)

bisa mengembangkan jaringan usahanya. Boleh jadi koperasi itu sudah menghasilkan produk tetapi bingung akan menjual produknya kemana, ini persoalan jaringan usaha,” kata Ketua Komite Kemitraan dan Jaringan Usaha Baru di Dekopin pusat ini di Mataram, Kamis (30/7).

Bisa juga, katanya, karena karena pengawasan yang kurang.

Oleh karenanya, jika masih memungkinkan tetap ia mendorong koperasi harus dihidupkan. Pelaku koperasipun diminta untuk bangkit, sebab peluang besar telah ada di depan mata. Yakni dengan akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dengan tidak adanya sekat untuk menjual produk di negara-negas Asia Tenggara.

“Harus dilakukan verifikasi kembali koperasi-koperasi

yang mau dibekukan ini. Apakah persoalannya karena manajemen yang tidak baik, atau karena permodalan. Dari situlah bisa diambil kesimpulan apa langkah yang harus ditempuh untuk menghidupkan kembali koperasi tersebut,” ujarnya.

Dalam hal ini, peran pemerintah dan Dekopn di dalamnya disadari memang harus diperkuat untuk menggenjot pergerakan koperasi yang disebut tak aktif tersebut. “Kalau pemerintah masih bisa memberikan dukungan modal, tidak masalah. Tetapi harus ada kontrak dengan pelaku koperasinya agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari.

Karena membekukan satu koperasi sama saja menciptakan peluang pengangguran,” ujar Mahmud Razak. (bul)

Newmont Setor Rp 1,5 Triliun untuk Negara Mataram (Suara NTB) Selama semester I/ 2015, PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) telah menyetor sebesar Rp 1,517 triliun terkait semua kewajiban keuangan kepada pemerintah RI berupa pajak, non-pajak dan royalti sesuai dengan ketentuan Kontrak Karya dan PP No. 9/2014. Jumlah tersebut termasuk Rp 544,7 miliar untuk kuartal pertama yang dibayarkan pada minggu keempat April 2015 dan Rp 972,5 miliar untuk kuartal kedua pada minggu keempat Juli 2015.

“PT NNT selalu melaksanakan kewajiban keuangan kepada pemerintah tepat waktu dan memenuhi semua ketentuan perpajakan. Sejak 2003 PT NNT selalu mendapatkan predikat wajib pajak patuh dari pemerintah,” kata Rachmat Makkasau, General Manager Tanggungjawab Sosial dan Hubungan Pemerintah PT NNT melalui rilisnya, Kamis (30/7).

Pembayaran pajak terbesar pada semester ini diter-

angkan berupa bea keluar konsentrat yang dikenakan 7,5 persen dikalikan dengan jumlah kandungan tembaga, emas dan perak di dalam konsentrat sebesar Rp 536,5 miliar, disusul pembayaran royalti produksi sebesar Rp 503 miliar, pembayaran PPh Badan – PPh 25 sebesar Rp 265,5 miliar dan Pajak Penghasilan Perorangan (PPh 21) sebesar Rp 107,7 miliar.

Menurut Rachmat, dengan meningkatnya tarif pembayaran royalti menjadi 4 persen untuk tembaga, 3,75 persen untuk emas dan 3,25 persen untuk perak, serta pembayaran bea keluar kontribusi PT NNT kepada pemerintah Indonesia meningkat 300 persen dari pembayaran sebelumnya.

Sejak 1999 hingga 2015, PT NNT telah menyetor pajak, non pajak, royalti, pembelian barang dan jasa dari lokal maupun nasional, serta program pengembangan masyarakat sebesar USD 9,4 miliar atau lebih dari Rp 94 triliun kepada Indonesia. (Nilai tukar: US$ 1=Rp10.000) (bul)

LOWONGAN DICARI 1 TK MASAK 1 WAITER DAN 1 HOUSEKEEPER LAMARAN EMAIL: INFO @ G I L I S U D A K L OMBOK.COM ATAU KOMPLEK CENTRAL CITY NO. 10 -11 JL. ADI SUCIPTO NO.33 PELEMBAK AMPENAN

HILANG STNK R2 HONDA DR3326BV NOKA/NOSIN: MH1JF7112BK128096/ JF71E-1127454 AN. BADRUS SYAMSU.SE, HILANG DISEKITAR RSUP NTB MENUJU RUMAH

Koperasi Impor Kedelai DEKOPINWIL Provinsi NTB akan menyiapkan tiga koperasi primer dan skunder yang akan menjadi agen impor kedelai dari Amerika Serikat. Hal ini dilakukan guna memerangi peran kartel yang mengecoh ketidakstabilan harga kedelai .

Ketua Dekopinwil Provinsi NTB, Mahmud Razak, Kamis (30/7) mengatakan, Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) telah bergerak. Gabungan koperasi ini telah berhasil memangkas peran kartel kedelai, kendatipun impor ini masih melalui pelabuhan di Jakarta.

Dampaknya, harga kedelai impor sudah relatif stabil.

Berbeda dengan sebelumnya, di mana harga kedelai impor sampai menembus Rp

30

(Suara NTB/bul)

Mahmud Razak

9.000-an perkilo. Provinsi NTB sedang membangun kekuatan dengan Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Bali.

Gabungan beberapa wilayah ini akan mengakumulasi berapa kebutuhan tahu tempe di daerah masing-masing. Sehingga kedepan impor kedelai ini

bisa langsung melalui pelabuhan di Surabaya.

“Kalau database kebutuhan kedelai kita sudah selesai, dan kebutuhannya mampu memenuhi kuota impor, maka impor bisa dilakukan langsung dari Surabaya. Tentu kalau di Surabaya biaya distribusinya ke masing-masing daerah relatif lebih rendah. Berbeda halnya dengan biaya distribusi dari pelabuhan di Jakarta, bahkan di Jakarta sudah dikuasai para kartel,” ungkap Mahmud Razak.

Dia menggambarkan kebutuhan kedelai nasional selama ini cukup besar, sehingga minimal setahun impor mencapai 2 juta ton.

Dari negara impor hingga di tanah air, harga kedelai bisa didapat dengan Rp 6.200/Kg. Jika kartel-nya yang menguasai, maka harga jualnya Rp 9.000-an sekilo. (bul)

SUARA NTB Jumat, 31 Juli 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Pembangunan Tiga Pasar di Lotim Terancam Molor

Kehadiran Parpol Tak Penting KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur (Lotim) turut melakukan survai terhadap alasan warga mengikuti pesta demokrasi. Baik pemilihan umum kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres). Salah satu fakta menarik dari survai KPU bekerjasama dengan akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan (STKIP) Hamzanwadi Selong ini, kehadiran partai politik ternyata tidak dirasakan dan tidak dianggap begitu penting oleh pemilih.

Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh di Selong, Kamis (30/ 7), mengungkapkan, alasan kesamaan partai politik dalam menentukan pilihan disimpulkan sangat kecil. Masing-masing, dalam pileg hanya 5,13 persen, pilpres hanya 2,5 persen dan pilkada hanya 2,63 persen.

Dari hasil survai, ujarnya, mengindikasikan kekhawatiran para sarjana tentang terjadinya deparpolisasi. Keberadaan parpol hanyalah untuk memenuhi syarat sah sebagai peserta atau calon peserta dalam pesta demokrasi.

Terbanyak alasan pemilih menggunakan hak pilihnya, karena melihat figur yang populer. Pada pileg 28,21 persen, pada Pilpres 47,50 persen dan pada pilkada 28,98 persen. Alasan senang dan sevisi hanya 2,56 persen pada pileg, 2,5 persen pada pilpres dan 7,6 persen saja pada pilkada.

Kesadaran berdemokrasi masyarakat Lotim dinilai KPU Lotim ini cukup besar. Hal ini dilihat dari survai alasan memilih, karena keinginan sendiri pada pileg 38,46 persen, pada pilpres 30 persen dan pada pilkada 44,74 persen.

Selanjutnya, survai KPU Lotim yang digelar dengan mengambil sampel warga Kelurahan Pancor Kecamatan Selong ini menyebut, preferensi tokoh terhadap upaya meningkatkan partisipasi pemilih sangat besar dari tokoh agama sebesar 77 persen.

Tokoh pemerintahan 12 persen, tokoh partai hanya 28 persen dan tokoh agama dan lainnya masing-masing 3 dan 5 persen.

Diakuinya, secara umum partisipasi pemilih Lotim terbilang tinggi. Dari sampel Pancor saja diyakini bisa mewakili keseluruhan warga Lotim dengan tingkat partisipasi pemilih pada pileg 85 persen, pada pilpres 87,5 persen dan p a d a pilkada 8 2 , 5 perse n . (rus) Muhammad Saleh

Halaman 4

(Suara NTB/rus)

HADIRI - Wabup Lotim, H. Haerul Warisin didampingi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Lalu Zaenal Abidin dan Sekretaris BP4K Lotim, Mutawalli di kantor UPP Selong, Kamis (30/7). Dalam kesempatan itu, wabup mengingatkan agar penyaluran DBHCHT sesuai aturan dan menghindari terjadinya pelanggaran hukum.

Alokasi DBHCHT

Wabup Ingatkan Petugas Lapangan Tidak Terbentur Kasus Hukum

Selong (Suara NTB) Pembangunan tiga unit pasar di Lombok Timur (Lotim), yakni Pasar Tanjung, Keruak dan Terara terancam molor. Pembangunan ditargetkan rampung sampai Agustus mendatang. Faktanya sampai kondisi hingga akhir Juli ini masih banyak item dari pembangunan fisik gedung pasar yang menelan dana Rp 47,7 miliar dari APBD Lotim itu yang belum selesai. ‘’Namun, sisa waktu yang ada sampai akhir Agustus mendatang bisa memenuhi target,’’ klaim Sekretaris pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan (ESDM PP), Andika Istu Jaya didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tiga pasar, Lalu Mulyadi, Kamis (30/7).

Diakuinya, program pembangunan tiga unit pasar ini saat ini, Pasar Terara baru mencapai 65 persen, Pasar Tanjung sudah 95 persen dan Pasar Keruak 85 persen.

Pasar Terara terbilang paling lambat, karena sempat terusik dengan aksi demo, sehingga mereka tidak bisa melan-

jutkan aktivitasnya.

Diketahui demo para aktivis terhadap pembangunan pasar itu sebagai buntut dari penggusuran SDN 7 Terara yang terkena imbas pembangunan pasar. Sekolah sudah terkena gusur, namun belakangan baru diketahui belum ada lokasi untuk gedung sekolah.

“Andaikan tetap kondusif, maka progresnya pasti sama di tiga pasar ini,” ucapnya.

Mengenai Keruak, sempat terkendala bahkan sampai sekarang belum dilakukannya relokasi lima unit kios yang masih dikuasai warga pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Belum ada kesepakatan dengan pemegang HGU yang menuntut ganti rugi dari sisa waktu HGU. Begitupun di Pasar Tanjung disebut ada empat unit ruko yang yang belum mendapat persetujuan ganti ruginya.

Harapannya bisa segera diselesaikan, sehingga pembangunan gedung pasar bisa dirampungkan. Para pedagang yang saat ini menempati lokasi sementara bisa segera kembali beraktivitas di pasar yang baru. (rus)

Selong (Suara NTB) Tahun 2015 ini dianggarkan Rp 17,29 miliar lebih Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang langsung diperuntukkan bagi petani. Dalam proses penyalurannya, Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin mengingatkan instansi terkait dan penyuluh menggunakan data riil. Tujuannya agar tidak sampai terbentur dengan kasus hukum.

(Suara NTB/dok)

Program GBIB

Lotim akan Gelar ”Kawin Massal” Ribuan Ekor Sapi Selong (Suara NTB) Di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan digelar kegiatan kawin massal ribuan ekor sapi. Hal ini terkait upaya mewujudkan program pemerintah pusat yang segera launching, yakni program Gertak Birahi Inseminasi Buatan (GBIB).

Ditargetkan tahun depan mulai dilakukan dengan target 25 ribu akseptor khusus Lotim.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Lotim, drh. Heru Rachmadi di sela-sela mendampingi kunjungan rombongan dari Dinas Pertanian Mimika Papua yang akan belajar soal penanganan reproduksi sapi di Lotim, Kamis (30/7).

Menurutnya, dari program GBIB itu ditarget bisa sukses 75 persen. Sebanyak 120 ribu sapi betina induk siap kawin akan disuntikkan hormon melalui sistem IB. “Jika berhasil, Lotim akan jadi daerah selangkah lebih maju,” ucap Heru.

Melalui GBIB, lanjutnya akan bisa membuat bunting ribuan ekor sapi. “Jika di tanaman pangan ada panen raya, maka nanti kita juga bisa panen raya kelahiran pedet. Di samping itu, melalui IB ini juga bisa membuat induk sapi melahirkan sapi-sapi kembar,’’ tambahnya.

Keberhasilan Lotim dalam mengembangkan sapi ini membuat Kabupaten Mimika Papua secara khusus untuk kali kedua datang lagi ke Lotim belajar soal sapi.

Mereka ingin mempelajari soal reproduksi sapi, sehingga mudah melaksanakan metode IB dalam budidaya sapi di Mimika Papua.

Hal itu diakui Kepala Bidang Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika drh. Sabelina, di Selong. Diakuinya, meski Mimika terbilang sebagai kabupaten yang sebenarnya jauh lebih makmur dari Lotim dilihat dari aspek produk domestik regional bruto (PDRB), namun jumlah populasi sapi ternyata sangat kecil jauh dibandingkan Kabupaten Lotim. “Jumlah sapi di kita sangat kecil, tidak seperti Lotim,” akunya.

Menurutnya, belajar di Lotim karena dianggap Lotim sudah cukup bagus dalam pengembangan sapi. Untuk itu, pihaknya mempelajari reproduksi agar sapi bisa subur. Termasuk terjadi kawin alam secara cepat dan reproduksinya bagus. ‘’Lotim sebagai daerah yang didukung juga oleh pemerintah pusat untuk pengembangan sapi melalui IB,’’ ujarnya.

Diakuinya, selama ua kali jajaran Pemkab Mimika Papua datang ke Lotim. Ada banyak hal tentang sapi yang ingin dipelajari, sehingga bisa dikembangkan di Papua guna meningkatkan popupasi sapi. Hal itu juga teriring program pemerintah untuk mendukung meningkatkan swasembada daging. “Lotim sudah punya pengalaman dan punya skill, terlebih aman untuk dikunjungi,” pujinya. (rus)

(Suara NTB/rus)

BELAJAR TENTANG SAPI - Rombongan Dinas Pertanian dan Peternakan Mimika Papua didampingi saat berada di Selong. Mereka ke Lotim untuk mempelajari masalah pengembangan sapi menggunakan sistem IB.

‘’Biar tidak terjerat masalah hukum, maka harus gunakan data riil di lapangan. Misalnya di Desa Wakan ada 400 hektar, maka berikan yang 400 hektar itu saja. Para PPL diingatkan pula agar tidak terpengaruh desakan dari pihak-pihak lain dan jangan sampai berbohong,” pesan wabup di Kantor Unit Pertanian dan Penyuluhan (UPP) Selong, Kamis (30/7).

Diakuinya, dari dana yang cukup besar masih ada sisa.

Dari sisa dana itu, wabup mengarahkan dapat disalurkan pada petani tembakau tembakau rakyat dan petani tembakau rajang. Namun, dalam melakukan penyaluran wajib melakukan pendataan, sehingga penyaluran DBHCHT itu sesuai aturan.

DBHCHT, lanjutnya, diberikan agar petani bisa meningkatkan kualitas hasil dari produksi tembakaunya.

Dengan mempertahankan kualitas, maka pasar pun

akan menjawab dengan harga yang berkualitas.

Diketahui tahun 2014 lalu ada 11.000 petani yang dapat bantuan DBH CHT berbentuk uang tunai yang langsung ke rekening masing-masing petani virginia Lombok. Saat ini berdasarkan informasi dari Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (BP4K), Mutawalli, tercatat ada 7 ribu petani tembakau virginia yang ada di Lotim. (rus)

Parkir di Dinas Dukcapil Harus Dipindahkan Selong (Suara NTB) Keberadaan lokasi parkir yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dikritik Kepala Dinas Kebersihan dan Tata Kota (DKTK) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H.Ridatul Yasa.

Pasalnya, keberadaan lokasi tersebut dinilai cukup membahayakan, karena lokasinya yang kurang strategis. Belum lagi, kondisi jalan berada di areal sempit dan jalur dua arah.

Menurutnya, Dinas Dukcapil merupakan instansi yang selalu ramai pengunjung setiap hari, sehingga, tak sepatutnya lokasi parkir pengunjung diarahkan ke depan kantor Dinas Dukcapil tersebut. Atau jika lokasi parkir tetap dib-

iarkan di lokasi itu, ia berharap kepada Dinas Dukcapil dan instansi terkait lainnya supaya membuat sebuah suatu rekayasa jalur supaya keamanan dan kenyamanan masyarakat bisa terjamin dengan baik.

“Sebelumnya saya sudah komunikasikan dampak dari lokasi parkir itu diarahkan keluar ke Pak Kadis yang saat itu dijabat oleh Pak Tahmid, karena lokasi itu merupakan instansi yang ramai pengunjung,” jelasnya belum lama ini.

Ironisnya lagi, katanya, salah satu dampak dari dialihkannya lokasi parkir di Dinas Dukcapil dari dalam ke luar dinas kependudukan itu, beberapa waktu lalu salah satu mobil roda tiga atau milik Dinas Kebersihan dan Tata Kota Lotim menyerepet salah satu mobil Suzuki APV yang sedang parkir tepat di depan Kantor

Dinas Dukcapil. Atas kejadian itu, Dinas Kebersihan dan Tata Kota Lotim harus mengganti rugi hingga Rp 2 juta. “Memang lokasi parkir di Dinas Dukcapil itu kurang bagus jika diarahkan ke sana. Atau jalur itu direkayasa jika lokasi parkirnya tetap di sana, misalnya seperti jalur itu dibuat jalur satu dan lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, lokasi parkir yang paling strategis dan aman bagi para pengunjung Dinas Dukcapil sebaiknya menggunakan areal yang berada di depan BRI Selong untuk mobil dan diikuti dengan sepeda motor di sebelahnya. Dengan begitu, maka kenyamanan dan keamanan pengunjung maupaun pengguna jalan lainnya akan lebih terjamin. (yon)

(Suara NTB/rus)

BELUM RAMPUNG - Kondisi Pasar Tanjung yang terlihat masih belum rampung pembangunannya. Pemerintah daerah menargetkan rampung Agustus ini.

Tersangka Pencurian di Dinas Dikpora Lotim Masih Tahap Penyelidikan Selong (Suara NTB) Adanya kasus pencurian laptop yang terjadi di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) pada pertengahan bulan puasa lalu masih menyisakan tanda tanya besar.

Kepada Suara NTB, di Mapolres Lotim, Kamis (30/7), Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Haris Dinzah, SH, SIK, mengakui pihaknya sudah menerima laporan terkait dengan kasus pencurian di ruangan Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Dikpora Lotim. Hingga saat ini, katanya, Sat Reskrim Polres Lotim sudah meminta keterangan dan memeriksa lima saksi.

“Untuk kasus pembobolan yang di Dinas Dikpora Lotim itu saat ini masih dalam penyelidikan, kita sudah mendatangi TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi. Intinya kita akan tetap melakukan pengejaran,” katanya.

Sementara, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Dikpora Lotim, Hasanudin,S.Pd mengungkapkan saat pencurian terjadi dirinya sedang berada di luar daerah untuk menjalankan

tugas. Insiden pencurian itu, katanya, sudah terjadi dua kali di ruang kerjanya. Menurutnya, pencurian itu sangat merugikan semua pihak, karena laptop yang diambil itu baru dibeli. Apalagi sejumlah data sudah dipindahkan ke dalam laptop itu.

“Saat pencurian itu terjadi, saya sedang berada di Jakarta. Bahkan kejadian serupa juga terjadi tahun lalu, namun tahun lalu pencurinya hanya mengambil amplop yang berisikan uang,” jelasnya.

Adanya kasus pencurian yang sudah terjadi dua kali di Dinas Dikpora Lotim membuatnya khawatir kejadian serupa terjadi kembali. Ia berharap kepada aparat kepolisian supaya secepatnya melakukan pengungkapan terkait siapa dalang dari kasus tersebut. Pasalnya, jika kasus ini dibiarkan saja dikhawatirkan pelaku akan lebih nekat melakukan aksinya yang nantinya bisa merugikan semua pihak termasuk Dinas Dikpora sendiri. “Kita sih berharap pelakunya secepatnya bisa terungkap, supaya kita mengetahui siapa pelaku dari kasus pencurian ini,” harapnya. (yon)

Jelang Akhir Masa Jabatan

Djohan Tetap Kerjakan Tugas, Titip Pesan ke Bupati Baru Minggu (2/8) lusa, adalah hari Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, SH, dan Wakil Bupati, Dr. H. Najmul Akhyar, MH, meletakkan jabatannya usai dilantik 5 tahun lalu. Jelang pergantian tongkat kepala daerah menuju Plt. yang digelar, Senin (3/8) di Kantor Gubernur NTB, Djohan pun meyakinkan kepada publik KLU, jika ia akan tetap mengisi hari-hari terakhir sebagai bupati dengan menjalankan tugasnya.

“SENIN ini, jabatan bupati sudah dilimpahkan ke Pelaksana Tugas (Plt – yang ditunjuk Gubernur NTB). Untuk hari-hari terakhir sebagai kepala daerah, tetap saya isi waktu dengan kegiatan pemerintahan,” ungkap Djohan saat membuka Gedung Centra PAUD KLU, Kamis (30/7).

Selama KLU di bawah kepemimpinan dirinya dengan Najmul Akhyar, Djohan mengakui banyak progres yang dirasakan masyarakat dalam konteks pembangunan daerah. Namun tidak sedikit pula “pekerjaan rumah” yang masih harus dilanjutkan guna perbaikan dan penyempurnaan

kebijakan yang pro poor, pro gender dan pro grass root.

Ia pun menginginkan, agar Bupati KLU yang terpilih untuk 5 tahun ke depan, pondasi kebijakan populis itu tetap mengacu pada keberpihakan kepada masyarakat KLU secara luas, dan tidak mengkotak-kotakkan masyarakat. “Banyak PR yang masih perlu dilaksanakan, oleh karena itu, siapapun nanti jadi bupatinya, berkewajiban membangun KLU menjadi lebih baik,” pesannya.

Lombok Utara di usia 7 tahun (21

Juli 2015 lalu), masih memerlukan sentuhan political will pemerintah daerah, baik eksekutif dan legislatif. Di sisi lain, pembangunan yang ada pun memerlukan sokongan anggaran.

Oleh karena itu pula, perlu kerja keras dan kerja cerdas dari aparatur pemer-

H. Djohan Sjamsu

intahan termasuk bupati/wakil bupati untuk melobi anggaran di pemerintah pusat. Selain mengupayakan peningkatan APBD yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Djohan, sejumlah prestasi yang diraih Pemda KLU dalam 5 tahun terakhir merupakan satu bentuk pengakuan dari pemerintah pusat kepada KLU. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan sudah sesuai dengan pondasi visi dan misi kebijakan awal.

Kendati demikian, prestasi itu pesannya, agar jangan sampai menghanyutkan pelaku birokrasi untuk tidak berinovasi dan mengembangkan kreativitas.

“Prestasi apa ya-

ng sudah kita raih, tidak lepas dari peran serta masyarakat yang mendukung proses pembangunan di daerah ini. Ini merupakan bukti bahwa KLU dibangun berdasarkan kebersamaan dan menunjukkan bahwa daerah ini sudah mengalami kemajuan,” katanya.

Bagi Djohan, dalam membangun daerah pada 5 tahun lalu, pertaruhannya cukup berat. Andai saja KLU dinilai gagal dalam kurun waktu 3 tahun, maka Kemendagri bisa saja mengembalikan sistem pemerintahan ini ke kabupaten induk (Lombok Barat).

Menurut Djohan pula, ke depan yang masih harus diperbaiki, tidak lain menyangkut, infrastruktur jalan, air bersih yang belum merata, serta indeks kelistrikan yang masih harus ditingkatkan. Tidak itu saja, kemiskinan yang tinggi pada akhirnya bermuara pada masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki perumahan yang layak. (ari)

SUARA NTB Jumat, 31 Juli 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Banyak Potensi Terabaikan Perkuat Kapasitas Kelembagaan KEPALA Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Drs. H. Suhrawardi, M.Pd., mengatakan keberadaan Gedung Sentra PAUD merupakan keinginan lama dari lembaga-lembaga PAUD maupun Bunda PAUD Kabupaten. Untuk itu, pihaknya mengharapkan agar sarana ini dimanfaatkan lembaga PAUD se KLU sebagai wahana membangun komunikasi, peningkatan kapasitas, kemampuan, profesionalisme dam kompetensi lembaga dan tenaga pendidik PAUD. (Suara NTB/dok) “Di tempat ini, ibu-ibu H. Suhrawardi bisa berdialog, membahas dan mencari solusi atas problem yang dihadapi,” katanya dalam sambutan pada peresmian Gedung Sentra PAUD oleh Bupati KLU H. Djohan Sjamsu, SH, Kamis (30/7).

Menurut dia, selama 5 tahun KLU, pembangunan pendidikan menyasar sarana, prasarana hingga program yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Namun demikian, ia masih memandang bahwa prioritas yang harus disasar tidak jauh dari kualitas baik kualitas pembelajaran maupun kualitas para guru, termasuk guru PAUD. Sekilas di Gedung Sentra PAUD KLU, sarana ini menyediakan contoh koleksi buku-buku yang mengasah intuisi anak untuk bermain sambil belajar. Ada pula berbagai jenis alatalat kesenian tradisional, alat permainan edukatif, hingga pengenalan kepada sejumlah hasil kerajinan. Diharapkan, prasarana yang terdapat di gedung ini menjadi salah satu representasi bagi lembaga PAUD di desa-desa untuk mengembangkan lembaga dan anak didiknya.

Inovasi yang dilakukan Dikbudpora KLU khususnya Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga (PLSPO), salah satunya terwujud dalam bentuk diresmikannya Gedung Sentra PAUD kabupaten. Gedung ini dihajatkan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, kualitas tenaga pendidik, hingga sebagai PAUD percontohan bagi sekitar 190 PAUD se KLU. Sementara Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, berkesempatan meresmikan Gedung Sentra PAUD bersama Bunda PAUD Kabupaten, Hj. Galuh Nudiyah Djohan Sjamsu. Gedung ini diharapkan memiliki makna besar bagi pembangunan generasi emas anak didik KLU yang wawasan pendidikannya dimulai dari sejak usia dini. “Gedung Sentra PAUD ini agar bisa dioptimalkan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan menuju pendidikan yang lebih berkualitas,” pesannya. (ari)

Tangani Kekeringan

BPBD Lobar Tak Punya Kendaraan Pengangkut Giri Menang (Suara NTB) Lombok Barat (Lobar) menjadi daerah langganan bencana kekeringan tiap tahunnya. Ironisnya justru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak memiliki kendaraan pengangkut berupa mobil tangki untuk mendrop air ke lokasi yang terkena bencana. Setiap kali mendrop air, BPBD selalu bergantung dari dinas lain, bahkan dari provinsi.

Kondisi ini diakui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Lobar, Akhmad Alwan, SP. Diakuinya, pihaknya pernah berkali-kali mengusulkan ke provinsi, namun terendala saat itu belum ada pejabat pelaksana tugas (Plt) bupati, sehingga usulan itu pun tertunda, karena BPBD Provinsi tidak berani memberikan bantuan. Meski demikian, pihaknya akan kembali berkordinasi dengan BPBD provinsi, sebab pihaknya sudah diinformasikan sudah ada kendaraan.

Selain itu, pihaknya juga sering mengusulkan ke pusat terkait kendaraan tangki. Namun, belum terealisasi. Pernah katanya, permohonan yang diajukan direspons pusat, namun yang diberikan dalam bentuk speed boat khusus laut untuk menangani kekeringan di kawasan pesisir.

Diakuinya, tidak adanya kendaraan tangki ini cukup menyulitkan pihaknya dalam kegiatan mendrop air ke daerah kekeringan. Apalagi jika lokasinya di daerah lereng pegunungan. “Setiap kali drop air kami berkoordinasi dengan dinas lain,”ujarnya. Dalam pendropan air, pihaknya melakukan satu kali ke satu lokasi. Dalam satu kali drop bisa saja mencapai 5-10 ribu litter.

Terkait kondisi kekeringan saat ini, menurut datanya baru tiga desa yang melapor perlu ada droping air. Beberapa di antaranya Desa Kedaro, Batu Layar dan Labuan Tereng Lembar. “Kami sudah drop air ke daerah-daerah itu,” ujarnya.

Selain itu, pihak BPBD NTB juga telah turun melakukan pemetaan secara umum di daerah Lobar. Hal ini dilakukan untuk memastikan beberapa daerah yang terkena dan dana yang diperlukan untuk menanggulanginya.

Dari data BPBD kabupaten, ada enam kecamatan yang masuk pemetaan, antara lain, Sekotong, Lembar, Kuripan, Gerung, Batu Layar dan Gunung Sari. Pihaknya sendiri, memberikan data mengacu tahun lalu di mana sebanyak 21 desa dan 71 dusun yang terkena kekeringan. (her)

DPRD Kritisi Kinerja Dinas PPKD Lobar Giri Menang (Suara NTB) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Barat (Lobar) mengkritisi Pemkab Lobar terkait banyaknya potensi pajak daerah dan retribusi yang tidak dikelola maksimal. Pasalnya, data yang disajikan eksekutif dalam hal ini Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (PPKD) tidak sesuai dengan kondisi di bawah.

Anggota Banggar DPRD Lobar, H. Zulkarnain, menyebut, banyak potensi pajak dari hotel, vila dan restoran yang tak terdata, sehingga pajaknya pun tak tertarik. ‘’Banggar menduga, potensi pajak senilai miliaran hingga puluhan miliar menguap begitu saja, karena tak tertagih oleh Dinas PPKD,’’ ungkapnya saat Rapat Banggar dengan eksekutif dalam pembahasan KUAPPAS di ruang sidang DPRD Lobar, Kamis (30/7).

Dalam sidang yang dip-

impin Wakil Ketua DPRD Multazam ini, H. Zulkarnain menyebut dalam laporan eksekutif ada 14 karaoke yang beroperasi di Lobar. Namun fakta yang ditemukan di lapangan justru jumlahnya mencapai 23 unit yang tergolong lama beroperasi di kawasan Senggigi. Menurutnya, data yang disajikan dinas ini tidak valid, sehingga dinilai membohongi tidak saja dewan, namun pimpinan daerah ini.

Selain itu, dirinya

mengkritisi jumlah pajak yang dipungut Dinas PPKD sangat rendah, dibandingkan penghasilan hiburan itu setiap bulannya. Ia menduga pihak Dinas PPKD main mata dengan pengusaha hiburan. Sebab menurutnya, oknum pengusaha terkadang juga bermain dalam menekan pengeluaran pajak. Di mana, mereka membuat buku dua. Buku satu yang dilaporkan ke pemda, namun tak sesuai kondisi, sedangkan satunya lagi pegangan mereka yang sesuai dengan peng-

DPRD Lobar Segera Panggil Baperjakat

(Suara NTB/kir)

BACA TUNTUTAN - JPU membacakan tuntutan dalam kasus dugaan perusakan bangunan hotel Lombok Baru Kuta, disaksikan terdakwa H.L. Putria, pada sidang lanjutan di PN Praya, Kamis (30/7).

Kasus Perusakan Hotel Lombok Baru

Kepala Disbudpar Loteng Dituntut Enam Bulan Penjara Praya (Suara NTB) Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus dugaan perusakan Hotel Lombok Baru Kuta, akhirnya menuntut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lombok Tengah (Loteng), H.L. Putria, dengan tuntutan penjara selama enam bulan. Tuntutan tersebut disampaikan JPU, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Praya, Kamis (30/7).

Dalam amar tuntutan pada persidangan yang dipimpin langsung Ketua PN Praya, I Wayan Wiguna sekaligus Ketua Majelis Hakim, JPU M. Nasar, mengungkapkan, terdakwa dinyatakan melanggar pasal 406 KUHP jo pasal 55 KUHP. Di mana terdakwa dinyatakan secara sengaja ikut terlihat atau menyuruh pihak lain melakukan perusakan terhadap barang atau benda milik orang lain sehingga menyebabkan orang lain tersebut mengalami kerugian. ”Jadi setelah mempertimbangan fakta persidangan dan keterangan para saksi, maka kami menuntut terdakwa dengan tuntutan selama enam bulan penjara,” ujar Nazar.

Adapun pertimbangan yang memberatkan terdakwa, bahwa perbuatanya telah menimbulkan kerugian cukup besar bagi pemilik hotel. Sedangkan yang meringankan, pelaku tidak pernah terlihat kasus hukum dan bersikap sopan selama menjalani proses persidangan.

Sebelumnya, JPU membacakan kembali keterangan para saksi yang telah dimintai keterangan dalam persidan-

gan-persidangan sebelumnya.

Di mana hampir seluruh keterangan saksi, menyudutkan terdakwa. Terutama para yang berada di lokasi kejadian, saat perusakan Hotel Lombok Baru berlangsung, 31 Oktober 2013 silam.

Para saksi, dalam keterangan yang dibacakan JPU menyebutkan, pada saat kejadian terdakwa bersama L. Sungkul yang tidak lain, Kepala Bidang Pengembangan Disbudpar Loteng, memimpin langsung proses penataan bangunan liar di kawasan roi Pantai Kuta. Sekitar 15 menit setelah menertibkan bangunan liar di kawasan roi pantai, terdakwa lantas memerintahkan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, untuk bergerak menuju Hotel Lombok Baru Kuta.

Awalnya, hanya pagar hotel yang diratakan. Namun ternyata ada sekitar enam bangunan hotel yang juga ikut diratakan. “Selama proses perataan bangunan hotel Lombok Baru tersebut, terdakwa selalu mengikuti pergerakan alat berat,” ungkap M. Nasar.

Posisi terdakwa kian terpojok saat JPU membacakan kembali keterangan Bupati Loteng H. M. Suhaili FT, SH, jika Bupati Loteng tidak pernah menginstruksikan untuk meratakan atau merusak bangunan hotel Lombok Baru Kuta.

Pasalnya, masih ada persoalan lahan di atas bangunan hotel, karena memiliki sertifikat.

Sementara bangunan hotel sudah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

yang dikeluarkan Pemkab Loteng tahun 2010 lalu. Kendati kemudian, dari keterangan saksi dari BPN Praya menyebutkan kalau sertifikat tanah tempat bangunan hotel tersebut berdiri, tidak terdaftar di BPN Praya.

Atas tuntutan tersebut, terdakwa menegaskan akan mengajukan pembelaan. “Kami akan ajukan pembelaan,” tegas Putrie yang diamini pula oleh penasehat hukumnya, Burhanudin, S.H. Semula terdakwa meminta waktu dua minggu.

Namun tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dan, hanya memberikan waktu satu minggu bagi pihak terdakwa untuk mengajukan pembelaan.

Pihak terdakwa juga sempat melayangkan protes terkait kehadiran JPU dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Di mana, yang membacakan dan menyampaikan tuntutan bukan JPU dari Kejari Praya yang selama ini mengikuti persidangan.

Namun protes tersebut tak digubris oleh Majelis Hakim. “Inikan kasusnya Kejati NTB. Kita di Kejari Praya hanya membantu.

Jadi bukan masalah, JPU dari Kejari NTB yang hadir,” jawab Kepala Seksi Intel Kejari Praya, Andre Dwi Sugianto.

Di akhir sidang, warga yang juga keluarga terdakwa sempat membuat gaduh dengan berteriak tidak karuan sebagai bentuk protes terhadap tuntutan JPU. Mereka pun sempat menolak pulang.

Namun akhirnya berhasil ditenangkan. Setelah terdakwa turun tangan langsung menenangkan warga. (kir)

Proyek Jalan BIL TerancamTertunda yang belum dibayar sekitar 16 are. ‘’Lahan ini milik warga, namun sejauh ini pemda belum membebaskannya,’’ ujarnya di Kantor Bupati Lobar, Kamis (30/7).

Lokasi lainnya, tanah bekas Kampung Telaga Waru yang terkena imbas pembangunan proyek BIL II seluas sekitar 18 are. Lahan ini belum berani dibayar pemda, lantaran belum jelas alas hak lahan itu.

Alasannya, pemda mengklaim lahan itu menjadi aset, sedangkan sisi lain warga ngotot mempertahankannya. “Jadi warga minta agar lahan itu diganti rugi ,”terangnya.

Selain itu, ujarnya, lokasi lahan yang belum dibebaskan milik warga atas nama Tawahid. Lahan itu nformasinya pernah ditukar dengan tanah aset di sebelah utara terowongan di jalur BIL II (tahap I) sekitar enam are lebih. “Waktu

namun luasnya mencapai puluhan are. Hal ini, katanya, berpengaruh dari sisi NJOP, Menanggapi hal ini, Kepala Dinas PPKD Lobar, H. Mahyudin menampik jika pihaknya tidak melakukan update data. Secara berkala, pihaknya melakukan update data di lapangan. Bagi pihaknya, data adalah dapur utama, jika data kurang valid, maka berpengaruh terhadap PAD. ‘Makanya perlu dilakukan up date data, tapi ada secara kasat mata memang membangun namun belum operasional, sehingga tidak mungkin tarik pajaknya,” kilahnya.

Terkait rekomendasi pansus, pihaknya sudah menindaklanjutinya. Pihaknya juga telah menyerahkan data vila ke banggar. (her)

Polemik Mutasi Plt Bupati

Puluhan Are Lahan Belum Dibebaskan

Giri Menang (Suara NTB) Proyek by pass Bandara Internasional Lombok (BIL) tahap 2 yang sedang dikerjakan terancam tertunda. Hal ini disebabkan warga yang keberatan, karena lahannya beum dibebaskan memaksa menghentikan kontraktor proyek BIL II yang hendak bekerja di jalur melalui desa setempat.

Tindakan warga ini sebagai bentuk protes terhadap Pemda yang belum membebaskan lahan mereka. Sejauh ini, sebanyak tiga titik lahan seluas 34 are yang diduga belum dibebaskan Pemda. Warga pun mendesak agar lahannya diganti rugi.

Kepala Desa Telaga Waru Kecamatan Labuapi Lombok Barat (Lobar), Dahri, menyebut ada sejumlah titik lahan yang belum dibebaskan, seperti di dekat jembatan atau pingggir sungai. Luas lahan

hasilan mereka. “Khawatirnya Dinas PPKD juga punya buku dua,” kritiknya.

Hal senada disampaikan, Hj. Nurhidayah. Pihaknya mengkritisi data potensi pajak yang tidak pernah di-update. Padahal, di kawasan Senggigi banyak sekali hotel, vila baru yang dibangun. Menurutnya, sulit meningkatkan PAD jika datanya tidak valid.

“Bagaimana mau meningkatkan PAD kalau datanya ituitu saja. Tidak pernah di-update,” ujarnya kecewa.

Sementara itu anggota Banggar yang lain, Munawir Haris menyoroti tingginya kebocoran retribusi. Ia mencontohkan dugaan kebocoran retribusi, ketika mengajukan izin hotel luas lahan yang dimasukkan hanya belasan are,

itu setelah penukaran dibangun tembok, tapi lahan itu terkena sedikit,” imbuhnya.

Ia mengaku, adanya persoalan lahan ini setelah warga pemilik lahan melakukan protes. Warga pun melapor ke desa, terkait lahannya yang belum dibebaskan. ‘’Total lahan yang bermasalah jelasnya sebanyak 34 are,’’ ujarnya, seraya mengharapkan pemda segera membayar lahan yang belum dibebaskan.

Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Aset Lobar, Mahnan, SSTP, mengakui pemda siap telah membayar lahan warga. Namun, jelasnya, pemda tidak bisa sembarangan membayar tanpa alas hak yang jelas. “Yang jelas pemda siap dan telah membayar lahannya, yang bermasalah kami bayar ke pengadilan nanti warga mengambil di pengadilan hasil pembayaran lahan-

(Suara NTB/her)

PERIKSA LAHAN - Warga saat memeriksa lahan yang dimiliki di jalur by pass BIL II. Mereka mengaku banyak di antara mereka yang belum menerima pembayaran untuk pembebasan lahan. nya,” ujarnya.

Ia mengakui, beberapa lokasi lahan masih belum tuntas bukan berarti karena terken-

dala dari dana. Pemda sendiri telah menyiapkan dan mengganggarkan dana untuk pembebasan lahan tersebut. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) masih mempertanyakan mutasi yang dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi. Pasalnya, mutasi pejabat yang dilakukan diduga melampaui kewenangannya. Sebab dalam surat dari menteri dalam negeri (mendagri) yang diterima unsur pimpinan dewans menyatakan, mutasi tidak boleh dilakukan Plt Bupati Lobar, kecuali ada rekomendasi secara tertulis dari mendagri.

“Kami akan panggil baperjakat terkait mutasi yang dilakukan terhadap eselon III dan IV beberapa waktu lalu.

Karena diduga melanggar ketentuan,” tegas Ketua Komisi I DPRD Lobar H. Zulkarnain, Kamis (30/7).

Menurutnya, dalam surat mendagri itu, dirincikan beberapa kewenangan wabup sebagai Plt Bupati Lobar. Mengacu ketentuan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memuat beberapa ketentuan yang mengatur kewenangan wakil kepala daerah. Pada ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf c, ujarnya, menyatakan wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang dari kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

Bagi wakil bupati yang mengemban amanah se-

bagai Plt Bupati, ujarnya, terdapat larangan. Sesuai ketentuan pasal 132 A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 6 tahun 2005 menegaskan Plt Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya, membuat kebijakan pemekaran daerah dan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Mengacu surat dari mendagri tersebut, ujarnya, bisa menjadi acuan bagi pemda melakukan langkah yang telah dilakukan. Ia mempertanyakan, apakah dalam mutasi itu ada rekomendasi dan persetujuan dari mendagri. “Sebab jika mutasi itu dilakukan tanpa rekomendasi dari mendagri, maka mutasi melanggar aturan, karena melampaui kewenangan,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya meminta Plt Bupati Lobar tidak terjebak pada aturan yang keliru dalam mengambil langkah. Sebab bisa saja hal ini menjadi bumerang di kemudian hari. ‘’Karena bisa saja pejabat yang dimutasi mengadu ke Komisi ASN. Selain itu, Plt bupati selaku pimpinan daerah bisa dituntut. Hal inilah yang perlu diklarifikasi.

Khususnya apakah ada persetujuan tertulis dari kemendagri yang diperoleh oleh pemda sendiri,’’ ujarnya. (her)

Lahan Eks Perkampungan

Komisi I Sarankan Pemda Hibahkan Aset ke Masyarakat Giri Menang (Suara NTB) Komisi I DPRD Lombok Barat (Lobar) merekomendasikan kepada Pemda Lobar mencabut sertifikat aset daerah atas lahan eks perkampungan warga di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi. Pemda juga didesak agar menghibahkan aset itu ke warga.

Desakan ini disampaikan berdasarkan hasil pembahasan Komisi I DPRD Lobar setelah melakukan audensi dan turun ke lokasi lahan.

Ketua Komisi I DPRD Lobar, H. Zulkarnain, mengaku, setelah ada audensi dengan masyarakat Telagawaru beberapa waktu lalu sudah ditindaklanjuti Komisi I dengan turun ke lapangan. Hasil audensi dan turun itu selanjutnya dibahas di internal komisi. ‘’Sesuai hasil pembahasan di tingkat komisi, bahwa dihasilkan rekomendasi tersebut,’’ ujarnya.

Namun rekomendasi itu masih tingkat komisi, sehingga untuk menjadikan itu rekomendasi lembaga DPRD secara bulat perlu pembahasan yang mendalam, sehingga memerlukan waktu. Masalah aset, ungkapnya, menjadi prioritas pembahasan di tingkat Pansus Aset Tidak Bergerak yang dibentuk DPRD Lobar.

Saat ini, pansus yang juga diketuainya tersebut tengah menyusun rencana pembahasan lanjutan. Alasannya, waktu pembahasan di tingkat komisi bersama Pansus Aset terbatas disebabkan puasa,, maka diputuskan masa pembahasan persoalan aset itu diperpanjang. “Insya Allah

kita akan berencana merubah jadwal, kami akan minta waktu satu bulan lagi,” ujarnya.

Rekomendasi yang ditelurkan oleh komisi ini akan dibahas lebih lanjut di tingkat pansus, sehingga akhirnya bisa dijadikan rekomendasi lembaga. Dalam pembahasan nanti, Pansus Aset, Komisi I DPRD Lobar akan duduk bersama dengan kalangan eksekutif, apakah aset itu layak menjadi hak milik warga.

Kepala Kantor Aset Daerah :Lobar Mahnan S.STp, menyampaikan, terkait penyelesaian aset di Telagawaru seluas 6 hektar pihaknya telah berupaya sejak awal mencarikan solusi atas persoalan ini. Pihaknya telah turun ke lokasi bersama Dewan dan masyarakat untuk mengecek lokasi. Hanya saja masyarakat ingin segera wujud penyelesaian diterima, sedangkan pemda ingin mempelajari apalagi masalah aset ini telah lama sejak 1983 silam. “Tentunya persoalan ini dituntaskan dengan tidak menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.

Lahan itu, ujarnya terkena imbas pembangunan bypass BIL, sehingga pemda tetap akan memberikan ganti rugi.

Hanya saja kepada siapa diberikan ganti rugi. Di sisi lain lahan itu ada sertifikat atas nama pemda, sedangkan masyarakat baru memiliki sporadik. ‘’Karena itu untuk membahas persoalan ini perlu duduk bersama. terkait adanya rekomendasi dari komisi I pemda masih mengkaji,’’ ujarnya. (her)

SUARA NTB Jumat, 31 Juli 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Program BOS Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Diknas Sumbawa Tetap Memantau Pelaksanaan BOS Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan Nasional (DIknas) Sum-

bawa tetap memantau dan mengawasi pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah. Baik melalui Laporan atau Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) per triwulan yang diserahkan sekolah, maupun turun langsung oleh Tim BOS Kabupaten nantinya. Selain itu, ada pula pemeriksaan reguler oleh Inspektorat.

Sebagaimana disampaikan Kasi Manajemen Mutu Pendidikan Dasar (Dikdas) Diknas Sumbaw a , Badron, K a mis (30/

7) mengatakan, setiap triwulan menjelang pencairan BOS triwulan berikutnya, sekolah mesti menyampaikan SPJ ke Dinas Diknas. Terkait pelaksanaan kegiatan BOS di sekolahnya. Inspektorat juga secara reguler melakukan pemeriksaan turun ke sekolah.

Tim BOS Kabupaten pada triwulan keempat, juga turun melakukan pemantauan secara langsung. “Kalau ada kekurangan administrasi atau lainnya kita minta lengkapi sebelum pencairan berikutnya,” terang Badron, seraya menyebutkan pencairan dana BOS untuk triwulan ketiga sekitar Agustus mendatang.

Dalam Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS 2015, pengawasan program BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan Badron

masyarakat. Pengawasan melekat dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya. Baik ditingkat pusat, provinsi, Kabupaten/Kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan SKPD Kabupaten/Kota kepada sekolah.

Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud serta Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit. Serta sesuai dengan kewenangan wilayah masing-masing. Kemudian pengawasan oleh BPKP dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit. Pemeriksaan oleh BPK sesuai dengan kewenangan.

Terakhir pengawasan masyarakat dalam rangka

transparansi pelaksanaan program BOS oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota Provinsi dan Pusat mengacu kepada kaedah keterbukaan informasi publik. Yakni, semua dokumen BOS dapat diakses publik kecuali yang dirahasiakan. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar dapat dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

Untuk BSM, lanjut Badron, ada surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) tentang usulan Format Usulan Sekolah (FUS) Tahap II. Untuk ditindkalanjuti Diknas Sumbawa. Isinya, FUS Tahap I melalui email akan ditutup tanggal II Agustus 2015. Sedangkan usulan FUS Tahap II, akan dibuka kembali mulai 18 Agustus 2015 melalui aplikasi VIP SMP berba-

sis Dapodik. Untuk itu, dimohon segera mengumpulkan data peserta didik yang berhak sebagai penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP), dari keluarga kurang mampu dari Kepala SMP baik negeri maupun swasta. Untuk segera ditetapkan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

Menindaklanjuti hal ini, Operator PIP di Diknas Sumbawa, Tendri S.E, langsung mengirimkan email kepada SMP untuk segera mengumpulkan data peserta didik yang berhak sebagai penerima program. Namun, sejauh ini masih ada sekitar 30 persen SMP yang belum menyerahkan data usulan dimaksud.

Yakni, SMPN 2 Batulante, SMPN 2 Buer, SMPN 6 Satap Labuan Badas, SMPN 2 Labuan Badas, SMPN 3 Satap Lape, SMPN 3 Satap Lenangguar, SMPN 4 Satap Lenangguar, SMPN 1 Lopok, SMPN 4 Satap Lopok, SMPN 4 Satap

(Suara NTB/arn)

Lunyuk, SMPN 5 Satap Lunyuk, SMPN 4 Satap Moyo Hilir, SMPT Moyo Hilir, SMPN 3 Moyo Hilir, SMPN 2 Moyo Hulu, SMPN 2 Pelampang, SMPN 7 Pelampang, SMP Fajar Insani, SMPN 2 Satap Rhee, SMPN 1 Ropang, SMPN 3 Satap Ropang, SMPN 4 Satap Tarano, SMPN 4 Satap Unter Iwes, SMPN 1 Unter Iwes, SMPN 4 Satap Unter Iwes. Selanjutnya, SMP Al Hikmah Utan, SMPN 2 Maronge, SMPN 1 Lantung, SMPN 3 Satap Maronge.

Pihaknya berharap kepada sekolah secepatnya menyerahkan data dimaksud. Sesuai format yang dikirimkan melalui email sekolah masing-masing.

Mengingat dalam surat Kementerian batas terakhir pengumpulan data 7 Agustus.

“Jadi kalau bisa pada 4-5 Agustus data sudah masuk ke Diknas. Agar ada waktu bagi kami melaklukan entry data sebelum dikirimkan ke pusat,” pinta Tendri. (arn/*) (Suara NTB/bug)

Pembahasan RAPBDP 2015 Digelar Pertengahan Agustus Taliwang (Suara NTB) Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2015 nampaknya akan dilaksanakan di bawah tampuk pimpinan pejabat Pelaksana Tugas (Plt) bupati.

Kondisi ini dibuktikan, hingga saat sekarang kalangan eksekutif belum juga mengajukan draf susunan APBDP 2015 ke DPRD setempat untuk dibahas. Padahal masa jabatan Dr. Zulkifli Muhadli, SH., MM dan wakilnya Drs. H. Mala Rahman tinggal menghitung hari (Suara NTB/dok) yang akan selesai per 13 Fud Syaifuddin Agustus 2015 mendatang.

Wakil ketua DPRD KSB, Fud Syaifuddin, ST, Kamis (30/7) membenarkan kondisi tersebut. Menurut dia, sementara ini DPRD dan pemerintah masih membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) bupati periode 2010-2015 dan baru akan ditetapkan pada 11 Agustus mendatang. “Untuk gelaran pembahasan APBDP sudah pasti Plt. Karena pembahasan LKPJ-AMJ saja kita selesai 11 Agustus baru dua hari berikutnya jabatan bupati diganti Plt.,” katanya.

Diakuinya, pembahasan APBDP tahun ini terhitung telah jika dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena itu Fud berharap, eksekutif segera mengajukan draf APBDP 2015. Paling lambat pertengahan Agustus, draft APBDP sudah diterima DPRD untuk selanjutnya dijadwalkan proses pembahasannya. “Semua tergantung eksekutif. Kalau cepat diajukan draftnya maka DPRD juga bisa secepatnya mengatur jadwal pembahasannya. Tapi harapan kami, pertengahan Agustus itu sudah diajukan,” paparnya.

Permintaan Fud agar draf APBDP 2015 segera diajukan memang tidak berlebihan. Menurutnya, agenda pembasahan keuangan daerah tidak hanya APBDP tahun 2015. Setelah perubahan, pemerintah harus segera memikirkan kembali pembahasan APBD murni 2015. “Dalam 5 bulan ke depan kita akan dihadapkan dengan APBD murni 2016. Makanya kalau cepat diajukan APBDP, maka ada waktu kita bahas APBD murni,” timpalnya.

“Di internal DPRD juga kan banyak agenda kerja selain pembahasan anggaran. Fungsi budgeting hanya salah satunya, kita juga punya tugas legislasi dan pengawasan. Dua fungsi itu ada beberapa agenda yang kita targetkan harus kita selesaikan tahun ini juga,” imbuh politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) ini. (bug)

(Suara NTB/arn)

KERINGKAN JAGUNG - Petani tengah mengeringkan jagung hasil panennya di kecamatan Utan. Mentan RI dijadwalkan akan ke Utan, akhir pekan ini.

Mentan Dijadwalkan Kunjungi Sentra Jagung di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman yang rencananya tiba di Sumbawa, Jumat (31/7) ini, akan mengunjungi sejumlah lokasi di Sumbawa. Di antaranya, lokasi GP PTT Upsus jagung di kecamatan Utan dan GP PTT padi di kecamatan Moyo Hilir dan Moyo Utara. Serta melihat ekspor jagung di pelabuhan Badas, Labuan Badas.

Kabid Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortkultura (Distan TPH) Sumbawa, H. Syahri, sesuai jadwal tentatif, ada tiga agenda Menteri Pertanian ke Sumbawa. Yakni, mengunjungi lokasi GP PTT Jagung di kecamatan Utan, lokasi GPPTT Upsus Padi di Moyo Hilir Moyo Utara. Serta menyaksikan ekspor jagung melalui Pelabuan Badas . “Bersama protokoler Kementerian, kita sudah survey dan lokasi siap dikunjungi,” terangnya.

Terkait pengiriman jagung ke luar negeri melalui pelabuhan Badas, Syahri menyebutkan, sejauh ini, ekspor jagung Sumbawa terutama ke Filipina sudah sekitar 52 ribu ton.

Saat ini pengapalan tengah dilakukan, dan kemungkinan kedepan masih akan bertambah hingga 30 ribu ton jagung.

Ketika daerah lainnya di Indonesia mengimpor jagung, Sumbawa justru mengirimkan jagung ke luar negeri.

Sementara menurut Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa melalui Kasubag Humas, Rudi Yulianto, agenda pertama Menteri di Sabtu pagi adalah mengunjungi areal GPTT Padi di Kecamatan Moyo Utara. Perjalanan akan dilanjutkan ke wilayah Kecamatan Utan juga untuk mengunjungi GPTT Jagung. Tidak hanya itu, Menteri beserta rombongan juga akan menghadiri acara pelepasan ekspor Jagung di pelabuhan Badas dan sekaligus melakukan peresmian. Diharapkan kedatangan menteri pertanian ke Sumbawa membawa dampak positif khusunya kepada para petani di Kabupaten Sumbawa secara umum. Serta adanya peningkatan anggaran pertanian untuk Sumbawa. (arn)

TUNJUKKAN - Kapolres KSB, AKBP Teddy Suhendyawan Syarif, SIK menunjukkan puluhan sepeda motor yang berhasil diamankan jajarannya, Kamis (30/7).

Polres KSB Gagalkan Pengiriman Sepeda Motor dari Tangerang Taliwang (Suara NTB) Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berhasil menggagalkan pengiriman puluhan unit sepeda motor yang diduga bodong di pelabuhan Poto Tano, Rabu malam (29/7) lalu. Puluhan unit sepeda motor berbagai jenis dan merek itu diangkut menggunakan dua truk berbeda. Berdasarkan catatan pengiriman, kedua truk berasal dari Cikupa, Tangerang Selatan dengan tujuan kabupaten Bima. “Jadi posisi truk ini masuk ke pulau Sumbawa,” jelas Kapolres KSB, AKBP Teddy Suhendyawan Syarif, SIK kepada wartawan, Kamis (30/7).

Menurut dia, pengamanan dua truk berisi puluhan unit sepeda motor itu berdasarkan informasi yang diterima dari pihak kepolisian Tangerang. Informasi tersebut menyebutkan, puluhan unit sepeda motor tersebut diduga kuat sebagai hasil tindak kejahatan yang akan dibawa ke pulau Sumbawa, tepatnya kabupaten Bima. “Jadi ini bagian dari kerja intel kami yang mengolah informasi yang kemudian kita eksekusi di lapangan,” katanya.

Berdasarkan informasi

tersebut, Polres KSB pun langsung mengerahkan anggotanya. Anggota Satreskrim dan Intelkam diterjukan ke pelabuhan Poto Tano. Dan sekitar pukul 23.30 wita, info tersebut terkonfirmasi dengan didapatinya dua unit truk yang digunakan untuk mengangkut puluhan motor itu turun dari kapal penyeberangan.

Saat penangkapan, petugas mengaku nyaris kecolongan.

Pasalnya kedua truk mengkamuflase barang bawaan utamanya itu dengan meng-

gunakan tumpukan kasur busa, dan meuble. Tetapi petugas berhasil menemukan puluhan unit motor berdasarkan informasi yang diterima.

Saat pembongkaran di Mapolres KSB, petugas menemukan jumlah unit sepeda motor yang dimuat kedua truk sebanyak 52 unit berbagai jenis dan merek. Selain barang bukti sepeda motor, polisi juga mengamankan empat orang sopir dan kondektur kedua truk, berikut dua unit truk dengan nomor polisi EA 8253 W yang dikendarai

Proyek Pemasangan Pipa

Polres Sumbawa Periksa Penerima Barang Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyidik di Polres Sumbawa memeriksa tim penerima barang hasil pekerjaan proyek pemasangan pipa air minum di desa Baru Tahan sampai desa Kukin. Menurut informasi, proyek tersebut diduga pengerjaannya tidak sesuai dengan spesifikasi.

Pemeriksaan terhadap tiga staf pada Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Sumbawa, Kamis (30/7) itu, menyusul adanya laporan dari masyarakat. Informasi yang dihimpun Suara NTB, proyek tersebut pengerjaannya pada tahun 2014, yang dananya bersumber dari APBD kabupaten melalui Dinas PU. Nilai kontraknya berkisar Rp 399 juta, dengan pengerjaan pipa sepanjang 5.762 meter.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, Iptu Tri Prasetyo kepada wartawan menyatakan, tiga orang yang diklarifikasi tersebut merupakan penerima hasil pekerjaan pada proyek dimaksud. Adapun klarifikasi masih bersifat pengumpulan bahan ket-

(Suara NTB/ind)

DIPERIKSA - Ketiga saksi yang merupakan penerima hasil pekerjaan, saat diperiksa penyidik di Polres Sumbawa, Kamis (30/7) erangan (pulbaket) dan pengumpulan data (puldata), untuk mengecek proses pengerjaan dari awal hingga akhir. “Kita masih klarifikasi tentang proyeknya, kita cek dari awal sampai akhir pengerjaan,” imbuhnya.

Menurut Tri, sejauh ini pihaknya sudah melakukan klarifikasi terhadap tujuh orang yang terlibat dalam pengerjaan proyek itu, di antaranya dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor dan

penerima hasil pekerjaan. Itu termasuk tiga orang saksi yang diklarifikasi hari ini (kemarin red). Rencananya pihaknya akan melakukan panggilan klarifikasi terhadap Konsultan pengawas dari proyek tersebut. “Intinya ada informasi, dugaan pengerjaan proyek tidak sesuai spesifikasi. Kalau nanti memang ada pidananya, kita pidanakan, kalau memang tidak ada atau bersifat administratif, kita sesuaikan,” tukasnya. (ind)

mengangkut 22 unit sepeda motor dan truk dengan nomor polisi B 9297 GYV yang mengangkut 30 unit sepeda motor.

Kepada petugas, sopir dan kondektur truk dalam keterangannya mengaku hanya disewa untuk mengantarkan puluhan motor tersebut ke kabupaten Bima. Sementara siapa pemilik dari motor-motor tersebut tidak mereka ketahui. Terlebih kedua truk tersebut tidak memiliki surat jalan atau surat angkut dan dari 52 unit sepeda motor itu hanya delapan unit yang memiliki surat-surat (STNK dan BPKB).

“Untuk delapan unit yang punya surat-surat itu pun masih kita diselidiki sah atau tidaknya. Sebagian besar sepeda motor tersebut berpelat Jakarta (B) dan Bogor (F), ada juga beberapa berpelat nomor (A) dan (G),” papar Kapolres.

Dari fakta-fakta tersebut, Kapolres mengatakan, semakin memperkuat dugaan jika puluhan unit sepeda motor tersebut adalah hasil tindak kejahatan yang kemungkinan jaringan komplotan pencurian sepeda motor antarpulau dan provinsi. “Dugaan kita sementara seperti itu berdasarkan fakta-fakta yang kita dapati di lapangan,” cetusnya.

Untuk pengembangan, saat ini Polres KSB akan segera berkoordinasi dengan Polda NTB dan kepolisian daerah lainnya sesuai dengan nomor polisi puluhan kendadraan yang berhasil diamankan tersebut. “Kita akan dalami untuk memastikan apakah kendaraan-kendaraan itu hasil kejahatan atau tidak. Jadi sementara kita amankan semua motor itu berikut truknya untuk kebutuhan penyelidikan,” pungkas Kapolres. (bug)

Pol PP Cabut Alat Peraga Pilkada Sumbawa Besar (Suara NTB) Satpol PP Sumbawa sudah mulai mencabut alat peraga pemilihan kepala daerah (Pilkada) berupa baliho serta spanduk bakal calon Bupati dan wakil Bupati, yang sebelumnya dipasang di berbagai tempat oleh para tim sukses. Sesuai aturan, alat peraga tersebut akan ditanggung pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kasat Pol PP, Edy R. Sanjaya kepada Suara NTB, Kamis (30/7) menyebutkan, sebelumnya sudah diingatkan terlebih dahulu oleh KPU, bahwa atributatribut pasangan calon akan disediakan nantinya.

Apalagi setelah penetapan pasangan calon, tidak lagi diizinkan untuk membuat atau memasang baliho sendiri-sendiri. “Sudah hari kedua kita melakukan pencabutan. Nanti kita evaluasi, kita lihat di mana nanti yang diinformasikan

(Suara NTB/ind)

Edy R. Sanjaya

ada dipasang,” imbuhnya.

Menurut Edy, saat ini sedang digodok surat keputusan Bupati terkait lokasi atau titik-titik untuk pemasangan baliho bakan calon. Itupun tidak hanya di dalam kota saja, tetapi di juga di daerah kecamatan dan desa kabupaten Sumbawa. (ind)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 31 Juli 2015

Halaman 8

(Suara NTB/ars)

SIMULASI - Rangkaian simulasi penangkapan teroris melibatkan pasukan TNI dan Polri di Lapangan Yonif 742/SWY, Kamis kemarin.

Mataram (Suara NTB) Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) menunjuk Kota Mataram sebagai tempat kegiatan simulasi penanggulangan teroris.

Melibatkan pasukan TNI dan Polri, simulasi pelumpuhan gembong teroris dilaksanakan di Lapangan Yonif 742/SWY, Kamis (30/7).

Simulasi disaksikan Irjen Pol Arief Darmawan dari BNPT, hadir Kapolda NTB Brigjen Pol. Umar Septono, SH, MH, Danrem 162/WB Kolonel CZI. Lalu Rudy Irham Srigede dan Sekda NTB,

H.Muhammad Nur. Simulasi menggunakan sejumlah alat peraga berupa duplikasi kantor – kantor strategis seperti Mapolres, Mapolsek, Koramil, yang letaknya hampir berdekatan dengan dua markas teroris. Diawali dengan aksi penyanderaan warga dan seorang kepala desa. Menggunakan tiga sepeda motor, para pelaku menyandera warga. Upaya awal penangkapan, dengan turunnya tim Sabhara Polres, namun tidak bisa ditanggulangi.

Mendapat laporan aksi itu, pasukan khusus Brimob Polda turun dengan senjata

lengkap turun ke lokasi dengan dua kendaraan lapis baja.

Mereka perlahan mengendap ke dekat markas para pelaku, kemudian diawali dengan aksi meledakkan pintu, penggerebekan pun dilakukan. Beberapa pelaku tewas ditembak karena melawan, pelaku lainnya ada yang ditangkap.

Aksi teroris tidak sampai di sana. Para pelaku yang membawa senjata laras panjang semakin membabi buta. Ketika proses penyanderaan, tiba tiba sepeda motor yang mereka gunakan mati. Tidak hilang akal, para pelaku menyandera

sebuah bus yang sedang mengangkut penumpang, dipakai membawa sandera. “Kita lihat, aksi para teroris semakin brutal,” kata pemandu simulasi lewat pengeras suara.

Saat itulah, turun pasukan Raid dari Yonif 742/SWY dengan empat sepeda motor trail, satu kendaraan serbu, mengejar dan menghentikan bus yang disandera. Drama penyergapan berlangsung tegang, moncong senjata api diarahkan ke dalam bus diikuti suara tembakan menyalak.

Para teroris pun dilumpuhkan, namun dalam situasi itu, satu

orang warga yang disandera teroris dengan dipasangkan rompi bahan peledak. Personel menjauhkan warga itu dan memintanya tenang, sampai kemudian tim Gegana Brimob Polda NTB turun ke lokasi.

Mengeluarkan rompi dari tubuh sandera dan diledakkan.

Danrem 162/WB Kolonel CZI. Lalu Rudy Irham Srigede mengapresiasi pelibatan TNI dalam aksi penanggulangan teroris oleh BNPT. Karena fungsi Polri dalam Operasi Militer Perang (OMP), TNI ditugaskan memback up Polri.

“Dalam hal ini, kita punya pa-

sukan Raider dari Yonif 742 sebagai pasukan khusus,” kata Danrem.

Pihaknya merasa ikut bertanggungjawab dalam penanganan teroris dan mengamankan NTB. Daerah ini menurutnya harus steril dari terorisme dan gerakan radikal lainnya. Namun demikian, dia mengakui, gerakan radikal masih ada, meski pun tidak bisa di justifikasi sebagai teroris, tapi tetap harus diwaspadai. “Masih ada gerakan garis keras di sini. Tapi gerakan ini belum tentu teroris. hanya saja, gerakan teroris itu

selalu awalnya dari gerakan garis keras,” tegasnya.

Sementara Kapolda NTB Brigjen Pol. Umar Septono mengaku, tepat jika NTB ditunjuk sebagai lokasi simulasi. Karena daerah ini tidak hanya sebagai tempat perekrutan tapi juga tempat beraksi. “Agar ini menjadi masalah bersama dan tanggungjawab bersama untuk menindak dan mencegah,” terang Kapolda.

Dua petinggi TNI dan Polri ini berharap dengan simulasi tersebut, akan semakin memperkuat solidaritas dua institusi keamanan nasional ini. (ars)

Polres Lobar Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Warga Segenter Tanjung (Suara NTB) Terbunuhnya Ritanom, Warga Dusun Segenter, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, dengan cara yang dibakar saat hari Raya Idul Fitri lalu terus mendapat atensi jajaran Polres Lombok Barat. Kamis (30/7), Satreskrim Polres Lombok Barat, menggelar rekonstruksi di lokasi kejadian, dengan melibatkan tersangka dan 6 orang saksi.

(Suara NTB/kir)

SEMAYAMKAN - Korban tersengat listrik di Desa Aik Darek Batukliang disemayamkan di rumahnya, Kamis (30/7) kemarin.

Buruh Bangunan Tewas Tersengat Listrik Praya (Suara NTB) Nasib naas dialami Hasbi, warga Dusun Panor Dao Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah (Loteng). Pria 35 tahun tersebut, Kamis (30/7) kemarin, tewas tersengat listrik saat bekerja memasang besi beton di salah satu bangunan ruko.

Informasi yang diperoleh di Polres Loteng menyebutkan, saat kejadian korban yang berprofesi sebagai buruh bangunan itu tengah memasang besi beton, bersama rekan bernama Nanang (28). Kala itu, korban berada di lantai dua bangunan ruko. Sementara Nanang berada di bawah untuk mengambil dan memberikan besi beton kepada korban.

Ketika memberikan salah satu besi kepada korban, sekitar pukul 10.00 wita, tiba-tiba besi tersebut menyentuh kabel listrik yang berada tidak jauh dari bangunan. Sontak, keduanya pun tersengat listrik tegangan tinggi. Korban yang berdiri di atas pun langsung jatuh. Sementara Nanang, sempat tergeletak tak sadarkan diri karena pengaruh listrik.

Beberapa rekan kerja korban yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian langsung berusaha menolong korban. Sayangnya, korban seketika itu juga tewas. Kejadian itu pun sempat mengundang perhatian warga setempat.

“Jadi saat tersengat listrik, korban langsung jatuh,” sebut Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK.M.H. , membenarkan kejadian tersebut. Adapun Nanang bernasib lebih mujur. Setelah nyawanya berhasil diselamatkan. Kendati juga mengalami luka bakar di bagian paha dan kedua telapak kakinya.

Kasus tersebut kini sudah ditangani pihak kepolisian. Dari lokasi kejadian, polisi sudah mengamankan besi beton dengan panjang 4 meter. Lokasi kejadian sementara waktu ditutup dulu.

Untuk memudahkan proses penyelidikan. (kir)

Kasatreskrim Polres Lobar, AKP Sidik Priamursita, usai rekonstruksi mengungkapkan, tersangka atas kasus tersebut atas nama S alias Acing (38 tahun). Ia menyebut, ada 6 orang saksi yang dihadirkan untuk mengetahui kronologis persis peristiwa itu. Untuk memastikan rekonstruksi berjalan lancar, rekonstruksi pun dikawal puluhan aparat kepolisian.

“Ada 6 orang saksi yang kita libatkan dalam rekonstruksi ini.

Dalam rekonstruksi ini, ada 43 adegan di dua lokasi berbeda, salah satunya di kebun Ubi Kayu

memastikan, berdasarkan seluruh adegan, diketahui kornologis tersangka menghabisi nyawa pelaku. Bahwa, pelaku bersama korban, Kamis malam malam lebaran, red), hadir bersama di sebuah acara akikah, di kediaman Nursilah (saksi).

Di lokasi ini, beberapa saksi melihat keduanya berkomunikasi secara biasa. Pada komunikasi yang mengarah pada pelaku meminta jatah untuk menggarap tanah adat dusun, keduanya pun adu mulut.

“Tersangka merasa emosi dan sempat meminjam

bopong korban ke Kali mati. Kemudian tubuh korban ditutup dengan semak belukar, kayukayu kering, slanjutnya korban pun dibakar oleh pelaku dengan korek api yang dikantonginya.

Usai seluruh tubuh korban terbakar menjadi abu dan tulang belulang, tersangka pun pulang dan mencuci baju yang terkena cipratan darah korban. Hingga masyarakat Dusun Segenter mengetahui kejadian itu setelah pihak keluarga menemukan jasad korban menjadi abu dan tinggal tengkorak.

Terkait perbuatan pelaku, Kasatreskrim Polres Lobar belum dapat memastikan pasal-pasal yang akan dikenakan untuk menjerat pelaku.

Namun demikian, kasus ini akan terus berlanjut. (ari)

Polres Loteng Dalami Dugaan Pemerasan Honorer K2 Praya (Suara NTB) Penyelidikan terhadap kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lombok Tengah (Loteng) terhadap para honorer katagori dua (K2), oleh Polres Loteng hingga kini masih terus berjalan. Pihak Polres Loteng mengaku masih terus mendalami kasus tersebut.

Dan, beberapa pihak direncanakan akan segera dipanggil dalam waktu dekat ini.

Penegasan tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Tauhid, seizin Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK., MH., Kamis (30/ 7) kemarin. Ia menjelaskan, pihaknya hingga kini terus memantau perkembangan kasus tersebut. Sembari itu, keterangan dan informasi penduku-

Tekan Aksi Kejahatan

Polres Lobar Dapat Jatah 14 Randis Giri Menang – Untuk memaksimalkan antisipasi dan penanganan aksi kejahatan di wilayah hukum Polres Lombok Barat, jajaran Polres Lobar dilengkapi dengan kendaraan dinas. Kendaraan yang diberikan oleh polda tersebut diprioritaskan untuk menekan angka kriminalitas.

Mapolres Lobar resmi menerima mobil dinas patroli dari Polda NTB, Rabu (29/7) lalu. “Polres Lombok Barat memperoleh sebanyak 14 unit. Dengan adanya bantuan itu, Polisi sektor se-Lombok Barat diharapkan bisa menekan angka kriminal di wilayahwilayah perbatasan,” terang Kasubag Humas Polres Lobar, Iptu Nyoman Widja kemarin.

Dijelaskan dari 14 unit mobil dinas patroli yang diterima Polres Lombok Barat terdiri dari sebanyak 5 unit Ranger 3000 CC. Kendaaan ini diberikan untuk Polsek yang memiliki wilayah yang medannya berat.

Kendaraan jenis sedan elentra 1600 CC sebanyak 8 unit, dan Grand Vitara 2400 CC khusus untuk Kapolres.

dekat rumah saksi Nursilah di mana korban bersama tersangka pada malam harinya menghadiri acara (akikah),” ungkap Sidik.

Kasat mengatakan, di lokasi pertama ini tersangka memperagakan cara menghabisi nyawa korban. Sedangkan di lokasi kedua, yaitu di dasar Kali mati, Dusun Dasan Gelumpang, Desa Sukadana, sejumlah adegan kembali diperagakan tersangka. Di lokasi kedua inilah, pelaku membakar mayat korban yang sudah tidak bernyawa.

Kasatreskrim Polres Lobar

parang kepada Nursilah tapi tidak diberikan. Bahkan tersangka sempat ditenangkan oleh Nursilah,” kata Sidik Beberapa saat berselang, pelaku bersama sejumlah saksi pulang dari tempat acara.

Tak disangka, tersangka justru menunggu korban di kebun ubi kayu, berjarak 30 meter dari kediaman Nursilah.

Sesaat kemudian, korban berjalan pulang melintasi jalan yang sama. Tersangka akhirnya mencoba sembunyi di semaksemak. Seketika korban melintasi semak-semak, tersangka yang lebih dulu menggenggam bantu menghantam kepala belakang tersangka hingga tersangka seketika tersungkur.

Melihat korbannya tidak berdaya, pelaku kemudian mem-

Masing-masing mobil tersebut jelasnya telah ditulis nama-nama yang memakainya.

Misalnya Polsek Sekotong dan lainnya. Selanjutnya mobil dinas patroli itu akan diserahkan Kapolres ke masing-masing Polsek.

Semua kendaraan dinas ini jelasnya selain didrop ke Lobar juga dibagikan untuk wilayah Kabupaten Lombok Utara. Sedangkan PolsekPolsek yang masuk Polresta Mataram tidak diberikan karena telah didrop dari Polres di wilayah Mataram. “Untuk penyerahan masih tunggu kebijakan dari Polres yang saat ini masih bertemu dengan Mabes Polri,” ujarnya.

Diketahui mobil dinas patroli di Polres Lombok Barat terbilang banyak yang mengalami kerusakan dan lebih jauh kualitasnya dibandingkan sekarang. Sedangkan, mobil dinas patroli yang lama akan tetap dipergunakan. Oleh karena itu, dengan adanya bantuan mobil dinas patroli dari Mabes Polri diharapkan kepada aparat polisi bisa menekan angka kriminal di wilayah hukum Polres Lombok Barat. “Diharapkan bisa seperti itu,” tukas Wija. (her)

ng juga terus dikumpulkan.

“Kasusnya terus kita dalami,” ujarnya. Kendati Pemkab Loteng saat ini telah mengambil sikap terhadap persoalan tersebut. Karena, pihak kepolisian dengan pemerintah daerah ranah penindakannya berbeda.

Pemerintah daerah dari sisi administrasinya. Sementara pihak kepolisian dari sisi hukum.

Disinggung rencana pemanggilan pihak-pihak terkait dalam kasus tersebut, Tauhid mengaku belum akan dilakukan. Tetapi rencana sudah ada. Hanya kapan pemanggilan akan dilakukan belum bisa dipastikan. “Pemanggilan bulan kita dilakukan. Tapi jelas akan ada pemanggilan, jika sudah waktunya dilakukan,” timpalnya.

Apakah sudah ada koordinasi dengan pihak Ombudsman RI perwakilan NTB, Tauhid, mengaku belum. Namun hal itu juga sudah masuk dari rencana pihak kepolisian. Dalam mendukung penyelidikan kasus tersebut. “Prinsipnya, kita akan berkoordinasi dengan semua pihak terkait. Untuk bisa mengungkap kasus ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos., MSi menegaskan kalau pihaknya sudah mengantongi indentitas oknum pejabat BKD Loteng yang diduga memeras honorer K2 lingkup Pemkab Loteng tersebut, berinisial Jo. Sanksi kepada oknum pejabat bersangkutan juga sudah disiapkan.

Namun demikian, sanksi seperti apa yang akan diberikan diserahkan kewenangannya ke Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Pemkab Loteng.

Tentunya sesuai dengan PP No. 53 tahun 2010, tentang PNS. “Sanksi seperti apa, itu tergantung Bapperjakat. Dan, sudah ada aturan yang menjadi dasarnya,” timpalnya. (kir)

(Suara NTB/rus)

RAZIA - Satlantas Polres Lotim melakukan razia terhadap mobil bak terbuka yang digunakan mengangkut penumpang. Para penumpang ini pun langsung di pindah ke bus Polres untuk selanjutnya diangkut sampai tujuan.

Kasatlantas: Mobil Bak Terbuka Bukan untuk Angkut Manusia Selong (Suara NTB) Minimnya sarana transportasi yang memadai membuat tidak sedikit masyarakat menggunakan kendaraan yang bukan pada peruntukannya.

Seperti aktivitas kendaraan bak terbuka alias pick up yang ditemukan banyak digunakan mengangkut penumpang.

Kasatlantas Polres Lotim, AKP Supyan menegaskan kendaraan bak terbuka itu bukan untuk penumpang. Melainkan hanya untuk mengangkut barang karena bisa memicu kecelakaan.

Hal ini mengacu pada UU Nomor 22 tahun tahun 2009 tentang angkutan lalu lintas dan jalan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 303 UU

tersebut menyiratkan larangan keras dan tidak diperbolehkan digunakan untuk mengangkut manusia. Kendaraan besar yang diperbolehkan mengangkut manusia hanyalah yang memiliki bak tertutup.

Ia tidak menampik Kasatlantas Polres Lotim ini, banyaknya warga yang belum faham aturan tersebut. Karenanya dilakukan sosialisasi sebelum dilakukan penegakan hukum dengan merazia para sopir.

Langkah persuasif yang dilakukan Satlantas Polres Lotim sejauh ini telah melakukan razia penggunaan mobil bak terbuka untuk mengangkut penumpang. Aksi razia yang dilakukan cukup menyentuh kare-

na tidak langsung dengan memberikan solusi bagi penumpang.

Saat melakukan razia, Satlantas Polres Lotim ini membawa serta bus yang digunakan untuk mengangkut semua penumpang sampai ke tujuannya.

Tidak saja bus milik Polres Lotim, Satlantas Polres Lotim ini juga bekerjasama dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Lotim. Polisi juga tidak ingin penumpang telantar.

Langkah Satlantas Polres Lotim ini mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Kepala Bagian Perencanaan Polres Lotim, Kompol Tarman, SH memberikan apresiasi kepada Satlantas yang membuat gebrakan luar biasa. (rus)

SUARA NTB Jumat, 31 Juli 2015

Festival Sangeang Minim Perhatian Bima (Suara NTB) Meski dengan segala keterbatasan dana dan fasilitas karena belum mendapat perhatian serius dari Pemerintah daerah (Pemda), Festival Gunung Sangeang Api (FGS) 2015 tetap dilaksanakan. Kegiatan ini pun diawali dengan City Tour pada Sabtu (1/8).

Ketua Panitia Festival Gunung Sangeang Api 2015, Ayang Saifullah, Kamis (30/7) mengemukakan FGS sudah dua kali dilaksanakan. Namun belum mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Tahun ini, katanya, FGS mengambil tema “Menjaga Semangat Bahari Dan Kearifan Lokal”. Terselenggaranya FGS tahun ini berkat koalisi antar komunitas seperti Kosambo, Makembo (Majelis Kesenian Mbojo), Komunitas Blogger,Traveller dan Penulis dari Jakarta, Mataram dan beberapa daerah lainnya, serta dukungan elemen masyarakat di Wera dan Ambalawi, khususnya di desa Sangeang. “Sesuai dengan hasil rapat FGS akan dimulai pada tanggal 1 Agustus hingga 9 Agustus 2015,” tuturnya.

Khusus untuk lomba perahu layar tradisional akan berlangsung hingga tanggal 15 Agustus 2015. FGS adalah salah satu wahana promosi wisata budaya, alam dan bahari Bima agar dikenal luas dan menjadi salah satu destinasi wisata. Sangat miris jika kekayaan potensi Bima mulai dari Tambora hingga Sape, Parado hingga Wera tidak dimanfaatkan, ditata dan dikelola untuk menunjang PAD daerah. Bima dikategorikan daerah tertinggal karena salah satu indikatornya adalah minimnya kreativitas menata,mengelola dan menggulirkan event promosi daerah.

Ketua Makembo, Alan Malingi mengatakan, kegiatan FGS akan diawali dengan city tour pada 1 Agustus. Diawali dengan mengunjungi museum Samparaja, pelabuhan Bima menuju Melayu Kolo, keliling kota tua Raba dan sunset di Dana Taraha.

Untuk penginapan para tamu, Makembo menyiapkan satu rumah dan membentuk dapur umum. Demikian juga untuk panggung sastra dan seni budaya pesisir dan kepulauan akan dibangun tenda kemah di pinggir pantai Desa Sangiang serta penyiapan rumah-rumah warga untuk penginapan para tamu. (use)

Jaksa Pelajari BAP Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Pemkot Kota Bima (Suara NTB) Kejari Raba Bima mempelajari berkas berita acara pemeriksaan (BAP) perkara mantan Asisten I Kota Bima, H, Syahrullah, SH, MH, tersangka korupsi pengadaan tanah Pemkot. Berkas tersebut dipelajari, menyusul petunjuk yang diberikan sebelumnya telah dilengkapi oleh penyidik Sat Reskrim Polres Bima Kota.

Kajari Raba Bima melalui Kasi Intel, L.M. Rasyidi, SH yang dikonfirmasi, Kamis (30/7), membenarkan telah menerima berkas tersangka untuk kedua kalinya dari penyidik Sat Reskrim. Berkas tersebut diterima pihaknya pada Selasa (28/7). Selanjutnya setelah diterima, berkas dimaksud akan dipelajari oleh Tim Jaksa P-16 yang ditunjuk. “Kita sudah membentuk Tim Jaksa P-16 untuk mempelajari berkasnya,” ujar Rasyidi.

Untuk mempelajari berkas dimaksud, pihaknya memiliki waktu selama 14 hari. Jika belum petunjuk belum terpenuhi atau masih ada yang kurang, pihaknya akan kembalikan lagi ke penyidik. Namun jika Jaksa P-16 menyatakan berkas perkara sudah lengkap, pihaknya akan melakukan serah terima tahap II. “Intinya saat ini kita sedang pelajari berkas perkara untuk selama 14 hari,” terangnya.

Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Yerry T Putra menyebutkan, pihaknya telah melengkapi petunjuk yang diminta. Saat ini pun pihaknya tengah menunggu jawaban dari Kejaksaan. Dibeberkannya, terkait proyek pengadaan lahan pengganti lahan SPMA milik Provinsi NTB ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima mengalami kerugian.

Anggaran pengadaan tanah tersebut masuk dalam anggaran untuk kepentingan umum sebesar Rp 900 juta. Khusus untuk pengadaan tanah dari adik mantan Asisten I, Syahrullah, SH, MH sebesar Rp 685 juta untuk 22,7 are. Berdasarkan hasil audit BPKP Mataram, ditemukan adanya kerugian dalam pengadaan dimaksud yakni sebesar Rp 685 juta. (use)

Walikota Ajak Masyarakat Jaga Kerukunan Umat Beragama Kota Bima (Suara NTB) Walikota Bima, H.M. Qurais H. Abidin mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan antarumat beragama.

Hal ini disampaikan Walikota dalam acara silaturahmi tokoh lintas agama yang digelar di aula Kantor Pemkot.

“Mari kita jaga kerukunan antarumat beragama,” pesan Qurais, Rabu (29/7). Silaturahmi ini digelar untuk menindaklanjuti arahan Presiden untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama di seluruh daerah di Indonesia menyusul insiden di Tolikara, Papua. Insiden Tolikara yang terjadi pada hari raya Idul Fitri 1436 Hijriah, telah membangkitkan kesadaran seluruh elemen masyarakat Indonesia tentang pentingnya menjaga kerukunan, khususnya kerukunan antarumat beragama. Pada level nasional, Presiden segera mengajak seluruh tokoh agama untuk melakukan konsolidasi. “Pada level daerah, semua kepala daerah mengadakan dialog dengan tokoh lintas agama di daerahnya, seperti yang kita laksanakan hari ini,” kata Walikota kepada perwakilan umat Muslim, Kristiani, Katolik, dan Hindu yang hadir.

Qurais pun mengajak seluruh umat beragama di Kota Bima untuk belajar dari masyarakat Bali dan Manado tentang penerapan toleransi antarumat beragama. Meredam konflik komunal seperti yang terjadi di Tolikara tidak sekadar menebar himbauan, arahan, dan bantuan rehabilitasi saja. Perlu pendekatan yang komprehensif, baik penegakan hukum dan keamanan maupun pendekatan sosial dengan melihat realitas objektif yang menjadi akar konflik. Prosesnya pun harus dilakukan secara berkelanjutan.

Hampir di semua komunitas memiliki kearifan lokal (local wisdom). Dalam sebuah komunitas, kearifan lokal biasanya menjadi rujukan dalam menjalani kehidupan. Konflik sebagai realitas sosial harus dikelola dengan basis pengetahuan atau kearifan lokal ini. Di sinilah pentingnya penguatan institusi lokal dalam suatu masyarakat yang rawan konflik. Institusi lokal yang dimaksud adalah FKUB. “Peran bapak-ibu sebagai ulama dan tokoh agama sangat menentukan sekali, utamanya memberi nasihat dan wejangan kepada yang di bawah agar grassroot (akar rumput/umat) bisa berkepala dingin,” terangnya.

Acara silaturahim ini diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bima, H. M. Saleh Ismail. Dilanjutkan dengan penyampaian laporan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bima, Eka Kurniawan. Menyusul insiden Tolikara, FKUB Kota Bima telah menandatangani kesepakatan bersama untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Bima. “Kami selalu mengadakan acara silaturahim secara rutin, termasuk pada bulan Ramadhan kemarin, yang dilaksanakan di aula kantor Walikota Bima, yang dihadiri oleh Wakil Walikota,” tutur Eka. Perwakilan umat Kristiani dan Katolik pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat dan Pemerintah Kota Bima. Menurutnya mereka memang minoritas namun tidak merasa mendapat diskiminasi. Namun tidak merasa sebagai orang asing. “Karena penerimaan yang baik dari masyarakat dan Pemkot Bima,” ujar perwakilan gereja Katolik Kota Bima. (use) H.M. Qurais H. Abidin (Suara NTB/dok)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Pilkada di Dompu Ganggu Kinerja Dewan

Dompu (Suara NTB) Keriuhan Pilkada di Dompu dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja Dewan. Kerja Dewan terancam terhambat akibat kesibukan anggota dalam memenangkan pasangan calon yang diusung partainya.

Namun pimpinan Dewan memastikan beberapa agenda termasuk pembahasan rancangan APBD Perubahan 2015 dan RAPBD 2016 akan dibahas sesuai jadwal.

Wakil Ketua DPRD Dompu, M. Amin, S.Pd kepada Suara NTB, Kamis (30/7), mengakui agenda Pilkada serentak berdampak pada kinerja Dewan.

Pimpinan partai politik termasuk anggota Dewan tersita pemikirannya pada pencalonan dan pemenangan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang diusung partainya. “Hari ini kita rencananya rapat Banmus (penentuan jadwal rapat Dewan), tapi karena bulum ada anggota yang hadir, kemungkinan kita tunda (rapat Banmus),” ungkapnya.

Kendati demikian, Amin

memastikan, beberapa agenda Dewan seperti pembahasan rancangan Perda pertanggungjawaban APBD 2014 akan segera diparipurna. Sehingga pemerintah daerah bisa mengajukan rencana kebijakan umum anggaran (KUA) PPAS rancangan APBD Perubahan 2015. “Raperda pertanggungjawaban APBD 2014 akan segera kita paripurnakan,” katanya.

Selain penetapan Raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2014, Dewan juga dituntut menyampaikan kesimpulan atas dua dari tiga panitia khusus (Pansus) yang dibentuk yaitu pansus investasi (diketuai H. Didi Wahyudin, SE dan Ikhwanuddin AK selaku wakil Ketua), dan pansus kehutanan (diketahui Syafruddin, SH dan M. Ikhsan

selaku wakil Ketua). Sementara pansus aset sudah menyampaikan hasil kerjanya pada paripurna Dewan.

Di sisi lain, pimpinan dan anggota Dewan akan disibukkan dengan pemenangan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang diusung partainya lima bulan kedepan. Karena anggota Dewan ada yang didaulat menjadi ketua tim sukses dan tim pemenangan di daerah basisnya.

Seperti Yuliadin, S.Sos (Ketua DPRD Dompu) menjadi ketua tim sukses untuk pasangan Syafruddin Yasin, S.Ap – Rafiuddin H. Anas, SE (SYAFIR).

Pasangan H. Mulyadin, SH, MH – Kurniawan Ahmadi (Mulya) diusung PKS (3 kursi), PDIP (3 kursi), dan Partai Demokrat (2 kursi). Pasangan Drs H Bambang M Yasin –

’’

Kerja Dewan terancam terhambat akibat kesibukan anggota dalam memenangkan pasangan calon yang diusung partainya.

M. Amin Arifuddin, SH (HBY – Arif) diusung Partai Nasdem (3 kursi), Partai Gerindra (3 kursi), dan Partai Hanura (1 kursi).

Pasangan H Abubakar Ahmad, SH – Kisman Pangeran, SH (OK) diusung PPP (3 kursi), Partai Golkar (2 kursi), dan PBB (3 kursi). (ula)

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

UNJUK RASA - Salah seorang orator dari PGPI Dompu saat melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Pemda Dompu, Kamis (30/7), menuntut transparansi penggunaan dana bansos tahun 2012.

PGPI Dompu Tuntut Transparansi Dana Bansos 2012 Dompu (Suara NTB) Persatuan Gerakan Pemuda Indonesia (PGPI) Kabupaten Dompu menuntut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Dompu untuk transparan soal pengelolaan dana bantuan sosial tahun

2012. Anggaran tersebut diduga menyalahi aturan dan tidak sesuai peruntukan.

Fajrin, koordinator lapangan PGPI Dompu dalam aksinya di kantor Pemda Dompu, Kamis (30/ 7), menuding pengelolaan anggaran bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 7 miliar tahun 2012 tidak

sesuai peruntukan. Mereka pun meminta Dinas PPKAD Dompu untuk membuka penerima dana bansos tersebut. “Kita minta agar dana bansos tahun 2012 dibuka karena ada dugaan, anggaran tersebut tidak sesuai peruntukannya,” himbaunya.

Orator lainnya, juga memin-

ta Bupati untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan anggaran tersebut. Karena ia merupakan atasan dan penanggungjawab atas pengelolaan anggaran di daerah. “Pemerintah daerah tidak boleh lepas tanggungjawab dalam masalah ini.

Bupati harus ikut bertanggung-

jawab,” kata Suheri.

Aksi unjuk rasa PGPI Dompu ini dilakukan di depan pendopo Bupati dalam halaman kantor Pemda Dompu. Pengunjuk rasa yang tidak sampai 10 orang ini langsung membubarkan diri karena tidak ada yang menanggapinya. (ula)

Fud dan Iwan Panji Siap Lepaskan Status Pembersihan Alat Peraga Anggota DPRD Pilkada Wewenang Pemda Taliwang (Suara NTB)Nampaknya sudah tidak ada keraguan bagi Fud Syaifuddin, ST dan Iwan Panjidinata, SE untuk menanggalkan statusnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Sebagaimana diketahui, keduanya telah mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati di Pilkada KSB yang akan digelar pada 9 Desember mendatang.

“Saya sudah resmi mendaftar, tentu semua konsekuensi dari keputusan saya itu siap saya jalani,” cetus Fud Syaifuddin kepada media ini, Kamis (30/7).

Untuk kepentingan pengunduran dirinya, Fud mengaku, sebelum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dirinya telah menyampaikan pemberitahuan pengunduran dirinya ke DPRD. “Kan salah satu syarat pendaftaran bagi anggota DPRD harus melampirkan kesediaan untuk mundur. Nah itu sudah saya sampaikan saat pendaftaran,” timpal politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) ini.

Hal yang sama juga dinyatakan Iwan Panjidinata. Politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mengatakan, dengan mendaftarnya ia sebagai salah satu bakal calon bupati di Pilkada KSB. Maka sekaligus menjadi bentuk pembuktian bagi dirinya dalam menjawab keraguan publik selama ini. “Saya memang sempat diragukan tidak berani mundur sebagai anggota DPRD. Tapi hari ini saya membuktikannya, bahwa saya siap menanggung semua resiko dari perjuangan ini,” tegasnya.

Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan mundurnya anggota legislatif jika maju di Pilkada sempat membuat spekulasi di masyarakat, terkait keberanian kedua politisi muda KSB itu.

Terlebih posisi Fud dan Iwan tidak sekadar sebagai anggota DPRD, tetapi keduanya saat ini juga menjabat sebagai wakil ketua DPRD KSB. Namun keraguan publik itu kemudian dijawab tegas dengan masuknya Fud Syaifuddin mendampingi Musyafirin dan Iwan Panjidinata mendadmpingi Mala Rahman di Pilkada KSB mendatang.

Kendati sudah tidak ada keraguan, bagi keduanya setidaknya masih ada waktu untuk menikmati statusnya sebagai anggota penyerap aspirasi rakyat sekaligus wakil dari lembaga tersebut. Sebab berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015, mereka masih diberikan waktu hingga 60 hari ke depan pasca ditetapkan sebagai calon untuk menyerahkan bukti keputusan pen-

gunduran dirinya yang ditandatangani oleh pejabat berwenang kepada KPU setempat. Atau jika mengacu jadwal tahapan Pilkada, di mana penetapan calon per 24 Agustus 2015, maka keduanya masih ada waktu hingga 22 Oktober mendatang.

Fud mengatakan, terkait pergantian dirinya ia memperkirakan partainya akan memulai prosesnya pada bulan September mendatang. Di mana saat itu dirinya telah mengetahui, apakah dapat ditetapkan sebagai peserta Pilkada atau tidak oleh KPU sempat. “Begitu KPU menetapkan. Maka partai akan langsung memproses pergantian saya (PAW). Perkiraan saya awal September itu sudah berporses dan dalam sebulan ke depan saya pengganti saya sudah ada,” pungkasnya. (bug)

Lensa

(ant/bali post)

PELABUHAN PETI KEMAS - Foto udara kawasan pelabuhan Badas di Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa. PT Pelabuhan Indonesia III sejak awal 2013 resmi menjadikan pelabuhan Badas menjadi pelabuhan peti kemas yang potensial untuk berkembang dan menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumbawa dan sekitarnya.

Dompu (Suara NTB) Pembersihan alat peraga Pilkada berupa atribut pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati menjadi kewenangan pemerintah daerah.

KPU baru akan menertibkan atribut pasangan bacabup setelah penetapan pasangan Cabup dilakukan. Atribut yang bisa terpasang hanya atribut atribut buatan KPU dan dipasang pada tempat yang dibolehkan.

Anggota Panitia pengawas pemilu (Panswalu) Kabupaten Dompu, Swastari HAZ, SH kepada Suara NTB, Rabu (29/ 7) malam mengatakan, atribut bakal calon Bupati dan wakil Bupati yang terpasang hingga saat ini belum bisa ditertibkan pihaknya. Penertiban atribut calon dilakukan setelah penetapan pasangan calon oleh KPU dilakukan.

“Iya, sesua jadwal penetapan pasangan calon pada 25 Agustus. Setelah penetapan pasangan calon, hanya atribut yang dibuat KPU yang boleh terpasang,” katanya.

Atribut bakal calon Bupati dan wakil Bupati yang terpasang di pinggir jalan serta di pohon saat ini, dikatakan Swastari, menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk menertibkan. Namun Panwaslu bersama KPU direncanakan akan melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan partai politik, tim sukses pasangan calon, Tata Kota, dan Pol PP terkait tempat pemasangan atribut pasangan calon yang dibolehkan. “Dalam waktu dekat kita akan rapatkan dengan pemerintah daerah dan pimpinan parpol, sehingga disepakati di daer-

ah mana saja yang dibolehkan untuk pemasangan atribut,” terangnya.

Ketua divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih KPU Dompu, Suherman, S.Pd, Kamis (30/7) mengatakan, pihaknya sudah menghimbau kepada semua pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Dompu yang telah mendaftar ke KPU untuk menertibkan secara sukarela atributnya. “Kita menghimbau kepada semua pasangan calon saat mendaftaran kemarin untuk menurunkan sendri atributnya,” katanya.

Pihak KPU, lanjut Suherman, saat ini belum memiliki kewenangan untuk menertibkan atribut pasangan calon yang terpasang di sepanjang jalan dan tempat, karena belum ditetapkan sebagai pasangan calon. “Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, baru bisa ditertibkan atribut kampanyenya.

Atribut kampanye pasangan calon ini akan diadakan dan dipasang KPU pada tempat yang dibolehkan,” ungkapn y a . (ula)

Suherman (Suara NTB/ula)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 31 Juli 2015

(Suara NTB/ist)

Napoli Striker timnas Argentina Gonzalo Higuain tidak akan meninggalkan Napoli pada musim panas ini, menurut presiden klub Aurelio de Laurentiis.

Higuain belakangan ini terkait spekulasi bakal hengkang ke Premier League. Chelsea, Arsenal dan Manchester United menyatakan berminat merekrut pemain berusia 27 tahun itu.

Mantan pemain bintang Real Madrid itu telah membela Napoli selama tuga tahun, dan kini klub Serie A itu tidak berminat melepas Higuain, sebagaimana dikutip dari laman Transfermarkt.

“Mutlak saya tegaskan bahwa tidak ada alasan Higuain meninggalkan klub,” kata De Laurentiis kepada stasiun televisi Italia, Mediaset. “Gonzalo pemain Napoli,” katanya pula menegaskan.

“Saya telah mencapai kesepakatan dengan (dia) untuk menghentikan segala spekulasi yang banyak beredar di media massa,” katanya.

Napoli membayar mahar sebanyak 40 juta euro atau 28 juta poundsterling untuk memboyong Higuain dari Real Madrid pada musim panas 2013. Pemain berjuluk El Pipita itu mampu mengemas dua digit gol di kancah liga sepanjang tujuh musim terakhir.

Ketika membela Real Madrid, ia mampu mengemas 22 gol (2008/09), 27 gol (2009/10), 10 gol (2010/11), 22 gol (2011/ 12), dan 16 gol (2102/13). Selama berada di Napoli, Higuian membukukan 17 gol (2013/14), dan 18 gol (2014/15).

Napoli berada di peringkat kelima Serie A musim 2014/ 15, untuk itu mereka akan tampil di Liga Eropa musim depan. (ant/bali post)

Gonzalo Higuain

Chung Siap Jadi Calon Presiden FIFA Seoul Mantan wakil ketua FIFA Chung Mong-joon, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sepak bola Asia, menyatakan siap mengikuti persaingan untuk menggantikan Sepp Blater di badan sepak bola dunia itu.

Chung (63), konglomerat dari industri Hyundai Korea Selatan, mengatakan bahwa ia akan mem(Suara NTB/ist) buat pengumuChung Mong-joon man resmi bulan depan di Eropa, yang menurutnya sebagai “pusat sepak bola dunia”.

“Saya akan maju sebagai kandidat presiden FIFA. Ini tidak mudah, tapi orang tidak ingin jadi bagian dari korupsi.

Mereka ingin menjadi bagian dari solusi,” kata Chung kepada Reuters, Kamis.

“Kami tidak dapat meninggalkan FIFA dalam keadaan aib,” tambahnya. Chung mengatakan, ia belum mendapat dukungan dari lima federasi anggota FIFA sebagai syarat, namun ia yakin akan memperolehnya.

“Saya berharap akan mendapat lebih dari lima nominasi,” katanya seraya menambahkan bahwa ia sudah mendapat jaminan dukungan negara-negara CONCACAF saat berkunjung ke Amerika Serikat baru-baru ini.

Michel Platini saat ini masih disebut-sebut sebagai favorit terkuat untuk menggantikan Blatter, karena empat dari enam konfederasi FIFA mendukungnya. Namun menurut Chung, Platini bukan orang yang tepat untuk tugas tersebut.

“Ia orang baik, saya sangat suka dia. Tapi jika saya ditanya apakah sekarang saat yang tepat bagi Michel untuk menjadi presiden FIFA menggantikan Blatter, menurut saya itu bukan berita bagus bagi FIFA dan bagi Platini juga,” katanya. (ant/bali post)

Ramos Perpanjang Kontrak di Real Madrid Madrid Real Madrid memperpanjang kontrak dengan Sergio Ramos sampai 2020.

Penegasan ini akan dilontarkan sebelum musim kompetisi La Liga mulai bergulir pada 23 Agustus 2015.

Kesepakatan itu dicapai sebagai respons atas spekulasi yang beredar mengenai masa depan pemain itu di Real Madrid. Santer beredar rumor belakangan ini bahwa hubungan klub papan atas La Liga itu kurang harmonis dengan bek tengah timnas Spanyol itu.

Untuk mencairkan hubungan kedua belah pihak, Ramos kemudian menjalin pertemuan bersama dengan José Ángel Sánchez kemudian dengan Florentino Pérez di tengah tur ke Cina. Akhirnya dicapai

kesepakatan bahwa Real Madrid bakal mengikat bek itu sampai 2020, sebagaimana dikutip dari laman Marca.

Kontrak Ramos di Real Madrid bakal berakhir pada 2017. Santer berhembus rumor belakangan ini bahwa pemain itu segera hengkang dari Bernabeu. Kesepakatan itu juga menyentuh jumlah bayaran.

Ramos menuntut kenaikan gaji sekitar 9 juta euro per musim, sudah termasuk pajak. Ramos segera mengenakan ban kapten Real Madrid setelah Iker Casil-

las hengkang ke FC Porto.

Rekan Ramos, Asier Illarramendi dikabarkan tidak ingin bergabung ke Liverpool.

Pemain bertahan Real Madrid itu lebih ingin berada dan berjuang bersama klub asuhan pelatih Rafa Benitez itu.

Harian sepak bola Marca melaporkan bahwa Illarra lebih nyaman dan percaya diri dilatih oleh Benitez. Mantan pemain Real Sociedad itu dikabarkan jengah karena tidak diberi kesempatan turun bertanding di musim lalu.

Madrid mengeluarkan dana sebanyak 32,2 juta Euro untuk memboyong Illarra dari Real Sociedad pada bursa transfer musim panas 2013. Disebutsebut bahwa Illarra telah memantik perhatian Benitez. Pelatih kawakan berkebangsaan Spanyol itu menyukai gaya permainan Illarra menempati po-

sisi gelandang tengah.

Benitez bahkan membanding-bandingkan Illarra dengan Xabi Alonso. Pelatih Real Madrid disebut akan memberi banyak kesempatan bermain kepada pemain berusia 25 tahun itu, untuk menopang posisi Luka Modric dan Toni Kroos, serta Lucas Silva. (ant/bali post)

Dikalahkan PSG, Van Gaal Khawatir De Gea Pergi Chicago Manajer Manchester United Louis van Gaal mengakui ketidakmenentuan menyelimuti David De Gea tal terhindarkan lagi setelah raksasa Liga Inggris ini dibekuk 0-2 dalam tur Amerika Serikatnya oleh Paris SaintGermain.

De Gea, yang menjadi incaran terpanas Real Madrid, tampil buruk saat juara Liga Prancis mengoyak pertahanan United lewat dua gol mudah Blaise Matuidi dan Zlatan Ibrahimovic.

Van Gaal berharap United bisa tetap diperkuat De Gea musim ini namun mengakui rumor yang menyelimuti sang penjaga gawang tidak membantu baik permainan maupun klub.

“Kami menghadapi situasi yang tidak menguntungkan David De Gea, tetapi juga tidak baik untuk kami maupun klub itu (Real Madrid) yang mungkin menginginkan dia pergi,” kata Van Gaal setelah United kalah di Soldier Field.

Van Gaal enggan terlalu keras mengkritik De Gea. “Dia melakukan kesalahan. Semua orang bisa melakukan kesalahan namun ketika seorang penjaga gawang melakukan kesalahan maka hampir pasti menjadi gol dan itulah perbedaannya,” kata Van Gaal seperti dikutip AFP. Secara keseluruhan, Van Gaal mengaku puas dengan penampilan timnya kendati dikalahkan Paris St Germain

(Suara NTB/ist)

DIJEBOL IBRA – Gawang yang dijaga Penjaga Gawang Manchester United, David De Gea, berhasil dijebol oleh penyerang PSG, Zlatan Ibrahimovich, dalam laga pramusim yang dimenangi PSG, kemarin.

0-2 dalam laga persahabatan di Amerika Serikat Kamis pagi lalu, menjelang pertandingan pertama liga melawan Tottenham pada 8 Agustus.

“Saya sungguh puas atas penampilan tim. Anda kalah, mungkin itu juga baik, karena tahun lalu kami pernah me-

Pirlo Pergi, Galliani Menyesal

menangkan segalanya (di AS) dan kemudian kami kalah pada pertandingan pertama liga melawan Swansea,” kata van Gaal.

“Mungkin sekarang adalah babaknya sedikit berbeda tetapi saya bukan pengkhayal.

Saya kira pada babak perta-

ma kami yang lebih banyak menciptakan peluang ketimbang PSG dan mereka hanya menciptakan satu peluang akibat kesalahan pemain dan Anda tak bisa melawan kesalahan sendiri.”

“Manakala Anda bermain pada level puncak, dan PSG di

level puncak, maka mereka bisa menciptakan gol dari kesalahan-kesalahan seperti ini dan mereka bisa menuntaskan pertandingan. Tim top bisa melakukan hal itu.

Chelsea bisa melakukan itu, PSG bisa melakukan itu.” (ant/bali post)

Manajemen Arema Coret Dua Pemain Asing

Milan Ia mengakui tanggungan tuskan kerja sama dengan Wakil Presiden AC Milan Adriano Galliani merasa menye- Malang (Suara NTB) gaji 25 persen bagi pemain Menjelang keberangkakedua pemain itu,” ucapnya. sal telah membiarkan pemain berpentan tim Arema Cronus IndoMenurut Ruddy, pemutu- tersebut juga menjadi alagalaman Andrea Pirlo hengkang ke nesia Malang ke Banyuwan- san kontrak atas kedua pe- san pemutusan kontrak, Juventus. gi untuk mengikuti turna- main asal Liberia tersebut karena cukup memberatkan Galliani merupakan salah men “Sunrise of Java Cup”, murni karena faktor teknis manajemen. Berbeda dengan satu personel dalam pucuk manajemen tim berjuluk karena keduanya minim kedua pemain asing asal pimpinan Rossoneri yang disSingo Edan itu justru men- kontribusinya pada tim. Liberia itu, pemain asing ebut-sebut “melakukan kekecoret dua pemain asingnya, Kennedy jarang mengikuti lainnya, yakni Fabiano Belliruan terbesar” dan perlu yakni Sengbah Kennedy dan latihan dengan alasan trame masih tetap dipertahbertanggungjawab atas Yao Ruddy. masih dibekap cedera cukup ankan karena sumbangsihkepindahan Pirlo ke Juventus General Manajer Arema parah. Yao Ruddy pun juga nya pada tim cukup besar. dengan status bebas transfer Selama vakumnya koRuddy Widodo di Malang, demikian. pada 2011.

Kamis, mengakui jika kedua Bahkan, lanjutnya, pada mpetisi di Tanah Air, tim Galliani masih juga mengklaim pemain asing asal Liberia latihan pedana setelah libur Arema masih tetap dipertahbahwa kekeliruan itu bukan sematersebut telah diputus kon- panjang Lebaran, keduanya ankan, meski gaji pemain ta dibuatnya sendiri, sebagaimana traknya karena dinilai min- juga absen latihan karena yang dibayarkan hanya 25 dikutip dari laman Football Italia. im kontribusinya terhadap cedera akibat terkena sabit. persen dari gaji normal.

“Kekeliruan terbesar yang saya lakuUntuk mengisi kekosontim asuhan Suharno Selain alasan teknis, pekan yakni membiarkan Pirlo pergi, tersebut. mutusan kontrak keduanya gan kompetisi resmi, saat meski kekeliruan itu juga dis“Berdasar- juga disebabkan ketidak- ini Arema sedang mengikuti umbang oleh pihak lain. kan masukan jelasan kompetisi dan dun- turnamen SoJC di BanyuJangan tanya siapa dia,” dan reko- ia persepakbolaan di Tanah wangi bersama empat tim kata Galliani yang m e n d a s i Air, padahal pemain masih lainnya, yakni Persebaya, kini telah berusia 71 dari tim mendapatkan gaji dari Bali United, Tim Garuda Utahun kepada p e l a t i h , manajemen, meski tidak 23, serta Persewangi BanyuGazzetta dello wangi. (ant/bali post) kami pu- penuh.

Sport.

“Zlatan Ibrahimovic masih terikat kontrak dengan PSG sampai 30 Juni Liverpool imbuh Pulis.

2016, untuk itu Pelatih “Dia tidak bertidak ada yang West Brom main tahun lalu perlu dibicaraTony Pulis jadi jika kami kan soal itu,” tertarik menmengontraknya katanya. datangkan ibarat memboy“Alessio Ropenyerang Livong mobil yang magnoli? Itu tererpool berkebaru keluar dari pulang kepada bangsaan Inggarasi,” kata PuRoma. Kami gris Rickie lis. “Kami hanya menyodorkan Lambert untuk perlu memberitawaran 25 memperkuat lini sekan sedikit juta euro. Jika rang skuatnya. bensin dan memmemang mere“Rickie sudah tersedia, biarkannya berka tidak ingin Liverpool sudah tahu bahjalan.” menjual dia, wa kami tertarik,” kata PuLambert hamereka tidak lis kepada Birmingham nya mencetak ingin menMail, Kamis. dua gol di Liga jual dia.

“Sangat penting bagi Utama Inggris (Suara NTB/ist) Jika dia kami untuk mendapatkan dari 25 pertandRickie Lambert tidak juag pemain yang mencetak gol. ingan untuk Livberada di Rickie punya rekor mencetak gol yang erpool di mana 18 diantaranya sebagai sini, maka bagus,” katanya. pemain cadangan. kami tetap “Berdasarkan informasi yang saya Lambert justru lebih tajam ketika seperti ini.” kumpulkan dari orang-orang Liver- memperkuat Southampton mencetak 106 Andrea Pirlo (ant/bali post) pool, tingkat kebugarannya sangat gol dari 207 penampilan liga periode Agusbaik dan dia sangat ingin bermain,” tus 2009 hingga Juni 2014. (ant/bali post)

West Brom Minati Rickie Lambert

(Suara NTB/ist)

Tidak Ada Alasan Higuain Tinggalkan Napoli

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Jumat, 31 Juli 2015

Halaman 9

Konsep Jambore Seni Siswa Sama Seperti Tahun Lalu Mataram (Suara NTB) Konsep pelaksanaan Jambore Seni Pelajar se-NTB tahun 2015 ini dinyatakan masih sama seperti konsep pada tahun 2014 kemarin. Masing – masing kabupaten/kota diperkenankan mengirimkan dua orang putra/putri daerahnya sebagai delegasi dalam jambore seni tersebut.

Jambore seni pelajar kali ini akan diselenggarakan di Taman Budaya NTB. Setiap daerah diperkenankan menampilkan kearifan tradisi yang dinilai paling unggul dari wilayah masing – masing. Tentu dengan kemasan yang unik dan menarik sehingga dapat menjadi lebih bernilai ketika jambore nanti.

Kepala Taman Budaya NTB, Dra. Endah Setyorini, Rabu kemarin menegaskan tidak ada perubahan konsep dalam penyelenggaraan jambore tersebut. Hanya saja, pelaksanaan jambore di tahun ini masuk menjadi rangkaian penyelenggaraan Bulan Budaya Lombok Sumbawa yang digelar Agustus – September 2015 ini.

“Konsep kita masih sama seperti penyelenggaraan ditahun kemarin. Masing – masing kabupaten kita batasi mengirim delegasi berjumlah dua orang,” bebernya.

Dikatakan, pelaksanaan jamboree yang terpusat di Museum dan Taman Budaya NTB ini diharap dapat menjadi pemacu kreativitas anak. Semangat anak yang masih segar perlu diarahkan sehingga dapat mengeksplorasi tradisi dan kesenian – kesenian lintas wilayah mereka sendiri.

Kendati demikian, secara teknis sebetulnya jambore tersebut menjadi tanggung jawab Bidang Kebudayaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar NTB). Kali ini, Taman Budaya hanya berperan untuk menfasilitasi penyelenggaraan kegiatan tingkat provinsi tersebut.

“Sebenarnya Taman Budaya hanya berperan menyediakan tempat penyelenggaraan. Nah, kalau yang lebih tekhnis itu diprakarsai oleh Bidang Kebudayaan dari Disbudpar,” tandasnya.

Secara terpisah Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar NTB, Drs. Faisal mengungkapkan pembukaan jambore seni pelajar tersebut akan dimulai pada jumat 21 agustus 2015.

Ini bertepatan dengan pelaksanaan pentas seni lintas daerah, pekan ekonomi kreatif serta pekan tenun Lombok – Sumbawa dalam agenda BBLS. “Jambore seni kali ini harus diikuti oleh seluruh kabupaten/kota yang ada di NTB ini tanpa terkecuali. Saat jambore nanti, akan ada pentas seni dari masing – masing daerah, juga ini sebagai momentum untuk mempromosikan kearifan dari kesenian yang dimiliki tiap – tiap daerah,” bebernya.

Sebelumnya, pembukaan jambore seni pelajar tersebut akan dihelat di Museum Negeri NTB. Selanjutnya, seluruh pentas serta rangkaian penutupan pentas seni dalam jambore akan dituntaskan di Taman Budaya NTB. “Secara teknis, pentas sekaligus penutupannya akan berlangsung selam tiga hari yakni sejak hari jumat 21 Agustus sampai Minggu 23 Agustus. Setelah selesai jambore, baru kita kegiatan kita berlanjut ke Pentas Seni dari ISI Denpasar di Taman Budaya dan pertunjukan sastra di Museum,” tandasnya. (met)

(Suara NTB/met)

TARIAN - Salah satu adegan tarian Puspa Mahasidi saat ditampilkan.

Tari ”Puspa Mahasidi” Cerita Bunga yang Sedang Mekar Mataram (Suara NTB) Tari tradisional yang hidup dan berkembang di masyarakat pulau Lombok cukup beragam, salah satunya yakni tari Puspa Mahasidi.

Adapun, tarian yang diadaptasi dari tari bali ini melambangkan cerita tentang bunga kebesaran yang sedang mekar. Bunga kebesaran yang disebut bunga Kusuma Wijaya oleh umat Hindu ini biasanya hanya mekar pada malam hari.

Menurut sang koreografer tarian itu, I Gusti Ayu Desy Wahyuni, bunga kebesaran tersebut hanya akan mekar

Pemerintah Kirim Misi Kesenian ke Inggris Jakarta (Suara NTB) Pemerintah mengirimkan misi kesenian untuk mengikuti program UK National Tour 2015-Discover Indonesia, yang diharapkan bisa menjadi ajang promosi pariwisata Indonesia di Inggris.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan program UK National Tour 2015-Discover Indonesia diharapkan menjadi ajang pamer seni budaya Indonesia yang dikurasi dan terbesar di Britania Raya.

“Kami ingin program ini mampu mengangkat citra Indonesia sebagai negeri yang betul-betul Wonderful pada masyarakat Inggris dan dunia, bukan hanya keindahan alam tetapi juga kekayaan seni budaya yang unik dan beragam rupa,” katanya di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan seni pertunjukan bisa menjadi media efektif untuk mempromosikan merek Wonderful Indonesia ke mancanegara.

Oleh karena itu pemerintah mendukung pemberangkatan tiga grup kesenian Indonesia yaitu; Kande (musik rocketnik dari Aceh), Papermoon Puppet Theatre (teater boneka kontemporer dari Jogja), dan Soerya Soemirat (sanggar tari klasik Jawa dari keraton Mangkunegaran Solo) ke Inggris.

Tim kesenian itu akan mempromosikan Wonderful Indonesia dalam pentas keliling mereka di kota-kota besar negara bagian Inggris Raya dalam program UK National Tour 2015 - Discover Indonesia pada Agustus-September 2015.

Tim kesenian Indonesia akan tampil di gedung-gedung kesenian bergengsi di beberapa kota besar di tiga negara bagian Inggris seperti Edinburgh, London, Glasgow, dan Cardiff.

“Inggris adalah salah satu pasar potensial pariwisata kita, karena itu menancapkan branding Wonderful Indonesia di publik Inggris menjadi sangat penting,” katanya.

Ia menjelaskan, tur tim kesenian Indonesia digelar untuk merespons undangan dari beberapa pengelola festival dan gedung kesenian di Inggris yaitu C Venues Edinburgh-Inggris, Southbank Centre London-Inggris, Cryptic Glasgow-Skotlandia, Wales Millennium Centre Cardiff - Wales.

Mereka pernah terbang ke Indonesia untuk menyaksikan Indonesia Performing Arts Market (IPAM) 2013.

“Mereka terpesona dengan seni budaya Indonesia dengan segala keunikan dan warna-warninya baik tradisional maupun kontemporer lalu memutuskan untuk bekerja sama membuat festival khusus tentang Indonesia bertajuk Discover Indonesia,” kata Arief.

Selain menyuguhkan pentas musik, tim juga menggelar lokakarya dan diskusi para seniman Indonesia bersama komunitas seni lokal dan khalayak umum di Inggris.

Selain grup kesenian dari Indonesia, tiap pengelola itu juga menghadirkan grup-grup kesenian lokal, yang juga akan menampilkan karya-karya Indonesia.

Rumah produksi seni Cryptic di Glasgow telah merancang program residensi dan pameran seni rupa untuk Jompet Kuswidananto, pameran fotografi, pemutaran film, diskusi sastra, serta bazaar kuliner Indonesia.

Menurut Menteri Pariwisata, Inggris merupakan satu dari 18 negara yang menjadi pasar utama pariwisata Indonesia.

Pada Januari-Maret 2015, wisatawan berkebangsaan Inggris yang berkunjung ke Indonesia tercatat 51.663 orang atau tumbuh 5,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2014.

Summer Xia, Acting Country Director British Council, mengatakan program itu menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkenalkan kesenian Indonesia kepada dunia.

“Kelompok seniman yang dipilih melibatkan banyak medium menunjukkan Indonesia mempunyai kekayaan dan keseniannya,” katanya.

Program itu, ia mengatakan, juga diharapkan bisa memperkuat hubungan dan pertukaran budaya Inggris dan Indonesia. (ant/bali post)

aram ini mengolaborasikan gerakan para penari dengan musik tradisional. Alunan musik dari suara kendang yang berbau khas gending bali sengaja diperlambat untuk memunculkan kesan kelembutan. Begitu juga dari gerakan-gerakan tari yang memang benar-benar terlihat lembut.

“Karena ini bercerita tentang bunga yang sedang

sudah melekat. Jadi saya tidak terlalu kesulitan dalam menggarapnya,” ujarnya.

Tarian yang bersifat semi kontemporer yang sudah dikuasai ini niatnya akan dipertahankan untuk terus dikembangkan. Jika ada kompetisi-kompetisi tertentu, tarian yang digarap oleh Dosen sebagai koreografer bersama sejumlah penari ini berani ditampilkan. Selain cukup memikat, tarian tersebut juga merupakan bagian dari kearifan tradisi yang wajib dilestarikan. (met)

(ant/bali post)

Velove Tolak Tanggapi Rumor 10 Istri OC Kaligis

Akik

Akik Kaltim Dipadati Pengunjung JCC Jakarta (Suara NTB) Batu akik yang dipamerkan di gerai Provinsi Kalimantan Timur dalam kaitan Gelar Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya (GPMB) Expo dan Award 2015 di Jakarta Covention Center (JCC), ramai dipadati pembeli dan pengunjung.

“Alhamdulillah batu akik yang saya pamerkan sudah banyak yang laku di hari pertama ini. Semua akik yang saya pamerkan merupakan batu khas Kalimantan, terutama terbanyak dari Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartamegara,” kata M Kirmani, perajin batu akik dari Kalimantan Timur di JCC, Kamis.

Kirmani adalah salah seorang perajin akik yang diajak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-Pemdes) Provinsi Kalimantan Timur untuk memamerkan bebagai jenis akik yang selama ini menjadi primadona bukan hanya oleh masyarakat Kal-

tim, tetapi juga digemari secara nasional.

Sejumlah batu akik yang dipamerkan tersebut berasal dari berbagai daerah, seperti dari Kutai Kartanegara dengan aneka jenis batu, di antaranya kecubung, akik lapis, fosil ulin, leban, pandan, yellow, badar besi, badar emas, dan labalador.

Kemudian ada akik jenis lapis banua asal Kabupaten Berau, cempaka dari Kabupaten Kutai Barat, dan ada red borneo dari Provinsi Kalimantan Selatan.

Dia menargerkan selama GPMB Expo dan Award yang berlangsung selama empat hari mulai 30 Juli hingga 2 Agutus 2015 tersebut, dia menargetkan mampu menjual produknya total senilai Rp10 juta, sedangkan hasil yang diperoleh pada hari pertama (30 Juli), batu yang ia pamerkan sudah terjual lebih dari Rp4 juta.

Harga batu akik yang dijual tersebut cukup terjangkau se-

mua kalangan, karena ratarata hanya Rp50 ribu untuk batu yang sudah dipoles dengan ukuran cincin, sedangkan batu bongkahan dengan berbagai jenis tersebut rata-rata hanya seharga Rp20 ribu per bongkah. Satu bongkahan bisa dipecah menjadi 7-8 akik ukuran cincin.

Menurut Kirmani, sebenarnya banyak batu akik yang harganya tinggi hingga puluhan juta rupiah yang tidak dipamerkan di JCC, karena di arena pameran tersebut tidak disediakan etalase sehingga akan rawan hilang.

“Saya kan khawatir akik dan batu mulia dengan harga mahal ini akan hilang akibat tidak ditaruh dalam etalase, karena pengunjungnya sangat padat sehingga rawan hilang.

Ketimbang beresiko hilang, mending batu bernilai tinggi seperti red borneo super dan jenis lain yang memiliki gambar serta serat unik, tidak saya pamerkan saja,” kata Kirmani lagi. (ant/bali post)

Pekan Batik Internasional Pekalongan Berlangsung Meriah

(ant/bali post)

Arief Yahya

sejak pukul 20.00 Wita hingga pukul 00.00 Wita.

“Puspa itu kan maknanya Bunga, kemudian mahasidi adalah kebesaran. Jadi tarian yang saya garap ini sebetulnya bercerita tentang bunga keberasan dari proses sampai selesai bermekaran,” tuturnya, Kamis (30/7).

Dosen Seni Tari di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mat-

mekar, saya memang sengaja memunculkan gerakan-gerakan yang lamban dalam setiap penarinya,” ujarnya.

Tarian yang hanya dimainkan oleh kaum wanita sebagai penarinya ini benar-benar memukau saat dipentaskan. Padahal, masa penggarapan tari tersebut relatif singkat.

“Garapnya tidak butuh waktu lama. Tarian ini saya adopsi dari gerakan dalam tari bali. Ya mungkin, karena memang basik dan keterampilan para penarinya yang memang

Pekalongan (Suara NTB) Ratusan gerai kuliner dan kerajinan batik memeriahkan kegiatan festival Pekan Batik Internasional (PBI) Kota Pekalongan, Jawa Tengah, yang digelar pada 30 Juli 2015.

Koordinator Stand PBI Kota Pekalongan, Supriono di Pekalongan, Kamis, mengatakan bahwa jumlah stand sebanyak 210 unit terdiri atas stan batik dan handycraft 120 unit dan stand kuliner 90 unit.

Menurut dia, kegiatan Pekan Batik Internasional 2015 tersebut akan berlangsung mulai 30 Juli hingga 3 Agus-

tus mendatang.

Adapun peserta stand kuliner dan kerajinan batik, serta handycraft tersebut, kata dia, diikuti warga Kota Pekalongan, sejumlah daerah, dan beberapa kementerian.

“Untuk stand batik dan handycraft berada di kawasan GOR Jetayu sedang stand kuliner di sekitar Jalan Raden Saleh dan Diponegoro,” katanya.

Kepala Bidang Kebersihan Pengelolaan Sampah dan Limbah Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Heru Sukamto mengatakan pemkot

telah menyiagakan sekitar 15 petugas kebersihan yang bertugas memungit sampah yang dibuang di jalan oleh para pengunjung di lokasi pameran itu.

Selain mengerahkan belasan petugas kebersihan, kata dia, pemkot juga menyiapkan dua armada untuk mengangkut sampah yang sudah dikumpulkan itu.

“Kami mengimbau pada para pengunjung membuang sampah pada tempatnya atau dibuang pada tong sampah yang disediakan disetiap lokasi stand,” katanya. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Artis Velove Vexia menolak menjelaskan desas-desus mengenai sepuluh istri OC Kaligis dan anak-anaknya yang berjumlah 20 orang ketika dia mendatangi KPK demi menjenguk ayahnya, pengacara senior OC Kaligis, yang ditahan di rumah tahanan KPK Detasemen Polisi Militer Guntur Podam Jaya.

“Aku enggak mau bahas yang kayak gitu karena kita semua fokusnya ke papa. Kalau gosip-gosip kayak gitu kayaknya buatan orang tak bertanggung jawab,” tambah Velove.

Bahkan info mengenai rencana OC Kaligis menulis mengenai 10 orang istri dan 20 anak itu pun tidak diketahui Velove. “(Tentang buku) itu juga enggak tahu infonya dari mana tentang papa mau nulis buku, jadi kayaknya mungkin ada kepentingan-kepentingan lain. Papa fokus sih untuk menyelesaikan masalah yang

ada sekarang,” jelas Velove.

Kaligis sudah dua kali menolak diperiksa sebagai saksi untuk tersangka M Yagari Bhastara alias Gerry yang juga anak buahnya pada Jumat (24/7) dan Selasa (28/7) karena mengaku sakit dan juga karena tidak mau diperiksa sebagai saksi karena sudah menjadi tersangka.

KPK mengaku tidak memasalahkan penolakan Kaligis ini.

“Kalau seseorang statusnya sebagai saksi sekaligus tersangka adalah hak penuh seorang tersangka untuk tidak memberikan jawaban atau memberikan jawaban sebagaimana dalam International Covenant on Civil and Political Rights, jadi tidak masalah OC Kaligis tidak mau menjawab, ia diberikan kebebasan penuh sebagai saksi dan tersangka,” kata Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji. (ant/bali post)

Judika Lakoni Drama Musikal Batak ”Gondang Kemerdekaan” Jakarta (Suara NTB) Penyanyi asal Sumatera Utara, Judika Sihotang, melakoni drama musikal Batak berjudul “Gondang Kemerdekaan” yang diselenggarakan pada 2223 Agustus dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan ke-70 Republik Indonesia.

“Ini pertama kali saya terlibat musikal Batak. Saya bangga karena drama musikal dibawa ke dalam acara Batak.

Akhirnya ini jadi kenyataan,” kata Judika usai konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Meskipun tidak menjadi pemeran utama, pria yang besar di Tanah Karo tersebut mengaku bangga karena memerankan dirinya sendiri sebagai seorang perantau yang suka menyanyi dan menghibur ibunya di kala sedih.

Judika sendiri mengaku memiliki keeratan antaretnis Batak dan banyak dibantu oleh mereka ketika dirinya merantau di Jakarta hingga akhirnya bisa menjadi penyanyi ternama Tanah Air seperti sekarang.

Selain Judika, ada beberapa artis Batak lainnya yang akan memerankan drama bertema kebudayaan lima subetnis Batak ini, seperti Bambang Reguna Bukit (Bams “Samson”), Maria Calista, Victor Hutabarat dan Edy Silitonga.

Drama musikal “Gondang Kemerdekaan” merupakan drama musikal pertama yang menggabungkan lima subetnis

(ant/bali post)

Judika Sihotang (“puak”) Batak, yaitu Toba, Karo, Simalungun, Pak-Pak, dan Mandailing (Tapanuli Selatan).

“Drama ini akan menampilkan keunikan bahasa, lagu, tarian dan alat musik yang berasal dari masing-masing puak.

Kita tahu bahwa antaretnis bahasanya saja beda, nanti akan terlihat dari improvisasi para pemain,” kata Eksekutif Produser Drama “Gondang Kemerdekaan”, Loly Hutapea.

Keunikan lain dari drama ini adalah perpaduan musik etnik dari alat musik tradisional Batak, yakni “Gondang” dan musik klasik orkestra yang dikemas secara harmonis.

“Ada 50 pemain Gondang dan 25 pemain orkestra yang menghasilkan perpaduan aransemen musik yang indah dari tradisional maupun modern,” kata Loly. (ant/bali post)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 31 Juli 2015

Kembangkan MGMP Mandiri GURU memiliki peranan yang sangat besar dalam meningkatkan mutu pendidikan. Apalagi adanya pemikiran titik berat pembangunan mutu pendidikan itu diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan mengingat itu semua berada pada pundak guru.

Namun, profesionalisme guru masih perlu dikembangkan atau dengan kata lain kinerja guru dituntut lebih maksimal. Terutama dalam membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih berarti dan meng(Suara NTB/yon) hasilkan output yang berkualitas.

H.L. Muh. Nursalim Terkait hal ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan melakukan terobosan dengan mengembangkan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) secara mandiri. Menurut Kepala Seksi (Kasi) Kurikulum pada Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Dikpora Lotim, H. Lalu Muhammad Nursalim, M.Si, menjelaskan, pengembangan kegiatan MGMP ini bertujuan agar dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar tidak terpaku pada anggaran maupun dana.

Jika ini berhasil dilakukan, ujarnya, maka dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Lotim akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Apalagi, ujarnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menilai meningkatnya kualitas pendidikan di suatu daerah itu tergantung dari pengelolaan MGMP-nya. Di mana, dalam forum MGMP itu guru dari masing-masing mata pelajaran akan meyampaikan keluh kesah, letak kesulitan bahkan program unggulannya masing-masing antarsesama guru mata pelajaran.

“Kalau kegiatan MGMP ini berjalan, maka mutu pendidikan di Lotim akan meningkat, karena nanti di forum itu guru mata pelajaran bahasa Indonesia akan bertukar pikiran dengan guru bahasa Indonesia lainnya. Begitupun dengan guru di 11 mata pelajaran yang lain,” ujarnya, seraya menambahkan, Dinas Dikpora Lotim akan menggelar opening ceremony MGMP tanggal 10 Agustus 2015. Sebanyak 525 guru dari 11 mata pelajaran jenjang SMP sudah mendaftarkan dirinya untuk mengikuti kegiatan tersebut yang rencananya dipusatkan di Gedung Wanita Selong. (yon)

Halaman 10

Lemah, Perlindungan Hukum Guru dan Tenaga Honorer Mataram (Suara NTB) Ketua Asosiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Provinsi NTB Taufiqurrahman, menilai perlindungan hukum terhadap tenaga honorer masih lemah. Bahkan tenaga honorer yang mengabdi di instansi pemerintah seakanakan terlepas dari perlindungan hukum.

Selain itu, persoalan lain yang menghimpit tenaga honorer di tempatnya mengabdi cukup kompleks. Mulai dari intimidasi, pemberian honorarium yang jauh dari kriteria hidup layak (KHL), pengosongan jam mengajar hingga berakibat pemecatan oleh kepala sekolah. ‘’Hal demikian selalu menghantui tenaga honorer dalam melaksanakan tugasnya,’’ ujarnya, Kamis (30/7).

Menurutya, persoalan ini harus diakhiri, karena sangat bertentangan dengan amanat undang-undang. Sesuai de-

ngan isi yang terkandung dalam Pembukaan UndangUndang Dasar (UUD) tahun 1945 alinea ke-4 dan pasal 27 ayat 2 UUD yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Namun, ketika guru honorer terkena masalah hukum khususnya yang berkaitan dengan tugasnya sebagai guru, ujarnya, seolah ia berjuang sendiri. Padahal, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal

7 ayat (1) huruf h mengamanatkan guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.

Selanjutnya berdasarkan pasal 39 secara rinci dinyatakan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, memberikan perlindungan pada guru itu meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindu-

ngan keselamatan dan kesehatan kerja.

Sementara perlindungan hukum, lanjutnya, mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi dan pihak lain. Begitu juga, ujarnya, perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan. Pihaknya juga menyoroti pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/ pelarangan lain yang dapat

menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

Guru honorer juga, ujarnya, berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, seperti risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja atau risiko lain.

“Dari uraian undang-undang tersebut di atas menunjukkan perlindungan bagi guru merupakan hal yang mutlak. Tetapi sayangnya, banyak guru yang bekerja dalam ketidakpastian baik berkaitan dengan status kepegawaian, kesejahteraan, pengembangan profesi atau pun advokasi hukum ketika tersandung masalah hukum,” sindirnya. (dys)

Atasi Konflik di Pilkada

Mataram (Suara NTB) Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) Safril, M.Pd, menilai peran pemuda sebagai penggerak perubahan di tengah masyarakat bisa menjadi solusi atas potensi terjadinya konflik menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak.

Menurut Safril, Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa (Suara NTB/dok) yang kaya dengan suku, perbedaan agama, aliran kepercayaan, budaya dan lain sebagainya. Hal itu memungkinkan potensi konflik menjelang pilkada serentak tak dapat dihindari. Untuk itu, pemuda sebagai elemen masyarakat dapat diberdayakan pemerintah.

“Peran mahasiswa maupun pemuda sangat penting dalam mengkampanyekan nilai-nilai toleransi beragama dan mencegah maraknya tindakan anarkisme di tengah-tengah masyarakat. Tokoh masyarakat dan tokoh pemuda diharapkan turut aktif mengkampanyekan nilai-nilai toleransi beragama,” terangnya Kamis (30/7).

Selain isu yang menyinggung konflik SARA, Safril menyebut isu ketahanan nasional, termasuk isu serius dan membutuhkan perhatian penting pemerintah. Menurutnya, isu SARA dan ketahanan nasional akan menjadi dua isu paling sensitif dalam menciptakan konflik oleh para pendukung yang calonnya tidak memenangkan kontes pilkada.

“Karena ketahanan terhadap dua hal itu belum teruji dengan keras, seperti halnya pada masalah politik, ekonomi, dan ideologi. Lebih-lebih ada pemilihan serentak secara nasional tentu menjadi perhatian serius dari segi ketahanan nasional yang akan berbau SARA,” ujarnya.

Khusus untuk konflik bermuatan agama, Safril berpendapat agama sebenarnya bukan untuk didiskusikan, melainkan untuk dijalankan. Diskusi soal agama yang terlalu banyak menjadi sebab munculnya konflik bermuatan agama.

“Kami berpendapat agama bukan masuk ranah diskusi, tapi agama masuk ke ranah empiris, dengan agama terlalu banyak didiskusikan maka akan memunculkan konflik antara agama, antaraliran dalam agama itu sendiri, karena terlalu banyak didiskusikan,’’ katanya. ‘’Jika agama masuk ke ranah empiris dalam arti kita menjalankan keyakinan kita masing-masing tanpa didiskusikan terlalu banyak. Dengan itu maka munculah rasa toleransi antar umat beragama tanpa saling menyalahkan,” tambahnya. (dys)

FOTO BERSAMA - Rektor Universitas 45 Mataram I Made Sunantra, (paling kiri), foto bersama Ketua Dewan Pengurus Yayasan 45 Mataram H. Abdul Kadir, (nomor dua dari kiri), Wakil ketua DPRD NTB H. Mahalli Fikri (nomor tiga dari kiri), Ketua Dewan Pembina Yayasan 45 Mataram H.L.Azhar dan mantan Rektor Universitas 45 Mataram Ir. H. Saadullah Hamid (paling kanan).

Keluarga Besar dan Alumni Universitas 45 Mataram Gelar Halal Bihalal Mataram (Suara NTB) Ibadah Ramadhan selama sebulan penuh telah dilalui, Takbir menyambut Idul Fitri 1436 H telah dikumandangkan, kini saatnya memperkuat pondasi persaudaraan dengan saling memaafkan.

Yayasan 45 Mataram menggelar halal bihalal sebagai rangkaian peringatan Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah di Bale Sangkep Universitas 45 Mataram, Kamis (30/7).

Halal bihalal ini dihadiri Ketua Dewan Pembina Yayasan 45 Mataram Drs. H. L.Azhar, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Brigjen TNI (purn) H. Abdul Kadir, S.IP, Rektor Uni-

Lomba Karya Jurnalistik Tahun 2015

Dikpora Optimis Lolos ke Tingkat Nasional Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) optimis lolos menuju lomba karya jurnalistik tingkat nasional. Pihak Dinas Dikpora Lotim terus melakukan pembinaan terhadap ratusan siswa SMP di Lotim. Mereka dibina 11 kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan jurnalistik beberapa waktu lalu.

“Tahun ini kita sudah melakukan pelatihan jurnalistik kepada ratusan siswa jenjang SMP sejak bulan April sampai tanggal 30 Agustus 2015,” jelas Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Dikpora Lotim, H. Lalu Muhammad Nursalim, MSi, Kamis (30/7).

Untuk lomba karya jurnal-

istik tingkat nasional tahun 2015 ini, Nursalim mengaku optimis lolos ke tingkat nasional. Karena persiapan siswa dalam menghadapi event itu cukup panjang. Bahkan, mereka dibina kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan jurnalistik.

Baginya, kegiatan jurnalistik secara tidak langsung dapat membentuk kecerdasan siswa, baik itu kecerdasan kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang mampu menghadapi tantangan zaman datang.

Bahkan, dengan mengembangkan kegiatan jurnalistik di setiap sekolah. Potensi siswa akan lebih mudah terlihat.

“Sekarang ini masih dalam tahap pembinaan, nanti hasil karya siswa (naskah) itu akan dikirim ke pusat pada tanggal

1 September 2015 dalam lomba karya jurnalistik siswa tingkat nasional,”imbuhnya.

Diakuinya, dunia tulis menulis merupakan suatu hal yang sangat sulit terlebih bagi siswa setingkat SMP. Akan tetapi, di satu sisi dunia tulis menulis memberi pengaruh dan energi yang cukup positif terhadap siswa untuk menulis sesuatu yang bermanfaat.

Apalagi dengan dibiasakannya siswa menggeluti dunia tulis menulis, maka akan bisa membuat siswa semakin cerdas dan memanfaatkan waktu dengan baik serta mengalihkan perhatian mereka ke arah yang tidak semestinya dilakukan. “Nanti, ke depannya kita juga berharap masing-masing sekolah memiliki tabloid,”harapnya. (yon)

versitas 45 Mataram Ir. I Made Sunantra, MP, Wakil Ketua DPRD NTB H. Mahalli Fikri, mantan rektor, dosen, staf dan seluruh keluarga besar Yayasan 45 Mataram.

Rektor Universitas 45 Mataram Ir. I Made Sunantra, MP, dalam sambutannya, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh civitas akademika yang dipimpinnya sekaligus menyampaikan rasa terima kasih atas acara yang diselenggarakan oleh yayasan. Menurutnya, halal bihalal yang digelar Yayasan 45 Mataram merupakan momentum bagi seluruh civitas untuk memperkuat pondasi

persaudaraan, berjuang bersama dalam memajukan almamater dan semangat untuk memajukan yayasan. ‘’Melalui halal bihalal ini, seluruh elemen melebur menjadi satu, merendahkan hati dan saling memaafkan setiap salah dan khilaf yang pernah ada,’’ ujarnya.

Ditambahkannya, menjaga hubungan persaudaraan memiliki makna yang sangat luas, jika diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari dapat dimaknai sebagai perilaku yang menjaga perkataan dan perbuatan, sehingga tidak menyakiti ataupun menyinggung perasaan orang lain.

‘’Menjaga hubungan persaudaraan sangatlah penting, bukan hanya di lingkungan keluargam namun juga di lingkungan kampus, dan di manapun manusia berada,’’ terangnya.

Rektor menegaskan, hubungan persaudaraan yang terjaga dengan baik akan melahirkan ruang sosial yang nyaman bagi setiap orang yang berinteraksi di dalamnya, tidak terkecuali di lingkungan kampus Universitas 45 Mataram. Perasaan nyaman berada di lingkungan kampus akan membuat semua pihak merasa betah untuk datang ke kampus, dan lebih berkonsentrasi dalam menjalankan aktifitas belajar mengajar, sehingga tar-

get pencapaian yang telah ditetapkan yayasan dapat tercapai dengan baik.

Sementara Wakil Ketua DPRD NTB H. Mahalli Fikri dalam tausyiahnya menerangkan makna halal bihalal bagi seluruh hadirin. Pimpinan Pondok Pesantren Al Kamal Keru Narmada ini, mengajak seluruh jajaran untuk mempererat tali silaturahmi dalam kehidupan sehari–hari.

Acara halal bi halal diakhiri dengan acara salam-salaman dengan seluruh keluarga besar Yayasan 45 Mataram, termasuk tokoh masyarakat di lingkungan sekitar kampus Universitas 45 Mataram. (r)

Stikes Mataram Bantah Akreditasi Ilmu Keperawatan Sudah Kedaluwarsa Mataram (Suara NTB) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Mataram, Dr. Chairun Nasirin, menegaskan, jika Program Studi (Prodi) Ilmu Keperawatan masih tetap C dan tidak kedaluwarsa. Bahkan, pihak Stikes Mataram mengaku sedang berjuang meningkatkan nilai akreditasi dari C menuju B. “Itu kita sedang berjuang agar mendapat nilai akreditasi B,” ujarnya terkait hasil rilis Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang menempatkan prodi Ilmu Keperawatan Stikes Mataram yang akreditasinya sudah kedaluwarsa.

Kepada Suara NTB, Kamis (30/7), Chairun Nasirin, menampik jika selama proses

pengajuan akreditasi ke BANPT terjadi kesalahan komunikasi antara pihak kampus dengan lembaga Asosiasi Profesi Ners Indonesia (AIPNI) yang menjadi rujukan Stikes Mataram dalam mengajukan akreditasi. “Memang ada kesalahan komunikasi kami dengan BAN-PT, mungkin itu yang membuat kedaluwarsa menurut BAN-PT,” tambahnya.

Menurut Chairun Nasirin, borang akreditasi yang dikirim pihak Stikes Mataram ke BAN-PT berpedoman pada versi AIPNI yang menyebut jika akreditasi prodi dan profesi cukup dilakukan sekali tanpa terpisah. Sementara versi BAN-PT mewajibkan akreditasi prodi dan profesi dilakukan terpisah.

“Kita terjebak juga dengan AIPNI, karena versi mereka yang kita pakai. Menurut AIPNI, akreditasi prodi saja sudah cukup, karena sudah termasuk juga akreditasi profesi. Tapi BAN-PT harus duaduanya,’’ tambahnya.

Namun, ujarnya, AIPNI sudah ada memiliki surat edaran terbaru soal akreditasi dilakukan dua kali dan terpisah. Adanya surat edaran itu segera ditindaklanjuti dan dalam tahap proses.

Sementara untuk wisudawan ataupun calon wisudawan Stikes Mataram, Chairun Nasirin menyebut jika hal itu tidak ada masalah, karena proses melengkapi akreditasi sedang berlangsung.

Sebelumnya, BAN-PT kembali merilis sejumlah nama-nama perguruan tinggi negeri dan swasta (PTN/PTS) yang nilai akreditasinya sudah kedaluwarsa. Dalam laman resmi BAN-PT, sejumlah prodi di beberapa perguruan tinggi di NTB sudah kedaluwarsa, karena tidak diperpanjang atau tidak dilakukannya reakreditasi kembali oleh PT bersangkutan. Salah satunya adalah Prodi S1 Ilmu Keperawatan pada Stikes Mataram.

Di laman resmi BAN-PT disebutkan masa kedaluwarsa Prodi S1 Ilmu Keperawatan

(Suara NTB/dys)

pada Stikes Mataram berlaku sejak tanggal 24 April 2014 sejak di SK-kan tahun 2009 silam. Padahal berdasarkan aturan, pengajuan perpanjangan akreditasi harus dilakukan enam bulan sebelum memasuki masa kedaluwarasa.

Jika dihitung, ratusan wisudawan yang selama ini diluluskan Stikes Mataram sejak tanggal 24 April 2014 bisa bermasalah di kemudian hari akibat ijazah yang dikeluarkan pihak kampus tak sesuai undang-undang. Namun semua itu sudah dibantah Ketua Stikes Mataram, karena akreditasinya masih berlaku dan berjuang memperoleh nilai akreditasi B. (dys)

(Suara NTB/ist)

Akademisi Minta Pemerintah Libatkan Pemuda dan Mahasiswa

Jumat, 31 Juli 2015

SUARA NTB

Halaman 12

OTOMOTIF

- AC STD Rp. 225.000 net - Superior Rp. 275.000 net - Deluxe Rp. 325.000 net

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

SUARA NTB

Jumat, 31 Juli 2015

Halaman 13

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475 999 081 933 154 919

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

KOMPUTER

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

SALES

SALON

RUPA - RUPA

SALON

RUPA - RUPA

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

OPINI

SUARA NTB Jumat, 31 Juli 2015

Halaman Halaman 14 14

Monster-monster Kota Koreksi untuk TAPD SEBUAH program yang baik baru bisa berjalan dengan baik, jika perencanaan dilakukan dengan matang. Namun, jika perencanaan baik tanpa didukung sumber daya manusia yang andal juga akan siasia. Begitu juga dalam perencanaan program pembangunan di lingkup instansi pemerintah. Perencanaan programnya harus dilakukan dengan baik, sehingga apa yang menjadi target bisa berjalan sesuai harapan.

Menurut juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB Yek Agil, TAPD memiliki banyak kelemahan perencanaan program yang mesti dijadikan evaluasi. Misalnya, kelemahan administrasi, esensi dan alokasi anggaran dalam membiayai program, baik program prioritas dan unggulan.

Adanya kritikan dari banggar ini paling tidak menjadi bahan koreksi TAPD dalam menyusun APBD. Tim tidak lagi membuat perencanaan program asal-asalan atau copy paste dari perencanaan sebelumnya. Jika ini terjadi, maka eksekutif terkesan tidak serius dalam merencanakan berbagai macam program pembangunan, khususnya program unggulan.

Meski dari sisi aspek politis dan kebijakan anggaran telah mengakomodir program dalam dokumen perencanaan, seperti saran politisi PKS itu bukan berarti eksekutif tidak melakukan perbaikan. Justru adanya masukan dari banggar membuat TAPD mampu menyusun RAPBD hingga APBD sesuai dengan yang diharapkan. Tidak dipungkiri, banyak persoalan RAPBD atau APBD yang menjadi persoalan di kemudian hari.

Apalagi, banyak aspirasi rakyat yang tidak diakomodir dalam penyusunan RAPBD. Dalam membangun, setiap daerah termasuk Pemprov NTB memiliki Rencana Pembangunan Menengah Jangka Panjang Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Itu artinya, setiap tahun pemerintah daerah memiliki prioritas atau sektor unggulan yang harus dibangun atau dikembangkan. Tentunya, dalam melaksanakan ini pemerintah daerah tidak bisa keluar dari rencana pembangunan yang sudah dikembangkan jauh hari sebelumnya. TAPD atau eksekutif harus berpatokan pada program pembangunan, sehingga eksekusi di lapangan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

Meski demikian, berbagai macam program pembangunan yang sifatnya mendesak tetap diperhatikan tanpa mengorbankan anggaran program lainnya.

Jika melihat masukan dari Banggar DPRD NTB, banyak item yang mesti diperbaiki jajaran pemerintah daerah. Seperti masalah sumber pendapatan asli daerah yang harus terus dilakukan perbaikan. Termasuk bagaimana melobi pemerintah pusat dalam mendapatkan dana alokasi umum atau dana alokasi khusus serta dana pusat lainnya lebih besar dari sebelumnya.

Dalam melakukan lobi harus sesuai aturan, tanpa melanggar hukum. Inilah yang harus dipatuhi oleh eksekutif, sehingga program pembangunan tetap jalan.

Meski eksekutif memiliki alasan tersendiri terhadap perencanaan yang dilakukan, koreksi tetap harus dilakukan. Berbagai masukan dan saran dari berbagai pihak, baik anggota DPRD, akademisi, pengamat hingga masyarakat terhadap RAPBD hingga APBD murni harus ditindaklanjuti. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan berjalan lancar. Termasuk menghindari kemungkinan yang muncul dari kebijakan yang sudah ditetapkan di masa mendatang. (*)

ERAPA pusat belanja diperlukan sebuah kota untuk menjadi kota? Pusat belanja ditimbang keberadaannya dari sejauh mana kita membutuhkannya. Dan pada garis ini kita sudah sampai pada kenyataan bahwa belanja tidak lagi menjadi sekadar upaya pemenuhan kebutuhan, tetapi sudah menjadi pemenuhan hasrat akan kesenangan. Tentu saja untuk itu yang diperlukan bukan cuma barang-barang kebutuhan yang akan dibeli tetapi juga dimana dan seperti apa tempat mendapatkan barang-barang itu.

Sekarang kita sudah melihat bagaimana di Kota Mataram pusatpusat belanja baru didirikan terusmenerus, seakan-akan ada kebutuhan mendesak akan tempat-tempat itu. Bahkan pembangunan itu cenderung tidak hanya meningkat jumlahnya, tapi juga ukurannya. Bagi sebagian orang berdirinya pusatpusat belanja itu adalah peluang untuk mendapatkan pekerjaan, bagi sebagian lain pusat-pusat belanja itu bisa jadi cawan tempat dituangkannya kebahagiaan. Dan bagi sebagian lain pusat-pusat itu menegaskan kekalahan, ketersingkiran, keterasingan, dan keterpurukan.

Penuh risiko memang, pembangunan tak bisa memuaskan semua kalangan.

Namun sebenarnya kita perlu menanyakan seberapa besar sebenarnya kebutuhan masyarakat akan pusat-pusat belanja? Misalnya, jika perlu komparasi, dibandingkan dengan kebutuhan akan ketersediaan ruang publik? Jika kebutuhan akan pusat perbelanjaan yang baru, lebih besar, lengkap dan mewah memang merupakan kebutuhan masyarakat kebanyakan, maka yang terjadi bisa mungkin adalah: 1. Meningkatnya kemampuan ekonomi pada masyarakat yang menyebabkan daya beli mendobrak bagai air bandang membongkar dam, 2. Daya beli masyarakat yang mendobrak itu telah jadi aspirasi yang seharusnya memang dipenuhi 3. Atau sebenarnya itu hanyalah soal investasi bisnis belaka dimana yang harus menang adalah yang besar dan kuat oleh modal, dan karenanya memberi lebih banyak kontribusi pajak bagi pemerintah.

Kebutuhan akan belanja berbeda dengan kebutuhan akan barang belanjaan. Belanja terbangun menjadi citra, tradisi baru masyarakat kota, dimana belanja adalah sebagian dari iman bagi mereka yang benar-benar mengalami adiktifikasi atas aktivitas tersebut. Ini persoalan berhadapannya martabat personal di hadapan gelombang perubahan sosial yang telah melahirkan kebudayaan hibrida dimana seseorang bahkan tidak tahu kenapa dia harus melakukan sesuatu.

Ilusi keberadaan diri sebagai bagian dari representasi suatu nilai, dimana kelas-kelas terbangun untuk memisahkan manusia satu dengan

Oleh:

Kiki Sulistyo (Penyair)

Jika monster-monster kota itu dibiarkan berkembang terusmenerus kota ini akan sesak oleh bobot tubuh dan hasrat menghisap mereka. Seluruh bagian dari apa yang kita kerjakan akan terpaksa kita serahkan ke dalam perutnya. Untuk memberi nilai pada diri kita yang mau tak mau sudah berada di tengah peradaban kapital, peradaban uang. manusia lainnya. Memang, kehadiran pusat-pusat belanja yang cenderung gigantik seperti telah memasang semacam syarat untuk kode-kode yang akan dipakai memasukinya.

Sering orang-orang dari dusun jauh mempersiapkan diri untuk berangkat ke kota, kadang-kadang dengan membawa bekal ransum makan segala, mengunjungi pusat perbelanjaan dengan pembayangan yang aduhai tentang nilai tempat itu. Bahwa membeli suatu barang di tempat itu, lebih bernilai daripada membelinya di tempat lain.

Membeli sabun di pusat perbelanjaan lebih bergengsi daripada membeli sabun di kios. Di pusat-pusat belanja itu, di tengah keramaian, mereka kerap pula merasa malu jika berbicara dengan bahasa yang biasanya dipakai sehari-hari di dusunnya. Mereka berusaha membangun citra diri yang baru, yang disesuaikan dengan citra tempatnya berada. Mereka merasa malu dan rendah diri jika diketahui berasal dari dusun yang jauh.

Sebaliknya orang-orang kota, yang umumnya mudah pecah, demi melihat mereka, merasa memiliki kelas tersendiri. Mereka senyumsenyum dan diam-diam bersyukur tidak menjadi bagian dari ke-udikan itu, lalu dengan penuh konfidensi berjalan melihat-lihat sekeliling, meskipun kadang-kadang isi dompet di kantong hanya cukup untuk jajan es krim dan pulsa ponsel.

Pada saat itulah pusat belanja

menjadi ajang bertarungnya kelaskelas sosial yang nantinya menentukan citra personal sebagai martabat yang memiliki batas pakai.

Orang bisa hidup dalam sandiwara di berbagai kelas kehidupan, melalui pakaian dan bahasa, melalui mimik dan sikap, melalui pergaulan dan aktivitas. Inilah sebuah era bagi apa yang disebut Arcadi Averchenko sebagai ‘pakaian dan kepalsuan’.

Keberadaan pusat-pusat belanja yang baru dan gigantik luardalam selain telah menggusur lahan-lahan terbuka secara fisik, juga akan menggeser cara kita melihat kebutuhan kita sendiri. Kebutuhan akan cenderung ditingkatkan untuk mengimbangi kehadiran si pemenuh kebutuhan. Maka konsumerisme massif diamplas agar tampak wajar dan cemerlang, agar kelihatan cantik dan berkelas. Dan darisana terbentuklah masyarakat kosmopolitan, dengan semua kegaduhan dan kehampaan yang ada padanya.

Sekali lagi, kita bisa saja melihat hal-hal baik dari berdirinya pusat-pusat belanja itu. Tetapi bukan berarti kita harus tutup mata terhadap hal-hal buruk yang ditimbulkannya. Keberadaan pusat-pusat belanja yang besar juga akan membunuh pengusaha-pengusaha lokal yang bermodal kecil. Artinya dengan terbukanya peluang investasi yang lebar bagi pengusaha besar, makin sulit peluang pengusaha kecil untuk berkembang. Pembangunan pusat-pusat belanja yang

terjadi saat ini tampaknya sudah tidak lagi memperhitungkan keseimbangan dalam berbagai dimensinya. Apakah itu tingkat kebutuhan masyarakat, ketersediaan lahan maupun prioritas pembangunan yang mestinya didahulukan.

Bagi mereka yang memiliki kemampuan memenuhi hasrat belanjanya, pusat-pusat perbelanjaan itu bisa menjadi taman nirwana. Tapi bagi mereka yang berada di seberang lain pusat-pusat belanja itu tampak seperti monster-monster kota yang berhasrat menelan apa saja yang sudah dengan susah payah dihasilkan orang-orang.

Monster yang bahkan dengan posturnya yang tambun membangun sarangnya sebagai pusat (episentrum) dan sanggup menelan matahari, sehingga bahkan pada malam hari kita bisa melihat dengan jelas orang-orang berbondong untuk melihat matahari yang berkilauan dan menggoda itu bagaikan suatu kaum yang sudah lama tak melihat cahaya.

Jika monster-monster kota itu dibiarkan berkembang terus-menerus kota ini akan sesak oleh bobot tubuh dan hasrat menghisap mereka. Seluruh bagian dari apa yang kita kerjakan akan terpaksa kita serahkan ke dalam perutnya.

Untuk memberi nilai pada diri kita yang mau tak mau sudah berada di tengah peradaban kapital, peradaban uang.

NTB jadi pos kedua teroris setelah Poso

Tingkatkan kewaspadaan

*** Pemadaman listrik, PLN harus berikan kompensasi Merugikan konsumen

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 31 Juli 2015

AMAN Siapkan Kejutan Dari Hal. 1 sebab masih ada perpanjangan masa pendaftaran sesuai PKPU nomor 12 tahun 2015 selama tiga hari. Kalaupun nantinya tidak ada pasangan calon yang mendaftar, apakah memungkinkan mengusung calon bayangan? Semua itu kata Ahyar, bisa terjadi karena politik bisa berubah sewaktu – waktu. “Tunggu saja, masih ada waktu dan itu bisa saja terjadi,” pungkasnya.

Pihaknya mengajak untuk mensukseskan pilkada yang berkualitas, bermartabat dengan tetap mengedepankan semangat kebersamaan dan keamanan.

Langkah PDIP melaporkan dugaan APBD ganda ke kejaksaan serta menolak mengikuti pembahasan APBD Perubahan oleh tiga fraksi, masing – masing PDIP, Demokrat dan Gerindra.

Ahyar mengatakan, pemerintah telah menjelaskan persoalan APBD melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram. Tudingan seperti itu diharapkan tidak

ada kaitan terhadap dinamika politik sedang berjalan, sehingga pihaknya mengajak berpolitik dengan hati nurani dan ada idealisme menjaga kondusifitas. “Apa – apa itu hak, kita tidak bisa mengatakan jangan atau melarang,” tandasnya.

Ditambahkan Mohan, tidak ada kekhawatiran jika Pilkada diundur pada tahun 2017, karena itu akibat dari proses demokrasi. Mundurnya pilkada memiliki ekses bagi masyarakat, kebijakan strategis tidak bisa sepenuhnya diambil oleh pelaksana tugas (Plt) Walikota. Dan pelayanan publik justru akan terganggu. “Kita tidak ada kekhawatiran soal itu, biarkan saja masyarakat saja yang menilai,” ujarnya.

Proses demokrasi di Kota Mataram kata Mohan, bagaimana memberikan pembelajaran demokrasi yang baik bagi masyarakat, bukan semata – mata atas tudingan –tudingan kekuasan dan lain sebagainya. (cem)

Diundur, Usulan Rinjani Jadi Geopark Dunia Dari Hal. 1 ‘’Jadi akhirnya tahun ini, Danau Toba lagi dengan Gunung Sewu. Seharusnya Gunung Sewu ini gagal,” katanya.

Diterangkan, persyaratan Gunung Sewu dinyatakan tidak lengkap dan harus diperbaiki, sehingga 2015 ini, Dana Toba dan Gunung Sewu kembali diusulkan ke Unesco menjadi calon geopark dunia.

Sementara, Gunung Rinjani harus rela diusulkan pada 2016. “Nanti tahun 2016 diajukan lagi Rinjani menjadi geopark dunia. Sekarang Kemenpar (Kementerian Pariwisata) lagi menggalang kelembagaannya,”ujarnya.

Menurut Mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB ini, dari empat di Indonesia baik yang sudah menjadi geopark nasional dan geopark dunia, Rinjani menjadi percontohan karena dinilai paling bagus dan sudah benar menjalankan kelembagaan dalam pengelolaan destinasi wisata melibatkan peran masyarakat serta pelaku wisata.

“NTB bahkan sekarang lebih dulu membentuk organisasi kelembagaan yang betulbetul hasil lelang, hebat. Ini sinkron dengan programnya Kemenpar,”terangnya.

TNGR diusulkan menjadi calon geopark dunia ke Unesco karena memiliki sedikitnya lima hal pokok untuk menjadi geopark global. Kelima hal pokok itu adalah perta-

ma, Gunung Rinjani memiliki nilai-nilai warisan geologi penting dari aspek kegunungapian, situs warisan alam berupa kaldera, kerucut-kerucut gunung api muda, lapangan solfatara, mata air panas, dan bentangan lainnya yang mempunyai nilai estetika tinggi seperti air terjun.

Kedua, situs-situs geologi gunung api mempunyai makna bagi pengembangan ilmu pengetahuan kebumian dan pendidikan. Ketiga, Gunung Rinjani telah mempunyai badan pengelola, yakni Rinjani Tracking Manajemen Board (RTMB), yang melibatkan warga lokal setempat secara aktif.

Keempat, penyelenggara pariwisata berbasis geologi yang telah banyak memberi manfaat berupa pertumbuhan ekonomi lokal melalui jasa pemandu, penginapan, rumah makan, transportasi, dan penjualan cendera mata.

Kelima, sebagai bentuk keberhasilan pengembangan pariwisata karena Gunung Rinjani telah memperoleh tiga penghargaan internasional yakni World Legacy Award untuk kategori Destination Stewardship dari Conservation International and National Geographic Traveler 2004, finalis Tourism for Tomorrow Award masing-masing tahun 2005 dan 2008. (nas)

Eskalasi Politik Memanas Dari Hal. 1 Kesekapatan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah itu, sama-sama mengawasi pascakeputusan KPU yang dianggap riskan.

Situasi memanas ini menurutnya terlihat setelah keputusan KPU menerima pendaftaran calon. Di Kota Mataram, belum mendaftarnya pasangan Dr. Rosiady Sayuti – HMNS. Kasdiono (RIDO), memicu ketegangan, ini juga jadi kewaspadaan pihaknya. ‘’Kejadian ini memang sempat menyulitkan pola pengamanan yang sudah direncanakan,’’ terangnya, menyinggung khusus yang terjadi di KPU Kota Mataram, karena baru pasangan H. Ahyar Abduh – H. Mohan Roliskana (AMAN) yang mendaftar.

Pada tahapan di KPU, yang diwaspadai menurutnya adalah keputusan KPU menetapkan pasangan calon yang lolos verifikasi. Dikhawatirkan ada ketidakpuasan dari pendukung pasangan calon tertentu yang tidak lolos. Ditekankannya, terhadap situasi ini Kapolda berharap masyarakat

khususnya para pendukung pasangan calon bisa menerima keputusan. ‘’Terhadap pasangan calon yang tidak lolos juga saya minta mengertilah.

Beri penjelasan yang logis kepada pendukungnya untuk menerima segala keputusan KPU itu,” harap Kapolda.

Namun demikian, ketika kekacauan terjadi dan mengarah pada gangguan ke KPU, langkah antisipasi tetap dilakukan dengan menempatkan personel. ‘’Kita antisipasi. Itu kan KPU sudah kita jaga,’’ katanya. Pasukan Sabhara dan Brimob ditempatkan di seluruh KPU yang menyelenggarakan Pilkada, bahkan untuk memastikan personel standby dibuatkan tenda di halaman kantor.

Kendati demikian untuk pengamanan ini, diserahkan sepenuhnya ke masing masing Polres. Karena ini ditetapkan sebagai operasi mandiri, sehingga pengerahan pasukan bisa dilakukan dilakukan masing masing Polres. (ars)

Memang Tidak Sempurna Dari Hal. 1 “Tahun 2014 kami sudah tuntaskan renstra SKPD dengan RPJMD. Jadi, renstra SKPD hampir dapat dipastikan tidak menyimpang dari RPJMD,” kata Chairul dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Kamis (30/7) siang kemarin.

Dikatakan, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) online, usulan-usulan SKPD sudah ada arahan, program dan kegiatan serta indikator-indikator yang termuat dalam RPJMD. Sehingga, program dan kegiatan yang berada di luar indikator-indikator RPJMD tak mungkin masuk.

“Kalau kemudian perencanaan sudah sesuai dengan indikator RPJMD, tinggal tanggung jawab itu ada pada eksekutor masing-masing SKPD. Tentu saya juga yakin tidak sempurna 100 persen itu iya. Tapi kita semakin mendekati, semakin kuat target-target SKPD itu ke capaian

RPJMD,” ujarnya.

Dalam perencanaan program dan kegiatan, lanjutnya, ada mekanisme pembahasan bersama dengan Dewan. Dewan juga mempunyai kewenangan untuk menguji program dan kegiatan yang dibuat eksekutif. “Kalau misalnya ada masukan program dan kegiatan mana yang tidak sesuai dengan RPJMD, bisa dikoreksi,”imbuhnya.

Mantan Inspektur Inspektorat NTB ini menambahkan, program dan kegiatan di masing-masing SKPD terus diupayakan untuk pencapaian indikator RPJMD. Mengenai adanya perubahan-perubahan program dalam APBD murni, kata Chairul hal itu dilakukan dalam upaya efisiensi anggaran seperti efisiensi biaya perjalanan dinas.

Nantinya, perubahan-perubahan itu akan kembali dibahas dalam Rancangan APBD Perubahan. (nas)

Halaman 15

Pilkada Tak Berpengaruh Signifikan terhadap Realisasi Investasi Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM-PT) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP mengatakan, Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota yang diselenggarakan di NTB tahun ini tak akan mempengaruhi realisasi investasi secara signifikan. Sampai dengan semester I (Januari-Juni) tahun 2015, realisasi investasi di NTB sudah mencapai Rp 6,8 triliun lebih.

“Saya rasa, kecil sekali pengaruhnya Pilkada ini karena investasi ini kan prosesnya panjang, tidak serta merta. Ini izin-izin prinsip kan sudah keluar malah, dua malah tiga tahun lalu,” ujar Ridwan dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (30/7) siang kemarin.

Dikatakan, dengan kepastian regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan investasi diyakini pengaruh pesta politik daerah tak akan memiliki pengaruh yang cukup

besar. “Jadi, pengaruh politik itu ada tapi kecil. Artinya, siapapun kepala daerah, tidak akan berpengaruh besar terhadap niat orang berinvestasi, ”imbuhnya.

Pasalnya, proses prizinan mengenai investasi sudah cukup transparan dan terpantau dengan baik. Baik itu izin investasi yang dikeluarkan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Apalagi, katanya, dengan adanya UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dimana banyak kewenangan perizinan pada sector-sektor tertentu yang sebelumnya di kabupaten/kota kini sudah ditarik ke provinsi. “Artinya, dengan ditariknya kewenangan ini kepastian regulasinya lebih ditarik ke atas,”terangnya.

Dalam meningkatkan realisasi investasi di daerah ini, pihaknya mengharapkan kepada pemerintah kabupaten/kota memberikan kepastian hukum terkait dengan masalah lahan.

Kemudian, pemda kabupaten/

kota diminta untuk memberikan kemudahan berinvestasi dan memiliki standar yang sama dengan provinsi dalam pemberian izin-izin yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

“Kita di provinsi sudah punya perda tentang penanaman modal.

Kami harapkan dukungan kabupaten/kota itu, kepastian hukum terhadap status lahan dan memberikan kemudahan kepada para investor yang berinvestasi kabupaten/kota terutama izin-izin operasional yang menjadi kewenangan bupati/walikota, ”tambahnya.

Sementara itu, bagi investor yang berminat menanamkan modalnya di NTB supaya menempuh jalur-jalur yang resmi.

Artinya, bagi investor yang mau berinvestasi di daerah ini supaya memperoleh informasi yang benar mengenai prospek investasi melalui BKPM baik provinsi dan kabupaten/kota. “Supaya terhindar dari tangan-tangan calo, ”ujarnya mengingatkan. (nas)

NTB Jadi Tuan Rumah Konferensi Lembaga Mediasi Asia Pasifik Mataram (Suara NTB) NTB akan dijadikan sebagai tuan rumah lembaga mediasi se Asia Pasifik yang akan diselenggarakan pada Februari 2016 mendatang. Ketua Pelaksana Konferensi, Fatahillah menyampaikan bahwa kegiatan ini sudah mendapat restu dari kelompok kerja mediasi Mahkamah Agung.

“Nantinya kegiatan ini akan dibuka langsung oleh Ketua Mahkamah Agung dan dihadiri oleh 13 negara dari negara-negara di Asia Pasifik. Ada tiga Ketua Mahkamah Agung yang akan hadir, yaitu Mahkamah Agung Australia, Papua Nugini, dan Fiji,” kata Fatahillah yang tergabung dalam kelompok kerja mediasi saat bertemu Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, Kamis (30/7) siang kemarin.

Kelompok kerja mediasi bertemu dengan Gubernur NTB terkait pendirian ‘’Bale Mediasi’’

sebagai lembaga mediasi di Provinsi NTB. Pertemuan tersebut di hadiri oleh Executive Director Indonesian Institute for Conflit Tranformation (IICT) Sri Mamudji dan didampingi oleh Asisten III Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, Drs. H. Lalu Syafi’i, MM. IICT adalah lembaga yang mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung untuk memberikan pelatihan tentang mediasi.

“Mudah-mudahan dengan dukungan Gubernur NTB, lembaga mediasi yang akan kita dirikan bisa terwujud. Nantinya Mahkamah Agung akan memberikan pembekalan-pembekalan dalam mengaplikasikan mediasi, khususnya memberdayakan keramahan adat yang ada,” ujar Lalu Maryun sebagai perwakilan dari Kelompok Kerja Mediasi NTB. Gubernur mengapresiasi kedatangan Kelompok Kerja Me-

diasi yang membawa usulan untuk dijadikan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait mendirikan ‘’Bale Mediasi’’. “Pemerintah Provinsi NTB akan segera memfollow up ke DPR untuk disempurnakan menjadi Peraturan Daerah (Perda), karena dalam hirarki peraturan, Perda yang paling baik,” ujarnya.

Diharapkan dengan adanya ‘’Bale Mediasi’’ ini masalah yang ada di masyarakat bisa diselesaikan dengan lebih aman dan nyaman menghadirkan kepuasan bagi pihak-pihak yang berkonflik. Mediasi akan membuka banyak ruang bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk berperan serta dalam menyelesaikan koflik. “Kami ingin menjadikan NTB sebagai contoh provinsi yang bisa melaksanakan mediasi melalui ‘’Bale Mediasi’’ dalam menyelesaikan konflik di masyarakat,” terangnya. (nas)

NTB Jadi Pos Kedua Teroris Setelah Poso Dari Hal. 1 Dengan tujuan, setelah perkawinan itu, mereka semakin kuat.

“Ketika ada penangkapan, maka keluarganya akan bereaksi, timbulah dendam kepada aparat. Ini kadang menjadi soal,” kata jenderal bintang dua ini.

Terkait langkah antisipasi, banyak hal yang dilakukan pihaknya. Melalui pemberdayaan masyarakat, memberdayakan forum komunikasi di daerah, juga operasi intelijen untuk mendapat bahan keterangan, sehingga bisa diambil tindakan antisipasi. Tapi jika ditemukan ada kelompok teroris, selalu diupayakan pihaknya tidak dilakukan dengan represif. “Kita selalu usahakan tidak dengan penembakan,” sebut dia.

Kepada aparat di Polda NTB, diingatkan juga tidak lengah dengan hanya konsentrasi pengamanan Pilkada. Karena justru ketika semua perhatian fokus pada satu masalah, disitulah kesempatan kelompok ini masuk dan menggelar konsolidasi, bahkan aksi.

“Mereka akan manfaatkan semua momen, jangan sampai hanya konsentrasi di Pilkada, ketika pengamanan Pilkada, maka yang lain tidak boleh longgar. Pengamanan tidak bisa kita bicara TPS saja, tapi situasi wilayah secara umum,” harapnya.

Dua Kelompok Besar di Bima Terkait perkembangan jari-

ngan terorisme saat ini, Arief Darmawan menyimak pemaparan dari Satgas BNPT AKBP Didik Novi bertempat di lapangan tenis Kompleks Yonif 742.

Hadir juga Kapolda NTB Brigjen Pol. Umar Septono, SH, MH, Danrem 162/WB Kolonel CZI. Lalu Rudy Irham Srigede.

Hadir juga Sekda NTB, H.Muhammad Nur. Didik Novi yang juga tergabung dalam tim Densus 88 memaparkan peta kondisi terakhir perkembangan terorisme, khususnya di NTB. Di Bima, sebutnya, masuk dalam dua kelompok besar yaitu NII di bawah pimpinan Daeng Koro, yang masih melakukan gerakan senyap meski pernah dibubarkan.

Kelompok kedua adalah Jamaah Ansorut Tauhid (JAT) Pimpinan Santoso. “Ini berdasarkan data penangkapan kami beberapa bulan terakhir,” kata Didik.

Dua kelompok besar ini sebarannya selain di Bima, juga di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa termasuk Jakarta,Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi di Makassar dan Poso. ‘’Serta di Ambon Maluku. Untuk daerah ini Ambom sebagai hotspot gerakan teroris,’’ demikian diistilahkannya. Secara global, dua kelompok ini menjadikan ISIS dan Al Qaida sebagai patronnya.

Membahas soal JAT, diketahuinya sudah terpecah menjadi kelompok baru yakni Jamaah Ansoorut Syariah atau disingkat JAS. Kelompok ini dijelaskannya masih terus melakukan propaganda, trror, perekrutan di wilayah – wilayah. ‘’Mereka kembangkan organsiasi ke Bima, Dompu dan Lombok, untuk menamankan dulu fondasi – fondasi pemikiran,” terangnya.

Sedangkan JAT membuat strategi dengan menciptakan sel- sel berupa kelompok kecil, dan seolah olah tidak berhubungan satu sama lainnya. Namun sebenarnya tetap menjadi satu jaringan.

Terkait aksi lapangan teroris, dia juga menjelaskan soal targetnya. Bahwa kaum barat bukan menjadi target utama, tapi juga aparat dan pemerintah. “Siapapun yang tidak mendukung daulah mereka, maka harus diperangi,” terang dia.

Hal lain yang perlu diwaspadai, kelompok ini masuk pada daerah konflik. Dia mengungkap saat insiden di Pelabuhan Sape, Bima. Kelompok Abu Uswah saat itu mengirim sampai 30 pasukannya masuk ke Bima, untuk bisa membakar situasi disana konfliknya semakin memanas. “Mengapa dia butuh konflik? Sebab dengan mudah mendatangkan orang (kelompoknya), kemudian membangun landasan organisasi,’’ katanya mengingatkan. (ars)

DPD RI Dukung Pengembangan Pasar Tradisional Mataram (Suara NTB) – Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan NTB, Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy, menegaskan pihaknya baru-baru ini telah ikut menginisiasi gerakan untuk kembali berbelanja di pasar tradisional. Pasar tradisional harus dibenahi serta diberi perhatian khusus guna mengimbangi ekspansi pasar modern.

“Kita tanggal 9 Juli 2015 kemarin sudah mencanangkan ‘Ayo Belanja Di Pasar Tradisional’. Itu pencanangannya, kita Komite II DPD RI langsung dengan Menteri Perdagangan. Gerakan ini terus, pelan tapi pasti terus kita galakkan. Sebagai anggota DPD, saya juga terus menggalakkan supaya orang gemar belanja di pasar tradisional,” ujar Suhaimi Ismy.

Di NTB, Suhaimi juga telah melakukan sejumlah langkah memperluas gerakan ini. Pihaknya telah mengundang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, para akademisi Unram hingga para aktifis ataupun pegiat lembaga yang menaruh perhatian di bidang kemasyarakatan.

Menurutnya, saat ini pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih besar untuk merevitalisasi pasar tradisional di NTB supaya mampu bersaing dengan pasar modern.

“Marilah membangun pasar tradisional kita supaya lebih layak, sesuai tuntutan masa kini. Bersih, rapi, Janganlah pasar tradisional bau seperti itu,” ujarnya.

Ia menegaskan, upaya membenahi pasar tradisional itu harus diimbangi dengan memperketat pemberian izin untuk pasar-pasar modern. Ia menambahkan, pasar modern sebaiknya hanya diberikan izin beroperasi di daerah perkotaan. ‘’Kalaupun harus di kecamatan, harus terseleksi. Tidak seluruh ibukota, kecamatan harus ada,’’ tegasnya.

Sejauh ini, ujarnya, berbagai komoditas produksi pertanian juga masih sulit diakomodir oleh pasar modern. Dalam menyikapi ini, izin untuk operasional pasar modern bisa saja diberikan dengan ketentuan mereka

(Suara NTB/aan)

H. Lalu Suhaimi Ismy harus mengakomodir komoditas lokal dalam persentase tertentu. “Itulah tugas pemerintah.

Jangan kemudian kita hanya jor-joran mengeluarkan izin saja,” ujarnya.

Untuk memperkuat masukannya ini, beberapa bulan lalu ia telah menginisiasi untuk mendiskusikan persoalan ini dengan sejumlah pihak.

Menurutnya, peranan para kepala daerah juga akan turut menentukan kemajuan pasar tradisional di NTB. Untuk pasar tradisional yang masih belum tertata, perlu dilakukan pengetatan aturan di mana pedagang ditertibkan dan hanya berdagang di lokasi yang sudah ditentukan.

Kondisi pasar-pasar tradisional juga harus dibenahi sehingga secara fisik bisa membuat konsumen mau berbelanja di pasar tradisional. Sebab, menurutnya pasar tradisional adalah salah satu penampung komoditas hasil pertanian yang bisa menjaga kesinambungan mata rantai perekonomian rakyat kecil. Pasar tradisional yang ramai dan terkelola, sedikit banyak bisa membuat para petani lebih maju karena hasil pertanian mereka lebih banyak terserap pasar. ‘’Jangan sampai kita dorong orang belanja di pasar tradisional, tapi pasar tradisionalnya becek-becek, bau. Jadi harus berimbang. Dengan demikian, maka saya yakin petani kita lebih bergairah lagi, pedagang kecil kita juga jadi untung,’’ tegasnya. (aan/*)

DPD Golkar Ancam Gugat KPU Kota Mataram Dari Hal. 1 sementara AMAN mendaftar ke KPU pada 26 Juli dengan menggunakan SK dukungan Golkar dalam bentuk salinan tanpa stempel dan tanda tangan basah. Sejauh ini akunya, belum ada verifikasi faktual dari KPU dengan mengundang ketua parpol dan parpol pengusung.

KPU, lanjut Mesir Suryadi, harus bersifat netral, sehingga proses demokrasi berjalan dengan bersih dan dengan legitimasi kuat. Jangan sampai ada celah hukum bagi pasangan calon untuk menggugat.

“Jangan sampai menganggap itu sah, akibat dari campur tangan dan urusan politik,” terangnya.

Menanggapi ancaman tersebut, Ketua KPU Kota Mataram dikonfirmasi lewat ponselnya, mempersilahkan DPD Golkar untuk menempuh jalur hukum. Apa yang menjadi keputusan KPU telah dikomunikasikan dengan KPU Provinsi dan Pusat. Gugatan hukum akan dihadapi dan KPU Pusat siap membantu KPU menghadapi tuntutan dari pasangan calon. “Iya, si-

lahkan saja mereka menggugat,” tandasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan, I Wayan Suwanda Putra menegaskan, akan meminta pertanggungjawab dari KPU, jika merubah keputusan hasil verifikasi yang telah diberikan.

Dipastikan, keputusan itu tidak akan berani ganggu gugat, karena keputusan tersebut telah fina. Dia menambahkan, KPU menyebutkan bahwa PPP dan PBB dikeluarkan dari dukungan, karena tidak memenuhi persyaratan sebagai parpol pengusung.

Sementara, parpol lainnya telah memenuhi persyaratan.

KPU sebagai penyelenggara pemilu dipastikan bersikap netral. “Kami minta KPU tetap dalam posisi netral. Apa yang dikatakan benar, harus benar. dan apa yang dikatakan salah harus salah,” tegasnya.

Pada waktunya kata Wayan, pasangan RIDO (Dr. H. Rosiady Sayuti – H. MNS Kasdiono) akan mendaftar, tapi pihaknya masih akan menunggu.

Sebab, masa perpanjangan pendaftaran masih tanggal 1 hingga 3 Agustus. (cem)

Bola Panas di Tangan KPU Kota Mataram Dari Hal. 1 Pertemuan tersebut pun tak tuntas akibat sejumlah pengurus dan simpatisan Golkar nyaris terlibat baku hantam dengan aparat pengamanan di KPU Kota Mataram. Insiden ini dipicu silang pendapat antara pihak Golkar dengan para komisioner KPU Kota Mataram terkait keabsahan dukungan Golkar untuk paket AMAN. Kubu Golkar, yang dimotori Beni Bakary, SH, M. Ihwan, SH dan sejumlah rekannya berpendapat bahwa dukungan Golkar untuk AMAN seharusnya tidak disahkan karena pada saat pendaftaran, hanya dukungan dari kubu Agung Laksono (AL) yang diserahkan dalam bentuk surat berstempel dan bertandatangan basah. Sementara, surat dari Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) hanya diserahkan dalam bentuk faksmile.

Beni menegaskan, hingga kini pihaknya merasa belum menerima, apalagi menyerahkan kepada KPU Kota Mataram dokumen asli dari faksmile yang diserahkannya dalam proses pendaftaran pada 26 Juli 2015 lalu. Ia bahkan menyebut, faksmile berisi dukungan untuk AMAN dari kubu

Aburizal Bakrie itu palsu dan Golkar tidak boleh dihitung sebagai parpol pengusung AMAN. Pengesahan KPU atas dukungan Golkar untuk AMAN itu tertuang dalam dokumen berita acara rapat pleno KPU Kota Mataram bernomor 40/BA/VII/ 2015 tertanggal 28 Juli 2015.

Poin pertama dan kedua masing-masing berisi keterangan bahwa dukungan Partai Bulan Bintang dan PPP untuk kubu AMAN dianggap Tidak Memenuhi Syarat alias TMS. Sementara, poin krusial yang diprotes oleh kubu Golkar adalah pada poin ketiga, dimana pasangan AMAN dinyatakan Memenuhi Syarat Pencalonan dengan dukungan sebesar 50 persen kursi DPRD Kota Mataram, dengan rincian, Partai Golkar 9 kursi, PKS 3 kursi, PKPI 2 kursi, Partai Hanura 2 kursi, Partai NasDem 2 kursi, PKB 1 kursi dan PAN 1 kursi dengan total 20 kursi.

Bagi Beni, dukungan Golkar untuk AMAN seharusnya dinyatakan tidak sah dalam dokumen berita acara penelitian persyaratan dukungan minimal dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2015 itu.

“Jadi yang tidak sah itu sebenarnya PPP, PBB, dan Golkar.

Itu tidak sah. Tidak boleh di situ ditulis sah,” ujarnya.

Beni menegaskan, KPU seharusnya membatalkan status Golkar sebagai pengusung AMAN karena dukungan dari kubu ARB adalah dukungan palsu. “Saya yang mau batalkan karena ini palsu kok. Mereka tahu palsu. Tapi tetap dinyatakan lengkap. Setelah mereka cek, PPP tidak sah. PBB tidak sah, harusnya Golkar juga tidak sah,” tegasnya berapi-api.

Saat dialog dengan komisioner KPU Kota Mataram, pihaknya mendapatkan penjelasan bahwa dokumen asli dukungan untuk Paket AMAN dari pengurus Golkar kubu Aburizal Bakrie telah diterima KPU Kota Mataram pada 28 Juli 2015. Namun, Beni mempertanyakannya.

Menurutnya, berkas dukungan sepenting itu harusnya diserahkan oleh orang yang memang berwenang menyerahkannya.

“Ini yang tidak boleh. Harus diserahkan oleh tim kampanye, tim resmi yang sudah kita serahkan di sini. Itu yang membawa. Makanya ini ada apa sebenarnya KPU,” ujarnya.

Ia menegaskan, Golkar bisa melakukan skenario penyela-

matan Pilkada Kota Mataram tahun ini jika dukungan mereka untuk AMAN dinyatakan tidak sah. Mereka bisa mengusung pasangan calon lain dan Pilkada akan tetap berjalan pada 9 Desember 2015. Namun, jika KPU Kota Mataram tetap bersikeras mempertahankan keputusan mereka, maka pihaknya tak bisa melakukan langkah politik tersebut.

“Bagaimana kita mau dukung orang lain, ini kita masih dianggap sebagai pendukung AMAN. Kita tentu tidak bisa mendukung orang lain,” kata Beni saat ditanyai siapa bakal pasangan calon yang ingin mereka dukung.

Ketua Departemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPP Partai Golkar (Kubu Agung Laksono), Chris Parangan, SE berpendapat sebaliknya. Ia menegaskan, DPP Partai Golkar Agung Laksono sudah telanjur menerbitkan dukungan dengan surat bertandatangan serta stempel basah untuk Paket AMAN. “Jadi bagaimana mungkin ada paket lain,” ujarnya kepada Suara NTB. Menurutnya, KPU memang akan menolak dukungan dari pasangan yang hanya bermodalkan dukungan salah satu dari kubu ARB atau AL saja. Namun, dalam kasus dukungan untuk

AMAN, menurutnya kedua kubu telah memberikan dukungannya lewat dokumen asli.

“Kalaupun nanti ada paket boneka, saya pastikan itu bukan ‘bonekanya beringin’. Mungkin itu boneka India,” selorohnya.

Rekan Beni, M. Ihwan, SH mensinyalir situasi ini diciptakan sebagai bagian dari strategi menggagalkan Pilkada Kota Mataram 2015. “Karena menguntungkan oknum atau perorangan tertentu. Ini upaya yang sistimatis. Karena kalau Pilkada gagal, maka dilanjutkan 2017, ada yang diuntungkan,” ujarnya.

Terkait dengan protes para pengurus Golkar tersebut, Ketua KPU Kota Mataram, H.Ainul Asikin yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, akan mengkonsultasikan dengan KPU Provinsi NTB dan KPU RI. Sebab, menurutnya berkas dukungan dari Partai Golkar yang diterima oleh pihaknya adalah rekomendasi berstempel dan bertandatangan basah. Namun demikian, berkas itu masih akan dikaji dan teliti kembali.

“Ini kita mau konsultasikan dengan KPU Provinsi dan Pusat dulu,” terangnya seraya menambahkan keputusan final hasil verifikasi akan diumumkan tanggal 3 Agustus mendatang. (aan/cem)

Jumat, 31 Juli 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bapak Pemerkosa Anak Divonis 16 Tahun Penjara Padang (Suara NTB) Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Padang, Sumatera Barat, memvonis Muhammad Yunan (44), bapak yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri, dengan hukuman 16 tahun penjara.

“Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dan dijatuhi hukuman penjara selama 16 tahun penjara,” kata majelis hakim PN Padangyang diketuai Irwan Munir, beranggotakan Mahyudin, dan Herlina Reyes, di Padang, Kamis (30/7).

Selain pidana penjara, hakim juga memvonis terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp500 juta, subsider tiga bulan kurungan.

Putusan yang dijatuhkan hakim itu, terbilang lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Padang, Y Ernita.

Jaksa menuntut perbuatan terdakwa yang tidak tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) itu, dengan hukuman selama 17 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta, subsider tiga bulan kurungan.

Menanggapi putusan itu JPU menyatakan sikap menerima putusan, sementara terakwa menyatakan sikap pikir-pikir.

Berdasarkan tuntutan jaksa disebutkan, bahwa terdakwa telah melakukan aksi bejadnya itu terhadap korban Bunga (disamarkan), sejak korban berumur tujuh tahun pada 2007.

Perbuatan itu terus dilakukan terdakwa hingga berumur 14 tahun pada 2015.

Perbuatan tersebut, kata jaksa, dilakukan di rumah terdakwa sendiri Jl. Air Manis, RT03 RW02, Kelurahan Air Manis, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.

“Pada awal kejadian korban sedang duduk di ruang tamu, dan ibu korban sedang pergi ke pasar. Terdakwa lalu mengajak korban masuk kamar, dan memaksa melampiaskan nafsu bejadnya dengan ancaman,” kata jaksa.

Setelah perbuatan pertama, kata jaksa, terdakwa terus melakukannya dengan anak korban tersebut. Korban beberapa kali telah menolak, namun tolakan itu tidak berarti karena terdakwa memberikan ancaman, memukul, dan menampar setiap kali menolak.

Terakhir pada awal Maret 2015, Yunisman berniat mengulangi perbuatannya terhadap Bunga yang saat itu baru selesai mandi. Bunga sempat menolak, namun perbuatan tidak senonoh itu tidak bisa dielakkan.

“Setelah kejadian itu, korban yang sudah merasa begitu trauma dan tidak tahana merasa sakit, memberanikan diri melapor kepada ibunya,” jelas jaksa.

Sang ibu yang merasa sakit hati mendengar laporan sang anak, langsung membuat laporan kepada pihak kepolisian, hingga akhirnya terdakwa diseret ke pengadilan. Berdasarkan hasil visum dokter RUmah Sakit Umum Pusat (RSUP) M Djamil Padang, pada bagian kemaulan korban ditemukan robekan karena tindakan paksa.

Perbuatan terdakwa, divonis dengan pidana karena melanggar Pasal 76D Juncto (Jo) Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.(ant/Bali Post)

BIN Pantau Daerah Rawan Ancaman Terkait Pilkada Serentak Jakarta (Suara NTB) Badan Intelijen Negara (BIN) memetakan daerah kerawanan terkait pemilihan kepala daerah serentak dan memantau daerah-daerah yang berpotensi memiliki ancaman keamanan.

“Selama ini tidak ada ancaman. Kita mengharapkan semua unsur pengamanan siap,” kata Kepala BIN Sutiyoso setelah menghadiri acara bedah buku Letjen TNI (Purn) Marciano Norman berjudul “Intelijen Negara: Mengawal Transformasi Indonesia Menuju Demokrasi yang Terkonsolidasi” di Jakarta, Kamis (30/7).

Sutiyoso mengatakan bahasan mengenai pilkada serentak sudah berulang kali dirapatkan di Istana Negara secara terbatas, dan sejauh ini tidak ada kendala sesuai pernyataan Menteri Dalam Negeri kepada forum.

Kendala yang tidak disangka-sangka adalah terdapat kabupaten-kota yang tidak ada calonnya, katanya.

“Kita semua sepakat pilkada serentak harus aman. Karena itu masyarakat harus mengerti bahwa ini untuk kepentingan bersama dalam masalah keamanan,” kata Sutiyoso.

Dia menegaskan seandainya terjadi kerusuhan di beberapa daerah secara bersama-sama, maka hal tersebut dapat membuat citra Indonesia menjadi buruk.

“Itu tidak bisa diambil alih oleh para petugas saja termasuk BIN, harus ada partisipasi masyarakat,” kata Sutiyoso.

Pengamat intelijen Wawan Purwanto terkait masalah keamanan pilkada mengatakan bahwa di masing-masing daerah tidak dapat dipungkiri memiliki titik rawannya sendiri.

“Ada kantong yang jadi tempat rusuh, dan sudah ada catatan. Seperti di Papua, di daerah tapal kuda Jawa Timur, dan beberapa daerah di Jawa Tengah,” katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), sampai Rabu (29/7) pukul 19.30 WIB, telah menerima nama 810 pasangan calon pimpinan daerah yang akan berkompetisi dalam pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015.

Terdapat 15 wilayah yang harus melakukan perpanjangan pendaftaran sesuai Surat Edaran KPU Nomor 403 Tahun 2015 karena memiliki kurang dari dua pasangan calon kepala daerah atau satu daerah sama sekali tidak ada yang pasangan calon yang mendaftar. Ini bertambah dari data sebelumnya yang hanya 12 daerah. (ant/ Bali Post)

(ant/Bali Post)

KPK PERPANJANG PENAHANAN JERO WACIK - Tersangka korupsi dan pemerasan di Kemenbudpar dan Kementerian ESDM Jero Wacik meninggalkan ruangan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/7). KPK memperpanjang masa tahanan mantan Menteri Kebudayaan dan Periwisata periode 2008-2011 dan Menteri ESDM periode 2011-2013 itu selama 30 hari.

Bareskrim Sita Rp 69 Miliar Dana Sisa Proyek Cetak Sawah

Jakarta (Suara NTB) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyita dana Rp 69 miliar sisa proyek jasa konsultan dan konstruksi pencetakan sawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2012-2014 di Ketapang, Kalimantan Barat.

“Kami telah menyita Rp 69 miliar lebih dari PT Sang Hyang Seri (SHS) terkait perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan jasa konsultasi cetak sawah di Kalbar,” kata Kepala Sub Direktorat III Tindak Pidana Korupsi Badan

Reserse Kriminal Polri Komisaris Besar Cahyono Wibowo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7).

Uang itu, menurut dia, hanya sebagian dari hasil patungan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang

terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Ia menjelaskan, total dana patungan dari tujuh BUMN yang terlibat dalam proyek tersebut mencapai Rp 360 miliar.

Tujuh BUMN yang terlibat

dalam proyek tersebut adalah PT PGN, PT BRI, PT Pertamina, PT Askes, BNI, PT SHS dan PT Hutama Karya. Dana tersebut dikumpulkan oleh PT SHS sebagai pelaksana proyek.

“Masing-masing BUMN diberi keuntungan dua persen dari keuntungan,” katanya.

Polisi sudah meminta keterangan dari 41 orang saksi, termasuk Dahlan Iskan, yang ketika proyek itu terjadi menjabat sebagai menteri BUMN.

Dalam proyek bernilai Rp360 miliar itu, polisi menduga pengerjaan proyek cetak sawah tidak sesuai dengan kontrak dan menemukan adanya lahan fiktif.

PT Sang Hyang Seri menjadi penanggung jawab proyek tersebut dan mendapat bantuan dari PT Hutama Karya, PT Brantas Abipraya, PT Yodya Karya, dan PT Indra Karya dalam mengerjakan proyek tersebut. (ant/Bali Post)

Velove Vexia Khawatirkan Kesehatan Ayahnya DPR Dukung Langkah Mendag Nonaktifkan Empat Pejabat

Jakarta (Suara NTB) Artis Velove Vexia mengkhawatirkan kondisi kesehatan ayahnya, pengacara senior OC Kaligis, yang ditahan di rumah tahanan KPK Detasemen Polisi Militer Guntur Podam Jaya.

“Tensi papa masih tinggi ya, kayaknya di 160/90, itu sih yang terakhir aku besuk segitu. Kemarin juga tensinya masih tinggi sekali. Makanya kita sekeluarga juga khawatir sih. Semoga kondisi papa membaik ya, karena kok sudah berapa lama ini kondisinya terus menurun,” kata Velove saat mendatangi KPK di Jakarta, Kamis (30/7).

Velove yang datang mengenakan baju tanpa lengan warna putih dipadu rok hitam selutut lengkap dengan kacamata hitam itu mengaku selain kondisi kesehatan ayahnya, ia tidak mengurusi hal lain.

“Aku sih enggak tahu ya karena aku dari pihak keluarga lebih tahunya soal kondisi kesehatan papa dan kebutuhan papa.

Kalau diperiksa dan lain-lainnya aku enggak ikut campur,” ungkap Velove.

Kaligis sudah dua kali menolak diperiksa sebagai saksi untuk tersangka M Yagari Bhastara alias Gerry yang juga anak buahnya pada Jumat (24/ 7) dan Selasa (28/7) karena mengaku sakit dan juga karena tidak mau diperiksa sebagai

(ant/Bali Post)

VELOVE VEXIA MENGUNJUNGI OC KALIGIS - Aktris Velove Vexia mendatangi Gedung KPK di Jakarta, Kamis (30/7). Kedatangan Velove untuk menjenguk ayahnya, OC Kaligis, yang ditahan KPK terkait kasus dugaan suap terhadap hakim PTUN Medan. saksi karena sudah menjadi tersangka.

KPK mengaku tidak memasalahkan penolakan Kaligis ini.

“Kalau seseorang statusnya sebagai saksi sekaligus tersangka adalah hak penuh seorang tersangka untuk tidak mem-

berikan jawaban atau memberikan jawaban sebagaimana dalam International Covenant on Civil and Political Rights, jadi tidak masalah OC Kaligis tidak mau menjawab, ia diberikan kebebasan penuh sebagai saksi dan tersangka,” kata Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji. (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Prancis mendukung langkah Menteri Perdagangan Rachmat Gobel yang membebastugaskan empat pejabat terkait, yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu), pejabat eselon II, eselon III, dan IV pascapengeledahan terkait kasus waktu proses bongkar muat(dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Kami mendukung keputusan Mendag Rachmat Gobel yang langsung menonaktifkan para pejabat tersebut dalam rangka membantu proses hukum yang tengah dilakukan oleh kepolisian,” kata Ketua Komisi V DPR, Fary Djemy Prancis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/7).

Lebih lanjut politisi Partai Gerindra mengatakan, pihaknya juga mendukung aparat kepolisian untuk bekerja keras membongkar dan menertibkan prosesdwelling time di pelabuhan agar lebih murah dan lebih cepat. Sebab, bongkar-muat yang lama sampai bermingguminggu dan antrean peti kemas justru merugikan negara setiap harinya mencapai Rp 65 miliar.

“Biaya bongkar muat logistik selama ini masih 25-30 persen, yang seharusnya di bawah 20 persen. Karena itu, dengan penggeledahan dan tindakan hukum

jika terbukti melakukan permainan, gratifikasi dan korupsi, DPR mendukung langkah Mendag membersihkan kementeriannya.

Kepolisian juga harus membuktikan korupsi itu dan jika terbukti harus ditindak tegas sampai pemecatan,” tegas Ketua DPP Partai Gerindra itu.

Terkait penggeledahan, Rachmat Gobel mempersilakan polisi memeriksa Kemendag dalam rangka transparansi dan iklim usaha yang efisien.

Saat ini, Rachmat Gobel telah menunjuk Inspektur Jenderal Kemendag, Karyanto Suprih sebagai Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) untuk menggantikan Partogi Pangaribuan.

Pada Selasa sore, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah Gedung Kementerian Perdagangan di Jl. M. Ridwan Rais, Jakarta Pusat.

Polisi mengeledah ruangan Dirjen Daglu Partogi Pangaribuan. Ruangan Partogi itu berada di lantai 9. Ruangan sekretarisnya juga tak luput dari penggeledahan polisi.

Dalam penggeledahan tersebut polisi sudah menetapkan tiga tersangka, yaitu Sub-Direktorat Kementerian Perdagangan Berinisial I, Pegawai harian lepas berinisial MU, dan perantara berinisial N. (ant/Bali Post)

Politisi PDIP Akui Terima Uang dari Pengusaha Jakarta (Suara NTB) Anggota DPR dari fraksi PDI-Perjuangan, Adriansyah, mengakui menerima uang beberapa kali dari pemilik PT Mitra Maju Sukses, Andrew Hidayat. ”Ada (sekitar) enam kali,” kata Adriansyah, dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis.

Adriansyah bersaksi untuk Hidayat yang didakwa memberikan uang Rp1 miliar, 50.000 dolar Amerika Serikat dan 50.000 dolar Singapura (Rp2,05 miliar), terkait pengurusan perizinan perusahaan yang dikelola PT MMS di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Itu saat Adriansyah menjabat bupati di Kabupaten Tanah Laut, periode 2008-2012.

“Jumlah tidak ingat, bayang-bayang saya Rp45 miliar, tidak ada tanda terima dan tanpa agunan,” ungkap Adriansyah.

Uang untuk dia itu diberikan ajudan Hidayat, seorang polisi berpangkat brigadir polisi bernama Agung Krisdiyanto. Pada sesi sidang sebelumnya Krisdiyanto bersaksi, dia memberikan delapan kali uang untuk Adriansyah.

Uang itu menurut Adriansyah antara lain digunakan untuk biaya pengobatan penyakitnya.

“Saya ring jantung ada tiga, pada 2013 saya kena pembengkakan hati hepatitis C, selama satu bulan opname di Surabaya lalu langsung berobat

ke Singapura sampai 2015. Awalnya setiap minggu, lalu sebulan sekali kemudian tiga bulan sekali,” ungkap Adriansyah.

“Itu sifatnya pinjaman atau bagaimana?” tanya ketua majelis hakim, John Butarbutar. “Saya mengatakannya minta tolong, Insya Allah nanti saya bayar,” jawab Adriansyah.

Pemberian terakhir adalah pada 9 April 2015 di Hotel Swiss-Bel Resort Bali sebesar 44.000 dolar Singapura dan Rp57,36 juta yang bila dikonversi ke nilai rupiah menjadi Rp500 juta.

Tujuan permintaan uang itu adalah untuk membiayai anggota kongres PDIP yang berasal dari Kalimantan Selatan. “Saya waktu itu Kongres PDI Perjuangan, kader dari Kalimantan Selatan lebih dari 100 orang dari kecamatan, desa, banyak sekali kader yang ikut, yang tidak formal juga ikut. Sudah setengah bulan sebelumnya juga minta bantu ke saya, itu yang menjadi dasar saya untuk mengajukan bantuan,” ungkap Adriansyah.

Uang dalam mata uang rupiah digunakan untuk memberikan bantuan ke kader sedangkan uang dolar Singapura untuk dirinya sendiri dan akan ditukarkan ke rupiah pada keesokan hari.

Namun uang itu tidak sempat dibagikan karena keburu ditangkap penyidik KPK. “Tidak sempat dibagikan yang mulia,” tambah Adriansyah. (ant/Bali Post)