Snt 06042016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

RABU, 6 APRIL 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 29 TAHUN KE 12 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kunci Entaskan Kemiskinan

Kepala Daerah Harus Harmonis Mataram (Suara NTB) Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Provinsi NTB, Prijono meyakini, sisa angka kemiskinan sebesar 13,25 persen pada 2017 yang ditargetkan oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bukanlah hal mustahil. Asalkan, gubernur dan bupati /walikota harus harmonis, demikian juga dengan pembantu-pembantunya di birokrasi.

Harmonis dimaksud, mencakup kesamaan visi misi program antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Termasuk program-program unggulan yang dicanangkan pemerintah daerah. ‘’Tidak ada yang tidak mungkin, jika dilakukan secara bersama-sama. Semangatnya harus sama ,’’ tegas Prijono didampingi Deputi Kepala Perwakilan Bidang Ekonomi Moneter, Wahyu Yuwana Hidayat dan Analis, Hanif Galih Pratama, Selasa (5/4) kemarin.

Motor penggerak program pengentasan kemiskinan yang diperkuat melalui sektor pertanian dan pariwisata menurutnya sangat tepat.

Sektor pariwisata misalanya, memiliki usaha ikutan yang cukup banyak. Misalnya perdagangan, transportasi mendapat manfaat ketika jumlah wisatawan datang ke NTB dalam jumlah banyak.

Demikian juga dengan kebutuhan konsumsi yang otomatis meningkat dan memberi peluang bagi pedagang-peda-

gang kuliner.

Pusat-pusat penjualan cinderamata khas daerah juga akan terdongkrak.

Demikian pula dengan investasi dalam dan luar negeri sebagai bisnis ikutan paling besar.

Hidupnya beberapa bisnis ikutan bisa terwujud selama penataan destinasi wisata dilakukan dengan baik.

Bersambung ke hal 15

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 KEPALA Badan Perencanaan rendah. Tapi sekarang naik, relatif agak tidak akan diketahui positioning provin- Menurutnya, dari 10 komoditi pem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bentuk inflasi, hampir sebagian bePembangunan Daerah (Bappeda) bagus. Kalau dulu di bawah 100. si lain.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ‘’Makanya saya sering membanding- sar komoditi tersebut diproduksi di NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM Sekarang sudah di atas 100,’’ sebut Chair1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan antarprovinsi. Supaya kita tahu NTB. Ia melihat, manajemen supmengatakan pihaknya telah memeta- ul di Mataram, Selasa (5/4) kemarin.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Ia mengatakan, semakin bagus NTP seberapa cepat kita bergerak. Kita ply and demand yang masih menjakan faktor-faktor yang menjadi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 penyebab melambatnya penurunan NTB maka penurunan angka kemiski- lihat provinsi lain, dia bergerak lebih di masalah. Ia mencontohkan, beber1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 angka kemiskinan di daerah ini. Ada nan juga akan semakin signifikan. cepat ndak. Banyak komponennya NTP apa komoditi yang sering memicu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 beberapa faktor yang menjadi pemicu, Mengenai NTP ini, kata Chairul, me- itu seperti NTP perikanan, peterna- inflasi seperti tomat, bawang mer1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ah, cabai rawit dan lainnya, semuayakni nilai tukar petani (NTP), inflasi mang perlu juga dibandingkan dengan kan dan pertanian,’’ terangnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Mengenai inflasi, Pemprov katanya, nya dapat diproduksi di NTB. provinsi lainnya di Indonesia. Dengan dan tingkat pengangguran terbuka.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ‘’Nilai Tukar Petani kita masih melihat NTP dalam daerah saja, maka terus menerus mengendalikan inflasi. Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

Petakan Penyebab Lambatnya Penurunan Kemiskinan

Ombudsman Temukan Dugaan Beredarnya Kunci Jawaban UN Mataram (Suara NTB) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB menemukan dugaan beredarnya kunci jawaban Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2015-2016. Lokasi ditemukan beredar diduga kunci jawaban UN di daerah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram.

Asisten Bidang Laporan Ombudsman Perwakilan NTB, Sahabudin, di Kantor Ombudsman Perwakilan NTB, Selasa (5/4), mengatakan, Ombudsman melihat adanya pihak-pihak yang diduga menyebarkan lembar kunci jawaban UN. “Ternyata dalam dua hari pelaksanaa UN ini, lagi-lagi kami melihat masih ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ingin mengganggu pelaksanaan UN. Dengan cara menyebarkan dugaan lembar-lembar kunci jawaban,” ujarnya.

Dikatakan, informasi tersebut didapatkan sejak hari Sabtu (2/4) lalu. Dari beberapa siswa yang ada di kabupaten/kota, melakukan urunan membayar Rp. 200 ribu untuk membeli paket kunci jawaban UN. Tepatnya di desa-desa terpencil di wilayah Lombok Barat.

“Kami mendapatkan informasi dari Lobar dan Mataram,” katanya.

Sahabudin menjelaskan, modus yang digunakan di tahun ini lebih rapi dibanding yang dilakukan pada tahun lalu. Jika tahun lalu melalui tempat foto kopi atau warnet. Di tahun ini, menggunakan jasa kurir, yang mengantar langsung ke rumah-rumah siswa. Jam transaksi sekitar pukul 02.00 Wita.

“Setelah bekerja tiga malam ini, ternyata kami buktikan, kami dapatkan kunci jawaban paket, yang diedarkan Bahasa Inggris dan Matematika, semalam jam dua dini hari,” terang Sahabudin.

Apa yang dilakukan oleh siswa ini, kemungkinan tidak diketahui oleh orang tua mereka. Sahabudin menceritakan, cara yang digunakan adalah empat atau lima orang anak kumpul di satu rumah, Bersambung ke hal 15

TO K O H

(Suara NTB/dok)

Perilaku Konsumtif

TGH. M. Zainul Majdi

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, program-program unggulan yang relevan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dapat diadopsi. Tingkat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia. Namun, kondisi demografi NTB memiliki karaktetistik yang unik.

Penduduk miskin NTB banyak yang memilih mengubah hidupnya dengan bekerja di negeri orang. Hal inilah yang mengakibatkan data penduduk miskin NTB belum ada yang akurat. “Sayangnya masyarakat NTB yang bekerja di luar negeri ketika balik ke NTB memiliki Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Harus ’’Lari Kencang’’ PIMPINAN DPRD NTB telah menyerahkan lima nama komisioner Komisi Informasi (KI) NTB hasil fit and proper test yang dilakukan Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan kepada Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi akhir pekan lalu. Tiga nama komisioner KI NTB yang baru itu sekarang berada di tangan gubernur, untuk diterbitkan SK penetapan.

Asisten III Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM mengaku belum menerima disposisi terkait dengan penyiapan draf SK penetapan lima komisioner KI NTB tersebut. “Itu akan diterbitkan surat keputusan gubernur. Insya Allah kalau hari ini saya terima disposisi itu, langsung kita konsep SK karena harus segera bekerja (komisioner yang baru),” ujarnya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (5/4) kemarin.

Ia mengatakan, jika semua proses telah selesai di DPRD. Maka, gubernur tinggal membuat surat keputusan (SK) penetapan. Artinya, jika SK sudah diteken gubernur maka tinggal menunggu jadwal pelantikan.

Bersambung ke hal 15

KUNCI JAWABAN - Asisten Bidang Laporan Ombudsman Perwakilan NTB, Sahabudin, menunjukkan lembaran yang diduga berisi kunci jawaban UN. (Suara NTB/ron)

Cerdas Cermat Permuseuman

Dorong Pelajar Mencintai Sejarah dan Budaya Mataram (Suara NTB) Dalam rangka memeriahkan Festival Pesona Tambora (FPT) 2016, Museum Negeri NTB akan menyelenggarakan cerdas – cermat permuseuman se-Pulau Sumbawa dan se-Pulau Lombok. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada 13 April mendatang di Museum Asi Mbojo, Kabupaten Bima.

Kepala Museum Negeri NTB, Ir. Hj.Baiq. Rahmayanti mengemukakan, cerdas – cermat permuseuman tersebut merupakan strategi yang bisa dilakukan untuk menggiring atau mendorong para pelajar, sehingga lebih dekat serta mencintai ilmu sejarah dan budaya.

Kegiatan ini juga akan menjadi ajang seleksi bagi para pelajar untuk ditetapkan menjadi delegasi pada ajang cerdas – cermat permuseuman tingkat nasional. ‘’Ini hanya bagian dari strategi kita untuk mendekatkan anak dengan ilmu sejarah dan budaya yang berkembang di daerah ini. Ada cerdas – cermat se-Pulau Sumbawa dan akan ada juga cerdas – cermat se-Pulau Lombok,” jabarnya.

Finalnya, kata Kepala Museum NTB ini akan berlangsung di Kota Mataram. Peserta lomba yang berhasil lolos dalam agenda cerdas – cermat di dua pulau tersebut akan bersanding dalam final cerdas

Ziarah Antropologi Tambora – cermat permuseuman tingkat NTB. ‘’Tahun lalu, delegasi yang mewakili NTB dalam cerdas – cermat permuseuman nasional adalah pelajar yang berasal dari Pulau Sumbawa,’’ jelasnya.

Upaya mendekatkan pelajar dengan ilmu sejarah dan juga budaya merupakan bagian dari langkah untuk membangun kecintaan mereka terhadap museum. Selama ini, pelajar dengan Museum masih memiliki jarak sehingga tidak sedikit mereka apatis terhadap nilai – nilai luhur dalam kebudayaan.

Bersambung ke hal 15

ZIARAH Antropologi Tambora yang digelar sebagai rangkaian Festival Pesona Tambora (FPT) 2016 yang akan berlangsung 7-17 April ini, siap digelar. Rencananya, pejabat Kementerian Pariwisata RI akan hadir di Tapan, termasuk sejumlah artis internasional.

Kurator Taufik Rahzen mengatakan, Kamis (7/4) ada perkemahan seni alunan gambus lautan dan pembukaan acara barzanji Asma Ul Husna di Gili Tapan. Pada 9 April, dilanjutkan dengan pemutaran film Tambora dan Climate Change : A Year Without Summer dan lokakarya Island Art dan IBUMI. Ada pula kegiatan sarasehan tentang TAPAN : Tambora Performance Anthology. Kemudian pada 10 April, ada lomba mancing layangan Sangoro, musik dan lokakarya. Pada Minggu 11 April, ada upacara laut di Kapal Batu, ziarah Gili Gambus dan parade perahu hias. Kemudian alunan gambus lautan Srimara. Sedangkan pada 12 April, performance art Gili Ngali.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 6 April 2016

Halaman 2

Tunggu Revisi Perda

(Suara NTB/cem)

Gunakan Aplikasi Online PEMPROV NTB sedang melakukan penilaian lomba perpustakaan tingkat kabupaten/kota. Lomba perpustakaan tingkat provinsi, Kelurahan Pagutan Barat dipercaya mewakili Kota Mataram.

Penilaian lomba perpustakaan kata Lurah Pagutan Barat, Cahya Samudra berlangsung tanggal 2 - 15 April. Pihaknya, sedang menunggu tim penilai dari provinsi. Inovasi yang ditawarkan pada lomba perpustakaan, dengan mempersiapkan aplikasi online. Aplikasi ini akan memudahkan masyarakat maupun pengunjung untuk mencari referensi bacaan yang dibutuhkan. “Aplikasi buku kita tawarkan seperti Simda. Jadi masyarakat tinggal mencari lewat aplikasi, buku apa yang dibutuhkan,” kata Yaya sapaan akrab Lurah Pagutan Barat Selasa (5/4).

Dari aplikasi ini, masyarakat tidak mesti datang ke kelurahan. Melainkan, cukup mengakses informasi melalui internet. Selain mudah, juga ada efisiensi waktu.

Koleksi buku di perpustakaan kelurahan sebutnya, masih sekitar 1.500 judul. Diantara, buku pengetahuan umum, sejarah, ilmu teknologi, filsafat dan lain sebagainya. Referensi ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pihaknya membuat perpustakaan online ini, agar menumbuhkankembangkan tingkat gemar membaca bagi masyarakat.

Disamping itu, membantu pemerintah mengentaskan buta huruf di tengah masyarakat. Sementara, pihaknya berupaya menambah koleksi buku dengan bekerjasama dengan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Paling diutamakan, referensi berkaitan buku sekolah dan kuliah. Di Pagutan Barat banyak pelajar dan mahasiswa mencari buku - buku berkaitan pelajaran atau mata kuliah mereka. “Alhamdulillah, ada saya pelajar dan mahasiswa datang cari referensi,” akunya.

Lokasi yang representatif kata Yaya, mempengaruhi minat baca masyarakat. Sehingga, aula di kelurahan disulap jadi lokasi yang menarik dan nyaman. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat tidak mengetahui informasi perpustakaan di kelurahan. Oleh karena, masyarakat diharapkan pro aktif.

Kedepan diharapkan, koleksi buku bertambah sehingga mencetak generasi yang cerdas dan berkualitas. (cem)

Harus Ditertibkan KEBERADAAN kafe tuak di Kota Mataram cukup mengganggu. Selain bersinggungan dengan visi Kota Mataram yang ‘’maju, religius dan berbudaya’’, keberadaan para penjual miras jelas melanggar Perda Kota Mataram tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Dimana, dari enam kecamatan di Mataram, sebaran kafe tuak atau penjual miras terbanyak adalah di Kecamatan Cakranegara.

Kondisi ini mengusik anggota DPRD Kota Mataram dari daerah pemilihan Cakranegara. ‘’Saya minta itu ditertibkan sesuai dengan Perda,’’ tegas H. Muhir, S.Kep., anggota Dewan dari dapil Cakranegara. Karena, lanjutnya, Perda Kota Mataram tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sudah jelas mengatur masalah izin perdagangan miras. Terlebih miras tradisional.

Muhir menyatakan, penjualan miras sekarang tidak boleh sembarangan. ‘’Yang berjualan ini harus punya izin,’’ imbuhnya.

Politisi Golkar ini mengungkapkan bahwa penjualan miras secara terbuka memicu kerap terjadinya perkelahian antar pemuda. Untuk itu, ia mendesak Pemkot Mataram untuk menutup kafe-kafe yang menjual miras namun tidak mengantongi izin.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram ini menyebutkan bahwa kafe tuak bukan masalah rezeki. Muhir mencurigai tidak jarak terjadi praktik yang kurang terpuji di kafe tuak. ‘’Disana tempat orang mabuk-mabukan. Itu juga menjadi ajang perkelahian,’’ cetusnya. Muhir mengaku resah dengan masih diperjualbelikannya miras tradisional secara bebas.

Karena Perda telah mengatur bahwa miras tradisional hanya untuk ritual keagamaan. Tetapi faktanya, sampai saat ini, miras masih dijual secara terbuka. Aparat Satpol PP Kota Mataram diminta lebih aktif mengawal Perda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Karena Perda itu sudah lama diketok. Satpol PP harus punya inisiatif dalam melakukan penertiban.

Tidak hanya menunggu perintah dari kepala daerah. ‘’Jangan nanti sebagai pimpinan SKPD tidak punya inisiatif,’’ kritiknya. Muhir menilai kepala SKPD yang ada sekarang melempem. ‘’Makanya saya minta sama pak Walikota untuk segera mengevaluasi SKPD yang tidak jelas,’’ pintanya.

Karena SKPD sudah diberikan anggaran tetapi tidak melaksanakan program dengan baik. Selain itu, Muhir juga mengingatkan bahwa dalam melakukan penertiban Satpol PP Kota Mataram tidak tebang pilih. ‘’Kan Perdanya sudah ada, kenapa tidak dilaksanakan.

Untuk apa perda dibuat kalau tidak dilaksanakan,’’ sesalnya. (fit) (Suara NTB/dok)

Pemkot Mataram Dianggap Sudah ’’Biasa’’ Langgar RTRW

Mataram (Suara NTB) – Kebijakan Pemkot Mataram yang akan menerbitkan izin pembangunan PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap) di lingkungan Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela, dikritik kalangan legislatif. Apalagi pernyataan dari Kepala Dinas Takowasbang (Tata Kota dan Pengawasan Bangunan) Kota Mataram, Drs. HL. Junaidi, seolah tidak ada beban dan menyerahkan solusi pelanggaran RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) itu kepada Dewan.

Padahal, kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Syamsul Bahri, SH., Perda Kota Mataram nomor 12 tahun 2011 dihajatkan untuk mengaktualisasi kearifan lokal yang ada di Kota Mataram. Seperti peruntukan masing-masing kawasan sesuai zona. Misalnya, sepanjang 9 kilometer garis Pantai Kota Mataram, adalah merupakan kawasan pariwisata Kota Mataram.

Sehingga, ketika pembangunan PLTGU diberikan izin, ini jelas menjadi hal yang iro-

nis. Meskipun Pemkot Mataram nampaknya juga cukup dilematis atas persoalan ini.

Antara Listrik dan pariwisata memang terkait satu sama lain. ‘’Pariwisata tanpa listrik juga tidak akan terkenal. Persoalannya di sini adalah harus mendudukan sesuatu pada tempatnya,’’ demikian Syamsul.

Namun, lanjut Syamsul, dengan dibangunnya PLTGU di sana, akan memupuskan harapan masyarakat terkait pengembangan sektor pariwisata. Untuk itu, politisi Nasdem ini menyarankan Pemkot

Mataram untuk mengevaluasi terlebih dahulu kearifan lokal yang ada di Kota Mataram.

Pembangunan PLTGU itu sendiri nantinya akan dinikmati oleh masyarakat se-NTB. Bahkan jika dipertimbangkan untung ruginya, kata Syamsul, pembangunan PLTGU itu tidak terlalu membawa keuntungan bagi Kota Mataram. ‘’Kalau untuk penyerapan tenaga kerja, PLTGU ini tidak bisa kita harapkan,’’ ujarnya. Selain itu, Pemkot Mataram diminta mengkaji dampak lingkungan yang tim-

bul dengan adanya pembangunan PLTGU. ‘’Lima menit kita berdiri di sana dengan jarak beberapa meter, dampak polusi udaranya bisa kita rasakan,’’ katanya.

Kecenderungan investor mengincar lahan-lahan yang bertentangan dengan RTRW, karena memang Kota Mataram dianggap biasa mengangkangi RTRW dengan dalih pembangunan itu dibutuhkan masyarakat. Pelanggaran ini, menurut masyarakat dilakukan oleh oknum pejabat. Namun Pemkot Mataram sampai saat ini belum meningkatkan pengawasan terhadap hal itu. ‘’Akhirnya terbalik, aturan yang mengikuti kebijakan. Ini Walikota dan Wakil Walikota yang sekarang jangan sampai lemah dalam pengawasan SKPD,’’ pungkas Syamsul.

‘’Dan Sekarang Kepala Dinas Tata Kota seperti tidak punya beban berucap. Bahwa ini ada inisiatif Dewan merubah Perda,’’ ucapnya. Ini mengesankan Dewan yang memberi peluang pembangunan PLTGU itu dengan menginisiasi perubahan RTRW. Kepala Dinas Tatakota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, Drs. HL. Junaidi sebelumnya mengatakan, kaitannya dengan RTRW akan dilakukan pendekatan aturan.

Revisi RTRW dilakukan atas inisiatif Dewan. Eksekutif kata Junaidi, bersama pakar melakukan kajian - kajian terutama daerah yang bisa diubah.

Seperti halnya, mengakomodir pembangunan yang menjadi kebijakan nasional yakni pengadaan daya listrik. (fit)

Hari Ini, Tiga ASN Disidang Indisipliner Mataram (Suara NTB) Rabu (6/4) hari ini, tiga aparatur sipil negara (ASN) Kota Mataram, akan menjalani sidang indisipliner. Ketiganya diketahui tidak masuk kerja lebih dari tiga bulan.

Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, MSi mengatakan, telah menandatangani berita acara pemanggilan tiga ASN tersebut. Dijadwalkan, hari Rabu (6/ 4) akan menjalani sidang indisipliner. “Tadi suratnya sudah saya tanda tangani. Besok (hari ini, red) mereka dipanggil,” kata Evi, Selasa (5/4).

Sidang indisipliner lanjutnya, akan melibatkan tim penegak disiplin. Diantaranya, Badan Kepegawaian Daerah, Satpol PP, Inspektorat dan Bagian Hukum Setda Kota Mataram. Tim nanti akan mengklarifikasi alasan mereka tidak bekerja. “Jadi mereka disidang. Tim menanyakan kenapa tidak pernah masuk kerja,” terangnya.

Mantan Kepala BKD ini, enggan menyebutkan identitas dan instansi mana asal ketiga pegawai tersebut. Persoalan sanksi apakah dilakukan penurunan pangkat bahkan pemecatan, sepenuhnya diserahkan ke pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Walikota Mataram. Yang

penting kata Evi, tim telah bekerja sesuai dengan mekanisme serta aturan berlaku.

Pelanggaran indisipliner bukan saja malas bekerja, tetapi kasus lain seperti perceraian juga akan dijadwalkan untuk melakukan pemanggilan sidang.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany mengatakan, pelanggaran indisipliner banyak terjadi di Mataram. Bukan saja tidak bekerja, tetapi kasus perceraian. Surat sudah dilayangkan tim penegakan disiplin untuk dilakukan pemanggilan sidang indisipliner.

Data didapatkan, tiga ASN bercerai tanpa prosedur dari pimpinan. Semestinya, izin bercerai disampaikan melalui Sekretaris Daerah atas nama Walikota. Lalu kemudian, pimpinan apakah menyetujui atau tidak. Tentunya, setelah dikonfrontir yang bersangkutan. “Cerai itu harus minta persetujuan pimpinan. Sekarang banyak PNS sudah keluar putusan cerai baru lapor,” terangnya.

Sama halnya dengan BKD, pemberian sanksi kepada ASN sepenuhnya jadi tanggungjawab pejabat pembina kepegawaian. BKD bahkan tim penegak disiplin hanya memproses berdasarkan aturan. (cem)

Kawasan Kumuh Perkotaan Tuntas 2017 Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menargetkan tak ada lagi kawasan yang masuk dalam kategori kumuh berat pada 2017 mendatang. Diketahui berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram, ada delapan kelurahan yang masuk dalam kawasan kumuh berat. Demikian disampaikan Kepala BPM Kota Mataram, H. Syaiful Mukmin kepada Suara NTB, Selasa (5/4).

Ia menyebutkan kelurahan yang merupakan kawasan kumuh berat yaitu Ampenan Selatan, Ampenan Utara, Banjar, Dayen Peken, Kebon Sari, Karang Baru, Sayang-Sayang, dan Abian Tubuh Baru. Syaiful mengatakan ke depan pihaknya menargetkan paling tidak kategori kumuh berat bisa diturunkan menjadi kategori sedang.

“Kita targetkan sampai 2017 selesai dengan adanya dua program dari pemerintah pusat.

Insya Allah secara berjenjang kita berupaya turunkan ke kumuh sedang,” jelasnya.

Kelurahan yang masuk kategori kumuh berat tersebut salah satunya diukur dari masih tingginya jumlah warga miskin di delapan kelurahan tersebut. Namun terkait jumlahnya, Syaiful tidak mengetahui pasti karena data terkait jumlah warga miskin berada pada BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Mataram.

Selain tingginya jumlah warga miskin, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat

(Suara NTB/cem)

MWP - Inilah MWP yang berlokasi di Taman Udayana. Kabarnya sudah ada beberapa investor yang tertarik mengelola asset Pemkot Mataram ini.

Walikota Hati - hati Pilih Investor untuk MWP Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh akan lebih hati hati serta selektif memilih investor yang akan mengelola Mataram Water Park (MWP).

Meskipun diakui, sudah ada beberapa investor yang menawarkan diri baik secara langsung maupun menggunakan proposal. “Saya tidak mau seperti yang sudah - sudah.

Investor mau kelola tetapi nyatanya kabur,” kata Walikota.

Aset yang dibangun sejak beberapa tahun tersebut, kondisinya sangat memprihatikan. Beberapa bagian bangunan rusak bahkan hilang.

Sementara, biaya pemeliharaan tetap dianggarkan melalui Dinas Pekerjaan Umum. Mangkraknya kolam

renang senilai Rp 6 miliar lebih ini, karena space yang dibangun tidak sesuai standar nasional. Sehingga, bangunan itu tidak dimanfaatkan pasca rampung hingga saat ini.

Orang nomor satu di Kota Mataram ini menambahkan, investor yang ingin mengelola MWP yang berada di kawasan Taman Udayana, harus benar - benar meyakini pemerintah.

Tidak lantas berniat menghilang begitu saja. Disisi lain lanjut Walikota, akan mengkaji tiap investor yang masuk.

Menurut Walikota, keseriusan berinvestasi di Mataram belum ada. Padahal, aspek perizinan dan lain sebagai sudah dipermudah. “Alternatifnya bisa saja MWP ini, pengelolaan diambil alih oleh

Pemerintah Kota Mataram.

Dengan membuat Unit Pengelolaan Teknis Dinas (UPTD) maupun perusahaan daerah (Perusda). Jika investor tertarik tidak akan jadi masalah.

Dengan catatan harus ada kejelasan. “Iya, bisa saya kita kelola,” jawabnya.

MWP ini, sempat akan dilakukan beauty contest. Artinya, investor manapun dipersilahkan mengajukan diri untuk mengelola. Wacana itu kemudian hilang begitu saja bahkan pengalihan pengelolaan dari Dinas PU ke Dinas Pertamanan, hingga kini belum terealisasi.

Dinas Pertamanan yang akan diserahkan mengelola pada masa Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., belum jelas. (cem)

Jika Sawah Habis Dibangun

Petani Resah dan Pasrah kekumuhan wilayah adalah kondisi lingkungan, infrastruktur, kelompok ekonomi masyarakat, derajat kesehatan masyarakat, sandang dan pangan, dan beberapa aspek lainnya. Selain delapan kelurahan yang masuk kategori kumuh berat, 25 kelurahan masuk kategori kumuh sedang, dan 17 kelurahan dikategorikan kumuh ringan.

Tahun ini ada 10 kelurahan yang mendapat bantuan program dari pemerintah pusat melalui program P2KKP (Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan) dan PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas). Delapan kelurahan mendapat bantuan P2KKP dan dua kelurahan mendapat bantuan PLPBK. Untuk program P2KKP, Syaiful menyebutkan kisaran anggaran yang dikucurkan sekitar Rp 500 juta-Rp 600 juta per kelurahan, sementara untuk PLPBK mencapai Rp 1 miliar per kelurahan.(ynt)

TANPA alas kaki, Sapar berjalan memanggul cangkulnya beserta bekal dan termos air yang tergantung di gagang cangkulnya. Pria senja tersebut berhenti dan menurunkan cangkulnya di tepi sawah di sekitar Tohpati, Kelurahan Cakranegara Utara. Ia bersiapsiap mulai turun ke sawah, sambil membawa beberapa benih yang siap ditanam.

Sapar, adalah salah satu warga Kota Mataram yang masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Memang ia tidak memiliki lahan untuk digarap, tapi sepanjang hidupnya ia bekerja sebagai buruh tani. Sapar mengatakan saat ini lahan pertanian di Kota Mataram semakin berkurang.

Saat ini menurutnya sawahsawah di Kota Mataram merupakan milik para pengusaha dan tinggal menunggu waktu saja akan habis dijadikan lokasi pembangunan perumahan.

Meski ada keresahan akan kehilangan pekerjaan, tapi ia tak bisa berbuat banyak. “Mau apalagi, pasrah saja,” cetus warga Tohpati, Cakranegara Utara ini seraya turun ke sawah melanjutkan pekerjaannya.

Kepasrahan yang sama juga dirasakan salah seorang petani penggarap lainnya, H. Sinamin. Sinamin telah puluhan tahun menjadi petani. Dari hasil bertani ia kemudian bisa menyekolahkan anak-anaknya dan bisa naik haji. Tapi dengan semakin berkurangnya lahan pertanian, ia khawatir akan kehilangan mata pencaharian-

Suara NTB/ynt)

SAWAH - Lahan pertanian di Kota Mataram semakin berkurang. Para petani yang menggantungkan hidup dari lahan pertanian khawatir kehilangan mata pencaharian.

Kawasan persawahan yang masih tersisa di Kota Mataram. nya. Sementara di usia senjanya, tak ada lagi yang bisa dikerjakan selain bertani.

Ia mengakui memang sawahsawah di sekitar jalan baru di Tohpati itu banyak yang sudah dimiliki para pengusaha. “Ndak ada usaha lain selain bertani ini. Dulu saya sempat jadi kusir cidomo,” cetus pria tujuh orang anak ini. Sinamin menggarap tiga hektar sawah yang ada di sekitar kawasan Tohpati.

Tidak hanya warga Kota Mataram, tapi banyak juga buruh tani dari luar kota menggantungkan hidupnya di sawah-sawah yang ada di Kota Mataram. “Saya sudah biasa jadi buruh tani di Mataram.

Saya sudah lama jadi pelowong (penanam padi), biasanya ke persawahan di lingkar selatan,” cetus Muhrim, buruh tani dari Sigerongan, Lingsar, Lombok Barat.

Muhrim mengatakan telah puluhan tahun bekerja sebagai

buruh tani dan ia lebih banyak bekerja di sawah-sawah yang ada di Kota Mataram. Ia membandingkan kondisi saat ini dengan puluhan tahun lalu dimana lahan persawahan masih membentang luas. Menurutnya saat ini kondisinya jauh berbeda dibandingkan dengan puluhan tahun lalu.

“Sekarang lahan pertanian semakin berkurang dengan bangunan-bangunan,” ujarnya.

Akmaluddin juga demikian.

Dulu saat sawah-sawah masih banyak di Mataram, penghasilannya sebagai buruh tani lebih banyak dibandingkan belakangan ini. Namun sebagai buruh tani, tak banyak yang bisa dilakukan pihaknya kecuali pasrah. Ia pun merasa pesimis kepada pemerintah yang tidak bisa mempertahankan lahan- pertanian yang ada.

“Memang kalau dibandingkan dulu, sekarang ini jauh sekali berkurang sawah-sawah ini,” cetusnya. (ynt)

SUARA NTB Rabu, 6 April 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Harga Jagung NTB Berpotensi Anjlok

Bandara Jet Pribadi DANREM 162/WB, Kolonel. CZI. L. Rudy Irham Srigede menilai eks Bandara Selaparang di Rembiga, Mataram bisa ditetapkan sebagai bandara khusus jet pribadi.

Setelah diusulkan ke PT. Angksa Pura II selaku pemilik kewenangan, lalu dikoordinasikan kembali, usul yang disampaikan telah diteruskan ke Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI. “Katanya sudah warning juga untuk disetujui,” kata Danrem, Selasa (5/4). Tetapi masih dipelajari apakah memungkinkan izin diterbitkan atau tidaknya. Tergantung intensitas jet pribadi ini mendarat di NTB. Menurutnya, banyak pejabat, bahkan artis tak nyaman menggunakan pesawat umum. Alternatifnya menggunakan jet, bahkan ini telah menjadi trend. Hal tersebut sangat memungkinkan di NTB, menyusul ditetapkannya NTB sebagai destinasi wisata favorit baik wisatawan dometsik maupun internasional.

“Yang terpenting dilakukan, dorong dulu sektor pariwisata kita. Setelah itu, mereka akan datang dengan sendirinya,” kata Danrem. L. Rudy mengemukakan hal ini, di tengah kencangnya koordinasi antara TNI dengan pihak PT. Angksa Pura II untuk melakukan pengamanan Lombok Internasional Airport (LIA).

Ia juga menyinggung kondisi terakhir bandara yang sebelumnya familiar disebut Bandara Internasional Lombok (BIL). Paling marak disebutkan banyaknya preman. Saat bandara tutup pelayanan, objek vital publik itu justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang seharusnya sangat tidak boleh dilakukan di sana, mabuk-mabukan, misalnya.

Kemudian kata Danrem, banyak barang – barang proyek yang tiba-tiba hilang, bahkan genset pun digondol. Yang paling krusial, LIA menjadi kawasan subur bagi sindikat yang nampaknya masih harus dilakukan pengamanan.

Termasuk oknum trollyman yang menyediakan jasa pengangkutan barang bagi wisatawan dan TKI, meminta bayaran Rp 800.000 hanya dengan jarak antar barang 20 sampai 30 meter. Anehnya lagi, trollyman justru ikut-ikutan melakukan pengecekan dokumen TKI. Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya kehilangan barang. Oleh karenanya, TNI bersama Polri ketat melakukan pengamanan. Selain untuk menertibkan travel liar dan pengunjung, untuk menjaga kenyamanan di LIA. “Nampaknya oknum trollyman ini ada kerjasama dengan petugas, setiap dapat hasilnya dibagi-bagi. Dan tegas kalau anggota saya yang dari Korem kedapatan terlibat, sanksinya pemecatan. Dan alhamdulillah sekarang kondisinya berangsur-angsur aman, meskipun masih harus dilakukan penyempurnaan. Inilah cara-cara kita menarik minat wisatawan berkunjung ke NTB,” demikian Danrem. (bul)

Mataram (Suara NTB)Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTB, H. Wilgo Zainar, SE, M. BA mendorong untuk menjemput bersama janji Presiden Jokowi menyegerakan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung. Jika tak disegerakan sebelum panen, berpotensi harga komoditas andalan Provinsi NTB ini akan anjlok lagi.

(Suara NTB/bul)

DIKEBUT - Salah satu hotel di Kota Mataram, berdiri tepat di pinggir kali Ancar Kekalik, Mataram sedang dikebut penyelesaiannya. Hotel ini pernah disorot Balai Wilayah Sungai (BWS) karena jaraknya kurang dari 5 meter dari bibir kali. Izin-izin pembangunan hotel inipun pernah disorot Pemkot Mataram.

jadi atensi ini,” Janji tersebut tambahnya. telah dilontarkan Selaku Ketua secara terbuka oleh HKTI NTB, ia juga presiden pada perakan memperjuaingatan dua abad ngkan melalui meletusnya GuHKTI pusat yang nung Tambora di diketahui Fadli Dompu tahun lalu.

Zon agar HPP jagBahkan Gubernur ung segera ditetaNTB, Dr. TGH. M. pkan. Sehingga Zainul Majdi juga Bulog secara resmi meminta secara membeli sesuai terbuka kepada ketentuan. Jangan presiden pada punsampai ketika tak cak perayaan Hari (Suara NTB/bul) ada perlindungan Pers Nasional H. Wilgo Zainar harga, kedepan (HPN) yang belum petani akan kehilangan semangat unlama ini dilaksanakan di NTB. Seperti diketahui, musim panen jag- tuk menanam kembali.

“Minta kejelasan saja kepada ung dalam waktu dekat ini akan memasuki panen. Jika HPP belum juga turun pemerintah, apakan akan memdari pusat, anggota Komosi XI DPR-RI berikan dukungan kepada petani ini tidak menampik petani dibayangi lokal,” tambahnya. NTB diminta kerugian. Tahun lalupun, petani bany- jangan bangga menjadi daerah ekak mengalami kerugian, karena tidak sportir jagung, selama belum ada ada proteksi, harga jagung di kisaran harga yang layak kepada petani.

Data Dinas Pertanian Tanaman Rp 1.800/Kg, sangat rendah.

“Kita sama-sama segera meny- Pangan dan Hortikultura Provinsi usul Inpres jagung disegerakan,” tam- NTB, produksi jagung Provinsi NTB bah H. Wilgo dihubungi di Mataram, tahun 2015 berdasarkan ARAM II sebeSelasa (5/4). Semangat petani untuk sar 944 ribu ton, meningkat 159 ribu menanam komoditas unggulan di ton (16,83 persen) dibanding tahun sektor pertanian ini menjadi harga 2014 sebesar 785 ribu ton.

Kontribusi NTB terhadap produksi mati. Caranya, pemerintah jangan mengalokasikan insentif kepada pet- nasional berdasarkan ARAM II untuk komoditas jagung sebesar 4,76 persen ani jagung luar negeri (impor).

Jika jagung impor dibeli dengan (944.893 Ton PK dari produksi nasionharga Rp 3.500/Kg, menurutnya pe- al 19.833.289 Ton PK) Sementara luas tanam jagung merintah harus bijak, setidaknya jagung produksi lokal yang harus jadi pri- Provinsi NTB MT 2014/2015 dan MT oritas. “Saya fikir sangat fundamen- 2015 periode Oktober-September adtal, ketika gubernur menyampaikan alah 146.695 hektar, luas panen jagagar ditetapkan harga minimal Rp ung NTB berdasarkan ARAM II ad3.000 per kilo untuk mensejahterakan alah 142.330 hektar, dan produksi sebepetani dalam negeri. Tapi harus men- sar 944.893 ton PK. (bul)

Amerika Tertarik Tanam Investasi di Mataram (Suara NTB/bul)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR6404BW NOKA/NOSIN: MH1JF5121BK649162/JF5TE-2631860 AN. DWIKI DHERMAWAN.H HILANG DKSTR JL. PEJANGGIK MENUJU RUMAH

Halaman 3

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Amerika melalui Konsulat Jenderal mengakui ketertarikannya untuk berinvestasi di Kota Mataram. Khususnya pada bidang pariwisata dan lingkungan.

Konsulat Jenderal Amerika, Heather C. Variava mengaku, kunjungannya ke Lombok merupakan kali pertama setelah tiga bulan dipercaya menjabat sebagai konsulat Jenderal untuk Amerika. Kunjungan ke Mataram dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan Walikota, terkait peningkatan ekonomi terutama di bidang pariwisata dan lingkungan. “Saya senang sekali bertemu dengan Bapak Walikota. Banyak hal saya bisa bicarakan untuk urusan ekonomi,” kata Heather, Selasa (5/4).

Kerjasam lingkungan, lebih pada pengembangan sumber daya energi.

Sebab, di Amerika banyak perusahaan - perusahaan yang mengembangkan sampah menjadi sumber energi listrik dan lain sebagainya. Disamping dua hal tersebut, pengembangan di sektor pendidikan ditawarkan. Pemerintah Amerika memberikan kesempatkan bagi warga Kota Mataram, untuk melanjutkan studi di perguruan melalui jalur beasiswa. “Informasi beasiswa ada kami cantumkan di web dan facebook,” sebutnya.

Tidak menutup kemungkinan kata Heather, kerjasama sektor lain akan diupayakan. Hal ini akan dikonsultasikan dengan Pemerintah Amerika. Tapi diharapkan, komunikasi dengan Walikota dapat dilaksanakan dalam waktu dekat ini, sehingga terjadi hubungan kerjasama di bidang peningkatan ekonomi dengan Pemkot Mataram. “Saya akan bicarakan dengan teman saya. Saya berharap ini bisa berjalan dengan baik,” harapnya.

Heather menyampaikan, ketertarikannya berinvestasi di Mataram karena melihat kondisi Kota Mataram sangat heterogen.

Sementara itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh melalui Kabag Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menyampaikan, kunjungan Konsulat Amerika ini membuka peluang beasiswa bagi masyarakat Kota Mataram. Disamping itu, Pemerintah Amerika tertarik berinvestasi di bidang lingkungan dan pariwisata, karena Kota Mataram dinilai sangat mendukung serta dekat dengan ITDC. “Mereka menindaklanjuti saja. Karena, Pemerintah Amerika berinvestasi di ITDC,” kata Alwan.

Kepastian Pemerintah Amerika ini, masih akan dikomunikasikan kembali.

Dan, diharapkan dalam waktu dekat ini sudah bisa terjalin kerjasama untuk peningkatan ekonomi. (cem)

SELASA, 05 April 2016

SUARA NTB Rabu, 6 April 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Honor Belum Cair

Ribuan Honorer di KLU Ancam Mogok Tanjung (Suara NTB) Kalangan pegawai honorer di sejumlah SKPD lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) kali ini ketar–ketir. Pasalnya anggaran honor untuk mereka para honorer dipastikan tidak bisa dieksekusi. Belakangan, informasi yang dihimpun koran ini, para honorer di sejumlah SKPD mengancam akan melakukan aksi mogok kerja jika upah sejak bulan Januari–Maret 2016 tidak dibayarkan.

Sejumlah honorer di BPBD KLU, misalnya, hingga kemarin masih menunggu kepastian pembayaran upah sejak awal tahun. Tidak hanya persoalan upah honorer, tidak adanya kepastian anggaran operasional juga membuat honorer yang bertugas melakukan penanganan kebencanaan di KLU ini tidak bekerja maksimal.

“Hari ini kami diminta oleh Kepala Badan untuk turun ke Teluk Nara mendata klasifikasi tingkat kerusakan rumah warga yang rusak akibat gempa. Tetapi bagaimana kami

bisa ke lapangan sedangkan BBM saja tidak ada,” cetus petugas TRC Penanganan Bencana BPBD KLU, M. Sa’i.

Keluhan ini dikuatkan tenaga honorer yang bertugas di Operator Pusdalop BPBD, Asdianto, tidak hanya kali ini saja mereka kekurangan operasional. Di lokasi yang sama kejadian bencana gempa Teluk Nara, mereka juga terpaksa harus urunan (utang) bensin ke sesama honorer.

Padahal jika diamati, tupoksi yang dikerjakan honorer seharusnya dikerjakan oleh para

PNS di BPBD setempat.

“Pada saat kejadian gempa, sore dan malamnya kami langsung turun. Sama, waktu itu juga kami tidak ada uang bensin, sehingga terpaksa kami harus berutang ke sesama rekan,” ujarnya.

Selain kejadian kali ini, Asmudianto juga mengakui, pagi harinya, sesama rekan honorer Pemadam Kebakaran BPBD yang bertugas di Posko Bayan, sempat melakukan kontak dengan Operator Pusdalop Kantor Pusat. Tujuannya untuk memastikan apakah terdapat

anggaran operasional untuk mobil PMK dan anggaran transportasi dukungan operasional bagi petugas lapangan.

“Tadi mereka telepon, 5 orang honorer yang bertugas di Posko PMK Bayan dalam perjalanan balik ke Gondang (Kantor BPBD). Mereka juga mengeluh, bahwa selama bertugas di Bayan tidak didukung oleh BBM. Bagaimana mau memadamkan kebakaran kalau mobil saja tidak bisa jalan,” akunya.

Mirisnya lagi, satu kejadian yang memilukan dan memalukan terpaksa diungkap oleh Koordinator Pusdalop BPBD, Araruna. Satu peristiwa di BPBD bertugas mensuplai air bersih ke masyarakat di Sambik Elen, mobil tangki BPBD harus mogok lantaran kehabisan minyak.

Terpisah, menyikapi kepastian realisasi anggaran untuk

honorer tersebut, Sekda KLU, Drs. H. Suardi, SH, yang dikonfirmasi hanya bisa menjawab jika pihaknya akan berupaya untuk merealisasikan dana dimaksud. Meski kemudian, dirinya mengakui untuk item belanja yang dilarang oleh provinsi atau oleh provinsi dinilai tidak taat, adalah dilarang untuk dicairkan.

“Kita akan coba duduk bersama menyikapi ini. Intinya kita kembali ke laptop, menggunakan APBD 2015. Karena yang dilarang oleh provinsi tidak bisa dicairkan,” ungkap Sekda.

Dalam hal kewajiban Pemda kepada para honorer sejak Januari – Maret, Sekda juga belum bisa memberi kepastian, terkait bagaimana mekanisme pembayarannya. Sebab jika dibayarkan, maka eksekutif Pemda KLU dipastikan akan menyalahi aturan. Hanya saja, persoalan

honorer menurutnya memerlukan kebijakan yang bisa memastikan para honorer tetap bekerja.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD KLU, Tusen Lasima, menegaskan eksekutif harus berani mengakui dirinya lalai terhadap persoalan ini. Idealnya menurut dia, dalam proses finalisasi RAPBD menjadi APBD, TAPD mesti berkoordinasi dengan Banggar DPRD. “Harusnya apa yang menjadi evaluasi Pak Gubernur, koordinasikan ke kami di DPRD, apaapa yang harus diperbaiki itu.

Perubahan itu kemudian kita tuangkan secara tertulis itulah yang dikirim lagi ke gubernur untuk finalnya,” cetus Tusen.

Hal yang sama dikemukakan Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH. Menurutnya, kekeliruan yang dilakukan TAPD tidak hanya menyangkut nomor reken-

ing, maupun besaran anggaran, sehingga menyebabkan tanda tanya besar Pemprov. Sekda kata dia, seharusnya tidak langsung mengirimkan SK Gubernur tersebut ke SKPD, sehingga menyebabkan persoalan ini kemudian berkembang.

“Sekda harusnya menjawab apa saja yang menjadi bahan evaluasi oleh Gubernur, karena jika menyangkut PP 48 tahun 2005, itu tidak ansih honorer, tetapi honor daerah menjadi CPNS. Idealnya Sekda juga bisa menjelaskan ke provinsi, bahwa perubahan Rp 2,5 miliar di honorer dari Rp 23 miliar menjadi RP 25 miliar itu terjadi akibat penambahan nominal upah per orang,” cetus Ardianto sembari mengisyaratkan akan memanggil kembali Sekda dan beberapa Kepala SKPD dalam waktu dekat. (ari)

Selamatkan Generasi Muda, Polres 16 Kursi DPRD KLU Sepakat Bentuk Lotim Kampanye Antinarkoba Koalisi Kerakyatan

”Perang” Koalisi Jilid II

Tunggu Hasil ’’Assessment’’ BADAN Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hingga awal bulan April 2016 ini masih menunggu hasil assessment terhadap jabatan pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon II lingkup Pemkab Lotim. Pasalnya, sejak dilakukan assessment terhadap pejabat setingkat eselon II itu beberapa waktu lalu, BKD Lotim masih menunggu laporan dari tim independent yang bertugas melakukan assessment.

(Suara NTB/yon) Dikonfirmasi di ruang H. Najamudin kerjanya, Selasa (5/4), Kepala BKD Lotim, H. Najamudin, mengaku, jika sampai saat ini laporan dari hasil assessment yang dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi pratama itu masih belum turun. Namun, katanya, pihaknya tetap menjalin koordinasi dengan tim independent tersebut terkait kapan penyerahan hasil assessment itu. “Belum turun, kita juga masih menunggu hasilnya sampai sekarang,” jelasnya.

Ia menambahkan, dari hasil koordinasi sementara yang dilakukan, tim independent yang bertugas melakukan assessment di berbagai tempat. Melihat kondisi ini membuat pihaknya butuh waktu panjang untuk mengevaluasi setiap tes yang dilakukan di sejumlah daerah itu. Tujuan dilakukannya assessment itu untuk mengetahui sejauhmana kompetensi dari pejabat setingkat eselon II, apakah kompetensinya itu sampai saat ini sesuai dengan posisinya atau kompetensi dari pejabat itu lebih sesuai di SKPD yang lain.

“Mereka itu kan tidak hanya melakukan assessment di Lotim, namun di berbagai tempat juga dia melakukan hal yang sama sehingga butuh waktu yang cukup lama. Alasan bupati melakukan assessment ini karena beliau ingin para pejabat itu bekerja sesuai bidang kompetensinya,” sambungnya.

Adapun, hasil assessment terdapat pejabat setingkat eselon II itu nantinya akan diserahkan langsung ke Bupati Lotim, H. Moch. Ali Bin Dachlan untuk selanjutnya bupati akan menentukan sikap terkait hasil yang didapatkannya itu. “Nanti akan langsung diserahkan ke bupati. Untuk selanjutnya bupati akan memberikan arahan ke kita, (BKD, red),” paparnya. (yon)

Sebagian Besar UMK Belum Kantongi Izin Selong (Suara NTB) Sebagian besar kegiatan usaha mikro kecil (UMK) di Lombok Timur (Lotim) belum mengantongi izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Mengacu pada Perpres 98 2014 tentang IUMK, menuntut seluruh UMK yang ingin dapat akses perbankan yang mudah harus memiliki izin dari pemerintah dan mendapat kartu IUMK dari perbankan yang sudah menjalin kerjasama.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lotim, H. Sahabudin di Selong, Selasa (5/4) menyebutkan jumlah UMK di Lotim terdaftar sebanyak 36.720. Dari jumlah itu hanya 8.546 uang sudah mengantongi IUMK dan 7.805 yang mendapatkan SIUP. ‘’Prosedur mendapatkan IUMK, sederhana. Cukup di camat. Amanah Perpres pastikan legalitas IUMK. Tujuannya mudahkan pembiayaan dan sarana pembinaan. Persoalan pembiayaan melalui perbankan akan makin mudah dengan adanya kartu IUMK. Pelaku usaha dapat kepercayaan dapat akses permodalan,’’ ujarnya.

Pihak perbankan setelah melihat IUMK tidak butuh lagi jaminan agunan. Penjaminn hanya dari usaha yang dilakukan dan tidak seperti yang berlaku saat ini. Di mana, sebagian besar pelaku usaha ketika ingin meminjam semua pakai agunan, baik berupa sertifikat lahan atau jaminan lainnya.

Menurutnya, kartu IUMK dibuat BRI. Pilihan terhadap BRI, karena sebagai penyalur KUR. Penyaluran KUR saat ini cukup mudah dan dengan suku bunga yang relatif rendah, yakni efektif 9 persen per tahun. ‘’Tahun 2017 rencana turun efektif 7 persen,’’ ujarnya. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 6 partai politik (parpol) dengan keberadaan 16 kursi di DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) sepakat membentuk koalisi bernama Koalisi Kerakyatan. Parpol yang tergabung dalam koalisi ini antara lain, Partai Demokrat (5 kursi), Golkar (4 kursi), Hanura (3 kursi), Nasdem (2 kursi), serta PKPI dan PKS dengan masing-masing 1 kursi. Pertanyaannya, akankah Koalisi “Jilid ll” ini sebagai eksisnya persaingan pascaPilkada 9 Desember 2015 berlanjut?

Enam parpol ini merupakan koalisi yang mengusung dan mendukung paket pasangan cabup-cawabup H. Djohan Sjamsu, SH., Mariadi, S.Ag. Meski dibantah Koalisi Kerakyatan dibentuk akibat implikasi pilkada dan kekecewaan terhadap eksekutif, namun kolaisi ini akan dijadikan sebagai instrumen politik dalam proses pengawalan kontrol pemerintah.

“Perlu diingat kawan-kawan, termasuk media, tidak ada niat kami mengkotak-kotak, tetapi koalisi ini untuk mengingatkan pemerintah. Dalam memperjuangkan hak publik, kami belum melihat ada interest dari eksekutif setiap diundang oleh DPRD. Jadi, bohong kalau tidak ada kesan 2 kubu sebagai imbas Pilkada,” ungkap Ketua Koalisi Kerakyatan, Zarkasi, S.Ag. M.Si., Selasa (5/4).

Representasi tidak ada interest eksekutif, oleh Politisi PKPI ini dicontohkan, dalam beberapa kali undangan klarifikasi kepada Sekda KLU, Drs. Suardi, MH., yang bersangkutan tidak bersedia hadir. Meski yang mengundang adalah Ketua DPRD KLU. Terakhir diundang adalah pada Jumat (2/4) lalu, saat dimintai memberi penjelasan atas mandeknya pencairan anggaran seluruh SKPD. Sekda beralasan dipanggil oleh Pemprov NTB, namun pada saat bersamaan, yang pergi ke provinsi sebenarnya adalah bupati, Kepala Dispenda dan Kepala Inspektorat KLU. Dalam rapat sebelumnya menyangkut, pembahasan evaluasi tenaga kontrak dan rekrutmen kadus, Badan Anggaran DPRD dan Komisi I DPRD KLU juga memanggil yang bersangkutan. Namun kembali undangan DPRD dicueki.

“Kami sudah minta ke eksekutif, jika benar tidak butuh tenaga kontrak, silahkan hapus saja semua, jangan lantas upahnya ditahan-tahan seperti ini. Kasihan mereka, sudah upahnya rendah masih ditahan,” tandasnya.

Zarkasi menegaskan, terbentuknya koalisi ini murni dari dorongan dan hati nurani 16 anggota DPRD dari 6 parpol tersebut yang tidak ingin melihat lembaga DPRD ini dikangkangi begitu saja. Undangan yang dikirim Ketua DPRD dan diindahkan, dinilai sebagai pelece-

han dan menganggap lembaga DPRD KLU tidak memiliki kapabilitas dan kemampuan.

Terpisah, sejumlah DPRD lain yang merupakan pengusung dan pendukung Najmul – Sarifudin, terlihat landai menyikapi terbentuknya Koalisi Kerakyatan. Ketua Komisi II, Tusen Lasima, SH., mengaku tidak tahu menahu dirapatkannya koalisi tersebut. Ia juga mengklaim, tidak diajak oleh 16 anggota DPRD di koalisi itu.

Ia juga mengomentari, tidak hadirnya Sekda saat diundang, maka idealnya menurut Tusen, harus ditempuh melalui mekanisme di DPRD. Di mana surat keluar melalui ketua, walaupun orientasinya adalah hajat komisi-komisi. Tidak hanya itu, tujuan surat juga harus jelas yakni bupati dan wakil bupati. Selanjutnya kepala daerah itulah yang kemudian mendisposisikan apakah pemanggilan oleh DPRD dihadiri sekda, asisten atau pejabat lainnya.

Hal yang sama dikatakan, Anggota Komisi III DPRD KLU, dari PKB, Abdul Gani. Ketua BK DPRD KLU ini memandang sah-sah saja langkah politik yang diambil 16 anggota DPRD dari 6 parpol tersebut. Namun ia optimis, tidak seluruh anggota DPRD dari parpol tersebut memiliki persepsi yang sama dalam koalisi ini.

Terpisah, Sekda KLU, Drs. H. Suardi, MH., yang dimintai komentarnya perihal tidak hadir dirinya saat diundang DPRD enggan menjawab. Namun Sekda dalam kesempatan ini hanya menanggapi datar. “Silakan (koalisi dibentuk, red), karena saya juga sudah jelaskan (perihal tenaga kontrak dan realisasi anggaran, red). Persoalan ini, janganlah dibesar-besarkan,” ujarnya sembari mengarah ke meja rapat karena sudah ditunggu sejumlah pejabat eselon II dan III Setda KLU di ruang kerjanya. (ari)

Selong (Suara NTB) Guna menekan peredaran maupun penggunaan narkotika, aparat Polres Lombok Timur (Lotim) menggelar kampanye antinarkoba ke sekolahsekolah, pasar dan jalanan. Kampanye antinarkoba yang dilakukan itu dalam rangka Operasi Berantas Sindikat Narkoba (Operasi Bersinar) tahun 2016 yang akan dilaksanakan selama 30 hari yang dimulai sejak tanggal 15 Maret lalu.

Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu Muhammad Efendi, menjelaskan, Operasi Bersinar yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini untuk menekan peredaran narkoba di sejumlah kalangan, baik di kalangan pelajar maupun masyarakat pada umumnya.

Harapannya, upaya dalam mene-

kan peredaran gelar narkoba di Indonesia dapat tertangani sejak dini. “Kegiatan kampanye anti narkoba ini dalam rangka Operasi Bersinar untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di sejumlah kalangan,” jelasnya, Selasa (5/4).

Dilakukannya operasi itu, kata mantan Kapolsek Sembalun ini, membuktikan aparat kepolisian benar-benar memerangi narkoba, karena secara tidak langsung dapat merusak penggunanya, terutama bagi generasi muda.

Dalam operasi ini, sambungnya, semua personel, khususnya Satuan Narkoba (Sat Narkoba) dilibatkan. “Kampanye anti narkoba ini digalakkan karena dianggap lebih mampu dalam menekan angka penggunaan narkoba,” harapnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

OPERASI - Aparat Polres Lotim saat melakukan Operasi Bersinar di tengah-tengah masyarakat. Operasi ini untuk memberikan gambaran pada generasi muda mengenai bahayanya narkoba.

SUARA NTB Rabu, 6 April 2016

Ungkap Kasus Mesin Suling KOMISI II DPRD Lombok Barat (Lobar) segera turun mengecek mesin penyulingan air laut yang mangkrak di Desa Gili Gede Kecamatan Sekotong.

Langkah ini diambil menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait mangkraknya mesin penyuling air ini. Dewan juga mendukung langkah aparat penegak hukum dalam hal ini Polres menyelidiki kasus ini.

(Suara NTB/her) Anggota Komisi II DPRD LoAbdul Basir bar Abdul Basir, menyatakan pihaknya bersama anggota Dewan lain Dapil I Sekotong-Lembar, yakni Adnan akan menemui Sekda Lobar membahas persoalan ini. Setelah dari sekda, pihaknya akan bertemu dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. H. Subandi untuk mengklarifikasi.

“Setelah itu baru kami akan turun mengecek mesin air itu, hal ini kami lakukan karena menindaklanjuti keluhan masyarakat,” ujarnya di DPRD Lobar, Selasa (5/4).

Pihaknya menginginkan, hal semacam ini seharusnya tidak boleh terjadi. Sebab mesin suling itu sangat diperlukan oleh masyarakat. Apalagi di daerah itu, warganya sulit memperoleh air bersih. Terkait itu, agar tidak ada program yang bernasib serupa, pihaknya mengingatkan SKPD agar berkoordinasi dan melibatkan masyarakat sebelum menurunkan program. “Jadi jangan jalan sendiri,” kritiknya.

Ia menambahkan, terkait pihak penegak hukum menyelidiki masalah ini, pihaknya memberikan dukungan. Sebab bagaimana pun harus diketahui di mana persoalannya, apakah ada masalah pidana atau tidak dalam pengadaan mesin tersebut.

Sebelumnya Kapolres Lobar, AKBP Wingky Adhitya Kusumo menyatakan pihaknya sudah menerjunkan tim untuk menginvestigasi permasalahan mesin penyulingan air yang tak berfungsi, sehingga tak bisa memenuhi hajat hidup ribuan warga setempat.

Tim Polres sudah turun mengecek ke lokasi mesin penyuling untuk mencari tahu permasalahannya.

“Masalah mesin penyuling air yang mangkrak di Desa Gili Gede itu dalam penyelidikan kami, saya sudah perintahkan Kasatreskrim untuk cek ke lokasi,” tegasnya beberapa waktu lalu. (her)

Maju di Pilkada NTB 2018

Menguat, Dorongan Internal Partai Golkar ke Suhaili Praya (Suara NTB) Meski belum ada keputusan resmi terkait siapa figur yang akan diusung oleh Partai Golkar pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB tahun 2018 mendatang. Namun tandatanda partai beringin bakal mengusung H.M. Suhaili FT, yang juga Ketua DPD I Partai Golkar NTB versi Musda Praya ini kian terang.

“Dari sisi persyaratan, Suhaili sudah layak maju sebagai calon Gu(Suara NTB/kir) bernur NTB,” ungkap H.L.Kelan Sekretaris DPD II Partai Golkar Lombok Tengah (Loteng), H.L.Kelan, SPd, kepada Suara NTB, Selasa (5/4).

Mantan Ketua Komisi I DPRD Loteng ini, menilai, sosok Suhaili sudah sangat berkompeten untuk memimpin NTB ke depan. Hal itu dibuktikan dengan kemampuannya memimpin Loteng selama lima tahun terakhir. Bahkan, terpilih lagi pada periode kali ini.

Hal itu, lanjutnya, menunjukkan kalau figur Suhaili sudah dianggap mampu memimpin Loteng. Pengalamannya diharapkan bisa menjadi modal berharga untuk bisa memimpin NTB ke depan. “Suhaili juga pernah cukup lama menjadi Ketua DPRD NTB. Jadi tentunya sangat paham kondisi dan apa yang dibutuhkan NTB ke depan,” ujarnya.

Dari sisi popularitas, ungkapnya, Suhaili tidak kalah populer dengan kandidat-kandidat calon Gubernur NTB lainnya. “Tinggal sekarang masyarakat NTB mau mendukung atau tidak. Tapi kami yakin, masyarakat NTB sangat mendukung,” ujar Kelan yakin.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua DPD I Partai Golkar NTB versi Musda Praya, H.M. Suhaili FT, masih mempertimbangkan rencana maju pada Pilkada NTB 2018 mendatang. Meski dari sisi persyaratan pencalonan, kursi yang dimiliki Partai Golkar di DPRD NTB sudah mencukupi.

“Kita masih melihat situasi dan kondisi yang ada. Termasuk aspirasi dari masyarakat. Kalau memang masyarakat mendukung, kenapa kita mesti takut untuk maju,” ujar Suhaili beberapa waktu lalu. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Hari Ini, Fauzan Khalid Dilantik sebagai Bupati Lobar Giri Menang (Suara NTB) Hari ni, Gubernur NTB, Dr. TGH M. Zainul Majdi melantik H. Fauzan Khalid sebagai Bupati Lombok Barat (Lobar) definitif menggantikan Dr. H. Zaini Arony, MPd, yang tersangkut kasus hukum di KPK. Pelantikan dijadwalkan di Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB, Rabu (6/4) ini. ‘’Selain melantik Fauzan Khalid sebagai bupati, di waktu berbeda sekitar pukul 11.00 Wita dilaksanakan juga pelantikan Hj. Khaeratun Fauzan Khalid sebagai Ketua TP PKK Lobar menggantikan posisi Hj. Nanik Zaini Arony,’’ ujar Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Lobar Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih kepada

wartawan didampingi Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar, Chandra Prayuda di Giri Menang, Selasa (5/4).

Menurutnya, waktu pelantikan yang diselenggarakan lebih maju dari rencana hari Kamis. Atas dasar itu, Pemprov NTB bersama Pemda lobar mempersiapkan pelantikan sesuai dengan pembagian

tugas. Dalam hal ini, Pemprov mengundang kepala daerah se NTB, sedangkan Pemda Lobar mengundang 200 orang yang terdiri dari sekda, asisten, staf ahli, semua kepala SKPD dan semua anggota DPRD. Selain itu, diundang DPRD Provinsi Dapil Lobar. “Total undangan dari Lobar 200, kalau ditambah provinsi mencapai 300 or-

ang undangan,” terangnya.

Sementara undangan terhadap sesepuh, tokoh agama dan tokoh masyarakat Lobar, jelasnya, akan diundang pada saat acara Zikir Akbar di Pendopo I. Sebab setelah pelantikan akan dilaksanakan kegiatan zikiran sebagai ucapan syukur atas pelantikan. Pada kegiatan zikir akbar ini, jelasnya, diundang 500 orang, baik itu dari kalangan toga, toma, para kades, pengurus organisasi, kalangan pemuda, Forum BPD dan lainlain. “Pada malam harinya diundang mantan pejabat dan Bupati Lobar,” ujarnya.

Terkait persiapan pindah kantor dan pendopo setelah bupati dilantik, jelasnya, pihak pemda telah mempersiapkan jauh hari. Begitu dilantik, jelasnya, bupati akan pindah kantor ke gedung putih dan pindah ke pendopo I. Ia menambahkan, terkait program setelah pelantikan apakah ada program 100 hari pihaknya belum bisa menjawab. Sebab hal ini akan disampaikan oleh bupati langsung saat kegiatan zikir akbar.

Begitu juga dengan calon wakilnya, dirinya tak berhak menjawabnya. (her)

Belum Tersentuh Perbaikan

Ruas Jalan Pancor Dao – Teratak Rusak Parah Praya (Suara NTB) Kondisi kualitas jalan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih menjadi salah satu persoalan pelik yang belum bisa dituntaskan. Padahal, perbaikan infrastruktur jalan menjadi perhatian utama Pemkab Loteng sejak beberapa tahun terakhir.

Namun, beberapa ruas jalan strategis kabupaten hingga kini kondisinya masih rusak parak.

Salah satu yang paling parah yakni ruas jalan Pancor Dao – Teratak Kecamatan Batukliang. Padahal jalan tersebut merupakan jalur ekonomi utama yang menghubungkan sejumlah kecamatan. Ironisnya, kendati rusak parah ruas jalan tersebut belum juga tersentuh perbaikan oleh pemerintah daerah.

Selain itu, lebar jalan juga sudah mulai menyempit. Bahkan saluran irigasi juga tidak ada. Akibatnya, ketika hujan turun, luapan air hampir menggenangi seluruh badan jalan.

“Karena rusak dan sempit, masyarakat pengguna jalan acap kali kesulitan ketika melintas di jalan tersebut,” aku Sekretaris DPD II Partai Golkar Loteng, H.L. Kelan, S.Pd, kepada Suara NTB, Selasa (5/4).

Mantan anggota DPRD Loteng ini mengaku, ruas jalan ini pernah diperbaiki, yakni pada tahun 2009. Namun sejak itu, jalan tersebut belum

sekaligus tersentuh perbaikan secara menyeluruh, sehingga kondisi kerusakan jalan kian hari semakin parah.

Atas nama masyarakat, Kelan berharap pemerintah daerah segera bersikap dan memperbaiki ruas jalan tersebut. Apalagi, posisi jalan ini sangat vital. Selain sebagai akses utama menuju kawasan agropolitan di wilayah utara, termasuk ke sejumlah objek wisata alam andalan Loteng. ‘’Jalan tersebut juga merupakan akses ekonomi utama masyarakat setempat. Jadi kalau tidak diperbaiki, dikhawatirkan akan mengganggu perekonomian masyarakat,’’ ungkapnya.

Pihaknya pun mengancam menanami ruas jalan dengan pohon pisang, jika aspirasi masyarakat tidak segera direspons. “Informasinya ruas jalan tersebut akan diusulkan menjadi jalan provinsi. Tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah,” tambahnya.

Menurutnya, lebih baik status jalan tetap sebagai jalan kabupaten, tapi cepat ditangani. Sementara kalau dialihkan menjadi jalan provinsi, tidak kunjung diperbaiki. “Ya kalau ruas jalan tersebut langsung diperbaiki, begitu statusnya berubah.

Tapi kalau tidak segera diperbaiki, kan lebih baik tetap jadi jalan kabupaten. Sehing-

(Suara NTB/her)

JUMPA PERS - H Mahdan (kiri) bersama Hamjat dan L. Sunandar menggelar jumpa pers terkait dukungan ke figur H. L. Sajim sebagai calon Wabup Lobar.

Tokoh Gerung Dukung Sajim Sastrawan Dampingi Fauzan Giri Menang (Suara NTB) – Tokoh Gerung mendukung Dr. H. L Sajim Sastrawan, SH, MH, sebagai pendamping H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, yang hari ini dilantik sebagai Bupati Lombok Barat (Lobar) oleh Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Alasan mendukung Sajim, untuk perubahan Lobar ke arah kemajuan ke depan.

“Sosok H. L. Sajim dari kalangan birokrat senior cocok mendampingi Pak Fauzan untuk membawa perubahan dan memperbaiki Lobar ke depan,” kata H. Mahdan, Ketua Advokasi Rakyat Sipil Lobar (Arsip) saat jumpa pers bersama tokoh lainnya Hamjat Nahwi bersama L Sunandar, Selasa (5/4).

Menurutnya dengan kemampuan SDM dan pengalaman yang dimiliki H. L. Sajim yang juga Staf Ahli Gubernur NTB ini dirasa mampu mendampingi Fauzan Khalid untuk membawa perubahan Lobar ke arah yang lebih baik dan maju.

Sebab sosok Sajim merupakan birokrat senior yang berangkat dari Camat Sekotong dan berkarier sebagai pejabat di Pemprov NTB. Saat ini, ungkapnya, L. Sajim tidak mengejar kepentingan atau kekuasaan untuk dirinya, apalagi kelompok.

Sebab jika dilihat secara karier di samping ia sebagai pejabat juga sebagai seorang dosen.

Untuk memperbaiki kondisinya inilah, maka perlu dicarikan sosok yang pas sebagai wabup yang punya kompetensi tinggi dan andal dalam mendorong perbaikan, baik dari sisi organisasi, administrasi maupun manajemen yang selama ini sangat terpuruk.

Bentuk dukungan terhadap L. Sajim, jelasnya, pihaknya telah menggelar pertemuan dengan lapisan masyarakat bawah, termasuk tokoh masyarakat. ‘’Dan mereka mengharapkan Sajim menjadi wabup yang notabene tokoh dari Gerung dan memiliki kompetensi tinggi,’’ ujarnya.

Sementara itu, Hamjat menilai upaya dan ikhtiar yang dilakukan, baik toga dan toma bersilaturahmi dengan Fauzan Khalid merupakan bentuk ikhtiar ke arah perubahan. Sebab mereka menginginkan Lobar lebih baik ke depan. (her)

(Suara NTB/kir)

RUSAK - Inilah kondisi ruas jalan Pancor Dao menuju Teratak yang rusak parah. Masyarakat berharap ruas jalan ini segera diperbaiki, karena merupakan jalur vital bagi masyarakat. ga bisa lebih cepat ditangani,” sarannya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, H.L. Rasyidi, ST., mengakui kalau kondisi ruas jalan itu cukup parah. Namun bukan berarti pemerintah daerah diam. Pihaknya sudah menetapkan perbaikan ruas jalan jadi prioritas utama pemerintah daer-

ah tahun ini. “Ruas jalannya bukan Pancor Dao – Teratak.

Tapi Pancor Dao – Seganteng dengan panjang sekitar 6 km,” sebutnya.

Perbaikan ruas jalan itu, ujarnya, sudah diusulkan anggaranya ke pemerintah pusat dan diharapkan sudah ada kepastian anggaran pada APBD Perubahan tahun 2016.

Diakuinya, ruas jalan itu

sangat vital, karena menjadi akses ke kawasan wisata alam dan jalur menuju kawasan agropolitan. “Ya kita berharap masyarakat bersabar. Kalau dananya sudah ada, maka langsung akan kita perbaiki. Tidak hanya diperbaiki, tapi juga akan diperlebar.

Dari 3,5 meter menjadi 4,5 meter,” pungkas mantan Kepala BPMD Loteng ini. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA Rekanan Kembali Bongkar Pintu IGD Kejari Panggil Rekanan RSUD Sumbawa

Halaman 6

SUARA NTB Rabu, 6 April 2016

Sumbawa Besar (Suara NTB) Rekanan yang mensuplai barang untuk pembangunan IGD baru RSUD Sumbawa kembali membongkar pintu bangunan baru IGD RSUD, Selasa (5/4).

Sebelumnya, rekanan mencabut dan memasang kembali pintu, jendela dan AC, dan kini mereka kembali mencabut empat buah pintu.

Pembongkaran fasilitas tersebut akan menghambat penggunaan gedung senilai Rp 3,7 miliar itu. Yang mana, jika mengacu dengan kontrak, seharusnya masyarakat sudah bisa memanfaatkan fasilitas yang digembar-gemborkan bertaraf Internasional.

Tindakan yang dilakukan subkontraktor sebagai wujud kekecewaan, baik terhadap kontraktor maupun pihak RSUD. Mengingat selama ini pembayaran barang yang disubkan dijanjikan akan diselesaikan.

“Sebenarnya kami sudah dua kali mencabut beberapa item sebelumnya. Termasuk pintu. Namun karena hanya dijanjikan untuk secepatnya diselesaikan, sehingga kami pasang kembali. Tetapi tidak ada realisasinya sampai sekarang. Makanya kami mencabutnya kembali,” sebut Ery Surianto, salah satu Subkontraktor.

Pihaknya tidak menginginkan apapun dari gedung IGD tersebut. Hanya saja mereka membutuhkan pembayaran atas barang yang disubkan. Prinsipnya, kalaupun tidak ada pembayaran, maka barang ataupun fasilitas IGD akan diambil.

Untuk sementara, hanya beberapa pintu yang diambil. Untuk atap dan lainnya sudah dibuatkan somasi kepada RSUD, Kepolisian dan Pemda pada Sabtu (2/4) lalu. Apabila tidak ada pembayaran hingga waktu yang ditentukan, barang lain seperti granit, Plafon, AC dan atap akan dicabut. “Kalau tidak ada pembayaran sampai waktu yang kami tentukan, maka kami akan membongkar,” ujarnya.

Sementara Direktur RSUD Sumbawa, dr. Selvi yang didampingi Kabag TU H. Ahmadi, SE menyatakan, pihaknya akan melaporkannya ke pihak kepolisian.

Mengingat anggaran Pemda sudah keluar untuk pembayaran pembangunan gedung tersebut, meskipun belum sepenuhnya dibayar. Hal ini tentunya sebagai aset daerah yang tidak boleh diganggu, apalagi dibongkar. “IGD ini sudah menjadi bagian daripada aset daerah. Makanya kami akan melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib, untuk mengamankan itu semua,” cetusnya.

Disebutkannya terhadap persoalan antara rekanan dengan rekanan lainnya bukanlah ranahnya rumah sakit. Tetapi pihaknya tetap beriktikad baik. Dalam hal ini pihaknya sudah mencoba menghubungi Direktur utama PT Adistana selaku pelaksana untuk mencoba melaku-

Pembangunan Gedung RSMA

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Setelah memanggil dan memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan gedung baru Rumah Sakit Manambai Abdulkadir (RSMA), kini giliran rekanan pelaksana, yakni PT Elita Mataram dipanggil, Selasa (5/4).

Kajari Sumbawa, Paryono, SH kepada wartawan membenarkan adanya pemanggilan tersebut. Pemanggilan tersebut guna melakukan klarifikasi terkait pembangunan tiga unit gedung tersebut.

“Memang kita undang PPK dan rekanan untuk dilakukan klarifikasi,” imbuhnya.

Pihaknya juga akan melakukan pemanggilan terhadap pi-

hak terkait lainnya guna dilakukan klarifikasi. Sejauh ini terhadap pembangunan tiga unit gedung baru RSMA, pihaknya masih dalam tahap pengumpulan data (puldata). “Yang jelas kami masih tahap puldata,” tukas Kajari.

Gedungbaru RSMA dibangun dengan anggaran senilai Rp 7,8 miliar, yakni satu

unit untuk ruangan PICU/NICU, dan dua lainnya untuk ruangan perawatan kelas III. Seharusnya pembangunan gedung tersebut selesai pada akhir tahun lalu. Namun tak kunjung diselesaikan. Sehingga ada perpanjangan hingga pertengahan Februari lalu. Namun sampai saat ini, tiga gedung tersebut belum dimanfaatkan. (ind)

DPRD Sumbawa Tinjau Pelaksanaan UN

(Suara NTB/ind)

BONGKAR – Beberapa pekerja subkontraktor membongkar beberapa pintu IGD RSUD Sumbawa, Selasa (5/4). kan fasilitasi dengan subkontraktor.

Bahkan direktur tersebut sudah mendatangi Rumah Sakit. Hanya saja yang menjadi kendala, kuasa direkturnya tidak datang. Sehingga tidak ada titik temu dalam pertemuan tersebut. Mengingat Direktur utama tidak bisa berbuat

apa-apa, karena ia sudah memberikan tanggungjawab tersebut kepada kuasa direktur, termasuk untuk pembayaran.

Pihaknya pun sudah beberapa kali menghubungi kuasa direktur. Namun saat menghubungi nomor yang diberikan, diangkat oleh orang lain. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Kamaluddin, S.T bersama Komisi IV memantau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di sejumlah sekolah dalam kota, Selasa (5/4). Termasuk melihat langsung sekolah yang sudah menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebagai perbandingan.

Dari beberapa sekolah yang dikunjungi, hampir tidak ditemukan adanya kendala selama pelaksanaan. Awalnya Komisi IV mengunjungi SMA Muhammadiyah Sumbawa. Dari 39 siswa peserta UN, semuanya hadir. Namun Kepala Sekolahnya, Dra. Rodiyah, mengungkapkan kendala sekolahnya sehingga belum bisa menerapkan pelaksanaan UNBK. Mengingat perangkat komputer yang tersedia hanya enam unit.

Jadi masih dibutuhkan cukup banyak perangkat komputer. “Kita berharap pemerintah dan DPRD bisa membantu kelengkapan perangkat komputer agar pada 2017 mendatang kita bisa laksanakan UNBK,” harapnya.

Beralih ke SMA Negeri 1 Sumbawa, rombongan melihat penerapan UNBK yang berjalan lancar.

Ada 90 perangkat yang tersedia untuk 267 siswa yang mengikuti UN. Sehingga dijalankan sebanyak tiga sesi pelaksanaan. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumbawa, Fahrizal, S.Pd, optimis dengan penerapan UNBK, maka in-

tegritas kelulusan UN akan semakin tinggi. Siswa lebih fokus belajar untuk satu mata pelajaran, karena setiap harinya hanya ada satu pelajaran yang diujikan.

Ditemani Kepala Sekolah SMAN 2 Sumbawa, Wakil Ketua DPRD Sumbawa juga sempat berbincang langsung dengan para siswa yang baru saja usai mengikuti ujian. Meberikan mereka motivasi dan semangat sambil menanyakan keluhan yang mereka alami. Di SMAN 2 Sumbawa ada sebanyak 69 perangkat komputer yang tersedia bagi 207 siswa yang mengikuti ujian. Sejauh ini tidak ada kendala yang dihadapi sekolah selama proses ujian berlangsung.

Secara umum Kamaluddin menilai pelaksanaan UN di Kabupaten Sumbawa berjalan lancar.

Baik yang menggunakan soal dan jawaban kertas atau manual maupun berbasis komputer. Persoalannya ternyata, masih banyak sekolah yang belum bisa menerapkan UNBK, karena terbatasan perangkat komputer.

Untuk itu, Pemkab melalui Dinas Diknas lebih peka dengan persoalan ini. Menambah perangkat dan ruangan yang representatif.

Sebab syarat UNBK, minimal perangkat komputer yang tersedia sepertiga dari jumlah peserta UN. Terkait hal ini pun, Ketua Komisi IV, Ida Rahayu, akan berupaya menyediakan sejumlah perangkat komputer bagi sekolah tersebut. Terutama SMA Muhammadiyah yang komputernya sangat terbatas.

Termasuk di sekolah sekolah lainnya. (arn)

(Suara NTB/arn)

MOTIVASI – Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Kamaluddin ketika memberikan motivasi kepada siswa SMA Negeri 2 Sumbawa saat meninjau UN, Selasa (5/4).

SUARA NTB Rabu, 6 April 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Dinas Dikpora Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Pelaksanaan UN di Kabupaten Dompu Berlangsung Lancar Dompu (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Kabupaten Dompu hingga hari kedua, Selasa (5/4) berlangsung aman dan lancar. Kendala konektivitas dengan server pusat yang sempat jadi kendala hari pertama UN berbasis komputer di SMKN 1 Dompu tidak sampai mengganggu pelaksanaan UN. Siswa pun diberi kebebasan untuk menjawab sesuai kemampuan, terlebih UN tidak menjadi standar kelulusan, walaupun sangat penting untuk masuk perguruan tinggi (PT).

Hasil pantauan pelaksanaan UN di beberapa sekolah seperti SMAN 1 Woja, MAN Kandai Dua Dompu, SMAN 2 Dompu, dan SMKN 1 Dompu, semuanya tidak ditemukan masalah

berarti. Di SMKN 1 Dompu yang sempat tidak terkoneksi dengan jaringan server pusat di hari pertama, pelaksanaan UN hari kedua tidak ditemukan masalah berarti. Siswa langsung terkoneksi dan bisa langsung mengerjakan soal sesuai waktu yang tersedia. “Walaupun tadi sempat beberapa komputer langsung sign out saat siswa sedang mengerjakan soal, tapi bisa diatasi dan kembali normal,” kata Kepala SMKN 1 Dompu, Abdul Latif, SE, S.Pd, MM kepada Suara NTB di sekolahnya.

Kendala konektivitas dengan jaringan server pusat di hari pertama, dikatakan Abdul Latif, hanya berlangsung sekitar 30 menit. Sehingga siswa yang seharusnya berakhir

Pemkot Bima Permudah Izin Investasi Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima memastikan tidak akan menerapkan regulasi atau aturan yang dapat menghambat pengembangan sektor yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya di sektor pariwisata. Bahkan Pemkot akan memudahkan investor yang akan menanamkan sahamnya di wilayah itu.

“Sepanjang bermanfaat (Suara NTB/uki) Ihya Ghazali untuk masyarakat Kota Bima, investor yang akan menanam investasi khusus di sektor pariwisata akan dipermudah prosesnya,” ucap Kabag Humas dan Protokol Setda Pemkot Bima, Ihya Ghazali, S.Sos kepada Suara NTB, Selasa (5/4).

Kata dia, saat ini di wilayah Bima sedang diupayakan masa pemulihan agar dipandang baik oleh orang luar daerah. Pasalnya Kota di NTB bagian timur ini kerap dicap sebagai daerah zona merah seiring penangkapan terduga teroris.

Menurut dia, Pemkot akan lebih membuka diri dengan seluas – luasnya agar dapat menarik para investor salah satunya di sektor pariwisata.

“Kita akan maksimalkan semua yang ada untuk menarik simpati orang luar daerah ataupun investor. Sehingga mereka nyaman dan betah saat menetap di Bima,” katanya.

Sebagai kota kecil, Ihya mengakui jika PAD Kota Bima lebih banyak disumbang oleh sektor jasa dan perdagangan.

Namun pihaknya akan memanfaatkan potensi pariwisata yang ada. Baik wisata pantai, kuliner maupun budaya.

Ihya menyebutkan, destinasi pariwisata pantai atau laut yang dapat dimaksimalkan untuk dikelola investor yakni sekitar daerah pantai di wilayah Kolo Kecamatan Asakota.

Disamping wisata pantai, Pemkot setempat juga akan memaksimalkan paket wisata kuliner dan budaya yang tersebar di seluruuh wilayah setempat.

“Tiga paket wisata terus kita promosikan, agar investor mau memanamkan saham ke Bima,” sebutnya.

Menurut Ihya, Pemkot saat ini membutuhkan investor yang akan membangun hotel. Pasalnya hotel di sana dinilai cukup menjanjikan, karena para wisatawan jika berkunjung ke Kabupaten Dompu dan Bima, tentu akan menginap di Kota Bima.

“Sektor perhotelan ini yang kita terus kembangkan, selain investor yang akan membangun toko swalayan hingga supermaket,” akunya.

Untuk itu, pihaknya menegaskan tidak akan mengeluarkan aturan yang menghambat ataupun mempersulit para investor yang akan menanamkan sahamya di sana. “Kalau tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, kenapa harus dipersulit. Itu kan untuk kebaikan bersama,” pungkasnya. (uki)

Tidak Ada Regulasi di Dompu Penghambat Pengembangan Pariwisata Dompu (Suara NTB) Sektor pariwisata menjadi salah satu unggulan Kabupaten Dompu setelah ditetapkan gunung Tambora sebagai taman nasional tahun 2015 lalu. Dalam mendorong kemajuan pariwisata dan tumbuhnya ekonomi kreatif, Dompu terus berbenah dengan menghapus beberapa retribusi di sektor pariwisata. Namun pemda Dompu berharap adanya dukungan dari pemerintah provinsi dalam mengatasi persoalan (Suara NTB/ula) transportasi tamu dari bandara Hj. Sri Suzana Salahuddin Bima ke Lakey.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, Dra.Hj.SriSuzana,M,SikepadaSuaraNTB,Selasa(5/4)mengungkapkan, sejauh ini tidak ada regulasi di Kabupaten Dompu yang akan menghambattumbuhnyasektorpariwisatadanekonomikreatif.Justru pemerintah daerah terus mendorong kemajuan pariwisata dan sudah ditetapkan sebagai salah satu program unggulan pemerintah daerah.

“Setahu saya, tidak ada regulasi kita yang dapat menghambat kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif,” katanya.

Bahkan Lakey dan beberapa potensi wisata di Dompu, dulu sempat ditarik retribusinya saat hari tertentu untuk menambah PAD. Kini sudah dihapus seperti retribusi masuk Lakey, Ria, Felo Janga saat hari tertentu. “Kita hapus untuk memberikan keleluasaan bagi masyarakat berusaha dan menikmati potensi alam yang ada,” terangnya.

Namun Hj Sri Suzana berharap, beberapa izin pengelolaan potensi wisata diberi batasan ketika tidak bisa maksimal mengelola sesuai komitmennya. Ia mencontohkan pengelolaan Pulau Satonda yang tidak maksimal, sementara banyak investor ingin masuk mengelolanya. “Ketika ada batasan, maka investor lain yang memiliki potensi untuk mengembangkannya bisa masuk,” harapnya.

Selain itu, Hj. Sri Suzana mengharapkan dukungan dari pemerintah Provinsi terhadap pengelolaan transportasi di bandara Sultan Salahuddin Bima. Karena turis yang hendak ke Lakey Dompu tidak bisa dijemput, tapi harus menggunakan kendaraan konsorsium di bandara. Harganya pun cukup tinggi, sehingga memberi kesan kurang baik bagi pengunjung dan menekan kemajuan sektor pariwisata di Dompu. “Kalaupun beroperasi sebagai taksi, kita berharap agar tidak membatasi orang yang menjemput tamunya. Kalau menawari jasa angkutan, pengemudi juga diharapkan tidak memaksakan diri,” harap Hj Sri Suzana.

Kepala Bagian Hukum Setda Dompu, Haeruddin, SH mengaku belum mendapat surat pemberitahuan dari Provinsi terkait regulasi yang menghambat tumbuhnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Dompu. Sejauh yang diketahuinya, tidak ada regulasi di Dompu yang menghambat kemajuan pariwisata.

“Setahu saya, tidak ada (regulasi yang menghambat kemajuan pariwisata). Tapi karena regulasi ini cukup banyak, saya tidak hafal semua. Kalaupun ada disampaikan Provinsi, kita akan mengkajinya,” jelas Haeruddin. (ula)

UNBK-nya pukul 16.00 wita, akhirnya berakhir pukul 16.30 wita. “Kita molor sampai 30 menit,” ungkap Abdul Latif.

Pelaksanaan UN secara manual juga tidak ditemukan ada masalah, baik kekurangan soal maupun dugaan kebocoran soal. Hari pertama UN untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Kimia untuk IPA serta Geografi untuk IPS. Hari kedua, mata pelajaran Matematika dan Biologi untuk IPA serta Sosiologi untuk IPS. Pada hari terakhir untuk mata pelajaran Bahasa Inggris dan Fisika untuk IPA serta Ekonomi untuk IPS. “Peserta UN di SMAN 1 Woja ini sebanyak 202 siswa.

Semuanya hadir,” katanya.

Di MAN Kandai Dua Dompu,

(Suara NTB/ula)

KERJAKAN SOAL - Siswa SMAN 2 Dompu tampak serius mengerjakan soal UN. Mereka pun mengaku tidak terlalu dibebani dalam mengerjakan soal, sehingga jawaban lebih mengalir.

sempat ada satu lembar jawaban yang rusak. Tapi bisa ditutupi dengan kelebihan soal dan lembaran jawaban. Kehadiran siswa dari 190 orang yang terdaftar, yang hadir 187 orang. Tiga orang yang dinyatakan tidak hadir karena ada dua nama yang ganda namanya dan satu orang peserta yang mengulang. “Kalau siswa manual, semuanya hadir,” terang Drs. Amsaila kepala MAN Kandai Dua Dompu.

Hal senada juga disampaikan Kepala SMAN 2 Dompu, bahwa pelaksanaan UN di sekolahnya tidak ada masalah. Ini tidak lepas dari sikap siswa yang merasa tidak tertekan dalam menghadapi UN tahun 2016. Karena UN tidak lagi menjadi standar kelulusan, walaupun hasil UN ini cuk-

up berpengaruh terhadap siswa yang hendak melanjutkan ke perguruan tinggi. “Alhamdulillah berjalan baik,” kata Bambang Herman, S.Pd, MBA kepala SMAN 2 Dompu dengan jumlah peserta 200 orang.

Kepala Bidang Dikmen Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, Dr. Nuril Furkan, M.Pd yang dihubungi terkait pelaksanaan UN mengatakan, pelaksanaan UN baik yang berbasis komputer maupun LJK berjalan aman dan lancar. Bagi SMA/MA yang mengikuti UN dengan LJK, Rabu (6/4) ini menjadi hari terakhir dan SMK pada Kamis (7/ 4) untuk ujian kompetensi kejuruan. “Kalau yang UNBK, mereka akan berakhir 12 April,” kata Nuril Furkan. (ula/*)

Kejari Kembalikan Berkas Pembunuhan Roma Irama ke Polisi Kota Bima (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima mengembalikan berkas perkara kasus pembunuhan Roma Irama (22) ke penyidik Polres Bima Kota. Jaksa menilai berkas itu belum memenuhi syarat untuk dibawa ke meja hijau.

(Suara NTB/uki)

I Gusti Ngurah Agung Puger

Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Raba Bima, I Gusti Ngurah Agung Puger, SH menjawab Suara NTB, Selasa (5/4) mengungkapkan, berkas yang dilimpahkan penyidik sebelumnya belum lengkap dan harus diperbaiki.

“Intinya berkas itu belum lengkap,” katanya.

Menurutnya berkas tersebut telah diperiksa sesuai

dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Guna mempelajari dan meneliti pasal yang dicantumkan oleh penyidik untuk menjerat terduga pembunuhan.

“Soal apa saja yang kurang, silakan ditanyakan pada penyidik Polres Bima Kota,” akunya.

Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Antonius F.

Gea S.Ik dikonfirmasi mengakui, bahwa berkas perkara pembunuhan Roma Irama telah dikembalikan Jaksa untuk diperbaiki. “Ya sudah dikembalikan,” ujarnya.

Namun Antonius enggan menjelaskan hal apa saja yang belum lengkap sehingga berkas tersebut dikembalikan. Meski demikian Ia menegaskan, pihaknya

akan secepatnya melengkapi berkas itu, agar bisa dilimpahkan ke pengadilan untuk mulai disidangkan.

“Sejauh ini kami masih mempelajari petunjuk dari jaksa,” pungkasnya.

Roma Irama (22), salah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Bima dibacok oleh dua orang mahasiswa di kampus setempat pada awal Januari lalu. Meskipun mendapat pertolongan dari medis namun nyawanya tak tertolong lantaran luka yang dialami cukup serius. (uki)

Polres Dompu Galang Tandatangan Tolak Narkoba Dompu (Suara NTB) Peredaran narkoba tidak hanya menyasar warga biasa, tapi juga menyentuh aparat penegak hukum. Polres Dompu pun tidak berhenti untuk mensosialisasikan penolakan narkoba, termasuk menggalang dukungan dari masyarakat dengan gerakan tandatangan seribu warga Dompu.

Anggota Satuan Lantas bersama Satuan Binmas Polres Dompu melakukan kampanye bahaya narkoba di simpang empat Koramil Kota Dompu, Selasa (5/4). Dalam kampanyenya, jajaran Polres Dompu juga mengajak masyarakat pengguna jalan untuk membubuhkan tandatangan penolakan narkoba dan dukungan pada aparat Kepolisian untuk menindak pelaku pengedar narkoba.

Aksi aparat Kepolisian ini mendapat simpati masyarakat, sehingga ratusan tandatangan berhasil dibubuhkan di atas kain putih sepanjang 6 meter tersebut. “Ini bentuk dukungan masyarakat pada aparat Kepolisian dalam memberantas narkoba,” kata Kasat Binmas Polres Dompu, Iptu Sabri, SH. Ia juga menegaskan, aparat Kepolisian tidak akan segan – segan menindak anggotanya yang terlibat. Tes urine terhadap anggota beberapa waktu lalu sebagai tindak lanjut atas dugaan keterlibatan oknum anggota yang menyalahgunakan narkoba. “Selain melakukan penegakan hukum bagi masyarakat luas, kita juga akan melakukan upaya penindakan terhadap internal,” katanya.

Sabri juga mengaku, saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban dari penyakit masyarakat, penyakit sosial dan kenakalan remaja. “Kita akan terus lakukan operasi untuk pembinaan,” terangnya. (ula)

Mahasiswa Bima Wakili NTB Ikuti Olimpiade Nasional Kota Bima (Suara NTB) – Tiga orang mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kota Bima mewakili Provinsi NTB untuk mengikuti olimpiade MIPA tingkat nasional. Acara tersebut akan berlangsung selama dua hari, mulai 5 hingga 6 April hari ini, di Kota Denpasar Bali.

“Tiga mahasiswa yang mengikuti olimpiade ini, yakni Desi, Muhamad Ramdani dan Ridwan, yang merupakan mahasiswa semester enam,” kata Pembantu Ketua III (Puket III) STKIP Kota Bima, Herman, M.Pd kepada Suara NTB, Selasa (5/4).

Kata dia, olimpiade tersebut merupakan acara tahunan yang digelar oleh Koordinator Perguruan Tinggi (Kopertis) Wilayah IX yakni Provinsi Bali, NTB dan NTT. Yang dimana kampus – kampus terkenal di provinsi setempat akan bersaing dalam ajang itu.

“Tahun 2016, kampus STKIP Kota Bima satu – satunya mewakili kampus yang ada di NTB,” katanya.

Menurut dia, dalam olimpiade tersebut, mata pelajaran yang akan dilombakan, yakni Fisika, Kimia dan Biologi. Sementara teknik kegiatannya dengan cara melakukan pengisian soal dan tanya jawab.

“Sebelum diberangkatkan, mahasiswa ini diberikan pembekalan dan pembinaan oleh pihak kampus sesuai dengan mata pelajaran yang akan dilombakan,” akunya.

Herman berharap agar tiga mahasiswa yang mengikuti olimpiade tersebut dapat meraih juara agar bisa membawa nama baik perguruan tinggi di Bima maupun NTB di kancah nasional. “Kita doakan bersama, mudah – mudahan bisa meraih hasil yang baik,” pungkasnya. (uki)

LAWAN NARKOBA - Anggota Polres Dompu usai mengumpulkan tandatangan warga melawan peredaran narkoba di Dompu oleh aparat Kepolisian, Selasa (5/4).

(Suara NTB/ula)

SUARA NTB

Rabu, 6 April 2016

Halaman 8

Bendungan Beringin Sila Harus Jadi Prioritas PADA musim hujan, hamparan tanaman padi hijau membentang sejauh mata memandang. Air mengalir melimpah. Namun, saat memasuki musim berikutnya, sekitar Mei maka pemandangan itu seolah lenyap. Berubah total. Petani pun tak berani berjudi menanam padi pada musim tanam berikutnya.

Karena risikonya fatal. Gagal

panen, akibat pasokan air tak memadai bahkan minus.

Berdasarkan data di Kecamatan Utan, luas areal pertanian yang membutuhkan pasokan air di wilayah itu (Kecamatan Utan saja), sekitar 2.500-3.000 hektar. Sementara dari areal pertanian seluas itu, baru sekitar 400 hektar yang bisa diairi secara teknis.

Artinya 2.000 hektar lebih,

luas areal pertanian di satu kecamatan saja mengalami keterbatasan pasokan air.

Belum lagi luas areal pertanian di dua kecamatan lainnya, Buer dan Rhee. Karena itu, sangat beralasan jika masyarakat memimpikan terealisasinya pembangunan Bendungan Beringin Sila. Seperti analisa Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB

1, Ir. Asdin Julaiydi MM, MT, Bendungan Beringin Sila akan mampu mengairi sekitar 4.300 hektar sawah.

Mewujudkan mimpi masyarakat tentu tidak mudah. Karena itu, dibutuhkan ikhtiar dan dukungan dari semua pihak. ‘’Harus juga ada upaya serius dari Pemda kabupaten dan provinsi. Pemdalah penggerak utamanya,’’ ujar Anggota DPR RI Dapil Banten, kelahiran Sumbawa, Dr.Zulkieflimansyah, kepada Suara NTB, Selasa (5/4).

Sebagai anak bangsa kelahiran Sumbawa, Dr.Zul (sapaan Dr.Zulkieflimansyah) juga tidak akan tinggal diam. Pendiri Universitas

Teknologi Sumbawa (UTS) ini pun siap membantu mewujudkan mimpi masyarakat Sumbawa. ‘’Kami paling bisa membantu mempertemukan dengan kementerian-kementerian terkait di Jakarta,’’ janjinya.

Apresiasi tinggi Dr.Zul terhadap mimpi terealisasinya Bendungan Beringin Sila, cukup beralasan. ‘’Pembangunan infrastruktur adalah salah satu kunci sukses pembangunan di daerah,’’ katanya memberi alasan. ‘’Untuk Kabupaten Sumbawa, pembangunan Bendungan Beringin Sila harus menjadi prioritas,’’ tegasnya. Karena menurut Dr.Zul, dampak positifnya sangat besar untuk men-

ingkatkan produktivitas di sektor pertanian dan juga sektor lainnya.

Karena lokasinya yang indah kata Dr.Zul, Bendungan Beringin Sila tidak boleh jadi semacam bendungan biasa.

Artinya, Bendungan Beringin Sila peruntukannya tidak semata-mata untuk sektor per-

tanian saja. ‘’Tetapi bisa juga untuk perikanan, peternakan, pendidikan dan pariwisata,’’ sarannya. (rak)

’’

Untuk Kabupaten Sumbawa, pembangunan Bendungan Beringin Sila harus menjadi prioritas

Zulkieflimansyah

(Suara NTB/arn)

JIKA AIR MELIMPAH - Hamparan tanaman padi hijau membentang sejauh mata memandang. Air mengalir melimpah dari Bendungan Beringin Sila. Namun, saat memasuki Mei maka pemandangan itu seolah lenyap.

Pasokan air irigasi minus. Karena itu kehadiran Bendungan Beringin Sila sangat dinantikan masyarakat .

Manfaatnya Sangat Besar KOMISI IV DPRD NTB, berencana akan terus mendorong realisasi pembangunan Bendungan Beringin Sila yang berlokasi di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, SH MH pada Suara NTB, Selasa (5/4) kemarin. ‘’Kita akan minta ke pemerintah pusat supaya dapat dilanjutkan pembangunannya. Karena Bendungan Beringin Sila itu bermanfaat sangat besar bagi masyarakat,’’ ujarnya. Menurut anggota DPRD NTB Dapil Sumbawa ini, jika Bendungan Beringin Sila terealisasi, akan mampu menghidupi lahan-lahan pertanian di Sumbawa. ‘’Misalnya dari semula

’’

Kalau ini bisa terealisasi, bukan ribuan hektar lahan lagi yang bisa diairi. Tetapi puluhan ribu lahan akan menjadi hidup dan lebih produktif Nurdin Ranggabarani hanya bisa panen satu kali, (Suara NTB/dok) bisa menjadi tiga kali panen kalau ada bendungan itu. Bendungan Beringin Sila itu akan bisa mengairi sekitar lima kecamatan,’’ ujar politisi PPP ini.

Selain potensi pertanian akan hidup jika Bendungan Beringin Sila beroperasi, bendungan ini juga akan mampu menjadi sumber energi listrik mikro hidro yang diyakini akan bisa menyuplai kebutuhan listrik masyarakat yang belum dipenuhi oleh PLN. Dari hasil kunjungan Komisi IV beberapa waktu lalu di Bendungan Beringin Sila, lahan tempat pembangunan bendungan tersebut juga tidak terkendala atau bermasalah, seperti lahan-lahan pembangunan bendungan lainnya di NTB. Menurut Nurdin, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Nusra agar pembangunan Bendungan Beringin Sila itu dapat lanjutkan. Mengingat bendungan tersebut akan bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dan daerah. ‘’Kalau ini bisa terealisasi, bukan ribuan hektar lahan lagi yang bisa diairi. Tetapi puluhan ribu lahan akan menjadi hidup dan lebih produktif. Untuk itu kita juga harapkan dari pemerintah provinsi agar memasukkan pembangunan Bendungan Beringin Sila itu dalam Musrembang yang sudah mulai dibahas saat ini,’’ harapnya. (ndi)

Bersama-sama Perjuangkan ke Pusat

Pemprov Dukung Pembangunan Bendungan Beringin Sila Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mendukung penuh rencana pembangunan Bendungan Beringin Sila di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Keberadaan bendungan yang berada di bagian barat Kabupaten Sumbawa itu dinilai cukup penting dalam upaya mewujudkan program swasembada pangan nasional. ‘’Dalam RPJMD kita, kita sudah komit menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional. Artinya kedaulatan pangan, swasembada pangan tetap kita pertahankan dan tingkatkan. Karena itu butuh sarana prasarana pendukung. Termasuk adalah bendungan, irigasi. Apalagi irigasi teknis. Karakter curah hujan di Pulau Sumbawa itu sedikit. Sehingga butuh bendungan ini,” kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh Amin, SH, M.Si ditemui Suara NTB, Selasa (5/4) siang kemarin.

Ia melihat pembangunan Bendungan Beringin Sila cukup urgen jika melihat luas lahan pertanian yang ada di Kabupaten Sumbawa. ‘’ Bendungan Beringin Sila sangat urgen,’’ katanya.

Ia mengatakan, masih banyak lahan pertanian yang belum produktif di Kabupaten Sumbawa.

Jika ada bendungan maka lahan yang s e m u l a k u r a n g produktif akan menjadi produktif, atau dapat ditanami padi lebih dari satu kali.

“Sudah lama sebenarnya bendungan ini diusulkan (dibangun). Kajiankajian teknisnya sampai DED. Saya kira kalau biaya besar dari APBN. Kita mendukung pembangunan bendungan ini. Sekarang pemerintah daerah mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar mengenai rencana ini. Karena biasanya pembangunan itu terkendala lahan,”ucapnya.

Menurut Wagub, masyarakat sekitar harus memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan bendungna tersebut. Jangan sampai ketika akan dibangun, muncul permasalahan mengenai persoalan lahan. Pasalnya, kata

’’

Bendungan Beringin Sila sangat urgen H. Muh Amin

(Suara NTB/dok)

Wagub, kadang-kadang para proyek pembangunan infrastruktur untuk umum sering dimanfaatkan oleh oknum untuk membeli tanah dengan harga murah. Kemudian pada waktu pembebasan lahan, harga tanah melambung tinggi. “Kita harapkan bendungan itu tahun 2017 bisa masuk. Supaya swasembada pangan dan produksi padi kita terus meningkat.,”ujarnya.

Terpisah, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si menyambuat baik perjuangan Pemkab Sumbawa yang memperjuangkan pembangunan bendungan itu sampai tingkat pusat. ‘’Itu bagus, tinggal nanti kita perjuangkan terus bersama di Musrenbang nasional,’’ ujarnya.

Gita mengatakan, potensi lahan pertanian NTB yang sangat luas, meskipun sekarang banyak dibangun bendungan-bendungan skala besar, sedang dan kecil di Pulau Lombok dan Sumbawa. Ia

mengatakan, pembangunan Bendungan Beringin Sila merupakan salah satu cara mengubah lahan marginal (lahan tidak produktif) menjadi lebih produktif. Untuk itu, ia mengatakan Pemkab Sumbawa dan Pemprov NTB perlu bersamasama memperjuangkan itu ke pemerintah pusat.

“Pada jalur yang sama, kita sama-sama kabupaten memperjuangkan itu. Sudah lama itu Beringin Sila direncanakan. Kita mendukung.

Bagian dari yang kita perjuangkan selama ini dan tadi karena prioritas, petimbangan menumbuhkan yang lain. Sekarang kita lagi coba terus perjuangkan. Setelah apa yang ada sekarang Rababaka Kompleks, Bintang Bano, Mujur dan Meninting, termasuk Beringin Sila. Banyak sekali yang harus kita usulkan ke pusat,”imbuhnya.

Gita menambahkan, Pemprov cukup senang jika ada semangat dari Pemkab Sumbawa untuk memperjuangkan pembangunan bendungan itu. Menurutnya, banyak sekali daerah-daerah di NTB ini yang perlu dibangunkan bendungan supaya lahan menjadi lebih produktif. “Dan komitmen pemerintah sekarang cukup kuat dengan hal-hal seperti ini. Infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat. Kita terus sama-sama b e r j u a n g , ’ ’ tandasnya.(nas)

H. L. Gita Ariadi (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

Pembangunan Bendungan Beringin Sila sudah menjadi wacana sejak lama.

Keberadaan bendungan ini sangat dinantikan masyarakat di Kabupaten Sumbawa, khususnya di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Utan, Buer dan Rhee. Bagi masyarakat, Beringin Sila adalah mimpi besar yang harus segera diwujudkan. Kebutuhan mendesak mengatasi krisis air, menjadi angan-angan petani untuk mengairi bentangan ribuan hektar areal persawahaan di wilayah itu.

Rabu, 6 April 2016

SUARA NTB

Halaman 9

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 6 April 2016

Halaman 10

APTISI NTB Minta Pemerintah Pusat Tak Pilih Kasih

Berharap Bisa Lanjutkan Kuliah MELANJUTKAN studi ke jenjang perguruan tinggi merupakan impian setiap anak pascalulus sekolah.

Mereka berharap setelah lulus kuliah di perguruan tinggi dapat membahagiakan orang tua mereka. Begitu juga yang diimpikan Siti Hafizah salah satu Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kota Mataram. Hanya bermodalkan semangat, Siti Hafizah bertekad ingin tetap melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Bagi Siti Hafizah, mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi merupakan cita-cita yang ia pendam sejak lama. Kini di penghujung bangku sekolah, impiannya itu kian dekat, minimal dapat lulus dan seterusnya memikirkan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Siti Hafizah meyakini, menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban guna memerangi kebodohan yang ada dalam diri tiap manusia.

Apalagi dengan kekurangan dan keterbatasan fisik yang ia miliki, Siti Hafizah tetap yakin menuntut ilmu satusatunya cara yang paling baik untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ia miliki.

Meski keinginannya sangat besar untuk melanjutkan kuliah, hanya saja pikirannya masih bergelayut tak karuan. Belum ada modal kuliah yang dipersiapkan untuk menjawab keinginannya. Padahal sebelumnya pernah ada undangan mengikuti SNMPTN dari salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta yang siap menerima siswa berkebutuhan khusus.

“Pertama kan dari segi tuna netra, butuh perhatian yang lebih, terus kami juga berasal dari keluarga kurang mampu, buat ke sana kan kurang biaya, harapannya ada beasiswa dari pemerintah yang bisa mempermudah kami,” jelasnya.

Tak hanya itu, Siti Hafizah juga mengeluhkan kampus-kampus di NTB yang tidak siap menerima calon mahasiswi seperti dirinya, sehingga pilihannya harus pergi ke Yogyakarta. Padahal siswa berkebutuhan khusus juga dapat bersaing dengan siswa lainnya.

“Harapannya semoga di sini kan belum ada yang terima inklusi, buat kuliahnya lebih susah, kalaupun ada yang diterima tapi fasilitasnya belum memadai. Harapannya agar pemerintah bisa menunjang fasilitas,” terangnya.

Sementara itu, Fedrila Rarasani juga mengaku akan melanjutkan kuliah. Tapi ia tak mau jauh-jauh kuliah ke Yogyakarta, karena berdasarkan informasi yang ia terima ada kampus yang masih mau menerima anak berkebutuhan khusus. “Rencananya saya mau lanjutkan kuliah mungkin ke IAIN, katanya sih bisa,” tuturnya.

Ia berharap pihak kampus tidak membeda-bedakan antara siswa berkebutuhan k h u s u s dengan s i s w a normal lainnya. (dys)

Siti Hafizah

(Suara NTB/yon)

LANCAR - Pelaksanaan UN di hari kedua berjalan lancar. Tidak ada ditemukan LJUN yang memiliki bercak hitam maupun cacat.

Hari Kedua, UN di Lotim Tanpa Kendala Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menegaskan di hari kedua pelaksanaan Ujian Nasional (UN) baik yang menggunakan Paper Based Test (PBT) ataupun Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNKB) berjalan lancar. Artinya, tidak ada ditemukan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang memiliki bercak hitam ataupun cacat bagi PBT. Termasuk tidak adanya kendala bagi sekolah yang melaksanakan UNBK dari segi gangguan jaringan dan sebagainya.

Kepada Suara NTB, Selasa (5/4), Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda, S.Pd, mengatakan, dari hasil

pantauannya di sejumlah sekolah, baik di Kecamatan Selong, Terara, Sikur, Masbagik dan lainnya, pelaksanaan UN berjalan lancar, aman dan nyaman. Para siswa, katanya, terlihat fokus mengerjakaan soal demi soal yang terdapat pada kertas bagi PBT maupun yang keluar dari layar komputer bagi UNBK. “Alhamdulillah UN di hari kedua ini berjalan lancar, aman dan nyaman tanpa adanya hambatan apapun,” ungkapnya.

Diketahui, jumlah peserta UN di Lotim di tahun 2016 ini sebanyak 14.746 siswa SMA/ MA/SMK dan paket C. Belasan ribu siswa yang mengikuti UN terbagi dengan rincian, untuk siswa yang berasal dari paket C sebanyak 651 siswa, SMK sebanyak 3.473 siswa dan un-

Selong (Suara NTB) Ujian Paket Kesetaraan (UNPK) Paket C tahun 2016 ini diikuti 695 orang. Kualitas lulusan ujian paket kesetaraan ini diakui masih jadi tantangan berat. Tidak ditampik para lulusan UNPK ini masih dibedakan dengan lulusan Ujian Nasional (UN) sekolah formal.

Hal ini diakui Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, H. M. Nursalim di ruang kerjanya, Selasa (5/4).

Nursalim mengatakan, bicara materi soal UNPK prinsip sama dengan UN sekolah formal. Perbedaannya memang pada aspek sajian kurikulum.

Persiapkan Siswa Hadapi UN

SMPN 5 Lembar Perbanyak Pengayaan bulan Januari melalui pengayaan, try out dan remedial. Polanya, setelah dilakukan pengayaan, dilihat kemampuan anak-anak. Dari hasil pengayaan itu selanjutnya akan diketahui di mana letak kekurangan murid, sehingga pada saat pelaksanaan remedial bisa diperbaiki.

Hal senada disampaikan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, M. Wajdi M.Pd, menjelaskan, ada dua macam pengayaan UN dan pengayaan mata pelajaran US. Tiga langkah untuk menyiapkan murid menghadapi ujian, setelah pengayaan baru dilakukan tes selanjutnya dilaksanakan remedial. Setelah itu dilaksanakan try out untuk melihat sejauh mana kemampuan

siswa. Dari hasil try out ini nantinya bisa diketahui titik kelemahan siswa.

Program ini terus dilakukan berkesinambungan, sehingga para try out berikutnya diperoleh nilai yang memuaskan. Sejauh ini pihaknya sudah melaksanakan 3 kali try out empat mapel dan satu kali try out semua mapel. Mapel yang diujikan pada US sebanyak 10 mapel, sedangkan mapel yang diujikan pada UN 4 mapel. UN akan dilaksanakan tanggal 9 Mei mendatang. Terkait kelulusan sekolah berharap lulus 100 persen seperti yang diraih selama beberapa tahun terakhir. “Tahun ini kami targetkan lulus 100 persen,” ujarnya. (her)

Wujudkan Program Doktor

IAIN Penuhi Kerjasama Antarlembaga Mataram (Suara NTB) IAIN Mataram telah melengkapi berbagai berkas kekurangan yang diminta Tim Visitasi Assessor dari Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Kementerian Agama (Kemenag) RI guna mewujudkan program studi S3 (doktor). Salah satunya adalah berkas kerjasama antarlembaga atau perguruan tinggi lainnya.

Kepada Suara NTB, Direktur Pascasarjana IAIN Mataram, Dr. H. Nazar Naamy, M.Si., menjelaskan pihaknya beberapa waktu lalu telah menandatangani kerjasama dengan pihak Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Kerjasama tersebut untuk melengkapi berkas kekurangan sebagaimana yang diminta Tim Visitasi Assessor dari Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Kemenag RI tanggal 13 Maret lalu.

Untuk membuka program studi S3, persyaratan yang disyaratkan adalah harus mempunyai tujuh guru besar, termasuk kerjasama dengan lembaga atau perguruan tinggi asal guru besar tersebut.

“Kita sangat optimis dengan hasil visitasi program studi S3, kita optimis karena satu kekurangan kita MoU antarlembaga karena guru besar sesuai dengan yng dipersyarat-

Sekretaris Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) Wilayah NTB, Dr. Halus Mandala menuding pemerintah pusat pilih kasih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Halus Mandala mencontohkan, saat pengusulan pengajuan perubahan program studi baru, seringkali kampus swasta yang sudah lama mengusulkan belum turun-turun hasilnya. Berbeda dengan kampus yang secara ideologis memiliki kedekatan, tanpa mengusulkan dan berkeringat seperti perguruan tinggi swasta lainnya cepat dapat program studi baru.

“Ini menjadi masalah baru dan menjadi kecemburuan sosial, karena dengan sistem online yang hanya diketahui oleh perguruan tinggi masing-masing melalui ID-nya.

Ada yang tanpa proses langsung datang 10 prodi baru, sementara kita yang sudah 5 sampai 10 tahun berjuang belum turun-turun. Bahkan

hasil terakhir ditolak, hanya karena soal redaksi, bayangkan itu contoh nyata,” protes mantan Direktur AKPAR Mataram ini.

Pengalaman serupa juga dialami Direktur AMM Mataram Dr. H. Umar Said. Ia benar-benar kecewa, karena ditolak hanya karena tidak mencantumkan tanda tangan terhadap perjanjian sewa menyewa lahan, padahal itu hanya ada di notaris. Sedang yang keluar itu hanya akte.

“Jadi maksud saya, proses perubahan pengajuan prodi baru, pemerintah itu harus konsisten, terbuka, sungguhsungguh. Kami tidak bisa protes, mau nelepon tidak menjawab, mau nelepon tidak bisa, konsultasi tidak bisa,” kritiknya.

Untuk itu, APTISI Wilayah NTB meminta agar pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Riset dan Dikti dan Kemenag RI tetap konsisten menegakkan aturan tanpa pilih kasih. (dys)

Kualitas Lulusan Paket Kesetaraan Jadi Tantangan Berat

(Suara NTB/dys)

Giri Menang (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) tingkat SMP sederajat dimulai tanggal 4-9 April ini. Persiapan telah dilaksanakan oleh semua skeolah, termasuk SMPN 5 Mataram untuk menghadapi ujian sekolah tersebut. Strategi yang dilaksanakan pihak sekolah menyiapkan anak muridnya menghadapi US melalui pengayaan dan try out. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak sekolah di luar kegiatan mengajar di sekolah.

Kepala SMPN 5 Lembar, Karnaen yang ditemui belum lama ini, menjelaskan, jumlah murid yang ikut US sebanyak 93 orang. Pihaknya telah melakukan persiapan dari

tuk SMA/MA sebanyak 10.621 siswa. UN tahun ini dimulai tanggal 4 sampai tanggal 6 April 2016 untuk SMA/MA. Sedangkan untuk SMK pelaksanaan UN mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 7 April 2016.

Selain itu, katanya, kriteria kelulusan dalam UN tahun ini seorang siswa itu harus memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di masing-masing sekolah, mengikuti proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) mulai dari awal sampai akhir.

Termasuk, siswa yang bersangkutan harus berakhlak yang baik. “Saat ini kelulusan siswa sepenuhnya di tangan pihak sekolah, namun ada kriteria penilaian dalam penentuan kelulusan siswa itu,” ujarnya. (yon)

Mataram (Suara NTB) Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) Wilayah NTB meminta agar pemerintah tidak mempersulit kampus-kampus swasta dengan aturan-aturan yang dinilai setiap saat terus berubah.

Tak hanya itu, pengurus APTISI NTB juga berharap agar pemerintah tidak pilih kasih dalam memberikan pelayanan.

(Suara NTB/ist)

NASKAH KERJASAMA - Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang saat penandatanganan naskah kerjasama dengan Rektor IAIN Mataram H. Mutawalli terkait kerjasama untuk melengkapi berkas kekurangan dalam memenuhi pembukaan program S3 (doctor). kan itu sudah cukup yaitu ada 7 guru besar. Tapi guru besar itu harus ada MoU dengan perguruan tinggi asalnya,” terangnya.

Tidak dilengkapinya berkas kerjasama antarlembaga/perguruan tinggi sebagaimana yang disyaratkan pada saat visitasi tanggal 1013 Maret silam disebabkan persiapan yang mendadak yaitu hanya seminggu. Meski demikian, Nazar Naamy mengaku pihaknya sudah

punya hubungan emosional yang cukup baik dengan seluruh lembaga yang dimaksud.

“Tinggal MoU itu saja, setelah MoU itu selesai langsung kita kirim ulang, MoU sudah clear semua tinggal kita laporkan ke Jakarta. MoU UIN Surabaya, UIN Malang dan Unram juga oke, kita sudah bangun komunikasi dengan baik. Saya optimis semester tahun ini kita sudah bisa membuka program studi S3,” klaimnya. (dys)

Sebelum mengikuti UNPK, seluruh peserta sejatinya harus mengikuti proses belajar mengajar di PKBM. Hal itu sebagai syarat untuk bisa ikut. Selain itu, pemda pun terus mengawasi terhadap keberadaan PKBM. Lulusan UNPK, lanjutnya, memiliki kesempatan sama untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Soal proses pendidikan selama belajar di PKBM diakui masih jadi tugas berat tingkat kan mutu proses. Terlebih orang dewasa yang belajar, waktu belajar pun lebih lama dan intensif kalau belajar formal.

Sedangkan di PKBM waktunya terbatas.

Begitupun di lembaga PAUD. Di samping persoalan

proses, tidak ditampik soal tenaga gurunya yang mengajar banyak yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan. Ada yang tamatan sekolah menengah. Kondisi ini di satu sisi tidak dipermasalahkan, karena keberadaan PKBM ataupun PAUD cukup membantu pemerintah dalam pembangunan pendidikan. (rus)

SUARA NTB

Rabu, 6 April 2016

Halaman 11

BPPD Keluhkan Anggaran Promosi Belum Cair Mataram (Suara NTB) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB tahun 2015 mendapatkan anggaran sebesar Rp 6 miliar. Tahun ini, belum diketahui jumlah anggaran yang akan didapatkan oleh BPPD. Hingga memasuki triwulan kedua, anggaran untuk promosi pariwisata belum juga dicairkan. Padahal anggaran itu sangat penting untuk memaksimalkan program yang telah dirancang oleh BPPD.

(Suara NTB/aan)

POSE BERSAMA - (dari kiri) Executive Chef Hotel Golden Tulip, Lalu Slinggara Fuji, Direktur Pemasaran Hotel Golden Tulip, Agita Isfiani Kharisma, Penanggungjawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino, Redaktur Pelaksana Harian Suara NTB, Desak Raka Akriyani, Marketing Communications Assistant Hotel Golden Tulip, Rosa Trisnawati dan Front Office Manager Assistant Hotel Golden Tulip, Lalu Niyar Pratama berpose bersama di Kantor Harian Suara NTB, Selasa (5/4).

“Memang memasuki triwulan kedua ini belum dapat dana. Itu juga karena banyaknya pintu birokrasi yang harus dilalui. Sebab ketersediaan anggaran juga bisa memaksimalkan kerja. Saat ini program tetap berjalan meskipun belum ada dana,” kata Direktur Eksekutif BPPD NTB Wirajagat kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (5/

4) kemarin.

Menurut Wira, idealnya anggaran itu dicairkan sejak Januari 2016. Sebab sejumlah event dilakukan sejak awal tahun, sehingga membutuhkan anggaran untuk promosi.

Kendati demikian, BPPD tetap melakukan promosi dengan bantuan dari rekanan dimana pembayaran tidak harus langsung dilakukan se-

cara tunai. Sehingga BPPD dapat membayar setelah anggaran dicairkan oleh Pemerintah.

Sejumlah event nasional telah dilakukan di NTB. Branding Visit Lombok Sumbawa atau Pesona Lombok Sumbawa tentu saja harus lebih diperluas. Sebab sasaran dari promosi bukan hanya masyarakat lokal, namun juga

mosi yang dilakukan oleh BPPD. Sementara BPPD dituntut untuk selalu melakukan promosi di tengah berkembangnya pariwisata di NTB saat ini.

“BPPD harus tetap bekerja meskipun anggarannya belum keluar, karena BPPD harus terus melakukan promosi pariwisata kita,” kata Wira.

Wira berharap agar pencairan dana itu dapat segera dilakukan. Sehingga BPPD tidak perlu lagi berutang untuk melakukan promosi pariwisata NTB. Selain itu, jika dana telah tersdia juga dapat memaksimalkan program-program yang telah direncanakan. (lin)

Hadapi Dugaan Pemalakan

Golden Tulip dengan Fasilitas Terlengkap DI Kota Mataram saat ini terdapat 119 hotel, salah satunya yaitu Hotel Golden Tulip yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 40, Rembiga. Hotel ini baru dibuka secara resmi pada Rabu (24/2) lalu. Pembukaan hotel ini dilakukan oleh Wakil Gubernur NTB H. Muhammad Amin, SH., MH. “Golden Tulip menyediakan berbagai kebutuhan tamu. Kami punya lengkap, mulai dari kolam renang, ballroom, restoran, spa, fitness center dan masih banyak lainnya,” kata Direktur Pemasaran Golden Tulip Hotel Agita Isfiani Kharisma saat berbincang ringan dengan jajaran redaksi Suara NTB, di Mataram, Selasa (5/4) kemarin.

Dalam kunjungannya, Agita ditemani sejumlah rekan kerjanya ; Marketing Communications Assistant, Rosa Trisnawati, dan Executive Chef, Lalu Slinggara Fuji dan Front Office Manager Assistant, Lalu Niyar Pratama. Mereka diterima dan berdiskusi santai dengan Penanggungjawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino, Redaktur Pelaksana Suara NTB, Desak Raka Akriyani dan jajarannya.

Sebagai orang sudah cukup lama bergelut dalam manajemen hotel, Agita mengaku tertantang ingin mencicipi iklim pariwisata di Lombok. Terlebih, saat ini Lombok telah menancapkan reputasi sebagai salah satu episentrum pariwisata Indonesia.

Di tengah perkembangan itulah, Hotel Golden Tulip hadir menyemarakkan sektor pariwisata. Dengan rekam jejak yang sudah cukup teruji, Hotel Golden Tulip menawarkan beragam fasilitas dan kenyamanan sebuah hotel berkelas.

Golden Tulip berdiri di tengah Kota Mataram, dengan jarak tempuh hanya 45 menit dari Bandara Internasional Lombok.

Hotel dengan 12 lantai ini memiliki 164 kamar dengan tiga tipe. Yaitu deluxe dengan biaya penginapan dalam semalam sebanyak Rp 1.100.000. Sementara untuk delux disable seharga Rp 2.200.000 permalam, dan suite seharga Rp 4.250.000 permalam. Tamu juga dapat menikmati sarapan dengan dua menu sekaligus, yaitu Indonesian Food dan International Food.

Fasilitas lainnya berupa Anjani Lounge, Malimbu Restaurant, Meeting Room termasuk Ballroom, Wellnes Center, kolam renang dengan fasilitas Jacuzzi, Room Service selama 24 jam, Inhouse Laundry dan berbagai fasilitas lainnya. Hotel ini memadukan semua interior pada tiap ruangannya dengan desain lokal yang elegan.

“Kita punya ballroom dengan kapasitas 600 orang. Ini indoor dan outdoor. Karena kita juga punya roof garden yang sekaligus bisa menjadi lokasi meeting bagi tamu kita,” kata Agita.

Dari tiap lantai, tamu dapat menikmati pemandangan–pemandangan, baik itu pemandangan Gunung Rinjani dan pemandangan perkotaan. Sangat cocok dijadikan sebagai referensi untuk penginapan bagi wisatawan, baik domestik maupun internasional. Sebab hotel bertaraf internasional ini menjanjikan pelayanan yang memuaskan bagi setiap tamunya.

Jaringan Golden Tulip memulai jejak bisnisnya pada tahun 1960 di Belanda. Sejak saat itu jaringan hotel merambah ke seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Jaringan hotel ini beroperasi dengan tiga merek hotel terkenal yaitu Tulip Inn, Golden Tulip dan Royal Tulip dnegan total 240 hotel di 45 negara. Setiap pengembangan menggabungkan komitmen jaringan hotel berstandar international dengan keunikan nuansa lokal serta pelayanan maksimal. Demikian pula yang akan dilakukan di Golden Tulip Mataram. (lin)

masyarakat domestik bahkan wisatawan mancanegara.

“BPPD selalu terlibat dalam tugasnya sebagai promotor, baik itu menggunakan media lokal, internasional maupun media online. Semua itu tentunya membutuhkan dana. Syukurnya kita punya rekanan yang bersedia untuk tidak dibayar tunai saat itu juga,” ungkapnya.

Permasalahan telatnya pencairan anggaran itu bukan hanya terjadi saat ini saja, namun juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan itu, kurang maksimalnya pro-

Disbupar Sarankan Pemda KLU Bertindak Tegas

(Suara NTB/met)

KEMBUNG BAHOJA - Sejumlah peserta dari pulau Sumbawa menampilkan garapan musik kembung bahoja.

Pertolongan Pertama Pada Musik Tradisi Mataram (Suara NTB) Semakin dalam menyelami musik tradisi, semakin terbuka cakrawala mengenai falsafah hidup. Melakukan adaptasi, kombinasi, serta menghasilkan kreasi baru adalah jalan untuk memberikan pertolongan pertama pada musik tradisi.

Di Panggung Arena Tertutup Taman Budaya NTB yang strukturnya memanjang, anakanak yang berasal dari berbagai sekolah di pulau Lombok tampak asyik memainkan alat-alat musik tradisional. Tubuh mereka lincah, tangan mereka piawai memukul kendang, pemain seruling asyik meniup nada.

Mereka merupakan pelajar lintas sekolah dasar yang mengikuti Festival Musik Tradisi Anak 2016, yang diselenggarakan Taman Budaya NTB 27-31 Maret. Peserta yang mampu menjadi penyaji musik terbaik akan didelegasikan untuk mewakili NTB pada festival musik tradisi anak tingkat nasional.

Pada pagelaran tersebut, anak-anak dari berbagai wilayah menampilkan garapan musik tradisi masing-masing. Anak-anak digiring untuk mengeksplorasi gaya musik tradisional yang berkembang diwilayah tempat tinggalnya. Musik tradisi dieksplorasi lalu dikreasikan sehingga menjadi produk baru yang bersifat orisinil sebagai hasil kreatifitas anak-anak.

Beberapa musik tradisi hasil

kreasi anak yang tersaji antara lain, musik: Sopoq Alam, Bulan Gerah, Kembung Bahoja, dan lain sebagainya. Garapan musik Sopoq Alam disajikan oleh kelompok pemusik anak lintas sekolah dasar di Kota Mataram. Sementara musik Bulan Gerah adalah reprentasi tradisi masyarakat di Kabupaten Lombok Utara ketika merespons kemunculan fenomena gerhana bulan.

Musik tradisi Kembung Bahoja merupakan kebanggaan musik tradisional yang berkembang di tengah masyarakat Samawa. Permainan musik tradisional tersebut sering ditampilkan dalam kegiatan upacara barodak, rangkaian prosesi pernikahan adat masyarakat Sumbawa.

Selain Kembung Bahoja, ada pula musik tradisional asal Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang juga biasa ditampilkan dalam kegiatan barodak.

Sajian musik yang ditampilkan oleh pelajar sekolah dasar terse-

but menggambarkan seekor kuda yang menari.

Seorang guru yang membimbing peserta didiknya untuk melakukan pementasan pada festival tersebut, I Nyoman Adi Suardana mengemukakan, kegiatan tersebut merupakan langkah terbaik untuk mendekatkan anak dengan musik-musik tradisi.

Anak harus diarahkan supaya mencintai musik warisan para leluhur ini. Musik tradisi harus dipertahankan meski dengan jalan kreasi sebagai bentuk adaptasi terhadap zaman. Sebab, jika tidak dilakukan seperti itu, musik tradisi akan ditinggalkan begitu saja sehingga punah ditelan waktu.

“Anak-anak harus dibekali dengan pemahaman tentang musik tradisi. Sebab kalau tidak, mereka tidak akan pernah peduli dengan kesenian tradisi yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyangnya,” katanya. (met)

Mataram (Suara NTB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB saat ini tengah gencar melakukan promosi pariwisata. Tahun ini Disbudpar menganggarkan setidaknya Rp 3,8 miliar untuk promosi pariwisata NTB di sejumlah media promosi.

Namun promosi itu akan sia-sia apabila masyarakat masih melalukan pemalakan atau aksi premanisme terhadap wisatawan.

Sehingga perlu adanya tindakan yang tegas dari pemerintah kabupaten/kota sebagai penentu dan pengambil kebijakan. Begitupula yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara.

Sebelumnya Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH mengakui bahwa Pelabuhan Bangsal yang menjadi tempat penyeberangan wisatawan ke tiga gili ( Trawangan, Air dan Meno) masih kurang nyaman bagi wisatawan. Adanya dugaan pemalakan yang dilakukan oleh oknum kepada wisatawan semakin menambah kekhawatiran akan semakin maraknya tindakan yang merugikan banyak pihak itu.

“Pemda KLU harus tegas, harus berani ambil sikap. Karena oknum preman ini bisa merugikan banyak pihak. Percuma kita melakukan promosi dan melakukan pemenahan destinasi kalau mereka sendiri tidak bisa menjaga citra itu,” kata Kepala Seksi Produk Pariwisata Bidang Destinasi Disbudpar NTB Siti Alfiah kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (5/40 kemarin.

Alfiah menyayangkan hal yang dilakukan oleh sejumlah oknum tersebut. Sebab hal itu

dapat mematikan pariwisata jika dilakukan secara terus menerus. Tidak menutup kemungkinan bahwa sektor pariwisata di KLU akan ditinggalkan oleh wisatawan ketika mereka tidak lagi merasa nyaman saat berada di tempat itu. Sebab pariwisata merupakan sebuah bisnis yang menjual jasa pelayanan. Ketika pelayanan tidak lagi memuaskan, maka wisatawan akan memilih tempat lain untuk dikunjungi.

Modus pemalakan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab itu adalah menyampaikan kepada wisatawan bahwa tiket dan kapal penyeberangan ke tiga gili sudah habis. Kemudian mereka menawarkan kepada wisatawan harga tiket dan biaya penyeberangan yang lebih dari ketentuan normal. Dugaan terjadi pemalakan kepada wisatawan biasanya terjadi di luar pelabuhan.

Mengenai persoalan penjualan tiket palsu yang baru-baru ini mencuat, Najmul mengatakan dirinya tak akan segan-segan akan mengambil kebijakan tegas.

Jika ada oknum Dinas Pariwisata yang terlibat atau instansi lainnya yang terlibat maka dirinya akan memberikan sanksi berat.

“Kami berhentikan. Tentu melalui proses-proses. Saya, lihat dulu, kita tidak perlu gegabah mengambil keputusan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Alfiah mengimbau kepada Pemda KLU untuk segera mengambil tindakan nyata dan tegas. Sehingga tidak ada lagi ruang untuk oknum ini merusak citra pariwisata di KLU. Sebab Gili Trawangan dan gili-gili lainnya di KLU saat ini tengah menjadi salah satu tujuan utama wisatawan saat berkunjung ke NTB. “Segera tertibkan, ambil tindakan tegas. Hal semacam ini jangan dibiarkan, kami selalu siap untuk membantu jika Pemda KLU membutuhkan bantuan.

Tapi kami persilakan untuk ditangani dulu, karena itu kewenangan daerah,” kata Alfiah. (lin)

Mataram FC Tempati Posisi Aman Mataram (Suara NTB) Setelah berhasil meraih tiga poin di pertandingan Profesional Futsal Liga (PFL), Pekan ke V (lima) yang di gelar di sport hall GOR 17 Desember, Minggu (3/4) lalu posisi tim Mataram FC masih aman. Mataram FC sementara ini menempati posisi enam dari delapan tim yang bermain di Wilayah Barat PFL 2016.

“Untuk sementara posisi Mataram FC masih aman. Kita menempati peringkat keenam di Wilayah Barat,” ucap Pelatih Mataram FC, Fandy Butar Butar yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (5/4) kemarin.

Klasemen sementara wilayah barat sehabis pekan kelima cukup ketat. BJL 2000 Cosmo mengambil alih tahta klasemen sementara setelah mendapatkan 4 poin di pekan kelima.

Sementara itu FC Libido Bandung menyodok ke peringkat kedua hanya beda selisih gol dengan Electric PLN. Selanjutnya tim Biangbola menempati posisi empat dan BTG mengintai di posisi kelima. Sementara itu Mataram FC dan Futsal Kota Bandung (FKB) sama-sama bersaing mengamankan posisi dari zona degradasi.

Meski mengantongi nilai yang sama 11 poin dengan FKB, namun Mataram FC berada di peringkat enam karena unggul selisih gol atas FKB di posisi tujuh. “Mataram FC menang selisih gol dari FKB,” jelas Fandy. Sementara itu, tim Jaya Kencana Tangsel di posisi buncit klasemen dengan koleksi satu poin. (fan)

SUARA NTB

Rabu, 6 April 2016

Pojok Konseling BNN Meriah di Lombok Tengah Praya (Suara NTB) Kegiatan Pojok Konseling BNNP NTB, Sabtu (2/4) dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan dipusatkan di Bencingah Lapangan Muhajirin Kabupaten Lombok Tengah bekerjasama dengan Komunitas Turun Tangan (KTT) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lombok Tengah. Serangkaian kegiatan yang dilaksanakan antara lain Apel Deklarasi Pemuda Relawan BNNP Kabupaten Lombok Tengah, Pawai keliling seputaran Kota Praya dan Panggung Hiburan.

Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai elemen pemuda dan pelajar se Kabupaten Lombok Tengah. “Dalam kegiatan itu, para pemuda relawan menyatakan mendukung Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika (P4GN). Mendukung agar penyalahguna dan pecandu narkoba yang melapor diri ke institusi penerima wajib lapor tidak dituntut pidana dan mendapatkan layanan rehabilitasi. Mendukung pemberian hukuman seberat-beratnya hingga hukuman mati kepada Bandar dan pengedar gelap narkotika sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,” beber Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP NTB, Anggraini Ninik M, SH, MH. Melalui kegiatan pojok konseling yang dirangkai dengan berbagai kegiatan tersebut, pihaknya ingin terus memberikan informasi dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Lombok Tengah untuk berkonsultasi maupun memberikan informasi tentang penyalahgunaan narkoba.

“Kami akan terus berada di tengah-tengah masyarakat NTB dalam berbagai kesempatan untuk terus menyebarluaskan informasi P4GN,” ajaknya. Mereka ingin semua masyarakat NTB memiliki pengetahuan tentang upaya upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Dijelaskan juga, kondisi penyalahgunaan dan peredaran yang semakin marak saat ini memerlukan upaya luas. Ini bisa dilakukan oleh semua pihak sehingga seluruh masyarakat kita memiliki pengetahuan, kemampuan sehingga masyarakat kita tetap imun (memiliki daya tahan) untuk tidak menyalahgunakan peredaran, apalagi mengedarkannya secara illegal. (ars/*)

(Suara NTB/ist)

JOKLING - Kegiatan pojok konseling BNN di Praya Lombok Tengah, Sabtu lalu.

Halaman 12

Pesta Sabu di Kamar Kos, Tiga Pemuda Ditangkap Mataram (Suara NTB) Tiga pemuda, GB, PS dan ED, dibekuk Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTB, Senin (4/4) lalu di sebuah kos kosan Lingkungan Bhineka Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Mataram. Berawal dari informasi masyarakat, tim bergerak ke sebuah kamar kos yang diduga ada tiga orang di dalamnya tengah pesta sabu. Sekitar pukul 21.45 Wita, penggerebekan dilakukan. “Saat penggerebekan, tim kami menemukan ketiganya sedang pesta sabu,” kata Kasubdit II Ditresnarkoba Polda NTB, AKBP I Komang Satra, SH, Selasa (5/4).

Dari informasi awal, ketiganya memang sering menggunakan kamar kos itu tempat pesta sabu sabu. Setelah mengumpulkan kepastian informasi itu, tim akhirnya menangkap GB yang masih berusia 25 tahun asal Selong Lombok Timur. Sedangkan PS masih berusia 18 tahun. Gadis ini diketahui putus sekolah, asal Lembuak Narmada. Satu tersangka lagi PS, berusia 23 tahun asal Kelura-

han Mayura Cakranegara. Ketiganya hingga saat ini masih diinterogasi di Ditresnarkoba Polda NTB untuk pengembangan pada kemungkinan ke arah jaringan lainnya. Kuat dugaan ada bandar besar di balik aktivitas para pemuda ini, sebab salah satunya, GB, merupakan residivis dalam kasus yang sama.

Dari tangan ketiganya diamankan satu buah bong terbuat dari botol minuman ber-

(Suara NTB/ars)

BARANG BUKTI – Kasubdit II Ditresnarkoba Polda NTB I Komang Satra menunjukkan barang bukti bong yang dipakai tiga pemuda pesta sabu. soda, dua buah pipet kaca, yang salah satunya masih berisi sabu, satu sumbu, gunting dan plastik klip.

TNI Tujuh Kali Amankan Lambang Komunis Mataram (Suara NTB) Nasionalisme masyarakat Indonesia sedang diuji. Selain banyaknya muncul sekte menyesatkan, simbol simbol partai komunis yang setahun terakhir muncul, dianggap sebagai bahaya yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (KNKR). Ada tujuh kasus penangkapan oleh TNI dalam kurun waktu setahun terakhir.

Tujuh kali penangkapan itu terjadi di Mataram, Lombok Timur dan Sumbawa. Pelakunya rata rata pemuda yang memakai simbol – simbol palu arit milik komunis, yang paling terlarang di Indonesia.

Rata-rata diamankan dalam bentuk gambar palu arit pada kaos. Selain amankan pemakai baju itu, kaosnya dibakar.

Diantara tujuh kasus itu, diceritakan Danrem 162/WB Kolonel Lalu Rudy Irham Srigede, ST., M.Si, ada yang diamankan

di Kapal penyeberangan Kayangan – Poto Tano. Seorang pemuda diamakan dari sebuah kapal dan diinterogasi di pos TNI terdekat. “Dia kedapatan pakai kaos bergambar palu arit itu,” kata Danrem saat silaturahmi dengan wartawan di aula Makorem, Selasa (5/4). Kasus lainnya di Mataram, juga dalam bentuk kaos. Sementara di Sumbawa, diamankan dari seorang demonstran.

Dari hasil penangkapan itu, para pelakunya diinterogasi.

Namun jawabannya selalu aneh aneh menurut Danrem.

“Mereka mengaku memakai saja, tidak mengerti lambang itu,” kata Danrem. Tapi untuk ukuran warga saat ini menurutnya mustahil tidak ada yang tahu ideologi komunis dan lambangnya. Terlepas apapun jawaban itu, menurut Danrem, peristiwa itu menjadi kemunculan komunisme gaya baru. Ada upaya penghancuran negara dari

dalam, dengan membenturkan ideologi antar masyarakat umumnya dan menyeret keterlibatan pemuda.

Hanya saja, upaya pihaknya sampai mengamankan dan membina saja. Karena sejauh ini belum ada payung hukum untuk melakukan penindakan. “Itulah kelemahan kami, sampai saat ini belum ada regulasi untuk menindak. Ya kalau ada temuan, hanya diamankan, kemudan dibina itu saja,” kata Danrem.

Kepada masyarakat dan pemuda diharapkannya mewaspadai gerakan gerakan terselubung komunis, yang diyakini berusaha merong rong keutuhan NKRI dari dalam. Disadari ada pihak yang berkepentingan namun agak sulit memecah belah Indonesia dengan tujuan merebut Sumber Daya Alam (SDA). Sadar akan itu, negara negara berkepentingan ini pun mulai dengan merusak pemikiran generasi. (ars)

Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat 1 dan ayat 2 pasal 114 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 127 ayat 1

huruf a, undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman lima tahun penjara. (ars)

Pekerja Bangunan Tewas Ditebas Selong (Suara NTB) Naas menimpa salah seorang tukang bangunan atas nama Fajarudin (27) alamat Dusun Kilang Utara Desa Kilang Kecamatan Montong Gading kabupaten Lombok Timur (Lotim). Ia meregang nyawa di tangan salah seorang masyarakat setelah dtebas parang sebanyak dua kali di kepalanya bagian kiri.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, Selasa (5/4), korban tewas di Dusun Temayang Desa Montong Betok Kecamatan Montong Gading. Penganiayaan yang dilakukan terduga pelaku yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya, menghantam korban di bagian kepala dengan menggunakan senjata tajam (sajam) berupa parang. Akibatnya, korban langsung tersungkur jatuh di pinggir jalan karena mengalami luka yang cukup serius yakni robek di bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah.

Sebelum korban tewas, informasi yang didapatkan jika

korban sebelumnya sempat berhadapan langsung dengan pelaku. Namun pelaku langsung mengeluarkan parang dan menghantam kepala pelaku kiri korban. Korban tewas di TKP, sementara pelaku langsung kabur. Untuk melacak keberadaan pelaku, saat ini aparat kepolisian sudah memintai keterangan lima saksi yang disinyalir paling mengetahui kejadian tersebut hingga jatuhnya korban jiwa. Sedangkan korban pada saat itu langsung dilarikan ke RSUD R. Soedjono Selong, Senin (4/4) sekitar pukul 22:30 Wita.

Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. Muhammad Efendi membenarkan adanya kasus penganiayaan yang TKP nya terjadi di Dusun Temayang Desa Montong Betok Kecamatan Montong Gading. Dalam penanganan kasus tersebut, prosesnya masih dalam tahap penyelidikan (lidik) karena pelaku penebasan langsung melarikan diri. (yon)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 6 April 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

Rabu, 6 April 2016

SUARA NTB

Halaman Halaman 14 14

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 6 April 2016

Kepala Daerah Harus Harmonis Dari Hal. 1 Jaminan keamanan dan kenyamanan bagi wistawan dijaga. ‘’Usahanya hidup, SDM-nya bisa hidup. Jika sektor pariwisata dapat dilaksanakan dengan baik, akan banyak tenaga kerja yang terserap,’’ tambahnya.

Termasuk sektor pertanian dalam arti luas (perkebunan, peternakan dan perikanan) jika dilaksanakan dengan baik seluruh programnya, target 3 persen penurunan angka kemiskinan hingga 2017 adalah target kecil. Oleh karenanya, semangat para pembantupembantu gubernur di birokrasi harus sama dengan pimpinan daerah. Dan program-program yang direncanakan harus sesuai dengan yang ditargetkan.

Pastikan tidak ada persoalan pupuk, pastikan juga produksi petani berkualitas, penerapan teknologi pertanian yang tepat. Lalu mengawal agar daya jualnya sebanding dengan biaya produksi. Bebaskan petani dari ketergantungan pada ijon. Disinilah peran besar koperasi. Sehingga keuntungan petani tidak dinikmati pemilik modal. ‘’Apa sih yang susah, semua ada di NTB ini. Kalau benar-

benar ini dilaksanakan, kecil target (penurunan angka kemiskinan) itu,’’ sebut Prijono. Ia enggan mengoreksi seperti apa program-program yang sudah dilaksanakan pemerintah daerah dan hasilnya. Yang paling penting menurutnya, semangatnya harus sama serta harmonis.

Dua hal menurutnya yang menjadi kesimpulan.

Untuk menekan angka kemiskinan, kendalikan harga-harga. Antisipasi pergerakan inflasi dengan menjaga ketersediaan kebutuhankebutuhan penyumbang inflasi. Misalnya beras, mie instan, rokok, tahu tempe dan beberapa jenis lainnya.

Kedua, pendapatan masyarakat harus didongkrak. Caranya seperti yang dikemukakan diatas, kawal sektor pertanian dengab pariwisata dengan sebaik-baiknya. Dan yang tak kalah penting, hilirisasi benar-benar bisa diwujudkan. Jangan biarkan masyarakat menjual produknya dalam bentuk mentah atau gelondongan.

Sehingga nilai tambahnya yang sedemikian besar bisa diterima masyarakat langsung.(bul)

Petakan Penyebab Lambatnya Penurunan Kemiskinan Dari Hal. 1 Bahkan antara jumlah produksi dengan konsumsi di dalam daerah jauh lebih besar produksinya. Artinya, pada saat panen komoditas tersebut banyak yang dikirim keluar daerah. “Ini yang kita harus cari penyakitnya. Misalnya apakah harus panen di luar musim,”ujarnya.

Terkait dengan tingkat pengangguran terbuka, berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di NTB tahun 2015 lalu meningkat 5,69 persen atau 128.376 orang. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTB tahun 2015 tak mencapai target.

Dari target penurunan sebesar 5,3 persen atau 109.754 orang, justru tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 5,69 persen atau 128.376 orang. Berbagai program dilakukan untuk menekan angka pengangguran ini, salah satunya kegiatan job fair, Angkatan Kerja Antara Daerah (AKAD) dan Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN) dan lainnya.

Tahun 2016 dan tahun 2017, Pemprov NTB melalui Disnakertrans menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka di daerah ini masing-masing sebesar 5,03 persen atau 106.725 orang dan 4,82 presen atau 102.479 orang. Sementara itu, jumlah angkatan kerja di NTB pada Agustus 2015 mencapai 2.255.879 orang, bertambah sebanyak 34.069 orang jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014. Jumlah penduduk yang bekerja di NTB pada Agustus 2015 mencapai 2.127.503 orang, bertambah sebanyak 33.403 orang jika dibandingkan keadaan Agustus 2014.

Angka kemiskinan di NTB menurun pada periode MaretSeptember 2015 sebesar 0,56

persen. Jumlah penduduk miskin di NTB saat ini sebesar 16,54 persen atau 802.029 orang. Angka tersebut berkurang 21.060 orang atau 0,56 persen dibandingkan dengan penduduk miskin pada posisi Maret 2015 yang mencapai 17,10 persen atau 823.089 orang.

Dari sisi progresivitas, NTB termasuk delapan provinsi di Indonesia yang paling progresif penurunan kemiskinan pada 2015 lalu.

Artinya, kata Chairul, meskipun penurunan kemiskinan masih melambat namun penurunan kemiskinan di NTB lebih baik dari provinsi lainnya di Indonesia.

Dikatakan, meskipun garis kemiskinan naik pada tahun lalu, namun banyak masyarakat yang ke luar dari miskin menjadi tidak miskin. Dari kategori sangat miskin banyak yang ke luar jadi miskin.

Kemudian masyarakat yang dulunya sangat miskin berubah menjadi miskin.

Ketika ditanya apakah melambatnya penurunan kemiskinan itu lantaran tidak sinkronnya program pemerintah kabupaten/ kota dengan provinsi?

Chairul mengatakan banyak faktor yang memengaruhi. Ia menegaskan, revisi target penurunan kemiskinan yang dilakukan Pemprov NTB menjadi pemicu semangat jajaran pemerintah untuk berupaya lebih keras lagi. ‘’Kegagalan dan keberhasilan kan kita yang buat.

Kalau kita buat setengah persen, berhasil terus kita menurunkan kemiskinan.

Kalau kita pasang tiga persen gagal terus. Meskipun 2,5 persen kita dapat. Jadi keberhasilan dan kegagalan kita yang buat,’’pungkasnya. (nas)

Dorong Pelajar Mencintai Sejarah dan Budaya Dari Hal. 1 Kurangnya rasa kepedulian terhadap kebudayaan tersebut memicu nilai – nilai yang diwariskan oleh para leluhur tertimbun begitu saja. ‘’Pelajar atau tunas generasi penerus ini harus menggali dan mengeksplorasi nilai – nilai yang terkandung dalam kebudayaan masyarakat.

Nilai – nilai yang mereka gali tersebut paling tidak mampu menjadi bahan yang bisa diaplikasikan untuk menjalani kehidupan sehari – hari,” katanya.

Tidak bisa dipungkiri, entitas budaya adalah cerminan dari identitas suatu bangsa.

Sehingga, ketika para penyelenggara negara atau bangsa

tidak berbudaya, maka bisa dikatakan bangsa atau negara itu tidak memiliki identitas. Untuk itu, diperlukan transformasi untuk menyampaikan pemahaman mengenai nilai - nilai luhur agar terciptanya generasi yang berbudaya.

Transformasi nilai – nilai tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui Museum. Sebab Museum merupakan media komunikasi antara masa lampu dengan masa kini.

Bahkan, bisa dikatakan bahwa Museum bisa menjadi media komunikasi pada masa lampau, kini dan masa mendatang. (met)

Dari Hal. 1 Ditanya, lima orang komisioner KI nTB yang diserahkan pimpinan Dewan, Syafi’i mengaku belum mengetahuinya.

Terlepas dari siapa saja nama komisioner KI yang baru, kata Syafi’I, Pemprov NTB berharap mereka dapat ‘’berlari kencang’’. Pasalnya, kekosongan komisioner KI NTB sudah terjadi hampir empat bulan sejak Januari lalu. “Bagi kami, siapapun orangnya bisa ‘’lari kencang’’. Apalagi sudah empat bulan kita menunggu. Bebera-

PKS NTB Tak Risau Kehilangan Fahri

Bantuan Rumah Kelompok Peduli Penandita

Bentuk Kepedulian pada Sesama Giri Menang (Suara NTB) Kehidupan tidak bisa hanya memikirkan hubungan secara vertikal dengan Tuhan.

Tetapi tidak pernah memikirkan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Itulah yang diimplementasikan oleh Kelompok Peduli Penandita/ Pemangku didukung oleh Penandita Sanggrahan Nusantara (PSN), melalui program pembangunan rumah untuk penandita/pemangku yang tidak mampu.

Pelaksanaan melaspas rumah dan penyerahan kunci secara simbolis dilaksanakan pada Selasa (5/4), bertempat di Dusun Sengkongo, Desa Kuranji, Lombok Barat. Penyerahan kunci secara simbolis diberikan oleh Pedanda Gede Kerta Arsa, kepada penerima bantuan pembagunan rumah, Pemangku I Gusti Ganesha.

Disaksikan oleh anggota PSN. Ketua Korwil PSN NTB, Penandita I Wayan Karsa Madiyasa, mengatakan, program ini adalah bentuk kepedulian dari Kelompok Peduli Penandita/Pemangku, didukung oleh PSN. “Kita jangan sampai hanya vertikal yang kita pikirkan, tapi tidak pernah kita pikirkan hubungan horizontal. Kalau ini kan hubungan dengan umat ini horizontal. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan lingkungannya. Ini Tri Hita Karana yang kami jabarkan, kami implementasikan, bahwa penandita itu bukan hanya harus ke vertikal saja, tidak seimbang nantinya,” ujarnya.

Ia mengatakan, pembangunan rumah ini berawal saat PSN NTB melakukan perjalanan bakti agama, atau studi banding. Karena visi misi PSN, membentuk penandita/pemangku yang profesional, dengan mengukuhkan

(Suara NTB/ron)

FOTO BERSAMA - Ketua PSN Ketua Korwil PSN NTB, Penandita I Wayan Karsa Madiyasa (ketiga dari kiri) , berfoto bersama penerima bantuan pembagunan rumah, Pemangku I Gusti Ganesha (kedua dari kiri) dan anggota PSN lainnya di depan rumah bantuan pembangunan rumah Kelompok Peduli Penandita/Pemangku yang didukung oleh PSN. spiritual yang tangguh. Yang andal dan profesional.

Sehingga tercetuslah di dalam perjalanan di tengah laut. Ada yang seorang mencetuskan, bahwa Pemangku I Gusti Ganesha tidak memiliki rumah. Diputuskan, sepulang dari studi banding, dikumpulkan uang semampunya.

Setelah uang terkumpul, ditargetkan selama dua minggu bangunan rumah ini harus sudah berdiri. Karena ditargetkan, waktu itu dua minggu harus berdiri. “Ternyata di luar dugaan kami. Karena yang mengerjakan ini para pemangku/penandita semua.

Tukangnya penandita/pemangku, pelayan tukang juga penandita/pemangku juga.

Sehingga selesailah sampai sembilan hari,” ujar Penandi-

ta I Wayan Karsa.

Ia menambahkan, secara vertikal, penandita/pemangku ini selalu melayani umat, memberikan kepada umat pencerahan, melayani secara vertikal kepada beliau, Ida Sang Hyang Widhi Wasa. “Penandita/pemangku ini mengabdi setulus ikhlas mengabdi, masak rumah saja tidak punya. Ini yang harus dipikirkan, jangan pemangku/penandita ketika dibutuhkan baru dicari, mereka tidak punya gaji,” katanya.

“Mudah-mudahan langkah yang kami laksanakan ini, dapat menularkan kepada puniawan-puniawan untuk terketuk hatinya. Melau Ida Sang Hyang Widhi, kepedulian ini dapat menular ke yang lain,” tandasnya. (ron/*)

Pemprov Laporkan Dugaan Pemalsuan Dokumen Lahan Perumahan Dewan Mataram (Suara NTB) Eksekusi lahan perumahan DPRD NTB yang berada di Karang Kelok Kota Mataram berbuntut panjang.

Pemprov NTB melaporkan penggugat yang memenangkan perkara perdata itu ke Polres Mataram. Polres Mataram menindaklanjuti laporan Pemprov NTB terkait dengan dugaan pemalsuan dokumen kepemilikan lahan yang terkenal dengan sebutan “kebon kopi” tersebut.

Kepala Biro Hukum Setda NTB melalui Kabag Bantuan Hukum, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH mengatakan, laporan yang diajukan tersebut saat ini sedang masuk tahap penyelidikan. “Proses sekarang ini masih proses penyelidikan di Polres Mataram. Provinsi melaporkan, karena ada dugaan, indikasi pemalsuan penggunaan alat bukti. Itu kita laporkan itu. Sudah kita lapor ke Polres Mataram dan sekarang ini dalam pemeriksaan saksi-saksi,” kata Ruslan dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (5/4) siang kemarin.

Ruslan mengatakan, laporan dugaan pemalsuan dokumen kepemilikan lahan yang dieksekusi pekan lalu

itu dilaporkan ke Polres Mataram pada Maret lalu. Pascadilakukan eksekusi, katanya, Pemprov sudah menyurati BPN agar tidak mengeluarkan peralihan hak. Kemudian, Pemprov juga akan bersurat ke Polres Mataram untuk meminta dilakukan penyitaan ke Pengadilan. ‘’Karena ini sedang ditangani oleh Polres Mataram, penyelidikan tentang kasus ini,’’imbuhnya.

Untuk penanganan kasus ini, lanjut Ruslan, Pemprov telah menunjuk kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tri Sukses Mataram. Ditanya, kapan Pemprov akan melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait perkara perdata itu? Ruslan mengatakan PK akan dilakukan setelah adanya putusan terkait dengan pelaporan kasus dugaan pemalsuan dokumen ini. Pihaknya pun yakin akan menang dalam kasus ini karean memiliki buktibukti yang kuat.

“Mengenai PK ini, kita sudah punya novum baru.

Tapi kita mau lebih kuat lagi novum kita. Tapi tidak akan

kita ungkapkan di sini. Kita akan menjawab amar putusan dari Pengadilan Tinggi.

Salah satu amar putusannya seperti itu. Karena pada kasus itu memang sudah dibahas tentang dugaan pemalsuan alat bukti penggunaan itu. Tapi amar putusan itu mengatakan bahwa yang berhak mengatakan palsu tidaknya adalah hakim pidana. Berdasarkan amar putusan Pengadilan Tinggi itu, kita melaporkan ke kepolisian,”terangnya.

Terkait dengan pengajuan PK ini, jelas Ruslan tidak ada batas waktunya. Artinya, kapanpun Pemprov mengajukan PK maka tidak akan kadaluwarsa. Ia mengklaim mmepunyai bukti-bukti baru mengenai kepemilikan lahan kebun kopi seluas 70 are tersebut yang akan dikeluarkan nantinya pada saat melakukan PK. “Yang jelas kita punya bukti. Ada beberapa saksi yang sudah diminta keterangan yang mengetahui betul-betul bagaiman proses kepemilikan tanah pemprov ini. Yang sudah pensiun itu juga diminta keterangan,” pungkasnya. (nas)

Perilaku Konsumtif Dari Hal. 1 perilaku yang konsumtif. Seharusnya hasil bekerja diluar dipikirkan untuk membangun usaha. Jadi, tidak perlu lagi bekerja di luar negeri,” kata gubernur Gubernur menerima kunjungan Kepala Perwakilan

Bank Indonesia Provinsi NTB Prijono dan Deputi BI, Wahyu Yuwana di ruang kerjanya, Selasa (5/4). Kunjungan Kepala Perwakilan BI tersebut dalam rangka diskusi ekonomi. Beberapa waktu lalu, ia dan Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja

Mataram (Suara NTB) DPW PKS NTB mengakui Fahri Hamzah adalah aset yang cukup berharga bagi mereka. Namun, kehilangan Fahri dianggap tidak akan menimbulkan guncangan serius bagi pencapaian mereka di Pemilu mendatang.

Ketua Umum DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM, yang didampingi Sekretaris Umum DPW PKS NTB, Uhibbussa’adi, ST, Selasa (5/ 4) kemarin mengaku optimis pemecatan Fahri Hamzah tidak akan mengganggu perolehan suara mereka di Pemilu mendatang. Hadi menilai peluang mereka mengamankan kursi DPR RI pada Pemilu 2019 tetap terbuka lebar.

Dengan Fahri sebagai ujung tombak di Dapil NTB, selama tiga Pemilu terakhir PKS memang selalu berhasil mengamankan satu kursi di DPR RI. Pada Pemilu 2014 lalu, Fahri bahkan meraih suara pribadi sebesar 125.083 suara. Dengan dipecatnya Fahri, PKS tentu harus mencari figur lain untuk mendulang suara pemilih NTB di Pemilu 2019 mendatang.

Hadi menilai, selama ini Fahri memang memiliki reputasi yang cukup populer secara pribadi. Namun, Hadi pun menilai perolehan suara yang demikian fantastis bukanlah semata-mata karena faktor elektabilitas Fahri secara pribadi.

“Karena kita kuat sesungguhnya karena solid. (Perolehan) Saudara Fahri Hamzah sesungguhnya akumulasi dari kerja-kerja seluruh pengurus walaupun juga didukung elektabilitas beliau yang cukup tinggi,” ujar Hadi.

Hadi bahkan mengutarakan pada Pemilu 2014 lalu pihaknya sudah berencana melakukan rotasi pada urutan caleg nomor satu mereka di DPR RI. Ketua DPW PKS NTB saat itu, Suryadi Jaya Purnama, ST, telah diproyeksikan untuk mengisi pos tersebut, menggantikan Fahri Hamzah. Namun, tampilnya Suryadi Jaya Purnama di Pilkada Gubernur NTB 2013 membuat pos itu akhirnya tetap dipercayakan kepada Fahri.

Besarnya pengaruh Fahri di kalangan kader juga tak dipungkiri Hadi. Sampai kini, tidak sedikit kader PKS yang memberikan dukungan secara terbuka kepada Fahri Hamzah.

Namun, Hadi menilai, kader bersikap demikian karena belum mendapatkan penjelasan resmi dari partai.

“Struktur dan kader seluruh NTB solid dan tetap dalam satu komando,” ujar Abdul Hadi.

Ia juga mengimbau agar Fahri mau bersikap legowo menerima keputusan DPP dan menghormati proses yang sangat panjang dengan memerhatikan seluruh kaidah etika organisasi dan aturan partai.

Hadi menyebutkan, Fahri Hamzah diberhentikan dengan Surat Keputusan DPP PKS bernomor 463/SKEP/DPP-PKS/ 1437. Hadi menjelaskan, terbitnya keputusan itu didahului proses yang cukup panjang. Selama proses itu, Uhibussaadi menegaskan bahwa PKS NTB sebenarnya sempat melakukan upaya pembelaan terhadap pria kelahiran Utan, Sumbawa, 10 Nopember 1971 ini.

“Kita datang ke DPP (PKS) menyatakan bahwa beliau ikon NTB, dan sebagainya,” ujar Uhib.

Abdul Hadi juga menegaskan adanya upaya mereka membela Fahri. Meski demikian, pertentangan antara Fahri dengan DPP PKS rupanya sudah sulit didamaikan.

“Kamipun beberapa kali membujuk, ketemu dengan Saudara Fahri Hamzah, islah tapi beliau tetap kekeuh,” ujar Hadi. Menurut Hadi, sikap Fahri yang demikian, plus gaya bicaranya yang seringkali berapi-api memang cukup mengesankan sejumlah kader. Namun, setelah terbitnya keputusan DPP, Hadi menegaskan pihaknya mendukung keputusan itu sepenuhnya.

“DPTW menerima sepenuhnya keputusan tersebut dan akan mengamankannya,” tegas Hadi.

Fahri Hamzah, dalam keterangan pers yang digelarnya secara pribadi, Senin (4/4) lalu sempat memberikan klarifikasi atas pemberitaan terkait pemecatan dirinya dari PKS. Fahri menilai, gaya bicaranya yang cenderung tanpa tedeng aling-aling bersumber dari faktor kultur yang membentuk dirinya.

“Kalau omongan saya atau gaya bicara saya dijadikan masalah, itu kan gaya. Gaya adalah khazanah dalam kehidupan. Tidak bisa dijadikan sebagai kesalahan. Walau oleh sebagian orang gaya bicara saya dianggap teror,” ujarnya.

Fahri juga memberikan sinyalemen yang cukup kuat bahwa agenda untuk menghabisi karir politiknya di PKS merupakan agenda yang digerakkan oleh aktor lain di luar PKS. Ia mempertanyakan asal muasal manuver di internal PKS untuk menghukum dirinya.

“Ini persidangan yang dirancang untuk menjatuhkan orang, bisa berbahaya. Saya tidak mengerti ini siapa mastermind (aktor perencana) tindakan konyol seperti ini,” ujarnya.

Terhadap keputusan DPP PKS ini, Fahri menegaskan akan memberikan perlawanan melalui jalur hukum. Selama upaya hukum masih berjalan, Fahri yakin posisi dirinya sebagai anggota dan pimpinan DPR akan berada dalam ‘status quo’. Dengan kata lain, proses pemberhentiannya dari jabatan anggota dan pimpinan DPR RI tidak bisa berlanjut selama proses itu berjalan. (aan)

(Suara NTB/aan)

SK PEMBERHENTIAN - Ketua Umum DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi dan Sekretaris Umum DPW PKS NTB, Uhibbussa’adi, memperlihatkan SK Pemberhentian Fahri Hamzah yang diterbitkan oleh DPP PKS, Selasa kemarin.

Ziarah Antropologi Tambora ke Kabupaten Kulonprogo, DIY. Tingkat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia.

Dalam pengentasan kemiskinan dibutuhkan pendataan yang akurat mengenai jumlah penduduk yang miskin. (nas)

Dari Hal. 1 Pada malam harinya, Sabtu 9 April ada pertunjukkan budaya di Wisma Daerah Sumbawa yang bakal dibuka Bupati Sumbawa, H.M.Husni Djibril. Untuk diketahui, dalam rangkaian Ziarah Pesona Tambora dislenggarakan tiga

kegiatan saling berkaitan. Yakni, TAPAN (Tambora Performance Anthology) dalam seni pertunjukkan. Kemudian Tambora ArtChives Trienalle dalam seni rupa instalasi dan alunan gambus lautan dalam music etnik. ‘’Pembukaan diselenggarakan di SumbawaBesar9April,’’kataTaufik.(arn)

Ombudsman Temukan Dugaan Beredarnya Kunci Jawaban UN

Harus ’’Lari Kencang’’ pa persoalan yang tertunda ini harus dia lembur selesaikan,”ujarnya.

Terlebih, katanya, apresiasi masyarakat terkait dengan keberadaan KI NTB sangat luar biasa. Artinya, apresiasi masyarakat ini harus mampu ditangkap oleh komisioner KI NTB yang baru dengan kinerja yang maksimal. Saya belum lihat dari mana, dari disiplin apa. Tetapi melalui seleksi ini sudah tergambar (komisioner yang baru),”pungkasnya. (nas)

Halaman 15

Dari Hal. 1 mereka belajar bersama. Setelah mereka belajar, dan menginap di sana. Saat itulah diantarkan.

Selain itu, juga ditemukan kunci jawaban untuk mata pelajaran hari pertama yaitu Bahasa Indonesia. Ditemukan dibuang di depan kelas. Di salah satu sekolah di Lombok Barat.

Dugaan kunci jawaban yang beredar yang ditemukan oleh Ombudsman adalah kunci jawaban untuk UN Paper Base Test (PBT). “Kami melihat, untuk UN Computer Base Test

(CBT) lebih sulit untuk beredarnya kunci jawaban,” jelasnya.

Sahabuddin mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan pihak terkait dalam memantau pelaksanaan UN agar tidak terjadi praktik kecurangan. “Kita bersama pelaksana dan pengawas menjamin proses UN tidak ada kecurangan,” ujarnya.

Selain itu kepada orang tua, yang anaknya menjadi peserta UN. Diminta untuk mengimbau dan menjaga anaknya untuk tidak melakukan praktik yang tidak sehat.

Menanggapi hal ini, Ketua

Panitia UN NTB, dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., dikonfirmasi Selasa (5/4), tidak menampik adanya isu tentang kunci jawaban yang beredar.

Bahkan, katanya, berdasarkan laporan masyarakat, sebelum ujian berlangsung isu tersebut sudah beredar.

Tetapi pihaknya mengabaikan hal itu, karena peluang untuk bocornya kunci jawaban sangat kecil. “Bahkan isu kebocoran soal UNBK muncul dari mana-mana. Padahal kalau dilihat dari prosessnya, soal itu

online, beberapa menit atau jam baru didrop,” katanya.

Sedangkan untuk isu beredar kunci jawaban untuk UN PBT, Aidy mengatakan, itu hanya spekulasi saja. Karena posisi soal dalam pengamanan dan masih bersegel. Selain itu, naskah soal yang diterima siswa bervariasi.

“Soal yang dikerjakan setiap anak tidak sama. Tahun ini, sekitar lima sampai tujuh varian soal yang diterima oleh sekolah. Kalau ada modus tentang kunci jawaban, itu masih spekulasi saja,” ujar Aidy.

Ia mengatakan, saat ini in-

deks integritas menjadi ukuran. Sehingga tidak menjadi alasan, kebocoran kunci jawaban. “Kenapa harus beredar, karena UN tidak menjadi syarat lulus,” ujarnya.

Karena, UN potret dari kompetensi anak didik kita atas kemampuan pribadinya. Sangat terlihat dari kemampuan dirinya menjawab soal UN. Tanpa ada bantuan siapapun.

“Apabila itu tetap dipercaya oleh siswa, akan berpengaruh pada indeks intergritas individunya dan kualitas manajemen dari sekolahnya,” ujarnya. (ron)

Rabu, 6 April 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Wabup KSB Pantau Pelaksanaan UN di Empat Sekolah Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Fud Syaifuddin, ST, Selasa (5/4), turun langsung memantau pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Wabup menyisir empat sekolah di tiga kecamatan untuk memastikan kegiatan UN tahun ini berjalan lancar.

Bergerak mulai pukul 10.00 wita, Wabup didampingi kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Drs. Mukhlis, ketua pelaksana UN Kabupaten, Aku Nurrahmaddin, SPd langsung mengunjungi SMA 1 Jereweh. Di sekolah ini, Wabup berkesempatan menilik tiga ruang kelas dan

menyampaikan wejangan dan semangat kepada siswa peserta.

“Tetap semangat dan ikuti UN ini dengan maksimal,” kata Wabup di hadapan para siswa.

Menurut Wabup, dalam kegiatan UN ini bukan juara yang predikat terbaik yang harus dikejar siswa. Tetapi bagaimana siswa dalam mengikutinya bisa menanamkan nilai-nilai ikhlas, jujur dan bersungguh-sungguh. Sebab nilainilai tersebut menjadi suatu sikap mental yang akan menjadikan siswa ke depan menjadi lebih baik.

“Kalau adik-adik menyontek, imbasnya tidak baik terhadap adikadik sendiri. Karena pada akhirnya hasilnya tidak akan memberi-

kan manfaat yang maksimal.

Jadi harus jujur,” tegasnya.

Usai dari SMA 1 Jereweh, perjanalan Wabup lanjut ke SMA 1 Taliwang. Di sekolah ini Wabup sangat mengapresiasi para peserta, mengingat SMA 1 Taliwang tahun ini mulai melaksanakan UN dengan berbasis komputer (UNBK). “Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi adik-adik. Bahwa masa teknologi canggih sudah mulai dapat dimanfaatkan di UN, dan kalian adalah yang pertama mengikutinya,” timpalnya.

Wabup pun meminta, kepada siswa peserta UNBK ini nantinya dapat menularkan ilmunya

(Suara NTB/bug)

PANTAU UN – Wakil Bupati KSB memantau kegiatan UN, Selasa (5/4).

kepada adikadik angkatan berikutnya.

Karena pola yang sama nantinya akan tetap diterapkan setiap tahun dalam pelaksanaan UN. “Ini pola baru dengan mengadopsi kecanggihan teknologi. Nanti semua sekolah akan menggunakan sistem ini (UNBK) maka dari itu, ilmu kalian ini ditularkan ke adik-adik kelasnya nanti, agar mereka bisa lebih mudah lagi dalam menjalan UN,” harapnya seraya meminta kepada kepala Dinas Dikbudpora segera memprioritaskan pengadaan kelengkapan untuk mendukung kegiatan UNBK tahun berikutnya.

“Pak kadis, tolong komputernya diganti dan disiapkan yang baru. Supaya nanti bisa menghasilkan yang maksimal.

Nah sekolah lain juga disiapkan supaya bisa seperti ini ujiannya,” tambah Wabup.

Lanjut kunjungan Wabup menyasar SMA 2 Taliwang. Di sekolah ini Wabup sempat menemukan adanya salah satu siswa yang tidak hadir mengikuti ujian.

Wabup pun segera mempertanyakan keberadaan siswa bersangkutan pihak sekolah dan memperoleh informasi jika siswa tersebut dalam keadaan sakit.

“Saya harap siswa ini difasilitasi supaya tetap dapat mengikuti ujian,” pinta Wabup. Dan pihak sekolah pun menyatakan, bahwa siswa bersangkutan saat ini tetap mengikuti ujian di rumahnya.

Sekolah terakhir yang dikunjungi Wabup selanjutnya yakni SMA 1 Brang Rea. Di sekolah ini Wabup kembali menyemangati

para siswa peserta ujian. Ia pun meminta kepada siswa agar tetap bersemangat sampai akhir kegiatan UN. “Ujian hari ini bukan yang terakhir. Ke depan akan lebih banyak lagi ujian yang akan dihadapi terutama sebagai motor penerus pembangunan daerah.

Karena tidak menutup kemungkinan adik-adik yang di dalam ruangan ini akan menjadi pemimpin KSB ke depan,” timpalnya menyemangati.

Sementara itu, ketua panitia

pelaksanaan UN, Aku Nurrahmaddin mengatakan, pada hari kedua pelaksanaan UN ini berlangsung lancar. Ia mengaku tidak ada hambatan berarti yang dihadapi sekolah baik yang melaksanakan UN menggunakan paper test (kertas) maupun berbasis UNBK. “Saya sudah terima laporan rutin dari seluruh sekolah. Semuanya lancar,” klaimnya.

Ditanya soal jumlah siswa yang tidak hadir dalam kegia-

tan hari kedua ini, Nurrahmaddin pun mengaku, sementara ini jumlah siswa yang tidak ikut masih sama seperti hari pertama. Mereka pun yang tidak hadir sebelumnya sudah menyatakan tidak ikut serta dengan alasan mengundurkan diri.

“Tadi di SMA 2 Taliwang ada yang sakit tapi ikut ujian di rumah. Nah yang empat orang kemarin dengan alasan mundur hari ini juga tetap tidak ikut ujian,” pungkasnya. (bug/*)