Snt31102015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 196 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SABTU, 31 OKTOBER 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

KPK Bidik Kepala Daerah di NTB

Gubernur Tak Banyak Berkomentar

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi enggan berkomentar banyak terkait langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang membidik salah seorang kepala daerah di NTB. Gubernur hanya mengucap Innalillahi wainnailaihi rojiun, menanggapi langkah hukum yang sedang dilakukan lembaga antirasuah ini di NTB.

”

Innalillahi wainnailaihi rojiun.

Sai no (siapa itu) TGH. M. Zainul Majdi

“Innalillahi wainnailaihi rojiun. Sai no (siapa itu),” kata gubernur ketika dikonfirmasi usai menerima kunjungan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDT dan Transmigrasi) di Kantor Gubernur, Jumat (30/10) sore kemarin.

Bersambung ke hal 15

Ribuan Warga Gelar Salat Istisqo Mataram (Suara NTB) Ribuan warga yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB dan pelajar Kota Mataram melakukan salat istisqo minta hujan di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur, Jumat (30/10) pagi kemarin. Kegiatan itu dihadiri Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, Sekda NTB, H. Muh. Nur, SH, MH, Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Umar Septono dan sejumlah anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) NTB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

TO K O H

Senin, Gubernur Lantik Tiga Pimpinan SKPD

MENTERI Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDT dan Transmigrasi), Marwan Jafar, geram dengan ulah para bupati/walikota di daerah yang menghambat penyaluran dana desa.

Bersambung ke hal 15

Marwan Jafar

(Suara NTB/ist)

Kecewa Realisasi Dana Desa di NTB

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Sedang Proses Pemberkasan

Made Sutapa

PENYIDIK sedang melakukan pemberkasan untuk perkara dugaan korups proyek Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan tersangka BE yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek tersebut.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi akan melantik dan mengambil sumpah jabatan tiga pimpinan SKPD hasil seleksi terbuka yang dilakukan Panitia Seleksi (Pansel). Usai pelantikan, gubernur akan meminta Pansel untuk menjelaskan kepada publik mengenai tiga nama calon pimpinan SKPD terbaik yang diajukan ke gubernur tersebut.

“Besok akan disampaikan oleh Pansel secara terbuka ke-

pada publik. Hari Senin (pelantikan). Pokoknya saya itu menandatangani yang sesuai dengan hasil Pansel. Pansel itu ada sembilan orang. Ada dari internal dan eksternal yang saya percaya integritasnya.

Jadi apa yang dihasilkan tiga besar berdasarkan rankingnya nomor 1 dengan skor sekian itulah yang saya tunjuk (jadi pimpinan SKPD),” kata gubernur dikonfirmasi usai menerima kunjungan Menteri Desa Pembangunan Daerah terting-

gal dan Transmigrasi (Mendes PDT dan Transmigrasi) di Kantor Gubernur, Jumat (30/10) sore kemarin.

Tiga pimpinan SKPD yang akan dilantik adalah Kepala Dinas Dikpora NTB, Kepala Dinas Perkebunan dan Kepala Biro Humas dan Protokol.

Seleksi terbuka masing-masing SKPD itu diikuti oleh sejumlah pejabat eselon III dan mantan pejabat eselon II Pemprov NTB. Bersambung ke hal 15

Tersangka Kontraktor Proyek BIL Diduga Bangkrut Mataram (Suara NTB) Berkas proyek gedung induk Bandara Internasional Lombok (BIL) belum juga rampung. Di sisi lain, informasi kondisi kontraktor yang dijadikan tersangka dalam kasus ini sedang bermasalah dari sisi finansial. PT. SRU, perusahaan tersangka NS diduga bangkrut.

Edy Rahman, SH, MH mengaku pernah berkomunikasi langsung dengan tersangka, terkait dengan rencana pendampingan hukum ketika perkara ini dibawa ke Pengadilan Tipikor. ‘’Tapi beliau sedang tertekan karena mengalami kebangkrutan,” kata Edy Rahman kepada Suara NTB. Sejak terseret dalam pusaran kasus proyek gedung induk BIL tahun 2012 lalu, perusahaan NS diduga mulai dilanda persoalan manajemen. Bahkan NS sempat kabur sehingga ditetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian ditangkap di Bandara Juanda Surabaya, Jawa

(Suara NTB/ars)

GEDUNG INDUK - Gedung induk BIL yang diduga bermasalah dan kasusnya sedang ditangani Kejaksaan Agung.

Timur oleh tim Intelijen Kejaksaan Agung.

Setelah ditangkap, kemudian berkas dan tersangka dilimpahkan ke Kejati NTB, membuat kondisi tersangka semakin sulit. “Kasihan beliau. Perusahaannya pailit.

Kondisi kehidupannya juga memperihatinkan. Saya sendiri sedang berkomunikasi dengan beliau untuk proses pendampingan,” tutur Sekretaris DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) NTB ini.

Bersambung ke hal 15

SALAT ISTISQO Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi bersama pejabat dan ribuan ASN Pemprov NTB serta pelajar melaksanakan salat istisqo di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur, Jumat (30/10) pagi kemarin.

Dewan Kecolongan Program Upsus Mataram (Suara NTB) – Kalangan DPRD NTB merasa kecolongan, bahkan tidak mengetahui secara mendalam pelaksanaan program Upaya Khusus (Upsus) Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai (Pajale) yang bersumber dari APBN tahun ini.

“Semestinya kan ada disampaikan ke kita. Tapi karena tidak ada disampaikan, seperti inilah model program pusat itu, ketika bermasalah baru kita tahu,” ujar Anggota Komisi II (Bidang Pertanian) DPRD NTB, Ir. Made Slamet, MM, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (30/10)kemarin.

Made mengungkapkan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB dan mitra kerja Komisi II DPRD NTB lainnya memang tidak pernah mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui APBN kepada pihaknya. “Ndak ada koordinasinya dengan kita, dan juga dinas ndak pernah menyampaikan ke kita.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Sabtu, 31 Oktober 2015

Gerakan Tahajud Lingkungan

(Suara NTB/dok)

Muhammad Murad

DALAM rangka menjaga keamanan lingkungan dari aksi pencurian pada saat tengah malam, telah dibuat gerakan Tahajud Lingkungan di Lingkungan Karang Mas-Mas Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara. Gerakan ini dicetuskan oleh Kepala Lingkungan Karang Mas-Mas, Muhammad Murad, S.Pi. Melalui gerakan ini, Murad rutin mengirim pesan singkat atau SMS ke warganya setiap tengah malam atau pukul 02.00 dini hari. Selain mengajak untuk melaksanakan salat tahajud, Murad juga meminta warga untuk mengawasi sekeliling mereka dan menjaga rumah

SUARA MATARAM

Halaman 2

Selly Minta APH Usut Dugaan Penjualan Aset Pemkot Mataram Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., memberikan sinyal kepada aparat penegak hukum (APH) baik Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk turun tangan mengusut dugaan penjualan aset milik Pemkot Mataram oleh PT. Pacific Cilinaya Fantasi.

Pengalihan aset ini diketahui dilakukan sejak tahun 2007 silam dan tanpa sepengetahuan Pemkot Mataram sebagai pemilik lahan. Padahal ini melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun

1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai Atas Tanah dalam Pasal 34 ayat 7. PT. Pasific Cilinaya Fantasi, selaku pemegang HGB tidak mengantongi rekomendasi pengalihan

dari Walikota.

Sebelum itu, antara Pemkot Mataram dengan PT. Pasific Cilinaya Fantasi tanggal 11 Juli 2002, sesuai nomor 16/KPTS/2002 dan nomor 792/ VII/2002 ketentuan Pasal 5

ayat 1 dan ayat 2, menyatakan perjanjian berlangsung selama 30 tahun dan berakhir pada tahun 2026 dan diberikan kesempatan selama 20 tahun untuk melanjutkan kembali.

Ada juga permohonan perpanjangan HGB (hak guna bangunan) atas nama Meylya Handoyo selama 20 tahun, dari tahun 2026 sampai 2046.

Selly mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim khusus untuk memetakan

dan menelusuri dugaan penjualan aset tersebut. Mengenai apa hasilnya, belum berani dipastikan karena tim sedang turun. “Sudah ada tim khusus mulai turun kemarin,” sebutnya.

Tidak menutup kemungkinan, jika pengusaha tetap membandel dan tidak mengakui temuan tersebut, maka aparat penegak hukum (APH) diminta menelusuri. Sebab, hal ini sudah melanggar ketentuan. (cem)

mereka dari aksi pencurian.

“Saya juga minta untuk melihat sekeliling dan menengok rumah tetangga. Itu usaha yang kita lakukan,” jelasnya kepada Suara NTB. Murad menambahkan gerakan ini juga untuk membangun kepedulian warga terhadap warga lainnya dengan saling menjaga satu sama lain. “Jadi masyarakat saling peduli. Saya ingin membangun kepedulian masyarakat,” imbuhnya.

Setelah mengirim pesan singkat ke beberapa warga, ia meminta pesan tersebut dikirim berantai ke warga lainnya.

Sehingga semua warga terbangun tengah malam untuk salat tahajud sekalian ronda malam. Gerakan ini mulai dilaksanakan sejak enam bulan lalu.

Tercetusnya ide membuat gerakan ini karena beberapa waktu lalu sering terjadi aksi pencurian di Lingkungan Karang Mas-Mas. “Awalnya karena rawan maling,” ujarnya. Karena memprogramkan ronda malam sedikit sulit, maka tercetuslah ide membuat gerakan ini. “Kalau ronda susah mengajak warga keluar tiap malam. Makanya saya gunakan pendekatan agama saja,” jelasnya.

Untuk menjaga keamanan lingkungan, pada saat MPBM (Musyawarah Pembangunan Berbasis Masyarakat) Murad pernah mengusulkan pengadaan kamera pemantau atau CCTV. Tapi sayang usulannya tersebut ditertawai dan tidak diterima.

Gerakan ini disampaikan Murad akan terus berlangsung walaupun saat ini lingkungannya cukup aman dan tak pernah lagi terjadi aksi pencurian. Warga juga mendukung gerakan ini. “Warga senang dan tidak merasa terganggu walaupun dihubungi tengah malam. Sering saya sampaikan pada forum-forum seperti di masjid bahwa ini sebagai solusi untuk menjaga keamanan,” demikian Muhammad Murad. (ynt) (Suara NTB/ist)

BATU PERTAMA - Penjabat Walikota Mataram, Hj. Putu Selly Andayani, melakukan peletakan batu pertama pembangunan RTH Pagutan Jumat (30/10) kemarin.

Jadi ”Horti Park”

SEKRETARIS Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat mengingatkan kepada Penjabat Walikota Mataram untuk tidak banyak berwacana. Pasalnya, banyak wacana yang ditebar Penjabat, dikhawatirkan membuat Penjabat tidak fokus pada apa yang menjadi tugas pokoknya.

Salah satunya wacana menjadikan eks Bandara Selaparang sebagai pusat perkantoran. Mengingat masih ada SKPD yang kantornya pinjam pakai dari Pemprov NTB. Melihat kondisi letak kan(Suara NTB/fit) tor SKPD yang berpencar, Ismul Hidayat keberadaan eks Bandara dipandang sangat mendukung ketika kantor Walikota dengan SKPD terpusat. ‘’Sangat bagus,’’ cetusnya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (30/10). Hanya saja karena lahan eks Bandara Selaparang merupakan milik PT. Angkasa Pura, tentu ini tidak mudah.

Menurut Ismul, sah-sah saja ide brilian seperti itu. ‘’Tapi kami mengharapkan kerja-kerja Penjabat Walikota itu lebih fokus pada penyelesaian APBD 2016,’’ pintanya. Memanfaatkan lahan eks Bandara Selaparang sebagai lokasi perkantoran dianggap sebagai wacana yang harus dilakukan dengan cara duduk bersama dengan Dewan.

Sehingga tidak menjadi wacana yang tidak jelas. Dikatakan Ismul, ada dua fokus Pemkot Mataram yang seharusnya menjadi perhatian Penjabat Walikota. Pertama suksesi Pilkada dan penyelesaian APBD 2016. Politisi PKS ini melihat, baru tahun ini proses APBD Kota Mataram sangat lamban.

Demikian pula dengan Pilkada, masyarakat belum menerima sosialisasi yang massif, baik sosialisasi oleh KPUD maupun Pemkot Mataram. Karena bagaimanapun pemerintah juga bertanggung jawab untuk mensukseskan Pilkada.

Sosialisasi Pilkada penting dilakukan. Masyarakat perlu mendapat pengetahuan yang baik terkait pelaksanaan Pilkada Kota Mataram.

Kemudian, APBD yang menjadi ‘’darah’’ dalam kegiatankegiatan kemasyarakat dalam tahun anggaran 2016, harus segera diselesaikan. Karena waktu yang tersisa untuk menuntaskan pembahasan RAPBD 2016, kurang dari satu bulan.

Belum lagi proses kajian. ‘’Dua tugas ini yang menjadi perhatian Penjabat Walikota, jangan yang lain-lain,’’ tandasnya.

Ismul menilai Penjabat Walikota Mataram terlalu dini menebar berbagai wacana.

Dewan, sambung Ismul, sebetulnya tidak mempersoalkan wacana maupun rencana apa saja yang dilontarkan Penjabat Walikota Mataram. Namun dengan catatan, apa yang menjadi tugas pokoknya, yakni menyukseskan pelaksanaan Pilkada serta pembahasan APBD 2016 tidak terbengkalai.

Dewan, aku Ismul banyak mendapat masukan terkait kebijakan Penjabat walikota yang menaikan upah tenaga kebersihan. ‘’Hanya saja proses untuk melalui itu dalam APBDP, alhamdulillah walaupun sudah selesai tapi kan sangat lambat,’’ keluhnya. Apalagi masih banyak kegiatan lainnya yang dibiayai melalui APBD. (fit)

SKPD Diminta Kembangkan RTH Pagutan Mataram (Suara NTB) Setelah dijadikan pusat lokasi pelaksanaan Festival Hortikultura Nasional (FHN) awal Oktober lalu, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan ingin dijadikan sebagai taman hortikultura (hortipark) oleh Pemkot Mataram. Taman hortikultura ini nantinya bisa menjadi salah satu objek wisata di Kota Mataram.

RTH Pagutan juga nantinya bisa dijadikan pusat kegiatan nasional lainnya seperti MTQ Nasional, Hari Pers Nasional (HPN), dan kegiatan nasional lainnya. Dalam rangka itulah, Penjabat Walikota Mataram,

Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si meminta kepada SKPD terkait untuk berintegrasi mengembangkan RTH tersebut.

“Ke depan saya minta Dinas PKP (Kelautan, Kelautan, dan Perikanan), Dinas Pertamanan membantu petani di sekitar RTH agar semua bergerak aktif. Ke depan event nasional kita pusatkan di sini seperti bisa menjadi lokasi welcome dinner pada saat pelaksanaan HPN, dan juga MTQ Nasional,” jelasnya pada saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan fasilitas pendukung di RTH Pagutan, Jumat (30/10).

Selain itu Selly juga meminta kepada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram untuk menata tempat bagi para PKL. “Saya ingin menata PKL untuk sayuran karena ini konteksnya hortikultura. Untuk kuliner tempatnya bisa di luar,” terangnya.

Penataan RTH Pagutan ini disampaikan Selly juga dihajatkan untuk masyarakat sekitar.

Diharapkan dengan keberadaan RTH ini bisa menjadi nilai tambah untuk masyarakat. Ia pun mengajak warga sekitar untuk menjadikan RTH tersebut sebagai kebanggaan bersama.

Apalagi pemerintah pusat telah mempercayai lokasi tersebut sebagai pusat kegiatan nasional.

Selly juga berpesan kepada warga untuk menjaga RTH tersebut karena tidak semua daerah memiliki RTH yang khusus ditanami produk hortikultura. Ia pun meminta kepada Dinas PKP Kota Mataram untuk menyiapkan lahan khusus bagi para petani setempat sebagai media belajar pola tanam atau bertani yang baik.

“Ini bisa menjadi objek wisata atau hortipark sehingga banyak orang yang datang ke sini,” cetusnya. Ia pun meminta tim terpadu untuk

fokus menjaga dan mengawasi kawasan ini. Ia pun meminta agar dibuatkan pos khusus untuk tim terpadu di kawasan RTH. “Semua harus kerja terintegrasi,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang menyampaikan proses pembangunan saat ini dilaksanakan oleh Satker PBL Pemprov NTB yang merupakan program lanjutan. Tahun ini juga akan dibuka akses jalan melalui Petemon. Luas RTH yang mencapai delapan hektar lebih dinilainya cukup representatif untuk dikembangkan taman hortikultura. (ynt)

BPBD Ingatkan Jangan Sampai Ada Anak Putus Sekolah Masyarakat Waspada Debu Vulkanik Jadi KLA

Mataram (Suara NTB) Kota Mataram telah dicanangkan menjadi Kota Layak Anak (KLA) pada tahun 2018. Dalam rangka itulah Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si meminta kepada jajarannya khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram agar jangan sampai ada anak yang putus sekolah. Hal ini disampaikan Selly, Jumat (30/10) di RTH Pagutan. Pada kesempatan tersebut Selly juga sempat berdialog dengan warga setempat apakah ada anak-anak warga yang tidak sekolah dan sebagian warga menjawab anak-anak mereka ada yang tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya membeli pakaian.

“Ini Kota Mataram, jangan sampai ada anak yang putus sekolah. Kalau ada yang tidak sekolah, langsung lapor ke Di-

nas Dikpora. Karena kita akan hadapi KLA, jangan sampai ada anak yang putus sekolah,” terangnya.

Agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah di Kota Mataram, pihaknya juga ingin membangun kepedulian antarwarga.

Selly mengatakan seharusnya warga yang kaya membantu keluarga tidak mampu seperti menyumbangkan seragam anak-anaknya yang sudah tidak terpakai lagi. “Yang mampu memberikan pada yang kurang mampu,” ujarnya.

Ia pun meminta kepada para PNS lingkup Pemkot Mataram yang memiliki anak usia sekolah agar seragam anaknya disumbangkan kepada anak yang tidak memiliki seragam. “Umumkan kepada para PNS yang ada anaknya sekolah agar membantu anakanak yang tidak bisa beli seragam dengan menyumbangkan seragamnya,” jelasnya.

Dalam rangka menghadapi KLA, Pemkot Mataram juga akan membangun gedung perlindungan anak. Nantinya gedung ini akan dimanfaatkan untuk menampung anak-anak korban kekerasan maupun anak-anak yang berurusan dengan hukum. Di samping itu gedung ini juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk menampung perempuan korban kekerasan.

Untuk pembangunan gedung ini, Selly mengatakan pihaknya akan menyiapkan lahan sekitar tiga are. Sehingga jika ada anak-anak yang menjadi korban kekerasan, anakanak telantar, dan putus sekolah bisa ditampung di gedung tersebut. Pembangunan ini disampaikan Selly akan segera dilaksanakan karena daerah perkotaan seperti Mataram ini memiliki persoalan yang sama dengan kota-kota lainnya. (ynt)

Pemkot Batal Hibahkan Lahan untuk AKN Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram batal menghibahkan lahan 2,5 hektar untuk pembangunan kampus AKN (Akademi Komunitas Negeri).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra, SE., menerangkan, awalnya pemerintah ingin menghibahkan lahan ke AKN, untuk dibangunkan kampus. Berdasarkan pertimbangan serta melihat skala prioritas dan minimnya lahan milik Pemkot Mataram, sehingga rencana itu dibatalkan. “Se-

kitar 2,5 hektar lahan di Lingkungan Petemon Kelurahan Pagutan Timur, akan dibangunkan kampus,” terangnya.

Bukan berarti pihaknya tidak ingin memberikan hibah, tapi Pemkot Mataram ingin mengedepankan prinsip kehatihatian terkait penggunaan aset milik pemerintah. Beberapa aset seperti MWP, Mataram Mall dan lain sebagainya sedang berusaha diinventarisir.

Sebab, ini berkaitan dengan bagaimana mempertahankan WTP. “Kami pengen hati - hati,” tandasnya.

Sejauh ini kata Yance, mahasiswa melaksanakan kegiatan

belajar mengajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Lingkungan Petemon. Menurutnya, keberlanjutan belajar mahasiswa sepenuhnya urusan kampus. Lagi pula jumlah mahasiswanya tidak terlalu banyak.

Sebagai gambaran, kampus AKN sebelumnya menggunakan SMKPP sebagai tempat belajar. Kemudian pindah ke SKB di lingkungan Petemon. AKN sudah dua kali mewisuda mahasiswa dan dikhawatirkan ini wisuda terakhir, karena pihak kampus belum mendapatkan lahan. (cem)

Mataram (Suara NTB) Letusan Gunung Baru Jari (anak Gunung Rinjani), terus menyemburkan abu vulkanik dikhawatirkan mengenai daerah lain termasuk Kota Mataram. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengingatkan agar masyarakat lebih waspada. “Prinsipnya siaga dan tetap status waspada,” kata Kepala BPBD Kota Mataram, Ir. Supardi.

Seperti diketahui, Gunung Baru Jari terpantau terus terjadi letusan. Sehingga, Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menutup akses pendakian. Penutupan dua akses pendakian itu yakni, di kawasan Senaru yang masuk di Kabupaten Lombok Utara dan pendakian lewat Sembalun di Lombok Timur.

Supardi mengatakan, prinsipnya siap menerjunkan pasukan jika BPBD KLU dan Lotim kekurangan personel. “BPBD KLU dan Lotim menanggulangi karena harus solid.

Dan kami siap kerahkan tim dari Mataram,” katanya.

Meski debu vulkanik ini tidak mengarah ke Mataram, bagaimanapun juga masyarakat

harus waspada dan diharapkan tidak terjadi. Persoalannya bergantung dari kondisi angin, karena debu bisa menyebar ke mana - mana.

Kasus ini bisa dilihat dari kepulan asap di Riau sudah mengarah ke Jakarta bahkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Lebih dikhawatirkan lagi, jika debu vulkanik letusan Gunung Baru Jari ini mengarah ke Pulau Jawa. “Mudah - mudahan debunya tidak mengarah di Jawa,” cetusnya.

Mantan Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan ini, mengharapkan masyarakat tetap tenang dan waspada. Apabila ada perkembangan dianggap mengkhawatirkan, pihaknya akan segera menginformasikan. (cem)

(Suara NTB/dok)

Jangan Banyak Wacana

SUARA NTB Sabtu, 31 Oktober 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3 (Suara NTB/bul)

UKIR GERABAH - Para perajin di pasar seni berharap berkah dari ditetapkannya NTB sebagai daerah wisata halal terbaik di dunia. Mereka akan menciptakan souvenir bagi pengunjung . Seorang perajin tengah mengukir gerabah untuk mengisi etalase toko seninya di Sayang-Sayang, Kota Mataram.

Harus Jadi Primadona UMKM harus jadi primadona untuk program pembangunan pemda NTB. “Tidak ada alasan kalau ingin bersaing di pasar bebas, kecuali harus melakukan pembinaan kepada pengusaha kecil. UMKM harus jadi selebritis,” kata Tim Penasehat Investasi NTB, Dr. M. Firmansyah, Jumat (30/10). Bank Indonesia merilis sebaran alokasi kredit provinsiprovinsi di Indonesia. NTB tercatat Rp 28,23 triliun dari total kredit secara nasional sebesar Rp 3914,7 triliun.

Dari jumlah porsi kredit (Suara NTB/dok) NTB itu, Rp 6,7 triliun (23,7 M. Firmansyah persen) teralokasi pada kredit UMKM. Dari data itu, anggapannya porsi pembiayaan untuk UMKM masih sangat kecil. Entah apa persoalannya, apakah UMKM memang terbatas mengajukan kredit atau permintaan kredit tinggi, namun kepercayaan perbankan terhadap UMKM dianggap masih belum maksimal.

Tahun 2016 adalah eranya perdagangan MEA, semua pihak tentu berharap baik secara nasional maupun lokal NTB ada keberpihakan pemerintah dalam mengembangkan UMKM. Umumnya bahan baku UMKM bersumber dari lokal, menyerap tenaga kerja lokal dan ketika UMKM maju dan untung, hasil keuntungan juga dikonsumsi di tempat lokal.

Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Unram ini menyebut, APBN 2016 sebentar lagi dibahas DPR. Belum diketahui persis berapa persen juga UMKM menjadi bagian dari APBD NTB kedepan.

Bahkan sejauh ini, belum terlihat master plan yang cukup jelas terkait mau dikembangkan seperti apa UMKM kedepan. Membangun UMKM tidak boleh hanya berhenti pada pemberian modal, pelatihan usaha, tapi harus juga dikreasikan pasarnya. Lalu bagaimana menyiapkan pasar UMKM, tiada lain adalah melokalisir di pusat-pusat kerumunan dan tujuan kunjungan.

Pemerintah harus segera memblokir area-area itu untuk memasarkan produk UMKM. Firmansyah merasa sedih, ketika berkunjung di suatu lokasi wisata budaya ternama di Lombok ini. Telah terbangun ritel modern di suatu sudut, yang seharusnya dapat dilakukan oleh masyarakat lokal. Padahal setiap hari bisa sampai ratusan bahkan ribuan orang berkunjung di sana.

“Saya amati justru setelah turis berkunjung di lokasi wisata budaya itu, malah belanja yang cukup banyak di ritel modern di sebelahnya. Padahal ritel modern memiliki syarat yang ketat untuk memasukkan produk lokal di dalamnya,” katanya.

“Sekali lagi saya ingin mendorong pemerintah jadikan 2016 sebagai tahunnya UMKM, jadikan UMKM sebagai selebritis tahun itu dan setelahnya.Hanya itu satu-satunya harapan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi kita kedepan menghadapi persaingan bebas,” demikian Dr. Firmansyah. (bul)

Ditjen Pajak Incar Pengusaha Mataram (Suara NTB) Ditjen Pajak Nusa Tenggara (membawahi NTB dan NTT) terus menyisir seluruh Wajib Pajak (WP), terlebih mereka yang hingga kini belum menyelesaikan kewajiban pajaknya. Salah satu yang menjadi prioritas adalah para pengusaha.

Selama dua tahun terakhir, penerimaan pajak didominasi dari aktivitas belanja pemerintah, baik APBN maupun APBD. Sementara porsi penerimaan pajak dari pengusaha dinilai

Taksi Minta Tarif Argo Dinaikkan Lagi Mataram (Suara NTB) Operator taksi meminta secara tertulis kepada Dinas Perhubungan Provinsi NTB, agar tarif argonya dinaikkan kembali, sesuai Pergub sebelumnya.

Permintaan ini belum mendapat respons dari Pemprov NTB. Menurut Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB, Antonius Zaremba Mustafa Kamal, telah sebulan lalu gabungan operator yang beroperasi di NTB melayangkan surat pengajuan penyesuaian tarif.

“Operator taksi minta tarif argonya disesuaikan lagi dengan Pergub sebelumnya, karena tarif yang berlaku sekarang dianggap tidak sesuai,” jelas Anton. Persoalan yang dihadapi pengusaha taksi, beban operasional yang tinggi setelah dua kali pe-

merintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar.

Kenaikan tarif argo yang diminta sebesar Rp 120/meter. Versinya pengusaha taksi, biaya operasional tak sebanding dengan yang didapatkan. Organda dalam kapasitasnya tetap akan memfasilitasi para pengusaha taksi sebagai anggota Organda.

“Kita di Organda coba fasilitasi. Karena kan perlu sopirsopir taksi ini bawa pulang sesuatu kalau selesai bertugas.

Mereka para pengusaha taksi ini minta dipertemukan dengan pihak Dishub untuk membahas persoalan ini,” ujarnya.

Dengan kondisi biaya operasional yang tidak sebanding dengan penghasilannya ini, jikapun pemerintah tak memfasilitasi dilakukan penyesuaian tarif, ren-

cananya kata Anton, para pengusaha taksi akan mogok operasi.

Di NTB ada enam operator taksi, Lombok Taksi, Expres, Rangga Taksi, Lombok Baru, Kotama, serta Narmada Trans yang dinilai operasionalnya kembang kempis. Namun di tengah rencana penyesuaian tarif yang telah diajukan itu, Anton ditanya soal perkembangan usaha taksi saat ini, menurutnya masih cukup bagus.

“Bahkan salah satu operator taksi sudah membuka cabang di Pulau Sumbawa. Artinya masih bagus perkembangannya. Bahkan, ada operator taksi yang menyiapkan kendaraan premium untuk memenuhi kebutuhan wisatawan,” demikian Anton pada Suara NTB di Mataram, Rabu (29/30). (bul)

masih belum maksimal.

Menurut Kepala Kanwil Pajak DJP Nusra, Neilmaldrin Noor, Jumat (30/10), peran pengusaha sebetulnya sangat diharapkan kontribusinya terutama dalam beberapa bulan sebelum masa berakhirnya tahun pembinaan WP (2015).

“Para pengusaha nampaknya belum begitu banyak memanfaatkan kesempatan yang disiapkan Dirjen Pajak,” katanya usai mengikuti apel Hari Oeang di Kantor Bea Cukai Mataram, Jumat kemarin.

Dirjen Pajak begitu banyak memberikan keringanan, berupa penghapusan sanksi pajak sesuai PMK 91. Harapannya para pengusaha ini bisa meningkat-

kan kontribusinya kembali. Diakui bahwa belum seluruhnya pengusaha terjaring. Neilmaldrin mengatakan langkah pengusaha untuk melaporkan secara self assessment ditunggunya.

Tahun 2016 mendatang pemerintah akan mengambil langkah penegakan hukum.

Tak segan-segan, pengusaha selaku WP yang belum terdaftar, atau sudah terdaftar tapi tak membayar pajaknya akan diberikan tindakan tegas.

Dalam melakukan penjaringan WP ini, masih dilakukan pengawasan dan langkah-langkah yang dianggapnya masih soft. Dengan imbauan, sosialisasi untuk melakukan pembetulan WP dengan baik dan benar.

Namun pada bagian-bagian tertentu, Dirjen Pajak melakukan penegakan hukum. Di antaranya dengan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penyitaan. Melakukan langkah paksa badan kepada WP yang masih memiliki tunggakan besar pajak.

“WP hindari kami melakukan penegakan hukum secara keras,” katanya menegaskan.

Selain itu, tindakan riil yang telah dilakukan dengan melelang aset WP penunggak, pencekalan, hingga pemblokiran rekening.

Tahun ini penerimaan pajak di dua provinsi sebesar Rp 5,4 triliun. Tercapai hingga hari kemarin sebesar 54 persen. Target sebesar itu nampaknya pesimis tercapai, seiring dengan terjadinya pelemahan ekonomi nasional. Hal tersebut kata Neilmaldrin sudah dikoordinasikan dengan Dirjen Pajak pusat.

“Nampaknya tidak terca-

Kegiatan Lelang Diharap Perkokoh Pasar Domestik Mataram (Suara NTB) Kegiatan pasar lelang kembali dilaksanakan Rabu (20/10). Puluhan pengusaha yang terlibat langsung mengukuhkan transaksi komoditas agro berjangka komoditi sebesar Rp 1,6 miliar lebih. Kegiatan ini dipandang sebagai langkah strategis memperkokoh pasar domestik. Transaksi yang berlangsung di salah satu hotel di Mataram, beberapa komoditas yang berhasil diperjualbelikan di antaranya, arang cokelat, ikan, kacang hijau, kacang tanah, kedelai kepala dan ubi kayu, totalnya Rp 1,640,500,000.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, Ir. H. Husni Fahri, MM usai transaksi antarpengusaha mengemukakan, tantangan semakin besar pada era globalisasi di mana negara-negara di dunia telah berangsur-angsur beralih kepada mekanisme pasar (marketdriven) dari campur tangan pemerintah dalam memecahkan persoalan ekonomi nasional.

Dalam hal persaingan merebut daya saing komoditi agro dalam pasar bebas seperti yang terjadi saat ini, pengembangan

usaha di bidang agribisnis menurutnya harus didukung dengen pendekatan struktural dan bukan lagi semata kultural yang turun temurun diwariskan masyarakat agraris.

Penguatan struktural yang dimaksud salah satunya dengan pembinaan dan pengembangan komunitas dan komoditas agro dengan unsur penunjang dari hulu hingga ke hilir. Sehingga memberikan penguatan pasar domestik dan mendorong persaingan menuju pasar global.

Penyediaan sistem perdagangan/transaksi komoditas agro yang lebih efisien, transparan dan berkeadilan merupakan upaya struktural sektor perdagangan untuk memperkuat pasar domestik dimaksud. Pengem-

HILANG HILANG STNK R2 VARIO DR3127HO NOKA/NOSIN: MH1JFF119DK121014/ JFF1E1120664 AN.RAMLI AHMAD HILANG DISEKITAR JL.YOS SUDARSO AMPENAN DAN SIM AN. KURNIATILLAH, S.Kep

Jumat,30/10/15

(Suara NTB/bul)

Neilmaldrin Noor pai, tapi setidaknya harus tecapai di atas 91 persen dari total target. November Desember ini kami berharap besar seluruh potensi pajak sudah masuk,” katanya. (bul)

bangan pasar lelang dapat dilihat sebagai alternatif pengembangan kelembagaan perdagangan nasional sebagai bagian dan pengembangan sistem perdagangan komoditas yang efisien dan lebih adil.

“Pasar lelang sebagai salah satu pilar perdagangan nasional untuk menguatkan daya saing komoditas,” katanya. Di NTB pasar lelang sudah dilaksanakan sejak tahun 2005, dengan total transaksi selama 10 tahun dengan frekuensi penyelenggaraan sebanyak 59 kali telah mencapai Rp 399,62 miliar lebih.

Yang unggul dari mekanisme pasar lelang dengan memperpendek mata rantai penjualan.

Penjual mengumpulkan sejumlah volume komoditi tertentu, diadakan pemeriksaan mutu dan pengukuran volume barang. Ditentukan harga kesepakatan, sesuai standar harga yang berlaku saat ini. Saling tawar menawar, transaksi tunai atau non tunai dan mengirimkan barang setelah kesepakatan.

“Kalau ini berlaku terus menerus, jangan khawatir dengan masuknya produk luar negeri,” demikian H. Husni Fahri. (bul)

SUARA NTB Sabtu, 31 Oktober 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Masalah MBLB Tidak Permainkan Dana Bantuan SEKRETARIS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lombok Timur (Lotim), Mulki, mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk melaksanakan program sesuai aturan yang berlaku. Bantuanbantuan yang langsung bersentuhan kepada masyarakat kecil diminta tidak dipermainkan.

Oknum pegawai yang melakukan tindakan merugikan rakyat siap akan diberikan teguran keras. “Janganlah kita cari (Suara NTB/dok) kesempatan yang akan menimMulki bulkan orang-orang kecil sakit hati,” ujarnya saat dimintai komentarnya terkait dugaan penyelewengan dana bantuan Padat Karya Produktif (PKP) pada mantan TKI, Jumat (30/10).

Mulki, mengakui adanya keluhan dari warga soal bantuan PKP yang disalurkan pihaknya ke penerima bantuan. Bantuan tersebut diperuntukkan langsung ke desa dengan nilai Rp 170 juta per desa.

Dalam hal ini, pihaknya akan menelusuri lebih jauh soal indikasi adanya praktik-praktik yang tidak benar dalam menjalankan tugas demi kesejahteraan rakyat itu. Tidak ditampik ada oknum stafnya yang dicurigai. Disebut oknum yang dicurigai itu juga memiliki catatan buruk saat membuat kegiatan ke Pringgasela. Setelah ditelusuri, kegiatan tersebut fiktif dan tidak pernah dikerjakan.

Akan tetapi laporannya ada. “Kegiatan fiktif, tapi SPJ ada,” urainya.

Sebelumnya, Kepala Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Sahman, mengaku, ada bantuan bagi mantan TKI yang diberikan dari pemerintah. Namun, pihaknya sepertinya memaklumi adanya pemotongan bantuan, karena dinilai sudah biasa dan dimaklumi. “Kalau dipotong satu juta itu sudah enak kita sebutannya,” akuinya. (rus)

ADD Belum Cair

Desa Keluhkan Lambannya Respons Dinas PPKAD Tanjung (Suara NTB) Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), banyak mengeluhkan lambannya respons Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (PPKAD).

Meski sebagian desa sudah mengajukan proposal pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) termin II (dua), namun hingga kini masih ada desa yang belum memperoleh SP2D pencairan dari Bendahara Daerah.

Demikian terungkap pada rakor ADD di Aula Kantor Bupati, Jumat (30/10). Para kepala desa yang hadir mengaku khawatir dengan tenggat waktu pencairan, pelaksanaan dan pelaporan ADD hingga batas waktu Desember 2015 mendatang.

Pemerintah desa menilai, terdapat ketidaksinkronan di tingkat Bendahara Daerah dengan persiapan yang telah dilakukan oleh desa sendiri. “Kalau sampai anggaran tidak terealisasi 70 persen sampai akhir tahun, maka konsekuensinya dana ADD untuk desa kami ini terpangkas,” ungkap Ketua AKAD KLU, Ahmad Jauhari.

Ia menuturkan, salah satu ketidaksinkronan yang terjadi antara pihak desa dengan Dinas PPKAD adalah menyangkut Pajak Galian C. Pihak desa dalam hal ini mengajukan proposal ke PPKAD KLU mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) terkait pencairan ADD. Tetapi, Dinas PPKAD memiliki pertimbangan sendiri, sehingga realisasi ADD tidak langsung ditindaklanjuti.

Dengan pola yang diterapkan ini, menurut Ahmad, pencairan ADD tidak hanya lamban, tetapi juga memiliki konsekuensi di mana desa tidak bisa merealisasikan tepat waktu sebagaimana diharapkan.

“Pada komponen Pajak Galian C, desa diminta membayar pajak lebih dulu, tetapi di Perbup item itu tidak tercantum.

Sedangkan berdasarkan koordinasi desa dengan BPKP dan Inspektorat, Pajak galian C akan ditetapkan ketentuan maupun nominalnya mulai tahun 2016, karena harus melalui kajian lebih dulu,” terang Ahmad.

Lambannya respons Dinas PPKAD, sebutnya, terbukti dari tidak tepat waktunya pencairan untuk desa yang telah melalui verifikasi. Misalnya kata dia, Dinas PPKAD pada kesepakatan dengan desa memberi jeda 4 hari pencairan, tetapi nyatanya baru bisa cair dalam 2 minggu. Oleh karena itu, ia mengharapkan agar Dinas PPKAD sedikit lebih tanggap, sehingga realisasi ADD tidak molor.

Sementara Kepala DPPKAD Lombok Utara, M. Irwan, M.Si., kepada wartawan usai rapat koordinasi membantah tidak ada niatan untuk mempersulit pencairan ADD kepada pihak desa. Ia berdalih, jika pun lama maka hal itu tidak lepas dari pertimbangan ketelitian yang dilakukan jajarannya agar realisasinya tidak menyalahi aturan yang ada.

“Kita mesti berhati-hati dalam mencairkan dana tersebut dengan alasan regulasi yang berubah-ubah. ADD pasti dieksekusi, tetapi harus sesuai dengan aturan,” jawabnya singkat. (ari)

(Suara NTB/yon)

PROTES PLN - Massa yang tergabung dalam PMII Cabang Lotim saat mendatangi PLN Rayon Selong terkait seringnya terjadi pemadaman listrik, Jumat (30/10).

Listrik Sering Padam, PMII Lotim Protes PLN Selong (Suara NTB) Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Jumat (30/10) mendatangi kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Selong.

Aksi yang dilakukan PMII Cabang Lotim ini terkait seringnya terjadi pemadaman listrik belakangan ini.

Sebagai bentuk protes dan upaya melampiaskan kekecewaannya, massa PMII Lotim menyalakan puluhan lilin di depan kantor PLN Rayon Selong yang disertai dengan pembakaran ban bekas.

Salah satu peserta aksi, Muhyi , memandang banyak pihak yang dirugikan, terutama para pedagang yang membutuhkan tenaga listrik untuk menjalankan usahanya. Namun, kondisi ini, tidak disikapi secara nyata oleh PLN untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait situasi yang terjadi sekarang ini.

“Dengan melihat beberapa yang dilakukan oleh PLN, seolah-olah tidak menunjukkan perhatiannya. Seringnya mati lampu menyebabkan masyarakat merugi terutama pedagang-pedagang kecil yang memanfaatkan tenaga listrik untuk menjalankan usahanya,” kritiknya.

Menanggapi hal tersebut ini, Manager PLN Rayon Selong, Fauzi Nanang Prayogo, menjelaskan, masalah seringnya pemadaman listrik itu berada pada PLN di wilayah NTB. Menurutnya, pemadaman yang sering terjadi, karena terjadinya gangguan pada pembangkit listrik. “Kalau travonya masih memungkinkan, namun gangguan terjadi di pembangkit,” ujarnya. (yon)

Sekda: Pajak Itu Kewajiban Penambang Selong (Suara NTB) Polres Lombok Timur (Lotim) turut ambil bagian dalam proses penyelesaian persoalan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang menuai protes dari sejumlah sopir. Jumat (30/10) Kapolres Lotim memfasilitasi pertemuan jajaran Pemkab Lotim dengan para sopir angkutan material MBLB, pemilik tambang di Mapolres Lotim.

Pertemuan ini dihadiri langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lotim, H. Rohman Farly. Pada kesempatan itu, sekda menegaskan, jika aturan pembayaran pajak 20 persen per kubik itu dibebankan kepada penambang.

Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 tahun 2011 yang merupakan peraturan teknis dari Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang pajak daerah diberlakukan pajak hanya Rp 2 ribu.

Besaran pajak itu, ujarnya, karena harga material hasil tambang MBLB, seperti pasir kala itu hanya Rp 10 ribu. “Pajaknya 20 persen jadi Rp 2 ribu,” ucapnya. Satu truk ratarata mengangkut 3-4 kubik.

Adanya penyesuaian itu ditegaskan bukan terjadi secara drastis. Di mana fakta hasil kajian di lapangan menunjukkan terjadinya kenaikan harga hasil tambang MBLB ini juga cukup drastis. Rata-rata harga material pasir Rp 60 ribu per kubik, pajaknya dihitung tetap 20 persen menjadi Rp 12 ribu per kubik. ‘’Jika satu dump truck

mengangkut 4 kubik, maka harus membayar Rp 48 ribu,’’ ujarnya.

Pajak Rp 12 ribu per kubik itu, ujar Sekda menjadi kewajiban penambang. Soal penarikan ke para sopir itu hanya masalah mekanisme. Menurutnya, pajak bukan dibebankan kepada para sopir angkutan.

Dalam hal ini, Pemkab Lotim, berencana membuat kupon yang sudah dikorporasi.

Kupon inilah yang nantinya akan dibagi-bagikan. “Kalau sopir memang tidak boleh dipungut. Apakah pembayarannya dititip lewat sopir atau di lokasi tambang itu masalah mekanisme,” katanya.

Untuk itu, sekda menyarankan para sopir hendaknya mencari lokasi tambang yang sudah bayar pajak.

Kapolres Lotim, AKBP Karsiman menyampaikan apa yang sudah dijelaskan Sekda sudah cukup jelas. “Jadi sudah jelas kan yang dipungut itu bukan sopir tapi penambang,” ungkap kapolres.

Ia meminta apa yang menjadi hasil pertemuan tersebut

(Suara NTB/rus)

PERTEMUAN – Sekda Lotim H. Rohman Farly menyampaikan penjelasan kepada para sopir angkutan dalam pertemuan yang difasilitasi Kapolres Lotim, Karsiman di ruang rapat utama Mapolres Lotim, Jumat (30/10). dapat disampaikan ke semua pihak, sehingga tidak ada ganjalan. Urusan pajak, lanjutnya, wajib dibayar, karena mengambil apa yang menjadi milik negara.

Perwakilan sopir dan penambang, dikemukakan Lalu Iswan Mulyadi, masih mempertanyakan soal mekanisme penarikan yang dilakukan aparat Satpol PP di Jenggik.

Peserta Keluhkan Pembatalan Tes TPLD Selong (Suara NTB) Sebanyak 296 Calon Tenaga Pendamping Lokal Desa (TPLD) kembali batal mengikuti tes, Jumat (30/10). Pembatalan jadwal tes itu terjadi secara tiba-tiba tanpa ada informasi sebelumnya. Kondisi ini membuat ratusan calon TPLD ini mengeluh dan menuding petugas tidak profesional dan kurang komit terhadap jadwal yang sudah dibuat.

Surakyah, salah seorang peserta tes asal Terara, mengungkapkan, jadwal pertama diinformasikan tes akan digelar mulai Kamis (29/10) lalu di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lotim. ‘’Hari pertama diinformasikan batal digelar dan dijanjikan akan dilaksanakan pada Jumat ini,’’ ungkapnya.

Namun, pada hari kedua, tes tidak kunjung digelar.

Padahal, ratusan peserta sudah berkumpul sejak pukul 07.00 Wita. Kondisi itu membuat para calon peserta ini marah. Mereka menilai penyelenggara yang disebut dari tingkat pusat tidak beres dan kurang bertanggung jawab.

Pemerintah daerah juga disalahkan para peserta sele-

(Suara NTB/rus)

TIDAK JELAS - Para calon peserta tes seleksi calon TPLD menunggu ketidakjelasan waktu tes di Kantor BPMPD Lotim, Jumat (30/10). ksi calon pendamping desa itu.

Pemda seharusnya melakukan koordinasi dengan panitia di tingkat pusat, sehingga informasi yang diterima tidak simpang siur.

Hal senada disampaikan H. Saeful, peserta dari Pringgabaya. Para peserta yang akan memperebutkan 66 TPLD itu, mengakui, ketidakjelasan informasi mengenai waktu tes merugikan peserta yang datang dari daerah yang cukup jauh.

Menanggapi hal ini, Kepala

BPMPD Lotim, H. Syamsuddin, mengaku tidak terima dengan sikap panitia di provinsi.

Mereka dinilai tidakmemberikan informasi yang tidak jelas kepada pemerintah daerah, khususnya Pemkab Lotim.

“Kita sudah hubungi provinsi, tapi kok dengan enteng saja mejawab, orang pusat belum datang,” kritiknya.

Dalam proses TPLD ini, jajaran Pemda Lotim sama sekali tidak dilibatkan dalam proses perekrutan. (rus)

Minim, Tenaga Penyuluh di KLU Tanjung (Suara NTB) Sebagai lembaga baru, Badan Ketahanan Pangan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BKP4K) Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum dilengkapi jumlah sumber daya penyuluh yang memadai. Saat ini, BKP4K memiliki pegawai penyuluh hanya 17 orang. Sedangkan di sisi lain, jumlah kelompok yang memerlukan pembinaan tidak kurang dari 1.406 kelompok.

Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, I Made Radita, Kamis (29/10) lalu, mengakui jumlah kelompok pertanian dan perkebunan, kehutanan, dan perikanan terus meningkat setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 205 ini, tercatat jumlah kelompok pertanian dan perkebunan sebanyak 806 kelompok, kelompok perikanan tangkap sebanyak 200 kelompok dan kelompok kehutanan tidak kurang dari 200 kelompok.

“Kondisi kita di Badan

Penyuluhan ini memang dilematis, di satu sisi kita ingin memberikan pelayanan tetapi tenaga kontrak kita dipersoalkan. Dalam memberikan penyuluhan kepada kelompok tersebut, hanya dilakukan oleh 17 orang tenaga penyuluh, dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) yang dibiayai oleh pusat,” ungkap Radita.

Ia memaklumi, perkembangan kelompok tani secara umum baik secara kelembagaan maupun usaha, masih jatuh bangun.

Hal ini tidak lepas dari pentingnya peranan penyuluhan yang belum dapat dilakukan secara maksimal. Jumlah penyuluh yang ada sekarang ini tidak mampu menangani semua kelompok yang ada di Lombok Utara.

Idealnya, sebut Radita, di tiap desa tersedia 3 orang penyuluh untuk mendukung laju per_kembangan kelompok pertanian. Dengan asumsi di tiap desa terdapat 16 kelompok, maka masing-masing penyuluh mendampingi 8 kelompok. Fak-

tanya, dengan 33 desa yang ada di KLU, ditambah 10 desa pemekaran, maka satu orang penyuluh di KLU harus mengawal 2 sampai 3 desa dari 43 desa definitif dan pemekaran tersebut.

“Jangan heran, kalau 1 orang tenaga penyuluh harus mendampingi banyak kelompok dan berbagai jenis pekerjaan, sehingga fokus penyuluhannya juga tidak maksimal,” sambungnya.

Sementara itu, keberadaan THL yang dengan kompensasi honor dari pusat, hingga saat ini jumlahnya masih terbatas, hanya 38 orang. Mereka dominan direkrut untuk memberi pendampingan pada penyuluhan tanaman pangan. Meski demikian, THL ini pun tidak menyuluh setiap hari melainkan pada momen tertentu saja.

Menyadari itulah, pihaknya berharap ke depannya, kuota rekrutmen PNS untuk tenaga penyuluh dapat ditambah guna mengefektifkan fungsi pelayanan kepada masyarakat. (ari)

Pada sopir ini mencoba menegosiasi sistem pembayaran tidak sampai menyetop laju kendaraan mereka.

Apa yang disampaikan sekda, pihaknya menyetujuinya, khususnya beban dan tanggung jawab pajak ada pada penambang. Namun, pihaknya protes soal penentuan harga dalam penetapan pajak dianggap tidak melakukan sur-

vai di lapangan.

Sementara Kepala Satpol PP Lotim, Salmun Rahman mengharapkan, tidak ada lagi masalah para anggotanya dengan para sopir material MBLB. Ia berharap ada kerjasama yang baik antara para sopir dengan aparat yang melakukan bertugas menjalankan tugas.

“Kita ingin ada kerjasama yang baik,” demikian pintanya. (rus)

Warga Minta Proyek Pengaspalan Jalan Segera Dituntaskan Selong (Suara NTB) Masyarakat di Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong Lombok Timur (Lotim) mempertanyakan keberlangsungan kegiatan pengaspal jalan yang dilakukan pihak dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi.

Pasalnya, pelebaran sekaligus pengaspalan jalan yang dilakukan sepanjang sekitar 300 meter membuat warga protes, karena proses penyelesaian proyek yang tidak tuntas.

Kepada Suara NTB, Jumat (30/10), Lurah Sekarteja, H. Sanusi,S.Ap, mengaku prihatin dengan masyarakat yang bertempat tinggal di samping pembangunan pelebaran jalan itu. Pasalnya, atas kondisi pelebaran jalan itu yang tidak jelas proses penyelesaiannya membuat warga sekitar menjadi korban. Debu bahan material, seperti tanah dan pasir beterbangan ke rumah warga.

Bahkan, kata Sanusi, beberapa waktu lalu masyarakat di Kelurahan Sekarteja pernah melakukan pemblokiran jalan, karena tidak jelasnya penyelesaian jalan.

“Setalah dilakukan pelebaran, ditimbun mengunakan aspal sekitar satu bulan yang

lalu. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya.

Sehingga, masyarakat yang mengeluh bukan saja yang lewat. Tapi masyarakat setempat menjadi korban, karena debunya masuk ke rumah-rumah masyarakat,” ungkapnya.

Pihaknya berharap kepada kontraktor yang menangani proyek supaya secepatnya melanjutkan perbaikan jalan itu supaya tidak menimbulkan keresahan lagi bagi masyarakat. Hal itu juga untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, seperti dilakukannya aksi pemblokiran jalan beberapa waktu lalu. “Sudah satu bulan lebih jalan itu tidak dikerjakan lagi setelah dilakukannya pelebaran itu. Sehingga, kita berharap kepada pihak yang berwenang supaya menindak lanjuti persoalan ini,” harapnya.

Selain itu, lanjut Sanusi, ia selaku penguasa wilayah di kelurahan Sekarteja mempertanyakan kejelasan pihak perusahaan yang melakukan proyek pelebaran jalan tersebut. Hal itu karena pelaksanaan perbaikan jalan itu tanpa ada koordinasi dengan pihak kelurahan. (yon)

(Suara NTB/yon)

BELUM TUNTAS - Kegiatan pelebaran jalan di Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong yang belum tuntas. Warga sekitar mempertanyakan penyelesaian proyek, karena mengganggu kenyamanan warga.

Rp 30 Miliar Anggaran Pembebasan Tanah Jalingkra Jadi Silpa Tanjung (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi (PU Tamben) Kabupaten Lombok Utara (KLU) kemungkinan besar tidak akan bisa merealisasikan pembayaran pembebasan tanah Jalan Lingkar Utara (Jalingkra) pada tahun ini. Sehingga secara otomatis, dana sebesar Rp 30 miliar tersebut dimungkinkan akan menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa).

Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Tamben KLU, Edi Kurniawan, ST, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD KLU, belum lama ini , mengakui Dinas PU belum dapat mengeksekusi anggaran jalan lingkar yang

bersumber dari APBD ini. Alasan teknisnya, pihak dinas masih terkendala pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) khususnya PHO (Provisional Hand Over) atau serah terima pekerjaan pertama.

“Pada APBD P ada tambahan anggaran sekitar Rp 16 miliar untuk pembebasan tanah dan beberapa pekerjaan baru.

Untuk pembebasan tanah, belum bisa kami realisasikan, termasuk dana yang bersumber dari APBD murni 2015 sebesar Rp 9 miliar, kemungkinan besarnya jadi silpa,” ungkap Edi. Ia menjelaskan, keterbatasan tenaga PHO di lingkup Dinas PU menyebabkan proses pencairan keuangan kegiatan juga terhambat. Di mana,

sebagian besar fisik pekerjaan yang sudah dikerjakan 100 persen belum dapat direalisasikan 100 persen keuangannya.

“Ketika pekerjaan selesai yang sebagian besar ada di Bidang Cipta Karya dan Bina Marga, kita masih harus menunggu jadwal PHO yang itu-itu saja, sehingga menunggu jadwal PHO. Saat sudah sudah dijadwalkan, kita juga masih harus tunggu lagi perbaikan. Sehingga meskipun secara fisik sudah tuntas, keuangannya masih belum tuntas,” sambungnya.

Untuk diketahui, anggaran yang ada di Dinas PU saat ini masih didominasi pembebasan tanah jalan lingkar utara.

TAPD dan Banggar DPRD pada

APBDP 2015, menyepakati total nominal untuk biaya dimaksud sebesar Rp 30 miliar.

Selain anggaran itu, Edi mengisyaratkan pihaknya tengah mengejar target realisasi proyek yang bersumber dari dana DAK sebelum tutup tahun buku 2015. Anggaran proyek tersebut berada di Bidang Pengairan. Ia mengakui, secara prinsip proses tender yang dilakukan tidak sesuai prosedur, sehingga dilakukan tender ulang.

“Untuk tender ulang ini, ditunjuk PPK baru, kebetulan dipercayakan ke saya sendiri.

Semua tahap sudah clear dan sudah masuk ke ULP (Unit Layananan Pengadaan), pada 23 Oktober lalu. Karena ULP juga terjadi pergantian Pokja,

maka Pokja saat ini tinggal menunggu SPT (Surat Perintah Tugas),” ungkapnya.

Setelah Pokja bekerja, sambung Edi, maka tender ulang proyek irigasi diperkirakan akan memakan waktu selama 45 hari ke depan. Sehingga kontrak kerja proyek dapat dilakukan sebelum 30 Desember. Khusus proyek tersebut, Dinas PU akan bekerja maksimal agar tidak menjadi Silpa. Pertimbangannya jika anggaran tersebut harus kembali ke pusat, maka pelaksana di daerah akan mendapat teguran. Sebagai konsekuensinya, DAK tahun depan kemungkinan akan berkurang karena dianggap tidak mampu melaksanakan proyek yang dibutuhkan masyarakat. (ari)

SUARA NTB Sabtu, 31 Oktober 2015

Fokus Rabat Jalan PENGGUNAAN Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2015 di Desa Peresak Kecamatan Narmada Lombok Barat (Lobar) lebih difokuskan kepada pembangunan infrastruktur khususnya rabat jalan. Pelaksanaan rabat ini, karena banyaknya pemukiman baru di desa setempat.

Kepala Desa (Kades) Peresak, Kamaruddin yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (30/10), menjelaskan, jika pembangunan rabat di sejumlah (Suara NTB/use) jalan pemukiman ini sudah Kamaruddin sesuai dengan mekanisme, karena berawal dari penjaringan gagasan (pagas) dari masyarakat.

Pihaknya tentu tak berani melaksanakan program secara sepihak tanpa diketahui oleh masyarakat sebelumnya. Menurutnya, rabat jalan yang dibuat tersebut khususnya pada jalan yang ada di RT 1, 2 dan 3, karena di desa terpadat kedua di Lobar ini banyak pemukiman baru.

Di samping itu karena banyak kompleks perkantoran yang staf maupun pekerjanya menempati rumah dinas. Sehingga ketika mereka pindah ke daerah lain misalnya, otomatis perumahan tersebut tidak bisa ditempati lagi sehingga para pegawai yang kerasan di desa setempat membeli tanah yang ada di sekitar untuk dibangun tempat tinggal. “Kebetulan di sini ada rumah dinas BBI, perumahan BPTP, Satgas BPSP, Satgas BPTPH, Diklat Provinsi. Belum lagi Kantor Pengamat Pengairan,” terang Kamaruddin yang didampingi Sekdes, Rusdi.

Dijelaskan Kamaruddin, untuk desa yang dipimpinnya ADD untuk satu tahun sebesar Rp 333.725.000. Anggaran tersebut dicairkan dalam dua tahap, di mana dalam pencairannya masing-masing sebesar 50 persen. “Sesuai aturan dalam pelaksanaannya, 30 persen ADD untuk operasional sementara 70 persen untuk pembangunan,” terangnya.

Menurut Kamaruddin, saat ini banyak PR yang harus diselesaikan oleh pihaknya terkait pembangunan desa setempat.

Antara lain, gang yang masih belum terabat, talud juga irigasi.

Namun program-program tersebut akan direalisasikan setelah ADD selanjutnya turun. Menurutnya, ADD tahap II saat ini tengah dalam proses pengajuan ke BPMPD yang dilanjutkan ke Bagian keuangan.

Sementara itu, selain ADD, pihaknya juga memperoleh dana desa sebesar Rp 1 miliar yang pencairannya dilakukan tiga tahap. Rencananya selain rabat, pentaludan dan irigasi kali, dana desa akan digunakan untuk rehab posyandu serta pengadaan kelengkapan Poskesdes. (use)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Fauzan Perintahkan TAPD Pangkas Anggaran SKPD Giri Menang (Suara NTB) – Plt. Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Lobar melakukan penyisiran terhadap anggaran semua SKPD. Plt Bupati juga meminta bantuan DPRD melakukan penyisiran.

“Penyisiran anggaran ini harus dilakukan selama proses pembahasan APBD nantinya, termasuk kalangan dewan diminta melakukan penyisiran terhadap anggaran SKPD yang dinilai kurang penting terhadap masyarakat,” tegasnya, Jumat (30/10).

Dijelaskan, rasionalisasi anggaran ini penting selama itu tidak penting Sebab diakui, Diakui, gap antara belanja langsung dengan tidak langsung masih di atas ketentuan. Akan tetapi, Fauzan menekankan

pemangkasan anggaran harus rasional. Jangan sampai anggaran yang penting di salah SKPD dipotong. “Tapi kalau tidak ada urgensinya ke kepentingan daerah dan rakyat, maka perlu dipangkas,” tegasnya.

Terkait adanya usulan dewan agar belanja tidak langsung dikurangi sebesar Rp 10 miliar, Fauzan merespon positif. Namun tentunya perlu dikaji dan dibahas dulu oleh TAPD bersama Dewan tingkat urgensinya.

Ia mengaku akan berupaya menyeimbangkan antara be-

lanja langsung dengan tidak langsung. “Nanti kita samasama sisir anggaran di SKPD, kami juga minta supaya dewan menyisir, supaya belanja langsung itu persentasenya lebih besar,” terang Fauzan.

Menurutnya, kenaikan anggaran belanja tidak langsung bukan berarti kebijakan anggaran tidak pro rakyat. Namun posisi penyusunan anggaran ini masih menggunakan asumsi APBD 2015, belum mempertimbangkan kenaikan DAU dan PAD. Menurutnya, tahun

ini relatif tinggi, karena dana dari pinjaman yang masuk sebesar Rp 50 miliar, sedangkan tahun ini tidak ada pinjaman, namun ada pengembalian yang harus dianggarkan dari APBD. Sebelumnya, anggota banggar DPRD Lobar, Hj Nurul Adha mengkritisi Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2016, pasalnya didalam KUA PPAS itu menggambarkan kenaikan belanja aparatur (tidak langsung) yang sangat tinggi sebesar Rp 38 miliar lebih, jika dibandingkan anggaran belanja ke rakyat (langsung) justru turun 106 miliar lebih. Menurutnya belanja aparatur yang melebihi ketentuan, sehingga diusulkan dilakukan pemangkasan. (her)

Penjabat Bupati Loteng Tunggu Jawaban Pemerintah Pusat

Rampung, Desain Dam Mujur Praya (Suara NTB) Rencana pembangunan Dam Mujur di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai ada titik terang. Setelah proses desain ulang pembangunan bendungan ketiga di Loteng rampung dikerjakan. Dan, menurut rencana tahapan pengerjaan bendungan tersebut akan dimulai tahun 2016 mendatang.

“Sudah, selesai. Tinggal sekarang tahapan pengerjaan.

Yang direncanakan dimulai tahun depan,” ungkap Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, kepada wartawan di Bencingah Adiguna Praya, Jumat (30/10).

Tahap pengerjaan ini bukan berati langsung ke proses pengerjaan fisik. Tetap berupa tahap persiapan pembangunan, mengingat masih banyak hal yang harus diselesaikan. Sebelum proses pengerjaan fisik bendungan mulai dilakukan.

Salah satu persoalan utama, yakni soal pembebasan lahan. Pasalnya, luas lahan yang sudah dibebaskan untuk kebutuhan pembangunan Dam Mujur tersebut baru sekitar 10 hektar. Dari total sekitar 340 hektar lahan yang dibutuhkan. “Artinya masih ada sekitar 300 hektar lebih lahan yang mesti dibebaskan. Sebelum fisik Dam Mujur mulai dikerjakan,” tegasnya.

Apalagi masih luasnya lahan yang mesti dibebaskan, maka tentunya butuh anggaran yang tidak sedikit. Dan, nantinya diharapkan untuk pembebasan bisa ditangani pemerintah pusat bersama dengan pemerintah provinsi. ‘’Karena kalau dibebankan ke pemerintah kabupaten jelas tidak akan mampu,’’ akunya.

Untuk menjamin Dam Mujur bisa terbangun, Pemkab Loteng akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Apalagi keberadaan Dam Mujur sangat penting dan vital dalam rangka mendorong peningkatan produksi pertanian di daerah ini.

Terlebih Loteng merupakan salah satu daerah andalan dalam pemenuhan produksi pangan. Bukan hanya di NTB, tetapi juga nasional, sehingga dukungan fasilitas penunjang pertanian, salah satunya bendungan sangatlah dibutuhkan. “Dengan terbangunnya Dam Mujur ini nantinya, ke depan produksi pertanian di Loteng bisa terus meningkat,” tandas Suhaili.

Diakuinya, dengan kondisi fasilitas pertanian dan ketersediaan lahan pertanian saat ini sulit bagi Loteng untuk bisa terus memacu produksi pertanian, karena fasilitas pertanian yang masih terbatas. Sehingga wajar jika kemudian tahun ini, Loteng gagal memenuhi target produksi padi yang dibebankan oleh pemerintah pusat.

Tahun ini, oleh pemerintah pusat sendiri Loteng dibebankan target produksi padi sekitar 540 ribu ton lebih. Sedangkan untuk target NTB, Loteng dibebankan sebesar 470 ribu ton lebih. “Kalau target produksi NTB, sudah bisa kita lampaui. Tapi untuk target nasional, tahun ini tidak bisa kita penuhi,” tambahnya.

Namun dengan keberadaan Dam Mujur tersebut, diharapkan target produksi nasional bisa dipenuhi, karena dengan keberadaan Dam Mujur, luas area tanam bisa dipacu lebih tinggi lagi dari yang ada sekarang. Pasalnya, akan banyak lahan tadah hujan yang bisa berproduksi, terutama di wilayah Loteng bagian selatan. (kir)

(Suara NTB/kir)

SALAT ISTISQO - Suasana pelaksanaan Salat Istisqo di Lapangan Muhajirin Praya, Jumat (30/10). Salat ini diikuti ribuan warga Loteng dan para pelajar yang ada di Kota Praya.

Ribuan Warga Loteng Ikuti Salat Istisqo Praya (Suara NTB) Ribuan warga Kota Praya, Jumat (30/10) membanjiri Lapangan Muhajirin Praya — tempat diselenggarakannya Salat Istisqo yang digelar Pemkab Lombok Tengah (Loteng).

Tujuannya meminta perlindungan sekaligus meminta hujan yang tak kunjung turun sejak beberapa bulan terakhir.

Bupati Loteng, H. M.Suhaili FT, hadir langsung bersama seluruh pejabat dan jajaran pegawai lingkup Pemkab Loteng. Selain itu, para siswa SMP/MTs maupun SMA/MA se-Kota Praya juga turut hadir dan berdoa agar Tuhan Yang

Maha Kuasa menurunkan hujan.

Salat Istisqo yang dimulai pukul 07.00 Wita ini dipimpin Imam Masjid Agung Loteng, Ustadz Mahyudi, SAg, dengan khatib, TGH. Fahruddin.

“Salat Istisqo ini sebagai bentuk upaya kita secara spiritual, untuk meminta hujan kepada yang kuasa,” ujar Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT, usai acara.

Diakuinya, manusia dalam hal ini hanya bisa berusaha dan berdo’a.

Sementara bisa tidaknya atau dikabulkan tidaknya usaha dan doa semua ada di tangan yang maha kuasa. “Usaha dan doa sudah kita laku-

kan. Selanjutnya, kita hanya bisa pasrah menunggu,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Suhaili, Salat Istisqo sebagai wahana introspeksi diri.

Bukan hanya pemerintah daerah, tapi semua elemen masyarakat di daerah ini, jika Yang Maha Kuasa sedang memberikan peringatan, karena banyak kesalahan-kesalahan dan penyimpangan yang terjadi.

“Jadi melalui momentum ini, mari kita semua introspeksi diri. Mungkin kita banyak yang telah membuat kesalahan. Dengan melanggar perintah yang kuasa. Untuk itu, mari kita kembali ke jalan yang benar,” harapnya. (kir)

Digodok, 12 Nama Calon Kepala SKPD Giri Menang (Suara NTB) – Tim panitia seleksi (pansel) telah selesai melakukan tes seleksi terhadap 26 pejabat calon kepala SKPD dan evaluasi 31 pejabat eselon II di lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar). Tim pansel segera menyerahkan hasil seleksinya ke Plt. Bupati Lobar.

Dari hasil seleksi, pansel merekomendasikan 12 nama calon pejabat yang akan menduduki empat jabatan kepala dinas yang lowong. 12 nama ini selanjutnya akan digodok Plt. Bupati, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, untuk menduduki jabatan eselon II. Ditemui usai Shalat Jumat di Masjid Pemda, Jumat (30/ 10) siang, Plt. Bupati, H. Fauzan Khalid mengaku belum menerima hasil seleksi dari pansel. Menurut rencana, hasil seleksi dan evaluasi para pejabat Lobar akan diserahkan Sabtu ini oleh tim pansel.

“Dari hasil pansel ini, kalau yang seleksi empat jabatan SKPD lowong akan direkomendasikan oleh pansel tiga nama pejabat masing-masing pos SKPD, kalau hasil evaluasi diserahkan semuanya ke saya,” akunya.

Dari hasil seleksi Pansel terhadap empat jabatan lowong jelasnya, akan direkomendasikan ke dirinya sebanyak tiga nama pejabat yang masuk tiga besar dengan nilai tertinggi. Sehingga total yang direkomendasikan sebanyak 12 nama untuk selanjutnya dipilih salah satu.

Setelah menerima tiga pejabat dengan nilai tertinggi, lanjut Fauzan, pihaknya akan meminta penjelasan dari tim pansel terkait pencapaian nilai masing-masing pejabat.

Misalnya, kenapa pejabat A nilainya tinggi, sementara pe-

jabat B nilainya rendah. Di samping itu, pansel akan menjelaskan nilai yang diperoleh pejabat pada masing-masing parameter.

Fauzan mengaku akan mempertimbangkan matangmatang dalam memilih satu dari tiga pejabat yang masuk tiga besar sebagai calon pejabat yang akan menduduki jabatan kepala SKPD. Menurutnya, tidak menjamin pejabat yang mendapatkan skor intelektual tertinggi bisa terpilih sebagai kepala SKPD. Karena menurutnya ada yang lebih penting, misalnya pejabat A tinggi nilai intelektualnya, namun lemah di team work. Padahal, dalam memimpin SKPD perlu kerja sistem. Hal ini juga nanti akan menjadi petimbangannya. “Namun bisa jadi, pejabat dengan nilai tertinggi dipilih sebagai kepala dinas,” akunya. (her)

Tak Dilibatkan Saat Perekrutan

Kades Ancam Tolak Tenaga Pendamping Desa Giri Menang (Suara NTB) – Kepala desa (kades) di Lombok Barat (Lobar) mengancam menolak Tenaga Pendamping Lokal Desa (TPLD) yang direkrut pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Penolakan ini disebabkan, pihak desa tidak dilibatkan dalam perekrutannya. Sementara pihak desa perlu pendamping dari wilayah setempat yang memahami wilayah tersebut.

“Para kades nanti bisa saja tolak tenaga pendamping yang direkrut kementerian, karena kami tidak dilibatkan. Kalau nanti dari luar wilayah kami, kan tidak tahu persoalan di desa,” ungkap Kades Lembar Utara, Setinah saat ditemui, Jumat (30/10).

Dijelaskan, dalam proses perekrutan tenaga pendamping dilakukan langsung oleh pusat melalui sistem pendaftaran online. Di mana, dalam proses pendaftarannya desa tidak diberitahu

(Suara NTB/dok)

H. Fauzan Khalid

dan dilibatkan, sehingga desa tidak tahu pendamping yang akan direkrut. Maunya desa, kata Setinah, seharusnya memakai tenaga dari wilayah setempat supaya gampang dan jalan koordinasi dengan desa.

Alasannya, selama ini pendamping malas masuk.

Terkadang, hingga siang hari para pendamping di Lembar belum masuk kantor, sehingga desa kesulitan mau berkoordinasi dengan pendamping. “Ini kan susah kalau kami mau koordinasi, kare-

na masuknya siang hari,” akunya.

Dari kalangan LSM Koalisi Masyarakat untuk Transparasi Anggaran (KASTA) Lobar, Samsul Hadi juga engkritisi kinerja para tenaga pendamping. Karena itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) diminta mengevaluasi tim fasilitator dan pendamping desa se-Lobar. Hal ini perlu dilakukan, lantaran tim fasilitator ini dinilai sudah kedaluwarsa, sehingga tidak mampu men-

dampingi pemerintahan desa mengawal dana desa dan ADD. Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lobar Ramadhan Haryanto menyatakan terkait perekrutan tenaga pendamping bukan kewenangan BPMPD, namun langsung dilakukan pemerintah pusat. Mekanisme perekrutannya pun dilakukan secara online. “Setelah direkrut barulah diserahkan ke Lobar,” terangnya. (her)

Praya (Suara NTB) Siapa Penjabat Bupati Lombok Tengah (Loteng) yang akan ditunjuk memimpin Loteng pada masa transisi, pascaberakhirnya masa jabatan Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT, dan Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, akhir bulan November mendatang, sampai saat ini masih dirahasiakan. Saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (29/10) lalu, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH, masih enggan bicara.

Namun, ujarnya, sudah ada kandidat Penjabat Bupati Loteng yang diajukan Pemprov NTB dan tinggal menunggu jawaban dari pemerintah pusat.

Ketiga calon penjabat tersebut, ujarnya, merupakan pejabat di lingkup Pemprov NTB dan sudah memenuhi persyaratan sebagai penjabat bupati.

“Tapi siapa saja ketiga calon Penjabat Bupati Loteng, menurut saya tidak etis untuk diungkap saat ini. Yang jelas sudah dipersiapkan,” terangnya.

Masa jabatan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT dan Wabup Loteng, H. L. Normal akan resmi berakhir tanggal 27 November mendatang. Terkait akan berakhirnya masa jabatan pasangan kepala daerah tersebut, DPRD Loteng juga sudah mengajukan surat usulan pemberhentian pasangan kepala daerah ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) beberapa waktu lalu. (kir)

BPMPD Bantah Persulit Pencairan Dana Desa Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lombok Barat (Lobar), Ramadhan Haryanto, menampik, jika pihaknya mempersulit desa dalam pencairan dana desa. Namun, di dalam aturan pencairan dana desa tidak ada rekomendasi, namun hal ini sebagai bentuk kontrol BPMPD terhadap penggunaan dana desa supaya tidak menyimpang.

“Kami bukan mempersulit desa dalam pencairan dana desa. Rekomendasi itu memang tidak ada syarat dalam aturan tapi itu sebagai kontrol penggunaan dana desa,” terangnya, di Kantor Bupati Lobar, Jumat (30/10).

Menurutnya, pemberlakuan rekomendasi sebagai prasyarat dalam pencairan dana desa bukan semata keinginan BPMPD, namun juga sudah disosialisasikan ke desa. Pihak desa juga menyetujui adanya rekomendasi, sehingga atas dasar itulah pihaknya memberlakukan rekomendasi.

Rekomendasi, kata Ramadhan, tidak dipakai di perbankan saat pencairan dana itu. Namun rekomendasi itu hanya pemberitahuan, jika desa mencairkan dana ke bank. Setelah itu perbankan mengkonfirmasi ke BPMPD, jika ada desa melakukan pencairan. Lalu dilihatlah persyaratan desa terkait apakah memenuhi syarat atau tidak, baik itu secara administrasi dan penggunaan dana desa itu. Ia menampik jika dalam pemberian rekomendasi itu ada oknum BPMPD yang me-

(Suara NTB/dok)

Ramadhan Haryanto mungut biaya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada BPMPD Lobar, H. Saiful Ahkam, mengatakan surat rekomendasi yang dikeluarkan BPMPD dalam pencairan dana desa merupakan salah satu langkah pengawasan dan pengontrolan proses pencairan dana desa.

Kontrol dilakukan apakah sudah terarah atau bagaimana. Karena, surat rekomendasi ini bentuk prinsip kehati-hatian.

Maka, bagi desa yang tidak mengindahkan kebijakan ini, tidak segan-segan rekening desanya akan diblokir. “Terpaksa rekeningnya kami blokir sementara waktu,” tegasnya.

Sebelumnya, Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid meminta BPMPD tidak mempersulit desa dalam proses pencairan dana desa , seperti syarat perlunya rekomendasi dari BPMPD. BPMD diminta jangan mempersulit desa dalam pemberian rekomendasi. Jika dipersulit, desa diminta lapor langsung ke Plt Bupati. (her)

SUARA NTB Sabtu, 31 Oktober 2015

KSB Pantau Potensi Titik Api Taliwang (Suara NTB) Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam sebulan terakhir aktif melakukan pemantauan potensi titik api di seluruh kawasan hutan.

Kepala Dishutbuntan KSB, Ir. IGB Sumbawanto, M.Si, Jumat (30/10) mengatakan, kemarau yang melanda tahun ini sangat ekstrem sehingga berpotensi memicu terjadinya kebakaran hutan.

(Suara NTB/bug) “Sesuai anjuran bupati IGB Sumbawanto sudah satu bulan ini kita pantau terus areal-areal hutan kita yang berpotensi mengalami kebakaran di musim kemarau,” jelasnya kepada wartawan.

Dalam melakukan pemantauan, Dishutbuntan menjadikan Kuasa Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai garda terdepan. Sumbawanto mengatakan, ada tiga KPH di KSB masing-masing KPH Sejorong, KPH Mataiyang dan KPH Brang Rea. Ketiga KPH mengkoordinir masing-masing kawasan hutan yang masuk dalam pengawasannya untuk memastikan tidak ada potensi api yang bisa menyebabkan kebakaran. “Jadi semua anggota KPH dibantu pegawai dinas kita aktifkan,” timpalnya.

Potensi kebakaran hutan di KSB pada musim kemarau seperti ini memang cukup besar. Setidaknya ini terlihat dari luasan hutan yang dimiliki KSB sebanyak 126.621 hektar atau sekitar 70 persen dari luas wilayah KSB. Sumbawanto mengatakan, penyebab kebakaran bisa terjadi secara alami karena gesekan pepohonan kering akibat cuaca atau disengaja oleh warga yang akan membuka lahan untuk kegiatan berladang.

“Potensi terjadinya kebakaran di tempat kita ini besar, karena hutan kita luas. Makanya untuk antisipasi kita lakukan pemantauan intensif, bukan saja oleh petugas. Kami juga koordinasi dengan BPBD termasuk juga minta bantuan masyarakat untuk tetap memantau,” urai Sumbawanto.

Sejauh ini kebakaran hutan sudah terjadi di beberapa titik, seperti di bukit Semoan di kecamatan Taliwang, hutan Lamusung di kecamatan Seteluk dan beberapa titik di wilayah kecamatan Maluk. “Penyebabnya ada yang karena faktor terjadinya gesekan dahan bambu dan ada juga karena disengaja oleh petani yang membuka lahan. Tapi sejuah ini bisa teratasi,” klaimnya.

Selain melakukan pemantauan titik api, Dishutbuntan juga tak lupa melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka antisipasi dan penanggulangan dini jika terjadi kebakaran hutan. Sumbawanto mengatakan, pekan lalu Balai Pemantuan Pemanfaatan Hutan Porduksi (BP2HP) Denpasar telah berkujung ke KSB dan sekaligus melakukan sosialisasi khususnya untuk wilayah KPH Sejorong. “Kegiatannya di Maluk minggu lalu. Nah harapan kami, selain petugas, masyarakat juga punya pemahaman bagaimana caranya mengatasi jika terjadi kebakaran hutan, minimal untuk tindakan dini,” pungkasnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

PAD Sektor Pariwisata di Sumbawa Nihil Sumbawa Besar (suara NTB) Pembahasan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DPRD Sumbawa terus berlanjut. Khususnya PAD dari sektor pariwisata dan hiburan yang nihil. Objek wisata yang ada belum memperoleh pendapatan, termasuk pajak dan retribusi dari hotel dan rumah makan yang tidak jelas. Sementara PAD dari pedagang pasar Seketeng juga diduga kuat banyak mengalami kebocoran.

(Suara NTB/arn)

Salman Al Faridzi Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Salman Al Faridzi, Jumat (30/10) menga-

takan, capaian PAD dari sektor pariwisata kecil sekali.

Sistem yang dipakai untuk menarik pungutan hotel dan rumah makan juga tidak jelas. Hanya ada kontribusi dari Hotel Amanwana Pulau Moyo. Hotel lainnya, bintang tiga, bintang dua hingga kelas melati tidak jelas. Begitu pula dengan rumah makan. “Perhitungan PPn perhotelan tidak

jelas, rumah makan tidak jelas. Semuanya tidak jelas,” cetusnya.

Harusnya keberadaan hotel dan rumah makan di Sumbawa dihitung ulang, termasuk kos- kosan. Untuk dikaji model penarikannya, agar efektif memberikan pemasukan kepada daerah.

Selain itu, PAD dari sektor pasar juga mendapat sorotan

pedas. Bayangkan sudah hampir habis pelaksanaan tahun anggaran 2015, capainnya baru mencapai sekitar 56 persen dari target. Dalam hal ini, Badan Anggaran DPRD Sumbawa telah menawarkan solusi, agar pengelolaan pasar Seketeng dipihakketigakan.

Untuk menekan kebocoran yang ada selama ini. Mengingat jumlah pedangang yang

berjualan dengan pendapatan yang masuk dari retribusi tidak sesuai. Makanya perlu ada semacam perundingan koordinator pasar. Solusi lainnya, menggunakan sistem pembayaran bulanan ke Bank, berdasarkan data kartu jumlah pedagang, baik itu los, kios maupun pelataran. “Pedagang membayar ke Bank dengan sistem bulanan. Itu tawaran kita, dikaji ulang. Sebab dari tahun ke tahun tidak pernah tercapai target PAD (dari pasar). Sampai saat ini PAD Diskoperindag kita pending.

Belum kita tetapkan, nanti disingkronisasi Banggar,” pungkasnya. (arn)

Penjabat Kades di Maluk Sudah Terisi Taliwang (Suara NTB) Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) empat desa di Kecamatan Maluk akhirnya terisi. Ini ditandai dengan telah terbitnya SK Penetapan yang ditandatangani oleh Pj Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM. “Sudah tidak kosong lagi.

SK-nya sudah diterbitkan, bahkan mereka (Pj Kades di keempat desa, red) sudah mulai bekerja,” jelas kepala Badan Pemberdayaan (Suara NTB/bug) Masyarakat dan PemerinIbrahim tahan Desa (BPMPD) KSB, Ibrahim, S.Sos kepada wartawan, Jumat (30/10).

Diakuinya, sebelumnya penetapan Pj Kades di desa Maluk, Pasir Putih, Mantun dan Bukit Damai sempat molor. Hal ini dikarenakan selain prosesnya yang membutuhkan waktu, di bagian lain ada hal-hal non teknis yang menjadi hambatan. “Kemarin ada sempat penolakan dari masyarakat tapi sekarang sudah tidak lagi setelah kami memberikan penjelasan kepada warga,” ujarnya.

Dari empat desa yang harus diisi Pj Kades, terdapat desa Maluk dan Pasir Putih yang belakangan ditetapkan penjabatnya. Untuk menyelesaikannya, bahkan BPMPD turun lapangan untuk mengetahui persoalan yang terjadi di masyarakat.

“Hasil turun lapangan itu kemudian disampaikan ke bupati sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan Pj Kades untuk kedua desa tersebut,” papar Ibrahim.

Berdasarkan SK yang dikeluarkan Pj Bupati, untuk Pj Kades Maluk ditetapkan Armin yang sebelumnya menjabat Sekdes setempat. sedangkan untu desa Pasir Putih, ditetapkan Samsuadi yang sebelumnya menjabat Kasi Pemerintahan di kecamatan Maluk. “Nah sekarang mereka sudah mulai bekerja sehingga pelayanan kepada masyarakat di empat desa itu sudah normal lagi,” klaim Ibrahim.

Dijelaskannya, proses penunjukan Pj kades mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di maan pada pasal 40 ayat (1), (2), (3) dan (4), disebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kades dalam penyelenggaraan pemilihan Kades serentak, bupati menunjuk Pj Kades dan penjabat yang ditunjuk berasal dari PNS di lingkungan pemerintah daerah setempat. “Jadi kita ikut aturan itu untuk penetapan Pj Kades,” tegasnya.

Sementara itu Ibrahim menyampaikan, selain desa di Maluk dalam waktu dekat masih ada empat desa yang Kades-nya akan berakhir masa jabatannya. Desa-desa tersebut di antaranya desa Temekan dan Desa Banjar di kecamatan Taliwang serta Desa Manemeng dan Lampok di kecamatan Brang Ene. “Keempat Desa itu akan berakhir masa jabatan Kadesnya pada 16 November 2015 mendatang. Untuk Pj Kadesnya sudah ada calonnya dan sekarang sedang diproses untuk SK-nya,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

MASIH BERLANGSUNG - Geliat penambangan liar yang dikelola secara tradisional masih terus berlangsung di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Tampak puluhan karung puyak hasil olahan gelondong ini sedang dibawa ke instalasi Tong untuk menjalani proses pengolahan selanjutnya.

Irawansyah Ajukan Permohonan Perampok Bercadar Penundaan PAW Gasak Rumah

Taliwang (Suara NTB) Irawansyah, S.Pd, anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) melayangkan surat permohonan penundaan pergantian antar waktu (PAW) dirinya ke pimpinan DPRD KSB. Dalam surat permohonan yang dikirim tertanggal 25 Oktober 2015 itu, Irawansyah melampirkan sejumlah bukti jika dirinya masih berstatus sebagai kader Hanura meski putusan Mahkamah Agung (MA) terkait upaya hukumnya tidak sesuai harapan.

Adapun salah satu bukti yang dilampirkan berupa SK Nomor SKPEP/016A/PP-Pemuda Hanura/X/2015 tentang perubahan susunan personalia pengurus cabang Pemuda Hanura KSB. Di mana dalam SK tersebut namanya masih tercantum sebagai sekretaris Pemuda Hanura cabang KSB. Selain itu Irawansyah melampirkan bukti tanda terima surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura. Dalam lampiran itu ia menyampaikan surat tertanggal 12 Oktober 2015 terkait putusan MA Nomor 161 K/pdt.Sos.Parpol/2015 yang isinya menyampaikan upaya hukum hukum yang dijalankannya telah tercatat dan sedang dalam proses. Dengan demikian, diharapkan DPRD

Warga di Jorok

(Suara NTB/bug)

DILAMPIRKAN - Salah satu SK yang dilampirkan Irawansyah dalam surat permohonan penundaan PAW-nya sebagai bukti bahwa dirinya masih sah sebagai kader Hanura.

KSB tidak melaksanakan proses PAW sampai ada keputusan.

Terkait surat permohonannya tersebut Irawansyah sendiri belum bisa dikonfirmasi. Anggota DPRD KSB yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) I ini memang selalu tertutup terkait persoalan yang dihadapinya itu. Ia sejak awal hanya meminta semua pihak untuk tetap menghormati proses dan upaya hukum yang dilancarkannya.

Ketua DPRD KSB, Muhammad Nasir, ST sebelumnya, terkait permohonan PAW Irawansyah itu mengatakan, belum memprosesnya. Pasalnya Irawansyah selaku pihak yang akan digantikan tengah menempuh jalur hukum atas putusan partai yang telah memecat dirinya. “Kita tunggu putusan tetapnya dulu, jadi sementara kita belum proses permohonannya,” ujarnya beberapa waktu lalu. (bug)

Kantor Imigrasi Sumbawa Selektif DPRD Sumbawa Bintek Terima Dokumen di Mataram

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebelum membahas RAPBD 2016, anggota DPRD Sumbawa akan mengikuti Bimbingan Teknis (Bintek) terkait pembahasan RAPBD 2016 di Mataram, 4-8 Oktober 2015 mendatang. Pematerinya dari Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H. Ilham Mus(Suara NTB/arn) tami, S.Ag, Jumat (30/10) H. Ilham Mustami mengatakan, sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), ada beberapa materi yang didalami dalam Bintek. Di antaranya terkait pembahasan APBD 2016 dan mekanisme penganggaran. Serta masalah Hibah dan Bansos.

Didalam Bintek nanti diupayakan agar SKPD terkait juga bisa hadir. Agar ada penyamaan persepsi dalam rangka implementasi APBD nantinya. Apalagi pemateri dari Jakarta juga sesai kehalian teknisnya dari Bappenas, Kemendagri dan lainnya yang terkait.

“Inilah kita bahas bersama-sama untuk menyatukan persepsi,” pungkasnya. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam pengurusan paspor kerap terjadi pemohon yang memalsukan data. Hal ini tak jarang membuat warga Indonesia khususnya Sumbawa yang bermasalah di luar negeri. Untuk itu Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Sumbawa, Drs Syarifullah akan lebih selektif menerima data dari pemohon/warga yang hendak ke luar negeri untuk pengurusan paspor.

“Yang pertama itu penegakan hukum, yang kedua pelayanan yang transparan dalam artian harus jelas baik dari segi biaya dan segala macamnya,” imbuhnya kepada Suara NTB, Jumat (30/10).

Didampingi Kasubag TU, Azizzudin, Kanim mengharapkan masyarakat baik dari Sumbawa Besar, KSB, Dompu, Bima dan Kota Bima datang ke Imigrasi mengurus Paspor dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dalam aturan baik KTP, KK Akta kelahiran yang asli dikeluarkan oleh instansi yang

(Suara NTB/ind)

Syarifullah memiliki kewenangan, tanpa dipalsukan. Tentunya dalam hal ini pihaknya tidak menginginkan pemohon mengurus dokumen melalui oknum-oknum yang tidak jelas. Apabila menjadi TKI pengurusannya melalui PJTKI dan memperoleh rekomendasi dari Disnakertrans.

“Semuanya harus jelas, terutama biaya. Kami sudah menempelkan harga untuk penguru-

san paspor. Untuk pasport 48 halaman Rp 360 ribu, paspor 24 halaman Rp 355 ribu. Ini supaya seluruh masyarakat khususnya pulau Sumbawa harus melihat secara transparan biaya pengeluaran paspor itu, saya tidak mau tutupi. Masyarakat harus melihat dengan jelas pelayanan Imigrasi seperti apa. Supaya masyarakat tidak selalu menyalahkan Imigrasi,” tandasnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan melaksanakan sosialisasi ke wilayah Kecamatan Alas untuk menjelaskan persyaratan pengurusan paspor yang sesuai dengan prosedur, supaya masyarakat tidak melalui pihak yang tidak jelas.

“Masyarakat tidak akan dipersulit, yang penting membawa identitas asli pasti akan dilayani. Dengan catatan kalau ke Luar Negeri harus memiliki tujuan yang jelas, mengurus melalui PJTKI, dan mendapat rekomendasi dari Disnakertrans. Itu demi keselamatan di Luar Negeri,” tukas Syarifullah. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kediaman Hayati (43), warga Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes, digasak kawanan perampok bercadar, Jumat (30/10) dinihari sekitar pukul 02.00 Wita. Perampok yang berjumlah tiga orang ini behasil menggondol sejumlah barang elektronik dan uang tunai jutaan rupiah.

Informasinya, saat kejadian, Hayati sedang tertidur pulas di kamarnya, dan tidak menyadari aksi perampok bercadar tersebut. Namun keponakannya, Islamet Riyadi (19), yang tidur di kamar berlainan sempat terbangun. Pintu kamarnya yang tak tertutup mempermudah ketiga perampok tersebut masuk ke kamarnya. Ia panik setelah tiga orang bercadar berdiri di depannya sambil menodongkan sebilah parang.

Korban pun tak bisa berkutik, lantaran perampok bercadar tersebut juga mengikat kedua tangannya dan menutup mulutnya menggunakan kain. Korban pun dipaksa menunjukkan tempat barang berharga. Tak menunggu waktu lama pelaku berhasil menggondol dua Laptop, tiga handphone, perhiasan emas, uang tunai, dan lainnya.

Tak hanya itu dompet korban yang berisi STNK , KTP, dan Kartu Askes juga ikut digondol.

Hayati baru mengetahui aksi

(Suara NTB/ind)

Tri Prasetiyo perampokan tersebut saat para perampok meninggalkan TKP. Sebab perampok tidak sempat memasuki kamarnya. Akibatnya korban mengalami kerugian Rp 15 juta. Hal ini kemudian dilaporkannya ke Polisi untuk ditindaklanjuti. Polisi yang mendapat informasi langsung menuju lokasi kejadian. Hasil olah TKP diduga kuat pelaku masuk ke rumah korban dengan cara melompati tembok pagar sudut kanan depan gudang.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, Iptu Tri Prasetiyo, kepada Suara NTB, Jumat (30/10) membenarkan adanya laporan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas). Saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan.

“Kasusnya masih dalam penyelidikan,” tukasnya. (ind)

Perda Penyertaan Modal Sumbawa Bakal Diubah Sumbawa Besar (Suara NTB) Selama ini, dividen dari saham Pemkab Sumbawa di Bank NTB langsung dijadikan kembali sebagai penyertaan modal. Hal itu juga diatur dalam Perda, 70 persen dari keuntungan saham Pemkab Sumbawa di Bank NTB dikembalikan lagi sebagai penyertaan modal. Namun, kalau nanti pada 2016, modal inti Bank NTB, Rp 1 triliun untuk masuk ke BUKU dua sudah terpenuhi, Perda dimaksud bakal diubah.

Hal ini, menurut Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H. Ilham Mustami, S.Ag, Jumat

(30/10), harus dilakukan agar keuntungan dari saham bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan lainnya di daerah ini. Terkait penyertaan modal ini pula, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga akan diperlakukan sama.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Salman Al Faridzi menambahkan, deposit kisaran 49-64 persen dari keuntungan saham Pemkab di BPR NTB akan menjadi deposito. Sedangkan untuk BUMD lain seperti Perusda, hingga saat ini belum ada pembicaraan soal penyertaan modal. Kemungkinan pengelolaan Perusda menggunakan sistem kemitraan. (arn)

SUARA NTB Sabtu, 31 Oktober 2015

TPA Bara Kembali Ditutup Warga Dompu (Suara NTB)Tempat pembuangan akhir sampah (TPA) di Desa Bara Kecamatan Woja yang sempat dibuka warga selama tiga hari selama peringatan hari sumpah pemuda, Jumat (30/10) kembali ditutup setelah tumpukan sampah dalam kota dibuang ke TPA. Kepala bidang Tata Kota Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dompu, H. Al Bukhairum, M.Si kepada Suara NTB mengungkapkan, dalam beberapa hari terakhir ini pihaknya kembali membuang sampah di TPA Bara. Karena dalam beberapa hari terakhir, TPA Bara dibuka warga.

“Kita buang sampahnya di TPA Bara dalam beberapa hari ini (bukan di Teka Ndahu),” tegas H. Al Bukhairum melalui pesan singkatnya.

Kepala Desa Bara, Syafruddin, S.Sos yang dihubungi terpisah, Jumat (30/10) mengungkapkan, TPA Bara sempat dibuka selama tiga hari oleh ahli waris pemilik lahan. Mereka membuka atas permintaan dari aparat TNI dalam rangka peringatan hari sumpah pemuda 28 Oktober lalu.

“Mereka buka atas permintaan dari TNI, tapi sekarang sudah ditutuplagi,” katanya.

Penutupan TPA Bara ini akan berdampak pada penumpukan sampah dalam kota termasuk di RSUD Dompu. TPA Bara menjadi satu – satunya tempat pembuangan sampah yang selama ini dimanfaatkan pemerintah. Beberapa tempat yang menjadi alternatif pemerintah pasca ditutupnya TPA Bara justru mendapat penolakan dari warga, termasuk di Teka Ndahu Pajo.

TPA Bara ini ditutup warga karena masih menunggu putusan hukum atas kepemilikan lahan di tingkat kasasi di MA. Pada pengadilan tingkat pertama dan kedua, gugatan perdata dimenangkan ahli warga penggugat.

Di TPA sendiri telah dibangun beberapa fasilitas oleh pemerintah,termasuk bak penampung sampah dan penyaringan air limbah. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Diduga Cabuli Bocah

Seorang Kakek Dibekuk Polisi Dompu (Suara NTB) Seorang kakek, AS (60), warga Saka Dompu dibekuk aparat kepolisian setelah kepergok warga diduga melakukan tindakan pencabulan terhadap bocah berusia 8 tahun. Pelaku diduga sudah lama melakukan tindakan asusila pada anak di bawah umur dan tidak hanya pada satu anak.

Maryam, keluarga korban kepada wartawan di Mapolres Dompu, Jumat (30/10) mengungkapkan, kasus dugaan pencabulan yang dilakukan AS diketahui setelah kepergok tengah mencabuli Bunga (8) warga Saka, Kamis (29/ 10) sore.

Tindakan itu dila-

Herman

kukan di beberapa tempat dan terakhir saat di kebun. “Kita awalnya menaruh curiga ketika melihatnya bersama korban di belakang rumah saya di sekitar kandang ayam. Saat saya masuk WC, ia juga meminta korban untuk meninggalkan lokasi dan pergi ke kebun,” ungkap Maryam.

Saat pelaku ke kebun bersama korban, lanjut Maryam, diikuti oleh beberapa warga dan sempat dilihat oleh warga yang sedang jaga ternaknya. “Korban yang masih polos

ini langsung menceritakan kepada orang tuanya. Kini anaknya mengalami trauma,” jelasnya.

Menurut Maryam, pelaku merupakan warga asli Ndano Kecamatan Madapangga Bima yang mengikuti anaknya di Saka Dompu sejak tiga tahun lalu. Laki – laki yang sudah menduda ini diduga suka bermain sama anak perempuan di Saka. “Kita jadi takut, karena dia selama suka bermain sama anak perempuan termasuk cucunya di kampung,” ungkap Maryam.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman yang dihubungi membenarkan ada kasus dugaan pencabulan yang ditangani pihaknya.

Pelaku kini telah ditangkap dan ditahan pihaknya di Mapolres Dompu.

“Pelaku sejak tadi malam

ditangkap dan ditahan,” kata Herman.

Herman juga mengaku, belum mengetahui hasil visum terhadap korban. Namun saat ini masih didalami kejadiannya dan kemungkinan ada korban lain. Apalagi pelaku dikabarkan sering bermain sama anak – anak di Saka.

“Kita sedang mendalami cerita warga. Ia dikabarkan sering bermain sama anak – anak,” katanya.

AS kini dikenakan undang – undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun penjara.

Kasus ini menambah sederetan kasus dugaan pencabulan terhadap anak di Dompu yang telah mencapai tujuh kasus pencabulan pada anak – anak dalam dua bulan terakhir. (ula)

(Suara NTB/ula)

Kemarau, Ikan Budidaya Perikanan Banyak yang Mati

Polres Bima Kota Buka Komunikasi dengan Warga Kota Bima (Suara NTB) Tokoh pemuda, masyarakat, dan mahasiswa jika ada permasalahan agar dibicarakan dan dikomunikasikan dengan baik. Apalagi menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dibutuhkan kerjasama semua pihak dan tidak sepenuhnya bisa dijaga oleh aparat keamanan.

Harapan itu disampaikan Wakapolres Bima Kota, Kompol Nanang Budi Santosa, S.IK saat menerima beberapa tokoh pemuda, mahsiswa dan LSM Aliansi Pejuang Integritas (API) Kota Bima, Kamis, (29/10).

Kedatangan para pemuda itu menyampaikan aspirasi agar Kasat Intelkam, Iptu Tohir, yang dikabarkan pindah ke Mapolda NTB, agar tetap bertugas di Bima.

“Tohir merupakan sosok yang komunikatif dan bisa berbaur dengan berbagai kalangan Kota Bima,” kata Sekjen API, M. Sidik, SH kepada Suara NTB. Tidak itu saja, mereka juga bersepakat untuk mengirim surat ke Mapolda agar menindaklanjuti permintaan tersebut. “Dalam waktu dekat kami akan layangkan surat resmi,” sambung Sidik.

Menanggapi itu, Wakapolres mengaku, Kasat Intelkam yang dimaksud sedang berada di luar daerah dan izin untuk berobat. Namun Wakapolres mengatensi apa yang dilakukan oleh sejumlah pihak tersebut, dengan mendatangi pihaknya sembari bersilaturahmi. “Jika ada permasalahan baiknya dibicarakan dengan baik, intinya saling mengingatkan satu sama lain,” katanya.

Nanang juga mengharapkan kepada masyarakat agar tidak ragu datang ke Polres setempat walaupun hanya sesaat dan pintu ruangan tetap terbuka. Mengingat untuk menjaga Kamtibmas memberikan rasa aman dan nyaman dibutuhkan kerjasama semua lini. “Ada komunikasi yang baiklah untuk menjaga Kamtibmas bersama,” harapnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

SILATURAHMI - Para pemuda saat bersilaturahmi ke Mapolres Bima Kota, diterima Wakapolres, Nanang Budi Santosa.

(Suara NTB/uki)

PETA KEBAKARAN - Kadis Kehutanan Bima, H. Nurdin saat menunjukkan peta kawasan hutan yang terbakar, Jumat (30/10).

Asap Selimuti Bima Selama Sepekan Bima (Suara NTB) Sekitar 2,5 hektar lahan di wilayah Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima terbakar. Kebakaran lahan yang masuk kawasan hutan produksi itu diduga disebabkan puntung rokok.

Akibat kebakaran tersebut menimbulkan kabut asap tebal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bima selama sepekan.

Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Kehutanan (Dishut)

Kabupaten Bima, Ir H. Nurdin ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (30/10).

Dikatakannya, lahan hutan produksi terbakar pekan lalu.

Api tidak merambat ke kawasan hutan lindung karena cepat dipadamkan oleh UPT Dishut Kecamatan Lambitu dibantu oleh masyarakat setempat. “Bukan kawasan hutan yang terbakar tapi lahan produksi,” katanya.

Nurdin mengaku, untuk mengawasi atau mengelola hutan produksi. Pihaknya memiliki kewenangan yang terbatas.

Pasalnya dikelola oleh kawasan pengelolaan hutan (KPH), salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Kehutanan Provinsi NTB yang dibentuk beberapa minggu yang lalu. “Dengan KPH, kita koordinasi saja.” akunya.

Bahkan lanjut Nurdin, bulan Juli tahun 2016 mendatang

Dishut Kabupaten Bima akan dihilangkan hampir semua tugas dan wewenangnya sesuai dengan UU nomor 23 Tahun 2013 tentang pemerintah daerah. Bahwa pengelolaan dan pengawasan akan dialihkan ke Provinsi.

“Dishut kemungkinan akan digabungkan dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH). Jadi, mengenai permasalahan hutan ataupun pengawasan silakan ditanyakan langsung kepada KPH,”

sarannya.

Terpisah, Kepala Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bima, Daryatno, mengatakan akibat adanya kebakaran lahan yang marak terjadi, sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bima beberapa hari kemarin dipenuhi kabut asap yang tebal. “Pembakaran lahan menimbulkan kabut asap yang tebal di sejumlah wilayah di Bima,” pungkasnya. (uki)

Walikota Bima Minta Rumusan Raperda Pengawasan Remaja

(Suara NTB/uki)

TEMU BISNIS – Sambutan Pj. Bupati Bima, H. Bachrudin dalam acara kemitraan dan temu bisnis untuk pengelolaan garam, Jumat (30/10).

Petani Garam di Bima Dibantu Rp 8 Miliar Bima (Suara NTB) Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2015 ini menggelontorkan dukungan dana senilai Rp 8 miliar kepada Dinas Kelauatan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima untuk peningkatan sarana dan prasarana pengolahan serta saluran irigasi tambak garam.

Kadis DKP Kabupaten Bima, Ir. Hj. Nurma, dalam Temu Bisnis Pengembangan Program Garam Rakyat (PUGAR) di hadapan peserta pelatihan di aula kantor Bupati Bima, Jumat (30/10) menjelaskan, Kabupaten Bima saat ini dihuni 20.000 KK nelayan yang berdomisili pada 16 kecamatan dan 64 desa pesisir, memiliki potensi yang besar bagi pengembangan komoditas garam.

Menurut Nurma, di Kabupaten Bima, kehadiran PUGAR yang dimulai sejak tahun 2009 sudah tidak asing lagi. Namun pada tahun 2015 terjadi perubahan pendekatan dengan titik berat pada upaya peningkatan kualitas garam. Tantangan ke depan lanjut Nurma adalah bagaimana menghadirkan pengusaha garam industri untuk melakukan investasi. “Tentunya tata kelola garam dengan baik agar mata rantai penjualan garam dapat dibenahi dan mampu meningkatkan taraf hidup petani,” tuturnya.

Sementara itu, Pj Bupati Bima, Drs. Bachrudin, M.Pd menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas dukungan anggaran bagi peningkatan

produksi garam ini. “Pemerintah daerah akan mencoba memanfaatkan secara optimal anggaran yang dialokasikan tersebut untuk mendukung program peningkatan produksi garam yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat,” katanya.

Menurutnya, Kabupaten Bima memiliki potensi garam yang cukup besar dan mudahmudahan temu bisnis ini dapat mencari simpul strategi agar pengelolaan garam dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat petani. Upaya menggenjot kualitas garam ini tengah diupayakan melalui perbaikan lahan tambak, perbaikan sistem drainase melalui APBD dan peningkatan jalan usaha tani melalui dukungan APBN,” jelasnya. (uki)

Kota Bima (Suara NTB) dan remaja atau pelajasr SMP Walikota Bima, H. Qurais dan SMA maksimal pukul H. Abidin, meminta jajaran- 22.00 Wita. nya merumuskan peraturan Jika melewati itu, pihakndaerah (Perda) sebagai satu ya akan mengamankan kemuterobosan untuk mengeliminir dian diberikan sanksi ringan remaja berkeliaran pada seperti dititipkan di Pondok malam hari.

Pesantren untuk belajar menWalikota kepada Suara genai agama selama NTB, Jumaat (30/10) medua atau tiga ngatakan bahkan Ranhari. “Dan kiperda tersebut sudah ta juga akdiinstruksikan olehan memanya sejak dulu. “Dari nggil keddulu saya sudah inua orangstruksikan untuk metuanya,” rumuskan satu Pers a m da,” ucapnya. bungnya.

Menurutnya, dengan (uki) adanya regulasi itu, pemda memiliki kekuatan hukum untuk mengawasi, mengontrol dan melakukan razia.

“Tanpa aturan pemerintah tidak bisa bergerak secara hukum,” katanya.

Jika ada regulasi, lanjutn y a , anak SD tidak boleh berkeliaran di atas pukul H. Qurais H. Abidin 20.00 Wita

(Suara NTB/uki)

Dompu (Suara NTB)Perbaikan saluran irigasi utama bendungan Rababaka berimbas pada stok ikan di Balai Benih Ikan (BBI) Selaparan Desa Matua. Budidaya ikan air tawar selama ini mengandalkan air irigasi karena bak penampung ikan kondisinya sudah mengkhawatirkan. Ketika saluran irigasi diperbaiki menyebabkan bibit dan ikan siap konsumsi banyak yang mati karena tidak ada air.

(Suara NTB/ula) Kepala Dinas Kelautan H. Rusdin dan Perikanan Kabupaten Dompu, Ir. H. Rusdin, M.Si kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (30/10), mengakui akibat perbaikan jaringan irigasi Rababaka banyak induk dan bibit ikan yang ada di BBI Selaparan yang mati. Seperti induk karper dan bibit ikan banyak yang mati. “Yang bertahan induk ikan nila dan lele. Kalau induk karper sudah mati semua,” katanya.

Induk lele dan nila yang masih hidup, dikatakan Rusdin, dipindahkan ke kolam ikan di persinggahan dengan menarik air dari sungai untuk kebutuhan air kolamnya. Sementara kolam ikan di BBI tidak ada yang berfungsi karena tidak adanya air yang mengalir dari saluran irigasi. “Kita sempat menarik air dari pemukiman warga, tapi tidak bisa bertahan lama karena kolamnya sudah bocor,” ungkapnya.

Kendati demikian, Rusdin mengatakan, pada Maret 2016 stok ikan untuk konsumsi masyarakat direncanakan sudah tersedia.

Karena 31 Oktober ini, saluran irigasi direncanakan akan dilakukan uji coba. Sehingga November diperkirakan sudah kembali normal airnya. “Kita sudah miliki perencanaan, Maret 2016 stok ikan untuk konsumsi masyarakat sudah tersedia,” jelasnya.

Sehingga pengadaan induk dan bibit ikan untuk restoking juga direncanakan pada Desember 2015 sehingga bisa langsung dilepas ke bendungan dan lainnya. “Kita memang rencanakan pengadaan dilakukan akhir tahun agar bisa langsung dilepas. Kalau cepat diadakan, khawatir justru akan banyak mati akibat tidak ada air saat musim kemarau,”ungkapnya.

Rusdin juga mengaku, tengah membenahi tambak udang dan lele milik Perikanan Dompu di Mumbu. Tambak seluas 3 ha ini diharapkan akan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) di perikanan selain BBI. “Target kita, PAD jauh lebih besar dari operasionalnya,” komitnya.(ula)

SUARA NTB Sabtu, 31 Oktober 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Korban Diduga Mutilasi Diautopsi di RS Bhayangkara Mataram (Suara NTB) Jenazah korban diduga mutilasi, Siti Hadijah, diotopsi Jumat (30/10). Sementara jenazah terduga pelaku, yang adalah suami korban, MH, masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Mataram. Proses autopsi dimulai sekitar pukul 09.00 Wita melibatkan tim forensik kedokteran kepolisian Polda NTB. (Suara NTB/kir)

KETERANGAN - Pts. GM PT. AP I BIL, Yandi Riswan (tengah) memberikan keterangan terkait pola pengamanan di BIL, Jumat (30/10) kemarin.

Amankan BIL, Semua Elemen Dilibatkan Praya (Suara NTB) Untuk memastikan keamanan di kawasan Bandara Internasional Lombok (BIL), semua elemen pengamanan yang ada dilibatkan. Mulai dari kepolisian, TNI hingga pengamanan lokal.

Meski demikian, tanggung jawab pengamanan sepenuhnya tetap ada di tangan Aviation Security (Avsec) BIL, selaku koordinator pengamanan.

Demikian ditegaskan Pelaksana Tugas Sementara (Pts) General Manager (GM) PT. AP I BIL, Yandi Riswan, saat memberikan keterangan pers di kantornya, Jumat (30/10) kemarin.

Menurutnya, baik kepolisian maupun TNI dalam hal ini hanya mem back up. Tidak adanya yang mendominasi dalam membantu pengamanan.

Didampingi Pts. Airport Operation and Readiness Departement Head PT. AP I BIL, I Ketut Dartha A. Pande, Yandi mencontohkan, untuk urusan pengamanan wilayah udara misalnya, melibatkan TNI AU. Kemudian untuk urusan pengamanan di darat, kepolisian dan TNI AD sama-sama dilibatkan. Dengan tetap koordinasinya di pihak Avsec BIL. Jadi apapun yang terkait dengan pengamanan, semua tetap dikoordinasikan.

Karena sesuai aturan pengamanan bandara sipil murni, urusan pengamanan menjadi tanggung jawab Avsec bandara. Dibantu unsur pengamanan lainnya. Itupun jika diperlukan. “Kenapa pengamanan BIL harus melibatkan semua unsur pengamanan yang ada, karena BIL itu unit. Sehingga memang butuh penanganan khusus untuk urusan pengamanannya,” timpal Yandi.

Justru kalau kemudian pengamanan bandara sipil murni seperti BIL dikendalikan oleh TNI misalnya, itu artinya ada hal gawat yang terjadi di bandara tersebut. Misalnya ada kejahatan luar biasa atau terorisme yang terjadi. Tapi selama ini BIL aman-aman saja. Walaupun ada saja gangguan yang muncul.

Sehingga pengamanan BIL tidak sampai harus diambil alih oleh pihak manapun. Polisi dan TNI dalam hal ini cukup mem back up dengan maksimal. Supaya ketika ada gangguan keamanan yang muncul bisa cepat diredam. “Jadi untuk urusan pengamanan bandara sipil ada Standar Operasional Prosedur (SOP)nya. Ketika dia berstatus hijau, kuning maupun merah, pola pengamanan sudah ada,” pungkas Finance and IT Departement Head PT. AP I BIL ini. (kir)

Inspektorat Lobar Audit Dana Desa Terong Tawah Giri Menang (Suara NTB) – Inspektorat Lombok Barat akan megaudit dana Desa Terong Tawah yang kini tengah masuk penyelidikan Polres Lobar karena diduga bermasalah. Audit ini dilakukan untuk mengetahui dugaan penyimpangan seperti yang dilaporkan kelompok masyarakat desa setempat.

Kepala Inspektorat Lombok Barat, HAgus Rahmad Hidayat menyatakan, pihaknya belum mendapatkan perintah resmi dari Plt Bupati, H Fauzan Khalid terkait audit dana desa tersebut. “Kami akan audit dana Desa Terong Tawah, tapi tidak bisa ujuk-ujuk bisa masuk karena ada prosedurnya jika aparat penegak hukum sudah masuk melakukan penanganan,” kata Inspektur Inspektorat Lobar, H Agus Rahmad Hidayat.

Dijelaskan, sesuai ketentuan jika ada salah satu pihak masuk seperti aparat penegak hukum (APH) melakukan penanganan maka ada prosedur dan kode etik jika inspektorat ingin masuk melakukan audit. Pihaknya perlu mempelajari dan melihat bagaimana hasil penyelidikan Polres. Pihaknya tentu menghormati proses hukum yang tengah berlangsung.

Terkait proses pendampingan dan pengawasan yang dilakukan inspektorat dengan BPKP terhadap desa tentang tata kelola penggunaan dana desa di 119 desa, hampir 50 desa sudah dilakukan sosialisasi. Dibandingkan kabupaten/kota lainnya, Lobar jauh lebih maju dalam hal pengawasan dan sosialisasi ke desadesa. Dari hasil pengawasan itu masih dipelajari.

Sementara itu, Plt Bupati Lobar, H Fauzan Khalid memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit dana desa tersebut. Fauzan mengaku, sudah memerintahkan inspektorat untuk melakukan audit. Kasus ini jelasnya akan diupayakan diselesaikan oleh Pemda. Terkait dengan penyelidikan dari aparat Polres, tidak diintervensi. Itu masih diselidiki oleh Inspektorat,” kata Fauzan kemarin.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kasatreskrim Polres Lobar menyatakan penanganan kasus ini tetap berjalan di Polres meskipun Pemda melakukan audit. Menurutnya, audit yang dilakukan Inspektorat tidak mempengaruhi jalannya penyelidikan di Polres. “Audit itu tidak mempengaruhi proses penyelidikan kasus ini,” tegasnya. Sementara itu penanganan kasus ini di Polres tetap jalan terus, meskipun Inspektorat masuk melakukan audit. Menurut Polres, hasil audit ini tidak akan mempengaruhi penanganan kasus.

Dijelaskan sejauh ini pihaknya akan segera memanggil saksi-saksi dalam kasus ini. (her)

Sejumlah kerabat dan tetangga korban turut hadir menunggu dan mengatakan bahwa akan segera memakamkan korban hari itu juga setelah proses autopsi selesai.

Anggota Polsek Batukliang, Yunus Lobar mengatakan pihaknya hanya mengantarkan pihak keluarga dan menyerahkan penanganan kasus kepada Satreskrim Polres Loteng.

Pihak keluarga menyerahkan proses hukum kepada kepolisian dan saat ini masih fokus pada pemakaman korban. Belum ada rencana mengenai pola pengasuhan kedua anak korban.

“Kami serahkan ke polisi.

Untuk bagaimana mengasuh anak-anak yang ditinggalkan belum dipikirkan. Kami masih fokus mengurusi pemakaman.

Sekitar jam 4 sore akan dimakamkan, lebih lanjutnya silahkan tanyakan ke kepala dusun,” ujar salah seorang anggota keluarga yang menolak namanya dikorankan.

Selama ini hubungan antara pelaku dan korban baikbaik saja. “Kelihatan baikbaik saja. Paling kalau bertengkar kecil suami istri dalam satu keluarga kan itu lumrah saja.” Kata salah seorang anggota keluarga korban, Amaq Selamah.

Jenazah Siti Hadijah sele-

sai diotopsi sekitar pukul 14.15 Wita, kemudian disalatkan oleh keluarga korban di ruang autopsi. Setelah diadakan serah terima antara pihak rumah sakit dengan pihak keluarga, jenazah korban kemudian diberangkatkan untuk dimakamkan di daerah asalnya, Dusun Tojong Ojong, Desa Selebung, Batukliang.

Humas RS Bhayangkara, AKP Wayan Redana membenarkan proses autopsi korban diduga mutilasi tersebut saat dihubungi wartawan melalui ponselnya.

Sebelumnya, Siti Hadijah ditemukan tewas dalam kondisi tubuh yang tidak utuh, Kamis (29/10) pagi. Suaminya, MH, yang diduga sebagai pelaku pembunuhan tersebut kabur ke kampung halamannya di Gangga, KLU, dilumpuhkan aparat saat hendak dibawa. Pelaku disebutkan melakukan perlawanan yang membahayakan nyawa aparat. Pelaku sempat diberikan tembakan peringatan, tetapi tidak mengindahkan sehingga aparat terpaksa melakukan tembakan pelumpuhan.

Akibatnya pelaku tewas meski sempat mendapat perawatan di Puskesmas. Polres Lombok Tengah sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. (why)

(Suara NTB/why)

DIBAWA PULANG - Jenazah Siti Hadijah saat dibawa ke ambulan setelah diautopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, Jumat (30/10).

Siswa SPN Dilatih Menembak Selesaikan Ratusan Kasus, Kantor Bersama Minim Fasilitas Polisi Wajib Mampu Kendalikan Emosi

Mataram (Suara NTB) Meskipun telah mampu memfasilitasi penyelesaian ratusan kasus yang terjadi di masyarakat, tidak membuat Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Linmas memperoleh fasilitas yang wah. Ini terlihat dari keberadaan Kantor Bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Linmas di Kelurahan Ampenan Tengah.

Pantuan Suara NTB menyebutkan, Kantor Bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Linmas Ampenan Tengah itu terletak satu halaman dengan Kantor Lurah Ampenan Tengah. Kantor Bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Linmas itu berukuran sekitar 3 x 3 meter.

Di dalamnya hanya terdapat dua meja dan beberapa kursi plastik berikut kipas angin sebagai pendingin ruangan.

Bahkan, kantor tersebut masih berlantaikan semen.

Namun demikian, Bhabinkamtibmas Kelurahan Ampenan Tengah, Brigadir Sofian Hakim, S.Sos., mengapresiasi langkah Lurah Ampenan Tengah yang memberikan mereka ruangan untuk dijadikan kantor bersama. ‘’Saya berterimakasih sama bu Lurah yang sudah memberikan fasilitas kantor,’’ ucapnya. Karena sebelum adanya kantor bersama itu, ia ngantor di ruangan yang sama dengan staf Kelurahan Ampenan Tengah. ‘’Jadi kalau sekarang kan penyelesaian masalah tidak menggangu kegiatan di Kantor Lurah,’’ imbuhnya. Dengan adanya kantor bersama, semua permasalahan yang timbul di masyarakat Ampenan

Tengah, dapat tertangani dengan baik. Selama penempatan Bhabinkamtibmas di Ampenan Tengah, Sofian menyebutkan, pihaknya telah mampu memediasi ratusan kasus. ‘’Kita menangani 1 – 2 kasus per bulan,’’ akunya. Lurah Ampenan Tengah, Hj. Elya Hadiana mengakui, sangat terbantu dengan keberadaan Kantor Bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Linmas. Dimana lima pilar (Lurah, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Linmas dan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat) ini telah mampu menyelesaikan beragam masalah yang terjadi di masyarakat. ‘’Sehingga tidak sampai ke atas (ranah hukum, red). Kasus yang banyak terjadi terjadi di masyarakat adalah kasus terkait pemuda. Katanya, kantor bersama itu merupakan kantor bersama

Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Linmas pertama yang ada di Kota Mataram. Sejumlah pejabat pernah menyambangi kantor itu. Mulai dari Penjabat Walikota Mataram, Kapolres dan Kapolda.

Bahkan, aku, Elya, Penjabat Walikota Mataram menjanjikan AC untuk kantor bersama itu. Ditempat yang sama, Pejabat Sementara Kanit Binmas Polsek Ampenan, Ipda Rahel Elsi Mbuik mengapresiasi kerja Bhabinkamtibmas yang selalu siap memfasilitasi masyarakat kapanpun dibutuhkan. Untuk menciptakan kondisi yang kondusif, khususnya di Ampenan, Bhabinkamtibmas rutin melakukan DDS (door to door system) atau kunjungan dari rumah ke rumah dan memfungsikan kantor bersama sebagai wadah problem solution. (fit)

(Suara NTB/fit)

TUNJUKKAN - Kanit Binmas Polsek Ampenan, Rahel Elsi Mbuik bersama Babinkamtibmas Kelurahan Ampenan Tengah, Sofian Hakim dan Babinsa Kelurahan Ampenan Tengah Tasrif menunjukkan struktur organisasi kantor bersama yang masih minim fasilitas.

Debat Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Berlangsung Satu Putaran Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram dalam debat kandidat pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram, dijadwalkan berlangsung 28 November mendatang, dilaksanakan satu putaran saja Sesuai mekanisme pelaksanaan debat diatur merujuk pada undang-undang nomor 8 tahun 2015, tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Petunjuk teknis pelaksanaan debat pasangan calon kepala daerah juga mengacu pada PKPU nomor 7 tahun 2015 tentang kampanye.

Debat pasangan calon mencakup 11 poin yang wajib dipatuhi KPU daerah. Aturan itu di antaranya mengatur debat sebanyak 3 kali kegiatan yang

disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan waktu.

Tema debat pasangan calon mengacu pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di masing-masing daerah.

Debat dilakukan selama 90 menit yang dibagi dalam 4-6 babak, serta kewajiban KPU memenuhi akses bagi penyandang disabilitas. Khusus akses terhadap penyandang disabilitas, KPU agar menyertakan penerjemahan bahasa isyarat untuk memfasilitasi pemilih tuna rungu. Hal itu menjadi amanat Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.

Akibat keterbatasan anggaran serta estimasi waktu dinilai tidak memungkinkan, maka KPU Kota Mataram hanya melaksanakan satu putaran saja. “Ini masalah anggaran dan waktu,” kata Komisioner KPU Kota Mataram, Paizah kemarin.

Sesuai debat yang melibatkan tim akademisi dan pakar ini, dijadwalkan berlangsung 28 November mendatang. Tapi mengenai waktu bisa saja terjadi perubahan sesuai kesepakatan pasangan calon. Lima panelis digunakan dan diantaranya dipersiapkan menjadi moderator, Paizah enggan menyebutkan siapa - siapa saja panelis tersebut. “Pak Ketua sedang hubungan dengan panelisnya. Pokoknya dari pakar secara keseluruhan,” terangnya.

Materi debat berkaitan dengan tema secara konteks visi misi, rencana strategis pembangunan dan isu aktual di daerah. Nantinya, secara spesifik akan digali oleh panelis. “Ndak boleh saya sebutkan. Pokoknya berkaitan dengan visi misi paslon,” ujarnya seraya menambahkan sedang mengupayakan sosialisasi dengan paslon. (cem)

Mataram (Suara NTB) Salah satu pelatihan wajib militer bagi siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Belanting, Lombok Timur adalah menembak. Kemampuan teknis ini wajib dimiliki, tapi tidak hanya sekadar meningkatkan kemampuan dalam hal penegakan hukum. Jauh lebih penting dari itu, harus mampu mengendalikan emosi.

“Agar siswa setelah lulus nanti, tahu cara menembak dengan benar. Tahu bagaimana mengendalikan emosi agar tidak asal tembak,” tegas Kepala SPN Belanting, AKBP Kurnianto Purwoko, SH, SIK, Jumat (30/10).

Melatih kemampuan menembak disebut Kurnianto adalah menu utama dalam materi pendidikan bagi para siswa bintara yang dididik di sekolah militer terletak di Sambelia ini. Karena begitu pentingnya menembak, berkaitan erat dengan psikologis anggota, bagaimana menghadapi gangguan ancaman terhadap masyarakat atau dirinya sendiri. “Maka dari itu, di SPN mereka dilatih cara menembak yang benar,” sebutnya.

Beragam jenis senjata digunakan, laras panjang, pendek, termasuk revolver, sebagai upaya aplikasi dan penyesuaian kemampuan masing masing anggota sebelum benar benar dinyatakan lulus.

Selain cara menembak, para siswa yang berasal dari hampir seluruh Kabupaten dan Kota di NTB hasil seleksi calon bintara awal 2015 lalu ini juga dilatih beladiri. Kemampuan ini juga

bagian dari cara siswa meningkatkan kemampuan diri ketika terjun ke masyarakat saatnya nanti. Dua kemampuan wajib, bela diri tangan kosong dan senjata api ini pelatihannya dipastikan Kurnianto masih berlangsung dan dibawah pengawasannya.

Saat ini, sambung mantan Kapolres Mataram itu, jumlah siswa SPN Belanting mencapai 211 orang. Mereka sedang menjalani karantina untuk latihan fisik selama tujuh bulan. Dengan pembagian, dua bulan pertama latihan jasmani dan sabhara, 4 bulan lebih menjalani kegiatan belajar mengajar, selebihnya pemantapan semua rangkaian pelatihan itu.

Ditanya soal siswa yang kerap tidak betah, bahkan kasus siswa melarikan diri, Kurnianto memberi jaminan itu tidak akan terjadi. Karena tidak ada pendekatan kekerasan pada semua prosesi latihan militer maupun akademik. Semua proses dilakukan dengan pendekatan kemampuan teknik fisik dan otak. Bahkan dia menyebutnya sebagai pendekatan hati. “Ketika ada yang merasa tidak betah, kita lakukan pendekatan dengan hati.

Kita Tanya apa masalahnya, kita hadirkan orang tuanya, beri dia nasihat. Karena bagaimana pun juga pendidikan di SPN adalah proses akhir dari rangkaian panjang sejak pendaftaran dan seleksi rumit sebelumnya,” papar Kurnianto. Sehingga dipastikannya, sejauh ini tidak ada siswa yang berusaha kabur dari camp latihan. (ars)

Tim Penertiban Dinilai Tebang Pilih Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat menemukan adanya dugaan oknum pejabat di Lombok Barat melakukan pembekingan terhadap pengusaha yang membuka usaha di Lombok Barat. Oknum pejabat ini berada pada salah satu SKPD yang mengurus perizinan di Lobar. Dugaan pembekingan ini mencuat, lantaran adanya pengusaha yang bisa membuka usaha tanpa mengantongi izin dari Pemda.

Demikian ditegaskan anggota DPRD Lobar fraksi PAN, Bakti Jaya kepada wartawan kemarin. Ia membeberkan hasil temuannya di lapangan, bahwa ada beberapa usaha besar yang diduga tak berizin namun dibiarkan beroperasi. “Ini ada oknum pejabat di salah satu SKPD lingkup Pemda yang diduga membekingi pihak pengusaha, ini harus ditindak oleh kepala daerah,” tegas Bakti.

Menurutnya, tidak mungkin pengusaha berani membuka usaha tanpa izin kalau tidak ada orang yang membekinginya dari atas (oknum pejabat).

Ia mengaku beberapa usaha hasil temuannya beroperasi tanpa izin. Hal ini jelasnya

menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Menurutnya tim penertiban khususnya BPMP2T tebang pilih dalam melakukan penertiban. Sebab pihak terkait hanya tegas pada tokotoko kecil milik masyarakat.

Namun ketika ada pengusaha kelas kakap yang melakukan usaha ilegal justru tidak ditindak tegas.

Menurutnya, siapapun yang membekingi izin ini harus diungkap. Terkait hal ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan eksekutif agar tidak sembarangan menerbitkan izin.

Kabid Perizinan BPMP2T, M. Junaedillah membantah pihaknya membekingi perizinan. Bahkan pihaknya dengan tegas menutup paksa usaha yang tak berizin. “Kami tidak ada bekingi pengusaha, malah kami tindak tegas kalau tidak berizin,” tegas Junaedillah.

Terkait penindakan tempat usaha yang melanggar jelasnya, pihaknya terlebih dahulu memberi peringatan kepada pihak pengusaha, jika tidak diindahkan, surat peringatan dari BPMP2T, maka pihaknya tak segan menutupnya. (her)

SUARA NTB Sabtu, 31 Oktober 2015

Jendela Sastra

Halaman 9

Tamasya Kesepian Novita Hidayani “Kau merasa kesepian?”

Aku tergagap dari lamunanku di bawah jendela.

Menoleh kesana kemari mencari sumber suara. Kosong.

Kamarku kosong. Hanya ada aku yang duduk memeluk lutut dan memikirkan banyak hal di sini. Siapa tadi yang bertanya? Hanya aku sendirian di rumah ini.

Angin malam berhembus meniup gorden abu-abu yang tersingkap menyuguhkan hamparan langit malam bulan Juli yang terang di luar jendela. Bintang-bintang satu dua bercengkrama dengan awan cumulus, dan blue moon berpijar sempurna.

“Kau sendirian?” Suara itu kembali terdengar. Seperti menggema dalam ruangan kosong yang maha luas.

Kesadaranku lebih dari sepenuhnya. Mataku sigap mengitari ruang kamarku yang tak seberapa luas, menyapu setiap sudut, kolong meja, atas lemari, hingga ke langit-langit. Siapa tahu sesosok wanita dengan rambut hitam panjang bergaun putih dengan lekuk mata hitam tengah memperhatikanku dari suatu tempat dan hendak berkomunikasi denganku.

Tapi hanya keheningan yang tertangkap. Ah! Mungkin khayalanku telah bermetamorfosis menjadi halusinasi yang nyata. Aku kembali tertunduk memeluk lutut, hendak kembali menenggelamkan diri dalam pusaran ingatan-ingatan, harapanharapan, dan imajinasi yang sudah tak jelas labelnya.

“Kesepian itu menyakitkan ya?” Suara itu terdengar lagi.

“Siapa?!” Teriakku kemudian. Berdiri melihat ke sekeliling dengan liar.

“Jangan takut! Aku hanya ingin menemanimu. Kau tak seharusnya kesepian seperti itu …”

“Kamu siapa?!”

“Bukannya saat kesepian, siapa sudah tak penting lagi?

Ayo ikutlah denganku. Kuajak kau bertamasya malam ini.”

“Tapi kau harus menunjukan siapa dirimu.”

“Iya sayang … iya. Aku akan menunjukkan diriku nanti asal kau mau ikut. Kau hanya perlu mengikuti arah suaraku dan aku akan mengeluarkanmu dari kesepian itu.”

Angin kembali berhembus meniup gorden jendela kamarku. Aku menatap pintu kamarku yang tertutup rapat.

Suara itu tidak berasal dari sana. Aku merasakan suara itu menyatu dengan angin yang berhembus dari jendela kamarku.

“Kau benar. Jendela bukan pintu ….”

Aku menoleh ke jendela.

Berjalan mendekat dan berdi-

ri terpaku memegangi daunnya dengan penuh keraguan.

Lalu seperti ada tangan yang menuntunku dengan lembut memanjati jendela. Karena ukurannya yang lebih pendek dari tinggiku, aku hanya bisa duduk dengan kaki yang terjuntai keluar sambil berusaha menjaga keseimbangan.

Aku melirik ke bawah, 10 kaki tingginya.

“Jangan lihat ke bawah!

Lihat ke langit! Pandangi cahaya dingin bintang-bintang itu. Lalu tutup matamu. Rasakan cahaya bulan membelai wajahmu. Percayalah, bahkan langit sepakat kau tak sepatutnya kesepian.”

Aku melakukannya. Suara itu terdengar begitu dekat.

Seperti amat kukenali. Seperti datang dari suatu tempat yang kurindukan. Ingin rasanya aku berlari menyongsong suara itu. Mendekapnya erat di dada. Hingga hilang memarmemar di sana.

Aku menengadah. Mengunci semua yang kulihat detik ini dalam sekali pejaman mata.

Kurasakan angin di sekitarku bertiup semakin kencang. Desaunya terdengar garang, semakin dekat, hingga berdesing berhenti di telingaku. Lalu kurasakan tubuhku melayang seringan helai bulu burung yang terlepas.

“Sekarang buka matamu …”

Aku mengerjap. Mendapati diriku berjalan di udara.

Di bawah sana, atap-atap rumah terlihat seperti menyimpan molekul-molekul sepi yang mengkristal pada tiap sisir gentingnya. Tapi tidak dengan atap rumahku.

Suara anjing menyalak garang di bawahku. Ada tiga, oh bahkan lima. Mendongak ke arahku. Entah apa arti salakan itu. Aku cepat-cepat melangkah pergi. Oh, aku tak pernah merasakan perasaan selepas ini. Bertelanjang kaki berjalan di udara. Aku merasa semakin dekat dengan bintang-bintang dan bulan. Seakan-akan dapat menyentuh mereka dengan jari jemariku.

Sirius, Canopus, Rigil, Acturus, Vega ….

Lalu aku merasakan suara angin itu kembali mendesau.

Waktu mendadak berhenti di sekitarku. Dan aku tiba-tiba saja berada pada sebuah koridor panjang, di mana dindingnya terbuat dari proyektor-

(avaxnews.net - photo by Ali Jardine)

proyektor yang memutar film hitam putih di sepanjang jalan.

Suara kidung yang menyayat hati terdengar. Dan muncullah seorang perempuan yang berjalan terseokseok menyeret kainnya yang bersimbah darah. Di gendongannya tertidur bayi perempuan merah yang plasentanya masih menjuntai. Lalu langkahnya terhenti di sebuah gang dan membuang bayi itu seperti sampah di sana. Tangisan bayi itu seketika pecah membuat perempuan itu ketakutan bukan main, ia lantas lari terbirit-birit meninggalkan jejak merah dan menerjunkan diri ke dalam sumur tak berdasar.

Aku melanjutkan langkah.

Suara kidung yang menyayat hati itu berganti dengan lagu ulang tahun. Film hitam putih itu terus bergerak menampilkan sosok gadis kecil yang meniup lilin ulang tahun dan memotong kuenya yang bertoping kecupan-kecupan penuh kasih sayang dari orang

tuanya. Gadis kecil itu kemudian berlari mengangkat gaunnya dengan riang. Rambut panjangnya meliuk-liuk bergesekan dengan punggung putihnya yang terbuka. Senyumnya merekah sempurna, seperti kembang kertas, kembang sepatu, melati dan mawar yang dilewatinya.

Lalu tiba-tiba seorang pria bertubuh hitam kekar berdiri menghentikan langkah gadis kecil itu. Sekonyong-konyong pria itu menyeretnya seperti boneka. Tubuh gadis kecil yang terlihat seperti pucuk daun itu diseret di atas kerikil-kerikil tajam. Gaunnya robek tercabik-cabik, pun dengan tubuhnya. Kerikil-kerikil tajam itu berubah merah.

Pria itu kemudian melempar tubuh gadis kecil bersimbah darah itu ke dalam danau hingga tenggelam. Seketika air danau juga berubah merah.

Pria itu pun tertawa terbahakbahak. Lalu seperti sudah dapat ditebak, dari dalam danau muncul seorang gadis dewasa telanjang yang wajah can-

tiknya menyimpan seribu luka. Pria itu menghentikan tawanya. Air liurnya menetes dengan menjijikkan. Lantas segera ia menerkam tubuh gadis itu seperti harimau kelaparan dan menggagahinya di sana tanpa mempedulikan jeritan kesakitan gadis malang itu.

“Kau merasa sesak melihat itu, sayang? Teruslah melangkah. Teruslah melangkah. Kau akan segera melewati ini …”

Aku menangis menyaksikan itu. Kutarik tanganku yang sejak tadi menggapai-gapai udara hendak menyelamatkan gadis itu. Dan kembali melanjutkan langkah dengan kaki lemas. Di hadapanku sebuah cahaya berpendar terang. Aku akan segera melewati koridor menyesakkan ini.

Di ujung jalan, film itu masih berputar menampilkan gadis tadi yang kini tengah meringkuk di bawah jendela sebuah ruangan dengan tangan dan kaki terpasung. Aku jatuh tertunduk di dekat gambar tubuhnya yang terguncang.

Ia terisak. Ingin rasanya kubelai rambut panjangnya yang meliuk lembut, memeluknya, dan menenangkannya di dadaku.

“Bangunlah! Kau akan segera pulang meninggalkan kesepianmu yang menyakitkan itu. Ayo bangunlah, sayang …”

Aku bangkit menyeka mataku yang basah, kemudian melangkah meninggalkan gadis itu menuju mulut koridor. Di sana, aku menemukan sebuah perahu yang seperti tengah menunggu. Aku kemudian menaikinya dan berlayar terapung di atas aliran bintang-bintang yang berserakan seperti gula. Yang ketika kusentuh, terasa begitu sejuk mendamaikan.

Di perahuku ada seekor anak kucing putih yang naik ke pangkuanku. Ia menjilati tanganku dengan lidahnya yang merah lembut, membuatku merasa geli dan tertawa.

Kubelai bulunya yang lembut, dan membiarkannya tertidur dengan cantik.

Garis fajar telah terlihat

saat perahuku berhenti tepat di atas atap rumahku. Aku turun dengan perlahan dan perahu itupun pergi bersama anak kucing tadi. Aku melambaikan tangan pada keduanya.

“Bagaimana? Apa kau terhibur dengan tamasya ini? Oh ya, aku lupa, aku berjanji akan menunjukkan diri. Lihatlah ke bawah. Aku di sana.”

Aku menunduk melihat ke bawah. Di sana, aku melihat seorang gadis muda dengan piyama berwarna jingga tergeletak dengan kepala yang berputar 160o. Darah merah pekat menggenang di sekitarnya. Ia tampak begitu kesepian.

Kediri, 30 Juli 2015

Novita Hidayani, lahir di Kediri, Lombok Barat, 29 November 1993.

Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mataram.

Menyangsikan yang Tak Pasti “but uncertainty is more beautiful still” (wislawa szymborska)

Ganjar Sudibyo

Aforisme Pertemuan Singkat :kate ia peristiwa teramat singkat yang dekat, aku berada tepat di belakangnya berusaha memegang lekuk pinggangnya tapi ia lari tergesa menuju sebuah ruang yang sebenarnya tak asing bagiku. ia menghilang di tengah keramaian antrean orang-orang. (katanya, ini sebuah rekam ulang dari sepanjang kenyataan yang berputar cepat dan pendek) sehabis perempuan molek itu, yang kukira kekasihku, aku mendengar seolah ada lirih suara malaikat menurunkan nasihat dalam ayat dalam mimpi subuh tadi: berkunjunglah ke kubur yang kelak purna merestuimu, layaknya matahari bapak dan ibumu lalu aku terpaksa melepas jerih isak; hidup sepanjang kini hanya untuk mencintai tanah kehilangan, merelakan langit kepergian? aku lari sebelum diketuk-ketuk oleh mata kesadaran pemilik dada yang mahalapang kate, kekasih narsisiusku, ke mana saja dirimu yang malang?

siapa tahu angin ke mana, itu sebabnya aku mulai tak merindukan apa-apa selain mencari pecahan mimpi yang sirna; pandangan kini yang condong ke utara telah menyediakan maksud: masa depan, kau tak perlu takut ada sejumlah lentera yang dibikin gadis kecil pendongeng korek api, ia bisa menyalakan peta masa depanmu hingga kau tak merasa terlalu sunyi di dalam pikiranmu sendiri. masa telah menyebabkanku beriman pada angin pada dongeng-dongeng yang gelap sebab runtutan bencana tak tentu seperti rencana, mereka telah sedemikian rupa membuatku murtad terhadap diriku sendiri

Bakal Cinta Habil petang terbiasa menunggu sesuatu yang tumpah kering disesap oleh cahaya-cahaya kedua; lalu di mana pisau mata sunyi yang pernah membikin bulu mata merahku berembun sedemikian rupa? tangan-tangan perih kini semakin tak menyesal sebelum berkali-kali bersalaman, sadar kerna pada petang mereka gampang sembunyi bahkan jelma jadi bayang bayangan susut dihisap kelip neon jalanan

Mata Kesunyian yang Diberkati ada perasaan handarbeni yang mirip cabang-cabang pohon di depan rumah kami: tua, kokoh, dan berbuah tua: perasaan itu ditanam sejak kami dinamai sejak itu unsur usia yang sebenarnya tidak bisa kami bebaskan bisa kami lalui lewat lekuk-lekuk kambium, garis-garis yang menjadi batas antara abad dan abadi kokoh: karena perasaan itu berlapis adanya, bukan topeng melainkan memang benar-benar jujur. ini kami. murni milik kamu yang tersembunyi dan paling dasar ; sebab kami kamu berdiri berbuah: kami bisa merasakannya. ia bukan datang dari lidah yang kepanasan atau kedinginan. kami bisa merasakannya dan bentuknya yang angslup menyerupai jiwa kami telah semakin besar serupa pandangan keji orang-orang suci nah, pahamkah dirimu dengan mata kesunyian kami yang diberkati oleh orang-orang yang melupakan sejumlah waktu sebagai luka sejarah dan air ludahnya sendiri?

yang petang kutemukan di lain mataku, nubuat berahi yang dirampas demi menggenapi nas: kulepas cintaku, sepisah jiwa yang akan tampak agung bilamana diperciki oleh pendar sengsara dari langit petang terbiasa tak tuntas kerna cintaku berlalu lalang jadi orang-orang memanggil-manggil: nabi, nabi, kenapa kita mesti sembunyi mengasah dosa sendiri?

Pidi Baiq

Ganjar Sudibyo mukim di Semarang. Kumpulan puisinya berjudul Pada Suatu Mata, Kita Menulis Cahaya.

SUARA NTB Sabtu, 31 Oktober 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

GEN Masih Terhambat

Diundur, Pelaksanaan ’’Book Fair’’ KPAD Lotim Selong (Suara NTB) Pelaksasanaan pameran buku yang bertajuk Lombok Timur (Lotim) Book Fair tahun 2015 diundur. Diundurnya kegiatan pameran buku yang digagas Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Kabupaten Lotim itu dikarenakan berbenturan dengan sejumlah kegiatan yang berlangsung di Lotim, salah satunya adalah kegiatan Muharam Fair dan sejumlah kegiatan lainnya. Termasuk pelak(Suara NTB/dok) sanaan kegiatan Book Fair Lalu Nasrun ke 10 yang akan menggunakan Gedung Wanita Selong sedang ramai digunakan.

Kepada Suara NTB, Jumat (30/10), Kepala Seksi (Kasi) Perpustakaan pada KPAD Lotim, Lalu Nasrun, SIP mengungkapkan, kegiatan ini semula direncanakan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober sampai 16 Oktober 2015 lalu.

Namun, banyak event di Lotim membuat kegiatan Book Fair harus diundur dan akan dilaksanakan pada tanggal 25 November sampai 3 Desember mendatang.

Terkait dengan dampak dari diundurnya pelaksanaan Book Fair itu, kata Nasrun, tidak akan berdampak signifikan. Hanya saja, akan dilaksanakan sosialisasi kembali kepada semua pihak yang akan ikut dalam kegiatan itu terkait penjadwalan pelaksaaannya. Adapun, hikmah yang bisa diambil dalam pengunduran pelaksanaan Lotim Book Fair itu adalah semakin panjang dan matangnya persiapan yang dilakukan KPAD Lotim, sehingga dalam pelaksanaannya akan memecahkan jumlah pengunjung dibandingkan dengan jumlah pengunjung tahun sebelumnya. (yon)

SMAN 1 Gunung Sari Bekali Siswa dengan ’’Soft Skill’’ Giri Menang (Suara NTB) Dalam mencetak agar siswa bisa bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, SMAN 1 Gunung Sari Lombok Barat (Lobar) punya formula tersendiri. Di sekolah yang terletak di Desa Gunung Sari ini merombak tata tertib yang akan diterapkan ke depan. Salah satu harapan yang ingin dicapai, yakni ingin membentuk siswa memiliki bekal soft skill yang bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepala SMAN 1 Gunung Sari Hairudin SPd, MPd, saat dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (29/10), menegaskan, dalam mewujudkan upaya tersebut, pihaknya menggelar rapat khusus. Rapat ini untuk membahas apa-apa saja sistem yang akan diberlakukan dan yang akan dihapus di sekolah dimaksud.

Untuk menyelesaikan sistem dalam bentuk tata tertib baru, dirinya memberi waktu kepada semua elemen yang dilibatkan di sekolah tersebut selama satu minggu untuk diselesaikan. Sehingga awal bulan November, tata tertib bisa disosialisasikan kepada siswa serta orang tua. Sebab dirinya melihat selama ini pendidikan di Indonesia hanya mengedepankan ilmu pengetahuan saja.

Untuk itu, dirinya ingin membagi dengan sikap dan perilaku siswa didik dalam hal soft skill, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, masyarakat tak pernah mau tahu siswa ini meraih juara satu, dua atau tiga di sekolah. Yang masyarakat ingin tahu adalah siswa tersebut jujur atau tidak.

“Apakah saat diberi pekerjaan dia jujur atau tidak,” ujarnya.

Dikatakannya, para siswa wajib mengikuti minimal satu ekstrakurikuler. Alasannya, ekstrakurikuler bisa aplikatif bagi siswa di tengah masyarakat. Dia mencontohkan, untuk guru bahasa Jepang, kerap orang Jepang yang datang. Namun ketika masyarakat meminta adanya siswa yang bisa bahasa jepang, anak didik kita siap untuk mengambil bagian. “Itu salah satu yang menjadi atensi kami terhadap anak didik,” ujar Hairudin yang baru 9 bulan menjadi kepala sekolah.

Sementara itu ditanyai mengenai tindakan sekolah dalam meredam kenakalan siswa? Menurut Hairudin hal tersebut sudah banyak termaktub dalam tata tertib yang dibahas. Di mana, pihaknya juga menanamkan pendidikan akhlak bagi siswa. Setiap pagi, para siswa diharuskan mengikuti tilawah mulai pukul 07.30 WITA hingga pukul 07.50 WITA. Selanjutnya saat di ruang kelas, guru-guru juga menanamkan pesan moral kepada siswa. Sementara bagi yang agama lain juga sudah ada disediakan tempat, termasuk bagi yang beragama Buddha. “Itu salah satu strategi kita untuk meredam tingkat kenakalan anak-anak,” ujar Hairudin.

Selanjutnya, dalam hal prestasi pihaknya terus memberikan motivasi bagi siswa dengan memberi apresiasi. Selama ini, katanya, acap kali guru selalu menuntut anak-anak berprestasi, namun tak pernah memperhatikan anak-anak. Dalam hal ini, di sekolah yang dipimpinnya pihaknya selalu mem-back-up untuk mencapai prestasi tersebut, baik dari segi finansial maupun lainnya. “Kalau prestasi tercapai, kita beri apresiasi dengan diumumkan di depan (saat upacara, red).( use)

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGI - Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi saat mengunjungi lokasi pendidikan bagi calon penghafal Al Qur’an yang dibina Irwan, salah satu penghafal Al Qur’an asal NTB beberapa waktu lalu.

Santri Penghafal Al Qur’an Harus Dapat Perhatian Lebih Mataram (Suara NTB) Keberadaan santri-santri yang menjadi penghafal Al Qur’an (hafidz atau hafidzah) tidak boleh diabaikan. Para santri-santri ini harus terus diperhatikan, sehingga mampu berprestasi. Apalagi mampu membawa nama daerah di tingkat nasional dan internasional. Namun, perhatian terhadap para penghafal Al Qur’an tidak hanya saat mereka berprestasi, tapi saat mereka mengalami musibah, seperti sakit harus tetap dapat

perhatian.

Hal inilah yang dilakukan Ketua Tim Penggerak PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi saat membesuk seorang penghafal Al Qur’an asal NTB Irwan, yang juga mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Mesir di kediamannya beberapa waktu lalu.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB Drs. Fathul Gani, MSi, mengutip pernyataan istri Gubernur NTB ini, melihat Irwan yang juga salah satu pem-

kita, Insya Allah, provinsi kita akan mendapat ridho Allah SWT,’’ ujarnya, Jumat (30/10).

Tidak hanya itu, semua pihak diharapkan membantu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB, khususnya dalam menjadikan IPM NTB berdaya saing di tingkat nasional dan internasional. Apalagi, jika semakin banyak anak-anak NTB yang menghafal Al Qur’an mengindikasikan IPM sudah menunjukkan ada kemajuan.

Pihaknya berharap, apa

bina anak-anak menghafal Al Qur’an memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan mental spiritual anak-anak NTB. Atas dasar itu, perhatian terhadap hafizd dan hafidzah, termasuk para pembinanya tidak boleh diabaikan.

Selain itu, lanjutnya, keberadaan para hafidz dan hafidzah ini juga merupakan indikator keberhasilan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat dalam melayani Allah. ‘’Semakin banyak jumlah hafidz/ hafidzah di provinsi

yang dilakukan Ketua TP PKK NTB ini diikuti banyak pihak, karena mengindikasikan, pemerintah tidak menelantarkan orang yang sudah mengharumkan nama bangsa.

Apalagi, ujarnya, Irwan sudah menjadi penghafal Al Qur’an sejak kecil, termasuk saat menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Mesir. Sekarang ini, ujarnya, Irwan dirawat di RSUP NTB dan direncanakan dirujuk di salah satu rumah sakit di Surabaya Jawa Timur. (ham)

Gerakan Membaca Terkendala Koleksi Buku Mataram (Suara NTB) Wacana gerakan membaca 15 menit sebelum jam belajar mulai disambut baik sekolah-sekolah. Hanya saja, kendala datang dari minimnya koleksi buku di perpustakaan sekolah.

Kepada Suara NTB, Kepala SMPN 14 Mataram, Abdul Khalik, menyambut positif wacana itu. Ia menilai gerakan membaca 15 menit sebelum jam belajar dimulai akan mampu meningkatkan minat baca siswa. Namun, ujarnya, pihaknya masih terkendala minimnya koleksi buku perpustakaan sekolah.

“Kita dukung gerakan

membaca 15 menit sebelum jam belajar mulai, tapi bukubuku koleksi perpustakaan belum tercukupi,” ujarnya, Jumat (30/10).

Dikatakan Khalik, koleksi buku milik perpustakaan sekolah sudah cukup banyak, tetapi hanya berisi buku-buku mata pelajaran saja.

“Cuma buku kita belum sepenuhnya lengkap, belum

mendidik, seperti buku-buku keterampilan, buku-buku life skill dan buku aplikatif, termasuk juga secara umum buku fiksi dan non fiksi.

Sejauh ini, koleksi buku perpustakaan masih terbatas pada buku pelajaran. ''Jadi masih banyak kekurangan pada buku aplikatif tadi atau buku yang informatif, asalkan anak mau membaca dulu ini yang kita harapkan dulu,” harap Khalik.

Selain itu, sebelum membuat kebijakan, Khalik meminta pemerintah bersedia membantu menambah jumlah

banyak. Buku pelajaran banyak, tapi kita butuh buku umum di luar pelajaran untuk memotivasi anak gemar membaca. Sebelumnya belum pernah ada gerakan semacam itu termasuk yasinan atau baca Qur’an setiap minggu,” jelasnya.

Idealnya kata Khalik, jenis buku bacaan yang harus dikonsumsi oleh para siswa ialah buku bacaan yang sifatnya

koleksi buku perpustakaan.

Sekolah masih membutuhkan 500 judul buku dan tambahan 1.000 eksemplar. Jumlah tersebut untuk memenuhi rasio dengan jumlah siswa sebanyak 650 siswa.

“Sehingga anak-anak bisa memegang satu buku satu siswa, sehingga nanti bisa bergilir setiap hari untuk dibaca. Jadi dalam setahun itu, anak-anak bisa baca banyak buku. Kita dukung, namun pemerintah harus bantu jumlah koleksi buku dari segi judulnya maupun koleksinya,” harapnya. (dys)

543 Mahasiswa FITK IAIN Mataram Diyudisium Mataram (Suara NTB) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram Kembali menyelenggarakan Yudisium Program Sarjana S1 Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015.

Berdasarkan SK Dekan FITK nomor: In.12/FITK/PP.00.9/SK/ 296/2015 peserta yudisium berjumlah 453 orang.

Menurut Dekan FITK IAIN Mataram Dr. Hj. Nurul Yakin, MPd, peserta yang diyudisium, terdiri dari Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) sebanyak 70 orang. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) sebanyak 44 orang, Jurusan Pendidikan Matematika sebanyak 82 orang, Jurusan Pendidikan IPA-Biologi sebanyak 62 orang, Jurusan Pendidikan IPS Ekonomi sebanyak 62 orang. Sementara Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) sebanyak 116 orang, Kualifikasi D u a l

(Suara NTB/use)

BERSAMA - Kepala SMPN 1 Narmada Badri didampingi Hafifah Namirah salah satu siswi yang mewakili Provinsi NTB dalam kegiatan FLS2N baru-baru ini.

Ukur Prestasi Sekolah dengan Lomba Giri Menang (Suara NTB) Bagi Kepala SMPN 1 Narmada Lombok Barat (Lobar), Badri SPdi, mengikuti setiap kegiatan memiliki nilai positif baik bagi sekolah. Sebab, lomba yang diikuti bisa sebagai tolak ukur sejauh mana prestasi yang ada di sekolah.

Tidak hanya itu, setiap kegiatan lomba memiliki dampak dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa.

Menurutnya, etiap kegiatan lomba selayaknya patut untuk diikuti. Selama ini, katanya, sekolah yang dipimpinnya banyak mengikuti lomba. Mulai dari bidang olah raga hingga kesenian. Lomba-lomba yang diikuti ini sekolahnya mampu meraih juara, baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi.

Selama tahun 2015 ini saja ada sejumlah lomba memperoleh juara satu, mulai dari pertandangan voli, bulu tangkis (O2SN) tingkat Kabupaten Lobar, catur, kesenian serta renang. Pihaknya memperoleh juara satu dalam olahraga renang, karena dekat dengan kolam renang di Taman Narmada. Sementara khusus untuk lomba penulisan cerita pendek dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) bahkan sampai tingkat nasional mewakili Provinsi NTB. Belum lagi lomba-lomba lain yang berhasil meraih juara II dan III. Menurutnya, lomba-lomba ini diikuti memiliki tujuan mengukur sejauh mana prestasi yang ada di sekolah. Di samping itu, kegiatan lomba memiliki nilai positif bagi siswa mau-

pun siswi dalam membentuk kepribadian dan karakter. “Jadi itu sebagai salah satu cara untuk mengukur kemampuan yang ada di SMPN 1 Narmada,” terangnya.

Meski mendorong sekolah untuk mengikuti lomba, namun pihaknya tidak mengharuskan para siswa untuk meraih juara. Sebab akan mempengaruhi kepribadian para siswa, jika tak berhasil membawa pulang piala. Semuanya diserahkan pada sisi bakat maupun kemampuan anak. Hanya, akunya, pihaknya tetap memberikan dukungan dengan mendampingi langsung saat pelaksanaan lomba berlangsung. “Dukungan lain yang kita berikan penghargaan kepada siswa yang meraih prestasi,” katanya.(use)

(Suara NTB/ist)

PROGRAM Generasi Emas NTB (GEN) diharapkan dapat terwujud pada 2025 mendatang. Namun, harapan tersebut nampaknya masih berat lantaran batas usia perkawinan masih dipatok pada usia 16 tahun bagi perempuan berdasarkan UU Perkawinan.

Kepala Bidang Pembinaan, Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Per(Suara NTB/dys) lindungan Anak dan Keluarga Dini Hariyati Berencana (BP3AKB) NTB, Dini Hariyati, menjelaskan upaya judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan tetap dilakukan pada tahun mendatang.

Upaya tersebut mau tidak mau harus dilakukan mengingat problem terwujudnya generasi berkualitas NTB terletak pada tingginya angka pernikahan dini di NTB. Meski sebelumnya pernah ditolak MK, Dini mengaku akan melakukan upaya ke arah judicial review berdasarkan arahan Menteri PPPA dan hasil Rakornas Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Provinsi Papua.

“Dalam rakornas di PUP di Papua dan waktu kunjungan Menteri PPPA, meminta agar diusulkan untuk dilakukannya judicial review ke MK. Siapa tahu dengan semakin banyaknya pihakpihak yang mengusulkan ke MK, bisa dikabulkan MK,” ujarnya pada Suara NTB, Jumat (30/10).

Diakuinya, kekurangan pada proses pengajuan judicial review yang ditolak MK beberapa waktu lalu diakibatkan banyaknya variabel pengajuan, seperti persoalan perkawinan antarsesama jenis dan perkawinan beda agama.

“Sehingga itu yang difokuskan, sementara soal usia perkawinan tidak terlalu dominan. Jadi fokus kemarin pada beda agama dan perkawinan lawan jenis, sementara usia perkawinan di-pending,” jelasnya.

Meski sementara waktu ditolak MK, Dini Hariyati berharap surat edaran Gubernur dapat digunakan efektif untuk menekan angka pernikahan dini di tengah masyarakat, meski sifatnya sangat terbatas.

Surat Edaran Gubernur, ujarnya, tidak bisa melampaui UU yang ada di atasnya dan hanya sebatas imbauan. Namun, imbauan ini menekankan bagaimana pentingnya usia perkawinan, dampak negatif usia perkawinan. ‘’Kalau masyarakat tahu dampak yang ditimbulkan dari usia perkawinan, tentu akan memikirkan agar lebih dewasa lagi dalam menikah,” pungkasnya. (dys)

Hj. Nurul Yakin

Mode System (DMS) sebanyak 3 orang, dan Kualifikasi PGMI, PBA, Pendidikan Matematika, dan Pendidikan IPA sebanyak 14 orang.

Sementara, lulusan terbaik fakultas diraih Diana Etika Rahma Utama dengan IPK 3.92 dari jurusan Pendidikan IPABiologi. Pihaknya berharap FITK IAIN Mataram mampu meraih visinya, yakni terkemuka dalam pengembangan pendidikan berbasis keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.

Pihaknya juga membuka jurusan baru, yaitu Jurusan Pendidikan Fisika dengan Plt. Kepala Jurusan (Kajur) Bahtiar, SPd, MPdSi, Jurusan Pendidikan Kimia dengan Plt. Kajur, Yahdi, MSi, Jurusan Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA) dengan Plt. Kajur, Drs. H. Nujumuddin, M.Pd., dan Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dengan Plt. Kajur, Dr. Syarifudin, M.Pd. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 31 Oktober 2015

PBSI NTB Minta Dukungan Masyarakat NTB Mataram (Suara NTB) Keberhasilan atlet putri NTB, SafitriAnjani mengalahkan atlet dari klub Exist Jakarta 2-0 di babak semifinal, Sirkuit Nasional (Sirnas), di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (30/10) kemarin diapresiasi oleh Pengprov PBSI NTB. Pihak pengurus cabor bulutangkis NTB mengaku sangat bangga atas keberhasilan atlet remaja putri itu, pasalnya Safitri menjadi satu-satunya atlet putri daerah NTB yang sukses melaju ke babak final.

“Kami sangat bangga (Suara NTB/fan) atas prestasi yang diraih Moh. Iqbal Safitri, karenna dia satu-satunya atlet asal NTB yang sukses masuk final. Dan kami berharap masyarakat NTB bisa terus meberikan dukungan kepada atlet itu, sehingga Safitri bisa memenangkan pertandingan final,” ucap Sekum Pengprov PBSI NTB, Ir. Moh. Iqbal kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (30/10) kemarin.

Informasinya, di laga final, Sabtu (31/10) hari ini Safitri akan berhadapan dengan pebulutangkis peringkat pertama remaja nasional,Asty Dwi Widyaningrum yang tak lain atlet satu tim dengannya yakni sama-sama dari klub binaan Jaya Raya DKI Jakarta.

Menurut Informasi,Asty Dwi Widyaningrum akan diunggulkan di pertandingan final tunggal remaja putri nanti. Asty adalah atlet yang saat ini menempati peringkat pertama Sirnas tersebut. Sementara Safitri Anjani merupakan pendatang baru dan tak pernah menang bila melawan rekan setimnya itu.

Meski Safitri tak diunggulakan, namun kata Iqbal Safitri tak boleh hilang percaya diri, sebab tidak ada yang tak mungkin dalam pertandingan. Dengan didukung oleh masyarakat NTB, Iqbal berharap Safitri bisa tampil lebih baik dan tentunya bisa memenangkan pertandingan.

“Percaya diri saja, jangan menyerah. Bermainlah dengan penuh semangat supaya dapat menghasilkan permainan yang maksimal,” ucap Iqbal mengingatkan Safitri.

Di tempat terpisah, Safitri mengaku tak berani sesumbar. Dia berharap bisa tampil maksimal saja. Apapun hasilnya itulah yang terbaik. “Lawan saya sangat berat, namun saya akan berusaha main maksimal, apapun hasilnya itulah yang terbaik,” jelasnya. (fan)

Pelti NTB akan Gelar Kejuaraan Tenis Terbuka Mataram (Suara NTB) Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Brimob ke 69 dan HUT LTC ke 1 pihak Pelti NTB bekerjasama dengan Brimob NTB akan menggelar Kejuaraan Tenis Terbuka yang akan berlangsung di Lapangan Tenis Polda NTB, 6-8 November mendatang.

Ketua Umum Pelti NTB, Jamaluddin Malady yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Jumat (30/10) kemarin mengatakan kejuaraan tenis terbuka itu akan melibatkan peserta dari kabupaten/kota se-NTB. (Suara NTB/fan) Dan saat ini sudah 21 peserJamaluddin Malady ta yang mendaftar.

“Saat ini sudah ada 20 peserta yang mendaftar. Mereka dari pihak Polri, TNI. Dan kami berharap semua masyarakat NTB yang punya bakat di tenis bisa ikut, karena kita tidak akan membatasi pesertanya,” ucapnya.

Dikatakannya kejuaraan tenis terbuka itu hanya mempertandingkan kategori veteran. Itu artinya peserta yang dapat ambil bagian di event itu harus berusia minimal 33 tahun. Dan di pertandingannya nanti akan mempertandingkan kelas beregu yang tiap regunya diwakili tiga tim.

Masing-masing tim (pasangan) harus berusia 80 tahun. Artinya satu tim/pasangan yang usianya 33 tahun harus berpasangan dengan atlet yang berusia 47 tahun sehingga satu tim menghasilkan usia 80 tahun. Selain itu pihak panitia juga mempertandingkan kelas beregu 90 tahun dengan usia minimal pasangan 40 tahun.

Kejuaraan tenis ini memperebutkan piala dan uang pembinaan yang disiapkan oleh pihak Brimob dan Pelti NTB. dipastikan kejuaraan itu akan di ikuti seluruh pencinta olahraga tenis di kabupaten/kota di NTB, pasalnya pihak panitia mengundang semua perwakilan dari kabupaten/kota.

Di tempat terpisah Suhariadi menambahkan bahwa kejuaraan itu juga bertujuan untuk mempererat hubungan tali silaturrahim pihak Polri, TNI dan pencinta olahraga tenis di NTB. dan sejauh ini sudah 20 tim yang mendaftar. (fan)

Dari Arena Sirnas Bulutangkis

Unggulan Putri Remaja NTB Melaju ke Final Mataram (Suara NTB) Penampilan cemerlang yang ditunjukan atlet unggulan remaja putri asal NTB, Syafitri Anjani menghebohkan suporter NTB. Pebulutangkis yang masih berstatus pelajar SMA itu sukses menaklukkan atlet Exist Jakarta, Salsyabila Vahira Irmawan 2-0 (21-14) dan (22-20) di laga semifinal Sirnas Bulutangkis tunggal remaja putri, di GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (30/10).

Kemenangan atlet yang pernah mewakil tim PON Remaja NTB tahun 2014 itu sekaligus membawanya melaju ke babak final. Rencananya dia akan berhadapan dengan pebulutangkis peringkat pertama remaja nasional, Asty Dwi Widyaningrum di final tunggal putri, Sabtu (31/10) hari ini.

Pelatih Safitri, Novi Tridarma yang dimintai tanggapannya oleh Suara NTB atas kemenangan Safitri mengatakan kemenangan Safitri di

Novi yang merupakan Pelatih Jaya Raya.

Diakuinya, kemenangan Safitri itu bisa jadi karena mendapat dukungan dari masyarakat NTB yang sangat antusias berada di arena pertandingan. Dukungan itu tentu memberi kekuatan Safitri untuk tampil bagus di hadapan penonton NTB. Untuk diketahui, Safitri adalah atlet asal NTB yang dibina Klub Bulutangkis Jaya Raya DKI Jakarta. Di pertandingan itu dia tampil

Hingga skor pertandingan awal terus imbang, namun Safitri terus tampil agresif hingga akhirnya pertandingan di set kedua kembali dimenangkan oleh Safitri dengan skor 22-20.

Di pertandingan lain, unggulan tunggal taruna putra NTB lainnya, Saehul Islami gagal melaju ke babak semifinal setelah dikalahkan oleh atlet Exist Jakarta Fauzi Ramadhani di perempat final, Kamis (29/10) malam.

Demikian halnya tim ganda campuran NTB, L Hendra Kurniawan/Nurul Isnaeni Rahmat juga harus tersingkir lebih awal setelah dikalahkan oleh pasangan Vita Marissa dan Jeka di pertandingan perdana, Rabu (28/10). (fan)

Hidup Mati bagi ”The Special One” London Jose Mourinho bersiap menghadapi pertarungan hidup mati untuk kelanjutan karirnya di tanah Inggris. Media-media Inggris memperkirakan laga melawan Liverpool bisa menjadi laga terakhirnya menakhodai The Blues jika ia kalah.

Seperti dilansir Goal Indonesia, semakin hari, reputasi Jose Mourinho sebagai The Special One kian ternoda setelah Chelsea belum juga lepas dari krisis di awal musim 2015/16.

The Blues, yang notabene adalah juara bertahan Liga Primer Inggris, masih terbenam di peringkat 15 klasemen dengan sudah menelan lima kekalahan dari sepuluh partai pembuka. Inilah start terburuk Chelsea sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di EPL. Sabtu (31/10) pukul 20:45 Wita, Liverpool yang tengah di masa bulan madu bersama pelatih baru Jurgen Klopp berkunjung ke Stamford Bridge. Mereka mengusung misi untuk menambah pilu kepada Mourinho dan pasukannya.

Kekalahan dari Liverpool menjadi hal yang harus dihindari sebisa mungkin oleh Chelsea mengingat mereka sudah terlalu banyak menderita di awal musim ini. Seperti diketahui, Chelsea telah menelan delapan kekalahan dari 16 partai di semua kompetisi musim ini.

Dalam dua partai terakhir, Eden Hazard dkk. juga menelan hasil negatif, yakni takluk 2-1 dari West Ham United pada akhir pekan lalu sebelum tersingkir dari Piala Liga dari Stoke City melalui babak adu penalti tengah pekan kemarin.

Rumor yang beredar, Mourinho akan dipecat jika Chelsea takluk dari Liverpool. Namun, jika ingin mendepak sang manajer, pihak manajemen The Blues harus berpikir ulang. Pasalnya, sebagaimana tertera dalam kontrak anyar Mou yang disepakati pada musim panas kemarin, Chelsea wajib memberikan kompensasi £30 juta jika memutuskan memecat Mou. Tidak heran jika manajer asal Portugal itu merasa posisinya sekarang masih aman.

“Saya masih bisa tidur nyeny-

ak setiap malam. Ini akan menjadi hari yang biasa saya jalani dalam 15 tahun terakhir – jujur dan penuh dedikasi,” ujar Mourinho selepas laga kontra Stoke.

Kendati demikian, tak seorang pun tahu apa manuver yang akan dilakukan Roman Abramovich selepas partai kontra Liverpool ini.

Sementara itu, kubu lawan sedang berada dalam motivasi bagus berkat hasil 1-0 atas Bournemouth di Piala Liga tengah pekan kemarin. Itu adalah kemenangan perdana Klopp sejak datang ke Anfield pada awal Oktober lalu. Manajer asal Jerman itu berharap bisa membangun momentum positif tersebut ketika meladeni tuan rumah Chelsea.

“Sangat penting untuk meraih kemenangan karena kami bermain sebagai kesatuan baru. Yang pasti hasil ini menjadi pertanda baik bagi tim. Saya sangat puas. Kami akan memulihkan tenaga sebelum menghadapi Chelsea,” ujar Klopp. (ant/bali post)

Jose Mourinho (Suara NTB/ist)

Boaz Solossa akan Dikontrak Malaysia?

FIM : Pertengkaran Rossi-Marquez Nodai MotoGP London Pertengkaran antara juara MotoGP Valentino Rossi dan Marc Marquez telah menodai olahraga tersebut menurut Ketua Federasi Balap Motor Internasional (International Motorcycling Federation/FIM) Vito Ippolito.

Rossi, pebalap asal Italia, telah menendang pemenang MotoGP tahun lalu Marquez di Malaysia Grand Prix, Minggu (25/10).

“Peristiwa yang baru-baru ini mencuat dalam perebutan gelar juara dunia 2015 punya efek merusak dalam gelaran kompetisi tersebut, dan meracuni atmosfer seputar olahraga ini,” kata Ippolito dalam pernyataan di situs FIM, Kamis waktu setempat.

Ia mengatakan tindakan itu melenceng dari tradisi kebanggaan menjunjung sportivitas sebagai bagian dari warisan balap motor.”

Rossi menduduki peringkat ketiga dalam balapan Minggu yang dimenangi oleh Dani Pedrosa, namun Rossi mendapat penalti tiga poin.

Dia akan mengikuti grand prix terakhir musim ini di Valencia, Spanyol, pada 8 November.

Rossi mengatakan Marquez sengaja mencoba menghalangi dia di Grand Prix Australia untuk membantu Lorenzo.

“Setiap orang punya hak untuk mengekspresikan idenya. Tapi kata-kata dan tindakan selalu memiliki konsekuensi. Setiap individu harus bertanggung jawab atas konsekuensi itu,” kata Ippolito.

“Tidak perduli mereka benar atau salah, jika mereka memicu polemik tentang kejadian atau keputusan dengan cara yang salah, mereka telah melakukan hal yang tidak pantas pada olahraga ini, yang merugikan seluruh komunitas dan semua hal baik untuk semua orang di dalamnya.” (ant/bali post)

pertandingan semifinal kemarin benar-benar kejutan besar . Untuk pertamakalinya Safitri mampu mengalahkan Salsyabila Vahira Irmawan di Sirkuit Nasional.

“Di pertandingan sebelumnya Safitri tidak pernah menang melawan Salsyabila Vahira Irmawan, namun di pertandingan Sirnas Bulutangkis di NTB tahun ini dia berhasil mengalahkan lawannya dengan mudah. Ini penampilan luar biasa yang ditunjukan Safitri,” ucap

mewakili klubnya.

Di luar prediksi, Safitri berhasil mengalahkan pesaing beratnya dengan kemenangan yang memuaskan yakni menang dua set langsung 2-0. Di babak pertama Safitri tampil dominan, sehingga skor babak pertama dimenangkan oleh Safitri dengan mudah 21-14.

Sementara di pertandingan babak kedua Safitri tampak berat memenangkan pertandingan. Pasalnya lawannya Salsyabila Vahira Irmawan saat itu bermain menekan.

Boaz Solossa

(Suara NTB/ist)

Jayapura (Suara NTB) Manajemen Persipura Jayapura menyebutkan striker persipura Jayapura Boaz Solossa akan dikontrak oleh salah satu tim dari Malaysia.

“Kami baru dengar Boaz Solossa diisukan akan dikontrak oleh salah satu tim dari Malaysia,” kata Ketua Umum Persipura Jayapura Benhur Tommy Mano di Jayapura, Jumat.

Meski demikian, kata dia, hingga kini manajemen belum dikirimi surat resmi oleh tim dari Malaysia yang berencana mengontrak striker Persipura itu.

“Hingga kini manajemen persipura belum menerima surat kontrak dari tim Malaysia yang hendak mengontrak Boaz,” kata Benhur yang kini Wali Kota Jayapura itu.

Benhur menilai, kebanyakan pemain dikontrak pihak luar setelah Kementerian Pemuda dan Olahraga membekukan PSSI. “Karena dibekukan sehingga semua tim-tim ISL semuanya dihentikan, akhirnya kan mereka kan berupaya mencari sesuap nasi untuk keluarga, ini semua karena ulah dari Kemenpora membekukan PSSI,” tudingnya.

Usai pagelaran Indonesia Super League (ISL) 2014, sejumlah tawaran dari klub lokal dan asing gencar menyasar Boaz yang sudah berkarier sejak 2005 bersama tim Mutiara Hitam.

Boaz pernah menyatakan tak menutup kemungkinan pergi dari Stadion Mandala Jayapura, namun pemain yang sudah mencetak 138 gol bersama Persipura itu tak mau buru-buru menentukan masa depannya. Menurut dia, tim merah-hitam saat ini masih tetap prioritas utamanya. (ant/bali post)

Kandidat Presiden FIFA Bantah Hukum Atlet Demonstrasi Washington Kandidat Presiden FIFA, Sheikh Salman bin Ebrahim al Khalifa, Kamis waktu setempat, membantah terlibat dalam investigasi dan menuntut atlet yang protes pada demonstrasi, di Bahrain, pada 2011.

Dikutip dari surat kabar The Guardian, Inggris, Selasa, artikel dari kantor berita Bahrain 2011 menyatakan Salman yang sekarang menjabat sebagai presiden Asian Football Confederation (AFC), telah ditunjuk untuk memimpin komite investigasi.

Sejak dia diumumkan bahwa dia melaju untuk menjadi presiden FIFA, al Khalifa menghadapi kritik dari kelompok pembela hak asasi manusia yang mengatakan dia telah menaham, menganiaya, menyiksa dan mempermalukan di depan publik para pemain bola setempat saat dia menjabat sebagai kepala Asosiasi Sepak Bola Bahrain.

“Tuduhan yang dilontarkan kepada saya adalah salah dan telah dibantah Sheikh Salman bin Ebrahim al Khalifa,” kata dia dalam pernyataan.

“Sementara itu disebutkan bahwa Sheikh Salman memimpin komite yang memiliki relasi pada peristiwa 2011, komite tersebut tidak pernah didirikan secara resmi dan tidak terlibat urusan apapun.”

“Sheikh Salman tentu saja tidak ikut dalam identifikasi, investigasi, penganiayaan siapapun, seperti yang telah diduga.”

Al Khalifa, 49, diharapkan dapat menja-

bat sebagai presiden FIFA dengan dukungan dari 47 anggota AFC , di mana FIFA telah terguncang sejak Mei karena Amreika mengidikasi bahwa pejabat FIFA telah melakukan penyuapan, pencucian uang dan penipuan.

Otoritas Swiss juga menginvestigasi pada keputusan untuk menetapkan tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022 di Rusia dan Qatar. Bahrain mendapat protes selama 2011 di mana maroyitas Syiah meminta perubahan politik dari muslim sunni yang menjadi penguasa di negara itu.

Bahraini dekat dengan Sheikh Ahmad Al Fahad al Sabah dari Kuwait, yang menjadi salah satu orang yang berkuasa pada politik olahraga internasional dan menjadi figur dalam pergerakan Olimpiade dan menjadi salah satu kandidat presiden FIFA. (ant/ bali post)

Sheikh Salman bin Ebrahim al Khalifa (Suara NTB/ist)

SUARA NTB

Sabtu, 31 Oktober 2015

Halaman 12

Tiga Persen Balita di Kota Mataram Terkena ISPA Mataram (Suara NTB) – Saat ini masyarakat NTB tengah merasakan suhu panas yang disebabkan kemarau. Pada bulan September 2015 rata-rata suhu udara NTB adalah 32,1 derajat celcius. Kondisi itu juga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Di Kota Mataram, setidaknya sebanyak tiga persen dari jumlah balita yang ada terkena penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Sehingga masyarakat dianjurkan untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan anak-anak mereka maupun kesehatan mereka sendiri.

Penyakit ini ditandai dengan batuk dan flu namun tidak memerlukan pengobatan dengan antibiotik.

Meskipun demikian penyakit ini cukup mengkhawatirkan, sebab jika terus berlanjut da-

pat mengganggu pernapasan dan menyebabkan daya tahan tubuh melemah hingga menyebabkan kematian.

“ISPA itu dipicu oleh debudebu yang bertebaran sehingga menyebabkan flu dan batuk.

Selain itu juga faktor cuaca yang panas ini juga sangat mempengaruhi,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr.

Usman Hadi kepada Suara NTB, Jumat (30/10) kemarin.

Terdapat berbagai macam

gejala saat penderita diserang ISPA, salah satunya adalah bibir atau kulit membiru. Selain itu, lubang hidung kembang kempis pada waktu bernafas sehingga tidak sadar atau kesadaran menurun. Pernafasan berbunyi mengorok dan tampak gelisah. Pernafasan menciut, sela iga tertarik ke dalam pada waktu bernafas. Sementara yang paling penting adalah nadi berdenyut cepat hingga lebih dari 60 kali per menit atau tidak teraba dan tenggorokan berwarna merah. Gejalagejala semacam ini harus diketahui oleh masyarakat agar

dapat segera memeriksakan kesehatannya.

Oleh sebab itu, orang tua harus mengetahui gejala-gejala yang timbul untuk dapat mengobati atau mencegah sedini mungkin ISPA menyerang putra putrinya. Kebiasaan-kebiasan lain seperti cuci tangan dengan sabun juga sangat diperlukan. Apalagi saat ini Kota Mataram telah mencetak rekor MURI sebagai peserta terbanyak yang melakukan cuci tangan menggunakan sabun.

Hal semacam itu perlu dilakukan mengingat penyebaran ISPA melalui virus. Sehingga

kebersihan sekitar juga sangat perlu diperhatikan. Apalagi balita yang sangat rentan terkena virus melihat kondisinya yang masih lemah dan mudah terjangkit penyakit.

ISPA dapat menyebabkan kematian apabila tidak segera ditangani. Sebab penyakit yang disebarkan oleh virus ini belum memiliki obat yang efektif membunuh kebanyakan virus yang menyerang manusia. Pengobatan yang dilakukan biasanya hanya untuk meredakan gejala yang muncul akibat infeksi virus.

Lain halnya dengan penyakit

Ditinggal Dua Menit, Rp 50 Juta Raib

Hari Oeang

Semua Pihak Bertanggung Jawab Menjaga Rupiah

(Suara NTB/ist)

Widia Susanto Owner Indo Atlas Tour & Travel

Peluang Bisnis Tour & Travel

Income Puluhan Juta per Bulan hanya Menggunakan Smartphone MENJADI karyawan kata sebagian orang adalah zona nyaman. Tiap bulan pasti gajian, pasti dapat uang. Tapi ternyata itu tidak berlaku bagi saya.

Gaji bulanan yang rutin saya dapatkan ternyata tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga yang semakin lama biayanya semakin tinggi. Akhirnya setelah 8 tahun mengabdi di sebuah perusahaan swasta di Jakarta, saya memutuskan untuk resign di tahun 2012.

Saat itu saya berpikir, bisnis apa yang bisa saya jalankan sedangkan saya terkendala dengan modal. Ilmu tentang bisnis pun saya nol besar. Setelah melakukan riset kecil-kecilan, akhirnya saya memutuskan untuk membuka franchise bisnis tour & travel bersama PT. MMBC sebagai Agen Tour & Travel.

Ternyata bisnis tour & travel ini begitu mudah untuk dijalankan. Hanya dengan menggunakan smartphone saya sudah bisa menjalani bisnis ini. Tak perlu repot lagi mengurus perijinan, tak perlu pusing memikirkan tempat atau karyawan, semua bisa saya jalankan secara online hanya di rumah saja. Dan saya pun tidak perlu melakukan trial dan error dalam bisnis, karena tinggal mengikuti konsep bisnis yang sudah ada. Bisnis ini cocok sekali bagi mahasiswa, karyawan sampai ibu rumah tangga, karena sistem begitu mudah dijalankan.

Alhamdulillah, setelah menjalani bisnis tour & travel ini secara online, kini income bulanan saya sudah puluhan juta rupiah. Jauh diatas gaji ketika masih menjadi karyawan.

Saat inipun saya sudah memiliki beberapa kantor cabang dan membina ratusan agen diseluruh Indonesia.

Bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya yang ingin tahu lebih banyak tentang bisnis tour & travel yang saya jalankan, silakan hadir di acara seminar Tour & Travel Revolution, Minggu 8 November 2015 pukul 09.00 – selesai di Fave Hotel, Jl. Langko no. 21 – 23 Mataram. Tiket seminar senilai Rp 75.000 bisa anda beli di GRAMEDIA Lombok berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015. Tiket akan naik menjadi Rp 100.000 di bulan November. Atau bisa hubungi 0878-6470-4939.

Seat terbatas hanya untuk 50 peserta saja. (adv)

RUPA-RUPA

Mataram (Suara NTB) Menteri Keuangan RI, Bambang P. S. Brodjonegoro mengimbau semua pihak untuk menjaga rupiah. Imbauan ini serangkaian peringatan Hari Oeang ke-69.

Pidato resmi Menteri Keuangan RI dibacakan Kepala Kanwil Pajak Nusa Tenggara, Neilmaldrin Noor dihadapan jajarannya, jajaran Kanwil Perbendaharaan dan Kanwil Bea Cukai Mataram.

Ringkasan sejarah oeang diulas lagi. Dalam apel bersama yang dilaksanakan di Kanwil Bea Cukai Mataram (30/10) kemarin, Neilmaldrin mengungkapkan peristiwa beredaranya Oeang Republik Indonesia (ORI) yang pertama kalinya pda 30 Oktober 1946. Tanggal tersebut sekaligus sebagai momen bersejarah dan penuh semangat patriotisme.

Meski memiliki masa edar yang singkat, sejarah telah membuktikan bahwa ORI menjadi alat pemersatu bangsa sekaligus lambang kedaulatan negeri zamud khatulistiwa. Kini rupiah sekaligus menjadi alat pemersatu NKRI. Mata uang kebangsaan masyarakat Indonesia ini telah mengiringi perjalanan sejarah

bangsa Indonesia selama puluhan tahun. Namun beberapa tahun terakhir, rupiah menunjukkan kecenderungan pelemahan akibat tekanan eksternal dan domestic. Akan tetapi beberapa kebijakan pemerintah dianggap telah mampu mendorong penguatan rupiah yang terus mengalami perbaikan.

“Kita tidak dapat memungkiri bahwa saat ini rupiah belum berada pada performa terbaiknya,” ungkapnya.

Perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global yang sedang terjadi tetap membutuhkan kewaspadaan. Kementerian Keuanganpun berkomitmen penuh untuk memfokuskan kebijakan ikut menjaga rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya.

“Saya mengimbau kepada seluruh pejabat dan pegawai lingkungan Kementerian Keuangan untuk ikut menjaga rupiah,” demikian isi pidato Menkeu.

Menteri sekaligus meminta semua pihak untuk melakukan segala bentuk transaksi di NKRI ini menggunakan rupiah.

Sebagai kunci tercapainya kestabilan nilai tukar rupiah.

Dalam rangka memperkokoh fundamental pembangunan

dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Kemenkeu katanya terus berupaya menjaga kesinambungan fiscal.

Pengendalian defisit anggaran terhadap PDRB sebesar 2,15 persen tahun 2016 dan mengamankan target penerimaan perpajakan untuk optimalisasi penerimaan negara, beberapa upaya akan ditempuh.

Kebijakan defisit yang akan ditempuh pemerintah masih akan bersifat ekspansif, tetapi terukur dan terarah untuk peningkatan kapasitas perekonomian dan penguatan daya saing.

Pemerintahpun juga berupata memperbaiki kinerja sektor investasi dengan merevisi sejumlah peraturan perpajakan agar mampu memberikan dukungan pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Beberapa waktu terakhir, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan untuk menangani situasi perekonomian nasional saat ini. oleh karenya, selain upaya perangkat pemerintah langsung, diharapkan dukungan gotong royong seluruh anak bangsa tanpa kecuali untuk menentukan keberhasilan tersebut.(bul)

Promosi Wisata Jangan Disalahgunakan Mataram (Suara NTB) Promosi adalah salah satu strategi untuk mendatangkan para wisatawan ke NTB. Sayangnya, kegiatan promosi kadang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk sekedar jalan-jalan. Padahal, dari setiap promosi yang dilakukan, diharapkan memiliki dampak, yakni semakin meningkatnya kunjungan wisatawan.

Agenda promosi wisata yang dilakukan oleh Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) NTB, bersama Lombok Hotel Association (LHA), ke Singapura dan Johor Bahru sejak 21-23 Oktober dinilai sia-sia. Karena pada saat yang bersamaan rute penerbangan maskapai Air Asia Johar Baru-BIL telah resmi ditutup.

Menurut anggota Komisi II DPRD NTB, H. Burhanuddin, S.Sos yang ditemui Suara NTB, Jumat (30/10) mengatakan, apapun bentuk promosi wisata yang dilakukan harus memiliki dampak dan damp-

aknya bisa dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan.

“Sekecil apapun promosi yang dilakukan, itu harus membawa dampak, yakni jumlah kunjungan wisatawan ada penigkatan,” katanya.

Namun ia membantah bahwa, promosi wisata yang dilakukan oleh PHRI dan LHA ke Singapura dan Johor Bahru tersebut dianggap siasia. Karena dampak dari promosi wisata tersebut belum bisa dilihat hasilnya.

“Saya rasa, promosi wisata harus dilakukan terus menerus. Karena itu merupakan bagian dari strategi pemasaran pariwisata di NTB. Intinya kita sangat respek terhadap upaya-upaya dalam melakukan promosi wisata, soal dampak itu kan nanti akan dilihat dari target yang sudah dicanangkan,” ujarnya.

Terkait dengan efektifitas promosi wisata yang dilakukan oleh PHRI dan LHA, Burhanuddin membantah bahwa belum bisa dikatakan

tidak efektif. Karena menurutnya hasilnya baru akan terlihat dari jumlah kunjungan.

“Nah adapun terkait efektifnya, kan kita belum bisa lihat. Kalau dilihat dari kunjungan wisatawan, kita sudah mencapai dua juta kunjungan.

Nah targetnya kita untuk 2016 kan tiga juta kunjungan.

Nanti dari sana kita lihat epektifitasnya.”

Burhanuddin berharap dalam upaya mengembangkan industri pariwisata di NTB, maka seluruh penentu kebijakan harus ikut mendukungnya. Lebih-lebih NTB untuk saat ini sedang mengembangkan paradigma baru, yakni pesona Lombok Sumbawa.

“Kita semua harus dukung pengembangan pariwisata NTB, termasuk dengan mempromosikannya. Sekarang kita sedang menata destinasi yang ada, termasuk destinasi kuliner, dan itu harus di promosikan, baik di nasional maupun di internasional,” ujarnya. (ndi)

Selong (Suara NTB) – Nasib apes menimpa Miftahul Jannah (45), warga Dusun Karang Tembar Desa Lenek Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Hanya memakirkan dan meninggalkan sepeda motornya sekitar 2 menit.

Uang Rp 50 juta yang disimpannya di dalam jok sepeda motor miliknya raib digondol pencuri.

Data yang dihimpun Suara NTB, Jumat (30/10), kejadian itu bermula ketika korban sekitar pukul 10.00 Wita keluar dari Bank BRI Cabang Selong lalu menyimpan uang tunai yang diambilnya tersebut ke dalam jok sepeda motor jenis Revo miliknya. Setelah itu, korban langsung menuju salah satu toko di Lotim untuk membeli barang. Pada saat itu, korban memarkirkan motornya di depan toko dan meninggalkannya masuk ke dalam toko tersebut.

Ketika akan membayar barang yang telah dipilihnya, korban langsung terkejut melihat uang itu tidak ada di dalam jok motornya.

“Jadi, kakak saya ini kan sebelumnya mengambil uang di Bank BRI itu terus menuju ke toko itu untuk membeli barang.

Namun, pada saat akan membayar DP barang itu, uang yang ditaruh sama kakak itu sudah tidak ada di dalam joknya,” tutur adik korban, Haris Munandar pada Suara NTB. Haris mengatakan, pencurian dengan membobol jok sepeda motor korban tersebut bukanlah fenomena yang baru. Melainkan,

RUPA-RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

aatu infeksi yang disebabkan oleh bakteri, serangkaian tes akan dilakukan untuk mengetahui jenis bakteri. Setelah itu, dokter dapat menentukan antibiotik yang paling tepat untuk membasmi bakteri penyebab infeksi.

Oleh sebab itu dr. Usman menyarankan agar masyarakat selalu menjaga kebersihan. Sebab kunci untuk menjaga kesehatan adalah dengan menjaga kebersihan. Selain itu juga harus menerapkan pola hidup sehat agar dapat terhindar dari ISPA maupun penyakit lainnya. (lin)

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

kasus tersebut sudah marak terjadi baik di kantor pos terlebih terhadap masyarakat yang mengambil uang tunai di bank seperti yang dialami oleh kakaknya. Sehingga, ia menduga pelaku pencurian spesialis pembobol jok sepeda motor itu marak berada di lingkungan bank, kantor pos maupun di tempat-tempat pengambilan uang lainnya. Modusnya itu, menurut pandangan Haris, pelaku mengintai dan membututi korbannya terutama yang menaruh uang didalam jok motor.

“Sudah pasti pelaku sering mangkal di tempat-tempat seperti itu lalu membututi korbannya.

Jika terlebih dahulu dia tidak melakukan pengawasan terhadap mangsanya, tidak mungkin dia mengetahui di dalam jok sepeda motor itu ada uang,” tegasnya.

Saat ini, ia bersama kakaknya (korban) telah melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian Polres Lotim. Dengan harapan, para pelaku pencurian spesialis pembobol jok sepeda motor itu bisa diringkus. “Kita berharap para pelaku secepatnya diamankan karena ini bukanlah kejadian yang pertama kali. Kepada aparat, ia meminta supaya mengawasi aktifitas di bank maupun kantor pos supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Karena, katanya, besar kemungkinan para pelaku sering mangkal di kawasan tersebut untuk mengamati masyarakat yang membawa uang dan menaruhnya didalam jok,” tegasnya. (yon)

SUARA NTB

Sabtu, 31 Oktober 2015

RUPA-RUPA

Halaman 13

RUPA-RUPA

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

RUPA-RUPA

Rp. 995 Jt

BEKAM

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 31 Oktober 2015

Halaman Halaman 14 14

Sekolah dan Kematian Imajinasi

Cermat Memilih Investor SEJUMLAH investor telah menawarkan diri untuk menggarap sejumlah mega proyek yang akan dibangun di NTB. Mega proyek tersebut diantaranya, pembangunan Bandar Kayangan atau Global Hub Kayangan Lombok Utara dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah.

Terakhir negara yang menawarkan diri adalah Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menyampaikan keseriusannya untuk menjalin kerjasama dan berinvestasi di NTB. Konsulat Jenderal (Konjen) RRT, Hu Yinquan telah bertemu Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, Kamis (29/ 10) lalu. Yinquan menyampaukan bahwa Pemerintah RRT sangat tertarik dan berniat untuk berinvestasi pada proyek itu.

Hu Yinquan menjelaskan, pihaknya akan memfasilitasi Pemprov NTB dengan perusahaan di Tiongkok yang berkompeten untuk turut berinvestasi, menanamkan modalnya di NTB. Tindaklanjut rencana pembangunan Bandar Kayangan Lombok Utara, Konjen RRT bahkan telah berkomunikasi dengan salah satu BUMN di Tiongkok. Perusahaan Tiongkok juga tertarik untuk berinvestasi di KEK Mandalika.

Tawaran investasi itu memang patut diapresiasi.

Hanya saja, pemerintah dalam hal ini Pemprov NTB harus cermat dalam menentukan atau memilih investor yang nanti akan diberi kepercayaan untuk menggarap mega proyek tersebut. Beberapa kasus mengecewakan, sempat terjadi dalam penanganan sejumlah mega proyek di NTB. Seperti mega proyek Mataram Harbour misalnya.

Pemerintah sudah menyambut investor yang katanya bonafid itu dengan tangan terbuka. Bahkan investor telah meletakkan batu pertama untuk pembangunan mega hotel yang rencananya dibangun di eks Pelabuhan Ampenan. Tetapi dalam realisasinya, investor yang disangka bonafid itu ternyata abal-abal. Peletakkan batu pertama dilakukan setelah itu selesai dan rencana itu lenyap tanpa jejak.

Masyarakat yang menantikan realisasi proyek itu berharap bisa memperoleh dampak positif dari keberadaan mega proyek itu hanya bisa gigit jari. Mereka hanya menelan kekecewaan, karena apa dijanjikan itu hanya pepesan kosong.

Sama dengan Mataram Harbour, kehadiran mega proyek Bandar Kayangan atau Global Hub Kayangan Lombok Utara dan KEK Madalika juga sangat dinantikan masyarakat. Mereka tidak saja ingin terlibat langsung ketika proses proyek dibangun. Tetapi lebih dari itu, masyarakat juga bias dilibatkan sebagai tenaga kerja di proyek besar. Tentu sebagai pekerja sesuai dengan skill yang mereka miliki.

Masyarakat di sekitar mega proyek juga sedang menanti realisasi proyek itu. Karena sangat disadari bahwa dampak dari kehadiran proyek tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat nyata.

Harapan masyarakat ini juga sesuai dengan ikhtiar pemimpin di daerah ini bahwa kehadiran mega proyek ini tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)

RADIO

PAKAH sekolah kita telah memberikan ruang bagi bekerjanya imajinasi? Imajinasi punya peran mutlak terhadap perkembangan peradaban. Tanpa imajinasi, bahkan sains tak dimungkinkan. Imajinasi adalah awal mula penciptaan dan penemuan.

Karenanya, begitu mengherankan jika pada lembaga pendidikan yang formal dan resmi, imajinasi tak mendapatkan tempat. Kita bisa melihat itu dalam sistem pembelajaran, terutama dalam pelajaran kesenian. Di samping menjadi mata pelajaran nomor sekian, kesenian juga diajarkan dengan cara yang keliru. Kesempatan untuk mengeksplorasi diri dengan mengesampingkan kata ‘salah’ dibatasi oleh sistem yang patronistik dan membelenggu.

Ada seorang anak perempuan yang manis. Ketika ia belum mengenal bangku sekolah, ia menggambar di tembok rumahnya. Saya melihat gambar itu begitu ‘liar’ dan imajinatif. Begitu bebas dan tak mengenal rasa takut. Figur yang ditransformasikannya dalam bentuk gambar saya yakin berasal dari imajinasinya, yang tentu saja pada saat itu belum disadarinya. Itu adalah sesuatu yang tumbuh secara alami, memang di usia seperti itulah imajinasi pertama kali tumbuh.

Dunia anak-anak adalah dunia imajinasi. Anak-anak bisa bermain kuda-kudaan, pedang-pedangan, rumah-rumahan, seolah-olah semuanya nyata. Mereka menciptakan dunia sendiri, dengan riang dan bebas. Jangan dikira bahwa ‘fundamen’ seperti itu tidak akan berpengaruh nanti ketika mereka beranjak dewasa. Imajinasi menawarkan berbagai kemungkinan jalan lain bagi bermacam persoalan. Jika imajinasi terus diasah, dia bisa menjadi jalan keluar bagi kebuntuan. Dengan kata lain, dia sumber kreatifitas, dan kreatifitas adalah modal utama untuk menghadapi berbagai persoalan yang sekarang ini kian kuat menghimpit daya hidup kita.

Beberapa tahun kemudian, ketika anak perempuan yang manis itu telah mengenal bangku sekolah, ia kembali menggambar. Tapi kali ini berbeda, ia tidak lagi berani menggambar dengan bebas. Ia takut salah. Ia berulangkali menghapus hasil gambarnya, dan mencoba

Oleh:

Kiki Sulistyo (Penyair)

Sekolah semestinya tidak membentuk, melainkan menumbuhkan. Sekolah cuma memberi asupan yang sesuai dengan apa yang menjadi kecenderungan anak.

Mengarahkan pada kemungkinan-kemungkinan pengetahuan dan memberikan kesempatan pada mereka untuk mengembangkan kemampuannya sendiri memperbaikinya. Ketika saya tanya kenapa begitu, ia bilang, Pak Guru-nya di sekolah telah menunjukkan bagaimana menggambar yang benar, yang tidak salah. Suatu proses patronase sedang berlangsung.

Bahwa seorang murid harus mengikuti suatu patron yang diajarkan gurunya, tanpa memberi ruang bagi kemungkinan-kemungkinan lain. Dapat dipastikan bahwa folder imajinasi dalam diri anak tersebut sudah dikosongkan. Kelak dia sepertinya akan terus takut salah, dan hanya bisa mengikuti apa yang sudah ditanamkan sebagai ‘sesuatu yang benar’. Akibatnya jika ia tak menemukan patron tersebut, ia akan kebingungan dan tak tahu harus melakukan apa, lantas diam saja menerima segalanya.

Sebagai suatu institusi resmi pendidikan, sekolah bertanggung jawab terhadap peristiwa yang dialami anak tersebut. Sekolah telah mengubahnya menjadi anak yang takut salah. Memang, satu fungsi sekolah adalah mengarahkan para siswa untuk mengetahui dan mengenal banyak hal. Untuk mentransformasi ilmu pengetahuan yang diharapkan kelak berguna ketika para siswa tersebut terjun dan berhadapan dengan persoalan hidup.

Tetapi justru dengan itu dibutuhkan metode-metode yang tepat.

Apabila kualitas pendidikan formal kita bagus, sekolah kita bermutu, pastilah kiranya persoalan yang kita hadapi tidak akan menumpuk seperti sekarang ini. Kenapa? Karena kita bisa melihat dengan jelas betapa besar kepercayaan pada pendidikan formal kita. Anak-anak wajib sekolah, seolah-olah kalau

mereka tidak sekolah dunia mereka akan berakhir dengan segera.

Bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi kebodohan adalah dengan sekolah. Kepercayaan tersebut tidak berimbang dengan kualitas pendidikan yang diberikan pada siswa. Akibatnya, kepercayaan itu menjadi kepercayaan yang berubah pengertiannya. Bahwa bersekolah bukan supaya tidak menjadi bodoh tetapi (hanya)untuk selembar sertifikat lulus sebagai jaminan untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak peduli apakah ilmu pengetahuan yang ditransformasikan ketika bersekolah akan ada gunanya atau tidak.

Tak mengherankan jika produkproduk yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang buruk dan harapan yang tidak sesuai dengan esensi sekolah itu tak mampu membuat suatu gebrakan atau perubahan yang mengarah pada kualitas sebagai manusia, baik secara personal maupun sosial. Bahkan jika nantinya mereka mengisi posisiposisi penting pemegang kebijakan.

Cobalah perhatikan, satu hal yang paling minim dalam cara generasi kita berpikir dan bertindak adalah imajinasi. Karena, sekali lagi, sekolah sudah mematikannya.

Tidak menganggap penting imajinasi, sama artinya dengan mengabaikan kebebasan berpikir dan berpendapat . Ujung-ujungnya adalah jalan klise, yang sudah terlanjur dianggap sebagai ‘jalan yang benar’.

Kasus anak perempuan yang saya paparkan di awal tulisan ini adalah bukti bagaimana apa yang otentik dalam dirinya sudah dihilangkan.

Ia tidak bisa lagi menumbuhkan

apa yang dulu secara alami tertanam dalam dirinya. Ia akan berpikir dan bertindak dengan suara di luar dirinya. Pada akhirnya ia akan jadi seragam, mengikuti suatu arus besar yang sudah sekian lama menjadi sumber persoalan. Tidak heran, bahkan misalnya oleh apa yang disebut sebagai ‘tim kreatif’ (ini kita lihat di televisi, terutama)yang dilakukan cuma mencontek dan menjiplak karya orang lain. Hampir tidak pernah berhasil menumbuhkan imajinasi sendiri dan dari sana menciptakan sesuatu yang orisinil.

Sekolah semestinya tidak membentuk, melainkan menumbuhkan.

Sekolah cuma memberi asupan yang sesuai dengan apa yang menjadi kecenderungan anak. Mengarahkan pada kemungkinan-kemungkinan pengetahuan dan memberikan kesempatan pada mereka untuk mengembangkan kemampuannya sendiri.Tak dapat dimungkiri bahwa sistem pengajaran di sekolah-sekolah kita jauh dari hal semacam itu. Bahkan sistem tersebut telah mematikan banyak sekali orisinalitas dalam diri anak-anak, dan menjadikan mereka identik. Itu menjadi tambah ironis kalau kita lihat betapa padatnya jam pelajaran di sekolah. Dengan jam pelajaran yang demikian banyak dan ketakutan akan ‘salah’, sekolah menjadi beban di pundak kecil anakanak. Anak-anak yang telah dimatikan imajinasinya itu. Maka benar, komentar seorang kawan, bahwa anak-anak sekarang, terlalu sibuk sekolah, sehingga lupa belajar.

Dewan kecolongan program Upsus Koordinasi antarlembaga dipertanyakan

*** Senin, gubernur lantik tiga pimpinan SKPD Semoga pejabat yang dilantik sesuai harapan masyarakat

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 31 Oktober 2015

BKMT Kota Mataram Berperan Tekan Kasus Kekerasan Anak Mataram (Suara NTB) Kepedulian berbagai pihak dalam menangani maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak sangat dibutuhkan.

Membebankan persoalan ini sepenuhnya kepada pemerintah semata, hasilnya bisa jadi tidak maksimal karena terbatasnya anggaran. Karena itu peran serta semua pihak sangat diharapkan.

Adalah Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Mataram yang ikut mengambil peran membantu pemerintah untuk menekan kasus-kasus kekerasan anak khususnya di Kota Mataram. ‘’Cara kami ikut berperan serta yaitu dengan memfasilitasi kelompok-kelompok Majelis Taklim untuk bisa memperoleh penjelasan rinci bagaimana upaya perlindungan terhadap anak sehingga terhindar dari aksiaksi kekerasan,’’ jelas Ketua BKMT Kota Mataram, Hj.Erni Suryani, kepada Suara NTB, Jumat (30/10).

Seperti Jumat kemarin misalnya, BMKT Kota Mataram menjembatani Majelis Taklim dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB mellaui sebuah pengajian yang berlangsung di Sweta, Kota Mataram. ‘’Antusiasme warga khususnya ibu-ibu yang hadir dalam kegiatan itu sangat tinggi. Mereka berterimakasih, kami dari BMKT mendatangkan LPA ke pengajian mereka untuk memberikan penjelasan terkait dengan apa itu kekerasan terhadap anak,’’ jelas Erni.

Sementara Koordinator Divisi Litbang LPA NTB, Imam Purwandi, menyambut gembira langkah BMKT Kota Mataram yang memfasilitasi Majelis Takim untuk memperoleh pengetahuan terkait dengan persoalan perlindungan anak. Menurut Imam, apa yang dilakukan BMKT Kota Mataram ini, secara langsung sudah ikut berperan serta menekan terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap anak di daerah ini. ‘’Yang hadir sekitar 150 orang ibu-ibu. Ini tempat sosialisasi yang tepat bagaimana kami bisa menjelaskantentang perlindungan anak yang tepat. Kemudian jika menemukan kekerasan atau perlakukan tidak baik terhadap anak untuk bias diteruskan ke kami,’’ jelasnya.(r)

Senin, Gubernur Lantik Tiga Pimpinan SKPD Dari Hal. 1 Seperti Biro Humas dan Protokol diikuti oleh sembilan pejabat, Dinas Perkebunan sebanyak 10 pejabat dan Dinas Dikpora sebanyak 11 pejabat.

Gubernur juga meragukan jika Pansel bisa bermain untuk menentukan pimpinan SKPD. Pasalnya, dengan jumlah anggota Pansel sebanyak sembilan orang maka sulit terjadi permainan. Ia mencontohkan, misalnya ada peserta seleksi yang melobi dua orang anggota Pansel.

Maka masih ada tujuh ang-

PT. Slipi Raya Utama adalah pemenang tender proyek gedung induk BIL bernilai ratusan miliar. Dari proses penyidikan oleh Jampidsus Kejaksaan Agung, ditemukan nilai kerugian negara Rp 45.191.259.431.

Sementara beban psikologis yang dialami tersangka yang saat ini ditahan di Lapas Mataram, pihak Kejati NTB belum juga merampungkan berkas. Sehingga sejak perpanjangan masa penahanan selama 40 hari, belum ada tanda berkas akan rampung.

Dikonfirmasi Jumat (30/ 10) kemarin, Kasi Penuntutan Kejati NTB, Hendry Antoro, SH, MH melalui Juru Bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH justru masih menunggu dari Kejari Praya. Sebab diketahui, locus proyek gedung induk BIL berada di wilayah hukum Kejari Praya, Lombok Tengah. Sehingga tanggung jawab penuntutan diserahkan

ke Kejari setempat. “Kami masih menunggu (berkasnya) dari Kejari Praya,” kata Sutapa menjawab Suara NTB. Sedikit gambaran disampaikannya, berkas BIL masih dalam proses perampungan pascadiserahkan dari Kejaksaan Agung.

Sebut Sutapa, masih ada pencocokan berkas berkas hasil penyidikan dengan berkas penuntutan. Diakui, belum rampungnya berkas sebenarnya tidak berkaitan dengan substansi perkara yang memerlukan pemeriksaan saksi tambahan.

“Tapi hanya pencocokkan antara barang bukti yang satu dengan lainnya, jadi diperkirakan tidak akan lama,” jelas dia. ‘’Sehingga tidak harus menunggu sampai 40 hari perpanjangan penahanan untuk rampungkan berkas.

Mudah mudahan bisa cepat,” pungkasnya. (ars)

Kecewa Realisasi Dana Desa di NTB Dari Hal. 1 Ia meminta Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi untuk memanggil dan mengumpulkan para bupati/walikota untuk mengevaluasi dan mencabut regulasi yang menghambat pencairan dana desa.

Hal tersebut ditegaskan Mendes PDT dan Transmigrasi, usai pertemuan dengan gubernur dan perwakilan kepala desa se Pulau Lombok di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (30/10) sore kemarin. “Pak Gubernur tolong dijewer bupati/walikota yang menghambat pencairan dana desa ini. Nanti Pak Gubernur memanggil dan mengumpulkan para bupati/ walikota untuk mempercepat ini,” kata Marwan.

Pada tahun 2015 ini, NTB memperoleh dana desa sebesar Rp 301 miliar lebih. Dari jumlah itu, pencairan tahap pertama sudah mencapai 100 persen. Namun untuk pencairan tahap kedua, berdasarkan laporan yang diterima baru mencapai 53 persen. Padahal di daerah lain pencairan dana desa sudah mencapai 60-70 persen.

“Baru 53 persen di NTB untuk

Pelaku Bom Ikan Ditangkap Ditpolair Polda NTB Mataram (Suara NTB) Tim Direktorat Polair Polda NTB berhasil menangkap pelaku pengeboman ikan di wilayah perairan Teluk Saleh, Sumbawa. Penangkapan berlangsung Rabu (28/10) lalu oleh Kapal Polisi XXI-1004 saat melakukan Patroli rutin.

Keterangan Direktur Polair Polda NTB melalui Kabid Humas Polda NTB, AKBP Hj.Dra. Tribudi Pangastuti, di wilayah perairan itu memang kerap ditemukan aktivitas mencurigakan perahu nelayan. Bertepatan saat patroli itu, petugas Polair mencurigai sebuah perahu nelayan yang melintas sekitar pukul 03.50 Wita.

“Saat itu juga kapal Dit Polair Polda NTB melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut,” kata Tribudi kepada Suara NTB via ponsel, Jumat (30/10) kemarin. Setelah berhasil dihadang, perahu

tahap kedua. Saya terkejut.

Sementara daerah lain sudah 70 persen lebih,” katanya dengan nada kecewa.

Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan kunjungan yang dilakukan ke NTB memang mendadak. Kunjungan ke NTB diputuskan pada Kamis (29/10) sore. Tujuannya datang ke daerah ini untuk melihat secara dekat penyaluran dana desa. Ia menjelaskan, Gubernur dan Bupati/walikota berperan untuk memperlancar proses penyaluran dana desa.

Untuk mempercepat enyaluran dana desa, lanjutnya, pemerintah pusat telah emnerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. Dengan adanya regulasi itu, maka ditingkat daerah jangan ada regulasi yang justru menghambat proses penyaluran dana desa. Peruntukan dana desa untuk tahun 2015 ini, kata Marwan lebih difokuskan untuk pembangunan infrastrukttur dasar di desa, pengembangan ekonomi desa dan pembangunan pelayanan dasar desa. (nas)

tersebut diduga telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bisa disebut bom Ikan.

“Ditemukan barang bukti ikan dan sisa bahan peledak pada perahu,” sebutnya. Para pelaku mengakui perbuatannya, saat itu juga diamankan ke Pos Polair terdekat dan hingga berita ini ditulis tersangka dan barang bukti diamankan di Markas Polair, Lembar, Lombok Barat..

Ada tiga pelaku diamankan, satu diantaranya masih anak anak berinisial NR (14).

Dua tersangka lainnya NY dan SR. Adapun barang bukti yang diamankan aparat Polair Polda NTB diantaranya 3 box ikan dengan berat sekitar 50 Kg, satu unit perahu dengan 2 mesin 24 PK dan 30 PK, satu unit sampan, peralatan selam yang terdiri dari tiga buah dakor, dua

buah sepatu katak, tiga buah kaca selam. Barang bukti lainnya satu buah kompresor, dua rol selam, satu buah sumbu serabut kelapa yang sudah dipintal sebagai alat pembakar detonator dan delapan bungkus korek api belerang. disebutkan Tribudi, dari hasil pemeriksaan sementara kuat dugaan mereka sudah lama melakukan aksi pengeboam di wilayah perairan itu. Berdasarkan hasil penyidikan dan barang bukti yang diamankan, para pelaku diancam pidana karena melanggar Undang – Undang (UU) Nomor 31 tahun 2004 jo Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan dan UU RI nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. “Ancaman penjara maksimal selama 6 tahun dan denda 1,2 miliar,” pungkas Tribudi. (ars)

Eks Bandara Selaparang Jadi Pusat Perkantoran

Pemkot Mataram Harus Revisi Perda RTRW (Suara NTB/ist)

BOM IKAN – Perahu nelayan yang diamankan petugas Ditpolair Polda NTB karena diduga mengebom ikan di Teluk Saleh, Sumbawa.

Mataram (Suara NTB) Wacana Pemkot Mataram memanfaatkan lahan Eks Bandara Selaparang sebagai pusat perkantoran, nampaknya bakal menemui hambatan.

Sebab, kawasan Eks Bandara Selaparang tersebut merupa-

DARI SOSIALISASI NASIONAL PENYELENGGARAAN PENATA RUANG UNTUK PELAJAR SMA/SMK PROVINSI NTB TAHUN 2015 DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

gota Pansel lainnya.

“Dan dari sembilan anggota Pansel itu adalah beberapa diantaranya adalah pejabat eselon II yang saya minta betul supaya melaksanakan tugas dengan amanah. Dan saya minta semua itu harus tandatangan secara ijma’ sepakat baru dajukan ke saya. Mau debat atau apa ya di dalam mereka. Tetapi hasil akhirnya mereka harus sepakat. Mereka sudah mengajukan ada tiga orang di masing-masing kategori,’’ pungkasnya. (nas)

Tersangka Kontraktor Proyek BIL Diduga Bangkrut Dari Hal. 1

Halaman 15

kan kawasan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), sehingga Pemkot harus merevisi Perda rencana tata ruang wilayah (RTRW).

“Kalau mau dibangun di sana (Bandara Eks Selaparang, red) revisi dulu Perda RTRWnya,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH. Menurut Politisi Partai Gerindra ini, konsep pembangunan telah diatur dan mengacu pada RTRW, sehingga tidak bisa asal membangun membangun begitu ada keinginan. Ada kajian saat pembuatan Perda itu. Dia kembali menegaskan, pada prinsipnya kalau ingin membangun di tempat dilarang kawasan itu harus keluar dari aturan. “Kita sudah punya perda semua kegiatan pembangunan tetap mengacu perda tata ruang, tidak segampang itu,” terangnya.

Perlu dipertimbangkan lahan itu bukan milik pemerintah melainkan PT. Angkasa Pura. Dan ini perlu dikomunikasikan secara intensif. Sebenarnya, Dewan lebih bersepa-

kat kawasan itu dijadikan semacam hutan lindung di perkotaan. Kouta 30 persen ditargetkan oleh Pemerintah Pusat terkait kawasan hutan belum terpenuhi Adapun alasan wacana itu dikaitkan dengan efisiensi dan masih adanya SKPD numpang dan menyewa, Muhtar mengatakan kalau ada niatan dari awal, Pemkot Mataram tidak mesti menggunakan aset PT. AP. Melainkan dicarikan lokasi lain. Dia melihat, kantor SKPD masih berceceran di sana - sini. “Kalau ndak ada kantor, silahkan dibangunkan. Jangan sembarangan melanggar tata ruang,” sindirnya.

Dikonfirmasi terpisah, General Manager (GM) Angkasa Pura Pujiono mengatakan, lahan Eks Bandara Selapang itu masih digunakan sebagai tempat sekolah penerbangan.

Sejauh ini, belum ada komunikasi Pemkot Mataram dengan PT. AP terkait wacana itu.

Sehingga, pihaknya tidak bisa menarik kesimpulan. (cem)

Sedang Proses Pemberkasan Dari Hal. 1 (Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Para siswa SMAN 1 Aikmel – Lombok Timur, foto bersama setelah selesai mengikuti Sosialisasi Nasional Penyelenggaraan Penata Ruang untuk Pelajar SMA / SMK Provinsi NTB Tahun 2015, yang dilaksanakan oleh Dinas PU Provinsi NTB, di SMAN 1 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Jumat 30 Oktober 2015.

Dewan Kecolongan Program Upsus Dari Hal. 1 Semestinya dinas menyampaikan APBD dan APBN ke kita,” sesal Slamet.

Untuk diketahui, program Upsus Pajale merupakan salah satu upaya pemerintahan Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla untuk mewujudkan target swasembada pangan di tahun 2017. Lewat program ini, pemerintah menggelontorkan anggaran jumbo via Kementerian Pertanian sekitar Rp 32,81 triliun lebih.

Anggaran itu dikucurkan antara lain untuk membiayai delapan item kegiatan mulai dari pencetakan sawah baru seluas 200.600 hektare (ha), rehabilitasi dan pengembangan irigasi tersier sebanyak 400 ribu ha, pembangunan 1.000 unit Toko Tani Indonesia, optimasi dan pemulihan kesuburan 275 ribu ha, pengembangan 75 desa pertanian organik, pembangunan 1.000 Desa Mandiri Benih, pembangunan 39 gudang untuk fasilitas pengolahan pas-

ca panen hingga perluasan lahan kering di luar Jawa seluas 250 ribu ha.

Dari pagu anggaran dan aneka kegiatan tersebut, NTB sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional kebagian Rp 597 miliar lebih.

Celakanya, dari anggaran tersebut, sebanyak Rp 500 miliar lebih dikucurkan melalui APBN Perubahan. Hal ini membuat waktu eksekusi kegiatan menjadi sangat sempit meski sebelumnya Dinas Pertanian mengaku optimis bisa menuntaskannya.

Made Slamet berharap, kegiatan-kegiatan semacam ini tidak muncul dari proses yang dipaksakan dan akhirnya melahirkan persoalan di sana sini. Ia mencontohkan, untuk program cetak sawah baru, sejumlah daerah yang dikunjungi ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan.

“Bukan cetak sawah jadinya, cetak ladang dia. Apalagi musim kering begini. Musim hujan juga, kan sawah tadah hujan dia. Kemungkinan pro-

gram-program itu seperti ini jadinya,” ujarnya.

Untuk itu, Slamet menegaskan pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus kembali melakukan evaluasi untuk model penyusunan program yang dieksekusi pemerintah daerah. “Harus terprogram, jangan dipaksakan ini harus begini, oleh pusat. Daerah ndak siap, jadinya sia-sia.

Semestinya pusat itu tergantung permintaan daerah dong.

Kalau permintaan daerah berarti daerah sudah siap,” ujarnya.

Slamet khawatir, program pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah tanpa mengacu pada usulan pemerintah daerah bisa menjadi mubazir. Tren semacam ini menurutnya seringkali ditemukan di banyak daerah. “Program pusat banyak yang tidak berfungsi. Ketimbang besok jadi temuan, karena mungkin belum dibutuhkan daerah, atau tidak dibutuhkan. Tapi diprogramkan di pusat, jadinya seperti ini,” ujarnya. (aan)

Ribuan Warga Gelar Salat Istisqo Dari Hal. 1 Bertindak sebagai imam dan khotib dalam pelaksanaan salat istisqo yang dimulai sekitar pukul 07.00 Wita itu adalah Drs. TGH. Munajib Kholid. Ia mengatakan, musibah yang terjadi saat ini seperti kebakaran hutan, kabut asap, gunung meletus dan kekeringan akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Manusia dinilai membuat kerusakan di muka bumi sehingga Allah SWT mengirimkan azabnya.

Banyak hutan gundul, beralih fungsi . ‘’Banyak gunung dikeruk untuk menimbun rawa. Ini sudah menjadi kenyataan yang sangat menyakitkan,’’ ujarnya.

Ia melihat kondisi alam yang ada saat ini jauh berbeda dibandingkan tahun 1970-an.

Jika tahun 1970-an, manusia bisa merasakan turunnya hu-

jan berhari-hari bahkan sampai 3-4 hari. Namun sekarang hujan hanya turun 30 menit.

Dikatakan, manusia sering mmenggerutu. Dimana, ketika hujan tak kunjung turun mereka mengeluh. Begitu hujan turun terus menerus yang menyebabkan banjir manusia juga mengeluh. Ia mengatakan, musibah yang melanda negeri ini kemungkinan disebabkan oleh pemimpin dan rakyat itu sendiri. Sehingga untuk mempermudah rahmat Allah maka semua harus saling memaafkan.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang ditemui usai pelaksanaan salat istisqo mengatakan maksud dilaksanakan kegiatan itu adalah mendoakan masyarakat Indonesia yang saat ini dilanda musibah kabut asap karena kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Selain itu, adanya

bencana kekeringan yang melanda daerah ini supaya Tuhan Yang Maha Pencipta segera menurunkan hujan.

“Mudah-mudahan semua segera diangkat kemarau, kebakaran dan diturunkan hujan untuk berkah kita semua.

Termasuk gunung meletus, semua musibah-musibah cepat diangkat oleh Allah SWT,” harapnya.

Dikatakan, selain upaya lahiriah yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana kekeringan seperti memperbaiki jaringan irigasi, mendistribusikan air bersih pada daerah-daerah tertentu dan mencari titik-titik sumur bor, perlu juga upaya batiniah dengan berdoa kepada Allah SWT. “Karena semua itu Allah yang menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita,”tandasnya. (nas)

‘’Penyidikan pada intinya sudah rampung. Artinya barang bukti dan keterangan terkait kasus ini sudah lengkap,’’ jelas Juru Bicara Kejati NTB, I Made Sutapa, SH, kepada Suara NTB, Jumat (30/10) kemarin. Untuk selanjutnya kata dia, hasil penyidikan ini diberkaskan untuk diteruskan ke Jaksa Penunut Umum (JPU).

Pihak JPU yang menerima bekas ini, selanjutnya akan memeriksa dan menelaah.

Apakah ada materi lain yang harus dilengkapi. ‘’Jika sudah dianggap lengkap oleh JPU, baru kita teruskan ke Pengadilan untuk segera disidangkan,’’ terang Sutapa.

Seperti diberitakan sebel-

umnya, setelah melalui proses perhitungan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan kerugian negara Rp 1,5 miliar dari pagu proyek sebesar Rp 12,5 miliar. Dokumen itu sudah diserahkan ke Kejati NTB sebagai bahan lanjutan penyidikan.

Apakah tersangkanya hanya satu orang? Sutapa menjelaskan, untuk sementara ini baru satu orang (BE). Namun penyidik katanya, menerapkan Pasal 2 dan 3 Undang – Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 ayat 1. Ini artinya ada tanggung jawab pihak lain sehingga timbul kerugian negara. (rak)

Gubernur Tak Banyak Berkomentar Dari Hal. 1 Pada kesempatan itu, orang nomor satu di NTB ini hanya tersenyum dan menanyakan kembali kepada wartawan siapa kepala daerah yang sedang dibidik KPK itu. “Mau diberitahu ndak siapa itu? Mau diberitahu gak? Gak bakal diberitahu,”ucapnya sambil berlalu.

Seperti diberitakan Suara NTB, KPK secara resmi telah bersurat ke Dispenda NTB, untuk meminta data sejumlah kendaraan yang dicurigai merupakan hasil gratifikasi melibatkan oknum kepala daerah di NTB. Surat KPK tersebut diterima Dispenda NTB pada Rabu (21/10) lalu.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dispenda NTB, Dra.Hj.Putu Selly Andayani, M.Si kepada Suara NTB, Kamis (29/10) malam. Dalam surat KPK tersebut kata Selly, lembaga antirasuah itu meminta data empat unit kendaraan milik oknum kepala daerah di NTB yang diduga merupakan hasil gratifikasi.

Ia enggan merinci jenis empat kendaraan yang diminta datanya oleh KPK tersebut. ‘’Ada empat unit. Tiga roda empat (mobil) dan satu motor besar (sejenis motor gede atau Moge),’’ jelas Kadispenda NTB yang juga Penjabat Walikota Mataram ini.

Memenuhi permintaan identitas ke empat kendaraan yang diminta KPK, saat ini sedang dipersiapkan Dispenda NTB. ‘’Sedang kami siap-

kan. Data yang diminta sangat rinci. Mulai dari jenis kendaraan, fisik kendaraan, tahun pembuatan dan lainnya.’’ Selly berharap, data yang dibutuhkan tersebut, segera bisa direalisasikan Dispenda untuk segera dikirim ke KPK. ‘’Jika data yang diminta (KPK) sudah lengkap, akan segera kami kirim. Nanti data terkait dengan identitas kendaraan yang diminta itu dikirim ke KPK setelah ditandatangani gubernur,’’ jelasnya.

Terkait dengan permintaan dokumen menyangkut identitas kendaraan yang diminta KPK menurut Selly, prosesnya tidak langsung dilakukan penyitaan. Setelah data rinci dari Dispenda dikirim ke KPK, lembaga tersebut juga masih melakukan evaluasi terhadap data yang diberikan. ‘’Setelah melalui evaluasi dan datanya pasti dan tepat, baru dilakukan penyitaan.’’

Menurut Selly, KPK meminta data identitas kendaraan yang diduga terkait tindak pidana korupsi ke Dispenda NTB bukan kali ini saja. Beberapa waktu lalu, KPK juga meminta data serupa terkait dengan kasus pidana Bupati Lombok Barat (Lobar) non aktif, Dr.H.Zaini Arony. ‘’KPK juga meminta identitas kendaraan dan segera kami penuhi. Setelah dua bulan data kami serahkan, kalau tidak salah, KPK kemudian melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan (Bupati Lobar non aktif),’’ kata Selly. (nas)

Sabtu, 31 Oktober 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pusat Sibuk Urus Kebakaran Hutan

Kecil Kemungkinan Program Hujan Buatan Dilaksanakan di NTB Mataram (Suara NTB) Permintaan program hujan buatan yang dijanjikan akhir Oktober ini kemungkinan kecil akan bisa dilaksanakan.

Pasalnya, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih sibuk mengurus menangani bencana kabut asap akibat kebakaran hutan yang terjadi Sumatera dan Kalimantan.

“Belum direspon secara formal tapi secara tidak formal komunikasi kita jalan terus. Karena masih ada yang di Sumatera dan tempat-tempat lain penanganan kebakaran hutan dan kabut asap. Kita tahu sendiri kebakaran masih menyala terus,” kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si dikonfirmasi usai pelaksanaan salat istisqo di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur, Jumat (30/10) pagi kemarin.

Karena hal tersebut, kata Husnul, sehingga Pemprov tak mau ngotot pelaksanaan hujan buatan di NTB. Untuk itu, salah satu upaya yang dilakukan dengan sholat istisqo.

Kecil kemungkinannya pelaksanaan hujan buatan ada yang menduga anggaran yang disiapkan pemerintah pusat tersedot untuk penanganan kabut asap di Sumatera dan Kalimantan.

“Nah itu kemudian kita tak mengetahui strukturnya, anggarannya habis.

Mudah-mudahan tidak seperti yang kita duga. Tapi walaupun begitu memang negara ini dalam posisi begini.

Makanya kita maklum, kita upayakan dengan doa dan ikhtiar,”imbuhnya.

Meskipun demikian, lanjut Husnul, pemprov tetap berharap program hujan buatan dapat dilaksanakan di NTB. “Tetapi kalau itu tidak kita satusatunya cara ikhtiar dengan cara seperti ini. Kan kabupaten/kota juga sudah mulai seperti ini melakukan salat istisqo,’’ tandas mantan Kepala Dinas Perkebunan NTB ini.

Meskipun dalam musim kemarau seperti ini, dari 48 ribu hektar lahan irigasi, sebanyak 25 ribu hektar lahan sudah mulai ditanami padi, 10 ribu hektar jagung dan 35 ribu hektar kedelai.

Sebelumnya, Pemprov NTB sangat mengharapkan program hujan buatan yang dapat dilaksanakan di NTB pada akhir Oktober. Pelaksanaan hujan buatan itu dinilai cukup strategis karena NTB akan masuk

pada musim tanam 2016. Terdapat 46 titik wilayah yang sudah mengalami kekeringan di NTB. Titik-titik tersebut tersebar di Sumbawa, Bima, Lombok Tengah dan Lombok Utara.

Data Distan TPH NTB menyebutkan daerah-daerah yang tanamannya mengalami kekeringan antara lain Kuripan Lombok Barat, Pemenang dan Kayangan Lombok Utara, Praya, Praya Tengah, Praya Timur, Praya Barat Daya, Jonggat dan Kopang di Lombok Tengah.

Selanjutnya, Sikur Lombok Timur. Kemudian Buer, Labangka, Lopok, Maronge, Moyo Utara, Plampang dan Utan Kabupaten Sumbawa.

Selain itu, Jereweh, Pototano, Sekongkang, Brang Rea, Seteluk dan Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk Kabupaten Dompu terletak di Hu’u, Kempo, Manggalewa, Dompu, Woja dan Pajo. Sedangkan untuk Kabupaten Bima terletak di Belo, Palibelo, Bolo, Lambu, Langgudu, Monta, Parado, Sape, Wawo, Wera dan Woha.

Jika melihat tahun lalu, kata Husnul, luas tanaman pangan yang gagal panen akibat kekeringan tahun 2015 jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi kekeringan tahun 2014. Pada tahun 2014, tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai yang terkena kekeringan seluas 18.679,0 hektar dan gagal panen seluas 4.408,0 hektar. (nas)

KUNJUNGI RUMAH EVAKUASI BALITA KORBAN ASAP Presiden Joko Widodo (dua kiri) didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (dua kiri atas) dan Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek (empat kiri) berdiskusi dengan orang tua balita korban asap saat meninjau rumah evakuasi balita yang tarpapar asap di kawasan 5 Ulu, Palembang, Sumsel. Jumat (30/ 10). Presiden Joko Widodo melihat langsung kondisi rumah evakuasi balita yang terpapar kabut asap.

(ant/Bali Post)

Dua Pegawai BPR Lobar Dipecat Mataram (Suara NTB) Dua orang pegawai PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Lombok Barat (Lobar) diberhentikan secara tidak hormat alias dipecat oleh pemilik saham dalam hal ini Pemprov NTB. Kedua pegawai yang menduduki jabatan sebagai kepala bagian itu diberhentikan lantaran tak dapat mempertanggungjawabkan uang senilai miliaran rupiah sejak beberapa tahun terakhir.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. H.Manggaukang Raba, MM dikonfirmasi di Mataram, Jumat (30/10) siang kemarin. “Dua orang di BPR Lombok Barat kita berhentikan dengan tidak hormat. Karena banyak uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan miliaran rupiah,” ujarnya.

Dikatakan, Pemprov NTB sebagai salah satu pemegang saham PD. BPR terus mengupayakan semua BPR yang ada dalam kondisi sehat. Sehingga, jika ada oknum pegawai BPR yang nakal maka akan diberikan sanksi yang tegas. “Dulu juga jajaran Direksi PD BPR KSB yang kita ganti sebanyak lima orang,”imbuhnya.

(Suara NTB/dok)

H.Manggaukang Raba Manggaukang menjelaskan, dua orang pegawai BPR Lobar itu telah diberhentikan dua minggu yang lalu.

Karena diberhentikan, lantas kedua pegawai itu bersurat ke gubernur dan mengancam pihak-pihak yang memberhentikan mereka.

Bahkan, kata Manggaukang, kedua orang itu bersurat ke Inspektorat meminta dilakukan audit terhadap BPR Lobar. Menurutnya hal itu justru bagus. “Dia bersurat ke Inspektorat supaya diaudit itu BPR. Bagus itu saya bilang,”terangnya.

Manggaukang menambahkan, pihaknya juga akan melaporkan dua orang tersebut ke aparat penegak hukum.Dikatakan, saat ini pihaknya belum melaporkannya ke penegak hukum.

“Kita berhentikan dulu, setelah itu baru kita proses hukum. Artinya, siapa saja di BPR ini yang nakal kita ‘’jewer’’.

Jumlah uang yang tak bisa dipertanggungjawabkan adalah miliaran. Karena sudah lama prosesnya ini. Sudah dua sampai tiga tahun lalu,”tambahnya.

Sebelum dua pegawai BPR Lobar itu diberhentikan, Direktur Utama BPR Lobar pernah berkonsultasi pada dirinya mengenai dua pegawai tersebut. Kedua pegawai itu diminta untuk dipindahkan ke tempat lain dengan harapan dia bisa berubah. Namun tak ada perubahan sehingga keduanya diberhentikan. (nas)

Kesehatan

Stroke Ancam Kaum Muda KAUM muda dan kalangan remaja diingatkan adanya kerentanan terserang penyakit jantung dan stroke yang mematikan.

“Prilaku konsumtif dan instan para remaja membuat penyebaran penyakit stroke ini tidak hanya diderita oleh mereka yang telah berusia lanjut, tapi juga kalangan

(Suara NTB/ist)

generasi muda,” kata dokter ahli saraf RS Imanuel Bandarlampung, dr Ruth Mariva SpS di Bandarlampung, Kamis, berkaitan dengan Hari Stroke Dunia (World Stroke Day) 29 Oktober ini.

Ruth menyebutkan, stroke tidak hanya menimpa kaum pria dan manusia berusia lanjut tapi juga

bisa mengancam kaum muda dan para remaja.

Dia menyatakan, ancaman stroke bagi kaum muda setidaknya tampak dari kunjungan para penderita stroke yang berobat ke Klinik Saraf RS Imanuel Bandarlampung, yaitu pasien usia di bawah 40 tahun juga banyak selain pasien usia lanjut.

“Penyakit stroke tidak hanya menimpa kaum pria dan manusia berusia lanjut, tapi juga bisa menyerang kaum perempuan dan orang berusia muda,” ujarnya lagi.

Ia menyampaikan, stroke itu biasanya terjadi secara mendadak atau tiba-tiba dengan gejala yang bervariasi, mulai dari bicara cadel, lemah sebelah tubuh atau seluruh badan, sampai tidak sadarkan diri.

Dia mengingatkan, saat ini kasus-kasus stroke itu semakin banyak menimpa kaum perempuan dan orang berusia muda.

Namun dia menegaskan, meskipun penyakit tersebut mematikan, namun masih bisa dicegah dengan menganut pola hidup sehat serta berobat secara teratur.

Ruth menjelaskan pula adanya faktor risiko terkena stroke yang tidak bisa dimodifikasi dan menjadi unsur bawaan berupa riwayat keluarga, umur, jenis kelamin dan ras.

Sedangkan, faktor risiko yang bisa diubah adalah masalah medis dan pola hidup, di antaranya, adalah gejala penyakit darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung, kolesterol, asam urat, kegemukan, merokok, kurang berolahraga, narkoba dan kelainan darah, ujarnya lagi.

“Penderita serangan stroke yang menimbulkan kerusakan otak terjadi di sebelah kiri, akan mengakibatkan penderita mengalami kelumpuhan pada sebelah kanan, gangguan berbicara, lamban dan daya ingat merosot,” kata dia.

Karena itu, ia menyarankan agar masyarakat dapat menghindari risiko terkena stroke seperti kurang berolahraga dan berperilaku hidup sehat. (ant/Bali Post)