Ge edisi 55 web

www.global-energi.com

LUGAS DAN JELAS

eDISi 55 I TAHUN KE IV I 10 JUNI- 10 JULI 2016

9 772252 428055

ISSN : 2252-4282

Komitmen Kembangkan Energi Terbarukan Dipertanyakan Rp 40.000,-

Kasus SPBU Curang Kembali Meradang

Bojonegoro Gagas Dana Abadi Migas

Harga Listrik Mikrohidro Masih Buntu 1

global energI EDisi54 I JUNI 2016

2

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

global energI EDisi54 I JUNI 2016

3

Surat pembaca Pemimpin Umum : Dr.Ibrahim Hasyim Wakil Pemimpin Umum : Ir. Tina Murti Agustini,MM Penanggung jawab/ Pemimpin Redaksi : Erfandi Putra Redaktur Pelaksana : Agung Kusdyanto Redaktur : Gatot Susanto Corporate Secretary : Dwi Ajeng Retno Dewan Redaksi 1. Prof. Ir. Mukhtasor, M. Eng. Ph.D 2. Dr. Hanggono T. Nugroho 3. Prof. Dr. Ir. A.Buana Ma’ruf MSc 4. Ir. Tri Achmadi Ph.D 5. Ir. Gusrizal MSc Reporter Surabaya : Budi Prasetiyo Jakarta : Djauhari Effendi Bandung : Ihya’ ‘Ulum Al-Din Bojonegoro: Moch Rozaky Kalimantan Timur : Danang Agung Luar Negeri Singapura : Ir. Muhammad Abdu Belanda : Ir. Rangga Raditya,MSc Fotografer :Iwan Heriyanto Desain : Supriyanto Informasi & Teknologi: Sapto Utomo Keuangan : Febri Indarwati Sirkulasi : M. Zacky E. Faisal Prapanca Putra

GLOBAL GROUP  GLOBAL ENERGI I global NEWS I Global sehat

Alamat: Jl. Cipta Menanggal VI/7 Surabaya 60235 Telepon: 031- 828 1712, Fax 031-827 0385

Email: energiforglobal@gmail.com web : www.global-energi.com Penerbit: PT.Prima Nadia Gravia Percetakan : Dunia Grafindo Jl.Darmo Kali 77, Surabaya

4

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

Darurat Izin Tambang Sumatra Barat Berdasarkan data rekapitulasi yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada April tahun 2015, terdapat 291 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdapat di Provinsi Sumatra Barat. Kondisi ini sekaligus menempatkan Provinsi Sumatra Barat sebagai daerah dengan jumlah Izin Usaha Pertambangan terbanyak di Indonesia.

Namun persoalannya, sebanyak 149 dari 291 IUP tersebut (51,20%) dinyatakan belum memenuhi persyaratan administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan dan keuangan.

Disamping itu, berdasarkan surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan No. S.704/ VII-WKH/2014 tanggal 10 Juli 2014, terdapat 78 (tujuh puluh delapan) IUP di Provinsi Sumatra Barat yang arealnya terindikasi berada pada kawasan hutan di wilayah Pasaman, Padang, Solok, Pesisir Selatan, dan Solok Selatan.

Kondisi ini jelas berpotensi melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung serta dilarang melakukan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung.

Berdasarkan hal tersebut di atas, LBH Padang mendesak Gubernur Provinsi Sumatra Barat untuk segera mencabut izin-izin usaha pertambangan yang terbukti tidak clear and clean, berada dalam kawasan konservasi dan/ atau hutan lindung, atau berada pada kawasan hutan yang telah memiliki izin usaha lain dengan mempublikasikannya secara luas kepada masyarakat.

Era Purnama Sari, Direktur LBH Padang

Hak Masyarakat Daerah Atas Listrik Warga Kepulauan Nias dihebohkan dengan pemadaman listrik selama 12 hari (1---12 April 2016) tanpa alasan yang jelas. Pemuda Peduli Nias se-Jabodetabek, mewakili warga di satu kota dan empat kabupaten, menyampaikan aduan atas persoalan itu ke Ombudsman Republik Indonesia lantaran pemangku kepentingan di Kepulauan Nias belum menindaklanjuti keluhan masyarakat setempat yang jumlahnya mencapai hampir satu juta jiwa.

Ombudsman kemudian mengundang PT PLN yang menjelaskan ihwal telah diselesaikannya persoalan itu melalui rapat koordinasi antara PLN, Kedutaan Besar Amerika dan PT American Power Rental (APR). Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan PT APR menghidupkan PLTD 2 xl0 MW di Nias secara bertahap. Kendati telah mencapai penyelesaian, beberapa poin catatan mengemuka terutama dalam hal kesiapan pemerintah memasok listrik di daerah.

PT PLN telah mengupayakan pemenuhan hak akan listrik di Kepulauan Nias pada 12 hari yang gelap itu. Perusahaan listrik plat meraJi itu mengirimkan genset dari pelbagai daerah sebanyak 47 unit tetapi tetap belum mencukupi kebutuhan listrik di Kepulauan Nias. Namun amat disayangkan, upaya itu belum berhasil.

Dalam kondisi gelap pekat di Kepulauan Nias, masyarakat terpaksa membeli genset secara pribadi untuk memenuhi kebutuhan listrik. Ini jelas sangat membebani masyarakat dan padamnya listrik di Nias itu juga merupakan akibat dari ketidakpatuhan PLN dalam memenuhi kewajibannya pada pihak pemasok.

Belajar dari persoalan itu, betapa pemerintah masih sangat bergantung pada keberadaan pembangkit listrik swasta dalam memberikan layanan kebutuhan listrik.

Hariadi Sy, Jakarta Timur

Energi Terbarukan Kita Masih Jauh Tertinggal

P

entingnya ketersediaan energi dimasa depan, adalah satu dari 3 hal penting dunia, disamping pentingnya ketersediaan pangan dan ketersediaan air. Indonesia berada dalam perahu masalah ini. Karena itu, setiap negara membuat lembaga yang mengatur dan membuat rencana program untuk menyediakan energi secara cukup.

Dr.Ibrahim Hasyim Pemimpin Umum Disamping itu, secara regional pun dilakukan kerjasama internasional, seperti yangdilakukan negara ASEAN yang membahas dan membuat program bersama untuk antisipasi penyediaan energi regional jangka panjang, sekalipun pertumbuhan konsumsi energi di masing-masing Negara mempunyai kelakuan yang berbeda.

Lihatlah kondisi pada tahun 1990, besaran konsumsi energi Indonesia masih sangat mencolok sebesar 41% dari total ASEAN, tapi pada tahun 2013 turun menjadi 35%.

Pasalnya, pertumbuhan konsumsi energi di Thailand dan Malaysia yang lebih cepat, dan jika dijumlah, kini konsumsi ke 3 negara ini telah mencapai 70%. Ini memberi arti bahwa kelakuan dari permintaan dan penawaran energi regional ASEAN akan sangat ditentukan oleh dampak kebijakan energi yang diterapkan dari ke 3 negara ini.

Suasana itu telah mewarnai pembicaraan pada “Asean Energy Sustainability Week� yang berlangsung di Bangkok dari tanggal 1-3 Juni 2016. Di awali dari kesadaran yang tinggi akan terbatasnya bahan fosil dan polusi yang ditebarkannya, maka Asean kini lebih memfokuskan pembicaraan pada penyediaan energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi masa depan dan karena itu diseluruh dunia banyak negara melakukan penelitian dan percobaan besar besaran, ada yang sudah berhasil ada juga yang masih merayap dan berhenti ditempat.

Ada banyak masalah di sana. Tidak hanya soal dana, harga, tapi juga soal komitmen, sekali pun semua kepala negara sudah sepakat pada Konperensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim di Paris pada akhir 2015 yang lalu. Tiap negara bisa berbeda dalam mengembangkan sumber energi di negaranya, karena memang berbeda sumber daya yang dipunyai.

Ambil contoh Thailand, yang dengan pertumbuhan GDP sebesar 2,8%, konsumsi energi naik 1,8%, sementara produksi turun 1,7%, sehingga net impor menjadi sebesar 6,9%. Konsumsi campuran terus membaik, gas bumi sebesar 35%, minyak bumi 30%, energi terbarukan 20%, batubara 13% dan tenaga air 2%. Thailand menetapkan kebijakan restrukturissasi harga energi, meningkatkan kegiatan eksplorasi produksi untuk migas, membangun infrastruktur energi baru dan kerjasama internasional yang saling menguntungkan.

Sedangkan target energi terbarukan di tahun 2036 menjadi 30% dari total energymix nasional. Ini dilakukan melalui konsep strategi 3 E yaitu Energi security (kelancaran supply dan keseimbangan pemakaian energymix), Economics (harga ekonomi dan berkeadilan) dan Environmental friendly (efisiensi, ramah lingkungan dan berkelanjutan).

Bagaimana Indonesia? Kita mempunyai sumber daya energi terbarukan yang praktis paling lengkap keragamannya di dunia dan yang terbesar sumber daya nya di Asean. Sebut saja, besarnya potensi berdasarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, , hydro power 75 GW, energy geothermal 29 GW, biomasa 50 GW , Micro hydro 500 MW, solar 4,8 kWh/m2/day, wind 9 GW 3-6 m/sec dan nuclear 3 GW. Dengan potensi kapasitas yang luar biasa itu, ternyata sebesar 95 % nya belum dapat dimanfaatkan.

Pengembangan energi terbarukan Indonesia masih jauh tertinggal, dari Thailand sekalipun. Konsumsi energi terbarukan di Thailand sudah mencapai 20% dari total bauran energi nasional. Kenapa? Apa karena Bahan Bakar Minyak masih lebih murah atau karena politik anggaran negara yang belum mendukung atau karena kurang serius. Mengapa generasi muda kurang tertarik pada energi terbarukan, energi masa depan mereka dan mengapa pula pemodal raksasa pun jarang terlihat. Karena itu, untuk bisa mempercepat pengembangan energi terbarukan ini tidak hanya cukup sibuk dengan persiapan rekayasa teknis, tetapi juga memerlukan upaya rekayasa sosial untuk mengejar ketertinggalan yang telah terjadi. ď Ž

global energI EDisi54 I JUNI 2016

5

Daftar isi 11

50 Aturan Khusus Investasi

Mega Proyek 35 Ribu MW

Berharap Lari Kencang di Tengah Kontroversi

47

Migas di Laut Dalam Digodok

Komitmen Kembangkan Energi Terbarukan Dipertanyakan

11

Energi Terbarukan Harus Jadi Gerakan Nasional

17

Pengembangan Energi Terbarukan Indonesia

6

dan Keberhasilan Thailand

19

Harga Listrik Mikrohidro Masih Buntu

22

Lesu Darah Eksplorasi Blok Migas Berlanjut

26

‘Jaring Pengaman’ Pun Disiapkan

29

Bojonegoro Gagas Dana Abadi Migas

30

Bojonegoro Gandeng BNI Gaet Investor

32

Blok Cepu Siap Dipacu

34

Dipacu Khawatir Masa Puncak Pendek

36

Antara Freeport Atau Kewenangan yang Dipangkas?

42

Menapaki Jejak Islam di Negeri Tirai Bambu

50

Menghadapi Menurunnya Produksi Migas

56

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

44

Pengembangan Energi Terbarukan Indonesia dan Keberhasilan Thailand

Aksi Pelepasan Saham BHP Billiton Masih Tanda Tanya

19 48

86

Siap-siap Menikmati Harga Gas Murah?

62

Permen ESDM Ditunggu, Pengusaha Menolak

65

Prioritaskan Revisi 15 Kontrak Gas

66

Molor Lagi, Molor Lagi

68

Kasus SPBU Curang Kembali Meradang

70

Ketahanan Ekonomi Diuji Kenaikan Suku Bunga Fed,

72

Gagal Raih Rating Layak Investasi

75

Investasi Masuk Rp 132 Triliun Via Izin Tiga Jam

77

Mencari Peluang Bisnis Rumah Sakit di Negeri Petro Dollar

84

Aksi Pelepasan Saham BHP Billiton Masih Tanda Tanya

86

Belum Berhasrat Manfaatkan Kawasan Berikat

80

Pangkas Ongkos Logistik

83

Jalan Lambat Terapkan Euro 4

88

Industri Pelayaran di Ambang Kritis

90

Minta Azas Cabotage Migas Dipermudah

92

Menghadapi Menurunnya Produksi Migas

56

global energI EDisi54 I JUNI 2016

7

KILAS ENERGI

PGN Rampungkan Proyek Pipa Gas di Mojokerto-Jombang PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menyelesaikan pembangunan proyek pipa gas bumi sepanjang 27 kilometer (km) di wilayah Jetis Mojokerto-Ploso Jombang Jawa Timur.

Direktur PGN Dilo Seno Widagdo mengatakan, penyelesaian proyek gas bumi tersebut merupakan komitmen PGN untuk terus membangun infrastruktur gas bumi nasional.

“Proyek pipa gas Jetis-Ploso ini sudah gas in pada akhir Mei 2016,” kata Dilo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta Kamis (2/6/2016).

Dilo mengungkapkan, dengan selesainya proyek pipa gas Jetis-Ploso tersebut, menambah panjang pipa gas bumi PGN yang saat ini sudah lebihdari 7.000 km. Jumlah tersebut setara dengan 76 persen pipa gas bumi hilir di seluruh Indonesia.

Khusus Jawa Timur, PGN memiliki dan mengoperasikan pipa gas seperti di Surabaya sepanjang lebih dari 493 km, di Sidoarjo lebih dari 313 km, dan Pasuruan sepanjang lebih dari 189 km.

“Ini merupakan wujud kontribusi PGN sebagai BUMN gas kepada negara dan masyarakat. Adanya proyek ini semakin menambah pemanfaatan gas bumi yang efisien dan bersih ke masyarakat maupun industri di tanah air,” ungkap Dilo.

Area Head PGN Sidoarjo-Mojokerto, Andaya Saputra menambahkan, dengan selesainya proyek Jetis-Ploso ini, PGN siap untuk menyalurkan gas terutama ke pelanggan industri, usaha komersial sampai rumah tangga di Mojokerto.

“Banyak pabrik-pabrik di Mojokerto Jombang yang bisa memanfaatkan pasokan gas dari PGN, seperti pabrik pakan, food beverage, pabrik keramik,” kata Andaya.

Apalagi di Mojokerto dan Jombang kata Andaya, banyak wilayah-wilayah industri baru. Dengan keberadaan pipa gas Jetis-Ploso ini, menjadi peluang bagi investor yang investasi di Mojokerto Jombang. Selain itu, pipa gas ini juga dapat memasok gas hingga 65 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

“Dengan dukungan infrastruktur di Mojokerto Jombang dan ditambah ketersediaan pasokan gas bumi yang harganya kompetitif dengan keberadaan pipa gas jalur Jetis-Ploso, diharapkan dapat membuka peluang bagi investor untuk mengembangkan usahanya,” tutup Andaya. agk

Laba Pertamina 2015 Tergerus PT Pertamina (Persero) membukukan pendapatan sebesar 41,76 miliar dollar AS sepanjang tahun 2015 atau anjlok 40,34 persen dibandingkan dengan per-

8

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

olehan 2014 yang mencapai 70 miliar dollar AS. Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto mengatakan, harga minyak yang melemah sepanjang tahun lalu menjadi faktor yang memukul pendapatan perusahaan hampir separuhnya pada 2015. Ia mengatakan, harga minyak sepanjang tahun lalu menurun 60,38 persen, dari 106 dollar AS per barel menjadi 42 dollar AS per barel. “Memang tahun ini penurunan harga minyak dunia tak terelakkan, dan itu juga berdampak ke Pertamina,” jelas Dwi, Selasa (31/5/2016).

Meski pendapatan menurun tajam, Dwi menyatakan perseroan masih membukukan laba sebesar 1,42 miliar dollar AS pada tahun lalu. Laba tersebut turun 1,82 persen dibandingkan perolehan periode sebelumnya 1,45 miliar dollar AS. Menurut Dwi, perolehan laba tersebut tak terlepas dari upaya perseroan melakukan penghematan anggaran. Pada tahun lalu, perusahaan berhasil melakukan efisiensi sebesar 608,41 juta dollar AS yang bersumber dari renegosiasi kontrak konstruksi (Engineering Procurement Construction/EPC) hingga penurunan volume penyusutan minyak akibat distribusi (losses).

Berdasarkan catatan Pertamina, penghematan yang dialkukan dari renegosiasi kontrak sebesar 87,66 juta dollar AS, sedangkan efisiensi kebocoran (losses) distribusi sebesar 255 juta dollar AS. Selain itu, perusahaan juga melakukan sentralisasi pembelian material yang bisa menghemat 2,24 juta dollar AS. Atas dasar itu, Pertamina membukukan margin pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) sebesar 12,28 persen atau meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 8,2 persen.

“Banyak upaya efisiensi yang kami lakukan dari segi losses, distribusi, dan sebagainya sehingga kami bisa ciptakan margin EBITDA terbaik dalam ku-

run waktu beberapa tahun terakhir,” ujarnya.

Dengan penurunan laba yang tipis, Dwi mengatakan kinerja Pertamina tahun lalu setidaknya lebih baik dibandingkan perusahaan minyak lain. Dia mencontohkan ExxonMobil yang labanya anjlok 50 persen, Petronas menyusut 64 persen, serta Chevron yang profitnya ambruk 76 persen.

Melengkapi ucapan Dwi, Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman mengatakan, lini bisnis hulu menyumbang 60 persen laba perusahaan, sedangkan sisanya yang 40

persen merupakan kontribusi dari bisnis hilir. Atas alasan itu, ia mengaku tak heran jika pelemahan harga minyak mentah sangat mempengaruhi kinerja perusahaan.

Kendati demikian, Arif menuturkan, laba perusahaan dalam denominasi rupiah ternyata meningkat 10 persen, dari Rp17,18 triliun pada 2014 menjadi Rp19,02 triliun pad atahun lalu. Hal ini terjadi berkat depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang lebih besar dibanding penurunan laba perseroan. “Berbagai perusahaan migas dunia turunnya 40 hingga 60 persen, tapi tahun ini kami hanya turun 1 persen dalam denominasi dolar. Memang sejak Maret hingga September kami merugi, namun akibat penurunan MOPS kami bisa untung,” jelasnya. Jef

Tarif Listrik Non Subsidi Naik 0,18% PT PLN (Persero) menaikkan tarif bagi golongan listrik non-subsidi Juni sebesar 0,18 persen pada Juni, dari bulan sebelumnya. Jika sebelumnya tarif listrik tegangan rendah (TR) dipatok Rp 1.353,45 per kilowatt-jam (KWh), maka pada bulan Juni ditetapkan sebesar Rp 1.356 per KWh. Menurut siaran pers, penyesuaian ini berlaku bagi golongan Rumah Tangga (R)1 berdaya 1.300 hingga 2.200 volt ampere (VA), R2 berdaya 3.500 hingga 5.500 VA, dan R3 berdaya 6.600 VA ke atas.

Selain itu, penyesuaian tarif ini juga dirasakan bagi golongan Bisnis (B)2 dengan daya 6.600 VA sampai 200 ribu VA dan Kantor Pemerintah (P)1 dengan daya 6.600 VA sampai dengan 200 ribu VA. Adapun yang menjadi penentu penyesuaian tarif ini adalah harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada bulan April yang tercatat 37,20 dollar AS per barel, atau meningkat 8,8 persen dibandingkan bulan sebelumnya 34,19 dollar AS per barel.

Hal itu menjadi alasan penaikan tarif listrik kendati nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar AS pada bulan April 2016 menjadi sebesar Rp13.180, dari angka sebelumnya Rp13.193 di bulan Maret. Selain itu, PLN juga menggunakan variabel deflasi April sebesar 0,45 persen.

Selain listrik golongan tegangan rendah, golongan tarif menengah (TM) juga mengalami penyesuaian tarif dari Rp1.041 per KWh ke angka Rp.1050 per kWh. Begitu pun tarif listrik Tegangan Tinggi (TT) yang kini bertarif Rp940 per KWh, atau naik Rp8 dari ang-

ka bulan sebelumnya sebesar Rp932 per KWh. Sebagai informasi, pelaksanaan penyesuaian tarif oleh Pemerintah sendiri dilakukan sejak Januari 2015 dan diatur di dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM no. 31 tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Sesuai pasal 5 beleid tersebut, ketiga hal yang mempengaruhi penyesuaian tarif itu adalah inflasi, harga ICP, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Jef

SI Raih The Best Indonesia Green Awards 2016 PT Semen Indonesia (SI) Tbk dinobatkan sebagai “The Best Indonesia Green Awards 2016” oleh La Tofi School of CSR dalam ajang Indonesia Green Awards 2016. Penghargaan diterima Direktur Komersial PT Semen Gresik, Mukhamad Saifudin, di Taman Tebet, Jakarta (21/5/2016). Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Perseroan meraih penghargaan di enam kategori sekaligus, yakni Penyelamatan Sumber Daya Air, Penghematan Energi Baru dan Terbarukan, Pengembangan Keanekaragaman Hayati, Pelopor Pencegahan Polusi, Pengembangan Pengolahan Sampah Terpadu, dan Pelopor Pengelolaan Limbah B3 Industri.

Penghargaan ini semakin mengokohkan posisi Perseroan sebagai perusahaan green industry terkemuka di Indonesia. Mukhamad Saifudin sangat mengapresiasi penghargaan ini karena Semen Indonesia sangat berkomitmen dalam pemeliharaan lingkungan. “Kami telah menerapkan prinsip Triple Bottom Line, yaitu Planet, Profit, dan People dalam operasional perusahaan sebagai strategi bisnis berkelanjutan. Jadi, Semen Indonesia tidak hanya mementingkan keuntungan, tapi juga pelestarian lingkungan dan pengembangan masyarakat,” kata Saifudin.

Lebih dari itu, Perseroan menjadi solusi dalam pengelolaan limbah B3 dan limbah industri lainnya, antara lain pemanfaatan biomassa, seperti sekam padi, serbuk kayu, sabut kelapa, dan limbah tembakau sebagai bahan bakar alternatif operasional pabrik. Selain sebagai bentuk efisiensi Perseroan, pemanfaatan biomassa mendatangkan banyak keuntungan. “Pemanfaatan biomassa untuk bahan bakar alternatif juga akan menjaga kelestarian lingkungan karena

global energI EDisi54 I JUNI 2016

9

mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, memberi stimulus bagi perekonomian lokal karena kebutuhan biomassa didatangkan dari wilayah sekitar pabrik,” ujar Saifudin.

Keberhasilan Perseroan memanfaatkan biomassa sebagai bahan bakar alternatif mampu mengurangi penggunaan batu bara yang memberikan dampak bagi pengurangan emisi CO2, maka Perseroan mendapatkan penghargaan energi awards di tingkat ASEAN. Sebagai negara agraris tentu potensi biomass sangat besar dan berlimpah serta dapat menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan bagi para petani.

Selain pemanfaatan biomassa sebagai bahan bakar alternatif, Perseroan juga memiliki program penyelamatan lingkungan dengan memanfaatkan sampah perkotaan menjadi bahan bakar alternatif melalui proyek Refuse Derived Fuel (RDF) atau Program Waste to Zero. Perseroan melaksanakan program Waste to Zero di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ngipik, Kabupaten Gresik. Setiap harinya tempat pengolahan sampah mampu mengolah 650 meter kubik sampah atau 217 ton per hari, sehingga secara langsung juga memberikan kontribusi pengurangan sampah perkotaan yang dihasilkan Kabupaten Gresik.  agk

3 Kontrak Jual Beli Gas Diteken Senilai Rp 7 Triliun Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melihat ada potensi tambahan penerimaan negara dari sektor migas sebesar 544,66 juta dollar AS atau sekitar Rp7,4 triliun. Ini menyusul ditandatanganinya tiga perjanjian jual beli gas bumi (PJBG).

Ketiga PJBG itu diteken pada pembukaan Pameran dan Konvensi Asosiasi Perusahaan Migas Indonesia (IPA) 2016 di Jakarta, Rabu (25/5/2016), yang seluruh kontrak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan domestik, yakni pupuk, kelistrikan, dan industri.

PJBG pertama ditandatangani oleh ConocoPhillips (Grissik) Ltd dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri), untuk menjamin pasokan 70 juta kaki kubik gas bumi per hari (MMSCFD) ke pabrik pupuk dengan jangka waktu 5 tahun. Kontrak kerjasama kedua entitas ini diyakini akan menyumbang penerimaan negara sebesar 470 juta dollar AS atau sekitar Rp6,392 triliun.

Kemitraan kedua dibuat oleh PT Medco E&P Indonesia dengan PT Meppo-Gen terkait pasokan gas untuk pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Kontrak berdurasi selama dua tahun dengan pasokan 10-16 miliar british thermal unit per hari (BBTUD) ini diestimasi bakal menambah pundi-pundi negara sebesar 68,52 juta dollar AS atau sekitar Rp931,87 miliar.

Terakhir, PT Medco E&P Indonesia dan Perusahaan Daerah Petrogas Ogan Ilir menandatangani PJBG untuk industri di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kontrak ini menjamin pasokan gas sekitar 1,3-1,6 BBTUD hingga

10

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

31 Desember 2019, dengan estimasi pendapatan Negara sebesar 6,14 juta dollar AS atau sekitar Rp 83,5 miliar.

“Penandatangan ini merupakan bukti konkret dukungan industri hulu migas yang memberikan prioritas alokasi gas bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Kepala Hubungan Masyarakat SKK Migas), Taslim Z. Yunus melalui keterangan tertulis, Rabu (25/5).

Sebagai informasi, sejak 2003 pasokan gas untuk domestik meningkat rata-rata 9 persen per tahun. Pada 2013, volume gas untuk memenuhi kebutuhan domestik lebih besar dibandingkan ekspor. Tahun 2015, gas bumi yang dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan domestik sebesar 3.882 MMSCFD (56 persen) melebihi volume untuk ekspor yang sebesar 3.090 MMSCFD (44 persen). jef

Pertamina Pakai Teknologi Ramah Lingkungan Proyek Matindok

PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero), dalam Proyek Pengembangan Gas Matindok (PPGM) menggunakan teknologi oksidasi dengan bantuan bakteri yang lebih ramah lingkungan dibandingkan penggunaan zat kimia.

“Proyek tersebut juga berperan dalam akselerasi pembangunan daerah dengan penyerapan tenaga kerja lokal, pelatihan dan pengembangan masyarakat lewat Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL),” kata Project Controller PPGM M Rully Yasradi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (6/6/2016).

Keberadaan bioreactor tersebut merupakan bagian dari fasilitas produksi pengolahan asam sulfat (H2S) menjadi Sulfur. “Sampai dengan saat ini, PT Pertamina EP merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang menggunakan teknologi oksidasi dengan bantuan bakteri,” ujar Rully.

Proyek Pengembangan Gas Matindok yang berlokasi di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, terdiri atas Central Processing Plan (CPP) Donggi dan CPP Matindok.

Menurut Rully, bioreaktor digunakan untuk dua CPP tersebut. “Selain di CPP Donggi, keberadaan Bioreactor ada juga di CPP Gundih, Jawa Tengah,” katanya.

Pengembangan gas di Sulawesi Tengah merupakan proyek yang penting karena akan mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara pengekspor LNG terbesar di dunia. Pembangunan PPGM diyakini bakal meningkatkan kontribusi sektor minyak dan gas bumi dalam menyumbangkan devisa bagi negara dan kemungkinan sebagian untuk substitusi bahan bakar minyak dalam negeri.

CPP Donggi sejak Mei tahun ini mulai menyalurkan gas sebanyak 50 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) kepada PT Donggi Senoro LNG (DSLNG). Gas ini berasal dari delapan sumur di struktur Donggi. Ke depan, CPP Donggi masih dimungkinkan untuk mendapatkan gas dari struktur Minahaki.

Pembangunan CPP Donggi yang menghabiskan anggaran sekitar 300 juta dolar AS tersebut dilakukan PT Rekayasa Industri (Rekind) sejak 2012.  jef

LAPORAN GLOBAL ENERGI DARI BANGKOK

Komitmen Kembangkan Energi Terbarukan Dipertanyakan Di tengah-tengah harga minyak dunia turun, sejumlah negara, utamanya negara maju secara signifikan terus menggemakan pengembangan energi baru dan terbarukan.

Juga demikian dengan negara-negara Asean. Sebuah seminar energi terbarukan internasional 1-3 Juni 2016 lalu digelar di Bangkok dengan tema ASEAN Sustainable Energi Week. Negara-negara di kawasan ini sadar bagaimana pentingnya energi ini di masa mendatang. Apalagi nantinya harga minyak kembali “normal�. Lalu bagaimana peran dan sejauhmana pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia.

Berikut laporan wartawan Majalah Global Energi, Erfandi Putra dari Bangkok.

global energI EDisi54 I JUNI 2016

11

GN/Erfandi Putra

H.E. General Anantaporn Kanjanarat, Menteri Energi Thailand saat memberikan sambutan pada pembukaan seminar internasional energi terbarukan dengan tema ASEAN Sustainable Energi Week di Bangkok Thailand, Rabu (1/6/2016)

D

alam sambutannya, H.E. General Anantaporn Kanjanarat, Menteri Energi Thailand mengatakan, Thailand terus menerus melakukan promosi energi terbarukan. Saat ini modernisasi sektor energi di Thailand merupakan prioritas utama. Fakta bahwa sumber energi yang lebih efisien, dan penggunaannya yang menghasilkan atau biaya dan harga manufaktur yang lebih seimbang.

Hal inilah yang membuat Thailand lebih kompetitif dalam penggunaan energi terbarukan.

Lalu bagaimana dengan ASEAN? Tentang ini Menteri Energi Thailand tersebut mengatakan, ke depan ASEAN perlu duduk bersama membicarakan bagaimana menyediakan energi regional. Di tingkat ASEAN, dalam hal konsumsi energi, Indonesia paling tinggi yakni 35%, jika digabung dengan Thailand dan Malaysia, maka konsumsinya menjadi 70%. “Negara-negara inilah nantinya yang akan mempunyai peran penting. Belakangan pertumbuhan di kedua negera tersebut meningkat, tetapi Indonesia melambat, karena pertumbuhan ekonomi yang juga melam-

12 12

global globalenergI energI EDisi EDisi55 54I IJUNI MEI 2016

bat,� katanya.

Bertolak pada kenyataan inilah, negara-negara ASEAN perlu melakukan sinergitas di bidang energi, tak terkecuali energi terbarukan. Di antara negara-negara ASEAN sangatlah dimungkinkan, meski ketersediaan di masing-masing negara berbeda. Selain minyak, di ASEAN energi yang pa-

Suasana pameran internasional energi terbarukan bertema ASEAN Sustainable Energi Week di Bangkok Thailand, Rabu (1/6/2016).

ling banyak, yakni batubara dan panas bumi.

Untuk kebutuhan listrik, sangat memungkinkan dibangunnya pipa gas yang menghubungkan negara-negara ASEAN. Di Thailand konsumsi listrik naik 1,8%, sedangkan impornya 6,8%, sehingga adanya koneksitas pipa gas antar negara-negara ASEAN sangatlah-

dimungkinkan dengan tujuan, kemiudahan akses dan kewajaran harga, keamanan energi seperti bauran energi dan harus berkelanjutan.

Sementara itu, Dr. Twarath Sutabutr, Director General of Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy Thailand mengatakan, Thailand mempunyai mempunyai pengalaman bagus di energi baru terbarukan. Thailand untuk energi terbarukan fokus pada energi matahari dan biomassa.

Salah satu alasannya, yakni murah dan tersedia. Energi ini dikembangkan untuk listrik rumah tangga.

Keberhasilan Thailand dalam membangun energi terbaGN/Erfandi Putra rukan ini, karena pemerintah Salah satu produk solar mempunyai komitmen yang cell yang dipamerkan dalam ajang pameran tinggi. Thailand membangun internasional energi pasar terlebih dahulu baru berterbarukan bertema produksi. “Yang paling penASEAN Sustainable Energi ting, Thailand memberikan beWeek di Bangkok Thailand, Rabu (1/6/2016). bas pajak selama 8 tahun pada investor. Dengan harapan, bisBagaimana dengan Indonesia? Ponis energi terbarukan tersebut bisa metensi negara ini dalam bidang energi narik mereka,” katanya. terbarukan cukup potensial. Tidak haEnergi matahari yang mendapat nya matahari, biomassa, angin dan lainskala prioritas dengan harapan dapat nya, tetapi Indonesia mempunyai enermenerangi kebutuhan listrik rumah gi geothermal (panas bumi) terbesar di tangga dan industri. Seperti halnya dunia. Potensi geothermal di Indonesia pembangkit listrik bertenaga matahari nomor satu di dunia, sekitar 40 perLopburi yang diperuntukkan untuk rusen atau 28 MW (setara dengan 12 mimah tangga dan industri itu beroperasi liar barel) cadangan panas bumi dunia dengan mendapat kemudahan dari peberada di Indonesia, sehingga energi merintah. geothermal bisa menjadi penopang ketahanan energi nasional.

Potensi Besar Digelarnya seminar itu sendiri suKita melihat sejumlah negara ASEAN dah barang tentu mempunyai arti senantusiasme dalam mengembangkan diri. Kalau hanya berkutat di Indonesia energi terbarukan. Ini membuktikan mungkin pengetahun kita masih terbabahwasanya negara yang bersangkutan tas, tetapi di seminar tersebut setidakserius dalam mengembangkan energi nya saling sharing antar negara-negara tersebut. Ini terlihat dari dalam semiASEAN sehingga ada pembelajaran nar yang digelar di BITEC, Bangkok yang cukup berarti . “Kami bisa melihat tersebut. Sejumlah negara ASEAN mepersoalan-persoalan di sejumah negara mang lebih banyak tertarik pada enerASEAN lainnya. Ini merupakan pemgi matahari hingga energi air. Ini bisa belajaran bagi kita. Sejumlah negara sadipahami, karena energi tersebut mengat respek apa yang kita lakukan dan mang ada di alam.

berharap kita memberikan peran yang signifikan di sektor energi terbarukan pada masa-masa mendatang.

Indonesia sendiri demandnya paling besar, suplainya juga paling besar. Trendnya bagus, dan itu memberikan dampak pada mereka. Intinya dalam soal energi, khususnya energi terbarukan, Indonesia akan menjadi bagian terpenting,” kata Dr Surya Dharma, Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) yang juga ketua rombongan peserta seminar energi terbarukan di Bangkok tersebut.

Sejumlah negara ASEAN, khususnya Thailand dan Malaysia sudah benar-benar siap menggarap sektor energi terbarukan. Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Tentang Ini Surya Darma yang juga mantan Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia itu mengatakan, berdasarkan paparan dan fakta-fakta di lapangan saat visit, sejumlah negara ASEAN, terutama Thailand mempunyai komitmen yang sangat jelas untuk pengembangan energi terbarukan, khususnya energi matahari yang sudah sukses mengaliri tenaga listri untuk ribuan rumah.

Komitmen Thailand tersebut bisa dilihat dukungan yang besar sekali dari pemerintahnya. “Kita lihat bagaimana pemerintah Thailand memberikan dukungan dalam acara ini. Ini bukti bahwa negara Thailand mempunya komitmen dalam mengembangkan energi terbarukan,” katanya.

Komitmen itu sendiri tidak dilihat dari satu sisi saja. Ada komitmen pemerintah.

Ada komitmen dari BUMN, dan ada komitmen di luar pemerintah. Bagaimana menurut bapak komitmen pemerintah dalam mengembangkan energi terbarukan? Nah...disinilah yang dipertanyakan sejumlah kalangan. Komitmen pemerintah dinilai belum maksimal.

global global energI energI EDisi54 EDisi 54I IJUNI MEI 2016

13

GN/Erfandi Putra

Rombongan delegasi Indonesia foto berasama usai mengikuti acara Seminar seminar internasional energi terbarukan dengan tema ASEAN Sustainable Energi Week di Bangkok Thailand, Rabu (1/6/2016).

“Ya... komitmen pemerintah dalam membangun energi terbarukan harus dipertegas lagi. Artinya, tingkat kesungguhan itu harus benar-benar dalam bentuk nyata. Bukan hanya di atas kertas. Dukungan dari berbagai pihak untuk sebuah kesuksesan pengembangan energi terbarukan sangatlah perlu juga,” katanya.

Jangan sampai, kata Surya Darma, masing-masing berjalan sendiri. Kalau ada deregulasi di sektor energi ini harus didukung semua pihak, dengan konsep dan pandangan yang sama. Jangan sampai terjadinya “perselisihan” yang dipertontonkan antara ESDM dan PLN beberapa waktu lalu terjadi lagi.

Dan ternyata, polemik Penetapan antara Kementerian ESDM dengan PT PLN terkait tarif perjanjian jual beli listrik (PJBL) pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2015 masih terus berlangsung. PLN tetap bersikukuh patokan harga sebesar 2.000/kWh yang harus dibeli dari Independent Power Producer (IPP) mikro hidro permen dianggap terlalu mahal.

PLN pun akhirnya membut harga patokan sendiri.

Jika dipaksa harga setinggi itu dinilai

14 14

global globalenergI energI EDisi EDisi55 54I IJUNI MEI 2016

PLN dapat merugikan korporasi. Karena itu, PLN meminta tambahan subsidi dari pemerintah agar dapat membeli listrik dari pengembang mikro hidro dengan harga sesuai Permen ESDM 19/2015. Tapi pembahasan angka tambahan subsidi antara PLN dan ESDM sampai saat ini masih belum mencapai titik temu.

Direktur Aneka Energi Kementerian ESDM, Maritje Hutapea, mengungkapkan, ada perbedaan perhitungan antara pihaknya dengan PLN. Perbedaan itu muncul karena metode perhitungan yang tidak sama. “Sudah kita hitung, tapi kita belum sama persepsi. Kami menghitung dibanding BPP (Biaya Pokok Produksi) PLN, PLN maunya dibanding harga jual,” kata Maritje, dalam diskusi dengan media di Jakarta, Jumat (3/6/2016).

Kementerian ESDM menghitung tambahan subsidi yang harus diberikan berdasarkan biaya pokok produksi, sedangkan PLN menghitung berdasarkan harga jual listrik ke pelanggan. Maritje menjelaskan, misalnya BPP listrik mikro hidro di suatu daerah h Rp 3.300/ kWh. Sedangkan Feed in Tariff yang ditetapkan pemerintah dan harus dibayar PLN adalah Rp 2.000/kWh, maka masih ada surplus Rp 1.300/kWh, tidak perlu subsidi.

Tapi menurut perhitungan PLN perlu subsidi karena harga jual listrik ke pelanggan hanya Rp 1.300/kWh, maka ada kekurangan Rp 700/kWh yang harus ditutup dengan subsidi.”Jadi PLTMH kami lihat secara keseluruhan tidak perlu subsidi, masih ada saving Rp 600700 juta per tahun, hanya profit PLN berkurang. Mereka (PLN) mengeluarkan angka (subsidi) jauh lebih besar, hitungannya pakai harga jual,” paparnya.

Pemerintah sendiri membidik target 25% atau sekitar 8,8 gigawatt ( GW) pembangkit listrik yang dibangun dalam proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) berasal dari energi baru terbarukan. Sampai dengan saat ini progress pembangunan ketenagalistrikan 35.000 MW telah mencapai sebesar 17,3 GW dimana yang telah terkontrak 2,7 GW diantaranya berasal dari energi baru terbarukan.

Guna mendorong pengembangan energi baru terbarukan diantaranya membuat kebijakan - kebijakan fundamental untuk mendorong realisasi energi bersih dari pemerintah yang sedang dilakukan antara lain dengan menyiapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dengan target pengembangan energi baru terbarukan sebesar 46

GW pada tahun 2025.

Kemudian mulai melakukan mandatory penggunaan biodiesel 20 persen serta menerbitkan Perpres tentang percepatan pembangunan ketenagalistrikan yang mengutamakan energi baru terbarukan. Selain itu, menerbitkan sejumlah peraturan premium energi baru terbarukan termasuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, hidro dan sampah kota.

Komitmen-Konsiten Surya Darma mengatakan, kalau bicara potensi, Indonesia mempunyai energi terbarukan yang cukup menjanjikan. Memang ada yang mengatakan, lambannya pengembangan energi tersebut, karena harga minyak yang lagi “terjun bebas”. Pekan lalu harga minyak dunia mengalami perbaikan harga menjadi kisaran 50 dollar AS per barelnya.

“Seharusnya tidak begitu. Meski harga minyak turun, pengembangan energi terbarukan jangan berhenti. Malah seharusnya sebaliknya. Kita harus lebih giat lagi. Jangan sampai terjadi, harga minyak naik lagi, baru kita teriakteriak energi terbarukan. Bukan begitu.

Semua harus dipersiapakan secara matang,” katanya.

Di sini yang penting, pemerintah konsistensi terhadap kebijakan. Kalau itu melihat jangka panjang, maka energi terbarukan itu emas. Suatu keharusan yang tak boleh ditinggalkan. Jerman saja, sekarang elektrifikasinya menggunakan energi terbarukan 100%. Padahal mereka mempunyai target menggantikan energi terbarukan 100% pada 2050.

Minggu lalu mereka mengumumkan sudah 100% sektor listrik.

“Jerman itu negara kaya, tapi peduli.

Ini kan komitmen. Dicapai lebih cepat dari target, kerena komitmen. Komitmen kita bagaimana? Komitmen kita kurang jelas. Tidak bisa ditebak,” kata Surya Darma.

Misalnya pemeritah ingin begini dalam soal energi terbarukan, tetapi yang di bawahnya macam-macam keinginannya. Belum lagi antar kementerian, padahal visinya satu, yakni visi pemerintah. Kenapa hal itu dijalankan oleh

Bambang Sumaryo, Vice Chairman of Business Development METI

kementerian berbeda-beda, sehingga semuanya menjadi bias. Inilah yang perlu mendapat perhatian, khususnya dari pemerintah Lalu bagaimana dengan target 23% pemanfaatan energi terbarukan pada2025? Tentang ini Bambang Sumaryo, Vice Chairman of Business Development METI yang juga menjadi peserta seminar terbarukan di Bangkok itu mengatakan, sebenarnya pemerintah ingin meningkatkan target menjadi 25%. Pertanyaannya mungkinkah hal itu bisa dicapai, sementara pengembangan energi ini masih terseok-seok.

Target 6% tahun ini saja, masih menjadi tanda tanya. Mengapa? Mega proyek 35.000 MW, kenyataannya lebih banyak menggunakan batubara daripada energi terbarukan. Nah bagaimana dengan komitmen energi terbarukan, kan semakin sulit.

“Karena itu komitmen dilaksanakan, supayan emplementasinya jelas dan benar,” katanya Lalu Bambang memberikan potret energi matahari di Thailand. Thailand mempunyai target pada 2016 dapat memproduksi energi matahari 200 MW. Ini kan jelas programnya. 100 MW untuk rumahan dan 100 MW sisanya untuk industri. Bagaimana dengan Indonesia?

“Ah hanya omong doang yang banyak. Di Indonesia untuk energi matahari dapat dikata tak ada kebijakan.

Minta KWH ekspor-import ke PLN saja butuh waktu 3 bulan. Coba lihat di Thailand, tidak ada hambatan seperti itu.

Ario Senoaji

Managing Director PT Indo Energi Lestari

Kalau begini terus jangan harap ada investor masuk,” kata Bambang.

Lima tahun ke depan RI mempunyai target energi solar 3.400 MW, hanya sayangnya roadmap saja tak punya. Bagaimana kita mengejar target. Feet in tariff rumah tangga hingga kini belum ada. “Ya itulah yang terjadi di negara kita,” katanya.

Ditanya bagaimana peluang bisnis di sektor ini? Sebenarnya peluangnya besar sekali. Di Jakarta, pemasangan energi matahari untuk rumah sudah mulai berjalan. Hanya saja, perangkatnya peraturannya yang belum mendukung, sehingga terjadi hambatan di bawah.

Dia memberikan contoh pemasangan energi solar di rumah untuk 3000 watt membutuhkan investasi sekitar Rp 40 jutaan. BEP sekitar 6 tahunan. Ini sebenarnya kan mempunyai daya tarik sendiri di bisnis sektor ini.

Pertanyaannya mengapa hal lamban dalam praktiknya?

Reformasi Hal senada juga dikatakan Ario Senoaji, Managing Director PT Indo Energi Lestari. “Kita memang harus secepatnya melakukan reformasi dalam bidang kebijakan-kebijakan energi terbarukan.

Kalau tidak, kita akan semakin tertinggal dengan negara-negara ASEAN lainnya,” katanya.

Dia mengatakan, kurang singkronnya dalam kebijakan energi terbarukan sudah terlihat saaat menetapkan tarif listrik mikro hidro beberapa waktu lalu. Ini kan sudah menunjukkan bah-

global global energI energI EDisi54 EDisi 54I IJUNI MEI 2016

15

wasanya diantara departemen itu masih berkutat pada kepentingan-kepentingan masing-masing. Ini harus secepatnya dicari jalan keluarnya. Tujuannya agar sektor ini diminati investor. Kalau tidak, bagaimana investor tertarik.

PT Indo Energi Lestari saaat ini sedang mengembangkan energi biomassa di NTT. Perusahaan ini menanam pohon untuk keperluan energi seluas 1.300 hektar, dan diharapkan pada 2017 nanti sudah dapat beroperasi dan menghasilkan listrik dengan bahan baku kayu.

Fabby Tumiwa, Executive Director Institute for Essential Services Reform juga menyoroti komitmen pemerintah.

Dia mengatakan, dalam mengembangkan energi terbarukan, kebijakan pemerintah dalam pengembangan energi terbarukan harus dibarengi dengan komitmen. Yang dibutuhkan investor itu jelas dan transparan serta punya aspek jangka panjang.

Selain itu, kebijakan tidak berubahubah, sehingga mempunyai kejelasan dalam investasi jangka panjang. “Anda kan bisa melihat, bagaimana instansi yang satu dengan yang lainnya kadang berbeda tafsir dalam mengembangkan energi ini. Ini harus diubah. Kita harus satu suara, sehingga investor mempunyai kejelasan,” katanya.

Sementara itu, Prof Dr Ir Herliyani, , Mphil, Renewable Energy Division BPPT yang juga menjadi peserta dalam seminar tersebut menyoroti pentingnya mengembangkan energi terbarukan secara utuh. Artinya, dalam mengembangkan energi terbarukan di Indonesia dibutuhkan kemauan yang keras demi tersedianya energi di masa mendatang.

“Ingat, minyak kita tak lama lagi akan habis. Apa kita akan terus impor minyak.

Berapa dana yang harus dikeluarkan.

Karena itu, ‘ketertinggalan’ Indonesia di sektor ini harusnya menjadi tantangan kita semua. Saya yakin pemerintah mempunyai keinginan yang serius dalam pengembangan energi terbarukan ini.

Hanya saja, bagaimana para pelakunya.

Bagaimana pengusaha kita yang sudah berhasil itu,” katanya.

16 16

global globalenergI energI EDisi EDisi55 54I IJUNI MEI 2016

Fabby Tumiwa Executive Director Institute for Essential Services Reform

Harus Bersatu Memang mengembangkan energi terbarukan di saat harga minyak dunia jatuh seperti sekarang ini “agak susah”. Ini bila hanya dilihat dari sudut pandang bisnis murni. Dalam hal energi terbarukan ini, kan harus ada mengawalinya mulai sekarang. Dengan harapan, pada saatnya Indonesia sudah siap menggantikan energi fosil itu dengan energi terbarukan.

Anak bangsa ini harus “bersatu” untuk mengambangkan energi ini. Para pengusaha yang sudah banyak diuntungkan dari bumi Indonesia, diharapkan mempunyai kepedulian dalam mengembangkan energi ini. Mereka punya modal, sehingga mempunyai kesempatan untuk mengembangkan energi ini. Kita tidak perlu menunggu sampai ada harga feasible dalam bisnis ini, tetapi kita harus berbuat demi tersedianya energi demi ketahanan energi nasional kita.

Memang, secara umum kendala pengembangan energi terbarukan sama.

Bagi investor, penanaman modal akan diukur dengan tingkat pengembalian modal dari setiap investasi yang ditanamkan. Untuk itu, menjadi kewajiban pemerintah memberikan payung hukum yang dapat memberikan kemudahan dalam berinvestasi, memiliki pasar energi yang luas hingga tingkat pengembalian yang menarik walaupun dengan berbagai risiko sekalipun.

Bila kita melihat, meski ada anggaran membangun infrastruktur energi, namun pembangunan lebih banyak dilakukan untuk membangun infrastruktur migas dan

Prof Dr Ir Herliyani, , Mphil,

Renewable Energy Division BPPT

hal tersebut membuktikan belum cukup seriusnya pemerintah melalui lembaga lembaganya baik kementerian ESDM, Kementerian Riset, atau pun lembaga lain di bidang energi terbarukan.

Permasalahan saat ini adalah bagaimana kemudian pemerintah membagi konsentrasi antara energi migas dan energi terbarukan. Bagaimana mengolah energi migas secara benar, namun juga mengembangkan energi terbarukan, namun saat ini kebijakan energi terbarukan belum dapat disinergikan kepada lembaga lembaga yang berwenang.

Indonesia sejatinya memiliki beberapa sumber energi yang memanfaatkan siklus alam sebagai sumber energinya. Beberapa siklus alam seperti air, angin, arus laut, dan panas bumi telah banyak dikembangkan oleh perusahaan perusahaan baik swasta maupun BUMN di Indonesia.

Dalam buku Rencana Induk Pengembangan Energi Baru Terbarukan 20102025, Kementrian ESDM mencatat ada 6 provinsi yang memiliki potensi energi baru terbarukan yang cukup besar, seperti Papua, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Aceh .

ESDM juga mencatat bahwa untuk seluruh Indonesia, potensi energi skala besar dan kecil tidak kurang dari 75.670 megawatt (MW), dan baru dimanfaatkan sebesar 4.200 MW atau baru 5,6%.

Apakah ini menunjukkan bahwasanya energi terbarukan belum digarap serius?

Jawabannya tentu saja berada pada para pemangku energi terbarukan. Juga para pengusaha dan kita semua.*

POTENSI PANAS BUMI INDONESIA

29.452MW

Telah Berproduksi

Belum berproduksi

Pulau

Lokasi Total

Terpasang

1 Sumatera

93

12.895

122

2 Jawa

73

9.795

1.224

3 Bali-Nusa Tenggara

33

1.907,5

12,5

4 Kalimantan

14

162.5

-

5 Sulawesi

76

3.229

80

6 Maluku

32

1.388

-

7 Papua

3

75

-

Total

324

29.452 1.438,5

Lelang

Energi Terbarukan Harus Jadi Gerakan Nasional Ada anggapan yang mengatakan, jatuhnya harga minyak berdampak pada pengembangan energi terbarukan. Menjadi kurang menarik. Mengapa? Karena biaya investasi, operasional dan produk dari energi terbarukan cenderung lebih mahal dari minyak. Jadi kalau mau berganti ke energi terbarukan apa harus menunggu harga minyak tinggi? Kalau teori ini yang kita anut, terpuruklah kita di sektor energi hijau ini. Alasannya, sejumlah negara dan Asean juga sudah menggarap energi ini.

Indonesia? Harus ada gerakan nasional secara terus menerus untuk mensukseskan pemanfaatan energi terbarukan. Jangan menunggu tingginya harga minyak tiba.

J

uga ada yang menyebutkan, jatuhnya harga minyak seharusnya tidak berhubungan dengan energi terbarukan secara keseluruhan.

Sejumlah pihak beralasan, karena energi terbarukan umumnya merupakan sumber pembangkit listrik. Sedangkan minyak mulai berkurang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik.

Akan tetapi perlu diingat bahwa bahan bakar fosil lain seperti gas alam dan batubara memiliki peranan besar dalam sektor pembangkitan listrik. Sementara itu, harga gas alam, cenderung mengikuti harga minyak. Batubara tentu lebih rendah lagi harganya dibandingkan minyak dan gas alam.

RIDA MULYANA

DIRJEN EBTKE

Melihat kenyataan ini, sekarang, faktor pendorong pengembangan energi terbarukan hanya tinggal komitmen

pemerintahan dalam mensukseskan kebijakan-kebijakan lingkungan dan perubahan iklim. Komitmen kita semua.

Harga minyak tidak lagi menjadi salah satu faktor pendorong pengembangan energi terbarukan berhubung harganya yang jatuh secara dramatis.

Tentang ini semua, Rida Mulyana, Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, pemanfaatan potensi EBTKE harus menjadi gerakan semua pihak. Gerakan nasional, bukan Kementerian ESDM (Ditjen EBTKE) saja. Tujuannya agar kita sukses meraih keberhasilan pemanglobal global energI energI EDisi54 EDisi 54I IJUNI MEI 2016

17

faatan energi terbarukan.

Bahwa kita mempunyai energi terbarukan yang melimpah, itu merupakan “bonus” yang perlu semua pihak memanfaatkannya. Energi inilah yang pada masa mendatang menjadi tumpuhan kita semua. Juga dunia. Alasannya, karena energi fosil pada saatnya akan habis juga.

Dalam hal komitmen, dia mengemukakan, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim di Paris, Prancis, pada akhir 2015 juga menjanjikan akan mengembangkan energi baru dan terbarukan, serta memberikan insentif bagi pemanfaatkan sampah menjadi energi.

Selain itu, Rida menyatakan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan sudah diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

“Presiden Jokowi juga telah mengatakan bahwa listrik bukan bukan urusan PLN semata, tapi sudah menjadi urusan negara. Saya rasa sudah sangat clear arahan dari pimpinan kita. Tinggal bagaimana kita mengerjakannya,” katanya kepada Global Energi.

Tenaga panas bumi yang belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan energi

18 18

global globalenergI energI EDisi EDisi55 54I IJUNI MEI 2016

Pemerintah tetap berkomitmen kuat untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan kendati harga minyak mentah dunia menurun. “Kebijakan energi baru terbarukan tidak akan berhenti meskipun harga minyak terus turun,”katanya.

Lebih lanjut, Rida mengatakan, Indonesia memiliki momentum mengembangkan energi baru dan terbarukan sebagai fokus utama mencapai kedaulatan energi. “Energi baru dan terbarukan sudah harus diutamakan. Tidak boleh lagi sebatas cadangan seperti selama ini. Tidak boleh lagi hanya sebatas lampiran dalam penyajian laporan,” katanya Sudah seharusnya Indonesia berjuang sekuat tenaga untuk mengurangi penggunaan energi fosil, karena memberikan dampak paling dominan dalam perubahan iklim. Rida menilai, bukan persoalan sulit bagi Indonesia untuk menyediakan sumber energi baru dan terbarukan, karena negeri ini memiliki kekayaan alam berlimpah.

Bahkan, jika rakyat Indonesia mau, maka bisa menjadi negara yang menghasilkan energi yang keberlangsungannya tidak pernah habis, bersih dan ramah lingkungan layaknya transformasi harapan masyarakat dunia.

Hanya saja, mau atau tidak, lantaran

masih dikarunia alam yang berlimpah membuat energi fosil masih menjadi pilihan utama. Indonesia juga menjadi sangat boros dalam menggunakannya, bisa jadi karena masih banyak dan murah.

Ia menjelaskan, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan tiga program terkait pemanfaatan energi baru terbarukan, yakni konversi energi mengurangi penggunaan energi fosil, mengembangkan energi baru layaknya batu bara cair, gas metana, batu bara tergaskan, nuklir, hidrogen dan metana, serta energi terbarukan dari panas bumi, air, bioenergi, surya, angin dan laut.

Namun, ia menilai, untuk menjalankan hal tersebut tetap tidak mudah karena kerap terkendala dengan perizinan, penyediaan lahan dan kemampuan investor. Program yang direncanakan dengan baik ini tidak ada gunanya jika tanpa dukungan pemerintah daerah, apalagi sejak keluarnya UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, katanya.

“Saya kira, sudah saatnya Indonesia mengubah paradigma soal energi, yakni bukan sekadar memandang sebagai kebutuhan pokok, tapi menjadikannya modal untuk pembangunan bangsa,” pungkas Rida.  Erfandi Putra

Pengembangan Energi Terbarukan Indonesia dan Keberhasilan Thailand Energi mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan serta merupakan pendukung bagi kegiatan ekonomi nasional. Penggunaan energi di Indonesia meningkat pesat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk.

S

ementara, akses ke energi yang andal dan terjangkau merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. Berpuluh-puluh tahun penggunaan energi di Indonesia bertumpu kepada energi fosil, sedangkan energibaru terbarukan (EBT) pemanfaatannya masih kurang dari 6% dalam bauran energi nasional.

Kebijakan Energi Nasional melalui Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional mengamanahkan kepada Pemerintah agar Indonesia dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan minimal 23% pada tahun 2025, untuk memenuhi pertumbuhan permintaan energi sebesar 7% per tahun. Upaya ini hanya dapat dipenuhi melalui komitmen yang konsisten dari Pemerintah dan keikutsertaan yang serius dari perusahaan pengembang baik BUMN maupun swasta.

Peran ini dibutuhkan karena untuk me-

Oleh: Dr Ir Surya Darma, MBA.* ngembangkan dan memanfaatkan energi membutuhkan biaya investasi yang cukup besar.

Rata-rata biaya investasi yang diperlukan untuk pengembangan energi terbarukan mencapai antara 2-5 juta dollar AS per megawatt installed capacity. Bermacam upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk menarik minat para investor. Antara lain adalah adanya Kebijakan Energi yang pro kepada EBT, regulasi yang memberikan payung hukum bagi EBT untuk dapat diman-

faatakan sebagai energi yang mendapatkan prioritas, berbagai insentif finansial dan dukungan teknis lainnya.

Hanya saja, tetap saja pertumbuhan pemanfaatan EBT masih sangat lambat dan bahkan nyaris tidak bergerak dari 6% dibandingkan dengan beberapa Negara Asean lainnya, sebut saja Thailand sebagai contoh.

Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat lengkap dibandingkan beberapa negara tetangga kita di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki potensi air sebesar 75 GW, Panas bumi 29 GW, matahari, angin dengan kecepatan 4 – 6 m/detik, bioenergy yang melebihi 102GW, dan samudra mencapai. Sebut saja contoh pengembangan geothermal yang sudah dimulai sejak tahun 1974, pengembangannya juga sangat lamban yang hanya mencapai 4% (1438,5 MW) dari potensinya yang mencapai 29 GW. Ada kendala karena tariff yang tidak kompetitif selama kebijakan subsidi global global energI energI EDisi54 EDisi 54I IJUNI MEI 2016

19

energi hanya diberikan untuk energi fosil. Ada kendala perizinan yang berlarut-larut, ada tantangan kemampuan penguasaan teknologi EBT yang terbatas, kemampuan dan jumlah SDM ahli EBT yang terbatas, infrastruktur yang belum memadai dan lain-lain.

Sekarang sudah mulai berubah kearah yang menarik dengan adanya kebijakan harga yang disebut feed in tariff yang cendrung mempertimbangkan keekonomian proyek. Untuk hidro, banyak hal yang perlu dibicarakan dengan Pemda, karena banyak izin lokasi pemanfaatan air sudah diberikan, agar PPA tidak diperjual belikan. Sementara itu, izin dari kehutanan masih sulit diperoleh, atau paling cepat 2 tahun dengan biaya yang tidak sedikit. Izin dari irigasi, tidak seragam.

Ada kasus irigasi meminta “share” Rp 18 – 35/kWh. Ada kasus lainnya bila membangun di pinggir sungai, maka “struktur” harus di setujui pihak mereka. Seharusnya Pejabat/Staff PU Irigasi memahami bahwa energi listrik dari sumber hydro adalah untuk kepentingan nasional. Hal lain yang juga dikeluhkan adalah mengurus PPA yang umumnya terkesan mudah, namun belum “standardized”. Demikian halnya dengan biomasa, energi matahari, energi angin dan lain-lain.

Bahkan seperti panas bumi, sejak krisis ekonomi Indonesia tahun 1998 sampai tahun 2012 tidak ada sama sekali eksplorasi “green field“ atau eksplorasi di wilayah kerja baru di Indonesia selain yang dilaksanakan oleh BUMN seperti Pertamina melalui anak perusahaannya Pertamina Geothermal Energy (PGE).

Mungkin penyebabnya adalah selama ini penggunaan energi terbarukan hanyalah sebagai alternatif dan tidak diprioritaskan dalam eksplorasi maupun pemanfaatannya. Tetapi sejak era Kabinet Kerja, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Sudirman Said telah membuat terobosan dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap energi terbarukan.

Bahkan, kini energi terbarukan mendapatkan prioritas dari Presiden Joko Widodo dalam pengembangan-

20 20

global globalenergI energI EDisi EDisi55 54I IJUNI MEI 2016

nya. Kini energi terbarukan telah menjadi komitmen bersama para politisi dan Pemerintah dan para pengembang BUMN dan swasta di Indonesia. Bahkan dalam rangka akselesari implementasi EBT sesuai dengan semangat sinergi BUMN, Pertamina yang sedang menjalin kerjasama dengan BUMN lainnya dalam pengembangan EBT seperti PLTS dan lain-lain perlu diberikan dukungan.

Upaya ini merupakan bagian dari upaya memenuhi target porsi EBT dalam program 35 GW hingga tahun 2019 dimana porsi EBT sebesar 8,8 GW atau 25%.

Upaya yang dilakukan Pertamina ini perlu diapresiasi oleh Pemerintah sebagai sebuah contoh dalam pengembangan EBT. Pertamina yang memiliki kemampuan finansial memadai pada saat ini perlu dijaga agar tetap menjadi perusahaan yang sehat untuk dapat menumbuhkan kepercayaan kepada para pekerja, dukungan para investor dan tetap memiliki kualitas kelas international Pembelajaran dari Thailand Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), adalah sebuah organisasi masyarakat yang menghimpun para ahli, perusahaan dan Asosiasi serta para pegiat yang bergerak mendukung pengembangan energi terbarukan (ET) di Indonesia. Pembelajaran yang didapat oleh METI pada saat 22 orang anggota

Delegasi METI berkunjung ke negara gajah putih, Thailand tanggal 31 Mei sampai 3 Juni 201 adalah begitu mengagumkan. Rombongan METI mendapat undangan dari dan dijamu oleh TCEB (Thailand Convention and Exhibition Bureau) sebuah Lembaga Pemerintah Thailand yang dibentuk khusus untuk mempromosikan penyelenggaraan Conferensi dan exhibisi di Thailand.

Kegiatannya diawali dengan mengikuti International Conference Renewable Energy Asia 2016 (membahas Energy Transition for Asia Future), meninjau dan mengikuti Asean Sustainable Energy Week 2016 dan yang terakhir adalah mengikuti EPPO ASEAN Energy Forum (EPPO AEF) yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi Thailand sebelum diakhiri dengan kunjungan ke sebuah industri solar (EGCO) di Nakornprathom, Lopburi, Thailand.

Delegasi METI yang dipimpin langsung Ketua Umum, Dr Surya Darma juga telah didapuk sebagai salah satu pembicara dalam Indonesia Forum bersama Dirjen EPPO, Dr. Thwarat Stabutr, pada sesi khusus sebagai bagian dari EPPO AEF yang dilaksanakan pada 2 Juni 2016 di Bangkok. Thailand bisa dijadikan sebagai contoh, pengembangan energi terbarukan yang patut ditiru.

Penggunaan ET sudah mencapai 20% dalam komposisi energy mix Thailand,

walaupun minyak masih 30%, gas 35% dan batubara hanya 13%, sedangkan 2% lainnya adalah hydro dan listrik impor.

Dari sisi pengembangan ET, pencapaian Thailand jauh lebih baik dibandingkan dengan program yang dilaksanakan Indonesia. Hal ini terlihat dari pemanfaatan ET yang sudah cukup besar dalam komposisi energy mix nya.

Lihat saja penggunaan Solar PV seudah mencapai 1402 MW (2015) dari yang ditargetkan sebesar 6000 MW pada tahun 2036. ET lainnya juga jauh lebih maju dibandingkan Indonesia. PLTB sebesar 234 MW (2015) dibandingkan target 3002 MW (2036); mini hidro (172 dibanding target 376 MW); biogas (372 MW dibandingkan target 1200 MW); biomasa (2727 MW terhadap target 5570 MW); dan Waste to Energy (PLTSa, 132 MW terhadap target 50 MW).

Keberhasilan ini ditunjang oleh kebijakan yang mereka namakan 3E konsep, yaitu Energy Security (kelancaran supply dan keseimbangan penggunaan energy mix), Economy (dengan mengembangkan energy berdasarkan harga energy yang menggunakan prinsip keekonomian dan berkeadilan), serta environmental friendly (dengan berpegang pada prinsip afisiensi dan ramah lingkungan serta berkelanjutan - sustainability). Program ini sudah dijalankan sejak tahun 2007 dan sekarang selalu diperbaiki untuk menuju

arah yang jauh lebih baik.

Sebut saja program Solar PV Thailand dengan target 6.000 MW pada tahun 2036, saat ini sudah mencapai 1.402 MW. Komitmen Pemerintah Thailand dalam mengembangkan ET sangat konsisten. Pemerintah telah meluncurkan konsep dan program Feed in Tariff (FIT) sejak 2007 dan terakhir diperbarui pada tahun 2014 yang lalu. Memang pemberlakuan FIT ini menyebabkan harga ET menjadi lebih tinggi. Ketika delegasi METI meninjau salah satu Solar Farm di Lopburi yang dikelola perusahaan EGCO dengan kapasitas 63 MW, harganya mencapai 12 Baht/kwh (Rp 4.560/kwh) pada kondisi puncak dan 10 Baht/kwh (Rp 3800/kwh) pada kondisi normal, jauh lebih tinggi dari harga yang pernah ditetapkan dalam FIT Indonesia sebesar 25-30 sen Dollar/kwh.

Belajar dari Thailand Untuk ET, kelihatannya kita masih perlu belajar lebih banyak pada kemajuan Thailand. Untuk keperluan ini diperlukan juga adanya dukungan semua pihak atas pemikiran green economy (yang dilontarkan oleh beberapa anggota DPR), didalamnya termasuk juga energi bersih, dimana perlu ada keberpihakan subsidi pada renewable energy.

Jangan justru yang terjadi malah sebaliknya dimana komoditas penyumbang/ pemberi masukan pada APBN yang be-

sar malah tidak mudah dalam mendapatkan insentif.

BUMN yang telah menjadi pionir dalam pengembangan EBT, seperti Pertamina misalnya perlu terus diberikan dukungan termasuk dan tidak terbatas hanya dalam pengembangan geothermal. Bagi investor, maka penanaman modal akan diukur dengan tingkat pengembalian modal dengan IRR tertentu.

Untuk itu, menjadi kewajiban Pemerintah memberikan payung hukum yang dapat memberikan kemudahan dalam berinvestasi, memiliki pasar energi yang luas dengan tingkat pengembalian yang menarik walaupun dengan berbagai resiko sekalipun.

Mungkin Pemerintah sudah saatnya memikirkan perlunya ada UU Energi Terbarukan sebagai payung hukum bagi berbagai pihak dan menjadi landasan bagi Pemerintah dalam mengeluarkan berbagai kebijakan, insentif, dan peraturan lainnya yang pro terhadap energi terbarukan. Semoga. * *Penulis adalah: * Memimpin Delegasi METI mengikuti ASEAN Energy Forum pada Asia Sustainable Energy Week, 1-3 Juni 2016 di Bangkok, Thailand. * Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) * Dosen Pasca Sarjana Prodi Geothermal Eksplorasi Universitas Indonesia

Pembangkit tenaga angin di pesisi Thailand

global global energI energI EDisi54 EDisi 54I IJUNI MEI 2016

21

ENERGI TERBARUKAN

Pembangkit listrik tenaga mikro hidro di cibalapulang.

Harga Listrik Mikrohidro Masih Buntu Polemik Penetapan antara Kementerian ESDM dengan PT PLN terkait tarif perjanjian jual beli listrik (PJBL) pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2015 masih terus berlangsung. PLN tetap bersikukuh patokan harga sebesar 2.000/kWh yang harus dibeli dari Independent Power Producer (IPP) mikro hidro permen dianggap terlalu mahal. PLN pun akhirnya membut harga patokan sendiri.

J

ika dipaksa harga setinggi itu dinilai PLN dapat merugikan korporasi. Karena itu, PLN meminta tambahan subsidi dari pemerintah agar dapat membeli listrik dari pengembang mikro hidro dengan harga sesuai Permen ESDM 19/2015.

Tapi pembahasan angka tambahan subsidi antara PLN dan ESDM sampai saat ini masih belum mencapai titik temu.

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Maritje Hutapea, mengungkapkan, ada perbedaan perhitungan antara pihaknya dengan PLN. Perbedaan itu muncul karena metode perhitungan yang tidak sama.

“Sudah kita hitung, tapi kita belum sama persepsi. Kami menghitung dibanding BPP (Biaya Pokok Produksi) PLN, PLN maunya dibanding harga

22

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

jual,” kata Maritje, dalam diskusi dengan media di Jakarta, Jumat (3/6/2016).

Kementerian ESDM menghitung tambahan subsidi yang harus diberikan berdasarkan biaya pokok produksi, sedangkan PLN menghitung berdasarkan harga jual listrik ke pelanggan.

Maritje menjelaskan, misalnya BPP listrik mikro hidro di suatu daerah h Rp 3.300/kWh. Sedangkan Feed in Tariff yang ditetapkan pemerintah dan harus dibayar PLN adalah Rp 2.000/kWh, maka masih ada surplus Rp 1.300/kWh, tidak perlu subsidi.

Tapi menurut perhitungan PLN perlu subsidi karena harga jual listrik ke pelanggan hanya Rp 1.300/kWh, maka ada kekurangan Rp 700/kWh yang harus ditutup dengan subsidi.”Jadi PLTMH kami lihat secara keseluruhan tidak

perlu subsidi, masih ada saving Rp 600700 juta per tahun, hanya profit PLN berkurang. Mereka (PLN) mengeluarkan angka (subsidi) jauh lebih besar, hitungannya pakai harga jual,” paparnya.

Meski pembahasan subsidi listrik mikro hidro ini belum selesai, proyekproyek tetap bisa berjalan. Buktinya, baru-baru ini PLN menandatangani Power Purchase Agreement (PPA) dengan 6 pengembang listrik mikro hidro di Jawa Barat. “PPA sudah mulai, misalnya kemarin ada 6 di Jabar baru-baru ini. Mereka masih menggunakan harga yang diedarkan Direktur Perencanaan PLN. Tapi ada klausul harga akan adjust (disesuaikan dengan Permen ESDM 19/2015) kalau subsidi dari pemerintah sudah turun,” pungkasnya.

Seperti diketahui PLN Distribusi Jawa

Barat dan PLN Distribusi Banten telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Listrik dengan 7 perusahaan pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Barat dan Banten.

General Manager PLN Distribusi Jawa Barat, Iwan Purwana, menyampaikan, perjanjian jual beli listrik bersama para pengembang PLTMH ini merupakan bukti spirit dan komitmen PLN untuk terus memanfaatkan dan mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi listrik.

“Melalui penandatanganan ini diharapkan PLTMH sebagai salah satu sumber EBT andalan Jawa Barat dan Banten dapat terus berkembang,” kata Iwan dalam keterangan tertulis, Selasa (24/5/2016).

Pembangkit-pembangkit ini dijadwalkan akan selesai dibangun dalam waktu sekitar 54 bulan. Sampai dengan awal tahun 2016 ini jumlah pembangkit listrik dari EBT milik swasta yang telah bekerjasama dengan PLN Distribusi Jawa Barat adalah sebanyak 15 pembangkit, 14 di antaranya merupakan PLTMH, dan satu sisanya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

“Dengan kapasitas total mencapai 39,3 MW, PLN Distribusi Jawa Barat sangat terbuka dengan pihak manapun yang ingin bekerjasama di bidang pembangkit listrik ramah lingkungan,” kata Iwan.

Bertambahnya pembangkit-pembangkit listrik dari sumber EBT diharapkan mampu meningkatkan rasio elektrifikasi Jawa barat yang hingga Desember 2015 mencapai 94%.

PLTM-PLTM ini dijadwalkan akan selesai dibangun dalam waktu sekitar 54 bulan.

Sudjana Sulaeman, Direktur Utama PT Bangun Bumi Bersatu menyampaikan apresiasi atas komitmen perjanjian tersebut, sekaligus menyatakan kesiapan para pengembang untuk membangun tepat waktu, “Kami berusaha untuk memperpendek waktu sehingga PLN bisa segera membeli tenaga listrik dari kami,” ujarnya sesaat sebelum penandatanganan dilaksanakan.

Sampai awal tahun ini, jumlah pembangkit listrik dari energi baru terba-

Jual Beli 7 Pembangkit Listrik Mikro Hidro di Jabar-Banten 1. PT Tirta Mukti Lestari (PLTMH Cibuni dengan daya 3,2 MW), 2. PT Lima Energi Lestari (PLTMH Pesantren 1 dengan daya 1,8 MW), 3. PT Petro Hidro Optima (PLTMH Cikaengan dengan daya 5,1 MW), 4. PT Cikaengan Tirta Energi (PLTMH Cikaengan 2 dengan daya 7,2 MW), 5. PT Manha Daya Mandiri (PLTMH Cibuni Mandiri dengan daya 2 MW), 6. PT Republika Mandiri Energi (PLTMH Cikandang dengan daya 6 MW) 7. PT Bangun Bumi Bersatu (PLTMH Cibareno 1 dengan daya 5 MW)

rukan milik swasta yang telah bekerjasama dengan PLN Distribusi Jawa Barat adalah sebanyak 15 pembangkit, 14 di antaranya merupakan PLTM, dan satu sisanya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Sampah.

Maritje Hutapea Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan ESDM

Dengan kapasitas total mencapai 39,3 MW. PLN Distribusi Jawa Barat sangat terbuka dengan pihak manapun yang ingin bekerjasama di bidang pembangkit listrik ramah lingkungan.

‘Geram’ Mendengar PLN membuat harga pembelian sendiri membuat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ‘geram’. Kementerian ESDM mendapat laporan PLN telah membikin aturan tandingan dari Peraturan Men-

teri (Permen) ESDM 19/2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan Kapasitas sampai 10 megawatt, oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero). PLN memberlakukan aturan tersebut sejak April 2016.

Kementerian ESDM memang belum mengetahui detail isi aturan harga versi PLN. Dus, belum ketahuan tarif PJBL dari PLTMH versi PLN. “Saya tidak tahu harga detailnya, tapi PLN tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan aturan pemerintah,” tandas Menteri ESDM Sudirman Said di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (29/4/2016) lalu.

Kepala Pusat Komunikasi Kementerian ESDM Sujatmiko menjelaskan, regulasi PLN dibikin oleh Direktur Perencanaan PLN dan ditujukan kepada General Manajer PLN. Tarif jual beli versi PLN berlaku untuk PLTMH yang akan dibangun maupun PLTMH yang sudah beroperasi.

Buntut dari penetapan PJBL sepihak oleh PLN, Kementerian ESDM menerima komplain dari sejumlah pengembang pembangkit listrik swasta alias independent power producer (IPP). Sebab mereka mendapatkan harga beli listrik PLN yang lebih murah, sehingga investasi proyek PLTMH tak menarik lagi.

Atas aksi PLN itu, Kementerian ESDM telah memberikan teguran lisan.

Kementerian ESDM berharap ada komunikasi dengan PLN. “Jadi, tidak main potong dan mengeluarkan kebijakan sendiri,” ujar Sujatmiko kepada Kontan, Minggu (1/5/2016).

Asal tahu saja menurut Permen 19/2015, pemerintah menerapkan PJBL berdasarkan sumber tenaga PLTMH, lokasi dan lama beroperasi. Tarif PJBL PLTMH saat ini 12 sen dollar AS per kilowatt hour/kWh. Ditolak Serikat Pekerja Sementara itu, Serikat Pekerja PT PLN (Persero) menolak dengan tegas harga jual listrik Rp/kWh produksi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang lebih mahal dari harga yang ditetapkan PT PLN (Persero) ditengarai akan membebani PLN dan rakyat Indonesia yang pada akhirnya

global energI EDisi54 I JUNI 2016

23

akan membuat negara dan rakyat semakin menderita.

Harga tersebut juga jauh lebih mahal dibanding harga listrik dari batu bara yang hanya Rp 800 – 900/kWh. Juga di atas tarif listrik yang dijual PLN ke pelanggan rumah tangga, yaitu Rp 4501.350/kWh. Sementara Pemerintah melalui Kementerian ESDM memaksa PT PLN (Persero) membeli sesuai Permen ESDM 19/2015 karena dalam beleid tersebut Feed in Tarif listrik Mikro Hidro Rp 1.5602.080/kWh. Ironisnya, Keuangan PLN akan terbebani bila harus membeli listrik mikro hidro dengan harga sebesar itu.

“Kami menolak dengan tegas harga jual listrik Rp/kWh produksi PLTMH yang lebih mahal dari yang telah ditetapkan PLN. Karena hal itu akan membebani PLN dan rakyat Indonesia yang pada akhirnya akan membuat negara dan rakyat semakin menderita,” kata Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN, Ir.Jumadis Abda MM.M Eng, Sabtu (7/5/2016).

Ia juga menyoroti penjelasan Pemerintah melalui Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana yang menyatakan pemerintah sebetulnya telah menyiapkan tambahan subsidi listrik dalam APBN-P 2016 untuk menutup selisih antara harga listrik mikro hidro yang dibeli PLN dari pengembang PLTMH dengan harga jual

PLTMH LOKOMBORO merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

listrik PLN ke pelanggan. “Terjadi kontradiksi perlakuan subsidi dari Pemerintah kepada. PLN dan ‘investor’. Kalau ke PLN pemerintah selalu mengedepankan soal penekanan efisiensi, sedangkan kepada ‘investor’ justru tidak masalah menggunakan dana subsidi, sekedar mengikuti keinginan investor mengenai harga beli KWh,” keluh Jumadis.

Menurut dia, seharusnya pola berpikir keberpihakan kepada ‘investor’ dirubah. Seharusnya Pemerintah pro rakyat karena subsidi adalah uang rakyat. “Apalagi faktanya sampai saat ini besaran subsidi yang diberikan pemerintah pada ‘investor’ melalui tangan

PLN untuk listrik mikro hidro itu juga belum disepakati, karena masih ada perbedaan perhitungan antara ESDM dan PLN,” tukasnya.

“Pemerintah juga jangan lupa, bahwa uang subsidi itu uang rakyat. Tidak sepatutnya subsidi listrik untuk menguntungkan segilintir oknum dan pengusaha,” tambahnya.

Menurut dia, akan lebih baik jika subsidi listrik untuk investor itu digunakan untuk masyarakat secara langsung guna memperbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia yang masih banyak di bawah garis kemiskinan. . Djauhari Effendi, CNN, KTN

ESDM Temukan Jual Beli Izin PLTMH Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi Kementerian ESDM telah menemukan kasus penjualan izin pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di beberapa daerah.

“Ini temuan saya ketika ke daerah, ada penjualan izin yang dilakukan pejabat setempat. Ini sama saja dengan penyanderaan sumber daya alam karena ketika proyek tersebut tidak dikerjakan langsung oleh pengusaha pemilik izin maka secara otomatis masyarakat sudah tidak bisa memanfaatkannya,” kata Dirjen EBTKE Rida Mulyana di Palembang, Rabu (11/5/2016).

Untuk itu, ia menilai, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi harus jeli atas keadaan ini karena sejatinya sudah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menjadi pondasi dalam memanfaatan Sumber Daya Alam.

Sebaiknya, pemerintah daerah juga memiliki standar da-

24

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

lam kepemilikan izin untuk mengolah Sumber Daya Alam.

“Kondisi tidak diinginkan terjadi mana kala terjadi defisit listrik, sementara masyarakat tidak dapat menggunakannya karena air sudah dikuasai oleh pemilik izin PLTMH,” kata dia.

Karena itu, pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang dalam memberikan izin berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah harus jeli terhadap persoalan yang ada di lapangan saat ini.

Pemerintah provinsi tidak bisa hanya mengedepankan kepentingan bisnis tapi juga harus mengendepankan asas keadilan dalam pemanfaatan energi. “Pengusaha memang ada hitung-hitungan dalam mencapai target keuntungan, tapi jika menyandera kepentingan rakyat lain, maka hal ini tidak dapat dibenarkan. Pemerintah provinsi sebagai bentengnya harus menjalankan fungsi pengawasan, jangan asal memberikan izin,” ujar Rida.  Djauhari Effendi, ins

global energI EDisi54 I JUNI 2016

25

HULU

Lesu Darah Eksplorasi Blok Migas Berlanjut

Minat pelaku usaha hulu migas berinvestasi di Indonesia terus menurun. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hasil lelang blok migas terus menurun setiap tahunnya. Pada 2014 dari 21 blok migas yang dilelang, hanya 11 yang laku. Sementara tahun lalu, lelang delapan blok konvensional tidak satu pun yang mendapatkan pemenang.

P

ada 10 September tahun lalu pemerintah melelang delapan blok migas, yakni Southwest Bengara (daratan/onshore), Oti (lepas pantai/offshore), dan North Adang (offshore) di Kalimantan Timur; West Berau (onshore) Papua Barat; Rupat Labuhan (offshore) Riau dan Sumatera Utara; Nibung (onshore) Riau dan Jambi; West Asri (offshore) Lampung; dan Kasuri II (onshore) Papua.

Dari delapan blok migas yang dilelang tahun lalu, hanya ada dua perusahaan yang berminat dan mendaftar.

Padahal batas waktu pendaftarannya cukup panjang, sampai empat bulan.

Dua perusahaan tersebut adalah Azipac Limited untuk Blok Oti dan PT Agra Energi Indonesia untuk Blok Kasuri II. Keduanya gagal jadi pemenang, karena

26

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

penawarannya masih di bawah minimum dari yang dipersyaratkan. “Terhadap wilayah kerja Oti dan Kasuri II, Peserta Lelang menyampaikan penawaran di bawah minimum yang dipersyaratkan sehingga untuk kedua blok ini tidak ada pemenang,� ujar Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I.G.N Wiratmaja.

Padahal bagi hasil yang ditetapkan pemerintah untuk blok migas yang dilelang tahun lalu cukup besar. Biasanya kontraktor mendapat bagi hasil minyak sebesar 15 persen dan gas 30 persen Lelang migas tahun ini porsinya naik jadi 35 persen minyak dan 40 persen gas.

Menurut Wiratmaja kegagalan lelang migas tahun lalu disebabkan kondisi harga minyak yang sedang rendah. Selain itu, syarat dan ketentuan (term and

condition) yang ditawarkan pemerintah belum memenuhi keekonomian calon peserta lelang.

Alasan harga minyak juga menjadi penyebab kurang lakunya lelang migas tahun sebelumnya. Pada 2014 Kementerian ESDM melelang 21 blok migas, 10 diantaranya tidak diminati investor. Tidak ada investor yang mau mendaftar pada delapan blok. Sementara dua blok lainnya ada yang mendaftar, tapi tidak memenuhi syarat.

Kementerian ESDM beralasan proses lelang tersebut dilakukan saat harga minyak dunia baru mulai bergerak turun pada pertengahan tahun 2014. Proses lelang blok migas konvensional telah dimulai pada 2 Juni 2014 sampai Oktober 2014. Sementara untuk blok nonkonvensional, dimulai pada 23 Juni 2014

hingga 7 Agustus 2014.

Sepuluh blok yang tidak laku ini terdiri dari lima WK konvensional dan lima nonkonvensional (shale gas). Lima blok konvensional, di antaranya Yamdena (Maluku), South Aru II (Maluku), Aru Through II (Maluku), North Central Java Offshore ( Jawa Timur), dan Dolok (Papua). Sementara untuk nonkonvensionalnya yaitu North Tarakan (Kalimantan Utara), Kutai (Kalimantan Timur), Jambi I, Jambi II, dan Shinta (Sumatera Selatan).

Wiratmaja mengatakan, semua blok migas yang gagal lelang tersebut kini telah berstatus terbuka (available). Ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.Tanpa menjelaskan nasib blok migas yang tidak laku di 2014, Wiratmaja mengatakan tahun ini pemerintah akan kembali melelang delapan blok migas yang masuk dalam lelang 2015. Dalam lelang tahun ini pemerintah akan memberikan penawaran yang lebih baik, setelah mengevaluasi syarat dan ketentuan serta minat pasar. Lelang tahun ini akan pemerintah akan menawarkan model open bid split. Dengan model ini, investor dapat menawar split bagi hasil yang sesuai dengan keekonomian mereka.

Hal senada dikatakan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Sujatmiko. Ia mengatakan tidak adanya pemenang lelang tersebut disebabkan oleh kondisi harga minyak yang rendah.

“Dengan kondisi harga minyak yang rendah, syarat dan ketentuan yang ditawarkan pemerintah belum memenuhi keekonomian calon peserta lelang,” kata Sujatmiko, Selasa (3/5/2016).

Ia menjelaskan, pada lelang tersebut ditawarkan dua blok migas melalui skema penawaran langsung yakni West Berau di lepas pantai Papua Barat dan Southwest Bengara di daratan Kalimantan Timur. Sujatmiko menyatakan wilayah kerja tersebut merupakan hasil studi bersama.

Selain itu, lanjutnya, ditawarkan enam blok baru melalui mekanisme reguler yaitu Rupat Labuhan di lepas pantai Riau dan Sumatera Utara, Nibung di daratan Riau dan Jambi, West Asri

I.G.N Wiratmaja I.G.N Wiratmaja DIRJEN MIGAS ESDM

di lepas pantai Lampung, Oti di lepas pantai Kalimantan Timur, North Adang di lepas pantai Kalimantan Timur, dan Kasuri II di daratan Papua.

Menurut Sujatmiko, untuk blok penawaran langsung, sampai batas akhir pemasukan pada 26 Oktober 2015, tidak ada peserta lelang. Hal itu terjadi meskipun terdapat peminat yang mengakses data dan “bid document”.

Sementara untuk lelang regular, sampai batas pemasukan 14 Januari 2016, hanya terdapat dua perusahaan yang memasukkan dokumen partisipasi, yaitu Azipac Limited untuk Blok Oti dan PT Agra Energi Indonesia untuk Blok Kasuri II. Blok Southwest Bengara ditetapkan bagi hasil (split) 70:30 untuk minyak dan 65:35 gas serta bonus tanda tangan minimal 1 juta dollar AS. Sementara itu, West Berau yang berisiko tinggi diberikan bagi hasil 65:35 untuk minyak dan 60:40 untuk gas, serta bonus 1 juta dollar AS. “Terhadap kedua blok yang ditawarkan secara langsung ini, secara teknikal daerah tersebut masih menarik, namun dengan kondisi pasar saat ini dan salah satunya yaitu faktor terms and conditions yang diberikan, maka proyek ini menjadi sub-economic sehingga belum menarik minat mereka,” ujar Sujatmiko.

Ia melanjutkan, untuk lelang reguler, Blok Oti ditetapkan bagi hasil 65:35 minyak dan 60:40 gas, serta bonus tanda tangan 1 juta dollar AS. Adapun untuk Kasuri II diberikan bagi hasil 65:35 minyak dan 60:40 gas, serta bonus 5 juta dollar AS .

“Untuk Oti dan Kasuri II, peserta lelang menyampaikan penawaran di

bawah minimum yang dipersyaratkan sehingga untuk kedua blok ini tidak ada pemenang,” ujarnya.

Sujatmiko menambahkan, sesuai Peraturan Menteri ESDM No 35/2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, maka seluruh blok tersebut berstatus terbuka.”Setelah dievaluasi kembali terhadap terms and conditions dan minat pasar, pemerintah menawarkan lagi melalui lelang reguler pada 2016 dengan model open bid split yaitu investor dapat menawar split sesuai keekonomiannya,” ujarnya.

Monoton Dewan Penasehat Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto menilai, penawaran lelang setiap tahun oleh pemerintah selalu monoton. “Maksudnya monoton itu kualitas datanya masih mentah, belum banyak informasi, jadi tingkat gambling bagi investor besar,” kata dia.

Selain itu, syarat dan ketentuan yang ada di dalam kontrak kurang menarik.

Pemerintah sering menentukan besaran bagi hasil yang didapatkan sejak awal.

Seharusnya, pemerintah berdiskusi terlebih dahulu dengan investor sebelum menentukan syarat dan ketentuan dalam kontrak.

Belum lagi masalah perizinan. Investor kerap kesulitan mengebor suatu lapangan migas. Langkah pemerintah membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pun dinilai kurang membantu, karena tidak ada izin untuk industri hulu migas.

Untuk itu, pemerintah sebaiknya memperbaiki semua persoalan tersebut. Kalau tidak dibenahi maka akan mengancam cadangan migas Indonesia. “Dampaknya cadangan migas akan terus turun,” ujar Pri Agung.

Target Eksplorasi Lantaran itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga pesimistis target pengeboran sumur eksplorasi tahun ini dapat tercapai. Penyebabnya, realisasi eksplorasi sampai saat ini masih sangat rendah. Kepala Divisi Survei dan Pemboran SKK Migas Ngatijan

global energI EDisi54 I JUNI 2016

27

mengatakan, target pengeboran sumur eksplorasi tahun ini sebanyak 151 sumur. Kenyataannya, sejak Januari hingga awal Mei ini, baru ada pengeboran 16 sumur eksplorasi.

Ngatijan pun memperkirakan, sumur yang berhasil dibor hingga akhir 2016 hanya 50 sumur. Alasannya, beberapa kontraktor yang akan memulai pengeboran seperti Talisman, Santos, Kris Energy, Petronas, Saka Energy, Pertamina, dan Dart Energy. “Target tidak mungkin tercapai,” kata dia.

Sebanyak 16 sumur eksplorasi yang sudah dilakukan pengeboran itu terdiri dari 11 sumur wilayah kerja konvensional dan lima sumur di wilayah kerja nonkonvensional. Sementara itu, dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan yang sudah disetujui, SKK Migas menargetkan kegiatan pengeboran sumur eksplorasi mencapai 151 sumur. Jumlah itu terdiri dari 60 sumur di wilayah kerja konvensional dan 91 di wilayah nonkonvensional.

Kegiatan eksplorasi memang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Mengacu data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), realisasi pengeboran sumur eksplorasi pada 2011 mencapai 107. Tapi, tahun lalu hanya 52 sumur eksplorasi yang berhasil dibor. Dalam periode tersebut, tingkat keberhasilan penemuan cadangan migas terus menyusut dari 32 persen menjadi 29 persen.

Menurut Ngatijan, salah satu penyebab rendahnya eksplorasi adalah harga minyak yang masih rendah. Harga minyak yang murah membuat kas perusahaan migas pun terganggu. Hal inilah yang memberatkan kontraktor melakukan pengeboran meskipun biaya operasional penunjang migas relatif turun. Penemuan sumber migas baru di dalam negeri yang menurun membuat cadangan sumber daya alam tersebut terus menyusut. Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I.G.N. Wiratmaja Puja mengatakan cadangan minyak dalam negeri selama kuartal I tahun ini hanya 7.018 juta tangki barel (MMSTB).

Angka ini lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai

28

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

Waktu yang dibutuhkan untuk menemukan juga relatif semakin lama.

Dalam tiga tahun terakhir, kendala-kendala dari regulasi, sosialisasi, dan komitmen KKKS sendiri kami rasakan cukup besar.

Nizar Mujahidin Kepala Divisi Pengawasan Realisasi Komitmen Rencana Pengembangan Skkmigasi 7.305 MMSTB. Tidak hanya minyak, cadangan gas juga melorot. Pada kuartal I-2015, cadangan gas tercatat sebesar 151 triliun standar kaki kubik (TSCF). Namun, pada kuartal I-2016, cadangannya hanya tinggal 148 TSCF. Di sisi lain, di tengah harga minyak yang rendah, produksi migas masih bisa di atas target rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) yang sudah disetujui SKK Migas. Hingga 14 Mei lalu, produksi minyak mencapai 831.700 barel per hari (bph). Padahal, target RKAP hanya 827 ribu bph. Sementara produksi gas sebanyak 8.011 juta kaki kubik (mmscfd), yang di atas target sebesar 7.825 mmscfd.

Sementara realisasi produksi siap jual atau lifting minyak untuk periode yang sama tidak mencapai target yang sudah ditentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Dalam APBN 2016, target lifting minyak sebesar 830 ribu bph, sementara realisasi hanya 781.100 bph. Tapi realisasi lifting gas berhasil melewati target.

Sampai 14 Mei lalu, realisasi lifting gas sebesar 6.684 mmscfd dari target 6.470 mmscfd.

Penundaan Investasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) mengungkapkan terjadinya penundaan investasi eksplorasi migas sebesar 660,8

juta dollar AS, setara Rp8,93 triliun sepanjang tahun ini.

SKK mencatat dari 113 wilayah kerja (WK) migas yang masih aktif selama tiga tahun terakhir, hanya 41 WK yang kontraktornya melaporkan berkomitmen melakukan eksplorasi.

Kepala Divisi Pengawasan Realisasi Komitmen Rencana Pengembangan SKK Migas Nizar Mujahidin mengatakan, penundaan investasi eksplorasi migas terjadi karena beberapa faktor.

Masalah internal Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dianggapnya menjadi masalah utama, apalagi mencari lapangan migas yang benar-benar memiliki cadangan terbukti membutuhkan waktu yang lama.

“Waktu yang dibutuhkan untuk menemukan (cadangan migas) juga relatif semakin lama. Dalam tiga tahun terakhir, kendala-kendala dari regulasi, sosialisasi, dan komitmen KKKS sendiri kami rasakan cukup besar,” kata Nizar.

Selain faktor teknis tersebut, Nizar mengamini bahwa harga minyak dunia yang masih di level rendah ikut menyurutkan minat investasi KKKS dalam beberapa tahun terakhir.

“Sejak 2003 sampai 2016 mengalami peningkatan, di mana yang paling signifikan terjadi pada 2012 sampai 2013.

Setelah itu mengalami penurunan sampai 2016 karena harga minyak juga,” jelasnya.

Dari 113 WK yang dikelola KKKS, Nizar merinci empat WK tidak melakukan kegiatan apapun, 28 WK melaksanakan survey seismik, 13 WK sudah ada pengeboran namun masih belum beruntung, 26 WK sudah dibor dan mendapatkan cadangan, dan 40 WK baru dilakukan studi Geologi dan Geofisika.

“Dan hanya dari dua penemuan itu yang berlanjut ke Plan of Development (PoD). Sejak 2003 sampai 2015 paling besar hanya 5 PoD. Tentu saja ini sangat jauh dari jumlah produksi yang kita produksikan,” tutur Nizar.

Hingga Mei 2016, SKK Migas mencatat adanya 85 WK yang sudah dalam tahap eksploitasi dari total WK sebanyak 297 WK. Sementara itu, sisa WK lainnya masih dalam masa terminasi.  Djauhari Effendi, Agung Kusdyanto, ins

‘Jaring Pengaman’ Pun Disiapkan

P

emerintah Indonesia kini memiliki landasan hukum dalam menetapkan status negara dalam kondisi krisis atau darurat energi. Pada 4 Mei lalu, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/ atau Darurat Energi.

Uniknya dalam Perpres tersebut, penetapan kondisi krisis atau darurat energi bermuara pada ketidakmampuan badan usaha di sektor tersebut dalam memenuhi kebutuhan minimum konsumsi para pelanggannya. Namun dalam mengatasinya, pemerintah juga mengandalkan badan usaha yang dimaksud untuk mengalokasikan dana guna menangani kondisi tersebut.

Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, penetapan dan penanganan krisis atau darurat energi dilakukan terhadap empat jenis komoditas yaitu bahan bakar minyak (BBM), listrik, elpiji, dan gas bumi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) kemudian dapat mengusulkan penetapan kondisi krisis atau darurat energi ke presiden berdasarkan dua alasan, yaitu kondisi teknis operasional dan kondisi nasional. “Krisis energi berdasarkan kondisi teknis operasional ditetapkan apabila pemenuhan

Saat ini Indonesia harus mengejar kekurangan pasokan listrik tersebut. Diperkirakan Indonesia masih butuh 10 gigawatt listrik per tahun.

Jumlah sebanyak itu membutuhkan jutaan ton batu bara.

SALEH HUSEIN

MENTERI PERINDUSTRIAN

cadangan operasional minimum atau kebutuhan minimum diperkirakan tidak terpenuhi dan tidak tertanggulangi oleh Badan Usaha,” bunyi Pasal 4 ayat (2) Perpres ini, dikutip Rabu (25/5).

Sementara kondisi Darurat Energi dari sisi teknis operasional ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan dan lamanya waktu penanganan gangguan oleh Badan Usaha.

“Sementara krisis atau darurat energi berdasarkan kondisi nasional ditetapkan jika mengakibatkan terganggunya fungsi pemerintahan, terganggunya kehidupan masyarakat, sampai terganggunya kegiatan perekonomian,” ujar Jokowi dalam aturan tersebut.

Setelah presiden secara resmi menetapkan terjadinya kondisi krisis atau darurat energi, aturan tersebut menyebut badan usaha terkait harus menanggulangi kondisi tersebut. Baik dengan dana perusahaan maupun bantuan teknis lainnya.

“Kewajiban Badan Usaha sebagaimana dimaksud berupa menyediakan anggaran yang diperlukan untuk membiayai penanggulangan krisis energi atau darurat energi yang terjadi akibat kegiatan usahanya, dan memberi dukungan pemanfaatan bersama fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki,” bunyi Pasal 16 ayat (1, 2) Perpres tersebut.

Berakhirnya krisis energi atau darurat energi ditetapkan dengan Keputusan

Menteri setelah mendapat rekomendasi DEN. Sedangkan berakhirnya krisis atau darurat energi level nasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan Indonesia sedang menghadapi ancaman krisis energi pada 20202030. “Indonesia akan terjebak sebagai negara middle income trap (negara tertinggal),” kata Menteri Saleh.

Saleh menjelaskan, saat ini Indonesia baru dapat memasok listrik ke warganya sebesar 210 watt per orang. Jumlah ini lebih rendah dibanding dengan standar pasokan listrik terpasang yang mencapai 500 watt per orang. Artinya, pertumbuhan sektor industri tidak memungkinkan terjadi dalam waktu dekat.

Keadaan ini akan membuat investor berpikir ulang untuk berinvestasi di Indonesia. Padahal kebutuhan produk domestik bruto terhadap sektor industri cukup besar. Idealnya, kata dia, sektor industri dapat memberikan kontribusi 30-40 persen terhadap produk domestik bruto.

Di sejumlah negara tetangga, pasokan listrik terpasang untuk warganya telah memenuhi standar minimum. Di Malaysia, pasokan listrik untuk warga mencapai 982 watt per orang. Jumlah ini lebih dari cukup untuk mengembangkan sektor industri di Malaysia.

Begitu pun dengan Thailand, yakni 802 watt per orang, dan Singapura sebesar 2.028 watt per orang.

Saat ini Indonesia harus mengejar kekurangan pasokan listrik tersebut. Diperkirakan Indonesia masih butuh 10 gigawatt listrik per tahun. Jumlah sebanyak itu membutuhkan jutaan ton batu bara.

Saleh memperkirakan, untuk memproduksi 1 gigawatt listrik per tahun, dibutuhkan setidaknya 4 juta ton batu bara. Jika menggunakan energi uranium, dibutuhkan sekitar 250 ton. Apalagi energi batu bara hanya memiliki efisiensi sebesar 70 persen. Padahal batu bara menyebabkan kerusakan lingkungan, mencemari udara, dan pencemaran air tanah.  Djauhari Effendi

global energI EDisi54 I JUNI 2016

29

NASIONAL

Bojonegoro Gagas Dana Abadi Migas Daerah yang memiliki ladang minyak dan gas menikmati pemasukan cukup besar dari Dana Bagi Hasil (DBH) migas. Namun begitu harga minyak mentah dunia merosot, pendapatan mereka pun ikut terpangkas drastis. Namun hal itu tidak terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten ini telah menggagas sebuah dana abadi yang nanti bisa dimanfaatkan peningkatan SDM maupun infrastuktur.

Jika sukses bisa menjadi percontohan daera penghasil minyak lainnya.

K

egiatan operasional proyek migas di Kabupaten Bojonegoro memang telah membuat kemakmuran rakyat lebih baik. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 19,87 persen. Angka ini meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 2,36 persen. Pertumbuhan tersebut didukung oleh laju produksi siap jual migas atau lifting yang cukup besar pada tahun lalu yang mencapai 30 juta barel lebih atau meningkat 40 persen dibanding 2014.

Menurut Bupati Bojonegoro Suyoto, manajemen DBH migas menjadi faktor penting yang dapat menunjang keberadaaan dana tersebut terus berkelanjutan. Misalnya, membatasi penerimaan daerah dari migas hanya boleh dimanfaatkan untuk tiga hal. Pertama, membangun infrastruktur yang relavan dengan pertumbuhan ekonomi. Kedua, belanja di sektor sumber daya manusia, yakni dengan memberikan beasiswa bagi Siswa Lanjut Tingkat Atas RP 2 juta per anak. Ia menaksir tahun ini ham-

30

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

pir Rp 100 juta dana yang keluar dari penghasilan migas daerah untuk program tersebut. Ketiga, memberdayakan pedesaan yang dapat mengelola dana desa secara mandiri.

Karena Bojonegoro berniat menyisihkan sebagian dari pendapatan migas untuk ditabung menjadi ‘dana abadi’.

Bisa digunakan untuk apa saja dana abadi ini?”Bunga dana abadi akan dijadikan beasiswa untuk anak-anak Bojonegoro agar dapat sekolah sampai perguruan tinggi,” kata Suyoto kepada Global Energi di sela acara Bojonegoro Investment Day digelar bersama Bank BNI di Bojonegoro, Sabtu (28/5/2016) .

Selain itu, katanya, dana abadi juga dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran daerah saat harga minyak sedang anjlok. “Pembentukan dana abadi ini bisa dipakai bunganya saja untuk pembangunan manusia secara berkelanjutan, dan kalau ada naik turun harga minyak bisa jadi penyelamat,” tegas kata Suyoto.

Dari dana abadi ini, anak-anak Bojonegoro bisa mendapatkan beasiswa dengan

skema pinjaman, dikembalikan ke daerah saat sudah bekerja. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, kualitas sumber daya manusia (SDM) Bojonegoro menjadi bagus, sektor-sektor di luar migas bisa berkembang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.

“Bayangkan kalau kita punya dana abadi Rp 20 triliun, bunganya saja bisa Rp 1,2 triliun kalau 6% per tahun. Bisa dipakai untuk beasiswa buat rakyat Bojonegoro,” katanya.

Besaran dana abadi yang disimpan setiap tahun tidak akan selalu Rp 100 miliar seperti tahun ini, tapi tergantung besarnya pendapatan yang diperoleh dari migas. “Tidak tentu (besaran tabungan untuk dana migas tiap tahun) karena harga minyak naik turun. Rumus yang kami pakai misalnya kami hanya akan menggunakan X% dari pendapatan migas,” pungkasnya.

Suyoto mengungkapkan, dana abadi akan dikelola oleh badan semacam Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) milik Kementerian Keuangan (Kemen-

keu). “Kalau di pemerintah pusat kan sudah LPDP, lembaga beasiswa, mungkin itu bisa ditiru. Mudah-mudahan lancar pembentukan perda-nya. Kita sudah menyisihkan uang Rp 100 miliar untuk komitmen awal,” katanya.

Badan tersebut akan dibentuk dengan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda). Saat ini Perda sedang disusun dan sudah dikonsultasikan dengan pemerintah pusat, ditargetkan tahun ini badan sudah terbentuk. “Nanti kita bikin lembaganya melalui Perda.

Kita sudah kirim surat ke pemerintah pusat dan dapat lampu hijau, maka kita akan bikin perdanya. Sekarang kami alokasikan Rp 100 miliar dari APBD kami, itu akan jadi dana abadi,” ucapnya.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Hukum Pemkab Bojonegoro Moch.

Chosim mengatakan, Pemkab Bojonegoro menargetkan bisa menyisihkan perolehan keuntungan dalam pengelolaan migas di daerahnya sebesar Rp30 triliun yang akan dijadikan dana abadi dalam kurun waktu selama 30 tahun.

“Target menyisihkan dana abadi migas Rp30 triliun akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Dana Abadi Migas,” kata Pemkab, menurut dia, sudah menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) tentang dana abadi migas sebagai payung hukumnya dalam mengelola perolehan dana bagi hasil (DBH) migas dan keuntungan penyertaan modal minyak Blok Cepu. Di dalam raperda itu, katanya, mengatur besarnya perolehan dana migas yang disisihkan menjadi dana abadi hingga mencapai Rp30 triliun dalam kurun waktu 30 tahun.

Bahkan, pemkab sudah meminta saran kepada Kementerian Keuangan terkait rencana menyisihkan perolehan keuntungan dalam pengelolaan migas menjadi dana abadi. “Saran dari Kementerian Keuangan prinsipnya pemkab harus mengelola dana abadi migas secara benar,” paparnya.

Ia menjelaskan pemkab akan segera membahas raperda tentang dana abadi migas dalam forum grup diskusi bersama dengan DPRD dengan mengundang berbagai elemen masyarakat dalam waktu dekat ini. Tujuan forum

grup diskusi bersama untuk memperoleh masukan sebelum raperda ditetapkan menjadi perda.

“Pemkab mentargetkan raperda tentang dana abadi migas bisa ditetapkan menjadi perda pada Juli,” katanya, menegaskan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada 2016 ini bakal menerima dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH Migas) dari Pemerintah Pusat senilai Rp 800 milar. “Dana sebesar itu bisa konsisten jika harga minyak mentah dunia berada di kisaran 40 dollar Amerika per barel,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro Ibnu Suyuthi.

Menurut Ibnu, nilai DBH Migas yang diperoleh suatu daerah penghasil migas,

SUYOTO

Bupati Bojonegoro

seperti Bojonegoro, bisa saja tidak sesuai perkiraan. Jumlahnya sangat tergantung pada harga minyak mentah dunia yang berubah-ubah. Itu sebabnya, bisa naik, bisa turun. “Tetapi kami perkirakan sekitar Rp 800 miliar,” ujarnya.

Ibnu mengatakan, harga minyak mentah dunia saat ini rendah. Jika harga minyak mentah dunia seperti pada 2014, yakni di kisaran 100 dolar per barel, maka penerimaan DBH Migas bisa tinggi.

Bahkan, diperkirakan DBH Migas yang diterima Bojonegoro pada 2016 bisa mencapai Rp 1,2 triliun. Namun, karena harga minyak dunia kemudian turun, sehingga yang diterima sekitar Rp 800 miliar.

Biasanya pemerintah pusat mencairkan DBH Migas kepada pemerintah daerah setiap tiga bulan sekali, yakni antara 25 persen hingga 30 persen untuk setiap kali pencairan. Adapun penerimaan DBH Migas berasal dari produksi minyak men-

tah lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, yang kini produksinya mencapai 180 ribu barel per hari. Selain itu dari lapangan minyak Sukowati dengan produksi 16.000 barel per hari. Ada pula dari lapangan Tiung Biru sebesar 2000 barel per hari, serta minyak mentah dari sumur tua Wonocolo sebanyak 2.000 barel per hari.

Dapat Pujian Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi memuji Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengelola aset migas di wilayahnya. Pejabat daerah mampu memanfaatkan aset migasnya untuk memberdayakan sumber daya manusia dalam menikmati efek ganda operasional migas di wilayah Blok Cepu, Jawa Timur ini.

Menurut Amien, daerah penghasil migas memang harus mensukseskan kegiatan operasi migas agar bisnis unit di daerah dan keahlian individu lokal berkembang.

Dalam hal ini, Bojonegoro dinilai dapat memanfaatkan dana bagi hasil dengan baik untuk mengembangkan daerahnya.

“Manfaatkan DBH migas untuk mengmbangkan supplier, vendor lokal, dan mengembangkan pendidikan,” kata Amien dalam Konvensi ke-40 Asosiasi Industri Migas Indonesia (IPA) di Jakarta.

Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Rukijo menyatakan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas, menjadi andalan bagi sebagian besar daerah terutama di Sumatera dan Jawa. Tak heran ketika harga migas turun membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terguncang. Sebab, dana bagi hasil turun seiring peneriman perusahaan yang menyusut.

Dengan kondisi ini, daerah yang terlambat menyiapkan antisipasi akan terengah-engah. Bahkan, kata Rukijo, ada daerah yang sudah kaya malah mengalami kesulitan. “Seperti Riau akan defisit luar biasa. Bupati Karimun menyampaikan tahun ini defisit Rp 280 miliar, karena turunnya harga minyak,” katanya.

Namun, bagi daerah yang sudah mengantisipasi, tidak akan terlalu terguncang.

Dia menyebut Bojonegoro satu di antaranya. “Bojonegoro adalah calon daerah kaya,” ujarnya. “Bojonegoro sudah menyiapkan dana abadi,” katanya. Agung Kusdyanto, Djauhari Effendi

global energI EDisi54 I JUNI 2016

31

Bojonegoro Gandeng BNI Gaet Investor Blok Cepu, Bojonegoro

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) membentuk pola kemitraan yang saling mendukung dalam menarik minat investasi ke daerah dan menjadikan pola kemitraan ini sebagai proyek percontohan yang akan diterapkan di daerah-daerah lainnya. Dalam pola kemitraan ini, BNI akan memberikan kemudahan dalam penyaluran kredit investasi yang dibutuhkan dan dipadu dengan kemudahan pengurusan izin investasi serta kelengkapan infrastruktur yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

P

ola Kemitraan tersebut dibungkus dalam acara Bojonegoro Investment Day 2016 yang digelar di Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu (28/5/2016). Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Bojonegoro Suyoto dan Direktur Bisnis Korporasi BNI Herry Sidharta.

BNI mengajak nasabah sekaligus calon-calon investor potensial untuk melihat langsung debitur BNI yang sukses menjalankan bisnisnya di Bojonegoro. Acara ini dilaksanakan sebagai pembuktian bahwa BNI menyalurkan kredit

32

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

secara selektif pada pelaku usaha yang benar-benar prospektif dan produktif.

BNI juga mengajak nasabah pilihannya untuk mendengarkan paparan dari Bupati Bojonegoro tentang potensi-potensi investasi yang terbuka di kabupaten tersebut, serta dukungan pemerintah kabupaten terhadap setiap usul investasi. Pemerintah Bojonegoro memiliki kapasitas dalam membangun kelengkapan pendukung investasi terutama infrastruktur serta berkeinginan kuat un-

tuk memberikan kemudahan dalam perijinan.

“Kegiatan ini akan memberikan manfaat bagi investor berupa kemudahan akses investasi, bagi pemerintah daerah berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, serta bagi BNI akan mendapatkan manfaat berupa bisnis nasabah yang dapat ditangkap,” ujar Herry.

Bojonegoro Investment Day 2016 merupakan acara yang diselenggarakan untuk menciptakan sinergi antara BNI, investor, dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan konsep acara meliputi seminar, gala dinner, dan site visit. Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang tepat untuk menjadi tujuan investasi karena merupakan daerah yang berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di tahun 2015 (13,37%), melampaui kecepatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan bahkan Nasional yang berada pada level 5,44% dan 4,79%. Dimana daya beli pun terpelihara dengan laju inflasi yang ditekan di level 2,91%.

Bupati Bojonegoro Suyoto menegaskan, Bojonegoro tidak hanya memiliki potensi daerah yang sangat bernilai, melainkan juga memiliki iklim yang kondusif bagi investor dengan sumber daya manusia yang kompetitif ( jumlah penduduk usia produktif, upah minimum kabupaten yang menarik, dan pelatihan yang disiapkan Pemerintah Kabupaten). Pemerintah Kabupaten juga mendukung dengan tata kelola kebijakan pemerintah daerah yang mendukung investasi antara lain insentif padat karya, dan dibentuknya tim penjemput investasi. Bojonegoro juga memastikan bahwa infrastruktur pendukung usaha tersedia secara prima.

“Keunggulan Kompetitif yang kami miliki di Bojonegoro antara lain adanya Tim Penjemput Investasi yang akan mengurus seluruh perijinan investasi. Kami juga memberikan insentif bagi industri padat karya berupa penghapusan dan pengurangan pajak. Disisi sumber daya manusia, ada sekitar 12.000 orang yang kami latih atas biaya pemerintah daerah dan

Keunggulan Kompetitif yang kami miliki di Bojonegoro antara lain adanya Tim Penjemput Investasi yang akan mengurus seluruh perijinan investasi. Kami juga memberikan insentif bagi industri padat karya berupa penghapusan dan pengurangan pajak.

SUYOTO

BUPATI BOJONEGORO ada 1,1 juta jiwa yang berusia produktif. Di bidang infrastruktur, kami siap membangun infrastruktur yang dibu-

HERRY SIDHARTA

DIRektur BISNIS KORPORASI BNI

tuhkan,” ujarnya.

Penyaluran kredit di daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan dukungan maksimal dari pemerintah daerah setempat merupakan salah satu tolok ukur tingkat kesehatan bisnis perbankan, seperti yang dilakukan BNI pada debitur-debiturnya di Bojonegoro.

Melalui Bojonegoro Investment Day 2016 ini, BNI bermaksud menunjukkan bahwa potensi bisnis masih terbuka bagi pelaku bisnis lainnya dan korporasi siap memberikan dukungan pembiayaan.

Berbagai potensi yang menjanjikan di Bojonegoro antara lain terdapat lahan produktif seluas 78.000

hektar dengan populasi sapi lebih dari 160.000 ekor, cadangan minyak mencapai 650 juta barrel dan cadangan gas sebesar 6 trillion cubic feet.

Bojonegoro juga menjaga komposisi kawasan hutan sekitar 44% dari total wilayahnya. Lingkungan dijaga agar tetap dapat mendukung kualitas hidup penduduknya dimana di dalamnya masih tersedia kandungan air lebih dari 700 juta meter kubik.

Insentif Dalam rangka menarik investasi Suyoto mengeluarkan 6 jurus insentif padat karya bagi investor yang menanamkan modalnya di Bojonegoro. Pertama, Pemberlakuan upah umum pedesaan (UPP) sebesar Rp 1.005.000. Jumlah upah tersebut lebih rendah dari upah minimum kabupaten (UMK) di Bojonegoro sebesar Rp 1.462.000.

Kedua, pengurusan perizinan oleh pemkab dipermudah. “Investor datang, kita dari pemkab yang mengurus perizinannya sampai selesai,” tuturnya.

Ketiga, penyediaan infrastruktur yang diperlukan. Keempat, biaya training tenaga kerja yang berasal dari penduduk sekitar. Kelima, diskon pajak lokal selama lima tahun. Keenam, menyiapkan data yang dibutuhkan oleh investor. “Biaya training bagi tenaga kerja asal penduduk sekitar, akan ditanggung pemkab,” jelasnya.

Bupati yang akrab disapa Kang Yoto ini mengatakan, kebijakan insentif investasi Pemkab Bojonegoro semakin terasa dampaknya pada pertumbuhan industri dan penyerapan tenaga kerja.

Jurus insentif tersebut juga dinilai ampuh menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.”Kami tidak membuat pemetaan kawasan industri, karena di Bojonegoro tidak punya wilayah kelautan,” ujarnya.

Industri padat karya disebar di wilayah kantong-kantong kemiskinan, serta tanah yang kering. Dengan hadirnya industri, maka warga sekitarnya terserap menjadi tenaga kerja dan tidak menganggur. Angka kemiskinan menjadi menurun. “Jadi program insentif ini menjadi jurus yang ampung untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran,” terangnya. Agung Kusdyanto

global energI EDisi54 I JUNI 2016

33

HULU

Blok Cepu Siap Dipacu Tren harga minyak dunia yang masih rendah dan belum stabil ternyata tidak sampai membuat perusahaan migas mengurangi produksi. Beberapa sumur minyak masih bisa berproduksi hingga melebihi target puncak produksinya.

Salah satunya Lapangan Banyu Urip Blok Cepu di Jawa Timur.

E

xxonMobil Cepu Limited selaku kontraktor Blok Cepu tengah mengkaji rencana peningkatan produksi minyak Blok Cepu hingga di atas jumlah produksi yang diizinkan pemerintah. Rencana tersebut tentu bernilai strategis lantaran Blok Cepu menjadi andalan utama pemerintah dalam mengejar target produksi siap jual (lifting) minyak tahun ini.

Per awal Mei ini, produksi minyak Blok Cepu sudah mencapai 185 ribu barel per hari (bph). Volume ini sudah melebihi target produksi puncak yang hanya 165 ribu barel per hari. Target produksi itu tercatat dalam rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) Lapangan Banyu Urip yang disetujui pemerintah pada 2005 lalu.

Namun, ExxonMobil tidak bisa lagi memacu produksi Blok Cepu melebihi 185 ribu bph karena jumlah itu sesuai dengan persetujuan pemerintah dan tercantum dalam rencana kerja dan anggaran (WP&B) tahun ini. Padahal, menurut Vice President Public and Government Affair Exxon Erwin Maryoto,

34

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

cadangan minyak pada sumur-sumur Lapangan Banyu Urip mampu memproduksi lebih besar hingga 200 ribu bph.“Kalau pemerintah mau diproduksi lebih, kami bisa,” kata Erwin saat ditemui dalam acara Konvensi Asosiasi Industri Minyak dan Gas Bumi (IPA) ke40 di Jakarta, Rabu (25/5/2016).

Erwin mengaku, ExxonMobil tidak akan kesulitan memacu produksi Blok Cepu karena hanya perlu memodifikasi sedikit fasilitas produksinya. Jadi, perusahaan asal Amerika Serikat tersebut tidak perlu merogoh kocek lagi untuk menambah investasi pengembangan blok tersebut. Namun, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ExxonMobil kalau menaikkan produksi Blok Cepu di atas 185 ribu bph. “Kami harus patuh pada hukum,” ujarnya.

Pertama, mengajukan izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang baru karena Amdal yang dikantongi ExxonMobil saat ini hanya mengizinkan produksi Blok cepu sebesar 185 ribu barel per hari. Kedua, persetujuan dari Satuan Kerja Khusus Pelak-

sana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Ketiga, revisi WP&&B ExxonMobil tahun ini.

Menurut Erwin, pihaknya menyerahkan keputusan tersebut kepada pemerintah melalui SKK Migas. Saat ini, dia mengaku, SKK Migas tengah menghitung ulang cadangan minyak yang bisa diproduksi dari Blok Cepu. “Kami sedang bicarakan angkanya dengan SKK Migas karena ternyata cadangan yg bisa diproduksi itu lebih besar dari cadangan semula,” katanya.

ExxonMobil siap jika pemerintah nantinya menyetujui revisi target produksi Blok Cepu menjadi 200 ribu bph tahun ini. “Mudah-mudahan kalau semua lancar dan tidak ada gangguan, (produksi) bisa melebihi WP&B.” Di sisi lain, Erwin tidak khawatir langkah menggenjot produksi tersebut akan mempersingkat masa produksi Blok Cepu. Sebab, cadangan minyak yang diproduksi ternyata lebih besar daripada perkiraan awal di dalam PoD. Alhasil, puncak produksi Blok Cepu tidak bakal menjadi lebih pendek, malah

mungkin akan bertambah panjang.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I.G.N. Wiratmaja Puja menyambut positif rencana ExxonMobil memacu produksi Blok Cepu hingga melampaui target. Sebab, saat ini Indonesia memang membutuhkan produksi minyak yang besar. “Akan kami dukung,” katanya di tempat yang sama.

Pemerintah memang masih mengandalkan produksi minyak dari Blok Cepu untuk mengejar target lifting tahun ini.

Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menilai kestabilan produksi Blok Cepu akan menentukan performa minyak siap jual (lifting) tahun ini.

Kepala Humas SKK Migas Taslim Yunus mengatakan saat ini produksi dari Lapangan Banyu Urip yang ada di Blok Cepu, Jawa Timur, menjadi penyokong lifting minyak nasional. Apalagi saat ini produksi sudah melampaui target yang ditetapkan sebesar 165 ribu barel per hari. “Cepu ini kalau produksinya bisa 170 ribu barel per hari, barangkali itu bisa menomboki produksi blok-blok lain,” kata Taslim.

ExxonMobil selaku kontraktor blok Cepu mengatakan, secara bertahap produksi minyak di Blok Cepu dalam bulan ini akan ditingkatkan menjadi 185 ribu barel per hari. Jumlah tersebut merupakan kapasitas maksimal yang bisa diproduksi pada fasilitas produksi utama (central production facilities/ CPF) di Lapangan Bayu Urip. Blok Cepu masih menjadi andalan, mengingat banyak blok migas lain yang produksinya menurun. Dia mencontohkan produksi minyak Pertamina EP. Aset yang dimiliki anak usaha PT Pertamina (Persero) ini memang salah satu yang terbesar dan tersebar di seluruh Indonesia. Namun, saat ini kinerja produksinya menurun.

Meski demikian, Taslim tidak mau menyebutkan berapa besar penurunan produksi dari perusahaan tersebut.

Dalam rencana kerja dan anggaran (WP&B) tahun ini, Pertamina EP menargetkan lifting minyak tahun ini sebesar 98.510 barel per har. Angka ini lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanaja

Negara (APBN) 2016 sebesar 104.420 barel per hari.

Selain Pertamina EP, kinerja produksi Blok Rokan yang dikelola Chevron Indonesia juga terganggu. Hal ini disebabkan ada beberapa proyek di blok migas tersebut yang tertunda pengerjaannya.

Hal ini berpengaruh pada total produksi minyak Chevron di dalam negeri.

Dari catatan SKK Migas, selama periode Januari hingga April 2016, SKK Migas baru menyetujui 18 pengembangan lapangan (Plan of Development) di beberapa wilayah kerja migas. Sekitar 13 diantaranya berada di lapangan yang masuk dalam program pengembangan lapangan di Blok Rokan.

Jenis pengembangan lapangan di Blok Rokan berupa Plan of Further Development (POFD). Yaitu pengembangan lanjutan suatu lapangan yang sudah pernah berproduksi pada struktur yang sama.

Dalam pengembangan ini, semua kegiatan pembangunan fasilitas produksi dan pemboran dalam POD yang sudah disetujui dan telah dilaksanakan.

Lapangan-lapangan tersebut adalah Minas Phase-2 dan Phase 3, Candi, Pematang, Pungut, Pager, Ubi, Benar, Kokoh, Pinang, Puncak, Kotabatak Phase 3, dan Menggala North. SKK Migas memperkirakan proyek-proyek pengembangan lapangan tersebut baru bisa mulai beroperasi antara tahun 2016 hingga 2020.

Menurut Taslim, kinerja lifting tahun ini juga dipengaruhi hal teknis seperti proses pemberhentian sementara operasional lapangan minyak yang ada (shut down). Proses ini bisa memakan waktu satu hingga dua minggu, sebelum kembali beroperasi. Dia memperkirakan proses shut down akan terjadi pada beberapa blok migas lain dalam beberapa bulan ke depan. Dari data SKK Migas, sampai 14 Mei 2016 lalu, realisasi lifting minyak nasional sudah mencapai 781 ribu barel per hari. Pencapaian tersebut lebih rendah dari target APBN tahun ini sebesar 830 ribu barel per hari dan target Work and Program Budgetting (WP&B) sebesar 827 ribu.

Meski saat ini realisasi lifting masih rendah, SKK Migas optimistis dalam beberapa bulan ke depan akan bisa mencapai

target. Pencapaian ini seiring dengan selesainya proses shut down. Jika tidak bisa mencapai target APBN, kata Taslim, SKK Migas akan tetap mengupayakan lifting minyak bisa mencapai target WP&B. Lapangan Kedung Keris Di bagian lain ExxonMobil juga berharap Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dapat segera menyetujui proposal rencana pengembangan atau plan of development (PoD) Lapangan Kedung Keris di Blok Cepu. Erwin mengatakan, jika sesuai target maka Lapangan Kedung Keris akan bisa mulai berproduksi pada akhir 2019. ExxonMobil sudah mengajukan proposal PoD Lapangan Kedung Keris sejak awal April lalu. Namun, SKK Migas hingga kini masih mengkaji proposal tersebut.

“Permintaan tambahan data-data oleh SKK Migas juga sudah kami penuhi. Sekarang lagi dievaluasi,” kata Erwin.

Mengacu Pedoman Tata Kerja (PTK) SKK Migas Nomor 072/PoD/2010 tentang PoD, total waktu proses persetujuan PoD adalah 40 hari sejak proposalnya diserahkan. Jika seluruh data PoD sudah lengkap, SKK Migas akan memproses dokumen tersebut kurang dari 30 hari.

Setelah PoD disetujui dan siap berproduksi, minyak dari Lapangan Kedung Keris akan dialirkan dan diolah di fasilitas produksi utama atau central processing facility (CPF) Banyu Urip. Produksi minyak dari lapangan ini diharapkan hingga 5.000 barel per hari (bph).

Tambahan minyak dari lapangan tersebut akan membuat volume produksi Blok Cepu bisa stabil di angka tertinggi.

Saat ini produksi minyak dari Lapangan Banyu Urip sedang mencapai puncak, sebesar 165 ribu barel per hari. Puncak produksi ini hanya akan bertahan sampai tiga tahun ke depan. Setelah itu, produksinya diperkirakan kembali menurun.

ExxonMobil menemukan cadangan minyak di Lapangan Kedung Keris pada 2011. Lapangan tersebut merupakan bagian dari wilayah kerja Blok Cepu, yang terletak di Desa Sukoharjo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Letaknya 14 kilometer dari Lapangan Banyu Urip, yang ditemukan pada 2001. Djauhari Effendi, ins

global energI EDisi54 I JUNI 2016

35

Dipacu Khawatir Masa Puncak Pendek

S

atuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tengah mengkaji keinginan ExxonMobil Indonesia untuk meningkatkan produksi minyak Blok Cepu melebihi target yang sudah ditentukan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan (WP&B) 2016. Namun, SKK Migas khawatir keinginan tersebut dapat mempengaruhi cadangan minyak di blok migas tersebut.

Wakil Ketua SKK Migas M.I. Zikrullah mengatakan, SKK Migas sudah menerima usulan ExxonMobil untuk meningkatkan produksi Blok Cepu menjadi 200 ribu barel per hari (bph). Namun, usulan itu belum bisa diputuskan karena harus ada pembahasan revisi WP&B terlebih dulu pada Juni nanti. Meskipun manajemen Exxon telah menyatakan mampu meningkatkan produksi.

Untuk menyetujui usulan tersebut, SKK Migas masih harus mengkaji ulang program yang akan dilakukan ExxonMobil, seperti jumlah sumur yang akan dibor dan aspek teknis lainnya. Selain aspek teknis, yang dilihat adalah kondisi cadangan Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu.

Zikrullah khawatir peningkatan produksi ini bisa membuat cadangan cepat terkuras. Meskipun ExxonMobil mengaku ada peningkatan jumlah cadangan sampai 60 persen di Lapangan Banyu Urip. Di sisi lain, desain fasilitas produksi juga tidak sampai 200 ribu barel per hari. “Kalau produksi ditingkatkan tentunya cadangan minyak akan lebih cepat habis,” kata dia.

Menurut Vice President Public and Government Affair Exxon Erwin Maryoto, cadangan minyak pada sumursumur Lapangan Banyu Urip mampu memproduksi lebih besar hingga 200 ribu bph. Untuk memacu produksi Blok

36

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

M.I. Zikrullah

WAKIL KETUA SKK MIGAS

Cepu, Exxon hanya perlu memodifikasi sedikit fasilitas produksinya. Jadi, perusahaan asal Amerika Serikat tersebut tidak perlu merogoh kocek lagi untuk menambah investasi pengembangan blok tersebut. Erwin juga mengatakan pemerintah tidak perlu khawatir langkah menggenjot produksi tersebut akan mempersingkat masa produksi Blok Cepu. Sebab, cadangan minyak yang diproduksi ternyata lebih besar daripada perkiraan awal di dalam PoD. Alhasil, puncak produksi Blok Cepu tidak bakal menjadi lebih pendek, malah mungkin akan bertambah panjang.

Tapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ExxonMobil kalau menaikkan produksi Blok Cepu di atas 185 ribu bph. Pertama, mengajukan izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang baru karena Amdal yang dikantongi ExxonMobil saat ini hanya mengizinkan produksi Blok cepu sebesar 185 ribu barel per hari.

Kedua, persetujuan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Ketiga, revisi WP&&B ExxonMobil tahun ini.

Memaksa produksi lebih tinggi ini pasti memiliki risiko. Sugeng Suparwoto, Direktur PT Surya Energi Raya, mengatakan peningkatan volume dapat

membuat masa puncak produksi Blok Cepu jadi lebih singkat. Peningkatan volume produksi yang hanya 24 persen akan membuat masa puncak produksi berkurang hingga lebih dari 50 persen.

“Semula 165.000 bph kurang lebih 3-5 tahun. Kalau dengan sekarang 205.000 bph mungkin 1,5-2 tahun peak production (puncak produksi),” ujar Sugeng.

Bukan hanya masa puncak produksinya yang menjadi singkat. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan peningkatan produksi akan menyebabkan cadangan minyak habis lebih cepat. Padahal seharusnya Indonesia bisa berhemat, mengingat cadangan minyak yang ada saat ini sedikit dan konsumsinya meningkat setiap tahun. Data SKK Migas menyebut cadangan minyak nasional saat ini hanya tersisa 3,7 miliar barel. Cadangan ini hanya bisa mencukupi kebutuhan dalam 10 tahun. Sementara penemuan cadangan minyak baru sangat minim. “Kalau perusahaan pompa lebih banyak cadangan minyaknya bisa habis lebih cepat. Padahal harga saat ini rendah,” ujarnya.

Selain masalah cadangan, peningkatan produksi di tengah harga minyak yang rendah, menimbulkan potensi kehilangan pendapatan yang besar. Penerimaan negara yang didapat dari produksi minyak saat harga rendah lebih kecil dibandingkan saat harga normal, apalagi saat harga sedang tinggi.

Rovicky Dwi Putrohari, Penasehat Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), menyarakan dengan harga yang rendah saat ini, sebaiknya produksi minyak dikurangi. Meningkatkan produksi pada saat harga rendah sering dinilai malah merugikan. “Kalau harga tinggi baru nggenjot produksi” ujarnya. Djauhari Effendi, KDT

INDUSTRI

Salah satu pabrik pengelohaan pelumas mili PT Pertamina Lubricants

Dongkrak Omset, Pertamina Lubricants Gandeng BRI-Mandiri

A

nak perusahaan Pertamina, PT Pertamina Lubricants menggandeng Bank BRI dan Mandiri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja (KMK) kepada distributor Pertamina Lubricants. Selain itu, BRI-Pertamina juga bekerja sama dalam penggunaan co-branding BRI Lubricants Card kepada outlet Pertamina Lubricants.

Penandatanganan dilakukan Direktur Utama PT Pertamina Lubricants Gigih Wahyu Hari lrianto, SEVP Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Alexandra Askandar dan SEVP UKM & Consumer Banking PT Bank Rakyat indonesia (Persero) Tbk Supari.

Dengan adanya kerjasama ini, Pertamina Lubricants menjembatani distributor yang membutuhkan pembiayaan ke BRI atau Bank Mandiri. Kerjasama melingkupi sinergi banking solutions untuk distributor pelumas Pertamina guna meningkatkan efektifltas dan eflsiensi pengelolaan keuangan dan memudahkan pembayaran dan transaksi jual beli pelumas Pertamina. Solusi yang ditawarkan adalah Distributor Financing (DF) dan Flow Transaksi Distributor Financing.

Gigih optimistis kerjasama dengan dua bank BUMN itu mampu mendongkrak angka penjualan pelumas Pertamina.

“Harapannya bisa naik 5-7 persen,” ujar

Gigih Wahyu Hari lrianto

Direktur Utama PT Pertamina Lubricants

Gigih di Jakarta, Senin (6/6/2016).

Ia menuturkan, pembiayaan perbankan akan membantu perbaikan arus kas distributor pelumas Pertamina.

Dengan dukungan financial kepada para distribotornya, Pertamina Lubricants yakin akan mendapatkan manfaat. “Market kami (akan) semakin naik.

Omzet semakin tinggi. Dukungan finansial di era sekarang lagi diperlukan, jadi pihak bank-lah yang bisa diharapkan untuk bisa support itu,” kata Gigih.

Saat ini, Pertamina Lubricants memiliki 158 distributor pelumas. Distributor tersebut memiliki sub distributor hinga ke retail mencapai 120.000 outlet. Penjualan pelumas pada bisnis retail dan industri masing-masing diperkiarakan 160.000 kiloliter pada tahun ini. Bila ditotal dengan industri lainnya, maka penjualan

pelumas bisa mencapai 560.000 kiloliter.

“Fasilitas financial support ini diberikan kepada Lubricants Service Procider (LSP) sebagai bantuan modal kerja dan pendanaan dalam rangka pembelian pelumas untuk customer tertentu,” kata Hari Siaga Amijarso, Corporate Secretary Bank BRI. Hari mejelaskan, dengan adanya kerja sama ini akan ada banyak manfaat yang bisa diterima distributor. Pertama, memudahkan penebusan pelumas oleh distributor kepada Pertamina Lubricants.

Distributor cukup menggunakan fasilitas Cash Management System (CMS) Host to Host berdasarkan Quotation (QT) yang diterbitkan Pertamina Lubricants. Dalam proses pembelian inilah distributor dapat memanfaatkan fasilitas KMK Distributor, di mana distributor dapat membayar membayar dari rekening kreditnya, sampai dengan maksimal sebesar 100 persen dari quotation yang terbit.

Dengan tenor pinjaman yang bervariasi, mulai 30 hari, 60 hari dan 90 hari serta dimungkinkan pembayaran maju, distributor akan memperoleh manfaat kedua, yakni lebih leluasa mengatur cashflow keuangan usahanya. Dengan keleluasaan dan kemudahan pembayaran bertenor tersebut, distributor otomatis akan memperoleh manfaat ketiga, yakni kemungkinan melakukan ekspansi usaha yang lebih luas.. Erfandi Putra

global energI EDisi54 I JUNI 2016

37

REGULASI

Pameran migas terbesar di Asia Tenggara ke 40 ini diikuti oleh 26 negara.

Dari Konvensi IPA ke 40

Perlu Perubahan Paradigma Industri Migas Para pelaku dan stakeholders migas Tanah Air baru saja mengelar konvensi dan pameran migas terbesar di Asia Tenggara ke 40 atau The 40th IPA CONVEX 2016, sudah digelar pada 25-27 Mei lalu. Acara tahunan yang digelar oleh IPA, organisasi non-profit yang didirikan pada tahun 1971 oleh 53 perusahaan yang merupakan para pemain utama sektor industri hulu migas nasional.

S

edangkan anggotanya sebanyak 120 anggota asosiasi, serta lebih dari 1.500 perusahaan pendukung. Hajatan IPA CONVEX biasanya dihadiri oleh sekitar 25 ribu pengunjung, serta lebih dari 4.000 delegasi dan pembicara dari 26 negara.

Termasuk pejabat pemerintah di sektor migas dari negara lain, serta CEO dari perusahaan-perusahaan terkemuka

38

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

dunia.

Namun hajatan kali ini terasa kurang meriah, Indonesian Petroleum Association (IPA) pun mengakui industri sminyak dan gas bumi di Indonesia sudah berada pada tahap kritis. Produksinya terus menurun, sementara permintaan juga meningkat dalam beberapa dasawarsa terakhir.

Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wa-

jong mengatakan saat ini kegiatan eksplorasi dan pencarian sumber migas baru di Indonesia sudah sangat rendah.

Jumlah pengeboran sumur baru dalam beberapa tahun terakhir sangat sedikit dan tidak ada temuan migas yang signifikan. Penurunan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kondisi geologis sumber migas yang kompleks, dan keterbatasan data penunjang. Selain itu

aturan dan kebijakan fiskal yang dibuat pemerintah dianggap kurang menarik bagi investor. Situasi ini diperparah dengan tren penurunan harga minyak yang sudah terjadi sejak pertengahan 2014, dan hingga saat ini masih belum kembali normal.

Selama tahapan eksplorasi kontraktor kontrak kerja sama (KKS) harus mengeluarkan banyak biaya. Biaya-biaya ini akan diganti oleh pemerintah dengan cost recovery, jika eksplorasinya berhasil menemukan cadangan migas.

Jika gagal, KKKS harus menanggung biaya dan kerugiannya sendiri. Marjolijn mengatakan kebanyakan kontraktor setelah eksplorasi tidak dapat melanjutkan ke tahap produksi dan tidak mendapatkan pengembalian biaya (cost recovery).

Pengusaha migas juga menganggap biaya eksplorasi di Indonesia cukup mahal. Karena sebagian besar sumber migas berada di lokasi yang terpencil.

Seperti Indonesia bagian timur, yang infrastruktur dan jasa pendukungnya masih minim.Selain itu investor migas mengaku masih mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan dan persetujuan pada tahap eksplorasi. “Kini, Indonesia menjadi negara yang kurang menarik bagi investor migas,” kata Marjolijn.

Karena itu, IPA meminta pemerintah segera membenahi industri ini.

Pembenahannya bisa dilakukan dengan memberikan insentif atau menghapus regulasi yang selama ini menghambat pengusaha. Seperti dalam pengadaan lahan, pengenaan pajak tak langsung, proses pengembalian area kerja, dan perizinan.Salah satu insentif yang diusulkan IPA adalah dengan mengizinkan kontraktor memegang lebih dari satu kontrak kerja sama selama masa eksplorasi. Sehingga Kontraktor yang sama dapat melakukan kegiatan eksplorasi pada beberapa area kontrak.

IPA menginginkan perhitungan biaya dan pendapatan (ring fencing) tidak hanya mengacu pada satu kontrak kerja sama. Usulannya, perhitungan biaya saat masa eksplorasi dalam suatu blok migas, bisa masuk dalam perhitungan pendapatan dan biaya pada blok migas lain yang sudah berproduksi. Blok mi-

Pemerintah juga diminta memberlakukan peraturan khusus atau lex-specialis pajak untuk industri hulu migas.

Dengan begitu ada kepastian pajak yang diperoleh kontraktor. “Insentif pajak seperti ini tentu akan membantu mempromosikan eksplorasi dan produksi migas di Indonesia,” ujarnya.

Marjolijn Wajong Direktur Eksekutif IPA

gas yang sudah berproduksi bisa menutupi blok migas lain yang masih dalam tahap eksplorasi.

Dengan demikian, kontraktor akan semakin bersemangat melakukan eksplorasi dan menemukan cadangan migas baru di dalam negeri. Karena salah satu kekhawatiran mengenai biaya eksplorasi tidak mendapat cost recovery bisa berkurang.

IPA juga meminta bagi hasil migas menggunakan skema post-tax basis.

Bagi hasil pemerintah didapatkan dari bagian pemerintah, termasuk pajak perusahaan induk dan anak perusahaan KKKS di Indonesia. Untuk menjaga kesepakatan penting ini, pemerintah harus menanggung dan membebaskan atau assumed and discharged pajak lainnya, selain pajak tidak langsung.

Prinsip ini diharapkan bisa diterapkan untuk tahap eksplorasi dan produksi.

Salah Desain Kebijakan Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengakui, investasi di sektor migas RI dalam dua tahun terakhir ini sudah merosot. “Saya ingin menyampaikan bahwa sektor migas adalah sektor yang sangat besar perannya dalam ekonomi kita. Adalah sektor yang memerlukan expertise dan dana yang besar.

Dan yang kita alami 2 tahun ini membuat kita harus mengakui investasi betul-betul mulai merosot. Tidak berkembang paling tidak. Bukan hanya karena harga tetapi karena desain kebijakan kita,” kata Darmin Menurut Darmin, produksi minyak RI sudah mulai turun. Artinya, setelah krisis besar Asia tahun 1998 silam, Indonesia tidak pernah menambah infrastruktur migas dengan baik. “Bukan tidak menyadari tetapi ini area yang selalu dianggap cukup rumit dan sensitif untuk disentuh. Namun kita tidak punya lagi kemewahan untuk menunda, mempelajari kembali dan me-review,” ujarnya.

Ia mengatakan, Kementerian

global energI EDisi54 I JUNI 2016

39

Pameran migas terbesar di Asia Tenggara ke 40 atau The 40th IPA CONVEX 2016.

ESDM sudah memangkas sejumlah perizinan di sektor migas supaya investasi bisa kembali mengalir masuk.

Namun hal ini juga harus dibarengi dukungan dari berbagai pihak.”Kita perlu masuk sampai ke desain dasar sektor ini. Dan saya sadar itu memerlukan bukan hanya kementerian ESDM, tapi juga dengan Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Agraria dan Badan Pertanahan bahkan dengan Menteri KKP,” tambahnya.

Menteri ESDM Sudirman Said mengakui, konvensi kali ini tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Jatuhnya harga minyak mengharuskan perusahaan-perusahaan migas melakukan efisiensi besar-besaran, konvensi IPA pun tidak bisa jor-joran menghabiskan uang. “(Konvensi IPA) Meski tak seindah tahun lalu tapi tetap semarak. Presiden telepon tanya berapa yang hadir, saya jawab tetap semarak meski harga minyak rendah. Meski yang ditandatangan (PSC dan PJBG) nggaksebanyak tahun-tahun lalu kita harus tetap optimis,” kata Sudirman.

Dengan optimisme, Sudirman mengajak, semua pihak yang hadir

40

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

Pemerintah tidak akan menyerah melewati masa sulit ini. Industri hulu migas kita akan tetap berkembang kalau kita bisa menemukan solusi.

SUDIRMAN SAID

Menteri ESDM

mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi industri hulu migas saat ini, bukan hanya terus mengeluh. “Saya tidak ingin forum dengan dana 1,5 juta dollar AS ini jadi forum keluhan, tapi harus mencari solusi. Tidak ada juara yang tidak melewati masa sulit,” tandasnya.

Sebagai pemerintah pun terus berupaya membantu industri hulu migas.

“Pemerintah tidak akan menyerah melewati masa sulit ini. Industri hulu migas kita akan tetap berkembang kalau kita bisa menemukan solusi,”

pungkasnya.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengapresiasi penyelenggaraan acara Konvensi dan Pameran ke-40 IPA. “Jumlah pengunjung yang mencapai sekitar 21.500 orang menunjukkan bahwa walau harga minyak dunia sedang turun, Indonesia serta industri migas di dalamnya teta atraktif dan semangat,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja dalam penutupan kegiatan itu.

Wiratmaja melanjutkan, ada dua hal yang bisa didapatkan dari acara yang berlangsung selama tiga hari itu. Pertama adalah tentang fleksibilitas kebijakan fiskal demi menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kedua, harus ada perubahan paradigma terhadap industri minyak dan gas bumi agar sektor ini bisa bergerak dengan lebih cepat di tengah ketidakstabilan harga minyak mentah dunia.

“Pemerintah akan terus bergandeng tangan dengan para pemangku kepentingan bidang migas, khususnya dalam kaitan eksplorasi laut dalam, sesuai dengan misi Presiden Joko

Widodo yang ingin Indonesia bergerak ke sektor maritim,” tutur Wiratmaja.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga meminta agar kalangan industri migas bersama dengan pemerintah untuk selalu aktif mencari solusi-solusi atas permasalahan terkait sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan itu.Pemerintah sendiri, tutur Wiratmaja, akan selalu berupaya mendorong investasi melalui kebijakan-kebijakan strategis.“Oleh karena itu perlu sinergi berkesinambungan semua pihak,” kata dia.

Lelang 15 Blok Dalam penutupan acara itu, pemerintah juga mengumumkan lelang atas 15 blok atau wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia demi meningkatkan produksi migas dalam negeri. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan 15 blok itu terdiri dari 14 blok konvensional dan 1 blok nonkonvensional.“Ada delapan tender reguler dan tujuh penawaran langsung (‘direct proposal’)”, ujar Djoko.

Adapun wilayah kerja (WK) konvensional yang ditawarkan dengan reguler tender adalah South CPP (berlokasi di Provinsi Riau), Blok Oti (Selat Makassar), Blok Suremana I (Selat Makassar), Blok Manakara Mamuju (Selat Makassar), Blok Mandar Tenggara (Selat Makassar), Blok Arguni Utara (Papua barat), Blok Kasuri II (Papua Barat).

Sementara tender reguler untuk WK nonkonvensional adalah Blok Batu Ampar (Kalimantan Timur). Selanjutnya WK konvensional dengan penawaran langsung adalah Blok Bukit Barat (berlokasi di Laut Natuna, Kepulauan Riau), Batu Gajah Dua ( Jambi), Kasongan Sampit (Kalimantan Selatan), Blok Ampuh ( Jawa Timur), Blok Ebuny (Sulawesi Tenggara), Blok Onin (Papua Barat) dan Blok Kaimana Barat (Papua Barat).

Untuk tender dengan cara penawaran langsung (“direct proposal”), akses dokumen penawaran dibuka dari 15 Juni–5 Agustus 2016, forum klarifikasi dari tanggal 20 Juni–5 Agustus 2016 dan batas akhir penyerahan penawaran pada 8 Agustus 2016.

Sementara untuk tender reguler, akses dokumen penawaran dibuka dari 15 Juni-19 Oktober 2016, forum klarifikasi dari tanggal 20 Juni-19 Oktober 2016 dan batas akhir penyerahan penawaran pada 20 Oktober 2016. Menurut Djoko, prospek migas dari blok-blok ini “cukup lumayan”.“Saya belum bisa sebutkan jumlahnya. Blok dengan potensi yang paling besar itu ada di daerah Papua,” tutur Djoko. 

Lelang WK Konvensional Mekanisme Reguler 1. Blok South CPP. Memiliki luas area 2.672,53 km2. Terletak pada Onshore Riaum ketersediaan data berupa 226 km seismik 2D dan 6 data sumur.

2. Blok OTI. Memiliki luas area 5.480,80 km2. Terletak di lepas pantai Kalimantan Timur, ketersediaan data berupa seismik 2D sepanjang 2.119,84 km, EMGS Survey, dan data 5 sumur.

3. Blok Suremana I. Memiliki luas area 2.885,21 km2. Terletak di Selat Makassar, ketersediaan data berupa speculative survey, EMGS survey dan data 1 sumur.

4. Blok Manakarra Mamuju. Memiliki luas area 7.033,19 km2. Terletak pada Selatan Makassar, dengan ketersediaan dara berupa seismik 2D (panjang lintasan 2.094,68 km) dan data 2 sumur.

5. Blok South East Mandar. Memiliki luas 3.410,51 km2, terletak pada Lepas Pantai Sulawesi Selatan - Sulawesi Barat. Ketersediaan dara berupa 55 lines seismik 2D dan data 3 sumur.

6. Blok North Arguni. Memiliki luas 5.397,96 km2, terletak pada Daratan Papua Barat. Ketersediaan data berupa seismik 2D (panjang lintasan 1.543,41 km) dan data 2 sumur.

7. Blok Kasuari II. Memiliki luas 1.821,29 km2, terletak pada Daratan Papua Barat. Ketersediaan berupa seismik 2D (panjang lintasan 1.543,41 km) dan data 2 sumur.

Mekanisme Langsung 1. Blok Batu Gajah Dua. Memiliki luas 658,81 km2. Terletak pada Onshore Jambi, ketersediaan data berupa 94 lines seismik 2D (panjang 1.307,93 km) dan 9 data sumur.

2. Blok Kasongan Sampit. Memiliki luas area 8.124,56 km2.

Terletak di daratan Kalimantan Tengah, dengan ketersediaan data 5 lines seismik 2D dan 3 data sumur.

3. Blok Ampuh. Memiliki luas area 7.896,25 km2. Terletak di Laut Jawa, ketersediaan data berupa 27 lines seismik 2D dengan panjang lintasan 1.278,8 km dan data 3 sumur.

4. Blok Bukit Barat. Memiliki luas 2.446,99 km2, terletak pada Lepas Pantai Kepulauan Riau, dengan ketersediaan data berupa 276 lime seismik 2D dan data 4 sumur.

5. Blok West Kaimana. Memiliki luas 4.116,27 km2. Terletak pada Daratan dan Lepas Pantai Papua Barat dengan ketersediaan data berupa 22 lines seismic 2D (panjang lintasan 599,7 km) dan data 7 sumur.

6. Blok Onin. Memiliki luas 5.094,41 km2, terletak pada Daratan dan Lepas Pantai Papua Barat dengan ketersediaan data berupa 60 lines seismic 2D dan data 2 sumur.

7. Blok Ebuny. Memiliki luas 8.208,32 km2. Terletak pada Lepas Pantai Sulawesi Tenggara dengan ketersediaan data berupa 119 lines seismic 2D dan data 1 sumur.

Untuk WK Migas Non-Konvensional, adalah Blok MNK Batu Ampar. Blok ini memiliki luas 2.452 km2. Terletak di daratan Kalimantan Timur dengan kelengkapan data berupa 35 lines seismic dan data empat sumur.

Djauhari Effendi

global energI EDisi54 I JUNI 2016

41

NEWSMAKERS

KUNTORO MANGKUSUBROTO

Antara Freeport Atau Kewenangan yang Dipangkas?

Kabar mengejutkan datang dari Kuntoro Mangkusubroto. Tokoh yang sudah lama malang melintang di dunia energi ini tiba-tiba saja mengajukan surat pengunduran diri (resign) dari posisi Komisaris Utama (Komut) PT PLN (Persero). Surat pengunduran diri itu dikirim ke Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno.

M

enteri BUMN Rini Soemarno saat dikonfirmasi mengaku telah menerima surat pengunduran diri Kuntoro Mangkusubroto dari jabatan Komisaris Utama (Komut) PT PLN (Persero). Dia hanya mengatakan bahwa ada alasan pribadi di balik mundurnya Kuntoro.

“Saya sudah terima suratnya, Beliau alasannya pribadi, kita harus menghormati,” kata Rini saat ditemui di Gedung Utama Pertamina, Jakarta, Senin (23/5/2016).

Wakil Ketua Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) Kementerian ESDM, Agung Wicaksono, juga mengungkapkan hal senada. Dia mengatakan, pihaknya sudah mengetahui pengunduran diri Kuntoro.

Namun, alasan pengunduran dirinya bersifat pribadi, sehingga tidak bisa dikemukakan ke publik. “Alasan pribadi,” kata Agung saat ditemui di Jakarta.

42

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

Lebih jauh Agung enggan menjelaskan apakah alasan pribadi tersebut terkait dengan masalah pemangkasan kewenangan dewan komisaris PLN atau tidak. “Saya nggak bisa jawab soal itu,” ucapnya. Selain ke Menteri BUMN, Kuntoro juga sudah menyampaikan pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi dan Menteri ESDM Sudirman Said.

Saat dikonfirmasi di tempat terpisah, Kuntoro membenarkan kabar pengunduran dirinya dari posisi Komisaris utama PLN. Kuntoro sudah mengirim surat pengunduran dirinya pada Jumat pekan lalu. Tapi pria ini tak mau menjelaskan lebih jauh soal pengunduran dirinya tersebut.

Kuntoro diangkat oleh Kementerian BUMN sebagai Komut PLN pada 10 November 2015. Mantan Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Indonesia (UKP4) di era Presiden Susilo Bam-

bang Yudhoyono (SBY) ini, sebelumnya diangkat untuk menggantikan posisi Chandra M. Hamzah. Sebagai tokoh pria ini sudah menyelami banyak bidang tugas negara sehingga dia mumpuni ditempatkan dalam berbagai posisi.

Karena itu mundurnya Kuntoro dari posisi Komut PLN menimbulkan kontroversi dari berbagai kalangan. Kuntoro yang baru menjabat selama delapan bulan tersebut, juga sempat dikabarkan akan bergeser ke posisi lain. Saat ini santer beredar isu ada penunjukan dirinya sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, termasuk yang heran dengan mundurnya Kuntoro. Sudirman memandang mundurnya Komisaris Utama PLN itu bukanlah hal yang sederhana. Sebab, menurutnya, Kuntoro adalah orang yang mempunyai integritas tinggi dengan

pekerjaannya.

“Soal mundurnya Pak Kuntoro, itu sudah saya baca suratnya, secara umum saja. Tapi dugaan saya, Pak Kuntoro ini kan orang yang memegang teguh integritas, Beliau memegang pekerjaan itu harus efektif dan berfungsi dengan baik. Kalau orang seperti Beliau mundur, bukan (hal) sederhana,” kata Sudirman di kantor Kementerian ESDM, Rabu 18 Mei 2016.

Sudirman mengatakan, dia tidak mengetahui secara jelas alasan mundurnya Kuntoro. Dia tidak tahu, apakah ada masalah internal atau masalah lain yang membuatnya mundur dari jabatan itu. “Yang jelas Beliau pejuang, birokrat profesional yang sangat biasa menangani masalah sulit, kalau sampai Beliau mengundurkan diri itu tidak sederhana,” tutur Sudirman.

Sementara itu, menanggapi isu yang mengabarkan bahwa Kuntoro akan ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Sudirman juga mengaku tidak tahu. Bahkan dia pun menanggapinya dengan tertawa. “Saya belum tahu itu. Yang jelas pasti ada masalah, walaupun saya tak tahu apa sebabnya,” ujar Said.

Namun sumber di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan Kuntoro mundur lantaran tak pernah dilibatkan dalam rapat bersama direksi PLN dan Kementerian BUMN. Alasan lain, kata dia, Kuntoro merasa Kementerian BUMN membonsai kewenangannya dengan mengubah anggaran dasar/rumah tangga PLN. Saat dikonfirmasi Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, mengaku tidak tahu ihwal pengunduran diri Kuntoro. “Saya belum tahu soal pengunduran diri Pak Kuntoro, coba langsung ke (Kementerian) BUMN,” tuturnya.

Kuntoro menjabat Komisaris Utama PLN sejak Oktober 2015, menggantikan posisi Chandra Hamzah. Adapun Chandra juga menjabat posisi tersebut kurang dari satu tahun setelah ditetapkan sebagai Komisaris Utama PLN berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN pada 23 Desember 2014.

Ketika awalnya memangku jabatan itu, Kuntoro sempat mendapat penolakan dari Serikat Pekerja PLN. Departemen Humas DPP Serikat Pekerja PLN

Riska Martina Sitepu menduga masuknya Kuntoro untuk memuluskan skenario swastanisasi usaha penyediaan listrik di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, kinerja PLN saat ini juga dalam sorotan terkait proyek pembangkit listrik 35 gigawatt. Menteri ESDM Sudirman Said sempat dipanggil Presiden Joko Widodo pada Jumat pekan lalu untuk menanyakan perkembangan proyek listrik 35 GW ini. Sebab, banyak investor dan pelaku usaha menanyakan perkembangan megaproyek tersebut.

Kementerian ESDM mencatat pembangunan pembangkit listrik 35 GW berjalan lambat. Hingga bulan lalu, hanya 0,6 persen pembangkit 35 GW yang sudah beroperasi. Sisanya masih dalam tahap perencanaan, pengadaan,

dan konstruksi.

Padahal, Jokowi ingin masyarakat bisa segera menikmati manfaat dari proyek ini. Dia pun memerintahkan Sudirman mengevaluasi perkembangan proyek ini secara menyeluruh.

Mulai dari kebijakan, proses penunjukan, pelaksanaan, sampai manajemen proyeknya. “Termasuk mengecek kenapa RUPTL sampai hari ini belum diterima revisinya. Jadi pesannya itu kira-kira,” ujar Sudirman.

Lalu apakah Kuntoro mundur karena keruwetan di PLN semacam itu? Belum jelas. Padahal dengan berbagai pengalamannya Kuntoro dihadirkan juga untuk membantu mengudar semua masalah itu.

Lika-liku Jabatan Kuntoro yang kelahiran Purwokerto, 14 Maret 1947 ini dibesarkan dalam keluarga terpelajar. Ayahnya pengacara dan ibunya dosen bahasa Inggris di Universitas Sudirman, Purwokerto. Dia menjalani pendidikan SD hingga SMA di kota kelahirannya. Lalu masuk jurusan Tehnik Industri ITB dan lulus 1972.

Setelah lulus, dia langsung diangkat menjadi dosen di almamaternya. Sebagai dosen, dia pun memperdalam ilmunya di bidang industrial engineering di Stanford University (1976). Lalu mendalami bidang civil engineering di universitas yang sama (1977). Kemudian meraih gelar doktor dari ITB (1982) dengan disertasi tentang analisa keputusan.

Tak lama kemudian (1983) Kuntoro ditarik ke kantor Sekretaris Negara menjadi staf ahli Menteri Muda UP3DN Ginanjar Kartasasmita dan Pembantu Asisten Administrasi Menteri Sekretaris Negara RI Safaruddin Husada (1984).

Lima tahun kemudian (1988) dia diangkat menjabat Direktur Utama PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tanjung Enim, Palembang. Setelah itu, diangkat menjadi Direktur Utama PT Tambang Timah (TT), pada Desember 1989 sampai 1994.

Dalam kepemimpinannya di Tambang Timah, dia mencatat prestasi untuk pertama kalinya (1991) PT Tambang Timah tidak merugi. Kuntoro berhasil memperbaiki kinerja BUMN ini dari kondisi yang sangat memprihatinkan sebelumnya.

Keberhasilannya memimpin Tambang Timah, kemudian mengantarkannya dipercaya menjabat Dirjen Pertambangan Umum Deptamben (1993).

Pemikiran-pemikirannya kemudian mewarnai kebijakan dan strategi pemerintah dalam pengembangan industri pertambangan di Indonesia. Gus Santo

global energI EDisi54 I JUNI 2016

43

HULU

Aturan Khusus Investasi

Migas di Laut Dalam Digodok

Dalam penutupan perhelatan Konvensi Asosiasi Industri Migas Indonesia (IPA) ke-40 di Jakarta, beberapa waktu lalu, pelaku migas ditantang segera bergerak dengan cepat untuk menggali potensi di Indonesia Timur Khususnya dalam ekpsplorasi laut dalam. Guna menarik minat investor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggodok aturan khusus kegiatan migas di laut dalam tersebut.

44

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

A

yo kita bergerak ke laut dalam. Ini sebagai prinsip bahwa negara kita negara maritim yang sesuai dengan visi Pak Presiden,� kata IGN Wirat maja dalam penutupan Konvensi IPA ke 40 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat, (27/5/2016).

Menurut Wirat, potensi laut dalam Indonesia belum banyak terkuak karena aktivitas eksplorasi minim. Akibatnya, potensi laut dalam Indonesia masih sedikit peminat dibandingkan dengan laut dalam di luar negeri seperti di Meksiko dan Laut Utara. Di sisi lain, persentase tingkat pengembalian investasi atau internal rate of return (IRR) laut dalam masih rendah di Indonesia, yakni di bawah 20 persen. “Kalau tidak salah, di atas 20 persen itu sudah aktraktif (kembangkan laut dalam),� kata dia.

Selama perhelatan akbar migas ini, yang digelar selama tiga hari, ada dua isu besar.

Pertama, mengenai fleskibilitas kebijakan fiskal untuk mendorong kegiatan industri migas agar lebih aktraktif. Kedua, pergeseran paradigma dalam industri migas di mana energi menjadi motor menggerak perekonomian yang memberikan efek ganda bagi masyarakat.

Saat ini pemerintah memang sedang me-

nyiapkan sejumlah insentif agar investasi migas laut dalam di Indonesia bisa lebih kompetitif. Salah satunya dengan memperpanjang masa eksplorasi bagi laut dalam. Biasanya, pemerintah memberikan jatah waktu kepada kontraktor untuk melakukan eksplorasi paling lama 10 tahun. Ke depan, masa eksplorasi akan ditambah menjadi 15 tahun.

Insentif lainnya berupa perubahan split (bagi hasil) yang lebih besar untuk kontraktor migas di area tersebut. Porsi bagi hasil tersebut sering dikeluhkan investor. Hal ini pula salah satu yang menyebabkan usaha migas di dalam negeri dianggap kurang menarik.

Berdasarkan riset Wood Mackenzie, Indonesia menjadi negara dengan porsi migas pemerintah paling besar kedua dari 10 negara. Indonesia mengambil porsi migas pemerintah hingga 81 persen, lebih tinggi satu persen dari Malaysia, dan empat persen dari Norwegia.

Wirat mengatakan, potensi migas Indonesia termasuk di laut dalam cukup besar. Sayangnya, sampai saat ini kepastian potensinya belum diketahui karena kegiatan eksplorasi di laut dalam masih minim.

Ia menengarai, penyebabnya adalah aturan saat ini kurang menarik bagi

IGN Wirat maja

DIRJEN MIGAS ESDM

investor. Karena itulah, Kementerian ESDM tengah mengodok aturan khusus untuk investasi laut dalam. “Supaya bisa atraktif dengan negara-negara lain.

Sekarang kita masih kalah atraktif,” katanya.

Jika berdasarkan aturan yang ada saat ini, tingkat pengembalian investasi atau Internal Rate of Return (IRR) untuk

Mereka di-support negara, mereka kan BUMN China, jadi beli alat itu sudah unlimited.

Kita yang swasta susah karena terbatas dengan kemampuan untuk investasi.

SUDIRMAN SAID MENTERI ESDM

kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) migas masih kalah dibandingkan negara lainnya, seperti Meksiko. Padahal, risiko yang harus ditanggung investor relatif tinggi. Seharusnya IRR yang diperoleh kontraktor untuk menggarap laut dalam di atas 20 persen. “Indonesia masih jauh di bawah itu,” ujar dia. Tak heran dibandingkan negara-negara lain yang memberikan IRR relatif tinggi kepada KKKS, pemgembangan migas laut dalam di Indonesia masih tertinggal.

Namun, dia tidak menjelaskan bentuk aturan khusus untuk investasi migas di laut dalam tersebut. Yang jelas, saat ini pemerintah sedang menyiapkan sejumlah insentif agar investasi migas laut dalam di Indonesia bisa lebih kompetitif. Salah satunya adalah memperpanjang masa eksplorasi migas di laut dalam.

Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) M.I. Zikrullah juga mendukung upaya pemerintah mendorong investasi di laut dalam. Menurut dia, potensi yang ada di laut dalam sangat besar, seperti Blok Masela yang dikelola Inpex dan Shell, serta proyek Indonesia Deepwater Development di Selat Makassar yang dikelola Chevron.

Menurut dia, investasi untuk mengelola blok migas yang ada di laut dalam itu cukup besar. Karena itu, dia sangat mendukung jika pemerintah ingin memberikan insentif bagi kontraktor yang mengelola blok tersebut. Selain

itu, perlu juga dukungan dari beberapa pihak. “Harus melakukan bersama-sama, tidak hanya di Kementerian ESDM apalagi hanya SKK Migas. Harus Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya,” ujar Zikrullah.

Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, jangka waktu eksplorasi adalah enam tahun, dan dapat diperpanjang satu kali paling lama empat tahun berdasarkan permintaan dari kontraktor. Apabila dalam jangka waktu tersebut kontraktor tidak menemukan cadangan migas maka wajib mengembalikan seluruh wilayah kerjanya.

Agar investasi di laut dalam menarik, pemerintah juga sedang meninjau ulang skema bagi hasil untuk proyek laut dalam. Hal ini juga mengacu hasil riset Wood Mackenzie, yang menyebut porsi bagi hasil yang diperoleh negara Indonesia selama ini terlalu besar dibandingkan negara-negara lain. Kondisi ini menyebabkan investasi migas di Indonesia kurang menarik bagi para investor.

Untuk sebuah lapangan minyak di laut dalam, Wood Mackenzie menghitung, porsi bagi hasil yang didapatkan Indonesia sekitar 81 persen. Porsi ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata secara global yang hanya 62 persen dan rata-rata di Asia Pasifik sebesar 70 persen.

Wiratmaja mengaku pemerintah perlu membahas hasil riset Wood Mackenzie tersebut. Ada beberapa opsi yang saat ini masih dipertimbangkan, yakni besaran penggunaan sistem Dynamic Split atau Sliding Scale Revenue Over Cost (R/C) untuk bagi hasil.

Melalui skema itu, bagi hasil pemerintah ataupun kontraktor akan berfluktuatif. Jika harga minyak dunia masih rendah, bagi hasil yang didapatkan pemerintah lebih sedikit. “Sedang dalam pembahasan, semua opsi sedang dipertimbangkan,” kata dia.

Terkatung-katung Proyek laut dalam yang kini masih terkatung-katung adalah Indonesian Deepwater Development (IDD) yang dikelola Chevron Indonesia. Proposal

global energI EDisi54 I JUNI 2016

45

rencana pengembangan wilayah atau Plan of Development (PoD) yang diajukan sejak akhir tahun lalu belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah.

Bahkan, Chevron harus memperbaiki proposal tersebut sebanyak dua kali.

Proposal pertama dikembalikan karena data yang diajukan tidak lengkap. Setelah melengkapi data, proposal tersebut ditolak karena Chevron meminta insentif yang tidak bisa diterima pemerintah.

Chevron meminta investment credit Proyek IDD sebesar 240 persen.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, Chevron meminta investment credit Proyek IDD sebesar 240 persen. Investment Credit merupakan hak untuk meminta ganti rugi kepada pemerintah dengan persentase tertentu atas nilai investasi yang berhubungan langsung dengan pembangunan fasilitas produksi suatu proyek. (Baca: Chevron Dikabarkan Batalkan Proyek Laut Dalam (IDD)) Menurut Djoko, investment credit tersebut seharusnya tidak lebih dari 100 persen, meskipun proyek IDD merupakan proyek laut dalam yang memiliki risiko lebih besar. Apalagi Asosiasi Pelaku Industri Hulu Migas atau Indo-

46

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

nesian Petroleum Association mengusulkan investment credit hanya 50 persen. “Makanya dikembalikan (proposal PoD), dikaji lagi oleh Satuan Kerja Khusus Migas (SKK Migas) karena Chevron mintanya terlalu besar,� katanya.

Investment credit yang terlalu besar tersebut membuat pembengkakan dana investasi yang harus dikeluarkan oleh Chevron. Jika investment credit di bawah 100 persen, maka investasi yang harus dikeluarkan Chevron tidak akan mencapai 9 miliar dollar AS. Angka ini jauh lebih kecil dari biaya investasi yang pernah disampaikan Chevron.

Seperti diketahui, Proyek IDD ini sebenarnya sudah mengantongi persetujuan pengembangan lapangan (PoD) dari SKK Migas pada 2008. Namun, setelah tahap Front-End Engineering Design (FEED) tahun 2013, biaya yang dibutuhkan untuk proyek ini meningkat hampir dua kali lipat, dari sekitar 7 miliar dollar AS menjadi 12 miliar dollar AS. Setelah hampir dua tahun menunda proyek tersebut, Chevron memasukkan kembali proposal IDD Lapangan Gehem dan Gendalo kepada SKK Migaspada di pengujung 2015 . Tapi, SKK migas menolak proposal tersebut. Alasannya data yang dicantumkan dalam proposal tidak lengkap. Untuk itu Chevron harus

memperbaiki proposal tersebut.

Ketika berproduksi, proyek ini sebenarnya bisa menambah pasokan gas.

Lapangan Gehem rencananya akan memproduksi gas sebesar 420 juta kaki kubik per hari (mmscfd), sedangkan Gendalo sebesar 700 mmscfd. Selain gas, ada juga kondensat dari Gehem dan Gendalo masing-masing sebesar 25 ribu barel per hari. Rencananya gas alam hasil produksi dari proyek ini akan dijual untuk kebutuhan dalam negeri dan diekspor dalam bentuk gas alam cair (LNG).

Selain Lapangan Gendalo dan Gehem di Selat Makassar, Chevron sebenarnya memiliki beberapa kontrak kerjasama yang masuk dalam Proyek IDD yakni PSC Ganal, Rapak, dan Muara Bakau. Sementara lima lapangan gas yang akan dikembangkan dalam Proyek IDD ini yaitu Lapangan Bangka, Gehem, Gendalo, Maha, dan Gandang.

Lapangan Bangka di Rapak saat ini masih dalam tahap konstruksi. Setelah tahap konstruksi selesai, proyek tersebut akan bisa langsung berproduksi.

Lapangan ini bisa memproduksi gas sekitar 100 mmscfd. Perkiraannya lapangan migas ini bisa mulai berproduksi sekitar pertengahan tahun ini. ď ŽDjauhari Effendi, KDT

KETENAGALISTRIKAN

Mega Proyek 35 Ribu MW

Berharap Lari Kencang di Tengah Kontroversi Dalam lawatannya ke Gorontalo beberapa waktu lalu, Presiden RI Joko Widodo menilai pemenuhan kebutuhan listrik tidak bisa ditunda karena ketersediaan listrik merupakan prasyarat untuk bisa menarik berbagai investasi di daerah. Bahkan telah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan karena pemenuhan kebutuhan listrik tidak bisa ditunda-tunda lagi.

S

udah tidak mungkin lagi ada investasi datang kemudian suruh nunggu listriknya, pasti balik, pulang,� kata Jokowi.

Kepala negara menilai sudah tidak mungkin lagi ada investasi datang, kemudian pasokan listrik menunggu yang akhirnya membuat investor batal berinvestasi. Menurutnya, baik sektor industri atau manufaktur semuanya membutuhkan listrik.

Di tengah perang mega bintang pembangunan megaproyek 35.000 MW, kabar terakhir menyebutkan, pemerintah menargetkan sebanyak 19.250 megawatt (MW) kontrak jual beli listrik

bisa diteken pada tahun ini sehingga megaproyek 35.000 MW bisa sesuai tenggat waktu.

Di satu sisi Kementerian ESDM bersitegang dengan PLN karena perusahaan negara itu tak juga menyerahkan revisi rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) periode 2016-2025. Di sisi lain Menko Kemaritiman Rizal Ramli terus mengkritisi proyek yang dinilainya berpotensi merugikan negara itu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, jumlah 225 proyek strategis nasional tidak termasuk soal proyek infrastruktur ketenagalistrikan. Pasal-

nya, proyek listrik merupakan proyek tersendiri meski masuk dalam proyek strategis nasional. Dalam laporan terakhir PT PLN (Persero) menyebutkan sudah ada 17.800 MW yang telah ditandatangani kontrak jual beli listrik (power purchase agreement/PPA). “Yang pada 2016 akan ditandatangani itu ada 15.500 MW untuk pengembang swasta dan 3.750 MW untuk PLN,� katanya di Kantor Presiden, Senin (6/6/2016).

Sayangnya, Darmin tidak memerinci proyek-proyek pembangkit listrik manakah yang akan diteken PPA-nya pada tahun ini.

Sebelumnya PLN juga telah memas-

global energI EDisi54 I JUNI 2016

47

tikan hingga akhir tahun ini pembangkit listrik dengan total kapasitas 10.000 megawatt (MW) akan ditandatangani PPA-nya. Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso menjelaskan perseroan menargetkan hingga akhir tahun 10.000 MW pembangkit sudah selesai dilelang dan dapat ditandatangan kontraknya. Dengan demikian menambah total pembangkit yang selesai proses pengadaannya menjadi 27.800 MW. “PPA sekarang kan totalnya 17.800 MW. Tahun ini 10.000 MW. Sisanya sedikit di tahun depan,” katanya.

Menurut dia, saat ini sebanyak 7.000 MW dalam proses lelang dan 3.000 MW akan menyusul dalam waktu dekat.

Iwan menjelaskan, pembangkit yang sudah ditandatangani PPAnya, bisa langsung melakukan penuntasan pembayaran. “Kalau begitu sudah bisa lari kencang,” katanya.

Tambah PNM Rp 13,56 T Menkeu Bambang Brojonegoro pun siap mengajukan usulan pemberian PMN (Penyertaan Modal negara) dalam rancangan RAPBNP (RAPBN Perubahan) yang kini sudah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tambahan alokasi PMN non tunai sebesar Rp 13,56 triliun kepada PLN menjadi Rp 23,56 triliun.

Manajer Advokasi Fitra (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran)

48

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

Ini harus dijelaskan,” kata Apung.

Fitra kemudian mendesak pemerintah merinci usulan pemberian PMN sebelum menyertakannya dalam rancangan APBNP yang kini sudah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Tambahan alokasi PMN non tunai sebesar Rp 13,56 triliun kepada PLN menjadi Rp 23,56 triliun

SOFYAN BASYIR DIRUT PLN

Apung Widadi menyoroti usulan tambahan PMN kepada PT PLN (Persero) yang menurutnya perlu dipertanyakan.

Pemerintah, kata Apung, penambahan PMN untuk PLN dilakukan dalam rangka mendukung program pembangkit listrik 35 ribu Megawatt (MW).

Alasan itu, dinilai tidak relevan karena investor hingga kini masih mempertanyakan realisasi program tersebut.

“Angka 35 ribu MW itu realistis atau tidak? Investor itu masih banyak yang belum sign in karena angkanya tidak realistis,” kata Apung, Minggu (5/6).

Karena itu, ia menyebut aneh jika pemerintah memberikan suntikan modal untuk mendukung program tersebut.

Menurutnya ystem mesti tahu bagaimana proposal yang diajukan sehingga penyertaan modal tersebut bisa ditambah.

“Jangan-jangan proposal hanya selembar.

Potensi Rugi.

Ketua DPP SP PLN, Jumadis Abda, menilai negara bisa rugi hingga Rp 140 triliun pertahun jika pembangunan listrik 35 ribu mega watt diteruskan, Menurutnya, kerugian yang ditimbulkan dari program 35.000 MW ini karena dua hal. Pertama, pembangunan pembangkit dilakukan oleh swasta dengan klausul take or pay-nya (swastanisasi sektor ketenagalistrikan). Di mana PLN wajib membeli ystem listriknya, dan mengambil atau tidak mengambil maka PLN tetap harus bayar. Kedua, kapasitas yang dibangun sangat melebihi dari yang diperlukan. Sehingga, reserve margin ystem (cadangan daya) ketenagalistrikan setelah tahun 2019 akan mencapai 80% (sangat berlebih).

Jumadis menjelaskan, dengan reserve margin yang sangat besar tersebut, maka banyak mesin pembangkit yang tidak beroperasi alias nganggur.

Karena swasta yang membangun maka PLN tetap harus bayar. Padahal reserve margin yang paling efisien adalah sekitar 25%. Karena reserve margin yang berlebih itulah, PLN harus membayar listrik swasta yang tidak beroperasi sebesar Rp 140 triliun per tahun. “Ini bisa membangkrutkan PLN,” tegasnya.

Kunjungan ke KPK ini adalah rentetan aksi yang dilakukan SP PLN sebelumnya. Pada 21 April 2016, SP PLN turun dengan massa 5.000 anggota dari Sabang sampai Merauke di Istana Negara, Kementerian ESDM dan Menko Maritim.

Pada 11 Februari 2016, menggelar konferensi pers untuk menolak swastanisasi sektor ketenagalistrikan karena sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia serta bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 2, yakni

cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Program swastanisasi ini juga membuat harga listrik menjadi lebih mahal dan ystem kelistrikan Indonesia menjadi sangat rapuh dan rawan terjadinya pemadaman seperti yang terjadi di Nias beberapa waktu yang lalu karena kelistrikannya didominasi sewa atau swasta.

“Harapan kami mudah-mudahan setelah kunjungan ke KPK ini, para pihak yang berkepentingan (Dirut PLN dan Kementerian ESDM) dapat mengevaluasi lagi sesuai dengan UUD 1945 sebagai landasannya, sehingga pembangunan pembangkit yang termasuk cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak itu kembali dikuasai oleh Negara. Negara yang membangun pembangkit itu dan tidak diserahkan kepada swasta yang sarat dengan kepentingan pihak tertentu.

Serta kapasitas yang dibangun sesuai dengan kebutuhannya yang hanya sekitar 20.000 MW saja,” ujar Jumadis.

Solusi Alternatif Sementara Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir menegaskan, pembangkit listrik yang dapat dipindahkan atau mobile power plant bisa menjadi solusi alternatif untuk mempercepat pembangunan dalam megaproyek 35.000 megawatt. Mobile power plant (MPP) yang menggunakan bahan bakar gas lebih ramah lingkungan. Selain itu, lanjutnya, sesuai dengan nawacita yang dituangkan dalam program 35.000 MW, pemilihan pembangkit ini dirasa tepas untuk wilayah Sumatra. “Pemilihan pembangkit jenis MPP untuk percepatan rasio elektrifikasi di Regional Sumatera dirasa tepat mengingat waktu pembangunan pembangkit MPP yang relatif singkat,” ujarnya Jika pihaknya berkonsentrasi penuh untuk menjalankan amanah pemerintahan Presiden Joko Wdidodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melalui Program 35.000 MW. Sofyan menargetkan Regional Sumatra pada tahun ini akan memasok daya hingga 6.036 MW. Un-

tuk itu, diharapkan adanya cadangan daya untuk Sumatra sebesar 1.615 MW. Presiden Joko Widodo mengungkapkan jika saat ini pemerintah terus mengejar target pembangunan 35.000 MW di seluruh Indonesia dan pihaknya optimistis target tersebut mampu dicapai.“Pembangkit 35.000 MW di seluruh Indonesia harus dikejar. Kalau tidak, akan kejadian lagi seperti di Bangka Belitung dan provinsi lain. Saya yakin semuanya akan terkejar, sudah direncanakan dengan baik,” kata Presiden dalam keterangan resmi yang dirilis Biro Pers Istana Kepresidenan.

Menurutnya, hingga akhir 2015 sudah ada penandatanganan perjanjial jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) sebesar 17.300 MW yang telah ditandatangani. Selain itu, juga telah ada sebanyak 8.000 MW yang sudah ground breaking.

Presiden mengungkapkan pihaknya akan terus memantau perkembangan di lapangan soal pembangunan pembangkit listrik baik berupa MPP maupun pembangkit lain di Indonesia.“Saya ingatkan, jangan hanya ramai ground breaking.

Saya pastikan agar proses ini selesai, rakyat juga harus mengawasi. Saya tidak mau 2018 dan 2019 listriknya byarpet,” katanya.

Sofyan Basir mengatakan, target

pembangunan pembangkit listrik sebenarnya sebanyak 42.000 megawatt (MW) yang terdiri dari 35.000 MW proyek baru dan 7.000 MW proyek sisa FTP-1 dan FTP-2.Dia menyebutkan pembangunan pembangkit dari semula rata-rata 2.000 MW per tahun ditargetkan menjadi 7.000 MW per tahun.

Pembangunan transmisi dari semua rata-rata 1.500 kilometer sirkuit (kms) per tahun menjadi 9.000 kms per tahun.

Adapun pembangunan gardu induk semula rata-rata 2.000 mega volt ampere (MVA) per tahun menjadi 20.000 MVA per tahun.“Kita ambil contoh transmisi, untuk membangun 46.000 kms dibutuhkan 90.000 tiang. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah khususnya menyangkut perizinan. Dan juga dukungan masyarakat,” katanya.

Namun, lanjutnya, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 3/2016 dan juga Peraturan Presiden Nomor 4/2016, maka saat ini seluruh proyek, khususnya transmisi bisa mulai bergerak.Pasalnya, kendala utama dalam pembangunan proyek transmisi adalah persoalan pembebasan lahan. Kini, PLN bisa membeli tanah di atas nilai jual objek pajak (NJOP), meski jika ada persoalan harga yang terlampau tinggi, pihaknya mau tidak mau menunggu proses peradilan. Djauhari Effendi

global energI EDisi54 I JUNI 2016

49

WISATA

Menapaki Jejak Islam di Negeri Tirai Bambu Masjid Najia Great di Kota Yinchuan

“Tuntutlah ilmu walau sampai negeri China,” begitu peribahasa Arab bilang. Bahkan ada yang bilang pesan itu merupakan hadits, meski lemah derajatnya dan disangsikan keshahihannya. Boleh jadi, petuah yang termasyhur di kalangan umat Islam itu menjadi pertanda tentang posisi strategis bangsa dan negeri China sebagai sebuah peradaban.

50

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

S

ehingga tak heran bila kini banyak orang untuk melawat ke negeri Tirai Bambu itu. Tak terkecuali, kaum muslim dari penjuru dunia. Bahkan, selain banyak pilihan paket wisata muslim ke China, ada pula paket umrah plus China.

Biasanya sebagian orang yang melancong ke China lantaran di negeri ini ada Tembok Besar atau Lapangan Tiananmen. Tapi, bagi umat Islam, ada beberapa destinasi yang merupakan jejak masuknya Islam ke daratan tersebut.

Terutama di kota Guangzhou yang menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan tertua di China.

Selain dibawa para pedagang Arab melalui jalur sutera. Sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke China semasa di bawah kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan (651H). Kala itu Saad bin Abi

Waqqas adalah utusan yang dikirim Amirul mukminin ke negeri China untuk menemui Yung Wei, raja dari Dinasti Tang. Dimana kala itu, China pun tengah berada di masa keemasan.

Lewat hubungan perdagangan hingga hubungan kerjasama lainnya, maka suku Hui Chi yang menjadi suku terbesar di China, kala itu menerima kedatangan Islam. Kini suku Hui –yang memeluk agama Islam— tersebar di hampir seluruh provinsi di China. Namun terkonsentrasi di Ningxia, Hainan, Gansu, Yunnan dan Qinghai.Bahkan Ningxia adalah daerah otonomi bagi suku muslim Hui.Lantas di mana saja desatinasi wisata peradaban Islam yang ada di China? Berikut adalah spot-spot yang layak dikunjungi umat Islam saat melawat ke negeri ini selain Tembok Besar China yang konon terkenal.

1.Masjid Tua Huaisheng Masjid Huaisheng terletak di Guangzhou, kota pelabuhan dan termasuk kota tertua di China sekaligus menjadi ibukota Provinsi Guangdong. Guangzhou merupakan kota terbesar di dunia di abad ke-19. Di Guangzhou juga terdapat Festival Musim Semi tahunan yang memperlihatkan koleksi bunga tak tertandingi.

Masjid Huaisheng berdiri di atas lahan seluas 2.966 meter persegi. Sejarah mencatat, masjid ini didirikan oleh Saad bin Abi Waqqas pada abad ke-7.

Huaisheng berarti rindu.

Sebuah kerinduan yang ditujukan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam (SAW). Masjid ini dikenal sebagai Masjid Guangtasi yang artinya mercusuar. Lantaran menaranya setinggi 36,3 meter berbentuk mercusuar di atasnya tedapat kubah.

Konon menara ini menjadi bangunan tertinggi di daerah ini. Selain sebagai mercusuar yang memandu kapal-kapal laut, menara juga digunakan untuk mengumandangkan adzan.

Selain dinamai masjid Huaisheng dan Guangtasi, masjid ini memiliki banyak nama seperti Masjid Agung Canton, Masjid Hwai Sun Su, Masjid Ying Tong, Masjid Huai-Shang, dan Masjid Huai-Shang Si. Masjid yang sudah mengalam beberapa kali renovasi ini terakhir dirombak pada tahun 1350M semasa kekuasaan dinasti Yuan dibawah kaisar Zhizheng

(1341M-1368M). Dan dibangun ulang pada tahun 1695M di masa kekuasaan Kaisar Kangzi dari dinasti Qing setelah hancur karena kebakaran.

Sepintas, dari luar masjid ini lebih mirip bangunan kuil. Bangunan batu bata merah dengan atap berwarna hijau itu di atas pintu gerbangnya terpampang tulisan “Masjid Huaisheng Guangta”.

2. Masjid Xian Kota Xian merupakan kota tua yang eksotis dan kaya akan sejarah. Bagi para wisatawan muslim yang berkunjung ke Cina memang tidak afdol bila tidak datang ke kota Xian. Pasalnya, di kota ini lah sejarah muslim tertua tercatat.

Konon ceritanya, Kota Xian adalah kota pertama Islam dimulai setelah Arab. Ke-

tika berkunjung kekota Xian para wisatawan biasanya langsung melihat 2000 patung tembikar prajurit beserta kuda perangnya.

Untuk berwisata ke kota ini, para pengunjung akan lebih santai bila berjalan kaki, selain dapat melihat-lihat bangunan lama yang masih berdiri, para wisatawan juga dapat membeli souvenir di sana. Ada banyak toko souvenir di Xian, karena banyaknya pengunjung yang datang setiap harinya. Pernakpernik yang dijual di toko-toko souvenir itu meliputi: barang antik, kaligrafi, lukisan, hingga aneka busana.

Bila sudah lelah berjalan, para wisatawan muslim dapat beristirahat di resto-resto di kota Xian. Bila di negara lain wisatawan muslim khawatir untuk menyantap makanan karena ketidakjelasan kehalalan dan haramnya, di kota ini para wisatawan dapat memilih menu makanan sesuka hati mereka karena makanan yang dijajakkan di sana terjamin halal, itulah mengapa kota Xian juga bisa disebut sebagai ‘Surganya kuliner Muslim China’. Salah satu jenis makanan halal yang paling terkenal di kota ini adalah Roupaomo sejenis bakmi daging kambing yang berisi bihun, daging kambing, dan adonan bakmi yang dipotong kotak-kotak.

Selain Roupaomo, di kota ini juga tersedia makanan ala timur tengah seperti Roti Cane ataupun Kare. Soal minuman, sepertinya para penyuka kopi harus berpuasa dulu, karena di kota ini hanya menyediakan minuman khas seperti teh hi-

Masjid Xian

global energI EDisi54 I JUNI 2016

51

3. Najia Great Mosque di Kota Yinchuan Tidak lengkap wisata religi tanpa ke masjid. Pertanyaannya, apakah ada masjid di China? Jawabnya ada banyak.

Datanglah ke Masjid Najia yang ada di Kota Yinchuan.

Masjid ini adalah masjid terbesar yang ada di Kota Yinchuan, Provinsi Ningxia, China. Masjid berkubah emas ini mempunyai interior yang indah.

Wisatawan yang ingin berkunjung diminta mengenakan pakaian Muslim sebagai bentuk penghormatan kepada kaum muslim China. interior Masjid Xian

jau panas, atau air sirup berwarna cokelat yang rasanya seperti larutan gula merah.

Bukan hanya wisata alam dan kuliner nya yang menarik, di Xian juga terdapat bangunan bersejarah bagi umat muslim yaitu Masjid Raya Xian.

Masjid Raya Xian merupakan masjid pertama di daratan China, sehinga menjadikannya yang tertua di negeri tirai bambu ini. Dari berbagai sumber terpercaya, sebagian menceritakan Masjid ini sudah berusia lebih dari 650 tahun, dan sebagian lagi menyatakan masjid ini sudah berusia lebih dari 1250 tahun. Masjid ini juga termasuk dalam salah satu masjid terindah di Dunia. Pasalnya bangunan dari masjid ini masih mengadopsi bangunan terdahulunya yaitu tempat sembahyang umat Budha atau kuil.

Masjid ini ditemukan oleh Laksamana Cheng Ho, penjelajah China yang merupakan penganut Islam. Selama lebih dari satu milenium, Masjid Raya Xian telah menjadi bagian dari komunitas Muslim China. Masjid ini memiliki arsitektur seperti seperti kuil tradisional China, dengan banyak halaman dan pagoda. Namun semakin ke dalam, akan semakin terasa nuansa islaminya, berupa hiasan kaligrafi Arab dan China.

Kompleks masjid ini juga mengarah ke Mekah, kiblat bagi umat Muslim.

Masjid Raya Xi’an memiliki lima halaman, yang semuanya menghadap ke ruangan ibadah di sebelah barat.

Setiap halaman memiliki paviliun dan gerbang sendiri. Halaman ketiga masjid

52

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

ini, yaitu Qing Xiu Dian atau tempat meditasi, memiliki menara masjid tertinggi di kompleks ini. Tingginya mencapai 10 meter.

Menara ini memiliki dua fungsi, yakni sebagai tempat untuk mengumandangkan adzan, dan juga tempat melihat bulan. Menara ini didesain dengan gaya tradisional China, dihiasi dengan keramik biru dan patung kepala naga.

Di dalamnya, langit-langit menara diwarnai dengan lukisan bunga teratai.

Keindahan masjid tua yang merupakan kombinasi gaya tradisional Cina dan Arab melambangkan kerukunan umat Muslim yang minoritas di China dengan masyarakat Tionghoa.

4. Kampung Muslim suku Hui, Wuzhong Tak hanya di Indonesia, di China pun ada kampung muslim. Disebut kampung muslim karena seluruh penduduk di sini beragama Islam dan mengenakan pakaian Muslim. Tidak percaya? Datang saja ke New Muslim Village suku Hui di Kota Wuzhong, China.

Kampung muslim ini jadi salah satu destinasi wisata wajib dikunjungi saat ke Ningxia, China. Di sinilah tempat tinggal suku Hui, penduduk China yang memeluk agama Islam. Anda bisa melihat sekola Tak hanya di Indonesia, di China pun ada kampung muslim. Disebut kampung muslim karena seluruh penduduk di sini beragama Islam dan mengena-

dengan jelas.

Selain itu, arsitektur Chinese Yellow River Altar menunjukkan perpaduan budaya antara China kuno dengan Muslim. Perpaduan budaya ini terlihat jelas dari salah satu gerbang yang berkubah mirip masjid.

kan pakaian Muslim. Tidak percaya?

Datang saja ke New Muslim Village suku Hui di Kota Wuzhong, China.

Kampung muslim ini jadi salah satu destinasi wisata wajib dikunjungi saat ke Ningxia, China. Di sinilah tempat tinggal suku Hui, penduduk China yang memeluk agama Islam. Anda bisa melihat sekolah muslim khusus untuk wanita di sini.

7. Desert Shahu Scenic Spot, Shizuishan Selain di Kota Shapotou, gurun pasir juga ada di Kota Shizuishan. Letaknya tak jauh dari Sand Lake di Shizuishan, China. Desert Shahu Scenic Spot jadi salah satu destinasi wisata Muslim di China yang terkenal.

Hamparan padang pasir terbentang

luas di hadapan bisa dikelilingi oleh para turis dengan menggunakan unta. Seakan-akan sedang berada di Timur Tengah, jika tidak boleh hanya sekadar duduk-duduk di bukit pasir. Anda juga bisa melihat pertunjukkan sulap China di arena yang telah disediakan.

8. Sungai Kuning, Zhongwei Sungai Kuning termasuk salah satu sungai terpanjang di China. Panjangnya sendiri mencapai 5.464 km, terpanjang ke enam seluruh dunia. Sungai ini tergolong paling legendaris dan diagungkan di China.

Di Kota Ningxia, China, para traveler bisa mengarungi sungai ini. Salah satu spot wisata Muslim yang bisa dicoba, yakni Shapotou Tourist Site. Dengan menggunakan perahu tradisional China, traveler bisa berlayar menikmati indahnya dan derasnya air sungai. ď Ž Agung Kusdyanto, ins

5. Gurun Pasir Shapotou, Shapotou Kata siapa hanya Dubai yang punya Gurun Pasir? China juga punya. Datang saja ke Gurun Pasir Shapotou dan buktikan sendiri. Sepanjang mata memandang yang terlihat hanyalah bukit pasir tanpa ujung.

Para wisatawan yang datang, tidak hanya disuguhi pemandangan padang pasir saja. Anda juga bisa menikmati beragam permainan, seperti naik unta, hingga sand sliding. Jangan lupa juga untuk memompa adrenalin dengan naik mobil off-road dan mencoba flying fox.

6. Chinese Yellow River Altar, Wuzhong Chinese Yellow River Altar di Wuzhong, China, adalah sebuah gerbang yang terbentang sejauh 1 km panjangnya. Gerbang ini menghadap ke Sungai Kuning, sehingga Anda bisa melihatnya

Sungai Kuning

global energI EDisi54 I JUNI 2016

53

GLOBAL

Revolusi Shale Gas di China, RI Masih Adem Ayem China melakukan revolusi eksplorasi untuk shale gas, baik dalam kapasitas produksi dan pengeboran teknik. Ini bagian dari upaya negeri Tirai Bambu itu menyesuaikan struktur kebutuhan energinya dari ketergantungan tinggi pada batubara. Hal ini pula membuat China salah satu pengembang shale gas terbesar di dunia kedua setelah Amerika Serikat.

G

una lebih memanfaatkan potensi, Cina telah menetapkan target produksi 30 miliar meter kubik produksi shale gas pada tahun 2020, ketika penggunaan batu bara negara itu akan dibatasi di bawah komitmen iklim. Guna mencapai tujuan yang membutuhkan lebih banyak investasi di personel dan teknologi. “ Teknologi Shale gas terutama di-

54

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

bagi menjadi dua bagian Salah satunya adalah eksplorasi, yang berarti untuk menemukan dan mengevaluasi sumber daya, yang lain adalah eksploitasi, yang berarti untuk mengekstrak gas dan meletakkannya untuk digunakan dalam cara yang ramah lingkungan dan efektif,” kata Zhang Jinchuan, China University of Geosciences.

Menurut Departemen Tanah dan Sumber Daya, Cina memiliki sekitar 26 triliun meter persegi cadangan shale gas, yang terbesar di dunia. “Jika China ingin mencapai lebih banyak dalam pengembangan shale gas, dibutuhkan mekanisme yang lebih efisien, yang mendorong perusahaan untuk bergabung lapangan. Itulah yang bisa kita pelajari dari Amerika Serikat,” kata Hu Weiping.

“Dan kita juga perlu lebih banyak inovasi dalam teknologi shale gas, yang dapat beradaptasi dengan situasi eksplorasi unik China sendiri,” tambahnya.

Perusahaan asal China, Sinopec sendiri menargetkan produksi rata-rata tahunan shale gas bisa mencapai 15 miliar meter kubik atau billion cubic metres (BCM) dan penjualan shale gas 10 BCM pada 2020. “Target tersebut terungkap saat pihaknya menandatangani

perjanjian kerjasama strategis dengan kota Chongqing untuk 5 tahun ke depan,” seperti dikutip dari Reuters, Senin (23/5/2016) China mempercayai, pihaknya memiliki cadangan shale gas terbesar dunia dan berharap bisa mengulangi kesuksesan produksi shale gas di Amerika Serikat tetapi dengan tantangan teknologi serta lingkungan akibat kompleksitas geologi dan kelangkaan air.

Oktober tahun lalu, Sinopec mengumumkan cadangan shale gas terbukti di lapangan gas Fuling meningkat dari 273,9 BCM menjadi 380,6 BCM. Peningkatan tersebut, lapangan shale gas tersebut menjadi yang terbesar di luar Amerika Utara. Adapun, cadangan terbukti shale gas China diperkiraklan mencapai 500 BCM. Sinopec pada akhir tahun lalu menargetkan produksi shale gas menjadi 10 BCM pada 2017, meningkat dari target produksi 2015 yang hanya sebesar 5,1 BCM. “Saat ini, kami memiliki 257 sumur gas shale, termasuk 170 dari mereka yang sudah dimasukkan ke dalam produksi. Perusahaan telah terus menghasilkan 15 juta meter kubik gas shale hari, yang berarti kita bisa mencapai

PONTENSI GAS SHALE CHINA Cadangan gas shale China diperkirakan 1.115 triliun kaki kubik, yang terbesar dari negara manapun di dunia. Pada 2013, China merupakan salah satu dari hanya tiga negara (dengan AS dan Kanada) untuk menghasilkan gas shale.

Cina telah menetapkan target produksi 30 miliar meter kubik produksi shale gas pada tahun 2020 Saat ini, kami memiliki 257 sumur gas shale, termasuk 170 dari mereka yang sudah dimasukkan ke dalam produksi.

Perusahaan telah terus menghasilkan 15 juta meter kubik gas shale hari,

5 miliar kubik produksi meter per tahun,� kata Hu Degao, General Manager Fuling Shale Gas Perusahaan Sinopec Group.

Produksi gas lima miliar meter kubik shale bisa memenuhi kebutuhan gas harian dari 30 juta keluarga, mengurangi 6 juta ton emisi karbon dioksida tahunan dan penanaman yang sama 55 juta pohon.

Seperti diketahui, shale gas merupakan gas alam yang terdapat di dalam batuan shale, yaitu sejenis batu lunak (serpih) yang kaya akan minyak ataupun gas. Gas ini pertama kali diekstraksi di Fredonia, pada tahun 1821. Namun produksi gas shale untuk industri baru dimulai pada tahun 1970-an. Ketika itu Amerika Serikat mulai mengalami penurunan cadangan gas konvensional, yang memaksa negara itu untuk melakukan riset dan pengembangan baru.

Tetapi dari serangkaian uji coba, pengeboran shale gas pada era 1980 tersebut masih kurang ekonomis. Baru pada tahun 1988, Mitchell Energy menemukan teknologi slick-water fracturing yang ekonomis.

Terdapat dua macam teknik pengeboran untuk shale gas, yakni melalui pengeboran horisontal atau hydraulic fracturing. Teknik ini juga yang membedakan shale gas dengan gas alam konvensional.

Karena letak sumber cadangan gasnya yang berbeda, maka lain pula teknik

pengeboran yang digunakan. Konon, shale gas ini lebih ramah lingkungan, karena mampu mengurangi efek rumah kaca akibat emisi karbon yang dihasilkannya lebih sedikit dibandingkan gas alam konvensional. Hanya saja, biaya ekstraksi shale gas ini cukup mahal. Namun dengan kemajuan teknologi ke depan, diharapkan biaya ekstraksi dapat dikurangi.

Adem Ayem Lalu bagaimana perkembangan terakhir shale gas di Indonesia? Meski potensi shale gas di Indonesia cukup besar, tapi hingga kini belum secara serius mengeksplorasi. Cadangan Shale Gas RI sekitar 574 TCF dari total cadangan dunia sebesar 6622 TCF. Cadangan Shale gas lebih besar dibandingkan CBM sekitar 453,3 TCF dan gas bumi 334,5 TCF. Catatan terakhir di awal Mei 2013, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan akan menggandeng Amerika serikat (AS) untuk bekerja sama dalam pengembangan gas metana batu bara (CBM) dan shale gas di Indonesia. Selain berpengalaman di bidang teknis, AS juga yang terbilang sudah cukup lama memproduksi shale gas sehingga berpengalaman pada regulasi, keselamatan, dan segi operasional.

Adapun pada pertengahan Mei 2013, Pertamina telah menjadi perusahaan pertama yang menandatangani kontrak kerja sama wilayah kerja shale gas atau

gas nonkonvensional. Pertamina menandatangani kontrak PSC Migas Nonkonvensional Sumbagut, yang merupakan PSC MNK pertama di Indonesia. Pertamina berkomitmen berinvestasi 7,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 74 triliun. “Kami berharap penandatanganan PSC MNK ini menjadi momentum yang baik untuk masa depan pengembangan energi alternatif, terutama shale gas di Indonesia yang memiliki sumberdaya yang besar. Kelak, Shale Gas bisa mendukung pemerintah untuk melakukan diversifikasi energi di Indonesia sehingga ketergantungan terhadap minyak dapat dikurangi. MNK Sumbagut akan diprioritaskan untuk pasokan domestik, terutama Sumatera Utara,� kata Karen Agustiawan, Dirut Pertamina, waktu itu.

MNK Sumbagut diperkirakan mengandung potensi shale gas sebesar 18,56 triliun kaki kubik. Pertamina menargetkan produksi perdana dapat diperoleh pada tahun ke-7 setelah enam tahun tahap eksplorasi perdana dengan tingkat produksi sebesar 40 MMscfd hingga 100 MMscfd.

Kementerian ESDM juga sudah melakukan penawaran langsung penambangan gas shale untuk tiga wilayah kerja, yang dilakukan sejak awal 2014. Ketiga wilayah itu MNK Sakakemang dan MNK Palmerah yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, serta MNK Selat Panjang di Provinsi Riau. ď Ž Agung Kusdyanto, Rtr, CNN

global energI EDisi54 I JUNI 2016

55

ANALISIS

Menghadapi Menurunnya Produksi Migas Industri migas di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai dengan ditemukan sumber minyak bumi pertama kali di Indonesia pada akhir tahun 1800-an, tetapi baru pada tahun 1967 kegiatan eksplorasi aktif benar-benar dimulai ketika Indonesia memperkenalkan Kontrak Bagi Hasil (KBH) atau Production Sharing Contract (PSC).

M

eningkatnya kegiatan pemboran sumur eksplorasi sejak tahun 1967 berhasil menemukan lapangan-lapangan minyak dan gas baru baik di daratan maupun di laut. Lebih dari 100 lapangan baru telah ditemukan selama 1967 sampai dengan 1977, beberapa di antaranya mengandung cadangan yang cukup besar melebihi 500 juta barel. Misalnya, pemboran di Laut Jawa pada tahun 1969 oleh IIAPCO/ARCO menemukan cadangan minyak komersial pertama di daerah lepas pantai. Dalam jangka waktu sepuluh tahun, produksi minyak mentah Indonesia meningkat lebih dari tiga kali menjadi 1,7 juta barel per hari pada tahun 1975 dengan cadangan minyak sebesar 8,0 miliar barel.

Juga di tahun 1977 Indonesia mulai perannya sebagai pemasok LNG ketika fasilitas di Bontang, Kalimantan Timur

56

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

Oleh : Dr Ir Madjedi Hasan MPE, MH, Konsultan dan Pengamat Migas mulai beroperasi yang diikuti setahun kemudian oleh fasilitas pengolahan LNG kedua di Arun, Sumatera Utara.

Lapangan gas Arun diperkirakan memiliki 17 triliun kaki kubik cadangan

gas, yang menempatkannya di antara ladang gas terbesar di dunia. Kemajuan tersebut mencerminkan keberhasilan dari upaya revitalisasi keseluruhan industri migas nasional melalui penciptaan iklim investasi yang sehat melalui kerjasama multinasional yang didukung oleh kemajuan teknologi.

Meningkatnya kegiatan eksplorasi (exploration boom) telah membuka lapangan minyak dan gas bumi baru, yang kemudian melambat pada tahun 1977 yang dipicu oleh perubahan-perubahan dalam persyaratan PSC mengikuti melonjaknya harga minyak, termasuk perubahan rumusan bagi hasil dari 65/35 menjadi 85/15. Penurunan kegiatan eksplorasi dan produki migas ini juga terkait dengan putusan Pemerintah Amerika Serikat mengenai perpajakan bagi perusahaan-perusahaan Amerika di luar negeri yang menyatakan bahwa hanya

sebagian penghasilan yang dibayarkan kepada Pertamina dapat digunakan sebagai kredit terhadap pajak penghasilan mereka di Amerika. Hal ini dapat diartikan bahwa pembayaran kepada pemerintah seperti royalti tidak memenuhi syarat sebagai foreign tax credit.

Kegiatan eksplorasi mulai bangkit kembali setelah Pemerintah melakukan revisi terhadap beberapa ketentuan dalam PSC yang terkait dengan pembayaran pajak penghasilan di Indonesia.

Penyesuaian ini berhasil memperbaiki iklim usaha yang dicerminkan dengan meningkatnya kegiatan migas di Indonesia. Beberapa lapangan minyak dan gas baru ditemukan, namun demikian cadangan yang ditemukan umumnya relatif lebih kecil, dibandingkan dengan lapangan-lapangan yang ditemukan di awal tahun 1970an.

Selain itu, tingkat keberhasilan cenderung menurun dengan makin matangnya wilayah kerja yang sudah berproduksi dan beralihnya kegiatan eksplorasi ke wilayah kerja baru dengan sasaran yang umumnya lebih tersembunyi dan sulit.

Misalnya, di daerah yang belum menghasilkan, tingkat keberhasilan komersial (minyak dan gas) hanya sekitar 10% dibandingkan dengan 14,3% untuk periode 1971 1991. Di daerah penghasil, tingkat keberhasilan memang jauh lebih tinggi; namun demikian keberhasilan (meskipun cenderung meningkat dalam jumlah penemuan), secara keseluruhan masih di bawah tahun-tahun sebelumnya.

Misalnya, dari aspek ukuran cadangan, mayoritas penemuan minyak di tahun 1990 berada di bawah 25 juta barel. Sebagai akibat dari menurunnya kegiatan eksplorasi, produksi minyak Indonesia juga telah menurun sampai dengan 800.000 barel per hari, atau hanya 47% dari puncak produksi 1,7 juta barel per hari pada tahun 1977. Sementara cadangan minyak terbukti Indonesia pada akhir tahun lalu hanya sekitar 3,5 miliar barel dibandingkan dengan 267 miliar di Arab Saudi dan 103 miliar di Rusia.

Selanjutnya,

adanya resesi ekonomi dunia pada tahun 1980-an menghambat kemampuan Indonesia untuk meningkatkan atau mempertahankan produksinya. Hal ini dikarenakan menurunnya elemen-elemen dasar dari industri perminyakan yang melemah terkait dengan menurunnya harga minyak mentah, yang mengakibatkan menurunnya kegiatan eksplorasi dan kontrak-kontrak baru.

Dalam era reformasi, penemuan minyak yang signifikan adalah lapangan di Cepu pada tahun 2001; namun perkembangannya tertunda cukup lama (hampir 5 tahun), karena negosiasi berlarut-larut antara Pertamina dan ExxonMobil mengenai participating interest dan operator. Exxon dan Pertamina awalnya mengharapkan tingkat produksi puncak dapat tercapai pada tahun 2009, tetapi tertunda sampai dengan tahun 2016.

Dalam rangka upaya mempertahankan produksi minyak dan meningkatkan perolehan (oil recovery) masing-masing lapangan, Indonesia juga telah menerapkan teknik produksi lanjut (Enhanced Oil Recovery atau EOR),

terutama untuk ladang-ladang minyak yang dioperasikan oleh Chevron di Sumatera Tengah dan Total Indonesie di Kalimantan Timur. Pada lapanganlapangan yang dioperasikan Chevron, teknologi EOR (umumnya meliputi injeksi air) telah dimulai dari tahap awal produksi dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, baik dari aspek laju produksi dan perolehan (recovery).

Hal ini tercermin dengan melihat Chevron telah secara konsisten memberikan kontribusi sekitar 40 persen dari produksi minyak Indonesia dan recovery factor setiap lapangan minyak yang dioperasikan oleh Chevron umumnya mencapai diatas 50%. Bahkan beberapa lapangan minyak seperti Minas dan Duri, yang merupakan dua lapangan terbesar di Indonesia diperkirakan akan mencapai recovery factor diatas 70% (diatas rata-rata dunia). Hal ini mencerminkan bahwa para kontraktor PSC telah mengelola lapangan-lapangan migas yang ditemukan berdasar kaidah good and prudent reservoir management, yang didukung oleh riset dan percobaan-percobaan. Perlu digaris bawahi bahwa penggunaan teknologi EOR yang canggih seperti steam atau chemical injection, adalah terbatas karena biaya dan risiko yang tinggi. Untuk ini diperlukan insentif yang didukung dengan kepastian hukum.

Terkait dengan produksi gas, sampai dengan 2004 Indonesia merupakan eksportir LNG terbesar, tetapi kemudian tergeser oleh negara-negara yang memiliki cadangan. Perlu dicatat bahwa data statistik mengenai penemuan gas kurang mencerminkan keadaan sebenarnya, Pertama, sebagian besar pemboran sumur eksplorasi umumnya bertujuan untuk menemukan minyak, tetapi kemudian diklasifikasikan sebagai sumur gas setelah menemukan gas. Kedua, permintaan akan gas mulai meningkat pada akhir tahun delapan puluhan, untuk pembangkitan tenaga listrik dan rumah tangga, yang kemudian menciptakan pasar domestik untuk gas alam.

Dibandingkan dengan minyak,

global energI EDisi54 I JUNI 2016

57

masa depan Indonesia dalam gas alam mungkin terlihat lebih memberikan harapan, tetapi hal ini mungkin tidak terlalu lama jika kegiatan eksplorasi tidak dipertahankan. Kegiatan eksplorasi dan pengembangan cadangan gas baru telah tertunda oleh ketidakpastian dalam hal komersial, termasuk jaminan pembayaran dan kebijakan harga gas untuk pasaran domestik. Pada tahun 2004, Indonesia mulai menghadapi kesulitan dalam memenuhi permintaan untuk pasar domestik dan komitmen ekspor LNG. Hal ini merupakan akibat menurunnya cadangan dari lapangan-lapangan yang dieksploitasi sejak tahun 1970-an.

Selanjutnya, sementara produksi gas telah meningkat dalam dekade terakhir, meningkatnya permintaan pasar domestik telah mengurangi kapasitas untuk ekspor LNG. Situasi ini dapat menjadikan Indonesia akhirnya menjadi importir LNG untuk memenuhi permintaan pasar domestik; sesuatu hal yang ‘sulit atau tidak dapat dihindari’.

Dengan demikian, Indonesia terpaksa mengubah LNG plant menjadi terminal penerima dan fasilitas untuk re-gasifikasi. Misalnya, dengan habisnya cadangan, fasiltas pengolahan LNG di Arun telah dikonversikan untuk menerima LNG dan re-gasifikasi. Selain itu, meskipun masih memiliki cadangan gas yang cukup signifikan yang belum dikembangkan, Indonesia memerlukan kebijakan harga gas domestik yang tepat dan iklim usaha yang kondusif untuk menarik investasi. Dalam konteks ini, Pemerintah perlu mengendalikan rasa kebangsaan terhadap sumber daya (resource nationalism) yang berkembang sejak era reformasi dan mengarahkannya kepada hal-hal yang mendorong kegiatan eksplorasi.

Rasa kebangsaan terhadap sumber daya ini pada awalnya diartikan sebagai upaya oleh negara-negara kaya sumber daya alam untuk meningkatkan kendali mereka atas (dan manfaat dari) eksploatasi sumber daya dengan membatasi peran perusahaan-perusahaan internasional. Di didukung dengan kekuatan keuangan, perusahaan-perusahaan sumber daya akan mendominasi dalam negosiasi dengan pemerintah, yang dapat menciptakan ketidakseta-

58

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

Masa depan industri migas Indonesia penuh tidak kepastian mengingat kurangnya eksplorasi, dan bahwa dengan cadangan terbukti sebesar 3,5 miliar barel, maka cadangan terbukti diperkirakan hanya untuk 15 tahun. raan dalam tawar menawar, yang akan menyebabkan perusahaan tersebut akan memperoleh manfaat, sedangkan kepentingan masyarakat setempat diabaikan. Fenomena ini dapat dilihat sebagai suatu cara untuk ‘membatalkan akibat buruk’ dari “privatisasi sumber daya”.

Rasa kebangsaan terhadap sumber daya ini memanifestasikan dirinya dalam banyak cara, antara lain dalam bentuk nasionalisasi langsung dan regulasi termasuk upaya-upaya yang meningkatkan penerimaan pemerintah. Meskipun awalnya rasa kebangsaan ini dipahami sebagai upaya oleh negara-negara berkembang untuk mengatasi ketidakadilan yang diwariskan oleh pemerintah kolonial. tetapi sekarang juga termasuk reaksi terhadap kenaikan harga komoditas dan tidak terbatas pada negaranegara yang sedang berkembang (developing nations). Perbedaannya hanya dalam modus operandi yang digunakan dalam mengejar tujuan nasionalistik.

Misalnya di Kanada, fenomena yang dapat dilihat ialah penolakan terhadap buy-out perusahaan eksplorasi gas milik lokal oleh perusahaan asing. Sementara itu Pemerintah Australia juga telah mengadopsi kebijakan protektif dan anti-kompetitif, yang sebagian besar mentargetkan investasi Cina. Melihat perkembangannya, dapat disimpulkan bahwa pada dewasa ini rasa kebangsaan terhadap sumber daya perlu dipahami dalam konteks keprihatinan global untuk keamanan sumber daya, kelestarian

lingkungan, pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan.

Di Indonesia, fenomena nasionalisme terhadap sumber daya bukanlah hal baru; dalam kenyataannya, fenomena ini telah tampak setelah berakhirnya perjuangan kemerdekaan (1950), ketika Tengku Mohamad Hasan mengajukan mosi di parlemen yang memohon agar Pemerintah membekukan penerbitan izin pertambangan baru. Berdasar hasil Konperensi Meja Bundar tahun 1949, Indonesia sepakat untuk menjamin dan menghormati hak-hak investor swasta asing; tetapi pemerintah ingin partisipasi yang lebih besar dalam bagi hasil dari kegiatan minyak berdasar perjanjian konsesi yang ada. Akibatnya pada tahun 1951 Pemerintah menangguhkan izin eksplorasi baru untuk bahan galian yang strategis sampai diterbitkannya undang-undang pertambangan yang baru.

Setelah melalui perdebatan yang panjang, Pemerintah akhirnya menerbitkan undang-undang pertambangan dan minyak baru pada tahun 1960 untuk menggantikan Indische Mijnwet tahun 1899. Namun, baru sembilan tahun kemudian undang-undang minyak baru dapat diberlakukan, karena adanya perdebatan yang panjang untuk menentukan peran yang tepat dari modal asing. Meskipun Pemerintahan Sukarno akhirnya memutuskan untuk tetap mengundang investasi asing, namun perkembangan politik internal masih sibuk membahas nasionalisasi dan peran investasi modal asing, yang baru berakhir pada 30 September 1965.

Selanjutnya, dalam konteks cadangan, penggantian cadangan minyak menurut Indonesia Petroleum Association (IPA), telah turun menjadi 47 persen pada tahun 2013 sebagai akibat dari penurunan investasi dalam eksplorasi minyak. Selanjutnya, masa depan industri migas Indonesia penuh tidak kepastian mengingat kurangnya eksplorasi, dan bahwa dengan cadangan terbukti sebesar 3,5 miliar barel, maka cadangan terbukti diperkirakan hanya untuk 15 tahun. Dengan demikian industri migas di Indonesia saat ini dapat dipandang memasuki masa “sunset”.

Namun dengan keragaman cekungan geologi, Indonesia sebenarnya ma-

sih memiliki potensi cadangan minyak dan gas yang cukup besar. Dari perkiraan 128 cekungan, sekitar 40 telah dilakukan eksplorasi; sementara itu kegiatan eksplorasi sampai saat ini masih difokuskan untuk mencari cadangan-cadangan baru di cekungan bagian Barat (sebagian besar terletak di darat dan lepas pantai Sumatera Tengah, Jawa dan Kalimantan Timur). Di laut, kegiatan eksplorasi masih terfokus di Kutei Basin (Kalimantan), Papua Barat, dan Basin Bonaparte (berdekatan dengan Australia di Laut Arafura).

Selain Inpex, Chevron, Eni, Statoil, Total, Niko Resources dan Hess adalah perusahaan yang pernah aktif dalam pencarian dan pengembangan migas di laut dalam.

Tingkat keberhasilan dari aspek teknis maupun komersial belum mampu mendorong pengembangan lebih lanjut di daerah ini. Dengan demikian, insentif tambahan untuk mendorong eksplorasi peningkatan terutama di daerah perbatasan dan laut dalam Indonesia Timur perlu dipertimbangkan, termasuk perubahan rumusan (formula) bagi hasil dan insentif berupa rumusan bagi hasil progresif, konsolidasi perpajakan dan lain-lain. Demikian pula, sebagai salah satu pihak yang berkontrak Pemerintah terikat untuk tidak memberlakukan peraturan perundang-undangan baru terhadap kontrak yang berjalan (asas pacta sunt servanda atau janji itu mengikat), terutama apabila dampak dari peraturan perundang-undangan baru itu merubah persyaratan komersial kontrak. Sebagai ditunjukkan dalam survai PriceWaterhouseCoopers (PWC) pada tahun 2014, sejumlah isu yang telah diidentifikasi berkaitan dengan menurunnya minat investor termasuk iklim ketidakpastian yang ditimbulkan oleh faktor-faktor seperti penerbitan undang-undang baru dan permasalahan berkaitan dengan otonomi daerah dan perpajakan dan keinginan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari industri hulu migas.

Akhir kata, setelah hampir dua tahun di puncak kekuasaan, Presiden Jokowi belum menunjukkan upaya yang signifikan dalam membangun iklim investasi Indonesia yang kondusif untuk pengembangan sumber daya minyak dan gas. Misalnya, putusan Presiden Jokowi dalam pengembangan lapangan gas Abadi di Blok Masela yang lebih menitik beratkan pada pertimbangan politik telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Mengingat potensi lapangan-lapangan minyak dan gas yang ada makin menurun, maka akan sangat penting bagi Pemerintah untuk segera menciptakan lingkungan yang stabil dan mendorong investasi di minyak dan gas, termasuk adanya fleksibilitas dalam hal kontrak, peningkatan pangsa kontraktor, pengurangan persyaratan untuk persetujuan dari pemerintah, kejelasan tentang perpajakan dan pengaturan royalti, yang kesemuanya untuk mendorong operasi yang efisien.

Pemerintah agar segera merealisasikan janji-janji yang telah dinyatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said baru-baru ini dalam acara pembukaan Konvensi dan Pameran ke-40 IPA di Jakarta. Upaya pemerintah merombak struktur anggaran dengan meniadakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penyederhanaan perizinan melalui kebijakan satu pintu belum menyentuh permasalahan pokok yang penting untuk menggalak-

kan kegiatan eksplorasi migas di Indonesia. Industri migas mengharapkan agar Pemerintah segera menyempurnakan kebijakan sektor migas pada tahun ini (2016).

Sebagaimana yang ditunjukkan selama ini, para kontraktor migas di Indonesia akan selalu menyambut uluran tangan dari Pemerintah untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi dan produksi di Tanah Air. Sebagai kesimpulan, secara umum KBH sama dengan kontrak-kontrak bisnis lainnya, namun demikian memiliki keunikan tersendiri mengingat yang menjadi salah satu pihak dalam kontrak adalah Pemerintah. Sejak diperkenalkan hampir 50 tahun yang lalu, dalam pengelolaan sumber daya migas melalui KBH Pemerintah telah berhasil menggeser keseimbangan kearah yang lebih menguntungkan bagi Indonesia. Apa yang diperlukan oleh Indonesia saat ini adalah memelihara iklim yang kondusif untuk investasi. Kebijakan Pemerintah dalam bidang migas perlu diselaraskan dan disinkronasikan dengan pesyaratan di PSC/KBH demi terciptanya hasil yang optimum.

Investor dan Pemerintah terus berusaha untuk membina empathy dalam motif dan kedudukan masing-masing pihak, sehingga sistem bagi hasil dalam industri migas dapat melanjutkan perannya sebagai sesuatu yang mengikat kepentingan-kepentingan para pihak yang berbeda. Dalam hal ini Pemerintah harus dapat membedakan perannya, yaitu kapan dia menjalankan tindakan komersial (acts jure gestionist) dan kapan dia menjalankan tindakan pemerintahan (acts jure imperil).

Dengan demikian, pemberlakuan undang-undang baru kepada KBH yang sedang berjalan harus selaras dan sinkron dengan tujuan dan sasaran KBH. Selanjutnya adanya gagasan untuk merubah sistim KBH dengan sistim lain seperti di bidang pertambangan umum tidak perlu dipertimbangkan, karena hanya akan counter productive, kalau tujuan dan sasarannya untuk meningkatkan produksi dan cadangan migas.ď Ž

global energI EDisi54 I JUNI 2016

59

SENGGANG

Mona Ratuliu

Lakukan Hal Sederhana untuk Hemat Energi Gerakan hemat energi ternyata sudah mulai diterapkan oleh banyak masyarakat, tak terkecuali Mona Ratuliu. Diantara banyak kesibukan sebagai seorang artis, dia ternyata juga menerapkan penghematan energi yang sederhana di rumahnya.

P

emeran tokoh Poppy dalam sinetron remaja Lupus Milenia ini, mempunyai cara khusus untuk menghemat pemakaian energi di rumahnya.

“Saya punya cara sederhana untuk hemat energi, salah satunya dengan menggunakan AC (Air Conditioner) yang punya teknologi hemat energi,” cerita ibu tiga anak itu.

Istri dari Indra Brasco, yang juga seorang aktor itu mengaku, dirinya lebih selektif memilih peralatanperalatan yang hemat energi. Dirinya mengatakan dengan memakai peralatan hemat energi, ternyata sangat berpengaruh juga pada pengeluaran listrik bulanan. “Semenjak pakai perlatan rumah yang hemat energi, ternyata pengeluaran juga lebih hemat juga,” tambahnya.

Selain menggunakan pendingin ruangan yang berteknologi hemat energi, ia juga melakukan halhal sederhana lainnya. Ia mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai, seperti lampu dan kran air yang sedang tidak digunakan.

Menurut wanita yang sekarang berusia 34 tahun ini, dirinya dapat menularkan kebiasaan hemat energi kepada ketiga anaknya. Buktinya ketiga anaknya juga sudah mulai peduli melakukan penghematan energi. “Terkadang mereka inisisatis sendiri, atau bahkan sering mengingatkan saya,” kata ibu dari Davina Syafa Felisa (13), Barata

60

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

Rahadian Nezar (7), dan Syanala Kania Salsabila (4).

Wanita yang melejit melalui perannya sebagai Sofia dalam sinetron Pelangi di Matamu, tak tampak kerepotan untuk membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Saat ini selain aktif dibidang keartisan dan prsenter, dia juga

makan parenting, yang berisi mengenai berbagai tips pola asuh anak. Bahkan artis sinetron berusia 34 tahun ini, kini giat mengisi berbagai seminar tentang bagaimana pola asuh anak yang baik.

Bersama beberapa sahabatnya, dan salah satunya seorang psikolog, Toge Aprilianto, Mona rajin mengisi semi-

mulai menjadi pembicara dalam seminar. Dia juga sudah membuat seminar sendiri yang bertemakan parenting.

Selain mengisi beberapa acara televisi, ia tengah menekuni hobi baru. Gara-gara senang berbagi pengalaman dan berdiskusi tentang pola asuh anak. Saat ini ia telah menghasilkan sebuah buku berte-

nar dan berbagi pengalamannya dalam mengahsuh ketiga buah hatinya hingga ke luar kota.

Ilmu yang ia bagi dalam seminar sebenarnya berasal dari pengalamannya sendiri beberapa tahun yang lalu. sebelumnya ia merasa kesulitan dalam mengasuh anak, bahkan hubungannya

dengan anak sulungnya yang sering dipanggil Mima, tidak pernah akur. Dalam seminarnya, ia selalu bercerita bahwa sebelumnya ia sempat kerap bertengkar dengan Mima, bahkan hingga saling jambak. Ia merasa kesulitan menasehati dan menertibkan anaknya sendiri. Ia kerap merasa gagal menjadi seorang ibu. “Aku waktu itu ngerasa gagal jadi ibu, apalagi aku nikah muda, di usia dua puluh tahunan dan segera punya anak.

Aku sering ngerasa bingung pas punya anak, suka ngerasa belum siap ngasuh anak,� ujar Mona.

Berangkat dari kebingunan itu, ia mulai giat mengikuti seminar dan kegiatan lainnya yang bertemakan parenting.

Ia juga membaca banyak buku tentang bagaimana pola asuh anak yang baik.

Akhirnya berbekal ilmu yang ia dapatkan dalam seminar, buku, dan beberapa pengalaman dari teman-temannya, ia mulai berhasil memperbaiki hubungan dengan Mima. Lambat laun ia mulai menikmati perannya sebagai ibu bagi anaknya.

Beberapa tahun kemudian, setelah merasa informasi yang didapatnya sudah banyak. Kini wanita kelahiran Jakarta, 31 Januari 1982 ingin membagikan semua informasi dan pengalamannya dalam mengasuh anak pada banyak orang. ď Ž Nur Laila

global energI EDisi54 I JUNI 2016

61

HILIR

Siap-siap Menikmati Harga Gas Murah?

Pemerintah akhirnya mengeluarkan aturan tentang penetapan harga gas bumi.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 tahun 2016 itu, ada tujuh industri yang bakal menikmati harga gas murah. Ada empat faktor dalam menentukan harga gas bumi. Pertama, keekonomian lapangan. Kedua, harga gas bumi di dalam negeri dan internasional. Ketiga, kemampuan daya beli konsumen gas bumi dalam negeri. Keempat, nilai tambah dari pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

J

ika harga gas bumi tidak dapat memenuhi keekonomian industri penggunanya dan lebih tinggi dari 6 dollar AS per juta british thermal unit (mmbtu), maka Kementerian ESDM dapat menurunkan harga gas bumi. Ada beberapa pengguna gas bumi yang dapat menikmati harga diskon itu, yakni industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet.

Harga gas ini mulai berlaku 1 Januari

62

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

2016 dan berlaku surut. Artinya harga gas yang masih di atas 6 dollar AS per mmbtu sejak awal tahun hingga aturan ini terbit harus menyesuaikan harga yang sudah ditetapkan. Harga ini akan dievaluasi setiap tahun atau bisa sewaktu-waktu diubah Menteri ESDM dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.

Penurunan harga ini berlaku untuk gas bumi yang dibeli langsung dari kontraktor ataupun dari badan usaha peme-

gang izin usaha niaga gas bumi. “Badan usaha ini wajib melakukan penyesuaian harga yang dijual kepada pengguna gas bumi sesuai dengan penyesuaian harga yang dibeli dari kontraktor,� seperti bunyi Pasal 5.

Tapi, penurunan harga ini tidak akan mempengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian kontraktor.

Pemerintah akan mengurangi bagian penerimaannya agar harga gas bumi bisa turun. Perhitungannya dilakukan

oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) dan Menteri Keuangan.

Ketika menurunkan harga gas bumi untuk industri, Menteri ESDM juga berhak menetapkan tarif penyaluran gas bumi. Tarif ini meliputi, pembebanan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan biaya pencairan, pemampatan, pengangkutan melalui pipa transmisi dan distribusi, pengangkutan gas alam cair (LNG), penyimpanan, regasifikasi dan atau niaga serta margin yang wajar.

Ketua Asosiasi Trader Gas Alam Indonesia (INGTA) Sabrun Jamil Amperawan mendukung terbitnya aturan anyar tersebut karena membuat kepastian untuk investor. Selama ini pelaku industri ragu membuat kontrak dengan para trader gas karena pelaku industri meminta harga yang lebih murah. “Jadi pada prinsipnya ada kepastian, harga jadi turun sehingga industri tertolong,” katanya.

Sabrun juga tidak mempersoalkan penetapan harga gas bumi itu berlaku surut. Sebab, pemerintah akan membayarnya melalui volume gas yang didapatkan industri ke depan. Misalnya, industri keramik yang mendapatkan penurunan harga gas maka akan menerima penggantian kembali gas yang terpakai sejak 1 Januari tahun ini.

Sementara Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Industri Hulu dan Petrokimia Achmad Wijaya meminta, agar penurunan harga gas yang mengacu pada penerbitan Peraturan Presiden No.40/2016 tentang Penetapan Harga Gas dikukuhkan dalam Keputusan Menteri. Perpres tak akan bisa diberlakukan bila tak diiringi dengan penerbitan beleid berupa keputusan menteri untuk menjamin kebijakan. Jika tak dilakukan, harga yang ditetapkan di tingkat trader tak akan begitu saja menyesuaikan kebijakan tersebut. “Perpres petunjuk kebijakan, ini harus dituangkan ke dalam kepmen, dalam rangka laksanakan juklak,” katanya.

Dari segi dampaknya, lanjut Achmad, penurunan biaya untuk energi dalam struktur pengeluaran industri akan berkurang sebesar 40%. Dengan demikian, pihaknya berharap agar kebi-

Sabrun Jamil Amperawan KETUA INGTA

jakan ini efektif diterapkan pada kuartal I/2016. Alhasil, harga gas yang lebih dari 6 dollar AS per MMBtu tak lagi ditanggung pelaku usaha mulai Juni 2016.

“Harapkan tagihan di Juni udah enggak pakai harga lama, pakai 6 dollar AS,” katanya.

Sebelumnya Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, harga gas bumi di Indonesia masih jauh lebih mahal diban- dingkan dengan beberapa negara ASEAN. Harga gas di tiga ne gara ASEAN seperti Thailand,

Achmad Wijaya

Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Industri Hulu dan Petrokimia

Said dapat mengupayakan penurunan harga gas untuk industri di dalam negeri. Harga gas industri tidak perlu diturunkan hingga 4 dollar AS per mmbtu. Menurutnya harga 6-7 dollar AS per mmbtu sudah cukup membuat daya saing industri dalam negeri naik.

“Agar industri kita punya daya saing yang kuat,” kata dia Membingungkan Sementara Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menilai ke-

Industri Akan Menikmati Diskon Harga Gas

Industri pupuk Industri petrokimia Industri oleochemical Industri baja Industri keramik Industri kaca Industri sarung tangan

Singapura dan Malaysia hanya sekitar 4 dollar AS per juta british thermal unit (mmbtu). Sementara di Indonesia, harganya bisa lebih dari 8 dollar AS per mmbtu.

Mahalnya harga gas akan mempengaruhi daya saing industri dalam negeri. Dampaknya biaya produksi tinggi, dan harga produk yang dihasilkan bisa lebih mahal dibandingkan negara lain di ASEAN. Padahal sebentar lagi pasar bebas di kawasan tersebut atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan mulai diberlakukan.

Saleh berharap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman

bijakan penurunan harga gas bumi bagi industri yang tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016 sangat membingungkan. Bahkan, asosiasi menilai peraturan tersebut terkesan tidak solutif.

Ketua Umum Asaki Elisa Sinaga merujuk, pada pasal 2 peraturan tersebut, di mana tertulis Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menentukan harga gas bumi baru yang dalam kontrak sebelumnya lebih tinggi dari 6 dollar AS per MMBTU. Menurutnya, seharusnya Pemerintah langsung saja menuliskan harga terbaru bagi industri tanpa harus membuat peraturan

global energI EDisi54 I JUNI 2016

63

turunan lagi terkait hal itu. “Apalagi ini peraturan sudah kami tunggu lama sekali, ternyata hasil keluarnya seperti ini.

Hanya basic saja dan masih butuh beberapa peraturan turunan,” jelas Elisa.

Ia mengatakan, sebetulnya pelaku usaha pengguna gas bumi dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah merumuskan harga gas yang efisien bagi industri namun juga tidak merugikan penerimaan negara. Keputusan bersama itu sudah tertuang di dalam surat yang dikirimkan Kemenperin kepada Kementerian ESDM pada 11 November 2015.

Melalui surat tersebut, pengusaha dan Kemenperin mengusulkan harga ideal gas yang dibeli oleh industri adalah sebesar 7,18 dollar AS per MMBTU di wilayah Jawa dan 8,9 dollar AS per MMBTU di Sumatera Utara. Dengan tidak diterimanya usulan bersama Kemenperin dan pelaku usaha ini, Elisa merasa pendapat pelaku usaha diacuhkan oleh Pemerintah.

“Malah menurut kami usulan kami itu lebih solutif. Jelas angka gasnya jadi berapa, tanpa perlu ada peraturan turunan lagi. Apalagi di peraturan juga disebut nanti selisih harga gas bagi industri dan harga keekonomian akan ditutup dari penerimaan negara, padahal kami dulu mengusulkan harga yang win-win.

Penerimaan negara aman dan kami juga aman berproduksi,” terangnya.

Selain dibutuhkan peraturan turunan untuk harga, ia menyayangkan mekanisme ketentuan berlaku surut yang juga tidak jelas dan kemungkinan diperlukan peraturan turunan tambahan untuk itu. Gara-gara banyaknya peraturan turunan yang perlu diterbitkan, ia khawatir implementasi penurunan harga gas bagi industri akan semakin molor.”Padahal usulan kami yang awal itu sudah kami rumuskan selama enam bulan. Tenyata Pemerintah hasil jadinya seperti ini,” ungkap Elisa.

Apalagi, tambahnya, pengaturan harga itu hanya berlaku bagi gas yang dibeli oleh badan usaha gas dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan tidak mencakup penurunan biaya distribusi yang dibebankan oleh badan usaha gas. Menurutnya, beban distribusi oleh badan usaha gas bisa menjadi

64

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

ladang mencari keuntungan di tengah murahnya harga gas saat ini. “Kami juga harap Pemerintah mau intervensi ke dalam proses distribusinya. Jadi peraturannya kena ke segala aspek baik hulu dan hilir,” tegasnya.

Elisa mengatakan, saat ini harga gas yang dibeli pelaku usaha dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebesar 9,1 dollar AS per MMBTU yang terdiri dari rata-rata harga gas hulu sebesar 7,56 dollar AS per MMBTU ditambah biaya distribusi sebesar Rp 700 per meter kubik.

Pengamat energi Universitas Indonesia Berly Martawardaya mengatakan, penggabungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) ke dalam tubuh PT Pertamina (Persero) dalam holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi dinilai akan menguntungkan industri pengguna gas. Kebijakan pembentukan holding BUMN energi tersebut dinilai akan mampu memangkas harga gas yang relatif tinggi saat ini.

Penggabungan PGN ke Pertamina akan melahirkan sinergi dan terpangkasnya biaya-biaya di jaringan pipa gas di berbagai provinsi. “Jadi distribusi gas

bisa lebih mudah dan harga yang lebih murah, sehingga mendorong industrialisasi,” ujar Berly.

Ia berpendapat, penggabungan PGN yang 56,96 persen sahamnya dikuasai oleh negara sebagai anak usaha Pertamina sudah tepat. Pasalnya pemerintah menguasai kepemilikan penuh atas Pertamina. Dengan menggabungkan PGN ke Pertamina, Berly menuturkan secara otomatis saham pemerintah di PGN sebesar 56,96 persen akan dialihkan ke Pertamina. Sementara publik tetap diperbolehkan memegang 43,04 persen saham PGN selaku anak usaha Pertamina.

Wianda Pusponegoro, Vice President Corporate Communication Pertamina, mengatakan manajemen perusahaannya ingin memastikan pembentukan holding BUMN energi bisa memberikan efek positif bagi semua stakeholder yang terlibat dan juga masyarakat.”Infrastruktur gas akan lebih terintegrasi, baik pipa transmisi atau distribusi, dan efisiensi terjadi sehingga harga gas akan turun,” kata Wianda.  Djauhari Effendi, CNN, KDT

Permen ESDM Ditunggu, Pengusaha Menolak

P

enerbitan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dinanti agar diskon harga gas bagi industri tertentu bisa diberlakukan.

Direktur Utama PT Pertamina Gas, Hendra Jaya mengatakan, belum bisa menyebut penurunan harga yang dilakukan. Hingga saat ini, tuturnya, poin-poin dalam Perpres tersebut masih dipelajari. Penerbitan beleid yang lebih spesifik akan membantu implementasi kebijakan menjadi lebih cepat.

Alhasil, keputusan korporasi lebih berdasar karena berada di bawah diskresi kementerian teknis.

Peraturan Presiden No.40/2016 tentang Penetapan Harga Gas bagi industri tertentu sebagai wujud tindak lanjut paket kebijakan ekonomi jilid III tak bisa efektif mulai Juni meski disebutkan berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Kendati berlaku surut atau kelebihan harga yang telah dibayarkan akan dihitung mundur dari bulan yang terlewati.”Kita sedang pelajari Perpres tersebut, mohon maaf. Saya kira Permen akan jadi acuan juga,” katanya.

Sementara Indonesian Natural Gas Trader (INGTA) menolak pengaturan margin gas di dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi Ketua INGTA Subran Jamil Amperawan mengatakan pembatasan margin ini menjadi ancaman karena mengurangi kesempatan pengusahaan niaga gas untuk mendapatkan keuntungan. Ia beralasan, tanpa diatur marginnya pun sebetulnya profitabilitas usaha niaga gas sudah terganggu. Ia menyalahkan penyerapan gas bagi industri yang minim akibat rendahnya permintaan barang-barang hasil produksi dalam negeri.

“Kami jual dengan harga segini saja tidak laku kok. Memang ini kan akibat

dari industrinya saja yang lemah karena permintaan output-nya lemah, padahal kan kalau industrinya kuat mereka bisa saja beli gas tanpa ada pengaturan margin,” jelas Subran di di sela-sela Indonesian Petroleum Association (IPA) Convex 2016, di Jakarta (26/5/2016).

Ia mengatakan, sebetulnya asosiasi sudah senang menyambut Perpres penurunan harga gas bagi industri karena itu berpotensi meningkatkan penyerapan dari pengusahaan niaga gas. Pasalnya, penyerapan gas oleh industri menurun sebesar 20 hingga 30 persen sepanjang tahun 2015 lalu. “Maksudnya dengan Perpres itu kami harap industri bisa menyerap lebih banyak gas. Industri dapat harga yang murah, idle capacity kami juga bisa berkurang. Nah kami sih inginnya margin kami bisa bertambah dari adanya tambahan penyerapan-

Agus Cahyono Adi

DIRJEN PEMBINAAN PROGRAM ESDM

nya itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Pembinaan Program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Agus Cahyono Adi mengatakan untuk harga gas 6 sampai 7 dollar AS per MMBTU, mengalami penurunan sebesar 1 dollar AS. Sementara, penurunan harga gas di atas 8 dollar AS sebesar 2 dollar AS per MMBTU. Pasalnya, harga yang diterapkan berbedabeda. Alhasil, Pemerintah hanya mem-

berikan. Pemotongan harga di kisaran 1 hingga 2 dollar AS. Di tahap pertama, khusus untuk industri di Sumatera Utara seperti PT Pelangi Losarang/Chang Jui Fang, PT Indo Raya Kimia, PT Krakatau Steel, PT Tossa Shakti, PT Pupuk Kujang, PT Petrokimia Gresik, PT Pusri dan PT PIM. Perusahaan ini mendapat giliran pertama karena membeli gas langsung di hulu.

Tahap kedua, industri strategis pelanggan PT PGN (Persero), PT Pertamina (Niaga), PT Energasindo Heksa Karya, PT Sadikun Niagamas Raya, dan RabbanaGroup Oil and Gas dan industri lain yang daftarnya masih diperbarui.

Penerapan harga gas baru juga akan diterapkan di hilir melalui penetapan toll fee dan regulated margin yang diatur dalam revisi Peraturan Menteri No.19/2009 dan Peraturan Menteri No.6/2016 tentang Tata Kelola Gas. Kedua Permen ini mengatur ulang biaya pencairan (liquefaction), pemampatan atau kompresi, pengangkutan melalui pipa transmisi dan distribusi, pengangkutan gas alam cair berikut penyimpanan, regasifikasi, niaga serta marjin yang wajar. Biaya tersebut pun erat kaitannya dengan kepemilikan infrastruktur dalam rantai distribusi gas.

Subran menyadari, Perpres tersebut sebetulnya memiliki maksud baik yang ditujukan untuk kebaikan semua pelaku usaha hulu gas, perantara, hingga pengguna akhir. Namun menurutnya, hal ini akan menjadi sia-sia jika kebijakan pembatasan margin itu dilakukan. Apalagi, kenaikan penyerapan gas oleh industri ini tidak bisa dirasakan dalam waktu dekat karena masih banyaknya peraturan turunan yang diperlukan dan diperlukannya waktu penyesuaian yang perlu dilakukan oleh industri pengguna. Keuntungan pengusahaan niaga gas, menurutnya, diibaratkan seperti bunga yang layu sebelum berkembang. Djauhari Effendi, BI global energI EDisi54 I JUNI 2016

65

Prioritaskan Revisi 15 Kontrak Gas Menindaklanjuti instruksi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan penurunan harga gas bagi industri bisa dirasakan pelaku usaha mulai Juni ini.

66

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

D

irektur Pembinaan Program Migas, Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan instansinya juga akan meninjau kembali 31 kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) agar implementasi ini berjalan dengan baik. Namun, tidak semua 31 PJBG ini akan disetujui perubahan kontraknya. “Kami akan lihat lagi kontraknya karena kan kini perkembangannya berbeda. Namun, yang berlaku efektif pertama kali adalah 15 industri yang waktu itu kami umumkan. Semoga tidak ada halangan dalam implementasinya,” ujar Agus di Jakarta, Jumat (20/5).

Sesuai data Kementerian ESDM, 15 kontrak PJBG tersebut melibatkan empat Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yaitu Pertamina EP, Kangean Energi Indonesia Ltd, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) blok B (NSB), dan juga PHE North Sumatera Offshore (NSO). Dalam 15 kontrak tersebut, tercantum harga gas sebesar 6,28 dollar AS per MMBTU hingga 8,24 dollar AS per MMBTU. Dari 15 kontrak itu, harga gas terendah tercantum pada PJBG Kangean Ener-

gi Indonesia Ltd dengan PT Petrokimia Gresik. Sementara itu, kontrak harga gas tertinggi dicatat oleh PJBG antara Pertamina EP dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

Agus mewanti-wanti agar tidak ada satu pun KKKS yang menolak perubahan PJBG hasil hitungan pemerintah. Kementerian ESDM menurutnya tidak akan segan membekukan izin badan usaha gas yang tidak ingin harga gas-nya diturunkan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tersebut.

“Di salah satu pasal Perpres disebutkan, bahwa pengurangan ini wajib di pass through ke pelanggan. Kalau masih ada badan niaga gas yang tidak mengikuti, izinnya bisa kami bekukan. Kalau urusan perdatanya ya tinggal nanti ada hitung-hitungannya,” tegas Agus.

SKK bakal segera menyisir dan merevisi beberapa Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dan pembeli menyusul diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi

15 Kontrak Gas Langsung Mendapatkan Penurunan Harga

tersebut.

Wakil Kepala SKK Migas Zikrullah mengatakan, penyisiran PJBG yang layak untuk direvisi bakal dilakukan bersama Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ia menuturkan, pada awalnya ada 31 kontrak PJBG yang akan direvisi sebelum keluarnya peraturan tersebut.

Namun, ada kemungkinan jumlah kontrak yang akan direvisi menjadi lebih sedikit mengingat sektor industri yang menerima fasilitas ini hanya tujuh sektor saja. Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) peraturan tersebut, penurunan harga gas bagi industri hanya berlaku bagi industri pupuk, industri petrokimia, industri oleochemical, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan karet. “Kami belum tahu PJBG siapa saja yang akan direvisi. Karena waktu awal kan ada usulan beberapa sektor,” jelasnya.

Perubahan kontrak PJBG ini tidak akan dilakukan pada Juni karena waktunya sudah semakin dekat. Sebelum revisi kontrak itu berjalan, ia memastikan peraturan teknis terkait mekanisme harga gas bagi industri sudah diterbitkan Kementerian ESDM. “Karena revisi PJBG ini kan hanya formalitasnya. Yang penting kan harus diberlakukan dulu mekanisme berlaku surut sejak 1 Januari 2016 itu,” terangnya. Djauhari Effendi, CNN

1. Pertamina EP dengan pembeli Indo Raya Kimia di wilayah Jawa Bagian Barat dengan harga baru 6 dollar AS per mmbtu dari harga lama 6,95 dollar AS per mmbtu.

2 Pertamina EP dengan pembeli Krakatau Steel di Jawa Bagian Barat dengan harga 6 dollar AS per mmbtu dari harga lama 6,95 dollar AS per mmbtu.

3. Pertamina EP dengan pembeli Pupuk Kujang di Jawa Bagian Barat dengan harga 6 dollar AS per mmbtu dari harga lama 6,48 dollar AS per mmbtu.

4. Pertamina EP dengan pembeli Energasindo Heksa Karya (Bitung) di Jawa Bagian Barat dengan harga 6 dollar AS per mmbtu dari harga lama 6,75 dollar AS per mmbtu.

5. Pertamina EP dengan pembeli Energasindo Heksa Karya (Tegal Gede) di Jawa Bagian Barat dengan harga 6 dollar AS per mmbtu dari harga lama 6,75 dollar AS per mmbtu.

6. Pertamina EP dengan pembeli Energasindo Heksa Karya (Cilegon) di Jawa Bagian Barat dengan harga 6 dollar AS per mmbtu dari harga lama 6,75 dollar AS per mmbtu.

7. Pertamina EP dengan pembeli Sadikun Niagamas Raya (Cikarang) di Jawa Bagian Barat dengan harga 6 dollar AS per mmbtu dari harga lama 6,95 dollar AS per mmbtu.

8. Pertamina EP dengan pembeli Tosa Sakti di Jawa Bagian Tengah dengan harga 6,93 dollar AS per mmbtu dari harga lama 8,22 dollar AS per mmbtu.

9. Kangean Energi Indonesia Ltd dengan pembeli Petrokimia Gresik di Jawa bagian Timur dengan harga 6 dollar AS per mmbtu dengan harga lama 6,28 dollar AS per mmbtu.

10. Pertamina EP dengan pembeli Pupuk Sriwidjaja di Sumatera Selatan dengan harga 6 dollar AS per mmbtu dari harga lama 6,31 dollar AS per mmbtu.

11. Pertamina EP dengan pembeli Pupuk Sriwidjaja di Sumatera Selatan dengan harga 6 dollar AS per mmbtu dari harga lama 6,55 dollar AS per mmbtu.

12. Pertamina EP dengan pembeli PT Perusahaan Listrik Negara Tbk (PGN) di Sumatera Utara dengan harga 6,83 dollar AS per mmbtu dari harga lama 8,24 dollar AS per mmbtu.

13. Pertamina EP (Sumur Benggala-1) dengan pembeli PT Perusahaan Listrik Negara Tbk di Sumatera Utara dengan harga 6,83 dolllar AS per mmbtu dari harga lama 8,24 dollar AS per mmbtu.

14. PHE NSB dengan pembeli PIM di Sumatera Utara dengan harga 6 dolllar AS per mmbtu dari harga lama 7,25 dollar AS per mmbtu.

15. PHE NSO dengan pembeli PIM di wilayah Sumatera Utara dengan harga 6,64 dollar AS per mmbtu dari harga lama 7,25 dollar AS per mmbtu.

global energI EDisi54 I JUNI 2016

67

PERTAMBANGAN

Smelter Freeport

Molor Lagi, Molor Lagi Jadwal peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) milik PT Freeport Indonesia di Kabupaten Gresik, Jawa Timur terancam mundur dari jadwal semula Juli mendatang. Hal ini akibat lahan yang masih belum siap 100%. Smelter Freeport membutuhkan lahan seluas 80 hektare (ha) yang disewa dari PT Petrokimia Gresik.

J

uru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, pihaknya masih menunggu selesainya persiapan lahan. Padahal, groundbreaking proyek senilai 2,3 miliar dollar AS tersebut ditargetkan bisa dilakukan pada Juli mendatang. “Kami masih menunggu lahan, sedang dipersiapkan,� katanya kepada kontan, Senin (30/5).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menyatakan, progres pembangunan smelter Freeport tersebut memang belum signifikan. Bahkan, ia mengaku, belum mendapat laporan terbaru terkait proyek tersebut. Bambang pun sangsi, groundbreaking bisa dilakukan pada Juli mendatang. “Klaim mereka seperti itu (groundbreaking), tapi kami melihatnya,

68

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

sampai saat ini progresnya belum signifikan,� ujar dia di Kantor Dirjen Mineba, Senin (30/5/2016).

Berdasarkan evaluasi dari pemerintah, hingga Februari 2016, progres pembangunan smelter tembaga katoda berkapasitas 2 juta ton konsentrat tersebut baru mencapai 14%. Ini dihitung berdasarkan serapan anggaran (actual cost) yang baru 168 juta dollar AS. Kementerian ESDM tidak menghitung kontrak engineering and procurement (EP) antara Freeport dengan Chiyoda Corporation senilai 927 juta dollar AS. Sebab proyeknya belum berjalan dan belum ada penyerapan anggaran. Alhasil, dengan progres pembangunan smelter yang sangat rendah, Freeport sulit men-

dapatkan izin ekspor konsentrat tembaga setelah Januari 2017 seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014.

Asal tahu saja, regulasi tersebut memberi relaksasi ekspor mineral hasil pengolahan, termasuk konsentrat tembaga, hingga 2017 atau tiga tahun setelah adanya larangan ekspor mineral mentah pada Januari 2014 sesuai dengan UU Minerba No 4 tahun 2009.

Salah satu tujuan terbitnya PP No 1/2014 dan Permen ESDM No 1/2014 adalah untuk memberi waktu bagi perusahaan agar membangun smelter dan hanya bisa mengekspor mineral hasil pemurnian setelah Januari 2017.

Dana Jaminan Kementerian ESDM juga menolak permintaan PT Freeport Indonesia untuk mencairkan dana jaminan pembangunan smelter. Nilainya 20 juta dollar AS dan telah disetorkan tahun lalu.

Alasan Kementerian ESDM, Freeport belum memenuhi menyerahkan laporan realisasi pembangunan smelter. “Freeport harus menyampaikan realisasi penggunaan anggaran dan biayanya,” kata Sujatmiko, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM. Kementerian ESDM akan mencairkan dana tersebut jika Freeport sudah menyerahkan laporan realisasi dan progres pembangunan smelter. Selain itu, Kementerian ESDM menetapkan syarat bahwa laporan realisasi proyek smelter harus sesuai dengan rencana kegiatan yang disusun dan disepakati bersama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Laporan realisasi pembangunan smelter tersebut juga harus disertai dengan bukti keuangan. “Bulan April lalu Freeport kami minta melaporkan bukti keuangan dan laporan kegiatan sesuai dengan kurva S (perbandingan progres dengan waktu pengerjaan),” jelas Sujatmiko.

Menanggapi ini, Riza membenarkan, pihaknya belum bisa mencairkan dana tersebut. Padahal, kata Riza, menyatakan dana tersebut dibutuhkan untuk pengembangan smelter di Gresik yang pembangunannya sedang berjalan. “Kami sudah mengikuti persyaratan yang diminta oleh Kementerian ESDM,” kata Riza.

Namun Riza tidak menjelaskan detail mengenai syarat yang diminta oleh Kementerian ESDM. Dia hanya menyatakan bahwa persyaratan yang diminta Kementerian ESDM sudah dipenuhi.

Setoran dan penempatan dana senilai 20 juta dollar AS tersebut merupakan jaminan dan bukti komitmen untuk membangun smelter. Freeport berhak mendapatkan izin ekspor kembali, plus mendapat pengurangan bea keluar dari 7,5% menjadi 5%, setelah menyetorkan dana jaminan tersebut.

Kementerian ESDM juga meminta Freeport untuk merevisi rencana kerja demi mempercepat pelaksanaan pembangunan proyek smelter. Mohammad Hidayat, Direktur Pembinaan Pengusa-

Bambang Gatot Ariyono DIRJEN MINERBA

haan Mineral Kementerian ESDM bilang, rencana kerja yang diajukan Freeport sudah tidak relevan lagi.

“Awalnya memang mengacu pada target, smelter harus selesai pada tahun 2017. Tetapi saat ini sudah tak mungkin lagi dikejar target itu,” kata Hidayat, beberapa waktu lalu.

Maklum, hingga awal tahun 2016, berdasarkan survei di lokasi proyek dan kajian, Kementerian ESDM menyimpulkan bahwa realisasi proyek smelter katoda tembaga yang dibangun oleh Freeport Indonesia baru mencapai 14% dari target proyek. Realisasi tersebut jauh di bawah target 30%. Karena itu, menurut Hidayat, Freeport membutuhkan rencana kerja baru untuk memudahkan pemerintah mengevaluasi proyek Freeport.

Maklum, progres proyek smelter menjadi acuan pemerintah dalam pemberian surat rekomendasi ekspor konsentrat tembaga. “Supaya mengevaluasinya enak, rencana kerjanya dibuat lagi,” tandasnya.

Smelter Antam Sementara itu, PT Aneka Tambang (Antam) dalam waktu dekat akan merampungkan perluasan proyek smelter atau pabrik pemurnian dan pengolahan nikel menjadi feronikel di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Proyek ini sudah dikerjakan sejak tahun 2014.

Trenggono Sutioso, Sekretaris Perusahaan Antam, mengatakan, dari delapan paket proyek pembangunan pabrik, tinggal satu proyek yang belum tuntas. Yakni, pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 2x30 megawatt (MW). Kini, pemba-

ngunan pembangkit tersebut memasuki masa akhir dan akan diujicoba dalam waktu dekat. “Progres keseluruhan 99,28% per Maret 2016. Tidak butuh waktu lama lagi, semua akan selesai 100%, sekitar dua mingguan,” jelasnya.

Adapun delapan paket yang dikerjakan perusahaan ini meliputi pembangunan pelabuhan (jetty) dan fasilitas lainnya. Fasilitas tersebut antara lain meliputi pengerjaan belt conveyors, pabrik Feni-I, electric smelting furnace, oxygen plant dan pembangunan pembangkit listrik. Total nilai investasinya mencapai 573 juta dollar AS. Trenggono mengungkapkan, smelter feronikel Pomalaa sebenarnya sudah berjalan. Hanya saja kapasitasnya belum bisa penuh. Perusahaan ini akan menjalankan secara penuh kapasitas smelter ini pada awal Juni 2016. Target produksinya 9.000 ton feronikel per tahun. “Jadi, dari proyek ini akan meningkatkan kapasitas pengolahan pabrik FeNi Pomalaa dari 18.00020.000 ton FeNi menjadi 27.000-30.000 ton FeNi,” ungkapnya.

Selain pabrik perluasan dengan nama Proyek Perluasan Pabrik feronikel Pomalaa (P3FP) itu, Antam tengah menyiapkan smelter baru. Perusahaan ini, misalnya, sudah meneken Project Development Agreement (PDA) dengan perusahaan asal Jerman Ferrostaal dan Cronimet pada 19 April 2016.

Menurut Trenggono, kerjasama dengan Ferrostaal dan Cronimet bertujuan membangun pabrik feronikel dengan kandungan Ni minimum 15%. “Lokasinya masih di Pomalaa,” tandasnya.

Dalam kerjasama dengan dengan Ferrostaal dan Cronimet, Antam akan memasok bijih untuk bahan baku pabrik tersebut dengan kadar nikel minimal 1,6%. Selain itu, “Operasional pabrik serta pemeliharaan dilakukan oleh Antam,” ungkapnya.

Sebagai gambaran, nilai proyek kerjasama ini mencapai 800 juta dollar AS. Antam akan memiliki 25% saham proyek ini, sementara Ferrostaal dan Cronimet akan memiliki 75%. Kapasitas pengolahan pabrik yang direncanakan oleh kongsi ini adalah mengolah sekitar 1,85 juta wet metric ton (wmt) bijih nikel per tahun menjadi 19.500 ton nikel dalam bentuk feronikel. Djauhari Effendi, KTN, Ins

global energI EDisi54 I JUNI 2016

69

NASIONAL

Kasus SPBU Curang Kembali Meradang

Petugas kepolisian menunjukkan barang bukti kasus praktik pengurangan literan di SPBU kawasan Rempoa, Ciputat, Tangsel

Kasus kecurangan takaran Bahan Bakar Minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di bawah naungan PT Pertamina kembali mencuat. Kali ini, kecurangan terjadi di SPBU di Jalan Raya Veteran, Rempoa, Tangerang Selatan. Bahkan pelaku menggunakan remote control yang bisa digunakan dan dimatikan ketika ada tanda-tanda pengecekan oleh auditor.

M

odusnya cukup dan teknologi baru, oknum pelaku kerap lepas dari hasil audit berkala.

Namun, penggrebekan yang berhasil dilakukan kepolisian dan Badan Metrologi Kementerian Perdagangan menjadi bukti kejahatan SPBU tersebut pada Senin, 6 Juni 2016 benar benar masih banyak terjadi dan sangat merugikan konsumen. Ini sekaligus mendukung hasil pengawasan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dilakukan di wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) pada 2015 lalu, ternyata 30% SPBU ‘mengkorupsi’ BBM yang harusnya dite-

70

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

rima konsumen. Sontak berita ini menjadi “santapan” masyarakat, karena hampir semua anggota masyarakat bersentuhan dengan bahan bakar masyarakat (BBM) setiap harinya. Pengawasan pun mulai dilakukan Kemendag untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen agar tidak dirugikan. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan di wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) pada 2015 lalu, ternyata 30% SPBU ‘mengkorupsi’ BBM yang harusnya diterima konsumen. “Dari pengawasan yang kita lakukan di Pantura pada 2015 itu pelanggarannya 30% dari jumlah SPBU yang kita

awasi di Pantura,” kata Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Widodo, usai penandatanganan Nota Kesepahaman di Kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (16/2/2016).

Hasil pengawasan di Pantura ini bisa dijadikan sebagai gambaran untuk seluruh Indonesia. Sebab, 60% dari seluruh SPBU di Indonesia berada di Pulau Jawa, dan 60% SPBU di Pulau Jawa tersebar di Pantura. “Ada banyak sekali SPBU di Pantura, kalau di seluruh Indonesia ada sekitar 6.000 SPBU. 60% SPBU ada di Pulau Jawa, 60% SPBU di Jawa ada di Pantura,” katanya.

Tera meter yang digunakan oleh SPBU ditengarahi banyak yang tidak sesuai. Misalnya ketika konsumen membeli bensin sebanyak 10 liter, di tera meter tertera sudah 10 liter, nyatanya yang diterima konsumen kurang dari 10 liter.

Jumlah BBM yang dicuri dari konsumen bisa mencapai 7%. Padahal, ambang batasnya itu kan 0,5%, itu terlampaui (di sejumlah SPBU di Pantura). Itu bisa sampai 5-7%.

Pihaknya berjanji akan segera melakukan pengawasan bersama BPH Migas agar masyarakat tidak dirugikan oleh oknum-oknum pemilik maupun pegawai SPBU yang nakal. Widodo berjanji akan menghukum pelaku pencurian BBM dari konsumen ini. “Kita akan lakukan pengawasan berkala dan pengawasan khusus. Begitu ditemukan ada dugaan pelanggaran saat pengawasan berkala, langsung kita lakukan pengawasan khusus. Kalau pada saat pengawasan khusus masih melakukan pelanggaran maka kita lakukan penegakan hukum,” katanya.

Kemendag menerima banyak pengaduan dari masyarakat soal ketidaksesuaian BBM yang seharusnya diterima. Misalkan di tera meter milik SPBU, BBM yang dikeluarkan dari tangki sudah 10 liter, nyatanya yang diterima konsumen kurang dari itu.

Direktur Metrologi Kemendag, Hari Prawoko, mengakui memang banyak SPBU ‘nakal’ yang mengurangi bensin yang harusnya diterima konsumen.

Berbagai cara digunakan oleh SPBU ‘nakal’ untuk mengakali konsumen.

Misalnya dengan melubangi sedikit pipa dari tangki BBM, sehingga BBM yang keluar dari nozzle berkurang, tidak sebanyak yang terpampang di tera meter.”Macam-macam caranya, ada yang pipa di bawahnya dilubangi, jadi sebagian yang dihisap udara,” kata Hari.

Modus lainnya adalah dengan memanipulasi tera meter. Tera meter dibuat bergerak lebih cepat dari yang seharusnya, sehingga ukurannya tidak pas lagi. “Sekarang kan pakai elektronik semua, ada yang elektroniknya pakai remote control, jadi lebih cepat,” dia menuturkan.

Menurut dia, sepanjang 2015, Kemendag menerima sekitar 100 penga-

duan terkait tera meter BBM yang tidak sesuai. Dari 100 SPBU yang diadukan, sebagian besar berada di Sumatera, paling banyak di Medan dan Riau. “Tahun kemarin yang paling banyak masuk pengaduan di Sumatra, di Medan dan Riau,” ungkapnya.

Dan kasus di SPBU di Jalan Raya Veteran, Rempoa, Tangerang Selatan menjadi salah satu bukti kasus kecurangan pebisnis SPBU. Tak Menduga Bagaimana Pertamina menanggapi kasus SPBU nakal ini?Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang menyatakan tidak menduga kecurangan tersebut sebelumnya. Sebab, hasil audit yang dilakukan oleh pihak ketiga menunjukan aspek kuantitas dan kualitas yang bagus. “Artinya, ada hal yang bisa disetel di mana ketika audit bagus. Namun, ketika tidak diaudit bisa dimainkan,” kata Ahmad.

Untuk itu, seluruh tim yang bertugas akan dicek kembali agar kecurangan seperti ini tidak terulang. Ahmad menjelaskan, teknologi yang digunakan sudah sangat canggih. Rupanya, si pelaku menggunakan remote control yang bisa digunakan dan dimatikan kapan saja ketika sudah ada tanda-tanda pengecekan yang dilakukan auditor. Sehingga, ketika auditor atau pelanggan meminta pengukuran tidak terjadi masalah.

“Karena itu, kami akan tambahkan lagi segel ganda di penutup dispencer yang jika dibuka rusak. Ini seperti teknologi kunci motor vs maling. Setiap teknologi baru, tidak lama bisa dijebol,” ujar Ahmad.

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan belum mengetahui sanksi dari kepolisian karena masih dalam proses. Namun, untuk SPBU tersebut, Pertamina telah memberikan sanksi berupa penghentian pasokan BBM dan penghentian operasi. “Dihentikan sejak kemarin (pasokannya). Sudah tidak beroperasi,” ujarnya.

Menurutnya, secara kasat mata, kecurangan tersebut sulit untuk dibuktikan karena saat pengukuran teknologi remote bisa dihentikan. Namun kecurangan tersebut bisa dirasakan oleh konsumen yang merasa BBM yang

diterimanya tidak sesuai takaran. Oleh karena itu, kepolisianlah yang melakukan penggrebekan tangkap tangan.

Sementara itu, General Manager Operation Regional (MOR) III Pertamina, Jumali, mengatakan secara finansial Pertamina belum merasakan dampak yang cukup signifikan. Namun kecurangan tersebut akan memperburuk citra perusahaan pelat merah ini. “Kerugian yang jelas brand kami. Untuk kerugian financial juga, tapi secara rutin masih bagus,” ujarnya.

Yudi Nugraha, Area Manager Communication and Relations PT Pertamina Region Jawa Bagian Barat mengatakan, kasus ini tindak kriminal murni. Pihaknya dalam hal ini mengaku tak menduga dengan metode yang bikin semua pengecekan berjalan normal. ”Ini di luar dugaan, dan terus terang kami merasa kesal, missed (kecolongan). Kami sudah berusaha keras agar pelayanan berjalan prima dengan Satgas yang memastikan BBM tidak langka, dan langkah untuk kepuasan konsumen lainnya, tapi ada kasus ini,” kata Yudi (7/6/2016).

Menurutnya, berdasar laporan Sales Representative (SR) yang membawahi SPBU Jl Veteran Rempoa, lokasi ini tidak tercatat ada masalah. Mulai dari pemeriksaan yang bekerjasama dengan Balai Metrologi (UPTD) untuk ditera (diukur), hingga pengecekan oleh konsultan Pasti Pas. ”Setiap enam bulan atau setahun sekali, semua pompa dan alat dicek satu-satu oleh badan Meteorologi.

Semacam KIR kalau mobil. Selain itu, beberapa bulan sekali juga ada pengecekan dari Pertamina. Ditambah pengecekan oleh konsultan SPBU Pasti Pas. Berlapis sebenarnya,” kata Yudi.

Apa daya, sang oknum menggunakan semacam remote yang menghubungkan peralatan pada mesin pompa.

Saat ditera, kecurangan dinonaktifkan via remote, dan itu bisa dihidupkan lagi kapan saja.

Yudi mengatakan, Pertamina akan mendukung sepenuhnya dan bekerjasama dengan aparat kepolisian untuk cek Spbu secara random. Dari sini, sisi positifnya adalah Spbu lain akan semakin aware dan merasa diawasi, atau takut berbuat curang.  Erfandi Putra, Djauhari Effendi, KTN

global energI EDisi54 I JUNI 2016

71

MAKRO

Kenaikan Suku Bunga Fed, Ketahanan Ekonomi Diuji Mata uang garuda terus mengalami tekanan akhir-akhir ini dan tercatat pada awal Juni di sekitar Rp 13.600 per dollar AS. Namun Penguatan dollar AS berpeluang terbatas mengingat aksi wait and see terhadap kebijakan The Fed itu. Inikah indikasi kenaikan suku bunga acuan Bank Sentrak AS (The Fed) pada Juni atau Juli 2016 mendatang ?Bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi rencana yang kali ini besar kemungkinan akan terjadi itu?

E

konomi Indonesia sudah lebih siap untuk mengantisipasi rencana kenaikan suku bunga The Fed. Pasalnya, rencana bank sentral AS ini diperkirakan akan diwujudkan pada Juni atau Juli. “Ekonomi Indonesia masih tahan. Memang, kalau suku bunga global naik, kita pasti akan naikkan suku bunga juga. Tapi, Indonesia saya yakin akan lebih siap,” ujar Direktur Departemen Pengelolaan Moneter BI Pribadi Santoso.

Sementara itu, dampak fiskal yang ditimbulkan dari kenaikkan Fed Rate juga adalah kebutuhan dana yang lebih besar untuk membiayai program yang telah ditetapkan. Hal ini nampaknya sudah diantisipasi melalui penerbitan surat utang negara (bond) oleh peme-

72

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

rintah. “Kementerian Keuangan sudah melakukan penerbitan bond yang jauh lebih besar. Jadi, sebelum suku bunga Fed naik dia sudah terbitkan bond dalam jumlah lebih besar. 56% di Mei sudah dilakukan, lebih cepat dari sebelumnya. Jadi dari sisi financing tidak masalah,” jelas dia.

Pribadi mengakui, kenaikan suku bunga The Fed juga akan mempengaruhi pencapaian pajak pemerintah. Akan tetapi, dampak terhadap penerimaan negara sudah akan diantisipasi pemerintah dengan RUU Tax Amnesty. “Kalau tax amnesty bisa dilakukan dengan maksimal, dia akan bisa menutup realisasi pajak yang kita tahu masih turun sejak beberapa tahun terakhir,” ungkapnya.

Sebelumnya, BI merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan (YoY) untuk tahun 2016 menjadi 5%-5,4% dari sebelumnya 5,2%-5,6%.

Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan, meski pihaknya melakukan revisi pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi secara kuartal akan membaik di kuartal II dan selanjutnya.Hal itu seiring kegiatan pemerintah khususnya percepatan proyek pembangunan infrastruktur. Kemudian konsumsi rumah tangga juga diperkirakan membaik seiring dengan terjaganya inflasi. Selain itu, percepatan implementasi paket kebijakan pemerintah dan khususnya untuk meningkatkan daya saing dan mendorong investasi serta kebijakan moneter, diharapkan

bisa mendorong investasi dan ekspor.

BI, sambung Agus, tengah menunggu realisasi kebijakan tax amnesty dan APBN-P 2016 untuk bisa mengetahui target pertumbuhan ekonomi RI selanjutnya. “Secara umum, kami masih akan mengikuti proses yang akan dilalui pemerintah khususnya dua hal yakni rencana pembahasan dengan DPR terkait tax amnesty serta realisasinya dan rencana pemerintah membahas revisi APBN 2016. Karena dua hal itu yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita,” katanya.

Regional Boston, Eric Rosengren dan Presiden Regional San Frascisco, John Williams mendesak para pelaku pasar untuk mengambil langkah yang lebih serius untuk mengantisipasi kemungkinan penaikan Fed Rate.

Yellen memang tidak memberikan sinyal yang jelas terkait dengan waktu penaikan Fed Rate. Namun, kemungkinan penaikan dilakukan pada Juni 2016 tercermin dari kenaikan federal funds futures contracts menjadi 34% dari 28% pada Jumat lalu. Gubernur Federal Reserve, Janet Yellen sebelumnya menyatakan penaikan Fed Rate mungkin

Kesiapan Pasar Global Pribadi menerangkan, Fed akan lebih dulu melihat kesiapan pasar global sebelumnya menaikan suku bunga acuan. “Mereka (pasar) belum siap.

Kira-kira bulan April sampai Mei kalau kita melihat pasar belum mau seiring atau belum mau jika dinaikkan padahal otoritasnya sudah mau,” jelasnya.

Biasanya dari sisi pasar, Fed rate baru akan naik jika kondisi pasarnya mampu seiring atau siap dengan keputusan Janet Yellen sebagai Gubernur Bank Sentral AS. “Kalau dari faktor empiris, Fed fund rate itu akan dinaikkan kalau pasarnya sudah seiring. Artinya, kalau pasarnya cenderung setuju, pasti AS tidak akan ragu menaikkan dalam waktu dekat,” katanya.

Dengan kondisi The Fed yang masih menimbang-nimbang dan melihat kondisi pasar, sebetulnya merupakan hal yang menarik karena mereka ingin memastikan pasar tidak kaget dan siap jika Bank Sentral AS melakukan tindakan. “Peluang mereka semakin besar atas kenaikan fed rate ini. Mereka sudah melihat kondisi pasar sejak lama dan kesiapannya. Karena mereka berharap jika pihaknya melakukan sesuatu atau menaikkan suku bunga, pasar tidak kaget dan akan lebih siap. Kalau sekarang mereka melihat, pasar tampaknya sudah semakin siap,” pungkasnya.

Sejumlah presiden regional Federal Reserve menghimbau para pelaku pasar di industri keuangan untuk mengantisipasi dampak dari rencana kenaikan Fed Rate yang kian mendekati kenyataan.

Dilansir dari Bloomberg, Presiden

Kalau dari faktor empiris, Fed fund rate itu akan dinaikkan kalau pasarnya sudah seiring. Artinya, kalau pasarnya cenderung setuju, pasti AS tidak akan ragu menaikkan dalam waktu dekat.

Janet Yellen Gubernur Bank Sentral AS

dilakukan dalam satu hingga dua bulan ke depan menyusul pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Dia mengatakan, pasar tenaga kerja telah benar-benar membaik dalam beberapa tahun terakhir sejak angka pengangguran tertinggi tercatat 10% pada 2009 lalu.

Pada Mei 2016, tingkat pengangguran turun menjadi 4,9% dari sebelumnya 5%. Menurut Yellen, sebagian besar orang kini tidak lagi bekerja paruh waktu dan memilih bekerja penuh sesuai jam kerja. Pernyataan Yellen ini juga telah mengikis keraguan pada pelaku pasar terhadap rencana penaikan Fed Rate. Roberto Perlu, partner di Cornerstone Macro LLC, mengatakan kendati belum ada pernyataan resmi, para investor kini tak lagi meragukan rencana penaikan Fed Rate akan berlangsung dalam waktu dekat. “Keraguan itu telah hilang,” ujarnya.

Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve Janet Yellen menyatakan, pihaknya berencana bakal menaikkan suku bunga Fed Fund Rate dalam hitungan bulan. Namun, kenaikan suku bunga acuan hanya bisa dilakukan jika ekonomi AS terus menunjukkan perbaikan.

Dalam sebuah sesi tanya jawab di Universitas Harvard, Yellen menyatakan kenaikan suku bunga acuan sebaiknya dilakukan secara gradual.”Apabila pasar tenaga kerja terus membaik dan saya berharap hal itu benar terjadi, dalam hitungan bulan keputusan (menaikkan suku bunga acuan) akan tepat dilakukan,” jelas Yellen The Fed akan kembali melakukan pertemuan Federal Open Meeting Committee (FOMC) pada 14 hingga 15 Juni 2016 guna mendiskusikan kenaikan suku bunga.The Fed telah menaikkan suku bunga sebesar 0,25 persen untuk pertama kalinya dalam 9 tahun pada Desember 2015 dan belum menaikkan lagi hingga kini.”Kami melihat adanya pertumbuhan yang relatif lemah tahun lalu. Akan tetapi, pertumbuhan tampaknya mulai menggeliat,” ungkap Yellen.

Pada Jumat (27/5/2016) lalu, Departemen Perdagangan AS merevisi proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada kuartal I 2016 mencapai 0,8 persen.Sebelumnya, PDB AS pada kuartal I 2016 diprediksi hanya 0,5 persen.

Adapun angka pengangguran tercatat 5,5 persen pada bulan Mei 2016.Angka ini dipandang bagus oleh The Fed, meski Yellen menyatakan banyak pekerja paruh waktu yang masih mencari pekerjaan tetap.Pun The Fed juga ingin inflasi di AS berada pada posisi 2 persen.

Target Realistis Terkait kesiapan pemerintah sendiri, pelaku pasar meminta pemerintah dapat menetapkan target yang moderat atau konservatif dalam revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Pasalnya, rentang target yang dipatok pemerintah dinilai rancu. “Memang harus optimis, tapi dalam kondisi tidak menentu, lebih baik targetkan pertumbuhan yang mo-

global energI EDisi54 I JUNI 2016

73

derat dan konservatif, itu lebih baik.

Kalau tercapai ok, kalau lebih itu lebih bagus. Managing expectation dalam kondisi tak menentu itu penting. Yang diinginkan market bukan target yang tinggi-tinggi, tapi targetnya bisa tercapai tidak. Kalau tidak tercapai ada kaitannya dengan kredibilitas,” ujar Ekonom Mandiri Sekuritas Leo Putra Rinaldy Di bulan Juni, pelaku pasar menunggu apakah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty diloloskan DPR. Tax amnesty, menurut Leo, meski bukan faktor utama yang menyelamatkan anggaran, tapi bisa membantu mengurangi risiko. “Kalau diloloskan, maka dampak ke pemerintah akan ada tambahan pendapatan. Semester dua, lebih baik tax amnesty di-approve dan revisi anggaran dibuat budget-nya lebih baik, sehingga bisa berdampak kepada sektor small medium enterprise. Tiga ini unsur yang diperhatikan oleh market. Dari sisi moneternya adalah bagaimana BI menjaga rupiah dan uang keluar. Jadi, Juni-Agustus periode kritis arah market kedepan,” ujarnya.

Perubahan kebijakan moneteri di mana BI menetapkan 7 Days Reserve Repo Rate sebagai acuan suku bunga menggantikan BI Rate pada 19 Agustus mendatang juga dipandang positif oleh

74

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

pasar. “Ini dilakukan sekarang karena kondisi rupiah dan inflasi lebih terjaga.

BI melihat ini moment yang tepat dan ini positif bagi perbankan karena bisa menurunkan suku bunganya,” kata dia.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, katalis yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi adalah wacana penetapan status layak investasi (investment grade) dari Standard & Poor’s kepada Indonesia. Selain itu, dari global, pelaku pasar menanti kenaikan suku bunga bank sentral AS (Fed Fund Rate) jelang pernyataan Gubernur Bank Sentral AS Janet Yellen baru-baru ini. “Yang dilihat market itu timing-nya, kalau kenaikannya sih tidak setinggi tahun lalu.

Yang buat market kaget kok lebih awal dari yang dipikirkan. Juni belum naik, tapi kemungkian di Juli,” imbuhnya.

Leo memprediksi, kuartal II pertumbuhan ekonomi ada di 4,9%-5% yang didukung sentimen positif domestik antara lain, penurunan BI rate, penurunan harga BBM, dan bulan puasa. Seperti diketahui, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I hanya sebesar 4,92% atau dibawah ekspektasi pemerintah yang diatas 5%. “PDB pada kuartal I itu tidak buruk-buruk amat. Dibandingkan kuartal IV 2015 iya turun. Tapi bandingkan kuartal I 2015 tak buruk, justru lebih baik. Saran buat policy maker

kita harus menjaga espektasi. Jangan buat espektasi yang akhirnya justru mengecewakan,” imbuhnya.

Wakil Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga menilai, ekonomi di semester II bisa lebih baik. Ekonomi Indonesia, menurutnya masih cukup solid, inflasi bisa 4% di akhir tahun, sehingga akhir tahun ekonomi bisa diatas 5,02%. Namun, dia menggarisbawahi meski pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan tapi investasi swasta masih jauh dari harapan. “Bagaimana government spending bisa mempengaruhi investasi swasta, sehingga mendorong daya beli. Jadi, pemerintah pada APBNP lebih baik cantumkan target yang moderat daripada yang range.

Ini jauh lebih elegan dibandingkan range yang rancu,” katanya.

Pemerintah dari negara manapun, sambungnya harus optimis terhadap target yang ditetapkan. Sebab optimisme bisa menjadi stimulus espektasi bagi investor. Namun, target juga jangan ketinggian karena menyangkut kredibilitas. “Investor sangat memperhatikan hal itu,” tegasnya seraya menambahkan, hal tersebut tidak hanya berlaku untuk investor yang meletakkan modalnya pada portofolio, melainkan juga yang berada pada sektor rill.  Djauhari Effendi

MAKRO

Gagal Raih Rating Layak Investasi Indonesia gagal meraih peringkat layak investasi (investment grade) dari Standard & Poor’s (S&P). Lembaga pemeringkatan internasional ini tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia sebesar BB+ dengan prospek positif. Padahal, pemerintah dan Bank Indonesia sebelumnya optimistis S&P akan menaikkan peringkat tersebut.

S

&P menilai kerangka makro ekonomi Indonesia telah membaik. Hal itu tercermin dari peningkatan belanja modal untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya anggaran subsidi yang tidak produktif. Namun, S&P melihat masih adanya risiko fiskal dan anggaran yang dihadapi pemerintah Indonesia lantaran rendahnya penerimaan negara. Selain itu, masih ada risiko yang bersifat struktural. “Karena itu kami menegaskan (peringkat) BB+ untuk jangka panjang dan B untuk jangka pendek,� kata S&P dalam siaran persnya, Rabu

(1/6/2016).

Meski begitu, S&P masih membuka peluang menaikkan peringkat kredit Indonesia. Syaratnya, pemerintah harus memperbaiki kerangka fiskal dengan menekan defisit anggaran dan menurunkan utang.

Kondisi anggaran negara saat ini memang menerbitkan sedikit kekhawatiran. Per 8 Mei lalu, penerimaan negara baru sekitar Rp 419,2 triliun atau 23 persen dari target sepanjang tahun ini Rp 1.822,5 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak -di luar bea dan cukai- sekitar Rp 272 triliun atau

20 persen dari target pajak tahun ini Rp 1.360,2 triliun.

Alhasil, pemerintah berencana memperbesar target defisit anggaran dari 2,15 persen menjadi 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun ini. Target itu sudah memasukkan potensi penerimaan dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) tahun ini sebesar Rp 165 triliun. Rencana itu dimasukkan dalam revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, yang akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Juni ini.

Sebelumnya, Fitch Ratings memper-

global energI EDisi54 I JUNI 2016

75

tahankan peringkat kredit layak investasi (investment grade) Indonesia pada BBB-, dengan prospek stabil. Salah satu alasan kunci keputusan lembaga pemeringkat internasional itu terkait jumlah utang pemerintah masih rendah, namun tetap bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, ada beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan Fitch untuk mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB-. Pertama, beban utang pemerintah yang rendah.

Kedua, prospek pertumbuhan ekonomi yang baik. Ketiga, risiko sektor perbankan yang rendah. Namun, besarnya pengaruh sentimen pasar terhadap faktor eksternal membutuhkan upaya ekstra pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi.

Fitch memperkirakan, ekonomi Indonesia tahun ini bisa tumbuh 5,2 persen. Lalu, dalam dua tahun ke depan dapat meningkat menjadi masing-masing 5,5 persen dan 5,7 persen. Hal ini didukung oleh reformasi struktural melalui pengurangan anggaran subsidi dan pe ngeluaran non-prioritas.

Reformasi struktural yang telah ditempuh pemerintah dengan meluncurkan paket kebijakan ekonomi sebanyak 12 paket sejak September tahun lalu hingga saat ini , diyakini akan meningkatkan iklim investasi secara signifikan.

Paket itu memuat beberapa hal, antara lain perampingan jumlah dan percepatan proses perizinan untuk melakukan kegiatan usaha. Selain itu, penetapan formula upah minimum untuk memperbaiki iklim investasi. Adapun revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) mencerminkan semakin terbukanya Indonesia terhadap investor asing.

Fitch juga mengapresiasi langkah pemerintah menaikkan belanja modal untuk membangun infrastruktur. Langkah ini diharapkan bisa memacu sektor usaha dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Berbagai kebijakan itu mendorong sentimen pasar lebih positif, terlihat dari pergerakan rupiah yang relatif stabil bahkan menguat sekitar 10 persen sejak September 2015,” kata analis Fitch Rating Thomas Rookmaaker dalam siaran persnya, Selasa (24/5/2016).

Di sisi lain, Fitch menyoroti jumlah utang pemerintah. Berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan

76

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, total utang pemerintah pusat per akhir April lalu sebesar Rp 3.279,28 triliun.

Jumlahnya bertambah 5,8 persen dibandingkan akhir 2015.

Sedangkan Bank Indonesia (BI) mencatat, total utang luar negeri (ULN) per akhir Maret lalu mencapai 316 miliar dollar AS atau setara Rp 4.234,4 triliun, naik 1,9 persen dibandingkan akhir 2015. Alhasil, rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat menjadi 36,5 persen.

Fitch melihat rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 26,8 persen masih rendah. Namun, pemerintah diharapkan tidak menaikan utang secara signifikan agar defisit anggaran tidak melebihi tiga persen.

Fitch memperkirakan defisit fiskal tahun ini mencapai 2,7 persen dari PDB. Artinya, ada kenaikan utang Rp 69,9 triliun dari target defisit sebesar Rp 273,2 triliun atau 2,15 persen dari PDB. Meski beban utangnya meningkat, Fitch menilai defisit 2,7 persen tidak terlampau jauh beda dengan standar 2,6 persen untuk kategori peringkat BBB- atau stabil.

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual juga melihat, respons S&P terhadap perekonomian Indonesia saat ini cukup positif sehingga peluang kenaikan kredit terbuka lebar. Meskipun, S&P masih fokus pada beberapa persoalan terkait birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik (GCG), dan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EODB).

Hormati Menanggapi penilaian S&P, Bank Indonesia (BI) menghormati keputusan S&P yang masih enggan menaikkan peringkat kredit Indonesia menjadi layak investasi atau investment grade. Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo menuturkan, pemerintah dan bank sentral telah menyampaikan secara lengkap dan jelas mengenai kondisi perekonomian Indonesia, serta upaya reformasi struktural yang telah dan akan terus dilakukan.

Setidaknya, kata Agus, ada lima aspek informasi yang telah dijelaskan Indonesia ke S&P, antara lain dari sisi tata kelola (governance) perekonomian domestik, perkembangan eksternal, serta kebijak-

an fiskal dan moneter. Semua itu disampaikan ketika perwakilan S&P bertemu dengan sejumlah pimpinan kementerian/lembaga (K/L) beberapa waktu lalu.

“Kalau ada kesimpulan dari mereka belum bisa memberikan investment grade, kami bisa menghormati itu,” ujar Agus.

Menurut Agus, penilaian dan afirmasi peringkat kredit Indonesia merupakan hak independen dari setiap lembaga pemeringkat, tak terkecuali bagi S&P. Namun, ia menegaskan Indonesia secara konsisten telah melakukan berbagai upaya reformasi struktural untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sehat, berkesinambungan dan inklusif.

“Tetapi kalau dari BI, saya yakini telah menjelaskan apa yang telah dan akan dilakukan dan soal reformasi struktural,” tegasnya.

Agus mengatakan, pemerintah bersama-sama BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berupaya maksimal menstimulus perekonomian dengan mengeluarkan serangkaian paket kebijakan.

Dari sisi fiskal, Mantan Menteri Keuangan itu menilai, upaya perbaikan penerimaan fiskal juga terus dilakukan pemerintah dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian serta menjaga kestabilan makroekonomi dan finansial.

“Berbagai langkah upaya reformasi struktural dimaksud akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dalam jangka menengah dan panjang. Sejauh ini Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan negara peer group,” tutur Agus.

Dari sisi moneter, lanjut Agus, sejumlah upaya telah dilakukan BI untuk meningkatkan ketahanan sektor eksternal. Pertama, dengan menerbitkan ketentuan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri bagi korporasi non-bank.

Kemudian, lanjut Agus, BI juga menjaga pengelolaan nilai tukar yang fleksibel sejalan dengan nilai fundamentalnya, sambil memastikan tingkat kecukupan cadangan devisa memadai. Tak hanya itu, Otoritas Moeneter juga telah memitigasi risiko eksternal dengan menyiapkan baris pertahanan kedua (second line of defence).  Djauhari Effendi

Investasi Masuk Rp 132 Triliun

Via Izin Tiga Jam

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan izin tiga jam yang berlaku sejak Januari lalu telah digunakan oleh 56 investor dengan nilai investasi Rp 132 triliun.

I

nvestor asal Singapura tercatat sebagai pengguna layanan izin investasi tiga jam terbanyak, yakni 12 perusahaan. Modal yang ditanamkan perusahaan-perusahaan itu Rp 23 triliun.

Adapun investor asal Cina yang menggunakan fasilitas ini sebanyak enam perusahaan senilai Rp 40 triliun.

“Ada juga Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak empat perusahaan,” kata Kepala BKPM Franky Sibarani di Jakarta, Rabu, (1/6/2016).

Menurut Franky, sektor terbesar pengguna izin tiga jam bergerak di bidang infrastruktur dan industri manufaktur. Masuknya para investaror itu diharapkan menjadi pendorong industri dan menghasilkan nilai tambah. Selain mereka, ada pula sektor provider telekomunikasi Telstra asal Australia.

Sedangkan untuk fasilitas percepatan konstruksi, yakni Kemudahan Layanan Investasi langsung Konstruksi (KLIK), hingga saat ini program tersebut telah digunakan untuk menggarap 32 proyek. Total nilai investasinya memcapai Rp 55,6 triliun. Dalam investasi ini, lahan yang telah digunakan mencapai 600 hektare. Total lahan di 14 kawasan industri mencapai 10 ribu hektare.

Franky menceritakan, beberapa investor terkejut dengan program KLIK. Sebab, dengan hanya mengurus izin, asalkan di kawasan industri, investor dapat segera memulai konstruksinya. Dengan langkah seperti ini maka investor dapat menghemat waktu tiga bulan. “Hal ini menguntungkan bagi industri seperti consumer goods, atau komponen. Mereka langsung berproduksi,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla saat meresmikan kemudahan tiga jam ini sempat menghimbau investor berperan aktif dalam pelaksanaan layanan perizinan ini. Investor diminta segera melapor jika mengalami masalah dalam perizinan, atau proses pengurusan perizinannya lebih dari tiga jam.

Pokoknya kalau melenceng waktunya lapor Kepala BKPM, masih terlambat lapor Menko Perekonomian, masih terlambat juga lapor saya,” ujarnya.

Izin tiga jam ini terdiri dari izin investasi, Akta Pendirian Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pakak, Tanda Daftar Perusahaan, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Izin Mempekerjakan Tenaga Asing, Angka Pengenal Impor Produsen, dan juga Nomor Induk Kepabeanan.  Djauhari Effendi, KDT

global energI EDisi54 I JUNI 2016

77

INOVASI

Piezoelektrik

Lantai Disko, Pijakan Penumpang KA hingga Polisi Tidur Tim Potret terdiri atas Doni Darmawan Putra, Hasan, Anthony Wijoyo, dan Ridho Darmawan memperlihatkan perlatan untyuk mengembangkan konsep polisi tidur yang dapat berfungsi sebagai penghasil listrik.

Penemuan menggunakan prinsip Piezoelektrik yang merupakan material kristal penghasil listrik saat mengalami kompresi atau vibrasi semakin berkembang. Setelah energi yang dihasilkan oleh gerak pijakan manusia yang tengah berdisko dan pijakan penumpang KA di sebuah stasiun kereta api di Jepang, kini mahasiswa Universitas Brawijaya Malang dan juga Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS) menghasilkan penemuan dengan menggunakan prinsip Piezoelektrik untuk menghasilkan energi baru terbarukan. Mereka memanfaatkan polisi tidur sebagai sumber energi.

A

dalah empat mahasiswa jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (FT UB) Malang, mengembangkan konsep polisi tidur yang dapat berfungsi sebagai penghasil listrik. Hasil penemuan ini dinamakan Polisi Tidur Penghasil Energi Terbarukan (Potret).

Tim Potret terdiri atas Doni Darmawan Putra, Hasan, Anthony Wijoyo, dan Ridho Darmawan, dengan dosen pembimbing Eka Maulana. Alat yang masuk nominasi lima besar penghargaan Inovasi Teknologi Kota Malang (Inotek) 2016 bidang Energi ini menerapkan hukum kekekalan energi untuk menghasilkan energi listrik. “Kami memanfaatkan perubahan energi potensial pegas yang kami tempatkan di bawah polisi tidur,� kata ke-

78

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

tua Tim Potret, Doni Darmawan Putra, di Malang, Jawa Timur.

Perubahan energi ini, kata Doni, disebabkan oleh tekanan kendaraan yang melintas. Kemudian energi tersebut berubah menjadi energi kinetik dan memutar rotor dari generator DC. Dalam prinsip mesin listrik, perubahan kecepatan pada suatu medan magnet akan menghasilkan tegangan terinduksi pada sisi stator generator DC. Saat rangkaian digabungkan dengan ACCU, ia melanjutkan, akan terjadi aliran arus listrik yang secara perlahan bakal mengisi tegangan pada ACCU. Energi yang disimpan pada ACCU dapat digunakan untuk penerangan jalan saat malam hari atau keperluan lainnya. “Apabila dalam sehari terdapat 1.000 kendaraan dengan berat rata-rata 1.000-

2.000 kilogram, gear akan memutar generator dengan kecepatan putar 1.0001.250 rpm. Maka output dari sistem ini dapat digunakan untuk menyalakan empat lampu masing-masing 40 watt selama 10 jam setiap hari,� tuturnya.

Karya riset unggulan Program Kreativitas Mahasiswa yang didanai Dikti ini merupakan alat generasi ketiga. Sebelumnya, tim tersebut telah mengembangkan konsep serupa dengan sumber energi gerakan air. Namun, menerapkan Potret dengan memanfaatkan air dikhawatirkan dapat memicu korsleting listrik.

Hingga akhirnya tim mewujudkan karya yang seperti saat ini. Alat yang saat ini sedang dalam proses paten tersebut memiliki keunggulan safety, portable, dan tidak terpengaruh cuaca.

Potret dapat diterapkan di pintu ger-

bang kampus, mal, atau jalan tol yang terdapat portal.

Caranya di jalan yang terdapat portal tersebut dilubangi terlebih dulu untuk diisi dengan pegas. Selanjutnya, di atas pegas dapat ditempatkan polisi tidur yang terbuat dari besi atau seng tebal.

Alat Potret ditempatkan di samping polisi tidur tersebut. “Biaya untuk memproduksi sebuah alat Potret menghabiskan dana sekitar Rp 4 juta. Kami terus berinovasi dengan alat ini. Pandangan ke depan dengan prinsip dasar alat ini dapat digunakan pula pada alat-alat fitness untuk menghasilkan energi listrik terbarukan,” ujarnya.

Sebelumnya dosen dan mahasiswa Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya juga mengembangkan polisi tidur (police trap) di jalan sebagai penghasil listrik. Alat tersebut bisa dibongkar pasang sesuai keinginan pengguna untuk kebutuhan penerangan jalan atau bangunan. Karya tersebut telah diuji coba sebelum lolos dalam daftar 20 finalis Kontes Inovasi Nasional 2011 di Institut Teknologi Bandung, 4-5 Februari 2011 silam.

Bentuk polisi tidur tersebut dirancang khusus. Di bagian tengah antara tanjakan dan turunan, terdapat papan menyembul yang bagian bawahnya dipasangi pegas baja berjenis helix atau per keong.

Tinggi papan itu dari puncak tanjakan atau turunan sekitar 2-3 centimeter.

“Tidak menghambat laju kendaraan,” kata anggota Tim Buzz ITS Made Yudithia Krisnabayu.

Tiap kali roda mobil atau motor melindas polisi tidur, energi kinetik yang biasanya terbuang ditangkap pegas sebagai energi potensial lalu dialirkan ke generator torsional. Generator sederhana buatan sendiri yang diletakkan di samping papan polisi tidur itu diatur agar bisa menyimpan energi tiap enam lindasan terjadi. “Inovasinya pada penyimpanan energi di generator ini,” ujar Diandra Devia Dewi, anggota tim lainnya.

Dari enam kali lindasan mobil atau motor, bisa terkumpul listrik sebesar 10,5 watt. Arus bisa diubah dari AC menjadi DC. Energi itu kemudian ditabung dalam baterai atau aki (accu) sebelum dipakai untuk penerangan jalanan atau

gedung.

Berapa pun bobot dan kecepatan kendaraan ketika melindas polisi tidur, jumlah daya listrik yang dihasilkan tetap sama. Namun harus dihindari lindasan kendaraan jenis truk agar alat tidak cepat rusak.

Idealnya, kata dia, alat tersebut ditempatkan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sekitar pintu palang tempat parkir, dan kios drive thru. “Listrik yang dihasilkan bisa dipakai untuk menerangi tempat-tempat seperti itu,” tuturnya.

Biaya pembuatan polisi khusus tersebut Rp 1,5 juta per unit. Daya tahannya berkisar 1,5 hingga 2 tahun. Alat itu menurut mereka, jauh lebih murah

Penumpang KA Jepang sudah membuat percobaan mengenai pembangkit listrik dari tenaga manusia. Perusahaan kereta api Jepang sektor timur, The East Japan Railway Company, bekerja sama dengan para peneliti Universitas Keio, Jepang, mengadakan riset untuk mengembangkan stasiun kereta api yang ramah lingkungan di stasiun Shibuya.

Mereka memanfaatkan lalu lalang para penumpang di stasiun tersebut untuk menghadirkan pembangkit listrik dari tenaga manusia. Melalui teknologi tersebut penumpang akan bergerak melalui tenaga dari hasil pijakannya sendiri.

Konsep teknologi tersebut didasari

dibanding biaya pemakaian listrik per tiang lampu jalan yang menyala 10 jam sebesar Rp 2,3 juta per bulan.

Setelah nanti dipatenkan, kata Diandra, alat yang digagas dan dikembangkan bersama Harus Laksana Guntur, dosen Bidang Studi Desain Program Studi Teknik Mesin ITS, tersebut rencananya akan ditawarkan ke pemerintah daerah.

Alat ini juga disebut-sebut menggunakan prinsip Piezoelektrik yang merupakan material kristal yang bisa menghasilkan listrik saat mengalami kompresi atau vibrasi. Sifat material piezoelektrik ini merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber energi alternatif. Pada riset ini juga dilakukan perancangan polisi tidur piezoelektrik pemanen energi.

Akan dilakukan perancangan dan uji coba sistem untuk mendapatkan desain yang paling optimal dari segi sistem mekanik, kantilever, harvesting energy dan penyimpanannya.

oleh teknologi Piezoelektrik, dimana perangkat Piezoelektrik ini merupakan lempengan keramik yang bisa mengubah suatu tekanan menjadi suatu tegangan berdasarkan kekuatan yang ada.

Teknologi ini diletakkan pada lantai di gerbang tiket dan area lain di Stasiun Tokyo yang ramai oleh orang yang berlalu-lalang, sehingga menghasilkan energi listrik dari penumpang yang berjalan diatasnya.

Menurut riset, teknologi Pizeoelektrik mampu menyalakan 2 buah lampu yang bermuatan sekitar 60 watt dalam satu kali pijakan. Selain itu pijakan kaki manusia yang kuat bisa mengubah tekanan menjadi tegangan listrik antara 1-3,5 Volt.

Sebelumnya, suatu night club di London, Inggris, sudah menggunakan tenaga piezoelektrik ini. Night club tersebut merupakan eco-nightclub yang menggunakan gerakan dari para clubbers yang menari di atas lantai disko untuk menghasilkan energi listrik.  Gus Santo

global energI EDisi54 I JUNI 2016

79

INDUSTRI

Belum Berhasrat Manfaatkan Kawasan Berikat Iming-iming insentif menarik bagi pelaku usaha atau industri yang memanfaatkan Pusat Logistik Berikat (PLB) sepertinya belum langsung memikat Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) sektor migas.

Ini tak lain karena kegiatan eksplorasi di hulu migas masih minim akibat kelesuhan harga minyak sampai sekarang.

80

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

I

ndonesian Petroleum Association (IPA) mengaku, belum bisa memanfaatkan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk alat-alat penunjang operasional hulu migas secara maksimal sejak diresmikan awal tahun ini oleh Presiden Joko Widodo ( Jokowi).Minimnya dana investasi untuk eksplorasi dan produksi yang bisa disediakan perusahaan-perusahaan migas di Indonesia membuat fasilitas yang diberikan pemerintah dalam PLB menjadi sia-sia.

Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong menilai, pada dasarnya pembentukan PLB ini sangat baik, yaitu

untuk memudahkan logistik peralatan hulu migas dan juga pembebasan beberapa kebijakan fiskal di dalamnya.

Namun sayangnya, permintaan alatalat eksplorasi migas juga ikut berkurang seiring dengan rendahnya harga minyak, sehingga tak banyak yang bisa memanfaatkan pusat logistik tersebut.

“Memang ini baru berjalan sejak Maret, tapi kami rasa itu tidak begitu bisa kami manfaatkan dengan maksimal

karena kondisi hulu migas juga seperti ini. Kendati demikian, kami paham kalau Pemerintah memiliki maksud baik dengan membentuk kawasan tersebut dan kami harap bisa segera menikmati dengan penuh,” jelas Marjolijn.

Kendati demikian, ia tak bisa memberitahu perihal jumlah anggota IPA yang telah memanfaatkan kawasan itu mengingat perhimpunan ini memiliki 49 perusahaan anggota migas dan 133 anggota industri pendukung. Oleh karenanya, ia pun tak bisa memberi penilaian atas implementasi kebijakan ini.

Sebagai informasi, PLB sendiri merupakan salah satu poin paket kebijakan ekonomi jilid II yang diluncurkan kuartal IV tahun lalu. PLB ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 tahun 2015 sebagai revisi PP Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penimbunan Berikat. Beberapa insentif yang diberikan di dalam kawasan tersebut adalah bebas pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), pembebasan cukai bagi perusahaan yang ingin masuk ke kawasan PLB, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Petambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) bagi barang yang dipindahkan dari kawasan PLB satu ke PLB lainnya.

Jokowi sendiri sebelumnya telah meresmikan 11 PLB yang tersebar di lima provinsi di Indonesia. Dua dari 11 PLB tersebut digunakan untuk kepentingan migas, yaitu Tanjung Batu dan Balikpapan yang dikelola masing-masing oleh PT Petrosea Tbk dan PT Pelabuhan Penajam.

Upaya menekan efisiensi perusahaan di tengah kondisi harga minyak dunia yang masih belum kunjung normal, para pelaku Industri migas didorong untuk bisa memanfaatkan Pusat Logistik Berikat (PLB). “PLB membantu efisiensi perusahaan migas. Karena disaat sekarang tekanan perusahaan untuk efisiensi semakin tinggi nah PLB ini bisa memberikan peluang besar untuk lakukan efisiensi,” kata Ketua Asosiasi PLB Indonesia, Ety Puspitasari dalam Business Forum Migas 2016 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (18/5/2016).

Ety mengakui, secara makro sektor migas memang lesu, tapi secara indus-

AGUS CAHYONO Direktur Pembinaan Program ESDM

tri logistik keberadaan PLB diharapkan bisa mendorong industri logistik agar semakin maju.

Sementara itu, Ketua Harian Komunitas Migas Indonesia (KMI), Herry Putranto berharap pelaku bisnis migas dapat mengoptimalkan PLB sebagai fasilitas bersama untuk bisa mengolah minyak . “Yang diinginkan migas adalah efisiensi sharing facility. Kebetulan ada PLB ini sebuah terobosan yang bisa dilakukan industri migas. Kami berharap PLB bisa digunakan sebagai fasilitas bersama untuk bisa mengolah minyak yang berlimpah,” kata Herry.

Tekan Cost Recovery Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri mendorong pembangunan PLB untuk industri minyak dan gas bumi (migas). Kehadiran kawasan berikat itu diharapkan dapat menekan pengembalian biaya operasi atau cost recovery yang harus dibayarkan pemerintah kepada kontraktor migas.

Direktur Pembinaan Program Kementerian ESDM Agus Cahyono mengatakan, kehadiran banyak PLB di dalam negeri dapat memotong rantai pasokan barang dan jasa untuk industri migas.

Sebab, kontraktor tidak perlu mengeluarkan atau memasukkan barang dari atau ke luar negeri, seperti Singapura, untuk kebutuhan eksplorasi dan produksi. Kontraktor hanya perlu menunggu di dekat lapangan migas yang dikelolanya karena operator akan membawa fasilitas pengeboran ke PLB terkait .

“Sehingga biaya pengadaan barang atau

global energI EDisi54 I JUNI 2016

81

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi melakukan peninjauan ke salah satu gudang usai meresmikan secara simbolis 11 Pusat Logistik Berikat (PLB) di Indonesia di Kawasan Industri Krida Bahari, Cakung, Jakarta Utara,

jasa bisa dipangkas,” kata Agus.

Sedangkan Direktur Fasilitas dan Kepabeanan Bea Cukai Robi Toni menambahkan, PLB juga bisa berdampak terhadap penurunan biaya operasi karena adanya insentif pajak. “Karena tidak ada Pajak Pertambahan Nilai 10 persen sehingga ada penghematan biaya 10 persen oleh kontraktor kontrak kerja sama yang dibebankan dalam cost recovery,” ujar dia.

Demi memuluskan rencana tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Tempat Penimbunan Berikat serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat. Dalam beleid itu, ada insentif bebas bea masuk dan pajak terhadap impor barang-barang bahan baku, barang modal, dan barang penolong yang akan ditimbun di Indonesia. Kepala Divisi Survei dan Pemboran SKK Migas Ngatijan juga mendukung langkah pembangunan PLB. Ia berharap, pembangunan pusat logistik tidak hanya di Indonesia bagian barat, tapi juga Indonesia Timur. Pertimbangannya, penemuan migas mulai bergeser ke timur dan laut dalam. “Tentu saja ini

82

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

Karena tidak ada Pajak Pertambahan Nilai 10 persen sehingga ada penghematan biaya 10 persen oleh kontraktor kontrak kerja sama yang dibebankan dalam cost recovery.

ROBI TONI

Direktur Fasilitas dan Kepabeanan Bea Cukai jadi peluang untuk efisiensi,” ujar dia.

Sekadar informasi, pemerintah berharap pusat logistik berikat sudah terbangun di 50 lokasi hingga akhir 2016. Saat ini, baru ada empat Pusat Logistik Berikat yang menimbun barang untuk menunjang industri pertambangan dan migas.

Keempat perusahaan tersebut yakni PT Cipta Krida Bahari yang berlokasi di Cakung, PT Petrosea di Balikpapan, PT Pelabuhan Panajam Buana Taka di Balikpapan dan PT Dahana di Subang.

Di sisi lain, ada tujuh perusahaan sedang dalam proses pengajuan PLB pendukung usaha pertambangan dan migas. Tujuh perusahan itu adalah PT Pertamina Drilling Serv.ind di Jakarta, PT United Tractors di Balikpapan, PT Mexis di Balikpapan, PT BP Indonesia di Tangguh, PT Trakindo Utama di Balikpapan, PT CKB di Balikpapan, dan PT Perta Arun di Lhokseumawe.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi sempat menargetkan efisiensi Rp 7 triliun di sektor minyak dan gas bumi. Sebab, sebelum ada PLB investor perlu mengeluarkan ongkos investasi untuk distribusi rig di wilayah seperti Batam dan Singapura. Kini investor hanya perlu menunggu di dekat lapangan migas terkait karena operator akan membawa fasilitas pengeboran ke PLB terkait.

Hal yang sama berlaku dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) impor. Heru menjelaskan mayoritas distributor tidak menumpuk BBM di Indonesia karena mereka harus membayar penuh walaupun tidak semua BBM disalurkan. Hal ini akan diperbaiki dengan keberadaan PLB yang mengurangi jarak distribusi barang.  Djauhari Effendi

Pangkas Ongkos Logistik

S

atuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) menjamin rencana pemerintah membangun Pusat Logistik Berikat (PLB) bagi peralatan migas di Sorong, Papua Barat akan mampu menyediakan kebutuhan peralatan hulu migas di Indonesia Timur. Pembangunan PLB ini bisa memangkas ongkos logistik peralatan migas karena Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) bisa memanfaatkan fasilitas itu bersama.

Hal ini, jelasnya, bisa mengurangi pembebanan cost recovery yang dibayarkan Pemerintah kepada KKKS. “Kalau bisa patungan kan bisa lebih murah, karena ada pemanfaatan infrastruktur bersama. Sedangkan kalau sendiri-sendiri cost recovery bisa lebih mahal,” kata Kepala Humas SKK Migas Elan Biantoro , beberapa waktu lalu dimana sejak akhir April lalu menjabat Vice President Management Representative SKK Migas.

Kendati demikian, Elan mengakau, tak punya angka pasti terkait penghematan yang dimaksud. Namun, ia mencontohkan penghematan di sisi logistik yang bisa dikurangi KKKS sehingga meringankan beban cost recovery.

Ia mencontohkan biaya pendatangan dan pengembalian peralatan migas (mobilisasi dan demobilisasi) antara Singapura hingga Indonesia Timur yang

sekiranya bisa menelan 1 juta dollar AS hingga 2 juta dollar AS. Terlebih dengan adanya PLB di Sorong, peralatan migas bisa mudah diawasi karena sudah memiliki tempat dan SKK Migas bisa lebih mudah melakukan inspeksi.

Ia menjelaskan, kadang peralatan migas yang disewa untuk eksplorasi ada yang dalam kondisi tidak baik. Dengan argo tarif penyewaan yang sudah dimulai namun alat tidak bisa digunakan, Elan berujar itu akan merugikan negara secara finansial.”Pokoknya jangan sampai peralatan itu ketika survei malah rusak di tengah jalan, karena standby cost (peralatan migas) juga kami yang bayarkan. Kami bayarnya dilakukan sekaligus dalam satu waktu (lump sum) dengan daily rate 15 ribu dollar AS hinga 20 ribu dollar AS, siapa sih yang mau bayar sehari sampai Rp 100 juta lebih,” jelasnya.

Sampai sejauh ini, tambahnya, sudah ada beberapa perusahaan yang berminat menjadi operator PLB tersebut namun ia tak ingat nama-nama perusahaannya. Namun jika sudah terbangun, PLB itu bisa dimanfaatkan KKKS seperti BP Berau Ltd, PT Pertamina (Persero), Genting Oil Kasuri Pte., dan Petrochina International Ltd yang memiliki wilayah operasi di Indonesia Timur.

“Tapi bukan berarti yang minat bangun PLB ya KKKS yang itu, saya tidak tahu saja. Sebetulnya kan Petrochina

juga punya kawasan sendiri, tapi kan itu hanya buat dia saja,” ujarnya.

Sebagai informasi, peraturan terkait PLB tercantum di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 tahun 2015 sebagai revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penimbunan Berikat. Beberapa insentif yang diberikan di dalam kawasan tersebut adalah bebas pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), pembebasan cukai bagi perusahaan yang ingin masuk ke kawasan PLB, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Petambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) bagi barang yang dipindahkan dari kawasan PLB satu ke PLB lainnya.

Menurut Elan, saat ini PLB hanya ada di Indonesia Bagian Barat yakni Batam.

Ke depan ada tiga lokasi yang sedang disiapkan yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur; Tanjung Batu, Kalimantan Selatan; dan Sorong, Papua.

Ada beberapa alasan kenapa daerah tersebut dipilih untuk pembangunan kawasan pusat logistik berikat. Salah satu alasannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur. Dengan begitu, tidak ada lagi ketimpangan antara kawasan Barat Indonesia dengan kawasan Timur Indonesia. Djauhari Effendi, CNN

global energI EDisi54 I JUNI 2016

83

MAKRO

Mencari Peluang Bisnis Rumah Sakit di Negeri Petro Dollar Presiden Joko Widodo (tengah) menerima kunjungan kehormatan Pangeran Kerajaan Arab Saudi Pangeran Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud (kedua kiri) di Istana Kepresidenan Bogor.

Selain pembahasan rencana proyek di kilang Cilacap, kehadiran Pangeran Arab Saudi Prince Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud menemui Presiden Jokowi, Minggu (22/5/2016) juga menawarkan kesempatan Indonesia membuka rumah sakit di Saudi. Peluang itu pun langsung ditanggapi serius Pertamina. Apalagi Indonesia sudah mendapatkan alokasi lahan untuk proyek rumah sakit tersebut.

M

enteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus menteri penghubung IndonesiaArab Saudi Sudirman Said setelah mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu mengatakan Indonesia mendapatkan satu kesempatan untuk membangun RS di Arab Saudi.

“Kami mendapat satu kesempatan untuk membangun rumah sakit di Saudi Arabia, rumah sakit Indonesia,” katanya seperti dilaporkan Antara.

Bahkan, lanju dia, Indonesia sudah mendapatkan alokasi tanah/lahan.

“Menteri Minyak yang dulu menjadi Menteri Kesehatan (Arab Saudi) juga terbuka untuk bekerja sama di bidang pasokan obat-obatan,” katanya.

Begitupun, kata Said, kerja sama di bidang lain meliputi perumahan layak huni bagi masyarakat kelas menengah

84

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

ke bawah. “Mereka akan mencari kesempatan untuk membangun rumahrumah layak huni kelas menengah ke bawah terutama untuk para pekerja, itu sedang dijajaki,” katanya.

Pada Januari lalu, Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno juga sempat mengungkapkan, rencana membangun rumah sakit di Arab Saudi. Menurut Rini, pembangunan rumah sakit di Saudi perlu karena banyak penduduk Indonesia yang bekerja di negara tersebut.

Peluang ini pun langsung ditangkap Pertamina. Melaui anak usahanya PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika) segera melebarkan sayapnya ke Arab Saudi. Rumah sakit di negara tersebut nantinya akan fokus melayani para jemaah haji dan umroh asal Indonesia yang terus meningkat tiap tahun.

Direktur Utama Pertamina Dwi

Soetjipto mengatakan, peluang bisnis rumah sakit di Arab Saudi sangat prospektif. Ini mengingat banyak sekali penduduk Indonesia yang melakukan dua kegiatan keagaaman tersebut.

Menurut data Kementerian Agama, jumlah jemaah haji asal Indonesia pada 2015 sebesar 155.200 orang. Angka itu terus bertambah dibanding tahun sebelumnya sebesar 154.467 orang. “Kami mau mencari pasar karena banyak penduduk Indonesia ke sana setiap tahunnya. Kami mau cari peluang, kalau misalkan jasa rumah sakit di sana kurang bisa menangani pasien asal Indonesia kami bersedia mau masuk. Bagi kami yang penting adalah market-nya,” jelas Dwi. Selain diperuntukkan bagi jemaah haji dan umrah asal Indonesia, rumah sakit ini juga dibuka untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mencari nafkah

di sana. Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), jumlah TKI di Arab Saudi mencapai 23 ribu orang atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 44.325 orang.

Kendati sudah merencanakan aksi korporasi itu, namun Dwi belum tahu berapa angka investasi yang dibutuhkan. “Saat ini investasinya tengah dihitung,” jelasnya.

Menyambung pernyataan Dwi, Said mengatakan ekspansi ini merupakan hasil pembicaraan intensif kedua negara sejak September 2015. Sebagai menteri yang ditunjuk Presiden Joko Widodo ( Jokowi) untuk menangani investasi dari dan menuju Timur Tengah, ia mengatakan akan terus mengawal investasi ini agar cepat teralisasi. “Bahkan rencananya Menteri Kesehatan Indonesia akan signing nota kesepahaman dengan Menteri Kesehatan di sana. Karena selain rumah sakit, ternyata kami juga diberi kesempatan untuk masuk ke bisnis farmasi juga,” jelasnya.

Melihat laporan keuangan Pertamina pada 2014, jasa kesehatan dan rumah sakit menyumbang pendapatan sebesar 71,82 juta dollar AS atau menurun 14,04% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 83,56 juta dollar AS. Incar Pariwisata Selain tawaran rumah sakit, Arab Saudi juga menyatakan minatnya untuk memperbesar investasi khususnya di bidang pariwisata dan portofolio keuangan di Indonesia.

Pemerintah Arab Saudi menjajaki kemungkinan untuk dapat bekerja sama di bidang investasi keuangan melalui kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), perusahaan pembiayaan infrastruktur yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Tiga lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata juga tengah dilirik oleh Arab Saudi untuk dikembangkan, yakni Lombok Mandalika, Banten Tanjung Lesung dan Sumatra Barat.

Sudirman menilai positif inisiatif kerja sama tersebut karena sejalan dengan penguatan hubungan antara kedua negara. “Tugas kami menjaga agar hubungan kedua negara makin baik, makin kuat,” katanya.  Djauhari Effendi, ANT

Holding BUMN Rumah Sakit Dikebut Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mendorong pembentukan induk usaha atau holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pembentukan holding ini untuk meningkatkan efisiensi. Setelah memastikan pembentukan holding BUMN Migas, kini Kementerian BUMN tengah mematangkan rencana pembentukan holding BUMN rumah sakit. Targetnya tahun ini harus terbentuk.

P

embentukan rencana holding BUMN rumah sakit ini telah dirintis pada 2015. Ketika itu, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K Ro mengatakan, pihaknya akan membentuk holding rumah sakit BUMN. Perusahaan itu untuk mengatur standarisasi rumah sakit BUMN. Selain itu, ada holding BUMN rumah sakit dapat mendatangkan teknologi secara bersama-sama. Hal ini bisa memberikan nilai tambah.

Sementara itu, Ketua Sinergi BUMN Dany Amrul Ichdan mengakui, saat ini rumah sakit yang dimiliki beberapa BUMN memiliki standar pelayanan berbedabeda. Mayoritas layanan rumah sakit yang berada di bawah naungan BUMN ini masih kalah ketimbang rumah sakit swasta.

Para pegawai BUMN pun mengakui hal itu. Sebagian besar karyawan di kementerian BUMN dan juga perusahaan BUMN lebih memilih untuk berobat di rumah sakit swasta. “Saat ini hanya ada 40 persen karyawan BUMN yang berobat di rumah sakit BUMN, yang 60 persen berobat di rumah sakit luar, ini prihatin,” ujar dia.

Selama ini posisi rumah sakit menjadi anak usaha perusahaan BUMN. Setidaknya ada 79 rumah sakit yang dimiliki beberapa perusahaan BUMN, dan semua itu dikelola oleh 40 perseroan terbatas (PT).

Jika semua rumah sakit tersebut berada salam satu pengelolaan atau menjadi satu holding maka pemerintah akan memiliki rumah sakit terbesar di Indonesia.

Dalam hitungan kasar, jika semua rumah sakit tersebut berada dalam satu holding, total asetnya mencapai Rp 40 triliun.

“Di Indonesia ini yang terbesar karena yang punya jaringan rumah sakit begitu banyaknya, punya provider rumah sakit begitu besarnya, punya aset yang sedemikian besarnya itu hanya BUMN,” kata Dany.

Saat ini tengah melakukan pengumpulan kesepakatan dari beberapa pemilik rumah sakit di daerah untuk bisa mendukung rencana strategis yang dicanangkan Kementerian BUMN ini. Rumah sakit terbesar di Indonesia ini akan terbentuk sebelum Lebaran.

“Harusnya sih bisa sebelum Lebaran, karena membentuk itu tidak begitu susah, karena sudah ada PT. Nah, anak perusahaan yang mengelola rumah sakit itu tinggal dijadikan saja salah satunya sebagai holding, sebagai induknya,” ujarnya.

Sejumlah BUMN yang memiliki RS sendiri adalah PT Timah (Persero) Tbk., PT Bukit Asam (Persero) Tbk., PT Pertamina (Persero), PT Pelni (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan sebagainya. Dany mengatakan hampir semua RS milik BUMN telah berbadan hukum perseroan terbatas, bukan lagi yayasan.

Salah satu contoh RS yang telah berubah badan hukum dari yayasan menjadi PT adalah PT Rumah Sakit Bakti Timah, anak usaha Timah. Djauhari Effendi,Ins

global energI EDisi54 I JUNI 2016

85

PERTAMBANGAN

Aksi Pelepasan Saham BHP Billiton Masih Tanda Tanya Rencana BHP Billiton Indonesia menjual saham PT IndoMet Coal di tambang Maruwai, Kalimantan Tengah masih tanda tanya. Namun agak sedikit terkuak saat manajemen BHP Billiton Indonesia mendatangi kantor Direktur Jenderal Mineral dan batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, Selasa (24/5/2016) lalu .

86

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

P

residen Direktur BHP Billiton Indonesia Imelda Adhisaputra, usai menemui Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, menjelaskan, rencana pelepasan saham Indomet Coal masih dalam tahap pembahasan. “Kami masih kami lihat (penawaran),” ujar dia.

Hanya, belum banyak informasi yang bisa terkuak atas rencana ini. Pun Direktur Jenderal Mineral dan batubara Bambang Gatot Ariyono juga bisa belum mau memberikan keterangan rencana itu. Gatot hanya mengungkap bahwa BHP Billiton memang berencana melepas kepemilikan saham mereka di Indomet yang mengelola Maruwai.

“Kemungkinannya begitu, tapi belum dibahas siapa yang akan mengambil, “ ujarnya.

Gatot juga mengatakan, BHP Billiton belum mengatakan besaran saham yang akan mereka lepas. “Eksekusinya belum jelas,” terangnya.

Yang pasti, langkah BHP Billiton melepas saham sepertinya tak akan menemui banyak kendala. Apalagi, dalam catatan Kementerian ESDM, tak ada kendala dalam kontrak bisnis perusahaan itu. Dus, Kementerian ESDM melihat rencana penjualan saham tersebut tak lain adalah strategi bisnis BHP Billiton di Indonesia.

Menurut Bambang, jika kelak ada perubahan kontrak di Indonesia, Kementerian ESDM mewajibkan BHP Billiton melaporkan setiap perubahan tersebut. “Kontrak mereka tidak ada masalah, tapi kalau ada perubahan, harus minta persetujuan kepada peme-

rintah,” kata Bambang.

Alih-alih membeberkan perkembangan terbaru pelepasan saham IndoMet Coal, manajemen BHP Billiton memilih menjelaskan agenda utama kunjungan ke kantor Dirjen Minerba.

“Kami laporan biasa saja, terkait strategic review bisnis kami yang ada di Indonesia, belum sampai ke penjualan saham,” tandas Imelda.

Dikatakan, melaporkan sejumlah rencana strategis BHP Billiton ke depan.

Antara lain adalah meninjau opsi investasi jangka panjang atas aset mereka di IndoMet Coal. Ini kian menguatkan dugaan bahwa BHP Billiton berencana melepas aset-asetnya, salahsatunya di Indomet Coal.

Saat ini, perusahaan perusahaan batubara asal Australia itu mengempit 75% saham IndoMet Coal. Adapun 25% saham sisanya milik PT Adaro Energy Tbk yang dibeli pada 2010 silam. IndoMet Coal tercatat mengantongi tujuh perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP2B) melalui IndoMet Coal di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

IndoMet Coal memegang tujuh PKP2B tersebut melalui PT Lahai Coal, PT Ratah Coal, PT Juloi Coal, PT Pari Coal dan PT Sumber Barito Coal. Dua sisanya PT Kalteng Coal dan PT Maruwai Coal.

Selama 20 tahun memegang tujuh PKP2B melalui IndoMet Coal, BHP Billiton telah menggelontorkan investasi sebesar 100 juta dollar AS. Dana investasi sebesar itu untuk pengembangan tambang batubara skala kecil di Lahai Coal di Haju, Kalimantan Tengah.

Sementara enam tambang lain belum masuk tahap pengembangan perusahaan ini. BHP Billiton masih berupaya mengeksplorasi ke enam tambang miliknya.

Desak Proaktif Sementara kalangan Dewan meminta pemerintah turun tangan dan proaktif dalam mengevaluasi kinerja BHP Billiton dengan memanggil perusahaan tambang asal Australia tersebut. ”Tidak bisa main pergi begitu saja, harus sesuai aturan,” kata anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto.

Dito mengatakan, kewajiban- kewajiban itu sudah tertuang dalam kontrak karya ketika mendapat izin penambangan. Pemerintah juga didesak untuk tidak begitu saja menyetujui keputusan BHP angkat kaki dari Indonesia tanpa kompensasi apa pun. Kompensasi itu bisa diserahkan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Senada dengan Dito, pengamat energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, semestinya BHP Billiton menaati aturan main dalam melakukan bisnisnya, terutama mengenai investasi mereka di Indonesia. ”Di dalam bisnis itu ada aturan mainnya, kalau mereka sudah sekian tahun belum produksi dan terus keluar, tentu kan ada punishment . Misalnya, dalam bentuk share -nya harus diberikan ke perusahaan nasional sekian persen,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi danSumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot membenarkan, pertemuan dengan petinggi BHP belum membicarakan rencana pelepasan saham. ”Mereka belum mengatakan begitu. Jadi eksekusinya belum jelas dan tidak bisa diomongkan begitu (mau melepas saham),” ungkap dia.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya, Kalimantan Tengah tidak main-main melaksanakan niatnya mengakuisisi saham BHP Billiton di PT IndoMet Coal (IMC). Bahkan, Pemkab Murung Raya sudah menyiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menjadi salah satu pemegang saham di PT IMC. Bupati Murung Raya Perdie M. Yoseph mengatakan, sudah ada BUMD di Murung Raya yang siap merealisasikan pembelian saham tersebut. Pernyataan Perdie tersebut menanggapi santernya kabar rencana pelepasan 76% saham BHP Billiton di PT IMC. Nantinya BUMD di Murung Raya, yakni PD Petak Malai Bulu Merindu, bisa menjajaki kemungkinan untuk membeli saham tersebut. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan BUMD tersebut untuk menggandeng investor lain untuk memuluskan langkah pembelian saham. Namun Perdie masih enggan

menyebut secara rinci soal skema pembelian saham tersebut.

“Kalau mesti menggandeng investor lain bisa saja dilakukan, tapi kalau tidak ya kami siap,” ujar Perdie, Kamis (26/5/2016).

Perdie menegaskan, Kabupaten Murung Raya memiliki APBD sebesar Rp 1,4 triliun atau sekitar 100 juta dollar AS di tahun 2016 ini. Ia memastikan, jika sebagian dana tersebut bisa digunakan untuk mengambil alih sebagian divestasi saham tersebut.

Bila memang ada lampu hijau soal pembelian saham tersebut, menurut Perdie, nantinya skema pembelian divestasi saham tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan. “Untuk jumlah pembelian saham tentu akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dan kemampuan pemerintah daerah, juga dari BHP Biliton sendiri,” imbuh Perdie.

Namun demikian, hingga kini Pemkab Murung Raya belum mendapat informasi resmi terkait rencana peleasan saham tersebut, termasuk berapa nilai saham yang bakal dilepas oleh BHP Biliton. Pemda Murung Raya masih menunggu informasi resmi atas rencana divestasi saham tersebut. Perdi bilang, sampai saat ini belum ada informasi resmi baik dari Kementerian ESDM maupun BHP Biliton. “Sampai saat ini belum, kami hanya mengetahui dari koran-koran saja,” kata Perdie.

Ia menambahkan, keinginan untuk mendapat jatah divestasi saham BHP Biliton di PT Indomet Coal merupakan hal yang wajar. Sebab, semua konsesi penambangan batu bara yang dimiliki IMC seluruhnya berada di wilayah Murung Raya.

Pemda Murung Raya merasa kecewa karena tidak dilibatkan atas rencana kebijakan manajemen BHP Billiton tersebut, padahal 7 konsesi proyek PT IMC yang secara keseluruhan berada di wilayahnya.

“Tujuh konsensi yang mereka miliki PK2PB semua itu masuk di wilayah Murung Raya. Sangat wajar untuk mengetahui perkembangan kebijakan BHP Billiton mengenai isu divestasi saham ini. Jadi kita minta Pemda Murung Raya dan Pemprov Kalteng untuk dilibatkan,” ujar Perdie.  Djauhari Effendi, KTN,Ins

global energI EDisi54 I JUNI 2016

87

REGULASI

Jalan Lambat Terapkan Euro 4 Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menggunakan standar emisi Euro 2 sejak tahun 2003. Desakan kepada pemerintah segera menerapkan standar Euro 4 terus bergulir. Apa penyebab Indonesia masih ‘betah’ menggunakan standar emisi Euro 2?

D

ibandingkan negara di kawasan ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina, Indonesia jauh tertinggal soal standar emisi gas buang. Di kala ketiga negara tersebut telah menerapkan standar Euro 4, Indonesia hingga kini masih berkutat menggunakan Euro 2 pada mobil.

Ahli otomotif dan bahan bakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Tri Yuswijayanto menjelaskan, belum diterapkannya standar Euro 4 di Indonesia karena soal kesiapan penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM). “Ketika mau menetapkan Euro sekian, pemerintah akan minta konsensus dulu. Kalau industri otomotif pasti senang karena di negara asalnya sudah paling tinggi standarnya. Di sini penyedia bahan bakar sendiri sanggup tidak (untuk BBM standar Euro 4)? Kalau harus impor tapi dalam jumlah kecil tidak masalah. Tapi kalau dalam jumlah besar kan defisit dan berbahaya juga,” jelas Tri. Hingga saat ini, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup masih terus menggodok regulasi terkait penerapan

88

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

standar emisi Euro 4. Peraturan tersebut rencananya akan diteken pada tahun ini dan diaplikasikan mulai 2018 mendatang.

Untuk standar Euro 4 pada bahan bakar bensin, Direktur Pengendalian Polusi Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dasrul Chaniago mengatakan, minimal menggunakan RON 95 atau setara Pertamax.

Dengan penerapan Euro 4, ia berharap, industri otomotif di Indonesia akan berkembang dan bisa bersaing dengan negara lain dalam hal ekspor mobil. “(Tahun) 2018 target kami menerapkan Euro4. Untuk Euro 4 minimum Pertamax. Kita pakai Euro4 supaya bisa ekspor mobil. Negara-negara tetangga sudah menerapkan Euro4. Kalau kita bertahan dengan Euro2 kita ga bisa ekspor,” ujar Dasrul.

Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi juga meminta pemerintah dapat dengan segera menerapkan peraturan soal Euro 4 tersebut secepatnya. Apalagi melihat momentum penurunan harga BBM saat ini yang dinilai tepat. “Kita minta supaya dipercepat (penerapan

Euro4) karena kalau Euro 4 dipercepat itu akan lebih baik. Kita manfaatkan momentum turunnya bahan bakar ini.

Indonesia tinggal satu-satunya yang masih Euro2. Filipina saja sudah Euro 4 akhir tahun ini, India bahkan sudah masuk Euro5. Seluruh Asia bahkan mungkin (Indonesia) paling terbelakang,” kata Yohannes.

Sebagai informasi, Uni Eropa telah mempelopori pengaturan standar emisi sejak 1990 menyusul lahirnya standar Euro 1. Euro 1 mengharuskan mesin diproduksi dengan teknologi yang hanya menggunakan bensin tanpa timbal. Kemudian pada 1996, standarnya dinaikkan menjadi Euro 2, dimana untuk mobil harus menggunaan bensin atau solar dengan kadar sulfur di bawah 500 ppm.

Empat tahun kemudian (2000) muncul standar emisi Euro 3, yang mewajibkan mobil diesel menggunakan solar dengan kadar sulfur kurang dari 350 ppm atau bensin dengan kadar sulfur kurang dari 150 ppm.

Perkembangannya semakin pesat, ketika pada 2005 Uni Eropa menerap-

kan standar emisi Euro 4 yang mewajibkan semua kendaraan menggunakan bensin atau solar berkadar sulfur masing-masing kurang dari 50 ppm.

Pada 2009 standarnya diperketat dengan menerapkan Euro 5, yang mempersyaratkan mesin mobl hanya untuk bensin tanpa tibal atau solar berkadar sulfur kurang dari 50 ppm. Sejak 2014, Uni Eropa sudah menggunakan standar emisi Euro 6 dan kini mulai menjajaki standar Euro 7.

Kebijakan ini telah diadopsi oleh banyak negara, kecuali Indonesia dan beberapa negara di Benua Afrika yang masih bertahan dengan Eruo 2. Dengan menerapkan standar Euro 4, diyakini lesunya permintaan kendaraan di dalam negeri bisa diimbangi dengan peningkatan ekspor ke negara-negara lain yang telah menggunakan standar tersebut.“Masa ekspor mobil kita cuma bisa ke negara-negara Afrika, malu dong sama Thailand,” kata Jongkie D. Sugiarto, Ketua I Gaikindo.

Kontraproduktif Selain itu, pelaku industri otomotif menilai kebijakan mandatori biodisel B20 kontraproduktif dengan rencana pemerintah menerapkan standar emisi Euro 4. Pasalnya, solar yang dicampur dengan 20 persen minyak sawit tidak sesuai dengan peruntukkan mesin kendaraan bermotor berstandar Euro 4.

Jongkie menegaskan, asosiasi mendukung penuh rencana pemerintah menerapkan standar emisi Euro 4 meski sudah tertinggal jauh dari negara-negara tetangga di kawasan Asia. Ia memastikan seluruh produsen otomotif sudah siap untuk memperoduksi mobil dengan mesin berstandar Euro 4.”Tapi yang paling penting bagaimana ketersediaan bahan bakarnya,” ujarnya.

Bos Hyundai itu justru balik mempertanyakan kesiapan pemerintah untuk menerapkan standar emisi kendaraan Eropa itu. Pasalnya, jika dilihat dari kebijakan mandatori biodiesel B20, justru bertentangan dengan semangat untuk menyediakan bahan bakar berkualitas sesuai standar Euro 4. “Di dunia internasional itu standar solarnya sudah B7, hanya 7 persen kandungan minyak sawitnya. Kita justru mundur, yang sudah standar justru

dicampur 20 persen minyak sawit. Bagaimana mau bisa ke Euro 4,” tuturnya.

Menurut Jongkie, sikap pemerintah terbelah dalam menyikapi hal ini. Kementerian Perindustrian serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan relatif mendukung penerapan standar emisi Euro 4 dalam rangka mengurangi polusi udara dan mengembangkan industri otomotif nasional. Sebaliknya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) justru mengakomodir kepetingan pelaku industri kelapa sawit yang tengah berlebih hasil kebunnya akibat kesulitan ekspor melalui kebijakan mandatori B20.

“Parahnya, Pertadex yang merupakan solar berkualitas tinggi justru mau dihapus oleh Pertamina menyusul dijualnya Dexlite yang merupakan B20.

Ini kontraproduktif,” katanya.

Prinsipnya, kata Jongkie, Gaikindo tidak mempermasalahkan kebijakan mandatori B20 selama diimbangi dengan penyediaan bahan bakar berstandar Euro 4. Dengan demikian, mobil berstandar Euro 4 yang diproduksi perusahaan otomotif tetap bisa dijual di pasar dalam negeri. “Jadi Gaikindo bukannya menolak, kami mendukung mandatori B20. Tapi Pertadex jangan dihapus dong, jadi ada pilihan. Bagi mobil-mobil yang tidak bisa pakai B20 tetap bisa beli Pertadex,” tuturnya.

Jongkie mengatakan, industri otomotif menjadi yang paling dirugikan jika kebijakan mandatori B20 dan standar emisi Euro 4 dilangsungkan bersamaan tanpa ada kebijakan penyediaan bahan bakar berkualitas tinggi.

Berdasarkan catatan Gaikindo, lanjut Jongkie, kapasaitas produksi terpasang industri otomotif nasional saat ini mencapai 1,9 juta unit per tahun. Namun, sampai saat ini kapasitas produksi yang terpakai hanya 1,2 juta unit per tahun.

Dari total produksi tersebut, sebanyak 1 juta unit mobil dipasarkan di dalam negeri, sedangkan sisanya 200 ribu unit mobil untuk pasar ekspor. “Jadi masih ada kelebihan kapasitas terpasang 700 ribu unit,’ katanya.

PT Pertamina (Persero) saat ini tengah berencana untuk menghasilkan bahan bakar dengan standar Euro 4.

Namun, kebijakan ini dinilai kontra-

diktif dengan program Biodiesel 20 persen (B20) yang saat ini diterapkan oleh pemerintah. Penyebabnya adalah pencampuran solar dengan 20 persen minyak kelapa sawit ini tidak dapat digunakan pada kendaraan dengan standar mesin Euro 4.

Lantas, apa kata Menteri Perindustrian Saleh Husen menanggapi kontradiksi kebijakan ini? Menurut Saleh, kebijakan B20 ini nantinya tidak akan menghambat pengembangan program bahan bakar dengan standar Euro 4. Pasalnya, mobil mewah dengan standar mesin Euro 4 dapat menggunakan bensin dengan tanpa campuran minyak sawit.

“Kan ada bidang-bidangnya, mobilmobil yang high class memang enggak akan gunain itu,” kata Saleh saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/5/2016).

Kebijakan ini pun nantinya akan disesuaikan dengan standar kendaraan. Sehingga, selain solar, premium atau pertamax pun akan tetap dapat digunakan sesuai standar mesin Euro 3 atau Euro 4. “Mungkin bikin spesifikasi di premium, ada pertamax. Mungkin nanti kedepannya dibikin juga. Kan ada market-marketnya sendiri, mungkin solar yang sama dengan bensin untuk kepentingan dari pada misalnya Euro atau 4,” jelasnya.

Namun, kebijakan B20 ini harus tetap dijalankan. Pasalnya, hal ini dapat mengurangi konsumsi bahan bakar fosil di Indonesia. Selain itu, para nelayan pun dapat terbantu dengan kebijakan ini. Pasalnya, apabila nantinya harga minyak mentah dunia naik, kebijakan B20 ini dapat bermanfaat bagi para nelayan untuk menekan harga solar.

“Ya harusnya tetap jalan. Kan banyak juga misalnya untuk yang nelayan, kan menekan solar juga tentu mereka butuh yang murah,” tukasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengakui, saat ini kilang yang berada di Indonesia masih memiliki kompleksitas index yang rendah. Akibatnya, saat ini standar bahan bakar minyak yang dihasilkan hanya dapat memenuhi kualitas Euro 2. Djauhari Effendi, CNN

global energI EDisi54 I JUNI 2016

89

TRANPSORTASI

Industri Pelayaran di Ambang Kritis Kondisi dunia pelayaran global saat ini sedang di ambang kritis. Sejumlah perusahaan raksasa dunia di sektor pelayaran bahkan mengalami kerugian, menurunkan kapasitas angkut hingga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Kondisi serupa juga dialami dunia pelayaran nasional.

B

anyak armada nasional yang idle (tidak beroperasi). Contohnya, jenis kapal tongkang batubara idle sekitar 60 persen, kapal general cargo idle 40 persen, kapal-kapal hulu migas idle 60 persen. Sisanya tetap beroperasi tapi mengalami kerugian, dan hanya sedikit sekali yang break event point (BEP) dan mendapat keuntungan.

Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mencatat 4.900 kapal atau 35 persen dari total kapal nasional 14 ribu unit mengganggur.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menuturkan kondisi pelayaran

90

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

nasional dan dunia berada di ambang krisis karena pelemahan ekonomi global. Pelemahan ekonomi, kata dia, menyebabkan banyak perusahaan domestik melakukan efesiensi. Imbasnya, bisnis angkutan domestik menjadi tak bergairah.”Seperti bisnis minyak mengurangi pekerjaan dan banyak tutup,” kata dia di Hotal Double Tree, Cikini, Jakarta, Senin, (16/5/2016).

Menurut dia, untuk jenis kapal tongkang batu barang yang menganggur sekitar 60 persen, kapal kargo umum 40 persen dan kapal hulu migas 60 persen.

Selain ekonomi melemah, aturan transkasi perdagangan membuat industri pelayaran lesu darah. Carmelita mencon-

tohkan, rata-rata pengiriman barang ekspor memakai kapal ‘si pemesan’. Hal itu sesuai dengan kontrak pembelian barang. “Pemilik barang yang mengambil barangnya, mereka menyiapkan kapalnya sendiri,” kata dia.

Carmelita mengatakan, sebanyak 90 persen ekspor batu bara dan minyak sawit mentah (CPO) menggunakan kapal importir. Kondisi ini lah yang membuat banyak perusahaan kargo dan perusahaan pelayaran logistik tutup warung. Dia menuturkan kapal yang beroperasi mengalami kerugian dan hanya sedikit yang untung atau hanya kembali modal.

INSA, menurut Carmelita, berharap

pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada industri pelayaran nasional. Kebijakan itu dapat berupa aturan tentang penggunakan kapal produk-produk ekspor, skema term of trade untuk ekspor menggunakan CIF (Cost, Insurance and Freight) dan impor menggunakan FOB (Free On Board).

“Kita ingin (industri ini) agar samasama hidup,” kata Carmelita. CIF adalah skema transaksi yang membuat harga barang, biaya kapal dan asuransi menjadi satu dengan ongkos kirim. Sedangkan FOB adalah skema pembelian yang menyatukan biaya pengiriman, asuransi dan harga barang dibarua setelah kapal sampai di pelabuhan bongkar muat.

INSA mengusulkan pemerintah mempercepat anggaran belanja terutama yang terkait infrastruktur dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam di daerah. Jika pemerintah memaksimalkan peran sebagai regulator, Carmelita yakin pemanfaatan kapal bisa naik 20 persen.

Kapal Asing Menanggapi keluhan INSA, Deputi Bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan, pemerintah telah membangun banyak pelabuhan yang dapat dimanfaatkan industri pelayaran.

Terkait skema transaksi ekspor, Edy sepakat dengan Carmelita. Ia ingin produk ekspor batu bara tak lagi menggunakan kapal asing. Negara importir menikmati banyak untung, kata dia, jika menjemput barang ekspor dengan kapalnya. Menurut dia, pemerintah sedang mencari cara untuk meningkatkan penggunaan kapal nasional untuk kegiatan ekspor dan impor.

Edy ingin pemerintah mampu mengoptimalkan daya guna kapal dengan melibatkan BUMN terkait. Dia mencontohkan kapal ekspor batu bara yang pergi ke Thailand, pulangnya dapat membawa beras.. “Jangan kosong, (pergi bawa) karet pulang bawa barang kontruksi atau apalah,” kata dia.

Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik dan Multimoda, Tonny Budiono, berharap pemerintah dan operator pelayaran bekerja sama agar

Maritime Based Oriented Namun di tengah kondisi seperti ini, INSA mendapatkan pemantik semangat dari Pemerintah Indonesia.

Pemerintah mengubah arah kebijakan pembangunan nasional yang selama ini lebih diarahkan ke pembangunan berbasis daratan atau land based oriented development yang dikenal dengan agraris, menjadi kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi maritim (maritime based oriented development).

Menurut Carmelita, langkah pemerintah tersebut merupakan hal yang sudah seharusnya diambil. Sebab, DNA Indonesia adalah negara maritim. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan

pan sekaligus pemersatu bangsa dan negara Indonesia,” katanya.

Kebijakan perubahan kebijakan tersebut, kata Meme, konsep pembangunan akan lebih fokus ke sektor maritim.

Dengan demikian, kata dia, moda transportasi laut menjadi pilihan utama dan pendorong ekonomi naaional. Sehingga konsep angkutan laut The Ship follow The Trade adalah landasan yang dipegang.

Untuk itu, tambah Meme panggilan karib Carmelita, INSA mengusulkan agar pemerintah mempercepat pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah, terutama yang terkait infrastruktur, seperti pembangunan Power Plant, pembangunan pelabuhan, jalan dan kapal. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam di setiap daerah, terutama bidang energi. Kebijakan yang Pro Bisnis, INSA meminta ada equal treatment antara industri pelayaran di luar negeri dengan industri pelayaran dalam negeri. Skema term of trade untuk ekspor menggunakan CIF dan untuk Impor menggunakan FOB. Ia optimis, dengan adanya keinginan

melihat bahwa masa depan ditentukan oleh bagaimanan mengelola samudra.

Pulau-pulau Indonesia hanya bisa tersambung melaui laut-laut. Laut bukan pemisah tapi pemersatu berbagai pulau, daerah dan kawasan Indonesia.

Hanya melalui perhubungan antarpulau, antarpantai, kesatuan Indonesia dapat terwujud.

“Pelayaran yang menghubungkan pulau-pulau adalah urat nadi kehidu-

kuat pemerintah dibantu oleh INSA dan stake holder lainnya, maka seluruh modal yang dimiliki Indonesia tersebut akan menjadi landasan yang kuat untuk mengimplementasikan salah satu program pemerintah Indonesia yaitu menciptakan Tol Laut dan Poros Maritim Dunia. “INSA yakin bahwa utilisasi kapal bisa meningkat 20 persen tahun ini apabila hal-hal yang dijelaskan diatas dilakukan,” ujarnya.  Djauhari Effendi

pemanfaatan tol laut berjalan optimal.

Pemerintah, kata dia, telah membangun jalur tol laut dengan meningkatkan infrastruktur 24 pelabuhan. Selain menyiapkan sarana dan peralatan bongkar muat, pemerintah memperbaiki kapasitas sarana agar kapal besar dapat masuk.

global energI EDisi54 I JUNI 2016

91

Minta Azas Cabotage Migas Dipermudah

S

atuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kementerian ESDM meminta Kementerian Perhubungan memperpanjang masa waktu evaluasi izin penggunaan kapal berbendera asing untuk industri migas. Penyebabnya, selama ini Kementerian Perhubungan mewajibkan kapal asing mengantongi izin yang dievaluasi setiap tiga bulan.

Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas Baris Sitorus berharap, evaluasi izin kapal berbendera asing dilakukan setiap satu tahun atau paling tidak sesuai kebutuhan. Hal ini mengacu pada ketersediaan kapal pengeboran (drilling) dan seismik untuk industri migas yang jumlahnya terbatas di dunia. “Kami minta pengecualian karena tidak ada kapal. Jadi kalau tidak ada (kapal), apa kami terus tidak bisa bekerja,� kata dia.

Kewajiban menggunakan kapal ber-

92

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

bendera Indonesia sebenarnya untuk menerapkan azas cabotage. Penerapan azas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Dalam Pasal 8 beleid itu tercantum, kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Menindaklanjuti azas cabotage tersebut, pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan di Perairan. Namun, setahun berselang aturan direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2011 tentang Angkutan Perairan Laut.

Dalam aturan itu, pemerintah memberikan pengecualian azas cabotage untuk industri migas.

Dengan adanya aturan itu, kegiatan survei minyak dan gas bumi, penge-

boran, konstruksi lepas pantai, penunjang operasi lepas pantai, pengerukan, salvage dan pekerjaan bawah air boleh menggunakan kapal berbendera asing.

Namun, kapal tersebut harus mendapatkan izin terlebih dulu dari Menteri Perhubungan.

Menurut Baris, kontraktor migas sebenarnya tidak keberatan dengan aturan itu, asalkan sudah ada ketersediaan kapal penunjang migas di dalam negeri yang sesuai kebutuhan dan harganya kompetitif. Permasalahannya kapal berbendera Indonesia untuk kegiatan drilling masih terbatas.

Karena itu, Baris mendorong agar Indonesian National Shipowners Association (INSA) dapat meningkatkan ketersediaan kapal dalam negeri. Apalagi kebutuhan perkapalan untuk penunjang migas masih sangat diperlukan di tengah semakin banyak proyek migas berada di laut dalam, terutama untuk

wilayah timur Indonesia . Belum lagi, masa kontrak kapal-kapal yang digunakan kontraktor migas saat ini telah habis. “Ini peluang yang bisa diambil pemain lokal,” ujar dia.

Berdasarkan data SKK Migas, rata-rata penggunaan kapal per Januari 2016 sebanyak 631 unit. Jenisnya bervariasi, mulai dari kapal Floating Production Storage and Offloading (FPSO), kapal tangki gas alam cair, hingga kapal kargo. Total penggunaan kapal tersebut lebih rendah dari jumlah kapal yang digunakan pada tahun lalu. Penyebabnya adalah rendahnya harga minyak dan ketersediaan kapal Indonesia yang belum sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. SKK Migas mencatat jumlah kapal penunjang migas yang dipakai kontraktor pada tahun lalu sebanyak 667 unit kapal. Saat ini, ada sekitar 27 unit kapal FPSO dan FSO yang digunakan kontraktor.

Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga meminta Kementerian Perhubungan melonggarkan kewajiban azas cabotage untuk industri hulu minyak dan gas (migas). Sebab, meski industri migas sudah dikecualikan dari kewajiban tersebut, mereka harus mengantongi izin penggunaan kapal berbendera asing yang dievaluasi setiap tiga bulan.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, pemerintah memang tengah mengkaji beberapa insentif un-

Kami berharap dalam setiap tender, pemerintah mendahulukan perusahaan Indonesia, jika ada sisa tender yang sekiranya perusahaan lokal tidak mampu, baru tender dilempar ke perusahaan asing.

Irawan Sigit GM MARKETING PT Apexindo Pratama Duta

Djoko Siswanto

Direktur Pembinaan Usaha Hulu ESDM

Irawan Sigit

GM MARKETING PT Apexindo Pratama Duta

tuk industri hulu migas. Salah satunya adalah azas cabotage bagi kapal pengeboran (drilling ship). “Kami sedang perjuangkan ke Kementerian Perhubungan,” katanya. Harapannya, insentif ini bisa meringankan beban para kontraktor migas di tengah rendahnya harga minyak dunia.

Namun, Kepala Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bambang Sutrisna belum mau banyak berkomentar perihal rencana tersebut. “Pada prinsipnya aturan dibuat untuk kebaikan bersama, apabila ada permintaan secara resmi tentu akan dibicarakan dan didiskusikan lebih lanjut,” kata dia.

Salah satu perusahaan jasa minyak dan (migas) seperti PT Apexindo Pratama Duta Tbk mengaku sepi kontrak. Lantaran itu perusahaan ini meminta pemerintah serius menjalankan azas cabotage.

Penerapan azas Cabotage tersebut bisa memberikan efek domino positif bagi

bisnis Apexindo. “Kami berharap dalam setiap tender, pemerintah mendahulukan perusahaan Indonesia, jika ada sisa tender yang sekiranya perusahaan lokal tidak mampu, baru tender dilempar ke perusahaan asing,” harap General Manager Marketing PT Apexindo Pratama Duta Tbk Irawan Sigit.

Manajemen Apexindo mengklaim sebagai perusahaan jasa pengeboran lepas pantai dalam negeri, yang pertama kali menjadikan rig lepas pantai sebagai rig jack up. Rig mereka adalah Raniworo.

Nah, Apexindo berharap Raniworo berpeluang besar untuk mendapatkan pekerjaan di dalam negeri. Perusahaan berkode APEX di Bursa Efek Indonesia tersebut yakin dari sisi kemampuan tak kalah dengan para pemain asing yang selama ini meramaikan industri migas nasional.

Namun efek domino positif dari penerapan azas cabotage, butuh kerjasama sejumlah pihak. “Regulasi ini belum menjadi jadi satu antara Hubla (Ditjen Perhubungan Laut) dan SKK Migas,” kata Irawan.

Sepanjang tahun ini, Apexindo memperkirakan tak akan mengantongi banyak kontrak baru. Hingga Mei 2016i, mereka baru mendapatkan satu kontrak baru dari Santos.

Pengalaman Apexindo, harga minyak mentah dunia yang terus turun membikin para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mengurangi tender pekerjaan migas hingga 60% sejak awal tahun. Dampaknya bagi Apexindo, utilisasi peralatan jasa pengeboran mereka turun dari 70%-80% menjadi 30%-40%.

Namun begitu, Apexindo tetap berupaya mengulik tambahan perolehan kontrak anyar. Terbaru, mereka akan mengikuti tender kontrak jasa migas di blok Offshore North West Java (ONWJ) yang dioperatori oleh PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ). “Sejauh ini baru akan ada kontrak ONWJ, ya kami berminat,” aku Irawan.

Sebagai informasi, Apexindo memiliki 18 unit kapal kerja. Perinciannya, delapan kapal untuk proyek offshore dan tiga kapal jack up. Sisanya berupa kapal swamp barge, kapal floating storage and offloading (FSO) dan jenis kapal lain. Djauhari Effendi, KDT

global energI EDisi54 I JUNI 2016

93

KESEHATAN

Jangan Sepelekan Darah Tinggi

Tekanan darah tinggi, selama ini tidak dianggap sebagai penyakit berbahaya Malah, idiom ‘darah tinggi’ lekat dengan sifat mudah marah. Padahal, darah tinggi merupakan pemicu dari berbagai penyakit mulai demensia, disfungsi ereksi, hingga penyakit kronis seperti stroke dan kardiovaskular.

M

engerti bahaya dari hipertensi, International Society of Hypertension (ISH) meluncurkan sebuah inisiatif bernama ‘World Hypertension Day’ yang diperingati setiap tanggal 17 Mei di seluruh dunia.

Pertama kali World Hypertension Day digelar pada tanggal 17 Mei 2005, yang merupakan prakarsa ISH dan World Hypertension League (WHL). Inisiatif tersebut dihadirkan guna menyebarkan kewaspadaan akan hipertensi yang dianggap sebagai silent killer.

Di dunia medis, hipertensi memang bukan ‘agen pembunuh’, namun tekanan darah tinggi bisa mengundang berbagai penyakit berbahaya, termasuk stroke dan serangan jantung.

Diperkirakan, jumlah penderita hipertensi di dunia, akan meningkat dari 972 juta di tahun 2000 menjadi 1,56 miliar di 2025 nanti. Dengan kata lain, prevalensi hipertensi dunia melonjak

94

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

hingga 60 persen dalam 25 tahun. Adapun, pada 2009, WHO mencatat hipertensi bertanggung jawab terhadap 7,5 juta kematian di seluruh dunia.

Adanya Hari Hipertensi Sedunia diharapkan bisa menurunkan angka tersebut. Caranya dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin. “Masalah yang terjadi dengan hipertensi adalah tidak adanya usaha komprehensif untuk mencegah terjadinya penyakit ini, dan masih banyak masyarakat dunia yang abai akan tekanan darah mereka,” kata Dr. Melanie VanDemark, Vice President of Medical Affairs for Accel Clinical Services dikutip News Daily.

Di sisi lain, Dr Van Demark mengatakan, penyakit tekanan darah tinggi ini seringkali tidak diketahui penyebabnya, kendati faktor utama meliputi warisan genetika, tingkat stres tinggi dan gaya hidup tidak sehat. Faktor lainnya yang juga

memengaruhi hipertensi adalah obesitas.

“Oleh karena itu memeriksakan tekanan darah secara teratur, bisa menyelamatkan hidup Anda,” tegas Van Demark. Ia menambahkan, angka yang harus diwaspadai adalah ketika tekanan darah melebihi 140/90 mmhg.

Penyakit Orang Muda Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), hipertensi merupakan peningkatan tekanan di pembuluh darah yang menempatkan dalam kondisi stres tinggi. Kondisi tekanan darah yang normal adalah 120 mmHg setiap kali jantung berdetak atau sistolik dan 80 mmHg saat berada dalam kondisi relaksasi atau diastolik.

Saat seseorang memiliki kondisi tekanan darah tinggi sama atau lebih tinggi dari 140 mmHg saat sistolik dan 90 mmHg saat diastolik, maka ia dapat disebut memiliki tekanan darah yang tinggi.

Pada 2012, WHO mencatat bahwa hipertensi menjadi penyakit nomor satu dalam Global Burden of Disease di dunia. Hipertensi pun terkenal sebagai silent killer karena dapat menyebabkan kematian tanpa ada gejala yang muncul terlebih dahulu. Data di Amerika menunjukkan 70 persen orang tidak menyadari mengalami hipertensi. Namun hanya 59 persen yang melakukan perawatan dan 34 persen yang tetap mengendalikan tekanan darahnya.

Sedangkan di Indonesia, dari sekitar 30% pasien hipertensi hanya tujuh persen yang memiliki kondisi abnormal tersebut. Hipertensi pada beberapa dekade lalu dikenal sebagai penyakit orang tua. Namun pergeseran telah terjadi. Kini, orang yang masih berusia 20-an pun banyak yang telah memiliki tekanan darah di atas normal.

Masalahnya, hipertensi dapat menyebabkan kerusakan pada berbagai organ seperti jantung, otak, dan ginjal. Namun bukan hanya tiga organ tersebut, hipertensi dapat menyebabkan gagal ginjal, kebutaan, gangguan kognitif hingga disfungsi seksual.

Beberapa faktor menjadi penyebab terjadinya hipertensi, seperti merokok, pola makan tidak sehat, konsumsi alkohol, kurangnya aktivitas fisik, hingga kegemukan, stres, kolesterol tinggi dan diabetes mellitus.

Para ahli medis sepakat perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat adalah kunci mencegah dan menjaga tekanan darah di batas normal. Tindakan lainnya adalah pengendalian asupan garam tak lebih dari lima gram per hari, mengonsumsi asupan sayur dan buah lima kali sehari, mengurangi asupan lemak, serta menjauhi berbagai faktor yang menyebabkan penyebab hipertensi.

Namun yang kalah penting adalah pengecekan sedini mungkin mengingat hipertensi tak memiliki gejala tapi dapat langsung mengantarkan pada penyakit mematikan. Pengecekan tensi darah kini bukan hanya dapat dilakukan oleh dokter, namun sudah tersedia pengecek tensi darah hingga kadar kolesterol yang dapat dilakukan sendiri di rumah. Agung Kusdyanto, CNN

Nila Moeloek: Rutin Cek Tekanan Darah Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengingatkan pentingnya masyarakat rutin mengecek tekanan darah. Dengan rutin mengukur tekanan darah, bukan hanya mencegah hipertensi atau tekanan darah tinggi, tetapi sekaligus dapat mencegah munculnya berbagai penyakit.

“Seandainya seluruh organisasi masyarakat mengingatkan, mengedukasi seluruh masyarakat mau periksa tekanan darah, saya kira ini bisa menekan jumlah penyakit dan kematian,” kata Nila di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Selasa (17/5/2016).

Hipertensi bisa memicu berbagai penyakit, seperti jantung, stroke, diabetes melitus, hingga ginjal. Sejumlah penyakit tersebut pun termasuk dalam beban biaya penyakit yang paling tinggi.

“Nomor satu itu penyakit jantung, Kalau kita lihat mundur ke belakang mengapa kita sakit jantung, tentu dari berbagai sebab. Tetapi, background-nya yang terbanyak karena hipertensi,” kata Nila.

Rutin memeriksa tekanan darah dapat dilakukan satu bulan sekali. Nila juga mengingatkan pentingnya memeriksa tekanan darah pada ibu hamil. Selain itu, pencegahan penyakit tentunya harus dibarengi dengan menerapkan pola hidup sehat.

Nila mengatakan, saat ini pemerintah mengedepankan pentingnya melakukan edukasi dan pencegahan. “Kita tidak menunggu orang menjadi sakit, tapi bagaimana kita mencegahnya,” kata dia.

Bertepatan dengan Hari hipertensi Sedunia pada 17 Mei ini, Kementerian Kesehatan pun menggelar Bulan Pengukuran Tekanan Darah mulai 17 Mei - 17 Juni 2016 di sejumlah fasilitas kesehatan hingga ruang publik. Untuk diketahui, tekanan dikatakan normal jika tekanan darah sistolik kurang dari 120 mmHG dan tekanan darah diastolik kurang dari 80 mmHG. Dikatakan pra-hipertensi jika tekanan darah sistolik mencapai 120-139 mmHG dan tekanan darah diastolik 80-90 mmHG. Jika tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHG dan diastolik lebih dari 90 mmHG maka sudah termasuk tekanan darah tinggi atau hipertensi. Agung Kusdyanto, kmp

global energI EDisi54 I JUNI 2016

95

FIGURE

Melanie Subono

Stop Penggunaan Batubara P

emusik Melanie Subono mendesak pemerintah untuk menyetop penggunaan batubara sebagai energi utama demi menjamin kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Melani, menjadi bagian dari Koalisi Break Free from Fossil Fuels ini mendesak, penggunaan energi fosil sebagai prioritas utama energi dan beralih ke energi terbarukan. Ini adalah momentum bagi pemerintah untuk membuktikan apa yang menjadi prioritas negara.

“Apakah negara akan memprioritaskan warga negara untuk kehidupan yang layak dan sehat? Atau membiarkan anak cucu melihat kehancuran alam?” kata Melani dalam pernyataan bersama, Kamis (12/5/2016).

Ia menegaskan, prioritas negara soal energi menjadi penting karena warga negara dijamin untuk memiliki hak hidup yang layak dan sehat. Koalisi itu menegaskan energi terbarukan adalah cara yang terbaik, lebih sehat dan adil bagi dunia global.

Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting mengatakan pemerintah harus mengakhiri strategi energi berbasis batu bara dan beralih untuk membersihkannya. “Energi terbarukan, menjanjikan pembangunan ekonomi, pekerjaan dan lingkungan yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya. jef

96

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

Sudirman Said

Menikah Sehari Sebelum Ramadan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melangsungkan pernikahannya, Minggu (5/6/2016) ini. Adapun wanita yang dipinang Sudirman diketahui bernama Astried Swastika Ayuningtyas.

“Izinkan saya memberitahukan bahwa pagi ini saya akan melangsungkan pernikahan. Nama calon istri saya adalah Astried Swastika Ayuningtyas,” tulis Sudirman dalam pesan yang diterima wartawan, Minggu (5/6/2016).

Dalam pesan tersebut, Sudirman meminta doa restu untuk memulai kehidupan baru. Pasalnya, sejak beberapa tahun lalu, Sudirman menduda. “Mohon doa restu untuk memulai kehidupan baru, setelah sejak beberapa tahun lalu menjadi ‘pemain tunggal’, bismillah, untuk berganti peran bermain ‘ganda campuran’,” kata Sudirman.

Ia mengaku, acara berlangsung amat sederhana, yakni hanya prosesi akad nikah. Dalam pesan itu, Sudirman juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan.

Dari informasi yang dihimpun kad nikah digelar di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan kediaman mempelai perempuan. Acara dimulai sekitar pukul 07.40 WIB Untuk diketahui, pernikahan ini merupakan kedua kalinya untuk Sudirman maupun Astried. Sudirman seorang duda yang telah dikaruniai enam anak dan Astried sudah memiliki satu anak. Ins

Bambang Brodjonegoro

Menangis, Presiden IDB Pensiun Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro tampak sangat terharu saat berbicara dalam pertemuan Islamic Development Bank (IDB) ke-41 di Jakarta Convention Center, Kamis, 19 Mei 2016. Ia menyinggung soal pengunduran diri Presiden IDB Ahmad Mohamed Ali. “Saya pernah bekerja selama dua tahun di bawah kepemimpinan beliau di IDB,” kata Bambang.

Ia bercerita, Mohamed Ali terpilih kembali menjadi Presiden IDB untuk periode kedua pada pertemuan lembaga ini yang diselenggarakan di Jakarta.

“Waktu itu tahun 1995 di gedung yang sama. Dan sekarang 2016, dalam pertemuan kedua di Jakarta, beliau mengundurkan diri dari jabatannya.”

Bambang mengenang, salah satu hal baik yang ia rasakan adalah mendapat bimbingan saat bekerja bersama Mohamed Ali. “Hal baik lain, Gubernur IDB dari Indonesia adalah saya sendiri, yang pernah bekerja di bawah bimbingan beliau.”

Mohamed Ali adalah Presiden IDB pertama sejak 1975 sampai 1993. Kemudian ia kembali terpilih dalam pertemuan IDB di Jakarta pada 1995 dan memutuskan mengundurkan diri juga di Jakarta pada 2016. Adapun posisi yang ditinggalkan Mohamed Ali akan diisi Bandar bin Mohammed Hajjar.

Dia sebelumnya pernah menjadi Menteri Urusan Haji Arab Saudi pada 13 Desember 2011. tmp global energI EDisi54 I JUNI 2016

97

HILIR

SAJIARNMASI INFO GI ENERENGKAP TERL

PAKET BERLANGGANAN Untuk mendapatkan update informasi perkembangan energi global.

Anda bisa memanfaatkan paket berlangganan yang lebih hemat dari harga jual Majalah Global Energi Rp 40.000 per exemplar dengan ketentuan sbb*:

KLIK www.Global-energi.com

 Paket 3 Bulan Bayar Rp 108.000, Paket 6 Bulan Bayar Rp210.000, Paket 12 Bulan Bayar Rp 420.000,Bonus (free 1 bln) Catatan : * untuk pembayaran paket dibayar dimuka * luar kota belum termasuk ongkos kirim

Untuk berlangganan, silahkan menghubungi kantor majalah GLOBAL ENERGI Jl. Cipta Menanggal VI No. 7 Surabaya.

Telp. 031- 828 1712 atau Fax. 031-827 0385, email :energiforglobal@gmail.com Contact person : 081 331 948 446 ( Ajeng) 98 global energI EDisi 55 I JUNI 2016

global energI EDisi54 I JUNI 2016

99

Blossoming in Harmony

EvolvIng into an integrated aviation fuel service provider Indonesia Aviation industry has been growing rapidly, playing its key role to support Indonesia economic growth.

Pertamina Aviation takes initiative to contribute more by transforming itself into an integrated aviation fuel service provider.

100

global energI EDisi 55 I JUNI 2016

In line with the spirit of expanding refueling service locations in Indonesia as well as growing its global network, Pertamina Aviation offers non-fuel services varying from fuel knowledge training, Technical Service Assistance, fuel transport & handling, to flight support service.

More integrated, more support, hand in hand in harmony.