Edisi 12

EDISI 12

Terdepan dalam Reformasi Parlemen

SUARA KEADILAN

SUKA | Edisi 1 / I / 2010 FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

COBLOS BATIKNYA!

hidayatdidik

@HidayatDidik

JUNI

2012

GRATIS

Tertibkan Pengguna

Pro Peternak Lokal

Keringanan Asuransi DAN PASPOR BAGI TKI

Penyalahgunaan pelat nomor TNI kian banyak dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Baru-baru ini ditemukan pengguna pelat nomor TNI membawa barang terlarang berupa ganja, yang disimpan dalam mobil mewahnya.

Dengan berbekal pengurusan surat ijin impor dan kerjasama dengan rekanan di Australia-Selandia Baru, importir tinggal menunggu kiriman sapi hidup atau daging sapi dalam jumlah besar.

Mendesak pemerintah memberikan asuransi gratis bagi calon pekerja yang kurang mampu, dikarenakan pekerja yang kurang mampu tersebut mayoritas memiliki penghasilan yang rendah, sehingga akan memberatkan apabila harus membayar premi asuransi.

PELAT NOMER TNI

DUKUNG EKONOMI NASIONAL

Halaman 13

Halaman 6

Halaman 24

www.hidayatdidik.net

Fraksi PKS Lantang Pilih Opsi ‘C’

PEMIMPIN DAERAH JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI lantang memilih opsi C hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century. Artinya, proses penyelamatan Bank Century melalui bailout dinilai sarat pealanggaran.

sidang-sidang Pansus terdahulu.

Sikap tersebut tak berubah sampai mendekati penghujung paripurna yang hingga larut malam. Meski sempat diselingi insiden dan tarik ulur lobi, paripurna DPR akhirnya mengakhiri sidangnya lewat voting terbuka.

moneter dan fiskal, mulai dari (a) operasional Bank CIC (b) proses akuisisi Bank Danpac dan Bank Pikko oleh Chinkara Capital, merger Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko menjadi Bank Century, operasional Bank Century (c) pemberian FPJP, dan (d) PMS sampai kepada (e) mengucurnya aliran dana.

BERKUALITAS Allahu Akbar!

Bergemuruh di Paripurna DPR

“Opsi C adalah relevan dan terbaik untuk perbaikan sektor keuangan dan perbankan dalam upaya penegakan hukum,” kata juru bicara FPKS Ecky Awal Mucharam yang membacakan sikap fraksi Rabu, 3 Maret 2010.

Opsi C, yang menyatakan proses “bail out” bank Century bermasalah dipilih oleh 325 anggota dari 537 anggota yang hadir.

Sedangkan opsi A, yang menyatakan proses prosedur bailout tidak bermasalah, dipilih oleh 212 anggota DPR. Marzuki Ali sebagai pimpinan sidang paripurna akhirnya mengetuk palu sebagai tanda paripurna DPR secara bulat memilih opsi C.

Opsi C juga menyebut, diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak otoritas moneter dan fiskal dengan mengikutsertakan pemegang saham pengendali, pengurus, dan manajemen Bank CIC, dan Bank Century, debitur dan nasabah terkait, sehingga terindikasi merugikan keuangan negara.

NASIONAL Refleksi

Kebenaran

Oleh : Dr. K.H. Surahman Hidayat

Dalam pandangan akhirnya soal Century, semua fraksi di DPR kompak berucap bahwa kebenaran itu benar dan kesalahan itu tetap harus salah. Bila kita tengok perspektif agama, bahwa kebenaran yang hakiki hanya satu yaitu yang sesuai dengan “ma ‘indallah”, kebenaran yang ada

Fraksi PKS Dpr ri

@FPKSDPRRI

Sontak, teriakan “Allahu Akbar, Allahu Akbar” bergemuruh di tengah arena ruang sidang yang dihadiri hampir seluruh anggota DPR.

Pandangan ini merupakan penegasan dan penguatan fraksi PKS yang telah disampaikan

Opsi C lainnya adalah, patut diduga telah terjadi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan oleh otoritas

--- Pandangan Fraksi PKS dapat dilihat selengkapnya di : www.fpks-dpr.or.id

di sisi Allah. Tentu hanya Dia yang tahu. Adapun masing-masing fraksi dan opsi hanya berikhtiar mencapai kebenaran. Agama memuji ikhtiar yang berkualitas, yaitu yang secara spiritual mengedepankan kejujuran dan memosisikannya sebagai imam. Kejujuran yang menggariskan konsistensi antara tujuan (ghayah) mencari kebenaran, motif (niat) meraih reward dari Allah, dengan proses (kaifiat) yang ditempuh juga harus benar, baik prosedur formil maupun metodologis.

Di atas garis lurus konsistensi tersebut, integritas dapat dihadirkan, ketaqwaan dipertahankan, kredibilitas dihasilkan, kemudian insya Allah pahala dariNya telah dijanjikan. Masing-masing opsi memenangkan pahala itu antara satu atau dua.

Jika opsi yang dipilih sesuai dengan yang benar di sisi Allah maka mendapat dua pahala, sebagai

imbalan kebenaran dalam berikhtiar dan imbalan akurasi/persisi; sedang jika opsinya tidak sesuai dengan yang benar menurut Allah tetap memperoleh satu pahala sebagai imbalan atas ikhtiar yang benar, sebab ikhtiar yang benar bagian dari amal saleh.

Sesungguhnya yang lebih penting, bukan apa opsinya tapi bagaimana prosesnya. Dari perspektif kualitas proses atau ‘mujahadah’ menuju kebenaran maka posisi orang akan beragam.

Ada yang menempuh prosedur dengan benar, menggunakan metodologi yang benar kemudian berpenampilan ekspresif dan komunikatif yang baik. Hasilnya insya Allah baik disertai reward ilahi dan out comenya adalah kemaslahatan bagi masyarakat. Ada pula yang melakukan kesalahan di aspek formil sehingga melukai komunikasi in-

ter personal atau inter institusional, merusak mu’amalah yang menimbulkan dosa. Terlebih jika ditambah kesalahan dalam metodologi yang mengakibatkan misleading. Misalnya, untuk mencari suatu kebenaran objektif-faktual metode yang harus digunakan adalah induktif. Mendasarkan pada data dan fakta yang relevan serta komprehensif, tidak boleh ada kesimpulan yang mendahului, sebab mozaik data dan faktalah yang akan membuat kesimpulan. Kejujuran sebagai basis integritas penyelidik kebenaran mewajibkannya menempuh proses induksi secara utuh dan tidak memberi celah bagi suatu pesan deduktif untuk menyusup (masuk angin).

“Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam dirimu, maka waspadalah”. (AlBaqarah:235 )

www.fpks.or.id

Laporan Utama: Halaman 3 - 5

Editorial

Edisi JUNI 2012

Surat Pembaca

Dari Redaksi Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Assalamu'alaikum wr wb.

Apa kabar pembaca budiman? Semoga selalu dalam lindungan Allah swt dalam menjalankan amanah sehari-hari.

Kebutuhan akan informasi semestinya bisa dipenuhi dengan mudah hari-hari ini. Tetapi yang terjadi justru adalah spill over (tumpah ruah) info yang beredar. Saat itu yang terjadi, maka informasi dari sumber yang jelas dan sahih adalah kebutuhan tak terelakkan.

Di tengah pembusukan luar biasa yang dilakukan terhadap lembaga legislatif di Indonesia, Fraksi PKS berusaha terus memberikan informasi tentang aktivitas para anggotanya. Pemikiran, kajian dan agenda pembelaan untuk rakyat Indonesia terus disuarakan oleh FPKS DPRRI. Setiap hari tak kurang dari tiga siaran pers disebarkan kepada insan media. Secara rutin pula, kelompok-kelompok komisi di FPKS mengundang wartawan untuk berdiskusi dengan anggota dan para pakar, membahas permasalahan-permasalahan rakyat.

Media internal Fraksi PKS secara rutin menyambangi para pencari informasi. Tabloid Suara Keadilan (yang saat ini ada di tangan pembaca) terbit secara rutin 2 bulan sekali. Sementara media website fraksi yaitu www.fpks.or.id adalah satu-satunya website fraksi di DPR yang paling aktif. Akun media sosial fraksi yaitu twitter @fpksdprri diikuti oleh lebih dari 10 ribu followers, dan merupakan akun twitter fraksi terbesar di Indonesia. Begitu pula akun fanpage facebook FPKS DPR RI, yang di like lebih dari 5 ribu pemilik akun facebook lainnya.

Belum semua rakyat Indonesia mengenal kiprah dan perjuangan Fraksi PKS DPR RI. Kami berharap pembaca budiman bisa menjadi agen yang aktif menyampaikan berita-berita baik dari fraksi. Agar tidak semua orang teracuni bahwa di DPR hanya halhal buruk saja yang terjadi. Harapan perbaikan bangsa melalui lembaga legislatif masih terbuka lebar, asal kita mau peduli dan memilih anggota dewan yang berpihak kepada rakyat.

Tabloid ini bisa dijadikan sebagai amunisi untuk ‘perang’ jelang pilkada. Saya berharap dengan ketokohan Bang Hidayat dan Bang Didik, bisa tambah meyakinkan masyarakat bahwa nomor empat untuk Gubernur Jakarta adalah pilihan yang tepat.

Wassalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pemimpin Redaksi

PenanggungJawab: H. Mustafa Kamal, SS Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Dedi Supriadi

Alhamdulillah, Tabloid Suara Keadilan telah menjadi media yang istiqamah menyambung aspirasi antara konstituen dan para wakilnya.

Teguh Bandar Lampung – Lampung Redaksi : Terima kasih atas apresiasinya.

Assalamualaikum Dewan Redaksi Tabloid Suara Keadilan, Sampaikan terimakasih untuk ketua komisi I yang lantang menyerukan evakuasi WNI di Suriah.

Syukron.

Muhammad Taqi Suriah

Wassalamu'alaikum wr wb.

Hendriko Tengah Jakarta Timur

.........................

Pembaca Suara Keadilan di Bogor dan Jakarta

Editorial

Piala Eropa dan Pemilukada Jakarta

H

ajatan Piala Eropa 2012 yang

orang-orang Indonesia hingga pelosok. Penyelengga-

berlangsung di Ukraina dan

raan yang profesional menjadikan kepastian sebagai

Polandia tak urung menarik

keniscayaan.

perhatian warga dunia, ter-

Jika penyelenggaraan Piala Eropa ini coba di-

masuk Indonesia. Olahraga

sepadankan dengan hajatan yang sedang dijalani

terpopuler di dunia ini tetap menjadi perhatian

warga Jakarta, yaitu Pemilihan Umum Kepala Daerah

karena Piala Eropa dianggap sebagai turnamen

Provinsi DKI Jakarta, untuk memilih Gubernur dan

nomer dua di jagat bola setelah Piala Dunia.

Wakil Gubernur periode tahun 2012-217, maka ibarat

Enambelas peserta ikut ambil bagian se-

membandingkan langit dengan bumi. Hajatan ini,

telah lolos dari babak penyisihan. Sulit untuk

ditemukan oleh Pusat Kajian Politik (Puskapol) Uni-

mengira-ngira siapa yang akan keluar sebagai

versitas Indonesia, tidak diketahui oleh 57% warga

Design/Layout: Zikrillah S.A | Topaz Budhi A.

juara. Dari 4 grup, paling tidak setengahnya

bahwa ia akan berlangsung 11 Juli mendatang. Kita

Kartunis: Fauzi

diunggulkan. Sebut saja Jerman, Spanyol, Portu-

jadi bertanya-tanya, jadi hajatan siapa Pemilukada ini?

Alamat: Komplek Gedung MPR/DPR/DPD - RI,

gal, Italia, Perancis, Inggris, Rusia atau Belanda.

Belum lagi soal Daftar Pemilih Tetap yang secara

Meski terakhir, sepertinya Belanda harus angkat

sepihak, meskipun legal, dilakukan oleh penyeleng-

koper paling awal dari 16 tim yang bertanding.

gara pemilukada yaitu Komisi Pemilihan Umum Da-

Hal yang mencolok dari belasan pertan-

herah (KPUD) Prov. DKI Jakarta. Meski banyak elemen

dingan yang sudah berjalan hingga tulisan ini

masyarakat dan partai politik, juga media massa,

dibuat adalah betapa aturan main, sportivitas

menemukan daftar yang amburadul. Misalnya nama

dan perlawanan terhadap rasisme tidak hanya

ganda di lokasi TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang

disuarakan dengan keras, tapi juga dijalankan

berbeda. Ada pula nama-nama yang berulang tapi

secara efektif di lapangan.

alamat berbeda, dengan NIK berbeda atau disingkat

Redaktur Pelaksana: Tourmalina Redaktur: Khairurrizqo Sekretaris Redaksi: Zakaria M. Alif

Nusantara I Lantai 3, Jakarta Email: tabloidsuarakeadilan@gmail.com Telepon: 021-5785 7024 - 23 Diterbitkan dua bulan sekali oleh Humas Fraksi PKS DPR - RI dan dibagikan secara GRATIS Bahan-bahan: 1. Liputan; 2. Kutipan media personal atau media massa

Tak ada perkelahian antarpemain, tak ada

FOTO COVER : KHAIRUDDIN SAFRI

TABLOID SUARA KEADILAN Edisi ke 12 Bulan Juni 2012

dengan cara yang berbeda.

pemukulan terhadap wasit atau officials, tak

Berbagai modus untuk melambungkan jumlah

ada penghinaan saat menyanyikan lagu ke-

pemilih sepertinya dilakukan bukan tanpa sengaja.

bangsaan. Kartu kuning keluar dan tak ada

Inilah kualitas penyelenggara Pemilukada DKI Jakarta

emosi meluap yang tak terkendali seperti ba-

yang rawan menjadi bahan gugatan atau bahan

nyak kita jumpai di kompetisi sepakbola ne-

kecurangan bagi pihak-pihak yang punya kekuasaan

geri sendiri. Kompetisi terasa nyaman untuk

untuk berbuat kecurangan.

ditonton. Kualitas pemain dan tim menjadi

Pengawasan memang harus ditingkatkan.

pertunjukan yang menghibur. Semua taat asas,

Kompetisi sudah tak enak ditonton sejak awal. Kini

taat pada aturan main dan menghargai wasit

berpulang kepada warga Jakarta. Akankah menjadi

dengan semestinya.

pembenar atas dugaan perbuatan tidak sportif dalam

Penyelenggara juga menjadi poin penting

Pemilukada ini? Atau akan menjadi agen perubah

yang menjadikan Piala Eropa terasa nyaman

yang akan menghadirkan pemimpin baru yang jujur,

dinikmati. Kota Gdanks di Polandia dan Kiev

antikorupsi dan mau memikirkan rakyatnya secara

di Ukraina menjadi kota yang saat ini dikenal

sungguh-sungguh? Wallahu a’lamu.

Laporan Utama

Edisi JUNI 2012

Komunikasi, Kunci Menyelesaikan

Masalah Jakarta P

ermasala-

menyampaikan bahwa un-

han di DKI

tuk menyelesaikan masalah

Jakarta

dan buruknya transportasi.

per tahun. Kerugian itu an-

Jakarta jumlahnya mencapai

gung jawab Pemerintah

“Tidak ada political will

tara lain disebabkan biaya

Rp 46 triliun. Dahsyat!

DKI Jakarta. Masalahnya

yang ada di Jakarta, Gubernur

yang kuat untuk mengatasi

operasional kendaraan dan

Contoh lainnya adalah

kemudian, Jakarta adalah

merupakan

jangan hanya mengandalkan

masalah transportasi publik

stres yang dialami masyara-

masalah perbaikan jalan

Ibukota negara, dimana

persoalan kompleks dan

perangkat daerahnya sendiri,

dan kemacetan di Jakarta.

kat yang setiap hari terjebak

nasional dan jalan propinsi

seringkali terjadi tumpang

rumit. Persoalan ini ti-

tapi juga koordinasi yang

Bila terus dibiarkan, kondisi

kemacetan.

dak dapat diselesaikan

intens dengan pemerintah

kemacetan ini akan sema-

“Kecepatan rata-rata

oleh Pemerintah Daerah

pusat.

kin parah hingga pada titik

kendaraan di Jakarta hanya

DKI sendiri, tapi harus

"Kalau kendaraan bermo-

stagnan. Kebijakan ini tidak

mencapai 8,3 Km per jam,

melibatkan seluruh ele-

tor dikeluarkan terus semen-

berjalan bukan karena ma-

jauh di bawah standar pelaya-

men terkait, termasuk

tara daya tampung jalan-jalan

salah kurangnya anggaran,

nan minimum 20 kilometer

di dalamnya Pemerintah

tetap, bagaimana? Mau dibu-

karena pemerintah provinsi

per jam. Padahal, di daerah

Pusat dan Daerah di se-

ang keluar DKI? Kota-kota

memiliki anggaran besar un-

Depok, Tangerang dan Bekasi

putar DKI Jakarta.

lain juga sudah ketularan

tuk membangun jalan tol dan

masih bisa 30,5 kilometer per

Konsekuensi logis

macet seperti Bandung, Bo-

jalan layang,” kata Tulus di

jam,” ungkap Ketua UKP4

dari permasalahan ini

gor, Banten, Semarang, dan

Jakarta, 27 Oktober 2011 lalu.

Kuntoro Mangkusubroto.

adalah, Gubernur DKI

Surabaya. Gubernur harus

Berdasarkan analisis

Namun sebelumnya,

Jakarta harus mampu

bisa koordinasi dengan kata

Unit Kerja Presiden Bidang

seperti dirilis Koran Inves-

berkomunikasi dengan

pusat," kata Hasyim Muzadi

Pengawasan dan Pengenda-

tor Daily, Rabu, 16 Maret

pemerintah pusat. Dibu-

di Jakarta, Jum’at (4/5).

lian Pembangunan (UKP4),

2011, Kepala Dishub DKI

kerugian akibat kemacetan

Udar Pristono, menyatakan

tuhkan sosok Gubernur

Hal senada disampaikan

yang tidak hanya mampu

Anggota Yayasan Lembaga

mengelola daerah dan

kerugian

di Jakarta. Jalan nasional

tindih antara kepentingan

Konsumen Indonesia (YLKI)

akibat

merupakan tanggung jawab

pusat dan pemda Jakarta.

perangkat dinasnya

Tulus Abadi. Menurutnya,

kema-

pemerintah pusat, sedangkan

Melalui data yang dipero-

sendiri, tapi juga mampu

pemerintah pusat maupun

cetan di

jalan propinsi adalah tang-

leh Suara Keadilan dari

menjalankan fungsi lobi

Pemerintah

dan koordinasi dengan

vinsi DKI

pemangku kepentingan

Jakarta yang

di tingkat pusat.

sekarang,

Mantan Ketua Umum

sengaja

Pengurus Besar Nah-

membiar-

dlatul Ulama (PBNU)

kan ma-

Hasyim Muzadi pernah

salah kemacetan

Pro-

mencapai Rp 12,8 trilun

Kepala Dishub DKI Udar Pristono, menyatakan kerugian akibat kemacetan di Jakarta jumlahnya mencapai Rp 46 triliun.

Laporan Utama

Edisi JUNI 2012

Dinas Pekerjaan Umum

daya angkut akan semakin

pleks menyelesaikan masalah

(PU) DKI, di Jakarta,

besar dan masyarakat akan

di Jakarta jika Gubernurnya

terdapat 38 ruas jalan

mau beralih ke KRL tersebut.

tidak mau memikirkan ke-

nasional dengan panjang

Dalam pandangan Hi-

pentingan pemerintah pusat

jalan mencapai 142.647

dayat, komunikasi yang dija-

dan daerah lain. Justru Pe-

kilometer.

lankan pemimpin Jakarta nan-

merintah Jakarta harus aktif,

ti haruslah komunikasi yang

jangan malu untuk memulai

Komunikasi Jakarta dan

tidak hanya mendahulukan

komunikasi dan koordinasi,”

Pemerintah Pusat

kepentingan daerahnya se-

tegas Hidayat.

Dalam pandangan

mata. Bagaimanapun, imbuh

Calon Gubernur DKI

Hidayat, penyelesaian masa-

Jakarta dari PKS Hidayat

lah di Jakarta juga tergantung

Nur Wahid, kunci utama

Visi

Menuju Jakarta yang SEJAHTERA, MODERN, dan BERBUDAYA

Misi

untuk menyelesaikan permasalahan Ibu Kota adalah keberadaan pemimpin yang komunikatif. Menurut Hidayat beberapa pihak strategis yang harus diajak berkomunikasi adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah tetangga Jakarta, legislatif, yudikatif, masyarakat

Jakarta Sejahtera •

Terlalu kompleks m e n ye l e s a i k a n masalah di Jakarta jika Gubernurnya tidak mau memikirkan kepentingan pemerintah pusat dan daerah lain.

• • • • •

Jakarta Modern • • •

Jakarta, dan para birokrat Ibu Kota.

•

Sebab, permasalahan

• • •

di Jakarta tidaklah seder-

dari itikad

hana. Sebut saja banjir,

baik pemerintah pusat dan

macet, kemiskinan, ke-

juga pemerintah daerah

senjangan sosial, ketidak-

yang ada di sekitar Jakarta.

adilan hukum dan masalah

“Komunikasi jangan

kesehatan. Permasalahan

dijalankan dengan ego sek-

tersebut sejatinya meru-

toral. Tidak akan menyele-

pakan persoalan klasik,

saikan masalah. Terlalu kom-

namun sampai hari ini belum juga terselesaikan.

Mewujudkan Jakarta sebagai Kota Utama di Asia Menyediakan transportasi publik yang modern, terjangkau dan manusiawi Membangun sistem pencegahan banjir melalui peningkatan daya resap air tanah dan infrastruktur pengendali banjir Mengembangkan infrastruktur kota modern (teknologi informasi dan kesediaan energi) Menciptakan birokrasi yang bersih dan responsif dalam melayani publik Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan perizinan usaha yang mudah Mengembangkan industri jasa keuangan, teknologi informasi dan cyber city

Jakarta Berbudaya • • • • • •

Mewujudkan kemananan dan kepastian hukum yang sama bagi semua warga Meningkatkan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ”Jakarta Green City” Mewujudkan keseimbangan lingkungan hidup dan daya dukung kota Mewujudkan tata ruang integral dan taman interaktif bagi warga Melestarikan nilai budaya lokal dan mengembangkan Jakarta sebagai kota ragam budaya Menciptakan keharmonisan warga yang dibingkai dengan kerukunan antar umat beragama dan kearifan lokal

JADWAL KAMPANYE PASANGAN CAGUB DAN CAWAGUB DKI JAKARTA

"Salah satu solusi kemacetan adalah dengan

24 Juni 2012

memperbanyak jumlah

Penyampaian visi dan misi pada saat Paripurna di DPRD DKI Jakarta (siang).

keberangkatan kereta

Debat publik di salah satu media elektronik (malam).

listrik dari daerah-daerah

•

Menjamin pemenuhan kebutuhan pendidikan 12 tahun dan peningkatan kualitas pendidikan Meningkatkan akses pelayanan kesehatan khususnya bagi warga miskin dan tidak mampu Menyediakan kebutuhan dasar pemukiman dan air bersih dengan akses yang lebih mudah Mewujudkan jaminan sosial bagi penduduk khusus (manula, ibu hamil, balita dan penyandangan cacat) Mendorong pengembangan industri kreatif dan pariwisata untuk menciptakan lapangan kerja Mengembangkan UKM, industri rumahan dan sektor informal Mendorong partisipasi publik dalam kebijakan dan penurunan kriminalitas

komuter, yang mana hal

25-29 Juni & 2 Juli 2012

ini perlu komunikasi dan

Kampanye pasangan calon di enam wilayah administrasi dilakukan secara bergantian tiap harinya

koordinasi dengan pemerintah daerah tetangga dan pihak lain seperti PT Kereta Api dan Pemerin-

30 Juni 2012 Kampanye Rapat Umum Terbuka untuk pasangan nomor urut 1 dan 2

tah Pusat," saran Hidayat

1 Juli 2012

di Jakarta, Rabu (4/4).

Kampanye Rapat Umum Terbuka untuk pasangan nomor urut 3 dan 4

Menurut pria kelahiran Klaten ini, setiap hari ada sekitar 250 ribu mobil

3-6Juli 2012 Jadwal kampanye berdasarkan zona.

JADWAL KAMPANYE PASANGAN NOMOR URUT 4 : Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini Kepulauan Seribu tanggal 28 Juni 2012.

Jakarta Utara tanggal 27 Juni 2012.

Jakarta Pusat tanggal 26 Juni 2012.

Jakarta Barat tanggal 25 Juni 2012.

Jakarta Selatan tanggal 2 Juli 2012 Jakarta Timur tanggal 29 Juni 2012.

pribadi yang masuk dan

1. Zona A ( Jakarta Timur, Jakarta Utara & Kep. Seribu ) :

2. Zona B ( Jakarta Barat, Jakarta Pusat & Jakarta Selatan ) :

keluar Jakarta. Sehingga,

Tanggal 3 Juli 2012 untuk kampanye pasangan Nomor Urut 1, 2 dan 3.

Tanggal 4 Juli 2012 untuk kampanye pasangan Nomor Urut 4, 5 dan 6.

Tanggal 5 Juli 2012 untuk kampanye pasangan Nomor Urut 1, 2 dan 3. Dan tanggal 6 Juli 2012 untuk kampanye Nomor Urut 4, 5 dan 6.

Tanggal 3 Juli 2012 untuk kampanye pasangan Nomor Urut 4, 5 dan 6. Tanggal 4 Juli 2012 untuk kampanye pasangan Nomor Urut 1, 2 dan 3. Tanggal 5 Juli 2012 untuk kampanye pasangan Nomor Urut 4, 5 dan 6. Dan tanggal 6 Juli 2012 untuk kampanye Nomor Urut 1, 2 dan 3.

jika waktu tunggu kedatangan (headway) KRL semakin sedikit, maka

http://pilkadadki.info/info-seputar-pilkada-dki/ini-dia-jadwal-kampanye-pasangan-cagub-cawagub-dki-jakarta

Laporan Utama

Edisi JUNI 2012

Berhasil di Dunia Internasional

Sukses di Jakarta

S

ecara geografis, Jakarta termasuk dalam koridor utara Jawa yang tergabung dalam wilayah JakartaBogor-Depok-TangerangBekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur) sebagai satu kesatuan kawasan strategis.

Posisi tersebut menunjukkan bahwa Jakarta tidak bisa berdiri sendiri mengelola kota agar berdaya saing tinggi dan sukses berkompetisi, baik dengan kota lain di Indonesia maupun negara lain.

Mengutip Harian Kompas, dalam pandangan pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna, Gubernur DKI Jakarta perlu lebih berperan aktif menjalin komunikasi dengan kepala daerah di Jabodetabek, Puncak dan Cianjur.

“Gubernur tidak bisa bertindak secara superior mendekati birokrat lain yang lebih rendah jabatannya, melainkan berdialog antar rekan untuk mencari solusi yang dihadapi bersama,” ungkap Yayat di Jakarta, Selasa (10/4).

Hal yang sama diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Dalam pandangan Heryawan, Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta bersama Pemda Bogor, Bekasi dan Depok sebagai kota penyangga harus bersama meningkatkan komunikasi dan koordinasi.

“Kerusakan ekologi di kawasan Puncak, misal-

nya, mengakibatkan Ibu Kota selalu kebanjiran saat musim hujan. Pergerakan warga ke ibu kota juga membuat jalurjalur di sekitarnya macet.

Gubernur Jakarta tidak akan berhasil jika bertindak egois sendirian,” ingat Heryawan dalam Diskusi Seri Pilkada DKI yang diadakan Kompas, Selasa (10/4).

Hal senada disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bekasi Rahmat Effendi.

Menurutnya, Gubernur DKI mendatang perlu meningkatkan kemitraan dengan pemerintah daerah sekitar yang selama ini dirasa belum optimal.

“Jakarta masih menjadi tujuan utama warga daerah penyangga mencari kerja.

Akibatnya, daerah penyangga diibaratkan sekadar tempat menumpang tidur. Pergerakan 60 persen warga Kota Bekasi yang berjumlah 2,4 juta jiwa itu juga menimbulkan kemacetan di ruas-ruas jalan menuju Jakarta,” kata Rahmat dalam kesempatan diskusi yang sama.

Kenapa Hidayat Nur Wahid?

Sebagai Anggota DPR selama dua periode berturutturut, pengalaman Hidayat Nur Wahid tentu lebih dari cukup untuk bisa memahami beragam persoalan di Jakarta.

Apalagi, selama berkiprah di DPR, beberapa jabatan penting diamanahkan kepadanya, seperti Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2004-2009 dan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR periode 2009-2014.

Tentu saja, tanpa komunikasi yang baik, jabatan

Hidayat Nur Wahid berbicara di sidang parlemen dunia Islam

prestisius itu tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kemampuan Hidayat menjalankan komunikasi yang bisa diterima semua pihak, membuatnya mampu dengan sukses menjalankan Jabatan Ketua MPR periode lalu. Saat ini, sebagai Ketua BKSAP, Hidayat mampu membawa nama baik Indonesia di level internasional.

Di bawah kepemimpinannya, BKSAP menjadi salah satu sarana Diplomasi yang aktif dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan umat. Indonesia, bukan hanya sekedar menjadi anggota aktif, tetapi juga mampu menjadi pelopor dalam menyikapi isu-isu internasional.

Dalam konferensi Parlemen Organisasi Negara Islam/Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) misalnya, Hidayat Nur Wahid melakukan lobi untuk pemenangan DPR RI sebagai Presiden PUIC. Akhirnya, Indonesia terpilih sebagai Wakil Presiden

(Rabithah ‘Alam Islamiy), pada Sabtu (16/6) di Makkah, Arab Saudi. Sebuah lembaga yang diisi cendekiawan dan negarawan dari berbagai belahan negara Islam dunia. Dalam sejarah hanya M. Natsir (mantan PM RI), BJ Habibie (mantan Presiden RI) dan KH Hasyim Muzadi (mantan Ketua Umum PBNU) yang pernah menduduki jabatan tersebut.

Lobi internasional yang dimiliki Hidayat diyakini juga merupakan modal membuka jalan bagi investasi luar negeri untuk pembangunan berkelanjutan di Jakarta, apalagi melihat kedekatannya dengan para pemangku istana dari negara-negara petro dolar di Timur Tengah.

Lalu bagaimana dengan beragam persoalan kompleks di Jakarta?

Dalam pandangan Hidayat, sebagaimana disebutkan sebelumnya, kunci utama penyelesaian masalah Ibu Kota adalah adanya pe-

Kunci utama penyelesaian masalah Ibu Kota adalah adanya pemimpin yang komunikatif

PUIC Periode 2010 - 2011 dan Presiden untuk PUIC 2012 - 2014 pada konferensi parlemen OKI di Kampala, Uganda pada Januari 2010.

Di antara maksud diperjuangkannya posisi ini adalah untuk meningkatkan martabat Indonesia di mata negaranegara Anggota Parlemen OKI, dimana banyak diantara negara anggota OKI tersebut menjadi negara tujuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Hidayat Nur Wahid juga baru saja dikukuhkan sebagai wakil Indonesia di lembaga dunia Liga Muslim Dunia

mimpin yang komunikatif.

Pihak-pihak strategis yang perlu dilibatkan dalam rangkaian komunikasi kepemimpinan Jakarta ini, disebutkan Hidayat, diantaranya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah tetangga Jakarta, legislatif, yudikatif, masyarakat Jakarta, dan para birokrat Ibu Kota.

Soal banjir misalnya.

Menurut Hidayat, untuk menyelesaikan masalah banjir di Jakarta, perlu komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetangga. "Kita perlu komunikasi dengan

Hidayat Nur Wahid pemerintah pusat untuk membebaskan beberapa lahan yang bisa digunakan untuk membangun saluran pembuangan air misalnya," ujarnya di Jakarta, Rabu (10/4).

Sedangkan dengan pemerintah daerah tetangga, komunikasi dibangun karena tak jarang Jakarta mendapat banjir kiriman dari daerah tetangga, sehingga permasalahan ini perlu diselesaikan bersama dengan pihak-pihak terkait.

Hidayat kembali menegaskan, Gubernur Jakarta terpilih harus mempunyai kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama dengan pemerintah pusat dan Kementerian Pekerjaan Umum, juga Pemerintah Daerah Jawa Barat serta Walikota Depok dan Bogor.

Apabila komunikasi antara Gubernur Jakarta dan pemerintah pusat lancar, menurut Hidayat, bisa mendorong pemerintah mengeluarkan dana untuk mengeruk sungai yang melintasi wilayah Jakarta. Banjir di Ibu Kota sendiri disebabkan hujan dan banjir kiriman, sehingga diperlukan sungai yang memadai sebagai kanal air. "Dari 13 sungai, ada 2 sungai yang mengalir di dua provinsi, dan itu menjadi ranah pemerintah pusat," ujarnya.

Strategi lain, lanjut Hidayat, yakni dengan cara Pemerintah DKI Jakarta membeli lahan di Jawa Barat yang masih kosong untuk dijadikan situ atau danau. "Jadi sebelum air dari banjir kiriman itu sampai ke Jakarta, bisa ditampung ke situ atau danau buatan tersebut," urainya.

Untuk bisa melakukan semua itu, tentu saja diperlukan komunikasi.

Gubernur DKI Jakarta harus bisa menjadikan Jakarta sebagai pemimpin dalam koordinasi dan meyakinkan pemerintah daerah lain, seperti misalnya Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Bogor, Tangerang dan Bekasi, bahwa program itu juga menguntungkan mereka.

“Tidak boleh ada lagi Gubernur yang merasa Jakarta lebih penting dari daerah lain, sehingga jumawa dan merasa daerah lain berada di bawah kekuasaannya. Kalau begitu terus, hasilnya adalah seperti yang kita rasakan sekarang ini, pembangunan Jakarta stagnan dan masalah justru semakin rumit,” ujar Hidayat prihatin.

Hidayat Nur Wahid saat daftar calon gubernur DKI Jakarta

Hukum & Pemerintahan

Edisi JUNI 2012

Grasi untuk Corby tidak Etis Jakarta, Suara Keadilan

anakan moratorium remisi

Hukum dan HAM yang akan

tanggapan Aboe jika

- Komisi III DPR mende-

untuk bandar narkoba. Nah

bertanggung jawab, seperti

alasan grasi untuk

sak pemerintah menjelas-

sekarang Corby malah dapat

presiden dengan grasi yang

Corby adalah kemanu-

kan alasan di balik pem-

remisi, grasi. Ada apa ini,”

telah diberikan,” tambahnya.

siaan? “Lantas aspek

berian grasi bagi terpidana

ujar Aboe heran.

Ba-

kemanusiaan buat yang

gai-

lain mana? Pemerintah

20 tahun penjara kasus

Aboe mengakui bahwa

Narkoba asal Australia,

pemberian Grasi merupa-

ma-

harus transparan dan

Schapelle Leigh Corby.

kan kewenangan pemerin-

na

jangan diskriminatif

Protes ini disampaikan

tah. namun memberlaku-

Anggota Komisi III DPR

kan moratorium remisi

Aboe Bakar Al Habsyi di

kepada yang lain berarti

Jakarta, Sabtu (26/5).

bertindak diskriminatif.

"Terus terang saya

memutuskan. Secara

merintah punya komit-

moral dan etik

men pada pemberantasan

Menteri

Optimalkan Pelayanan Publik

dong," ujarnya tegas.

"Biarlah mereka yang

bingung, katanya pe-

Regulasi Desentralisasi

Jakarta, Suara Keadilan - Pelaksanaan otonomi daerah yang hingga kini masih berjalan, dinilai masih gagal dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik. Padahal tujuan utama dari otonomi daerah adalah mewujudkan pelaya-

narkoba, katanya

nan publik yang lebih dekat kepada rakyat daerah. Hal

pemerintah melaks-

Aboe Bakar Al-Habsyi

itu disampaikan anggota Komisi II DPR RI Yan Herizal, Jumat (11/5), di Jakarta.

“Tujuan penerapan otonomi daerah yang terpenting adalah terwujudnya pelayanan publik yang lebih responsif dan cepat, sehingga tercipta kesejahteraan rakyat di daerah,” jelas Yan. Menurut Anggota Pansus RUU Pemerintahan Daerah ini, kondisi buruknya pelayanan publik selama ini sangat disayangkan mengingat pelayanan publik adalah ujung tombak pemerintah daerah berinteraksi secara langsung dengan rakyat, serta amat berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan. “Melalui pelayanan publik itulah, berbagai produk pemerintahan daerah yang berkaitan dengan kebutuhan rakyatnya disosialisasikan,” katanya.

Belum optimalnya pelayanan publik di daerah itu an-

Tertibkan Pengguna Pelat Nomor TNI

tara lain disebabkan oleh faktor regulasi yang belum jelas dalam ranah pembagian tugas, antara pemerintahan daerah dan pemerintah pusat. “Sebagai dasar hukum otonomi daerah di Indonesia saat ini, Undang-Undang Nomor 32

Jakarta, Suara Keadilan

menghindari razia yang

kum di negeri ini, TNI harus

tapi lembaga ini ada-

- Penyalahgunaan pelat

dilakukan oleh petugas ke-

ambil tindakan," desaknya di

lah lembaga sipil dan

nomor TNI kian banyak

polisian.

Jakarta, Kamis (31/6).

bukan lembaga militer.

dan kabupaten atau kota, dalam menangani suatu urusan,” terang politisi PKS ini.

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, belum mengatur pembagian yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi

dilakukan oleh oknum-ok-

Anggota Komisi I DPR

Menurut Idris, Mabes

Sementara Lemhanas

num yang tidak bertang-

RI Muhammad Idris Lutfi

TNI hendaknya membuat

merupakan lembaga

Dampak buruk dari tidak jelasnya pembagian tugas

gung jawab. Baru-baru ini

berpendapat, Markas Besar

regulasi yang jelas terkait

pendidikan dan kajian

tersebut membuat terjadinya tumpang tindih atau ter-

ditemukan pengguna pelat

(Mabes) TNI harus segera

penggunaan pelat mobil

sipil bahkan stafnya

nomor TNI membawa

menertibkan penggunaan pe-

TNI, siapa-siapa saja yang

pun mayoritas sipil.

barang terlarang berupa

lat nomor TNI. Jangan sam-

boleh menggunakan pelat

“Saran saya untuk

pai ada oknum-oknum

ini. “Sebab kalau kita lihat,

Lemhanas dan Kemen-

simpan dalam

yang memanfaatkan

penggunaan pelat nomor TNI

mobil mewah-

pelat TNI di mo-

nya. Hal ini dilakukan ok-

ganja, yang di-

num tersebut untuk

tidak berjalan optimal. Untuk itu, lanjut Yan, pada revisi UU Pemerintahan Daerah

saat ini

diharapkan mampu menghasil-

kan

regulasi desentralisasi yang

je-

han sebaiknya gunakan

las dan efektif. “Sehing-

g a

masih banyak dilakukan oleh

saja pelat nomor me-

menghilangkan konflik dan

bilnya guna men-

oknum-oknum di lembaga

rah, sama seperti pelat

tumpang tindih kewenangan

cari aman. "Tidak

Kementerian Pertahanan

nomor departemen-

antar pemerintahan,“

ada yang kebal

Nasional dan Lembaga Perta-

departemen pemerintah

yakinnya.

h u -

hanan Nasional (Lemhanas),”

lainnya. Sehingga yang

ungkapnya.

menggunakan pelat

Idris Muhammad Idris Lutfi

bengkalainya suatu urusan, sehingga pelayanan publik

menekankan,

nomor khusus hanya

walaupun staf Kemenhan

TNI dan Polisi saja,”

banyak diisi anggota TNI,

pungkasnya.

Yan Herizal

Hukum & Pemerintahan

Edisi JUNI 2012

Sidang Keliling

Penuhi Hak Masyarakat

Lembaga Survei

Jangan Coreng Keilmuan Jakarta, Suara Keadilan - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Almuzzammil Yusuf menilai, hasil survei Pilkada DKI yang barubaru ini dipublikasikan oleh lima lembaga survei memiliki perbedaan yang signifikan. Muzzammil menyayangkan banyaknya lembaga survei yang telah menggiring opini publik untuk mendu-

Jakarta, Suara Keadilan - Komisi III DPR menyesalkan mahalnya biaya pembuatan akte kelahiran yang terlambat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan, khususnya kecamatan yang jauh seperti Mesuji.

Dari temuan di lapangan, biaya perkara perdata khususnya tentang biaya pembuatan akte kelahiran yang terlambat

kung

kandidat tertentu dibandingkan memotret realitas sosial yang sebenarnya. Hal ini disampaikan Al Muzzammil di Jakarta, Kamis (31/5).

Menurutnya hal ini bisa disebabkan tiga hal. Pertama, karena ada lembaga survei yang tidak paham terhadap metodologi riset. Kedua, lembaga survei tersebut dibayar oleh salah satu kandidat. Dan ketiga adalah kedua-duanya, lembaga survei yang tidak paham dan dibayar oleh kandidat tertentu. “Tapi, saya yakin dari lembaga survei tersebut ada yang benar-benar memotret

di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil, biayanya bisa mencapai Rp 900.000,-. Temuan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan Bukhori Yusuf di Jakarta, Senin (4/6).

Bukhori mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang peraturan yang memberatkan rakyat tersebut. Hal ini beralasan, karena mendapatkan identitas adalah hak

Al Muzzammil Yusuf

realitas pilihan w a rg a D K I

karena didasari oleh keilmuan dan metodologi yang benar,” ujar Anggota Komisi I DPR ini.

Menurut Muzzammil, untuk menilai lembaga survei yang kredibel dan tidak, bisa dilihat dari hasil Pilkada DKI nanti. Survei yang kredibel hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan hasil perolehan suara Pilkada. “Jika ada lembaga survei yang hasilnya berbeda jauh dengan hasil perolehan suara Pilkada, sebaiknya lembaga survei tersebut tidak usah digunakan lagi. Lembaga survei ini telah bergeser perannya dari produk ilmiah menjadi produk politik partisan,” tegasnya.

Untuk itu Muzzammil berharap media massa dapat mempublikasikan kepada publik, mana saja lembaga survei yang komitmen menjaga marwah keilmuan riset dan mana saja lembaga survei yang telah mencoreng keilmuan riset. “Jadi media massa perlu terlibat dalam mengontrol dan mengkritisi hasil survei dengan cara

mempublikasikan kepada masyarakat, mana saja lembaga survei yang kredibel dan yang tidak kredibel setelah melihat perolehan suara Pilkada DKI nanti,” terang politisi dari Dapil I Lampung ini.

Pergeseran peran lembaga survei ini, imbuh Muzzammil, terjadi juga di negara lain. Akhir-akhir ini yang mengejutkan adalah hasil Pilpres di Mesir.

Hasil perolehan suara Pilpres Mesir berbeda jauh dengan hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei di Mesir dan Internasional.

Dari sini, Muzzammil berharap masyarakat jangan mudah terprovokasi hasil survei dari lembaga survei yang tidak kredibel.

“Masyarakat harus cerdas memilih pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memiliki kapasitas, sholeh, dan teruji amanah,” tutupnya.

setiap warga negara, oleh karenanya tidak boleh ada pihak yang menghambat warga negara mendapatkan hak identitasnya.

“Apakah alasannya biaya persidangan tersebut nantinya akan dijadikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP –red), padahal jumlahnya pun tidak signifikan.

Dan sangat tidak relevan dan tidak pantas jika rakyat dikorbankan untuk hal serupa,” jelas politisi PKS ini prihatin.

Lebih lanjut, Bukhori mengusulkan adanya Sidang Keliling guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan. “Hal ini sesuai dengan UU no. 16 tahun 2011 tentang Posbakum (pos bantuan hukum), yang mengatur pelaksanaan Sidang Keliling agar mempermudah haknya,” tutup

rakyat mendapatkan Bukhori.

Konflik Papua Segera Realisasikan Dialog Konstruktif Jakarta, Suara Keadilan

rah integrasi. Tim menilai

muda PKS ini, ada 3 isu po-

micu aksi-aksi balasan.

- Komisi I DPR dipimpin

bahwa pemerintah pusat

kok yang dibahas mendalam;

Tim juga mendesak agar

Ketua Komisi Mahfudz

perlu segera merumuskan

yaitu eskalasi gangguan kea-

aparat atau pasukan non-

Siddiq akhir pekan lalu

peta jalan menuju dialog. Ins-

manan berupa aksi kekerasan

organik ditarik dari Papua

mengunjungi Papua untuk

truksi Presiden SBY tentang

bersenjata, tidak efektifnya

dan polisi bersama TNI

memantau situasi terakhir

komunikasi konstruktif pada

pemda akibat konflik Pilkada

dan aparat intelijen terus

yang berkembang di sana.

November 2011 telah lama

dan gagasan penyelesaian

tingkatkan koordinasi.

Dalam kunjungan tersebut,

ditunggu realisasinya oleh

komprehensif masalah Pa-

"Sejauh ini Polda Papua

Tim Komisi I menemukan

masyarakat di Papua,” tegas

pua melalui jalan damai dan

telah menahan 3 orang

Ketua Komisi

dialog. “Berkenaan dengan

yang diduga terkait dengan

I Mahfudz

gangguan keamanan, ditemu-

jaringan aksi dan terus

pokok mereka.

Siddiq di Ja-

kan fakta bahwa aksi-aksi ter-

mendalami aktor atau

"Tapi lebih ke

karta, Senin

sebut dilakukan oleh jaringan

pelaku utamanya. Namun

tema politik ten-

(11/6).

kelompok sipil bersenjata

demikian, kelompok ma-

tang pelurusan seja-

Dalam te-

yang menargetkan penciptaan

syarakat yang ditemui Tim

muan politisi

keresahan dan ketakutan di

berpandangan berbeda

tengah masyarakat," ungkap

dimana mereka menduga

Mahfudz.

aksi tersebut didalangi

Mahfudz juga menggarisba-

sekelompok pihak lain

wahi, bahwa penegakan hu-

yang bersenjata," terang

kum harus dilakukan dengan

Mahfudz.

bahwa isu kesejahteraan bukan lagi tema

tegas namun cermat. Karena Bukhori Yusuf

Mahfudz Siddiq

kerawanan situasi bisa me-

Hot Issue

Edisi JUNI 2012

Luthfi Hasan Ishaaq

Anis Matta

Hadapi Pemilu 2014

Integritas Caleg

Tingkatkan Kapasitas Fungsionaris Daerah Makassar, Suara Keadilan - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkomitmen bekerja keras jelang pemilu legislatif maupun pemilihan presiden 2014 mendatang.

Selain itu PKS juga terus memperkuat infrastruktur partai dengan melengkapi kepengurusan di sejumlah daerah, terutama di bagian timur Indonesia.

Demikian dikatakan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq saat bertatap muka dengan fungsionaris PKS asal Papua, Papua

Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi di Clarion Hotel, Makassar, Jumat (17/2).

"PKS tidak menargetkan untuk menang pada 2014, tapi seluruh kader harus bekerja keras jelang 2014," papar Luthfi.

Saat ini, posisi PKS berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga riset masih tetap berada di posisi keempat. Untuk mencapai target masuk ke posisi tiga besar, PKS harus bekerja keras dan lebih memerata-

kan sebaran kader dan keberadaan infrastruktur partai. Pengenalan misi dan visi partai hingga ke pelosok Indonesia, kemudian menjaring anggota legislatif dari putra daerah, serta peningkatan kapasitas fungsionarisnya di daerah.

"Kita akan seriusi itu, tapi kita tidak ingin mendahului target kursi.

Kita hitung secara cermat dan kemudian kita bulatkan tekad agar di setiap kabupaten/kota mendapat kursi secara signifikan," jelas Luthfi.

Menanggapai permintaan fungsionaris PKS Papua dan Papua agar tokoh-tokoh nasional PKS lebih sering berkunjung ke daerahnya, Luthfi berjanji segera merealisasikan permintaan itu. Termasuk mendorong agar menterimenteri asal PKS menjadwalkan kunjungan ke wilayah Papua dan Papua Barat.

Lebih Penting Jakarta, Suara Keadilan

tap eksis bertahan di DPR.

untuk caleg Partai Nas-

- Sekjen PKS Anis Matta

“Dalam pengalaman kami,

dem. Nasdem mengklaim

merespons rencana Partai

tiga kali pemilu pertumbuhan

langkah tersebut mampu

NasDem memberi modal

PKS tidak dipicu oleh uang

melahirkan kader handal..

calegnya Rp 5-10 miliar.

tapi lebih kepada integritas

Anis memahami modal

kader dan struktur,” tegasnya.

perlu tapi integritas caleg

Sebagaimana diketahui,

lebih penting.

“Uang

Partai NasDem memang

berencana

penting, tapi PKS tidak

mengucur-

mengandalkan itu. Yang

kan modal

lebih penting adalah in-

masing-

tegritas caleg,” komentar

masing Rp

Anis di Gedung DPR,

5-10 mi-

Senayan, Jakarta, Senin

liar

(11/6/).

Menurut Anis, selama tiga kali pemilu, PKS tak di-support banyak uang. Namun demikian, Anis bersyukur partainya te-

Mustafa Kamal

Koalisi tak Perlu

Diatur Undang-Undang Jakarta, Suara Keadi-

kan parpol ada dalam agenda

han sifatnya hanya parsial

lan - PKS menolak tegas

itu di 2014 dan UU Pilpres

atau amandemen beberapa

usulan agar aturan hak dan

tak perlu ada perubahan," te-

pasal saja, untuk dibuat

kewajiban anggota Setgab

gas Ketua Fraksi PKS DPR

lebih mudah alias simpel.

koalisi diatur dalam Un-

Mustafa Kamal, Selasa (5/6).

“PKS itu dari awal

dang-Undang Pemilihan

Menurut Kamal, revisi

membangun tradisi ker-

UU Pilpres tak perlu terlalu

jasama politik. Kalaupun

"Jangan sampai men-

banyak mengubah pasal.

tidak ada UU, kita buat

ghabiskan energi kalau

Apalagi sampai mengatur-

piagam," kata Ketua DPP

memang tidak ada sub-

ngatur soal sanksi bagi

PKS Bidang Kebijakan

stansi yang diubah. Kalau

Anggota Setgab koalisi

Presiden (Pilpres).

masih memungkin-

Publik ini.

yang bertentan-

Mustafa menyebut,

kan tak diubah,

gan dengan

usulan aturan dalam

sepertinya lebih

kebijakan pe-

Setgab untuk dimasuk-

baik. Artinya UU pemilu sudah selesai, biar-

merintah.

kan dalam UU Pilpres

Menurut

bersifat sangat subyektif.

Mustafa, ka-

Menurutnya, hal itu hanya

laupun

untuk kepentingan poli-

perlu

tik masing-masing parpol

peru-

saja.

ba-

"Jangan masalah internal partai kemudian dibawa-bawa sampai mengubah UU," ingat politisi dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1 ini.

Fahri Hamzah

Privatisasi Pabrik Gula,

Tingkatkan Kinerja

Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi VI DPR RI Fahri Hamzah mengusulkan dilakukannya privatisasi pabrik gula agar kinerjanya bisa ditingkatkan, sehingga lebih baik dari sebelumnya. "Jika mau realistis, privatisasi sebagian pabrik gula bisa ditempuh agar akselerasinya lebih bagus dan kinerjanya juga bisa melejit," ujarnya ketika melakukan kunjungan spesifik ke Pabrik Gula Rendeng Kudus, di Kudus, Jateng, Kamis

(18/5).

Dengan kebijakan privatisasi, katanya, sumber daya manusia (SDM) diyakini bisa bekerja lebih baik dan memacu potensinya secara lebih cepat. Menurut politisi muda PKS ini, dari sisi pengalaman, pegawai di pabrik gula milik pemerintah jauh lebih baik dibanding pegawai dari pabrik gula milik swasta.

Namun dari sisi kesejahteraannya, peluang akselerasi diri lebih baik pegawai swasta, karena ditunjang fasilitas

dan sarana pengembangan diri yang lebih baik.

"Pegawai di pabrik gula milik pemerintah, tingkat kesejahteraannya masih kalah dengan swasta, sehingga mereka tidak mungkin bertahan dalam jangka lama,” ujar Fahri mengingatkan.

Menurut Anggota Fraksi PKS ini, tantangan pabrik gula milik pemerintah di tanah air saat ini adalah pemanfaatan momentum revitalisasi yang diberikan pemerintah. “Kesempatan yang ada harus dioptimalkan termasuk dengan meminta transformasi ke Kementerian BUMN, agar bisa menang lawan pabrik gula milik swasta yang lebih modern,” himbau Fahri.

Apalagi saat ini, imbuh Fahri, pangsa pasar gula nasional yang dikuasai tinggal 60 persen, sedangkan sisanya sudah dikuasai swasta.

Hukum & Pemerintahan

Edisi JUNI 2012

Tetapkan Basis Data

Kasus Rosidi

Penegak Hukum Bertindak Seperti Robot Jakarta, Suara Keadilan – Rosidi, warga Kendal yang dituduh mencuri pohon jati yang terbengkalai di hutan pada 5 November 2011 lalu, ditahan dengan ancaman 10 tahun penjara.

Komisi III DPR meminta Majelis Hakim membebaskannya.

"Kami meminta atas nama hukum, agar yang bersangkutan dibebaskan.

Kalau memamng dia salah, ingatkan agar tidak mengulangi kesalahannya. Hukum bukan untuk menghukum tapi memperbaiki masyarakat. Tidak pantas yang bersangkutan diancam dengan hukuman seperti itu atas perbuatan yang dilakukannya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil, Jum’at (11/5).

Menurut politisi PKS ini, seharusnya penegak

hukum memakai nurani. Tidak semua kasus hukum diselesaikan dengan cara hukum yang berlebiham. "Hancur negara ini kalau masih ada penegak hukum yang tidak punya nurani. Saya kecewa dan sedih membaca berita ini. Kok masih ada aparat penegak hukum seperti robot," sesal Nasir prihatin.

Nasir mendesak perusahaan yang menyusun laporan, agar disomasi. Karena menunjukkan sikap yang semena-mena kepada orang kecil. Kalau perlu izin usahanya dicabut.

"Menurut saya, perusahaan yang melaporkan yang bersangkutan juga harus disomasi, karena mengabaikan kearifan masyarakat lokal dan menutup mata dengan apa yang dialami oleh warga yang hidup dari

hutan tersebut. Yang bersangkutan tidak pantas menerima hukuman semacam itu," tegas Nasir.

Seperti diketahui, Rosidi mengambil sisa pohon jati hasil penebangan yang dibiarkan terbengkalai di hutan pada 5 November 2011 yang lalu. Tetapi 4 bulan setelah itu, dia ditangkap dan dipenjara. Akibat tuduhan ter-

sebut, Rosidi meringkuk di penjara sejak tertangkap, yakni 22 Februari 2012. Rosidi didakwa pasal 50 ayat 3 UU No 41/1999 tentang Kehutanan. Ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara serta denda maksimal Rp 5 miliar.

Nasir Jamil

Hindari Kecurangan

Jakarta, Suara Keadilan - Pemerintah dan KPU harus tegas menetapkan basis data kependudukan sebagai pedoman Data Pemilih Tetap (DPT), baik untuk Pemilukada DKI 2012 yang dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan, maupun Pemilu Legislatis dan Presiden 2014 mendatang.

Hal ini ditegaskan Anggota Komisi II DPR Gamari Sutrisno di Jakarta, Selasa (22/5).

Gamari berpendapat bahwa Data Pemilih Tetap (DPT) akan efektif dan efesien, jika menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang.

“Dari data yang kami miliki, didapati pemilih yang berbasis e-KTP (elektronik KTP) sejumlah 5,6 juta orang.

Sementara yang berbasis Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan pada DPT berjumlah 7 juta orang. Ada selisih 1.4 juta orang, ini jumlah yang signifikan,” ungkapnya.

Menurut Gamari, harus ditetapkan terlebih dahulu apakah data kependudukan terpusat di e-KTP yang saat ini prosesnya masih berlangsung di seluruh Indonesia, atau data kependudukan berdasarkan Kartu Keluarga (KK) lama yang ada di Kelurahan.

“Kerancuan sumber data kependudukan memunculkan kerawanan kecurangan pelaksanaan Pilkada DKI 2012 maupun Pemilu 2014.

Ini harus diantisipasi,” tegasnya.

Gamari Sutrisno

RUU DOB mulai dibahas DPR-Pemerintah Tarakan, Suara Keadi-

“Sebelumnya sudah dilak-

Keuangan, dan Kementerian

lan – Pekan depan, Komisi

sanakan pembicaraan tingkat

Hukum dan HAM.

II DPR bersama pemerin-

pertama tentang 19 RUU, di

Dikatakan Aus, nantinya

ini RUU Kaltara berada di

dan Mahulu,” katanya

tah yang diwakili sejumlah

mana DPR RI menyampaikan

masing-masing kementerian

urutan pertama dan dinilai

menyudahi.

kementerian terkait mulai

keterangan tentang 19 DOB

akan membahas ke-19 RUU

prioritas dari 18 RUU DOB

membahas 19 RUU DOB

atas telah terbitnya Surpres

tersebut di internal mereka.

lainnya. “Urutan kedua, RUU

(Daerah Otonom Baru),

(Surat Presiden) pada tanggal

termasuk RUU Kaltara

11 Mei lalu,” kata Aus.

Kalimantan Timur itu.

Menurut Aus, sementara

“Hasil pembahasan mere-

Pembentukan Kabupaten

ka yang kemudian akan diba-

Mahulu (Mahakam Ulu),” imbuhnya.

(Kalimantan Utara). Ke-

Dalam pertemuan di ru-

wa dalam pertemuan dengan

pastian itu disampaikan

ang rapat Komisi II DPR ter-

Komisi II, yang dijadwalkan

“Sejauh ini nampaknya

Anggota Komisi II DPR

sebut, hadir Menteri Dalam

pekan depan. Kemungkinan

Kaltara dan Mahulu tidak ada

Aus Hidayat Nur, Rabu

Negeri Gamawan Fauzi, serta

hari Rabu (13/6),” kata po-

masalah. Sebab pemerintah

malam (6/6) di Jakarta.

perwakilan dari Kementerian

litisi asal Daerah Pemilihan

menilai pemekaran di Kal-

tim berhasil. Itu yang jadi nilai plus buat Kaltara

Aus Hidayat Nur

Hukum & Pemerintahan

Edisi JUNI 2012

RUU Pemilukada

Pemilihan Langsung tetap lebih Fair Jakarta, Suara Keadi-

Dewan Perwakilan Rakyat

milihan langsung oleh ra-

DPRD. Hal ini disampaikan

tentang pemilukada pada

da, juga untuk mengakhiri

lan - Gagasan pemerin-

Daerah (DPRD) provinsi, bu-

kyat.

Anggota yang akrab disapa

30 Mei. RUU ini akan me-

maraknya fenomena pecah

tah mengenai perubahan

kan

Gus Pur ini di Jakarta, Ahad

ngatur perubahan mengenai

kongsi antara kepala da-

(13/5).

mekanisme pemilihan ke-

erah dengan wakilnya.

mekanisme pemilihan

lewat

Hal ini disampaikan

pe-

Anggota Komisi II DPR

gubernur (pilgub), langs-

Agus Purnomo. Menurut-

Dikatakan Agus, para

pala daerah, baik gubernur

Soal alasan penghe-

ung menuai kontroversi.

nya, jika gubernur dipilih

gubernur asal PKS sudah

maupun bupati/walikota dan

matan, Agus menyatakan

Fraksi PKS di DPR me-

oleh DPRD, maka akan

memberikan masukan ke

wakilnya.

setuju. Namun ia menolak

nonak materi Rancangan

dengan mudah memetakan

DPP PKS mengenai peno-

Dalam RUU tersebut, pe-

alasan pecah kongsi. “Pe-

Undang-Undang tentang

siapa calon yang akan me-

lakannya terhadap tawaran

merintah mengajukan usulan

cah kongsi itu biasa dalam

nang, cukup dengan

model pilgub oleh DPRD ini.

pemilihan gubernur dilaku-

politik. Tidak menggang-

melihat jumlah

“Aspirasi para gubernur dari

kan oleh DPRD provinsi.

gu pemerintahan. Kalau

anggota

PKS tersebut adalah pilgub

Sedang untuk wakilnya, ca-

dianggap masalah, biar

masing-

langsung dipilih oleh rakyat.

lon diusulkan oleh gubernur

mereka berdua (Gubernur

Ini lebih fair,” imbuhnya.

terpilih setelah enam bulan

terpilih dan Wakilnya –

pemilukada, yang menyebutkan gubernur dipilih oleh

masing

Agoes Poernomo

frak-

Seperti diberitakan,

menjabat dan dipilih oleh

red) yang menyelesaikan,”

si di

pemerintah bersama DPR

DPRD. Alasannya, selain un-

komentar Agus.

akan mulai membahas RUU

tuk menekan biaya pemiluka-

Verifikasi Daftar Pemilih Belum Maksimal

Jakarta, Suara Keadilan - Komisi II mendesak semua Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), harus jelas dan benar verifikasi dan vali-

dasinya agar menghasilkan pemilu dan pemilukada yang bersih dan jurdil. "Sehingga siapa pun yang menang tetap nyaman dan yang kalah pun akan legowo. Maka oleh sebab itu DPT yang deviasinya cukup besar apabila diukur

dengan e-KTP, harus dibuktikan dengan verifikasi dan validasi yang benar," terang Anggota Komisi II DPR Rahman Amin di Jakarta, Jum’at (25/5).

Menurut Rahman, berdasarkan kunjungan lapangan Komisi II DPR ke KPU DKI Jakarta, Jumat (25/5), ada beberapa yang menjadi perhatian Komisi II yaitu dasar Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dalam paparan KPUD, DPS diambil dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) berdarkan data kependudukan

yang ada melalui RT/RW. Namun faktanya, Komisi II juga memperoleh data berbeda dari Kementerian Dalam Negeri dengan data pemilih dari e-KTP yakni sekitar 5,6 juta.

"Paparan KPUD DKI yang menyatakan bahwa ada sekitar 7 juta lebih DPS yang akan diverifikasi membuat kita dari Komisi II kaget, karena sangat jauh deviasinya dengan jumlah pemilih berdasar e-KTP,” ungkap Rahman.

Dalam pandangan politisi PKS dari Dapil Kalimantan

Barat ini, Pemilukada DKI adalah barometer pemilukada provinsi lain serta pemilu legislatif 2014. Karena itu, pelaksanaan Pemilukada DKI harus berlangsung sukses tanpa ada catatan fatal, seperti dugaan manipu-

lasi data pemilih.

Rahman Amin

Telantarkan TKI serupa dengan Human Trafficking Jakarta, Suara Keadilan

tidak hanya ratusan tetapi

- Anggota Komisi I DPR

mencapai ribuan. Pengiri-

“Saya melihat ada unsur

RI Mohammad Syahfan

man TKI tanpa kejelasan

human trafficking selama ini

Badri Sampurno menilai,

pekerjaan, tempat bekerja dan

dalam pengiriman TKI/TKW

Tenaga Kerja Indonesia/

tempat tinggal, bisa dikatego-

ke Arab Saudi, sehingga me-

rikan sebagai bentuk

nyebabkan adanya para TKI/

(TKW) Indonesia

human trafficking

TKW yang telantar,” ung-

yang dikirim se-

(perdagangan

kap Syahfan di DPR, Rabu

lama ini ke Arab

manusia) se-

Saudi yang ter-

bagaimana

Selain itu, menurut Ang-

lantar jumlahnya

tertera dalam

gota F-PKS DPR ini, pengi-

cukup signi-

Undang-Un-

riman TKI/TKW yang tidak

dang No-

memiliki skill memadai akan

mor 21

menjadi aib tersendiri bagi

Ta -

bangsa kita di mata Arab Sau-

Tenaga Kerja Wanita

fikan,

hun 2007.

(21/3)

di, sehingga memperlemah posisi diplomasi Indonesia.

Padahal di Arab Saudi Syahfan Badri Sampurno

banyak peluang-peluang bisnis dan

investasi bagi Indonesia.

Dengan demikian Syah-

lain sebagainya. Tentunya

“TKI/TKW yang diki-

fan berharap, moratorium

untuk mengembalikan ci-

rim ke Arab Saudi sebagai

TKI merupakan langkah

tra dan martabat bangsa

pembantu rumah tangga,

tepat bagi bangsa Indone-

kita.

menyebabkan bangsa Arab

sia dalam mempersiapkan

Oleh karena itu, Sy-

memandang rendah bangsa

pengiriman TKI/TKW yang

ahfan mengimbau agar

kita. Sehingga menyebabkan

berpendidikan ke Arab Saudi,

mafia-mafia pengiriman

peran diplomasi kita lemah

untuk dipekerjakan di sektor

TKI diberi sanksi berat

terhadap bangsa Arab Saudi,”

publik seperti di perusahaan

sesuai undang-undang.

ujar Syahfan.

pertambangan, medis, dan

Infrastruktur, Agraria & Transportasi

Edisi JUNI 2012

Kerusuhan Pelabuhan Merak

PERLUNYA PENERTIBAN CALO PENYEBERANGAN Jakarta, Suara Keadi-

sebenarnya adalah cermin

jumlah trip kapal yang dijala-

catatan Chairul, sejak tahun

PKS Wilayah Sumatera ini.

yang menjadi modus per-

lan - Kerusuhan yang

dari buruknya kinerja aparat

ni berkurang dari tahun 2008

2009 sampai dengan saat ini,

Anggota DPR dari Dae-

caloan.

terjadi di Pelabuhan

pemerintahan dalam mem-

sebanyak 1500 trip menjadi

jumlah kapal yang melayani

rah Pemilihan Riau I ini

Penyeberangan Merak

berikan pelayanan kepada

1400 trip pada tahun 2011.

penyeberangan Merak—Ba-

mendesak pemerintah

beberapa waktu lalu,

para pengguna jasa,” sesal

“Jadi wajar saja antrian

kauheni tidak mengalami pe-

memberikan sanksi tegas

mencerminkan pelayanan

Chairul.

yang terjadi semakin panjang

ningkatan dan tetap stagnan

pada oknum pelabuhan

dan tidak berhenti,” imbuh

sejumlah 33 kapal.

dan aparat, yang men-

publik yang diselengga-

Dari data yang dikumpul-

rakan pemerintah masih

kan, menurut Chairul, jumlah

buruk dan tidak optimal.

kendaraan yang menyeberang

Menurut politisi PKS ini,

kapal yang sudah tua, yang

Pemerintah juga

Demikian disampaikan

Merak-Bakauheni mening-

situasi tersebut diperparah

memperlambat waktu tem-

diminta untuk

anggota Komisi V DPR

kat dari tahun 2008 sebesar

dengan tidak adanya penam-

puh penyeberangan. Pada-

menertibkan

Chairul Anwar, di Se-

83.948 kendaraan menjadi

bahan jumlah kapal yang

hal jumlah masyarakat yang

usaha-usaha

nayan, Rabu (6/6).

91.000 kendaraan di tahun

melayani penyeberangan

akan menyeberang semakin

jasa penye-

2011. Sementara di sisi lain,

Merak-Bakauheni. Dalam

banyak,” jelas Ketua DPP

berangan

“Kerusuhan yang

Chairul.

Tindak Tegas

Illegal Fishing di Papua

Jakarta, Suara Keadilan - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus melakukan investigasi dan melakukan tindakan segera, terkait ditemukannya pencurian ikan atau ilegal fishing oleh nelayan di Papua yang merugikan negara mencapai angka triliunan rupiah. Demikian ditegaskan Anggota Komisi IV DPR Rofi’ Munawwar di Jakarta, Rabu (4/5).

“Perairan Papua kaya dengan sumber daya ikan yang berlimpah, seringkali banyak nelayan asing melakukan ilegal fishing di daerah tersebut karena lemahnya pengawasan dan keterbatasan peralatan pencegahan dari petugas,” ungkap politisi PKS ini.

Untuk itu Rofi’ mendesak KKP dalam melakukan penindakan diharapkan

melakukan koordinasi secara intensif dengan aparat keamanan agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Dengan perlengkapan dan peralatan yang dimiliki, KKP harus mampu memaksimalkan potensi yang ada untuk mencegah terjadinya tindakan pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing di perairan Papua.

“KKP telah berhasil mencegah pencurian yang dilakukan oleh 9 kapal Vietnam di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Perairan Natuna akhir pekan ini. Tentu jika ditindaklanjuti dengan usaha penindakan pencurian ikan di perairan Papua, maka akan menunjukan usaha dan prestasi yang luar biasa,” ujar Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII ini Menurut Rofi’, kegiatan ilegal fishing saat ini sudah sangat memprihatinkan terjadi di perairan Indonesia, yang dilakukan oleh kapal-kapal asing berbobot besar dengan didukung teknologi mutakhir. Di sisi lain, Rofi’ prihatin dengan nelayannelayan lokal yang kesulitan menangkap ikan karena minimnya alat tangkap dan beratnya biaya operasional.

“Belum lagi kondisi

jadi calo penyeberangan.

Chairul Anwar

Krisis Solar

Jumlah Nelayan Terancam Turun

Jakarta, Suara Keadilan - Sulitnya nelayan mendapatkan Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB) Cilacap Jawa Tengah dan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan,

Kalimantan Timur, membuktikan bahwa pemerintah abai dalam menjalankan tugasnya dalam mendukung nelayan. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Tamsil Linrung di Senayan, Rabu (23/05).

Menurut Tamsil, masalah ini harus secepat mungkin diselesaikan pemerintah khususnya

Ke-

Rofi’ Munawwar

Tamsil Linrung

menterian Kelautan Perikanan (KKP), sebagai garda terdepan pengayom nelayan yang harus bertindak cepat dan koordinatif dengan kementerian teknis lainnya.

“Jangan sampai nelayan kehilangan kesempatan dalam musim panen ikan kali ini, apalagi jika berpotensi menambah penurunan jumlah nelayan,” ingat Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II ini.

Sesuai data KKP, jumlah nelayan dalam periode tahun 2000 - 2010 mengalami penurunan yang signifikan. Periode 2000-2010, mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,92% per tahun, yaitu dari 3.104.861 orang pada tahun 2000 menjadi 2.620.277orang pada tahun 2010.

Karena itu kenaikan harga maupun pembatasan solar, akan berdampak negatif bagi nelayan. “Solar bagi nelayan adalah hal yang mutlak dibutuhkan dan pemerintah harus berperan untuk memenuhi kebutuhan mereka ini,” pungkas Ketua Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) ini.

Infrastruktur, Agraria & Transportasi

Edisi JUNI 2012

Tragedi Sukhoi

Pengawasan Joy Flight masih Kurang Jakarta, Suara Keadilan

hendaknya pengawasan ketat

hindari," kata Yudi, Kamis

nya pengumuman kepastian

- Menyusul tragedi jatuh-

tetap dilakukan oleh Kemen-

(10/5).

penumpang Sukhoi nahas ke-

nya Sukhoi Super Jet 100,

hub. Seharusnya joy flight ini

Dalam kesempatan itu,

marin. Bahkan, sampai sehari

anggota Komisi V DPR RI

bisa dicegah jika memang

Yudi juga melihat adanya

setelah musibah pihak ban-

Yudi Widiana Adia memin-

tidak memenuhi persyaratan

kelalaian pihak otoritas ban-

dara masih terpaksa meralat

yang diatur dalam

dar udara dan penyelengga-

jumlah penumpang," katanya.

dan Kemenhub ikut

UU yang berla-

raan demo terbang pesawat

Seharusnya, ia menam-

bertanggung jawab.

ku di Indonesia,

Sukhoi, seperti manifes pe-

bahkan, hal ini dapat dicegah

"Tanpa menafikan

untuk hal-hal

numpang yang terbawa pa-

jika saja pihak penyelenggara

bahwa musibah da-

yang sifatnya

nitia saat ikut joy flight dan

dan otoritas bandara mengan-

dapat di-

penetapan rute penerbangan

tongi manifes penumpang.

pan saja,

yang hanya dilakukan sepi-

Tapi fakta di lapangan, mani-

namun

hak oleh PT Trimarga Reka-

fes malah turut terbawa oleh

tama selaku representatif dan

panitia yang ikut dalam joy

ta pihak penyelenggara

pat terjadi ka-

Yudi Widiana Adia

penghubung produsen Sukhoi

flight tersebut. Menurut

dengan pembeli di Indonesia.

Yudi, hal tersebut juga meru-

"Pihak keluarga korban

pakan salah satu pelanggaran

juga mengeluhkan lamban-

atas UU Penerbangan.

Lindungi Konsumen Bereskan Calo Tiket

Jakarta, Suara Keadilan - Berita terjualnya seluruh kursi kereta api pada H-3 Lebaran tahun ini mengisyaratkan masih adanya permainan calo tiket yang ingin mengambil keuntungan. Untuk itu, pemerintah harus tegas menangani masalah calo, yang salah satunya dengan mencocokkan nama penumpang yang tertera di tiket dengan nama pada kartu tanda penduduknya.

Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo di ruang kerjanya hari ini, Kamis (24/5).

“Upaya memberantas calo ini penting untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen atau pengguna, dan PT KA sebagai pengelola,” jelas Sigit yang merupakan politisi PKS ini.

Selain itu, lanjutnya, langkah antisipasi yang harusnya dilakukan oleh PT Kereta Api adalah dengan menambah kapasitas angkut armadanya.

“Menambah satu-dua rangkaian untuk setiap kereta yang diberangkatkan, akan signifikan menambah kapasitas angkut armada kereta api. Selain untuk mengakomodir permintaan penumpang, juga dapat menjadi momentum peningkatan peran kereta api di masa yang akan datang,” harap Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur ini.

Sigit Soesiantomo

Jadikan Produksi Holtikultura Prioritas Pengembangan Jakarta, Suara Keadilan -

menjadi tuan di rumahnya

Produksi Holtikultura lokal

sendiri karena

bib Nabiel Al Musawwa di

Tentang Hortikultura, pasal

Jakarta, Ahad (20/5).

94 menyebutkan, pemerintah

“Promosi tersebut untuk

tura lokal,” imbuh Anggota

negeri.

penggunaan produk hortikul-

harus kembali mengua-

kesejahteraan

"Dengan Peraturan Men-

dan atau pemerintah daerah

meningkatkan kepedulian

DPR dari Daerah Pemilihan

sai pasar dalam negeri

yang didapat-

teri Pertanian (Permentan)

bersama pelaku usaha mela-

masyarakat pada produk dan

Kalimantan Selatan ini.

dan menjadi prioritas

nya. Hal ini

No.03/2012 dan Peraturan

kukan promosi secara terus

jasa hortikultura, serta me-

pengembangan dari

disampaikan

Menteri Perdagangan (Per-

menerus di dalam dan luar

ningkatkan konsumsi dan

Kementerian Pertanian.

Anggota

mendag) No. 30/M-DAG/

Komisi IV

PER.5/2012 itu, diharap-

D P R

kan petani hortikultura kita

Ha-

kembali bergairah menanam

Dengan demikian, petani akan

dan mengelola lahan dengan baik," lanjut alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) Jawa Barat tersebut. Untuk itu, Nabiel menyampaikan dukungannya.

Nabiel Al Musawwa

Nabiel menegaskan, UU Nomor 13 Tahun 2010

Infrastruktur, Agraria & Transportasi

Edisi JUNI 2012

Pro Peternak Lokal

Dukung Ekonomi Nasional Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi IV DPR, Ma'mur Hasanuddin mendesak importir dan distributor daging sapi untuk tidak manja dan harus membuktikan keberpihakannya terhadap peternak lokal. Hal terse-

but disampaikan Ma'mur ketika ditemui di gedung DPR Jakarta, Senin (7/5).

"Harusnya importir dan dsitributor memanfaatkan momen pengetatan kuota impor daging sapi ini untuk memperbesar serapan daging sapi dalam negeri, bukan

meminta tambahan kuota impor," ingat Ma'mur tegas.

Lebih lanjut, Anggota Komisi IV dari FPKS ini menjelaskan bahwa pengadaan impor memang terkesan lebih mudah bagi pengusaha.

Dengan berbekal pengurusan surat ijin impor dan kerjasama dengan rekanan di Australia-Selandia Baru, importir tinggal menunggu kiriman sapi hidup atau daging sapi dalam jumlah besar. ”Importir dan distributor daging jangan mau enaknya saja. Lebih suka impor dibanding membeli sapi peternak

Pengendalian Penyakit Menular

Kurang Optimal

Jakarta, Suara Keadilan - Pemerintah dianggap masih belum optimal menghadapi masalah pengendalian penyakit menular di Indonesia. Hal ini misalnya, dapat dilihat dari laporan kinerja Kementerian Kesehatan tahun 2011 dimana angka prevalensi Tuberculosis justru meningkat, dari 224 menjadi 235 per 100.00 penduduk. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR Iskan Qolba Lubis di Jakarta, Senin (6/6).

“Gambaran ini sangat memprihatinkan terutama jika melihat target kementerian untuk menurunkan angka penyakit Tuberculosis menjadi 228 per 100.000 penduduk di tahun 2012 ini, nyatanya tidak tercapai,” ung-

kap Iskan.

Legislator PKS ini menilai pencapaian Pembangunan Nasional Prioritas Bidang Kesehatan ini perlu dikawal dengan baik, jika pemerintah menginginkan penurunanan prevelensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk pada tahun 2014 nanti.

Selain itu, Iskan juga melihat hasil yang ada saat ini perlu ditindaklanjuti dengan merespon arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), melalui peningkatan

kemampuan pencegahan dan penanggulangan faktor resiko, penguatan penemuan penderita, serta peningkatan cakupan Imunisasi dan sarana vaksin dalam jumlah yang cukup di lapangan. “Langkah efektif harus dilakukan pemerintah dengan mengoptimalkan program yang bersifat promotif dan preventif untuk mengendalikan penyakit menular ini,” ingatnya.

Iskan menekankan fakta bahwa penyebaran penyakit menular terutama pada masyarakat dengan kelas ekonomi rendah semakin meluas. Untuk itu sebagai lembaga perwakilan, sudah sepatutnya mengupayakan dan mendorong pemerintah terutama kementerian kesehatan, untuk mengalokasikan anggaran yang cukup.

Iskan Qolba Lubis

lokal. Harusnya berkeringat dengan menyerap sapi lokal," cetus Ma'mur.

Ma'mur berharap importir dan distributor daging sapi ini bahu membahu bersama Pemerintah dan pelaku peternakan, untuk membangun industri peternakan dalam negeri. Meski perlu tenaga ekstra dan mengurangi nilai keuntungan, namun hal itu menunjukkan sikap patriotisme dan nasionalisme. Selain itu, tujuan dan manfaat ekonominya bersifat nasional dan jangka panjang.

Anggota DPR dari Da-

pil Bandung ini juga meminta kepada Pemerintah agar menyiapkan infrastruktur angkutan seperti kereta api atau kapal laut dari

sentra sapi di Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT ke Jakarta. Hal ini penting untuk mengurangi biaya dan kesulitan distribusi sapi.

Ma’mur Hasanuddin

Sektor Kelautan Dukung

Eksistensi Indonesia

Jakarta, Suara Keadilan - Komisi IV DPR mendukung usulan peningkatan anggaran untuk sektor kelautan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2013. Karena harus diakui, bahwa saat ini sarana dan prasarana kelautan kita memang belum mendukung sehingga kemampuan nelayan juga sangat terbatas.

Hermanto

"Dengan anggaran sebesar Rp. 6,2 triliun, tentu tidak akan mampu menjangkau wilayah laut Indonesia yang begitu luas. Namun, peningkatan anggaran harus diikuti dengan profesionalisme sumber daya manusianya," jelas anggota Komisi IV DPR Hermanto di Jakarta, Senin (1/6).

DPR mendukung sepenuhnya peningkatan anggaran Sektor Kelautan untuk

menjaga eksistensi Indonesia, serta mendukung perekonomian dan keamanan nasional. “Hal lain yang tak kalah penting adalah bagaimana ekonomi para nelayan dapat diberdayakan. Kita juga prihatin dengan masih banyaknya illegal fishing, rusaknya terumbu karang, serta terbatasnya kapal patroli kita," papar Hermanto.

Menghadapi tantangan di sektor kelautan, Hermanto menawarkan solusi yakni dengan meningkatkan koordinasi antar sektor terkait, peningkatan kemampuan atau kapasitas skill nelayan serta melakukan riset aplikatif. “Terpenting adalah bagaimana kemauan politik (political will) dari pemimpin negara untuk mengoptimalkan kemampuan laut kita, sehingga bisa semakin optimal," imbuh legislator PKS asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat ini.

Galeri Foto

S A T I V I AKT A T O G G N A

Edisi JUNI 2012 Tragedi Pesawat Sukhoi Kunjungi Posko, pastikan Evakuasi Lancar

Bantuan Al Quran di Way Kanan

Bogor, Suara Keadilan – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat V (Kota/Kabupaten Bogor) Tb Soenmandjaja, Ahad (13/05), melakukan kunjungan ke Posko Evakuasi Sukhoi di Pasir Pogor Cijeruk, Kabupaten Bogor. Kunjungan Dapil ini, selain melihat kondisi Posko evakuasi Sukhoi Superjet 100 yang mengalami kecelakaan pada Rabu (9/5) lalu, Soenman juga memastikan proses evakuasi berjalan lancar.

Way Kanan, Suara Keadilan - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II Abdul Hakim, menyerahkan bantuan Al Quran kepada sejumlah pengurus Masjid di Way Kanan, Ahad (15/4) di Kantor DPD PKS Way Kanan. Selain di Way Kanan, Abdul Hakim juga menyerahkan bantuan Al Quran ke sejumlah majelis taklim dan pondok pesantren di Kabupaten Lampung Tengah dalam reses DPR, April lalu.

HUT Kota Bogor ke-530 Majunya Bogor, Majunya Jawa Barat

Serap Aspirasi Warga Cilacap

Cilacap, Suara Keadilan – Anggota Komisi XI Bidang Keuangan DPR RI Fraksi PKS Tossy Aryanto, melakukan tatap muka dengan Dewan Pengurus Cabang PKS Kabupaten Cilacap. Pertemuan tersebut juga didampingi pengurus DPD PKS Cilacap dan anggota legislatif DPRD Kabupaten Cilacap, Ahad (29/4), di RM Sido Roso Cilacap, Jawa Tengah. Acara ini diadakan bertepatan dengan masa reses Tossy, dalam rangka menyerap aspirasi dan menyampaikan informasi perkembangan partai dan tugas-tugas kedewanan yang diemban.

Bogor, Suara Keadilan – Hari Ulang Tahun Kota Bogor ke-530 dihadiri Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat III Ecky Awal Mucharam, Ahad (3/6), di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Ecky mengatakan bahwa Kota Bogor adalah bagian penting dari pembangunan Jawa Barat. Sejak dahulu asal muasal Kerajaan Padjadjaran berasal dari lokasi Kota Bogor, dan saat ini pun Kota Bogor terletak strategis di kawasan pengembangan Jabodetabek. “Majunya Kota Bogor adalah majunya Jawa Barat,” tegasnya. Acara ini juga dihadiri oleh Komandan Lanud Atang Sanjaya, Walikota Bogor, Ketua DPRD Kota Bogor dan jajaran Muspida Kota Bogor lainnya.

Rutan Barabai Hulu, over kuota

Praktek Tengkulak Luput dari Perhatian Pemerintah

Majalengka, Suara Keadilan - Sekitar 20 orang Kepala Desa dari berbagai Kecamatan di Kabupaten Majalengka, menyampaikan aspirasinya kepada Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Nurhasan Zaidi dalam acara reses, Sabtu (27/4). Kepala Desa mengeluhkan praktek tengkulak yang luput dari perhatian pemerintah ,sehingga home industry yang banyak terdapat di Desa Sindang Wangi tidak bisa berkembang. Mereka juga meminta DPR RI agar segera mengesahkan RUU Desa dan membuat regulasi yang jelas untuk kesejahteraan para Kepala Desa.

Banjarmasin, Suara Keadilan – Kunjungan kerja Anggota Komisi III Bidang Hukum DPR RI Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsy ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Barabai, Jalan H.Sibli Imansyah No. 1 Barabai Hulu Sungai Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jum’at (4/5) disambut Wakil Kepala Rutan dan para petugas jaga lainnya. Sementara itu Kepala Rutan Barabai Julianto Budhi sedang tidak berada di tempat. Hasil kunjungan menunjukkan, secara umum rutan memang mengalami kendala berupa over kuota, namun tidak separah seperti rutan-rutan lainnya. Kondisi kebersihan dan penataan rutan sudah cukup bagus, hanya saja genangan air masih dijumpai di berbagi sudut lapas.

Galeri Foto

Edisi JUNI 2012

S A T I V I AKT A T O G G AN

Resmikan Masjid, pererat Silaturahim

Kunjungi Korea, Sosialisasikan Perlindungan TKI

Busan, Suara Keadilan – Anggota Komisi IX bidang Ketenagakerjaan DPR RI Fraksi PKS Martri Agoeng, melakukan sosialisasi revisi undang-undang No.39 tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Korea Selatan, Sabtu hingga Selasa (26-29/5) lalu. Acara ini berlangsung di dua kota, Busan dan Ansan yg merupakan basis TKI. Di sana terdapat 39 ribu orang dengan sistem G to G (Government to Government) yang bekerja pada sektor formal. Acara ini hasil kerja sama antara organisasi TKI “Lingkar Wirausaha Indonesia” dan Kedutaan Besar Republik Indonesia Seoul, Korea Selatan.

Jakarta, Suara Keadilan – Sekitar 500 warga Cilincing membanjiri aula Masjid Nur Daradjatun di Rusun Cilincing Jakarta Utara. Adang Daradjatun yang juga Anggota Komisi III bidang Hukum DPR RI Fraksi PKS sebagai pendiri masjid, menggelar Tabligh Akbar sebagai tanda peresmian pemakaian Masjid tersebut untuk kegiatan ibadah dan sosial.

Hadir dalam acara ini, Hidayat Nur Wahid, Kiai Ihsan yang populer dengan panggilan Ustadz Cepot, ibu-ibu Majelis Ta’lim Nur Daradjatun, Ulama, pengurus Relawan Oranye, para Tokoh Masyarakat RW 10 dan Lurah Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (19/5). Dalam sambutannya, Adang menyampaikan perlunya silaturahim antar masyarakat untuk mempererat hubungan antara manusia dan meningkatkan persaudaraan, selain yang utama hubungan manusia kepada Allah SWT.

Serap Aspirasi Kepala Desa se-Madura

Hadiahkan Hadrah untuk Sukseskan Hidayat+Didik

Jakarta, Suara Keadilan – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Ahmad Zainuddin menemui konstituen dan Majelis Taklim Ustadzah Maisaroh, Selasa (17/4) di Dapilnya, Cipinang Pulogadung, Jakarta Timur. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka masa reses, sekaligus penguatan sosialisasi pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2012 mendatang. Di penghujung acara, Ustadz Zain, begitu beliau akrab disapa, memberikan souvenir berupa jilbab dan 1 set perlengkapan Hadrah (rebana) untuk Qasidah.

Sampang, Suara Keadilan – Kunjungan Kerja Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS yang juga Anggota Pansus RUU Pemerintahan Desa Abdul Aziz Suseno, menemui Kepala Desa se-Kabupaten Sampang Madura, Jum’at (11/5) di Pendopo Bupati Sampang, Madura, Jawa Timur. Abdul Aziz mengatakan, aspirasi yang disampaikan Kepala Desa dan aparaturnya sudah terkumpul dan nantinya akan diteruskan pada rapat pansus. “Intinya Fraksi PKS akan tetap konsekuen pada nasib rakyat kecil,” tegasnya. Acara ini dibuka Bupati Sampang Noer Tjahja.

Tinjau PPIP dan Serap Aspirasi Guru

Perjuangkan Hak Karyawan Mantan PTDI

Bandung, Suara Keadilan – Anggota Komisi IX (Ketenagakerjaan) DPR RI Fraksi PKS Arif Minardi melangsungkan serap aspirasi di hadapan konstituen Serikat Pekerja (SP) FKK di Dago Tea House, Bandung (27/4). Pada serap aspirasi dalam rangka reses masa sidang III tahun 2011 – 2012 tersebut, Arif menyampaikan bahwa perjuangan di DPR RI masih terus berlangsung sampai hak-hak karyawan mantan PT Dirgantara Indonesia yang tergabung dalam SP FKK PT DI dapat dipenuhi oleh Direksi PT DI. Rapat akbar yang dihadiri oleh ribuan orang tersebut berlangsung tertib dan damai.

Kuningan, Suara Keadilan – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS yang juga Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Surahman Hidayat, menemui konstituennya di Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (5/5). Legislator yang juga Ketua Dewan Syariah Pusat PKS ini melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah pada daerah pemilihannya di Kuningan.

Surahman juga melakukan peninjauan terhadap desa-desa yang melaksanakan Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Diantaranya Desa Cikupa, Desa Cimenga dan Desa Babatan, serta melakukan dialog dengan para Guru MDTA Kec. Selajambe, Kec. Subang dan Kec. Cilebak.

Muhibah-Silaturrahim

Edisi JUNI 2012

I S A R I P S A P A SER & MUM ADVOKASI U PTMSI menanti Penerbitan SK Pengurus Jakarta, Suara Keadilan – Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) menyambangi Kelompok Komisi X Fraksi PKS DPR RI, Rabu (9/5) di Komplek Gedung MPR-DPR-DPD RI, Senayan Jakarta. Kunjungan yang dipimpin langsung Ketua

Umum PTMSI Tahir, meminta kepada Komisi X agar difasilitasi dalam upaya penyelesaian masalah dengan KONI, yang sampai saat ini belum menerbitkan SK Pengangkatan Pengurus Baru PTMSI hasil Munaslub Jakarta pada Desember 2011 silam. Kapoksi X FPKS DPR RI Raihan

Iskandar, berjanji akan membantu penyelesaian masalah ini dan membawanya pada rapat Komisi X. Turut hadir mendampingi, Anggota Komisi X lainnya Tb Soenmandjaja dan Rohmani, yang juga anggota FPKS DPRRI.

Peduli Kalimalang, Peduli Anak Jalanan Jakarta, Suara Keadilan – Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman yang berasal dari Dapil Jawa Barat VI (KoKab Bekasi dan Kota Depok), menerima sejumlah aktivis Komunitas Anak

Jalanan Bekasi, Rabu (4/4) di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta. Ketua Komunitas Anak Jalanan Bekasi Bang Ane Matahari mengatakan kunjungan tersebut dalam rangka perencanaan acara Peduli Kalimalang, sekaligus

meminta dukungan moril dan materil. Sementara itu, Mahfudz Abdurrahman menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan membantu suksesnya pelaksanaan Peduli Kalimalang.

Tukang Gigi perjuangkan nasibnya Jakarta, Suara Keadilan – Ikatan Tukang Gigi Indonesia (ITGI) menemui Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Indra, dan meminta dukungan Fraksi PKS melalui

Mahasiswa Desak Pengesahan RUU Keperawatan

Foto : Zakaria /FPKSDPRRI

Jakarta, Suara Keadilan – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Herlini Amran, menerima aspirasi Mahasiswa Keperawatan Universitas Indonesia (UI) terkait dengan Pengesahan RUU

Keperawatan yang saat ini masih tertahan, Selasa (3/4) di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta. Ketua Rombongan Mahasiswa Keperawatan UI Budi, meminta Fraksi PKS memperjuangkan pengesa-

han RUU Keperawatan tahun ini. Sejurus dengan tuntutan tersebut, Herlini Amran menyatakan siap memperjuangkannya.

Komisi IX untuk mencabut aturan larangan beroperasinya praktik tukang gigi di Indonesia. Indra, legislator yang juga aktivis buruh ini menyampaikan, Fraksi PKS

siap untuk membantu untuk memperjuangkan eksistensi profesi Tukang Gigi yang sudah lama tumbuh di Indonesia.

Muhibah-Silaturrahim

Edisi JUNI 2012

SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI PELAJAR

Apresiasi Kunjungan Pelajar ke Gedung Wakil Rakyat Jakarta, Suara Keadilan – Fraksi PKS DPR RI menerima

giliran SMPIT Insan Cendikia, Serpong Banten menyambangi

kunjungan SMP Islam Terpadu (IT) Asy Syifa Subang, Jawa

Anggota Fraksi PKS DPR RI lainnya, Zulkieflimansyah.

Barat dan SDIT Baitussalam Bogor, Jawa Barat, Kamis (15/3).

Kunjungan ini sangat bermanfaat bagi para pelajar, karena

Sementara Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Ahmad Zai-

selama ini mereka hanya mengetahui Gedung Wakil Rakyat

nuddin menemui rombongan kedua SDIT Baitussalam Bogor.

beserta Wakil Rakyatnya melalui pelajaran Pendidikan Ke-

Kunjungan serupa juga dilakukan oleh sejumlah Mahasiswa

warganegaraan saja dan dari media massa. Pelajar-pelajar ini

Universitas Andalas, Padang Sumatera Barat, Selasa (10/4)

pun akhirnya memahami proses pembuatan Undang-undang

yang ditemui oleh Anggota Fraksi PKS DPR RI Hermanto dan

yang selama ini belum tersosialisasikan dengan optimal.

Foto : Zakaria & Topaz /FPKSDPRRI

Ecky Awal Mucharam. Sepekan kemudian, Selasa (17/4),

Ahmad Zainuddin temui SDIT Baitussalam Bogor

Ma’mur Hasanuddin terima SMPIT Asy Syifa Subang

Mahasiswa Universitas Andalas temui Hermanto dan Ecky Awal Mucharam

Zulkieflimansyah terima SMPIT Insan Cendikia Serpong

Resensi Buku & Info Fraksi

Edisi JUNI 2012

KEMANDIRIAN DALAM MENYELESAIKAN PROBLEMATIKA SOSIAL

B

uku “Problematika Sosial dan Solusinya” yang ditulis oleh H.Jazuli Juwaini, MA sesungguhnya merupakan bunga rampai problematika aktual dan mendasar yang dialami oleh bangsa Indonesia.

Buku ini mengetengahkan lima tema problematika sosial yaitu: kemiskinan, perempuan dan anak, kerukunan beragama, moralitas dan bencana.

Dengan pengalaman bergelut bersama tema-tema di atas sejak bertugas sebagai Anggota Komisi VIII (agama, sosial, perempuan dan anak dan penanggulangan bencana), Aleg FPKS Dapil Banten III ini memahami betul kompleksitas

persoalan yang ada. Untuk kemudian mengurai secara sederhana hingga menghasilkan benang merah solusi yang jitu.

Benang merah solusi itu diapresiasi oleh Dr. Salim Segaf Al-Jufri, MA, Menteri Sosial RI dalam Kata Sambutannya, yaitu: Pertama, penulis menekankan kemandirian. Apapun kebijakan dan program pemerintah serta kontribusi masyarakat luas untuk mengatasi berbagai problematika sosial, harus berujung pada kemandirian warga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sendiri.

Kedua, penulis juga menekan-

kan pentingnya inisiatif kolektif untuk menyelesaikan berbagai problematika masyarakat. Penting bagi siapapun yang peduli terhadap problematika sosial untuk menumbuhkan solusi yang berangkat dari partisipasi masyarakat secara luas, tanpa diskriminasi dan tanpa limitasi.

Ketiga, Penulis juga menyoroti pentingnya sinergi dalam menyelesaikan problematika sosial. Tidak mungkin pemerintah sendirian dapat menyelesaikan problematika tersebut, meski pemerintah tetap harus mengambil tanggung jawab terbesar.

Faktor kesetiakawanan sosial sangat

penting untuk mensinergikan semangat itu, agar efektif menyelesaikan problematika sosial di tengah-tengah masyarakat.

Akhirnya, selamat membaca buku ini untuk memahami peta masalah dan benang merah solusi yang ditawarkan sehingga tumbuh kesadaran atas problematika bangsa kita tercinta, dan pada akhirnya turut andil sebagai pelaku solusi.

Penulis Penerbit Halaman

: H. Jazuli Juwaini, MA : Kholam Publishing : 124

Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik

S

etelah hampir satu dekade KPK berdiri, sudah saatnya melakukan evaluasi secara mendasar atas kerja yang selama ini semata mendapat tepuk tangan publik, namun belum menyentuh persoalan inti dari pemberantasan korupsi secara sistemik.

Buku ini ditulis Fahri sebagai ”pertanggungjawaban” atas ”kehebohan” yang timbulkannya beberapa bulan lalu, ketika ia melontarkan ide ”Bubarkan KPK!”. “Mari kita bubarkan KPK yang tanpa prestasi signifikan.

Namun mari kita jaga KPK yang mau belajar dari kesalahan dan melakukan evaluasi diri secara institusional,” demikian petikan pesan yang tertuang dalam buku ini.

Solusi yang ditawarkan Fahri dalam buku ini adalah pendekatan sistemik. Jangan pandang remeh aspek pencegahan dari pemberan-

tasan korupsi. Efek jera yang diharapkan dari penangkapan dan pemberitaan di media massa, nyatanya semu belaka. Efek jera itu tidak ada. Yang ada adalah ”efek waspada”. Korupsi dilaksanakan semakin berhati-hati, pengalihan hasil dilakukan dengan berputar-putar. Korporat disiapkan untuk menerima hasil korupsi dalam jumlah besar dan seolah menjadi bagian dari laba operasional usaha. Bayar pajak secukupnya dan... uang hasil korupsi telah ”tercuci” dengan sempurna. Koruptor semakin waspada menjalankan aksinya.

Karena itu, pencegahan mesti dilihat secara lebih luas, tidak semata sosialisasi dan kampanye belaka. Mari dorong KPK untuk menelisik dengan lebih cermat segenap peraturan perundanganundangan terkait korupsi yang berlaku di republik ini. Hilangkan wilayah abu-abu, minimumkan kemungkinan diskresi.

Tutup peluang negosiasi dan penyelesaian di bawah meja, libatkan seluruh elemen

masyarakat. Itulah yang menjadi inti dari buku ini.

Kerja sistemik untuk mencegah korupsi yang kerap kali bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, membutuhkan orkestrasi dalam skala nasional. Fahri berharap KPK yang menjadi dirigen perhelatan besar ini. Mengajak presiden yang dalam kampanyenya, akan memimpin langsung pemberantasan korupsi, serta perkuat dan libatkan institusi inti (kepolisian dan kejaksaan).

Memang ini kerja tanpa tepuk tangan publik. Kerja tekun di belakang layar, karena bersifat lebih mendasar. Niscaya publik akan melihat hasil yang lebih menjanjikan dalam beberapa tahun ke depan.

Jika tidak, waktu dan tenaga nasional kita akan habis untuk bertepuk tangan melihat orang-orang digiring masuk bui. Padahal kita dalam getir

dan pesimisme yang besar. Karena kita tidak tahu kapan pesta tepuk tangan ini akan berakhir.

Lalu, suatu saat kita akan lelah sendiri dan meminta agar demokrasi dikorbankan. Tidak perlu ada kebebasan, karena kita memandang kebebasan ini kebablasan atau tidak efektif. Maka, transisi kita berakhir.

Kita kembali ke titik nol ketika atas nama negara, kreativitas pasar dan masyarakat sipil dikendalikan. Inilah ancaman yang harus kita waspadai.

Demokrasi kita adalah harga mati.

Transisi ini harus sukses karena pemberantasan korupsi hanya mendapat tempat dalam negara demokratis.

Pengelolaan transisi yang sukses harus menjadi fokus energi dan pikiran semua pihak. Sebab ini tidak hanya membingungkan birokrasi kita, tetapi juga masyarakat umum.

Kebiasaan kita hidup lama dalam

SUSUNAN PIMPINAN & ANGGOTA FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - MPR RI MASA BAKTI 2009 - 2014 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PENASIHAT Luthfi Hasan Ishaaq, MA DR. KH. Surahman Hidayat, MA H. Muhammad Anis Matta, Lc H. Mustafa Kamal, SS DR. HM. Hidayat Nur Wahid, MA KETUA H. TB. Soenmandjaja, SD WAKIL KETUA M. Martri Agoeng H. Rofi’ Munawwar, Lc Agoes Poernomo, S.Ip H. Ahmad Zainuddin, Lc SEKRETARIS Ir. Memed Sosiawan WAKIL SEKRETARIS Hj. Herlini Amran, MA BENDAHARA Hermanto, SE., MM WAKIL BENDAHARA H. Rahman Amin

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KETUA H. Mustafa Kamal, SS WAKIL KETUA BIDANG POLHUKAM Drs. Al Muzzammil Yusuf, M. Si WAKIL KETUA BIDANG EKUINTEK DR. Mohammad Sohibul Iman

Sumber : Sekretariat Dewan Fraksi PKS DPR RI

Catatan : Komposisi Per 23 Mei 2012

WAKIL KETUA BIDANG KESRA Hj. Ledia H. Amaliah, S.Si, M.Psi.T WAKIL KETUA BIDANG KINERJA H. Anshori Siregar, Lc SEKRETARIS KH. Ir. Abdul Hakim, MM SEKRETARIS I H. Ecky Awal Mucharam, SE., Ak SEKRETARIS II Andi Rahmat, SE

masyarakat kolonial dan otoriter yang terukur dan tertib, memang menghadapi tantangan ketika semua nampak tidak punya ukuran. Maka pemimpin (terutama presiden) harus membangun komunikasi efektif agar semua pihak, dalam kebebasannya tahu batasnya. Ini juga tantangan tradisional kita.

Karena itu, pemberantasan korupsi sebagai agenda nasional, tidak saja penting sebagai pemberantasan penyakit birokrasi, tetapi sebagai alat ukur utama sukses tidaknya transisi kita. Buku ini, adalah sketsa tentang bagaimana pemberantasan korupsi dalam transisi menuju demokrasi perlu dikelola sebagai orkestra untuk menciptakan gelombang dan gerakan baru dalam era baru Indonesia pasca Reformasi ’98.

Penulis Penerbit Halaman

: Fahri Hamzah, SE : FAHAM Indonesia : 269

Ekuintek

Edisi JUNI 2012

Pastikan BBM Bersubsidi Tepat Guna

Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi VII DPR Achmad Rilyadi mengatakan, keinginan pemerintah untuk melakukan penghematan energi seharusnya tak disampaikan dalam bentuk imbauan semata, tetapi dalam bentuk yang mengikat. "Memang ada pemikiran untuk membuat

itu menjadi undang-undang, tapi saya pikir cukup Peraturan Presiden (Perpres) saja," katanya di Jakarta, Ahad (3/6).

Politisi yang akrab disapa Irel ini mengingatkan, pemerintah harus melakukan tindakan nyata, termasuk memastikan konsumsi BBM bersubdisi

tepat guna. Adanya ancaman para Gubernur se-Kalimantan akibat kelangkaan BBM di Kalimantan membuktikan, BBM bersubsidi yang seharusnya untuk kendaraan bermotor roda empat dan dua ternyata juga digunakan untuk keperluan lain, seperti pertambangan.

“Artinya, pemerintah pusat dan daerah h a r u s bersama mengawasi penggunaan

BBM bersubsidi. Harus ada koordinasi yang jelas. Pemerintah mengikat dalam bentuk Perpres dan Gubernur sampai Bupati/Walikota melaksanakan dengan tegas instruksi tersebut di daerah,” tegas Irel.

Kebijakan BBM,

Benar-benar Membingungkan

Jakarta, Suara Keadilan - Komisi VII DPR menyesalkan selisih paham antar Menteri Bidang Ekonomi mengenai kebijakan yang ditempuh untuk penghematan BBM “Yang satu ingin mobil hybrid, yang satunya ingin konverter Achmad Rilyadi

kit yang membingungkan masyarakat,” ungkap Anggota Komisi VII DPR Mardani Ali Sera di Jakarta, Jum’at (11/5), menanggapi silang pendapat antara Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Marto Wardoyo.

Menurut Mardani, jika kebijakan yang belum pasti langsung tersampaikan pada masyarakat, kemudian silang pendapat terjadi antara para pejabat publik, maka masyarakat menjadi yakin bahwa ini adalah kebijakan yang tidak pernah pasti.

“Kebijakan BBM ini kepanjangannya Benar-benar Membingungkan. Tidak ada yang pasti. Ini menunjukkan ketidaksiapan pemerintah,” tegas Ketua DPP PKS Bidang Humas ini.

Selain itu Mardani juga mengkritik kebijakan pembelian mobil Hybrid untuk kendaraan dinas. Menurutnya, jika kebijakan membeli mobil hybrid untuk mobil-mobil dinas dijalankan, maka bukan penghematan yang terjadi

Harga BBM

tetapi pemborosan, karena mobil-mobil dinas yang masih

Kembalikan Asumsi Dasar Harga ICP dalam negeri ini," kata Andi Rahmat.

Menurut Andi Rahmat, asumsi ICP yang diajukan oleh pemerintah sebesar US$100-120 per barel range-nya sangat Jakarta, Suara Keadilan - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diminta mengubah kembali asumsi dasar penetapan Indonesia Crude Price (ICP) sebesar US$100120 per barel, dalam asumsi dasar RAPBN 2013 sub sektor migas yang diajukan kepada Komisi VII DPR.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VII Fraksi PKS DPR Andi Rahmat pada rapat kerja dengan Menteri di Gedung DPR Jakarta Senin (11/6/).

"ICP yang diajukan pemerintah adalah yang terbesar yang pernah dibuat pemerintah. Oleh karenanya harus terselesaikan karena merupakan masalah fundamental

Asumsi tersebut diajukan mengingat kondisi geo politik yang belum stabil di Timur Tengah.

tinggi. "Selisih 20% itu besar sekali," ujar Andi Rahmat.

Menteri ESDM, Jero Wacik mengusulkan asumsi ICP sebesar US$100-120 per barel dalam RAPBN 2013 kepada DPR.

layak pakai akan dilelang. “Alih-alih berhemat, justru penggunaan BBM akan semakin tinggi,” jelas Mardani yang berasal dari Dapil Mardani ber-

Jabar VII ini. harap agar Pe-

merintah meru-

muskan terlebih

dahulu kebija-

kan, kemudian

berkonsultasi

bersama DPR

dan Dewan En-

ergi Nasional,

untuk kemu-

dian memastikan

pilihan

terbaik bagi kebijakan energi nasional ini.

Andi Rahmat

Mardani Ali Sera

Ekuintek

Edisi JUNI 2012

Konversi BBM Perlu Langkah Tegas Jakarta, Suara Keadilan - Pemerintah terkesan masih ragu untuk mengambil langkah yang tegas dan komprehensif terkait program konversi gas. Padahal kondisinya sudah sangat mendesak untuk segera ditangani.

Hal ini disampaikan

Anggota Komisi VII DPR Sugihono Karyosuwondo.

"Sudah seharusnya pemerintah sesegera mungkin merealisasikan program konversi gas ini. Tidak perlu ragu lagi. Sebab, kekayaan cadangan gas negara ini sangat melimpah.

Jangan terkesan Pak Menteri ESDM ragu atau tidak paham program itu,” ingat Sugihono dalam keterangannya di Ja-

Sugihono Karyosuwondo

karta, Selasa (5/6/).

Dijelaskannya, pilihan atas penggunaan gas itu sangat logis, karena tidak perlu impor dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga internasional. Berbeda dengan BBM yang sangat terpengaruh oleh harga minyak dunia.

"Walaupun konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) ini kompleks, namun jangan program ini terbengkalai. Semestinya sudah dari kemarin program itu dijalankan. Mengingat cadangan minyak bumi kita semakin berkurang, target lifting tidak pernah tercapai, bahkan terus merosot," sesalnya.Sugihono menambahkan, untuk merea-

BFK

kuatkan Eksistensi dan Citra DPR lisasikan program konversi ini dibutuhkan keseriusan dari pemerintah. Jangan hanya sekadar propaganda, melainkan penerapan atas konsep yang jelas dan detail.

"Rakyat kita sudah cerdas kok. Pemerintah tak perlu ragu lagi. Jika memang pilihan konversi itu masuk akal dan menguntungkan, tentunya rakyat pun tidak ragu untuk mendukung secara aktif.

Sepanjang menguntungkan bagi semua rakyat, pasti dapat dukungan penuh," pungkas Sugihono yakin.

Tunda Privatisasi untuk BUMN bermasalah Jakarta, Suara Keadi-

luasi terhadap kinerja bebe-

berpotensi merugikan ne-

berapa perusahaan pelat

lan - Anggota Panitia

rapa BUMN tersebut,” jelas

gara,” jelas Memed.

merah untuk menjalani

Kerja (Panja) Privatisasi

Memed terkait desakannya.

Untuk itu Panja

Komisi VI DPR-RI Me-

Menurut Memed, saat ini

Privatisasi ini

saham perdana

med Sosiawan, mende-

kondisi bursa saham Indo-

akan melaku-

dan penawaran

sak BUMN untuk men-

nesia sedang labil, dengan

kan penda-

umum terba-

ghentikan semua proses

penurunan Indeks Harga Sa-

laman dan

tas beberapa

privatisasi yang sedang

ham Gabungan (IHSG) dari

evaluasi ter-

dijalankannya. Demikian

4.100 ke level 3.818 pada

hadap kesiapan

disampaikan Memed di

perdagangan saham Jumat

b e -

Jakarta, Senin (19/6).

(15/6/). “Pelemahan IHSG

“Jangka waktu penundaan

tersebut juga didorong dari

itu adalah sampai selesai-

kondisi ekonomi global yang

nya pendalaman dan eva-

terus memburuk, sehingga

penawaran umum

Jakarta, Suara Keadilan - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI terus berbenah memperkuat kelembagaan parlemen. Salah satunya dengan menyiapkan Badan Fungsional Keahlian (BFK) DPR RI. Fokus kerja BFK adalah menjadi tenaga fungsional pendukung peran DPR dalam menjalankan fungsi budgeting, pengawasan dan anggaran. Demikian disampaikan anggota BURT DPR Refrizal di Jakarta, Senin (11/6).

“Kami sudah melibatkan 3 perguruan tinggi UI, ITB dan UGM untuk mempersiapkan draft dan kajian pembentukannya. Kami juga melibatkan para pakar untuk dapat memberikan masukan terkait hal tersebut,” jelas Refrizal.

Nantinya, BFK akan diisi oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Dengan begitu, maka perencanaan kerja DPR akan lebih terarah dan fungsional.

“Bayangkan jika APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) sebesar 1400 triliun saja, angka penyelewengannya bisa mencapai 100 triliun. Inilah yang menjadikan ABN kita terlalu boros karena sangat tidak terarah,” tegasnya.

Menurut politisi PKS ini, keberadaan BFK penting untuk menegaskan eksistensi dan citra DPR di tengahtengah masyarakat. Di satu sisi DPR harus berjuang memenuhi amanahnya sebagai wakil rakyat, di sisi lain mereka harus berjibaku dengan persoalan internal karena terus mendapat sorotan negatif akibat dianggap hanya memperjuangkan kepentingan golongan.

“Jika selama ini rakyat menuntut cepat dalam penyusunan undang-undang, maka hal ini akan menjadi fokus kerja BFK. Sehingga DPR nantinya bisa lebih fokus pada hal yang bersifat substantif dalam menyusun undang-undang,” kata Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini.

BUMN tersebut.

Memed Sosiawan

Refrizal

Arahkan Mobnas Dukung Ekonomi Masyarakat Jakarta, Suara Keadilan - Produsen mobil nasional (mobnas) membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah untuk peningkatan daya saing serta

Sohibul Iman

dukungan basis teknologi yang kuat dan investasi besar bagi industri otomotif. Demikian disampaikan Anggota Komisi

VI DPR Sohibul Iman di Jakarta, Senin (28/5).

"Harus tetap diarahkan dalam skala ekonomi. Bisa dilakukan salah satunya dengan kontes mobil bagi seluruh produsen nasional, untuk mendapatkan sokongan pengembangan teknologi dari pemerintah dalam bentuk apapun," ujar Iman.

Mekanismenya, lanjut politisi PKS ini, setiap produsen dimintai strategi, rencana termasuk sokongan dana dan bersedia diadu dengan produsen lain. "Tiga

produsen terbaik dipilih untuk mendapatkan dukungan ini. Dengan evaluasi berjangka, kalau tidak perform, diganti dengan produsen lain," papar Iman menyampaikan idenya.

Sebelumnya Menteri Perindustrian MS Hidayat dalam Rapat Kerja dengan DPR, Senin (28/5) mengatakan, khusus untuk produsen mobil nasional diarahkan untuk mengisi segmen kendaraan angkutan murah dan bisa dimodifikasi untuk membawa barang. Dengan produk

ini, diharapkan produsen nasional bisa menyasar ke konsumen "entry level" khususnya warga pedesaan. Selain itu, produk ini diharapkan bisa mening-

katkan kinerja ekonomi masyarakat sub-urban sekaligus kesejahteraan hidup mereka.

Kesejahteraan Rakyat

Edisi JUNI 2012

Alokasi Pengentasan Kemiskinan

Dinilai Kurang Jakarta, Suara Keadilan - Anggaran untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan perlindungan sosial harus mendapatkan alokasi yang lebih baik dalam RAPBN 2013. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat miskin yang belum menda-

patkan perlindungan sosial.

Desakan ini disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Hakim di DPR, Rabu (6/6). Sekretaris Fraksi PKS DPR ini mengatakan masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan perlindungan sosial karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan pemerintah.

Abdul Hakim

Sebagai contoh, Hakim menyebut program jaminan sosial bagi Orang Dengan Kecacatan (ODK), yang sampai saat ini baru mampu meng-cover 8,79 persen dari total penyandang cacat berat yang ada di Indonesia.

“Berdasarkan survey ODK tahun 2009, jumlah penyandang cacat di Indonesia mencapai 1.389.816 orang, dimana 193.481 orang diantaranya menyandang cacat berat. Namun, anggaran yang diberikan pemerintah baru meng-cover sekitar 17.000 ODK atau hanya 8,79 persen saja,” ungkap Hakim.

Karena itu, Hakim mendesak pemerintah untuk meningkatkan anggaran

Cegah AKI

Dengan Hidup Sehat pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial dengan Kementerian Sosial sebagai leading sector-nya. Menurut dia, anggaran untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan perlindungan sosial, perlu mendapat alokasi yang lebih baik.

“Program-program pengentasan kemiskinan ke depan, juga harus dapat memastikan bahwa tidak ada lagi rakyat miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan yang selayaknya,” demikian tutup Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Lampung II ini.

Prioritaskan Program Peningkatan Keluarga Berkualitas Jakarta, Suara Keadilan - DPR mendesak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), untuk memprioritaskan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam alokasi rencana anggaran pendapatan dan belanja negara

Herlini Amran

(RAPBN) tahun anggaran 2013. Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR Herlini Amran dalam Rapat Dengar Pendapat dengan BKKBN di Jakarta, Kamis (7/6).

“Saat ini Anggaran yang diajukan BKKBN dalam RAPBN 2013 untuk program pembinaan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga dalam peningkatan kemandirian keluarga berencana hanya 31,839 milyar, dan itu ku-

rang,” ujar Legislator

perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Lebih lanjut Herlini mengatakan, untuk menghadapi tantangan ke depan yang semakin berat, setiap keluarga harus memiliki ketahanan yang kokoh. BKKBN sebagai lembaga negara sudah seharusnya mendesain kebijakan yang mampu membangun keluarga berkarakter dengan lebih memprioritaskan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

“Program ketahanan keluarga ini tidak semata untuk pengendalian kuantitas penduduk saja, akan tetapi untuk pengembangan kualitas penduduk dan kualitas keluarga juga, sehingga menjadi kekuatan pembangunan

bangsa,” ujar Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kepulauan Riau ini.

Menurut Herlini, hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang No.52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan bahwa Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil. Sedangkan Pembangunan keluarga, ditambahkan Herlini, adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Tangerang, Suara Keadilan - Meski Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia mengalami penurunan hingga pada angka 307 dari 100 ribu kelahiran dari tahun ke tahun, tetapi angka tersebut menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia masih terbilang tinggi. Tingginya AKI, antara lain karena ibu hamil (Bumil) terlambat memperoleh pertolongan persalinan. Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan ibu melahirkan.

Demikian disampaikan Anggota DPR RI Jazuli Juwaini, di sela-sela acara pemberian bantuan sosial dan pelayanan kesehatan gratis di Yayasan Pendidikan Al Hidayah Kampung Rawa Burung Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten, Ahad (22/4).

“Peran perempuan sebagai ibu yang salah satu tugasnya merawat dan menyusui anak sangat vital. Selain itu, sosok ibu juga sangat berperan dalam membentuk kebiasaan bersih dan sehat di keluarga,” papar Jazuli.

Selain faktor pelayanan dan sarana kesehatan, lanjut Jazuli, tingginya AKI juga dikarenakan perilaku buruk dalam pola hidup sehat di masyarakat. Karenanya Jazuli yang juga Ketua DPP PKS ini meminta, agar masyarakat khususnya ibu dapat menjadi pelopor dalam melaksanakan 10 perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di rumah tangga.

“Perilaku sehat ini penting direalisasikan. Diantaranya dengan melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI eksklusif dan menimbang bayi dan balita secara rutin,” terang Jazuli dihadapan pengajian Majelis Taklim Al Hidayah yang akan dilanjutkan dengan pengobatan gratis.

Dalam kesempatan tersebut Jazuli mengungkapkan kegembiraannya bisa bertemu dengan warga Banten.

Meskipun dalam beberapa kali pemilihan kepala daerah kalah, dirinya tetap berkesempatan menyambangi warga.

“Meski pemilihan bupati (Tangerang) kalah, pemilihan gubernur (Banten) kalah, tapi Alhamdulillah saya bisa bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu. Saya tidak datang sendiri, tapi ditemani dokter, perawat dan obat bagi yang memerlukan.

Mohon doanya agar PKS tetap istiqomah membantu warga,” tutup Jazuli dalam sambutannya.

Jazuli Juwaini

Tips

Edisi JUNI 2012

5 Kiat Praktis dalam

B

PUBLIC SPEAKING

erbicara di depan publik, atau sering dikenal dengan public speaking, adalah seni berbicara di depan umum secara runtut dan terencana dengan maksud dan tujuan tertentu. Anda dapat mempengaruhi banyak orang dengan seni ini, jika Anda dapat menguasai teknik-tekniknya serta dapat menyampaikan pesan yang Anda maksud dengan baik. Public speaking juga merupakan sebuah soft skill dan senjata ampuh dari seorang pemimpin. ketrampilan ini dapat diasah dan dipertajam dengan banyak berlatih. Banyak berlatih, akan membuat kita makin mahir.

Di kehidupan sehari-hari, seringkali orang masih merasa tidak percaya diri dan kaku jika harus berbicara di depan umum.

Berikut, 5 tips dasar untuk Anda dalam praktek public speaking :

1

3

Rencanakan Apa yang Akan Anda Katakan

2

Kenali Dasar-dasar Public Speaking

Do : Tentukan tujuan dari public speaking Anda. Apakah untuk mengenang sesuatu, mempengaruhi pendapat, atau memberikan semangat?

Atur dengan baik ucapan-ucapan Anda, dengan tetap fokus pada pesan dan tujuan utama. Lakukan persiapan agar public speaking yang Anda berikan dapat sesuai dengan waktu yang disediakan. Termasuk waktu yang dibutuhkan untuk tanya-jawab dengan audiens. Berlatihlah dengan stopwatch jika perlu.

Do : Tunjukkan energi dan antusiasme Anda. Jika Anda tidak bersemangat dengan topik yang Anda bicarakan, jangan harap audiens merasa sebaliknya. Tatap audiens, atur posisi badan tetap menghadap audiens, ‘kuasai’ audiens dalam topik Anda. Atur intonasi dan volume suara, hingga pengucapan Anda terdengar jelas oleh seluruh audiens, bahkan untuk yang di baris belakang.

Don’t : Sebuah studi menunjukkan bahwa audiens dapat mengingat hanya tiga atau empat hal yang ada dalam pembicaraan. Jangan memasukkan topik sampingan atau detail yang sulit dimengerti secara berlebihan, atau justru terlalu banyak poin penting, yang hanya akan mengalihkan perhatian audiens dari pesan utama yang hendak Anda sampaikan. Jangan terus-menerus berfokus untuk menjadi public speaker yang hebat, karena jauh lebih penting bagaimana pesan Anda diterima dengan baik oleh audiens.

Don’t : Jangan gelisah dan gugup di depan audiens Anda. Jangan melakukan gerakan/isyarat tubuh yang berlebihan. Jangan masukkan tangan Anda dalam saku, atau mengaitkan ibu jari Anda di bawah ikat pinggang, ataupun berdiri dengan posisi dimana postur tubuh Anda tidak terlihat tegap dan seimbang. Jika posisi Anda duduk, hindari sikap bersandar penuh atau justru membungkuk bertopang siku pada lutut. Sikap-sikap ini menunjukkan rasa tidak percaya diri.

Kata-kata, Frasa dan lain-lain

Do : Berikan definisi secara jelas untuk kata atau istilah yang mungkin tidak akrab di telinga audiens.

Gunakan istilah asing, hanya jika diperlukan atau jika tidak ada padanan yang tepat dalam bahasa lokal audiens. Gunakan contoh, dan pilih kalimat yang paling mudah dimengerti, dipahami dan diingat. Ungkapan “Seluas 6400 meter persegi”, bisa jadi lebih rumit dibayangkan ketimbang pilihan kalimat “Seluas lapangan bola”.

Don’t : Jangan memulai kalimat dengan “jadi”, dan jangan mengakhirinya dengan “benar?” atau “oke?”.

Jangan memperkenalkan topik Anda dengan permintaan maaf : “Ini akan cepat, kok”, atau “Saya tidak akan lama”, atau kata-kata serupa.

Pembukaan itu sama seperti : “ini tidak benarbenar penting atau relevan, tetapi bagaimanapun saya tetap akan menyampaikannya kepada Anda.”

Hati-hati dengan ungkapan yang bisa bermakna negatif, misalnya terkait dengan agama, budaya, nama besar seseorang, dan lain-lain.

Hati-hati pula dengan penyampaian data yang kurang valid.

4

Laser Pointer

Do : Gunakan laser pointer untuk mengarahkan secara langsung perhatian penonton pada bagian gambar atau grafik yang Anda maksud, ketika bagian itu tampak tidak jelas bagi audiens. Letakkan laser pointer Anda ketika tidak Anda gunakan.

Don’t : Jangan sapukan laser pointer Anda ke seluruh layar saat Anda berbicara. Anda bisa membuat audiens Anda sakit kepala ketika mereka berusaha mengikuti gerakan laser pointer Anda.

Jangan menggunakan laser pointer untuk menunjuk teks. Audiens Anda mampu membaca seperti Anda.

5

Pertanyaan

Do : Jawablah pertanyaan dengan ringkas dan sesingkat mungkin. Ingat, mungkin hanya ada satu orang diantara audiens yang tertarik dengan jawaban spesifik. Namun jika Anda tak menguasai jawabannya, ingat bahwa mengatakan “saya tidak tahu” adalah lebih baik.

Anda juga tidak perlu memberikan penjelasan lima menit mengapa Anda tidak tahu. Jika Anda sedang dalam upaya mencari tahu jawabannya, katakan saja, bahwa Anda akan berusaha mencari tau jawabannya.

Don’t : Jangan gunakan sesi tanya-jawab sebagai dalih Anda menyingkat yang ingin disampaikan dengan menunjukkan slide-slide yang dibuang untuk memenuhi batas waktu yang diberikan kepada Anda.

Jangan “mengaduk-aduk” slide Anda untuk menjawab pertanyaan.

Jangan lakukan “percakapan privat” dengan seorang penanya. Pastikan semua audiens tahu apa pertanyaannya (ulangi jika perlu) dan dapat mendengar dan mengerti apa jawabannya.

(Diolah dari berbagai sumber)

Kesejahteraan Rakyat

Edisi JUNI 2012

KTKLN

Jangan dijadikan Ajang Pungli

Hongkong, Suara Keadilan - Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mewajibkan setiap TKI yang akan berangkat, memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Tidak hanya itu, BNP2TKI juga mewajibkan TKI yang pulang cuti untuk memiliki KTKLN. Proses pembuatan yang berbelit serta biaya yang mahal menjadi keluhan utama para TKI. Demikian temuan Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Martri Agoeng dalam kunjungan kerja ke Hongkong, Kamis (7/6).

“Kesulitan yang dialami mulai dari susahnya proses pengurusan, adanya pungli dan bahkan ada laporan TKI gagal berangkat karena tidak memiliki KTKLN,” ujar Martri.

Menurut Martri, KTKLN adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan, bukan calon TKI. Bahkan, lanjut Martri, KTKLN banyak yang tidak berguna di luar negeri karena Negara tujuan tidak mengenal KTKLN, dan tidak pernah dijadikan syarat dalam pengurusan dokumen apa pun di luar negeri. “Ini harus diperjelas, jangan kemudian KTKLN hanya jadi ajang untuk cari pungutan liar,” ingatnya..

Pengaduan lain yang disampaikan TKI di Hongkong adalah pemerintah tidak memberikan kebebasan melakukan kontrak mandiri. Menyikapi hal tersebut, Martri Agoeng meminta Konsulat Hongkong untuk memberikan kebebasan melakukan kontrak mandiri bagi TKI. “Dengan kontrak mandiri, TKI terbebas dari cengkraman agen yang sangat merugikan,” tutup Martri.

Tata Kelola Haji Belum Transparan

Bandung, Suara Keadilan - Tata kelola haji dianggap masih kurang transparan dalam berbagai hal seperti akomodasi dan katering. Khusus proses pengadaan katering, dinilai tidak sesuai dengan prosedur tender. Hal tersebut diungkap anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa, kepada wartawan, Kamis (19/4) siang di Bandung.

“Tahun 2011 kami menemukan ketidaksesuaian katering yang mestinya nasi boks menjadi prasmanan. Mereka beralasan tidak memakai boks karena cepat basi.

Namun ternyata, yang prasmanan pun tidak siap," ujar Ledia.

Tidak transparannya penyelenggaraan haji, terbukti karena banyaknya laporan tentang jamaah haji yang tidak kebagian konsumsi. Peran penga-

wasan pun tidak maksimal.

"Karena pengawasan kurang itu, yang biasanya non kuota juga suka masuk ke kuota lain sehingga bercampur. Akibatnya makanan prasmanan cepat habis, dan bahkan banyak yang tidak kebagian," katanya.

Komisi VIII juga banyak menemukan pungutan terhadap jamaah yang menyalahi aturan. Pungutan itu seperti biaya vaksin meningitis, biaya seragam yang bervariasi, biaya zakat haji, dan lainnya.

"Setiap tahun kita juga selalu mendengar kasus tentang jamaah yang terlantar di bandara, mengantri berjamjam untuk dapat makan, mendapat makanan berkualitas buruk seperti berbau, berlendir atau basi," ungkap Ledia.

Legislator perempuan PKS ini juga menyoroti

soal pengelolaan keuangan penyelenggaraan haji yang setiap musim haji menyedot biaya hingga Rp 8,2 triliun.

Menurut dia, pelaporan penggunaan dana tersebut selalu mendapat penilaian disclaimer dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Ditambah lagi, lanjut Ledia, penemuan K P K y a n g menyatakan ada 48 kelemahan penyelenggaraan

haji dan berpotensi terjadi pelanggaran. “Pelanggaran antara lain penentuan komponen dan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji, penggunaan bunga setoran awal atau dana optimalisasi, serta sumber dana dari APBN atau APBD yang beresiko terjadi duplikasi pembiayaan. Termasuk juga penerbangan yang belum berbasis public service," papar Ledia.

Ledia Hanifa

Martri Agoeng

Maksimalkan dulu Panja Hambalang Jakarta, Suara Keadilan - Sebelum membentuk Panitia Khusus (Pansus), sebaiknya maksi-

Raihan Iskandar

malkan dulu Panitia Kerja Hambalang di Komisi X DPR. Hal itu dikemukakan anggota Komisi X dari F-PKS yang juga anggota Panja Hambalang Raihan Iskandar.

“Maksimalkan Panja

sampai pada kesimpulan,” kata Raihan, di Jakarta, Jumat (8/6).

Bila dirasa masih ada yang harus didalami, terutama dalam soal hukum, barulah bisa dibentuk Pansus. Sebab, salah satu alasan pembentukan Pansus adalah menghadirkan para penegak hukum. “Tapi dalam kasus Hambalang kan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

sudah bekerja,” ujar Raihan.

Selain itu, ada kekhawatiran Pansus akan dipolitisasi sementara substansi penyelewengan anggaran akan semakin tidak jelas. “DPR akan fokus untuk menelusuri dugaan-dugaan penyelenggaraan hukum dalam kasus Hambalang. Jangan sampai masuk ke ranah politik. Sehingga kasusnya terbengkalai,” jelas Raihan.

Seperti diketahui sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng tercetus usu-

lan pembentukan Pansus Hambalang oleh Zulfadhli dari F-PG.

Kesejahteraan Rakyat

Edisi JUNI 2012

Keringanan Asuransi

Tidak Tepat Jadikan UN

Syarat Masuk PT

dan Paspor bagi TKI Jakarta, Suara Keadilan

membayar premi asuransi.

PKS mengusulkan peru-

sian yang berlaku.

- Fraksi PKS mendesak

Demikian disampaikan

bahan redaksi Pasal 53 da-

Terakhir, Fraksi PKS

pemerintah memberikan

Anggota Komisi IX DPR

lam RUU tersebut, dengan

memandang bahwa proses

asuransi gratis bagi ca-

Indra SH saat membacakan

menghilangkan kewajiban

kepulangan pekerja luar

lon pekerja yang kurang

pandangan Fraksi PKS ter-

bagi Calon Pekerja Indone-

negeri ke daerah asal perlu

mampu. Hal ini dikarena-

kait pengesahan RUU Ten-

sia di Luar Negeri dan/atau

mendapat pengawasan ke-

kan pekerja yang kurang

tang Perlindungan Pekerja

Pekerja Indonesia di Luar

tat oleh pemerintah. Hal

mampu tersebut mayoritas

Indonesia di Luar Negeri,

Negeri untuk menanggung

tersebut khususnya bagi

di Ruang Baleg

biaya Asuransi/Jaminan

pekerja Indonesia di luar

lan yang rendah,

DPR RI, Selasa

Sosial. “Di balik tingginya

negeri yang bekerja di sek-

sehingga akan

(29/5).

biaya menjadi TKI bagi calon

tor domestik dan/atau yang

Untuk itu,

pekerja, mereka itu menjual

berpengetahuan minim,

Fraksi

harta benda, tanah, ternak dan

yang sering “dimanfaat-

bahkan berhutang,” ungkap

kan” oleh oknum-oknum

Indra prihatin.

yang tidak bertanggung-

memiliki penghasi-

memberatkan apabila harus

Indra

Selain itu, Fraksi PKS

jawab. Namun demikian,

juga mengusulkan khusus un-

Indra menilai, pekerja ter-

tuk pekerja sektor domestik,

sebut tetap berhak diberi

pemerintah harus menang-

kebebasan untuk memilih

gung biaya pembuatan pas-

sendiri cara pulang menuju

por dengan memperhatikan

daerah asalnya.

peraturan tentang keimigra-

Jakarta, Suara Keadilan - Belum lama ini Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) DjokoSantoso, mengatakan bahwa hasil Ujian Nasional (UN) akan digunakan sebagai syarat masuk perguruan tinggi negeri mulai tahun depan (2013).

Menanggapi hal ini, Akbar Zulfakar, anggota DPR RI Komisi X yang membidangi pendidikan menyatakan keberatannya. Menurut Akbar, jika saja hal ini dilaksanakan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni desain UN yang selama ini masih dipersoalkan, lantaran sarana dan fasilitas belajar siswa di sekolah sangat beragam dari satu daerah ke daerah lain. “Harusnya pemerintah terlebih dahulu menuntaskan masalah ini, menyediakan sarana-prasarana belajar yang layak, bukan malah menjadikan UN yang marak diperdebatkan ini menjadi syarat masuk PTN,” tegur Akbar yang merupakan Legislator dari Fraksi PKS ini.

Jika memang yang diinginkan adalah calon mahasiswa berkualitas, bisa ditelusuri dari prestasi belajar selama belajar di SMA. Cara lain adalah dengan tes bakat skolastik. Tes ini bisa lebih adil karena dapat mengukur potensi seseorang untuk belajar di perguruan tinggi, tetapi tidak terkait dengan pencapaian kurikulum dan fasilitas sekolah. “Untuk program studi tertentu, perguruan tinggi juga bisa melakukan seleksi sendiri berdasarkan keterampilan calon mahasiswa,” ujar Ketua Umum DPP KNPI ini.

Lebih lanjut Akbar menambahkan, jika alasannya ingin irit sebagaimana Dirjen Dikti katakan, maka hapuskan saja UN, karena UN sudah terlalu banyak masalah.

“Silahkan PTN melakukan seleksi berupa tes potensi akademik, juga tes bakat-minat untuk menjaring caloncalon mahasiswa terbaiknya,” saran politisi dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah ini.

Akbar Zulfakar

Perlunya Merevisi Komponen KHL Jakarta, Suara Keadilan - Kehidupan yang layak bagi kaum buruh menjadi tuntutan utama dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day).

Pemerintah didesak segera merealisasikan tuntutan buruh, terutama Komponen Hidup Layak (KHL).

“Pemerintah harus segera merespon tuntutan buruh tersebut.

Tuntutan kehidupan layak hanya dapat diberikan apabila Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), segera merevisi 46 Komponen KHL itu kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 Tahun 2005 yang saat ini sudah tidak lagi relevan,” jelas Anggota Komisi IX Ansory Siregar di Jakar-

ta, Kamis (10/5).

Ansory melanjutkan, bahwa kebutuhan seperti kipas angin dan pulsa komunikasi yang notabene mendasar, belum masuk dalam 46 item KHL. “Apa lagi harga kebutuhan pokok saat ini sudah jauh berbeda dari tahun 2005 seperti sandang, pangan, transportasi, sewa kamar, listrik dan lainnya, ” ujarnya.

Legislator PKS asal

Dapil Sumatra Utara III ini mendesak pemerintah untuk melibatkan seluruh stakeholder terutama Serikat Buruh di tiap-tiap daerah terkait, berdasar penyesuaian dengan kemampuan masing-masing perusahaan.

Ansory juga meminta Kemenakertrans menjadikan revisi komponen KHL ini termasuk dalam program prioritas yang harus diselesaikan

dalam beberapa bulan ke depan, “Harus ada tenggat waktu selesai revisi secepatnya, agar permasalahan ini tidak berulang tiap

Ansory Siregar

tahunnya ,” ingat Ansory.

Kesejahteraan Rakyat

Edisi JUNI 2012

Waspadai

UN sebagai Bom Waktu

Jakarta, Suara Keadilan - Tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) yang hampir mencapai 100 persen dianggap belum mampu menjawab tantangan prestasi dalam dunia pendidikan nasional.

Anggota Komisi X DPR Rohmani mengatakan, jika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menginginkan tingkat kelulusan mencapai 100 persen, maka akan dengan mudah hasil itu tercapai.

“Seperti yang terjadi saat ini, kepala daerah memerintahkan sekolah untuk menyukseskan UN. Dalam hal ini, kepala daerah terdesak program yang dicanangkan pemerintah pusat agar tidak terkena sanksi. Sementara sekolah pun menerapkan prinsip Asal Bapak Senang (ABS),” kritik Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah X ini.

Politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menyatakan, tingkat kelulusan UN SMA yang mencapai 99,50 persen tersebut juga bukan prestasi, melainkan semacam bom waktu. Pola evaluasi kelulusan yang salah ini, kata Rohmani, malah akan semakin merusak pendidikan karakter bangsa yang didengungkan dunia pendidikan. "UN akan menjadikan siswa mengejar nilai dan bukan bagaimana mengatasi suatu permasalahan," katanya mengingatkan.

Rohmani khawatir, jika tidak segera dievaluasi, maka pendidikan karakter pun semakin terhapus ketika banyak siswa yang justru sibuk mencari kunci jawaban.

Tidak hanya itu, siswa juga tidak semakin pintar, karena materi soal pilihan ganda yang diberikan tidak mengasah kepandaian untuk memecahkan masalah.

Pelaksanaan Ujian Nasional

Perlu Evaluasi Jakarta, Suara Keadilan - Hasil Ujian Nasional (UN) tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Meski meningkat, namun dari tahun 2011 lalu masih meninggalkan beberapa permasalahan mendasar seperti penentuan kelulusan peserta didik dan dugaan kecurangan sistematis dari pihak internal sekolah. Demikian d i -

kemukakan Anggota Komisi X DPR Ahmad Zainuddin di Jakarta, Rabu (30/5).

Celah yang menodai tingkat keberhasilan UN terletak pada penentuan kelulusan peserta didik.

Temuan di lapangan m a s i h terdapat upaya kecurangan sistema-

Ahmad Zainuddin

tis yang dilakukan oleh sekolah dengan pengumpulan raport siswa sebagai rata-rata. “Persoalannya adalah nilai raport tersebut dirubah sedemikian rupa hingga ada sekolah yang disinyalir merubah nilai siswa hingga rata-rata di angka 9 dan 10,” kata Zainuddin.

Akibatnya jika nilai UN siswa rendah pun, dia akan tetap dinyatakan lulus karena nilai akhirnya sudah dibantu dengan persentase nilai sekolahnya. “Ini tentu sangat disayangkan, bagaimana kualitas akan diperoleh jika hal ini masih terjadi? Ini pembohongan nilai," sesal legislator

dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Untuk itu politisi PKS ini mendesak pemerintah untuk meninjau ulang pelaksanaan UN di tahun depan.

Harus ada kajian yang komprehensif terhadap pelaksanaan evaluasi pendidikan nasional kita, dan juga harus ada perhatian yang lebih terhadap pembinaan karakter yang menjadi pilar utama dalam pendidikan bangsa. “Kita tidak ingin persoalan mental dalam berbuat curang ini, menjadi aib bagi sejarah pendidikan kita di masa yang akan datang," harap Politisi PKS dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I ini.

Rohmani

Mendesak, Persiapan Pembentukan BPJS Kesehatan Jakarta, Suara Keadilan - Pemerintah didesak untuk memacu kinerjanya dalam rangka menyiapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan berjalan mulai 1 Januari

Zuber Safawi

2014. " K i t a berkejaran d e n g a n waktu yang kurang dua

tahun lagi, karena pada prinsipnya BPJS Kesehatan ini melayani jaminan secara universal (Universal Coverage) dan tidak seperti Jamkesmas," ujarnya di Jakarta, Senin (4/6).

Menurut Zuber, Berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, pelaksanaan universal coverage berarti kepesertaan bersifat menyeluruh bagi setiap warga Indonesia, termasuk orang asing yang sudah bekerja 6 bulan. Berbeda halnya dengan Jamkesmas, yang untuk tahun 2012 Pemerintah hanya menjamin 76,4 juta jiwa peserta.

"Saya khawatir, pelakhsanaan jaminan kesehatan universal akan terkendala kondisi fasilitas dan tenaga kesehatan, serta bagaimana anggaran pemerintah untuk menutupi penerima bantuan iuran," kata Zuber.

Menurut Zuber, pemerataan jumlah dan kualitas fasilitas layanan kesehatan harus diutamakan. Artinya, baik di kota besar maupun daerah pelosok, memiliki standar pelayanan yang sama sesuai dengan asas keadilan, di antaranya jumlah tempat tidur kelas tiga yang baru mencapai 114 ribu di 1.080 rumah sakit penerima layanan jamkesmas.

Selain itu, minimnya tenaga kesehatan di banyak wilayah pelosok, seperti pedalaman, perbatasan, dan kepulauan harus menjadi perhatian serius. "Dengan mudahnya kita akan temui puskesmas atau fasilitas kesehatan yang kosong tanpa

dokter atau bahkan sekadar tenaga kesehatan di daerah-daerah tersebut," terang legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I ini.

Keuangan, Perbankan & Pembangunan Nasional

Edisi JUNI 2012

Instabilitas Rupiah

Berpotensi Ganggu Perekonomian Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengingatkan agar Bank Indonesia menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tetap stabil dan sesuai dengan asumsi makro Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2012.

Menurut Ecky, nilai tukar rupiah yang tidak stabil dan terus menurun dapat mengganggu kinerja perekonomia n

nasional.

“Saya percaya BI sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk itu, salah satunya adalah dengan membangun sistem untuk menampung dana hasil ekspor agar bisa dikelola di dalam negeri sehingga nilai tukar rupiah bisa lebih tahan terhadap g e -

Ecky Awal Mucharam

jolak global,” kata Ecky di Jakarta, Selasa (29/5).

Anggota DPR Fraksi PKS ini mengingatkan bahwa nilai tukar rupiah saat ini sudah menurun sebesar 3,3 persen sejak awal tahun dan nilainya secara rata-rata sudah mencapai Rp 9.140 per dolar AS atau lebih lemah hampir 4 persen dari asumsi makro APBN-P 2012 yang menetapkan nilai tukar rupiah sebesar Rp 8.800 per dolar

AS. “Sangat penting bagi BI untuk menjaga nilai tukar rupiah sesuai asumsi makro APBN-P 2012, karena berbagai indikator makro tersebut saling terkait. Jika target nilai tukar rupiah meleset tentu akan berimbas kepada indikator makro lainnya,” imbuh Ecky mengingatkan.

Tuntaskan Program

Pengentasan Kemiskinan Jakarta, Suara Keadilan - DPR memberikan apresiasi atas langkah yang dilakukan pemerintah dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI). Namun di masa memandang, masih banyak hal yang perlu dilakukan pemerintah diantaranya melalui kebijakan pemerataan penurunan angka k e -

miskinan antar daerah. Demikian diungkapkan Anggota Komisi XI DPR Kemal Stamboel saat menyampaikan pandangan Fraksi PKS dalam rapat Paripurna DPR RI, Kamis (24/5).

“Hal penting lainnya adalah masih jauhnya sasaran angka kemiskinan tahun 2013, yaitu sebesar 9,5-10,5 persen, karena sampai tahun 2011 angka kemiskinan masih sebesar 12,36 persen,” jelas Kemal.

Oleh karena itu Fraksi PKS mendesak pemerintah melakukan program-program pengentasan kemiskinan yang diarahkan melalui percepatan pembangunan daerah tertinggal, terluar dan pasca konflik; pembangunan infrastruktur pedesaan dan pertanian; merealisasikan reformasi agraria, serta menegakkan UU Kemal Azis Stamboel

No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, agar penanganan fakir miskin semakin terintegrasi dan terkoordinasi lebih baik.

“Terkait kebijakan pengurangan pengangguran, Fraksi PKS memandang bahwa sasaran tingkat pengangguran tahun 2013 sebesar 5,8 hingga 6,1 persen masih sesuai dengan arahan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tahun 2014.

Berdasarkan data BPS, pada Februari 2012 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk tingkat pendidikan Diploma dan Sarjana masing-masing 7,5 persen dan 6,95 persen. TPT pendidikan menengah masih tetap menempati posisi tertinggi, yaitu TPT Sekolah Menengah Atas sebesar 10,34 persen dan TPT Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 9,51 persen.

Dari data tersebut, lanjut Kemal, jelas menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pendidikan yang ditempuh dan pekerjaan yang

dicari. Karena itu Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk melakukan extra effort strategi kebijakan dan sinkronisasi antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja.

Kemal juga mengingatkan, upaya tersebut harus disertai langkah-langkah nyata untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja dan penataan penyebaran tingkat pengangguran.

APBD belum tuntas,

Tunda APBN

Jakarta, Suara Keadilan - Wakil Ketua Komisi XI DPR Zulkieflimansyah menyayangkan, masih adanya daerah yang belum menyelesaikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, kondisi itu akan berpengaruh negatif pada pembangunan di daerah.

"Ini merupakan salah satu bentuk kerancuan pusat dan daerah. Seharusnya pemerintah belum bahas APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional) jika APBD belum semua daerah selesai," tegur Zulkieflimansyah di Jakarta, Senin (13/3).

Menurut politisi PKS ini, APBD akan menjadi patokan pemerintah dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Keterlambatan penyusunan APBD inilah, menurut Zul, yang menyebabkan selama ini pembangunan daerah tidak sejalan dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat.

“Kondisi ini membuka ruang praktik mafia anggaran, karena anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan daerah,” tegas Zul. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendesak pemerintah daerah segera menyerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012. Jika melampau batas waktu, Kemenkeu akan menahan 25% Dana Alokasi Umum (DAU) daerah yang bersangkutan. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Marwanto Harjowiryono mencatat, ada 63 daerah yang belum menyelesaikan APBD h i n g ga akhir pekan lalu.

Zulkieflimansyah

Utang Luar Negeri Bebani Masyarakat utang Indonesia sudah men-

utang pemerintah Indonesia

rakyat Indonesia. “Setiap

ang lainnya yang

dekati 2.000 triliun rupiah.

terus bertambah dan tidak

tahun uang pajak rakyat te-

terkait

anggaran belanja ne-

Hal ini disampaikan

berkurang,” ujar politisi Par-

rus terkuras sedikitnya 60

dengan

gara setiap tahun-

Anggota Komisi XI DPR RI

tai Keadilan Sejahtera (PKS)

triliun rupiah untuk mem-

k e u -

nya,” jelas Ang-

Muhammad Firdaus terkait

itu, Jumat (1/6).

bayar bunga utang yang jatuh

angan

gota DPR dari

tempo pada 2033 itu,” jelas

negara.

Daerah Pemilihan

Firdaus.

“ S e -

Jawa Timur II

rencana pemerintah menarik

Menurut Firdaus, pe-

utang baru sekitar 300 triliun

merintah harus segera meny-

rupiah tahun ini. Dengan ni-

elesaikan permasalahan-per-

Selain itu, pemerintah

Jakarta, Suara Keadilan

lai produk domestik bruto

masalahan utang di masa lalu

juga harus melakukan lang-

penyele-

- Pemerintah Indonesia di-

(PDB) sekitar 7.400 triliun

agar tidak terus membebani

kah-langkah strategis guna

saian kasus-

minta lebih memberdaya-

rupiah, rasio utang sudah

rakyat. Misalnya bantuan

menciptakan rasa keadilan

kasus

kan Sumber Daya Alam

mendekati 25 persen dari ba-

Likuiditas Bank Indonesia

bagi rakyat Indonesia dengan

terse-

(SDA) ketimbang tergan-

tas ketentuan 30 persen dari

(BLBI) yang memicu keti-

menuntaskan kasus utang eks

b u t

tung pada utang. Saat ini,

PDB. “Hampir setiap tahun

dakadilan dan memiskinkan

BLBI dan berbagai kasus ut-

hingga

dapat mengurangai defisit

ini.

Muhammad Firdaus

Edisi JUNI 2012

Kartun

TERUS BEKERJA UNTUK INDONESIA

Cerita : Dedi Ilustrasi : Fauzi

Edisi JUNI 2012