Edisi 5

EDISI JUNI 2011

EDISI 5

Terdepan Dalam Reformasi Parlemen

SUARA KEADILAN

SUKA | Edisi 1 / I / 2010

JUNI

2011

GRATIS

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Fraksi PKS Lantang Pilih Opsi ‘C’

Selamatkan JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI lantang memilih opsi C hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century. Artinya, proses penyelamatan Bank Century melalui bailout dinilai sarat pealanggaran.

“Opsi C adalah relevan dan terbaik untuk perbaikan sektor keuangan dan perbankan dalam upaya penegakan hukum,” kata juru bicara FPKS Ecky Awal Mucharam yang membacakan sikap fraksi Rabu, 3 Maret 2010.

sidang-sidang Pansus terdahulu.

Sikap tersebut tak berubah sampai mendekati penghujung paripurna yang hingga larut malam. Meski sempat diselingi insiden dan tarik ulur lobi, paripurna DPR akhirnya mengakhiri sidangnya lewat voting terbuka.

Opsi C, yang menyatakan proses “bail out” bank Century bermasalah dipilih oleh 325 anggota dari 537 anggota yang hadir.

Sedangkan opsi A, yang menyatakan proses prosedur bailout tidak bermasalah, dipilih oleh 212 anggota DPR. Marzuki Ali sebagai pimpinan sidang paripurna akhirnya mengetuk palu sebagai tanda paripurna DPR secara bulat memilih opsi C.

moneter dan fiskal, mulai dari (a) operasional Bank CIC (b) proses akuisisi Bank Danpac dan Bank Pikko oleh Chinkara Capital, merger Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko menjadi Bank Century, operasional Bank Century (c) pemberian FPJP, dan (d) PMS sampai kepada (e) mengucurnya aliran dana.

Opsi C juga menyebut, diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak otoritas moneter dan fiskal dengan mengikutsertakan pemegang saham pengendali, pengurus, dan manajemen Bank CIC, dan Bank Century, debitur dan nasabah terkait, sehingga terindikasi merugikan keuangan negara.

Tenaga Kerja Indonesia Allahu Akbar!

Bergemuruh di Paripurna DPR

Refleksi Kebenaran

Oleh : Dr. K.H. Surahman Hidayat

Pandangan ini merupakan penegasan dan penguatan fraksi PKS yang telah disampaikan

Opsi C lainnya adalah, patut diduga telah terjadi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan oleh otoritas

--- Pandangan Fraksi PKS dapat dilihat selengkapnya di : www.fpks-dpr.or.id

di sisi Allah. Tentu hanya Dia yang tahu. Adapun masing-masing fraksi dan opsi hanya berikhtiar mencapai kebenaran. Agama memuji ikhtiar yang berkualitas, yaitu yang secara spiritual mengedepankan kejujuran dan memosisikannya sebagai imam. Kejujuran yang menggariskan konsistensi antara tujuan (ghayah) mencari kebenaran, motif (niat) meraih reward dari Allah, dengan proses (kaifiat) yang ditempuh juga harus benar, baik prosedur formil maupun metodologis.

Di atas garis lurus konsistensi tersebut, integritas dapat dihadirkan, ketaqwaan dipertahankan, kredibilitas dihasilkan, kemudian insya Allah pahala dariNya telah dijanjikan. Masing-masing opsi memenangkan pahala itu antara satu atau dua.

Jika opsi yang dipilih sesuai dengan yang benar di sisi Allah maka mendapat dua pahala, sebagai

imbalan kebenaran dalam berikhtiar dan imbalan akurasi/persisi; sedang jika opsinya tidak sesuai dengan yang benar menurut Allah tetap memperoleh satu pahala sebagai imbalan atas ikhtiar yang benar, sebab ikhtiar yang benar bagian dari amal saleh.

Sesungguhnya yang lebih penting, bukan apa opsinya tapi bagaimana prosesnya. Dari perspektif kualitas proses atau ‘mujahadah’ menuju kebenaran maka posisi orang akan beragam.

Ada yang menempuh prosedur dengan benar, menggunakan metodologi yang benar kemudian berpenampilan ekspresif dan komunikatif yang baik. Hasilnya insya Allah baik disertai reward ilahi dan out comenya adalah kemaslahatan bagi masyarakat. Ada pula yang melakukan kesalahan di aspek formil sehingga melukai komunikasi in-

ter personal atau inter institusional, merusak mu’amalah yang menimbulkan dosa. Terlebih jika ditambah kesalahan dalam metodologi yang mengakibatkan misleading. Misalnya, untuk mencari suatu kebenaran objektif-faktual metode yang harus digunakan adalah induktif. Mendasarkan pada data dan fakta yang relevan serta komprehensif, tidak boleh ada kesimpulan yang mendahului, sebab mozaik data dan faktalah yang akan membuat kesimpulan. Kejujuran sebagai basis integritas penyelidik kebenaran mewajibkannya menempuh proses induksi secara utuh dan tidak memberi celah bagi suatu pesan deduktif untuk menyusup (masuk angin).

“Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam dirimu, maka waspadalah”. (AlBaqarah:235 )

Dok.istimewa

Dalam pandangan akhirnya soal Century, semua fraksi di DPR kompak berucap bahwa kebenaran itu benar dan kesalahan itu tetap harus salah. Bila kita tengok perspektif agama, bahwa kebenaran yang hakiki hanya satu yaitu yang sesuai dengan “ma ‘indallah”, kebenaran yang ada

Sontak, teriakan “Allahu Akbar, Allahu Akbar” bergemuruh di tengah arena ruang sidang yang dihadiri hampir seluruh anggota DPR.

Follow Us:

Kasus Surat Palsu,

KPK Jangan Jadi Alat Politik

PKS Lirik Usulan Stambus Accord

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat akan mempertanyakan kasus dugaan surat palsu yang diduga dibuat Andi Nurpati saat menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum. Surat ini diduga menyebabkan adanya kursi haram di DPR.

Kasus suap yang terjadi di Kemenpora harus diusut tuntas. Bila memang terdapat indikasi melibatkan dua oknum partai berkuasa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tetap berani memproses. Demikian dikatakan Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al-Habsyi Sabtu (30/4) di Jakarta.

PKS menyambut gagasan Partai Hanura dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang mengusulkan penerapan stambus accord atau suara parpol tidak lolos parliamentary threshold (PT) bisa disalurkan ke partai yang lolos PT. Agar bisa dijalankan, aturan ini harus dibuat secara detail dalam revisi UU Pemilu.

Halaman 6

Halaman 7

Halaman 9

KPU dan Bawaslu Harus Tanggung Jawab

@FPKSDPRRI Fraksi PKS DPR RI

www.fpks.or.id

EDISI JUNI 2011

Redaksional

Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Meski sudah sebulan berlalu, masih terasa duka itu. Kepergian Ustazah Dra. Hj. Yoyoh Yusroh, anggota FPKS DPR dari Daerah Pemilihan Banten III menyisakan kesedihan karena beliau adalah salah satu motor penting Fraksi PKS. Kesederhanaan, ketulusan, kesantunan dan kerja keras almarhumah baru terasa hilang setelah beliau wafat.

Kita tahu benar bahwa Ustazah –begitu beliau biasa dipanggil- sangat menjaga amanah apapun yang dibebankan kepadanya.

Dedikasinya telah membuahkan kepercayaan berbagai lembaga internasional tentang keseriusan Indonesia dalam membela hak-hak warga dunia yang tertindas, diantaranya di Palestina. Ia bukan hanya tokoh PKS, tapi juga adalah adalah tokoh nasional yang menjaga wajah Indonesia di depan publik internasional tentang politik bebas aktif yang kita percayai selama ini.

Kepergian beliau adalah hak dan kasih sayang Allah sepenuhnya. Kita-lah yang mesti mengambil ibrah atau pelajaran dari kepergiannya. Kerja keras, dedikasi pada tugas, ketulusan yang disertai kesantunan perlu kita hadirkan sebagai karakter kader-kader partai.

Di luar itu, insya Allah kader-kader PKS di Fraksi semakin dinamis dan berusaha menunjukkan kinerja terbaiknya. Untuk itulah peran serta, masukan, saran dan aspirasi dari pembaca mudah-mudahan semakin menjaga kerja-kerja anggota Fraksi PKS dalam jalur yang benar. Jangan ragu-ragu menyampaikannya kepada kami, baik melalui media ini ataupun melalui struktur PKS di seluruh pelosok negeri.

Selamat membaca Suara Keadilan!

TABLOID SUARA KEADILAN Edisi ke 5 Bulan Juni 2011

Saya merasa mendapat banyak informasi Terima Kasih atas masukannya Pak Yudiana, penting dari koran Suara Keadilan.

Tapi sayang, masih sedikit kader yang dapat 1. Tampilan untuk website memang sedang mengakses. Saran saya; dalam proses Pak, ditunggu yaa...

1. Bagaimana kalau tabloid ini juga tampil dalam bentuk web, yang update 2 bulan sekali sebagaimana korannya.

2.

Liputan kepada aleg non-internal sangat timpang. Contoh: liputan Arif Minardi dan Adang Darajatun. Demi menjaga perasaan dan proporsionalitas, sebaiknya tdk jomplang

Yudiyana, Bandung

kurang perhatian dengan kader atau masyarakat di bawah, kader di pedesaan sangat banyak yang kesulitan ekonominya dan harus dibantu, dan ditempat saya petani selalu dirugikan dengan kebijakan yang ada.

2. Untuk ruang cetak, masing-masing anggota mendapat proporsi yang sama, semua tergantung pada banyaknya berita (informasi) saja. Tapi tetap menjadi masukan Redaksi untuk mempertimbangkan space artikel masing-masing anggota. Tetap membaca Suara Keadilan ya..

Semoga ada jalan keluar yang baik, dan semoga Anggota Dewan PKS selalu memperhatikan simpatisan yang memilihnya, agar tidak dilupakan dan masyarakat akhirnya beralih ke partai yang lain

Saat ini banyak masyarakat yang kecewa terhadap anggota Dewan Parlemen, seperti kurang berani menentang kebijakan yang ada dan terkesan takut, apa karena dampak dari koalisi dengan partai yang berkuasa.

Kemudian banyak anggota dewan yang

Amin, terima kasih masukannya Pak Suparjono, semoga Tabloid Suara Keadilan bisa menjadi salah satu perekat dan media bertukar informasi antara Anggota Dewan di Fraksi PKS dengan konstituennya, termasuk di daerah Bapak tinggal.

Suparjono – Seloharjo, Bantul Jogjakarta

EDITORIAL

T Melawan Arus Opini

DPR memang sasaran empuk pemberitaan. Lembaga tinggi dengan 550 anggota dari 9 partai politik ini tak henti disorot media. Kasus korupsi telah menyeret 42 anggota DPR sepanjang tahun 2008-2011 ke persidangan kasus korupsi. Di periode 1999-2004 ada 38 anggota DPR yang didakwa atas tuduhan menerima suap dalam pemi-lihan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Demikian data yang dikumpulkan Harian Kompas (20/6).

Sudah lebih dari satu bulan ini headline media massa nasional dihiasi dengan kasus dugaan korupsi di Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).Meski tersangkanya adalah Sekre-taris Kemenpora dan orang-orang dari sebuah perusahaan swasta, tapi bintang pem-beritaannya adalah seorang anggota dewan yang juga bendahara umum sebuah partai politik.

DPR juga dihangatkan dengan kasus dugaan calo anggaran. Pihak yang mem-buka ke publik, seorang anggota dewan juga, akhirnya harus berhadapan dengan temuan-temuan media bahwa dia adalah pihak yang sangat aktif memfasilitasi pengucuran anggaran untuk daerah dengan iming-

iming dan janji akan diperoleh bila menyetor se-jumlah bilangan uang tertentu di muka.

Masihkah publik memer-cayai DPR dan juga partai politik? Ada sekian survey, baik yang dilakukan lembaga survey ataupun media massa, yang menyatakan bahwa publik tidak lagi memercayai DPR dan partai politik.

Benarkah demikian? Hasil pemilihan umum tahun 2009 lalu partisipasi masyarakat dalam Pemilu mencapai 70,71% dari 104 juta lebih pemilih.

Artinya masih lebih besar yang menaruh harapan untuk perbaikan bangsa ini di pundak anggota dewan terpilih.

Para pemilih kebanyakan adalah warga yang tidak terpapar oleh media nasional. Bahkan oleh medium yang dikatakan powerful yaitu televisi.

Rakyat Indonesia me-mang sebagian besar penikmat televisi, tapi bukan berita. Rakyat lebih menikmati acara sinema elektronik (sinetron), acara musik dan acara lawak daripada berita.

Lihatlah rating acara berita rata-rata tidak ada yang mencapai dua digit, atau angka seperti tiga acara lainnya.

Jadi siapa yang tidak percaya lagi pada DPR dan Partai Politik?

Tentu mereka adalah bagian penting

Laporan Utama

EDISI JUNI 2011

rakyat Indonesia yang harus diperhatikan suara dan aspirasinya.

Ketidakpercayaan harus dija-wab dengan kinerja bagus, pembelaan yang tulus akan kepentingan rakyat, dan pem-bahasaan yang baik sehingga bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Mari kita benahi bersama soal itu.

Di sisi lain, kita juga perlu memberi perimbangan informasi kepada publik, di jaman dimana kendali in-formasi ada di tangan sendiri. Janganlah kita selalu jadi konsumen informasi.

Anggota Dewan yang terhormat dan seluruh daya dukungnya hingga konstituen bisa men-jadi produsen informasi. Me-nyampaikan kinerjakinerja terbaik dan disalurkan kepada media massa yang ada dan media sosial yang begitu mudah dan murah untuk diakses. Jangan merasa kalah dengan media mainstream, kalaupun itu dianggap sebuah pertarungan memenangkan opini. Begitu banyak cara untuk meyakinkan rakyat kita bahwa masih ada anggota dewan dan partai politik yang bekerja untuk mereka. PKS salah satunya, dan yang terbaik, insya Allah.

Penanggung Jawab: H. Mustafa Kamal, SS | Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Dedi Supriadi | Redaktur Pelaksana: Tourmalina | Redaktur: Khairurrizqo, Santi Susanti Design/Layout: Nano, Herman, Anwar | Kartunis: Fauzi | Sekretaris Redaksi: Zakaria M. Alif Alamat: Komplek Gedung MPR/DPR/DPD - RI, Nusantara I Lantai 3, Jakarta Email: berita.fraksi@gmail.com | Telepon: 021-5785 7024 - 23 Diterbitkan dua bulan sekali oleh Humas Fraksi PKS DPR - RI dan dibagikan secara gratis Bahan-bahan: 1. Liputan; 2. Kutipan media personal atau media massa

PEMERINTAH KURANG LINDUNGI TKI

ragedi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri kembali terulang. Kali ini lebih tragis. Ruyati (54), TKI asal Bekasi, Jawa Barat, dieksekusi hukuman pancung oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, Sabtu (18/6) setelah Mahkamah atau pengadilan Kerajaan Arab Saudi memutuskan ia bersalah atas kejahatan membunuh majikannya.

Kabarnya, almarhumah Ruyati mengakui perbuatan tersebut.

Kejadian ini menyentak banyak kalangan. Apalagi eksekusi hukuman mati Ruyati terjadi hanya beberapa saat setelah Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato di depan sidang Organisasi Buruh International (ILO) di Geneva, Swiss.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden SBY menyerukan perlindungan terhadap tenaga kerja di luar negeri.

Terlepas dari momentum yang sebagian pengamat menyatakan sebagai tamparan bagi pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II ini, masalah perlindungan TKI adalah masalah yang selalu berulang dalam 10 tahun terakhir.

Pada Januari lalu, Ledia Hanifa dari Komisi XI menyerukan agar pemerintah melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja informal ke luar negeri setelah

mencuat kasus kekerasan terhadap Rubingah, tenaga kerja Indonesia di Malaysia (Pikiran Rakyat, 12/1). Menurutnya pemerintah sebenarnya memiliki kapasitas untuk meningkatkan perlindungan terhadap TKI dengan memaksa negara penampung TKI melakukan perjanjian bilateral yang lebih mengikat daripada sekedar MoU di tingkat menteri.

Para Menteri sebagai tertuduh Migrant Care, sebuah lembaga yang banyak menangani kasus kekerasan terhadap TKI di luar negeri menyatakan pemerintah telah teledor melindungi warganya terkait hukuman pancung terhadap Ruyati. Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, mengungkapkan kejadian ini sekali lagi membuktikan lemahnya diplomasi dan kekuatan RI di mata negara asing.

Seperti dikutip dari Liputan6. com, Anis Hidayah mengatakan Migrant Care telah menyampaikan kepada pihak yang dinilai bertanggung jawab atas hal ini sejak Maret 2011. Tujuannya agar memberikan pendampingan hukum terhadap Ruyati dan juga agar mendesak Pemerintah Arab Saudi menyelesaikan dengan diplomasi.

Tapi menurut Anis, pemerintah cuma menjawab dengan langkah normatif.

Negara Penempatan

Jumlah Kasus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

22.035 4.497 3.866 2.937 2.476 2.245 1.516 1.146 373

Arab Saudi Taiwan Uni Emirat Arab Singapura Malaysia Hong Kong Qatar Oman Bahrain

10.

11.

12.

13.

Tak urung Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri beserta jajarannya pada Senin (20/6) menjadi ajang meluapkan kekesalan anggota DPR terhadap kinerja Menteri Luar Negeri. “Komisi I memang menyesalkan lambannya penanganan kasus-kasus hukum tenaga kerja kita di luar negeri, terutama di Arab Saudi dan Malaysia,” ujar Ketua Komisi I Mahfudz Shidik kepada Suara Keadilan. Ia juga membenarkan bahwa sebagian anggota dewan menuntut Menteri Luar Negeri mundur dari jabatannya.

Menurut Mahfudz pemerintah perlu serius menangani persoalan TKI ini sejak dari hulu hingga hilir. Di Indonesia pendidikan dan pelatihan perlu diberikan sehingga Indonesia tidak lagi mengirim tenaga kerja informal atau pembantu rumah tangga. Sementara itu, ia juga mendesak Kementerian Luar Negeri dan jajaran kedutaan besar di negara-negara tujuan pengiriman TKI melakukan advokasi yang kuat untuk kepentingan tenaga kerja kita yang banyak menyumbang devisa tiap tahunnya.

Di Komisi IX, tuntutan mundur terhadap Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga keras dibunyikan. Arif Minardi, anggota Komisi IX dari Fraksi PKS menuntut Menakertrans serta

Suriah Brunei Darussalam Korea Selatan Lain-lain

Total Sumber: BNP2TKI 2009

161 84 10 4.280 45.626

Menteri Luar Negeri mundur dari jabatannya. Ia sangat menyesalkan sikap pemerintah yang lamban dan lalai dalam memberikan perlindungan kepada TKI. Ini membuat TKI Ruyati harus mengalami hukum pancung di Arab Saudi.

yang dialami banyak TKI di luar negeri. Para diplomat Indonesia di negara-negara tujuan pekerja juga dianggap kurang melakukan pembelaan bila ada kasus-kasus hukum menimpa TKI. Kejadian tragis terhadap

“Komisi I memang menyesalkan lambannya penanganan kasus-kasus hukum tenaga kerja kita di luar negeri, terutama di Arab Saudi dan Malaysia,” Ketua Komisi I Mahfudz Shidik Arif mengingatkan masih ada 23 TKI yang sedang menunggu vonis di pengadilan Kerajaan Arab Saudi. Jumlah itu di luar dari beberapa TKI yang sudah menerima vonis termasuk Darsem, yang dalam rapat kerja dengan Menlu disepakati untuk pemerintah membayar diyat agar TKI tersebut lepas dari ancaman hukuman mati.

Penanganan yang komprehensif terhadap masalah TKI di luar negeri telah lama diserukan oleh berbagai kalangan, baik itu DPR, LSM, akademisi dan aktivis buruh. Pemerintah selama ini dinilai hanya ingin menangguk devisa tanpa memedulikan nasib tragis

Ruyati diharapkan menjadi momentum untuk dilakukannya moratorium menyeluruh atas pengiriman TKI informal atau pembantu rumah tangga. Selanjutnya pemerintah diminta hanya mengirim tenaga kerja terlatih dan mengetahui hak-haknya sebagai pekerja di luar negeri. Selain itu, pemerintah juga diharapkan serius menindak Pengusaha Jasa Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) nakal yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dari bisnis pengiriman TKI. Sebab bila hanya itu yang dilakukan, maka PJTKI memang tidak beda dengan pengusaha perdagangan manusia.

Laporan Utama

EDISI JUNI 2011

Jangan Lagi Ada TKI Bernasib Seperti Ruyati

FPKS Usulkan ke Presiden:

BENTUK TIM LOBBY KHUSUS BEBASKAN TKI DARI ANCAMAN HUKUMAN MATI Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah gagal melindung TKI sektor informal di luar negeri.

“Kami khawatir, TKI kita dianggap tidak lebih dari komoditi penghasil devisa saja,” ujarnya lagi.

Dok. Istimewa

ketelatenan, kesungguhan dan biaya yang tidak sedikit untuk membebaskan para ‘pahlawan devisa’ tersebut dari ancaman hukuman maksimal, yaitu hukuman mati.

C

Bukhori Yusuf

ukuplah duka kita untuk Almarhumah Ibu Ruyati binti Satubi yang harus menjemput ajal setelah dieksekusi mati dengan cara dipancung di Arab Saudi, Sabtu (18/6).

Di depan mata ada Darsem yang sudah divonis mati pula karena hukum yang berlaku di Kerajaan Arab Saudi memang demikian adanya untuk jenis kejahatan pembunuhan yang terbukti di pengadilan. Alhamdulillah, desakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Kerja Komisi I yang dipimpin Ketuanya, Mahfudz Shidik (FPKS), berhasil memaksa pemerintah untuk membayar diyat sebesar Rp 4,7 Milyar bagi pembebasan Darsem dari hukuman mati.

Lebih dari Darsem, kini ada 28 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang terancam hukuman mati, seperti dikatakan Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Humphrey Djemat. Masih pula ada 300 lebih TKI terancam hukuman mati, berdasarkan data dari LSM Migrant Care, di peradilan terutama di dua negara yang masih memberlakukan hukuman mati yaitu Arab Saudi dan Malaysia.

Tentu ini adalah pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi pemerintah Indonesia. Dengan sistem hukum dan sistem peradilan yang sangat berbeda dengan Indonesia, maka dibutuhkan

Upaya yang tidak maksimal Untuk menyikapi kejadian eksekusi mati Ruyati di Arab Saudi, Fraksi PKS dalam rapat Pimpinan Fraksi bersama Kepala Kelompok Komisi (Kapoksi), Pimpinan Komisi dan Badan-Badan DPR dari unsur PKS, Senin (20/6) memutuskan untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang dapat memberikan rekomendasi solutif atas permasalahan TKI yang selalu berulang tersebut.

TPF kasus Ruyati ini berisikan 6 anggota FPKS yaitu: Ir. Arif Minardi (Jabar I), Anshori Siregar, Lc. (Sumut 3), Dr. Sohibul Iman (Jakarta 2 dan Luar Negeri), Ledia Hanifa, M.Psi. (Jabar I), Rofi Munawar, Lc. (Jatim 7) dengan koordinator KH Bukhori Yusuf, Lc. MA. Sejak dibentuk TPF langsung menggelar pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pihak, diantaranya adalah mantan Dubes Arab Saudi yaitu Dr. Salim Segaf Aljufrie, kader PKS yang juga Menteri Sosial dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. TPF juga menemui keluarga Almh.

Ruyati di kediamannya di Desa Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara pihak lain yang akan ditemui pula adalah BNP2TKI, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi dan pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pertemuan dengan mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Salim Segaf dilangsungkan secara informal di kediamannya di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Dalam diskusi tersebut, Salim Segaf menceritakan pengalamannya ketika menjadi Duta Besar dan upaya-upaya yang dilakukannya bersama jajaran Kedubes RI di Arab Saudi untuk menguatkan perlindungan atas upah

dan perlindungan hukum terhadap TKI di Arab Saudi. Diantara usulan yang digagasnya adalah memberikan asuransi kepada TKI yang akan melindungi upah TKI, perlindungan hukum dan sekaligus perlindungan kepada warga Arab Saudi sendiri sebagi pengguna jasa TKI. Namun usulan ini meski sudah disetujui Departemen Tenaga Kerja (waktu itu) dan juga pihak-pihak di Kerajaan Arab Saudi, ternyata mentah di Departemen Luar Negeri RI. Menurut Koordinator TPF, Bukhori Yusuf, temuan lain adalah bahwa ternyata untuk menyelesaikan kasus serupa Ruyati, pendekatan yang dilakukan tidak hanya pendekatan formal, tapi juga informal. Menurutnya, dalam kasus pidana pembunuhan, hukum acara yang dianut memang sangat bergantung pada pihakpihak yang bersengketa. “Jika pihakpihak yang bersengketa dapat menyelesaikan secara damai dan ada permaafan dari pihak keluarga korban, maka tidak mungkin terjadi vonis hukuman mati,” ujar Bukhori.

Meski demikian ia menegaskan hal itu (penyelesaian damai) tidak mungkin terjadi bila tidak ada upaya keras dari pemerintah Indonesia untuk melobby pihak keluarga dan tetua suku atau kabilah dari sang korban. “Ini membutuhkan pendekatan kultural yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Indonesia yang punya kesamaan terutama dari aspek keagamaan, bahwa rakyat Arab Saudi dan Indonesia mayoritas adalah muslim,” ujar anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2 ini.

Bukhori menilai aparat

Perlu Tim Lobby Khusus Untuk itulah Fraksi PKS menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perlu membentuk Tim Lobby Khusus untuk membantu penyelesaian perkara para TKI yang saat ini terancam eksekusi hukuman mati dan mereka yang sedang menghadapi persidangan dengan ancaman hukuman maksimal tersebut. Tim Lobby ini, menurut Bukhori, bertugas untuk mengupayakan diplomasi luar biasa kepada pihak Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan juga keluarga besar para korban dan juga keluarga para TKI yang terancam hukuman mati agar terjadi komunikasi yang kondusif dan rigiditas hukum dapat diatasi dengan penyelesaian damai.

Bukhori menambahkan, penyelesaian damai sangat memungkinkan mengingat hubungan bilateral RI dan Arab Saudi tidak pernah mengalami gangguan berarti. Hubungan kultural kedua negara juga dinilainya sangat baik mengingat kesamaan agama mayoritas penduduknya. “Setiap tahun Indonesia mengirim lebih dari 200 ribu jamaah haji yang berlaku tertib dan sopan selama ritual ibadah haji berlangsung, itu selalu menjadi catatan positif pemerintah disana,” ujar Bukhori.

Meski demikian, Fraksi PKS juga tetap terus mendorong agar Pemerintah RI melakukan moratorium penuh untuk pengiriman TKI sektor informal seperti pembantu rumah tangga dan mewujudkan kerjasama bilateral untuk perlindungan TKI di negeri kaya minyak tersebut. Menurut anggota TPF Anshory Siregar, moratorium penuh dibutuhkan untuk perbaikan sistem rekrutmen tenaga kerja, pelatihan dan prapenempatan di dalam negeri.

Arif Minardi

Laporan Utama

EDISI JUNI 2011

Dok. Istimewa

Bekasi, Suara Keadilan- Rumah sederhana di Desa Sukatani, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Rabu (22/6) siang itu masih ramai dengan orang-orang mengaji. Itu adalah rumah almarhumah Ruyati binti Satubi, TKI yang harus menjemput ajalnya dengan hukuman pancung. Siang itu Tim Pencari Fakta (TPF) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyambangi rumah keluarga almarhumah Ruyati untuk menyampaikan rasa duka cita sekaligus menggali informasi yang diketahui keluarga tentang kronologi hingga Ibu Ruyati dieksekusi.

Hadir dari TPF Fraksi PKS adalah KH Bukhori Yusuf (Koordinator), Arif Minardi, Anshori Siregar dan Rofi Munawar. TPF ditemani Ketua DPP PKS Bidang Wilayah Dakwah BantenDKI Jakarta-Jawa Barat, Ma’mur Hasanuddin dan Bupati Bekasi, yang juga kader PKS, Sa’duddin. Selain memberikan sumbangan yang tidak besar kepada keluarga korban, PKS juga mencoba menghibur keluarga korban bahwa almarhumah Ruyati, bila benar bersalah seperti dituduhkan, dengan hukuman tersebut telah menebusnya

“Dari keterangan keluarga, kita dapatkan fakta bahwa keluarga dapat info yang sangat minim dan harus mengaisngais info agar tahu keadaan ibunya (Ruyati)” -Arif Minardi di dunia, maka sisanya adalah amalamal almarhumah yang tentu tidak kecil dalam menafkahi keluarga insya Allah akan menjadi pemberat kebaikan baginya di hari akhir.

Dalam konsep Islam, hukum qishosh tersebut membebaskan yang bersangkutan dari dosa yang dilakukannya.

Meski demikian,

konsep hukum Islam juga mengenal pembebasan terdakwa dari hukuman yang menghilangkan nyawa tersebut apabila pihak keluarga korban memberikan permaafan. Itu sebabnya Arif Minardi, anggota Komisi IX DPR, begitu geram karena sebenarnya selang waktu selama masa persidangan dapat dimanfaatkan untuk melakukan lobilobi ke pihak Kerajaan Arab Saudi dan terutama pihak keluarga besar korban.

Ia mensinyalir pihak Kedutaan Besar RI tidak bersungguh-sungguh melobi keluarga besar korban untuk mendapat maaf. “Dari keterangan keluarga, kita dapatkan fakta bahwa keluarga dapat info yang sangat minim dan harus mengais-ngais info agar tahu keadaan ibunya (Ruyati),” ujar Arif. PKS, menurut Arif akan berjuang agar tidak ada lagi TKI bernasib seperti almarhumah Ruyati.

Kini pihak keluarga menaruh harapan kepada Fraksi PKS agar bisa memperjuangkan jasad Ruyati bisa dibawa ke tanah air dan dimakamkan di tanah kelahirannya. Fraksi PKS menyatakan akan mengupayakan hal

tersebut. Meski demikian perjuangan PKS yang paling hakiki adalah bagaimana agar para TKI yang sekarang terancam hukuman mati atau ancaman maksimal lainnya dalam persidangan, bisa kembali kepada keluarga mereka dengan sehat walafiat dan kalaupun diputus bersalah dapat mengganti hukuman dalam bentuk lainnya, tidak kembali dalam wujud jasad di dalam sebuah peti mati.

Jumlah TKI di Luar Negeri per Januari 2011

Afrika Eropa Amerika Pasifik Asia Tenggara Malaysia Asia Timur Asia Selatan Timur Tengah Arab Saudi

Total

4.439 orang atau 1% 59.735 orang atau 2% 130.851 orang atau 4% 55.591 orang atau 2% 249.100 orang atau 7% 1.410.787 orang atau 42% 359.844 orang atau 11% 2.760 orang atau 1% 379.963 orang atau 11% 641.039 orang atau 19%

3.294.009 orang

Sumber: Dit.PWNI/BHI Kemlu

Hukum & Pemerintahan

EDISI JUNI 2011

Kasus Rentut Gayus Kapan Disidang?

Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil meminta Kejaksaan Agung dan Mabes Polri membuktikan janjinya untuk menyelesaikan perkara Cirus Sinaga.

Pasalnya, pada saat rapat kerja dengan Komisi III, kedua lembaga tersebut berjanji untuk menuntaskan perkara tersebut, terutama bocornya rencana tuntutan (rentut) terhadap Gayus Tambunan.

“Cirus ini tidak hanya satu perkara. Dia juga diduga ada main dalam perkara bocornya surat rentut Gayus yang juga

menyeret nama bekas Pengacara Gayus, Haposan Hutagalung.

Tapi, pada saat rapat dengan Komi- si III, Cirus mengaku tidak mengetahui perkara tersebut,” ungkap Nasir.

Di kala rapat dengan Komisi III beberapa

Nasir Jamil

waktu lalu, Cirus beralasan jabatannya yang hanya sebagai jaksa penyidik tidak mungkin terlibat dalam bocornya rentut Gayus.

“Nah, kalau Cirus ngaku tidak terlibat, sebaiknya Polri segera menemukan siapa yang terlibat dalam bocornya rentut Gayus itu. Tapi, saya pun sulit mempercayai kalau Cirus tak terlibat dalam bocornya rentut Gayus,” ujarnya.

Nasir menilai, penuntasan perkara Cirus merupakan ujian yang berat bagi dua lembaga penegak hukum, yaitu Polri dan Kejagung. “Polri harus bisa menemukan bukti bahwa Cirus terli-

Kasus Surat Palsu,

KPU dan Bawaslu Harus Tanggung Jawab

dok.istimewa

Jakarta, Suara Keadilan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat akan mempertanyakan kasus dugaan surat palsu yang diduga dibuat Andi Nurpati saat menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum. Surat ini diduga menyebabkan adanya kursi haram di DPR. Anggota Komisi II DPR, Al Muzzammil Yusuf, mengaku sudah meminta Komisi II untuk segera membentuk Panitia Kerja pada rapat kerja sebelumnya antara Komisi II, KPU dan Bawaslu. Panitia kerja untuk mengusut kasus itu sungguh penting, sebab kata Muzzammil, ini merupakan kasus besar. Besar implikasinya terhadap wibawa dan kredibilitas KPU dan Bawaslu. Dua organ itu merupakan mitra Komisi II yang bertugas menyelenggarakan dan mengawasi jalannya Pemilu.

Kasus ini akan dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan

Pengawas Pemilu pada pukul 09.00 ini, Selasa 14 Juni 2011.

“Selain mendengar keterangan KPU dan Bawaslu, saya akan mendesak kembali Komisi II agar segera membentuk Panitia Kerja untuk mengawal kasus ini,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini di laman DPR. Muzzamil menilai bahwa KPU dan Bawaslu adalah pihak yang bertanggungjawab atas kasus ini. Ini merupakan pertaruhan kredibilitas KPU sebagai

Al Muzzammil Yusuf

penyelenggara pemilu yang berwibawa, profesional, dan independen. Publik bisa meragukan kerja KPU yang berimplikasi besar. “Jika KPU tidak dipercaya maka akan terjadi delegitimasi publik terhadap hasil pemilu, tentu hal ini berdampak sangat besar, untuk itu seharusnya anggota KPU yang lain tidak boleh melindunginya, jika Andi memang bersalah,” ujarnya.

Terkait adanya pandangan bahwa kasus ini sudah kedaluwarsa, Muzzammil setuju dengan pandangan Mahfud MD bahwa kasus yang dilaporkan MK itu bukan sengketa pemilu, tapi kasus penggelapan dan pemalsuan dokumen negara yang diancam hukum penjara. “Jadi harus dibedakan bahwa ini bukan sekedar kasus pemilu, tapi kasus pemalsuan dokumen negara, jika terbukti bersalah hukumannya 5-7 tahun penjara,” kata Muzzammil.

bat dalam praktik bocornya rentut Gayus. Sementara Kejagung harus mengambil sikap tegas dengan menangani perkara Cirus tidak pandang bulu,” tandasnya.

Karena itu. Politisi PKS ini mengimbau Kejaksaan Agung dan Mabes Polri untuk terus berkoordinasi untuk mencari jalan keluar perkara tersebut. Nasir sendiri merasa heran jika bocornya rentut Gayus sampai hari ini belum jelas penyelesaiannya.

“Kalau masalah penghapusan pasal korupsi, kita anggap selangkah lagi masuk pengadilan. Tapi, bagaimana dengan bocornya rent-

ut Gayus? Siapa pelakunya, apakah Cirus? Kalau benar dia pelakunya, cepat tuntaskan,” tandasnya.

Lebih lanjut Nasir menyatakan, bahwa pihaknya di Komisi III telah mengesahkan remunerasi untuk kejaksaan. Lantaran itu, Nasir berharap Korps Adhyaksa mengemban tugasnya dengan sikap profesional.

“Meskipun yang terkena masalah dari internal kejaksaan, jangan pandang bulu. Mereka harus bisa membuktikan kepada masyarakat, bahwa ini lembaga yang menunaikan amanahnya dengan profesional” pungkasnya.

Komisi II Pertanyakan Fungsi

Pengawasan Bawaslu Jakarta, Suara Keadilan - DPR bereaksi keras terhadap kasus surat Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga dipalsukan untuk melanggengkan salah satu calon ke Senayan.

Salah satunya adalah yang diduga dilakukan oleh Andi Nurpati untuk meloloskan Calon Anggota Legislatif dari Partai hati Nurani rakyat, Dewi Yasin Limpo.

Menurut Anggota Komisi II DPR RI, Hermanto, jika keputusan negara saja bisa dimainkan oleh satu orang, maka dampaknya bisa terjadi hingga sekarang. Selain itu, Hermanto pemalsuan itu seharusnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bukan MK. “Ada pekerjaan KPU dan Bawaslu yang telah dilangkahi MK. Harusnya Bawaslu yang melaporkan ke polisi, bukan MK. Kenapa Bawaslu diam saja?” tanya Legislator dari PKS ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Bawaslu, Bambang Eka Cahya Widodo, mengatakan pihaknya sudah menahan diri untuk tidak bicara. Alasannya, Bawaslu tidak punya kewenangan untuk mengatakan surat tersebut palsu atau tidak. Tetapi ia menegaskan, jika surat yang dimaksud palsu, Bawaslu menegaskan memiliki beberapa surat yang formatnya hampir sama.

Pada kesempatan yang sama, Hermanto yang merupakan Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat I ini, juga mengkritik Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak berkomentar sedikitpun mengenai hal ini. “Seharusnya Ketua KPU menjelaskan secara rinci kondisi dalam rapat ketika akan meloloskan Caleg Hanura tersebut,” tuturnya.

DPD Harusnya Lebih Fungsional

Jakarta, Suara Keadilan - Wakil Ketua Komisi III DPR Fahri Hamzah mengatakan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat ini tidak ada ubahnya seperti kamar kosong. Karena menghabiskan banyak anggaran negara, tetapi tidak diberi kewenangan yang cukup dalam konstitusi. Sehingga output yang diberikan tidak sejalan dengan anggaran yang digelontorkan negara.

“DPD sendiri bermasalah. Satu institusi memakan anggaran lebih dari Rp1 triliun, tapi tidak diberi hak apa-apa di konstitusi. Ini kamar kosong, tapi ongkosnya mahal,” tuturnya, Minggu (22/5).

UUD 1945 tidak mengatur secara tegas apa saja hak-hak Dewan Perwakilan Daerah. Juga tidak diatur bagaimana membahas Rancangan Undang-Undang dari Dewan Perwakilan Daerah, dan lain-lain. Melihat kewenangan Dewan Perwakilan Daerah sangat terbatas untuk terlibat dalam proses pembuatan sebuah undang-undang maka perlu upaya pemberdayan dan perbaikan pendukung legal formalnya.

Jika dibiarkan tanpa ada upaya pemberdayan dan perbaikan pendukung legal formalnya lembaga ini, maka bukan mustahil lembaga ini nantinya hanya sebagai penghias struktur ketatanegaraan.

Seharusnya, DPD diberi peran lebih. Hal ini dapat dilakukan melalui amandemen UUD 1945. “Supaya DPD ada manfaatnya, jangan seperti sekarang lembaga dibuat tetapi tidak ada gunanya,” tukas Politisi PKS ini.

Fahri Hamzah

Hukum & Pemerintahan

EDISI JUNI 2011

PKS Optimis 2011 Provinsi Kalimantan Utara Terwujud Samarinda, Suara Keadilan - Anggota Komisi II DPR RI asal Dapil Kaltim Aus Hidayat Nur mengaku optimis Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara) akan terwujud pada tahun 2011 ini. Pasalnya sebelum Ketua Komisi II DPR RI H Chairuman Harahap mengetuk palu persetujuan RUU Kaltara, ternyata DPR RI sudah membentuk panitia kerja (Panja) Pembahas RUU Provinsi Kaltara yang diketuai oleh Ganjar Pranowo.

Aus Hidayat Nur

Hal tersebut dikemukakan anggota Fraksi PKS DPR RI Aus hidayat Nur kepada Koran Kaltim sore

kemarin.

“Pembahasan Kaltara dihadiri Gubernur, Bupati dan Walikota seKaltara, termasuk DPRD Provinsi, Kabupaten dan kota pada Kamis (26/5) lalu, pembentukan Kaltara dapat diterima untuk dilanjutkan pembahasannya di Komisi II menjadi hak inisiatif DPR RI. Jadi dari sekian usulan pemekaran wilayah Provinsi seIndonesia, hanya Kaltara paling bagus dan lengkap persyaratannya.

Karena itu Kaltara paling dipriori-

taskan untuk dibahas menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) dibanding Provinsi lain,” jelas Aus di Kantornya, Jum’at (27/5) Diprioritaskannya Kaltara menjadi DOB, karena memang dinilai urgen dan mendesak dijadikan provinsi, lantaran wilayahnya berbatasan langsung dengan negara Malaysia. “Karena seluruh persyaratan sudah ada, bahkan peta batas wilayah kabupaten/kota dan provinsi serta peta ba-

Perjanjian Ekstradisi Harus Tanpa Syarat Jakarta, Suara Keadilan - Komisi I DPR mendesak pemerintah Indonesia kembali membuka pembicaraan dengan Singapura terkait perjanjian ektradisi antar kedua negara. Sebab, saat ini banyak koruptor yang melarikan diri ke Singapura. “Namun, kali ini pemerintah harus berani mendesak pemerintah Singapura, perjanjian kerjasama tanpa syarat,” kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, kepada V I VA n e w s . c o m , Senin, 6 Juni 2011.

Perjanjian ektradisi kedua negara sempat mengalami jalan buntu setelah

pihak Singapura mengajukan syarat yang memberatkan pihak Indonesia.

Syarat itu meliputi kerjasama pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA). Syarat ini waktu itu mendapatkan penolakan dari masyarakat luas. “Pembicaraan antara pemerintah dan Singapura waktu itu macet karena Singapura mengajukan usulan untuk bisa menggunakan salah satu daerah Indonesia untuk kawasan militer mereka, karena itu pemerintah dan DPR belum bisa menyetujui,” jelas Mahfudz.

Baik Indonesia dan Singapura belum

Mahfudz Siddiq

menemukan kata sepakat atas area latihan Bravo di Laut Natuna. Waktu itu sikap Indonesia tetap menginginkan area latihan Bravo diatur layaknya seperti di area latihan Alpha I dan Alpha II, yakni melibatkan TNI. Namun, Singapura menolak permintaan Indonesia. “Sejak saat itulah pembicaraannya menjadi macet. Namun, karena saat ini banyak koruptor yang melarikan diri ke Singapura, DPR kembali mendorong agar pemerintah melakukan pembicaraan kembali,” terangnya.

Polemik seputar kerjasama ektradisi antara Indonesia dengan Singapura kembali mencuat dalam tiga pekan ini. Hal ini berawal dari pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. “Karena penjahatpenjahat kita, koruptor-koruptor itu yang lari ke sana, aman semua,” kata Mahfud.

KPK Jangan Jadi Alat Politik Jakarta, Suara Keadilan - Kasus suap yang terjadi di Kemenpora harus diusut tuntas. Bila memang terdapat indikasi melibatkan dua oknum partai berkuasa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tetap berani memproses. Demikian dikatakan Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al-Habsyi Sabtu (30/4) di Jakarta.

Aboe Bakar

Lebih jauh anggota dewan dari PKS ini menyatakan, KPK jangan hanya menghentikan kasus pada level sekretaris menteri (Wafid) ataupun sekelas MRM yang merupakan bawahan bendahara umum Partai Demokrat.

“Jangan sampai KPK terlihat menjadi alat politik oleh partai yang berkuasa, terlihat tumpul bila persoalan hukum

menyangkut partai berkuasa,” tegas Aboe Bakar dalam siaran persnya.

Pria ramah ini juga menyatakan KPK akan terkesan tajam dan cepat bereaksi pada persoalan hukum lawan politik. Selanjutnya Aboe Bakar menyampaikan, rakyat masih mengingat banyaknya politisi yang ditangkap KPK akibat menerima suap pemilihan Gubernur BI. Sampai sekarang rakyat masih menunggu KPK menangkap para penyuapnya. “Tidak hanya KPK, semua penegak hukum harus memegang adagium ‘pro justitia’ bukan ‘pro politica’,” pungkas Aboe Bakar.

tas negara Indonesia-Malaysia berdasarkan kordinat sudah terpenuhi, maka tidak ada alasan lagi DPR maupun pemerintah menolak Kaltara jadi DOB. Sebab itu, Komisi II DPR RI secepatnya mengajukan kepada Presiden RI agar segera diterbitkan Amanat Presiden (Ampres),” katanya.

Seperti diberitakan, harapan akan terbentuknya Pronvinsi Kaltara dalam waktu dekat kian cerah.

Kamis pekan lalu seluruh

anggota Komisi II DPR RI menyetujui pembentukan Kaltara dalam rapat dengar pendapat Tim Pembentukan Kaltara. Dalam waktu dekat Komisi II DPR RI akan membehas RUU Kaltara dan menempuh Hak Inisiatif untuk diajukan kepada Presiden RI agar Kaltara dikecualikan dalam moratorium pemekaran daerah dan mendapatkan Amanat Presiden (Ampres).

RUU Peradilan Anak Harus Mendidik Jakarta, Suara Keadilan - Anak adalah suatu potensi tumbuh berkembang suatu Bangsa di masa depan, yang memiliki sifat dan ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia yang mesti dihadapinya. Anak patut diberi perlindungan khusus oleh Negara Adang Daradjatun dan Undang-undang.

Perkembangan zaman dan kebutuhan akan perlindungan anak mendesak kita untuk memikirkan secara lebih baik akan hak-hak anak. Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun di Senayan, Rabu (1/6) “Sejak konvensi Hak-Hak Anak (KHA) disetujui PersatuanBangsa-Bangsa dan diratifikasi oleh lebih dari 150 negara di dunia. Indonesia lebih dari sepuluh tahun memutuskan untuk mengakui konvensi ini, tetapi secara mengejutkan sejumlah besar anak masih kehilangan hak-hak mereka,” ungkap Adang.

Di Indonesia, menurut Legislator PKS ini, terdapat beberapa undang-undang berkaitan dengan Anak yaitu UU Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 dan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Namun, dari UU tersebut dianggap masih ada beberapa kelemahan; Pertama, berkaitan dengan usia anak nakal; Kedua, istilah anak nakal bagi anak yang melakukan tindak pidana. Ketiga, penahanan terhadap anak nakal; Keempat, struktur dan kedudukan peradilan anak; Kelima, Tidak ada UU yang secara khusus mengatur tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Keenam, tidak adanya pengaturan secara jelas alternatif penyelesaian masalah anak yang berurusan dengan hukum melalui upaya diversi. Ketujuh, tidak ada pengaturan secara jelas tentang aturan penangkapan dan penahanan terhadap anak nakal. “Dari beberapa poin evaluasi terhadap UU Peradilan Anak tersebut, maka pemerintah harus segera merevisi UU ini untuk menciptakan suatu perangkat hukum yang memberikan perlindungan secara maksimal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia,” jelas Adang.

Dalam pandangan Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Ibukota Jakarta III ini, pelaksanaan pidana terhadap anak nakal harus mengandung reedukasi, reharmonisasi, dan resosialisasi dengan membedakan antara pidana untuk pelaku kejahatan dengan pelaku pelanggaran. Sehingga anak akan dapat kembali ke keluarga dengan mendapatkan pembekalan pendidikan dan harmoni untuk bisa bersosialisasi kembali. “Pidana pada anak tidak dapat dipisahkan dari penyelesaian permasalahan dalamm lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat lingkungan sosial anak,” pungkas Adang.

Hukum & Pemerintahan

EDISI JUNI 2011

Siaga Pangan Jelang Lebaran Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi IV, Ma’mur Hasanuddin meminta kepada Pemerintah, Kementan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Bulog dan Kemendag agar siap siaga terhadap ketersediaan pangan dan kestabilan harganya.

Ma’mur melihat situasi pangan ini mesti di persiapkan sejak awal secara terencana dan terkoordinasi mengingat hampir berakhirnya masa panen raya dan adanya uji coba pemerintah pada pembatasan subsidi BBM di pulau Jawa 1 Juli mendatang.

“Pemerintah akan semakin kelabakan dalam menghadapi masalah

Ma’mur Hasanuddin

pangan jika tidak di antisipasi sejak awal karena ke depan, musim libur anak sekolah, uji pembatasan BBM bersubsidi, Bulan Puasa dan Lebaran merupakan tantangan pemerintah dalam mengendalikan masalah pangan”, kata Ma’mur.

Ma’mur mencontohkan gelagat mulai munculnya ketidak stabilan harga pangan terutama beras di Jawa Barat yang merupakan lumbung padi terbesar di Indonesia sudah terjadi.

Kota Banjar dan sekitarnya, beras sudah merangkak naik harganya hingga menembus angka Rp.6000,-.

Bukan hanya beras, gula juga masih memiliki kendala efisiensi produksi terkait dengan buruknya kualitas mesin giling pabrik gula di Indonesia. Ma’mur menilai, mesinmesin pabrik gula di Indonesia sudah saatnya di revitalisasi dengan segera.

Petani tebu hingga saat ini, menurut Ma’mur, telah merugi milyaran rupiah akibat selisih rendeman yang disebabkan mesin giling yang tidak efisien.

“Pemerintah jika ingin serius mencapai swasembada gula, tidak usah buat program macam-macam yang tidak bermanfaat, cukup ganti mesin-mesin tua pabrik gula, dan lindungi petani terhadap permainan harga dan rendeman gula”, pinta

Ma’mur.

Selain beras dan Gula, tantangan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan ikan hingga lebaran juga masih akan menghadapi berbagai persoalan. Cuaca Buruk memaksa para nelayan untuk tidak melaut.

Berbagai Permasalahan Perikanan yang di hadapi penyedia ikan, baik tangkapan dari laut maupun budi daya masih menjadi Pekerjaan yang belum di selesaikan kementrian KP. “Saat ini, harga ikan dapat naik hingga 50%, akibat cuaca buruk untuk ikan tangkap, maupun harga pakan yang masih mahal untuk ikan budidaya”, jelas Ma’mur.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa pada revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan telah memasukan komponen perikanan sebagai produk pangan.

“Negara kita di kelilingi oleh laut penuh ikan dan tanah subur menumbuhkan pangan. Jangan sampai karena kelalaian, pangan menjadi masalah di saat jelang lebaran”, akhir Ma’mur.

Stop Kirim Sapi ke RI,

Australia Lakukan Blunder Jakarta, Suara Keadilan - Indonesia jangan khawatir dengan kebijakan penghentian sementara ekspor sapi hidup Australia ke Indonesia. Karena justru Australia yang merugi karena penghentian ekspor ini.

Anggota Komisi IV DPR Nabiel Almusawa mengatakan, penghentian ekspor sapi hidup dari Australia harus dijadikan tantangan untuk mencapai swasembada sapi.

“Swasembada daging sapi di 2011 bukan tidak mungkin. Jadi untuk swasembada daging sapi tidak usah menunggu sampai 2014 sebagaimana diprogramkan oleh Kementerian Pertanian”, papar Nabiel dalam siaran pers, Kamis (9/6/2011).

Nabiel merasa yakin Indonesia bisa dengan instan melakukan swasembada sapi di tahun ini.

Menurutnya siapapun kalau kepepet karena dipaksa oleh suatu kondisi,

Nabil Al-Musawa

biasanya mengeluarkan segenap kreativitas untuk mendapatkan solusi dalam mengatasi permasalahannya.

“Sekarang ini kita dihadapkan pada kondisi di mana stok daging sapi akan kurang karena moratorium ekspor tadi. Kita mesti bekerja keras mengerahkan segenap kreativitas untuk memenuhi kekurangan tersebut dari negeri sendiri. Saya yakin, jika bersungguh-sungguh kita akan berhasil,” tutur Nabiel yakin.

Jika Indonesia berhasil melakukan swasembada tahun ini maka akan berdampak pada para peternak di Australia. Kerugian para peternak Australia akibat kehilangan pasar Indonesia, bukan hanya dalam 6 bulan tetapi lebih dari itu.

“Dengan demikian moratorium ekspor sapi hidup ke Indonesia merupakan kebijakan blunder Pemerintah Australia. Kebijakan yang merugikan warganya sendiri,” tandasnya.

Untuk merealisasikan swasembada dalam waktu dekat memang tidak mudah. Upaya menuju swasembada ini menurut Nabiel perlu diiringi kesediaan mengurangi konsumsi daging sapi, setidaknya untuk sementara.

Kepada mereka yang biasa mengkonsumsi daging dalam porsi banyak diimbau untuk mengurangi atau mengalihkan ke jenis pangan hewani lain.

Kebutuhan terhadap protein hewani tidak mesti dipenuhi oleh daging sapi. Bisa diganti misalnya dengan ayam, bebek atau dengan

memperbanyak konsumsi ikan.

“Kita memiliki beragam jenis substitusinya.

Masyarakat bisa memilih ikan, bebek, ayam, kelinci dan sebagainya yang sesuai dengan seleranya,” katanya.

Dengan demikian, tambahnya, seiring dengan upaya pencapaian swasembada daging sapi, maka produksi dan industri ayam, bebek, serta ikan juga akan ikut bergairah.

Pemerintah Australia telah memutuskan untuk menghentikan semua ekspor ternak hidup ke Indonesia selama enam bulan. Langkah ini diambil menyusul kemarahan publik setelah menyaksikan video penganiayaan sapi di salah satu tempat jagal di Indonesia.

Terkait penganiayaan sapi di tempat jagal ini, menurut Nabiel, perlu diselidiki terlebih dahulu kebenarannya. “Bisa saja ini rekayasa oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan rencana swasembada daging Indonesia,” ucapnya.

“Namun bila benar terjadi demikian, maka kita harus introspeksi dan berterimakasih dengan peringatan ini. Ke depan, pengawasan terhadap semua tempat pemotongan hewan di Indonesia harus lebih diperketat dan harus dilakukan standarisasi RPH (rumah potong hewan) sesuai dengan standar yang berlaku,” pungkas Nabiel.

DPR Desak Kemenpera

Benahi Manajemen Jakarta, Suara Keadilan - DPR memandang sangat perlu dilakukannya evaluasi terhadap kinerja Pemerintah dalam Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang belum optimal. Menurut salah satu Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo, ketidakoptimalan ini harus dijadikan acuan dalam dasar penyusunan anggaran Kemenpera dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2012 nanti. Salah satu contohnya, menurut Sigit adalah mengenai bagaimana kontrol pemerintah dengan banyaknya Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang belum termanfaatkan oleh masyarakat “Keterbatasan penyediaan tempat tinggal bagi penduduk dan semakin meluasnya permukiman kumuh di Indonesia, harus menjadi latar belakang tugas pokok Pemerintah bidang Perumahan dan Permukiman, terutama dalam penetapan perencanaan skala prioritas program-program Pemerintah.”ujar politisi PKS ini.

Sigit menegaskan, jangan sampai banyak ketidakmanfaatan dari outcome program Kemenpera, khususnya yang ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan sebagai solusi dalam mengurangi tingkat Backlog (ketersediaan tanah) dan perumahan kumuh. Selain itu, Sigit juga mengingatkan permasalahan produksi perumahan selama ini terkendala oleh minimnya jumlah bank tanah yang tersedia di setiap daerah yang mendorong lonjakan akumulasi defisit (backlog) perumahan. “Belum optimalnya pemanfaatan rusunawa ini dikarenakan lokasi-lokasi penempatan pembangunan rusunawa pada lokasi yang belum diyakini kemanfaatannya, termasuk dalam pemenuhan akses dan infrasturktur primer dan penunjang dari rusunawa itu” ujarnya.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I ini, memperkirakan kebutuhan rumah baru setiap tahun bertambah 800.000 unit. Kemampuan pengembang untuk memasok rumah baru berfluktuasi antara 150.000 dan 200.000 unit per tahun, sedangkan penyediaan rumah swadaya 200.000 unit. Akibatnya, kekurangan rumah bertambah rata-rata 400.000 unit per tahun. Dengan besarnya pertumbuhan backlog perumahan, kebutuhan bank tanah di seluruh daerah diperkirakan mencapai 141.667 hektare (ha). Setiap kaveling rumah sejahtera diperkirakan membutuhkan pasok lahan rata-rata seluas 150 rn2 atau sekitar 60 unit rumah per hektare.

“Urgensi penyusunan UU Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi kabupaten/kota masih dalam proses penyelesaian, harus segera dituntaskan” tegas Sigit dalam mengingatkan pentingnya RTRW Kota/ Kabupaten dalam menunjang optimalisasinya tugas pokok penyelenggaraan perumahan bagi rakyat ini. Sigit memandang penting karena terutama untuk mencegah alih fungsi lahan produktif menjadi perumahan yang makin merajalela” pungkasnya.

Hukum & Pemerintahan

EDISI JUNI 2011

Proyek E-KTP Harus

Transparan dan Akuntabel Jakarta, Suara Keadilan Komisi II DPR RI terus mendorong agar proses tender proyek kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) tidak lepas dari aturan main yang ada. Hal ini disampai-

kan oleh Anggota Komisi II DPR, TB Soenmandjaja di Senayan, Selasa (14/6).

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi proses tender pengadaan kartu tanda penduduk elektronik. Mendagri menegaskan, jika ada dugaan penyelewengan, maka segera laporkan ke penegak hukum.

Menurut Soenmandjaja, proses tender yang terbuka harus diawasi dan rambu-rambu pengawasan yang ada harus dikonsultasikan dengan KPK, PPATK, maupun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). “Kalau pun misalnya ada yang nantinya berkaitan

TB. Soenmandjaja

dengan rahasia negara, itu dapat dimaklumi asalkan rambu kerahasiaan itu dijelaskan terlebih dahulu. Dengan begitu, tidak ada aturan yang dilanggar” jelas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V ini.

Soemandjaja yang merupakan Politisi PartaiKeadilan Sejahtera (PKS) ini cukup optimis proyek eKTP bisa diselesaikan tepat waktu yakni pada tahun 2012. “Asalkan proyek ini tepat guna, maka saya optimis bisa dipakai sebagai penentu akurasi daftar pemilih dalam pemilu 2014,” pungkasnya.

DPR Inginkan Intelijen Sebagai

Lembaga Negara

bersama pemerintah dengan Kepala BIN, Menkumham dan jajaran Menteri Pertahanan.

Gamari Sutrisno

Jakarta, Suara Keadilan Komisi I DPR telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Intelijen

Dalam pembahasannya, DPR inginkan lembaga intelijen sebagai lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. “Pemerintah bisa menggunakan lembaga intelijen untuk melawan musuh politiknya, kalau sebagai lembaga negara untuk kepentingan negara.

Saya usulkan istilah lembaga pemerintah dan lembaga negara ini masalah subtantif bukan redaksional. Lembaga negara lebih tepat daripada lembaga pemerintah,” kata Gamari Sutrisno dari fraksi PKS saat raker di DPR, Kamis (19/5).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Patrialis Akbar mengatakan masalah pasal 1 yang diusulkan oleh pemerintah tidak ditujukan untuk pihak tertentu yang bisa memanfaatkan intelijen untuk kepentingan politiknya. Menurutnya, semua kementerian bagian dari pemerintah, meski konsekuensinya adalah kekuasaan yang terbagi-bagi. “Ada 14 kementerian, lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi intelijen, semuanya bagian dari pemerintah, tidak ada musuh-musuh politik. Tidak usah khawatir karena memang kita atur cara pelaksanaan tugasnya berdasarkan UU,” kata Patrialis.

Bendera Singapura Hambat Pembebasan 13 WNI Pekerja Kapal Jakarta, Suara Keadilan - Anggota DPR Komisi Luar Negeri, Hidayat Nur Wahid, mengatakan upaya pembebasan 13 awak kapal Gemini yang disandera lanun Somalia terhambat persoalan kepemilikan kapal. Status kapal yang berbendera Singapura, menurut Hidayat, membuat Pemerintah Indonesia harus tak bisa seenaknya mengganggu otoritas. Pemerintah dituntut meningkatkan upaya diplomasi. “Harus ada lobi dan tekanan yang efektif kepada pemilik kapal dan otoritas di Singapura,” kata Hidayat Nur Wahid kepada Tempo, Rabu 11 Mei 2011.

Hidayat mendesak pemerintah agar tidak menjadikan perbedaan negara atau status kapal Gemini yang merupakan milik asing sebagai alasan untuk menunda upaya penyelamatan awak kapal dari Indonesia. “Pada prinsipnya, tak ada perbedaan antara sandera di kapal Sinar Kudus dengan di Kapal Gemini,” kata Hidayat.

Pada pemberitaan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan anak buah kapal di MT Gemini dalam kondisi sehat. Hal ini diungkapkan setelah Pemerintah Indonesia mendapat kabar dari Pemerintah Singapura. Pemerintah Singapura sendiri telah berhasil melakukan komunikasi pada Jumat, 6 Mei 2011. Pemerintah melalui Menkopolkam Djoko Suyanto sudah berupaya untuk memberikan bantuan kepada Singapura, namun hingga saat ini belum ada respon dari Singapura.

Untuk mencegah kembali terjadinya peristiwa penyanderaan terhadap kapal-kapal yang melintas di Perairan Somalia, Komisi Luar Negeri, menurut Hidayat, sudah memberikan usulan kepada pemerintah untuk menjadikan persoalan perompak sebagai masalah internasional. “Kami mengusulkan agar PBB segera menggelar sidang umum untuk menyelesaikan masalah perompakan,” kata Hidayat.

Dia menilai aksi yang dilakukan oleh lanun Somalia tak beda jauh seperti aksi para teroris.

Oleh sebab itu, dunia internasional harus turun tangan menanganinya.

Hidayat menduga ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja memelihara eksistensi lanun (perompak) Somalia. Ini dibuktikan dengan adanya pembagian hasil uang tebusan sandera Kapal Sinar Kudus kemarin. Namun, dia tidak tahu persis pihak-pihak yang berkomplot dengan para perompak itu.

Sumber: Tempo

Hidayat Nur Wahid

PKS Lirik Usulan Stambus Accord

Sigit Susiantomo

Jakarta, Suara Keadilan - PKS menyambut gagasan Partai Hanura dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang mengusulkan penerapan stambus accord atau suara parpol tidak lolos parliamentary threshold (PT) bisa disalurkan ke partai yang lolos PT. Agar bisa dijalankan, aturan ini harus dibuat secara detail dalam revisi UU Pemilu.”Sebagai sebuah ide, PKS setuju dengan gagasan tersebut,” kata Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Agus Purnomo, Ahad (15/5).

Dijelaskannya, pada Pemilu 1999, stambus accord pernah diatur dalam undang-undang.

Tapi ditingkat implementasinya gagal dilakukan. Persoalan yang muncul saat itu, kata Agus, adalah orang yang akan menempati kursi hasil stambus accord. Karena itu, agar masalah itu tidak terulang lagi, lanjut dia, jika stambus accord ingin serius digunakan, undangundang harus mengaturnya secara detail.

Selain itu, menurut Agus, perjanjian kesepakatan penyaluran suara tidak lolos PT harus

Agus Purnomo

dibuat sebelum proses pemilu.

Dengan begitu, kata dia, pemilih akan tahu ke mana suara

mereka akan disalurkan. Ini juga untuk menghindari transaksi politik atau jual beli suara oleh parpol yang tidak lolos PT. Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini, mengakui bahwa partai-partai besar cenderung akan menolak usulan stambus accord. Parpol besar tidak mau direpotkan dengan dengan hal-hal seperti ini. Ia mencontohkan dengan gagasan PAN tentang konfederasi, yang di dalamnya berisi gagasan tentang penggabungan parpol.

Agraria & Infrastruktur, Transportasi

EDISI JUNI 2011

Pemerintah Harus Serius Mewujudkan Kedaulatan Pangan

Jakarta, Suara Keadilan Anggota DPR dari PKS, Akbar Zulfakar mengatakan, pada tahun 2008, Indonesia telah berhasil mencapai target swasembada pangan beras. Dari 100 persen kebutuhan dalam negeri, pemerintah sudah dapat memenuhi produksi beras mencapai 99 persen. Suatu kemajuan yang sangat baik yang dilakukan oleh pemerintah kita. Pemerintah dalam hal ini Presiden juga menjanjikan akan terus melakukan

langkah-langkah kebijakan agar komoditi yang lain juga bisa kita swasembadakan. Di sisi lain, pemerintah juga harus memikirkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan harga pembelian.

Jika tidak seharusnya dibuat suatu pemberdayaan dan fasilitas gratis yang dikhususkan kepada para petani.

Menurut Akbar, jika dirunut ke belakang, krisis pangan suatu bangsa ternyata bermuara pada situasi yang tidak berdaulat atas

Kasus Merpati Sepenuhnya Tanggung Jawab Pemerintah

Abdul Hakim

Jakarta, Suara Keadilan - DPR menilai kasus kecelakaan Pesawat Merpati jenis MA-60 di Kaimana, tidak dapat dilihat hanya sebagai faktor teknis semata. Hal ini karena dasar keputusan untuk membeli 15 pesawat jenis MA 60 adalah berdasarkan pembicaraan bilateral Government to Government antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Cina. Oleh karena itu, lanjut Hakim, keputusan untuk mempercayai kualitas kelaikan Pesawat MA-60 ini menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai regulator. Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hakim di Senayan, Kamis (19/5).

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Lampung 2 ini juga mensinyalir adanya persoalan terkait dengan sertifikasi kelaikan

standar yang dikeluarkan oleh Direktorat Kelaikan Udara, Kementerian Perhubungan.

Apalagi berdasarkan catatan dari International Civil Aviation Organization/Organisasi Penerbangan Internasional (ICAO) tertanggal 27 Maret 2006, bahwa sertifikasi yang dikeluarkan tidak memenuhi standar internasional.

Padahal berdasarkan amanat UU No. 1 Tahun 2009, pemerintah dalam waktu 1 tahun harus sudah membentuk lembaga sertifikasi penerbangan. “Sudah lebih dari 1 tahun sejak UU ini disahkan dan sampai saat ini pemerintah belum mempunyai lembaga sertifikasi yang dimaksud”, tegas Hakim.

Menurut Legislator PKS ini, jika standar lembaga sertifikasi ini sudah mendapat pengakuan setara dengan Federal Aviation Administration (FAA)/Lembaga Standarisasi Penerbangan Amerika Serikat, maka tidak diperlukan lagi opini dari FAA untuk menentukan kelaikudaraan pesawat yang kita gunakan. “Belajar dari kasus ini, Komisi V akan terus mendesak pemerintah agar segera membentuk Penyelenggara Layanan Umum Sertifikasi Kelaikudaraan,” pungkas Hakim.

pangan. “Kedaulatan pangan merupakan hak setiap bangsa untuk menetapkan pangan bagi dirinya sendiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa menjadikannya subyek berbagai kekuatan pasar internasional”, tuturnya di ruangannya, Komplek DPR, Nusantara I, Senayan Jakarta Senin (13/6) Selama periode 2005-2010 pertumbuhan produksi tanaman pangan secara konsisten mengalami peningkatan yang signifikan. ”Produksi padi meningkat rata-rata 2,78% per tahun (dari 54,09 juta ton GKG tahun 2004 menjadi 60,28 juta ton GKG tahun 2008 (ARAM III), bahkan bila dibandingkan dengan produksi tahun 2007, produksi padi tahun 2008 meningkat 3,12 juta ton (5,46%). Pencapaian angka produksi padi tersebut merupakan angka tertinggi yang pernah dicapai selama ini, sehingga tahun 2008 Indonesia kembali dapat mencapai swasembada beras, bahkan terdapat surplus padi

Akbar Zulfakar

untuk ekspor sebesar 3 juta ton,” tutur Aleg Dapil Sulawesi tengah ini.

Di sisi lain, menurut Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara ini, tantangan dan permasalahan mendasar pembangunan sektor pertanian berkaitan dengan sarana prasarana, permodalan, pasar, teknologi, dan kelembagaan petani, yang masih memerlukan penanganan yang berkelanjutan disamping

munculnya persoalan-persoalan baru. “Walaupun dihadapkan pada berbagai permasalahan dan hambatan, sektor pertanian telah mampu menunjukkan keberhasilan dan perkembangan yang menggembirakan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Legislator yang kini diamanahkan di Komisi IV ini, tujuan akhir pembangunan pertanian adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui sistem pertanian industrial. Secara operasional pencapaian tujuan tersebut ditempuh melalui tahapan-tahapan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pende. ”Kebijakan dan program pembangunan pertanian jangka panjang dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (lima tahunan) dan selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana pembangunan pertanian tahunan,” pungkasnya.

Daging Ilegal, Cermin Deteksi Dini Lemah

Jakarta, Suara Keadilan Masuknya daging sapi illegal ke Indonesia menambah daftar panjang lemahnya pengawasan dan deteksi dini masuknya impor daging ilegal. Padahal Indonesia masih dipandang menjadi sasaran empuk penyebaran daging ilegal.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menahan 50 kontainer daging sapi ilegal di wilayah perbatasan Jawa Timur, Rabu (25/5).

Sebelumnya ditemukan148 kontainer berisi daging dan jeroan impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok pada awal Januari.

“Sistem deteksi dini dan pengetatan pengawasan harus di lakukan secara serius, tidak hanya pada pelabuhan-pelabuhan besar yang menjadientri pointutama tetapi juga pelabuhan-pelabuhan

tikus yang banyak tersebar di daerah,” ujar Rofi’ Munawar Anggota Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (26/5/2011). Hal ini terjadi karena sistem deteksi dini dan pengawasan yang lemah dari Pemerintah pusat dalam hal ini Badan Karantina Kementerian Pertanian serta Dirjen Bea Cukai.

Rofi’ Munawar

Politisi dari FPKS itu menambahkan, pemerintah harus memperketat regulasi terkait tata niaga daging, yang sering menjadi pertanyaan besar adalah seringkali harga daging terus naik sedangkan harga sapi lokal mengalami penurunan. Praktek tiu selain akan merusak harga pasar, diduga daging yang berasal dari impor ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan tidak disertai sertifikat kesehatan dari negara asal. “Terlebih lagi untuk kasus temuan daging impor ilegal di Jawa Timur, daging sapi telah tercampur menjadi satu dengan daging ayam serta daging babi,” ujarnya.

Rofi’ melanjutkan, kejadian itu merupakan fenomena gunung es, dimana volume yang diselundupkan sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan temuan yang telah dilakukan. “Pengetatan pengawasan harus di ikuti dengan transparansi hukum sertashock terapy kepada pihakpihak yang melakukan importasi daging illegal,” ujarnya. Karena perlu diingat Indonesia memiliki target swasembada daging sapi pada tahun 2014 mendatang.

Dia juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena telah berhasil menggagalkan masuknya 50 kontainer daging sapi ilegal ke wilayahnya.

Sumber: inilah.com

Agraria & Infrastruktur, Transportasi

EDISI JUNI 2011

DPR Desak Kemenhub Tindak Maskapai yang Menelantarkan Penumpang “Dalam UU yang dapat diterima, alasan penundaan hanya karena kerusakan mesin dan cuaca.

Lainnya tidak boleh,” imbuhnya.

Yudi Widiana

Jakarta, Suara Keadilan - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta tidak diam saja melihat maskapai penerbangan yang kerap ngaret dari jadwal terbang. Apalagi molornya jam keberangkatan kerap terjadi dan sampai beberapa jam tanpa penjelasan kepada penumpang. Tindakan harus diambil kepada maskapai seperti itu.

“Ya, Kementerian Perhubungan harus menjalankan peran pengawasan jika maskapai penerbangan menelantarkan penumpang,” kata anggota Komisi V DPR Yudi Widiana Adia saat dikonfirmasi, Senin (6/6/2011).

Yudi menegaskan, dalam UU sudah jelas diatur. Hanya keadaan memaksa saja penerbangan dapat ditunda. Itu pun tentu mesti ada kompensasi bagi penumpang.

Komisi V DPR sudah bersikap kritis kepada regulator dan operator dalam setiap rapat yang digelar. Pengawasan dan tindakan tegas harus dilakukan Kemenhub.

“Tindakan adalah kewenangan Kemenhub. Dalam rapat dengan Komisi V baik dengan regulator maupun operator, kita kritisi keduanya. Dunia penerbangan kita jangan sampai kalah bersaing dengan maskapai asing,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, penumpang Lion Air GT 095 rute Pekanbaru-Jakarta mengamuk karena diterlantarkan oleh pihak maskapai. Pesawat yang seharusnya berangkat pada pukul 18.15 WIB kemarin delay hingga pukul 23.30 WIB. Pihak Lion Air telah meminta maaf atas insiden yang membuat pelanggannya kecewa ini. “Soal penelantaran, ini tidak 100 persen penelantaran. Kami tidak bermaksud untuk menelantarkan. Karena kami sibuk berkoordinasi maka teman-teman di lapangan tidak langsung memberikan kepastian penerbangan. Kami sangat maklum dan minta maaf pada penumpang,” ujar Direktur Umum Lion Air, Edward Sirait.

Pemerintah Pusat didesak

Bangun Jembatan Selat Melaka Jakarta, Suara Keadilan Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerja Umum (PU) diminta untuk segera merealisasikan rencana pembangunanjembatan Selat Melaka yang akan menghubungkan Indonesia dengan Malaysia.

Hal ini sejalan dengan program Asean Connectivity dimana Indonesia menjadi Ketua ASEAN saat ini.

Hal itu disampaikan anggota Komisi V DPR RI Drs. Chairul Anwar, Apt saat rapat dengar pendapat dengan Menteri PU, Djoko Kirmanto di Gedung DPR RI, Senin (6/6) lalu.“Kita berharap jembatan Selat Melaka ini segera dibagun. Pemerintah pusat harus membangun komunikasi serius dengan pemerintah Malaysia agar bisa mewujudkan pembangunan jembatan tersebut.

Hal ini tentunya sejalan den-

Chairul Anwar

dok. istimewa

gan program Asean Connectivity dimana Indonesia menjadi Ketua ASEAN saat ini,” ungkap Legislator asal Riau itu.

Lebih lanjut ia menyatakan, jika jembatan Selat Melaka ini dibangun nantinya maka secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian negara Asean terutama Malaysia dan Indonesia khususnya wilayah Riau dan Melaka bisa lebih berkembang secara ekonomi.“Saya melihat bahwa posisi jembatan ini sangat strategis bagi perekonomian ASEAN bahkan regional Asia,” terang Ketua DPP PKS Wilayah Sumatera ini.

Menurut Chairul, pembangunan jembatan ini relatif tidak terlalu berat dalam pelaksanaannya, karena akan didukung oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia dan

Singapura.“Saya pikir pelaksanaan pembangunan ini tidak begitu sulit, karena dibangun bukan hanya satu negara. Beda dengan pembangunan jembatan Selat Sunda, semuanya menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah Indonesia,” ujar Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I ini.

Oleh karena itu pintanya, pemerintah dalam hal ini Kementerian PU sudah mulai merencanakan dan berinisiatif membangun komunikasi dengan pihak Malaysia dan Singapura terkait pembangunan jembatan Malaka dengan memasukkan rencana pembangunan jembatan Malaka ke dalam rencana kerja pemerintah (Kementerian PU) tahun 2012 mendatang.

DPR Inginkan UU BPJS Paripurna bahwa UU BPJS nantinya harus bersifat paripurna. “Kami menghindari pelaksanaan UU lewat peraturan turunan seperti Kepres dan PP agar tidak lagi ada alasan penundaan,” cetus Zuber di tengah rapat Panitia Kerja RUU di Jakarta, Selasa (7/6). Karena itu, tambahnya, UU BPJS diupayakan juga merangkum hal-hal subtantif yang cukup lengkap.

Zuber Safawi

Jakarta, Suara Keadilan - Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) DPR RI Zuber Safawi menyatakan

DPR belajar dari pelaksanaan sistem jaminan sosial oleh pemerintah sebelumnya, yakni dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

“Setidaknya ada 11 ayat dalam

UU SJSN yang pelaksanaannya harus lewat Kepres dan PP tetapi hanya satu yang baru dilaksanakan, yakni pembentukan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN),” ungkap Legislator PKS ini.

Sebelumnya, pemerintah masih bersikukuh agar beberapa hal tidak diatur dalam RUU BPJS, antara lain soal iuran dan kepesertaan. Alasannya pengaturan dua hal itu juga sudah tertuang dalam UU SJSN yang menjadi payung bagi RUU BPJS, sehingga pengaturannya cukup lewat PP atau Keppres.

Sedangkan DPR menginginkan substansi dua hal tersebut tetap tercantum.

Kini, lanjut Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah I ini,, DPR bersama Pemerintah telah menyepakati dua dari tujuh butir pembahasan. Tujuh butir pembahasan tersebut adalah soal definisi BPJS, badan hukum BPJS, jumlah BPJS, organ/struktur BPJS, masa peralihan, kepesertaan dan iuran, serta sanksi. Dua yang telah disepakati adalah tentang definisi dan badan hukum BPJS. Definisi BPJS disepakati sebagaimana yang tertera dalam pasal 1 angka 6 UU SJSN, dan dicantumkan kembali dalam RUU BPJS. Ketentuan itu berbunyi, BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk meny-

elenggarakan program jaminan sosial. Sedangkan mengenai badan hukum, disepakati BPJS merupakan badan hukum publik yang sesuai dengan UU BPJS, ditambah dengan penegasan bahwa BPJS menyelenggarakan SJSN berdasarkan prinsip sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 4 UU SJSN. Kesembilan prinsip tersebut adalah asas manfaat, keadilan, kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, dana amanat, portabilitas, dan kepesertaan yang bersifat wajib.

EDISI JUNI 2011

EDISI JUNI 2011

Galeri Foto

EDISI JUNI 2011

Ustadzah Dra. Hj. Yoyoh Yusroh

Sebagai seorang daiyah, jam terbang Ustadzah Yoyoh sudah tidak diragukan lagi. Dedikasinya kepada dakwah telah dimulai ketika ia mengenyam bangku ‘aliyah dan perguruan tinggi. Rutinitas dakwah ini pun terus ia lakukan hingga tutup usia.

dalam Kenangan 1962-2011

Pagi itu, rumah di kawasan perkembangan partai.”

Komplek DPR Kalibata Blok Ustadzah Yoyoh A6 No.95 tak seperti hari-hari biasanya. Ribuan orang ramai berdatangan ke rumah tersebut.

Wajah mereka menyiratkan kedukaan yang begitu mendalam.

Tak sedikit terlihat tumpahan air mata yang meluncur dari kelopak mata mereka. Saat itu, awan kelabu tengah memayungi keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera. Betapa tidak, karena salah satu kader terbaiknya telah berpulang ke rahmatullah.

pengabdiannya kepada dakwah di ranah lainnya tidak hanya Yusroh, ilallah patut dicontoh oleh kader- diakui oleh para sahabatnya di FPKS, tetapi juga oleh koleganya di lintas fraksi. “Beliau sosok yang kuat, inspiring bagi kita. Beliau bisa mengurus rumah tangganya dengan baik, berkarir dengan baik, dan berorganisasi dengan baik dan bagi saya beliau sangat cocok dijadikan contoh perempuan yang berdedikasi untuk bangsa dan keluarganya”, ucap Nurul Arifin, legislator dari Partai Golkar.

“PKS sangat kehilangan sosok Ustadzah Yoyoh yang luar biasa.

Beliau adalah anggota DPR yang sangat sederhana”, kenang Mahfudz Siddiq Wasekjen PKS. Senada dengan Mahfudz Siddiq, Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal pun mengungkapkan bela sungkawanya, “Fraksi PKS kehilangan salah seorang legislator terbaiknya, salah seorang tokoh perempuan yang sejak awal ikut mendirikan partai begitulah ia biasa disapa. kader lain. Tak hanya itu, kiprahnya dan berkontribusi besar dalam Perjuangan, pengorbanan, dan di panggung perpolitikan maupun

Semasa hidupnya, ia pernah aktif sebagai anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Periode 2005-2010 di bidang pemberdayaan perempuan, anak, dan lansia. pengisi tetap pengajian ibu-

ibu di DPR, salah satu pendiri Ormas Salimah (Persaudaraan Muslimah) pada tahun 2000, dan berbagai aktivitas mubalighoh lainnya. Selain itu, ia pun pendiri yayasan dan pesantren Ummu Habibah di Tangerang.

Berbagai penghargaan pernah ia terima, seperti penghargaan sebagai Mubaligh Nasional dari Departemen Agama pada Tahun 2001 dan penghargaan dari International Muslim Women Union (IMWU) pada tahun 2000 dan 2003.

Namun, daiyah yang santun itu kini sudah berpulang ke pangkuan Ilahi. Amanahnya sebagai hamba Allah di dunia ini sudah ia tuntaskan di usia 49 tahun. Selaksa doa dari kami, Partai Keadilan Sejahtera, kan terus mengiringi perjalananmu, wahai ibunda.

Allohumma la taftinna ba’daha wa laa tahrimna ajro suhbatuha wa mahabbatuha wa ajma’na bina fi a’la Illiyyin fi Jannatil firdau ma’as shuhubil kiram wa khairal anam.

Realita sosial yang tengah dialami oleh bangsa dan masyarakat saat ini, menggugah diri Ustadzah Yoyoh untuk terus berbuat banyak dalam perbaikan sosial masyarakat. Salah satunya, ia tunjukkan dengan membangun yayasan-yayasan yang bergerak di bidang sosial, pendidi-

Sibuk beraktivitas di luar rumah tak membuat ibu dari 13 orang anak ini meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu.

Komunikasi efektif dan kualitas pertemuan yang ia lakukan selama ini dengan suami dan seluruh buah hatinya menjadi salah satu kunci kesuksesannya membina rumah tangga. Metode dialogis dalam mendidik putra-putri serta menanamkan kesadaran berprestasi sedari

Galeri Foto

EDISI JUNI 2011

kecil telah membuat seluruh putra dan putrinya tak hanya berprestasi, tetapi juga mandiri. “Ummi adalah wanita luar biasa yang dari rahimnya telah mengandung dan melahirkan kami, yang telah memberikan teladan kepada kami dengan caranya, mendidik kami dengan penuh cinta, keteladanan, dan keshalihatan yg luar biasa”, kenang Huda Rabbani, salah satu putranya.

kan, pemberdayaan perempuan, dan berperan aktif dalam berbagai wadah-wadah sosial-kemanusiaan. Di samping itu, ia pun aktif mengisi seminar-seminar yang bertemakan sosial, pemberdayaan perempuan, dan agama, baik di dalam negeri maupun di mancanegara.

Kiprah Ustadzah Yoyoh di panggung perpolitikan Indonesia dimulai ketika Partai Keadilan didirikan. Ia merupakan salah satu penggagas dan pendiri partai dakwah tersebut. Partisipasi PK di pemilu 1999 telah membawanya sebagai salah satu anggota DPR periode 1999-2004. Di tahuntahun berikutnya, PK yang telah bermetamorfosis dan berganti nama menjadi PKS masih menjadi perahu dakwah perpolitikannya.

Dua kali terpilih menjadi anggota dewan di pemilu 2004 dan 2009 menjadikan hal tersebut sebagai salah satu jalan pengabdiannya kepada agama, bangsa, dan negara.

Semasa menjabat sebagai anggota dewan, beliau pernah ditem-

patkan di Komisi VIII dan Komisi I. Di Komisi VIII, beliau termasuk salah satu pimpinan komisi tersebut dan sangat fokus dalam memperjuangkan RUU antipornografi dan pornoaksi. Begitu juga ketika di Komisi I, ia dikenal baik oleh para koleganya dan termasuk salah satu aleg yang dikenal cukup vokal dalam menyerukan kemerdekaan Palestina. Tak hanya itu, ia dikenal pula sebagai aktifis pembela HAM dunia. Tahun lalu, ia dan rombongan Viva Palestina dari seluruh dunia berhasil menembus blokade Gaza dan berkesempatan berbincang-bincang dengan petinggi HAMAS serta menyaksikan langsung kondisi sesungguhnya di sana.

Kuntum bunga itu tidak akan berhenti menebar keharumannya walaupun sudah tercabut dari akarnya. Ia akan tetap harum semerbak.

Begitu pun dengan dirimu. Walau jasad sudah tidak menyatu lagi dengan ruh, walau tarikan nafasmu sudah tak terdengar lagi hembusannya, tetapi teladanmu ada di hati kami dan terngiang selalu di telinga kami. Kelak, kiprahmu itu akan kami ceritakan kepada penerus dakwah ini, bahwa kami pernah memiliki kader sepertimu dan kami telah menyaksikan bahwa hidupmu adalah wakafmu kepada Islam dan dakwah kepadaNya. Daiyah yang santun itu kini sudah berpulang ke pangkuan Ilahi. Amanahnya sebagai hamba Allah di dunia ini sudah ia tuntaskan di usia 49 tahun. Selamat jalan Ustadzah Yoyoh Yusroh, seperti katamu dalam video tausiyah terakhirmu beberapa waktu yang lalu, “Insya Allah, kita akan bertemu di surga-Nya”.

Selaksa doa dari kami, Partai Keadilan Sejahtera, kan terus mengiringi perjalananmu, wahai ibunda. Allohumma la taftinna ba’daha wa laa tahrimna ajro suhbatuha wa mahabbatuha wa ajma’na bina fi a’la Illiyyin fi Jannatil firdau ma’as shuhubil kiram wa khairal anam.

Hot Issue

EDISI JUNI 2011

Muhibah & Silaturrahim

EDISI JUNI 2011

PAW Tiga Legislator PKS DPP PKS telah mengirimkan surat Pergantian Antar Waktu (PAW) kadernya yang duduk sebagai legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke Pimpinan DPR. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim, yang ditemui di sela-sela dengar pendapat antara KRL Mania dan jajaran pengurus PT KAI. “Administrasi terkait pengunduran diri mereka sudah dikirimkan DPP ke Pimpinan DPR, sekarang kami sedang menunggu proses selanjutnya,” ujar Aleg dari Komisi V DPR RI ini.

Adapun ketiga Aleg tersebut adalah Arifinto, Muhammad Misbakhun, dan Yoyoh Yusroh. Arifinto dan Misbakhun mengundurkan diri setelah kasus yang menimpa keduanya,

sedangkan Yoyoh Yusroh di-PAWkan karena beliau telah berpulang ke rahmatullah pada tanggal 21 Mei lalu. Di luar itu, Fraksi PKS sendiri menghormati keputusan mundur Arifinto dan Misbakhun. Menurut Abdul Hakim, apa yang dilakukan kedua Aleg PKS tersebut adalah sebuah pendidikan politik kepada masyarakat maupun kolegakoleganya di fraksi lain, sekaligus bentuk tanggung jawab terhadap pribadi dan partainya.

Pengganti-pengganti mereka, lanjut Abdul Hakim, adalah caleg yang meraih suara terbanyak kedua di Dapil masing-masing. Arifinto dari Dapil Jabar 7 akan digantikan oleh Mardhani. Sedangkan almarhumah Yoyoh Yusroh dari Dapil Banten 3 akan digantikan oleh Warjito.

Untuk Misbakhun sendiri, menurut

Abdul Hakim, DPP masih belum memberikan nama penggantinya. Sementara terkait kapan pengganti mereka akan menempati posnya masing-masing di DPR, Abdul Hakim menyatakan, hal tersebut bergantung pada SK Presiden (Presiden PKS -red). “Kami menunggu SK presiden turun terkait dengan aleg pengganti mulai aktif,” tukas aleg dari Dapil Lampung II ini.

Fraksi PKS juga berharap proses PAW ini akan berjalan dengan lancar dan tidak tertunda-tunda, karena jika tertundatunda maka tiga kursi DPR dari fraksinya akan terus kosong.

Audiensi Serikat Pekerja Djakarta Lloyd dengan POKSI VI FPKS

Silaturahim Presiden PKS dan Pimpinan Buruh

Anggota DPR FPKS Ecky Awal Muharam (kanan) menerima audiensi Serikat Pekerja BUMN Djakarta Lloyd di ruang rapat pimpinan FPKS, Jum’at (8/04).

PKS menyelenggarakan acara yang bertajuk “Silaturrahim Presiden PKS dengan Pimpinan Organisasi dan Tokoh Buruh Nasional”, Senin (2/5) di Hotel Sahid Jakarta. Hadir pada acara tersebut presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Ketua FPKS DPR RI Mustafa Kamal, Ketua Bidang Buruh, Petani, dan Nelayan DPP PKS Martri Agoeng dan jajaran DPP PKS lainnya.

Audiensi Forum Komunikasi Karyawan Univ. Trisakti dengan POKSI X FPKS

Sarasehan Nasional PKS di Hari Kebangkitan Nasional 2011

Abdul Hakim

PKS: Korupsi dan Nepotisme Era Soeharto Tak Bisa Dilupakan Jakarta,

Suara

Keadilan

-

Terbitnya buku ‘Untold Stories Soeharto’ seakan membuai masyarakat akan sosok penguasa era orde baru tersebut. PKS berharap masyarakat bijak, melihat sosok Soeharto secara proporsional.

“Dalam menilai Soeharto PKS dalam posisi proporsional. Kita tidak bisa mengingat sejarah ini sepotongsepotong. Memang korupsinya kita tidak bisa lupakan, Nepotisme tidak bisa kita lupakan. Tapi kita bisa belajar dari pembangunannya,” ujar Sekjen PKS, Anis Matta, di DPR, Kamis (9/6/2011).

Anis menuturkan, banyak hal kontroversial selama 32 tahun pemerintahan Soeharto.

Meskipun demikian, ia menghargai pembangunan yang dilakukan Soeharto, meski sangat lambat.

“Era Soekarno ada kebebasan tapi tidak ada pembangunan, era Soeharto ada pembangunan tapi tidak ada kebebasan. Kita harus menggabungkan demokrasi dan kesejahteraan sekaligus,”tuturnya.

Menurut Anis, masyarakat tak akan mudah terbuai dengan ceritacerita masa lalu. Masyarakat sudah cukup cerdas memilah mana yang layak dicontoh dan mana yang

harus ditinggalkan.

“Kediktatoran, korupsi harus kita tinggalkan. Yang perlu kita pertahankan adalah leadership,” tandasnya.

Tepat pada peringatan 90 tahun lahirnya Soeharto, keluarga dan rekan-rekan Soeharto meluncurkan buku Pak Harto The Untold Stories. Buku ini berkisah soal sisi humanis Soeharto yang belum pernah diungkapkan. Mereka pun membantah jika buku ini bertujuan untuk mendorong kebangkitan Soehartoisme dan rezim orde baru.

Kapoksi X FPKS Raihan Iskandar (tengah) menerima rombongan FKK Univ. Trisakti terkait kasus pengambilalihan Univ. Trisakti oleh Yayasan Trisakti, Rabu (1/6) di ruang rapat pleno FPKS DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI Anis Matta (tengah) berkesempatan menyampaikan pandangannya tentang kondisi bangsa di acara Sarasehan Nasional, Jum’at (20/5) di Ball Room Hotel Sahid Jakarta.

Anis Matta

PARLIAMENTARY THRESHOLD Audiensi IRESS dan Pimpinan FPKS tentang Migas

PKS Kumpulkan Pimpinan ini (Jumat, 16/6), dan langsung DPW se-Indonesia Jum’at, 17 mendapat arahan dari Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

Juni 2011, 10:58:00 WIB Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi RMOL. Pembahasan RUU Pemilu terkait ambang batas parlemen atauparliamentary threshold (PT) yang kini sedang dibahas Badan Legislasi DPR mendapat perhatian serius dari Partai Kedailan Sejahtera (PKS).

Menyikapi PT ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus melakukan konsolidasi dan merapatkan barisan.

Fraksi PKS pun mengundang pimpinan 33 DPW PKS yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Acara konsolidasi ini digelar di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, pagi

“Acara ini diselenggarakan dalam rangka meminta pendapat pengurus wilayah se-Indonesia tentang RUU Pemilu, terutama terkait ambang batas parlemen,” kata Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Jumat, 17/6).

Kata Mustafa, PKS masih terus mengkaji usulan ambang batas parlemen dan belum ada keputusan final tentang berapa angka yang diajukan. PKS akan memperhatikan aspirasi rakyat Indonesia dari Sabang hingga Papua serta memastikan eksistensi perjuangan dakwah melalui jalur politik.

“PKS sebagai partai berazas Islam juga menginginkan agar suara umat tidak terbuang percuma hanya

Ketua Fraksi FPKS DPR RI Mustafa Kamal (kanan) didampingi anggota Komisi VII Zulkieflimansyah berdiskusi bersama IRESS tentang kasus migas di Blok West Madura, Kamis (28/4) di ruang rapat pleno FPKS.

karena sebuah aturan bernama PT,” demikian Mustafa. [yan]

Mustafa Kamal

Audiensi ICW bersama POKSI VIII FPKS

Kapoksi FPKS DPR RI Rahman Amin (kiri) menyerahkan cindera mata kepada aktivis ICW Ade Irawan (kanan) setelah melakukan diskusi terbatas tentang ongkos penyelenggaraan ibadah haji, Jum’at (13/5) di ruang rapat Pimpinan FPKS.

Sarasehan Budaya tentang Pancasila

Dialog Kebudayaan POKSI X FPKS DPR RI

Budayawan Taufik Ismail (kiri) berkesempatan membacakan sejumlah puisinya di hadapan peserta Sarasehan Budaya tentang Pancasila yang diadakan oleh FPKS DPR RI, Rabu (15/6) di Gedung Nusantara IV DPR RI.

Kapoksi X FPKS DPR RI Raihan Iskandar menyampaikan pandangannya terkait tema Dialog Budaya “Mencari Desain dan Setrategi Kebudayaan Indonesia”, Rabu (9/6) di ruang rapat pleno FPKS.

Industri & Migas

EDISI JUNI 2011

DPR Desak Investigasi Proses Pemerintah Harus Kejar Target Realisasi Lifting Minyak Pembelian MA-60 Jakarta, Suara Keadilan - DPR mendesak investigasi terkait pembelian pesawat MA-60 milik maskapai Merpati Airlines.

Desakan ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Ecky Awal Muharram di Senayan, Senin (9/5).

Menurut Ecky, pihak terkait harus mendalami proses pembelian MA-60 yang disepakati melalui kompromi, karena China mengancam akan membatalkan pembiayaan proyek 10.000 MW jika Merpati membatalkan kontrak. “Harus diperiksa pihak-

dari uang rakyat.” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya Pesawat Merpati Airlines jenis MA-60 jatuh di Teluk Kaimana, Papua Barat, Sabtu (7/5). Kecelakaan ini merupakan kasus kedua yang menimpa pesawat jenis MA-60 di Indonesia dan kelima di seluruh dunia. Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang proses pembelian MA-60, padahal pesawat jenis ini tidak mempunyai sertifikasi Europa Aviation Safety Agency (EASA) Eropa dan Federal

Ecky, sisi lain yang harus diungkap dari proses pembelian MA-60 adalah pendanannya yang menggunakan Sub Loan Agreement (SLA) atau penerusan pinjaman pemerintah kepada Merpati. Mekanismenya, perjanjian pinjaman dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Bank Exim China dalam tempo 15 tahun dan selanjutnya dari pemerintah, utang diteruskan kepada Merpati “Dengan kata lain, pemerintah menjadi penjamin utang Merpati,” ungkap Legislator PKS ini.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat III ini mempertanyakan sikap pemerintah dalam melihat tren risiko kecelakaan MA60 yang tergolong tinggi di Indonesia dan negara-negara lain. “Karena itu perlu diperiksa dan dikaji kembali proses pembelian pesawat MA-60 ini karena berpotensi merugikan, mulai dari membahayakan keselamatan publik sampai merugikan keuangan negara,” tutup Ecky.

Ecky Awal Muharam

pihak terkait dalam kontroversi pembelian MA-60. Bagaimanapun Merpati itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pendanaannya berasal

Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat, tetapi hanya sertifikasi otoritas penerbangan China.

Dalam

pandangan

Jakarta, Suara Keadilan Realisasi lifting minyak nasional selama ini masih menuai polemik. Realisasi tersebut jauh di bawah target APBN 2011 yang ditetapkan sebesar 970 ribu barel per hari (bph). Tidak tercapainya atau kegagalan target lifting minyak yang ditetapkan APBN 2011 bukanlah yang pertama.

Dalam sebelas tahun belakangan (2000-2010) realisasi lifting minyak nasional selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan APBN.

Zulkieflimansyah

diadakan Majalah Trust, di Jakarta, Kamis (5/5) Dalam pandangan Politisi PKS ini, masalah lifting minyak tidak dapat dilepaskan dari banyak faktor karena secara umum, industri perminyakan dipahami sebagai industri yang padat modal. Industri ini juga kerap kali disusupi oleh ‘kepentingan-kepentingan’ partai politik. Oleh karena itu, menurut pria yang akrab disapa Bang Zul, selama ongkos untuk menduduki jabatan itu mahal, maka praktek korupsi akan sulit dihindari. “Sektor minyak kita tidak akan maju jika masih ditunggangi oleh kepentingankepentingan politik”, ujar Bang Zul yang juga merupakan Senior Research Fellow di Kennedy School of Government, Harvard University, Amerika ini .

Permasalahan inti dari yang disampaikan Zul adalah lambatnya decission making process dalam perijinan migas.

Hal ini membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan modal guna mengembangkan sumur baru. “Sangat penting untuk memperlakukan investor dengan baik agar dapat menarik minat untuk berinvestasi di Indonesia, dengan keputusan yang tepar dan bermanfaat,” tutupnya.

Menurut Anggota Komisi VII DPR RI, Zulkiefliemansyah, dalam 10 tahun terakhir ini, produksi minyak terus menurun.

Bahkan menurut info yang didapatkan dari Kontraktor Kontrak Kerja (KKKS) bahwa KKKS hanya mampu memproduksi sebanyak 940 ribu Barel per Hari/bph. Hal ini disampaikan Zulkiefliemansyah dalam Diskusi bertajuk ”Quo Vadis Lifting Minyak” yang

Industri & Migas

EDISI JUNI 2011

Review Kontrak Karya Jangan Hanya di Bibir Saja

DPR Desak Pemerintah Segera Atur Subsidi BBM

Muhammad Idris Luthfi

Jakarta, Suara Keadilan DPR menilai pemerintah terlambat dalam melakukan renegoisasi kontrak pertambangan yang merugikan.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Idris Luthfi menanggapi rencana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan renegoisasi kontrak karya pertambangan. “Jangan hanya akan. Karena dalam undang-undang sudah ada tata caranya” kata Luthfi di DPR, Senin (6/7).

Untuk diketahui, sebelumnya Presiden SBY juga menegaskan bahwa pemerintah tengah melakukan pengkajian kembali terhadap kontrakkontrak di dunia bisnis dan ekonomi, termasuk di dalamnya kontrak dari perusahaan negara sahabat. SBY menginginkan kontrak yang ada harus adil dan logis serta memberikan keuntungan strategis bagi Indonesia.

Dalam pandangan Idris yang juga Legislator PKS ini, pemerintah harus segera membuat kontrak-kontrak baru untuk pertambangan yang dinilai merugikan. Pasalnya, saat ini pemerintah terkesan tidak transparan dalam melakukan kontrak karya.

“Kalau mereka serius, dalam 4 tahun ini masalah kontrak tersebut bisa diselesaikan” ujar Idris.

Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi VII DPR M Sohibul Iman mengatakan bahwa Dewan akan terus mendesak pemerintah agar segera bersikap terkait pengaturan BBM bersubsidi. Apalagi, beberapa waktu lalu muncul wacana penghapusan BBM jenis premium.

“DPR capek kalau terus nanggapin lontaran-lontaran sporadis. Kita tunggu sikap resmi,” kata Iman

Politisi PKS ini tidak sepakat dengan pernyataan Menteri Keuangan Agus Martowardojo beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa pemerintah akan menghapus BBM jenis premium. “Sejauh yang saya tahu tidak ada hal seperti itu. Sebab hal itu berarti tidak ada subsidi.

Padahal d a l a m A P B N

M Sohibul Iman

sudah dialokasikan 38,5 juta kiloliter atau setara Rp 98 triliun untuk subsidi,” katanya.

Menurut Iman, yang selama ini dibahas di DPR adalah rencana pengaturan agar subsidi itu tepat sasaran. Sebab saat ini subsidi salah sasaran. “Di koran, Hatta (Hatta Rajasa, Menko Perekonomian, red) belum setuju. Harus dipahami pemerintah masih mencari skema-skema yang tepat tentang pengaturan ini, belum ada yang fixed,” kata anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapi)l

DPR: Merpati Korban Kebijakan jenis MA60 di Teluk Kaimana yang menewaskan 25 penumpangnya, terungkap beberapa keganjilan mengenai proses pembelian MA-60 dan pengelolaan Merpati sebagai salah satu BUMN penerbangan di Indonesia.

Refrizal

Jakarta, Suara Keadilan -. Pengelolaan Merpati sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, justru membuat Merpati menjadi korban karena tidak diberi kesempatan untuk memilih. Ini terbukti dalam pembelian MA-60 buatan China yang seharusnya merupakan proses business to business menjadi government to government karena adanya intervensi pemerintah. Demikian diungkapkan oleh Refrizal, Anggota Komisi VI DPR RI. “Kasus ini menunjukan bahwa Merpati tinggal menjalankan kebijakan pemerintah, tanpa bisa memilih,” ungkap Refrizal dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN dan Merpati, di DPR, Rabu (18/5).

Seperti diketahui, paska jatuhnya Pesawat Merpati

Refrizal juga menekankan bahwa pemilihan pembelian pesawat juga harus disinergikan dengan business plan perusahaan. “Pertanyaannya apakah MA60 bagian dari business plan Merpati atau tidak?

Jika tidak, berarti business plan yang dibuat Merpati jadi tidak ada gunanya,” sambung anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat II ini.

Lebih jauh politisi PKS ini menegaskan bahwa Menteri BUMN harus berani menolak kebijakan yang tidak sesuai dengan business plan agar dalam operasional BUMN sesuai dengan target yang telah ditetapkan. “Demi bangsa dan negara kita harus berani menolak yang tidak sesuai dengan kerangka aturan yang sudah ditetapkan,” tutupnya.

Industri & Migas

EDISI JUNI 2011

DPR : Daripada Merongrong Negara, BUMN Sakit Dimerger Saja

Ahmad Rilyadi

Blok West Madura Seharusnya Dikelola Pertamina Jakarta, Suara Keadilan -

Komisi VII DPR kembali mempertanyakan alasan pemerintah tidak menyerahkan 100 persen pengelolaan Blok West Ma-dura kepada Pertamina. Para wakil rakyat itu juga mempertanyakan kenapa Kodeco diberikan 20 persen saham pengelolaan atas blok tersebut.

Padahal, jatah Kodeco, peru­ sa­ haan asal Korea Selatan, sebe­ lumnya cuma 10 persen, sama dengan CNOOC. “Harusnya dengan mundurnya CNOOC, Kodeco tetap mendapat 10 persen, tapi sekarang Kodeco malah dapat 20 persen. Diduga ada penumpang gelap untuk me­miliki saham Blok West Madura melalui Kodeco,” kata anggota Komisi VII DPR Ahmad Rilyadi.

Seharusnya, lanjut Politisi PKS ini, pengelolaan Blok West Madura dikuasai penuh oleh Pertamina.

Sebab, tidak ada kewajiban bagi Pemerintah Indonesia untuk memperpanjang kerja sama de­ngan Kodeco. Menurut anggota Fraksi PKS itu, dengan kepemilikan saham 20 persen, maka Kodeco dan pe­ numpang gelapnya diduga akan mendapatkan keuntu-ngan lebih dari 2,4 miliar dolar AS lebih se­lama masa kontrak 20 tahun. Sebab, Blok West Madura diper­kirakan akan memproduksi mi­ nyak 40 ribu barel per hari.

Rilyadi mengaku, berdasarkan temuan DPR, diduga telah ter­ jadi penyimpangan operasio­nal pe­nga­ daan sewa portacamp/living quar­ter yang digunakan untuk kabin akomodasi di la­pangan offshore ke-5 blok ter­ sebut senilai 730 ribu dolar AS yang tidak efektif dan efisien pada tahun 2009-2010.

Jakarta, Suara Keadilan - RMOL. Pemerintah di-minta mengkaji kembali rencana restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak sehat dan merugikan.

Anggota Komisi VI DPR Mahfudz Abdurrahman me­nga­takan, sebelum melakukan res­trukturisasi dan menyuntik ban­tuan modal ke BUMN sakit, pe­merintah harus meninjau kem­bali kinerja perusahaan-pe­ru­ sahaan pelat merah tersebut.

“Intinya DPR setuju peme­rin­tah melakukan restrukturisasi BUMN untuk meningkatkan ki­nerja. Tapi, disayangkan pada ta­ taran realitanya perbaikan ter­ sebut tidak berjalan dan bis­nisnya tidak berkembang,” ujar­nya ke­pada Rakyat Merdeka.

Mahfudz menyarankan, untuk mengurangi beban negara se­baik­nya BUMN yang bergerak di bidang yang sama dan jum­ lahnya banyak tapi kinerjanya tidak se­hat, sebaiknya dibuat hol­ding atau dilebur menjadi satu.

“Dengan holding atau merger BUMN ini diharapkan menjadi lebih baik dan siap bersaing. Da­ri­pada mereka merongrong ne­ gara terus,” cetusnya.

Sedangkan untuk BUMN yang menghasilkan produk stra­tegis seperti PT Pindad, sebaiknya pe­merintah mempertahankan dan membantu pengembangan in­dustri tersebut.

Menurut Mahfudz, banyak ter­ jadinya kecelakaan BUMN trans­­portasi darat, laut dan udara tidak hanya disebabkan ma­ salah fisik alat transporta­sinya, tetapi faktor manajeman perusahaan. “Itu yang perlu direvisi Kemen­terian BUMN,” katanya.

Direktur Lembaga Studi Kebi­ jakan

Publik (LSKP) Ichsanudin Noorsy menilai, banyaknya BUMN yang merugi dan membutuhkan suntikan dana dari pemerintah dise­babkan pengurusannya yang salah.

“Coba pikirkan, saat ini ke­ un­ tungan semua BUMN yang di­miliki Indonesia itu sama dengan keuntungan satu BUMN Ma­laysia, yaitu Petronas,” ujarnya.

Menurut Noorsy, ada tiga hal yang menyebabkan perusahaan pelat merah kinerjanya tidak mak­­simal. Pertama, salah dalam merencanaan bisnis. Misalnya, pe­merintah, tidak bisa memi­sah­kan mana yang masuk pasar hi­ dup orang banyak dan komersial.

“Sekarang

pemerintah me­ lakukan libe-ralisme pasar, se­mentara BUMN-BUMN ini be­lum siap bersaing,” katanya.

Kedua, salah menempatkan orang. Ketiga, BUMN masih dilihat sebagai entitas politik, bukan entitas bisnis.

Untuk diketahui, 19 BUMN me­nunggu direstrukturisasi oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Hingga akhir tahun ini, PPA berharap dapat suntikan dana Rp 2 triliun.

Enam BUMN, yaitu PT Varuna Tirta Prakasya, PT Industri Kapal Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Sandang Nusantara, Perum Pengangkutan Djakarta dan PT Dirgantara Indonesia se­dang dalam proses assessment.

Sementara lima lainnya, yaitu PT Kertas Kraft Aceh, PT Balai Pustaka, PT Djakarta Lloyd, PT Survai Udara Penas, dan Perum Produksi Film Negara dalam ta­hap solution design.

PT Waskita Karya, PT Pal Indonesia, PT Merpati Nusantara Airlines, dan PT Iglas berada pa­ da tahapan implementasi alias monitoring yang pencairan da­ na­ nya sudah seluruhnya atau se­bagian di­cairkan sesuai de­ngan progress yang disepakati perjan­ jian kredit.

Mahfudz Abdurrahman

Kaji Ulang Kontrak Kerja Pembangkit Geotermal!!

Jakarta, Suara Keadilan - Kontrak kerja dan bagi hasil yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber panas bumi Dieng akan ditinjau kembali. Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi VII DPR RI, Sugihono Karyosuwondo. “Draf kontrak PT Geo Dipa Energi unit Dieng akan kami kaji ulang,” kata dia.

Selain akan mengkaji kembali kontrak kerja, Komisi akan melihat sistem bagi hasil dengan pemerintah daerah Banj a r n e g a r a .

Dia berjanji

akan meminta keterangan Direktorat Jenderal terkait dengan jatah bagi hasil kepada daerah yang belum bisa dibagikan.

ergi dan Sumber Daya Mineral terkait dengan belum diberikannya izin menerbitkan IMB sumur II dan III PT Geo Dipa Energi sebelum ada kejelasan bagi hasil.

Kepemilikan saham perusahaan itu oleh Khusus untuk Banjarnegara, ada Pertamina sebesar 40-50 persen. Saham penambahan dua unit pembangkit baru itu sudah diserahkan kepada pemerintah. di Dieng, masing-masing sebesar 1 x 55 Namun pihak asing, PT Himpurna Cali- megawatt dan 1 x 60 megawatt. “Kami fornia Energy, mengklaim masih memiliki berpendirian, PLTP Dieng bisa memberi saham di PT Geo Dipa Energi. bagi hasil untuk daerah,” ujar Supriyo.

Hingga kini tarik-ulur pengeboran su- Potensi panas bumi Dieng cukup besar, mur unit II dan III di kawasan Dataran sekitar 900 megawatt.

Tinggi Dieng belum terselesaikan.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sudah mengirimkan surat kepada Kementerian En-

Sugihono Karyosuwondo

Kesejahteraan Rakyat

EDISI JUNI 2011

PKS: UU BPJS ‘Kartu Mati’

DPR Segera Bahas Biaya Haji Ja-

akan memulai pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2011 pada pekan depan. Pembahasan BPIH dilakukan tanpa menunggu hasil audit BPK tentang laporan keuangan haji tahun 2010.

“Rapat internal Komisi VIII juga menyepakati BPIH 2011 akan segera dibahas, ,” kata Wakil Ketua Komis VIII DPR Ahmad Zainuddin di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/5).

Ahmad Zainuddin

karta, Suara Keadilan - Pembahasan BPIH dilakukan tanpa menunggu hasil audit BPK tentang laporan keuangan haji tahun 2010. Komisi VIII DPR sepakat

Menurut Politisi PKS ini, kendala teknis audit di BPK menyebabkan Komisi VIII tidak dapat menunggu hasil audit sebagai dasar untuk melakukan pembahasan BPIH tahun 2011. “Kalau menunggu hasil audit itu ada masalah teknis BPK,

kita sudah menyampaikan surat permintaan khusus untuk audit, ternyata baru bisa melakukan audit pada bulan Mei. Biasanya mereka memerlukan waktu dua bulan,” ujarnya.

Lebih lanjut Zainuddin menyatakan, apabila pembahasan BPIH itu menunggu hasil audit BPK calon jamaah haji akan terlambat mendapatkan kepastian untuk melunasi BPIH. “Kasihan calon jamaah haji harus bayar berapa dan kapan waktunya. Tidak memungkinkan untuk menunggu hasil audit itu,” tandasnya.

Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Anshari Siregar mengatakan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) adalah ‘kartu mati’ atau sesuatu hal yang wajib sehingga pembahasannya harus segera dilakukan. Anshari yang juga anggota Pansus RUU BPJS menyampaikan hal tersebut dalam orasinya pada Hari Buruh (May Day) 2011 yang berlangsung dari Bunderan Hotel Indonesia (HI) hingga depan Istana Merdeka,, Minggu (1/5) Menurutnya Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III ini, jika RUU BPJS tidak se¬gera diun-dangkan, akibatnya bisa lebih gawat dari kasus mafia pajak. Dia juga mempertanyakan penggunaan APBN jika peme¬rintah tidak mau mengundangkan RUU BPJS. Aksi May Day kali ini menuntut pemerintah segera menjalankan Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan mengesahkan RUU BPJS. Selain Anshari Siregar, sejumlah anggota Pansus RUU BPJS juga ikut dalam aksi pekerja tersebut yaitu Rieke Diah Pitaloka dan Ribka Tjiptaning.

Anshory Siregar

DPR : LIbatkan Serikat Buruh dalam Pengawasan Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi IX DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I, Arif Minardi meminta pemerintah untuk membuat strategi khusus untuk pengawasan ketenagakerjaan untuk menyiasati terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki.

“Kalau perlu para serikat pekerja dan serikat buruh diikutsertakan dalam pengawasan ketenagakerjaan agar perusahaan di semua daerah dapat terjangkau tenaga pengawas, sekaligus menjaga hubung industrial meadi lebih kondusif,” jelas Arif yang juga merupakan Aktivis Serikat Buruh PT Dirgantara Indonesia (PT DI) ini Seperti diberitakan sebelumnyaa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengumumkan bahwa saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaan baru 2.384 orang, sedangkan perusahaan yang tercatat di Kemenakertrans 216.547 unit dan 3.796.461 unit sesuai

Program Magang Dapat Menjadi Solusi Pengangguran

data Sensus Ekonomi 2006. Padahal,

Arif Minardi

idealnya satu orang mengawasi lima perusahaan dalam 1 bulan.

Menakertrans mengatakan diperlukan percepatan penambahan pengawas ketenagakerjaan, yakni 90 orang tenaga dengan biaya anggaran pendapatan dan belanja negara, dan 30 orang hasil kerja sama dengan PT Jamsostek.

Menaggapi hal tersebut, Arif Minardi yang merupakan Legislator PKS ini menekankan bahwa dengan mengikutsertakan serikat pekerja/serikat buruh akan memberi manfaat ganda bagi pemerintah, tidak hanya pengawasan lebih obyektif, tapi juga lebih mudah dan murah biayanya.

Abdul Aziz Suseno

Jakarta, Suara Keadilan - DPR memberikan apresiasi terhadap program pemagangan ke Jepang, yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan memastikan agar program pemagangan ini terus berkelanjutan. Selain daya serapnya yg cukup tinggi bagi lulusan SMA/ SMK maupun S. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR, Abdul Aziz Suseno di Jakarta Jum’at (13/5).

“Program ini juga memberikan bekal keahlian yang cukup memadai bagi peserta pendidikan dan pelatihan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia” ujar Aziz Karena begitu luasnya jangkauan dan proses seleksinya, maka Abdul

Aziz menyarankan agar dalam proses rekrutmen pemagangan, ini berarti butuh keseriusan dari calon peserta untuk mengikuti tahapan demi tahanpan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN). “Seleksi harus berdasarkan kemampuan yang riil, jangan ada prosedur yang dilewati” ujar Legislator dari PKS ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Program pemagangan ini setiap bulannya mengirimkan sebanyak 150 orang peserta dari 1000an pendaftar se- Indonesia untuk bekerja di sektorsektor Industri di Jepang. Sebelum berangkat, para peserta sebelumnya sudah di bekali kemampuan bahasa Jepang sampai grade 4, penggemblengan kedisplinan, pengenalan kebudayaan Jepang dan kemampuan teknis sesuai pilihan pekerjaanya di Jepang melalui BLKLN. Program pemagangan di luar negeri dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara Kemenakertrans dan IMM Japan. “IMM Japan” adalah singkatan dari (Yayasan) Association for International Manpower Development of Medium and Small Enterprises, Japan.

Kesejahteraan Rakyat

EDISI JUNI 2011

DPR Kritisi Direct Cost Penyelengaraan Ibadah Haji

DPR Kecam Rencana Perayaan HUT Israel HUT kemerdekaan bangsa yang tidak akui kemerdekaannya?” tanya Jazuli Anggota DPR dari Fraksi PKS ini juga mengecam rencana panitia penyelenggara dalam acara tersebut yang akan mengibarkan Bendera Merah Putih dan Lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan pengibaran Bendera Israel diiringi Lagu Kebangsaan Israel. “Ini sama saja kita melecehkan bangsa Indonesia dan menganggap Indonesia sama seperti Israel sebagai negara penjajah ” tegasnya

Jazuli Juwaeni

Jakarta, Suara Keadilan - DPR menyampaikan keberatannya terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2011 sebesar 3846.7 US Dollar, dari sebelumnya 3.342 US Dollar pada tahun 2010. Hal ini disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis di Senayan, Senin (30/5).

“DPR masih akan terus mengkaji komponen harga yang bisa dikurangi, agar biaya Haji lebih terjangkau bagi masyarakat” ungkap Iskan.

Seperti diketahui Pemerintah bersama DPR akan memulai pembicaraan pendahuluan mengenai BPIH pekan ini. Dalam bahan yang diterima DPR, pemerintah mengajukan kenaikan harga direct cost BPIH dari 3.342 US Dollar ditahun 2010 menjadi 3846.7 US Dollar dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar 1 US Dollar sebesar 9000 Rupiah.

Beberapa komponen yang diusulkan pemerintah untuk naik antara lain meliputi Tarif Penerbangan Indonesia-Arab Saudi (Pulang-Pergi) sebesar 2.076 US Dollar; Tarif Pemondokan di Makkah sebesar 3400 Real (sebelumnya 2850 Real), dan Tarif pemondokan di Madinah sebesar 650 Real (sebelumnya 600 Real).

Menurut Iskan, kenaikan biaya ini masih akan dipelajari oleh DPR, seperti misalnya penawaran pihak penerbangan yang masih dari satu pihak saja dan belum dapat dijadikan patokan pembiayaan penerbangan ” Kami akan mengadakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan mengundang maskapai penerbangan lain untuk menerima masukan terhadap kompenen direct cost ini” papar Legislator PKS ini Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini menekankan beberapa persyaratan yang harus tuntas sebelum BPIH 2011 diputuskan, seperti hasil pemeriksaan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap BPIH 2010 yang hingga saat ini belum diterima oleh Dewan, serta 48 rekomendasi Komite Pemberantasan Korupsi yang belum dilaksanakan secara maksimal oleh Kementerian Agama. “Kami ingin Biaya Haji menjadi lebih murah, dan penyelenggaraan dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya” pungkas Iskan.

Jakarta, Suara Keadilan - DPR mengecam rencana sekelompok orang yang akan merayakan Hari Ulang Tahun kemerdekaan Israel di Indonesia. Kegiatan tersebut selain melukai perasaan rakyat Palestina, juga mengkhianati bangsa Indonesia. Kecaman ini disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, Jazuli Juwaini di Jakarta, Jum’at (13/5).

Menurut Jazuli, perayaan ini bertentangan dengan Pembukaan UUD Tahun 1945 mengenai semangat bangsa Indonesia untuk menolak penjajahan. Seperti diketahui, Israel sudah lama menjajah Palestina dan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusa (HAM) berat terhadap rakyat Palestina.

“Bangsa Indonesia belum mengakui kemerdekaan Israel karena negara tersebut adalah penjajah dan pelanggar HAM berat.

Bagaimana mungkin kita ikut merayakan

Tokoh Ulama Banten ini mengajak bangsa Indonesia berempati dalam membantu perjuangan rakyat Palestina agar mendapatkan pengakuan dunia internasional. “Apa yang terjadi di Palestina merupakan tragedi kemanusiaan, karena itu merayakan HUT Israel berarti memberikan justifikasi terhadap pelanggaran HAM di Palestina” ungkapnya.

Untuk itu Jazuli menghimbau kepada panitia penyelenggara untuk membatalkan acara tersebut. Selain karena tidak bermanfaat, hal ini dapat menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat.

Selain itu, lanjut Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Banten III ini, seharusnya pemerintah cepat tanggap untuk melarang acara ini. “Harus ada tindakan antisipatif agar hal itu tidak menyebabkan terjadi pelanggaran hukum dan menimbulkan konflik dan kekecewaan yang lebih besar di masyarakat” ungkapnya.

Iskan Qolba Lubis

Keperawatan akan dibahas di Panitia Kerja (Panja) Komisi XI di masa sidang IV ini.

Semakin cepat pembahasannya, akan semakin bermanfaat untuk seluruh perawat di Indonesia” ujar Ledia.

Menurut salah satu Legislator Perempuan dari PKS ini, RUU Keperawatan akan menjadi landasan hukum bagi sistem pendidikan keperawatan yang lebih sistematis dan terpadu, sehingga akan menghasilkan perawat yang mumpuni dan memenuhi standari kompetensi minimal. “Hal ini tentu saja berdampak positif bagi pelayanan kesehatan di Indonesia” katanya.

Momen Hari

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII : Biaya Haji Tak Perlu Naik Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi VIII DPR RI Rahman Amin meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk tidak terburu-buru menaikkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1432 H/2011 M. Soalnya, maRahman Amin syarakat Indonesia menginginkan penyelenggaraan haji yang semakin terjangkau.

“Kita berharap tidak ada kenaikan BPIH dan kalau mungkin malah menurunkan BPIH yang sudah ada. Seperti tahun lalu, walau sedikit, penurunan BPIH disambut gembira masyarakat dan menjadi catatan prestasi DPR bersama Kemenag, “kata Rahman di Gedung DPR Jakarta.

Politisi PKS itu mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada usulan soal kenaikan BPIH tahun 2011. Menurut perkiraannya, hal ini diajukan agar posisi pemondokan jemaah haji Indonesia pada ring I sekitar 80 persen dan ini menjadi rekomendasi atau kesimpulan rapat Kemenag bersama DPR RI. Namun sebelum Kemenag menaikkan BPIH, lanjut Rahman, pihaknya ingin mengetahui secara jelas apa saja variabel yang naik dan berapa besarannya, kemudian juga harus diketahui ada berapa variabel yang mungkin bisa turun atau dihilangkan.

“Setelah itu baru kita tahu apakah layak untuk dinaikkan, diturunkan atau tetap,” ujar anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat itu.

Pada kesempatan yang sama, Rahman mempertanyakan laporan penggunaan ang-

garan penyelenggaraan Haji tahun 2010 yang belum selesai diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Jika laporan tersebut sudah selesai, seharusnya sudah dapat dipublikasikan sehingga kita bisa mengetahuinya secara rinci sebagai bahan evaluasi,” demikian ungkap Rahman.

DPR : Selamatkan Perpustakaan Nasional

Tamsil Linrung

Jakarta, Suara Keadilan - DPR menilai bahwa harus ada sikap bersama dari Legislatif, Eksekutif, dan pihak-pihak terkait untuk mendorong perbaikan bagi Perpustakaan Nasional. Hal ini disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Tamsil Linrung, di Senayan, Kamis (26/5) “Kalau perlu, diusahakan dana insentif untuk mendorong kemajuan Perpustakaan Nasional” ujar Tamsil yang juga adalah Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI ini.

Segera Realisasikan Jaminan Sosial!!

Politisi PKS ini menjelaskan, daya serap anggaran Perpustakaan Nasional sampai dengan bulan Maret 2011 sangat minim, yaitu hanya 7,92 persen. Rendahnya penyerapan tersebut dikarenakan adanya rencana penghematan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan. Menurut Tamsil, hal ini mengakibatkan Perpustakaan Nasional harus membuat rencana ulang kegiatan dan penjadwalan yang pada akhirnya tentu ini berimbas terhadap produktivitas kerja dan peningkatan kualitas Perpustakaan Nasional. “Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta infrastruktur perpustakaan, karena sebaik apapun minat baca masyarakat Indonesia, jika tidak dibarengi dengan infrastruktur yang layak tentu minat baca menjadi surut”, papar politisi PKS ini Dalam pandangan Tamsil ini, ciri bangsa modern terlihat dari kondisi perpustakaannya. Kumpulan ilmu dari zaman kuno hingga zaman modern semuanya terangkum dalam satu tempat pada perpustakaan. Artinya, ada banyak ilmu terkumpul dalam satu tempat, dan ini tentu sangat memudahkan dalam proses mencari sumber ilmu pengetahuan.”

Semua elemen harus peduli terhadap perpustakaan, semata-mata untuk menyelamatkan generasi. “pungkas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan II ini.

Jakarta, S u a r a Keadilan DPR mendesak pemerintah serius untuk membahas RUU BPJS dan tidak lagi membuang Martri Agoeng w a k t u dengan mengulur-ulur tanpa alasan yang jelas. Apalagi alasan yang digunakan adalah negara tidak punya uang untuk membiayai bila dibentuk BPJS. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Martri Agoeng dalam peringatan hari Buruh (May Day) bersama Organisasi Buruh se Indonesia di Jakarta, Minggu (1/5) “Itu bohong Kita curiga, janganjangan Menkeu memancing kita untuk mengusulkan hak angket. Jangan-jangan, yang mau menjatuhkan SBY itu Menkeu. ungkap Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IV ini.

Menurut Martri, BPJS bukan hanya berkaitan dengan jaminan sosial untuk pekerja, tetapi juga elemen lain seperti TNI dan PoAlri “RUU BPJS bukan hanya dibutuhkan oleh kaum buruh dan pekerja saja. Ini adalah hak yang harus diterima seluruh warga negara Indonesia. Bahkan TNI dan Polri juga butuh jaminan sosial.

Sekarang ini TNI/ Polri hanya bisa berobat di RS TNI/Polri yang sangat terbatas. Bila RUU BPJS ini disahkan, maka TNI/ Polri bisa berobat dimana saja,” pungkas Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Bidang Buruh dan Nelayan ini.

Hasil UN Tidak Cerminkan Mutu Pendidikan

Hari Keperawatan Internasional Perawat Butuh Kepastian Hukum Jakarta, Suara Keadilan - Momentum Hari Keperawatan Internasional (International Nursery Day) yang diperingati setiap tanggal 12 Mei harus menjadi refleksi bagi pemerintah dan DPR untuk lebih memperhatikan nasib perawat di Indonesia. Bentuk kepedulian itu diantaranya adalah dengan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi profesi perawat melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keperawatan menjadi Undang-Undang.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Ledia Hanifa, di Senayan, Kamis (12/5). “RUU

EDISI JUNI 2011

Keperawatan Internasional ini, menurut berwenang member bantuan medis. Untuk Ledia, juga harus mengingatkan pemer- itulah UU Keperawatan sangat diperluintah akan pentingnya perlindungan hu- kan” ungkapnya kum bagi perawat yang dikriminalisasi, Selain itu, Anggota DPR RI dari Daerah seperti yang terjadi di Kalimantan Timur, Pemilihan (Dapil) Jawa Barat I ini juga Lampung, dan Banyuwangi. Ledia men- menekankan pada peran pemerintah untuk contohkan, seperti yang terjadi pada ka- melindungi masyarakat dari perawat-persus Mantri Misran di Kalimantan Timur awat yang kompetensinya tidak memadai yang ditangkap polisi karena (undercompetency) dan memberikan pertolongan melanggar etika dalam medis kepada masyarakat. menjalankan tugasnya.

Misran dianggap melang“Dengan standar komgar pasal 108 UU Kesehatan petensi minimal perawat yang menyatakan bahwa yang ditetapkan pemeryang berwenang memberi intah, masyarakat pelaypengobatan hanya dokter. anan kesehatan kepada “Jika landasan hukumnya masyarakat akan lebih hanya UU Kesehatan, maka berkualitas”, tutup Ledia. banyak sekali perawat di Indonesia yang bisa dikriminalisasi, hanya karena tidak Ledia Hanifa

Jakarta, Suara Keadilan - DPR menilai hasil Ujian Nasional (UN) tahun 2011 untuk tingkat SMA/MA yang mencapai 99,22% angka kelulusan secara nasional, tidak otomatis menggambarkan kualitas pendidikan yang sesungguhnya. Berbagai faktor, seperti mekanisme pengawasan yang lemah, kebijakan untuk menaikkan citra daerah lewat angka-angka UN, adanya tim sukses UN dan kecurangan aparat, terindikasi dilakukan bersifat sistematis yang berimplikasi pada distorsi hasil UN. Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR RI, Raihan Iskandar, di Senayan, Kamis (26/5). “Untuk itu nilai UN, terutama untuk tingkat SMA belum bisa dijadikan ukuran untuk seleksi jenjang berikutnya” ujar Raihan.

Menurut Legislator PKS ini, nilai UN pun tidak bisa dijadikan sebagai

ukuran tunggal untuk melakukan intervensi kebijakan bagi daerah-daerah yang dianggap nilai UN-nya rendah.

Kenyataannya, ada beberapa daerah yang kondisi sarana dan prasarananya parah, ternyata angka kelulusannya tinggi. Propinsi Jawa Barat misalnya, yang menurut Kementerian Pendidikan Nasional termasuk daerah yang sarana pendidikannya cukup parah, ternyata angka kelulusannya mencapai 99,92% dan menempati peringkat ke-2 setelah Bali.

Ironisnya, DKI Jakarta, sebagai pusat pemerintahan Negara, justru presentase kelulusannya mencapai menempati peringkat ke-14. Padahal, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), DKI adalah provinsi yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Indonesia. Sebaliknya, peringkat IPM

Provinsi Bali dan Jawa Barat berada pada posisi ke-15 dan 16. “Karena itu, pemerintah tidak bisa menyederhanakan penilaian hasil UN sebagai dasar intervensi kebijakan pendidikan di daerah”. ungkapnya Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) NAD 2 ini juga menganalisa, bahwa dari hasil UN tahun 2011 ini juga terlihat adanya fakta kontradiktif antara nilai rerata suatu provinsi yang rendah dan nilai rerata sekolah yang tinggi di provinsi tersebut.

Misalnya, meski NAD secara nasional memiliki rerata UN 6,95, tetapi justru dua sekolah di NAD, yaitu SMA Raihan Iskandar Negeri 10 Fajar

Harapan Banda Aceh dan SMA 2 Modal Bangsa tercatat sebagai sekolah berrerata 10 tertinggi secara nasional.

“Fakta ini menunjukkan, kualitas pendidikan tidak tersebar secara merata atau kebijakan untuk peningkatan kualitas pendidikan belum dilakukan secara menyeluruh” pungkas Raihan.

Kesejahteraan Rakyat

EDISI JUNI 2011

DPR Desak Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Keuangan Haji Jakarta, Keadilan

Suara

Masih banyaknya temuan KPK yang belum ditindaklanjuti Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Herlini Amran Pemerintah. Apalagi BPK tidak menyatakan pendapat (disclaimer) atas Laporan Keuangan PIH Tahun 1431H/ 2010M. “Kami sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi atas pelaksanaan kegiatan yang rutin dilaksanakan.

Sepertinya Kemenag tidak belajar dari peristiwa sebelumnya,” kata Herlini Amran, Anggota Komisi VIII DPR RI. Herlini mengungkapkan, BPK menemukan sembilan kelemahan Sistem Pengedalian Internal (SPI) dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan PIH tahun 1431 H/2010 M. Kelemahan tersebut diantaranya belum adanya laporan keuangan haji yang sesuai dengan prosedur baku. Selain itu, besaran hasil optimalisasi atas saldo awal calon haji biasa dan khusus yang dikelola Bank Penerima Setoran tidak dilakukan.

“Atas kelemahan tersebut, Kami mendesak Men-

teri Agama untuk melaksanakan 11 rekomendasi yang diberikan BPK agar memerintahkan kepada Dirjen PHU untuk melaksanakan 11 rekomendasi tersebut,” tegas Herlini.

Temuan lainnya, BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat material. Hal itu antara lain: adanya pembayaran selisih pemondokan kepada jemaah yang tidak berhak sebesar SAR905.400, pembayaran kepada 64 pemilik rumah yang tidak sesuai dengan pedoman penyewaan rumah (tasrih) sebesar SAR 5.879.762 (Equivalen Rp14.170.038.267,62) dan pembayaran sewa rumah sebesar SAR10.228.644,00 (Equivalen Rp24.650.704.723,39) tidak ditempati secara maksimal.

Walaupun demikian, lanjut Anggota asal Dapil Kepri inim terdapat berbagai kemajuan dalam pengelolaan dana haji. Kemajuan itu laporan keuangan yang disusun tepat waktu dan transparan baik setiap bulan maupun setiap akhir musim haji. Kedua, untuk lebih meningkatkan pengendalian dan optimalisasi penerimaan dana setoran awal Kemennterian Agama telah menerapkan program switching dengan seluruh BPS sehingga pengelolaan dana tersebut dapat dikendalikan secara online dan realtime.

“Kementerian Agama juga telah menempatkan dana setoran awal ke jenis investasi yang lebih menguntungkan dan lebih aman yaitu SBSN/ SUKUK dan seluruh dananya dijamin oleh pemerintah. Dengan adanya setoran awal yang dimasukkan ke investasi SBSN/ SUKUK diharapkan dapat meningkatkan pelayanan

Indonesia Dinilai Belum Siap Hadapi SEA Games Jakarta, Suara Keadilan - Anggota panitia kerja Sea Games (SEAG) 2011 Komisi X DPR Rohmani mengatakan Indonesia belum siap menghadapi perhelatan olahraga antarnegara ASEAN tersebut. "Ketidaksiapan tersebut tampak dari persiapan tim yang hingga k ini belum menentukan tim inti, masih proses seleksi. Sementara waktu pelaksanaan sudah dekat," katanya dalam penjelasan melalui surat elektronik di Jakarta, Ahad (22/5).

Menurut dia, seharusnya tim inti sudah ada sejak sekarang, sehingga pelatihan dan pembinaan tim sudah fokus dalam sisa waktu yang ada. Di samping itu, pelaksana Program Indonesia Emas (Prima) juga belum bisa memetakan cabang olahraga mana saja yang akan menjadi unggulan. "Memetakan kekuatan kita sehingga target kita juga bisa realistis," katanya.

Rohmani

"Sekarang kita targetkan juara umum, sementara kita belum memiliki peta kekuatan kita dan peta kekuatan lawan.

Saya kira bagus kita targetkan juara umum, apalagi kita tuan rumah. Tapi, target juara ini harus ada perhitungannnya.

Tidak muncul tiba-tiba," kata Rohmani.

Ia juga mengemukakan bahwa bentuk ketidaksiapan Indonesia dalam mengikuti Sea Games 2011 juga tampak dari pengadaan sarana, peralatan dan perlengkapan latih tanding atlet yang masih dalam proses pengadaan.

Padahal, kata dia, sarana, peralatan dan perlengkapan latih tanding ini memiliki andil besar dalam sebuah kejuaraan. "Seharusnya pengadaan sarana dan peralatan latih ini sudah ada sejak Januari lalu. Tapi, baru sekarang proses pengadaannya. Bagaimana kita mau juara sementara kebutuhan dasar para atlet kita masih belum terpenuhi," katanya menegaskan.

Rohmani juga mengingatkan pemerintah agar memberikan penghargaan yang layak kepada para juara.

Menurut dia, bagi atlet yang berhasil mengharumkan nama bangsa harus diberikan penghargaan yang layak.

Ia mengatakan, pemerintah cukup mengikuti aturan yang ada, yakni apabila ada atlet yang sukses memberikan medali emas maka bisa dipromosikan jadi pegawai negeri sipil. "Ini sebagai pemicu bagi atlet yang berprestasi," katanya.

Pada Kamis (19/5) panitia kerja (Panja) Sea Games Komisi X DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olah Raga Indonesia (KOI) dan Pelaksana Program Indonesia Emas (Prima). Pertemuan tersebut membahas kesiapan Indonesia dalam mengahadapi Sea Games 2011.

Dalam RDPU tersebut terungkap berbagai persoalan yang tengah dihadapi tim Indonesia dalam mengikuti Sea Games yang akan dilaksanankan November mendatangi.

Persoalan yang muncul di RDPU tersebut adalah tentang kesiapan tim Indonesia dalam menghadapi Sea Games 2011.

Sumber: Republikaonline

Berdayakan Potensi Domestik untuk Pacu Pertumbuhan haji agar lebih berkualitas dan efisien. Selain itu ada peningkatan optimalisasi dana setoran awal yang telah mengurangi besaran BPIH pelaksanaan haji 1431 H/ 2010 M dibandingkan dengan pelaksanaan haji 1439 H/ 2009 M. Kami mengapresiasi berbagai kemajuan yang diraih dalam pengelolaan haji ini,” katanya.

Herlini mengingatkan, baik buruknya Penyelenggaraan Ibadah Haji akan memberikan pencitraan dimata internasional. Untuk itu, pemerintah mesti bersungguh-sunggu untuk membenahi PIH ini. “Terkait dengan regulasi, Kami mendorong untuk mempercepat proses revisi atas UU NO.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji agar pelaksanaan PIH bisa semakin membaik,” pungkasnya.

UJIAN NASIONAL TIDAK MENDIDIK GENERASI PANCASILAIS Jakarta, Suara Keadilan - Di tengah perde-

batan tentang ideologi Pancasila terkait dengan merebaknya NII, Ujian Nasional adalah bukti bahwa pendidikan nasional tidak menyiapkan generasi bangsa yang Pancasilais. Hal ini disampaikan Nurhasan Zaidi, anggota Komisi X FPKS menanggapi polemik Ujian Nasional. Menurutnya wajar, jika ada kelompok masyarakat yang mengadukan pemerintah kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2 Mei 2011 lalu. “Munculnya kecurangan yang dilakukan sistematis oleh pemerintah daerah, guru dan murid merupakan sebuah indikasi kegagalan sistem pendidikan,” ungkap Nurhasan yang lama berprofesi menjadi guru sebelumnya.

Menurut UU No 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Faktor kejujuran sangat penting dalam proses pendidikan. Praktek kecurangan UN yang justru dipimpin oleh guru, hal ini merupakan tamparan keras bagi dunia pendidikan Indonesia. Padahal menurut sila pertama Pancasila bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. “Kecurangan adalah sikap yang bertentangan dengan Pancasila,” tegas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX ini.

Undang-undang Sisdiknas memerintahkan adanya evaluasi pendidikan dalam rangka memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Nurhasan juga menekankan bahwa semangat UU Sisdiknas terkait dengan evaluasi pendidikan adalah pengendalian mutu. “Konsep implementasi Ujian Nasional yang dibuat pemerintah bertentangan dengan semangat Pancasila dan UU Sistem Pendidikan Nasional,” tegas Nurhasan Zaidi..

Keuangan & Pembangunan

EDISI JUNI 2011

Andi Rahmat

Jakarta, Suara Keadilan - Fraksi Partai Keadi-

lan Sejahtera (FPKS) DPR RI meminta pemerintah menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2012 dari perkiraan 6,5%-6,9% dengan lebih serius memberdayakan potensi domestik, khususnya lewat revitalisasi sektor pertanian dan kelautan, juga peningkatan daya saing industri nasional. Demikian pandangan FPKS menanggapi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2012 yang dibacakan anggota FPKS Andi Rahmat di Sidang Paripurna DPR, Rabu (25/5).

FPKS menilai perkiraan pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah memperlihatkan belum ada terobosoan untuk mendorong pertumbuhan dan lebih banyak menyandarkan pada kondisi ekonomi global. Pemerintah dinilai tidak mampu mengambil momentum pasca krisis keuangan global di tahun 2008 dimana Indonesia memperlihatkan daya tahun tinggi dengan tumbuh positif 4,6%, di saat negara-negara ASEAN lain mengalami pertumbuhan negatif.

Andi dalam pembacaan sikap fraksi menyebut, kinerja perekonomian nasional masih bergantung pada pasar domestik.

Lebih lanjut, FPKS menyoroti kontradiksi dimana sumbangan sektor pertanian, pertambangan dan industry manufaktur mencapai 50% dalam Produk Domestik Bruto (PDB), namun ketiga sektor ini dalam lima tahun terakhir hanya tumbuh dibawah 5%. “Pemerintah harus progresif dalam memberdayakan potensi domestic, dan memerhatikan kecenderungan deindustrialisasi terutama di sektor tradable,” ujar anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan ini.

FPKS mensinyalir keterpurukan ketiga sektor tersebut membuat upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran tidak efektif. “Ketiga sektor ini menyerap lebih dari 55% tenaga kerja nasional, pemerintah wajib menunjukkan keberpihakan yang jelas,” tutur Andi usai paripurna. Oleh karena itu, FPKS meminta pertumbuhan ekonomi perlu disertai pemerataan, mengikutsertakan sebanyak mungkin rakyat, memerhatikan kelangsungan hayati dan memberdayakan potensi ekonomi domestik. Untuk mencapai itu, sektor pertanian, pertambangan dan industry pengolahan dalam pandangan FPKS perlu difokuskan oleh pemerintah untuk mengerek pertumbuhan ekonomi nasional.

Kontak: Andi Rahmat – Anggota Komisi XI DPRRI (08128116139).

Pemerintah Harus Konsisten Jalankan Kebijakan MP3EI Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi XI DPR RI, Kemal Azis Stamboel menilai, perlu konsistensi agar Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tidak sekedar menjadi kertas kosong.

Konsistensi dibutuhkan terutama un- Kemal Azis Stamboel tuk menyelesaikan berbagai faktor penyumbat (debottlenecking) yang telah di identifikasi pemerintah. “Tinggal butuh ketegasan dalam menyelesaikan lima penyakit yang sudah disampaikan Presiden. Dan semua masalah itu pangkalnya berada dalam jangkauan keputusan dan kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah”, jelas Kemal Azis di Jakarta, Senin (30/5/2011).

Menurut Kemal Azis, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa MP3EI bukan kertas kosong, mengingat lima penyakit yang menghambat investasi dan pembangunan yaitu; kelambanan dalam pelayanan birokrasi dan penyimpangan dalam rencana induk, egoisme dan kebijakan daerah yang menghambat, serta investor tidak bonafide yang tidak mampu merealisasikan komitmen investasinya, serta ketidakpedulian dalam penyiapkan regulasi yang pro MP3EI dan kepentingan politik terse-

mbunyi yang mengalahkan kepentingan program yang telah disepakati. “Semua telah diidentifikasi.

Tinggal kesungguhan mengambil keputusan dan menjaga kebijakan ini dalam jangka panjang. Untuk itu harus konsisten dan presisten disini, kalau tidak, maka akan berpotensi macet lagi,” ujarnya.

Melalui program MP3EI pemerintah berharap bisa mengundang investasi senilai Rp 4.000 triliun selama 2011-2014. Dari sisi BUMN, pemerintah menargetkan 6,6 juta lapangan kerja bisa tersedot dari target investasi BUMN selama 2011-2014. Total nilai investasi selama periode itu akan mencapai Rp 835,6 triliun sesuai MP3EI. Sementara kalangan pengusaha di dalam negeri siap mendukung seluruh proyek percepatan dan perluasan pembangunan dan berkomitmen untuk menggelontorkan dana investasi sebesar US$ 100-150 miliar atau sekitar Rp 1.350 triliun. Khusus untuk tahun ini, BUMN siap berinvestasi Rp 133 triliun. “Kita berharap program ini benar-benar berjalan. Kalau program ini benar bisa berjalan, koridor ekonomi ini akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya.

Keuangan & Pembangunan

EDISI JUNI 2011

Komisi XI Selidiki Aktor Pembelian MA 60

Hapus Premium, Menkeu Acuhkan

Jakarta, Suara Keadilan - Komisi XI kembali akan memanggil Direksi PT Merpati Nusantara Airline untuk membahas pembelian 15 pesawat MA 60 pabrikan Xian, China. Komisi XI berniat mencari tahu siapa dan

Jakarta, Suara Keadilan - DPR

alasan direksi menjatuhkan pilihan untuk membeli pesawat pabrikan China tersebut. “Kita kejar kenapa jatuhnya pilih pesawat ke MA 60 dan siapa yang menjatuhkan pilihan dan kenapa?” ujar Wakil Ketua Komisi XI Surahman Hidayat Menurut Surahman, pada awalnya dana Penanaman Modal Negara (PMN) sekitar Rp 450 miliar diperuntukkan untuk perbaikan, pelatihan dan recovery utang.

Selain iru pembayaran utang dengan subsidiary loan agreement (SLA) tidak diberitahukan ke DPR. “Rupanya dibahas tidak melalui DPR. Padahal itukan ujungnya menggunakan fasilitas APBN yang harus diketahui DPR,” jelasnya.

Selain itu, Ia menambahkan, Komisi XI juga akan mempertanyakan siapa yang memutuskan untuk membeli MA-60, serta alasannya untuk tidak memilih pesawat buatan dalam negeri, yaitu CN- 235. Seperti yang diberitakan, pembelian pesawat MA-60 ini hanya berlisensi dari otoritas penerbangan China, Civil Aviation Administration of China dan otoritas penerbangan Indonesia.

Tidak adanya sertifikat FAA (Federal Aviation Administration) telah menjadi sorotan publik dalam kaitannya dengan jatuhnya pesawat jenis itu di Teluk Kaimana, Papua.

Kuis & Apa Kata Tokoh ttg SUKA

EDISI JUNI 2011

Nasib Rakyat Kecil mengkritik rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo yang ingin menghapus bensin jenis premium.

Agus dianggap tidak memiliki kepekaan terhadap rakyat kecil dan hanya memikirkan kepentingan orang-orang tertentu saja, karena alokasi dana pengalihan subsidi itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan dan infrastruktur.

Kritik ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI, Yan Herizal di Jakarta, Selasa, (3/5) “ Sepertinya ada skenario untuk menghapus beban subsidi BBM dari APBN. Kalau benar premium ingin dihapus, apa pemerintah sanggup menyediakan bahan bakar alternatif dengan harga premium?’ tanya Yan. Legislator PKS ini Yan Herizal menyadari sepenuhnya bahwa anggaran negara membengkak karena harus terus mensubsidi BBM. Premium pada 2011 berpotensi membebani anggaran subsidi serta volume BBM dalam APBN sebesar 38,6 juta kiloliter. “Jika premium dihapus, rakyat dipaksa pindah ke Pertamax atau bensin beroktan 92

ke atas yang harganya mengikuti harga pasar. Akibatnya, inflasi akan melambung karena rakyat harus membayar BBM dua kali lipat sehingga daya beli rakyat pun akan turun drastis” jelas Yan. Dalam beberapa kesempatan, Menkeu berdalih bahwa kualitas bensin premium dianggap tidak layak untuk digunakan karena kualitasnya yang buruk dan beroktan rendah.

Hal ini menurutnya, dapat mempercepat kerusakan mesin kendaraan bermotor.

Pernyataan Menkeu ini seolah mendapat dukungan dari Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara yang ketinggalan zaman, karena masih menggunakan premium yang memiliki kadar oktan hanya 88.

Menurut Evita, di dunia ini, tinggal 3 negara yang masih mempunyai bahan bakar oktan 88 dan 2 negara itu merupakan negara yang miskin kalau dibandingkan dengan Indonesia.

Dalam pandangan Yan Herizal, apa yang disampaikan Menkeu dan Dirjen Migas hanyalah pembenaran untuk menghapus premium (BBM bersubsidi), karena kenyataannya bensin beroktan 88 ini masih layak digunakan untuk kendaraan dan tidak mengandung timbal. “Bahkan beberapa negara maju, masih ada yang menggunakan bensin berkualitas setara premium sebagai bahan bakar, termasuk Amerika.

Jadi bukan hanya tiga negara miskin seperti yang disebutkan” jelas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara ini.

Selain itu, penghapusan premium juga dikhwatirkan akan menyeret pemerintah melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mencabut pasal 28 UndangUndang (UU) Migas. UU itu menyatakan, harga BBM diserahkan ke pasar. Setelah dicabut, harga BBM tidak diserahkan lagi ke mekanisme pasar. Untuk itu Yan mendesak pemerintah segera membahasa opsi pengaturan BBM bersubsidi “Kalau menurut saya, lebih baik segera dibahas pengaturan BBM bersubsidi oleh pemerintah dan DPR sehingga hal ini tidak terus menjadi polemik.

Kasihan kan rakyat kalau terus dibuat khawatir.”. pungkasnya.

Tokoh Berbicara tentang TABLOID SUARA KEADILAN Untuk menjangkau masyarakat, jadi walaupun sudah ada media cetak umum, internet, ada tivi dan radio, tapi tetap saja memang yang sifatnya tercetak dan dibagikan pasti punya nilai lebih mereka bisa simpan, bisa baca dan menyebar dan sebagainya.

Tentu saja diharapkan, mereka (rakyat) lebih dapat mengenal siapa saja wakilnya, siapa yang memperjuangkan mereka, dan lebih bagus lagi jika suara-suara dari konstituen juga ada di tabloid ini, jadi ketika semua anggota parlemennya masuk atau turun ke daerah-daerah, akan lebih bagus lagi keinginan mereka bisa dimasukan juga kedalam tabloid ini.

DR. Marwah Daud Ibrahim ( ICMI )

Suara Keadilan sangat tepat, sebagai sebuah media dari PKS, sehingga perjuangan pks bisa diketahui oleh masyarakat luas melalui media ini, tidak hanya sebagai pelengkap tapi juga sebagai social control bagi segenap keluarga besar PKS sendiri secara internal maupun eksternal para simpatisan dan masyarakat luas.

Dan saya kira juga SUARA KEADILAN tidak hanya untuk kalangan sendiri saja, apalagi pada saat di bagikan di konstituen di daerah-daerah, jadi rakyat bisa tau apa yang sudah diperjuangkan oleh PKS yang BERSIH, PEDULI dan PROFESIONAL. Selamat untuk SUARA KEADILAN berikan berita yang benar dan adil.

IKUTILAH SAYEMBARA II TABLOID SUARA KEADILAN

Dengan ketentuan sebagai berikut : 1.

a. Sayembara hanya dapat diikuti oleh Pembaca Suara Keadilan yang tercatat sebagai member Fan Page Facebook Fraksi PKS DPR RI atau follower di account Twitter Fraksi PKS DPR RI ; @FPKSDPRRI

b. Minimal usia 15 tahun

2.

Berikan jawaban berupa penjelasan untuk sayembara edisi kali ini : “Menurut Anda, apakah yang hendaknya menjadi prioritas perjuangan Fraksi PKS di DPR saat ini?”

3. Jawaban dapat berupa narasi ataupun deskripsi mengenai prioritas perjuangan dan harus dilengkapi dengan alasan serta data pendukung, jika diperlukan (maksimal 4x140 karakter atau 4 kali post message) 4.

Jawaban dapat dikirimkan melalui inbox Message di Facebook Fraksi PKS DPR RI atau melalui Direct Message di account Twitter @FPKSDPRRI. Harap sertakan Biodata berupa : Nama/ Usia/ Pendidikan/ No. Ponsel aktif/ Alamat Rumah (informasi data Anda tidak akan kami sebarluaskan).

5.

Batas waktu pengiriman adalah tanggal 30 Juli 2011

6. Akan dipilih 2 pemenang utama dan 3 pemenang hiburan

Surahman Hidayat

DR. Eddie Kusuma, SH., MH (Ketua Umum Lembaga Pengkajian Suara Kebangsaan Tionghoa Indonesia –SAKTI-)

(yang diputuskan melalui musyawarah Juri dan Tim Redaksi Tabloid Suara Keadilan), untuk mendapatkan hadiah berupa Merchandise menarik senilai total ratusan ribu rupiah.

7.

Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat, dan tidak diadakan surat menyurat dalam penyelenggaraan sayembara ini.

8. Sayembara bersifat Gratis alias tidak dipungut biaya apapun.

9. Pemberitahuan pemenang akan diberitakan melalui balasan Message Fan Page Facebook Fraksi PKS DPR RI atau balasan di Direct Message @FPKSDPRRI serta di Tabloid Suara Keadilan Edisi VI mendatang.

Tunggu Apalagi...

Segera Kirimkan Jawaban Anda!

EDISI JUNI 2011

Kasih sayang dalam keluarga, hindarkan generasi dari ancaman Narkoba Lahirkan Generasi Tangguh Harapan Bangsa, dengan Bebas dari Narkoba Pesan Layanan ini disampaikan oleh : Kelompok Komisi III FPKS DPR RI

Fahri Hamzah

Aboe Bakar

Nasir Jamil

Adang Daradjatun

Bukhori Yusuf

Jangan Ada Korban Lagi!

FPKS DPR RI berkomitemen melahirkan peraturan perundangan untuk melindungi tenaga kerja Indonesia “Turut Berduka cita, atas wafatnya Ruyati, tenaker Indonesia di Arab Saudi pada 18 Juni 2011 Pesan Layanan ini disampaikan oleh : Kelompok Komisi IX FPKS DPR RI

Martri Agoeng

Ledia Hanifa

Abdul Aziz Suseno

Anshori Siregar

Arif Minardi