Snt 09062016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 82 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

KAMIS, 9 JUNI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kejaksaan Mulai Usut Proyek ’’Vertical Dryer’’ Mataram (Suara NTB) Cukup lama masuk puldata dan pulbaket, Kejaksaan Tinggi NTB akhirnya membentuk tim menyelidiki proyek Vertical Dryer atau alat pengering padi pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) NTB yang diduga bermasalah. Rabu (8/6) kemarin, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mulai melayangkan surat panggilan untuk beberapa pihak. ‘’Pekan ini mulai pemanggilan-pemanggilan para pihak,’’ kata Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH melalui anggota tim penyelidik Zuliadi, SH, kemarin. Namun tak dirinci

siapa saja pihak yang dipanggil untuk klarifikasi terkait proyek ini. Tak disebutkan juga kapan jadwal permintaan keterangan para pihak yang terkait dalam proyek ini. Namun

menurutnya, dijadwalkan pada pekan ini.

Dalam catatan Liputan Khusus Suara NTB Tanggal 14 September 2015, proyek vertical dryer ini bersumber dari Kemen-

terian Pertanian, disalurkan melalui Dinas Pertanian dan TPH NTB. Nilai proyek Rp Rp 6.545.000.000, dengan nomenklatur Bantuan Sosial (Bansos) sarana pascapanen tanaman pangan di kabupaten/kota seNTB tahun anggaran 2015.

Merujuk pada keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor Prod.TP.841.1/V/ 2015, ditetapkan ada tujuh kelompok tani (poktan) penerima bantuan. Kuasa Penggu-

na Anggaran (KPA) dan PPK waktu itu menandatangani nama kelompok penerima bantuan di kabupaten dan kota se NTB, dengan nilai masing masing Rp 935.000.000 per poktan.

Salah satunya, Poktan Sayang Daye II Kecamatan Cakranegara, sebagai penerima bantuan senilai Rp 935.000.000. Poktan ini adalah salah satu dari tujuh poktan lain se NTB yang menerima bantuan sama.

Bersambung ke hal 15

Pemda

Belum Tuntas Urus Rumah Rakyat NTB masih menyandang sebagai daerah yang penduduk miskinnya banyak. Ini disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang tak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya yaitu sandang, pangan dan khususnya papan, sesuai kriteria kehidupan layak. Ada 27 – 60 persen Warga NTB masih tinggal di rumah kumuh atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Berharap masalah rumah rakyat ini selesai di tingkat kabupaten dan kota, ternyata sulit.

Data dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB, jumlah rumah di NTB sebanyak 1.056.163 unit.

Sekitar 27,11 persen atau 286,287 unit diantaranya adalah tergolong RTLH.Untuk membuat seluruh masyarakat NTB nyaman tinggal di rumahnya sendiri begitu sulit tercapai.

Bersambung ke hal 15

Suramnya Kehidupan TO K O H Serap Bawang Petani JAJARAN manajemen Perum Bulog Pusat berjanji akan membeli seluruh bawang produksi petani yang belum terserap sebelumnya. Namun, pihak Bulog tidak akan membeli seperti harga pada saat melakukan penyerapan sebelumnya seharga Rp 20 ribu per Kg. Melainkan mereka akan membeli dengan harga yang lebih rendah dari itu, sekitar Rp 16 ribu per Kg. ‘’Mengenai sampai seberapa jauh penyerapan bawang merah, kita ingin tahu di lapangan seperti apa.

Bersambung ke hal 15

di Rumah "Kumuh"

Siang itu, asap terlihat mengepul dari kebun milik H. Nurudin, di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Asap putih kehitaman itu berasal dari dapur Inaq Muna’ah (48) yang tinggal di dalam kebun. Napas tersengal, pipinya kembang kempis meniup api tungku.

TINGGAL di bekas kandang ayam, seperti yang dialami Inaq Muna’ah, bagian dari gambaran jelas dari potret kemiskinan di Gumi Separang. Kondisi rumah yang ditempati bertahun-tahun bersama cucunya itu memang jauh dari kata layak. Betapa tidak, rumah yang berukuran sekitar 3 meter persegi itu mulanya adalah sebuah berugak yang penuh dengan kotoran ayam.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Jadi PR Besar SEBANYAK 280.000 unit rumah tak layak huni dari total sebanyak 1.250 unit rumah di NTB akan dituntaskan secara bertahap melalui program bedah rumah dan stimulan. Kepala Biro Administrasi Pembangunan, dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ynt)

Program Kepala SKPD Baru (1)

Jaga Keharmonisan, MTQ Nasional Jadi PR Besar Mutasi besar-besaran telah dilakukan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Jumat (3/6) lalu. Dari 185 pejabat yang dimutasi, sebanyak 29 pejabat eselon II tak kena mutasi, rotasi bahkan ada yang dibebastugaskan dari jabatan struktural eselon II. Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D mengaku optimis, komposisi kepala SKPD hasil mutasi tersebut akan mampu melakukan akselerasi dalam mencapai target-target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 20132018. Berikut gebrakan yang akan dilakukan Kepala SKPD yang baru.

DARI 29 pejabat eselon II yang kena mutasi, Staf Ahli Gubernur bidang pemerintahan, H. Mahdi Muhammad, SH, MH dimutasi menjadi Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD NTB. Ia menggantikan H. Ashari, SH, MH yang dinonjobkan pada mutasi kali ini.

Sekretaris DPRD (Sekwan) NTB, H. Mahdi Muhammad, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (8/6) siang kemarin mengatakan sesuatu yang dilakukan ke depan sebagai Sekwan yang baru adalah mengoptimalkan pelayanan kepada anggota Dewan.

Mahdi yang pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekwan ketika Ashari

menjadi Penjabat Bupati Lombok Utara ini mengatakan dirinya akan menjaga ke-

harmonisan antara legislatif dan eksekutif.

Bersambung ke hal 15

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Gubernur Minta 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Bawang Bima Seluruhnya 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Diserap Bulog 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Mataram (Suara NTB) hal yang menyangkut ke123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Gubernur NTB, Dr. TGH. pentingan publik. Dan saya 123456789012345678901234567890121 M. Zainul Majdi meminta harap solusinya bawang ini 123456789012345678901234567890121 Perum Bulog Pusat untuk dibeli saja semua untuk 123456789012345678901234567890121 menyerap seluruh bawang menghindari kekecewaan 123456789012345678901234567890121 merah produksi petani di para petani,’’ kata gubernur.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Bima. Permintaan tersebut Gubernur yang didampin123456789012345678901234567890121 disampaikan gubernur kegi Kepala Biro Humas dan 123456789012345678901234567890121 tika menerima Direktur Protokol Setda NTB, H. Yus123456789012345678901234567890121 Operasional dan Pelayan- ron Hadi, S.T, MUM juga 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 an Publik Perum Bulog Pu- mengingatkan Perum Bulog 123456789012345678901234567890121 sat, Wahyu Suparyono di bahwa Menteri Pertanian, 123456789012345678901234567890121 ruang kerjanya, Rabu (8/6) Amran Sulaiman sering meng123456789012345678901234567890121 siang kemarin. atakan bahwa Bima sebagai 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Orang nomor satu di penyelamat pasokan bawang 123456789012345678901234567890121 NTB ini meminta agar Pe- merah di Indonesia. Ada 123456789012345678901234567890121 rum Bulog menangani kekhawatiran masyarakat 123456789012345678901234567890121 masalah tersebut dengan akan menilai wacana yang di123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 baik dan tidak berdampak ungkapkan oleh menteri tidak 123456789012345678901234567890121 buruk terhadap kinerja sesuai dengan kenyataannya 123456789012345678901234567890121 para petani di Bima. ‘’Posi- dan akhirnya para petani 123456789012345678901234567890121 si negara memang harus malas menanam bawang.

123456789012345678901234567890121 hadir untuk menangani hal- Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121

4 : 54

5:04

12:17

15:37

18:07

19:21

SUARA NTB Kamis, 9 Juni 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Banyak ASN Pemkot Mataram Malas Lebih Mudah Dikontrol WALIKOTA Mataram melimpahkan kewenangan pengawasan dan penertiban rumah makan atau warung yang tetap buka di siang hari selama Ramadhan. Di samping itu juga lurah diminta untuk mengawasi penggunaan petasan yang masih marak, khususnya pada malam hari. Dengan wilayah yang relatif kecil, pengawasan di Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya bisa lebih mudah dilakukan.

Lurah Turida, Fathoni Asprian(Suara NTB/dok) di, S.STP menyampaikan dengan Fathoni Aspriandi wilayah yang tidak terlalu luas, pihaknya lebih mudah melakukan kontrol selama bulan Ramadhan ini. Surat Edaran (SE) Walikota yang telah disebarkan sebelum puasa juga sudah ditindaklanjuti pihaknya. Dalam rangka pengawasan itulah pihaknya berkoordinasi dengan para kepala lingkungan. “Kalau di wilayah saya tidak terlalu luas jadi lebih enak dan lebih mudah dalam controlling,” ujarnya Rabu (8/6).

Disampaikan Fathoni, tidak banyak terdapat warung maupun rumah makan skala besar yang ada di wilayahnya, khususnya di pinggir jalan raya. Warung-warung banyak terdapat di dalam perkampungan dan menurutnya warung yang terdapat di dalam kampung lebih mudah diawasi. Di samping itu menurutnya warga juga akan ikut mengawasi warung-warung nasi yang ada di dalam perkampungan jika ada yang buka di siang hari. “Kalau di luar, di dekat jalan besar itu jumlahnya sedikit,” ujarnya.

Selain berkoordinasi dengan kepala lingkungan, pihaknya juga berkoordinasi dengan Babinsa dan Babinmaspol kelurahan agar menindaklanjuti apa yang ada di dalam SE Walikota tersebut. “Semua elemen kita libatkan untuk mengawasi karena ini juga kegiatan rutin setiap tahun,” jelasnya.

Pihaknya juga meminta kepada kepala lingkungan agar mengimbau lewat pengeras suara yang ada di masjid terkait petasan. Menurutnya anak-anak yang bermain petasan tidak bisa dikontrol, petasan yang dimainkan anak-anak juga hanya sejenis kembang api dengan daya ledak kecil. “Kemarin kita umumkan dengan pengeras suara di tempat-tempat ibadah.

Peningkatan koordinasi juga kita ingatkan lewat pengeras suara dan melalui silaturahmi yang dilakukan bersama kepala lingkungan kita tetap mengajak masyarakat untuk menjaga situasi dan kondisi selama Ramadan ini,” tandasnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Memasuki bulan Ramadhan ini, disinyalir banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Mataram yang malas dan tidak disiplin. Hal ini diungkapkan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana usai melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa instansi pemerintah di kawasan lingkar selatan, Rabu (8/6).

Mohan mengungkapkan dirinya mendapatkan informasi di awal puasa ini ada ASN yang masuk kantor pada pukul 10.00 bahkan pukul 11.00. “Banyak informasi juga bahwa banyak yang kendur ASN kita karena puasa ini. Bahkan ada yang jam 10.00, jam 11.00 baru masuk,” jelasnya. Bagi ASN yang masih malas dan tidak disiplin, pihaknya akan memberikan catatan.

Di samping itu juga akan diberikan teguran bagi ASN malas.

Kemarin Mohan melakukan sidak ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Koperindag (Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan), Inspektorat Kota Mataram, dan BP2KB. Sidak tersebut dalam rangka melihat ak-

tivitas pelayanan khususnya di Dinas Dukcapil apakah selama Ramadan ini ada penurunan kualitas pelayanan atau justru malah semakin meningkat.

“Apakah ada masalah kemudian ada penurunan kualitas pelayanan atau tidak.

Saya sudah cek dan meskipun bulan puasa masyarakat yang mengurus berbagai dokumen kependudukan juga tinggi, bahkan katanya lebih banyak dari biasanya,” terangnya.

Mohan meminta kepada SKPD khusus pelayanan seperti Dinas Dukcapil, BPMP2T, Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang), Dinas Pendapatan (Dispenda), RSUD Kota Mataram, dan lainnya untuk tetap menggunakan standar

pelayanan (SOP) dan melayani masyarakat sampai waktu atau jadwal yang telah ditetapkan.

“Jangan sampai ini kendur terutama di dinas-dinas terkait pelayanan. Masyarakat kan ndak mau tahu, mau puasa atau tidak puasa ketika mereka butuh informasi atau pelayanan tetap harus dilayani,” terangnya.

Berdasarkan hasil pantauannya di Dinas Dukcapil, ia melihat semua pos pelayanan terisi petugas dan Kepala Dinas (Kadis) juga ada di tempat. “Jika Pak Kadisnya tidak ada di sini tentu akan saya kenakan sanksi,” cetusnya. Sanksi bisa berupa teguran dan lainnya. Pelayanan ditegaskan Mohan harus tetap jalan dan dia tidak in-

(Suara NTB/ynt)

(Suara NTB/dok)

WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., tidak menyangkal, retribusi pasar masih rawan terjadi kebocoran. Padahal Perda terkait pasar sudah ditetapkan. Namun yang menjadi perdebatan saat itu, katanya, adalah kepala pasar harus dijabat oleh ASN. ‘’Pasar ini bisa dikelola dengan baik apabila kepala pasarnya ASN,’’ ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram Rabu (8/6).

Penunjukan kepala pasar non ASN ini, lanjutnya, berpotensi menimbulkan kebocoran. ‘’Kalau kepala pasarnya ASN potensi kebocorannya akan berkurang,’’ katanya. Karenanya Dewan mendorong dibentuknya PD (Perusahaan Daerah) Pasar. Sebenarnya dorongan ini sudah lama disampaikan.

Sebab dari hasil studi komparasi dewan ke sejumlah daerah mengenai pengelolaan pasar, ternyata pasar yang dikelola dalam bentuk PD, potensi keberhasilannya lebih besar.

Kalaupun PD pasar diterapkan, Muhtar menyarankan untuk tetap mengakomodir petugas - petugas yang ada saat ini. Karena, lanjut politisi Gerindra ini, ia banyak menerima keluhan dari pedagang terkait retribusi pasar. ‘’Kalau pedagang terlambat membayar retribusi, dagangannya dibuang. Meskipun saat ini sudah ada Perda Pengelolaan pasar, menurut Muhtar belum terlambat kalau memang Pemkot Mataram ingin membentuk PD Pasar. ‘’Masih memungkinkan membentuk PD Pasar, sepanjang kebijakan itu lebih baik,’’ pungkasnya. Terkait retribusi pasar, sebetulnya semua bermuara di Diskoperindag. Termasuk, saran BPK untuk membuat surat penetapan retribusi pasar.

Karenanya, Muhtar lebih setuju kalau dibentuk PD Pasar. ‘’Kalau sudah berbentuk PD Pasar, pengelolaannya akan beda. Target pasti akan tercapai,’’ katanya optimis. Terjadinya kebocoran potensi retribusi pasar, katanya, tidak terlepas dari kualitas SDM. Padahal data pedagang sudah jelas. ‘’pedagang ini kan jumlahnya tidak pernah berkurang. Justru jumlahnya cenderung bertambah,’’ imbuhnya.

Untuk pembentukan PD Pasar, kata Muhtar, sangat tergantung dari kemauan Walikota. ‘’Ini harus tetap kita dorong demi kebaikan pasar - pasar yang ada di Mataram. Supaya jangan amburadul seperti sekarang ini,’’ tandasnya. Muhtar menyarankan, guna menghindari kebocoran, retribusi pasar yang telah dipungut dari pedagang, langsung disetorkan ke kas daerah. (fit)

Wawali Minta Mantan Anggota Dewan Kembalikan Laptop dan Tablet Mataram (Suara NTB) Tingkah para mantan anggota DPRD Kota Mataram yang belum mengembalikan aset berupa laptop dan tablet milik Pemkot Mataram, mengundang reaksi dari Wakil Walikota Mataram. Wawali meminta agar mantan wakil rakyat tersebut segera mengembalikan aset apapun yang masih dikuasai. “Kita mintalah agar segera dikembalikan ke daerah,” tegas Mohan usai membuka STQ tingkat Korpri, Rabu (8/6).

Barang - barang tersebut kata Mohan, adalah bagian dari aset yang harus dikembalikan. Jangan sampai, ini nantinya menjadi persoalan. Akan tetapi, ia berpikir positif terhadap hal tersebut, sehingga perlu dilakukan komunikasi dengan para mantan anggota Dewan baik dengan cara bersurat dan lain sebagai. “Jangan berpikir lain - lain dulu. Saya percaya mantan Dewan ada itikad baik untuk mengembalikan,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra menjelaskan, aset berupa laptop dan tablet yang masih dipegang oleh mantan Dewan tersebut masuk dalam aset bermasalah yang barangnya sudah rusak. Dan itu sudah diusulkan penghapusan bersama aset lain - lain senilai Rp 25 miliar. “Itu termasuk aset 25 miliar yang kita usulkan untuk dihapus,” kata Yance.

Pihaknya sebenarnya sudah menelusuri keberadaan aset tersebut. Baik dengan bersurat langsung maupun meminta ke Sekretariat Dewan. Yance tidak ingin mengomentari bagaimana penarikan tersebut dan lain - lain. Sebab, jika aset itu sudah berada di SKPD, maka tugas dari SKPD menarik dan atau mengamankan aset yang dipegang. BPKAD hanya memfasilitasi dan mengamankan aset yang ada. “Kalau soal penarikan langsung ke Dewan saja. Kami hanya menfasilitasi,” ujarnya. (cem)

gin ada komplain dari masyarakat terkait kendur dan terganggunya pelayanan selama puasa ini.

Selama Ramadan ini, Wakil Walikota mengatakan akan terus melakukan sidak atau pengecekan terhadap kedisiplinan para pegawainya. Menurutnya

konsekuensi bagi ASN malas dan tidak disiplin ialah penerapan hukuman atau sanksi. “Kalau mereka indisipliner, tidak loyal pada pimpinan, ya sudah kasihkan sanksi. Kalau dia bagus kerjanya, portofolionya bagus, kasih reward, itu saja kalau ASN,” demikian Mohan Roliskana. (ynt)

Dideklarasikan, Pembentukan Kaukus Lingkungan dan Kehutanan Ormas NTB

DIALOG - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana berdialog dengan salah satu pedagang ayam di Pasar Pagesangan saat melakukan sidak, Rabu (8/6).

Tergantung Kemauan Walikota

(Suara NTB/ynt)

PELAYANAN - SKPD yang memberikan pelayanan terhadap berbagai kepentingan masyarakat diminta untuk tidak menurunkan kualitas pelayanan di bulan puasa. Pelayanan di Kantor Dinas Dukcapil Kota Mataram, Rabu (8/6).

Masyarakat Diminta Jangan Panik Hadapi Kenaikan Harga

Mataram (Suara NTB) Pada awal Ramadhan ini berbagai harga kebutuhan masyarakat seperti sembako dan produk pertanian lainnya mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Menghadapi hal ini, masyarakat diminta jangan panik.

Demikian disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana usai melakukan sidak di Pasar Pagesangan, Rabu (8/6).

Persoalan kenaikan harga ini menurutnya tidak hanya terjadi di Kota Mataram, tapi juga di berbagai daerah di Indonesia. “Masyarakat tidak perlu panik karena kondisi ini terutama daging adalah masalah nasional dan kami di Kota Mataram tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendiri,” terangnya.

Khusus daging sapi, dimana di Kota Mataram harganya mencapai Rp 120 ribu kilogram,

di daerah lain menurut Mohan harganya jauh lebih mahal.

“Tadi juga saya dapat informasi di Aceh itu sampai tembus Rp 170 ribu per kilogram,” ujarnya. Meski harganya mahal menurutnya kebutuhan masyarakat akan daging cukup tinggi.

Berdasarkan pemantauannya di pasar, rata-rata pedagang sapi pada siang hari telah berhasil menjual 70 kilogram sampai 100 kilogram.

Terkait daging impor, Mohan mengatakan masyarakat tidak begitu berminat karena masyarakat lebih tertarik dengan daging lokal. “Karena lebih segar dan dilihat kualitas dagingnya lebih baik,” ujarnya. Terkait patokan harga daging yang dikeluarkan Presiden Joko widodo maksimal Rp 80 ribu per kilogram belum bisa ditindaklanjuti karena kebijakan itu belum dilaksanakan pemerintah pusat. “Makanya kita tunggu,

nanti pilihannya kembali ke masyarakat,” jelasnya.

Mohan menyampaikan selain daging sapi, ada juga kenaikan beberapa kebutuhan pokok namun tidak terlalu siginifkan.

Mengenai harga daging ayam, harganya juag relatif tinggi dan pihaknya akan mengkaji jangan sampai harga daging ayam ini terlalu tinggi.

“Kita akan coba cek dulu dari distributor dan pintu masuknya,” ujarnya. Kepada Mohan pedagang daging ayam mengeluh tidak bisa mematok harga terlalu tinggi, saat ini harga ayam Rp 38 ribu per kilogram. “Dari pemasok kita bisa tahu kenapa harga ayam juga ikut tinggi. Kita cek dan pelajari dulu masalah ini.

Banyak juga tadi pedagang yang sampai jam 11.00 ini banyak daging ayamnya tidak laku karena keluhannya harga terlalu tinggi,” demikian Mohan Roliskana. (ynt)

Akhir Triwulan Kedua

59 Paket Proyek Fisik Belum Ditender Mataram (Suara NTB) Sebanyak 59 paket proyek fisik dan pengadaan barang hingga akhir triwulan kedua belum ditender.

Data dihimpun Suara NTB, pengadaan di tiap SKPD tahun 2016. Diantaranya, Dinas PU sebanyak 290 paket dengan total anggaran Rp 91 miliar lebih.

Dinas Pertamanan 154 paket total anggaran Rp 13,8 miliar.

Dinas Kesehatan 49 paket total anggaran Rp 46,3 miliar.

Dikpora sebanyak 103 paket total anggaran Rp 15 miliar.

Diskoperindag 85 paket total anggaran Rp 10 miliar lebih, Dinas PKP sebanyak 72 paket dengan total anggaran Rp 11,6 miliar. Dishubkominfo sebanyak 35 paket dengan total anggaran Rp 3,6 miliar, Disosnakertrans 12 paket dengan total anggaran Rp 909 juta. Dinas Kebersihan 19 paket proyek dengan total anggaran Rp 5,2 miliar, Dispenda total anggaran Rp 942 juta dari 11 paket, Disbudpar

20 paket dengan total anggaran 3,6 miliar. Sementara, dua SKPD nilai paket proyek kecil yakni Dukcapil dan Dinas Tatakota dan Pengawasan Bangunan. Masing - masing 3 paket dan 11 paket. Dukcapil total anggaran Rp 142 juta dan Tatakota hanya Rp 405 juta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan (APP) Setda Kota Mataram, M. Suryadi menjelaskan, dari 82 paket proyek di tahun 2016, hanya 21 paket proyek yang sudah ditender dengan total anggaran Rp 39 miliar lebih dan ada dua paket masih proses tender. Sementara, 59 paket proyek dengan total anggaran Rp 14/.286.852.613 belum ditender. “21 paket sudah ditender, dua masih proses dan 59 paket belum ditender,” sebut Suryadi ditemui diruang kerjanya, Rabu (8/6).

59 paket proyek tersebut tersebar hampir di semua SKPD Kota Mataram. Diantaranya, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, KelautandanPerikanan,Dikporadan lain sebagainya. Kebanyakan proyek yang belum ditender ini bersumber dari dana alokasi khusus (DAK), sehingga SKPD harus menunggupetunjukpelaksanadan petunjuk teknis. “Kebanyakan ini yang dari DAK,” katanya.

Pengurangan DAK 10 persen juga mempengaruhi pelaksanaan tender, karena SKPD harus mengubah perencanaan sebelumnya.

Kalaupun dipaksakan, tidak bisa serta merta mengurangi sebab dalam postur anggaran APBD Perubahan belum bisa terlihat.

Suryadi yang juga Sekretaris Dinas PU Kota Mataram menambahkan, SKPD diminta mempercepat serta memaksimalkan perencanaan agar proses lelang dilakukan, sehingga tidak terjadi keterlambatan pengerjaan fisik proyek. “Kita ingatkan melalui surat supaya tidak molor,” tegasnya.(cem)

Mataram (Suara NTB) Sejumlah organisasi seperti AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), Walhi, Transform, Majelis Adat Sasak, NU, Muhammadiyah dan LSM lainnya yang konsen di bidang lingkungan dan kemasyarakatan Rabu (8/6) kemarin menghimpun diri dan mendeklarasikan terbentuknya Kaukus Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ormas Kota Mataram, Provinsi NTB. Pembentukan Kaukus ini ditandai dengan pembacaan naskah deklarasi yang dipimpin oleh Ketua AMAN NTB, Lalu Prima Wira Putra diikuti oleh peserta lokakarya pembentukan jejaring Ormas dan deklarasi Kaukus Lingkungan. Acara ini dibuka oleh Sekjen PSKL pada Kementerian Lingkungan Hidup Dr. Ir. Apik Karyana, M.Sc. Lokakarya ini diselenggarakan oleh LKPSD (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Daerah) di Kantor DPRD Kota Mataram.

Deklarasi itu sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperjuangkan hak rakyat guna memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. ‘’Forum ini mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan pembangunan daerah melalui pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat,’’ serunya. Sekjen PSKL, Apik Karyana dalam sambutannya ketika membuka lokakarya itu menyampaikan bahwa sebetulnya bukan hanya ormas yang masuk dalam kaukus ini.

Justru dalam konteks pembangunan berkelanjutan, ada tiga pilar penting, yakni ekonomi, sosial dan lingkungan. ‘’Kalau ketiga pilar ini tidak diperhatikan, maka yang bisa mengitervensi itu adalah DPR,’’ katanya. Untuk itu, ia memandang bahwa Dewan juga perlu dilibatkan dalam kaukus tersebut.

Masalah lingkungan, katanya, haruslah menjadi tanggungjawab bersama. ‘’Kalau hanya

diserahkan kepada kepala balai, tidak cukup,’’ katanya.

Karenanya, proses penyadaran pentingnya lingkungan harus digerakkan dari semua lini. Pada kesempatan itu, Apik Karyana mengapresiasi langkah konkret merevitalisasi pembentukan kaukus lingkungan. Ditambahkan oleh Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Jawa, Bali Nusa Tenggara di Denpasar, Sukandar menyampaikan bahwa paradigm pembangunan mulai berubah.

Dimana Negara memberikan ruang kepada masyarakat untuk berkiprah. ‘’Itu skema hutan kemasyarakatan,’’ katanya. Sukandar menegaskan peran pihaknya hanyalah memfasilitasi. Ia menyebutkan, dalam setahun sekitar 1,8 juta bibit dibagikan kepada masyarakat. Dalam sesi Tanya jawab, sejumlah kritik, saran dan masukan, mengemuka.

Salah satunya dari Dr. Hari Irawan dari Muhammadiyah.

Hari menyampaikan bahwa jumlah mata air di NTB terus menyusut. Dari yang dulunya sekitar 290, kini hanya tersisa sekitar 70 mata air. Dikatakan Hari, permintaan untuk merusak hutan, sangat tinggi. ‘’Program HKm di beberapa tempat berhasil. Namun masyarakat tidak bisa dibiarkan jalan sendiri. Karena kalau dibiarkan, akan terjadi kerusakan hutan,’’ pungkasnya.

Pada bagian akhir lokakarya yang dimoderatori oleh Ketua LKPSD Mataram, Lalu Pujo Basuki Rahmat, Dewan Pakar LKPSD, Dr. Giti Hadiprayitno menggalang isu strategis yang akan menjadi prioritas untuk diperjuangkan. Dari sekitar Sembilan usulan isu, seperti hutan Sekaroh, penambangan pasir, tambang Sekotong, Pinangisasi dan lain-lain, kaukus ini sepakat mengangkat isu kesadaran dan partisipasi masyarakat dan para pelaku wisata terkait dengan wisata berkelanjutan. (fit)

FOTO BERSAMA - Sekjen PSKL pada Kementerian Lingkungan Hidup Dr. Ir. Apik Karyana, M.Sc., (tujuh dari kanan) berfoto bersama peserta lokakarya pembentukan jejaring Ormas dan deklarasi kaukus lingkungan di Kantor DPRD Kota Mataram, Rabu kemarin.

Takjil Ditemukan Mengandung Zat Berbahaya Mataram (Suara NTB) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan bersama Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram dan Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap makanan berbuka puasa atau takjil di tiga titik di Kota Mataram. Dari inspeksi tersebut, ditemukan sejumlah makanan mengandung zat berbahaya.

Kepala BBPOM Kota Mataram, I Gde Nyoman Suandi menjelaskan, dari tiga titik dilakukan sidak makanan berbuka puasa ditemukan 10 sampel bahan makanan mengandung zat berbahaya. Dirincinkan, di Jalan Airlangga dari 74 sampel makanan 10 makanan diantaranya mengandung bahan berbahaya. Ini

(Suara NTB/cem)

CEK - Petugas BBPOM saat mengecek sejumlah makanan buka puasa di Jalan Airlangga. paling banyak ditemukan pada jenis makanan krupuk dan terasi yang mengandung rodamin B. Sementara, di Jalan Majapahit 23 sampel makanan ditemukan dua mengandung zat berbahaya

mengandung boraks. Sementara, di wilayah Rembiga 31 sampel hanya satu mengandung zat berbahaya. Itu terdapat pada bumbu masakan yakni terasi. “Dari hasil sidak kami di tiga titik

masih ditemukan takjil yang mengandung zat berbahaya,” terang Kepala BBPOM dikonfirmasi usai Sidak, Rabu (8/6) sore.

Menurutnya, temuan ini relatif menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari 17 persen menjadi 12,6 persen. Penurunan disimpulkan karena produsen krupuk dan terasi sudah mulai sadar.

Namun demikian, pihaknya akan terus melakukan pembinaan kepada produsen, sehingga ada jaminan makanan yang dikonsumsi masyarakat lebih aman.

Pelaksana tugas (Plt) Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito menyampaikan, sidak dilakukan bersama BBPOM dan YPK sebagai bentuk antisipasi terhadap peredaran produk makanan khususnya takjil yang mengandung zat berbahaya. Pi-

haknya, ingin masyarakat yang menikmati makanan merasa aman dan nyaman.

Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen, M. Saleh mengatakan, menurunnya tren penggunaan zat berbahaya dalam makanan dari 17 persen menjadi 12,6 persen menunjukkan ada kesadaran dari produsen, sehingga hal ini diharapkan terus ditingkatkan oleh pengusaha kerupuk maupun terasi. “Kami lihat dari penurunan ini, terbukti produsen kita sudah mulai sadar,” kata Saleh.

Namun demikian, langkah langkah seperti ini harus tetapi dilakukan oleh BBPOM maupun pemerintah untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan menikmati menu berbuka puasa. (cem)

SUARA NTB Kamis, 9 Juni 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3 (Suara NTB/bul)

PRODUK ILEGAL - Yosef menunjukkan produk kosmetik ilegal yang disita BPOM, Rabu (8/6).

Belum Ditemukan Produk Kedaluwarsa di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas koperasi perindustrian dan perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Sumbawa turun melakukan pengawasan terhadap Barang Dalam Keadaaan Terbungkus (BDKT), Rabu (8/6). Dalam hal ini belum ditemukan adanya barang kadaluwarsa beredar.

Kepala Diskoperindag Kabupaten Sumbawa, Drs. Zainal Abidin, menyampaikan pihaknya melakukan pengawasan di sejumlah toko swalayan dan toko besar di wilayah Kecamatan Sumbawa. Yakni di Pasar Seketeng, UD Ratna, UD Ikhlas, Sumbawa Great Mall (SGM), Alfamart Kampung Bugis, Jlan Hasanussin, Indomaret Brang Biji, dan UD Dinasti. “Dari pengawasan yang kami lakukan belum ada BDKT yang kedaluwarsa,” ujarnya.

Meskipun demikian, pihaknya akan terus melakukan pengawasan ke toko-toko lain dan pasar. Tidak hanya di wilayah Kecamatan Sumbawa. Pengawasan akan dilakukan di Kecamatan lain secara bertahap. Hal ini guna melindungi masyarakat Sumbawa supaya tidak mengkonsumsi barang yang kadaluwarsa. Mengingat dapat berdampak pada kesehatan dan lain sebagainya.

“Kalau kami temukan barang tersebut, maka akan diamankan dengan membuat berita acara untuk tidak memajang dan menjual barang tersebut. Kami juga akan memberikan teguran kepada penjual sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkas Zainal.

Untuk itu, diharapkan kepada para pedagang ataupun pengusaha untuk tetap memperhatikan barang yang akan dijual.Jangan sampai menjual barang yang sudah kadaluwarsa yang dapat merugikan konsumen.

Masyarakat juga dihimbau untuk lebih teliti dalam membeli barang dalam keadaan terbungkus. Supaya tidak dirugikan karena mengkonsumsi barang yang sudah kadaluwarsa. Mengingat di dalam barang ada dicantumkan tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa. (ind)

Operasi Pasar Terintegrasi PEMERINTAH mengambil langkah akan melakukan Operasi Pasar (OP) secara terintegrasi, melibatkan seluruh SKPD dan stakeholders untuk mengendalikan dan stabilisai harga-harga kebutuhan pokok saat puasa ini.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di bawah koordinasi Sekda NTB dan Bank Indonesia telah beberapa kali melakukan pertemuan dan merumuskan kebijakan yang ampuh untuk mengendalikan harga kebu(Suara NTB/bul) tuhan pokok. Sayangnya reHj. Budi Septiani komendasi tersebut belum nampak terhadap pengendalian harga kebutuhan di lapangan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani tidak memungkiri adanya kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Di antaranya harga gula pasir yang mencapai Rp 17.000/Kg, dari harga sebelumnya hanya Rp 12.500/Kg. Kenaikan harga gula pasir, menurut informasi yang diterima mantan Kepala Disnakeswan ini lebih dipengaruhi karena kurangnya pasokan dari daerah produsen. Mengingat kurangnya bahan baku produksi gula pasir.

“Operasi pasar gula merah sudah mulai dilaksanakan di pasar Sweta untuk menurunkan harga. Hari ini kita juga finalkan di TPID langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk menekan harga kebutuhan,” demikian Hj. Budi dihubungi di Mataram, Rabu (8/6).

Beberapa kebutuhan lain yang mengalami kenaikan harga, daging ayam ras yang mencapai Rp 37.000/Kg, telur ayam kampung sudah mencapai Rp 2.000/butir, telur ayam ras yang harganya menjadi Rp 1.500/butir. Dan daging sapi yang harganya masih tinggi.

Kenaikan harga ini umumnya bukan karena keterbatasan pasokan. Namun lebih dipengaruhi karena permainan para spekulan. Cara yang dianggap paling tepat untuk menstabilkan harga barang dengan operasi pasar secara terintegrasi.

Seluruh SKPD dan stakeholders oleh TPID telah diminta menyiapkan komoditas masing-masing. Misalnya Dinas Kelautan Perikanan sedapat mungkin menyediakan kebutuhan masyarakat untuk ikan laut dan ikan budidaya. Demikian juga dengan Dinas Pertanian akan menyiapkan hasil-hasil pertanian dan hortikultura yang bisa dijual kepada masyarakat.

Pun sama halnya dengan Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan dinas-dinas terkait. “Masing-masing dinas akan menyiapkan. Operasi pasar akan dilaksanakan di kantong-kantong keramaian masyarakat. Sejauh mana efektivitasnya, nanti bisa dilihat. Intinya untuk mengendalikan spekulasi pasar,” kata Hj. Budi. (bul)

BPOM Sita Ratusan Produk Kosmetik Ilegal Mataram (Suara NTB) Balai Pengawasn Obat dan Makanan (BPOM) Mataram menemukan ratusan produk kosmetik ilegal beredar dan dijual bebas di dua pusat pertokoan besar di Mataram.

Produk ilegal tersebut kemudian disita sebelum digunakan oleh konsumen.

BPOM menyita setelah melakukan pengecekan dengan Pol PP dan Diskoperindag Kota Mataram dua hari lalu.

Alat kosmetik jenis parfum itu kini digudangkan di kantor BPOM Mataram untuk selanjutnya dimusnahkan.

Kepala BPOM Mataram, I Gde Nyoman Suandi melalui Kasi Sertifikasi, Yosef Dwi Setyawan, Rabu (8/6) menyebut kecurigaan atas produkproduk ilegal yang beredar di dua pusat pertokoan besar itu

setelah melihat harga penjualan yang tidak wajar.

Produk kosmetik jenis parfum yang disita rata-rata adalah merek terkenal. Di antaranya Bulgari, dan Luxe yang hanya dijual Rp 100.000/botol.

Padahal, harga jual produk aslinya bahkan di atas Rp 1 jutaan/botol. Dari total yang disita, diperkirakan nilai mencapai lebih dari Rp 100 juta.

Dari sisi tampilan luar produk, tidak ada yang beda dengan aslinya, bahkan dike-

mas seperti aslinya. Kecurigaan menguat setelah dilakukan pengecekan notifikasi yang merupakan nomor seri produk yang terdaftar di BPOM. “Notifikasinya ada. Tapi palsu, karena setelah dicek nomor dan nama produk tidak ada dalam daftar resmi BPOM,” kata Yosef. Penyitaan dilakukan karena kekhawatiran akan memberi pengaruh yang tidak baik kepada konsumen.

Yosef mengatakan, jika di dalam parfumnya meng-

gunakan methanol, dapat mengakibatkan iritasi pada kulit penggunanya. Meskipun semprotan parfum tidak disemprot langsung ke kulit. Yang paling bahaya, jika disemprotkan dan mengenai mata, akan mengakibatkan kebutaan permanen.

Selain itu, kerugian besar juga bagi produsen aslinya. Belum lagi hilangngya potensi-potensi pajak kepada negara karena tidak diedarkan secara resmi.

Produk-produk kosmetik yang disita ini dipasok langsung dari Jakarta. BPOM akan melakukan penelusuran terhadap produsennya, bekerjasama dengan BPOM di daerah terkait.

Kegiatan penertiban pasar

dalam negeri dari kosmetik dan obat tradisional dalam rangka melindungi masyarakat dari produk makanan dan obat yang beresiko terhadap kesehatan masyarakat (konsumen). Penertiban juga erat kaitannya dengan upaya memutus mata rantai peredaran produk Tidak Memenuhi Syarat (TMS), serta penelurusan sumber pengadaan kosmetik dan obat tradisional ilegal.

“Penertiban produk tidak memenuhi syarat akan terus kita lakukan untuk melindungi masyarakat dan terhindar dari produk yang tidak memenuhi mutu keamanan,” demikian Yosef. (bul)

DPRD Diminta Percepat Lelang Proyek, Percepat Bahas Perda Seluruh PPK akan Dipanggil BPR NTB Mataram (Suara NTB) Tim Gubernur untuk Percepatan Pembanguan Daerah (TGP2D) dalam waktu dekat akan memanggil dan mengumpulkan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dievaluasi persoalan apa yang menjadi kendala hingga seluruh proyek pemerintah daerah belum dilelang.

Sampai pada akhir Mei 2016 lalu, laporan Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, 77 persen paket lelang telah terealisasi, dari anggaran Rp 3,5 triliun pada APBD murni. Penegasan ini disampaikan Kepala Biro, I Gusti Bagus Sugihartha di ruang kerjanya, Rabu (8/6).

“Pekan depan TGP2D akan memanggil seluruh PPK tanpa berwakil, untuk memastikan apa persoalan yang dihadapi hingga belum mengajukan lelang,” demiki-

an ditegaskan. Gubernur mendorong agar seluruh pengajuan lelang tuntas secepat mungkin, tanpa mengabaikan mekanisme dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Menurut Bagus Sugihartha, proses lelang ini bukan karena faktor kelalaian. Tetapi mungkin karena pelaksanaan kegiatan yang masih membutuhkan studi yang lebih lanjut di lapangan, sehingga belum dieksekusi sampai saat ini. Atau bisa saja karena faktor masyarakatnya, sehingga proyek belum dapat dilaksanakan.

Kendala-kendala seperti itulah yang dingin diketahui oleh tim percepatan gubernur, dalam rangka mempercepat realisasi proyek guna mendorong pergerakan ekonomi masyarakat. Bagus Sugihartha tidak menyebut secara rinci SKPD mana saja yang belum tuntas lelang proyeknya.

Disingung mengenai pihakpihak yang dilibatkan untuk

mengerjaan proyek pemerintah daerah, dikemukakan juga sebagian besar di antaranya adalah kontraktor lokal. Dan sebagian diantaranya adalah kontraktor dari luar yang ditetapkan layak memenangkan tender. Dalam peraturan pemerintah, tidak dilakukan pembatasan terhadap pihak-pihak yang berhak melaksanakan proyek pemerintah daerah.

Namun Bagus Sugihartha sedapat mungkin memprioritaskan kontraktor lokal. Karena dinilai lehih memahami harga kebutuhan material di tingkat lokal, lebih memahami karakteristik masyarakat setempat yang mendukung pengerjaan proyek. “Secara totalitas, rekanan dalam daerah masih unggul. Tentu karena itulah kita menginginkan proyek-proyek pemerintah dikerjakan oleh kontraktor lokal,” demikian ditegaskan. (bul)

vensional hanya proses agar BPR menjadi PT. Begitu menjadi PT, maka BPR ini bisnisnya lebih kepada syariah,” demikian Manggaukang.

Rencana menjadi BPR syariah ini, diikuti dengan kegiatan pelatihan yang diberikan kepada pengurus, Dewan Pengawas dan Direksi belum lama ini. Bisnis syariah ini menurutnya akan lebih meyakinkan masyarakat NTB dengan karakter religiusnya.

“Kalau cepat semuanya, untuk mengejar peluang lebih cepat,” ujarnya.

Saat ini dari delapan BPR milik Pemprov NTB, total asetnya sebesar Rp 580 miliar. Dengan aset sebesar itu diyakini BPR ini akan leluasa menjalankan bisnisnya.

Dr. H. Manggaukang juga menyinggung soal rencana memperamping jumlah karyawan BPR. “Kita sedang fikirkan, dan sudah ada tim yang saya minta bantuannya untuk mengkaji apakah harus pangkas karyawan untuk efektivitas BPR nantinya,” katanya. (bul)

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengharapkan DPRD mempercepat pembahasan Perda perubahan status dari Perusahaaan Daerah (PD) ke Perseroan Terbatas (PT) atas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemprov NTB. Rencana awal, sebelum pelaksanaan MTQ status BPR NTB sudah ditetapkan.

Raperdanya, kata Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, MM telah masuk sekitar sebulan lalu, disertai surat gubernur tentang perubahan status BPR dari PD ke PT. “Semua sudah tuntas, tinggal menunggu pembahasannya di Dewan saja. Tapi sampai sekarang belum-belum ini,” katanya ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/6).

Harapan agar dipercepat penetapan status BPR ini tak lepas dari rencana besar untuk mendukung Bank NTB memaksimalkan kredit-kredit produktifnya kepada masyarakat NTB, walaupun sebenarnya hal itu sudah dilakukan. BPR NTB adalah salah satunya yang diharapkan berkontribusi besar terhadap pergerakan sektor-sektor riil, terutama para pedagang-pedagang kecil.

Setelah status BPR ditetapkan, Dr. H. Manggaukang mengatakan, besar kemungkinan BPR NTB akan diarahkan sebagai BPR Syariah. Alasannya, di NTB terdapat hanya beberapa BPR Syariah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Syariah ini rupanya menjadi peluang, dan kedepan potensinya juga lebih besar. BPR N T B kon-

H. Manggaukang Raba

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 9 Juni 2016

Halaman 4

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

Kerjasama Humas dan Protokol Setdakab Lotim dengan Harian Suara NTB

Kecamatan Selong Juara Umum STQ XXIV 2016 Selama sepekan, terhitung sejak 22-28 Mei 2016 lalu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sukses menggelar Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) yang ke XXIV. Acara dipusatkan di wilayah Kecamatan Sukamulia pun berlangsung semarak. Pada STQ kali ini, Kecamatan Selong kembali tampil sebagai juara umum.

KEPALA Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Lotim, Muhammad Munir kepada Suara NTB, Rabu (8/6), menjelaskan, penetapan Selong sebagai juara umum, karena meraih nilai terbanyak, yakni dengan 24 nilai, menyusul Kecamatan Aikmel dengan nilai 21. Sementara Kecamatan Keruak 20 poin, Sakra dan Jerowaru masing-masing dengan nilai 17, Masbagik dan Suralaga mendapai nilai 14. Selain itu

utusan dari kecamatan lain mendapat nilai di bawah 10.

Acara STQ di Lotim ini makin disemarakkan dengan gelaran pawai taaruf dari lapangan Sukamulia dan berakhir di Perempatan Dasan Lekong. Acara STQ ini diikuti 20 kafilah dari 20 kecamatan se Kabupaten Lotim. Pada malam harinya, acara STQ ini akan dimeriahkan dengan penampilan hiburan-hiburan bernuansa Islami.

Adapun juara cabang Tila-

watil Qur’an golongan anakanak putra diraih Angga Randi dari Masbagik, goongan anak-anak putri juara I diraih Laily Cahyati dari Selong.

Juara I Remaja Putra diraih Yogo Saputra dari Aikmel, Juara I Remaja Putri dari Suralaga atas nama Nuri Ahlittaqwa, Juara I Dewasa Putra Soni Faesal Sibandri dari Aikmel, Dewasa Putri Yuni Wulandari dari Keruak.

Golongan Qiroatussab’ah Putra diraih juara I oleh Muhammad Ahsan dari Aikmel dan Qiroatussab’ah Putri diraih Razuna dari Pringgasela.

Cabang Hifzil Quran, golongan 1 juz dan tilawah putra juara I diraih Urwatul Wusqo dari Masbagik, 1 juz dan Tilawah Putri diraih oleh izzati Kurniatul Parhaini dari

Sakra.Golongan 5 juz dan tilawah putra diraih oleh Arzak Mahardika dari Suralaga, 5 juz dan tilawah putri diraih Nadia dari Sakra. Juara I Golongan 10 Juz Putra L. M. Masyad Nawawi Makmun dari Aikmel, 10 Juz Putri diraih Nurlaili Sopiana dari Selong, 20 Juz Putra diraih M. Khazimul Afkari dari Selong, 20 juz putri nihil.

Sementara Juara I Golongan 30 juz Putra diraih M. Zaini dari Selong darn 30 juz putri diraih Fatimatuzzahroh dari Wanasaba. Cabang Tafsirul Quran, Golongan Mufassir bahasa Arab juaranya dari Jerowaru atas nama Muh. Hilmi dan mufassirahnya nihil.

Pasca STQ di tingkat kabupaten, selanjutnya para juara akan mengikuti ajang di

tingkat provinsi. Menghadapi laga di tingkat provinsi ini, katanya, Lotim akan melakukan persiapan matang dengan latihan yang keras. Harapannya, di tingkat provinsi nantinya bisa menjadi juara umum.

Bicara soal potensi, Lotim

merupakan gudangnya potensi para hafiz dan hafizah, para mufassir dan mufassirah serta para pembaca Qur’an yang tartil. Potensi itu terlihat juga dengan hadirnya para warga asal Lotim yang menjadi pelatih di luar daerah. (rus/*)

Tabel Urutan Juara STQ XXIV Tingkat Kabupaten Lotim

(Suara NTB/rus)

Muhammad Munir

Kasus Hutan Sekaroh

Cetak Sawah Baru TAHUN 2016 ini, Lombok Timur (Lotim) akan melakukan pencetakan sawah baru seluas 1.000 hektar (ha).

Alokasi anggaran dari pusat dengan pagu masing-masing dengan anggaran Rp 16 juta per hektar. Menyadari banyak lokasi di wilayah yang jauh dari sumber air, Lotim pun mengusulkan tambahan pengadaan sumur bor untuk memastikan sawah-sawah tersebut nantinya bisa terairi.

Menurut Kepala Bidang Perlindungan Tanaman Pertanian pada Dinas Per(Suara NTB/rus) Zulkifli tanian dan Peternakan (Distannak) Lotim, Zulkifli, Rabu (8/6) kemarin, Lotim tahun 2016 ini kembali mendapat tambahan pengadaan setelah tahun 2015 lalu nihil.

Cetak sawah baru itu disebar di lima kecamatan, yakni Masbagik,Suralaga, Pringgasela, Wanasaba dan Sambelia.

Terluas di wilayah Wanasaba 400 ha, yakni terletak di wilayah Desa Beririjarak Kecamatan Wanasaba.

Lahan-lahan yang digunakan untuk sawah baru ini, ujarnya, merupakan lahan tadah hujan. Namun, dilihat dari vegetasinya, terbilang sangat padat di wilayah Wanasaba. Hanya saja persoalannya adalah sumber air. Termasuk pengadaan cetak sawah baru yang diadakan pada tahun 2014 lalu.

Karenanya, agar bisa terfungsikan pascadibangun, dibuatkan usulan sumur dalam.

Pihaknya mengusulkan 30 unit sumur dalam yang langsung dimintakan ke Kementerian Pertanian di Jakarta. ‘’Seharusnya, memang pengadaan sawah baru ini di dekat sumber mata air. Akan tetapi, warga yang mengusulkan itu memilih terpenting ada sawah dulu,’’ ujarnya.

Untuk sawah-sawah baru itu, terkadang tidak memungkinkan untuk dibangunkan embung tempat penampungan air. sehingga salah satu solusinya adalah pembuatan sumur dalam menggunakan air bawah tanah. “Kalau bangun embung tidak mungkin, sehingga alternatif kita bangun sumur bor atau sumur dalam,” ucap Zulkifli.

Adapun kedalaman sumur air dalam, dihitung mencpai 7080 meter. Sebelum memasang sumur bor, dilakukan survei geolistrik untuk tentukan titik koordinat air sumber. Hal ini dilakukan agar sumber airnya besar dan bisa dimanfaatkan oleh petani.

Diketahui, cetak sawah baru ini menjadi salah satu yang dibidik aparat penegak hukum karena diduga ada indikasi penyelewengan. Karena itu, pada pelaksanaan tahun 2016 ini, pencetakan sawah baru ini melibatkan TNI Angkatan Darat. Di mana sesuai aturan, pengerjaan cetak sawah baru ini bersifat swakelola denggan instansi pemerintah lainnya. Disebut, anggarannya per hektar Rp 16 juta, meningkat dari dana sebelumnya Rp 10 juta. Dana sebelumnya itu disampaikan Zulkifli dikerjakan secara swadaya masyarakat. (rus)

Pergi Tarawih, Rumah Digasak Maling Selong (Suara NTB) Rumah warga Dusun Genter Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia, Selasa (7/6) lalu digasak maling. Aksi para pelaku diduga terjadi sekitar pukul 21.00 Wita, saat pemilik rumah sedang shalat tawarih di masjid.

Kapolsek Sukamulia, Ipda Iskandar, menjelaskan, korban atas nama Baiq Astuti (30) harus kehilangan laptop merek HP 14 inci, dua unit HP merek Samsung berwarna putih dan silver, uang senilai Rp 1 juta dan surat surat penting berupa, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda Motor Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DR 4515 Kl serta sejumlah pakaian. Total kerugian ditaksir mencapai Rp 10 juta.

Adapun kronologis kejadian, korban tinggal di rumahnya bersama ayahnya Mamiq Rohan serta anaknya. Sekitar pukul 19.30 Wita korban bersama anak dan bapaknya pergi meninggalkan rumah menuju Masjid Kapitan untuk melaksanakan Shalat Tarawih.

Sepulang dari masjid, korban menemukan pintu gerbang dan pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka. Ia melihat juga isi rumahnya habis digondol maling. Kasus ini sampai saat sedang ditelusuri aparat kepolisian. (rus)

Kejari Selong Segera Tetapkan Calon Tersangka Selong (Suara NTB) Penyidikan terhadap kemunculan sertifikat di atas hutan lindung Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus didalami Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong. Terbaru dari perkembangan kasus ini, Kejari sudah mengarah pada penetapan calon tersangka.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Iwan Gustiawan saat ditemui di Selong, Rabu (8/6) mengemukakan, pertanyaan terbesar para penyidik kenapa bisa muncul sertifikat di atas lahan hutan. Hasil penyelidikan kejaksaan mengungkapkan cukup banyak sertifikat bodong yang berada di atas kawasan hutan lindung tersebut. Iwan enggan menyebut detail jum-

lahnya. “Kita tidak berbuat berapa banyak, yang pasti banyak sertifikat,” urainya.

Dituturkan, pihaknya sudah memeriksa puluhan orang saksi yang dipastikan memiliki keterkaitan dengan terbitnya sertifikat. Termasuk dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Saat ini, pihak kejaksaan tinggal menunggu tambahan alat bukti. Alat bukti berupa fisik sertifikat itu

sudah diminta ke BPN. Prinsip, alat bukti ini sudah dipegang pihak kejaksaan. Akan tetapi, penyidik menginginkan alat bukti yang lebih akurat yang bersumber langsung dari BPN. “Kita pingin lihat yang dari BPN,” ungkapnya.

Keinginan Kasi Pidsus ini, kasus sertifikat di atas kawasan hutan lindung Sekaroh ini bisa lebih terang, sehingga jajaran pihak BPN diminta lebih koop-

(Suara NTB/ist)

atau apapun istilahnya tidak dianggap terlalu penting.

Mengaca pada kasus senada yang terjadi di hutan lindung Kedaro, Lombok Barat yang belum lama ini sudah inkrah status hukumnya. Putusan pengadilan, membatalkan semua sertifikat. Pembatalan bagi pemilik jelas sudah menjadi hukuman berat. Persoalan ini, ditaksir Iwan Gustiawan pun akan merembet panjang, karena pascaputusan pengadilan, akan berdampak pada kemunculan gugatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

“Ini menjadi masalah lain,” ungkapnya. (rus)

SPSI Siap Kawal Nasib Buruh di KLU

(Suara NTB/yon)

MUSNAHKAN MIRAS - Kapolres Lotim Karsiman, bersama Sekda Lotim H. Rohman Farly, Dandim Lotim, Kajari, melakukan pemusnahan miras secara simbolis di Mapolres Lotim, Rabu (8/6).

Musnahkan Ribuan Liter Miras

Upaya Polisi Selamatkan Masyarakat dari ’’Kegilaan’’ Selong (Suara NTB) Minuman keras (miras) merupakan salah satu sumber penyakit bagi masyarakat. Tak jarang, sejumlah aksi kriminalitas yang terjadi khususnya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) disebabkan minuman haram ini. ‘’Terjadinya aksi kriminalitas dan tawuran antarkampung tersebut karena minuman keras mampu mengguncang tingkat kesadaran pengkonsumsinya,’’ ungkap Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK, MM, pada pemusanahan barang bukti miras di Mapolres Lotim, Rabu (8/6). Hadir dalam acara itu, Sekda Lotim, H. Rohman Farly, Dandim 1615 Lotim, Kajari Selong, Kepala Pengadilan Kelas IIB Selong, Kasat Pol PP, Polsek jajaran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Menurutnya, pembuatan, pengedaran dan pengkonsumsian miras di Lotim sudah dilarang sebagaimana yang tertuang dalam Perda yang dimiliki oleh kabupaten Lotim. Sehingga, dalam upaya membantu pemer-

intah dalam menegakkan Perda itu, aparat kepolisian dari Polres Lotim beberapa waktu lalu sudah melakukan Operasi Pekat terhadap semua wilayah di kabupaten Lotim. Dalam operasi itu, kata kapolres, petugas berhasil mengamankan ribuan liter miras yang terdiri dari miras jenis arak sebanyak 200 liter, brem 590 liter, tuak 900, selain itu miras jenis Bir Bintang 104 botol dengan kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp 31.960.000.

Kapolres mengakui, peredaran miras di kabupaten Lotim sangat banyak mulai dari miras tradisional yang dibuat oleh masyarakat sampai miras impor yang banyak beredar di tempat-tempat hiburan malam (THM). “Setelah pemusnahan ini, kita akan tetap melakukan razia. Langkah ini untuk membantu Pemda dalam menegakkan Perda serta menyelamatkan masyarakat dari kegilaan,” ujarnya.

Dikatakan menyelamatkan masyarakat dari kegilaan, sambung mantan Kapolres Sumba-

wa ini, karena bagi pengkonsumsi miras akan kehilangan tingkat kesadarannya. Ia menyebutkan, pada peringatan pergantian tahun baru lalu, di delapan kecamatan di Lotim hampir terjadi aksi tawuran antar kampung di Lotim yang disebabkan oleh masyarakat yang terpengaruh minuman keras walau sebelumnya aparat kepolisian sudah melakukan razia.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. Rohman Farly, atas nama Bupati Lotim, H. Moch. Ali Bin Dachlan menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang ditunjukkan oleh Polres Lotim dan sejumlah pihak terkait lainnya dalam memberantas peredaran miras di Gumi Selaparang ini. Dengan adanya pemusnahan miras ini, katanya, merupakan suatu bukti jika peredaran miras di wilayah yang dikenal dengan pulau 1.000 masjid cukup banyak. “Lotim memiliki penduduk terbanyak dan terpadat, bahkan mayoritas penduduknya adalah Muslim,” paparnya. (yon)

Anggota Dewan Pertanyakan Tingginya Potongan BPJS

BERANTAKAN – Beginilah kondisi rumah korban yang terlihat berantakan setelah dimasuki orang tidak dikenal, Selasa (7/6).

eratif memberikan alat-alat bukti yang diminta pihak kejaksaan. “Ini untuk kepentingan penyidikan, kita harapkan BPN bisa kooperatif,” pintanya.

BPN sudah diberikan tenggat waktu agar menyerahkan alat bukti berupa sertifikatsertifikat yang disebut dibuat oleh BPN sendiri. “Kalau kita tidak dibantu, akan makin buram jadinya masalah ini,” imbuhnya.

Bagi Kejaksaan, pihaknya belum mengusik siapa yang berada di balik nama-nama yang tertera dalam sertifikat.

Tapi lebih menekankan, kenapa bisa muncul sertifikat tersebut. Apakah itu milik investor

Tanjung (Suara NTB) Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (8/6) mengeluhkan nominal potongan dana BPJS yang mulai berlaku sejak 7 Juni 2016. Menurut mereka, jumlah potongan dianggap terlalu tinggi. Oleh karenanya, manajemen BPJS Cabang yang berkantor di KLU akan dipanggil dalam waktu dekat untuk mengklarifikasi sekaligus sosialisasi mengenai program jaminan kesehatan tersebut.

Anggota DPRD KLU, Zarkasi, S.Ag., memperlihatkan nominal potongan BPJS sebesar Rp 400.000,- setiap bulannya. Sedangkan tunjangan BPJS yang dibayarkan oleh daerah sebesar

Rp 240.000,-. Menutupi kekurangan tersebut, maka seluruh dewan harus menambah lagi sebesar Rp 160.000,-.

“Kami tidak tahu berapa sebenarnya standar pembayaran BPJS. Karena lembaga BPJS sendiri tidak pernah sosialisasi ke DPRD, tahu-tahu ada pemotongan,” katanya.

Hal senada di katakan Anggota Komisi lll, Artadi, S.Sos. Menurutnya, nominal pemotongan BPJS cukup tinggi dan angka yang sama berlaku bagi semua anggota dewan secara kolektif. Tidak ada perbedaan potongan BPJS antara dewan terhadap jumlah tanggungan (anak dan istri).

“Tidak ada beda, yang

anaknya 2 dipotong Rp 400 ribu, yang anaknya lebih dari itu juga dipotong Rp 400 ribu. Kita belum paham, sehingga BPJS harus dihadirkan agar dapat menjelaskan mengenai iuran BPJS ini,” ujar Artadi.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD KLU, Kartady Haris, SH., mengakui pemotongan BPJS mulai berlaku bulan Juni ini. Sebelumnya, tidak pernah muncul pada kitir Gaji DPRD adanya pengurangan gaji untuk pembiayaan dimaksud. “Hanya saja, BPJS juga tidak pernah memberikan informasi mengenai besaran pemotongan. BPJS memang perlu dihadirkan untuk memberi penjelasan,” sebutnya. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Lombok Utara (KLU) siap mengawal nasib buruh yang bekerja di KLU. Pasalnya, meski Upah Minimum Kabupaten (UMK) telah ditetapkan sebesar Rp 1.450.000,- per bulan, namun disinyalir masih ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya itu.

Ketua SPSI KLU, Drs. Sengrajib, Rabu (8/6), mengungkapkan akan mengoptimalkan fungsi dan peran lembaga SPSI dalam menjembatani kepentingan para buruh. Tidak hanya menyangkut hak-hak gaji, tetapi juga menyangkut keamanan, kenyamanan, yang ditimbulkan oleh aktivitas para buruh khususnya buruh harian lepas.

“Melalui kepengurusan SPSI kali ini, kita akan optimalkan peran lembaga. Kita pantau penerapan SK Bupati soal UMK, karena kita sinyalir masih ada perusahaan yang membayar upah di bawah UMKM” katanya.

Menurut Sengrajib, untuk mengakomodir hak-hak para buruh terutama di sektor formal, maka pihaknya membuka ruang pengaduan bagi anggota SPSI di Sekretariat yang ada di kompleks Terminal Tanjung. Tidak hanya itu, SPSI juga akan melibatkan diri dalam memantau buruh yang ada di Bangsal Pemenang, terminal, pasar tradisional agar aktivitasnya tidak

mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum.

SPSI pun meminta agar Pemda KLU menyiapkan satu lokal di Bangsal Pemenang, sebagai pos pemantauan anggota. Partisipasi ini diharapkan dapat menghapus stigma negatif yang menuding bahwa di Bangsal Pemenang masih terjadi premanisme, calo tiket, dan sebagainya.

“Sebagai pintu masuk ke 3 Gili, beragam stigma negatif soal Bangsal Pemenang harus kita hapus. Saya yakin, kawankawan buruh di Bangsal hanya mencari nafkah, dan saya tidak yakin ada yang jadi preman.

Harapan kita, usulan Pos SPSI bisa diadakan untuk membantu pemerintah,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Sengrajib, terpilih untuk kedua kalinya sebagai Ketua SPSI KLU. Lima tahun kepemimpinan yang pertama, ia mengakui tidak banyak memberi dinamika terhadap substansi persoalan buruh. Namun kali ini, sedikit berbeda. Di mana, SPSI KLU mulai terlibat ke dalam struktur Dewan Pengupahan Daerah (DPD).

“Untuk memkasimalkan agar lembaga ini bisa dikenal se KLU, maka kita akan membentuk pengurus SPSI tingkat kecamatan. Sehingga ke depannya, lembaga ini menjadi salah satu yang bisa dipercaya masyarakat untuk mengakomodir hak mereka sebagai pekerja,” demikian Sengrajib. (ari)

Kapolres Minta Polsek Gencar Pantau Wilayah Selong (Suara NTB) Kapolres Lombok Timur (Lotim), AKBP. Karsiman, SIK, MM meminta kepada masingmasing polsek intens memantau situasi wilayah. Sikap itu diharapkan dapat dilakukan untuk menghindari timbulnya sekecil apapun gejolak di masyarakat khususnya di bulan Ramadhan.

Dengan Polsek jajaran aktif memantau situasi wilayah, katanya, maka keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) akan terwujud. ‘’Misalnya, dalam peredaran minuman keras (miras) harus benar-benar disikapi dengan sigap dengan mewaspadai peredarannya di tengah masyarakat. Pasalnya, meski bulan Ramadhan, namun tidak menutup kemungkinan adanya masyarakat yang memproduksi, mengedarkan bahkan mengkonsumi minuman keras,’’ ungkap Kapolres Lotim pada pemusnahan miras di Mapolres Lotim, Rabu (8/6).

Sikap itu, lanjutnya, akan memicu timbulnya tawuran antarpemuda, antarkampung karena terbawa pengaruh miras. Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada jajaran

polsek di Lotim gencar melakukan razia dan patroli dalam mewaspadai sekecil apapun timbulnya hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa.

Kabupaten Lotim dengan penduduk yang cukup padat, kata Kapolres, tidak menutup kemungkinan setiap hari terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat. Konflik ini bisa berupa konflik antaranggota keluarga, konflik perbedaan faham dan konflik-konflik lainnya yang disebabkan oleh miras atau lainnya. Namun, ia berharap konflik yang terjadi tidak disebabkan oleh pengaruh miras karena dampaknya sangatlah besar.

Oleh karena itu, tambahnya, patroli atau razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian juga diminta untuk rutin melakukan razia di pinggir-pinggir jalan, terutama dalam menyikapi peredaran miras antarwilayah khususnya di Provinsi NTB. “Razia di pinggir-pinggir jalan juga harus dilakukan, bisa jadi miras itu dibawa dari daerah lain di bawa ke Pulau Sumbawa dengan melintas di Lotim,” imbaunya. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 9 Juni 2016

Halaman 5

Fraksi di DPRD Loteng Sepakat Bahas Dua Raperda Baru Praya (Suara NTB) Sembilan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), menyepakati untuk membahas dua rancangan peraturan daerah (raperda) baru yang diajukan oleh Pemkab Loteng. Masing-masing raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD Loteng 2015 dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2020.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Loteng, yang dipimpin Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT, SE, di ruang rapat utama DPRD Loteng, Rabu (8/6).

Meski menerima secara bulat untuk membahas kedua raperda tersebut, beberapa fraksi tetap memberikan beberapa catatan, rekomendasi termasuk pertanyaan. Baik itu seputar LPJ pelaksanaan APBD Loteng 2015, maupun

yang disusun tersebut harus memiliki standar kerja serta target yang jelas, sehingga arah pembangunan yang dijalankan benar-benar terarah dan pembangunan bisa berjalan optimal. Selain itu, RPJMD mampu menjawab kebutuhan, aspirasi dan keinginan masyarakat secara luas. “Sebagai fokus utama ada RPJMD kali ini, sektor pariwisata harus dikelola secara maksimal,” ujarnya.

Banyaknya potensi yang dimiliki haruslah bisa dikembangkan dengan optimal dan berimbang. Bukan hanya potensi wisata di wilayah selatan saja, tapi juga potensi wisata di wilayah utara.

Hal senada juga disampaikan M. Samsul Qomar, juru bicara Fraksi Partai Demokrat. Menurutnya, RPJMD yang akan dibahas nantinya harus realistis. Tidak sekedar rencana pembangunan yang arah dan tujuan tidak

RPJMD Loteng 2016-2020.

Salah satunya terkait besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada APBD Loteng 2015 yang mencapai Rp 105 miliar. Silpa tahun 2015 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Silpa APBD Loteng 2014 yang hanya sekitar Rp 71 miliar.

“Kami minta penjelasan yang rinci apa penyebab tingginya Silpa pada APBD Loteng tahun 2015 kemarin. Padahal pada pada tahun sebelumnya, Silpa-nya tidak sebesar itu,” ungkap juru bicara Fraksi Partai Golkar, Ahmad Yani.

Kemudian terkait RPJMD Loteng 2016-2020, juru bicara Fraksi Partai Gerindra, L. Ramdan, mengingatkan kepada pemerintah daerah supaya lebih serius dalam menyusun RPJMD tersebut. Karena itulah yang nantinya akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.

Dengan kata lain, RPJMD

jelas. Tidak kalah penting, RPJMD tersebut haruslah pro rakyat. “Kita berharap RPJMD yang ada ini nantinya, merupakan RPJMD yang berkualitas. Dan, bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, RPJMD Loteng tahun 2016-2020 tersebut, tambah Supriadi, juru bicara Fraksi PKS, harus mengambarkan dan menjabarkan tentang visi dan misi pemerintah daerah secara jelas dan terang. Arah dan tujuan pembangunan yang hendak dicapai juga terjabarkan dengan rinci, sehingga RPJMD menjadi barometer dalam mengevaluasi keberhasil pembangunan lima tahun ke depan.

“Kita berharap target yang tertuang dalam RPJMD tersebut benar-benar realistis.

Arah dan tujuan pembangunannya juga jelas. Sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat di daerah ini,” pungkas Supriadi. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

RAPAT PARIPURNA - Suasana rapat paripurna DPRD Loteng membahas mengenai pelaksanaan APBD 2015 dan RPJMD 2016-2020 di DPRD Loteng, Rabu (8/6).

’’Walk Out’’ Saat Rapat Paripurna

Bupati Turun Tangan Atasi Masalah Asisten II

Industri Kurang Bergairah

Pembahasan Belum Rampung

Sidang Paripurna Persetujuan Nota Keuangan Batal Giri Menang (Suara NTB) Tidak ada titik temu pembahasan nota keuangan Pemda Lombok Barat (Lobar) tahun 2015 berdampak berantai terhadap agenda-agenda lain di DPRD. Termasuk sidang paripurna persetujuan nota perhitungan keuangan yang sedianya dilaksanakan Rabu (8/6) terpaksa dibatalkan. Persoalannya, pembahasan nota keuangan belum rampung di tingkat banleg dan eksekutif. Molornya paripurna ini dikhawatirkan berdampak ter(Suara NTB/her) hadap pembahasan APBDP H. M. Nursaid 2016, sebab nota keuangan ini menentukan dana silpa yang akan masuk pada APBDP. Ditemui di Kantor DPRD Lobar, Rabu (8/6), Wakil Ketua DPRD Lobar, H. M. Nursaid membenarkan pelaksanaan sidang paripurna persetujuan nota keuangan urung dilaksanakan, lantaran pembahasan belum tuntas. “Memang sekarang agendanya paripurna tapi ditunda (batal) karena pembahasan belum tuntas,” terangnya.

Ia mengaku hal ini imbas berantai dari deadlock-nya pembahasan nota keuangan menyusul aksi walkout Asisten II Setda Lobar Robijono Prasitanjo. Menurutnya, sepatutnya tindakan itu tidak dilakukan, karena membuat anggota Dewan merasa tersinggung.

Sebab dalam forum ini resmi membahas masalah daerah.

Menurutnya, waktu pembahasan nota keuangan diperpanjang akan dibahas lagi di tingkat Banmus. Terkait sampai kapan diperpanjang, hal ini belum disepakati pimpinan dan anggota Banggar.

Persoalan ini, jelasnya, ditangani Bupati Lobar H. Fauzan Khalid langsung. Di mana bupati menggelar pertemuan dengan pimpinan dewan membahas masalah ini.

Menurutnya, ada tuntutan dari anggota dewan agar Asisten II meminta maaf ke DPRD Lobar, karena seakan-akan tak menghargai lembaga dewan. Atas kejadian ini, ia pun meminta agar hal ini dijadikan bahan evaluasi bupati bagi bawahannya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Mukhlis Ibrahim. Menurutnya pembahasan agenda lain tidak berdampak akibat pembahasan nota keuangan. Namun khusus nota perhitungan keuangan belum bisa diketok, karena perlu menunggu hasil audit BPK. Sebab BPK akan mengeluarkan hasil audit, hasil audit inilah selanjutnya dibahas dewan. “Jadi kalau nanti diketok tapi silpa pada pembahasan ini berbeda dengan hasil audit BPK kan jadi masalah,” ujarnya.

Menurutnya, nota perhitungan keuangan ini erat kaitannya dengan pembahasan APBDP. Sebab ini menjadi dasar menentukan dana Silpa, sementara terkait silpa harus berdasar audit BPK. Sementara itu, Bupati Lobar, H Fauzan Khalid mengkhawatirkan dampak dari molornya paripurna nota keuangan terhadap pembahasan APBD-P. “itu juga dikhawatirkan terjadi, tapi sudah ada komitmen dari dewan bahwa agenda besar tidak ada terganggu,” tegasnya. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, akhirnya turun tangan menengahi persoalan antara DPRD dengan eksekutif, menyusul aksi walk out Asisten II Setda Lobar Robijono Prasitanjo saat rapat pembahasan nota perhitungan keuangan 2015, Selasa (7/6).

Aksi Asisten II ini berujung

deadlock-nya pembahasan nota keuangan, sehingga mengakibatkan sidang paripurna persetujuan nota perhitungan batal dilakukan, Rabu (8/6).

Ditemui usai bertemu unsur pimpinan dan anggota DPRD di ruang kerja Ketua DPRD, Bupati Lobar menyatakan, pihaknya masih mengupayakan upaya diplomasi dengan DPRD untuk menyelesaikan persoalan ini. “Tindakan Asisten II itu memang salah, karena bagaimana pun ini lembaga. Saya pun begitu tidak boleh, karena itu rapat resmi,” ujar bu-

(Suara NTB/her)

PELINDO III Cabang Lembar berencana membuka rute penyeberangan baru dari Lembar menuju NTT, rute ini dibuka untuk pengiriman beras. Namun rencana ini terkendala minimnya produk atau hasil bumi baik berupa hasil industri, hasil pertanian, peternakan dan kerajinan.

Industri di sektor-sektor terkait kurang bergairah, sehingga pengirimannya ke luar daerah sangat minim.

(Suara NTB/dok) Baharudin Penyebab minimnya hasil bumi dan industri yang dikirim dari Lombok NTB, kapal barang yang kembali ke Pulau Jawa kosong, karena tidak ada muatan. ‘’Pihak Pelindo mendorong agar pemda meningkatkan hasil produksi di semua sektor agar meningkatkan produk yang bisa dikirim ke luar daerah,’’ ungkap General Manager Pelindo III Cabang Lembar Baharudin, Selasa (7/6) lalu.

Menurut wacana pembukaan rute baru sudah lama dirintis, karena salah satu kebutuhan sembako NTT didatangkan dari Sumbawa, NTB. Sementara dari Lombok masih belum ada, karena itu ditawarkan kontainer untuk memuat beras ke NTT. Untuk menunjang wacana pembukaan rute baru ini, Pemda harus menghidupkan hasil bumi dan industri agar hasil bumi lokal di bidang pertanian tidak saja untuk kebutuhan lokal, namun untuk kebutuhan pasar di provinsi lain.

Contoh komoditi yang potensial, seperti jagung pihaknya menawarkan agar bisa dibawa menggunakan kontainer dari Lembar ke Surabaya dan Sumatera. Tidak saja jagung mentah yang dikrim, namun perlu dalam bentuk pakan ternaknya.

Sebab NTB, jelasnya, mendatangkan pakan ternak dari Jawa.

Justru ke depan, katanya, hal itu harus dibalik, karena fasilitas pelabuhan dan bahan baku di NTB sendiri sudah tersedia.

Pihak pelabuhan siap mendukung program ini jika Pemda fokus ke depan. Ia sangat menyayangkan kontainer yang diangkut kapal ke Jawa kosong. Seharusnya jika industri kerajinan, pertanian, peternakan dan sektor lain digalakkan maka banyak hasil bumi yang bisa dikirim. “Bisa kirim kayu hasil kehutanan, ada juga daging dan ikan,” ujarnya. (her)

H. Fauzan Khalid

pati kemarin.

Bupati menyatakan, pihaknya telah bertemu dengan DPRD membahas masalah ini.

Disepakati bahwa memang tindakan yang dilakukan Asisten II Setda Lobar salah, namun harus dipahami psikologis orang berpuasa. Tanpa mengabaikan tindakan Asisten II salah, bupati menegaskan ada proses penyelesaian atas persoalan ini.

Terkait bentuk penyelesaian masalah ini belum ditemukan solusinya, namun pihaknya akan mengupayakan secepatnya.

Menurutnya imbas dari walkout, pembahasan nota keuangan dihentikan sementara waktu ini.

Namun sudah ada komitmen agar tidak mengganggu pembahasan terkait hal besar, misalnya APBD-P. Menurutnya pasti akan tekena pengaruh.

Namun nanti setelah selesai dibahas

sudah ada kesepakatan batas akhir perencanaan tidak melampui. Misalnya sidang paripurna tanggapan eksekutif, hari Senin lalu tanggapan legislatif hari Selasa, pelaksanaan paripurna ini bisa saja digabung.

Bupati mengakui, persoalan ini belum tuntas.

Dalam pertemuannya dengan unsur pimpinan dewan belum ada titik temu. Namun sudah ada komitmen menyelesaikan dengan dewan, selain itu dewan berkomitmen rencana menetapkan sesuatu yang menjadi keputusan DPRD tidak akan berpengaruh. “Sudah ada komitmen tidak akan mempengaruhi pembahasan lainnya,”tegas Bupati.

Menyoal adanya desakan agar Asisten II Setda Lobar dicopot, hal ini jelasnya perlu dibahas mendalam. Dirinya belum memutuskan terkait hal ini.

Apalagi Asisten II Setda Lobar

belum pension dan akan pensiun Oktober mendatang.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis Ibrahim, mengaku, ada tiga hal keinginan dewan yang perlu diperhatikan oleh bupati. Di antaranya Asisten II Setda Lobar meminta maaf ke lembaga dewan. Kedua, Asisten II dilarang menginjakkan kaki di DPRD atau bupati mengganti Asisten II Setda Lobar.

Menurutnya, dalam pertemuan itu, bupati menyanggupi permintaan dewan yang pertama dan kedua namun terkait pergantian Asisten II Setda Lobar bupati belum menyanggupinya. Ia memastikan apa yang dilakukan dewan tidak akan mengganggu pembahasan agenda lain, sebab itu tidak ada kaitan dengan nota keuangan. Tindakan ini dilakukan, lantaran dewan merasa dilecehkan oleh Asisten II Setda Lobar. (her)

Isi Jabatan Lowong, Pemkab Lobar Bentuk Pansel Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, mempertimbangkan mengganti 4 kepala SKPD yang melebihi masa jabatan lima tahun. Bupati akan menggeser atau merotasi pejabat yang saat menduduki jabatan tersebut. Alternatif lainnya, bupati akan mengosongkan jabatan tersebut untuk selanjutnya diisi melalui seleksi panitia seleksi (pansel).

Selain mengisi dan merotasi 4

pejabat yang melebih lima tahun, bupati juga bakal mengisi sejumlah jabatan lowong, di antaranya Kepala Kesbangpol dan Staf Ahli.

Dua pejabat yang bakal pensiun, yakni Asisten II Setda Lobar dan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigasi. “Kepala SKPD yang menjabat lebih lima tahun, boleh jadi kita kosongkan lalu diisi melalui seleksi pansel. Atau boleh jadi dirotasi. Itu altenatifnya, kalau merotasi pejabat tak

perlu dipansel, karena cukup mengunakan hasil evaluasi internal,” ujarnya, Rabu (8/6).

Bupati menjelaskan, pembentukan pansel akan dilakukan pada bulan Juli-Agustus mendatang.

Pansel akan dibentuk pada pertengahan tahun ini supaya prosesnya bisa berlangsung tahun ini. Sebab jika dibuat Oktober-November, seleksi akan berlangsung hingga awal tahun depan. Pansel ini, jelasnya, akan menyeleksi pejabat un-

Sikapi Gejolak Harga Kebutuhan Pokok

Pemkab Loteng Diminta Responsif Praya (Suara NTB) Gejolak harga kebutuhan pokok memasuki bulan puasa ini diharapkan bisa disikapi segera oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat terkena dampak tingginya harga kebutuhan pokok di pasar.

Anggota DPRD Loteng, Dra. Hj.Nurul Adha HMZ, mengingatkan, pemerintah daerah hendaknya tidak hanya menunggu muncul gejolak harga terlebih dahulu kemudian mau bersikap. Tetapi sudah melakukan langkah-langkah antisipasi sejak dini, sebelum gejolak harga kebutuhan pokok tersebut terjadi.

Hanya saja, karena gejolak harga kebutuhan pokok saat ini

sudah mulai terjadi, maka pemerintah daerah diharapkan bisa segera bersikap dengan melakukan upaya-upaya pencegahan, sehingga gejolak harga kebutuhan pokok tidak terusterusan terjadi.

“Pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam melihat gejolak harga kebutuhan pokok terjadi. Harus ada intervensi dari pemerintah daerah. Guna menstabilkan harga kebutuhan pokok tersebut,” imbuh anggota Fraksi PKB DPRD Loteng ini.

Adanya intervensi dari pemerintah daerah ini diharapkan harga kebutuhan pokok di daerah ini bisa tetap stabil selama bulan puasa hingga lebaran nantinya. “Dalam melakukan intervensi harga kebutuhan pokok, pemerintah daerah harus

fokus dan terarah. Sehingga intervensi yang dilakukan, benarbenar maksimal dan tepat sasaran,” tegasnya.

Ia mengaku, selama ini pihaknya belum melihat langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam rangka membantu stabilisasi harga kebutuhan pokok. Hal itulah yang kemudian menyebabkan gejolak harga terjadi dan menyebabkan masyarakat yang harus menanggung beban.

“Kita tidak inginkan hal ini sampai terjadi. Jadi langkah seperti apa yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam membantu stabilisasi harga kebutuhan pokok harus jelas dan segera dilakukan,” tandas anggota DPRD Loteng dua periode ini. (kir)

Pengelolaan Aset Disinyalir Banyak yang Bocor Praya (Suara NTB) Jumlah aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) cukup banyak.

Dan, jika dikelola dengan maksimal akan mampu memberikan dampak signifikan dalam hal peningkatan pemasukan bagi daerah. Sayangnya, pengelolaan aset pemerintah daerah selama ini dinilai belum maksimal,bahkan terkesan banyak kebocoran, sehingga belum mampu mendorong pendapatan asli daerah.

“Kita melihat pengelolaan aset-aset daerah belum dilakukan dengan baik. Bahkan dalam pengelolaannya disinyalir banyak yang bocor,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar pada rapat paripurna DPRD Loteng, Rabu (8/6).

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat ini mengaku jika pola pengelolaan aset daerah tetap seperti ini, maka sulit rasanya bisa mendongkrak pendapatan asli daerah. Padahal jika dikelola dengan maksimal, pemasukan dari hasil pengelolan aset daerah bisa menghasilkan pemasukan yang besar.

Ia mencontohkan pada aset milik daerah di

kawasan pertokoan Kota Praya, berupa rumah toko (ruko) banyak yang disewakan dengan harga di bawah kewajaran, yakni Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu. “Dengan melihat kondisi ekonomi dan lokasi ruko milik pemerintah daerah tersebut, harga sewa tersebut sangat tidak realistis untuk saat ini,” sebut Samsul Qomar.

Atas dasar itu, ujarnya, menyebabkan pemasukan dari hasil pengelolaan aset belum bisa maksimal, karena pengelolaan yang jauh dari yang diharapkan. “Untuk itu kita mendesak pemerintah daerah, lebih maksimal dalam mengelola aset yang ada. Potensi kebocoran semaksimal mungkin ditekan,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kabag. Aset Setda Loteng, Drs. H. Muhamad, mengaku kalau banyak aset daerah yang saat ini disewakan kepada masyarakat, termasuk aset berupa ruko yang ada di kawasan pertokoan Kota Praya. Hanya saja, untuk pengelolaan termasuk harga sewa asetaset sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Loteng. “Nanti akan kita coba komunikasi dan koordinasi persoalan ini dengan dinas terkait,” jawabnya. (kir)

tuk mengisi jabatan eselon II lowong, termasuk jabatan lama (melebihi lima tahun).

Menanggapi adanya masukan DPRD Lobar agar bupati mengganti kepala SKPD penghasil PAD, menurutnya tidak semua penghasil PAD merosot. Namun ada yang merosot dan ada yang naik PAD-nya. Hal ini, jelasnya, akan tetap menjadi bahan evaluasi bagi dirinya ke depan. Menurutnya, masukan ini positif bagi pemda ke depan. (her)

Menuju Deklarasi Wisata Dunia

Pemda KLU Wacanakan Penertiban di Sempadan Pantai Tanjung (Suara NTB) Destinasi wisata halal yang diraih oleh NTB menjadi motivasi tersendiri bagi Kabupaten Lombok Utara (KLU). Adanya potensi wisata 3 Gili dan objek wisata alam lainnya, KLU tengah bersiap mendeklarasikan diri sebagai Destinasi Wisata Dunia. Konsekuensi dari orientasi ini, maka Pemda siap menegakkan aturan bahwa setiap pelanggaran sempadan/roi pantai di 3 Gili harus ditertibkan.

Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, dalam rakor bersama unsur camat, desa dan beberapa Kepala Bagian Setda KLU, menekankan seluruh pengusaha pariwisata harus bisa bersinergi. Salah satu caranya adalah menaati aturan yang ada, menyangkut regulasi daerah maupun pusat.

“Kabupaten Lombok Utara harus mampu dan bisa menjadi pelopor pertama sebagai pelaksana program wisata halal sekaligus mendeklarasikan diri sebagai tujuan wisata dunia. Meendukung usaha tersebut kita akan laksanan penertiban bangunan yang melanggar roi pantai untuk memberikan hak –hak pelancong menikmati keindahan pantai,” ungkap Najmul, Rabu (8/6).

Penertiban ini akan berlaku umum bagi seluruh pengusaha yang melanggar. Hanya saja, pengusaha yang tidak mau ditertibkan secara baik-baik akan dibongkar paksa. Namun pemerintah berharap, seluruh pengusaha yang melanggar dapat membongkar sendiri bangunannya tanpa campur tangan pemerintah.

Menurutnya, ruang terbuka hijau bagi masyarakat dan pelancong harus sesegera diwujudkan. Sebab jika dibiarkan, tingkat kepadatan bangunan di 3 Gili akan semakin menyulitkan pengaturan RTH. Tidak hanya space public, penataan di areal sempadan pantai juga memperhitungkan kebutuhan space untuk infrastruktur jalan. “ Kita ingin ada 3 ruas jalan yang bisa disedialan, yaitu jalur khusus cidomo, jalur sepeda dan jalur jalan kaki. Sehingga ini akan semakin menambah keindahan dan juga mendukung rencana menjadikan Kabupaten Lombok Utara sebagai Destinasi Wisata Dunia, yang nyaman, aman dan indah untuk dikunjungi,” jelasnya.

Bupati menguatkan, deklarasi KLU sebagai destinasi wisata dunia akan dilakukan bersamaan dengan HUT KLU, 21 Juli mendatang. Selain deklarasi wisata, momentum itu akan dijadikan deklarasi dunia pendidikan dari PAUD hingga SMA harus memiliki Akta Kelahiran.

“Kita harus mempunyai branding yang jelas. Begitu juga dengan penertiban terhadap pekerja asing. Harus segera diambil tindakan sesuai dengan aturan yang ada,” imbuhnya.

Ia menekankan pula, agar setiap lini pembangunan di KLU harus mendukung pembangunan sektor pariwisata. Pasalnya, sektor ini dinilai paling potensial dalam menopang perekonomian masyarakat setelah sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan. (ari)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 9 Juni 2016

Halaman 6

Tersisa 15 Pemegang IUP di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Sumbawa mulai berkurang. Kini tingal tersisa 15 pemegang IUP dari 24 IUP sebelumnya.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Sumbawa, Ir. Sirajuddin kepada wartawan, Rabu (8/6) mengungkapkan, dari 15 IUP tersebut, 10 di antaranya masih dalam tahap eksplorasi. Lima sisanya mulai melakukan operasi produksi (OP). Baik itu perusahaan yang melakukan penambangan emas maupun mangan. Seperti PT Intam, PT SJR, dan lainnya.

Bagi 10 perusahaan pemegang IUP lainnya yang masih eksplorasi, masih terus melakukan aktivitasnya. Sebelum masa berlaku IUP habis. Karena berlakunya IUP untuk eksplorasi hanya selama delapan tahun. Rata rata masa berlaku IUP mereka yang eksplorasi akan habis pada 2017. “Tapi evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk perusahaan ini sudah ada di Provinsi sejak 2014,” jelasnya.

Ketika izin usaha pertambangan masing-masing perusahaan ini habis, maka aktivitas mereka harus berhenti. Namun ketika ingin melanjutkan kegiatannya, maka harus kembali mengikuti lelang yang diselenggarakan Pemerintah Pusat.

Manakala izin eksplorasinya sudah habis, maka suka atau tidak perusahaan itu harus berhenti.

Kalau mau melanjutkan, maka mereka harus ikut lelang lagi di Pusat. “Tidak ada perpanjangan IUP untuk eksplorasi yang hanya berlaku selama delapan tahun. Kalau ingin berproduksi, maka harus mengurus izin produksi,” tandas Sirajuddin. (arn)

(Suara NTB/disparekraf KSB)

KOMPLEK KTC – Komplek Kemutar Telu Center (KTC), kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di Taliwang. Kendati proyek ini telah rampung, namun masih menyisakan masalah, yakni ditemukan kelebihan pembayaran kepada rekanannya, dan kini kelebihan pembayaran yang menjadi kerugian negara tersebut mulai dicicil oleh rekanannya.

Rekanan Mulai Cicil Kelebihan Pembayaran Proyek KTC

(Suara NTB/arn)

Mahasiswa UTS Raih Dana Riset Kelapa Sawit Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) kembali menorehkan prestasi tingkat nasional. Tim riset kelapa sawit UTS yang diketuai Rian Adha Ardinata beserta anggotanya Asmawati dan Muhammad Al-Azhar, berhasil menjadi salah satu Tim pemenang nasional kompetisi pengajuan dan riset kelapa sawit dan berhak mendapatkan dana penelitian. Setelah berhasil menyisihkan ratusan proposal pengajuan dana riset dari seluruh Universitas di Indonesia.

Humas UTS, Dinas Raisa Rasyidi, menjelaskan, proposal berjudul ”Endonesia (Endophyte for Indonesia): Biofertilizer Berbasis Mikroba Endofit guna Meningkatkan Kualitas Pembibitan Budidaya Kelapa Sawit di Indonesia “menarik perhatian” dewan juri Direktorat Penyaluran Dana kelapa sawit Nasional. Proyek ini bertujuan menciptakan pupuk hayati berbasis mikroba yang dapat meningkatkan kualitas pembibitan kelapa sawit. Sehingga dapat berpengaruh positif terhadap tingkat petumbuhan kelapa sawit secara drastis, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap nilai jual kelapa sawit tersebut.

Untuk diketahui, Program Grant Riset Sawit 2016 ini merupakan saah satu progam Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pusat yang bertujuan untuk memberikan dukungan dana penelitian kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan dengan prinsip-pinsip peningkatan produktivitas/efisiensi, peningkatan aspek berkelanjutan, dan mendorong penciptaan poduk/pasar baru khususnya dalam bidang Kelapa Sawit. Program yang diajukan oleh peserta diharapkan mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka. Kedepannya membentuk masyarakat yang mandiri dan produktif menjadi bagian dari solusi dan berpartisipasi aktif dalam membangun negeri. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Upaya pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menagih hutang kerugian negara yang ditimbulkan PT Trillion Glory Nusantara (TGN) membuahkan hasil. Baru-baru ini, perusahaan konstruksi asal pulau Jawa itu dikabarkan telah mencicil ke kas negara sebesar Rp 500 juta atas kerugian yang ditimbulkannya pada proyek fasilitas KTC (Kemutar Telu Center).

“Baru-baru ini mereka ada STS (surat tanda setor) sebesar Rp 500 juta untuk membayar kerugian negara yang ditimbulkannya pada proyek fasilitas KTC,” terang Sekretaris Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si. Pengembalian yang dilakukan PT TGN ini adalah yang kedua kalinya. Sebelumnya

setelah dinyatakan telah menyebabkan kerugian negara sekitar awal tahun 2015 pada pengerjaan proyek fasilitas KTC. Perusahaan bersangkutan sempat melakukan pengembalian sekitar Rp 170 juta. Dengan pengembalian itu, PT TGN sempat beberapa kali diberi kesempatan untuk melunasi seluruh hutangnya, namun hingga 31 Desember 2015 sebagai batas terakhir pengembalian peru-

sahaan ini tetap mangkir dari kewajibannya.

H. Ady mengatakan, masuknya pembayaran kedua PT TGN ini, perusahaan jasa konstruksi tersebut masih menyisakan hutang kepada negara sekitar Rp 1,9 miliar dari total hutang sebelumnya mencapai Rp. 2,6 miliar lebih.

“Kerugian negara yang ditimbulkan PT TGN dari proyek KTC itu adalah kelebihan pembayaran. Di mana volume

kan kesempatan PT TGN untuk membayar kerugian negara yang ditimbulkannya pada proyek fasilitas KTC. Terakhir, Pemda KSB memberikan tambahan waktu hingga 31 Desember 2015. Alasannya, PT TGN menunggu realisasi penjualan sejumlah asetnya yang kemudian akan digunakan untuk membayar hutan. Sayang, janji tinggal janji. Sampai pertengahan tahun 2016 ini, PT TGN baru-baru ini bisa memenuhi janjinya.

Itu pun dibayar dengan cara menyicil, sehingga Pemda KSB harus berusaha lebih keras lagi mencari cara untuk menyelamatkan uang negara yang sudah terlanjur berada di tangan pihak ketiga itu. (bug)

Harga Sembako di Sumbawa Masih Stabil

(Suara NTB/bug)

MULAI DIBANGUN - Pembangunan gedung ruang kerja masing-masing anggota DPRD KSB yang mulai dikerjakan sejak pekan lalu.

(Suara NTB/ind)

Gedung Ruang Kerja Anggota DPRD KSB Mulai Dibangun Taliwang (Suara NTB) Pembangunan gedung sayap kanan kantor DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) batal dibangun tahun ini. Sedianya bangunan yang akan melengkapi gedung kantor wakil rakyat itu akan dibangun bersamaan dengan gedung ruang kerja para anggota DPRD yang saat ini pekerjaannya tengah berlangsung.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD KSB, Ir. Irhas R. Rayes, M.Si mengaku, sebelumnya pembangunan gedung sayap kanan dan gedung kantor anggota DPRD akan dikerjakan bersamaan tahun ini. Hanya saja rencana itu berubah setelah tidak dianggarkan di APBD murni tahun 2016. “Perencanaannya sudah jadi bersama gedung yang di belakang (gedung kantor anggota, red). Tapi ternyata anggarannya tidak masuk di APBD,” jelasnya kepada media ini, Rabu (8/6).

Sejauh ini belum ada rencana DPRD kapan akan kembali mengajukan pembiayaan un-

tuk pembangunan gedung sayap kanan itu. Irhas mengatakan, kemungkinan diajukan di APDB Perubahan tahun ini sangat kecil, mengingat untuk waktu pembangunannya memerlukan waktu yang cukup lama. “Kalau di APBD Perubahan waktunya yang mungkin mepet ke akhir tahun. Jadi kalau pun diajukan di (APBD) perubahan, kemungkinannya kecil,” timpalnya.

Menurut dia, waktu yang tepat untuk pembangunan fisik jika dianggarkan di APBD murni. Dengan begitu agenda kegiatan kerjanya mencukupi waktu yang dibutuhkan jika dibiayai dalam satu tahun anggaran. “Jadi mungkin akan diajukan tahun 2017 nanti di APBD murni. Toh juga untuk desain dan perencanaannya sudah siap, tinggal bangun saja,” paparnya.

Sementara itu terkait pembangunan gedung kantor kerja 25 anggota DPRD KSB yang sedang berjalan, Irhas mengungkapkan, akan menelan biaya sekitar Rp 5,2

miliar. Bangunan yang terdiri dari dua lantai itu nantinya akan dilengkapi dengan lift dan jembatan penghubung dengan gedung utama kantor DPRD di bagian depan. “Jadi akan terkoneksi dengan gedung utama. Sehingga para anggota bisa langsung menuju ke ruang rapat utama di lantai dua kalau ada kegiatan paripurna,” urainya.

Jika nanti bangunan ruang kerja bagi 25 anggota DPRD itu telah rampung, beberapa bagian ruangan yang selama ini berada di gedung utama kantor DPRD akan direhab untuk kepentingan lainnya. Irhas menyebutkan, ruangan yang akan dibongkar adalah ruang ketiga unsur pimpinan. Ruangan itu nantinya akan diubah untuk dijadikan ruang rapat anggota. “Kalau rapat lintas komisi di ruang rapat Banggar selama ini sempit. Nah nanti ruang unsur pimpinan itu yang akan kita jadikan ruang rapat lintas komisi karena kapasitasnya akan kita buat lebih besar lagi,” imbuhnya. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Sumbawa, Drs. Zainal Abidin menyampaikan adanya kenaikan harga terhadap sejumlah bahan pokok. Kenaikan tersebut berdasarkan pemantauan pasar atas pengadaan barang distribusi dan harga sembako, serta barang strategis lainnya, yang dilakukan pihaknya Senin (6/6) hingga Rabu (8/6).

Meskipun demikian, kenaikan harga tersebut masih terbilang stabil dan wajar.

“Kami sudah turunkan tim melakukan pemantauan harga. Karena memasuki puasa informasinya harga di beberapa daerah itu terjadi kenaikan. Dari hasil pantauan untuk Kabupaten Sumbawa, memang ada kenaikan, tetapi masih stabil,” ujarnya Seperti halnya harga buah apel lokal yang naik 33,33 % dari Rp 30.000/kg menjadi Rp 40.000/ kg. Kenaikan tersebut disebabkan kurangnya pasokan, sementara permintaan banyak. Kemudian harga telur ayam ras, naik 3,13 % dari Rp 1.600/ butir menjadi Rp 1.650/butir.

Penyebabnya kenaikan harga terjadi di tingkat agen. Kenaikan harga juga terjadi pada kacang kedelai super mencapai 5,00 %.

Dari Rp 10.000/kg menjadi Rp 10.500/ kg. Termasuk kacang

tanah naik 4,17 % dari Rp 24.000/ kg menjadi Rp 25.000/Kg. Kenaikannya masing-masing karena kurangnya pasokan, sementara permintaan masyarakat banyak.

Sedangkan harga jagung biji turun 10,00 % dari Rp 10.000/ kg menjadi Rp 9.000/kg. Penurunan harga juga terjadi pada kacang hijau. Di mana turun 9,09 % dari Rp 22.000/kg menjadi Rp 20.000/kg. Masing-masing disebabkan turunnya harga di tingkat petani. Sementara harga sembako dan barangbarang strategis lainnya relatif stabil karena pengadaan dan pendistribusian cukup lancar.

“Harga masih stabil, karena harga pada minggu terakhir Mei masih sama dengan Minggu kedua Juni. Memang pada akhir Mei terjadi kenaikan harga pada gula pasir. Dari Rp 15.000/kg menjadi Rp 17.000/ kg sampai saat ini. Kenaikan ini memang dari tingkat pusat terjadi,” pungkasnya.

Pihaknya berharap harga tetap stabil di Kabupaten Sumbawa. Untuk itu pihaknya menghimbau distributor untuk tetap menyediakan stok barang kebutuhan pokok. Dengan tersedianya barang tersebut, harga tidak akan mengalami perubahan yang begitu besar. “Kami harap para pedgang dan pengusaha tetap mempertahankan jumlah persediaan barang. Sehingga tidak terjadi lonjakan harga,” tukas Zainal. (ind)

(Suara NTB/ind)

Puskesmas di Sumbawa Belum Terima Dana BOK Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah Puskesmas di Kabupaten Sumbawa belum menerima Dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK). BOK tahun 2015 dengan total Rp 6 miliar tersebut seharusnya sudah dicairkan dan diterima oleh semua Puskesmas. Dimana jumlah dana yang diterima bervariasi, sesuai variabel yang telah ditentukan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa melalui Sekretaris, Junaidi, Apt., M.Si kepada Suara NTB, Rabu (8/6) menyampaikan Puskesmas yang belum menerima dimungkinkan lantaran ada keterlambatan SPJ. Sehingga pencairan tertunda untuk pencairan berikutnya. Meskipun demikian, terhadap BOK tersebut dalam minggu ini sudah bisa dicairkan. “Insya Allah dalam minggu ini dana BOK untuk semua Puskesmas sudah bisa dicairkan,” ujarnya.

Disebutkannya tahun ini pengelolaan BOK melalui DAK non fisik dan masuk menjadi komponen APBD. Setelah pencairan APBD sekitar bulan Maret barulah dana tersebut bisa didistribusikan. Sebelum pencairan, Puskesmas terlebih dahulu mengajukan usulan kegiatan. Kemudian usulan itu diverifikasi oleh tim verifikasi BOK yang dibentuk Dikes. Setelah diverifikasi dan persyaratan terpenuhi barulah uang tersebut dikirim ke masing-masing Puskesmas. “Jadi sudah diatur prosedurnya. Dalam pencairan dana persayaratannya ada laporan pelaksanaan kegiatan, SPJ dan lain sebagainya,” ujarnya.

Sementara sebelumnya, pengelolaan BOK dari dana Tugas Pembantuan (TP) dari pemerintah pusat. Awalnya masuk ke rekening Dinas Kesehatan. Kemudian didistribusikan ke seluruh Puskesmas sesuai dengan variabel yang ada.

Seperti terhadap jumlah penduduk, luas wilayah, daerah terpencil, jumlah kegiatan yang dilaksanakan, dan lain sebagainya. (ind)

kerja mereka tidak sebesar dengan nilai pembayaran yang diserahkan pemerintah,” terangnya.

Menurut H. Ady, Pemda KSB saat ini terus melakukan penagihan kepada PT TGN untuk segera melunasi seluruh kewajibannya kepada pemerintah. PT TGN juga tidak akan diberi waktu lagi sebagaimana tahun sebelumnya. “Waktu yang kita berikan sudah selesai tahun 2015 lalu.

Sekarang kita akan terus desak mereka agar sesegera mungkin melunasi sisanya,” tegas Inspektur Inspektorat Kabupaten (Itkab) KSB ini.

Untuk diketahui, sepanjang tahun 2015 lalu Pemda KSB beberapa kali memberi-

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 9 Juni 2016

Halaman 7

Warga Diminta Selektif Beli Makanan Selama Puasa Kota Bima (Suara NTB) – Masyarakat harus mewaspadai dan selektif membeli makanan di pasar untuk dikonsumsi selama bulan puasa. Pasalnya saat ini, sangat rentan beredar makanan atau minuman yang mengandung bahan kimia, seperti boraks dan formalin.

Kasi Farmasi dan Makanan Dinas Kesehatan Kota Bima, Taufikurahman, S.Si A.pt, kepada Suara NTB, Rabu (8/6) mengatakan, banyak makanan atau minuman yang mengandung bahan pengawet dan kimia, diduga beredar di pasar selama bulan puasa. Untuk itu masyarakat harus selektif dan lebih mewaspadai.

“Momen puasa seperti ini masyarakat harus lebih selektif. Karena makanan dan minuman merusak kesehatan banyak beredar,” katanya.

Menurut dia, pihaknya melakukan sidak dengan BPOM, biasanya sebulan sekali. Selama ini makanan yang mengandung bahan kimia je-

(Suara NTB/ula)

TIDAK BANYAK - Pedagang daging di pasar Dompu menunggu pembeli. Kendati harga daging di Dompu tidak banyak mengalami kenaikan, tapi permintaan daging selama puasa tidak terlalu banyak.

Harga Daging Naik di Dompu

Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu termasuk daerah pemasok daging nasional. Pada puasa Ramadhan 1437 H, harga daging juga mengalami kenaikan walaupun hanya Rp 5.000/kg. Lonjakan harga juga terjadi pada sembako yang tidak diproduk di Dompu seperti sayur – sayuran dan barang pabrikan.

Berdasarkan pantauan Suara NTB di pasar Dompu, Rabu (8/6), beberapa barang yang mengalami kenaikan seperti daging sapi/kerbau dari Rp 85.000 menjadi Rp 90.000/ kg, daging ayam broiler dari Rp 35.000 menjadi Rp 42.000/kg, tomat dari Rp 6.000 menjadi Rp 14.000/kg, cabai rawit dan cabai keriting dari Rp 25.000 menjadi Rp 30.000/kg. Begitu juga dengan gula pasir dari Rp 14.000 menjadi Rp 18.000/ kg.

Sementara untuk beras Rp 9.000/kg, beras ketan putih naik menjadi Rp 21.000/kg, beras ketan hitam menjadi Rp 22.000/kg. “Yang paling tinggi dan sering mengalami kenaikan pada tomat. Setiap kali barang datang, harganya selalu naik selama puasa ini,” kata Juharni, salah seorang pedagang di pasar Dompu.

Ratna, salah seorang pedagang daging juga mengungkapkan, kenaikan daging di Dompu tidak setinggi di luar daerah yang mencapai di atas Rp 100.000/kg. Di Dompu, kenaikanya hanya Rp 5.000 hingga Rp 10.000/kg Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Dompu, Drs. H. Gaziamansyuri, M.Ap yang dihubungi terpisah mengatakan, kenaikan harga daging sapi/kerbau di pasaran selama puasa Ramadhan bukan karena kekurangan pasokan daging. Kenaikan itu akibat pengaruh psikologi pasar dari kenaikan sejumlah harga barang lainnya selama puasa. Kenaikan Rp 5.000/kg masih dinilai wajar. “Kalau stok daging kita masih aman, bahkan kita lakukan pengiriman ke daerah lain,” katanya.

Kebutuhan daging yang disembelih dari sapi dan kerbau hidup per hari se Kabupaten Dompu mencapai 25 ekor dan 9 ekor di antaranya untuk kebutuhan dalam kota Dompu. Yang paling besar kebutuhan daging untuk memenuhi permintaan bakso dan pentolan.

Sementara Kepala Dinas Koperindag Tamben Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, M.Si mengatakan, kenaikan harga di pasaran yang cukup besar terjadi pada sayur – sayuran yang didatangkan dari luar Dompu dan gula pasir. Namun sejauh ini pihaknya belum ada rencana melakukan operasi pasar. “Kemarin Tim Penggerak PKK Kabupaten Dompu sudah melakukan operasi pasar keliling di Kecamatan – Kecamatan, tinggal Kecamatan Kilo yang belum,” ungkapnya. (ula)

menerus akan mengakibatkan penyakit kanker.

“Kami hanya bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan karena yang berwenang memberikan sanksi adalah aparat Kepolisian,” terangnya.

Sementara itu, Kabid Perdagangan Diskoperindag Kota Bima, Ratnaningsih, S.E mengaku pihaknya hanya berwenang mengawasi makanan dan minuman yang sudah melebihi batas waktu pemakaian.

“Memberikan peringatan kepada pemilik toko agar tidak menjual barang itu. Jika tidak akan diberikan tindakan tegas, salah satunya hingga mencabut izin usaha,” terangnya Meski kerap melakukan

(Suara NTB/uki)

Ratnaningsih kepada masyarakat untuk selektif membeli makanan dan minuman yang layak dikonsumsi serta pemakaiannya tidak dalam masa kedaluwarsa,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

DIMUSNAHKAN – Sebuah peralatan berat menggilas ribuan botol miras di Mapolres Bima Kabupaten, Rabu (8/6). beredar,” tegasnya.

Taufik juga memhimbau kepada tokoh masyarakat, para orang tua untuk tetap

mengawal dan mengingatkan generasi penerus bangsa untuk tidak mengkonsumsi miras dan narkoba.

(Suara NTB/uki)

Toko di Pasar Senggol Kota Bima Terbakar Kota Bima (Suara NTB) – Kebakaran terjadi di kawasan pasar Senggol Kota Bima, Rabu (8/6) pagi sekitar pukul 03.50 wita. Akibat kejadian itu, tiga toko pakaian ludes terbakar. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut, namun dugaan sementara akibat hubungan arus pendek listrik.

Percikan api pertama kali berasal dari toko Sumiati (45), warga Kelurahan Tanjung Kota Bima. Api dalam seketika membesar dan melahap dua unit toko disampingnya.

“Toko yang menjual pakaian bayi dan anak-anak ini sudah dua kali terbakar. Pertama tahun 2015 lalu, kemudian tahun ini. Pemiliknya adalah mbak Sum, sapaan akrab Sumiati,” kata Astuty, salah seorang warga yang tinggal tidak jauh dari kawasan pasar itu.

Menurut dia, api dapat dipadamkan sekitar 20 menit kemudian. Dengan bantuan dua unit mobil pemadam kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima, dan dibantu oleh warga setempat.

“Tidak sampai meluas ke toko yang lain, karena cepat di-

(Suara NTB/uki)

BERSIHKAN PUING – Pemilik toko dan kerabatnya membersihkan puing-puing toko pakaian miliknya di pasar Senggol, Kota Bima, setelah diamuk api, Rabu (8/6). padamkan petugas dan warga,’’ katanya.

Kabag Ops Polres Bima Kota, Kompol H. Nurdin mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran toko tersebut. Hanya saja informasi sementara yang didapat lantaran hubungan arus pendek listrik.

“Kebakaran ini sedang kami selidiki, namun informasinya karena arus pendek,” ujarnya.

Menurut dia, meski dalam peristiwa itu tidak menelan korban jiwa. Namun kerugian ditaksir hingga mencapai miliaran rupiah. Karena pengakuan korban, banyak barang baru didatangkan dari luar daerah. Yang akan dipasarkan untuk lebaran nanti, semuanya ludes terbakar.

“Kita hanya data dan catat jumlah kerugiannya berdasarkan keterangan korban,” pungkasnya. (uki)

wa lahan tersebut sudah disertifikat atas nama pribadi,” kata Hendra.

Di DPRD, massa diterima oleh H. Didi Wahyuddin, SE (anggota Komisi II), Drs. Mukhtar (Sekretaris Komisi II), dan Taha, S.Pt (anggota Komisi III). Ketiga anggota Dewan tersebut sepakat agar sertifikat lahan yang selama ini menjadi aset Desa untuk kepentingan pribadi harus diusut tuntas. “Kita dorong pemerintah daerah untuk mengusut kasus ini. Kita juga akan melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait agar kasaus ini tuntas,” katanya.

Massa kemudian melanjutkan aksinya ke kantor Pemda Dompu. Massa diterima oleh Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M,Si. Di hadapan massa aksi, Sekda menegaskan, akan memanggil pihak terkait seperti BPN, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kehutanan, Camat Kilo dan Kepala Desa terkait sertifikat lahan tersebut.

“Kita pastikan akan mengklarifikasi terkait persoalan ini,” katanya.

Doro Matompo merupakan daerah wisata baru yang tengah diminati warga.

(Suara NTB/ula)

ORASI - Massa dari Aliansi Masyarakat Mbuju saat melakukan orasi di depan Kantor Pemda Dompu, Rabu (8/6).

Daerah wisata pesisir pantai dengan keindahan alam berbukitnya ini mulai disediakan berbagai fasilitas seperti beru-

gak dan lainnya. Selama ini diketahui, lahan ini milik Desa dan dimanfaatkan sebagai daerah wisata Desa. (ula)

“Generasi harus tumbuh menjadi generasi yang sehat.

Tanpa mengkonsumsi miras dan menggunakan narkoba.

Miras dan narkoba harus diberantas, yang dimulai dari kalangan keluarga atau orang terdekat,” pungaksnya. (uki)

Dompu akan Revitalisasi Seluruh Pasar Tradisional Dompu (Suara NTB) Ada tiga Kecamatan di Kabupaten Dompu yang tidak memiliki pasar di wilayahnya.

Pasar yang ada justru tidak berfungsi seperti di Huu. Pemerintah daerah (Pemda) akan merevitalisasi pasar agar bisa langsung difungsikan, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (Koperindag Tamben) Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, M.Si kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (8/6) mengungkapkan, program revitalisasi pasar akan dilakukan terhadap pasar yang sudah memiliki embrio. Sehingga pasar yang dibangun pemerintah bisa langsung difungsikan setelah dibangun. “Pada prinsipnya, saya ingin revitalisasi pasar yang bisa langsung difungsikan. Karena pembangunan pasar itu butuh anggaran banyak. Dari pada habiskan anggaran banyak, tapi tidak difungsikan lebih baik tidak dibangun,” katanya.

Muhammad pun mengatakan, ada tiga Kecamatan yang belum memiliki pasar di wilayahnya. Kecamatan Kilo, Pajo dan Kecamatan Huu. Pasar Huu sudah dibangun pemerintah melalui bantuan bank dunia, tapi hingga saat ini tidak berfungsi. “Kita mau usulkan pembangunan pasar (di 3 kecamatan), tapi tempatnya dimana? Nanti kalau dibangun, malah tidak difungsikan,” ungkapnya.

Untuk pembangunan pasar tahun 2017, Diskoperindag Tamben Kabupaten Dompu mengajukan pasar Rabu di Desa Nangakara, pasar Kadindi Atas, dan pasar Calabai Kecamatan Pekat diajukan untuk dibangun melalui DAK tahun 2017.

“Mulai tahun ini, untuk anggaran DAK (2017) harus diajukan melalui E-Proposal untuk pembangunan tiga pasar rakyat di Pekat. Untuk pasar Manggelewa kita ajukan melalui dana TP (tugas pembantuan),” katanya.

Muhammad juga mendorong agar pasar Wodi diarahkan di lapangan samping Polsek Woja karena arealnya cukup luas dan berada di pinggir jalan.

Sementara pasar Woja difungsikan untuk pasar pertokoan, karena lahan milik Desa untuk area pasarnya hanya 2 are dan sulit untuk dikembangkan dan memicu kemacetan arus lalu lintas. “Untuk pengembangan pasar Wodi justru saya dorong agar diarahkan di lapangan samping Polsek Woja, tapi itu tergantung pihak Desa, karena pasar Wodi merupakan pasar Desa,” harapnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

Bima (Suara NTB) – Sebanyak 2.042 botol minuman keras (miras) berbagai merek dimusnahkan di Mapolres Bima Kabupaten, Rabu (8/ 6). Miras itu merupakan barang bukti (BB) hasil penangkapan dalam operasi pekat, belum lama ini.

“Miras yang kita musnakan hari ini sebanyak 2.042 botol,” kata Kapolres Bima Kabupaten, AKBP Gatut Kurniadin, SH, S.Ik. Kata dia, miras berbagai merek seperti bir, Chivas Regal, black label. Sementara miras tradisional meliputi brem, sofi dan arak dengan nilai kerugian sebanyak Rp 93 juta. Miras itu merupakan hasil razia pekat di tiga kecamatan wilayah hukum Polres setempat. Yakni di Bolo, Woha dan Monta.

“Selain BB miras, kita juga mengamankan delapan orang warga yang diketahui pemilik miras ini,” katanya.

Acara pemusnahan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik Hak, M.Si, tokoh agama, tokoh masyarakat, para Kapolsek serta para awak media yang juga dirangkaikan buka puasa bersama.

Pada kesempatan itu, mewakili pemerintah Kabupaten Bima, Sekda mengapresiasi kinerja aparat kepolisian setempat. Sebab menurutnya pemusnahan ribuan botol miras itu menjadi bukti keseriusan yang gencar memberantas barangbarang yang melanggar hukum.

“Miras harus diberantas.

Jangan biarkan miras terus

Daerah Wisata Diduga Disertifikasi Oknum Kades Dompu (Suara NTB) Aliansi Masyarakat Mbuju (AMM) Kecamatan Kilo melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Dompu dan Pemda Dompu terkait tempat wisata Doro Matompo Kilo yang diduga disertifikasi oknum Kepala Desa.

Aset Desa Mbuju yang menjadi tempat wisata baru di Kecamatan Kilo ini justru diduga telah disertifikat secara pribadi sejak 2013.

Massa pun menuntut pihak BPN, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Desa Mbuju untuk bertanggungjawab.

Massa aksi yang menggunakan pengeras suara dengan mobil terbuka dengan koordinator lapangan, Hendra ini mendatangi kantor DPRD Dompu dan kantor Pemda Dompu untuk menyampaikan tuntutannya, Rabu (8/6). Massa meminta agar Bupati mengusut penyalahgunaan jabatan yang merugikan rakyat di Desa Mbuju. Karena Doro Matompo yang selama ini terus dibenahi warga setempat sebagai daerah wisata baru justru diklaim telah disertifikat atas nama pribadi oknum aparat Desa. “Kita juga sudah cek dan mendapat kopian sertifikat bah-

(Suara NTB/uki)

Taufikurrahman pengawasan dengan menggelar sidak. Namun pihaknya masih saja ada oknum tertentu memanfaatkan kesempatan untuk keuntungan pribadinya.

“Hal itu, tentu kembali lagi

Ribuan Botol Miras di Bima Dimusnahkan

Pol PP akan Bongkar Rumah Makan yang Buka Siang Hari Bima (Suara NTB) – Surat edaran (SE) Bupati Bima soal beberapa larangan aktivitas, ditindaklanjuti Sat Pol PP Kabupaten Bima. Salah satunya, melarang rumah makan menjual di siang hari selama puasa.

“Larangan Bupati akan kita tindaklanjuti. Bagi penjual yang buka di siang hari akan kita bongkar,” ucap Kasat Pol PP Kabupaten Bima, Edi Darmawan, S.Sos kepada Suara NTB, Rabu (8/6).

Kata dia, surat edaran dan imbauan pemerintah setempat telah disosialisasikan kepada 18 Kecamatan yang ada.

Ada beberapa poin penegasan pada SE yang ditanda tangani Wakil Bupati Bima itu.

“Poin penting meminta agar puasa tahun ini berjalan dengan baik. Tentu dengan tidak ada lagi warung makan yang jual di siang hari,” katanya.

Selain itu, menurut dia, setiap kafe yang menjual minuman keras dan kamar karaoke ditutup. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan bulan Ramadhan berlangsung khusyuk.

“Rumah makan, kafe dan petasan dan lain-lain akan kita sita,” akunya Edi meminta masyarakat Kabupaten Bima menaati SE tersebut. Namun apabila masih melihat ada warung yang masih bandel membuka, diharapkan untuk segera melapor kepada pihaknya.

“Kalau ada yang bandel tentu akan ditindak tegas.

Kami meminta juga masyarakat agar mengawasi hal ini,” pungkasnya. (uki)

nis boraks adalah kerupuk.

“Saat sidak dengan BPOM, kemudian sampelnya diperiksa dan diuji. Makanan yang kerap ditemukan yang mengandung boraks adalah kerupuk,” akunya Selain boraks, makanan dan minuman juga ada yang mengandung formalin dan pewarna tekstil. Hanya saja, ia tidak menyebutkan jenis yang mengandung bahan tersebut. Namun kandungan bahan berbahaya itu kebanyakan dicampur untuk membuat kue dan jajan.

Diakuinya, makanan yang mengandung bahan kimia itu akan dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pasalnya jika dikonsumsi secara terus

SUARA NTB Kamis, 9 Juni 2016

POLHUKAM

Halaman 8 (Suara NTB/ndi)

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

RAKOR - Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah (dua dari kiri) didampingi oleh Ketua KPU NTB, L. Aksar Ansori, memaparkan poin-poin pemuktahiran data pemilih berjelanjutan di hadapan komisioner KPU seluruh kabupaten/kota se NTB.

Dialihkan dengan Skema Kredit KALANGAN anggota DPRD NTB, mengusulkan agar penyaluran dana aspirasinnya ke masyarakat tidak lagi berbentuk hibah bansos, tetapi disalurkan melalui skema kredit perbankan. Hal itu dinilai akan lebih efektif dan efesien.

Menurut Ketua Komisi III (Bidang keuangan), Johan Rosihan, ST, yang menyampaikan hal tersebut melihat dana-dana aspirasi berbentuk hibah bansos selama ini banyak disalahgunakan. Sehingga sebesar apapun dana yang akan digelontorkan, tidak akan pernah bisa memberikan dampak pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat penerima.

“Kalau tetap disalurkan bentuk hibah masyarakat jadi keenakan, karena mereka menganggap bukan uang daerah. Misalnya dikasi sapi mereka jual, lalu beli sepeda motor, tetapi kalau dengan skema kredit, mereka tidak berani.

Dengan begitu dana kita aman dan bisa kita ukur peningkatan perkembangannya,” ujarnya.

Dikatakan Johan, dari dana aspirasi 65 anggota dewan itu jika dialihkan dalam bentuk pembiayaan, maka masyarakat tidak lagi akan mengandalkan uluran bantuan cuma-cuma dari dana aspirasi dan hibah bansos pemerintah. Disisi lain, model tersebut juga akan menambah modal perbankan milik daerah dan tentu akan meningkatkan jumlah penyaluran kredit ke masyarakat, terutama untuk UMKM. “Dengan begitu maka tidak ada lagi istilah politisasi hibah bansos. Dana itu tidak ada lagi celah untuk disalahgunakan dan tidak ada lagi istilah fiktif. Nah kalau dana aspirasi itu adapun bentuk intervensinya mungkin hanya bisa merekomendasikan nama-nama penerima, tetapi tetap kembali mengacu persaratan yang ditetapkan oleh pihak bank, kalau tidak memenuhi syarat, ya jangan diberikan,” terangnya.

Untuk itu, jika hal itu bisa direalisasikan, maka letak kuncinya adalah di pihak perbankan. Bagimana perbankan mengatur persyaratannya dan tentu juga adalah konsekuensinya pihak bank juga harus memperbanyak dan memperketat model pengawasan dan verifikasinya. Karena jangan sampai kredit macet akan semakin tinggi,” ujarnya. (ndi)

Revisi UU Pilkada

KPU Perketat Pemutakhiran Data Pemilih Mataram (Suara NTB) Pascarevisi undang-undang tentang pilkada, banyak aspek yang mengalami perubahan. Salah satu isi perubahannya adalah mengenai kepastian tingkat validitas data pemilih. Karena selama ini, validitas data pemilih menjadi salah satu persoalan krusial yang belum bisa diclearkan setiap penyelenggaraan pemilu.

Untuk itu, KPU telah mengkonsep model pemuktahiran data pemilih berkelanjutan, sehingga dalam setiap penyelenggaran pemilu, baik untuk pemilihan kepala daerah, legislatif dan presiden, data pemilih yang akan digunakan adalah data yang sama. Jikapun terjadi perubahan jumlah data pemilih, hanya akan berubah pada varian data-data tertentu.

rat, valid dan komperhensif, dan itu akan menjadi data pemilu selanjutnya,” ujar Feri.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Feri, dengan model pemuktahiran data pemilih berkelanjutan itu, maka tingkat dan varian data dinamis pemilih itu bisa terlihat lebih awal. Sehingga dalam hal itu, KPU berkewajiban untuk tetap melakukan koordinasi dengan pihak Dukcapil di daerah mas-

Kasus Pemerasan Dirut PDAM Masuk Tahap Penuntutan Mataram (Suara NTB) – Tersangka pemerasan modus cabut laporan korupsi, LAU sudah siap tahap penuntutan. Bersama sejumlah barang bukti, oknum anggota LSM itu menjalani pelimpahan tahap II di Kejati NTB. Kasus ditingkatkan ke tahap penuntutan oleh JPU. “Berkasnya dinyatakan lengkap. Setelah itu kita pelimpahan tahap II,” terang Kasubdit II Cyber Crime, AKBP Darsono Setyo Adjie, SIK, Rabu (8/6) di Mapolda NTB. Penyidik mendatangi Kejati NTB Kamis (2/6) bersama tersangka yang tanpa didampingi penasihat hukum. Tersangka dugaan pemerasaan terhadap Kepala PDAM Giri MenangMataram itu ditahan untuk 20 hari ke depan, sejak dilangsungkannya pelimpahan.

Sembari menunggu dijadwalkan persidangan. Penahanan itu dimaksudkan agar tersangka tidak melarikan diri dan mengulangi perbuatannya.

Oknum anggota LSM, LAU diduga melakukan pemerasan terhadap Dirut PDAM Giri Menang melalui pesan singkat. Modusnya, laporan dugaan korupsi yang dilaporkan ke Kejati NTB bakal ditarik, jika diganti dengan imbalan sejumlah uang.

Dalam melancarkan aksinya, yang bersangkutan mengatasnamakan pelapor –SY,

Johan Rosihan (Suara NTB/dok)

Korban Bertambah KORBAN pembobolan rekening Bank Muamalat senilai total Rp 8 miliar bertambah. Dari rentetan dugaan transaksi perbankan palsu antarnasabah difasilitasi terduga pelaku DN, korban-korban lain bermunculan. Kasubdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, SIK menyebutkan para korban baru itu diduga rentetan perbuatan pelanggaran transaksi keuangan perbankan.

“Ada tambahan korban baru dari modus yang sama. Tambahan dua (nasabah),” ujarnya di Mapolda NTB, Rabu (8/6).

“Dan kemungkinan akan bertambah lagi,” imbuhnya. Pemeriksaan secara maraton secara intensif dilakukan tim penyidik.

Merunut aliran dana dari satu nasabah ke nasabah yang lain.

“Baru kita temukan (tambahan) dua. Kalkulasikan total 22 nasabah. Kemungkinan akan bertambah seiring dengan modus operandi yang dilakukan pelaku,” paparnya. Ia menjelaskan, bertambahnya dimungkinkan karena transaksi perbankan yang melibatkan saksi korban nasabah sebelumnya cukup banyak. Dalam rentang waktu yang berbeda-beda.

Pemeriksaan sejumlah saksi korban, sambung Darsono, membawa penyidik pada keterkaitan nasabah lain.

Yang tidak pernah muncul dalam pemeriksaan sebelumnya. Awal tahun 2016, terungkap dugaan pembobolan rekening diduga dilakukan oknum karyawan Bank Muamalat.

Kepala Departemen Investigasi dan Disiplin Karyawan Bank Muamalat Cabang Mataram kemudian melaporkan mantan karyawannya, DN ke Polda NTB. Kemudian ditindaklanjuti Subdit III Cyber Crime mengenai adanya dugaan tindak pidana perbankan syariah. Sejumlah nasabah yang menggunakan layanan perbankan melalui oknum sales marketing dirugikan total senilai Rp 8 miliar.

Transaksi tersebut antara lain, pembukaan rekening, simpanan tabungan, jasa pembayaran, dan lainnya.

Polisi telah meningkatkan status penanganan ke tahap penyidikan, mengisyaratkan ditemukannya indikasi tindak pidana. Penyidik mendapati bahwa ada dugaan pencatatan tidak sah atau palsu dalam sejumlah transaksi perbankan.

Polisi menerapkan pasal 63 jo pasal 64 jo pasal 66 undangundang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Ancaman pidana penjara minimal 5 tahun serta maksimal 15 tahun. Sementara pidana denda minimal 5 miliar dan maksimal 200 miliar. (why)

(Suara NTB/ist)

PENUNTUTAN – Tersangka LAU (duduk paling kanan) saat pelimpahan tahap II di Kejati NTB. Tampak penyidik Subdit II Ditreskrimsus (paling kanan) bersama JPU (dua tengah) mengecek kelengkapan berkas. ketua salah satu LSM di NTB yang sebelumnya melaporkan kasus dugaan korupsi PDAM Giri Menang ke Kejati NTB. Tersangka mengirimkan SMS kepada Dirut PDAM Giri Menang dengan muatan pemerasan. Dalam salah satu percakapan SMS, tersangka mengatakan akan mencabut laporan dugaan korupsi PDAM Giri Menang.

Tersangka melalui nomor telepon genggamnya sendiri kemudian meminta imbalan sebesar Rp 10 juta. Bahkan, tersangka langsung mengirimkan rekening bank miliknya berharap uang segera di-

transfer.

Fakta yang diperoleh polisi selama penyelidikan, didapati bahwa LAU, warga Tanak Awu, Pujut, Lombok Tengah diduga sebagai pemeras. Tak seperti tuduhan pelapor kasus yang menyebutkan SY sebagai terduga pelaku.

Tersangka diduga melanggar pasal 35 dan pasal 27 ayat 4 juncto pasal 51 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun serta denda paling banyak Rp 12 miliar. (why)

pencalonan, juga terkait dengan kelembagaan dan mekanisme pada proses pemungutan suara. Serta proses verifikasi calon perseorangan “Kalau revisinya sudah selesai, kita tinggal menunggu pengundangan dan setelah itu akan kita kaji dan kita tuangkan dalam PKPU. Kalau mengenai APK, debat calon dan iklan itu KPU tetap harus menganggarkannya didalam APBD. Tetapi ada opsi khusus alat peraga dan bahan kampanye itu dapat dibuat oleh pasangan calon sendiri, tetapi untuk lebih detilnya nanti akan diatur dalam PKPU,” pungkasnya. (ndi)

Sejumlah ASN Menolak Dipindah ke Satpol PP Mataram (Suara NTB) Rencana Pemkot Mataram merekrut 60 personel Satpol PP hingga kini belum jelas. Padahal, proses seleksi mulai tahap administrasi hingga tes kesehatan sudah dilakukan. Kabarnya, sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang dimutasi atau dipindah ke Satpol PP menolak.

Seperti diketahui, Satpol PP Kota Mataram merupakan kategori A. Dimana, jabatan Kasat Pol PP adalah pejabat setingkat eselon II. Dalam aturan Permendagri Nomor 60 tahun 2012 tentang penetapan jumlah personel Satpol PP. Idealnya, jumlah anggota sebanyak 250 personel. Meskipun, Satpol PP Kota Mataram termasuk tipe A, tetapi jumlah anggotanya sangat minim yakni 80 orang. Itupun 75 diantaranya merupakan ASN dan 15 orang pegawai tidak tetap.

Jumlah ini relatif sedikit dibandingkan dengan tugas dan tanggungjawab lainnya. Jika dirata - ratakan sesuai tugas masing - masing, minimal 8 - 9 orang personel yang bertugas tiap harinya. Belum ditambah dengan kegiatan - kegiatan yang membutuhkan pengamanan.

Penolakan sejumlah ASN untuk dipindah ke Satpol PP justru mengundang pertanyaan, ada apa dengan institusi penegak perda tersebut.

Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati dikonfirmasi mengenai hal tersebut enggan memberikan komentar. Sebab, ranah rekrutmen anggota Pol PP bagian dari bidang sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, proses seleksi mulai tahapan administrasi dan tes kesehatan sudah dilakukan. “Informasinya tes akan dilakukan usai ramadhan,” cetusnya.

Terkait pemenuhan personel Pol PP perempuan? Menurut informasi sambung Bayu, kuota untuk Pol PP perempuan sudah mencukupi satu pleton. Tinggal personel Pol PP laki - laki masih kurang. “Kalau perempuan sudah cukup,” sebutnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany mempertanyakan pegawai mana yang menolak dipindah ke instansi penegak perda tersebut. Pihaknya akan mengkoordinasikan hal tersebut dengan Kasat Pol PP. “Atas nama siapa yang nolak.

Nanti saya koordinasikan dengan Kasat Pol PP,” jawab Dewi lewat pesan singkat. (cem)

Polda Atensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Sejumlah tindak pidana lingkungan masih terus terjadi di NTB. Paling menonjol yakni mengenai penyelundupan bibit lobster, perambahan hutan, serta pertambangan. Beberapa diantaranya ditangani Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda NTB.

(Suara NTB/dok)

Darsono Setyo Adjie

Demikian disampaikan oleh Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang ditemui usai mengelar rakor bersama KPU provinsi NTB dan sepuluh KPU kabupaten/kota, Rabu (8/ 6) kemarin di Mataram. “Terkait dengan perubahan dalam revisi undang-undang pilkada, kita bahas mengenai pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. Dengan data pemilih berkelanjutan ini, kita harapkan data yang aku-

ing-masing terkait dengan dinamisasi data penduduk.

“Jadi nanti di sana kita tahu data itu data dinamis, berapa yang meninggal, berapa yang pindah domisili, akan tercover semua dalam data kita. Sehingga pada waktunya data itu sudah valid, tinggal hanya ditambahkan saja dengan data yang masuk umur 17 tahun pada hari pemungutan suara itu saja,” ujarnya.

Selain itu, Feri juga menerangkan beberapa isi revisi terkait dengan UU pilkada yang dinilainya cukup segnifikan, yakni selain dengan proses pemuktahiran dan proses

KESADARAN masyarakat dan peningkatan pengawasan stakeholder terkait diharapkan dapat menjaga ekosistem lingkungan NTB. Apalagi daerah ini mulai mashyur dengan destinasi wisata alamnya.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra Tri Budi Pangastuti, MM menjelaskan, illegal fishing menonjol dengan empat kasus sepanjang 2015 hingga Mei 2016. “Dua sudah selesai dua lagi sedang ditangani,” sebutnya Rabu, (8/6) di Mapolda NTB. Meski Subdit IV kini berganti nahkoda Mei lalu, dari AKBP Jon Wesly Arianto –menjadi Kapolres Dompu ke AKBP I Komang Sudana, namun pengembangan kasus tidak mandek begitu saja. Bahkan terus digenjot.

Berdasarkan garis waktu, pengiriman benih lobster via BIL terungkap pertama pada 2015 pada Bulan Agustus. Dilakukan tersangka Buntaran alias Bun dan Lalu Husnul.

Kasus tersebut telah diselesaikan dan diputus pengadilan.

Aturan yang digunakan yakni pasal 31 jo pasal 6 undang-undang nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan jo pasal 55 ayat (1) KUHP. “Menyelundupkan 250 ekor bibit lobster,” ungkapnya.

Pelanggaran atas undangundang yang sama terjadi lagi pada Oktober 2015. Namun, kali ini oknum anggota Polisi yang terlibat, yakni Budi Krisna Wibawa yang sudah diputus hukumannya oleh pengadilan. “Modus sama, 250 ekor

benih lobster dalam dua plastik dimasukkan ke dalam koper,” ujar Tri Budi.

Bukannya semakin berkurang, penyelundupan lobster malah semakin menjadi.

Di kuartal pertama tahun 2016, Polda NTB mencatat ada dua upaya penyelundupan benih lobster oleh pihak Bea Cukai Mataram. Bekerjasama dengan Kemanan Bandara.

Seperti kasus dengan tersangka Lalu Damarwulan dengan TKP di BIL pada 31 Maret 2016. 7.000 ekor benih lobster di dalam koper hendak diselundupkan ke Singapura melalui penerbangan langsung.

“Kasus sudah tahap penuntutan P21 April lalu,” ungkap Tri Budi. Pengembangan kasus tersebut masih memburu pelaku utama yang diduga menyuruh tersangka melakukan. Serta membiayainya.

Tak berselang lama, 24 Mei 2016 lalu penyelundupan modus serupa kembali digagalkan. Kali ini melibatkan tersangka AS warga Jawa Barat yang menumpang Silk

Air tujuan Singapura. Barang bukti lobster yakni 6.250 ekor.

Beralih ke tindak pidana lingkungan hidup. Polda NTB memenjarakan pengusaha properti PT Wirata Karya Bhakti, AA Putu Pratama Wasa yang membangun resort di kawasan KSB diduga tanpa mengantongi izin lingkungan.

Pembangunan objek wisata resort mewah di Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, KSB kini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Sumbawa. Dengan dakwaan undang-undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menjadi perhatian adalah mengenai dugaan pembangunan semi permanen di dalam kawasan Hutan Sekaroh, Jerowaru, Lombok Timur. Dugaan tindak pidana itu dilaporkan 29 Agustus silam.

Tri Budi menjelaskan, kasus itu kini masih mengendap di proses penyelidikan. Sebab di lahan yang sama juga sedang ditangani dugaan korupsi pen-

erbitan sertifikat lahan hutan.

“Setelah itu (sertifikat) selesai. Baru lanjutkan kasus dugaan penguasaan dan penggunaan lahan di kawasan hutan,” sebutnya. Berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

“Menunggu pengusutan dugaan penerbitan sertifikat mantan Bupati Lotim,” imbuhnya.

Untuk tindak pidana lingkup pertambangan, Polda NTB menyelesaikan illegal mining di kawasan Desa Bile Bante, Pringgarata, Loteng pada Februari silam.

Dengan tersangka Mawardi alias Keling. Disangkakan pasal 158 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kini Subdit IV Tipiter masih mendalami penyelidikan tentang pelanggaran IUP Tambang timah hitam di kawasan Hu’u. “Belum cukup bukti. Masih lidik dipelajari untuk ditingkatkan ke penyidikan. Belum dihentikan,” pungkasnya. (why)

SUARA NTB Kamis, 9 Juni 2016

Halaman 9

’’Ngabuburit’’ dengan Mengaji di Masjid Dari Abu Hurairahradhiyallâhu ‘anhu Nabi Muhammad SAW bersabda: “Setiap amalan Anak Adam, kebaikannya dilipat-gandakan menjadi sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Allah ‘Azza wa Jalla berfirman, ‘Kecuali puasa.

Sesung-guhnya, (amalan) itu adalah (khusus) bagi-Ku dan Aku yang akan memberikan pahalanya karena (orang yang ber-puasa) meninggalkan syahwat dan makanannya karena Aku.’ Bagi orang yang berpuasa, ada dua kegembiraan. kegembiraan ketika dia berbuka puasa dan kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya. Sesung-guhnya, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi.”

(Hadits Riwayat Bukhari Muslim - Lafazh hadits dari Imam Muslim)

’’Ngabuburit’’, Bolehkah?

Najamudin, S.Sy., S.Pd.I (Sekretaris Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LP2I) dan dosen Universitas Muhammadiyah Mataram) SUDAH jamak di kalangan muda-mudi, bahkan orang-orang yang sudah cukup dewasa sekarang ini, melakukan aktivitas-aktivitas berupa jalan-jalan, nongkrong di tempat-tempat keramaian hanya untuk menunggu waktu berbuka puasa tiba. Bahkan tidak jarang kita lihat muda-mudi bergoncengan di jalan, yang notabene bukan muhrim, untuk menghabiskan waktu sampai terdengarnya beduk waktu shalat magrib tiba. Itulah aktivitas yang disebut dengan istilah ngabuburit. Beda tempat beda pula dalam cara mengekspresikan ngabuburit.

Sesungguhnya istilah ngabuburit adalah satu istilah dari bahasa Sunda yang artinya menunggu datangnya waktu Maghrib atau menunggu matahari sore terbenam (http:// www.eramuslim.com). Menurut keterangan yang ada, kebiasaan ngabuburit ini sudah bertahun-tahun dilaksanakan oleh masyarakat Sunda (Jawa Barat) khususnya anak-anak muda, akan tetapi keluarga muda (orang muda yang sudah berumah tangga) pun kadang tidak ketinggalan ikut berbaur menikmati waktu sore yang cerah. Namun, belakangan terjadi pengkhususan makna ngabuburit menjadi suatu kegiatan mengisi waktu menjelang buka puasa di bulan Ramadhan (http://www. kamusslang.com).

Dari daerah asal istilah ini, kebiasaan ngabuburit itu sebenarnya diekspresikan dengan hal-hal yang positif. Kalau di pelosok-pelosok perkampungan Sunda waktu lalu, menunggu datangnya waktu Magrib, bagi yang sudah berkeluarga, mereka mengisi waktu dengan menganyam tikar (yang bahan dasarnya dari daun pandan yang telah diolah sedemikian rupa, sehingga menjadi tali putih yang siap dijadikan tikar pandan) di halaman rumah masing-masing sambil bersenda gurau atau ngobrol tentang kejadian apa yang mereka alami di sawah waktu pagi harinya. Bagi anak-anak kecil setelah puas bermain biasanya akan segera membereskan peralatan shalatnya beserta Al Qur’an yang akan dibawa ke mushalla.

Namun dewasa ini, aktivitas ngabuburit itu sering diekspresikan dengan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat, bahkan bernilai negatif. Dan parahnya lagi, ngabuburit yang negatif itu dilakukan selama bulan Ramadhan. Tentu kegiatan tersebut akan menjadikan nilai ibadah puasa menjadi tidak berkualitas.

Ditinjau dari kacamata Islam, sebenarnya ngabuburit itu merupakan suatu gejala sosial yang alamiah. Karena hal tersebut merupakan perkara sosial, maka pada asalnya hukum ngabuburit itu boleh-boleh saja dilakukan. Sebagaimana suatu kaidah ushul menyatakan: “Asal hukum dari perkara-perkara dunia itu adalah mubah (boleh dikerjakan), kecuali ada dalil (alasan) yang menjadikannya dilarang”.

Dan perkara sosial itu termasuk ke dalam perkara duniawiyah (perkara yang bukan menjadi tugas dan tanggung jawab Nabi Muhammad sebagai Rasul).

Aktivitas ngabuburit itu akan menjadi terlarang, manakala diisi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, lebihlebih bernilai negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai akhlak Islam yang dapat memberikan kemudharatan kepada diri sendiri ataupun orang lain. Diantara nilai-nilai yang menyimpang dalam aktifitas ngabuburit dewasa adalah pemborosan waktu, perbuatan sia-sia, ikhtillath (campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim), dan lain-lain.

Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26-27, Allah telah melarang berlaku boros karena hal itu merupakan perilaku syaitan. Allah berfirman: “…Dan janganlah melakukan pemborosan. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku boros itu adalah saudara-saudaranya syaitan, dan syaitan itu senantiasa kufur terhadap Tuhannya”.

Maka sesungguhnya, ngabuburit dewasa ini hanyalah perbuatan membuang-buang waktu dengan kegiatan-kegiatan yang terkadang tidak bermanfaat. Padahal Rasulullah SAW telah mengajarkan dalam sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang bersumber dari Abu Hurairah, nabi bersabda: “Bagian dari tanda berkualitasnya Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan apapun yang tidak memberikan makna apabila dikerjakan”.

Untuk itu, seorang muslim/muslimah itu semestinya hanya berfikir dan mengerjakan hal-hal yang berfaedah bagi dunia dan akhiratnya. Lebih-lebih selama bulan Ramadhan ini, momen yang paling tepat untuk mengisi waktu dengan segala hal yang baik dan bermanfaat, karena setiap kebaikan itu akan dilipatkan gandakan sepuluh kali lipat. Semoga kita dapat Istiqamah dalam menjalankan Ibadah puasa ini dengan aktivitas-aktivitas yang baik dan benar. Amin!

(Suara NTB/met)

JUAL TAKJIL - Penjual takjil di bulan Ramadhan banyak bermunculan. Seperti di jalan depan Taman Budaya Mataram ini deretan penjual takjil banyak menjajakan barang dagangannya. Tampak, salah satu pedagang sedang melayani pembeli yang membeli makanan berbuka, Rabu (8/6) sore.

Mataram (Suara NTB) – Ngabuburit merupakan rangkaian aktivitas untuk menunggu waktu berbuka puasa bagi umat Muslim. Sebagian orang menghabiskan waktu ngabuburit dengan melakukan jalan-jalan sore atau mencari takjil untuk berbuka. Namun pemandangan berbeda terlihat di Lingkungan Karang Kelok, Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang. Di masjid lingkungan ini, anakanak, remaja dan orang dewasa berbondong-bondong ke masjid untuk membaca Surah Yaasin sambil menunggu adzan Magrib. Ini merupakan ngabuburit yang berbeda dibandingkan dengan ngabuburit pada umumnya.

“Sudah dari dulu kita biasanya nunggu adzan Magrib dengan membaca Surah Yaasin. Anak-anak muda dan orang tua biasanya ke masjid 20 menit sebelum adzan,” kata Harry Gunawan, pemuda di Lingkungan Karang Kelok kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (8/7).

Lingkungan yang pernah mendapatkan predikat lingkungan terbersih nasional ini selalu mengutamakan ketentuan agama dalam kehidupan sehari-hari. Di Masjid Karang Kelok ini juga diadakan sejumlah pengajian untuk masyarakat sekitar,sehingga nilai-nilai agama dan hubungan sosial masyarakat dapat terjalin dengan baik.

Nagbuburit di bulan puasa sengaja dilakukan untuk menghabiskan atau mengisi waktu dengan aktivitas-aktivitas menyenangkan. Bisa juga diartikan menyibukkan diri sambil menunggu buka puasa. Waktunya dimulai setelah waktu Zuhur dan puncaknya yaitu dari pukul 16.00 Wita sampai adzan Magrib.

“Kalau hari-hari biasa, kita baca Yassin itu pada malam Jumat saja, tapi kalau bulan puasa kita bacanya setiap hari, setiap sore menjelang adzan,” ujarnya.

Masyarakat sekitar Lingkungan Karang Kelok juga sudah mengetahui hal itu. Sebab pada saat pembacaan Surah Yassin itu selesai, langsung disambut dengan adzan maghrib. Ngabuburit ala warga Karang Kelok ini patut dicontoh, sebab dapat meningkatkan keimanan setiap orang. Apalagi ngabuburitnya diisi dengan hal yang bermanfaat dan positif untuk dicontoh bagi generasi penerus.

“Daripada melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, lebih baik kita habiskan waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan,” kata laki-laki 23 tahun ini. (lin)

Safari Ramadhan di Sekotong

Bupati Ingatkan Masyarakat Tetap Jaga Harmonisasi Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menggelar Safari Ramadhan perdana, Selasa (7/6) malam di Masjid Nurul Iman Desa Sekotong Tengah. Pada kesempatan itu, Bupati didampingi istri Hj. Khaeratun, Sekda Lobar H. Muh. Taufiq, Ketua DPRD Lobar, Hj. Sumiatun, Kapolres Lobar, pimpinan SKPD dan pejabat lainnya.

Kegiatan Safari Ramadhan direncanakan selama 10 hari. Di mana, masingmasing kecamatan mendapatkan giliran satu kali kunjungan. Dalam Safari Ramadhan di Sekotong ini, Tim Bupati menyempatkan Shalat Tarawih berjamaah dengan imam M. Nasrullah dan penceramah Kepala Kantor Kementerian Agama Lobar, Drs. H. Muslim, MM. Pada kesempatan ini, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengimbau masyarakat Sekotong untuk tetap harmonis dan bersama-sama dalam berbuat yang baik dalam konteks hubungan dengan Allah dan antarmasyarakat.

Meski, kata bupati ada yang berbeda organisasi dan beda agama, namun harus tetap bersama-sama. Sebab jika bersama-sama dikerjakan, hasil yang diperoleh lebih maksimal.

Selain itu, masyarakat agar mensukseskan program Magrib Mengaji dan belajar.

Menurutnya, kegiatan Magrib Mengaji ini mulai jarang dilakukan anak-anak generasi saat ini. Kegiatan ini menurutnya sangat baik untuk masyarakat dan masa depan generasi. Ia juga mengingatkan perlunya memanfaatkan bulan Ramadhan ini untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah SWT dan bersilaturahmi antara sesama.

Sementara Kepala Kantor Kementerian Agama Lobar, H. Muslim menyampaikan keistimewaan bulan Ramadhan adalah tiap detiknya bisa bernilai pahala. Oleh karena itu harapnya, waktu selama Ramadhan ini harus diisi dengan hal yang bermanfaat. “Detik demi detik demi detik bulan Ramadhan ini diisi dengan kegiatan yang bermanfaat agar mendapatkan pahala dari Allah,” ujarnya.

Usai memberi sambutan, bupati membagikan paket bantuan ke masyarakat. Beberapa paket bantuan di antaranya beras, hand tractor, R3, peralatan pertukangan, sarung Al Qur’an. (her)

(Suara NTB/her)

SERAHKAN BANTUAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid memberikan sambutan pada acara Safari Ramadhan di Sekotong, Selasa (7/6) malam.

Taman Budaya Gelar Ramadhan Fair Mataram (Suara NTB) Salah satu agenda kebudayaan yang akan terselenggara di Taman Budaya NTB pada momentum bulan Ramadhan ini berencana akan diisi dengan pentas seni religi. Kegiatan yang dikemas dengan brand Ramadhan Fair 2016 ini ditujukan untuk mendorong Taman Budaya agar terus melaju sebagai destinasi pariwisata.

“Ramadhan fair, ini masih rencana tapi pasti kita lakukan.

Niatnya kegiatan ini akan diisi dengan pentas seni religi yang akan kita mulai pada pertengahan Ramadhan mendatang,” ujar Kepala Taman Budaya NTB Drs. Faisal pada Suara NTB, Rabu (8/6).

Meski demikian, dirinya mengaku belum berani memastikan terkait apa saja konten seni yang akan ditampilkan.

Yang jelas, daerah NTB memiliki jutaan kesenian yang di dalamnya terkandung nilai dan

nuansa religiusitas yang tinggi.

Adapun beberapa jenis kesenian yang kental atau disarati dengan nilai - nilai religiusitas tersebut yakni pementasan tari rudat, marawis, rebana dan lain sebagainya. Bahkan, salah satu konten peristiwa seni dan budaya yang juga sangat kental dengan nuansa dan nilai keislaman yakni Hanta U’a Pua. Ini merupakan peristiwa seni yang telah mentradisi di kalangan masyarakat Bima.

“Hanta U’a Pua itu merupakan satu rangkaian peringatan riwayat masuknya agama Islam di Bima. Jadi konon, Islam masuk di Bima ditandai dengan penyerahan kitab suci Al Qur’an oleh penduduk melayu kepada Raja Bima. Tetapi kalau masalah pengisi kegiatan Ramadhan Fair ini, saya belum bicarakan dengan Kadisbudpar,” jelasnya.

Berdasarkanrencanaawal,kegiatan Ramadhan Fair untuk memeriahkan bulan suci Ramadhan

Es Campur BERBUKA puasa bersama orang yang disayang dengan minuman es yang segar dan enak sungguh terasa nikmat. Salah satunya es campur. Na, bagi Anda yang ingin mencoba minuman segar ini, berikut cara membuat es campur sebagaimana dikutip dari laman mangcook.dom.

Bahan-bahan es campur Daging kelapa muda 200 gram kerok Kolang kaling rebus 200 gram iris tipis Rumput laut 200 gram Cincau hitam 200 gram potong dadu Tapai singkong 200 gram potong-potong Es balok secukupnya, serut Susu kental manis 200 cc Sirup merah 400 cc Bahan pelengkap

-

1437 Hijriah ini akan dilangsungkan pada Senin (20/8) mendatang.

“Hanta U’a Pua ini mungkin tidak bisa kita bawa pada agenda Ramadhan Fair ini, tetapi inilah gambaran betapa daerah kita ini memiliki kearifan yang kental dengan nilai - nilai keagamaan dalam setiap perhelatan keseniannya. Dan ketika kita bicara pariwisata juga tidak bisa lepas dari ulasan tentang kebudayaan, karena produk produk dalam dunia pariwisata merupakan produk budaya masyarakat kita,” ujarnya.

Sebagai pengganti Dra. Endah Setyorini dalam mengelola laboratorium kesenian dan kebudayaan, secara pribadi dirinya ingin berupaya meningkatkan daya ungkit dan nilai tawar Taman Budaya di mata publik. Ia berharap, ke depan Taman Budaya dapat dilihat sebagai sarana rekreasi wisata yang diindahkan dengan hiasan pementasan - pementasan kesenian. (met)

Buah melon 200 gram bentuk bu lat kecil - Buah nangka200 gram potong kecil - Buah stroberi secukupnya Cara membuat es campur nikmat segar 1. Tuang daging kelapa muda ke dalam mangkuk bersama dengan tape singkong, kolang kaling, rumupt laut dan cincau hitam masing-masing sebanyak 2 sdm. Juga bisa ditambahkan potongan buah-buahan seperti melon, timun suri, pepaya dan buah lainnya sesuai selera.

2. Kemudian masukan es balok yang sudah diserut ke dalam mangkuk berisi bahanbahan es campur lalu tambahkan dengan siraman sirup merah manis.

3. Terakhir siram kembali es campur dengan susu kental manis dan hidangkan.

Selamat mencoba!

Berpuasa bagi Penderita Jantung Koroner PENYAKIT jantung koroner merupakan penyakit akibat penyumbatan/penyempitan pembuluh darah terutama akibat kolesterol dan lemak peroksida. Beberapa faktor resiko penyakit penyakit jantung yang dapat dikontrol adalah pola makan, hipertensi, kadar kolesterol darah, olah raga, gaya hidup kurang gerak (sedentari), stress, rokok dan alkohol. Dengan berpuasa banyak faktor resiko yang dapat ditekan, seperti stress bahkan dihentikan, seperti rokok dan alkohol.

Bagaimana dengan diet atau pola makan? Pola makan tetap harus dijaga. Berikut pola makan sehat bagi penderita penyakit Jantung Koroner selama berpuasa sebagaimana dilansir dari www.mausehat.com: 1. Hindari makanan berlemak tinggi seperti jeroan, santan, daging kambing, mentega, gemuk/tetelan atau gajebo, keju, tunjang/kikil, kulit ayam 2. Ikan laut segar adalah sumber protein terbaik juga mengandung omega 3 yang baik untuk kesehatan sistem sirkulasi darah.

3. Hindari/kurangi goreng-gorengan, gunakan minyak hanya untuk menumis.

4. Konsumsi cukup makanan berserat tinggi (sereal, beras merah sayur dan buah-buahan).

5. Makan dengan porsi kecil untuk menghindari rasa penuh/ begah. Rasa begah akan menekan jantung.

6. Sebaiknya ikuti juga cara diet penderita maag untuk menghindari perangsangan berlebihan pada lambung. Asam lambung tinggi dan kembung juga menekan jantung. Dalam hal ini yang harus dihindari adalah makanan/minunan bergas (minuman berkarbonasi, kol, anggur, pisang atau buah terlalu matang, tape singkong/ketan, ubi jalar, singkong, 7. Hindari ikan asin dan kurangi garam dapur atau gantu garam dapur anda dengan garam diet (rendah natrium).

8. Hindari makanan olahan/instan karena makanan instan umumnya tinggi sodium (natrium).

9. Sempurnakan dengan kebutuhan nutrisi ada dengan suplemen nutrisional yang baik untuk kesehatan jantung dan yang dapat mengontrol tekanan darah dan kolesterol seperti minyak ikan.

Untuk suplemen-suplemen yang dapat mengencerkan darah, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter anda agar tidak kontraindikasi dengan obat yang Anda minum. (Berbagai sumber)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 9 Juni 2016

Dinas Dikpora Perlu Perkuat Koordinasi PENGAMAT pendidikan dari Universitas Mataram, Dr. H. Wildan, menyarankan pentingnya penguatan koordinasi yang dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB. Hal ini penting dilakukan, guna menjawab berbagai persoalan pendidikan di NTB. Saat ini, Wildan menilai, yang masih menjadi masalah yaitu pada lemahnya koordinasi. Menjabatnya Kepala Dinas Dikpora yang (Suara NTB/ron) baru yaitu Drs. H. MuhamH. Wildan mad Suruji, katanya, memiliki tantangan untuk menguatkan koordinasi tersebut.

“Yang paling lemah kita sebenarnya di koordinasi. Tentu nanti yang menjadi tantangan beliau di koordinasi. Gampang disebut, tapi lemah untuk dilaksanakan,” katanya.

Wildan menjelaskan, koordinasi yang harus diperkuat adalah dengan dinas pendidikan yang terdapat di kabupaten/ kota. Juga berkoordinasi dengan lembaga pendidikan yang berada di bawahnya.

Koordinasi itu, katanya, dimulai dari perencanaan program dan kegiatan pendidikan. Ia menekankan, perencanaan program harus berbasis pada data.

“Apakah sekolah kita yang ada sekarang ini sudah cukup atau belum. Ruang kelasnya bagaimana, jumlah guru, persebaran guru, kemudian kualifikasi guru, ini kan yang harus betul-betul menjadi perhatian,” jelas Wildan.

Di samping itu, kata Wildan, perlunya Dinas Dikpora berkoordinasi dengan kementerian agama. Karena, katanya, 70 persen kementerian agama mengurus pendidikan juga, melalui Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).

“Harus betul-betul ada koordinasi juga di antara dua lembaga yang mengurus pendidikan ini. Jangan sampai tumpang tindih juga,” katanya.

Belum lagi, di tahun 2017 nanti Dinas Dikpora akan memegang tanggung jawab mengurusi SMA/SMK. Karena saat itu pengalihan kepengurusan SMA/SMK, dari yang sebelumnya berada di bawah kabupaten/kota beralih ke provinsi.

Wildan berharap ke depan nantinya Dinas Dikpora dapat meningkatkan koordinasi. Termasuk dengan lembaga-lembaga yang mengembangkan guru, seperi fakultas keguruan atau LPMP. “Kata kuncinya memang di koordinasi. Kalau kita mengarah ke tujuan yang sama. Tapi kalau jalannya tidak tepat, itu tidak baik. Koordinasilah dengan kita sering silahturahmi,” katanya. (ron)

Siswa SMA 1 Lingsar Terohkan Prestasi di Kancah Internasional MURID asal Kabuapten Lombok Barat sudah banyak yang tampil di kancah internasional. Salah satu sekolah yang muridnya kerap tampil di ajang internasional adalah SMA 1 Lingsar. Salah satu muridnya, yakni Ahmad Zigi Zaresta Yuda, remaja kelahiran Lingsar 14 januari 1998.

Ditemui di sekolahnya kemarin, Kepsek SMA 1 Lingsar, H. Kasmun menyatakan, pihaknya sangat mendukung para murid di sekolah tersebut mengembangkan diri baik di bidang ekstrakurikuler dan akademik. “Sejumlah murid kami bertanding di ajang nasional, bahkan internasional,” terang Kasmun. Menurutnya, pengembangan Ekskul menjadi salah satu prioritas sekolah.

Disamping akademik menjadi prioritas utama.

Menurut Yuda, orang tua dari Zigi, anaknya salah satu pentolan atlet karate yang tampil di 12 negara Asia dan Eropa.

Putera semata wayangnya dengan Hustiana tersebut sampai ke event internasional. Negara yang pernah didatangi, Taiwan, Spanyol, Italia, Dubai, Turki, Belanda, Prancis, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

“Sekarang Zigi lagi berada di Jakarta, mempersiapkan untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016, SEA Games 2017, dan Asean Games 2018,” jelasnya.

Ia menuturkan, puteranya itu mulai menonjol sejak ia duduk di kelas 2 Sekolah Dasar (SD). Ia mulai masuk karate di Lingsar.

Dari situ terlihat bakatnya setelah lulus SD, sehingga ayahnya menyuruh Zigi untuk cuti setahun, tidak melanjutkan sekolah untuk menekuni Karate. Ia sendiri mengizinkan anaknya namun tanpa meninggalkan sekolahnya.

Ia mengungkapakan, Zigi dianjurkan untuk latihan setiap pagi, siang, sore setiap harinya. Disamping itu juga, doa adalah pengiring yang paling utama. Sejauh ini, yang mendukung Zigi dalam setiap perhelatan akbarnya, dari pelatihnya, Forki, KONI, semua pihak yang terkait, dari Pemda sendiri hanya gubernur yang memberikan penghargaan. (her)

IGI Dorong Dugaan Monopoli Buku Dibongkar Selong (Suara NTB) Sinyalemen Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch. Ali Bin Dachlan terkait dugaan monopoli buku di Lotim saat ini menjadi sorotan dari sejumlah kalangan. Selain mendapat tanggapan serius dari kalangan DPRD Lotim, persoalaan ini juga disoroti Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Lotim. IGI berharap indikasi ini dibongkar aparat penegak hukum (APH).

Kepada Suara NTB di Selong, Rabu (8/6), Sekretaris Ikatan Guru Indonesia (IGI) cabang Lotim, Muhir, S.Pd mengaku jika kasus monopoli buku yang terjadi di Kabupaten Lotim bukanlah merupakan hal yang baru. Persoalan itu adalah hal klasik yang setiap tahun terjadi. Fakta berbicara, kata Muhir, setiap tahun ada salah satu percetakan di Lotim yang terus bermain dalam pembelian buku oleh sekolah.

Percetakan itu, katanya, berafiliasi dengan sejumlah pihak-pihak terkait, mulai Kepala Sekolah, Kepala Unit Dikpora Kecamatan, terlebih pejabat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) sendiri. Sehingga, permainan monopoli buku ini setiap tahun terjadi yang salah satu dampaknya terhadap kebocoran dana Bantuan Opera-

sional Sekolah (BOS).

“Berdasarkan data dan fakta, setiap tahun memang benar terjadi kasus monopoli buku di Lotim. Salah satu pengusaha di Lotim itu memegang atau menjalin koordinasi menjalankan bisnis dengan sejumlah pejabat di Dikpora dan jajarannya sampai ke tingkat sekolah,” ungkapnya.

Adapun, sambung Muhir, modus yang digukannya adalah membagi persenan dari keuntungan monopoli buku yang dilakukannya tersebut (bagi hasil).

Entah itu antara pengusaha percetakan buku, pejabat di Dikpora, Kanit Dikpora Kecamatan sampai ke Kepala Sekolah terutama kepala sekolah yang tidak bisa berbuat apa-apa.

Data yang dimiliki oleh IGI juga menjadi salah satu item dan acuan yang dimasukkan dalam temuan Panitia Khusus (Pansus)

Pendidikan DPRD Lotim 2014 baik dalam penggunakan dana BOS maupun dana DAK. Rekomendasinya Pansus tersebut sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong.

“Setiap tahun memang ada (dugaan) permainan monopoli, sehingga kita berharap orang-orang yang terlibat itu berhentilah memerah para guru,” tegasnya.

Muhir yang juga guru di SMAN 1 Labuhan Haji ini menerangkan, dalam penggunaan dana BOS tersebut memang ada diperuntukkan untuk pembelian buku hanya beberapa persen. Namun, yang menjadi persoalannya adalah pihak sekolah tidak leluasa mencari toko buku sesuai dengan kebutuhan siswa dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Melainkan, mereka ditekan oleh orang-orang yang berkepentin-

(Suara NTB/yon)

Muhir gan itu membeli buku dari dana BOS. Padahal, yang paling mengetahui kebutuhan buku yang merupakan suatu kebutuhan dalam dunia pendidikan itu adalah pihak sekolah.

Muhir mengimbau kepada pihak sekolah untuk berani menolak dan melapor jika menerima paksaan, intimidasi atau tekanan dari pihak-pihak terkait dalam pembelian buku. “Intinya, yang mengetahui kebutuhan buku itu adalah pihak sekolah,” ucapnya.

Terlebih, saat ini negara sudah membeli hak cipta dari buku-buku yang dibutuhkan oleh pihak sekolah dalam bentuk BSE atau E-Katalog. Kemudahan itu, menurutnya, harus dimanfaatkan pihak sekolah tanpa harus membeli buku. Sebab, pada akhirnya perusahaan tempatnya membeli buku tersebut juga melakukan monopoli buku dari hak cipta yang dibeli oleh negara.

“Kita juga berharap kepada Kejaksaan untuk mengusut kasus ini karena monopoli buku ini juga masuk dalam rekomendasi Pansus soal dana DAK dan dana BOS yang diserahkan beberapa waktu lalu,” pintanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, mengatakan, adanya monopoli buku di Lotim seperti yang disampaikan bupati juga merupakan hasil temuan Panitia Khusus (Pansus) pendidikan beberapa waktu lalu.

Temuan itu, katanya, sudah diserahkan ke Kejaksaan dalam bentuk rekomendasi soal penggunaan dana DAK dan dana BOS. (yon)

Meski Ditentang

Pembangunan SMK Pratim Dipastikan Jalan Terus

(Suara NTB/dys)

TANDATANGAN – Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi saat menandatangani pencanangan program INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) Rabu (8/6) di Pendopo Gubernur NTB.

NTB Canangkan Program INOVASI Mataram (Suara NTB) -

Pemprov NTB bekerjasama dengan Pemerintah Australia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan program INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) Rabu (8/6) di Pendopo Gubernur NTB. Acara pencanangan program INOVASI dilaksanakan melalui penandatanganan MoU antara Pemprov NTB yang diwakili Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Totok Suprayitno disaksikan Fleur Davis, Minister Councelor Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dari Kedubes Australia di Jakarta.

Zainul Majdi mengatakan, pencanangan program INOVASI ini menunjukkan tekad dan dukungan pemerintah bersama para mitra pro-

gram mewujudkan provinsi literasi. “Kami menyambut baik program INOVASI dijalankan di NTB untuk meningkatkan pembelajaran dan pengajaran melalui penguatan hubungan antara lembaga pengajaran, sekolah, dan gugus sekolah,” sambut Gubernur.

Program INOVASI akan bekerjasama dengan guru, orang tua, kepala sekolah, pemerintah kabupaten, dan pemangku kepentingan lain dalam mengujicobakan inovasi-inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran.

Ujicoba yang dapat dilaksanakan termasuk penelitian tindakan kelas, peningkatan kapasitas guru dalam melakukan penilaian dalam kelas dan memberi umpan balik kepada siswa, serta peningkatan sistem pelaporan dan siklus umpan balik ke seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua terkait dengan pembelajaran siswa dan kinerja.

Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Ir. Ridwan Syah MTP sangat mendukung program INOVASI untuk pembangunan kapasitas guru dalam rangka RPJMD NTB guna meningkatkan rata-rata lama sekah yang pada akhirnya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB. Kadis Dikpora NTB, M. Suruji mengaku saat ini, NTB masih berada di peringkat menengah ke bawah dari tingkat kelulusan UAN. “Kami berharap INOVASI dapat berkolaborasi di dalam sekolah terkait perencanaan pembelajaran dan pengajaran serta mendukung para pengawas untuk menjadi pemimpin pedagogis,” pungkas Suruji. (dys)

Pengentasan Tuna Aksara

Sebaiknya Fokus Peningkatan Kualitas Pendidikan Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB diminta untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, terutama pada anak usia sekolah.

Saran itu disampaikan Pemerhati Pendidikan, Dr. H. Wildan, yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/6).

Seperti diketahui, Angka tuna aksara di NTB masih cukup tinggi. Berdasarkan neraca pendidikan daerah NTB tahun 2015 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, persentase penduduk tuna aksara di NTB tertinggi di Indonesia. Penyandang Tuna Aksara di NTB, mencapai 10,62 persen atau 315.258 orang.

Neraca Pendidikan Daerah (NPD) disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan gambaran mutakhir tentang pendidikan pada suatu daerah.

Dengan jumlah penyandang tuna aksara yang mencapai angka tersebut, NTB pun m e n j a d i

Halaman 10

provinsi dengan persentase penduduk tuna aksara tertinggi di Indonesia berdasarkan data tersebut.

Sementara untuk persentase nasional, persentase penduduk tuna aksara sebesar 3,7 persen.

Untuk menyikapi persoalan itu, Wildan menyarankan Dinas Dikpora lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan anak usia sekolah. Dibandingkan harus mengurusi angka tuna aksara yang berasal dari orang lanjut usia.

“Lebih baik fokus pada apa yang bisa dilakukan. Lebih baik kita cari prioritas. Kualitas proses pembelajaran ini ada di dalam kelas, sama-sama kita tingkatkan. Angka DO kita kurangi,” ujar Wildan, yang menjabat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mat-

aram (Unram).

Wildan menyoroti kondisi dimana penyandang tuna aksara banyak yang berada di usia lanjut. Orang tua, kecenderungannya tidak memiliki perhatian pada program pengentasan buta aksara. Karena mereka lebih memperhatikan pada kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Ia menyarankan, pemerintah sebaiknya lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Seperti meningkatkan lama sekolah seorang siswa, agar terhindar dari putus sekolah alias drop out (DO).

Juga pada peningkatan pemahaman anak pada materi yang diterima di sekolah.

“Karena lama sekolah sekarang bukan sebagai indikator yang terlalu valid. Tetapi dia bisa membaca atau tidak memahami apa yang dia

baca. Bahkan mereka sudah kelas enam sekarang, dia tidak tahu apa yang dia baca,” katanya.

Peningkatan kualitas dan mengurangi angka DO, menurutnya, agar ketika seorang siswa menyelesaikan studinya, mereka dapat memahami pelajaran. Selain itu, yang perlu diperhatikan, adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Karena di banyak pemberitaan, katanya, masih banyak sekolah yang belum layak.

“Memang sebaiknya fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di anak usia sekolah. Agar ke depan angka tuna aksara tidak banyak lagi. Karena angka yang ada sekarang ini efek dari kebijakan dan situasi jauh sebelumnya,” pungkasnya. (ron)

Praya (Suara NTB) Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memastikan pembangunan SMK Negeri Praya Timur (Pratim) di Desa Sengkerang, tetap berjalan sesuai rencana. Meski sebelumnya, ditentang sejumlah kalangan pengurus dan pengelola mandrasah desa setempat.

Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Dikpora Loteng, H. L. Dipta, S.Pd., Rabu (8/6).

Ditemui di Kantor DPRD Loteng, Dipta menjelaskan, adanya penolakan dari beberapa kalangan pengurus dan pengelola madrasah tidak akan sampai membatalkan rencana pembangunan SMK tersebut. Karena itu sudah menjadi keputusan bersama antara pemerintah dengan masyarakat setempat.

“Dengan masyarakat kita sudah ada komunikasi. Termasuk dengan pihak-pihak yang menolak, sebenarnya juga ada komunikasi. Dan, intinya pembangunan SMK Pratim tetap berlanjut,” tegasnya.

Kini pihaknya tinggal menunggu sikap dari pemerintah pusat.

Terkait kepastian waktu dimulainya pembangunan secara fisik gedung sekolah tersebut. Tapi yang pasti, tahun ini fisik bangunan sudah mulai dikerjakan. Terlebih, penerimaan siswa baru tahun ajaran ini juga sudah dimulai.

“Kepala SMK yang ditunjuk, sudah diinstruksikan untuk membuka pendaftaran siswa baru. Sehingga pada tahun ajaran 2016-2017, sudah ada siswa

baru yang diterima,” jelasnya.

Hanya saja, aku Dipta, untuk jurusan yang akan dibuka masih dikaji. Karena nantinya jurusan yang akan dibuka, disesuaikan dengan keinginan dan aspirasi masyarakat sekitar. Dengan mempertimbangkan jurusan yang berpotensi bisa diserap di dunia kerja. Mengingat, hajatan dibangunnya SMK tersebut, untuk mencetak lulusan siap kerja.

“Bisa jadi SMK pariwisata.

Mengingat, sektor pariwisata saat ini memang tengah jadi fokus pembangunan pemerintah daerah,” ujarnya. Namun kembali lagi, semua diserahkan kepada masyarakat. Jurusan apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Karena pemerintah daerah dalam hal ini hanya menyiapkan sarana dan prasarana. Untuk kebutuhan jurusan disesuikan dengan aspirasi masyarakat.

Jika nantinya siswanya sudah ada, sementara bangunan SMK masih dalam proses pembangunan, siswa akan ditempatkan di bangunan SD yang sudah ada.

Sembari menunggu bangunan SMK yang baru selesai dibangun.

“Harapan kita, keberadaan SMK tersebut nantinya bisa memberikan banyak pilihan bagi masyarakat untuk menimba ilmu. Selain sekolah umum dan madrasah yang sudah ada,” imbuh Dipta.

Pihaknya pun menargetkan asal siswanya nanti tidak hanya dari Desa Sengkerang saja.

Tetapi juga dari desa-desa sekitar dan desa-desa yang ada di Kecamatan Praya Timur pada umumnya. (kir)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 9 Juni 2016 Jadwal Pertandingan Sepak Bola Piala Amerika Kamis, 9 Juni 2016 07:30 Brasil vs Haiti @Kompas TV 10:00 Ekuador vs Peru @Kompas TV Jumat, 10 Juni 2016 07:30 Uruguay vs Venezuela @Kompas TV 10:00 Meksiko vs Jamaika @Kompas TV Sabtu, 11 Juni 2016 07:00 Cili vs Bolivia @Kompas TV Minggu, 12 Juni 2016 07:00 Amerika Serikat vs Paraguay @Kompas TV 09:00 Kolombia vs Kosta Rika @Kompas TV

Kasdiono Kecewa Atlet Paralympic NTB Tak Dapat Anggaran Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB. H. MNS. Kasdiono mengatakan ikut prihatin dengan nasib para atlet paralympic yang belum mendapatkan dukungan dana dari Pemprov NTB. Pihaknya akan mendesak Pemprov NTB untuk segera menganggarkan anggaran olahraga atlet cacat di APBD Perubahan NTB Tahun 2016.

Euro 2016 Sabtu, 11 Juni 2016 03:00 Perancis vs Rumania @RCTI 21:00 Albania vs Swiss @RCTI Minggu, 12 Juni 2016 00:00 Wales vs Slovakia @RCTI 03:00 Inggris vs Rusia @RCTI Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

(Suara NTB/fan)

BIDIK SASARAN - Danrem 162 /WB, Kol. Inf. Farid Makruf M.A, sedang membidik sasaran tembak dengan menggunakan senjata laras pendek di kegiatan latihan menembak bersama TNI di Lapangan Menembak Yonif 742/SWY Gebang Mataram, Selasa (7/6).

Jalin Silaturrahmi, TNI Gelar Latihan Menembak Bersama Mataram (Suara NTB) Aparat TNI bersama pengurus Perbakin NTB menggelar latihan menembak pistol bersama di Lapangan Menembak Yonif 742/SWY Gebang Mataram, Selasa (7/6) lalu. Latihan senjata laras pendek itu diikuti Danrem 162/WB, Kol. Inf. Farid Makruf M.A, Danyon 742/SWY, Letkol. Inf. Is Abul Rasi, SE dan Kejati NTB diwakili Pemeriksa III (tiga), Agung Kusimantara SH. Selain itu, kegiatan latihan menembak tesebut diikuti juga beberapa pengurus harian Perbakin NTB, anggota Polri dan Wadanyon 742/SWY, Mayor. Inf. Aris Setiawan.

Danrem 162/WB yang diwawancara Suara NTB di sela kegiatan latihan menembak mengatakan kegiatan latihan menembak laras pendek itu tidak hanya untuk melatih kemampuan menembak.

Lebih dari itu, juga bertujuan memupuk silahturrahmi antara sesama aparat kewilayahan dan untuk memperkokoh sinergisitas antara TNI, Polri dan Perbakin NTB mewakili masyarakat NTB. “Selain untuk mengasah keterampilan menembak kita ingin membangun perkawanan lewat kegiatan latihan menembak,” ucap Komandan Korem 162/WB. Latihan berlangsung kurang lebih satu setengah jam, yakni mulai pukul 16.00 wita hingga 17.30 wita. Danrem bersama pengurus perbakin NTB, pihak Kejati NTB ikut ambil bagian di ajang latihan menembak dalam rangka membangun silaturrahmi dan memperkokoh sinergis TNI dan Polri tersebut. (fan)

“Saya kecewa sekali bila atlet paralympic sampai tak mendapat dukungan anggaran untuk mengikuti Pekan Paralympic Nasional,” ucap Kasdiono yang dimintai komentarnya oleh Suara NTB, di ruang kerjanya, Rabu (8/6) kemarin.

Pernyataan ini dilontarkan Kasdiono setelah mendengar kabar atlet paralympic mengeluhkan kesulitan dana keberangkatan atlet mengikuti Peparnas di Bandung bulan Oktober 2016.

Dikatakan Kasdiono, sebelumnya anggaran untuk kegiatan olahraga cacat dianggarkan satu paket dengan anggaran yang diterima KONI NTB. Itu artinya National Paralympic Committee (NPC) NTB yang merupakan induk olahraga paralympic mendapat bantuan dana langsung bersamaan anggaran yang diterima KONI NTB dari Pemprov NTB. Sayangnya NPC tidak lagi menerima dana dari KONI NTB karena NPC tidak

lagi menjadi anggota KONI. Mulai tahun 2016 NPC sudah berdiri sendiri dan anggaran olahraga cacat kata Kasdiono harus dianggarkan terpisah dengan KONI NTB. Sayangnya tahun ini NPC tak dapat anggaran dari Pemprov NTB. Sampai saat ini NPC belum mendapat kepastian anggaran untuk keberangkatan mengikuti Pekan Paralympic Nasional (Peparnas) yang akan berlangsung di Bandung Oktober 2016.

Akibatnya 15 atlet Paralympic NTB terancam tak bisa ikut Peparnas.

Oleh karena itu, Kasdiono akan mendesak Pemprov NTB untuk segera menganggarkan anggaran NPC di APBDP tahun 2016. “Kami akan minta Pemprov NTB menganggarkan anggaran NPC di APBDP tahun 2016, karena anggaran NPC tak dianggarkan di APBD murni NTB tahun 2016,” jelas Kasdiono. (fan)

Danrem Dukung Target 15 Emas PON Mataram (Suara NTB) Komandan Korem (Danrem) 162/Wira Bhakti (WB) Kol. Inf. Farid Makruf M.A, mendukung target 15 emas NTB di PON di Jabar, 17-29 September 2016. Salah satu bentuk dukungannya dengan memberikan izin kepada anggota TNI yang mengikuti Pelatda Persiapan PON yang dipusatkan di GOR 17 Desember Turide Mataram, 4 Januari hingga 16 September 2016.

“Kami mendukung target NTB meraih 15 emas di PON Jabar 2016,” ucap Danrem 162/WB saat diwawancara Suara NTB di Mataram, Selasa (7/6).

Dikatakan Danrem, salah satu bentuk dukungan pihaknya untuk mendukung target NTB meraih 15 emas di PON yakni dengan memberikan dispensasi kepada atletnya untuk meninggal-

kan pekerjaan sementara dan menjalankan pelatihan terpusat di Pelatda PON NTB di GOR Turide.

Diakuinya, pihaknya telah mengantongi beberapa nama anggota TNI yang masuk dalam Pelatda PON. Mereka diantaranya Arif Rahman dan Nasrudin.

Arif Rahman kata Danrem 162/WB akan ikut serta di nomor lari 400 meter dan estafet 4x 400 meter putra. Selanjutnya, Nasrudin akan ambil bagian di pertandingan cabor tinju. Danrem berharap kedua atletnya itu bisa memberi kontribusi medali di PON, dan kalau bisa meraih medali emas.

“Dan saya sudah pernah sampaikan kepada Gubernur NTB terkait dukungan kami terhadap target NTB meraih 15 emas di PON 2016,” terangnya. (fan)

Peluang PS Sumbawa Barat di ISC Seri B Menipis Taliwang (Suara NTB) Peluang Persatuan Sepak Bola (PS) Sumbawa Barat di kompetisi Indonesia Soccer Championship (ISC) Seri B semakin menipis. Dari empat kali laga yang dijalaninya, klub sepak bola kebanggaan masyarakat KSB ini belum sekali pun mencatatkan kemenangan.

Satu-satunya tren positif yang ditunjukkan PS Sumbawa Barat pada kompetisi ISC Seri B yakni pada laga tandang keduanya, 7 Mei lalu. Di mana klub berjuluk Laskar Undru ini menahan imbang Persewangi Banyuwangi dengan skor 1 – 1.

Selebihnya di laga tandang perdananya dan dua kali bermain di kandang lawang, pil pahit kekalahan selalu dirasakan para pemain PSSB. Wakil Sekretaris PS Sumbawa Barat, Manurung tak menampik kondisi tersebut. Bahkan peluang PS Sumbawa Barat tidak saja menipis, tetapi jika harus menang para pemain harus menjalani “misi mustahil” di empat laga terakhirnya yang baru akan bergulir usai lebaran nanti.

“Kalau mau lolos di babak penyisihan ini, kita harus tetap menang di empat laga terakhir.

Kalah sekali saja, maka kita catatan kita tidak bisa lolos pada babak berikutnya,” papar Manurung.

Meski mustahil harapan itu

Sumbawa Barat sedikit banyak akan memperoleh keuntungan. Terutama dalam hal pengalaman para pemain. Hal ini mengingat, seluruh skuad PS Sumbawa Barat merupakan pemain lokal yang sebagian besarnya baru mengecap kompetisi resmi tingkat nasional.

“Kita juga masih beruntung

HILANG (Suara NTB/bug)

Manurung masih tetap ada. Menurut Manurung, para pemain sejauh ini masih bersemangat untuk menjalani sisa laga pertandingan dengan harapan mampu memetik kemenangan. “Semangat anakanak kita (pemain) masih bagus.

Artinya kita tetap punya harapan, toh ini olahraga di mana perkiraan di atas kertas tidak bisa benar 100 persennya,” timpalnya.

Dengan raihan imbang sekali, PSSB saat ini berada di dasar klasemen Grup 7 ISC Seri B. Di grup ini sementara Perssu Super Madura memuncaki klasemen dengan poin 10, kedua Persekap Pasuruan dengan 6 poin, ketiga Persekam Metro FC Malang dengan 5 poin, keempat Persewangi Banyuwangi dengan 5 poin, dan terakhir PS Sumbawa Barat dengan 1 poin.

Manurung menyebutkan, pada kompetisi ISC B ini PS

HILANG BPKB R2 Honda DR5127HG noka/nosin : MH1MC221XAK072320/ MC22E-1071251 an. Dra. Ni Luh Samiasih hlh dsktr Narmada Menuju sumbaw Barat

LOWONGAN ANEMONE SCHOOL BUTUH GURU CALISTUNG WNT MIN SMA HUB. XL 087759768585 SIMP. 085338296555 EMAIL KE anemonereadingschool@gmail.com

DIBUTUHKAN KARYAWAN PEREMPUAN/LAKI-LAKI USIA MAKS 30 THN UTK TENAGA PEMASARAN. LOKASI TOKO SEBELAH UTARA RSUD KOTA MATARAM HUB. IBU NANIK 08175730700

karena tidak ada istilah degradasi di sini. Dengan begitu apa pun hasilnya nanti, posisi kita yang selama ini bertanding di kompetisi divisi utama tidak berpengaruh,” pungkasnya. (bug)

SALON Yuni Salon & Schol Kcntkan Rmbt & Kulit Trlngkap bg Prwtan Pria/ Wnt, Hrg trjngkau Fsltas Lngkap jl. Dr stomo no.18 Krng Baru & Di Jl. Gtong Ryong No.27A Ampnan HB. 087865155031 SALON RUDI HADISUWARNO PROMO DISC 20 % ALL SERVICE SENIN – KAMIS, MULAI TANGGAL 1 JUNI, UNGGULAN MENANGANI RAMBUT BERMASALAH SEPERTI RAMBUT RONTOK, KETOMBE, RAPUH & MERANGSANG PERTUMBUHAN RAMBUT, JL. CATUR WARGA NO.27 TELP. 0370- 627990

COMPUTER FRESH KOMPUTER JUAL & SERVICE KOMPUTER, LAPTOP, PRINTER, TERSEDIA JUGA SPARE PART LAPTOP JL. KEBUDAYAAN NO.36 KARANG JANGKONG CAKRANEGARA TELP. 0370 – 632396 / 081805750009

(Suara NTB/ars)

MAIN SKATEBOARD – Seorang pemuda tengah meluncur dengan papan skateboard, di Jalan Udayana, Mataram. Olahraga ini menjadi tontonan bagi masyarakat yang menghabiskan waktu sore hari sembari menunggu waktu berbuka puasa di kawasan tersebut.

SUARA NTB

Kamis, 9 Juni 2016

Halaman 12

DPD Golkar NTB Ingin Geser Musda di Mataram Mataram (Suara NTB) Meski sejumlah nama bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram telah mencuat ke permukaan, namun Musda DPD Partai Golkar Kota Mataram tampaknya belum akan menjadi prioritas dalam satu atau dua bulan mendatang.

Bahkan, DPD Partai Golkar NTB berkeinginan menggeser pelaksanaan Musda tersebut setelah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional ke-XXVI. Pada 28 Juli hingga 7 Agustus mendatang, Kota Mataram akan menjadi daerah yang sibuk.

Sebab, daerah ini menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ XXVI. DPD Partai Golkar NTB pun menganggap kurang elok jika agenda nasional ini harus diinterupsi oleh agenda kepartaian.

Sekretaris DPD Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa kemarin menegaskan, sejauh ini pihaknya belum menerima pe-

tunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak/Juknis) pelaksanaan Musda DPD Golkar Kabupaten/Kota dari DPP Partai Golkar. Juklak/Juknis itu nantinya akan menjadi acuan bagi pelaksanaan Musda.

Karena itu, Isvie menegaskan, bukan hanya Kota Mataram, namun seluruh kabupaten/kota di NTB saat ini mesti menunggu terbitnya Juklak/ Juknis tersebut. “Belum kita jadwalkan semua. Mungkin habis lebaran ini kita jadwalkan,” ujar Isvie.

Menurutnya, dari 10 kabupaten/kota di NTB, Kota Mataram kemungkinan tidak akan menjadi daerah yang pertama menggelar Musda. Sebab, ibukota Provinsi NTB ini nantinya akan sibuk dengan kegiatan MTQ yang diselenggarakan di Kota Mataram.

“Kota mungkin tidak yang pertama, karena Kota Mataram kan tuan rumah MTQ nasional, jadi mungkin setelah MTQ kita jadwalin. Kita memberikan

kesempatan kota sebagai tuan rumah yang baik, nggak usah kita sibukkan dengan urusan partai.”

Soal sudah mencuatnya nama-nama bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram, Isvie menegaskan belum ada sikap secara spesifik DPD Partai Golkar NTB. Ia mempersilakan saja seluruh bakal calon yang akan tampil untuk mempersiapkan diri.

“Yang saya dengar sih, Mohan (Roliskana), Lalu Darma Setiawan, Didi Sumardi. Bagi kami, DPD I, siapapun yang pasti bisa membesarkan partai, bisa memenangkan pertarungan pada saat pemilu legislatif, pemilu gubernur dan pemilu presiden,” tegasnya.

Isvie menambahkan, kemungkinan tidak akan ada perubahan signifikan dalam ketentuan menyangkut pelaksanaan Musda. Termasuk, soal tata cara pemilihan Ketua DPD Golkar. “Yang berubah sekarang itu kan Musda dimulai dari pusat, provinsi baru kabupaten,” ujarnya. Sementara, ketentuan detail tidak akan mengalami perubahan.

Ketentuan yang dipakai pada prinsipnya akan sama saja dengan Musda sebelumnya.

“Tadinya pemilik suara itu (direncanakan) PK dan Desa/ Kelurahan. Tapi khusus untuk persyaratan itu dipending pelaksanaannya. Sepertinya PK saja,” pungkas Isvie. (aan)

(Suara NTB/aan)

DIALOG - Wakil Ketua DPD RI, Prof. Farouk Muhammad bersama Dirjen Penanganan Fakir Miskin di Kementerian Sosial RI, Andi Dulung, Direktur Hukum, Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi dan Sesdirjen Didasmen Kemdikbud, Thamrin Kasman dalam dialog yang digelar di Mataram, Rabu (8/6).

Dialog Soal JKN dan KIP (1)

Farouk Muhammad Tekankan Pentingnya Validasi Data WAKIL Ketua DPD RI, Prof.

Farouk Muhammad, Rabu (8/6) kemarin menggelar Dialog Mencari Solusi Atas Permasalahan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Pintar di NTB. Melalui dialog tersebut, Farouk Muhammad berhasil memfasilitasi keluhan-keluhan masyarakat seputar persoalan dalam pelaksanaan program-program tersebut.

Dalam dialog tersebut, Farouk Muhammad menghadirkan Dirjen Penanganan Fakir Miskin di Kementerian Sosial RI, Andi Dulung, Direktur Hukum, Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi dan Sesdirjen Didasmen Kemdikbud, Thamrin Kasman. Ketiga narasumber tersebut memberikan penjelasan menyangkut sejumlah persoalan yang dikeluhkan oleh para peserta dialog.

Acara dialog berlangsung cukup dinamis mengingat tema yang diangkat memang menyentuh persoalan yang selama ini jarang dikomunikasikan dengan para penentu kebijakan di tingkat pusat. Karena itu, puluhan peserta yang hadir pun terlihat begitu antusias menyampaikan aspirasi mereka.

Usai dialog yang cukup dinamis, Farouk Muhammad pun menyampaikan kesimpulan yang berhasil dihimpunnya. Ia menegaskan, salah satu poin krusial dari dinamika yang muncul dalam dialog tersebut adalah persoalan data yang dikeluhkan oleh para kepala dinas, kepala desa hingga masyarakat dari

berbagai daerah di NTB. “Pertanyaan yang paling dikeluhkan oleh para kepala desa ini, kemana data hasil perbaikan yang sudah dibuat, sudah capek-capek diperbaiki, sudah diajukan segalam macam, kok yang keluar (data) 2011 juga?”

Farouk menegaskan, semua pihak tidak perlu menghabiskan energi hanya untuk mempersoalkan data ini. Karena itu, ia pun menyambut baik solusi yang disampaikan Andi Dulung yang menawarkan adanya proses validasi data. Dalam pertemuan, Andi Dulung memang sempat mengutarakan solusi terkait persoalan ini dengan cara melakukan validasi data melalui salah seorang stafnya yang akan tinggal lebih lama di Mataram untuk melayani jika dibutuhkan proses dialog yang lebih spesifik.

Farouk menegaskan, solusi ini lebih bijak mengingat data yang salah dan perlu diperbaiki jumlahnya tidaklah sebesar jumlah data yang sudah benar dan sesuai kenyataan di lapangan. “Sebagaimana yang ditawarkan tadi, sudah, validasi saja data yang ada sekarang.

Apalagi dengan asumsi tidak mungkin lebih dari 50 persen salah. Pasti (data yang salah) lebih kecil daripada yang benar.

Ini yang harus dilakukan,” ujarnya memberi solusi.

Lagipula, ujar Farouk, proses perbaikan data ini memang sudah dijamin oleh undang-undang. Hanya saja, untuk perbaikan, dituntut adanya sikap proaktif dari kepala desa. “Jadi

lurahlah dan kepala desa dengan perangkatnya yang proaktif memperbaiki data itu.”

Farouk menekankan, meski diberikan kewenangan dalam perbaikan data, namun proses ini tidak bisa ditempuh secara sepihak oleh kepala desa saja. Kepala Desa, harus mengajak Badan Permusyawaratan Desa alias BPD. Selain itu, pihak pemerintahan di desa juga menjadi penentu seseorang tergolong berhak menjadi penerima (miskin) atau tidak. Mereka, ujar Farouk, hanya memberikan gambaran mengenai data-data penunjang yang nantinya akan dipakai menentukan kelayakan seseorang menerima program-program bantuan dari pemerintah.

“Perangkat desa tidak menentukan seseorang tergolong miskin atau tidak. Yang dimasukkan disana datanya segala macam, status sosial ekonominya bagaimana,” pungkas Farouk.

Selain itu, Farouk juga menjanjikan akan menindaklanjuti aspirasi yang berkembang dengan menyurati kementerian terkait, untuk mengalokasikan anggaran khusus di desa dan kelurahan untuk proses validasi data penerima programprogram bantuan dari pemerintah. (aan/*)

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 9 Juni 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Kamis, 9 Juni 2016

Serius Tuntaskan Tuna Aksara TUNA atau buta aksara masih menjadi persoalan besar yang mesti dituntaskan jajaran Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, MSi. Tingginya angka tuna aksara ini berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB di tingkat nasional dan internasional.

Jika sebelumnya di awal kepemimpinannya pada periode pertama bersama Ir. H. Badrul Munir, MM, Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi memiliki banyak program unggulan dalam meningkatkan IPM, yakni Angka Buta Aksara Menuju Nol (Absano) atau Angka Drop Out Menuju Nol (ADONO) dan Angka Kematian Ibu dan Bayi Menuju Nol (AKINO), kini program itu sudah tidak ada gaungnya. Program-program yang dulunya merupakan program unggulan dan menjadi ‘’jualan’’ pasangan ini di tingkat daerah dan nasional harus digaungkan kembali oleh pemerintah daerah, sehingga tidak ada lagi kasus buta aksara, drop out hingga masalah kematian bayi dan ibu melahirkan.

Mencermati data dari neraca pendidikan daerah yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 lalu, persentase penduduk tuna aksara di NTB adalah 10,62 persen atau 315.258 orang merupakan yang tertinggi di Indonesia membuat kita prihatin. Semestinya dengan upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mengentaskan buta aksara ini, hal ini tidak perlu terjadi.

Berkurangnya data penyandang buta aksara tahun 2012 lalu, semestinya tidak membuat jajaran pemerintah daerah lemah dalam membuat sebuah program. Program-program yang membutuhkan tindak lanjut harus terus dikawal, sehingga tidak ada lagi kasus serupa. Inilah yang menjadi tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB Drs. H. Muh. Suruji yang menggantikan posisi Ir. H. Rosiady Sayuti, MSc, PhD, yang dipercaya sebagai Sekda NTB. Berbekal pengalaman dari kepala dinas sebelumnya dalam melaksanakan program, H. Muh. Suruji yang juga berlatarbelakang tenaga pendidik ini mampu membuat terobosan baru dalam menjadikan IPM NTB jauh lebih baik. Paling tidak, jumlah penyandang buta aksara sebagaimana neraca pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mampu ditekan. Tentunya, terobosan yang dilakukan harus lebih baik dari yang dilakukan kepala dinas sebelumnya.

Selain itu, kita berharap program dari mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan NTB ini tidak hanya sebatas menganalisa apakah data yang dipakai pihak kementerian salah data atau tidak. Paling tidak dengan adanya niat baik dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi, maka masalah buta aksara, drop out tinggi hingga persoalan lain jumlahnya bisa diminimalisir. Untuk itu, koordinasi dengan stakeholder dan pihak lain penting dilakukan. Adanya koordinasi ini setidaknya akan mampu menyelesaikan setiap permasalahan dan berbagi peran mengenai apa yang harus dikerjakan.

Tidak hanya itu, mantan Kepala Dinas Dikpora NTB H. Rosiady Sayuti yang dipercaya sebagai Sekda NTB harus tetap fokus menyelesaikan masalah data penyandang buta aksara ini. Apalagi masa kepemimpinan TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin yang masih tersisa 2,5 tahun lebih ini, masalah buta aksara harus tuntas. Alokasi anggaran harus didukung, termasuk gebrakan dalam menuntaskan persoalan harus ada, sehingga tidak ada lagi kasus buta aksara mencuat di tingkat nasional. Pemprov NTB tidak boleh menjadikan pengentasan buta aksara sebagai proyek, tapi harus serius untuk dituntaskan. (*)

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Maka Pada Dasarnya Puasa Bukan Penderitaan UASA itu adil. Setiap orang yang berpuasa akan merasakan lapar dan haus. Siapapun dia, apapun posisinya. Dimensi sosial ibadah puasa terletak di sana. Di saat kita memiliki kesadaran tentang keadilan. Bahwa tidak diperlukan yang berlebihan, untuk merasakan nikmat saat berbuka puasa. Tak diperlukan sesuatu yang berlebihan untuk bertahan hidup, untuk sama-sama merasakan berkah yang tumpah dari langit bagai tumpahnya hujan di musim basah.

Jika sepanjang hari kita merasakan lapar secara bersama-sama, maka ketika berbuka kita juga harus merasakan nikmat secara bersama-sama. Pada saat itu timbangan bergerak antara yang menimbang dan yang ditimbang. Keadilan akan mengarahkan pada keseimbangan. Dan keseimbangan bukanlah perkara 50:50, tetapi perkara sebesar apa kebutuhan berbanding dengan ketersediaan.

Meskipun sama-sama merasakan lapar dan haus pada siang hari, pada saat berbuka banyak perbedaannya. Tapi itu tidak mengapa, supaya ada peluang untuk bertindak adil. Perusakan-perusakan yang dilakukan manusia terhadap alam maupun terhadap sesama manusia adalah bukti ketidakadilan. Perang dan eksploitasi alam terjadi meskipun manusia punya akal pikiran. Tak ada yang ‘adil’ di bumi, maka manusialah yang harus berbuat adil dengan bekal akal dan pikirannya itu.

Puasa itu adil. Puasa itu melatih bertindak adil. Kita sering lupa bahwa di dunia ini bukan kita, manusia, saja yang punya hak hidup. Binatang, tumbuhan dan makhlukmakhluk mikroba yang tak kasat mata juga punya hak untuk hidup.

Kehidupan telah membuat rantai yang terus bersambung sepanjang waktu, dan manusia bukanlah pusat semesta. Manusia hanya satu mata di dalam rantai kehidupan.

Bahkan apabila manusia tak dibekali akal, bisa jadi manusialah makhluk paling lemah di bumi.

Tetapi dengan akal dan pikiran itu manusia justru terlalu sering melakukan perusakan-perusakan.

Jadi ketimbang sebagai pusat semesta manusia lebih cenderung sebagai monster yang serakah dan merasa paling kuasa. Padahal manusia tidak terlepas dari alam, manusia bagian dari alam.

Dimensi sosial pada ibadah puasa tidak hanya terletak pada bagaimana kita menahan lapar dan

Kiki Sulistyo

Oleh:

(Komunitas Akarpohon, Mataram)

Ibadah puasa mestinya mengantar pada kepekaan atas nasib sesama manusia.

Terutama bagi mereka yang punya kuasa.

Puasa seperti alarm bagi kekuasaan untuk melihat kembali hakikat sebagai manusia di hadapan manusia lainnya.Apabila puasa tidak memberi pengaruh apa-apa, maka ia tak lebihnya tradisi yang dilakukan hanya untuk menghormati ajaran turun-temurun.

Pada saat itu terasa bahwa ibadah tak mengantar pada apa yang disebut sebagai kesalehan sosial, tapi justru berubah menjadi kesalahan sosial, di mana yang dilupakan adalah hakikat dan yang diutamakan adalah formalitas-formalitas membayangkan bagaimana orangorang yang kelaparan. Persoalan lapar dan haus adalah persoalan kebutuhan tubuh. Tidak bisa dibuat perbandingan antara lapar yang satu dengan lapar yang lainnya, sebab justru pada dasarnya rasa lapar itu sama saja. Yang membedakannya adalah pada siapa ia menimpa. Pada saat kita menahan lapar dan haus sejak usai sahur sampai menjelang maghrib, dalam rangka menunaikan ibadah puasa, kita mungkin saja sedang berada dalam kondisi dimana kebutuhan pokok tidak tersedia. Sebagian orang mengalami hal itu meskipun bukan di bulan puasa.

Nikmat orang berpuasa terletak pada saat ia berbuka puasa. Maka pada dasarnya puasa bukanlah penderitaan, melainkan proses penyulingan untuk satu kenikmatan yang tak mungkin dijangkau tanpa proses itu. Karena itu rasa lapar dan haus pada saat menjalankan puasa tak cukup menjadi pemicu untuk bisa sampai pada hakikat sebagai bentuk simpati, empati dan kepedulian pada sesama. Tidak mungkin kita bisa mencapai rasa lapar yang dirasakan para manusia di Somalia, misalnya, ketika perang berkecamuk dan mereka terhampar di gurun-gurun menunggu bantuan, berdiri di pintu maut

RUKO - VILA - KOST

dengan burung-burung bangkai yang sama laparnya berputaran di atas kepala mereka. Tidak mungkin kita bisa merasakan berada dalam posisi yang dirasakan sebagian orang yang masalahnya bukan hanya ada atau tidak ada yang bisa dimakan, tetapi juga pada perasaan sampai kapan keputusasaan, kehilangan harapan itu terus-menerus menghantui.

Kita bisa memilih menu ketika berbuka puasa. Bahkan sering sekali makanan yang tersedia berlebihan dan tak habis disantap. Jika kita tak membelinya sendiri, ada saja tetangga atau kerabat yang membawakan. Meskipun kantung makanan di perut kita terbatas daya tampungnya tetapi atas nama hasrat kita membuatnya seolah berlipat ganda. Sejak pagi mungkin kita sudah membayangkan apa yang akan kita makan nanti. Kita bisa merencanakannya. Dengan kata lain kita punya harapan, dan bukan hanya itu, kita masih bisa menggiring keinginan kita untuk menjadi kenyataan. Karenanya rasa lapar dan haus yang teralami sepanjang hari tidak bisa menghadirkan “penderitaan sesungguhnya”, penderitaan sebagai titik tolak dimana empati dan simpati ditumbuhkan.

Ibadah puasa mestinya menga-

ntar pada kepekaan atas nasib sesama manusia. Terutama bagi mereka yang punya kuasa. Puasa seperti alarm bagi kekuasaan untuk melihat kembali hakikat sebagai manusia di hadapan manusia lainnya.Apabila puasa tidak memberi pengaruh apa-apa, maka ia tak lebihnya tradisi yang dilakukan hanya untuk menghormati ajaran turun-temurun. Pada saat itu terasa bahwa ibadah tak mengantar pada apa yang disebut sebagai kesalehan sosial, tapi justru berubah menjadi kesalahan sosial, di mana yang dilupakan adalah hakikat dan yang diutamakan adalah formalitas-formalitas.

Puasa bukan cuma ada dalam tradisi Islam. Orang-orang Indian juga berpuasa saat menanti linuwih. Siddharta Gautama mengajarkan kebiasaan menahan diri. Orang Yahudi juga punya tradisi berpuasa senin-kamis. Ikan salmon juga berpuasa sebelum bertelur.

Orang mau dioperasi juga harus puasa makan-minum. Supaya bersih. Bulan Ramadhan datang setiap tahun. Setiap Ramadhan umat muslim menjalankan ibadah puasa. Apakah umat yang melaksanakannya sudah benar-benar berperan bagi dimensi sosial yang terkandung di dalamnya?

Pemda belum tuntas urus rumah rakyat Soal rakyat tidak boleh terabaikan

*** Takjil ditemukan mengandung zat berbahaya Kesehatan masyarakat terancam

***

Kamis, 9 Juni 2016

Kejaksaan Mulai Usut Proyek ’’Vertical Dryer’’ Dari Hal. 1 Namun saat itu muncul masalah. Bantuan Poktan Sayang Daye II justru dialihkan ke Poktan Pandan Wangi di Desa Gontoran Timur, Kecamatan Lingsar Lombok Barat. Pengalihan penempatan alat pengering itu kini se-

dang diusut Kejaksaan.

Karena bantuan ini se NTB, tim menelusuri satu per satu bantuan tersebut. ‘’Penyelidikannya bertahap, mulai dari Mataram dan daerah lain. Makanya akan diawali dengan klarifikasi ke pihak pihak terkait,’’ jelas Sutapa. (ars)

Serap Bawang Petani Dari Hal. 1 Saya rasa tidak ribut (petani) di lapangan, tetapi komunikasi yang harus diselesaikan dengan cepat. Komunikasi yang harus diselesiakan dengan hati. Insya Allah ini selesai. Ini harus selesai,’’ tegas Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Pusat, Wahyu Suparyono usai menemui Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, Rabu (8/6) siang kemarin.

Perum Bulog telah berkomitmen untuk membeli bawang merah asal Bima.

Bulog berkomitmen untuk membeli sebanyak 750 ton bawang merah asal Bima telah dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) dengan petani. Bulog sebelumnya telah melakukan penyerapan sebanyak 447 ton.

Sisa produksi bawang merah sebanyak 273 ton yang belum diserap oleh Bulog. Belakangan Bulog menghentikan pembelian yang berakibat munculnya protes dari para petani bawang merah di Bima.

Ditanya apakah bawang sebanyak 273 ton itu akan

diserap semua? Wahyu mengatakan pihaknya akan membeli bawang yang kondisinya masih bagus. “Tapi yang namanya barang, pasti yang bagus dong (dibeli). Contoh beras, kalau yang disuruh ambil kadar airnya 20 persen ndak mungkin. Batas standarnya 14 persen. Bawang pun juga begitu. Bawang yang banyak kondenya jangan disuruh beli mahal. Toh ini juga dirasakan masyarakat. Saya akan selesaikan hari ini juga.

Sudah saya minta doa restu Pak Gubernur juga,’’ imbuhnya.

Menurunnya harga beli Bulog, kata Wahyu karena harga bawang ini sudah turun dan terus bergerak turun. Untuk itu, pihaknya mengharapkan pertemuan dengan pemda dan petani di Bima ada saling pengertian. ‘’Saya optimis bisa selesai (persoalan bawang Bima). Dalam pengadaan barang harus hati-hati.

Karena hasil penyerapan yang dilakukan Bulog itu akan diperiksa oleh BPK, mungkin KPK, Inspektorat Jenderal,’’ terangnya.(nas)

Jadi PR Besar Dari Hal. 1 Pemerintah Setda NTB, Ir.I Gusti Bagus Sugihartha menyebut total jumlah rumah tak layak huni mencapai 31,2 persen.

Persentase ini mengacu pada kriteria rumah tak layak huni yang ditetapkan pemerintah daerah. Dengan batasan spesifikasi atap ilalang, dinding gedek dan lantai tanah, atau diistilahkan sebagai rumah Aladin. Namun mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dikeluarkan Kementerian Perumahan Rakyat beberapa tahun lalu, kriteria rumah tak layak huni itu dirinci sebagai rumah dengan kolong beton, atap seng, dan dinding slop beton bertulang. ‘’Nah, kalau mengacu pada SPM Kemenpera sebelumnya, berarti ada sekitar 60 persen rumah tak layak huni di NTB. Apalagi yang di pedesaan ratarata menggunakan batu. Jarang juga yang menggunakan slop beton, berarti itu termasuk rumah

tak layak huni,’’ katanya, Rabu (8/6) kemarin.

Langkah yang diambil pemerintah daerah untuk mengurangi rumah tak layak huni ini, dengan memperhatikan grade kemiskinan masyarakat. Bagi masyarakat miskin yang tidak berdaya (tidak memiliki penghasilan), intervensinya dengan membangunkan rumah baru.

Sementara masyarakat miskin yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diberikan material untuk membangun rumahnya sendiri. Sebab ada penghasilan yang dilihat untuk upah pembangunan. ‘’Seberapa besar jumlah bantuan untuk intervensi, data lengkap ada di Dinas PU. Kabupaten/kota juga melaksanakan program yang sama, namun lebih kepada intervensi stimulan dengan memberikan material kepada masyarakat penerimanya,’’ jelasnya.(bul)

Jaga Keharmonisan, MTQ Nasional Jadi PR Besar Dari Hal. 1 ‘’Jadi komunikasi para Dewan dengan eksekutif dijembatani oleh Sekwan. Inilah Sekwan harus mampu menjaga komunikasi antara badan legislatif dengan badan eksekutif sehingga apapun permasalahan di eksekutif bisa kami komunikasikan dengan pimpinan,’’ ujarnya.

Mahdi mengatakan, fungsi Sekretariat Dewan adalah bagaimana mengoptimalkan pelayanan kepada anggota Dewan.

Segala fungsi dan tugas Dewan harus dipastikan bisa berjalan dengan optimal sesuai dengan amanat UU. ‘’Karena sekretariat inilah yang menjadi motor penggerak dari seluruh anggota Dewan,’’ ucapnya.

Keberadaan Sekretariat Dewan, lanjutnya, bagaimana memberikan pelayanan maksimal sehingga pimpinan Dewan dan anggota Dewan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan nyaman. Secara operasional, Sekwan bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan melaksanakan tugas sehari-hari. Namun, dalam pelaksanaan tugas, Sekwan bertanggung jawab kepada gubernur terkait dengan pelaksanaan tugas kesekretariatan Dewan. ‘’Sehingga tak ada miskomunikasi dalam pelaksanaan tugas.

Sehingga terjadi harmonisasi sepanjang masa,’’ katanya.

Selain Mahdi, pejabat lainnya yang kena mutasi adalah Kepala Biro Umum Setda NTB, Drs. Fathurahman, M.Si. Ia dimutasi menjadi Kepala Biro Kesra Setda NTB, menggantikan posisi H. Suhaimi, SH yang dimutasi menjadi Sekretaris Korpri. Sebagai pejabat baru, Fathurahman mengatakan Pekerjaan Rumah (PR) terbesar yang menunggu di depan mata adalah mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional yang diselenggarakan di NTB, mulai 30 Juli-7 Agustus mendatang. ‘’Ini tinggal menghitung hari, kita akan ‘’berlari’’ untuk itu. Hari demi hari seluruh SKPD kita ajak untuk selalu beraktivitas untuk MTQ. Karena ini program

nasional yang diharapkan kita sebagai tuan rumah sukses pelaksanaan dan sukses prestasi,” ujarnya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (8/6) siang kemarin.

Dikatakan, gubernur telah berjanji pelaksanaan MTQ tingkat nasional ke 26 di NTB ini menjadi pelaksanaan MTQ tersukses dan terbaik dari pelaksanaan sebelum-sebelumnya yang diadakan di Indonesia. Untuk mewujudkan harapan gubernur tersebut, kata Fathurahman, berbagai upaya persiapan-persiapan dan pembenahan-pembenahan dilakukan.

Untuk tahap pertama, pihaknya telah memindahkan Sekretariat Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) yang semula berada di kompleks kantor gubernur kemudian dipindahkan ke Kompleks Gedung Pedidikan Islamic Center NTB. Dari sana, katanya, akan digerakkan seluruh aktivitas unsur-unsur yang berkaitan dengan MTQ. Dalam waktu dekat, lanjutnya, LPTQ seluruh Indonesia akan melaksanakan Rakernas di NTB pada 13 Juni mendatang. ‘’Di sana kita akan berbicara seluruh tahapan kaitannya dengan proses MTQ ini.

Lebih enak kita berbicara, ada sumbang saran dan sebagainya dari LPTQ-LPTQ lain. Masing-masing kordinator, sudah sama-sama bergerak paralel, secara simultan. Sehingga jalannya pada ujungnya lebih sempurna,’’ harapnya.

Setelah pelaksanaan MTQ, kata Fathurahman, biro yang dipimpinnya juga harus mensukseskan pelaksanaan ibadah haji. Kemudian juga akan memperhatikan serapan anggaran yang selalu menjadi sorotan tiap triwulan. “Insya Allah ke depan ini akan lebih memperhatikan kaitan realisasi anggaran,” pungkasnya.(nas)

SUARA NTB BPJS Kesehatan Gelar ’’Media Gathering’’ Mataram (Suara NTB) BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mataram menggelar media gathering bersama sejumlah media massa cetak dan elektronik, di Mataram, Rabu (8/6) kemarin. Kegiatan ini sebagai bentuk kebersamaan antara BPJS Kesehatan dengan media massa yang menjadi mitra dalam menyampaikan informasi tentang berbagai kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala Divisi Regional XI Dr. Anurman Huda,M.M.,AAK mengatakan bahwa tujuan dari media gathering ini untuk menyambung silaturahmi dengan media yang selalu membantu melakukan sosialisasi sejumlah program BPJS. Kegiatan

media gathering ini merupakan yang pertama kali dilakukan pada tahun 2016. Setelah selama setahun bersama-sama menyampaikan informasi kepada masyarakat luas tentang program JKN yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 lalu.

Dalam kegiatan ini juga telah diadakan penandatanganan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Disnakertrans Provinsi NTB. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan pelayanan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara maksimal. ‘’Dengan adanya kerjasama ini kami berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal lagi. Sehing-

ga masyarakat dapat merasa selalu nyaman menggunakan BPJS,’’ kata Kepala BPJS Kesehatan NTB Sisri Sambodo.

Dalam kegiatan media gathering ini, BPJS mengundang setidaknya 60 media di NTB. Menurut Anurman, selama ini peran media sangat banyak dalam membantu BPJS melakukan sosialisasi sejumlah program. Sehingga keterlibatan media dianggap sangat penting dalam mengedukasi masyarakat. ‘’Saya melihat sebagian berita itu sudah bagus dan memang benar. Namun ada beberapa yang saya pikir ada perbedaan persepsi. Inilah yang harus kita diskusikan bersama,” ujarnya. (lin)

Halaman 15

Gubernur Minta Bawang Bima Seluruhnya Diserap Bulog Dari Hal. 1 Gubernur juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah ingin mempertahankan status Bima sebagai pemasok terbesar bawang merah untuk Indonesia bagian Tengah dan Timur. ‘’Kami di daerah ingin tetap mempertahankan dan kalau perlu memperbesar status Bima sebagai sentra bawang merah untuk Indonesia bagian Tengah dan Timur,’’ kata gubernur.

Seperti diketahui, Perum Bulog telah berkomitmen untuk membeli bawang merah asal Bima sebanyak 750 ton. Komitmen itu telah dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) den-

gan petani. Bulog telah melakukan penyerapan sebanyak 447 ton. Sisanya sebanyak 273 ton yang belum diserap oleh Bulog.

Bawang merah yang dibeli Bulog dari petani seharga Rp 20 ribu per Kg. Belakangan muncul surat dari pusat bahwa Bulog tidak akan lagi membeli dengan harga Rp 20 ribu per Kg, tapi di bawah itu.

Bulog beralasan, bawang merah yang ada di gudang Bulog DKI Jakarta yang didatangkan dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengalami kerusakan. Bahkan bawang yang ada di Bulog DKI Jakarta masih banyak yang belum laku. (nas)

Suramnya Kehidupan di Rumah ’’Kumuh’’ Dari Hal. 1 Namun tak ada pilihan, berugak tersebut akhirnya “disulap” menjadi sebuah tempat tinggal walaupun dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah bolong di banyak titik. Beratapkan asbes yang juga berlubang akibat tertimpa pohon mangga.

Di berugak itu, hanya terdapat satu tempat tidur dengan beralasan tikar. Walaupun tempat tidur itu pas-pasan, namun Inaq Muna’ah tetap mensyukuri apa yang diberikan Tuhan. Ketika malam tiba, tuturnya pada Suara NTB, kedinginan adalah hal yang biasa dirasakannya. Terlebih ketika hujan dating. Lubang-lubang kecil yang terdapat pada dinding yang terbuat dari anyaman bambu tidak luput dari incaran air hujan yang terkadang dibarengi dengan angin malam.

Kondisi itu, sangat mengganggu keamanan dan kenyamannya dalam beristirahat Sebagai orang yang tergolong miskin, sekitar tahun 2000-an, tuturnya, kala itu ia pernah mendapatkan bantuan untuk rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari pemerintah setempat.

Sayangnya, bantuan tersebut terpaksa harus ia relakan diambil oleh orang lain. Ketika itu, ia mendapatkan bantuan RTLH sekitar Rp 7 juta lebih.

Dari jumlah tersebut seorang penerima manfaat harus lang-

sung melakukan pembangunan rumah. Persyaratan itu tidak bisa ia penuhi, karena tidak adanya anggaran pribadi yang dimilikinya.

Karena pada saat itu, bagi masyarakat yang menerima bantuan RTLH harus langsung membangun rumah hingga jadi total yang didasari dengan anggaran dari pemerintah sekitar Rp 7 juta tersebut. ‘’Pernah dulu saya dapat bantuan RTLH sekitar Rp 7 juta. Tapi dari anggaran itu kita harus menanggulanginya dengan anggaran sendiri untuk membangun rumah hingga jadi total. Jadi terpaksa saya tidak terima,”tuturnya dalam Bahasa Sasak.

Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Inaq Muna’ah mengaku bekerja sebagai tukang masak dalam pembangunan salah satu masjid di dusun setempat. Dari sana, ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya meski upah yang diberikan tak seberapa.

Program Dinas Sosial Dinas Sosial (Disos) Provinsi NTB sebenarnya punya program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRLTH). Dari program tersebut, Disos hanya mendistribusikan bantuan yang datang dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Dari program rehab rumah tidak layak huni ini, masing masing kepala keluarga

mendapat kucuran anggaran Rp 10 juta. Anggaran tersebut wajib digunakan untuk kebutuhan pengadaan material atau bahan pembangunan rumah. ‘’Tahun lalu (2015) sejumlah 955 unit rumah tidak layak huni yang tersebar pada 9 kabupaten/kota sudah direhabilitasi,’’ ujar Kepala Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial, H. Mahmud, Aks.,M.Si kepada Suara NTB Selasa (7/ 6) lalu.

Anggaran untuk tahun 2015 mencapai angka Rp 9,6 miliar. Itu untuk merehab 955 unit rumah dan satu paket sarana lingkungan. Dana yang mengalir pada tahun lalu itu merupakan budget terbanyak sepanjang tahun.

Mahmud menambahkan, wacana yang berkembang di kementerian bahwa budget bantuan yang akan disalurkan untuk memperbaiki satu rumah kumuh akan bertambah.

Tahun ini, Kementerian Sosial menyiapkan dana senilai Rp 15 juta untuk dialokasikan pada masing - masing rumah kumuh. Meski demikian, di daerah NTB, belum ada kejelasan mengenai berapa jumlah rumah kumuh milik warga di NTB yang mendapat jatah untuk direhabilitasi pada tahun ini.

Ditambahkan Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi NTB, Hamzan Wadi S.St, dari 955 unit rumah kumuh yang

direhab, masing - masing tersebar di 2 kota dan 7 kabupaten.

Dari data yang dipaparkannya, sejumlah 160 unit rumah kumuh yang telah direhabilitasi tersebar di Kota Mataram, 70 Unit di Kota Bima, 50 Rumah di Kabupaten Lombok Barat (Lobar), 100 unit rumah kumuh di Kabupaten Lombok Utara (KLU), 50 unit di Lombok Tengah (Loteng), 144 unit rumah tersebar di Kabupaten Lotim, 181 rumah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), 100 unit di Kabupaten Sumbawa Besar dan 140 unit di Kabupaten Dompu.

Pemprov Mampu 1000 Unit Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, sesuai amanat RPJMD 2013-2018, Pemprov akan memperbaiki sebanyak 5.000 unit RTLH. ‘’Tetap dianggarkan setiap tahun 1.000 unit untuk perbaikan rumah tak layak huni. Ini sudah amanat RPJMD. Sehingga setiap tahun harus ada alokasi anggarannya.

Kita tak boleh keluar dari koridor RPJMD,’’ kata Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bappeda NTB, Karim Marasabessy dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (8/6) siang kemarin di ruang kerjanya.

Dikatakan, program perbaikan RTLH yang dilakukan Pemprov NTB menggunakan pola bangun baru dengan nilai Rp 25 juta per unit. Program

ini dimulai sejak 2014, sebanyak 1.000 unit. Kemudian dilanjutkan tahun 2015 sebanyak 800 unit, karena ada penyesuaian harga. Sehingga yang seharusnya 1.000 unit, berkurang jadi 800 unit. ‘’Tahun ini, kita anggarkan 1.000 unit lagi,’’ sebutnya.

Ketika ditanya apakah langkah Pemprov ini sudah diikuti oleh pemda kabupaten/kota di NTB melalui sharing anggaran dan sebagainya? Karim mengatakan, sebenarnya sudah ada Memorandum of Understanding (MoU) antara gubernur dengan bupati/walikota se NTB untuk mempercepat perbaikan rumah tak layak huni bagi masyarakat miskin di NTB. ‘’Sehingga kebijakan Pak Gubernur kita bangun baru.

Karena stimulan itu tak menyelesaikan persoalan,’’ kata Karim.

Dalam APBD Perubahan 2016 ini, Pemprov juga berencana menambah alokasi anggaran untuk perbaikan RTLH yang belum terpenuhi sebanyak 200 unit tahun 2015. Jika tidak dapat alokasi anggaran pada APBD Perubahan 2016, kemungkinan akan dialokasikan pada APBD murni 2017. ‘’Kita masih punya PR 200 unit.

Itu akan kita rencanakan di perubahan atau 2017. Biar dia klop 1.000 unit per tahun. Yang diprioritaskan rumah yang sangat rusak, masyarakat tidak mampu,’’pungkasnya. (yon/ met/nas)

Pemda Belum Tuntas Urus Rumah Rakyat Dari Hal. 1 Salah satunya faktor anggaran menjadi penyebab. Karena terbatasnya anggaran, tiap tahun hanya 1000 rumah bisa dibantu untuk diperbaiki.

Ini belum termasuk data dari Biro Administrasi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTB. Pernyataan Kepala Biro, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, MT masih tingginya persoalan perumahan di provinsi ini. Tercatat ada 31,2 persen rumah tak layak huni di NTB. Setelah dilakukan penyempurnaan penilaian, diketemukan angka 60 persen.

Program sebenarnya setiap tahun digelontorkan pemerintah, dari pusat sampai daerah. Seperti program bedah rumah, program Bantuan Subsidi Perumahan Swadaya (BSPS), program rehabilitasi rumah kumuh serta sederet program lainnya.

Terlepas dari data itu, Pemprov NTB kini mendorong keterlibatan kabupaten dan kota untuk menyelesaikan persoalan perumahan rakyat.

Andalkan Pemerintah Provinsi Jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Dompu masih cukup tinggi yaitu 17.016 unit dari 55.149 unit tahun 2016. Rumah tidak layak huni identik dengan kemiskinan, namun alokasi anggaran murni APBD masih minim.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Dompu, Dedi Awaluddin, ST kepada Suara NTB, Selasa (7/6) kemarin, mengungkapkan data rumah kumuh yang dimiliki didapat dari usulan desa/kelurahan untuk pengajuan program dan data BPS Kabupaten Dompu.

“Berdasarkan data itu, rumah kumuh di Kabupaten Dompu ada 17.016 unit,’’ sebutnya.

Kasi Tata Bangunan dan Perumahan Dinas PU Dompu, Indra Gunawan, ST, MT menambahkan, penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Dompu masih didominasi anggaran pusat dan provinsi. Anggaran yang bersumber APBD murni di luar DAK tahun 2016 ini saja nihil, tapi pusat dan provinsi tetap mengalokasikannya.

Untuk DAK tahun 2016 bagi perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 96 unit dalam bentuk bedah rumah di Desa Karamabura dan Desa Soro.

“APBD 1 direncanakan di

Desa Mbawi dan Dorebara.

Mereka sistemnya, bangun baru tipe 21,” ungkapnya.

67 Ribu Rumah di Loteng Jumlah rumah kumuh dan tidak layak huni di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) juga cukup tinggi. Menyentuh angka 67 ribu lebih. Walaupun mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Demikian diakui Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, H.L. Rasyidi, S.T., kepada Suara NTB, Rabu (8/6) kemarin.

Dikatakannya, setelah ada progam rehab rumah yang dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir, angka tersebut berkurang sebanyak 6 ribu rumah lebih. “Sehingga sisanya sekarang pada angka sekitar 67 ribu rumah,” sebutnya.

Penanganan rumah kumuh dan tidak layak huni memang agak lamban, tapi itu bukan berarti pemerintah daerah tidak serius. Besarnya kebutuhan anggaran untuk menangani persoalan tersebut jadi kendala utama.

Tahun ini saja, jelas Rasyidi anggaran penanganan rumah kumuh kurang dari Rp 1 miliar atau sekitar Rp 750 juta. Anggaran tersebut bersumber dari DAK. Dengan kebutuhan anggaran untuk menangani satu rumah kumuh dan tidak layak huni sekitar Rp 10 juta, maka hanya sekitar 75 rumah kumuh dan tidak layak huni yang bisa ditangani tahun ini. ‘’Bayangkan, kita punya data rumah kumuh dan tidak layak huni mencapai puluhan ribu. Tetapi karena anggaran yang terbatas, maka hanya sebagian kecil saja yang bisa ditangani,’’ katanya, seraya berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi bisa lebih besar lagi.

Andalkan Provinsi dan Pusat Pemerintah Kabupaten Bima hanya mengandalkan bantuan dari Pemrov NTB dan pusat dalam menekan jumlah rumah kumuh. Karena selama ini, tidak pernah terpostur dalam APBD murni maupun perubahan di Kabupaten Bima, alokasi untuk penanganan rumah kumuh.

“Kita hanya andalkan bantuan Pemrov dan pusat. Karena Pemda Kabupaten hanya mampu menyediakan dana untuk membuat drainase dan rabat,”

kata Kabid Perumahan dan Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bima, Dadang Erawan ST, MT kepada Suara NTB, Rabu, (8/6).

Dadang mengaku, program dari Pemprov berupa stimulan RTLH. Sedangkan dari pemerintah pusat dengan nama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari DAK. ‘’Program RTLH maupun BSPS ini rutin kita dapatkan setiap tahunnya,’’ katanya.

Tahun 2016, lanjutnya, Pemerintah daerah mendapat bantuan dari program BSPS, sebanyak 133 unit. Pembagian itu akan dibagi perkelompok yang berjumlah lima orang. Dengan total anggaran Rp 10 juta persatu unit rumah.

Lotim Perbaiki Tiap Tahun Wakil Bupati Lombok Timur (Wabup Lotim), H. Haerul Warisin mengakui, rumah kumuh menjadi salah satu persoalan yang perlu atensi serius di daerah yang dipimpinnya. Menyadari hal ini beragam upaya dilakukan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni tersebut.

Kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (7/6) lalu, Wabup mengatakan, tiap tahun ribuan rumah kumuh di perbaiki. Sisa tahun 2013 lalu, diketahui mencapai 50.000 unit tersebar di 20 kecamatan se Kabupaten Lotim.

Mulai tahun 2014, digencarkan perbaikan hingga 4 ribu rumah kumuh yang anggarannya dari APBD Lotim sendiri. Dari kementerian ada bantuan 2 ribu unit rumah kumuh. Tahun 2015 pun komitmen Pemkab Lotim memperbaiki sekitar 4 ribu unit rumah. ‘’Kita rata-rata 5 ribu rumah yang diperbaiki tiap tahun,’’ ungkap Wabup.

Kegiatan perbaikan rumah kumuh alias Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Lotim untuk tahun anggaran 2014 tidak kunjung rampung.

Diduga telah tersendat dana yang sudah sejak awal disetor ke toko-toko bangunan tertentu oleh kelompok kerja (pojka) di tingkat kecamatan dan desa.

Pasca lahirnya UU Nomor 6 tahun 2015 tentang desa, oleh Pemkab Lotim ditindaklanjuti dengan menyerahkan kewenangan perbaikan rumah kumuh ke desa-desa. Dikemukakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BP-

MPD), H. Syamsuddin, alokasi dana desa (ADD) dialokasikan untuk RLTH. Penentuan jumlah unit RTLH yang harus diperbaiki di masing-masing desa ditetapkan BPMPD berdasarkan cluster nominal jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) masing-masing desa. Anggaran di bawah Rp 500-700 juta minimal memperbaiki 12 unit RTLH. Diatas nominal itu, diwajibkan memperbaiki 18 unit, terakhir di atas Rp 900 juta sampai dengan Rp 1 miliar lebih itu minimal memperbaiki 25 unit.

Di Mataram Kerja Keroyokan Di Kota Mataram seolah ada silang pendapat terkait jumlah rumah kumuh di Mataram. Kepala BPM Kota Mataram, HM. Syaiful Mukmin mengklaim, jumlah rumah kumuh di Kota Mataram setelah dikolaborasikan dengan SKPD lainnya menjadi berkurang atau sekitar 978 unit dari total 1.743 unit.

Di tahun 2016, dari DPA di BPM hanya bisa mengintervensi 50 rumah kumuh. Jika dibandingkan intervensi di tahun 2015 lalu, relatif banyak atau sekitar 86 unit.

Dijelaskan, pengurangan jumlah rumah yang diperbaiki tahun ini karena penyesuaian anggaran serta ada penambahan jumlah bantuan ke masyarakat dari sebelumnya Rp 7 juta menjadi Rp 10 juta.

Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyebutkan,sisa rumah kumuh di Mataram setelah dilakukan pendataan dua hingga tiga tahun terakhir tersisa 2.080 unit di tahun 2016. Jumlah rumah kumuh tersebut sebenarnya tergantung dari penilaian masing - masing instansi. PU sendiri mengkategorikan rumah kumuh melihat dari aspek kondisi lantai, dinding dan atap rumah. Setelah ditangani, dinaikan kategori dan justru ini membengkak.

“Ada kategori kumuh berat, sedang sampai tidak kumuh.

Terkadang ada perbedaan kategori,” katanya.

Dari total anggaran dikelola oleh PU di tahun 2016 dirincikan, Rp 57 miliar DAK, hanya Rp 2 miliar lebih untuk rumah kumuh dan air bersih.

Lalu bagaimana koordinasi dengan instansi terkait, karena bukan saja PU yang

mengerjakan? Dikatakan, data rumah kumuh yang akan dikerjakan oleh SKPD diberikan oleh PU sesuai by name by address tinggal ditindaklanjuti. Sebagian data memang dipegang dimiliki oleh BPM setelah melakukan survei.

Jika rumah yang dikerjakan sama, agar tidak terjadi overlap maka diganti atau mencari lokasi lain. Di tahun 2015 lalu, pihaknya memperbaiki 60 unit rumah kumuh di Mataram dari sumber anggaran Pemerintah Pusat sebesar Rp 1,2 miliar.

Masih 12 Ribu Rumah di Sumbawa Di Sumbawa, masih ada belasan ribu rumah tidak layak huni yang menjadi pekerjaan rumah pemerintahan baru, HM Husni Djibril B.Sc— Drs H Mahmud Abdullah (Husni – Mo).

Catatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (BPM PD) Sumbawa, menunjukkan jumlah rumah tidak layak huni sejak 2017 hingga 2015 masih sekitar 12.212 unit. Dari total jumlah penduduk Sumbawa 415.789, keadaan perumahan penduduk, jumlah rumah penduduk sebanyak 102.845. Dari jumlah tersebut, ada 20.569 unit rumah tidak layak huni.

Baru sekitar 8.357 unit rumah yang telah tertangani. Sehingga masih tersisa 12.212 unit rumah tidak layak huni.

Kepala BPM PD Sumbawa, Tarunawan S.Sos, memperkirakan angka rumah tidak layak huni bisa membengkak dari data tersebut.

Mengingat data tersebut data lama sejak 2007 lalu. “Sementara hingga saat ini belum ada pembaruan data kembali, sehingga diperkirakan jumlah unit rumah tidak layak huni bisa mencapai 15 ribu unit rumah,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (8/6).

Tarunawan pun optimis dalam waktu lima tahun ke depan masa pemerintahan Husni- Mo, belasan ribu rumah tidak layak huni saat ini dapat dituntaskan agar menjadi rumah layak huni. Dengan strategi khusus tentunya mengingat keuangan daerah yang terbatas. Bantuan APBN juga sangat minim. Seperi tahun ini, Sumbawa hanya mendapatkan bantuan 259 unit rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui Kemenpera. (ula/ cem/kir/uki/rus/arn)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917095270 - 081357355362

Kamis, 9 Juni 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Terumbu Karang di Lombok Terancam Mati Massal Mataram (Suara NTB) Kematian terumbu karang dalam skala besar yang disebabkan coral bleaching atau pemutihan karang, saat ini terjadi di Lombok. Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan di sekitar perairan Sekotong, Lombok Barat (Lobar).

Demikian disampaikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui, Dr. Ofri Johan, M.Si., berdasarkan rilis yang diterima Suara NTB. Penelitian itu dilakukan sejak tanggal 24-26 Mei 2016, merupakan bagian kegiatan “Perencanaan dan daya dukung wilayah pesisir budidaya laut di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat’’. Salah satu kegiatannya adalah mengamati kondisi karang sehingga memperoleh data pemutihan karang.

Menurutnya, seperti diungkap oleh Ketua Tim Peneliti, Aida Herawati, MT bahwa bulan terakhir Balitbang KP sangat intensif membahas pemutihan karang. Salah satu hasil penelitian berhasil mengamati dan pengambilan data pemutihan karang yang sedang terjadi di Lombok. ‘’Pemutihan karang dapat mengakibatkan kematian massal karang secara global di dunia. Termasuk juga di Indonesia yang sedang terjadi saat ini,’’ katanya.

Ofri Johan, menjelaskan, pemutihan karang merupakan suatu keadaan di mana karang mengalami stress.

Karena berada pada kondisi lingkungan di luar batas normal. Sehingga alga (zooxanthellae) yang berasosiasi dengan karang terpaksa keluar. Berakibat pada karang yang berubah warna menjadi putih atau tentakelnya transparan. ‘’Sekiranya kondisi ini berlanjut lama maka karang dapat mengalami kematian. Sebaliknya apabila kondisi dapat normal dalam waktu singkat, zooxanthellae akan dapat kembali ke inangnya yaitu karang sehingga karang dapat hidup normal kembali,’’ jelasnya.

Berdasarkan hasil survei pada 6 titik pengamatan dapat diinformasikan bahwa karang yang terkena dampak bleaching ini di daerah Sekotong, Lobar merata pada semua jenis karang saat ini. Sebagian jenis karang masih ada yang dapat bertahan hidup.

Namun apabila penyebab lingkungan atau peningkatan suhu masih tetap terjadi maka diperkirakan pemutihan karang akan berlanjut pada semua koloni dan jenis karang.

Sehingga kematian massal tidak dapat dihindari.

Ia mengatakan, di antara jenis karang yang terparah

terkena dampak pemutihannya, adalah karang Acropora dalam hamparan yang luas, jenis lain seperti Montipora, Pocillopora, Goniopora juga mengalami pemutihan.

Karang yang bentuk pertumbuhan masif yang diketahui tingkat pertumbuhannya lambat yaitu sekitar 1 mm pertahun seperti Porites juga terkena pemutihan.

Biasanya karang jenis ini memiliki sistem pertahanan yang lebih bagus dibandingkan jenis karang lain. Karang Porites akan mengeluarkan mocus atau lendir berwarna transparan menyelimuti koloninya disaat apabila terjadi kondisi abnormal seperti peningkatan suhu seperti kejadian saat ini.

Sistem pertahanan seperti ini ternyata tidak mampu beradaptasi. Karang yang daya tahan kuat saja terkena pemutihan, apalagi jenis lain yang lebih rentan terhadap peningkatan suhu. ‘’Sekiranya kondisi ini berlanjut bisa akan berdampak pada kematian massal seperti kejadian 1997 yang diamati secara time series di perairan Padang dan juga menjadi isu global di dunia tentang kematian massal pada waktu tahun 1997/1998,” katanya.

Dampak pemutihan di perairan Sekotong juga terjadi pada anemon di mana ikan nemo bermain pada rumah yang telah berubah warna menjadi putih. Demikian juga pada karang yang bertentakel lainnya seperti Euphyllia Glabrescens, Heliofungia Actiniformis, Goniopora sp memiliki tentakel yang transparan berarti zooxanthellae sudah banyak keluar dari inangnya atau karang.

Tidak sampai di situ, karang pada kedalaman hingga 15 meter masih terkena dampak pemutihan karang ini. Karang yang ditemukan pada kedalaman ini seperti fungia, Heliofungia actiniformis, Halomitra pileus, Pachyseris speciosa, Pavona cactus, Merulina sp, Plerogyra sinuosa, Pectinia spp, Stylophora pistillata, Dendronephthya sp (soft coral), Favia sp, Pocillopora verrucosa, Goniopora sp, Acropora falifera (Isopera) dan Euphyllia ancora ditemukan sedang mengalami pemutihan.

Beberapa jenis karang yang memiliki hamparan yang sangat luas juga mengalami dampak yang sama yaitu Acropora sp, Goniopora sp, Goniastrea sp

(Suara NTB/ Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan)

MATI MASSAL - Kondisi terumbu karang yang mengalami pemutihan di perairan Sekotong dan terancam mati massal. yang cukup memprihatinkan.

Diantara karang pertumbuhan lambat yang mengalami pemutihan ditemukan diantaranya adalah Porites lutea, Lobophyllia sp, Platygyra sp, Trachyphyllia geofroyi, Physogyra sp, dan Symphyllia sp.

Ia menjelaskan, dipastikan akan menunggu waktu yang cukup lama bisa kembali seperti berada dalam hamparan yang luas saat ini. Ekosistem yang sudah terbentuk lama dapat berubah seketika dengan adanya peristiwa pemutihan karang ini. Rata-rata pemutihan karang sudah terjadi sekitar 40 persen, namun hampir semua karang Acropora sedang mengalami pemutihan.

Penelitian ini menjadi penting dan sangat berharga di samping isu global, juga dapat melihat langsung peristiwa di saat pemutihannya. Berbeda dengan di Padang tahun 1997, meskipun penelitian secara time series, namun di saat peemutihan terlewatkan. Sehingga ketemu di lapangan hanya setelah hamparan karang mati dengan tutupan 0 persen.

Penelitian seperti ini, katanya, mestinya dilakukan sekali lagi pada waktu 3 minggu atau 4 minggu ke depan untuk memastikan besar dampak peristiwa pemutihan karang ini dan mendata jenis karang apa saja yang selamat. Karang yang selamat akan menjadi induk untuk sumber larva baru bagi kawasan tersebut. ‘’Sekiranya terjadi kematian total perlu dipikirkan sumber induk introduksi untuk mempercepat pemulihan, seperti di perairan Padang tanpa introduksi hingga 17 tahun belum pulih total karena terjadi kematian massal di mana induk karang tidak ada

tersisa,’’ katanya.

Ofri Johan berharap, peristiwa pemutihan karang ini cepat berakhir dan tidak mengakibatkan kematian total bagi karang di kawasan Sekotong, dan di Indonesia tentunya. ‘’Data ini akan menjadi informasi berharga di mana bisa mendokumentasikan dan mengumpulkan data yang pasti akan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya misalnya tentang tingkat ketahanan karang dan proses pemulihannya nanti dalam kaitannya perubahan komunitas dan ekosistem,’’ katanya.

Akibat Pembuangan Limbah Terjadinya pemutihan karang di perairan Sekotong, Lobar, dinilai selain karena disebabkan oleh kenaikan suhu air laut, juga karena adanya pembuangan limbah penambangan emas rakyat yang tidak terkedali.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB, Murdani, S.IP., MH., ditemui di Mataram, kemarin. ‘’Kalau misalnya mengamati beberapa titik aliran sungai di Sekotong itu kan hampir mati juga, mulai dari hulu sampai ke muaranya. Itu juga berpotensi pada mematikan terumbu karang yang ada,’’ kata Murdani.

Murdani mengatakan, di sisi lain, NTB ini masuk dalam kawasan coral triangle. Atau merupakan segitiga terumbu karang terbaik di dunia, dan salah satunya ada di perairan Lombok. ‘’Itu sebenarnya sangat baik untuk perkembangbiakan ikan, tapi ini justru terancam, makin hari makin membahayakan,” katanya.

Dampaknya, masyarakat khawatir untuk mengonsumsi

Kerugian Negara Kasus Bansos KLU Diduga Rp 1 Miliar Mataram (Suara NTB) Penyelidik Intelijen Kejaksaan Tinggi NTB telah menemukan indikasi kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Lombok Utara (KLU). Taksiran sementara, mencapai Rp 1 miliar. Memperdalam kasus ini, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisosnakertrans) KLU, Intiha dimintai keterangan, Rabu (8/6).

Ada tiga modus yang ditemukan dalam penyelidikan dana Bansos dengan nilai total Rp 10.373.500.000 ini.

Pertama dugaan anggaran fiktif. Sebab ada namanya tercantum dalam Surat Keputusan (SK), namun setelah diperiksa ternyata tidak ada. Kedua, modus pemotongan anggaran, karena setelah diserahkan ke penerima namun ditarik lagi sebagian. Modus ketiga, anggaran salah sasaran. Ada instansi pemerintah yang hanya boleh menerima hibah, tapi diberikan Bansos. ‘’Taksiran sementara kerugian Rp 500 juta. Ini yang pasti. Tapi bisa lebih sampai Rp 1 miliar, termasuk yang (angka) besar,’’ kata juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Rabu (8/ 6) didampingi Ketua Tim Penyelidik, Kadek Topan Adipura, SH.

Dalam kasus ini, pihaknya diperkirakan tidak akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebab dapat menentukan sendiri melalui perhitungan sederhana karena banyak anggaran yang diduga fiktif.

Tiga komponen sasaran pemberian Bansos itu, diantaranya rumah ibadah, kelompok usaha bersama (KUBe) dan bantuan rumah kumuh.

Angka kerugian negara bisa ditaksir karena indikasi tindak pidana dalam kasus itu sudah tercium. Modusnya, diduga penerbitan sejumlah surat keputusan (SK) sebelum Pilkada berlangsung Desember 2015 lalu. Anggaran diduga tiba-tiba dicairkan pada masa Pilkada, padahal ada larangan dari Presiden, juga didukung pelanggaran ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 23 tahun 2011 tentang pedoman pemberian bansos dan hibah. ‘’PMH (perbuatan melawan hukum) sudah kami temukan. Cuma sekarang tinggal diperdalam lagi keterangan para pihak yang kami undang berikutnya,’’ sambung Kadek Topan Adiputra.

Setelah keterangan para pihak rampung, dilanjutkan penentuan kerugian

negara, yang diperkirakan bersamaan dengan peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. ‘’Kita matangkan penyelidikan dulu, baru naikkan status ke penyidikan,’’ tegasnya.

Periksa Kadis Sosial Sementara Selasa (pagi kemarin Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisosnakertrans) KLU, Intiha dimintai keterangan pukul 08.30 Wita sampai dengan pukul 10.30 Wita. Yang bersangkutan diklarifikasi Ketua Tim Penyelidik Kadek Topan Adiputra terkait verifikasi dana Bansos 10 miliar lebih. Penyelidik mengkonfrontirnya dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 35 yang didalamnya menjadi dasar tim verifikasi bekerja. ‘’Tapi di dalam SK Ini, nama dia tidak ada. Ini yang kami tanyakan tadi,’’ sambung Topan. Tanpa SK resmi, Intiha diduga tetap mengerjakan pekerjaan sebagai tim verifikasi.

Bahkan dia memverifikasi 300 proposal. “Hasil verifikasinya, dari 300 proposal, hanya 100 yang memenuhi syarat,” sebut Topan. Dari 100 proposal itu, kemudian dicairkan anggaran sebesar Rp 2 miliar. (ars/ils)

ikan yang dihasilkan di wilayah Sekotong. Karena sumber pakan ikan diduga tercemar, termasuk terumbu karang.

Berdasarkan penelitian Walhi, kata Murdani, penelitian yang dilakukan di beberapa titik, menemukan diantaranya di perairan di sekitar Gili Trawangan tingkat kerusakan terumbu karang sebesar 55 persen. Di beberapa perairan di Lombok Timur juga terjadi hal demikian. ‘’Memang di Sekotong salah satu titik yang pada 2015 lalu, di mana kerusakan terumbu karang rata-rata di atas 45 persen. Karena bisa dari pembuangan limbah tambang emas rakyat yang tidak terkedali. Selain memang karena efek dari iklim global yang tidak mampu terumbu karang bertahan hidup,” katanya.

Ia juga menjelaskan, pemutihan karang itu merupakan salah satu cara karang bertahan hidup. Tapi di sisi lain, juga berada pada kondisi stressing yang sangat berat.

“Kalau dia sudah putih, beberapa waktu kemudian dia akan mati. Dan potensi itu kalu di sekitar Sekotong itu akan sangat masif sekali,” katanya.

Justru, hal ini akan berpengaruh pada kehidupan nelayan, karena terumbu karang sumber makan ikan. Jika terumbu karang tidak tumbuh baik, maka potensi yang terjadi, ikan berkurang dan ikan akan mencari tempat lebih baik. Artinya akan terjadi migrasi ikan besarbesaran ke titik di mana terumbu karangnya bagus. ‘’Tambang emas rakyat yang tidak terkendali. Itu hampir setiap . Secara tidak sadar kita melakukan pembunuhan massal pada biota laut yang sangat baik untuk perkemban-

gan laut,’’ katanya.

Murdani menyarankan, pemerintah tidak bisa melihat fenomena ini sebagai fenomena alam saja, karena kenaikan suhu air laut saja. Karena setiap tahun itu akan terjadi.

Dan ke depan, siklusnya akan semakin tinggi.

Di sisi lain, yang harus dikendalikan, katanya, yaitu memetakan titik daya rusak terumbu karang itu. Agar segera dikendalikan, diantisipasi, dan coba merevitalisasi kembali dengan penanaman terumbu karang di beberapa titik.

Kondisi Sama di Pulau Lombok Sementara itu, pemerhati kelautan dari Universitas Mataram (Unram), Nunik Cokrowati, S.Pi., M.Si., ditemui di ruang kerjanya mengatakan, kondisi terumbu karang yang memutih juga ditemukan di hampir semua perairan di Lombok. Termasuk di kawasan penyebrangan dari Kabupaten Lombok Utara (KLU) menuju tiga gili. ‘’Di tiga gili itu juga terumbu karangnya memutih. Dan sekitarnya semua itu, beberapa tahun lalu kita potret lautnya perairan menuju tiga gili itu banyak yang memutih. Karena tingginya aktivitas pelayaran, pengangkutan wisatawan, dan barang,” katanya.

Selain itu, juga karena perubahan kenaikan suhu air laut. Akhir-akhir ini, kata Nunik, suhu tidak menentu menyebabkan kondisi terumbu karang banyak memutih.

Kasus di Sekotong, ia mengaku pernah memotret di bawah laut di sana. Dan memang memutih. “Rata-rata semua perairan di Lombok ada kondisi terumbu karang yang memutih. Yang paling sedikit

di Labuhan Pandan, Sambelia, Lombok Timur,” ujarnya.

Terumbu karang yang memutih, katanya, dapat disebabkan oleh aktivitas yang ada di perairan. Karang memutih berimbas pada budidaya. Ia mengibaratkan, terumbu karang merupakan hutannya laut, yang akan menyuplai oksigen. Kemudian tempat anak-anak ikan bermain kemudian setelah dewasa bertelur. Kalau karangnya rusak, tidak ada lagi ikan di sana.

Hal itu menyebabkan kadar oksigen menjadi rendah.

Perairan menjadi tidak layak lagi untuk lokasi budidaya.

Jenis ikan tertentu banyak berkurang, karena tidak ada lagi tempat mereka bertelur.

“Terumbu karang juga tempat dihasilkannya unsur hara, yang merupakan sumber makanan biota,,” ujar Nunik, yang juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Budidaya Perairan Unram ini.

Menurutnya, dampak besar yang akan terjadi yaitu kerusakan ekosistem laut. Laut tidak hanya berperan pada ikan, tetapi oksigen juga sebagian besar dari laut. “Bisa dibayangkan kalau rusak udara semakin panas, jika terumbu karang rusak semakin banyak,” katanya.

Ia menyarankan, perlun zonasi di perairan. Jika di wilayah tertentu merupakan wilayah terumbu karang, maka tidak boleh diadakan aktivitas lain di atas wilayah itu. ‘’Tidak boleh di atasnya tempat nangkap ikan, budidaya, pariwisata. kalaupun ada aktivitas snorkling itu akan terganggu, disentuh sedikit saja akan stres. Kalau di situ ada terumbu karang, harus ada zonasi, bahwa di situ tempat konservasi,” sarannya. (ron)

Pengawasan Internal Lemah

Terindikasi 73 Persen Dokter RSUD NTB Malas Mataram (Suara NTB) Hasil investigasi yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan NTB menemukan ada indikasi 73 persen para dokter yang bekerja di RSUD Provinsi NTB tidak disiplin alias malas. Hanya 23 persen dokter yang disiplin. Hal itu dilihat dari data absensi dari 91 dokter yang ada di RSUD NTB. ‘’Angka tersebut menurut kami memprihatinkan. Saya melihat belum terbangun mekanisme pengawasan internal yang baik di RSUD NTB. Mestinya, atasannya di rumah sakit, komite etik dokter melihat ini sebagai isu serius,’’ kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH, MH di Mataram, Rabu (8/6) siang kemarin.

Adhar mengatakan, berdasarkan laporan dari masyarakat, rata-rata didominasi oleh laporan pelayanan yang lamban dan cenderung tidak terlayani oleh tenaga medis di rumah sakit terbesar milik Pemprov NTB itu.

Seperti, pelayanan di sejumlah poli yang sangat lamban dan membuat masyarakat harus menunggu antara 2-3 jam tanpa adanya kehadiran dokter.

Kemudian, rendahnya disiplin dokter serta pelayanan di loket pendaftaran bagi pasien BPJS yang seringkali lamban. ‘’Hal itu terutama terjadi pada poli-poli perawatan. Laporan masyarakat juga terkait pelayanan pada loket serta pelayanan kunjungan bagi peserta BPJS,’’ imbuhnya.

Disebutkan, 91 dokter RSUD NTB itu bekerja pada departemen yang berbeda-beda. Diantaranya komite medik 28 orang, rehabiliasi medik 2 orang, SMF anestesi 2 orang. SMF bedah 3 orang, SMF bedah orthopedi 2 orang, SMF gigi dan mulut 2 orang.

Kemudian, SMF kesehatan anak 6 orang, SMF kulit dan kelamin 1

orang, SMF mata 3 orang. SMF obstetric ginekolog 6 orang, SMF penyakit dalam 4 orang. Selanjutnya, SMF penyakit paru 3 orang, SMF radiologi 2 orang, SMF saraf dan rehabilitasi 3 orang, SMF THT 3 orang dan dokter umum 20 orang.

Jumlah dokter yang bertugas di RSUD NTB, selain memberikan pelayanan medis, juga bertugas pada penatakelola manajemen RSUD NTB. Jumlah dokter yang bertugas pada pelayanan medis bertanggung jawab pada pelayanan masyarakat yang berkunjung untuk berobat pada 14 poli pelayanan. Yaitu poli anak, poli penyakit dalam, pola ortopedi, poli syaraf, poli mata, poli THT, poli jantung. Poli paru, poli bedah, kulit dan kelamin, poli VC, poli gigi dan mulut, poli khusus hingga poli kandungan.

Berdasarkan ketentuan yang ada, sesuai Pergub No. 25 tahun 2014 tentang disiplin kerja ASN lingkup Pemprov NTB, termasuk para dokter yang bekerja di RSUD NTB, mulai bertugas pukul 07.30-16.00 (Senin-Kamis) dan pukul 07.3017.00 pada hari Jumat. Para dokter juga diwajibkan mengisi daftar hadir baik secara elektronik maupun manual.

Selain itu, kata Adhar, sesuai ketentuan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berlaku di RSUD NTB, para dokter diwajibkan sudah mulai melakukan pelayanan pada setiap poli yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing mulai pukul 08.00-14.00 Wita atau saat jumlah pengunjung habis. ‘’Saya rasa cukup berat di internal RSUD ini untuk memperbaiki.

Karena rupanya mekanisme sistem pengawasan internal tidak efektif berjalan. Semestinya sebagai PNS punya kewajiban yang sama dengan PNS yang lain. Kami melihat mereka dalam konteks penyelenggaran pelayanan public,’’ kata Adhar.

Ia menambahkan, isu kesehatan merupakan hal yang sangat penting menjadi perhatian pemerintah di NTB di samping isu pendidikan. Terkait banyaknya dokter yang malas ini, pihaknya meminta menajemen RSUD NTB harus melihat ini menjadi persoalan serius. ‘’Bagi publik, 2-3 jam poli itu tak terisi menjadi persoalan serius. Yang datang ke rumah sakit itu harus dibedakan dengan yang datang ke hotel. Yang datang ke rumah sakit itu orang yang prihatin, membutuhkan perawatan. Ini kami akan mengkomunikasikan ini dengan gubernur,’’ucapnya.

Disebutkan, arus kunjungan pasien ke rumah sakit milik Pemprov NTB itu terbilang cukup tinggi. Tahun 2015, total angka kunjungan masyarakat ke RSUD NTB mencapai 91.007 orang. Angka tersebut belum termasuk kunjungan non rujukan yang mencapai 70.530 orang selama 2015.

Jika dirata-ratakan, kata Adhar, angka kunjungan masyarakat ke RSUD NTB setiap hari mencapai 312 orang. Untuk itu, dalam menjaga dan memperbaiki kinerja RSUD NTB, Ombudsman berpandangan keberadaan dan penetapan Direktur RSUD NTB mendesak harus segera diisi.

Sementara itu, pihak RSUD NTB belum bisa diminta konfirmasi terkait temuan Ombudsman NTB tersebut. “Kalau masalah itu, konfirmasi ke Wadir (Wakil Direktur) Pelayanan. Beliau yang lebih tahu,” kata Humas RSUD Provinsi NTB, Solikin, SKM saat dihubungi melalui telepon seluler, Rabu (8/6) kemarin. Sedangkan, hingga berita ini ditulis Wadir Pelayanan dr. Agus Rusdhy Hariawan, Sp.OG (K) belum memberikan penjelasan. Ia mengatakan akan memberikan keterangan hari ini, Kamis (9/6). (nas/lin)