Edisi 9

EDISI 9

Terdepan dalam Reformasi Parlemen

SUARA KEADILAN

FEBRUARI

2012

SUKA | Edisi 1 / I / 2010 FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Ikuti Kami @FPKSDPRRI www.fpks.or.id Fraksi PKS Dpr ri

GRATIS

Bentuk Gugus Tugas

Dukung Palestina

Kecelakaan Maut Tugu Tani SANKSI BERAT UNTUK PELANGGAR UNDANG-UNDANG

Kenaikan BBM Kendaraan Meningkat Infrastruktur justru Mandek

Semakin kondusifnya hubungan PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) dan Hamas di Palestina, menguatkan harapan atas semakin dekatnya pengakuan atas Negara Palestina di Dunia Internasional.

Peristiwa kecelakaan maut yang menewaskan 9 orang pejalan kaki di Tugu Tani pada Akhir Januari lalu, seharusnya bisa dihindari jika penaatan hukum terhadap peraturan lalu lintas disadari oleh masyarakat.

Pemerintah didesak segera mengambil sikap mengenai kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM), apakah melalui konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) atau kebijakan harga BBM yang dilakukan secara komprehensif

Halaman 6

Halaman 12

Halaman 22

Fraksi PKS Lantang Pilih Opsi ‘C’ JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI lantang memilih opsi C hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century. Artinya, proses penyelamatan Bank Century melalui bailout dinilai sarat pealanggaran.

N A N MI

JA

Allahu Akbar!

Bergemuruh di Paripurna DPR

Refleksi Kebenaran

Oleh : Dr. K.H. Surahman Hidayat

Foto : Dok. Istimewa

Dalam pandangan akhirnya soal Century, semua fraksi di DPR kompak berucap bahwa kebenaran itu benar dan kesalahan itu tetap harus salah. Bila kita tengok perspektif agama, bahwa kebenaran yang hakiki hanya satu yaitu yang sesuai dengan “ma ‘indallah”, kebenaran yang ada

“Opsi C adalah relevan dan terbaik untuk perbaikan sektor keuangan dan perbankan dalam upaya penegakan hukum,” kata juru bicara FPKS Ecky Awal Mucharam yang membacakan sikap fraksi Rabu, 3 Maret 2010.

Sontak, teriakan “Allahu Akbar, Allahu Akbar” bergemuruh di tengah arena ruang sidang yang dihadiri hampir seluruh anggota DPR.

K U D O PR

sidang-sidang Pansus terdahulu.

Sikap tersebut tak berubah sampai mendekati penghujung paripurna yang hingga larut malam. Meski sempat diselingi insiden dan tarik ulur lobi, paripurna DPR akhirnya mengakhiri sidangnya lewat voting terbuka.

Opsi C, yang menyatakan proses “bail out” bank Century bermasalah dipilih oleh 325 anggota dari 537 anggota yang hadir.

Sedangkan opsi A, yang menyatakan proses prosedur bailout tidak bermasalah, dipilih oleh 212 anggota DPR. Marzuki Ali sebagai pimpinan sidang paripurna akhirnya mengetuk palu sebagai tanda paripurna DPR secara bulat memilih opsi C.

moneter dan fiskal, mulai dari (a) operasional Bank CIC (b) proses akuisisi Bank Danpac dan Bank Pikko oleh Chinkara Capital, merger Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko menjadi Bank Century, operasional Bank Century (c) pemberian FPJP, dan (d) PMS sampai kepada (e) mengucurnya aliran dana.

Opsi C juga menyebut, diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak otoritas moneter dan fiskal dengan mengikutsertakan pemegang saham pengendali, pengurus, dan manajemen Bank CIC, dan Bank Century, debitur dan nasabah terkait, sehingga terindikasi merugikan keuangan negara.

Pandangan ini merupakan penegasan dan penguatan fraksi PKS yang telah disampaikan

Opsi C lainnya adalah, patut diduga telah terjadi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan oleh otoritas

--- Pandangan Fraksi PKS dapat dilihat selengkapnya di : www.fpks-dpr.or.id

di sisi Allah. Tentu hanya Dia yang tahu. Adapun masing-masing fraksi dan opsi hanya berikhtiar mencapai kebenaran. Agama memuji ikhtiar yang berkualitas, yaitu yang secara spiritual mengedepankan kejujuran dan memosisikannya sebagai imam. Kejujuran yang menggariskan konsistensi antara tujuan (ghayah) mencari kebenaran, motif (niat) meraih reward dari Allah, dengan proses (kaifiat) yang ditempuh juga harus benar, baik prosedur formil maupun metodologis.

Di atas garis lurus konsistensi tersebut, integritas dapat dihadirkan, ketaqwaan dipertahankan, kredibilitas dihasilkan, kemudian insya Allah pahala dariNya telah dijanjikan. Masing-masing opsi memenangkan pahala itu antara satu atau dua.

Jika opsi yang dipilih sesuai dengan yang benar di sisi Allah maka mendapat dua pahala, sebagai

imbalan kebenaran dalam berikhtiar dan imbalan akurasi/persisi; sedang jika opsinya tidak sesuai dengan yang benar menurut Allah tetap memperoleh satu pahala sebagai imbalan atas ikhtiar yang benar, sebab ikhtiar yang benar bagian dari amal saleh.

Sesungguhnya yang lebih penting, bukan apa opsinya tapi bagaimana prosesnya. Dari perspektif kualitas proses atau ‘mujahadah’ menuju kebenaran maka posisi orang akan beragam.

Ada yang menempuh prosedur dengan benar, menggunakan metodologi yang benar kemudian berpenampilan ekspresif dan komunikatif yang baik. Hasilnya insya Allah baik disertai reward ilahi dan out comenya adalah kemaslahatan bagi masyarakat. Ada pula yang melakukan kesalahan di aspek formil sehingga melukai komunikasi in-

ter personal atau inter institusional, merusak mu’amalah yang menimbulkan dosa. Terlebih jika ditambah kesalahan dalam metodologi yang mengakibatkan misleading. Misalnya, untuk mencari suatu kebenaran objektif-faktual metode yang harus digunakan adalah induktif. Mendasarkan pada data dan fakta yang relevan serta komprehensif, tidak boleh ada kesimpulan yang mendahului, sebab mozaik data dan faktalah yang akan membuat kesimpulan. Kejujuran sebagai basis integritas penyelidik kebenaran mewajibkannya menempuh proses induksi secara utuh dan tidak memberi celah bagi suatu pesan deduktif untuk menyusup (masuk angin).

“Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam dirimu, maka waspadalah”. (AlBaqarah:235 )

Laporan Utama: Halaman 3 - 5

Editorial

Edisi FEBRUARI 2012

Surat Pembaca

Dari Redaksi Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pembaca budiman, menjadi fraksi terdepan dalam memperjuangkan reformasi di parlemen bukanlah perkara mudah. Upaya untuk menyajikan hal tersebut mesti disesuaikan dengan ‘ukuran’ PKS saat ini di Parlemen.

Meski demikian dengan upaya terus-menerus meningkatkan kapasitas anggota dan back office –nya, mudah-mudahan Fraksi PKS DPR RI akan bisa menjalankan misi tersebut.

Salah satu upayanya adalah dengan Diskusi bersama menteri-menteri dari PKS. Diawali oleh Menkominfo Tifatul Sembiring yang juga mantan Presiden DPP PKS periode 2005-2010, pada Jum’at (24/2). Para Tenaga Ahli pun tak ketinggalan terus mengasah kemampuan menulis dan membangun hubungan media, berdiskusi dengan jurnalis dan Humas Fraksi agar dapat menjadi supporting system yang mumpuni bagi anggota khususnya dan Fraksi pada umumnya.

Kami mencoba mengangkat tema utama di edisi ke-9 ini tentang upaya penjaminan produk halal, melalui penetapan Undang Undang di DPR RI. Penjaminan produk halal ini tentunya untuk menjamin harkat warga negara; melindungi konsumen, sekaligus menguntungkan produsen.

Undang Undang tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong wajib terbitnya Label Halal, bukan sekedar kesadaran yang kemudian menimbulkan bias atas jaminan produk.

Tabloid Suara Keadilan hadir dalam format cetak maupun format softfile agar dapat mengabarkan kinerja anggota FPKS kepada Pembaca. Kami ucapkan terimakasih atas perhatian pembaca dengan masukan, saran dan kritik. Semoga kami dapat meningkatkan kualitas Tabloid ini dari waktu ke waktu.

Wassalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pemimpin Redaksi

Anggota dewan yang punya power hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap rekrutmen CPNS khususnya Guru, seiring peningkatan kesejahteraan yang mencapai 1x gaji pokok.

Sangat disayangkan guru dengan gaji besar tetapi kualitas rendah.

Assalaamualaikum tim Tabloid SK, saya usul, agar tabloid SK juga dibagikan ke perpustakaan perpustakaan sekolah, kampus, dan perpustakaan umum, terutama di Jakarta.

Dwi Priyanto – Jakarta

depannya, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. ................................................

Tolong sampaikan ke Komisi I, jangan terlalu menghambat dan melemahkan program-program TNI untuk modernisasi alutsista. Rakyat malu negara kita sudah tidak dihargai lagi oleh Negara-negara lain. Tolong biarkan TNI menentukan kebutuhan alutsistanya demi keutuhan NKRI dan harga diri bangsa. Terima kasih.

Redaksi : Waalaikumsalam wr wb.

Muhammad Sariaji - PonoKami sampaikan terima karogo sih atas saran dan kesetiaanya membaca Tabloid Suara Keadilan. Dengan terbatasnya cetak ............................................ eksemplar tabloid, maka persebaran memang masih terbatas pada konstituen dapil. Namun masukan ini dapat menjadi Yiko Mosi Aditama bahan pertimbangan kami ke via Facebook - Jakarta

Editorial

Fokus Bekerja, Jujur Bicara Diskusi Bersama Menkominfo RI Ir.H. Tifatul Sembiring

Pelatihan Jurnalistik untuk Tenaga Ahli

PenanggungJawab: H. Mustafa Kamal, SS Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Dedi Supriadi Redaktur Pelaksana: Tourmalina Redaktur: Khairurrizqo, Santi Susanti Design/Layout: Zikrillah S.A | Kartunis: Fauzi Sekretaris Redaksi: Zakaria M. Alif Alamat: Komplek Gedung MPR/DPR/DPD - RI, Nusantara I Lantai 3, Jakarta Email: tabloidsuarakeadilan@gmail.com Telepon: 021-5785 7024 - 23 Diterbitkan dua bulan sekali oleh Humas Fraksi PKS DPR - RI dan dibagikan secara GRATIS Bahan-bahan: 1. Liputan; 2. Kutipan media personal atau media massa

dESAIN cover: zIKRILLAH S.A

TABLOID SUARA KEADILAN Edisi ke-9 Bulan Februari 2012

S

ebenarnya kalau melihat kerja-kerja anggota DPR dan para staf pendukungnya, paling tidak di Fraksi PKS, Anda akan geleng-geleng kepala tentang bagaimana kerasnya kerja mereka. Pergi pagi, pulang tak tentu sore atau malam. Masih lagi mengurus umat lewat partai politik.

Meski demikian, ketika DPR diterpa badai isu negatif, maka tak urung seluruh anggota DPR terkena getahnya. Bahkan jangan-jangan anak-anak mereka merasa malu bercitacita menjadi anggota dewan.

Padahal lahan pengabdian ini terus membutuhkan orangorang yang ikhlas, mau bekerja keras dan berorientasi kerja untuk rakyat.

Disinilah pentingnya DPR memiliki kehumasan yang baik. Yang bisa menerangkan kepada masyarakat tentang fungsi penting lembaga ini bagi hajat hidup warga negara Indonesia. Bukan hanya itu, tetapi juga menghadirkan wajah dan citra DPR sebagai lembaga yang transparan dan teraudit dengan baik. Sehingga anggaran yang porsinya tidak mencapai 0,01% dari APBN itu, tidak selalu menjadi sorotan media dan publik.

Ada baiknya memang Anggota DPR tidak mengurusi diri sendiri dengan ikut menentukan hal-hal teknis tentang kebutuhannya. Sementara di pihak lain, pemerintah sebagai penyelenggara negara secara wajar menyediakan kebutu-

han kerja dewan sehingga DPR menjadi lembaga partner pemerintah yang sejajar dan berdaya. Bukankah kita menginginkan produk Undang-undang yang mengikat warga negara tersebut menjadi lebih baik?

Kembali kepada fungsi kehumasan di DPR. Sekretariat Jenderal DPR RI sepertinya kurang memerhatikan kebutuhan masyarakat akan informasi kerja-kerja penting di dewan.

Meskipun ada website dan bahkan paket berita televisi, namun persebaran berita yang lebih luas dengan memanfaatkan media massa yang ada, masih kurang berjalan baik.

Setjen DPR tidak mampu secara strategis memetakan stakeholders yang bisa digandeng, untuk bekerjasama sinergis menguatkan pencitraan positif lembaga terhormat ini.

Memang ada hal-hal yang melekat pada diri anggota ataupun fraksi yang bersangkutan, seperti sikap dan pilihan politik Anggota maupun fraksi.

Namun misalnya, jika niat Anggota Dewan menyehatkan anggaran makan DPR kemudian ‘dipelintir’ oleh media massa menjadi seakan dewan ingin makan enak, maka saat itu semestinya institusi besar DPR memberikan klarifikasi seperlunya dan juga menerangkan duduk perkara soal anggaran tersebut kepada media dan publik. Terlepas ada tanggung jawab juga bagi sang anggota untuk meluruskan ‘pelintiran’ tersebut.

Jika pembiaran hawa opini negatif kepada lembaga DPR ini didiamkan, maka sebenarnya kita sedang meruntuhkan sendi-sendiri bernegara dan berbangsa. Karena DPR adalah lembaga yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar dan memiliki peran sangat penting untuk berjalannya pemerintahan negara dan bangsa ini.

Hal ini tidak lantas berarti, bahwa pengawasan masyarakat melalui insan media harus dikekang. Sebab pilihan dan sikap politik adalah hal yang akan mudah terbaca oleh masyarakat, jika disampaikan secara jujur. Partai politikpun akan punya kepentingan menerangkan sikap dan pilihan politiknya kepada masyarakat.

DPR hanya perlu memerhatikan, agar ia tidak disorot pada aspek-aspek yang semestinya tidak dikerjakan oleh dewan.

Dugaan kasus percaloan anggaran, sebaiknya segera dituntaskan sehingga masyarakat tahu bagaimana duduk perkaranya. Atau penjadwalan sidang yang lebih baik dan beban kerja yang tidak melebihi kapasitas sehingga anggota dewan tidak mesti rapat dengan jadwal yang saling bentrok. Atau soal pilihan-pilihan untuk fasilitas kerja yang sudah semestinya mengutamakan semangat efisiensi, efektivitas dan pengutamaan produk dalam negeri.

Kita berharap lembaga DPR menjadi titik penting perbaikan negeri ini.

Laporan Utama

Edisi FEBRUARI 2012

P

ersoalan halal dan haram di negeri ini tampaknya memang cukup memprihatinkan.

Terlebih dewasa ini banyak kita jumpai fakta tercampurnya antara barang halal dan haram di pasaran. Sehingga terjadi syubhat (keraguan syari’at), tidak jelas mana barang yang haram dan mana yang halal.

Alasan semacam ini cukup mendasari kita untuk senantiasa menyerukan pentingnya produk halal dan menjauhi barang yang haram. Tepat juga rasanya jika umat Islam di negeri ini menuntut adanya jaminan produk halal. Meski akan banyak perdebatan yang terjadi; misalnya apakah label halal dapat benar-benar menjamin kehalalan suatu produk?

Aspirasi inilah yang kemudian coba diwujudkan dalam Rancangan UndangUndang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH). Meski telah sejak lama digodok, yaitu sejak tahun 2004, draft RUU JPH itu hingga kini belum rampung. Draft itu sebenarnya sempat disetujui dalam rapat pleno Badan Legislatif DPR RI pada 26 September 2011 lalu. Namun saat draft RUU dibawa ke Rapat Paripurna, kembali terjadi penolakan.

Banyak alasan yang mendasari alotnya pembahasan RUU JPH ini. Diantaranya adalah tentang kelembagaan sertifikasi, sifat sertifikasi yang wajib atau hanya sukarela, dan juga pembiayaan sertifikasi. Beberapa kalangan juga mempertanyakan sejauh mana keabsahan predikat halal suatu produk.

Pihak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bebe-

rapa waktu lalu, juga sempat menyampaikan penolakannya atas sertifikasi jaminan produk halal yang akan diwajibkan melalui Undangundang. Menurut Kadin, aturan terkait sertifikasi halal seharusnya bersifat sukarela.

Kadin khawatir jika UndangUndang Jaminan Produk Halal diberlakukan, akan berdampak negatif bagi sektor usaha kecil dan menengah atau UKM karena sertifikasi halal yang diwajibkan akan dikenai biaya yang mahal.

Jaminan Halal, Untuk Siapa?

Sebagaimana telah diketahui bahwa penduduk Muslim di Indonesia lebih dari 80% total populasi. Produk-produk halal seharusnya dapat dengan mudah diperoleh dibandingkan dengan produk-produk haram. Namun yang terjadi sebaliknya. Tidak sedikit produk makanan yang beredar di pasaran luas diduga menggunakan bahan yang tidak halal.

Dalam pandangan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Surahman Hidayat, jaminan akan kehalalan suatu produk, sejatinya merupakan fungsi dasar negara dalam melindungi warganya. Perlindungan ini adalah hal-hal yang diperlukan hidup dan berkehidupan secara manusiawi dan bermartabat, baik sebagai warga negara maupun sebagai umat yang menganut agama. “Jaminan halal adalah bukti bahwa negara melindungi umat Islam dalam menjalankan perintah agamanya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik,” jelas Surahman.

Merujuk kepada penger-

Negara

&

K U D O R P N JAMINA

MELINDUNGI KONSUMEN, MENGUNTUNGKAN PRODUSEN tian, kata halal berasal dari bahasa Arab yaitu halla yang berarti lepas atau tidak terikat. Secara sederhana, pernah disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Anwar Ibrahim yang menjelaskan bahwa halal adalah segala sesuatu yang suci, baik, dan tidak mengandung madhorot (memiliki efek negatif).

Demikian pula sebaliknya, haram adalah semua yang najis atau ternajisi, khobits (jelek), dan yang mengandung mudhorot.

Makanan yang telah Allah SWT halalkan mengandung maslahat (kebaikan) dan manfaat, baik untuk ruh maupun jasad, baik untuk individu maupun masyarakat.

Demikian pula sebaliknya makanan yang telah Allah haramkan memberikan madhorot kepada ruh dan jasad kita. Hal ini tidak lain untuk menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad.

“Islam ini kan agama yang memberi tuntunan dan pedoman hidup secara menyeluruh untuk mengantarkan umat manusia, yang tidak hanya memperoleh kesejahteraan dunia dan akhirat, tapi juga bertujuan untuk memelihara keselamatan agama, jiwa dan akal serta keturunan,” ungkap Anwar Ibrahim seperti dikutip dari laman MUI, www.mui.or.id.

Menurut Surahman, dengan definisi halal yang sedemikian luas maka jaminan produk halal bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk pemeluk agama lainnya. Produk dengan sertifikasi halal, harusnya dapat dipastikan adalah produk yang bebas dari kemungkinan berbahaya bagi pemakainya. Kesehatan dalam pandangan Ketua Dewan Syari’ah Pusat (DSP) PKS ini, tidak hanya sebatas pada kesehatan fisik semata tapi juga akal dan moral. Ia mencontohkan, narkotika dan obat-obatan terlarang serta minuman keras, tidak hanya berdampak negatif pada fisik saja namun juga pada akal dan mental.

“Bicara halal, bukan hanya bagi pemeluk Islam tapi juga masyarakat non-muslim, agar dapat terlepas dari hal-hal yang mudhorot dan yang membahayakan. Karena arti halal adalah terbebas dari hal-hal yang mudhorot untuk kesehatan fisik, akal ataupun kesehatan moral. Misalnya napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain –red), termasuk juga miras. Tentu semua memerlukan kebebasan dari hal-hal diatas karena

membahayakan. Perbedaannya, Islam sangat perhatian dengan hal ini, sehingga halal adalah selain bertakwa juga melindungi diri dari bahaya,” papar Surahman.

Wajib tak Sekedar Sukarela Lantas apa yang membedakan kehadiran RUU JPH dengan mekanisme yang berjalan saat ini. Bukankah sertifikasi saat ini sudah dijalankan melalui pendafataran setiap produk pada bagian sertifikasi di MUI? Menurut Surahman, perbedaan mendasarnya adalah sifat dari pendaftaran label dan sertifikasi halal itu sendiri. Sistem yang berjalan selama ini, produsen tidak diikat dengan kewajiban untuk mencantumkan label halal pada produknya, namun lebih bersifat sukarela.

“Saat ini tidak ada kewajiban yang mengikat secara penuh bagi produsen untuk mendaftarkan dan menguji kehalalan pro-

duknya kepada MUI. Masih bersifat sukarela dan tidak ada aturan hukum yang memaksa. Ini bermasalah, karena konsumen yang justru dirugikan dengan barangbarang haram yang diduga tercampur dalam produk tertentu. Karena itu, UU ini lahir untuk memberikan perlindungan yang paripurna kepada konsumen untuk dapat mengkonsumsi produk halal,” tegas Surahman.

Perbedaan kedua, sebagai implikasi dari perbedaan pertama, adalah tidak ada kekuatan hukum yang mengikat produsen dalam membuat makanan yang halal dan baik. Banyak kasus temuan-temuan, dimana beberapa makanan di Indonesia dicampurkan dengan produkproduk haram, tapi karena tidak ada aturan yang tegas, kembali konsumen yang dirugikan. “ P a d a tayangan televisi kita lihat ba-

Laporan Utama gaimana produsen seenaknya mencampur bahan makanan dengan produk-produk yang membahayakan dan tentu saja haram. Motifnya tentu bisnis. Tapi lagi-lagi konsumen yang dirugikan, karena tidak ada aturan hukum setingkat Undang Undang yang mampu menjerat pelaku dengan hukuman, karena memang produk hukumnya tidak ada,� ungkap Surahman prihatin.

Perihal kekhawatiran dunia usaha bahwa Jaminan Produk Halal dapat mengurangi omzet dan pendapatan bisnisnya, Surahman meminta produsen untuk membuang jauh-jauh pemikiran itu.

Menurutnya, jika memang usaha itu dijalankan dengan jujur, maka tidak perlu khawatir karena produk halal justru membantu konsumen untuk mendapatkan barang dengan lebih mudah dan konsumenpun tidak ragu untuk berbelanja produk tersebut. “Dunia usaha tidak perlu khawatir. Jika jujur bahwa produknya bebas dari campuran-campuran bahan yang haram, seharusnya dengan lahirnya UU ini mereka justru terbantu karena konsumen akan punya pilihan yang meyakinkan dalam memilih produk halal. Dengan pilihan itu, konsumen merasa aman dan yakin dengan pilihannya.

Jika produknya tak kunjung mendapatkan sertifikat halal, tentu konsumen merasa ragu hingga tak membelinya,� yakin Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X (Ciamis, Kuningan dan Kota Banjar) ini.

Jaminan halal adalah bukti bahwa negara melindungi umat Islam dalam menjalankan perintah agamanya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik

Jaminan Produk Halal

Edisi FEBRUARI 2012

yang Mendunia D

ari data Lembaga Pengkajian Pangan Obatobat-an Dan Kosmetika (LPPOM) MUI, dalam sistem perdagangan internasional masalah kehalalan produk adalah sistem yang diakui secara internasional, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia.

Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam CODEX CAC/GL 24-1997 yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh, antara lain World Health Organization (WHO) dan World Trade Organization (WTO).

Dalam perdagangan internasional tersebut, label/tanda halal pada produk mereka telah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar, dalam memperkuat daya saing produk domestiknya di pasar internasional.

Jelas, bahwa setiap negara dapat mengimplementasikan sebuah peraturan yang dapat digunakan sebagai sarana meningkatkan posisi tawar produk dalam negeri, dalam menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas.

Undang Undang Jaminan Produk Halal (JPH) sekaligus akan memperluas

peluang pasar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Selama ini, masyarakat Muslim di negara-negara seperti Jepang, Korea juga yang lain justru mengkonsumsi produk daging halal yang berasal dari negara-negara seperti Brazil atau Australia, yang notabene bukan Negara Muslim.

Dari penelusuran Suara Keadilan, banyaknya permintaan produk halal dari seluruh dunia, membuka celah bagi pasar halal termasuk di Eropa. Tak heran jika permintaan sertifikasi makanan halal pun ikut meningkat pula.

Beberapa tahun belakangan ini, tren halal semakin meluas bahkan hingga ke Amerika dan Eropa, khususnya negara D-A-CH yang terdiri dari Jerman, Austria, dan Swiss. D-A-CH sendiri merupakan sebutan bagi negara yang memakai bahasa Jerman sebagai salah satu bahasa utamanya. Jerman dengan penduduk sebesar 82 juta orang, saat ini kaum muslimnya menduduki peringkat ke-3 yaitu sebanyak 4 juta orang, Austria sebanyak 340 ribu jiwa dan 310 ribu jiwa di Swiss.

Jika dijumlahkan terdapat sekitar 4,6 juta muslim tinggal di negara-negara D-A-CH. Sementara European Union memiliki 16 juta penduduk muslim dan sekitar 54 juta muslim ada di seluruh Eropa. Meskipun tidak seluruh penduduk

muslim mengkonsumsi produk halal dengan cara yang sama, dan tidak semua menaati peraturan agama secara ketat dalam mengkonsumsi makanan, tetapi pasar halal menjadi sedemikian penting.

Apalagi pasar halal di seluruh dunia mencakup sekitar 1.6 miliar konsumen muslim dengan tingkat pertumbuhan tahunan yang cukup besar sekitar 1.84%.

Dimana nilainya diperkirakan mencapai 635 miliar dollar atau sekitar 4 miliar Euro untuk Jerman, dengan produk utama berupa daging.

Hal tersebut tentunya menjadi salah satu kendala bagi negara-negara D-A-CH dalam memperluas pasar halal ke seluruh dunia khususnya Timur Tengah dan Asia. Lembaga sertifikasi halal yang sudah mendapat pengakuan dari MUI antara lain, European Institute of Halal Certification (Jerman) dan Halal Certification Service (Swiss). Tentunya dengan peningkatan permintaan terhadap sertifikasi halal, menjadi agenda bagi negara-negara D-A-CH untuk mulai lebih serius dalam menangani permasalahan halal.

Akibatnya, kini sejumlah perusahaan pangan raksasa dunia pun telah mulai mengantongi sertifikat halal. Sudah ada sekitar 400 perusahaan di Jerman kini menawarkan produk halal.

Label halal tersebut dapat diberikan kepada suatu pro-

duk mengacu pada kebijakan kontrol dan sertifikasi halal Eropa di Russelsheim. Dan tren pertumbuhannya terus meningkat sebesar 16% setiap tahun, dengan nilai pasarnya diperkirakan mencapai sekitar 4-5 Milyar Euro (Mahmoud Tatari, 2010).

Definisi produk halal menurut German Nutrition Society, berarti legal atau jika mengacu pada bahasa Arab berarti diijinkan oleh agama Islam. Secara umum makanan yang berasal dari tumbuhan termasuk halal.

Dengan pengecualian yang memabukkan atau produk beracun atau makanan yang mengandung zat yang dilarang didalam keyakinan agama Islam.

Tumbuh kembangnya berbagai produk halal ini merupakan kemajuan bagi masyarakat muslim dunia.

Mengingat selama ini, babi sebagai salah satu makanan pokok warga Jerman menjadi problem khusus bagi warga muslim karena Islam melarang semua yang berhubungan dengan babi.

Namun berdasarkan tren yang ada, kecenderungan pasar kuliner di Jerman dan Eropa sudah mulai memberikan kemudahan bagi warga muslim di Eropa. Apalagi setelah dibentuknya Badan Pengawasan Halal yang memiliki kewenangan untuk memberikan sertifikat kepada produk-produk yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan utama yang memperoduksi

makanan Eropa termasuk Nestle, Langnese, Elbmilch, Pfanni, Gruendland, dan Ehramann.

Tidak hanya produk makanan, produk obat-obatan yang sering mengandung gelatin yang diproses dari lemak hewani termasuk babi pun telah diupayakan untuk memiliki produk halal.

Sehingga perusahaan-perusahaan obat seperti Bayer, BASF, dan Merck pun telah mengantongi stempel halal (Sumber: Kompas).

Kecenderungan untuk menghasilkan produk halal ini juga telah terbukti menghasilkan pendapatan jumbo bagi produsen-produsen makanan tersebut. Salah satu contoh saja, analis industri memperkirakan bahwa raksasa produk makanan seperti Nestle telah menghasilkan banyak keuntungan lewat produk-produk halal ketimbang dengan produk organik. Perusahaan Swiss ini mulai memproduksi produk halal di tahun 1980-an, dan telah mendapatkan kontribusi 25% dari penghasilan mereka tahun lalu untuk produk halal.

Kalau negara yang notabene komposisi penduduk muslimnya minoritas saja sudah bersegera membuat aturan tentang jaminan halal, kenapa kita di Indonesia harus ragu?

Laporan Utama

Edisi FEBRUARI 2012

Mendukung Sertifikasi yang Sudah Mumpuni F

storan di

isebuah Re

ld Label Hala

la Lumpur,

isata Kua kawasan w

Malaysia

Kita memiliki lembaga yang diakui dunia, bahkan banyak negara belajar dari LPPOM MUI, maka selayaknya lembaga di bawah naungan para ulama ini diberi hak untuk melakukan sertifikasi halal

raksi PKS mendukung penuh pembahasan hingga pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH), karena seluruh hal tersebut merupakan tuntutan nyata umat Islam di Indonesia. Selain itu, perangkat sertifikasi halal di Indonesia sudah sangat mumpuni bahkan menjadi rujukan bagi lembaga-lembaga sejenis di seluruh dunia.

Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal, berharap tahun ini RUU JPH dapat disahkan dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) diberikan hak sepenuhnya untuk melakukan sertifikasi halal tersebut. “Kita memiliki lembaga yang diakui dunia, bahkan banyak negara belajar dari LPPOM MUI, maka selayaknya lembaga di bawah naungan para ulama ini diberi hak untuk melakukan sertifikasi

halal,” tutur anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II ini.

Seperti diketahui, pada Januari tahun ini 24 lembaga sertifikasi halal dari 14 negara yang tergabung dalam Dewan Pangan Halal Dunia atau World Halal Food Council (WHFC) mengikuti pertemuan tahunan (annual general meeting) di Jakarta.

Selama kurun waktu 23 tahun, peran dan kontribusi LPPOM MUI di dunia Internasional semakin diakui, dimana standar sertifikasi halal yang dirancang oleh LPPOM MUI diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal dunia yang tergabung dalam WHFC. Akan halnya persoalan biaya sertifikasi yang dianggap mahal oleh kalangan u s a h a ,

Mustafa meyakinkan bahwa tingkat keuntungan produk halal akan menutup biaya tersebut. “Jangan para pengusaha kecil dan menengah ditakut-takuti dengan biaya sertifikasi, justru mereka harus disemangati, dengan produk halal akan banyak orang yang membeli produk mereka karena dari berbagai survey diketahui masyarakat Indonesia semakin relijius,” ujar Mustafa Kamal.

Hukum & Pemerintahan

Pemenuhan Alutsista

Abaikan Seruan Presiden

Jakarta, Suara Keadilan - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dinilai mengabaikan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemenuhan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI. Pasalnya, pemenuhan alutsista dari industri pertahanan strategis nasional baru 15,8 persen pada 2012 atau hanya naik 2,1 persen dari 2011, yakni 13,7 persen. Padahal, Presiden mengarahkan agar mengutamakan produksi dalam negeri. “Saya melihat arahan Presiden SBY tersebut tidak dioperasionalisasikan secara sungguh-sungguh oleh Kemenhan. Yang dipakai masih paradigma ala kadarnya,” kata anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf di Jakarta, Selasa (31/1).

Muzzammil yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Politik, Keamanan dan Pertahanan di DPR ini menilai, anggaran alutsista yang dibeli dari luar negeri setiap tahun lebih dari 80 persen. Dalam perkiraan Muzzammil, jika peningkatan anggaran alutsista dari dalam negeri konsisten sebesar 5 persen mulai dari 2013, maka pada 2019 sebesar 50 persen alutsista TNI akan dipenuhi oleh produksi dari dalam negeri.

Di sisi lain, selama ini BUMN Industri Strategis (BUMIS), imbuh Muzzammil, kurang dilibatkan dalam proses pembelian alutsista. Akibatnya, Indonesia tidak mendapatkan keuntungan transfer teknologi dalam pembelian impor alutsista. “Jangan heran ketika alutsista akan menjadi besi tua ketika suatu saat Indonesia diembargo,” cetus Muzzammil.

Padahal, menurut Muzzammil, pada pidato resmi dalam rangka pembangunan Minimum Essential Force (MEF), Presiden SBY jelas-jelas memerintahkan agar pelaksanaan kegiatan pengadaan Alutsista diutamakan oleh Industri Pertahanan Nasional sehingga industri strategis maju dan mandiri. “DPR tidak akan tinggal diam d a n terus mendesak agar Kemhan memperbaiki mekanismenya,” tegas Muzzammil.

Al Muzzammil Yusuf

Edisi FEBRUARI 2012

Sanksi Iran

Picu Ketegangan Baru

Jakarta, Suara Keadilan - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Hidayat Nur Wahid, menilai Amerika Serikat dan negara-negara Eropa telah menghadirkan ketegangan dalam masalah konflik Iran. Delegasi Indonesia lewat Pertemuan Konsultasi Ketua Parlemen G20 ke-3 di Riyadh, Arab Saudi, akhir

Februari ini rencananya akan menyerukan Barat mengambil jalan damai dalam peny elesaian nuklir Iran.

“Amerika dan negaranegara Eropa sudah memberikan pernyataan untuk memberikan sanksi pada Iran.

Saya kira itu menghadirkan ketegangan,’’ ujar Hidayat saat persiapan keberangkatan delegasi parlemen Indonesia di Jakarta, Kamis (23/2).

Seperti diketahui, Uni Eropa telah mengambil kebijakan melarang impor minyak dari Iran sebagai bentuk sanksi atas program nuklir Iran. Sanksi Uni Eropa terhadap Iran sepenuhnya baru akan diberlakukan pada 1 Juli mendatang.

Namun, Iran mendahului pemberlakuan keputusan Uni Eropa tersebut dengan menghentikan ekspor m i n yaknya k e perusahaan-perusahaan Inggris dan

Prancis.

Politisi senior PKS ini menilai sanksi terhadap Iran hanya akan menghasilkan ketegangan demi ketegangan. Jika ketegangan tersebut akhirnya meledak, lalu lintas pasokan minyak yang berlalu lalang di Selat Hormuz dipastikan terganggu. ‘’Jadi melalui forum parlemen G20, Indonesia ingin mengingatkan budaya berparlemen, budaya berdemokrasi, budaya bermusyawarah, mencari solusi dengan cara elegan itu benar-benar bisa menjadi pilihan,” tutup Hidayat.

Hidayat Nur Wahid

Bentuk GugusTugas

Dukung Palestina Jakarta, Suara Keadilan - Semakin kondusifnya hubungan PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) dan Hamas di Palestina, menguatkan harapan atas semakin dekatnya pengakuan atas Negara Palestina di Dunia Internasional. Dukungan negara-negara Islam untuk eksistensi Palestina menjadi sebuah keharusan karena bagaimanapun Palestina adalah sebuah entitas Negara yang sah. Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPR Mahfudz Abdurrahman di Senayan, Selasa (27/12).

Karena itu menurut Mahfudz, semua negara Islam termasuk Indonesia berkewajiban membantu dan memfasilitasi semua upaya untuk menuju pengakuan Negara Palestina secara Global. “Indonesia harus terus membantu dan memfasilitasi upaya Palestina, dengan berbagai upaya yang bisa kita lakukan,” ujarnya.

Dalam pandangan Mahfudz, Pemerintah

Indonesia perlu membentuk Gugus Tugas (Task Force) khusus yang bertugas untuk membantu upaya Palestina dalam meraih Keanggotaan Penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Dengan begitu, diharapkan gugus tugas tersebut bisa lebih efektif melakukan pendekatan kepada perwakilan negara-negara yang ada di PBB,” tegas Mahfudz menambahkan.

Mahfudz menekankan, bahwa DPR sendiri terus bergerak dengan penggalangan dukungan atas eksistensi Palestina di PBB. Salah satu wujudnya dibuktikan dengan adanya Kaukus DPR RI untuk Palestina, serta adanya

BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) yang aktif di Organisasi dan Lembaga Parlemen tingkat Dunia, yang juga berupaya mengajak semua negara untuk mendukung pengakuan Palestina di PBB. “DPR solid menduk u n g k e -

Mahfudz Abdurrahman

merdekaan Palestina secara penuh. Karenanya, pemerintah juga jangan setengahsetengah dalam mendukung Palestina,” ingat Mahfudz.

Hukum & Pemerintahan

Edisi FEBRUARI 2012

WASPADAI RANGKAIAN TINDAK KEKERASAN DALAM NEGERI Jakarta, Suara Keadilan Komisi I DPR menginventarisir sejumlah persoalan keamanan yang terjadi di Indonesia. Menurut Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, paling tidak ada lima persoalan keamanan yang tengah menjadi prioritas untuk segera ditangani. Hal ini disampaikan Mahfudz Siddiq di Jakarta, Selasa (31/1).

Pertama adalah amuk massa yang semakin meluas dari sisi geografis dan eskalasinya semakin meningkat dari sisi mobilisasi massa.

"Faktor penyebabnya beragam, yang terakhir mengemuka adalah isi-isu pertanahan," ungkap Mahfudz serius.

Selanjutnya adalah soal fenomena sosial ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembagalembaga negara baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Hal ini dilihat dari

Mahfudz Siddiq

marak-nya aksi anarkisme yang dilakukan masyarakat, dengan menjadikan kantorkantor pemerintahan sebagai sasaran. "Kantor polisi dibakar, kantor pemda dibakar, DPR didemo oleh sekelompok masyarakat hingga mendirikan tenda dan bertahan sampai sebulan le- bih," ungkap politisi PKS ini.

Mahfudz juga menyoroti munculnya budaya kekerasan yang makin marak.

Sehingga jika dilihat, media massa, khususnya sekarang dunia cyber, menjadi media sosialisasi yang bersifat masif terhadap perilaku kekerasan.

"Dan ini diyakini mempengaruhi sikap perilaku masyarakat yang akhirnya juga permisif terhadap tindakan-tindakan kekerasan," paparnya menye-

salkan. Menurut Mahfudz, kekerasan yang dilakukan secara personal yang juga kian marak terjadi di tengah masyarakat, juga makin mengkhawatirkan.

Karena itu, Mahfudz menambahkan, persolanpersoalan dalam negeri yang terjadi termasuk soal keamanan tersebut, perlu segera dicarikan jalan keluarnya. Termasuk rekomendasi dari BIN untuk mengatasi permasalahan saat ini. “Maka kita akan dengarkan rekomendasi dari BIN untuk atasi persoalan bangsa ini. Intelijen jangan sampai kecolongan lagi," tutup Mahfudz menegaskan.

TINGKAT PENDIDIKAN PENGARUHI

STABILITAS NEGARA Blora, Suara Keadilan Pendidikan yang rendah di kalangan masyarakat, cenderung bersifat rawan konflik. Sebab, masyarakat dengan pendidikan rendah lebih cenderung mengandalkan kekuatan fisik dan emosi untuk menyelesaikan suatu persoalan, dibanding dengan intelektual yang biasa berpikir rasional.

“Peningkatan pendidikan menjadi esensial bagi masyarakat suatu bangsa, termasuk kaitannya terhadap stabilitas nasional.

Karena masyarakat yang berpendidikan rendah lebih mudah terprovokasi,” ujar Gamari Sutrisno, anggota Komisi II DPR RI di Jakarta, Sabtu (7/1).

Menurutnya, banyak contoh di negara-negara Eropa yang berhasil menekan potensi konflik melalui peningkatan pendidikan warganya, salah satunya Swedia. Anggota DPR RI kelahiran Desa Sogo, Kecamatan Kedungtuban Blora itu menuturkan, semula Swedia adalah negara dengan konflik sosial yang tinggi. Namun kemudian menjadi negara yang damai, bahkan sering menjadi rujukan dan pencegah konflik sosial di negara lain, salah satunya Indonesia. “Dan ternyata kuncinya adalah pendidikan. Dengan pendidikan yang baik, masyarakat menjadi lebih santun, “ imbuhnya.

Namun, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, peningkatan

pendidikan warga harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Menurutnya, jika guru sejahtera, tidak akan terpikir untuk menarik iuran kepada anak didiknya, apalagi kemudian bekerja sama dengan komite

sekolah untuk membebani siswa. “Dengan demikian, ruang pendidikan menjadi terbuka lebar bagi seluruh masyarakat dari berbagai lapisan,” yakin Gamari.

Konflik Sengketa Tanah

Kian Mengkhawatirkan

Jakarta, Suara Keadilan - Komisi II DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Sengketa dan Konflik Pertanahan. Panja ini dibentuk sebagai respon atas semakin banyaknya sengketa dan konflik tanah yang terjadi di Indonesia. “Panja ini dibentuk sebagai sebuah respon atas banyaknya persoalan yang terjadi di bidang Pertanahan. Kita tentu ingat bagaimana masalah rebutan lahan di Mesuji, Lampung, Sumsel dan Bima, NTB yang telah menimbulkan korban jiwa,” demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR Rahman Amin di Jakarta, Selasa (17/1).

Menurut Rahman, sebenarnya sengketa dan konflik tanah di Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba. Sudah lama persoalan Agraria ini terjadi, terutama pada masa Orde Baru dimana banyak sekali penyelewengan terhadap konstitusi dan perundang-undangan dalam pengaturan tanah. Namun karena sistem politik orde Baru saat itu bersifat represif, akibatnya protes dari masyarakat sangat mudah dibungkam penguasa. “Setelah rezim Orde Baru berakhir, keberanian masyarakat melawan kesewenang-wenangan para pemilik modal itu muncul dan mencoba menguasai kembali tanah-tanah rakyat yang dirampas para pemilik modal, hal ini kemudian mencetuskan konflik antara masyarakat dengan pemilik modal,” terang Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat ini.

Rahman mensinyalir, yang terjadi saat ini justru tumpang tindih peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, sehingga tidak ada kepastian hukum dalam penataan tanah di Indonesia. Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga dianggap tidak mampu menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan. “Kami khawatir bila ini dibiarkan terus-menerus, masyarakat akan mengalami frustrasi dan pada akhirnya akan melakukan anarkisme yang berujung pada konflik berdarah, seperti kasus-kasus konflik tanah lainnya,” lanjut Rahman.

“Panja Konflik dan Sengketa Pertanahan akan memanggil sejumlah pihak untuk mengungkap terjadinya penguasaan tanah masyarakat oleh instansi pemerintah, perusahaan, dan oknum. Panja di antaranya akan memanggil dan meminta keterangan dari BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, perusahaan pertambangan d a n masyarakat yang memiliki kasus sengketa pertanahan,” pungkasnya.

Gamari Sutrisno Rahman Amin

Hot Issue

Edisi FEBRUARI 2012

Luthfi Hasan Ishaaq

Anis Matta

Pemilu, Sarana Pendidikan Politik Bangsa Jakarta, Suara Keadilan – Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, meminta pengurus PKS dari seluruh Indonesia memberi masukan yang substansial dalam Rembug Nasional PKS tentang RUU Pemilu di Jakarta, Selasa (14/2/).

"Pendidikan politik kepada masyarakat justru lebih penting dari sekedar sistem pemilihan itu sendiri. PKS juga mengedepankan agar Pemilu 2014 dapat berjalan tidak hanya langsung umum bebas dan rahasia, tetapi juga jujur dan adil seperti selama ini dikampanyekan. Termasuk juga, harus bisa berlangsung murah dan mudah," ujar Luthfi.

Hasil evaluasi PKS tentang pemilu 2009 lalu, menurut Luthfi, berlangsung dengan relatif mahal, tidak hanya karena belum dapat dilakukannya Pemilu dengan teknologi digital, tetapi juga karena sistem pe-

milu lalu membuat calon anggota legislatif mengeluarkan belanja yang besar untuk bisa terpilih.

Itu sebabnya, imbuh Luthfi, Pemilu 2014 mendatang tidak hanya dilangsungkan dengan demokratis tapi juga sekaligus mudah dan murah.

Semua itu bisa diwujudkan bila setiap elemen bangsa mau bersepakat, bahwa Pemilu adalah wahana untuk menghadirkan pemimpin bangsa yang amanah dan kapabel dalam memimpin bangsa.

Luthfi yang merupakan anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur ini, meminta Fraksi PKS di DPR memperjuangkan Pemilu mudah dan murah agar Pemilu tidak menghabiskan sumber daya ekonomi nega-

ra dan masyarakat sedemikian besar.

"Pemilu di Indonesia tahun 2009 dipercaya adalah pemilu tersulit di dunia, dan juga terlalu banyak pelanggaran di lapangan. Pemilu 2009 juga menimbulkan banyak ketidakjujuran dalam pelaksanaan, baik oleh caleg maupun pelaksana pemilu," tandasnya serius.

Proporsional Tertutup untuk Kuota Perempuan Parlemen Jakarta, Suara Keadilan - Persoalan keterwakilan perempuan di DPR masih perlu jadi perhatian. Itulah sebabnya Partai Keadilan Sejahtera, tetap memberikan perhatian pada prosentase keterwakilan perempuan ini dengan kuota 30 persen.

"Penting untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam parlemen kita, agar wajah parlemen kita lebih lembut, lebih feminin," ujar Wakil Ketua DPR yang sekaligus Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, seusai memberikan pembekalan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Jakarta, Rabu, (22/2/).

Menurut Anis, terdapat empat kriteria keterpilihan calon anggota dewan berkualitas yang perlu dimiliki yaitu integritas, kapasitas, popularitas dan modal kemampuan dana.

"Memang sangat sulit untuk mempertemukan empat kriteria ini dalam satu figur.

Para caleg termasuk caleg perempuan mesti memaksimalkan kemampuan yang dia paling kuasai, untuk menutupi kelemahan pada kriteria yang lain," katanya.

Anis juga mencontohkan,

pada pemilu tahun 2004, PKS lemah dalam beberapa hal seperti tak memiliki tokoh nasional yang bisa diunggulkan dan juga kurang dana hingga beriklanpun sangat terbatas.

Akan tetapi keunggulannya, PKS punya kekuatan kader yang solid.

"Itu saja yang kita maksimalkan, seluruh kader kita kerahkan untuk kampanye door to door, satu kader ketuk pintu sepuluh rumah, dan hasilnya Alhamdulillah kita dapet 45 kursi di DPR," imbuh Anis.

Soal prosentase keterwakilan, Anis berpandangan sama dengan peraturan yang sebelumnya yaitu kuota 30 persen untuk caleg perempuan. Namun problem yang lebih penting adalah, mendapatkan dukungan masyarakat, apalagi jika tetap akan dilakukan dengan sistem proporsional terbuka seperti pemilu sebelumnya.

Oleh karena itu

Achmad Rilyadi Kenaikan BBM

Anis mengusulkan untuk mendapatkan legislator yang berkualitas dan memenuhi kriteria keterwakilan perempuan 30 persen, perlu diberlakukan sistem proporsional tertutup.

"Karena dengan sistem yang terbuka seperti pemilu 2009, popularitas dan modal menjadi penentu segalanya, tapi belum tentu menghasilkan legislator yang handal dan kredibel," ingat Anis.

Indra

Kebijakan yang Tak Sejalan dengan UU

Ironis, Pencabutan Perda Miras

Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Achmad Rilyadi di Jakarta, Rabu (25/1), mengatakan, semua pihak mestinya mematuhi UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang meng-amanatkan pembatasan premium per 1 April 2012. "Semua pihak termasuk pemerintah dan DPR mesti mematuhi UU yang telah disepakati bersama," ingatnya.

Menurut Anggota Dewan yang akrab disapa Irel itu, Fraksi P K S

Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Indra, mengecam keras pencabutan sembilan Peraturan Daerah (Perda) Minuman Keras (miras) yang dilakukan Menteri Dalam Negeri. Ia menilai, Perda miras telah membawa banyak dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Terbukti mampu mengurangi peredaran miras yang berdampak pada penurunan angka kriminalitas dan kerawanan sosial lainnya secara signifikan.

Menurut Indra, Perda itu lahir atas aspirasi masyarakat yang tidak ingin miras djual secara bebas.

akan tegas menolak opsi kenaikan harga BBM. "Opsi kenaikan justru akan menyengsarakan rakyat dan industri," katanya.

Selain itu Anggota Komisi DPR dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta III ini juga mempertanyakan kesiapan pemerintah terhadap pelaksanaan pembatasan d a n konversi ke gas.

“Sekarang dari m a n a pasokan LGV (Liquefied Gas for Vehicles) dan CNG (Com-

pressed Natural Gas).

Apakah kita harus impor CNG?” tanya Irel.

Dalam pandangan Irel, kesiapan infrastruktur stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) masih sangat minim. “Apalagi pemerintah hanya berani membangun 6 stasiun utama dari seharusnya 30 stasiun utama, sebagai prasyarat persediaan Bahan Bakar Gas yang memadai,” ungkapnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Pemerintah berencana menjalankan pembatasan premium bersubsidi yang dimulai di wilayah Jabodetabek per 1 April 2012. Selanjutnya, program akan menjangkau kota-kota lainnya di Indonesia hingga tuntas 2014. Program pembatasan tersebut sendiri sudah diamanatkan dalam UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012.

Tahap pembentukannya telah menempuh proses panjang dengan melibatkan banyak pihak. Ia juga menilai langkah Mendagri yang mencabut Perda Miras itu ironis dan aneh. "Tiba-tiba dengan dasar dan alasan yang sangat lemah, Mendagri mencabut Perda-perda tersebut," katanya di DPR, Selasa (10/1).

Indra menambahkan, pencabutan tersebut janggal jika menilik Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 28 tahun 2009. “ Ti d a k ada lan-

dasan hukum apa pun bagi Mendagri untuk mencabut Perda tersebut, mengingat Perda tersebut sebelumnya sudah dikaji dan disetujui oleh Kemendagri sendiri,” keluh Indra.

Masih menurut Indra, alasan bahwa Perda Miras bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2007 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 tahun 1997, disebut sebagai alasan mengada-ada. Pasalnya apabila dilihat secara seksama, Perda Miras tidak sama sekali bertentangan dengan peraturanperaturan tersebut. "Perda miras di Indramayu sudah pernah digugat ke MA oleh pengusaha miras, namun gugatan tersebut ditolak oleh MA," ingat Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Banten III ini.

Hukum & Pemerintahan

Edisi FEBRUARI 2012

Politik Uang

Pemberdayaan Industri

Jatuhkan Wibawa MA Jakarta, Suara Keadilan - Komisi III DPR mendorong pemilihan Ketua Mahkamah Agung secara transparan. Diharapkan tak ada permainan uang dalam pemilihan Ketua MA. "Saya prihatin mendengar adanya isu suap terkait dengan pemilihan Ketua MA. Jika sampai terjadi jual beli suara, maka wibawa MA selaku benteng terakhir pe-negakan hukum dan keadilan di Indonesia akan runtuh, sehingga akan menciderai semangat reformasi hukum dan pemberantasan mafia peradilan itu sendiri,"

kata Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Jamil kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa (31/1).

Nasir berharap para hakim agung menggunakan nurani, sehingga tak menghalalkan segala cara untuk memenangkan jabatan.

"Saya mendesak kepada para hakim untuk menggunakan hati nuraninya dan tidak terlibat dalam praktik jual beli perkara, karena ini sungguh memalukan dan memilukan," imbau Nasir.

Ketua MA, menurut Nasir, memiliki kedudukan yang strategis dalam membawa arah reformasi peradilan. Untuk itu Nasir meminta agar calon Ketua MA

ke depan adalah yang benarbenar memiliki integritas dan kapasitas memimpin pembersihan peradilan dari praktik mafia. "Saya yakin bahwa masih banyak hakim agung di MA yang

mengedepankan akal sehat dan kebeningan hati. Karenanya MA harus meyakinkan publik bahwa pemilihan ketua MA jauh dari praktek jual beli suara," tandasnya.

Nasir Jamil

Pembangunan Daerah Perairan

Butuh Akselerasi Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan, Aus Hidayat Nur menegaskan, bahwa kondisi geografis Indonesia yang lebih banyak wilayah perairan daripada daratan, memerlukan pemahaman yang integral tentang pembangunan kawasan perairan.

Hal ini disampaikan Aus di Jakarta, Senin (13/2).

Menurut Aus, pusat pertumbuhan wilayah perairan dapat dilaksanakan pada provinsi yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah perairan. “Pemerintah pusat tidak mungkin melaksanakan pembangunan di seluruh daerah perairan yang ada di Indonesia karena jangkauannya terlalu luas. Oleh karena itu pemberian peran dan sarana penunjang yang me-

madai, akan mampu mengakselerasi pembangunan daerah perairan,” ungkap politisi senior PKS ini.

Dalam pandangan Aus, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah masih terfokus pada wilayah daratan sehingga berbagai sarana dan prasarana yang tersedia lebih banyak berada pada daerah daratan. Akibatnya karena minim sarana dan prasarana, untuk hal sama, daerah perairan akan mengeluarkan energi lebih banyak dibanding wilayah daratan. “Dengan kondisi yang sama maka, sudah dapat dipastikan wilayah perairan akan mengalami kelambatan dalam pembangunan,” terang Legislator Dapil Kalimantan Timur ini.

Aus sepakat dengan masukan Tim Kerjasama Provinsi Kepulauan. Masukan terse-

but mengusulkan agar pada dasarnya perlakuan khusus terhadap Daerah Kepulauan (Provinsi maupun Kabupaten/Kota), merupakan suatu proses perlakuan dalam keb i jakan pemerintah terhadap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksan a a n pem-

bangunan dan pelayanan kepada masyarakat daerah, yang didasarkan pada karakteristik daerah kepulauan.

“Saya kira undangundang ini akan menjadi semacam lex spesialis dari undangundang 32 tahun 2004, seperti pemberlakuan otonomi khusus di papua dan di Nagroe Aceh Darusalam,” imbuh Aus.

Aus Hidayat Nur

Pertahanan Domestik Lebih Bermartabat Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi I DPR Mohammad Syahfan Badri Sampurno menyatakan bahwa, pemberdayaan industri pertahanan untuk memenuhi kebutuhan persenjataan pertahanan negara akan lebih memberikan efek positif, bila dibandingkan dengan membeli melalui mekanisme impor. Walaupun produksi dalam negeri dari segi teknologi tidak secanggih produk luar, namun tetap merupakan suatu kebanggaan.

“Saya yakin produksi alat persenjataan dalam negeri lebih memberikan manfaat bila dibandingkan dengan membeli persenjataan impor. Kita harus tunjukkan martabat dan kemandirian bangsa kita. Kemandirian inilah yang akan memunculkan kebanggaan,” ungkap Syahfan seusai rapat kerja dengan Kemenhan/TNI, Selasa (24/12).

“Bikin sendiri lebih independen, dapat dipakai untuk mempertahankan kedaulatan NKRI baik menangkal ancaman dari luar maupun dalam negeri tanpa takut diembargo, diatur-atur, ataupun dibatasi oleh negara produsen senjata tersebut,” jelas Syahfan.

Menurut Syahfan, mosi penolakan parlemen Belanda terhadap penjualan Tank Leopard hendaknya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk tidak membeli atau untuk berhati-hati dalam memutuskan pembelian perlengkapan persenjataan dari luar.

“Penolakan parlemen Belanda sebagai peringatan atau isyarat bagi Kemhan/TNI bahwa pembelian tank Leopard ini belum selesai di dalam negeri Belanda sendiri. Ini isu panas, yang belum tentu pemerintah Belanda sendiri mampu mengatasinya. Sudahlah, batalkan saja dan tegaskan harga diri bangsa kita,” cetus Syahfan.

Syahfan juga mengingatkan, bahwa dalam penggunaan Tank Leopard nanti, bisa saja dengan alasan melanggar HAM kita dilarang memakai tank ini untuk menjaga kedaulatan NKRI. “Saya berharap jangan sampai alutsista yang sudah kita beli dengan uang rakyat ini, kemudian dilarang penggunaannya dengan alasan melanggar HAM. Sehingga dalam pemanfaatannya menjadi terbatas dan malah tidak maksimal,” tutup Syahfan.

Syahfan Badri Sampurno

Audit Kinerja KPK Percepat Penyelesaian Kasus Jakarta, Suara Keadilan - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam Kasus Wisma Atlet. Untuk mempercepat penanganan kasus tersebut, KPK bisa melakukan audit terhadap kinerja pimpinan KPK periode sebelumnya dalam menangani kasus ini. "Menurut saya sebaiknya lakukan saja audit kinerja atas penanganan kasus wisma atlet ini ke-

tika ditangani oleh periode sebelumnya, biar nanti clear," ujar anggota Komisi III DPR Aboe Bakar, Ahad (5/2).

Aboe mengatakan, dengan audit kinerja diharapakan tindakan KPK atas orangorang yang disebut dalam persidangan akan dilakukan dengan tepat. Audit ini juga bisa mempercepat proses penanganan wisma atlet dan membongkar kasus hingga ke akarnya. "Jadi tidak hanya berhenti pada Angelina saja,"

jelas politis PKS ini.

Menurut Aboe, penetapan Angelina Sondakh sebagai tersangka baru dalam Kasus Wisma Atlet serta pencekalannya serta I Wayan Koster selama setahun merupakan perkembangan baru dari kasus ini. Aboe mengapresi langkah KPK yang dinilai sudah menunjukan ‘taring’nya ini. "Saya kira ini sudah cukup baik, kan kepemimpinan KPK jilid 3 ini praktis masih berjalan sekitar satu

bulan kerja saja. Penaikan status Miranda dan Angelina merupakan bukti mereka sudah bekerja, ini pertanda baik buat penegakan hukum," tegas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I ini.

Bila ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan KPK masih lambat, menurut Aboe hal itu sah-sah saja. Sebab, Abraham Samad Cs menerima warisan kasus-kasus terse-

but dari KPK periode sebelumnya. "Bisa jadi mereka terima kasus yang sudah lusuh ataupun bahkan rusak," cetus Aboe.

Aboe Bakar

Hukum & Pemerintahan

Edisi FEBRUARI 2012

Hapus BPP Pemilu

Untuk Keadilan Semarang, Suara Keadilan - PKS mengusulkan penghapusan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) pada metode penghitungan suara menjadi kursi di Pemilu 2014, yang termaktub dalam penyelesaian Rancangan Undang Undang Pemilihan Umum. Metode pengganti yang ditawarkan menggunakan metode divisor varian saintelaque/ webster. ”Kami menginginkan pemilu ini berlangsung adil dari proses sampai hasilnya. Metode divisor lebih menawarkan keadilan bagi semua pihak karena hasil suara lebih dihargai,” terang anggota Panitia Khusus RUU Pemilu Agus Purnomo, Ahad (18/12), pada Rapat Pimpinan Wilayah DPW PKS Jawa Tengah di Semarang.

Legislator Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut menjelas-

pembagian kuota cenderung merugikan partai besar.

Dalam sistem Pemilu 2009, partai yang memperoleh 230.000 suara akan berpeluang mendapat kursi yang sama dengan partai yang memperoleh 31.000 suara, karena bilangan pembagi pemilihnya (BPP) sebesar 200.000 suara.

“Partai yang mendapat 230.000 suara akan mendapat satu kursi penuh dengan menyisakan 30.000 suara.

Selanjutnya, dalam pembagian kursi sisa, partai tersebut akan kalah dengan partai yang mendapat 31.000 suara. Artinya, kedua partai itu sama-sama mendapat satu kursi meski perolehan suaranya berbeda jauh,” ung-

kan, Pemilu 2009 yang menggunakan metode

kap Anggota Komisi II DPR ini.

Menurut Agus, perlu ada metode yang menjamin keadilan bagi partai besar, partai menengah, dan partai kecil dalam memperhitungkan perolehan suara hasil pemilu.

“Sistem divisor modifikasi dengan bilangan pembagi 1, 4, 3, 5 tentunya sedikit banyak memberikan keadilan atas perolehan suara,” pungkasnya.

Agoes Poernomo

Pertimbangkan Faktor Sosiologis Dalam Pengadilan Anak Jakarta, Suara Keadilan - Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam pelaksanaannya dianggap masih perlu penyempurnaan. Hal ini terkait dengan dasar pertimbangan sosiologis dan yuridis peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak, serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun di Jakarta, Jum'at (17/2).

Menurut Adang,

dasar yuridis UU Peradilan Anak adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Sedangkan landasan sosiologisnya berupa perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak terkait mental, fisik dan sosial anak. Adang sendiri menyesalkan tindak pidana anak, yang dewasa ini secara kuantitas dan kualitas cenderung meningkat dibandingkan de-ngan orang tindak pidana lain. Bakan nyaris semua tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. "Berbagai faktor penyebabnya adalah keadaan sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubah a n

Adang Daradjatun

gaya hidup," tutur mantan Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia (Wakapolri) ini.

Karena itu Adang mengusulkan beberapa substansi yang harus secara tegas ditentukan dalam rancangan undang-undang antara lain, penempatan anak yang menjalani proses peradilan ditempatkan dalam tempat penahanan khusus anak, lembaga sosial, dan/atau lembaga pemasyarakatan khusus anak (lembaga pembinaan khusus anak).

Terlepas dari proses peradilan anak, Adang menambahkan, jika musyawarah dapat optimal dilakukan bahkan diperoleh jalan damai, maka hasil musyawarah lebih memungkinkan untuk diterapkan kepada anak-anak "Bisa dengan mengembalikan kepada orang tua dan atau membayar ganti kerugian kepada korban.

Sementara rekomendasi ke arah proses selanjutnya (pengadilan -red) hendaknya menjadi upaya dan pi-lihan terakhir (ultimatum remedium)," demikian tutup Anggota DPR Dapil DKI III ini.

Maraknya Politisasi PNS

Dalam Pemilukada Jakarta, Suara Keadilan - Praktik politisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah dalam ajang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) makin marak terjadi. Bukan hanya dalam bentuk memobilisasi kalangan PNS untuk mendapatkan dukungan, namun juga telah sampai

mengintervensi struktur jabatan di birokrasi pemerintahan daerah.

Menurut Anggota Komisi II DPR RI Yan Herizal, selama proses pemilukada ini telah banyak PNS daerah yang menjadi sasaran konflik kepentingan dan dalam posisi dilematis. “Jika bersikap netral, ia bisa dikucilkan.

Namun jika menjadi pendu-

kung incumbent dan kemudian kalah, maka posisinya secara struktural akan terancam disingkirkan,” ungkap Yan dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di ruang rapat Komisi II DPR, Senin (30/1).

Menurut Yan, Mendagri seharusnya segera mengambil tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Politisasi terha-

dap birokrasi daerah, lanjut Yan, akan dapat dicegah jika Mendagri konsiten dan tegas menerapkan UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang melarang PNS dipolitisasi. “Apalagi telah ada pula Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, keduanya sama-sama dengan tegas memberi sanksi jika ada dugaan keterlibatan PNS dalam politik praktis,” tegas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara ini.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri mengaku merasa tidak nyaman atas tindakan penetrasi elit politik di beberapa daerah terhadap struktur birokrasi. Ia bahkan pernah menegur satu pemerintah provinsi karena

melakukan mutasi terhadap beberapa orang PNS tanpa prosedur dan alasan yang sesuai peraturan perundangundangan.

Namun sayangnya, Mendagri mengakui tidak bisa berbuat banyak terhadap maraknya politisasi terhadap struktur birokrasi di daerah itu.

Mendagri beralasan ba-nyaknya instansi pemda di beberapa daerah yang bergerak sendirisen-

diri. Selain itu peraturan yang ada tentang kepegawaian Pemda hanya menempatkan Kemendagri sebagai penanggunjawab adminsitratif.

Yan Herizal

Infrastruktur, Agraria & Transportasi

Edisi FEBRUARI 2012

Stop Peningkatan

Impor Pangan Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi IV DPR Habib Nabiel Al-Musawa, mendesak Kementerian Perdagangan dan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengevaluasi impor pangan yang makin meningkat. Hal ini berdasarkan data realisasi impor komoditas pangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang sampai November 2011 terus meningkat, diantaranya realisasi impor beras 2,1 juta ton (Rp 10,6 triliun), jagung 2,9 ton (Rp 8,61 triliun), kedelai 1,7 juta ton (Rp 9,38 triliun), serta biji gandum dan meslin 4,72 juta ton (Rp 17,02 triliun). Desakan ini disampaikan Nabiel di DPR, Rabu (14/12).

Nabiel mengkha-

watirkan pertambahan komoditas pangan impor akan menurunkani harga bahan pangan lokal, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan dan tahun baru.

Karena itu peran Menko Perekonomian juga patut dipertanyakan. “Mengapa Menko Perekonomian sebagai koordinator tidak berusaha untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, melalui penggunaan produksi dalam negeri dan membenahi pembangunan pertanian?” tanya Nabiel menyesalkan.

Menurut Nabiel, semestinya Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak perlu lagi mengimpor pangan, jika pembangunan pertanian (termasuk peternakan) berfokus pada komoditas dan lokasi.

“Pemerintah harus me-

ngurangi impor komoditas pangan atau ketergantungan terhadap produk pangan luar negeri dan membenahi pembangunan pertanian,” ingatnya.

Untuk itu, lanjut Nabiel, Pemerintah perlu mengarahkan pembangunan pertanian melalui pendekatan kawasan sentra produksi, baik mengembangkan kawasan yang ada (existing) maupun kawasan baru. Kawasan sentra produksi tersebut mengembangkan komoditas strategis dan unggulan, yaitu komoditas pangan dan non-pan g a n .

“Pangan adalah hal yang strate-

Tindak Tegas

Pembalak Liar

gis bagi sebuah bangsa.

Karena itu tingginya angka import pangan merupakan bukti nyata bahwa Kementerian Koordinator bidang Perekonomian kurang peduli terhadap pertumbuhan petani lokal,” tutup Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan ini tegas.

Nabiel Al Musawwa

Antisipasi Pangan

Karena Cuaca Buruk Jakarta, Suara Keadilan - Terganggunya berbagai armada transportasi laut dan udara akibat memburuknya kondisi cuaca yang ditandai angin kencang, akan secara signifikan m e m pengaruhi proses distribusi pangan di berbagai w i -

Ma’mur Hasanuddin

layah Indonesia. Menurut Anggota Komisi IV DPR Ma'mur Hasanuddin, dalam beberapa pekan ke depan beberapa wilayah Indonesia hanya akan mengandalkan cadangan stok pangan di wilayah masing-masing atau mengandalkan produksi pangan setempat.

Menurut Ma’mur, cuaca buruk kali ini seharusnya menjadi pengingat pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat cadangan stok pangan daerah. “Pemerintah Pusat dapat

memegang kendali aturan dan manajemen stok pangan nasional, namun pada penguatan cadangan stok pangan daerah sebaiknya pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi untuk tujuan ketahanan pangan daerah, yang berimplikasi pastinya pada ketahanan pangan nasional,” jelas Ma'mur di DPR, Kamis (26/1).

Mengenai terganggunya distribusi pangan di berbagai wilayah daerah di Indonesia yang diperkirakan berlangsung hingga Maret mendatang, Ma'mur mengingatkan bahwa tidak hanya proses distribusi saja yang akan sangat berdampak signifikan terhadap penyebaran

bahan pangan, namun juga pada proses produksinya.

Untuk itu, Ma'mur meminta pemerintah, untuk memastikan proses produksi bahan pangan tidak mengalami kegagalan yang berarti. Terutama pada produksi padi, awal semester adalah proses dilakukannya panen raya. “Pemerintah sebaiknya antisipatif terhadap cuaca yang tidak menentu ini, agar kegagalan panen raya tidak banyak terjadi sehingga pemenuhan kebutuhan cadangan stok beras nasional di tahun 2012 sebanyak 3 juta ton dapat tercapai,” pungkas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini.

Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto meminta Kementerian Kehutanan menindak tegas para pelaku illegal logging (pembalakan liar), yang semakin merajalela di Sumatra dan Kalimantan. "Komisi IV secara tegas meminta Menhut untuk menindak tegas pelaku illegal logging ini, khususnya di Riau dan di Kalimantan Selatan," imbau Hermanto di Jakarta, Rabu (25/1).

Terkait hal itu, ia menambahkan, Menhut harus segera mengambil langkah-langkah strategis mengatasi persoalan illegal logging itu sebelum seluruh hutan yang ada di Indonesia hancur.

Lebih lanjut dia mengutip laporan Forest Watch Indonesia (FWI) yang dirilis tahun 2011, mengenai Potret Keadaan Hutan Indonesia 2000-2009. Dari data itu disebutkan bahwa dalam kurun waktu 60 tahun terakhir, tutupan hutan di Indonesia berkurang dari 162 juta ha menjadi hanya 88,17 juta ha pada tahun 2009. "Luasan itu setara dengan sekitar 46,3 persen dari luas total daratan Indonesia. Periode tahun 2000-2009, luas tutupan hutan Indonesia yang terdeforestasi adalah sebesar 15,15 juta ha, dan deforestasi terbesar terjadi di Kalimantan yaitu sekitar 5,5 juta ha (36,3 persen)," paparnya.

Selain itu, hutan lindung yang terdeforestasi sebesar 2 juta ha, sementara pada Kawasan Konservasi kurang lebih 1,27 juta ha. Pada tahun 2009 tutupan hutan di lahan gambut sekitar 10,77 juta ha atau sekitar 51 persen dari luas lahan gambut Indonesia. "Periode tahun 2000-2009 tutupan hutan di lahan gambut mengalami deforestasi seluas 2 juta ha dengan sebaran deforestasi terluas terjadi di Sumatera yaitu sekitar 0,98 juta ha. Laju deforestasi pada periode tahun 2000-2009 adalah sebesar 1,5 juta ha per tahun, dengan laju deforestasi terbesar di Kalimantan yaitu sekitar 551 ribu ha per tahun," kata Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ini.

Menurut Hermanto, tahun 2020 diperkirakan tutupan hutan di Jawa akan habis dan pada tahun 2030 tutupan hutan di Bali-Nusa Tenggara juga akan habis.

Padahal, ia menambahkan, hutan Indonesia adalah paru-paru dunia. Setiap kerusakan yang terjadi pada hutan Indonesia juga akan mengakibatkan berkurangnya pasokan udara bagi dunia. "Hutan Indonesia yang begitu kaya dengan keanekaragaman hayatinya, tentu harus terus dijaga demi menyelamatkan keragaman biologis yang terkandung di dalamnya. Dengan makin tingginya illegal logging akan berdampak pada terjadinya bencana seperti banjir dan longsor," tutupnya mengingatkan.

Hermanto

Alih Fungsi Mangrove Rusak Keseimbangan Jakarta, Suara Keadilan Rencana mengalihkan fungsi kawasan mangrove menjadi kebun sawit dikhaTamsil Linrung

watirkan dapat mengganggu sumber penghasilan nelayan dan kestabilan produktivitas perairan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Tamsil Linrung di Senayan, Rabu (25/1).

“Menurut data dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia

(KNTI) Sumatra, terdapat 20.100 hektar kawasan mangrove yang telah dialihfungsikan menjadi kebun sawit, yang kalau tidak dikontrol bisa berbahaya,” ungkap Tamsil.

Alih fungsi lahan mangrove, lanjut Tamsil, selain berdampak pada menurunnya produksi ikan, juga mengakibatkan abrasi pantai.

Alih alih meningkatkan kesejahteraan nelayan, peruba-

han fungsi lahan ini hanya berujung pada keuntungan sepihak tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat pesisir dan keseimbangan lingkungan pesisir dan laut.

“Kawasan mangrove jangan sampai dirubah fungsinya, karena kawasan ini menjadi tempat pemijahan dan mencari makan bagi biota di perairan tersebut.

Jika dirubah fungsinya, apalagi dalam jumlah yang luas,

maka akan merusak siklus pertumbuhan biota laut, terutama ikan yang menjadi komoditas utama para nelayan hingga saat ini,” kata Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan ini. .

“Amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 33 adalah mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

Nelayan adalah bagian dari

rakyat Indonesia yang masih dalam kemiskinan.

Maka, sudah selayaknya pemerintah dalam hal ini Kemenhut (Kementerian Kehutanan –red) dan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan -red) segera menidaklanjutinya sebagai bukti menjalankan amanat konstitusi,” ingat Tamsil.

Infrastruktur, Agraria & Transportasi

Revisi UU Jasa Konstruksi

Menjawab Tantangan Industri

Jakarta, Suara Keadilan - Kondisi jasa konstruksi saat ini dirasa mendesak dibenahi dengan memperkuat peran pembinaan pemerintah pada sektor ini. Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR Iskan Qolba Lubis di Jakarta, Selasa (7/2). Karena itu dibahasnya revisi Undang-Undang Jasa Konstruksi pada masa sidang periode ini harus dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat.

“Banyak hal yang harus segera dirumuskan dalam penyempurnaan UU Jasa Konstruksi ini untuk menjawab tantangan yang ada di depan, tidak hanya untuk menyelesaikan masalah yang sudah ada,” papar Iskan.

Menurut Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini, revisi UU Jasa Konstruksi harus menjamin tanggung jawab penyelenggara dan penyedia jasa konstruksi dalam menjamin ketersediaan pembiayaan, transaksi dan pengikatan kontruksi.

“Penyelenggara dan penyedia harus mengutamakan penggunaan bahan konstruksi, komponen dan jasa produksi dalam negeri. Sementara tenaga ahli dan terampil asing harus mempunyai sertifikasi kompetensi yang disetarakan dengan standar kompetensi Indonesia,” jelas Iskan.

Iskan menambahkan, bahwa pemerintah harus melaksanakan pembinaan terhadap badan usaha jasa kontruksi kecil, agar memiliki daya kemampuan lebih baik lagi dan diberikan kesempatan untuk berkompetisi pada kelas yang lebih tinggi.

“Agar perkembangan industri konstruksi dalam negeri sehat dan kian berkualitas,“ pungkas Iskan.

Iskan Qolba Lubis

Edisi FEBRUARI 2012

Tak Seharusnya

KRL Ekonomi Dihapus Jakarta, Suara Keadilan - Banyaknya penumpang yang naik Kereta Rel Listrik (KRL) Ekonomi hingga ke atap, lebih disebabkan tidak sebandingnya jumlah penumpang yang ada dengan jumlah rangkaian KRL Ekonomi.

Pihak PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) seharusnya tidak hanya mentertibkan para penumpang diatap kereta, namun juga memberi solusi, salah satunya dengan menambah jumlah rangkaian KRL Ekonomi.

Demikian dikatakan anggota Komisi V DPR Yudi Widiana Adia di Jakarta, Minggu (22/1).

Yudi mengaku kaget dengan pernyataan Kepala Daerah Operasi (Daop) I PT KAI yang akan menghapus KRL Ekonomi dan

secara diam-diam mengurangi jumlah rangkaian KRL Ekonomi. “Jangan justru menghapus KRL Ekonomi, bahkan seharusnya ditambah jumlahnya agar tersedia gerbong yang cukup. Lihat saja faktanya di lapangan, masih banyak kok rakyat kita yang membutuhkan,” tegas Yudi.

Lebih lanjut Yudi mengatakan, rencana penghapusan KRL ekonomi sama sekali belum pernah dibahas di DPR. PT KAI dan Kementerian Perhubungan tidak bisa memutuskan begitu saja tanpa meminta persetujuan rakyat melalui wakilnya di DPR. Di negara maju sekalipun, transportasi publik itu menjadi bagian dari tanggungjawab pemerintah melayani rakyatnya. “Sepanjang yang saya ingat, belum ada pembahasan soal penghapusan KRL ekonomi,” ujar

Yudi.

Untuk itu lanjut Yudi, dirinya mengusulkan agar Komisi V DPR segera memanggil pihak PT KAI dan Kementerian Perhubungan untuk meminta penjelasan.

Yudi mengaku tidak setuju penghapusan KRL Ekonomi, mengingat masih banyak rakyat yang membutuhkannya. Sementara soal biaya operasional, itu masih menjadi bagian tanggungjawab pemerintah untuk memberi subsidi. “Bukankah pemerintah berencana menghapus BBM subsidi, lantas menga p a subYudi Widiana Adia

Kesejahteraan Rakyat

Terbitkan Juklak, Dukung Putusan MK Jakarta-Suara Keadilan - Putusan Mahkamah Konstitusi no 27/PUUIX/2011 Perihal Pengujian UU no 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UUD 45 memberikan nafas baru bagi pengaturan hubung-an kerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan outsourcing. Secara umum putusan ini memberikan harapan terlindunginya hak-hak normatif pekerja.

“Aturan yang tidak tegas saat ini telah mengakibatkan rendahnya perlindungan terhadap hak-hak normatif pekerja, terutama untuk pekerja dengan sistem hubungan kerja PKWT dan outsourcing. Putusan MK ini telah berupaya melindungi hak-hak normatif pekerja tersebut”.

Demikian diungkap-

kan oleh HM Martri Agoeng selaku Anggota Komisi IX DPR RI (18/1).

Lebih lanjut Martri mengungkapkan perlu ada penafsiran yang lebih lugas dari putusan MK ini. Bahasa hukum dalam putusan MK ini masih membuka peluang untuk munculnya beragam penafsiran, dan penafsiran yang bertolak belakang akan berpotensi menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Hal ini terutama untuk amar putusan yang menyatakan bahwa PKWT dalam pasal 66 ayat (2) huruf b pada UU 13 / 2003 bertentangan dengan UUD 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang yang disyaratkan oleh MK. Sementara masih ada klausul pertimbangan pada poin (3-16) yang menyebutkan bahwa hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan outsourcing saat

ini tidak terbukti menyebabkan sistem outsourcing merupakan modern slavery.

Hal ini tetap menjadi lob hole yang harus diwaspadai, karena masih membuka peluang untuk menerapkan outsourcing secara liar.

Oleh karena itu, Ketua Bidang Buruh Petani Nelayan D P P PKS ini mengharapk a n semua pihak memiliki semangat yang s a m a untuk me-

SANKSI BERAT UNTUK PELANGGAR UNDANG-UNDANG nya, Sigit menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan tersangka berinisial AS sangat banyak. “Padahal, satu kesalahan saja sudah berpotensi besar menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Setidaknya beberapa kesalahan fatal yang dilakukan oleh tersangka, mulai dari mengemudi dalam keadaan mabuk hingga tidak bisa membedakan antara pedal gas dan pedal rem dan memacu kendaraan di atas kecepatan maksimum yang diizinkan

di dalam kota,” papar politisi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur ini.

Untuk itu, Sigit menekankan bahwa program menuju Tingkat Kecelakaan Minumum/Road Map To Zero Accident dari pemerintah dapat berjalan dengan baik jika prasyarat penaatan peraturan lalu lintas telah diterapkan. Menurut Sigit, untuk mengembalikan kewibawaan pemerintah agar peraturan lalu lintas ditaati warga, Pemerintah dapat

mulai melakukannya dengan menjatuhkan sanksi seberat-beratnya pada tersangka AS. “Paling tidak hukuman penjara seumur hidup tanpa mendapatkan remisi. Karena perbuatan AS tak hanya membahayakan dirinya sendiri, namun juga orang lain di jalanan umum” tegas Sigit.

“Hal ini karena tindakan pemerintah ini selain akan menimbulkan efek jera, juga akan memudahkan pelaksanaan program yang merupakan perintah Undang-Un-

matuhi putusan MK. Pihak Kemenakertrans harus secepatnya berkoordinasi dengan DPR untuk menerbitkan petunjuk pelaksanaan dari putusan MK ini, agar tidak muncul berbagai gejolak akibat penafsiran yang berbeda.

Semangat putusan MK untuk melin-dungi hak berserikat, jaminan sosial, upah, masa kerja, dan waktu kerja harus dituangkan dalam sebuah petunjuk pelaksanaan yang aplikatif dengan kondisi di lapangan.

Martri Agoeng

Kecelakaan Maut Tugu Tani Jakarta, Suara Keadilan - Peristiwa kecelakaan maut yang menewaskan 9 orang pejalan kaki di Tugu Tani pada Akhir Januari lalu, seharusnya bisa dihindari jika penaatan hukum terhadap peraturan lalu lintas disadari oleh masyarakat. Hal ini disampaikan Anggota Komisi V DPR Sigit Soesiantomo di Jakarta, Rabu (25/1).

Berdasarkan berbagai informasi yang diterima-

sidi itu tidak dialihkan saja untuk memenuhi kebutuhan rakyat terhadap angkutan publik yang nyaman dan aman namun terjangkau?” tanya Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IV ini retoris.

dang No. 22 Tahun 2009 (tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan –red), dengan melibatkan masyarakat untuk patuh,” pungkas Sigit.

Sigit Soesiantomo

Edisi FEBRUARI 2012

URGENSI

DPR-RI

Foto-foto : Zakaria/ FPKSDPRRI dan Dok. Istimewa

REFORMASI PARLEMEN

A

mandemen UUD 1945 telah mengembalikan fungsi DPR sebagai lembaga kontrol terhadap pemerintah. Namun hingga kini kinerja DPR dipandang masih jauh dari harapan.

Citra DPR masih buruk di mata publik: Kinerja rendah, tidak disiplin, korup, moralitas dan etika rendah. Di samping itu, Produk lembaga legislatif belum memberi dampak signifikan bagi perbaikan kehidupan bangsa.

Idealnya dengan fungsinya yang kuat itu DPR RI lebih berdaya dalam kerja fungsionalnya. Dengan parlemen yang kuat maka dapat terbangun sistem checks and balances yang berkualitas antara Dewan dan Pemerintah. Namun, ternyata keterbukaan saja belum cukup untuk menghasilkan DPR yang kuat. Lemahnya kapasitas dan kinerja anggota DPR menyebabkan DPR tampak masih �tak berdaya� di hadapan pemerintah.

Sebenarnya, upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan menghilangkan citra negatif.

Tahun 2006 DPR membentuk Tim Kajian Peningkatan Kinerja Dewan (TKPKD) yang bertujuan untuk melakukan pemetaan terhadap permasalahan yang dihadapi DPR RI yang diidentifikasi menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta mencari penyebab terjadinya masalah tersebut. Tim ini berhasil menghasilkan solusi dan rekomendasi bagi peningkatan kinerja Dewan. Namun, telah lima tahun berjalan kinerja dan citra DPR tak kunjung mengalami perbaikan.

Bila ditelusuri lebih mendalam, meski DPR di era reformasi merupakan hasil pemilu demokratis, namun struktur dewan dan sistem pendukung dewan masih menggunakan pola lama. Akibatnya, sistem dan pola kerja di internal DPR RI masih seperti dulu. Sejauh ini telah dilakukan perubahan dan penyempurnaan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR RI guna meningkatkan kinerja Dewan. Tapi, ternyata penyempurnaan Tatib DPR RI tak kunjung memperlihatkan perbaikan.

Dari kajian yang dilakukan Fraksi PKS, ternyata perubahan tak cukup hanya sebatas tatib. Harus dilakukan perombahan mendasar yang akan mengubah mindset sekaligus meningkatkan kinerja DPR. Dan untuk memperbaiki kinerja Dewan, Fraksi PKS mendesak Pimpinan DPR RI untuk melakukan beberapa langkah perubahan, yaitu:

Reformasi Struktur DPR dan Sekretariat Jenderal (Sekjen)

Suasana Rapat Sidang Paripurna DPR RI

Edisi FEBRUARI 2012

Saat ini ada tiga area dan pelaku yang terdapat di dalam DPR, yaitu area politik yang dilakukan oleh para anggota DPR, administratif yang dikerjakan oleh sekretariat jenderal (sekjen) dan keahlian yang dilakukan oleh Badan Fungsional Keahlian (BFK).

Berdasarkan pembagian area kerja kelembagaan DPR, maka reformasi struktur DPR diarahkan pada penempatan tugas dan fungsi DPR beserta supporting system-nya secara jelas dan proporsional. Caranya dengan melakukan pembenahan DPR dan melakukan pemisahan secara jelas antara tugas administrasi dan keahlian pada supporting system DPR. Dalam konteks UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3, Area kerja utama lembaga DPR adalah politik yang dilaksanakan oleh Anggota DPR RI. Dua area kerja lainnya merupakan supporting system terhadap area utama, dimana dukungan keahlian dilaksanakan oleh BFK dan dukungan administrasi dilaksanakan oleh Setjen. Ketiga area kerja tersebut harus menjalankan perannya secara sistematis dan sinergis untuk mewujudkan lembaga parleman yang efektif dan berkualitas (produktif dan akuntabel).

DPR melaksanakan pekerjaan-pekerjaan politik yang bersifat strategis, BFK memberikan dukungan riset dan analisis terhadap berbagai pilihan kebijakan yang akan diputuskan oleh DPR, dan Setjen memberikan dukungan teknis administrasi dalam proses kebijakan DPR. Pembagian tugas ketiga content beserta para pemain utamanya akan menjadikan dukungan anggota DPR menjadi lebih optimal dan pelaksanaan fungsi DPR menjadi terarah dan energi yang dikeluarkan anggota DPR juga efektif.

Selain itu, secara pencitraan juga akan lebih ter-

jaga dari issue-issue teknis adminstratif yang justru meruntuhkan citra dewan. Belakangan ini, mengenai urusan rumah tangga DPR yang bersifat administratif dan teknis sangat mendominasi isu yang keluar dari gedung dewan. Lebih buruknya, soal-soal rumah tangga dewan telah menguras besar-besaran energi bangsa untuk memperdebatkannya, padahal hal tersebut tidak hubungan secara langsung pada penyelesaian persoalan bangsa.Sebagai contoh perdebatan non substantive soal pembangunan gedung DPR, renovasi toilet, pengadaan pengharum ruangan hingga renovasi areal parkir dan ruang rapat Banggar telah menguras energy bangsa Dengan menegaskan bahwa area kerja teknis administratif dikerjakan oleh Setjen, maka DPR tidak lagi aktif memproduksi isu-isu di luar fungsinya yaitu pengawasan, legislasi dan anggaran. Pembagian ketiga area yaitu DPR sebagai lembaga politik, Sekjen dan BFK juga akan berdampak pada efektifnya pelaksanaan fungsi serta berkualitasnya produk pelaksanaan fungsi bagi anggota dewan. Produk legislasi dan anggaran akan dikaji secara komprehensif oleh sebuah tim ahli dalam sebuah law centre dan budget house yang bekerja profesional dengan ketrampilan spesifik.

Menetapkan Peraturan Mengenai Tata Cara Pemilihan dan Pertanggungjawaban Sekjen UU No.27 tahun 2009 tentang MD3 menegaskan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas dan wewenang DPR, maka dibentuk sekretariat Jenderal (sekjen) DPR. Sesuai dengan pasal 393 ayat (6), Ketentuan mengenai tata cara pemilihan dan tata cara pertanggung-

jawaban sekretaris jenderal diatur dengan peraturan DPR. Namun, sampai Edisi FEBRUARI 2012 saat ini DPR belum memiliki ketentuan tentang tata cara pemilihan dan tata cara pertanggungjawaban Sekjen sebagaimana diatur UU. Selama ini, proses pemilihan Sekjen dilakukan dengan cara mengajukan 3 (tiga) nama kepada presiden untuk diangkat sebagai sekjen (pasal 393 ayat (1) UU MD3), tanpa melalui fit and profer test. Akibatnya, ketika DPR tidak puas dengan kinerja Sekjen, DPR tidak bisa memberhentikan Sekjen karena aturan mengenai tata cara pemilihan dan pertanggungjawaban Sekjen belum ada. Karena itu, FPKS mendesak pimpinan DPR untuk segera membuat ketentuan tentang tata cara pemilihan dan pertanggungjawab sekjen atas tugas-tugas yang dilimpahkan padanya.

Manajemen Kepegawaian Khusus DPR Hingga 1 Februari 2010 Sekretariat Jenderal DPR RI didukung oleh 1.868 orang yang berstatus PNS, CPNS, honorer dan tenaga kontrak (outsource) serta diantaranya terdapat 185 orang tenaga fungsional yang terdiri dari perancang UU, peneliti, analis anggaran, pustakawan, arsiparis, pranata komputer, medis dan paramedis. Di samping itu, terdapat 733 orang tenaga ahli dan 560 orang asisten Anggota Dewan untuk memperkuat dukungan kepada Dewan. (lihat tabel disamping) Melihat data komposisi pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa jumlah tenaga fungsional di DPR hanya 26 persen, sedangkan sisanya 74 persen tenaga administratif. Kondisi ini menjadikan DPR sebagai lembaga yang gemuk secara sturuktural tetapi minim secara fungsional.

Setiap anggota DPR hanya dibantu dengan dua orang staf ahli dan satu asisten pribadi saja untuk menangani semua beban kerja. Jumlah ini tentu sangat kurang untuk mendukung kerja fungsional DPR yang sangat dinamis dan kompleks. Bandingkan dengan

Pelantikan Anggota PAW dari Fraksi PKS DPR RI

Rapat - Rapat Komisi

Tabel Jumlah Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI No.

Status Kepegawaian

Jumlah (Orang)

1.

Pegawai Negeri Sipil (Termasuk 96 CPNS)

1443

2.

Honorer Perumahan

52

3.

Honorer Gedung dan Tamu (Dungtam)

20

4.

Honorer Pengamanan dan Pengendalian (Pamdal)

53

5.

Tenaga Kontrak (Outsource)

300

Jumlah

1868

Tabel Jumlah Tenaga Fungsional Sekretariat Jenderal DPR RI No.

Penugasan

1.

Medis dan Paramedis

33

2.

Arsiparis

19

3.

Pustakawan

7

4.

Pranata Komputer

19

5.

Peneliti

81

6.

Calon Perancang RUU

27

Jumlah

185

satu orang anggota kongres AS yang memiliki 20-an orang staf ahli yang membantunya.

Sesuai dengan filosofi perwakilannya sebagai perwakilan politik (po-

Jumlah (Orang)

litical representation), DPR membutuhkan managemen kepegawaian yang khusus pula. Namun, sampai saat ini DPR belum memiliki Peraturan pemerintah (PP) sebagai

payung hukumnya. Padahal, sesuai dengan pasal 394 ayat (2), DPR berhak memiliki ketentuan mengenai manajemen kepegawaiannya sendiri.

Karenanya, Fraksi PKS

mendesak pimpinan DPR untuk segera menyusun aturan tentang managemen kepegawaian dan membahasnya bersama pemerintah untuk ditetapkan sebagai PP.

Revisi Tata Tertib DPR Akhir-akhir ini, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI kerap menjadi sorotan media dan masyarakat terkait dengan beberapa kebijakannya yang dianggap melukai rakyat, seperti rencana pembangunan gedung DPR, renovasi toilet sampai pengadaan pengharum ruangan dan kalender DPR. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat jika mengacu pada UU No. 27 tahun 2009 tentang MD3, pasal 73 ayat (3) yang menjelaskan bahwa Pengelolaan anggaran DPR dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR. BURT hanya mengawasi pelaksanaan anggaran yang dijalankan oleh Sekjen.

Hal ini dipertegas kembali dalam pasal 133 yang menyebutkan bahwa BURT bertugas: a. menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR; b. melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal DPR dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR. Dengan demikian, BURT yang merupakan salah satu alat kelengkap DPR tidak terlibat dalam pengelolaan

anggaran karena BURT hanya menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR. Namun, dalam Tatib DPR, pasal 86 menyebutkan bahwa BURT selain bertugas menetapkan kebijakan erumahtanggaan DPR dan mengawasi Sekjen dalam melaksankan kebijakan kerumahtanggaan DPR, BURT juga mengelola anggaran DPR. Hal ini bertentangan dengan ruh pasal 133 UU MD3.

Karenanya, untuk menghindari polemik seputar kewenangan BURT dalam mengelola anggaran DPR, Tatib DPR harus diubah dan diselaraskan dengan UU No.29 tahun 2007.

Suasana Ruang Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI

Edisi FEBRUARI 2012

Muhibah-Silaturrahim

Edisi FEBRUARI 2012

Dukung Perjuangan Pegawai Honorer Banten

Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Yan Herizal, menerima sejumlah Pegawai Honorer Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lebak Banten, terkait dengan pengangkatan pegawai honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil, Selasa (10/1) kemarin. Rombongan Banten didampingi oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Sanuji Pentamarta dan Anggota Komisi I DPRD Fraksi PKS Siti Saidah. Yan mengatakan, akan memperjuangkan masalah ini melalui jalur konstitusi yang ada, dan berharap Pemerintah dapat mengambil langkah cepat untuk melakukan pengangkatan, terlebih Pemerintah sudah mencabut moratorium penerimaan PNS.

Perjuangkan Nasib Perangkat Desa melalui UU Desa

Jakarta, Suara Keadilan - Kelompok Komisi (Poksi) II Fraksi PKS DPR RI, menerima sejumlah perwakilan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Senin (16/1), di Ruang Rapat Pleno FPKS Nusantara I lantai 3 Gedung DPR RI, Senayan Jakarta. Sejumlah Perangkat Desa ini meminta DPR memperjuangkan peningkatan status mereka, menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui UU Desa yang sudah ada. Kapoksi II Agoes Poernomo berjanji akan mengawal implementasi UU Desa tersebut, serta akan memperjuangkan ratusan ribu Perangkat Desa yang saat ini tidak jelas statusnya di struktur pemerintahan Desa.

Kunjungan Prof. DR. Abdurrahman Yusuf (Wakil Ketua Parlemen Gaza) Jakarta, Suara Keadilan - Wakil Ketua Parlemen Gaza Palestina Syaikh Prof. DR. Abdurrahman Yusuf Al Jamal, berkesempatan mengunjungi Fraksi PKS DPR RI, Kamis (12/1) siang. Dalam kunjungan singkat ini, beliau memberikan Taujih (Pesan Ruhani) dan juga Info terkini mengenai kondisi Gaza Palestina. Di akhir pertemuan beliau mengucapkan terima kasihnya kepada seluruh umat Islam di Indonesia yang telah menyematkan Palestina di hatinya. “Terima kasih atas bantuan kalian, apa yang kalian berikan sangat membantu Kami dalam memproduksi penghafal Qur’an dan berjihad (melawan penjajah Israel),” tuturnya.

Kesejahteraan Pulau Sepeken Masih Kurang Perhatian

Jakarta, Suara Keadilan – Sekitar 60 orang perwakilan mahasiswa Pesantren Abu Hurairah dan masyarakat Pulau Sepeken Madura, menyampaikan aspirasi tentang kondisi kesejahteraan masyarakat kepada Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PKS Ir. Abdul Aziz Suseno, MT di Jakarta, Selasa (13/12). Salah seorang perwakilan mengeluhkan kurangnya perhatian Pemerintah Pusat dan perusahaan-perusahaan lokal yang beroperasi, untuk kesejahteraan masyarakat di Pulau Sepeken Madura, terlebih lagi kurang memperhatikan efek lingkungan dari kegiatan operasional mereka. Abdul Aziz, wakil rakyat yang terpilih dari Jawa Timur XI yang meliputi empat kabupaten di Pulau Madura, menyatakan siap membantu dengan segera mengkoordinasikan pihak terkait untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Pulau Sepeken Madura.

Foto : Zakaria/FPKSDPRRI

Perlunya Pengaturan ORMAS Atas Hak Berserikat Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Pansus RUU Ormas Nurhasan Zaidi yang juga Anggota Komisi VIII FPKS DPR RI, menerima aspirasi dari sejumlah aktivis Koalisi untuk Kebebasan Berserikat (KBB), Kamis (19/1) di Senayan Jakarta. KBB meminta RUU Ormas dibatalkan menjadi RUU Perkumpulan karena menurut mereka penamaan Ormas adalah istilah Orde Baru, dan landasan hukum di Indonesia yang ada hanya yayasan dan perkumpulan. Nurhasan menyampaikan, bahwa pengaturan terhadap Ormas tetap diperlukan dengan tidak mengebiri hak-haknya dalam kebebasan berserikat.

Galeri Foto

Edisi FEBRUARI 2012

Amandemen UUD 1945

Foto : Zakaria/FPKSDPRRI

Kembalikan Fungsi Kontrol DPR

Jakarta, Suara Keadilan - Amandemen UUD 1945 telah mengembalikan fungsi DPR sebagai lembaga kontrol terhadap pemerintah. Namun hingga kini kinerja DPR dipandang masih jauh dari harapan. Hal ini terungkap saat Peluncuran Buku Konsep Reformasi Parlemen versi PKS, Jum’at (20/1) di Ruang Rapat FPKS, Gedung Nusantara I Lantai 3, Senayan, Jakarta. Hadir dalam peluncuran buku tersebut Ketua Fraksi PKS DPR RI Mustafa Kamal, Sekretaris FPKS Abdul Hakim dan Bendahara FPKS Ecky Awal Mucharam.

Sebelumnya Prof. Jimly Ashshiddiqie juga memberikan kuliah umum tentang Reformasi Parlemen sebelum peluncuran Buku tersebut.

FGD Cluster Ekuintek

RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender

Foto : Zakaria/FPKSDPRRI

Rumuskan Pengelolaan BUMN

Telaah Kritis

Jakarta, Suara Keadilan - Fraksi PKS DPR RI Cluster Ekuintek, menggelar Focus Discussion Group (FGD) bertema "Mau di bawa kemana BUMN Kita", Senin (30/1) di Ruang Rapat Pleno FPKS DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 3, Senayan Jakarta.

FGD ini bertujuan untuk merumuskan sikap Fraksi PKS DPR RI terhadap Pengelolaan BUMN. Hadir dalam diskusi tersebut Ketua Cluster Ekuintek Moh. Sohibul Iman, Anggota Komisi VI Fahri Hamzah dan Ecky Awal Mucharam, Ketua Poksi XI Kemal Aziz Stamboel dan Ketua Poksi IV Rofi' Munawar serta sejumlah Tenaga Ahli FPKS yang ikut merumuskan sikap Fraksi dalam mengelola BUMN.

Jakarta, Suara Keadilan – RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) yang telah masuk ke dalam daftar Prolegnas 2012, terus mengundang polemik. Untuk itu Kelompok Komisi (Poksi) VIII Fraksi PKS DPR RI melakukan kajian-kajian kritis terhadap RUU KKG tersebut, rangkaian kajian yang dilakukan mulai akhir Januari 2012 ini sudah berjalan sampai dengan seri ketiga. Narasumber yang dihadirkan pun memiliki kompetensi pembahasan Gender, salah satunya DR. Adian Husaini Direktur INSIST dan LSM-LSM pemerhati masalah gender.

Edisi FEBRUARI 2012

Galeri Foto

Foto : Khoiruddin Safri / PKS Jakarta

Humas yang Kuat untuk Kemenangan 2014

Jakarta, Suara Keadilan – Bidang Koordinasi Kehumasan DPP PKS menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) HUMAS PKS 2012, di Jakarta 27-29 Januari 2012. Rakornas perdana yang mengambil tema “Membangun Humas yang Kuat menuju Kemenangan 2014”ini, dibuka Menteri Komunikasi dan Informasi Ir. Tifatul Sembiring. Sejumlah narasumber nasional juga turut hadir diantaranya, Praktisi Kehumasan Silih Agung Wasesa, Nico Wattimena, Direktur LSI Burhanudin Muhtadi, Wartawan Senior Kompas Budhiarto Sambazy dan Pengamat Politik Effendi Ghazali.

Pendidikan Karakter, solusi Problematika Pendidikan Nasional

Foto : Zakaria/FPKSDPRRI

Peran Negara Dalam Perlindungan TKI

Jakarta, Suara Keadilan - Komisi IX DPR RI saat ini sedang melakukan revisi UU No. 39 tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Permasalahan perlindungan TKI Luar Negeri ini, menjadi hal yang paling serius disoroti Kelompok Komisi (Poksi) IX FPKS DPR RI. Terkait hal itu, Poksi IX menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Peran Negara dalam Perlindungan TKI di Luar Negeri” di Ruang Badan Kehormatan DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 2, Senayan, Jakarta. Diskusi ini menghadirkan Konsulat Jenderal RI di Jeddah Zakaria Anshor, Stafsus Menakertrans Abdul Wahid Maktub, Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat dan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Martri Agoeng, juga beberapa perwakilan LSM Ketenagakerjaan.

Jakarta, Suara Keadilan - Sebagai upaya untuk mencari masukan dalam merumuskan grand design Pendidikan Karakter Bangsa, Kelompok Komisi (Poksi) X Fraksi PKS DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD), Rabu (15/2) di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS, Gedung Nusantara I lantai 3 DPR RI, Senayan, Jakarta. FGD ini mengambil tema “Pendidikan Karakter di Tengah Problematika Pendidikan Nasional” . Wamendikbud bidang Kebudayaan Prof. Wiendu Nuryanti dan Soul Healer Irma Rahayu turut hadir mewarnai diskusi yang berdurasi tiga jam ini. FPKS sendiri diwakili Anggota Komisi X DPR RI Tb. Soenmandjaja dan Ketua Poksi X FPKS DPR RI Raihan Iskandar yang juga menjadi keynote speaker.

Infrastruktur, Agraria & Transportasi

Industri Garam

Butuh Perhatian Pemerintah Jakarta, Suara Keadilan – Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Kantor Kemenko Perekonomian bulan lalu, disebutkan bahwa bahwa pemenuhan garam untuk keperluan industri hingga saat ini, 100 persen masih bergantung dari produksi negara lain.

Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar memandang kondisi ini sangat memprihatinkan karena selama ini Industri garam tidak pernah dikelompokkan ke dalam barang strategis, padahal kebutuhan domestik sangat besar dan keberadaannya sangat vital dalam mencukupi kebutuhan dasar rakyat. Realitas ini menunjukan bahwa kebijakan Pemerintah kepada sektor garam industri, masih lemah dan tidak integratif. “Sangat menyedihkan mendengar bahwa importasi garam industri hingga 100 persen. Ini menunjukan kelemahan mendasar dari pemerintah dalam membangun industri garam nasional,” sesal Rofi’ di Gedung DPR, Selasa (24/1).

Menurut Rofi’ jika diamati lebih seksama, Jepang yang merupakan negara dengan empat musim dan juga memiliki banyak muara sungai ternyata mampu memproduksi garam lebih banyak daripada Indonesia. Begitu pula dengan kondisi alam Australia dan negara lain, yang faktanya mampu memproduksi garam lebih banyak daripada Indonesia. “Jepang dan Australia saja mampu (memproduksi garam –red) dengan kondisi alam yang tidak ideal, karena mereka memiliki orientasi yang jelas sehingga tercipta teknologinya. Pemerintah kita, bertahun-tahun pasrah pada kondisi alam tanpa berupaya untuk meningkatkan teknologi dan inovasi,” keluh Rofi’.

Dari total produksi garam dunia sekitar 240 juta ton per tahun, Indonesia hanya mampu menghasilkan 1,2 juta ton. Produsen terbesar garam di dunia dipegang China dengan produksi 48 juta ton per tahun, diikuti India (16 juta ton), Australia (12 juta ton), Thailand (3juta ton), dan Jepang (1,4 juta ton). Sebagai informasi, impor garam ke Indonesia terbanyak berasal dari Australia yaitu 1,7 juta ton dengan nilai US$ 85,95 juta pada periode JanuariNovember 2011. Lalu garam impor dari India sebanyak 976 ribu ton dengan nilai US$ 52,15 juta dari Januari hingga November 2011. Kemudian Selandia baru sebanyak 1,13 ribu ton dengan nilai US$ 404,5 ribu, dan Jerman sebanyak 460,7 ton dengan nilai US$ 411,2 ribu, dan negara lainnya sebanyak 523,2 ton dengan nilai US$ 187,7 ribu.

Rofi’ Munawwar

Edisi FEBRUARI 2012

Langkah Ekstra, Tekan Tingkat Kecelakaan Jakarta, Suara Keadilan - Fraksi PKS prihatin dengan tingginya angka kecelakaan transportasi yang terjadi selama ini. Menurut data Kepolisian, jumlah kecelakaan sepanjang tahun 2012 hingga hari ke13 bulan Februari sudah mencapai 9.884 peristiwa.

Jumlah korban meninggal dunia dari kecelakaan lalu lintas ini mencapai 1.547 orang. Belum lagi jumlah orang yang mengalami cedera serius sekitar 2.652 orang. Oleh karena itu Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk melakukan langkah ekstra, dalam menekan angka kecelakaan transportasi yang kembali marak terjadi.

Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Chairul Anwar di Jakarta, Jum’at (24/2).

Langkah ekstra yang dimaksud Chairul adalah perlunya upaya kampanye keselamatan berkendara kepada semua pihak,

serta keseriusan pemerintah memperbaiki sistem pencegahan kecelakaan transportasi.

Menurutnya program pencegahan tersebut antara lain dengan memperketat pemeriksaan kelayakan kendaraan sebelum berjalan. Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah kontrol kondisi pada sumber daya manusia yang menjalankan kendaraan.

“Faktor penyimpangan terhadap sistem dan prosedur uji keselamatan transportasi juga harus diberantas, mulai sekarang jika ada oknum petugas yang ‘bermain mata’ dengan pemilik kendaraan dalam pemeriksaan, maka petugas yang bersangkutan harus ditindak,” tegas Ketua DPP PKS Wilayah Sumatera ini.

Selain itu, lanjut Chairul, koordinasi lintas sektor juga harus ditingkatkan untuk menekan jumlah kecelakaan. Bentuknya, koordinasi antara Kementerian Perhubungan serta Kepolisian dan

Kementerian Pekerjaan Umum harus lebih ditingkatkan. “Kami di DPR sudah mengkritik sejak awal tentang kecilnya alokasi anggaran untuk Program Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi yang hanya sekitar 72,9 Milyar, yang hanya dianggarkan di satu direktorat jenderal saja, yaitu Ditjen Perhubungan Darat. Hal ini sangat kecil dibanding dengan total anggaran Kementerian Perhubungan yang mencapai 26,8 trilyun,” terang politisi asal Riau ini.

“Kedep a n , Pemerintah ha-

rus menambah anggaran untuk program keselamatan transportasi dan memperketat sistem keselamatan transportasi serta mengkampanyekan secara masif tentang keselamatan transportasi kepada masyarakat,” tutup Chairul mengingatkan.

Chairul Anwar

Infrastruktur Memadai Meningkatkan Perekonomian Daerah Jakarta, Suara Keadilan - Infrastruktur merupakan hal mendasar dan sangat menentukan keberhasilan pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli / kemampuan ekonomi), juga peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP).

Karena itu, penyediaan infrastruktur yang memadai harus didukung anggaran yang memadai juga. Hal ini disampaikan Anggota Komisi V DPR Akbar Zulfakar di Jakarta, Selasa (21/2).

Akbar mencontohkan misalnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur di tahun 2012 yang mengalami kenaikan sekitar Rp 5 triliun. Tidak cukup dengan kenaikan anggaran, namun harus diikuti kinerja yang baik dan profesional dari pemerintah sekaligus dapat dipertanggungjawabkan. “Dengan kata lain, harus diimbangi dengan kontrol yang kuat dari seluruh pemangku kebijakan (sta-

keholder) yang ada, sebab dampak pembangunan infrastruktur bisa dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat,” papar Akbar.

Akbar menambahkan, berdasar data statistik dalam index pembangunan infrastruktur dunia, Indonesia berada di level 82.

“Artinya Indonesia masih jauh tertinggal dari negara Eropa maupun Asia, seperti Singapura yang menempati peringkat kelima, Korea Selatan peringkat ke-15, Malaysia berada di level 20, Thailand peringkat 30 dan China peringkat 50 dunia,” kata Akbar.

Index ini, lanjut Akbar, bisa menjadi acuan bagi Pemerintah, jika ingin melihat Indonesia menjadi negara maju dan investasinya kuat serta bisa bersaing di level Asia dan dunia, maka tidak lain harus kuat pula membangun infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan menarik minat para investor dari negara lain untuk berinvestasi di Indonesia. “Misalnya, ongkos untuk mengangkut h a s i l perta-

nian dan perkebunan dari Surabaya ke Jakarta lebih mahal daripada ongkos/ biaya angkut dari Thailand ke Jakarta. Hal tersebut bisa terjadi karena infrastruktur dari Thailand ke Jakarta lebih memadai sehingga tidak memerlukan biaya banyak,” jelasnya.

Dalam pandangan Legislator Dapil Sulawesi Tengah ini, Pembangunan infrastruktur juga harus menjamin akses pendidikan, akses pert a nian dan akses perda-

gangan. Pembangunan infrastruktur di Indonesia dinilai Akbar belum merata, dalam artian pembangunan itu banyak didominasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota-kota besar lainnya. Padahal, jika ingin melihat kondisi infrastruktur secara keseluruhan di Indonesia, sebenarnya bukan hanya yang di kota, melainkan juga yang berada di daerah pelosok-pelosok pedesaan yang masih tertinggal.

Akbar Zulfakar

Ekuintek

Edisi FEBRUARI 2012

Regulasi Minim

Impor Kian Marak

Jakarta, Suara Keadilan - Salah satu penyebab maraknya impor komoditas yang mengancam pasar domestik akhir-akhir ini adalah karena minimnya regulasi impor. Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR Refrizal di Jakarta, Rabu (25/1). “Kementerian Perdagangan (Kemendag) saja baru menyusun peraturan untuk menangkal serangan produk impor saat ini. Ini bukti bahwa kita tidak siap dengan serangan produk luar,” ungkap Refrizal menyesalkan.

Politisi PKS ini juga mempertanyakan sistem karantina yang baru akan diterapkan ketika komoditas hortikultura membanjiri pasar dalam negeri. Ia menyayangkan lambatnya pemerintah dalam mengantisipasi maraknya impor, dimana yang terjadi sekarang justru lebih pada tindakan reaktif, bukan lagi antisipatif.

Karena itu, Refrizal juga mendesak pemerintah untuk segera merampungkan Rancangan UndangUndang (RUU) Perdagangan. “Kita minta pemerintah segera merampungkan dan menyerahkan draft RUU Perdagangan, karena keberadaan RUU ini penting sebagai payung hukum perdagangan nasional,” imbuhnya.

RUU Perdagangan dijanjikan pemerintah akan segera diserahkan kepada DPR sejak Menteri Perdagangan dijabat oleh Marie Elka, namun hingga saat ini RUU tersebut masih belum diterima oleh DPR. “RUU Perdagangan akan menjadi jalan keluar untuk dapat menekan laju Impor dan dengan begitu kita akan mengandalkan produk dalam negeri dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri, serta bersaing dengan komoditas internasional,” tutup Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini.

Refrizal

Pengembangan Mobnas

Dukung Perekonomian Rakyat Jakarta, Suara Keadilan - Dalam upaya mendukung pengembangan mobil nasional (mobnas), Anggota Komisi VI Ecky Awal Mucharam mene-gaskan harapan munculnya mobil nasional diimbangi kaidah industri dan bisnis yang mendukung, agar keberlangsungan mobnas ini bisa berkelanjutan. Karena pada kenyataannya, saat ini

70% pasar industri mobil di Indonesia dikuasai oleh Jepang.

“Fenomena kehadiran mobil Esemka memang menjadi pemicu untuk melahirkan mobnas agar prosesnya menjadi lebih cepat. Untuk itu kita berharap Pemerintah responsif mengambil sikap. Pemerintah harus mengupa-yakan perhatian khusus bagi perkembangan dan lahirnya inovasiinovasi yang bisa diciptakan oleh para SMK-SMK yang berbasis pada industri,” ujar

Ecky Awal Mucharam

Ecky di Jakarta, Rabu (25/1).

Dalam pandangan Ecky, ketika proses pembuatan mobil Esemka ini berjalan, bisa jadi merupakan cikal bakal pertumbuhan industri otomotif nasional, yang merupakan langkah besar menuju industrialisasi. “Tinggal keseriusan pemerintah untuk bisa menyiapkan regulasi yang tepat. Semangatnya adalah agar bagaimana proses mobnas ini bisa berkembang. Kebutuhan ke depan juga akan terkait dengan penyiapan sisi permodalan, walaupun skema permodalan nanti apakah akan diberikan kepada swasta ataupun BUMN,“ jelas Ecky serius.

Ecky menekankan bahwa kebijakan pengembangan mobnas bukan hanya untuk memproduksi mobil yang sekedar murah, melainkan agar pengembangan mobnas

mampu memberikan kontribusi pada pertumbuhan, pengembangan dan kesejahteraan industri kecil.

“Itu artinya, jika Indonesia ingin mengembangkan mobnas, harus didukung kuat dengan kebijakan yang tidak hanya mampu memproduksi mobil pribadi saja, tetapi juga kendaraan yang mendukung perekonomian masyarakat,” harap Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III ini.

Kesejahteraan Rakyat

Terbitkan Keppres

Lunasi Pesangon PT DI Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi IX DPR Arif Minardi menyatakan, tidak mungkin hanya mengandalkan PT Dirgantara Indonesia (DI) untuk membayar pesangon. Sebab Pemerintah pun tak mendukung PT DI. "Pembayarannya akan lama jika mengandalkan PT DI. Pemerintah pun tak memenuhi order-order sesuai dengan kebutuhan mereka," kata Arif, Kamis (18/1).

Anggota DPR dari

Daerah Pemilihan Jawa Barat I ini mencontohkan Merpati yang membeli pesawat dari China senilai Rp 1 triliun. Padahal, pesawat tersebut dapat dibuat PT DI. "Ngapain beli dari China.

PT DI juga sangat mampu.

Belum alutsista, PT DI pun bisa. Helikopter, malah kabar terbaru mau beli dari Italia," keluh politisi PKS ini.

Arif mengusulkan agar pemerintah mengeluarkan Keppres untuk melunasi pesangon

dengan sistem Penyertaan Modal Negara (PMN). "PMN itu bisa diatur bahwa sesuai dengan kebutuhan PT DI. Cukup itu, digunakan sesuai kebutuhan dan sesuai RKAP," usul Arif yang pernah terlibat aktif sebagai aktivis buruh ini.

Arif Minardi

Impor Bawang, Harga Lokal Anjlok Jakarta, Suara Keadilan - Bawang merah impor kini membanjiri pasar dan mengakibatkan anjloknya harga bawang impor lokal. Pada bulan Januari-November 2011, sebanyak 158.461 t o n M Sohibul Iman

bawang impor m a suk ke Indonesia atau

naik 116 persen dibandingkan total impor sepanjang tahun 2010. Impor bawang inilah yang menyebabkan harga jatuh dari harga asal Rp Rp 5000-6000 per kg menjadi Rp2500-3000 per kg. Sedangkan harga terbaik terjadi pada bulan April 2011 yaitu Rp 9000-Rp 10.000.

Menanggapi hal tersebut, Anggota

Komisi VI DPR Sohibul Iman mendesak pemerintah agar lebih berpihak pada masa depan petani lokal.

Menurutnya, selama persediaan bawang merah untuk konsumsi dalam negeri masih mencukupi, maka impor tidak diperlukan. “Jangan sampai kita mengimpor ketika terjadi panen raya karena akan menyebabkan harga anjlok.

Kasihan nasib petani kita,”

ujarnya mengingatkan.

Dalam pandangan Iman, keterpurukan harga yang terjadi sejak bulan Mei adalah karena belum ada pengaturan niaga impor bawang merah.

“Harga bawang merah jatuh saat panen raya dan harga naik terlalu ekstrim saat budidaya gagal. Hal ini disebabkan belum adanya pengaturan antara kebutuhan bawang merah secara nasional dan

pengaturan pola tanam, serta pemetaan lahan budidaya secara nasional,” ungkap Anggota DPR dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II ini.

“Karena itu pemerintah harus berani membuat kebijakan yang jelas dan menindak tegas importir nakal yang merugikan petani,” tutup Sohibul Iman.

Ekuintek

Edisi FEBRUARI 2012

Infrastruktur Rakyat

Seimbangkan Pembangunan Daerah

Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi VI DPR Fahri Hamzah, mengingatkan Pemerintah Daerah untuk tidak terjebak pada kepentingan elit dalam pembangunan daerah. Ia juga mengingatkan agar fokus pembangunan tetap pada pembangunan infrastruktur dasar.

"Ini sebagai catatan

dari saya agar jangan terlena, fokus harus tetap membangun infrastruktur untuk rakyat, bukan untuk membangun infrastruktur elit," tegas Fahri, Selasa (20/12) saat bersama rombongan Komisi VI melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Riau di Pekanbaru.

Ia juga mengung-

kebutuhan rakyat. Ketimpangan akan muncul dan tidak imbang antara pembangunan kota dan desa. Ekonomi tidak akan bergerak,” pungkas Fahri.

kapkan, daerah kaya sumberdaya alam rawan terjadi perang saudara. "Ada yang namanya Deutch Desease; pangkalnya perang saudara dan ujungnya kerusakan lingkungan," kata politisi muda PKS ini.

Untuk itu menurut Fahri, pembangunan daerah yang merata menjadi kunci utama pembangunan terutama dalam membangkitkan ekonomi rakyat di pelosok.

“Percuma jika pemerintah di provinsi hanya membangun infrakstruktur di pusat kota tanpa memperhatikan

Fahri Hamzah

Kenaikan BBM

Kendaraan Meningkat Infrastruktur justru Mandek

Jakarta, Suara Keadilan - Pemerintah didesak segera mengambil sikap mengenai kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM), apakah melalui konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) atau kebijakan harga BBM yang dilakukan secara komprehensif. Hal ini mengingat pemerintah sudah beberapa kali mengalami kuota subsidi BBM yang berlebih. Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR Mardani Ali Sera di DPR, Selasa (16/1).

Sebagaimana diketahui, kebijakan pemerintah mengenai subsidi BBM selalu mengalami kelebihan kuota dalam jumlah yang

cukup besar yaitu mencapai 1,5 juta kiloliter atau setara dengan Rp 3 Trilyun. “Kelebihan kuota ini dipastikan berasal dari konsumsi mobil yang meningkat, baik mobil pribadi maupun umum,” tambah Mardani.

Lebih jauh politisi PKS ini menyatakan peningkatan konsumsi BBM terjadi karena jumlah mobil yang terus meningkat, sedangkan pertumbuhan sarana infrastruktur justru mandek. “Akibat dari keterbatasan sarana ini adalah kemacetan yang menghabiskan dan meningkatkan penggunaan BBM, yang bahkan terbuang percuma,” keluh Mardani.

Karena itu menurut Mardani, solusi utamanya adalah dengan menambah dan mem-

perbaiki insfrastruktur jalan, serta diversifikasi moda transportasi. “Pembatasan penggunaan BBM melalui konversi BBM ke BBG adalah solusi sekunder dari masalah utama melonjaknya penggunaan BBM,” jelas Ketua DPP PKS ini.

“Karena itu Pemerintah harus segera membuat blueprint perbaikan insfrastruktur jalan dan pengendalian pertumbuhan m o -

bil, termasuk perbaikan sistem transportasi umum dan diversifikasi moda transportasi,” tutup Doktor lulusan Universiti Teknologi Malaysia ini.

Kenaikan BBM & Listrik

Hindari dengan Tiga Opsi sebagai Solusi Jakarta, Suara Keadilan - Fraksi PKS menilai rencana Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan Tarif Dasar Listrik (TDL) bukanlah solusi yang tepat. Untuk menyelesaikan masalah beban subsidi yang semakin membengkak, Fraksi PKS menawarkan 3 solusi untuk Pemerintah. Demikian disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal, sesaat setelah Rapat Koordinasi (Rakor) Fraksi PKS yang mengagendakan pembahasan subsidi BBM dan TDL di Jakarta, Senin (6/2).

“Yang pertama Pemerintah perlu mempercepat program konversi BBM ke Gas, melanjutkan kebijakan untuk menata infrastruktur penggunaan gas, dan tidak mengurangi subsidi BBM,” tegas Mustafa.

“Kita negeri yang kaya akan gas alam, tetapi Pemerintah jutsru mengekspor gas tersebut ke luar negeri.

Padahal selain ramah lingkungan, menggunakan gas (baik untuk transportasi, pembangkit listrik, industri dan rumah tangga) jelas lebih hemat karena biayanya murah,” lanjutnya.

Solusi kedua, kebijakan terhadap BBM perlu dibarengi dengan kebijakan pengelolaan energi listrik yang kuat terkait kebijakan tarif (price), sehingga mencapai angka kelayakan untuk penggunaan geothermal dan batubara sebagai sumber energi pembangkit listrik.

Mustafa mencontohkan, untuk membangkitkan listrik dengan menggunakan batubara, biayanya jauh lebih murah dibanding dengan menggunakan BBM. Penggunaan batubara biayanya sekitar Rp 503/KWh, sedangkan bila menggunakan BBM, diperlukan biaya Rp 2200/KWh. Yang ketiga, lanjut Mustafa, untuk mengatasi beban anggaran, Pemerintah bisa mengambil dana SILPA 2011 (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). “Menurut catatan kami, ada kurang lebih 13 persen dari APBN 2011, atau sekitar Rp.95 Trilyun yang bisa didayagunakan untuk menyiapkan infrastruktur pengalihan BBM ke Gas,” tutup Politisi muda PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I ini.

Mustafa Kamal Mardani Ali Sera

Perlunya Eksplorasi untuk Tersedianya Energi Nasional Jakarta, Suara Keadilan sumber energi baru. Hal ini - Fraksi PKS mendorong ketersediaan energi nasional bagi terpenuhinya kebutuhan energi dalam negeri. Untuk itu Anggota Legislatif PKS di Komisi VII mendukung upayaupaya efisiensi, perawatan dan eksplorasi sumberMuhammad Idris Luthfi

disampaikan Anggota Komisi VII DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Idris Luthfi di Jakarta, Rabu (22/2). “Di Sumatera Utara sendiri ketersediaan energi seperti listrik, masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan akan listrik. Maka tidak mengherankan jika masih saja terjadi pemadaman aliran listrik,” kata Idris.

“Saat ini daya yang dimiliki PLN di Sumatera Utara masih pas-pasan. Jadi sangat bergantung pada daya tahan jaringan listrik PLN. Karena apabila terjadi kerusakan yang disebabkan karena faktor alam atau karena hal lain, maka langsung tidak berfungsi,” jelasnya.

Komisi VII, lanjut Idris, mendorong Pemerintah untuk mengeksplorasi sumbersumber energi baru. Dengan

demikian kebutuhan nasional akan energi dapat terpenuhi tanpa tersendat. Karena Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti geothermal dan lainnya. “Jika masing-masing daerah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, maka pada akhirnya secara nasional kebutuhan energi dapat terpenuhi,” terangnya.

Kesejahteraan Rakyat

Edisi FEBRUARI 2012

KPHI

Usulan Kemenag Bias Kepentingan Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi VIII FPKS Nurhasan Zaidi menilai calon anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) usulan Kementerian Agama (Kemenag), tidak akan bisa mengawasi haji secara independen. Hal ini diungkap Nurhasan dalam Rapat Dengar Pendapat Kemenag dan Komisi VIII di DPR, Rabu (1/2).

Menurut UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, memerintahkan KPHI untuk mengawasi pelaksanaan haji dan memberi masukan kepada pemerintah soal perbaikan pelayanan haji. Calon anggota KPHI diusulkan oleh Kemenag dan diangkat oleh Presiden.

“Bagaimana mungkin lembaga yang akan mengawasi haji dipilih oleh lembaga yang akan diawasi. Sudah pasti bias kepentingan,” sindir Nurhasan.

Proses seleksi KPHI sudah dimulai sejak tahun 2010 tetapi sampai hari ini belum disetujui DPR karena nama-nama yang diusulkan sebagian besar adalah pensiunan Departemen Agama. Hal ini dipandang akan menghambat efektifitas kerja KPHI. Panitia Seleksi calon anggota KPHI diketuai oleh Suryadarma Ali yang juga Menteri Agama dan juga Ketua Panitia Haji Kemenag. Sedangkan anggota panitia seleksi adalah pejabat eselon 1 Kemenag.

“Ini kan akal-akalan. Adanya KPHI kan biar pengelolaan haji lebih akuntabel dan transparan. Maka anggota KPHI harus dipilih oleh panitia independen.

Menteri cukup mengajukan, jangan ikut menyeleksi,” ujar Nurhasan menyayangkan cara Kemenag melaksanakan amanat UU Haji.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut Komisi VIII meminta panitia seleksi untuk memberikan data diri setiap calon anggota KPHI untuk dimintakan pertimbangan DPR. Namun menurut Nurhasan, tahap itu hanya upaya melegitimasi proses seleksi yang keliru tersebut.

“Persoalannya bukan hanya cara Kemenag memilih anggota KPHI, tetapi undangundangnya juga harus diganti.

Regulator, eksekutor dan pengawasnya harus terpisah,” tegas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX ini.

Nurhasan Zaidi

Honor Penyuluh Agama Sangat Memprihatinkan Jakarta, Suara Keadilan - Komisi VIII DPR menyesalkan rendahnya honor penyuluh agama yang masih jauh dibawah upah minimum regional (UMR). Untuk tahun 2012, APBN hanya membantu honor penyuluh agama sebesar Rp150 ribu/bulan.

Anggota Komisi VIII DPR RI KH Abdul Hakim meni-

Abdul Hakim

lai, pemberian honor sebesar Rp 150 ribu/bulan tersebut sangat tidak manusiawi mengingat tugasnya yang berat dalam membina umat.

“Kami sangat menyesalkan rendahnya honor yang diberikan pada penyuluh agama.

Honor sebesar Rp150 ribu/ bulan itu masih jauh dibawah UMR, yang saat ini rata-rata Rp 1 juta/bulan atau Rp 5.681/jam. Bahkan boleh dikatakan sangat tidak manusiawi. Dengan biaya hidup yang tinggi dan tuntutan kerja 24 jam, seharusnya penyuluh agama mendapat apresiasi yang lebih baik,”

saran Hakim yang juga sekretaris FPKS DPR RI ini di Jakarta, Senin (6/2).

Seperti diketahui, Penyuluh Agama mempunyai tugas membimbing umat dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan banyaknya konflik sosial di masyarakat saat ini, peran penyuluh agama sangat diperlukan untuk mengayomi masyarakat, menjadi teladan dan panutan sekaligus motivator masyarakat.

Sayangnya, peran penyuluh agama honorer kerap tidak diperhatikan. “Yang paling memprihatinkan adalah tenaga penyuluh yang bertugas di daerah terpencil atau pulau-pulau kecil, yang membutuhkan dana transpor-

tasi hingga ratusan ribu rupiah hanya untuk datang membawa laporan bulanan ke kantor Kemenag Kabupaten,” keluh Hakim.

Karenanya Hakim mendesak Kementerian Agama untuk meningkatkan honor tenaga penyuluh. Hakim berharap, honor tenaga penyuluh agama bisa disesuaikan minimal dengan besaran UMR. “Secara politik, kami akan mendukung peningkatan honor bagi penyuluh agama. Jika tidak dalam RAPBN perubahan tahun 2012 ini, kami akan perjuangkan dalam APBN 2013 mendatang,” tandas Hakim.

KPHI

Harus Berpihak Pada Jamaah Jakarta, Suara Keadilan - Sembilan calon anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, hanya tinggal menunggu keputusan Presiden untuk disahkan.

Di luar beragam wacana apakah pertimbangan DPR dapat digunakan untuk menolak calon hasil seleksi panitia dari Kementrian Agama, DPR sendiri melihat calon anggota yang diajukan memang masih memiliki banyak catatan kelemahan.

“Rata-rata calon anggota KPHI tidak memahami keruwetan masalah penyelenggaraan haji se-

lama ini. Betapa misalnya jamaah banyak dibebani pungutan liar sejak awal sampai kesembronoan pelayanan saat berada di tanah suci,” papar Anggota Komisi VIII DPR Ledia Hanifa di Jakarta, Kamis (9/2).

Bahwa ada kekurangan pelayanan pada setiap masa penyelenggaraan haji, memang sudah menjadi pengetahuan umum. Namun demikian, bahwa masalahnya ternyata begitu kompleks dan mendalam bahkan terjadi berulang untuk kasus-kasus serupa, menurut Ledia,, agaknya belum sampai dipahami calon anggota KPHI. Ledia berpendapat KPHI harus terlibat dari awal proses penyelenggaraan haji itu sendiri. Soal biaya haji, kontrak pemondokan, penentuan

katering, hingga kesiapan para panitia lapangan mesti dipantau, untuk meminimalisir terjadinya persoalan-persoalan serupa yang banyak merugikan jamaah.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I ini juga mengingatkan KPHI, untuk tidak segan menegur dan melaporkan panitia penyelenggara haji setiap kali menemukan penyimpangan atau keteledoran dalam pelayanan haji bagi jamaah.

“Mereka diangkat dan diberhentikan m e Ledia Hanifa mang

oleh Presiden untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan haji bagi negara. Namun satu hal yang harus menjadi concern para calon anggota KPHI ini adalah, bahwa mereka harus berpihak pada jamaah,” tegas Ledia.

No. 3 Th 1997 tentang Pengadilan Anak, UU Perlindungan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dilakukan melalui suatu peradilan khusus,” jelas Jazuli.

Menurutnya, lembaga pemasyarakatan atau penjara bukan tempat terapi yang baik bagi anak-anak yang bermasalah.

Apalagi dalam tahanan, anak dicampur dengan t a -

hanan dewasa yang tindak kejahatannya lebih tinggi. “Saya khawatir tahanan anak justru akan belajar jahat dari lingkungan tersebut.

Ini harus dihindari,” tutup Ketua DPP PKS ini.

UU Anak Jangan Teori Belaka Jakarta, Suara Keadilan - Kasus pidana yang melibatkan anak-anak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Menurut data Komisi Nasional Anak pada tahun 2010/2011, dari sekitar 7.000 lebih anak yang berhadapan dengan hukum, 6.726 anak sudah divonis, selebihnya dalam proses. Sedangkan pada 2008/2009, ada sekitar 4.000 anak. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam rangka penanganan dan perlindungan anak yang berhada-

pan dengan hukum. Demikian disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini di Senayan, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Senin (16/1).

"Tidak semua kasus kriminal yang melibatkan anak-anak dimeja hijaukan.

Kebanyakan kasus-kasus tersebut berupa kenakalan remaja bukan murni kriminal. Seharusnya aparat dapat memisahkan antara kejahatan dan kenakalan anak-anak.

Dan tentu saja perlakuannya juga akan berbeda," ingat Ja-

zuli tegas.

Seharusnya, imbuh Jazuli, pemerintah dapat mengembangkan sistem prosedur penanganan hukum yang ramah anak, termasuk peningkatan upaya perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Jangan sampai upaya perlindungan negara terhadap anak sekedar teori belaka. “Kita sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 36 Th 1990. Ada UU Perlindungan Anak No. 23 Th 2002 dan UU Peradilan Anak No.

3 Th 1997. Pemerintah harusnya bisa mengkoordinasikan penegakan hukum yang adil dan ramah untuk anak. Kita berharap peraturan yang sudah ada ditegakkan, jangan cuma teori belaka,” beber Jazuli.

Tokoh Ulama Banten ini menyayangkan jika kasuskasus kenakalan remaja harus diselesaikan dengan persidangan di pengadilan, apalagi jika anak tersebut harus masuk penjara. “Ini akan berdampak buruk terhadap psikologis anak. Padahal, amanat UU Peradilan Anak

Jazuli Juwaini

Kesejahteraan Rakyat

Asuransi TKI Harus di Kaji Ulang

Edisi FEBRUARI 2012

Perda Miras

Senafas dengan Pancasila dan UUD Jakarta, Suara Keadilan - Polemik Peraturan Daerah (Perda) tentang Minuman Keras (Miras) terus mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR Surahman Hidayat, Perda Miras memiliki landasan hukum untuk dipertahankan. “Perda Miras memiliki landasan hukum yang kuat. Perda Miras tidak bisa dianulir dan direvisi begitu saja oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Karena, Perda Miras tidak bertentangan dengan landasan hukum tertinggi kita, yaitu Pancasila dan

Jakarta, Suara Keadilan - DPR mendesak keberadaan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk dikaji ulang, karena dinilai tidak memberi manfaat bagi para TKI dan hanya menambah beban biaya mereka. “Kenyataannya serapan pencairan klaim rendah, serta persyaratan klaim sulit dan berbelit, padahal TKI wajib menyetor premi sebesar Rp. 400 ribu di awal,” ungkap Anggota Komisi Ketenagakerjaan (Komisi IX) DPR Zuber Safawi, Rabu (8/2).

Zuber menilai, asuransi TKI yang diwajibkan atas Peraturan Kemenakertrans nomor 7/2010 itu sudah keluar dari prinsip dasarnya, yakni perlindungan terhadap TKI baik pra penempatan, selama bekerja, hingga setelah penempatan. “Kami mendapat banyak laporan dan keluhan dari masyarakat bahwa asuransi TKI ini tidak sesuai dengan klaim perlindungan sebagaimana peraturan pemerintah tersebut, syarat klaimnya cenderung dipersulit bahkan penolakan klaim juga meningkat,” kata politisi PKS ini menyesalkan.

Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), penolakan terhadap TKI yang mengajukan klaim terus meningkat sejak 2010-2011. Pada 2010 dari pengajuan sebanyak 1020 klaim, 875 ditolak, atau hampir 90 persen. Sedangkan di 2011 dari 14.854 klaim yang diajukan, sebanyak 6.156 ditolak atau 45 persennya.

“Idealnya, para pemegang Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang diwajibkan membayar premi asuransi TKI saat di awal mendaftar, otomatis adalah pemegang polis asuransi TKI, sehingga tak diperlukan syarat bermacam-macam. Cukup tunjukkan KTKLN untuk klaim,” imbuh mantan aktivis asal Jawa Tengah ini.

Selain itu, Konsorsium Proteksi sebagai pelaksana tunggal asuransi TKI, seharusnya melakukan perlindungan TKI Secara proaktif. Menurut Zuber, bila sistem asuransi ini tak kunjung diperbaiki, maka sebaiknya, sistem asuransi TKI benar-benar dihapus, atau diserahkan kepada mekanisme pasar.

Zuber Safawi

UUD 1945," terang Surahman di Jakarta, Senin (16/1).

Menurut Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS ini, Perda Miras dapat menjadi peraturan khusus (lex spesialis) yang berlaku di daerah di mana perda tersebut dikeluarkan. Dinilainya, hal ini sudah sesuai dengan Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dapat menampung kondisi khusus daerah.

Dalam pandangan Surahman, pemerintah daerah berhak untuk membuat aturan hukum dalam lingkup daerahnya sendiri sebagaimana dijamin oleh Pasal 14 UU

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Pasal itu memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan penanggulangan masalah sosial.

Surahman bahkan mem-

pertanyakan keabsahan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2007.

Menurutnya, Keppres tidak boleh bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945.

Surahman Hidayat

Bentuk Panja

Usut Proyek Hambalang Jakarta, Suara Keadilan - Komisi X DPR mengusulkan dibentuknya Panitia Kerja (Panja) kasus Hambalang, untuk mengusut dugaan korupsi yang terkait dengan Proyek Pembangunan P3SON (Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional) di Bukit Hambalang Sentul, Kabupaten Bogor Jawa Barat.

Panja

ini dirasa perlu, karena pemerintah dianggap tidak serius dalam penyelesaian kasus Hambalang, yang diyakini karena adanya kepentingan politik tertentu.

Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR Memed Sosiawan di Jakarta, Selasa (21/2).

Memed Sosiawan

"Pengajuan tambahan anggaran P3SON Hambalang untuk tahun 2012 angkanya belum sempurna, dan perkembangan pengerjaan konstruksi di lapangan perlu diteliti ulang apakah sudah sesuai dengan yang dilaporkan," tegas Memed.

Kejanggalan tersebut memerlukan klarifikasi tuntas, mengingat total dana APBN yang rencananya akan dialokasikan mencapai hampir 2 Trilyun Rupiah. "Bagaimana mau diberikan, sementara perkembanganya belum lagi jelas, ditambah dengan dugaan korupsi dan masalah lain yang boleh jadi saling

berkaitan," ujar Memed ragu.

Dengan demikian, menurut Memed, hadirnya Panja Hambalang diharapkan menjadi jalan masuk untuk mengusut dugaandugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.

"Dengan mekanisme kerja Panja yang teratur nantinya, bukan tidak mungkin kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan Proyek Hambalang ini akan bisa ditelisik lebih jauh lagi," tutup Memed yakin.

Kecelakaan Maut Tugu Tani

Lemahnya Kontrol Miras dan Narkoba Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi IX DPR Herlini Amran, menyampaikan rasa prihatin dan berduka yang sangat mendalam bagi korban dan keluarga kecelakaan maut di Tugu Tani, Jakarta, pada hari Minggu (22/01). Dalam kecelakaan tersebut, sembilan nyawa terenggut oleh ‘Supir Mabuk’ pengendara Mobil Minibus.

Menurut Herlini, kecelakaan tersebut terjadi karena lemahnya kontrol pemerintah terhadap Minuman Keras dan pengguna Narkoba, sehingga mereka lebih

leluasa mengkonsumsi ‘barang haram’ tersebut hingga memakan korban. Ironisnya, korban yang jatuh justru bukan penggunanya sendiri.

“Aparat keamanan harus meningkatkan razia miras di berbagai tempat, termasuk di mini market yang menyediakan miras. Selama ini razia miras dilakukan momentual saja, itupun biasanya informasi adanya razia sudah bocor lebih dulu," sesal Herlini. Sebagaimana diketahui, bahwa pengendara mobil dalam kecelakaan maut tersebut diyakini dalam pengaruh obat-obatan terlarang ketika musibah terjadi.

Herlini juga mengecam

Pemerintah terkait pencabutan Peraturan Daerah tentang Minuman Keras (Perda Miras) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa hari silam. Menurutnya, pencabutan Perda Miras akan berdampak mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. “Semangat dibuatnya Perda Miras untuk melarang peredaran miras di daerah, dalam upaya menjamin ketertiban

dan keamanan masyarakat, kenapa justru dicabut,” ujar Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kepulauan Riau ini retoris. .

Herlini Amran

Kesejahteraan Rakyat

Edisi FEBRUARI 2012

RSBI Picu Mahalnya Biaya Pendidikan

Lhokseumawe, Suara Keadilan - Kementerian Pendidikan dituding tidak memahami betul prinsip penyelenggaraan pendidikan. Salah satu indikasinya adalah dengan adanya Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional (Permendik-

nas) yang mengatur tentang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Demikian ditegaskan Anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar di Aceh, Ahad (5/12).

“Padahal sebagaimana tertulis dalam UU Sisdiknas Pasal 4 ayat (1), menyatakan Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai ke-

Raihan Iskandar

agamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa,” jelasnya.

Karena itu dia menolak pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, yang menyatakan biaya mahal merupakan konsekuensi dari pendidikan yang berkualitas.

“Seharusnya justru semakin membuka mata Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh, bukan hanya meningkatkan mutu RSBI,” terang Raihan lagi.

Menurutnya, pemerintah pun secara nyata melegalisasi pungutan yang dilakukan pihak sekolah dengan menerbitkan Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009, dimana pasal 16 ayat (1) menyatakan perihal

kesediaan peserta didik mulai jenjang SD sampai SMA membayar pungutan untuk menutupi biaya operasional RSBI. “Legalisasi inilah yang dimanfaatkan oleh sejumlah RSBI untuk mematok tarif tinggi kepada peserta didik

Memprihatinkan, adanya Dugaan Korupsi di Kampus Jakarta, Suara Keadilan - Dugaan maraknya korupsi di beberapa universitas di Indonesia mengundang keprihatinan Komisi X DPR RI. Terlebih lagi, dugaan adanya korupsi di lembaga pendidikan tinggi negeri ini merupakan hasil audit Badan Pelaksana Keuangan (BPK).

“Temuan ini akan ditindaklanjuti oleh Komisi X dengan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait,” ungkap Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS Ahmad Zainuddin di Jakarta, Sabtu (21/1).

Secara khusus, Komisi X akan meminta penjelasan

Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Muhammad Nuh, dan meminta pertanggungjawabannya atas beberapa temuan yang berkaitan dengan pengelolaan satuan pendidikan ini. “Mendiknas tentu bertanggung jawab atas dugaan-dugaan ini. Karena Mendiknas seharusnya juga memiliki fungsi pengawasan yang ketat akan pengelolaan keuangan di masing-masing kampus. Kita akan meminta pertanggungjawaban beliau,” kata Zainuddin Zainuddin menegaskan bahwa pengelolaan keuangan pendidikan tinggi seharusnya dapat dilakukan dengan profesional. Institusi pendidikan

juga hendaknya tak sampai terjebak pada profit oriented.

“Institusi akademis seharusnya menjaga nilai-nilai luhur pendidikan, salah satunya adalah dengan bentuk pengelolaan keuangan yang baik”, jelasnya.

Secara terpisah, Rektor UI Gumilar Rosliwa Sumantri menegaskan dirinya senang dengan hasil audit dari BPK. Semua pihak boleh berspekulasi, tapi pihaknyalah yang paling mengetahui

Jakarta, Suara Keadilan - DPR meminta pemerintah membenahi proses sertifikasi kompetensi kerja calon tenaga kerja Indonesia. DPR juga mendukung kebijakan moratorium penempatan Tenaga

Anshori Siregar

Kerja Indonesia (TKI) pe-

kerja rumah tangga ke Arab Saudi dan negara lain, hingga terbit nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MOU) perlin-

dungan TKI dengan Indonesia. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR Anshori Siregar di Jakarta, Senin (30/1).

Kedua hal tersebut disampaikan Anshori dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dihadiri oleh Kepala BNP2TKI Muhammad Jumhur Hidayat.

Menurut Anshori, perihal sertifikasi sepenuhnya adalah tanggung jawab Badan Na-

lajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasi dari peserta didik, orang tua, atau walinya,” kata Anggota DPR dari Daerah Pemilihan NAD 2 ini.

Indonesia Perlu

apa yang sebenarnya terjadi di UI saat ini. Oleh karena itu, Gumilar menyatakan siap bertangg u n g jawab a t a s temuantemuan itu.

Ahmad Zainuddin

Sertifikasi Calon TKI

Harus Dibenahi

dan orang tua peserta didik.

Pasal pungutan ini jelas tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 60 tahun 2011 Tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada SD dan SMP, yaitu Pasal 3 yang menyatakan bahwa Sekolah pelaksana program wajib be-

sional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikasi ini penting untuk tenaga kerja dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan sekaligus perlindungan bagi tenaga kerja.

“BNSP sepenuhnya bertanggung jawab atas sertifikasi TKI. Harus segera dibenahi. DPR akan segera memanggil BNSP untuk duduk bersama membahas masalah ini,” tegas Anshori.

SMK Agraria dan Maritim

Jakarta, Suara Keadilan - Booming inovasi karya siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) selayaknya diiringi perhatian pemerintah untuk mengembangkan bidang keahlian lainnya. Misalnya, agraria dan maritim.

Anggota Komisi X DPR Rohmani menilai, SMK berbasis agraria dan maritim juga patut dikembangkan mengingat Indonesia memiliki keunggulan dalam kedua bidang tersebut. "Jika bicara tentang agraria dan maritim, tidak ada yang sekaya Indonesia. Namun kebijakan yang tidak berpihak menjadikan sektor ini termarginalkan sehingga ditinggalkan banyak orang,” kata Rohmani, Kamis (19/1/).

Menurut Rohmani, sebenarnya pemikiran tentang SMK agraria dan maritim sudah terlambat, namun tidak ada salahnya jika tetap dikembangkan. Dia menambahkan, wacana ini perlu dikaji lebih dalam agar kebijakan dan konsep pendidikannya selaras dengan grand design pembangunan nasional. “Kalau saja dari dulu pemerintah memiliki agenda yang jelas dalam membangun kedua sektor ini, saya yakin kita akan menjadi negara besar dan kaya dengan basis agraria dan maritim,” kata Rohmani menegaskan.

Politisi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah X ini menegaskan perlunya kebijakan integral dalam mengelola sektor agraria dan maritim, termasuk memanfaatkan potensi generasi muda. Menurutnya, jika ide ini dijadikan kebijakan nasional dan didukung konsep yang matang, maka Indonesia akan menye-lesaikan dua persoalan sekaligus. "Pertama, persoalan pengangguran karena mereka memiliki skill untuk mengelola lingkungan sekitarnya. Kedua, meningkatkan kapasitas ekonomi nasional yang berbasis agraria dan maritim," tutup Rohmani.

Rohmani

Keuangan, Perbankan & Perencanaan Pembangunan

Edisi FEBRUARI 2012

Dukung BPK

Pemerintah Harus Tegas

Audit Utang Luar Negeri Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi XI DPR Muhammad Firdaus, menyambut baik rencana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan atas semua utang luar negeri guna menjaga pengeloaan utang luar negeri yang transparan dan akuntabel. Dari data yang dimilikinya, sampai Oktober 2011 utang luar negeri mencapai Rp. 1.768,04 triliun atau hampir mendekati angka Rp. 1.816 triliun. Hal ini disampaikan Firdaus di Jakarta, Senin (9/1).

Menurut Firdaus, besarnya utang luar negeri baik swasta ataupun pemerintah, memberikan beban yang cukup berat

buat para generasi mendatang. Sudah seharusnya pemerintah melakukan terobosan baru dalam mengatasi keuangan negara, dengan cara meningkatkan penerimaan negara baik pajak dan non pajak. Ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri tidak menutup kemungkinan negara kita akan mengalami krisis utang sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju saat ini, seperti Amerika dan Eropa.

“Pemerintah harus mempunyai kreatifitas dan inovasi yang tinggi dalam mencari sumber-sumber penerimaan negara baik dari dalam dan luar negeri. Misalnya dari sisi import, tentu harus diciptakan suasana ekonomi yang kondusif dan birokrasi yang baik, sementara dari sisi ekspor

tentu juga harus diciptakan produk-produk yang berkualitas sekaligus mampu bersaing di pasar internasional,” terang Politisi PKS ini.

Dengan demikian, masih menurut Firdaus, rencana BPK untuk melakukan audit terhadap utang luar negeri tahun 2012 harus mendapat dukungan semua pihak, baik pemerintah maupun DPR sebagai lembaga pengawas yang mewakili aspirasi rakyat Indonesia.

“Pemerintah harus menciptakan sumber-sumber penerimaan baru guna mengatasi defisit anggaran yang sudah terjadi dari tahun ke tahun, bukan dengan hutang,” tutup Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur X ini.

Muhammad Firdaus

Pajak Final Industri Reksa Dana Jakarta, Suara Keadilan - Pemerintah dan Panitia Kerja DPR dalam rapat tertutup pembahasan Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan (RUU PPh), sepakat mengenakan pajak final dalam industri Reksa Dana.

“Pemerintah dan DPR sepakat untuk memberikan pajak final, tetapi besa-

ran tarif dan prosedurnya masih akan dibahas lebih lanjut dalam pasal selanjutnya,” ungkap anggota Panja RUU PPh dari Fraksi Keadilan Sejahtera Andi Rahmat seusai mengikuti rapat di ruangan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (15/2).

Pertimbangan utama pengenaan pajak itu, jelas Andi, karena

Pasar Reksa

Andi Rahmat

Dana di Indonesia telah menjelma menjadi industri besar yang cukup diminati.

Artinya, ada potensi penerimaan negara yang cukup menggiurkan dari industri tersebut. Selain itu, imbuh dia, di negara lain pun pajak tersebut sudah diterapkan.

“Di negara lain, reksa dana ini sudah dipajaki. Di Singapura memang tidak diberlakukan karena kan penduduk mereka hanya sedikit, hanya 4 juta jiwa,” ujarnya.

Andi mengatakan, tarif PPh final yang diusulkan pemerintah sebesar 0,05%.

Tarif tersebut dikenakan ketika investor melakukan penjualan terhadap produk reksa dananya. Namun, belum ada kesepakatan apakah usulan besaran tarif itu akan disepakati. “Tapi untuk tidak

memajaki juga tidak masuk akal, jadi masih tetap akan ada kompromi,” jelas Anggota DPR Dapil Sulawesi Selatan III ini.

Dalam pandangan Andi dan beberapa anggota Pansus RUU PPh lainnya, saat ini dinilai cukup mendesak agar usulan pajak reksa dana tersebut disepakati. Namun, lanjut Andi, DPR bersikap berhatihati ketika menyepakati pajak final reksa dana itu karena bisa berdampak pada industri keuangan nasional.

“Kalau berpengaruh kepada pasar, kita harus hatihati memutuskannya. Kalau jatuhnya lebih besar ke pasar, ya jangan dong. Di sinilah alotnya pembahasan, jangan sampai instrumen yang sudah bagus malah hancur,” tutupnya.

Sikapi Divestasi Newmont

Jakarta, Suara Keadilan - Pemerintah didesak segera mempercepat eksekusi divestasi saham PT. Newmont Nusa Tenggara (NTT). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Zulkieflimansyah meminta pemerintah bersikap tegas dalam pengambilan keputusan untuk membeli saham PT Newmont sebesar 7 persen. Jangan terlalu bertele-tele seperti saat ini. “Masalah ini menjadi berlarut-larut, sehingga mengganggu proses dari divestasi,” ungkapnya di Jakarta, Ahad, (5/2).

Diakui, masalah divestasi ini sudah menjadi tarik menarik kepentingan berbagai pihak, sehingga membuat proses penjualannya terkatung-katung. Dari dulu, pemerintah terlihat punya agenda tersembunyi yang tidak diketahui pihak manapun. “ Kalau niat baik pemerintah ingin mengembangkan divestasi secara benar untuk ambil alih tambang asing, mestinya secara teoritis yang ambil alih perusahaan tambang kita, misalnya Aneka Tambang (Antam),” terangnya.

Zulkieflimansyah berpendapat saham divestasi NNT itu memang paling strategis bila diambil oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, bila hanya 7% saja saham yang diperoleh pusat, manfaat divestasi tersebut tidak akan tercapai karena pemerintah tidak bisa ikut terlibat mengawasi kegiatan tambang di perusahaan tambang Batu Hijau itu.

"Persoalan divestasi [NNT] ini harus segera diselesaikan dengan membuka komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga esensi dan substansi divestasi itu benar-benar tercapai. Jangan sampai menimbulkan persoalan lain yang akan merusak iklim investasi tambang di Indonesia," kata dia, kemarin.

Menurut dia, pemerintah pusat dan daerah harus saling terbuka untuk menyelesaikan proses divestasi 2010 NNT. Pemerintah pusat harus membuka komunikasi lebih baik dan pemda juga tidak boleh arogan bertindak sendiri dalam menyampaikan keinginannya mendapatkan 7% saham tersebut.

Siapa pun yang akan mengambil saham tersebut, lanjut dia, seharusnya perusahaan nasional yang memang sudah mengerti dan terjun langsung di sektor pertambangan, seperti BUMN tambang. Kalaupun nantinya harus diserahkan ke daerah, pemerintah harus tetap mengawasi setiap proses yang berlangsung, termasuk beauty contest dan transparansi pembiayaan. Pungkas Zul.

Zulkieflimansyah

Sukuk Proyek Harus Dipasarkan Serius Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi XI DPR RI Kemal Azis Stamboel

Kemal Azis Stamboel

menilai positif target indikatif penerbitan sukuk (sertifikat kepemilikan) negara berbasis proyek, senilai Rp 1 triliun dalam waktu dekat ini. “Pemerintah memang perlu memprioritaskan sukuk proyek.

Dengan rencana pembangunan infrastruktur kita yang banyak, maka su-

kuk proyek harus disiapkan dan dimarketingkan secara serius. Momentumnya juga harus diambil yang terbaik,” dukung Kemal.

Namun Kemal juga mengingatkan, agar lelang sukuk proyek ke depan tidak mengulang kegagalan pada lelang dua seri sukuk proyek pada Oktober 2011 lalu yang sepi peminat, karena momentum dan teknis lelang yang kurang tepat. Lelang yang dilakukan Oktober 2011 lalu, dimana pasar sedang lesu tentu berdampak negatif. Selain

itu, lelang sukuk proyek bersamaan dengan penerbitan sukuk ijarah (sewa hak manfaat) wholesale dengan struktur akad ijarah sale and lease back yang menggunakan barang milik negara sebagai aset dasar penerbitan (underlying asset), tentu juga kurang menguntungkan.

Investor tentunya akan cenderung memilih sukuk Ijarah wholesale yang sudah dikenal selama ini. “Mereka belum memahami sukuk proyek dengan baik, termasuk profil risiko yang sebenarnya juga

sama-sama rendah. Sehingga lelangnya ke depan harusnya terpisah, jangan bersamaan,” ingat Kemal.

Kemal meminta pemerintah meningkatkan edukasi dan sosialisasi yang memadai terkait sukuk proyek.

“Permintaan yield (tingkat bunga obligasi) yang tinggi pada lelang sebelumnya, juga dikarenakan investor belum memahami sepenuhnya risiko sukuk jenis baru ini. Padahal sukuk proyek ini aman dan risikonya juga kecil, karena yang menjadi underlying

asset-nya adalah proyek pemerintah. Yaitu proyek dibawah Kementerian PU dan Perhubungan. Karena proyek Pemerintah, tentu tidak akan default.

Makanya edukasi dan sosialisasinya harus diperkuat sehingga investor mendapatkan informasi yang jelas dan terang,” tandas Anggota DPR dari FPKS ini.

Edisi FEBRUARI 2012

Kartun

KATAKAN TIDAK !!!

Cerita : Dedi | Ilustrasi : Fauzi

Edisi FEBRUARI 2012