Edisi 7 by Hendra -

EDISI 7

Terdepan dalam Reformasi Parlemen

OKTOBER

SUARA KEADILAN

2011

SUKA | Edisi 1 / I / 2010

GRATIS

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Ikuti Kami @FPKSDPRRI www.fpks.or.id Fraksi PKS Dpr ri

Terorisme Melanggar Ajaran Islam

Bulog Gesit Impor Daripada Serap Beras Lokal

Pemerintah Kurang Serius Sahkan RUU BPJS

Politisi PKS Hidayat Nur Wahid, mengecam ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo, Minggu 25 September 2011.

Badan Urusan Logistik (Bulog) kembali mengimpor 300 ribu ton beras dari Thailand yang masuk pada bulan Oktober 2011.

Langkah menuju pengesahan RUU BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Sosial) yang diharapkan akan terlaksana pada akhir masa sidang DPR, yakni pada akhir Oktober 2011, kembali terhalang.

Halaman 7

Halaman 11

Halaman 23

Fraksi PKS Lantang Pilih Opsi ‘C’ JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI lantang memilih opsi C hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century. Artinya, proses penyelamatan Bank Century melalui bailout dinilai sarat pealanggaran.

Allahu Akbar! Bergemuruh di Paripurna DPR Refleksi Kebenaran

Oleh : Dr. K.H. Surahman Hidayat Dalam pandangan akhirnya soal Century, semua fraksi di DPR kompak berucap bahwa kebenaran itu benar dan kesalahan itu tetap harus salah. Bila kita tengok perspektif agama, bahwa kebenaran yang hakiki hanya satu yaitu yang sesuai dengan “ma ‘indallah”, kebenaran yang ada

“Opsi C adalah relevan dan terbaik untuk perbaikan sektor keuangan dan perbankan dalam upaya penegakan hukum,” kata juru bicara FPKS Ecky Awal Mucharam yang membacakan sikap fraksi Rabu, 3 Maret 2010. Sontak, teriakan “Allahu Akbar, Allahu Akbar” bergemuruh di tengah arena ruang sidang yang dihadiri hampir seluruh anggota DPR.

sidang-sidang Pansus terdahulu. Sikap tersebut tak berubah sampai mendekati penghujung paripurna yang hingga larut malam. Meski sempat diselingi insiden dan tarik ulur lobi, paripurna DPR akhirnya mengakhiri sidangnya lewat voting terbuka. Opsi C, yang menyatakan proses “bail out” bank Century bermasalah dipilih oleh 325 anggota dari 537 anggota yang hadir. Sedangkan opsi A, yang menyatakan proses prosedur bailout tidak bermasalah, dipilih oleh 212 anggota DPR. Marzuki Ali sebagai pimpinan sidang paripurna akhirnya mengetuk palu sebagai tanda paripurna DPR secara bulat memilih opsi C.

moneter dan fiskal, mulai dari (a) operasional Bank CIC (b) proses akuisisi Bank Danpac dan Bank Pikko oleh Chinkara Capital, merger Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko menjadi Bank Century, operasional Bank Century (c) pemberian FPJP, dan (d) PMS sampai kepada (e) mengucurnya aliran dana. Opsi C juga menyebut, diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak otoritas moneter dan fiskal dengan mengikutsertakan pemegang saham pengendali, pengurus, dan manajemen Bank CIC, dan Bank Century, debitur dan nasabah terkait, sehingga terindikasi merugikan keuangan negara.

Pandangan ini merupakan penegasan dan penguatan fraksi PKS yang telah disampaikan

Opsi C lainnya adalah, patut diduga telah terjadi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan oleh otoritas

--- Pandangan Fraksi PKS dapat dilihat selengkapnya di : www.fpks-dpr.or.id

di sisi Allah. Tentu hanya Dia yang tahu. Adapun masing-masing fraksi dan opsi hanya berikhtiar mencapai kebenaran. Agama memuji ikhtiar yang berkualitas, yaitu yang secara spiritual mengedepankan kejujuran dan memosisikannya sebagai imam. Kejujuran yang menggariskan konsistensi antara tujuan (ghayah) mencari kebenaran, motif (niat) meraih reward dari Allah, dengan proses (kaifiat) yang ditempuh juga harus benar, baik prosedur formil maupun metodologis. Di atas garis lurus konsistensi tersebut, integritas dapat dihadirkan, ketaqwaan dipertahankan, kredibilitas dihasilkan, kemudian insya Allah pahala dariNya telah dijanjikan. Masing-masing opsi memenangkan pahala itu antara satu atau dua. Jika opsi yang dipilih sesuai dengan yang benar di sisi Allah maka mendapat dua pahala, sebagai

imbalan kebenaran dalam berikhtiar dan imbalan akurasi/persisi; sedang jika opsinya tidak sesuai dengan yang benar menurut Allah tetap memperoleh satu pahala sebagai imbalan atas ikhtiar yang benar, sebab ikhtiar yang benar bagian dari amal saleh. Sesungguhnya yang lebih penting, bukan apa opsinya tapi bagaimana prosesnya. Dari perspektif kualitas proses atau ‘mujahadah’ menuju kebenaran maka posisi orang akan beragam. Ada yang menempuh prosedur dengan benar, menggunakan metodologi yang benar kemudian berpenampilan ekspresif dan komunikatif yang baik. Hasilnya insya Allah baik disertai reward ilahi dan out comenya adalah kemaslahatan bagi masyarakat. Ada pula yang melakukan kesalahan di aspek formil sehingga melukai komunikasi in-

ter personal atau inter institusional, merusak mu’amalah yang menimbulkan dosa. Terlebih jika ditambah kesalahan dalam metodologi yang mengakibatkan misleading. Misalnya, untuk mencari suatu kebenaran objektif-faktual metode yang harus digunakan adalah induktif. Mendasarkan pada data dan fakta yang relevan serta komprehensif, tidak boleh ada kesimpulan yang mendahului, sebab mozaik data dan faktalah yang akan membuat kesimpulan. Kejujuran sebagai basis integritas penyelidik kebenaran mewajibkannya menempuh proses induksi secara utuh dan tidak memberi celah bagi suatu pesan deduktif untuk menyusup (masuk angin). “Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam dirimu, maka waspadalah”. (AlBaqarah:235 )

Ongkos Naik Haji 2007 - 2011 dalam Dollar AS 4000 3500 3000

Tahun:

2500

2007 2

2000

2008 2

1500

2009 2

1000

2010 2 2011 2

500 0

Laporan Utama: Halaman 4 - 6

Editorial

Edisi OKTOBER 2011

Surat Pembaca

Dari Redaksi Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Foto-foto di bawah ini cukup menunjukkan bahwa kantor bagi Humas, adalah sebuah organisasi, dan bukan sekedar tempat melakukan kerja-kerja rutin. Kantor juga adalah tempat diskusi, tukar pikiran, konsultasi, sekaligus ‘war room’ untuk perencanaan komunikasi lembaga tersebut. Terimakasih kepada Anggota Fraksi PKS yang menyempatkan diri mampir ke ruang Humas, berdiskusi, memberikan informasi dan juga masukan. Apresiasi kami juga untuk para Tenaga Ahli yang rajin bertukar pikiran tentang isu terkini, yang dapat dilontarkan ke publik lewat media. Atau sejawat Humas PKS yang tidak canggung berkunjung untuk sekedar berbagi pengalaman dengan Humas FPKS DPR. Jangan lupa bagi teman-teman yang mendapatkan Tabloid Suara Keadilan dalam format softcopy (.pdf ) untuk memberi masukan demi peningkatan bobot Tabloid ini di masa mendatang. Selamat menikmati edisi ke-7 Tabloid Suara Keadilan! Redaksi Wassalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah saat ini saya sudah membaca Tabloid Suara Keadilan yang dikirim ke DPW PKS Sumut. Kami berharap dapat dikirimkan dalam bentuk soft-copy ke email saya, agar lebih mudah diforward kepada kader lainnya. Jazakumullah Khair, Wassalam Satrya Yudha Wibowo Sekum DPW PKS Sumut Redaksi : Insya Allah Pak, nanti kami teruskan dalam bentuk soft copynya.

TABLOID SUARA KEADILAN

Redaksi : Terima kasih kembali Pak Ibnu, alhamdulillah jika Tabloidnya sudah sampai Madura. Mohon Maaf Lahir dan Bathin juga dari Tim Redaksi Tabloid Suara Keadilan. Kami mengapresiasi terbitnya Tabloid Suara Keadilan FPKS DPR RI, yang dengan objek-

Neng Siti Kholis, Kader PKS Kabupaten Kuningan, Jabar. Redaksi : Terimakasih Bu Neng atas apresiasi sekaligus masukannya, Redaksi akan mempertimbangkannya sesuai dengan kebutuhan dan segmentasi pembaca Tabloid Suara Keadilan.

Antara Substansi dan Gaya Komunikasi

Edisi ke 7 Bulan Oktober 2011

Ibnu Hayat Humas DPD PKS Pamekasan Madura, Jatim

tif menginformasikan kiprah para Anggota FPKS di DPR RI. Berkenaan dengan hal itu, ke depan perlu menjadi pertimbangan, Tabloid ini tidak hanya terbit menjelang reses Anggota DPR RI saja, tetapi bisa dalam kurun waktu bulanan.

Editorial

pakah kita sepakat bahwa tidak boleh ada lembaga yang tidak bisa diawasi di negeri ini? Bukankah kita yakini bahwa anak bangsa ini sepakat untuk menurunkan Jenderal (Purn) Soeharto dari jabatannya sebagai presiden selama 32 tahun, karena lembaga kepresidenan telah menjadi lembaga yang antikritik dan berkekuatan super? Demikian juga yang terjadi dengan KH Abdurrahman Wahid yang berencana membubarkan parlemen. Bahkan dulu Tentara dan Rakyat menurunkan Soekarno juga karena alasan yang sama. Adagium klasik Lord Acton, “Power tends to corrupt, Absolute power corrupt absolutely”, hingga kini masih dipercaya masyarakat dunia. Itu sebabnya nyaris seluruh negeri di dunia mengarah pada suatu sistem, dimana ada kesetimbangan kekuatan antarlembaga yang bertugas sebagai penyelenggara negara. Dan kita menyebutnya sebagai Sistem Demokrasi. Istilah ini berasal dari Bahasa Yunani, yaitu ‘demos’ yang artinya ‘rakyat’ dan ‘kratos’ yang artinya ‘kekuasaan’, atau bila digabung menjadi ‘kekuasaan rakyat’. Rasulullah Muhammad saw, hingga jelang wafatnya tidak pernah secara spesifik menyebutkan peristilahan penyelenggaraan negara. Oleh karenanya, setelah Rasul tiada, para sahabat bersepakat untuk mengangkat seorang pemimpin negara dengan sebutan ‘Khilafah’. Pemimpin pertama

Foto cover: ZAKARIA & Dok Istimewa

Allahu Akbar, jazakallah atas kiriman Tabloid-nya. Mohon Maaf Lahir Bathin, Salam 3 Besar

umat Islam setelah Rasul wafat, Abu Bakar ra., juga menjaga kesetimbangan kekuasaan dengan menjaga sistem musyawarah. Itu sebabnya ia sangat menjaga sahabat-sahabat utama dan para penghafal Al-Qur’an, untuk tidak ikut berperang agar ia bisa selalu bermusyawarah tentang penyelenggaraan negara. Dalam pidato pelantikannya, ia bahkan mengingatkan agar siapapun dipersilakan mengkritiknya bila menyimpang dari pedoman penyelenggaraan negara, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Argumentasi bahwa tidak boleh ada lembaga negara yang memiliki kekuatan super dan tidak bisa dikritik memanglah sukar untuk ditolak. Maka kecaman atas sebuah wacana akademik dari seorang Fahri Hamzah tentang tujuan utama keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semestinya ditanggapi secara akademik pula. Namun yang kita kerap lihat di media adalah upaya-upaya emosional untuk mematikan ide dengan menyerang kepribadian orang tersebut dan tidak mencoba berdialog, adu pendapat dan adu argumentasi. Memang ada faktor gaya komunikasi, yang secara hiperbolik dijadikan landasan atas kecaman-kecaman tersebut. Dalam kerangka itu, bahkan organisasi tempat bernaung seseorang tidak bisa dan tidak mungkin mengubahnya. Style komunikasi adalah kumpulan dari pengalaman, pendidikan dan pengaruh lingkungan alam dimana seseorang

tumbuh. Kita tahu, orang pesisir pantai dengan orang yang berasal dari pedesaan agraris memiliki kultur dan gaya berbicara yang berbeda. Sejak kapan pula kita, bangsa Indonesia, membedakan perlakuan atas seseorang hanya karena gaya berbicara yang berbeda? Itu sama saja membunuh ke-bhinneka-an yang menjadi asas berbangsa sejak dahulu kala, yang justru membuat kita bangga dan kaya sebagai bagian dari masyarakat bangsa ini. PKS mengambil risiko menjadi tidak populer sementara waktu, karena anggapan mendukung ide pembubaran KPK –yang juga salah kaprah ditangkap. Dramatisasi itu memunculkan dugaan lain, bahwa ini adalah sebuah operasi tersendiri terhadap PKS, mengingat yang menyampaikan ide redefinisi posisi KPK di antara lembaga-lembaga negara juga adalah pimpinan Komisi III DPR dari unsur partai-partai lain. Bahkan Ketua Komisi III yang berasal dari partai penguasa bersuara lebih keras, dengan menyebut KPK sebagai ‘teroris baru’. Namun suara dari kader PKS-lah yang direspon paling ’keras’ dan cenderung bombastis. Saatnya semua unsur terkait berdialog dengan lebih argumentatif dan fair. Seluruh unsur penyelenggaraan negara ini harus transparan, terawasi, tidak kebal hukum dan tidak antikritik. Agar keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara ini lebih sehat dan mampu untuk lebih baik, dan makin baik.

PenanggungJawab: H. Mustafa Kamal, SS | Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Dedi Supriadi | Redaktur Pelaksana: Tourmalina | Redaktur: Khairurrizqo, Santi Susanti, Lisda Astuti | Design/Layout: Farid-Barragraphia | Kartunis: Fauzi | Sekretaris Redaksi: Zakaria M. Alif Alamat: Komplek Gedung MPR/DPR/DPD - RI, Nusantara I Lantai 3, Jakarta Email: berita.fraksi@gmail.com | Telepon: 021-5785 7024 - 23 Diterbitkan dua bulan sekali oleh Humas Fraksi PKS DPR - RI dan dibagikan secara gratis Bahan-bahan: 1. Liputan; 2. Kutipan media personal atau media massa

Stop Press

Edisi OKTOBER 2011

Galang Konsolidasi, PKS Gelar Rapimnas

artai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada tanggal 14-15 Oktober 2011 di Hotel Sahid, Jakarta. Rapimnas yang dibuka langsung oleh Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq ini, mengangkat tema “Konsolidasi dan Pengukuhan Kinerja untuk Indonesia”. Sebanyak 354 peserta, yang terdiri dari pimpinan DPP, pimpinan DPW se-Indonesia yang diwakili oleh Ketua dan

Sekretarisnya, dan seluruh Anggota DPR dari Fraksi PKS ini, menyampaikan pandangannya terhadap isu politik terkini, termasuk masalah reshuffle yang tengah digodok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berbagai pandangan yang disampaikan akan digunakan sebagai bahan masukan bagi kebijakan partai ke depan, setelah dirumuskan oleh Majelis Syuro PKS. Banyaknya media yang meliput jalannya

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq memberikan keterangan pers sesaat setelah pembukaan Rapimnas.

Rapimnas, membuktikan bahwa publik tengah menunggu sikap PKS terhadap perkembangan politik yang ada. Untuk sela-

njutnya, hasil Rapimnas ini akan diserahkan kepada Presiden SBY sebagai sikap resmi partai.

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq bersiap memukul gong tanda dibukanya Rapimnas.

Bukhori Yusuf membacakan ayat-ayat Al Quran pada acara pembukaan Rapimnas

Hasil Rapimnas 1. Forum Rapimnas telah melakukan evaluasi perjalanan koalisi yang didasarkan pada kompilasi atas dokumen, pola interaksi dan komunikasi dengan mitra koalisi. Berbagai catatan evaluasi telah dihasilkan, baik hal-hal yang sudah sesuai harapan maupun indikasi inkonsistensi dan penyimpangan yang terjadi. 2. Dalam merespon rencana reshuffle; a. Sikap politik PKS dalam koalisi tetap berbasis pada kontrak politik yang telah disepakati baik yang bersifat normatif, code of conduct (piagam koalisi) maupun kesepakatan-kesepakatan khusus lain yang tercantum dalam perjanjian antara PKS dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. b. Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden RI, karena itu segala implikasi kebijakan tersebut merupakan tanggung jawab Presiden RI sepenuhnya dan bukan tanggung jawab mitra koalisi atau yang lainnya. c. PKS berasumsi bahwa reshuffle kabinet dilakukan berdasarkan pertimbangan obyektif kenegarawanan, profesionalisme dan transparansi. Reshuffle juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja kabinet dalam menghadapi persoalan-persoalan yang membelit pemerintahan akhir-akhir ini dan asumsi tantangan yg akan datang. Dan hal itu akan sangat mempertaruhkan kredibilitas Presiden. d. PKS akan merespon langkah-langkah reshuffle tersebut secara proporsional pada forum Majelis Syuro, berdasarkan opsi-opsi dan masukan-masukan Rapimnas ini. 3. Seluruh Jajaran Pimpinan PKS dari Pusat hingga Daerah serta kader-kadernya selalu siap bekerja untuk Indonesia dalam situasi apapun.

Laporan Utama

Edisi OKTOBER 2011

Pelayanan Ibadah Haji :

Antara Harapan dan Kenyataan P

enyelenggaraan ibadah haji merupakan salah satu bentuk layanan konsumen terbesar di Indonesia. Dengan jumlah jamaah haji yang terus bertambah, serta daftar antrian pemberangkatan yang panjang, pelayanan haji harus sedemikian optimal. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional karena jumlah jamaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan. Di samping itu, penye lenggaraan ibadah haji dilaksanakan di negara lain dalam waktu yang sangat terbatas yang menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Di sisi lain, adanya upaya untuk melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji merupakan tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan ibadah haji perlu dikelola secara profesional dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jamaah haji dengan prinsip nirlaba. Sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008

tentang penyelenggaraan ibadah haji, dinyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji berasas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Maksud dari “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan ibadah haji berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenangwenang dalam penyelenggaraan ibadah haji. Adapun yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa penye lenggaraan ibadah haji harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para penyelenggaranya. Sementara itu, yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas dengan prinsip nirlaba” adalah bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip tidak untuk mencari keuntungan. Pelayanan Haji Sudahkah penyelenggaraan haji berjalan dengan profesional dan akuntabel? Bagaimana jika dikaitkan dengan antusiasme masyarakat Indonesia yang tinggi? Dalam pandangan anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus Anggota Tim Pengawas Haji, Rahman Amin, masih ada beberapa kekurangan yang harus segera dibenahi oleh Kementerian Agama. Hal yang krusial misalnya adalah dalam pola penggunaan dana.

Berkaitan dengan evaluasi penyelenggaraan haji di periode sebelumnya, Rahman menyayangkan masih banyaknya keteledoran dari Kementerian Agama akibat tidak profesionalnya petugas pelayanan ibadah haji. Me nurut Rahman, sebenarnya sederhana saja untuk mengukur keberhasilan haji yaitu dari sisi keselamatan (safety) dan kenyamanan. Jika 2 sisi ini terpenuhi, maka sesungguhnya pelayanan ibadah haji juga dianggap memuaskan. Tapi sebaliknya, jika keselamatan saja belum terpenuhi, tentu saja kenyamanan masih jauh dari harapan. “Haji itu hanya dua, pertama dari sisi keamanan (safety), kedua kenyamanan. Apabila dua ini sudah bisa dirasakan, haji itu berhasil. Catatan kemarin, 480 orang meninggal dunia ketika haji. Dan yang saya kecewak ketika bertanya dengan Sekjen dan Eselon I yang terkait dengan banyaknya orang meninggal, jawabannya tidak memuaskan. Mereka bilang ‘Itu karena banyak yang ingin meninggal di sana’. Tentu ini jawaban yang sangat tidak memuaskan dan terkesan tidak mau bertanggung jawab,“ sesalnya. Salah satu kritik mendasar DPR terhadap pengelolaan haji adalah peran Kementerian Agama yang dianggap masih jauh dari maksimal. Pelayanan haji seharusnya bisa lepas dari proses birokrasi

Rahman Amin

yang berbelit, dan seharusnya bisa lebih profesional dengan standar yang berkualitas. “Ke depan, kita berharap reformasi birokrasi kemen terian agama sudah harus mulai, saya melihat carutmarut Kementerian Agama dari dulu belum banyak perubahan. Jangan lupa, pelayanan haji bersifat nirlaba dan bukan untuk mengambil keuntungan. Untuk itu Kementerian Agama harus profesional, baik dalam pelayanan maupun akuntabilitas,” tegas Rahman. Menurut Rahman, DPR dalam hal ini PKS telah lama mengusulkan dibentuknya lembaga khusus yang menangani penyelenggaraan haji. Misalnya semacam Badan Layanan Umum (BLU) atau bahkan Kementerian Haji. Hal ini agar aturan mengenai pendanaan bisa lebih transparan dan akuntabel, serta pelayanan bisa jauh lebih profesional karena targettarget tertentu.

“Untuk haji ke depan, kita berharap semakin baik, ada pemikiran dari kalangan anggota, kalau memungkinkan untuk haji dibuat kementerian tersendiri atau dibuat BLU, semacam lembaga sendiri yang khusus mengelola haji, seperti zakat. Tapi zakat pun masih bermasalah, masih BAZNAS, kita minta BLU pun ditolak. Kenapa? Karena banyak dana yang dikelola oleh haji, sehingga dari sana kita berharap haji akan semakin bagus dan masyarakat akan lebih nyaman,” ungkap Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat ini. Biaya & Kualitas Penyelenggaraan Rahman menegaskan, bahwa dalam setiap penggunaan dana haji, Kementerian Agama harus mampu menjelaskan kepada publik setiap bentuk penggunaan dana operasional haji. Hal ini, menurut Rahman, agar jamaah haji merasakan kese-

Ongkos Naik Haji 2007 - 2011 Tahun

Dalam Dollar AS

Embarkasi Banda Aceh

Medan

Batam

Padang

Palembang

Jakarta

Surakarta

Surabaya

Banjar masin

2007

2822,8

2925,9

3053,6

2008

3258

3292

3258

3430

3379

3430

3379

3517

2009

3243

3333

3376

3329

3377

3444

3407

3512

3508

3544

3575

2010

3147

3237

3325

3233

3280

3364

3327

3432

3440

3474

3505

2011

3285

3377

3460

3369

3417

3589

3549

3612

3720

3736

3795

Makassar Balikpapan

Laporan Utama

Edisi OKTOBER 2011

suaian antara dana yang dikeluarkan jamaah dan pelayanan dari pemerintah. “Dari beberapa temuan kemarin itu ada hal yang masih menjadi pertanyaan kita. Misalnya mengenai dana 30% dari haji yang dikeluarkan tanpa kesepakatan DPR, sementara sesuai undang-undang dan peraturan yang ada bahwa setiap dana haji selalu dikonsultasikan dan dibicarakan dengan Komisi VIII, itu yang paling penting untuk harus dibenahi,” kata Rahman. Masih berkaitan dengan penggunaan dana dalam pelayanan Ibadah Haji, Rahman secara khusus juga menyoroti temuan Indone-

sian Corruption Watch (ICW) yang menemukan beberapa indikasi penyimpangan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam temuannya, ICW merilis pelanggaran yang dilakukan Kementerian Agama, dengan membebankan biaya dan pengeluaran petugas haji pada calon jamaah haji bukan pada pos anggaran di APBN atau APBD Diketahui, dalam usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) oleh Kementerian Agama, biaya tidak langsung yang digunakan untuk kepentingan haji senilai Rp 859,4 miliar. Dalam laporannya, menurut ICW, biaya tersebut terdiri

atas biaya penerbangan petugas Rp 16,6 miliar, pelayanan petugas Rp 5,1 miliar, biaya operasional petugas di Arab Saudi Rp 355,8 miliar, biaya operasionaldalam negeri Rp 477,5 miliar serta petugas keamanan Rp 4,1 miliar. Menurut ICW, semua biaya tidak langsung ini ditanggung oleh calon jamaah haji melalui bunga dari setoran awal. Menurut Rahman Amin, jika data ini benar adanya, maka penggunaan uang calon jamaah untuk kepentingan pegawai Kementerian Agama bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam pasal 11 ayat 4

disebutkan bahwa, biaya operasional panitia penyelenggara ibadah haji dan petugas operasional pusat serta daerah dibebankan pada APBN dan APBD. “Kalau untuk anggota DPR tentu melihat, menyetujui dan mengawasi anggaran yang dikeluarkan dari APBN yaitu dari dana indirect cost, berapa untuk mereka. Karena kalau sekian orang berangkat, pendamping itu harus dibayar, yang bayar APBN. Jadi jangan berpikir, orang haji itu bilang bahwa yang memberangkatkan petugas haji adalah saya, padahal tidak, tetapi APBN yang membiayai dari indirect cost. Dan dana yang

keluar sekarang hampir sekitar Rp 50 milyar untuk 10000 tetapi indirect cost bukan biaya haji. Untuk tiket, orang yang haji bayar, tapi untuk passport pendamping, nantinya dari APBN,” ungkap Rahman. Ke depan, menurut Rahman, Fraksi PKS akan mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama seharusnya mempunyai bargainning position terhadap pemerintah Arab Saudi. Posisi tawar Indonesia dinilai kuat karena jumlah Jamaah Haji asal Indonesia merupakan yang terbesar.

“Kementerian agama tentu saja harus lebih serius lagi, artinya di lapangan mereka harus menjaga dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang berhaji. Kemudian mereka harus paham bahwa mereka melayani tamutamu Allah sehingga mereka harus banyak sabar. Kemudian, mereka harus ingat bahwa dana haji ini adalah dana yang diberikan oleh APBN sehingga untuk pertanggungjawaban harus jelas. Untuk itu baik dana dari APBN maupun dari jamaah haji ini harus dikelola sebaik mungkin agar tidak terjadi penyelewengan, itu yang paling penting,” pungkas Rahman

Mencari Alternatif

Biaya Haji Terjangkau Sekaligus Berkualitas B

ukan tanpa alasan jika penyelenggaraan haji selama ini tak pernah lepas dari kritik berbagai pihak. Kenyataannya, dari sekian kali penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah tidak pernah serius membenahi berbagai kekurangan yang terjadi dari tahun ke tahun. Sebagai sebuah institusi yang melayani pelaksanaan ibadah dengan biaya publik yang besar, seharusnya Kementerian Agama dapat melakukan perbaikan dalam hal pelayanan, pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi untuk pelaksanaan haji di tahun berikutnya. Salah satu kritik mendasar dalam penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama adalah tertutup dalam perencanaan maupun penggunaan anggaran. Karena itu, penyelenggaraan haji kerap diwarnai oleh praktek korupsi. Dalam rentang tahun 2002 hingga 2005, misalnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menemukan banyak penyimpangan yang berakibat negara dirugikan kurang lebih Rp 700 milyar. Pada penyelengga-

raan ibadah haji periode 2009 – 2010, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan terjadi praktik korupsi senilai Rp 428 miliar. Korupsi itu terkait dengan pembebanan kegiatan operasional petugas haji dari setoran bunga jamaah haji. Potensi korupsi dalam pengelolaan ibadah haji, menurut ICW makin meluas, tidak hanya terjadi pada Dana Abadi Umat (DAU) dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terutama dalam pengadaan transportasi, pemondokan dan katering saja, melainkan juga di setoran bunga jamaah haji (Jawa Pos, 24 Juni 2010). Masih pada rentang tahun yang sama, KPK juga melakukan kajian yang hasilnya ditemukan 48 titik lemah yang rentan akan tindak pidana korupsi dalam sistem penyelenggaraan ibadah haji. Ke-48 temuan tersebut terbagi dalam empat kelompok, yakni regulasi, kelembagaan, tata laksana, dan manajemen sumber daya manusia (SDM). Dalam aspek regulasi antara lain, belum adanya Peraturan Pelaksana (PP) Undang Undang

(UU) No 13 tahun 2008 dan tidak jelasnya komponen waktu penyetoran dan format laporan sisa biaya operasional penyelenggaran ibadah haji yang disetor ke Dana Abadi Umat (DAU). Sementara dari aspek kelembagaan antara lain, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara tupoksi dan kegiatan aktual yang dilakukan oleh beberapa unit kerja di lingkungan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Sedangkan untuk aspek tata laksana, ditemukan antara lain, tidak adanya standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimum dalam pelayaanan haji. Terakhir dalam aspek manajemen SDM, temuannya antara lain, minimnya petugas haji yang berpengalaman dalam komposisi petugas haji di Arab Saudi. Dalam pandangan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ahmad Zainuddin, titik pangkal masalah pelayanan ibadah haji adalah pada aturan dan institusi. Menurutnya, dalam UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ditetapkan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bertindak

sebagai regulator, sekaligus juga operator. “Ini menjadi masalah, karena pemerintah yang menetapkan aturan-aturannya (regulator) sekaligus juga pelaksananya. Lalu siapa yang kemudian bisa memberikan sanksi jika Kementerian Agama melanggar aturan tersebut?” tanya Zainuddin retoris saat ditemui Suara Keadilan di Kantor DPP PKS, Jum’at (30/9). Sebenarnya dalam UU tersebut juga sudah diatur mengenai adanya Komisi Pengawas Ibadah Haji (KPIH). Namun menurut Zainuddin, komisi ini hanya bertugas dalam pengawasan semata, dan sepanjang pelaksanaannya dimonopoli oleh satu pihak, yakni Kementerian Agama. Dan terbukti, keberadaan pengawas semata tidaklah cukup. Dengan demikian, diperlukan pula lembaga yang memang secara profesional mengurus ibadah haji sebagai layanan publik yang bersifat nirlaba. “Untuk itu harus dipisahkan antara pemerintah sebagi regulator dan operator. Kami pernah mengusulkan agar dibentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Ahmad Zainuddin

atau Badan Layanan Umum (BLU) sebagai operator dengan pengawasan publik. Apalagi dana jamaah haji ini kan besar dan tidak masuk di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),” jelas Zainuddin. Biaya Haji, Bisakah Lebih Murah? Tahun ini pemerintah menetapkan biaya haji sebesar Rp 30.771.900 atau dalam Dolar sebesar USD 3.537. Pemerintah berdalih, harga saat ini justru turun Rp 300 ribu dari pelaksaanaan sebelumnya, namun tidak demikian dengan DPR. “Sebenarnya kalau ditelisik lagi, ongkos haji tahun ini sebenarnya naik, bukan turun. Karena yang menjadi standarnya dolar, bukan rupiah. Kalau dari sisi dolar kan lebih mahal, dari 3.342 US Dollar menjadi 3.537 US Dolar. Dikonversi ke rupiah memang menjadi lebih

murah, tapi kurs ini kan fluktuatif, maka jamaah haji yang kuota tambahan akan bayar lebih mahal saat dolar sedang naik,” papar Zainuddin menambahkan. Dalam pandangan Zainuddin, jika pemerintah serius untuk menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji, ada beberapa komponen biaya yang masih bisa ditekan, di antaranya yang paling signifikan adalah komponen biaya penerbangan dan pemondokan. Dari komponen biaya penerbangan, dalam kalkulasi DPR mencakup hampir 51% dari total biaya penyelenggaraan haji seluruhnya. Seharusnya, lanjut Zainuddin, Kementerian Agama bisa melakukan mekanisme penawaran harga terendah dengan terlebih dahulu menetapkan standar kualitas layanan penerbangan. Bukan dengan menunjuk seperti yang

Laporan Utama dilakukan sekarang. “Fraksi PKS di Komisi VIII mendorong adanya persaingan sehat antar maskapai yang punya efek kepada peningkatan kualitas pelayanan. Karena kalau sudah dimonopoli, maka tidak ada persaingan harga dan akhirnya pemerintah hanya ikut pada tawaran Garuda Indonesia. Ini semata-mata agar biaya penerbangan bisa lebih terjangkau lagi,” jelas Zainuddin memberikan alasan. Transportasi merupakan komponen vital dan terbesar dalam pembiayaan haji. Namun sayangnya, penunjukan pelaksana transportasi hanya ditentukan oleh kebijakan menteri. Penggunaan Garuda sebagai satu-satunya flag carrier nasional dalam pengangkutan jamaah haji mengakibatkan tidak adanya kompetisi harga. Masih menurut Zainuddin, semestinya kesempatan pengangkutan haji ini juga dapat diberikan kepada perusahaan penerbangan nasional lainnya untuk ikut serta bersaing menawarkan kualitas pelayanan dan tingkat tarif yang rasional melalui proses yang adil, profesional dan transparan. Dalam beberapa kali kesempatan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Agama, PKS selalu mendesak pemerintah untuk tidak serta merta menetapkan Garuda Indonesia dan Saudi

Edisi OKTOBER 2011 Arabian Airlines sebagai maskapai resmi haji. Menurut Zainuddin, PKS mencoba mencari alternatif terbaik agar penyelenggaraan haji bisa lebih terjangkau, salah satunya dengan mengkaji terlebih dahulu penawaran dari maskapai lain yang siap dan bersedia memenuhi standar pelayanan haji. Intinya, lanjut Zainuddin, bukan pada harga rendah dan kualitasnya yang kemudian memburuk. Tapi jika ada proses persaingan seperti tender misalnya, maka maskapai akan berkompetisi memberikan harga terbaik dan kompetetitif. Di situlah DPR dan Kementerian Agama bisa menemukan maskapai yang memberikan harga murah, tetapi siap memberikan pelayanan sesuai standar. “PKS selalu memperjuangkan agar jangan hanya melihat penawaran dari satu maskapai, tapi bisa juga dari beberapa maskapai yang costnya lebih rendah dari Garuda dan relatif siap menyediakan pelayanan haji. Dengan begitu biaya haji dapat ditekan, dan dalam temuan kami bisa mencapai 1 sampai 1,5 juta rupiah. Angka tersebut cukup signifikan,” ungkap Zainuddin. Komponen selanjutnya adalah wisma atau pemondokan jamaah. Menurut Zainuddin, komponen ini bisa jauh berkurang jika pemerintah serius dan profesional

dalam mengelola sewa pemondokan dengan mengatur strategi penghematan biaya. Berdasarkan pengalaman dari tim pengawas, biaya pemondokan bisa jauh lebih berkurang jika disewa langsung untuk 2 sampai 3 tahun ke depan. Kenyataannya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, justru menyewa pemondokan ketika hari pelaksanaan haji sudah dekat. Wajar kalau kemudian harganya sudah jauh lebih mahal. “Dalam kajian Fraksi PKS di Komisi VIII, kalau biaya pemondokan ditekan, ongkos haji akan dapat banyak dipangkas. Pemondokan itu bisa disewa sekaligus untuk 2 sampai 3 tahun, toh kita punya dana itu. Dana haji yang akan berangkat 3 atau 5 tahun yang akan datang bisa digunakan sewa itu. Kalau dirasa sulit, penyewaan juga bisa dilakukan di awal tahun. Jangan seperti sekarang, dekat-dekat pelaksanaan baru disewa, dan jelas harganya mahal,” keluh Zainuddin. Karenanya, Zainuddin menyesalkan ketidakmampuan penyelenggara dalam memperoleh harga yang lebih murah untuk pemondokan. Padahal evaluasi untuk hal tersebut sudah dilakukan beberapa kali dan dari tahun ke tahun, dan ternyata pola pemerintah dalam menetapkan dan membayar biaya sewa masih sama saja. Wajar

kalau harganya dari tahun ke tahun tidak pernah turun signifikan. “Ini yang menjadi catatan kita mengenai profesionalitas penyelenggaraan Ibadah Haji. Seharusnya masukanmasukan dan evaluasi, bisa dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Sementara untuk pemondokan saja, masalahnya masih sama dari tahun ke tahun,” sesalnya. Menurut Zainuddin yang juga salah satu Ketua DPP PKS ini, pangkal dari permasalahan komponen biaya sebenarnya ada di UU No 13 Tahun 2008. Untuk itu, Kelompok Komisi (Poksi) VIII Fraksi PKS terus mendorong revisi atas UU tersebut. Perubahan yang diajukan misalnya, adalah mekanisme penentuan maskapai dan pihak ketiga lainnya dengan proses tender dan bukan lagi penunjukan langsung. UU No 13 tahun 2008 tentang penyelenggaran haji tersebut tidak mengatur hal-hal yang bisa menghemat pembiayaan haji. Jika saja diatur UU bahwa penyelenggaraan haji harus melalui tender, bisa jadi pengelolaan biaya haji akan lebih baik. Kalau melalui mekanisme tender, atau minimal bukan penunjukan langsung, maka pembiayaan haji akan lebih transparan dan terkontrol, selain karena banyak pihak yang dilibatkan terutama untuk hal-hal yang memang harus diselesaikan

di tanah suci seperti pemondokan dan katering. “Berdasar pengalaman di lapangan, yang sudah terjadi adalah kurangnya kontrol, maka kita dorong terus revisi atas UU ini,” imbuhnya. Pelayanan Maksimal, Ibadah Berkah Kualitas penyelenggaraan ibadah haji sangat penting mengingat haji bukan sekedar layanan publik, tapi di dalamnya terdapat nilai ibadah. Semakin baik pelayanan, maka korelasinya ibadah haji dapat dilakukan lebih khusyuk. Menurut Ahmad Zainuddin, aspek ini justru kurang mendapat perhatian dari pemerintah. “Haji itu yang utama adalah sahnya ibadah. Sedangkan pelayanan adminstratif, pelayanan akomodasi, dan pelayanan perlindungan keamanan, merupakan faktor penunjang. Penting bagi jamaah haji untuk mendapatkan pelayanan terbaik, karena akan berkorelasi positif dengan kualitas ibadah haji dari jamaah yang bersangkutan,” tuturnya. Komisi VIII DPR pun masih menemukan banyak kekurangan dalam penyelenggaraan haji sebelumnya. Dari aspek pra-pelaksanaan seperti bimbingan haji misalnya, banyak jamaah yang tidak memahami haknya untuk mendapatkan 14 kali bimbingan yang masuk dalam komponen

BPIH. Bahkan, DPR juga menemukan kasus dimana pembimbing jamaah haji yang ternyata belum naik haji, dan hanya memahami lewat buku Fiqh Haji. “Kalau kita melakukan pengawasan ke daerah, terdapat temuan bahwa banyak jamaah yang tidak paham dengan 14 kali bimbingan dari BPIH itu. Kenapa, karena mungkin pembimbingnya tidak tersertifikasi, ada pembimbing yang hanya ngobrol menceritakan yang ghaib-ghaib, jadi tidak sampai subtansi. Temuan lainnya misal di Sumatera Barat yang memberikan manasik haji adalah seorang yang belum naik haji, hanya karena dia seorang ustadz yang membaca Fiqh Haji. Padahal antara teori dan praktek di lapangan itu seringkali berbeda,” tutur Zainuddin. Untuk itu Zainuddin kembali menegaskan komitmen PKS yang sangat concern terhadap perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan haji. Bagi PKS, pelayanan akan suatu ibadah yang sudah disyariatkan dalam Islam, dan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kesalahan, baik yang sengaja maupun yang tidak, harus dievaluasi dan diperbaiki di tahun-tahun selanjutnya. “Jika pelayanan maksimal, Insya Allah hajinya pun akan berkah,” tutup Zainuddin.

Bpih Tahun 1432 H/ 2011 M Per Embarkasi E NO

KOMPONEN DIRECT COST BPIH ACEH

MEDAN

BATAM

PADANG

PALEMBANG

JAKARTA

SOLO

SURABAYA

BANJARMASIN

BALIKPAPAN

MAKASSAR

BIAYA PENERBANGAN HAJI *)

$ 1.772

$ 1.864

$ 1.947

$ 1.856

$ 1.904

$ 2.076

$ 2.036

$ 2.099

$ 2.207

$ 2.223

$ 2.282

a. Indonesia - Arab Saudi

$ 1.758

$ 1.800

$ 1.883

$ 1.842

$ 1.890

$ 2.012

$ 2.022

$ 2.035

$ 2.193

$ 2.209

$ 2.268

b. Biaya Surcharge landing Madinah

c. Biaya Airportax di Arab Saudi

BIAYA PEMONDOKAN MAKKAH DAN MADINAH

$ 1.008

a. Pemondokan Makkah

847

b. Pemondokan Madinah

161

GENERAL SERVICE FEE UNTUK KERAJAAN SAUDI ARABIA

100

LIVING ALOWANCE

405

TOTAL

$3.285

$3.377

$3.460

$3.369

$3.417

$3.589

Catatan : *) Harga maksimal per embarkasi sesuai Kesimpulan Raker Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Menteri Perhubungan, dan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia tanggal 19 Juli 2011 Sumber : Raker Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Kamis 21 Juli 2011

$3.549

$3.612

$3.720

$3.736

$3.795

Hukum & Pemerintahan

Edisi OKTOBER 2011

Terorisme Melanggar Anggaran Alutsista Naik, Bangun Kekuatan Pertahanan Ajaran Islam Jakarta, Suara Keadilan - Politisi PKS Hidayat Nur Wahid, mengecam ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo, Minggu 25 September 2011. Menurutnya tindakan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. “Jangan sampai bom bunuh diri ini menghadirkan permusuhan antarumat beragama. Kalau terjadi permusuhan antarumat beragama, maka para teroris berhasil, karena permusuhan dan sikap saling curiga inilah yang diinginkan oleh para teroris,” ujar Nur Wahid di sela-sela Asia Parliamentary Assembly (Konferensi Parlemen Asia) di Solo, Selasa (27/9). Mantan Ketua MPR yang kini menjabat Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) itu menambahkan, terorteror bom bunuh diri se-

perti itu harus diwaspadai. “Disadari atau tidak, terorisme melanggar ajaran agama itu sendiri. Islam tidak mengajarkan tindakan untuk menyerang tempat ibadah agama lain. Apalagi tindakan bom bunuh diri, jelas dilarang,” tegasnya. Oleh sebab itu, Nur Wahid menekankan, terorisme jangan sampai dicampuradukkan dengan ajaran agama Islam. Karena sangat berbeda antara pemahaman terorisme dengan pemahaman Islam itu sendiri. “Jangan setiap tindakan terorisme dilekatkan dengan Islam. Sangat jauh dan tidak masuk akal,” ingatnya. Hidayat Nur Wahid sendiri pada tanggal 26-28 September 2011 berada di Solo untuk memimpin pelaksanaan Sidang Asian Parliamentary Assembly. Menurutnya aksi bom yang terjadi sehari sebelumnya tidak menyurutkan niat para delegasi dari berbagai negara Asia itu untuk menghadiri sidang di kota Solo.

Hidayat Nur Wahid

Jakarta, Suara Keadilan - Kenaikan pengajuan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) hingga 29,5% dari tahun sebelumnya dianggap masih belum optimal. Hal ini karena penganggaran yang direncanakan belum memenuhi target percepatan pemenuhan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) sesuai dengan Minimum Essential Force/ Kebutuhan Anggaran Minimal (MEF). Demikian disampaikan Anggota Komisi Pertahanan DPR, M. Syahfan Badri Sampurno, di Jakarta, Jum’at (23/9). Berdasarkan laporan Menteri Pertahanan (Menhan) dalam pengajuan anggaran dan Rencana Awal Kerja Pemerintah Tahun 2012, Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat alokasi anggaran Rp 61,5 triliun atau naik sekitar 29,5% dari sebelumnya Rp 47,5 triliun. Namun dari kenaikan tersebut sebagian besar digunakan untuk belanja opera-

sional seperti gaji pegawai dan belanja barang operasional. Sedangkan program pemenuhan Alutsista MEF tahun 2012 baru dianggarkan Rp 6 triliun. “Sesuai Rencana Strategis Pembangunan TNI, Pemenuhan Alat Utama MEF tahun 2012 seharusnya bisa mencapai Rp 12 triliun, namun dari laporan Menteri Pertahanan ternyata baru dianggarkan Rp 6 triliun. Ini masih jauh dari optimal,” jelas Syahfan. Karenanya Syahfan mendesak pemerintah agar lebih serius menjalankan komitmen untuk membangun kekuatan utama pertahanan negara. Dalam hal ini, Syahfan mendukung peningkatan anggaran pemenuhan Alutsista MEF untuk komponen utama dan memperkecil porsi belanja operasional dan barang. “Meski memang kemampuan anggaran kita terbatas, namun komitmen tetap harus dilaksanakan. Selain itu, Menhan juga harus meningkatkan efi-

siensi anggaran dengan memperbesar porsi pemenuhan Alustista MEF, dibandingkan dengan belanja operasional dan barang-barang lainnya,” tegas legislator dari Fraksi PKS ini. Syahfan juga menyoroti permasalahan yang sering muncul di Kemhan dalam hal pengadaan Alutsista. Dalam pandangannya, pengadaan Alustsista biasanya memakan waktu cukup lama, minimal 6 bulan, apalagi jika diimpor dari luar negeri bisa mencapai 18-24 bulan. Lamanya waktu pemesanan juga menjadikan proses

ini rentan melanggar peraturan perundangundangan dan sistem manajemen penganggaran negara, karena akan melewati tahun anggaran yang berjalan. “Pemerintah harus memberikan kebijaksanaan untuk mengakomodir pengadaan Alutsista agar bisa dilaksanakan secara lintas tahun anggaran. Payung hukumnya bisa dibuat dengan memasukkan klausul di Undangundang atau dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),” tutup Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Bengkulu ini.

Meski memang kemampuan anggaran kita terbatas, namun komitmen tetap harus dilaksanakan.

Syahfan Badri Sampurno

Kewenangan Tidak Jelas,

Intelijen Berpotensi Jadi Alat Politik Penguasa Jakarta, Suara Keadilan Meski pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen Negara dijadwalkan selesai akhir tahun ini, persoalan mengenai apakah status Lembaga Intelijen menjadi milik negara atau milik pemerintah masih menjadi polemik. Anggota Komisi I DPR Gamari Sutrisno, mengungkapkan bahwa salah satu penyebab rusaknya citra intelijen adalah tidak jelasnya kewenangan lembaga tersebut. Apalagi, lanjut

Gamari, dalam kegiatannya selama ini intelijen harusnya justru sering terlibat dalam kegiatan eksekusi, bukan sekedar memberi informasi. “Intelijen Negara harusnya bukan lembaga pemerintah. Karena kalau menjadi lembaga pemerintah maka akan berpotensi dimanfaatkan oleh penguasa,” kata Gamari di DPR, Kamis (15/9). Menurut Legislator PKS ini, persoalan status lembaga intelijen itu telah muncul sejak pemerintah mengajukan

RUU Intelijen pada 2011 lalu. Namun sejumlah usulan yang tetap menjadikan intelijen sebagai lembaga pemerintah mendapat penolakan publik dan baru saat ini ada kemajuan soal substansi RUU tersebut. Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III ini mengakui bahwa saat ini masih ada 21 rumusan yang belum final termasuk di antaranya soal isu kewenangan, penyadapan, pemeriksaan intensif, serta fungsi ko-

ordinasi dan operasional. “Soal penyadapan, pemeriksaan intensif, serta soal koordinasi dan operasi masih belum diputuskan karena akan sangat krusial menentukan nasib lembaga intelijen di masa depan,” tutup Gamari.

Gamari Sutrisno

Hakim Agung Terpilih Harus Jaga Independensi Aboe Bakar

Jakarta, Suara Keadilan - Hakim Agung terpilih diminta tetap bisa menjaga independensinya. Karena di tangan para Hakim Agung itulah mata rantai penegakan

hukum dipertaruhkan serta keadilan disandarkan. “Saya berpesan agar para hakim agung yang terpilih keukeh menjaga integritas, moral, kejujuran, profesionalisme dan independensi,” tegas Anggota Komisi III DPR RI Aboebakar Al Habsy, Jumat (30/9), di Jakarta. Seperti diberitakan, enam Hakim Agung yang terpilih di Rapat Pleno Pemilihan dan Penetapan Hakim Agung di Komisi

III DPR RI, Kamis (29/9) malam, antara lain Suhadi menempati urutan pertama meraih 51 suara. Di posisi kedua, ada Gayus Lumbuun dengan perolehan 44 suara. Di posisi ketiga bertengger Nurul Elmiyah yang memeroleh 42 suara. Kemudian, posisi keempat Andi Samsan yang memeroleh 42 suara, diikuti posisi kelima Dudu Duswara 34 suara serta keenam Hary Jatmiko

dengan raihan 28 suara. Aboe mengingatkan, keenam hakim agung yang terpilih juga bisa menguasai dua kompetensi hukum agar bisa bersikap adil. “Kemampuan dasar berupa hukum acara dan filsafat hukum benarbenar harus dikuasai dengan mahir oleh para hakim agung,” tegas Ketua DPP PKS Bidang Advokasi dan Hukum itu. Menurut dia, penguasaan hukum acara sang-

at penting untuk memberikan kepastian hukum. Maka dari itu, lanjut Aboe, hukum acara harus benar-benar dikuasai para hakim agung yang telah diberikan kepercayaan. Sedangkan filsafat hukum, tegasnya kembali, sangat diperlukan untuk menggali keadilan dan kekosongan hukum. “Nah, penguasaan atas dua kompetensi itu diharapkan akan membawa mereka layak untuk di-

sebut para wakil tuhan di bumi,” jelas Aboe. Lebih jauh dia mengakui, bahwa enam Hakim Agung terpilih merupakan putra terbaik bangsa dari beberapa kandidat yang ada. Namun, tegasnya, sebagai manusia tentu memiliki kekurangan. “Saya berharap mereka akan melakukan pembelajaran cepat untuk menutupi kekurangan tersebut,” tegasnya.

Hukum & Pemerintahan

Edisi OKTOBER 2011

Soal Kemerdekaan Palestina,

Mekanisme Kontrol Mahfudz Desak Pemerintah Konsisten KPU Perlu Diperbaiki

Jakarta, Suara Keadilan - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, menyatakan kekecewaannya atas sikap tidak konsisten pemerintah Indonesia terkait dukungan terhadap Palestina untuk menjadi anggota tetap di PBB. Sebab di saat Presiden Palestina Mahmoud Abbas belum menyampaikan pidato resminya untuk meminta pengakuan kemerdekaan dan dapat diterima menjadi bagian keanggotaan negara yang berdaulat di

PBB, justru Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menawarkan opsi lain, yaitu menawarkan agar Palestina menjadi negara peninjau dalam keanggotaan di PBB. ”Ini ibarat tinju, baru berhadapan, sudah down dulu,” ujar Mahfudz, Sabtu (24/9). Wasekjen PKS ini menyesalkan sikap Menlu tersebut, yang dianggapnya merupakan sikap mundur pemerintah Indonesia. Karenanya Komisi I DPR akan

mempertanyakan sikap pemerintah Indonesia itu apakah merupakan sikap resmi atas arahan dari Presiden SBY atau merupakan kebijakan sepihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). ”Dalam raker dengan Komisi I nantinya, DPR jelas akan mempertanyakan sikap mundur yang ditunjukkan pemerintah Indonesia ini, atas dasar apa hal itu dilakukan. Karena rakyat Indonesia jelas menginginkan Palestina dapat masuk menjadi bagian anggota tetap di PBB, bukan sekedar sebagai negara peninjau yang tidak memiliki hak penuh,” ujarnya. Menurut Mahfudz, terungkapnya sikap Indonesia yang menawarkan opsi alternatif pada Palestina karena memang Komisi I DPR mengirimkan perwakilannya untuk menghadiri sidang

umum PBB, guna mengawal dan menyaksikan secara dekat sikap sesungguhnya Pemerintah Indonesia dalam forum tersebut. ”Kami mengirimkan delegasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi I, TB Hasanuddin dan anggota diantaranya Tantowi Yahya, untuk mengawal pemerintah Indonesia yang seharusnya bisa mendukung penuh Palestina untuk mendapat pengakuan sebagai anggota di PBB ini,” pungkas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII ini.

Mahfudz Shiddiq

Korupsi Bukan Alasan Mengubah Mekanisme Pemilukada Jakarta, Suara Keadilan Maraknya tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah, tidak bisa dijadikan dasar untuk mengubah mekanisme Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dari pemilihan langsung oleh masyarakat menjadi melalui perwakilan oleh DPRD. “Kalau masalah korupsi itu kan sebenarnya persoalan bagaimana dia memimpin,” ujar anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Agoes Poernomo di Kompleks

Parlemen, Jakarta, Senin (5/9). Namun demikian, Agoes membenarkan bahwa memang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tidak disebutkan harus melalui mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat tetapi hanya disebutkan dipilih secara demokratis. Sementara itu, terkait penghematan anggaran negara, dia berpendapat pelaksanaan Pemilukada serentak jauh lebih efisien. “Jadi memang itu dilema demokrasi, saya kira kalau pemilihan

langsung dilema demokrasinya itu nanti siapa funding yang mendanai calon,” ujarnya lugas. Pengepul dana untuk calon,, menurut Anggota DPR dari Daerah Pemilihan DIY ini, ujung-ujungnya sarat dengan korupsi dan kolusi. Karena para pengumpul dana untuk calon ini umumnya menginginkan kempensasi dan kepala daerah akhirnya terbebani dengan hutang dan timbal balik.”Kepemimpinan yang harus dibenahi, serta usaha untuk men-

jaga dari upaya korupsi. Solusinya jelas bukan perubahan mekanisme, tapi aktor yang ada di dalamnya” pungkas anggota dewan yang akrab disapa Gus Pur ini.

Agoes Poernomo

Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi II DPR RI Hermanto, mempertanyakan mekanisme check and balance institusi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menye lesaikan sengketa pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Carut marutnya hasil pemilu 2009 dapat tergambar dari ketidaksiapan dan juga lemahnya mekanisme kontrol ditubuh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU,” ujar Hermanto di Gedung DPR Jakarta, Kamis (15/9). Menurut politisi PKS yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu ini, pihaknya mensinyalir perangkat hukum yang digunakan KPU untuk menyelesaikan sengketa pemilu sangat terbatas dengan buktibukti materilnya. Padahal bukti materil ini dikuasai oleh penyelenggara pemilu. Di samping itu, KPU juga sering menafsirkan secara berbeda UndangUndang Pemilu yang akhirnya kesalahan tersebut berulang kali diluruskan oleh MK. Lebih lanjut, politisi Dapil I Sumbar ini mengungkapkan beberapa hal krusial mengenai proses rekapitulasi hasil suara yang menyebabkan pengurangan atau penggelembungan suara, s e Hermanto

hingga merugikan peserta pemilu. Hal ini merupakan sejarah kelam yang menggambarkan tidak profesionalnya KPU dalam menyelenggarakan pemilu 2009. “Mencuatnya kasus surat palsu MK dan juga kasus kursi haram DPR sebenarnya terjadi karena mekanisme kontrol internal KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak berjalan dengan baik,” sesalnya. Dalam temuan Hermanto, kasus pengaduan pemilu yang masuk ke Komisi II hingga Juli 2011 sekitar 21 kasus yang terdiri dari 9 kasus DPRD, 8 kasus DPR RI dan 4 kasus Pemilukada. Kasus yang diadukan oleh masyarakat tentang pelanggaran pemilu tersebut berupa pelanggaran administrasi pemilu, pidana, kode etik penyelenggara dan kode etik perangkat hukum penyelesaian sengketa pemilu. Untuk itu Komisi II mendesak KPU untuk menyiapkan segala bahan dan materi penjelasan yang lebih lengkap, agar dalam pertemuan dengan DPR selanjutnya dapat transparan dan lebih jelas lagi duduk persoalan tentang proses penyelesaian sengketa pemilu.

Usulan Pemilihan Calon Pimpinan KPK Jakarta, Suara Keadilan - Usulan pemilihan calon pimpinan (capim) KPK yang tidak melibatkan DPR seperti dilontarkan Ketua KPK Busyro Muqoddas, dinilai tidak tepat. Yang harus diubah bukan pemilih v o -

Nasir Djamil

tingnya, melainkan mekanisme fit and proper test terhadap para capim KPK. ”Tidak bisa, voting harus tetap di DPR, mekanismenya yang harusnya diubah,” tegas anggota Komisi III DPR Nasir Djamil, Sabtu (8/10). Menurut Nasir, DPR memiliki fungsi pengawasan ang-

garan dan dalam hal ini, DPR memiliki tanggung jawab untuk memilih pihak-pihak yang nantinya akan menggunakan anggaran tersebut dengan tepat. Yang dimaksud yakni para pimpinan KPK. ”Karena kami punya fungsi anggaran, kami sendiri harus bisa memastikan orang yang dipilih dan yang akan menggunakan anggaran tersebut, adalah orang yang tepat,” jelas politisi PKS ini.

Lebih lanjut, Nasir menilai usulan pemilihan capim KPK tanpa melibatkan DPR tidak bisa dibenarkan. Menurutnya, yang harus diperbaiki adalah kualitas fit and proper test yang dilakukan DPR terhadap para capim KPK. ”Yang diperlukan adalah fit and proper test yang berkualitas,” ucap Nasir. Menurut Nasir, mekanisme fit and proper test yang sebelumnya dilakukan oleh DPR

kurang efektif. Dimana dalam satu hari DPR biasa menjadwalkan fit and proper test bagi 4 atau 5 capim sekaligus. ”Sebenarnya yang diinginkan adalah kualitas fit and proper test yang harus ditingkatkan. Kalau bisa dalam satu hari, satu capim, kan bisa didalami. Benar-benar bisa digali,” terangnya. Ditambahkan Nasir, perbaikan mekanisme ini perlu dilakukan demi menghindari kejadian-

kejadian yang menimpa pimpinan KPK sebelumnya. Selain itu, DPR juga bisa mengundang tokohtokoh dan pakar-pakar hukum dalam fit and proper test. ”Atau bisa juga DPR mengundang tokoh-tokoh dan kalangan profesional untuk mengkritisi para capim KPK. Sehingga, DPR bahkan akan terbantu oleh pakar di bidangnya masingmasing,” tutup Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Provinsi Aceh I ini.

Hukum & Pemerintahan

Edisi OKTOBER 2011

CAT System

Fit and Proper Test Hakim Agung,

Pintu Masuk Reformasi Birokrasi Komisi III Tambah

Jakarta, Suara Keadilan - Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), akhirnya memutuskan Computer Assisted Test (CAT) System dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012 dan harus siap pakai pada 2013 di seluruh Indonesia. Implikasinya, pemerintah pusat melalui BKN harus menganggarkan biaya pengadaan peralatan seperti komputer beserta sistemnya. “Sebagai wujud komitmen kita terhadap reformasi birokrasi, saya dan teman-teman di Ko-

misi II menuntut agar CAT System dianggarkan pada APBN 2012 dan siap digunakan pada 2013. Jadi jangan abaikan tuntutan ini,” demikian disampaikan Al Muzzammil Yusuf, anggota Komisi II DPR dalam RDP tersebut, Kamis (15/9). Sistem ini menurut Muzzammil adalah terobosan dalam proses seleksi penerimaan CPNS yang akan diberlakukan di seluruh Indonesia. Sistem ini merupakan tahap pertama untuk memberikan kesempatan bagi para calon PNS yang terbaik untuk masuk dalam tahap seleksi selanjutnya. Sehingga sistem ini bukan satu-satunya tahapan, karena ada tahapan lain seperti wawancara dan psikotest. “Jadi sistem ini merupakan salah satu metode ujian dengan menggunakan aplikasi

komputer untuk menseleksi PNS. Tidak hanya itu, system ini juga dapat digunakan untuk ujian promosi jabatan bagi pejabat PNS,” papar politisi PKS ini. Cara kerja sistem ini menurut Muzzammil sangat efisien. Setiap calon peserta CPNS mengerjakan soal dengan cara komputerisasi dengan urutan soal yang berbeda. Setelah selesai mengerjakan soal, mereka mengetahui berapa nilai mereka secara langsung. Skor tertinggi berhak untuk melanjutkan pada tahap seleksi berikutnya. “Sistem ini sudah diterapkan dan berhasil di Filipina. Di Indonesia, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur sudah menerapkan CAT System. Jadi tidak ada alasan bagi BKN untuk tidak

mengaplikasikan sistem ini secara nasional,” kata Muzzammil. Menurutnya, jika sistem ini tidak ditindaklanjuti oleh BKN, maka praktek mafia CPNS di tingkat pusat sampai daerah akan terus berlangsung. “Kabar adanya mafia penerimaan CPNS yang sengaja menghambat sistem ini sempat kami dengar. Makanya teman-teman Komisi II sudah berkomitmen untuk merealisasikan sistem ini segera,” tutup Muzzammil.

Al Muzammil Yusuf

UU Penyelenggaraan Pemilu

Harus Tingkatkan Kualitas Pengawasan Jakarta, Suara Keadilan - DPR akhirnya mengesahkan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu sebagai perubahan atas UU No 22 Tahun 2007, dalam rapat paripurna Selasa (20/9). Menurut Anggota Komisi II DPR Aus Hidayat Nur, dengan UU baru ini diharapkan kualitas penyelenggaraan pemilu 2014 dan seterusnya berjalan jauh lebih baik, terutama dalam hal pengawasan. Demikian disampaikan Aus di DPR, Selasa (20/9) sesaat setelah pengesahan UU tersebut. Salah satu perubahan mendasar dalam pengawasan, kata Aus adalah adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyel-

enggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Unsur dalam DKPP meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Partai politik yang ada di DPR, pemerintah dan perwakilan masyarakat. “Integrasi ini menjadi poin penting agar pengawasan pemilu dapat berjalan maksimal, tidak seperti pemilu sebelumnya,” ingatnya. Selain itu, lanjut politisi PKS ini, UU Penye lenggaraan Pemilu juga mengubah persyaratan calon anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kotamadya. Persyaratan yang ada di UU yang baru antara lain pendidikan minimal sarjana strata satu (S-1) dan pada saat pendaftaran tidak men-

jadi anggota partai politik. Bagi calon yang awalnya anggota partai politik harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. “Dengan peluang masuknya unsur parpol, maka pengawasan juga harus semakin diperketat,” jelas Aus yang juga merupakan Anggota Panitia Kerja (Panja) Perubahan UU Penyelenggaraan Pemilu ini. Perubahan penting lainnya, lanjut Aus, adalah proses penghitungan dan rekapitulasi suara, dimana Panitia Pemungutan Suara (PPS) kembali memiliki wewenang untuk melakukan rekapitulasi perolehan suara yang berasal dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah

bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar kontrol perolehan suara di setiap tingkatan dapat lebih dipantau. “Saya berharap undang-undang ini akan memberikan warna baru dan harus mampu meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu sehingga meningkatkan kualitas pemilihan umum. Selain itu, pengawasan juga harus lebih optimal,” tegas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimant a n Timur ini.

Aus Hidayat Nur,

Waktu Wawancara Jakarta, Suara Keadilan - Fit and Proper Test (FPT) calon Hakim Agung diharapkan dapat menjadi salah satu momentum perbaikan sistem peradilan di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fahri Hamzah, di DPR, Selasa (20/9). Untuk memastikan bahwa calon yang diseleksi benar-benar berkualitas, Komisi III melakukan perubahan dalam proses seleksi dengan menambah durasi waktu wawancara untuk masing-masing calon. “Selama ini proses wawancara di Komisi III berlangsung hanya 1 jam untuk satu orang kandidat, padahal jumlah anggota Komisi yang hendak bertanya mencapai lima puluhan orang, ini jelas kurang efektif,” alasan Fahri. Tidak tanggungtanggung, dalam proses seleksi kali ini Komisi III mengalokasikan waktu 3 jam untuk mewawancarai satu orang kandidat saja. “Waktu yang lebih panjang ini di perlukan untuk meneliti lebih seksama masingmasing calon,” tambah Fahri. Praktis, untuk 18 orang calon diperlukan waktu kurang lebih 7 hari, jauh lebih lama dari proses seleksi periode sebelumnya. Menurut politisi muda PKS ini, upaya tersebut ditempuh mengingat proses seleksi bukan sekedar mengisi kekosongan posisi hakim Agung, tapi juga mencari hakim agung yang memiliki integritas, kompetensi dan sesuai dengan

kebutuhan MA. Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) juga menerbitkan tiga Surat Keputusan Ketua MA tentang pemberlakuan sistem kamar di MA yang mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2011. Dalam sistem kamar tersebut, Ketua MA membagi para Hakim Agung ke dalam lima kamar berdasarkan kompetensi masing-masing; yaitu (1) pidana, (2) perdata, (3) militer, (4) agama, dan (5) Tata Usaha Negara (TUN). Ke depan, hakim-hakim di setiap kamar diutamakan hanya menangani perkara yang masuk ke kamar perkara mereka saja. Fahri yang merupakan Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) ini mengapresiasi langkah tersebut sebagai itikad baik dari MA untuk melakukan pembenahan di internal lembaganya. Selama ini, menurut Fahri, ketidaksesuaian antara kompetensi Hakim Agung yang ada dengan jenis perkara yang ditangani, menjadi salah satu penyebab masih bermasalahnya kualitas dan konsistensi putusan MA. “Oleh karena itu, proses seleksi ini diharapkan akan dapat membawa perubahan optimal ke arah perbaikan di MA,” tutup Fahri.

Fahri Hamzah

Pembangunan RSUD

Minim Dukungan Pemerintah Daerah Bogor, Suara Keadilan Tidak sedikit rumah sakit pemerintah yang masih kekurangan tenaga kesehatan (dokter) spesialis. Hal ini dikarenakan mahalnya biaya pendidikan kedokteran, beban akademis yang cukup tinggi, dan masih minimnya dukungan Pemerintah Daerah untuk program terse-

but. Pada kenyataannya di lapangan, cukup ban yak dokter yang berminat melanjutkan studi spesialis, akan tetapi terkendala oleh pendanaan. Selain karena biaya yang tinggi, kelangkaan dokter spesialis ini juga diakibatkan oleh adanya aturan yang melarang seorang dokter yang sedang menempuh

pendidikan untuk menjalankan praktek. Menanggapi fenomena tersebut, Anggota Komisi II DPR TB Soenmandjaja mendesak kepada Pemerintah khususnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk berkoordinasi dengan Kementerian

Kesehatan dan Pendidikan Nasional untuk mencari solusi secepat dan setepat mungkin agar masalah ini dapat segera diselesaikan. “Pemerintah Daerah harus proaktif mendorong anggaran agar Rumah Sakit Daerah terfasilitasi infrastruktur maupun sumber daya manusianya,” tutur So-

enman dalam kunjungan kerjanya Ke Rumah Sakit Ciawi, Bogor, Jum’at (30/8). Politisi PKS dari Daerah Pemilihan Bogor Jawa Barat ini juga menyoroti tentang perlu adanya program beasiswa khusus dari Pemerintah Daerah untuk pendidi-

TB Soenmandjaja

kan kedokteran. Karena menurut Soenman, profesi dokter sebenarnya sama khususnya dengan profesi guru dan dosen.

Hot Issue

Edisi OKTOBER 2011

Luthfi Hasan Ishaaq

Rapimnas PKS : Selalu Siap Bekerja Anis Matta untuk Indonesia Perlu Pendekatan Persuasif untuk Antisipasi Teror Bom Jakarta, Suara Keadilan – Dalam merespons reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II, sikap PKS tetap berpegang kuat pada kontrak politik yang disepakati bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, baik yang

bersifat normatif maupun kesepakatan khusus. Demikian disampaikan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Sabtu (15/10/). Luthfi mengatakan, Forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS yang digelar pada tanggal 14-15 Oktober yang lalu, telah melakukan evaluasi perjalanan koalisi yang didasarkan pada pola interaksi antara Presiden dengan mitra koalisi. Rapimnas juga mer e s p o n rencana reshuffle. “Reshuffle

adalah hak prerogatif Presiden. Karena itu, segala implikasi kebijakan tersebut merupakan tanggung jawab Presiden, dan bukan tanggung jawab mitra koalisi atau yang lainnya,” ingat Luthfi usai membuka Rapimnas. Namun Luthfi juga menegaskan, bahwa PKS tetap akan merespon langkah-langkah reshuffle secara proporsional pada Forum Majelis Syuro berdasarkan masukan Rapimnas. “Apapun hasilnya, insya Allah seluruh jajaran pimpinan pusat hingga pengurus daerah termasuk seluruh kader PKS, selalu siap bekerja untuk Indonesia dalam situasi apapun,” tutup Luthfi.

Jakarta, Suara Keadilan - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong Pemerintah melakukan pendekatan persuasif dalam menangani teror bom. Pemerintah diimbau mengajak kelompok Islam moderat untuk menuntaskan masalah sosial ini. “Konsepnya kelompok Islam moderat harus le-

bih responsif dalam menyebarkan keagamaan yang moderat dan terbuka,” ujar Sekjen PKS, Anis Matta, Senin (26/9/2011). Menurut Anis, munculnya pemahaman Islam garis keras ini akibat melemahnya Islam moderat dalam pemahaman masyarakat. Pemerintah perlu melakukan pendekatan kultural menuntaskan masalah ini. “Pemerint a h per-

lu melibatkan Islam moderat dalam menyebarkan keagamaan. Pendekataran persuasif seperti ini tidak kalah efektif dari pendekatan security,” tandasnya. Beberapa aksi teror merebak kembali belakangan ini. Belum lama, bom meledak di halaman Gereja Kepunton Solo pada Minggu (25/9) siang. Pelaku yang melakukan bom bunuh diri tewas di tempat, sejumlah jemaat gereja mengalami luka-luka. Sedang ledakan di Cirebon terjadi pada April di tahun yang sama.

Yudi Widiana Adia

Penyadaran Minim, Angka Kecelakaan Terus Meningkat Jakarta, Suara Keadilan - Tingginya angka kecelakaan transportasi tidak bisa dipisahkan dari rendahnya budaya keselamatan dalam kebiasaan berkendara. Hal itu terjadi bukan hanya di kalangan pengguna kendaraan pribadi namun juga di kalangan pilot dan nakhoda kapal. Demikian dikemukakan Anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia di Jakarta, Selasa (4/10) mengomentari tingginya angka kecelakaan di Indonesia. Untuk itu Kementerian Perhubungan harus bekerja keras melakukan penyadaran pentingnya keselamatan berkendara. “Diperlukan gerakkan masif untuk mengubah kebiasaan dan budaya yang abai terhadap keselamatan,” ingat Yudi. Yudi mencontohkan masih banyaknya pilot, nakhoda, ataupun pihak pengawas yang tidak mengecek ulang kondisi pesawat atau kapal sebelum berangkat. Pengecekan banyak yang dilakukan hanya formalitas di atas kertas, bukan pada obyek operasional.

Belum lagi sikap penerbang atau nakhoda ketika cuaca buruk menerpa dimana pesawat atau kapal sudah mengarungi setengah perjalanan, misalnya. “Seharusnya kalau mengikuti prosedur, jika cuaca sangat membahayakan ya jangan diterjang atau tetap meneruskan perjalanan. Faktanya tidak sedikit yang memilih nekat melanjutkan perjalanan,” sesal Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IV ini. Yudi menambahkan, rendahnya kesadaran akan keselamatan berkendara semacam itu tak lepas dari minimnya gerakan penyadaran maupun pengawasan yang tegas dari pihak terkait, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Dalam hal pengawasan, Yudi menyarankan ada tes psikologi rutin, misal setiap dua tahun, untuk para pilot dan nakhoda. Kemudian dilakukan audit dua tahunan terkait

kelayakan pesawat atau kapal, disamping pengawasan rutin lainnya. “Bahkan setiap periode tertentu, Pilot diberi jadwal refreshing untuk menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas,” usul Yudi. Angka kecelakaan transportasi di Indonesia memang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, hingga 31 Agustus 2011 telah terjadi 2.998 kecelakaan transportasi yang mengakibatkan 490 orang tewas dan 811 orang luka berat serta 2.027 orang l u k a ringan.

Ahmad Rilyadi

FPKS Tolak Rencana Kenaikan Listrik Jakarta, Suara Keadilan Fraksi PKS DPR menolak rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik rata-rata sebesar 10 persen per 1 April 2012. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Achmad Rilyadi, di Jakarta, Jumat (16/9), mengatakan pemerintah masih mempunyai opsi lain menutupi peningkatan subsidi listrik. “Kuncinya cuma satu yakni pemerintah punya niat kuat dan mau bekerja keras untuk mengurangi biaya listrik PT PLN (Persero),” katanya. Menurut Anggota DPR dari Daerah Pemilihan DKI III ini, opsi menutupi kenaikan beban subsidi listrik yang bisa dilakukan pemerintah diantaranya menyediakan pasokan gas sebesar 400 Triliun British Thermal Unit (TBTU). Volume gas itu 27,5 TBTU lebih tinggi dibandingkan usulan pemerintah yang disampaikan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun

2012 sebesar 372,5 TBTU. “Ambilah harga rata-rata gas dengan tingkat cukup maksimal yakni U$ 8,2, maka berdasarkan hitungan kami akan ada penghematan subsidi sebesar Rp 9,22 triliun,” ujar Achmad Rilyadi memberikan alasan. Sebelumnya, pada rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) awal September lalu, pemerintah secara resmi mengajukan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 10 persen per 1 April 2012. Melalui kenaikan TDL itu, pemerintah menghitung ada penghematan subsidi sebesar Rp 9 triliun. Kalau tidak ada kenaikan listrik 10 persen di 2012, maka angka subsidi yang dalam nota keuangan diusulkan Rp 45 triliun akan bertambah menjadi Rp 54 triliun. Dalam pan-

dangan Achmad Rilyadi, opsi lain yang masih bisa dilakukan pemerintah agar TDL tidak perlu naik dan berakibat pada keresahan masyarakat, adalah konsisten menerapkan harga batu bara acuan untuk keperluan domestik sesuai Indonesian Coal Index (ICI). Menurutnya, dengan memakai patokan ICI, harga batu bara yang dibeli PLN menjadi lebih murah. Dengan kebutuhan batu bara PLN sebesar 48,1 juta ton di 2012, maka diperkirakan akan ada penghematan sekitar Rp2-3 triliun. “Jadi, rencana kenaikan TDL masih bisa dihindari,” pungk a s n y a memberi solusi.

Infrastruktur, Agraria & Transportasi

Edisi OKTOBER 2011

Target Swasembada Pangan

Tawarkan Hutan Rusak Pada Investor,

Hutan yang Masih Bagus Bisa Hilang Harus Terukur Jakarta, Suara Keadilan - Berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menawarkan kawasan hutan rusak kepada investor, anggota Komisi IV DPR RI Nabiel Almusawa, meminta pemerintah untuk cermat dan berhati-hati. Bila tidak, hutan yang masih bagus bisa hilang. “Hal ini bisa terjadi karena di dalam atau di dekat kawasan hutan rusak itu masih terdapat hutan alam yang masih bagus. Dengan dimilikinya ijin pengelolaan kawasan hutan yang rusak itu, bisa saja selanjutnya direkayasa dengan berbagai macam dalih,

untuk ‘melahap’ hutan alam yang masih baik,” kata Nabiel di Senayan, Jumat (16/9). Praktek semacam ini ditemukan saat kunjungan reses ke Dapil Kalimantan Selatan. “Ijinnya mengelola hutan yang rusak tetapi prakteknya membabat hutan alam. Setelah kayu dari hutan alam itu habis, lalu ditinggalkan. Alih-alih mengelola hutan rusak, yang terjadi luas hutan rusak justru semakin bertambah,” ungkap politisi PKS ini. “Kayu-kayu yang berasal dari hutan alam saat ini sudah langka. Karena langka,

Konsepnya bagus namun sering terjadi penyimpangan dalam implementasinya.

Nabiel Al Musawwa

maka nilainya menjadi tinggi, sehingga pihakpihak yang tidak bertanggungjawab akan mencari celah untuk menguasainya,” imbuh Nabiel mengingatkan. Secara umum, legislator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II ini mendukung rencana pemerintah yang akan mempromosikan cadangan kawasan hutan produksi seluas 35,41 juta hektar di Konferensi Hutan Indonesia pada 27 September 2011 mendatang. Menurut Nabiel, promosi kawasan 35,41 juta ha tersebut dapat menjadi satu langkah konkret mewu-

judkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, serta penurunan emisi sebesar 26% pada 2020. “Konsepnya bagus namun sering terjadi penyimpangan dalam implementasinya. Bah kan tidak jarang, implementasi bertolak belakang dengan konsepnya. Konsepnya pengelolaan hutan lestari, tetapi dalam implementasi ternyata hutan menjadi gundul. Maka dalam kasus ini, pemerintah harus memiliki antisipasi, agar hal yang dikhawatirkan tidak terjadi,” pungkas Nabiel mengingatkan.

Bulog Gesit Impor

Daripada Serap Beras Lokal Jakarta, Suara Keadilan - Badan Urusan Logistik (Bulog) kembali mengimpor 300 ribu ton beras dari Thailand yang masuk pada bulan Oktober 2011. Hal ini menambah deretan angka impor beras yang sebelumnya juga telah dilakukan oleh Bulog pada akhir bulan Juli 2011, sebesar 500 ribu ton yang didatangkan dari Vietnam. Anggota Komisi IV DPR RI Rofi’ Munawar, memandang Bulog terlalu sering melakukan impor beras dengan menggunakan tolok ukur per-

Rofi Munawar

hitungan yang seringkali tidak sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistika (BPS) ataupun Kementerian Pertanian. “Bulog sangat lambat menyerap beras petani, namun sangat gesit dalam impor beras. Jika hanya mampu mengimpor, apa bedanya Bulog dengan importir atau pedagang biasa?” ungkap Rofi’ di kantornya di DPR, Jum’at (9/9). Dalam pandangan legislator PKS ini, kebijakan impor sendiri sesungguhnya tidak konsisten dengan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai surplus 10 juta ton beras hingga tahun 2015. Kebijakan ini seharusnya dapat dijalankan dengan baik, dengan cadangan beras yang mengandalkan kemampuan domestik. Sebagai catatan, dalam RAPBN t a h u n 2012 direncana-

kan alokasi anggaran untuk ketahanan pangan mencapai total Rp 41,9 triliun. “Rasanya hampir sepanjang tahun Bulog melakukan impor beras, bahkan di masa panen raya. Kesalahan Bulog adalah memahami fungsi stabilisator sebatas fungsi impor,” sindir Rofi’. Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Timur ini menekankan, bahwa Bulog perlu mendalami kebijakan pemerintah Thailand saat ini seba-

gai bahan pembanding. Negara pengekspor beras terbesar di dunia ini membentuk komite pelaksana program pemerintah untuk membeli hasil panen petani di atas rata-rata harga pasar. Pemerintah Thailand berencana membayar 15.000 baht per ton untuk beras wangi atau 40% di atas harga pasar. “Seharusnya Bulog dapat belajar dari kebijakan Thailand tersebut. Kenyataannya justru sangat jauh dari harapan,” ujar Rofi’.

Jakarta, Suara Keadilan Target swasembada pangan berkelanjutan adalah upaya Kementerian Pertanian yang perlu diapresiasi, namun juga harus terukur dan perlu dipastikan keberlanjutannya. Apalagi dikaitkan dengan berbagai tantangan ke depan, seperti perubahan musim, ketersediaan lahan, serangan hama serta variabel eksternal lainnya. Hal ini disampaikan Akbar Zulfakar, anggota Komisi IV DPR RI, di Senayan Jakarta (21/9), sebagai tindak lanjut hasil Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian membahas Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2012. “Jangan sampai, target swasembada pangan hanya menjadi program mercusuar yang capaiannya tidak dapat dinikmati keberlangsungannya oleh rakyat,” kata Akbar. Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Pertanian menargetkan lima komoditas pangan utama, yakni padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, yang menjadi target swasembada berkelanjutan. Padi dan Jagung telah ditargetkan menjadi swasembada berkelanjutan, sedangkan kedelai, gula dan daging sapi baru ditargetkan menjadi swasembada di tahun 2014 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Akbar mempertanyakan indikator tercapainya target swasembada

mengingat beberapa komoditas pangan masih diimpor oleh Indonesia dalam jumlah besar. “Pemerintah harus menjelaskan langkah strategis dan taktis yang ditempuh untuk mencapai target program swasembada dengan capaian terukur di setiap langkahnya,” lanjut politisi dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah ini. Politisi muda dari PKS ini juga mempertanyakan program peningkatan produksi 39 komoditas unggulan nasional yang direncanakan pemerintah hingga tahun 2014. Dalam pandangan Akbar, program ini perlu disesuaikan dengan kecenderungan semakin sempitnya lahan pertanian produktif, terutama di Pulau Jawa. “Apa strategi yang ditempuh pemerintah dengan semakin menyempitnya lahan pertanian di sentra produksi pangan di Pulau Jawa sekarang, harus ada langkah antisipasi mengenai hal seperti ini,” ingat Akbar.

Jangan sampai, target swasembada pangan hanya menjadi program mercusuar

Akbar Zulfakar

Infrastruktur, Agraria & Transportasi

Edisi OKTOBER 2011

Anggaran Melimpah,

BPLS Harus Bekerja Komisi V Sesalkan Rendahnya Anggaran BMKG dan Basarnas Lebih Optimal Jakarta, Suara Keadilan - Komisi V menilai Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) seharusnya sudah melakukan langkah antisipatif terhadap meningkatnya volume semburan lumpur Sidoarjo yang terjadi beberapa hari terakhir. Hal ini dikarenakan BPLS selalu diberikan anggaran untuk kegiatan perencanaan operasi luapan lumpur, yang nilainya melebihi Rp 1 miliar per tahun. Penilaian ini disampaikan Anggota Komisi V DPR Sigit Soesiantomo, di Jakarta, Kamis (22/9). “Jadi sangat mengherankan jika di media muncul berita kondisi tanggul terancam jebol, sementara BPLS menyatakan sedang mengupayakan dana tambahan untuk menanganinya,” sesal Sigit. Lebih jauh, Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I ini menyatakan bahwa BPLS termasuk dalam lembaga yang tingkat penyerapan anggarannya terendah di tahun 2011. Hingga akhir semester I tahun 2011 ini, kata Sigit, BPLS hanya mampu menyerap 12,8% dari total anggaran Rp 1,286 triliun. “Sehingga terasa amat janggal jika ada pernyataan bahwa BPLS sedang mengupayakan untuk mencari tambahan dana guna mengantisipasi

kemungkinan jebolnya tanggul kolam. Terlebih, pembahasan APBN-P tahun 2011 yang menambah anggaran BPLS pun sudah disahkan,” ungkapnya. Mengingat tugas BPLS adalah untuk mengoptimalkan manfaat yang diterima masyarakat, politisi PKS ini meminta agar Kepala BPLS meningkatkan kinerja seluruh staf yang dipimpinnya. Menurut Sigit, penyerapan yang rendah menunjukkan prosentase volume pekerjaan yang dikerjakan belum maksimal. Untuk itu ke depannya, penggunaan anggaran yang ada mestinya dapat optimal digunakan untuk mengantisipasi masalah ancaman jebolnya tanggul tersebut. “Kinerja BPLS dalam penanganan masalah yang terjadi di Sidoarjo belakangan ini akan menjadi catatan penting dalam pertimbangan persetujuan anggaran APBN 2012 nanti,“ ujar Sigit mengingatkan.

Sigit Sosiantomo

Jakarta, Suara Keadilan - Komisi V DPR menyesalkan rendahnya anggaran untuk Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Badan SAR Nasional (Basarnas) pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2012. Padahal, kedua badan ini mengemban tugas berat dalam penyelamatan dan mencegah banyaknya korban jiwa dalam berbagai musibah. Anggota Komisi V DPR Abdul Hakim, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan RAPBN 2012 dengan BMKG dan Basarnas di DPR, Selasa (13/9), mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang kurang memperhatikan programprogram yang terkait dengan penyelamatan jiwa manusia. Hal itu terbukti dengan penetapan anggaran di BMKG dan Basarnas yang jauh dibawah kebutuhan yang diajukan. “Saya heran dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan yang tidak peduli dengan BMKG serta Basarnas. Padahal kedua badan ini punya tugas berat dalam menyelamatkan jiwa anak bangsa. Seharusnya anggaran untuk

programp r o g r a m penyelamatan didukung dan dibiayai oleh pemerintah dengan optimal, apalagi karena undang-undang mengatur hal itu,” sesal Abdul Hakim yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPR ini. Seperti diketahui, dalam Rencana Kerja AnggaranKementerian Lembaga (RKA-KL) RAPBN 2012 yang diajukan pemerintah kepada DPR, BMKG mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1,341 triliun. Sementara pengajuan kebutuhan anggaran badan ini mencapai Rp 1,413 triliun. Akibatnya, kebutuhan peralatan sebagai dampak dari Inpres Nomor 5/2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim sebesar Rp 72,380 miliar, tidak terpenuhi dalam APBN 2012. Karena itu, BMKG meminta dukungan Komisi V untuk menambah anggaran BMKG sebesar Rp 72,380 miliar. Selisih anggaran terbesar dialami Basarnas. Dalam RKA-KL 2012,

badan yang memiliki tugas berat dalam pencarian, pertolongan dan penyelamatan musibah ini hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 971,7 miliar dari pengajuan kebutuhan sebesar

Saya heran dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan yang tidak peduli dengan BMKG serta Basarnas.

Abdul Hakim

Rp 1,7 triliun. Menurut Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Lampung II ini, penetapan pagu indikatif di BMKG dan Basarnas yang jauh dibawah pagu kebutuhan tersebut akan berdampak pada kinerja mereka dalam pemberian informasi cuaca yang akurat dan penyelamatan. “Untuk operasi penyelamatan Basarnas membutuhkan anggaran Rp1,7 triliun. Tapi yang diberi pemerintah hanya Rp 971,7 miliar. Bagaimana bisa optimal melakukan operasi penyelamatan jika selisih anggarannya terlalu tinggi?” ujar Hakim retoris.

Anggaran Keselamatan Minim, Komisi V Kritik Kemenhub Jakarta, Suara Keadilan - DPR pertanyakan minimnya anggaran keselamatan transportasi yang diajukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Padahal, keselamatan transportasi

seharusnya menjadi prioritas dalam setiap penyelenggaraan kebijakan perhubungan. Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR Chairul Anwar, di Jakarta, Kamis (22/9).

Menurut Chairul, indikasi kurangnya perhatian terhadap keselamatan transportasi dapat terlihat dari alokasi anggaran Tahun 2012 untuk program keselamatan transportasi di Kemenhub. Seperti di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) misalnya, yang hanya mengalokasikan Rp 72,9 milyar untuk manajemen keselamatan transportasi dari total anggaran sebesar Rp 2,937 triliun. “Belum lagi ada direktorat lain yang tidak mengalokasikan anggaran untuk keselamatan transportasi seperti Dirjen Perhubungan Laut. Padahal akhir-akhir ini masih sering terjadi kecelakaan pelayaran,” ungkap po-

litisi PKS asal Daerah Pemilihan Riau I ini. Dalam pandangan Chairul, keselamatan transportasi seharusnya menjadi perhatian serius Kemenhub karena sudah menjadi Rencana Strategis untuk Tahun 20102014. Disamping itu, lanjutnya, angka kematian akibat kecelakaan transportasi jumlahnya masih sangat besar. Chairul merujuk data dari Kepolisian yang menunjukkan bahwa kematian akibat kecelakaan pada Tahun 2010 telah mencapai 31.234 jiwa. Kenyataan ini sesuai dengan data dari Asian Development Bank (ADB) yang menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan keselamatan jalan Indo-

nesia berada di urutan 9 dari 10 negara di Asia Tenggara. “Belum lagi jika dihitung kerugian akibat kecelakaan lalu lintas di jalan yang diperkirakan mencapai 2,9 sampai 3,1% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia,” tegas Ketua DPP PKS Wilayah Sumatera ini. Chairul mengingatkan, bahwa permasalahan keselamatan transportasi sepenuhnya adalah tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, Kemenhub harus menambah alokasi anggaran untuk program keselamatan, keamanan dan kenyamanan transportasi. “Kami mendesak Kemenhub

untuk menambah alokasi anggaran untuk program keselamatan transportasi, karena hal ini sudah menjadi amanah konstitusi,” tutupnya.

Kemenhub harus menambah alokasi anggaran untuk program keselamatan, keamanan dan kenyamanan transportasi.

Chairul Anwar

Infrastruktur, Agraria , Transportasi & Hukum

Edisi OKTOBER 2011

PKS Ingatkan Pemerintah Konsisten Rampungkan RUU BPJS Jakarta, Suara Keadilan - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Wakil Ketua Pansus RUU BPJS Zuber Safawi, mengingatkan pemerintah untuk bersikap konsisten menuntaskan RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). “Tak boleh ada alasan apapun lagi. BPJS harus disahkan sebelum masa sidang I berakhir, atau tepatnya Oktober besok. Apalagi pembahasan RUU BPJS ini sudah melewati tiga kali masa sidang,”

ujarnya di DPR, Jumat (22/08). Politisi Senior PKS ini mengingatkan, dalam UU Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR dan DPRD, mengatur tentang pembahasan RUU dilakukan paling lama dua kali masa sidang dengan masa perpanjangan waktu satu kali masa sidang. “Menkeu sebenarnya sudah sepakat dengan adanya transformasi menyeluruh ke empat BUMN menjadi BPJS. Akan tetapi, Menneg

BUMN masih tidak setuju. Kemudian kesepakatan yang sudah dibuat pada 28 Mei lalu, diubah lagi. Jadi, saya ingatkan pemerintah untuk bersikap konsisten,” tegas Anggota Komisi V DPR RI ini. Ia kemudian mensinyalir ada beberapa pihak yang masih bersikeras mempertahankan keberadaan empat BUMN. Oleh karena itu, pemerintah patut didesak untuk memberikan rumusan serta desain

transformasi 4 BUMN menjadi BPJS.

Zuber Safawi

Jaminan Produk Halal

Hak Setiap Warga Negara Jakarta, Suara Keadilan - Setelah melalui proses harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) di Badan Legislasi (Baleg) DPR, maka rapat pleno memutuskan bahwa Baleg akan menyerahkan pembahasan RUU JPH kepada Komisi VIII selaku pengusul, dengan memperhatikan beberapa catatan yang telah diberikan oleh tiap fraksi di DPR. Dalam pandangan Fraksi PKS, jaminan halal adalah hak konstitusional setiap penduduk yang harus dipenuhi oleh negara. “Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusionalnya seperti hak asasi manusia, hak beragama, hak mendapat perlindungan hukum serta termasuk di dalamnya hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Termasuk hak untuk meng-

konsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya, yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia,” papar anggota Komisi III sekaligus anggota Baleg DPR RI Bukhori Yusuf, dalam kesempatan menyampaikan pandangan Fraksi PKS terhadap draft harmonisasi RUU JPH di ruang Baleg DPR, Senin (26/9). Menurut Bukhori, pemerintah harus menjamin halalnya suatu produk yang beredar di masyarakat dengan aturan komprehensif, konsisten, sistemik, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi adanya jaminan halal pada setiap pangan dan produk lainnya. Hal ini, lanjut Bukhori, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan dan jaminan warga negara dalam menjalankan ibadah. Untuk itu, masih menurut Bukhori, RUU JPH harus dapat membe-

rikan perlindungan dan memberikan sertifikasi, kepastian hukum bagi registrasi dan labelisasi masyarakat atas produk produk halal. Hal ini makanan, minuman, agar tidak terjadi tumobat, kosmetik, produk pang tindih kewenangan kimia/biologi, dan pro- yang berakibat penyelenduk rekayasa genetik ggaraan jaminan produk yang beredar di masyara- halal menjadi tidak efekkat. “Dengan demikian tif. “Dalam pandangan perlu diatur pemberian kami, Majelis Ulama sanksi bagi produsen Indonesia (MUI) sehamakanan dan minuman rusnya menjadi lemyang melanggar keten- baga yang berwenang tuan produk halal, tanpa mengeluarkan sertifimenimbulkan dampak kasi halal tersebut karena negatif bagi pertumbu- LPH (Lembaga Pemehan dan perkembangan riksa Halal) berada di badunia usaha terutama wah koordinasinya,” ujar Usaha Mikro, Kecil dan Bukhori. Menengah (UMKM),” tegas Anggota Legislatif dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II ini. Bukhori mengingatkan pula, bahwa RUU JPH juga harus mengatur dan menguatkan kelembaBukhori Yusuf gaan yang

Segera Atasi Kelaparan di NTT Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ma’mur Hasanudin, menilai kelaparan yang melanda sejumlah tempat di Nusa Tenggara Timur (NTT) akhir-akhir ini dinilai sudah sangat akut. “Pemerintah pusat yang membidangi masalah pangan perlu segera turun tangan secara serius mengurai masalah kelaparan ini hingga NTT benar-benar terbebas dari masalah kelaparan,” ujarnya di Jakarta, Senin (12/9/). Menurut Ma’mur, kejadian kelaparan di NTT bukan sekali dua kali ini saja. Di tahun 2005, ketika pemerintah menggelontorkan dana Rp 11 miliar untuk mengatasi kelaparan pada saat itu, ternyata hanya sebuah kebijakan instan belaka. “Perlu solusi yang sistemik untuk mengatasi kelaparan di NTT, sehingga setiap menghadapi musim kemarau NTT tidak perlu risau dengan kerawanan pangan. Jangan jadikan NTT ini Afrika-nya

Indonesia,” ingat legislator PKS dari daerah pemilihan Jawa Barat II itu. Ma’mur juga menyayangkan kebijakan impor beras tahun 2011, yang hingga Bulan Juli telah mencapai 1,56 juta ton dan menelan dana negara sebesar Rp 7,1 triliun, ternyata belum menyentuh penanganan kelaparan di NTT. “Bukti nyatanya, ditemukan warga yang untuk meneruskan kelangsungan hidupnya, memakan biji asam sebagai bahan pangan. Enam tahun lalu, warga makan bunga dan buah bakau serta kacang hutan untuk menyambung hidup. “Lalu siapa yang menerima manfaat beras impor pemerintah tersebut?” tanya Ma’mur retoris.

Ma’mur Hasanudin

RUU Penanganan Konflik Bukan Untuk Darurat Militer Jakarta, Suara Keadilan – Rancangan UndangUndang (RUU) Tentang Penanganan Konflik Sosial telah disetujui menjadi RUU usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut

Adang Daradjatun

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Penanganan Konflik Sosial Adang Daradjatun, RUU ini nantinya tidak identik dengan darurat militer, keadaan bahaya, maupun keadaan perang. “Penanganan konflik sosial dalam RUU ini masih dalam batas darurat sipil, demokratis, melibatkan masyarakat, DPR dan DPRD,” terang Adang di Jakarta, Rabu (14/9).

Mantan Wakil Kepala Kepolisian RI ini berharap, melalui RUU Penanganan Konflik Sosial akan terbentuk suatu lembaga khusus bernama Komisi Penyelesaian Konflik Sosial. “Peran serta masyarakat dalam Komisi Ad Hoc akan dilibatkan. Semuanya termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur lainnya akan masuk dalam komisi tersebut,” jelasnya. Menurut Legislator dari Fraksi PKS ini, penanganan konflik sosial dengan RUU ini akan

lebih diarahkan pada fungsi preventif. “Selama ini, kita hanya berlaku memadamkan kebakaran; setelah konflik terjadi baru bertindak. Ke depan, dengan RUU ini kita berharap mampu meredam terlebih dahulu dengan solusi preventif, misalnya dengan melibatkan tokoh agama dan juga tokoh adat setempat dalam forum dialog,” papar Adang. Di samping itu, Anggota DPR dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta III ini menilai bahwa keane-

karagaman budaya yang ada di Indonesia membutuhkan konsep UU yang komprehensif. “Sementara perlunya UU ini ada-

lah sebagai alasan yuridis, agar tidak terjadi dualisme maupun duplikasi dalam menangani konflik sosial,” tutupnya.

Galeri Foto

Edisi OKTOBER 2011

FGD Fraksi dengan KPK tentang Penguatan Kelembagaan Focus Group Discussion (FGD) antara pimpinan KPK dengan anggota DPR RI dari Fraksi PKS, diadakan di Kantor DPP PKS Jakarta, Selasa (9/8). Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua KPK Busyro Muqoddas didampingi Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sudjanarko, dan sejumlah

pimpinan Fraksi PKS diantaranya Ketua Fraksi PKS DPR RI Mustafa Kamal, Bendahara Fraksi Ecky Awal Muharram, dan beberapa anggota legislatif FPKS lainnya. Dalam diskusi ini dibahas mengenai peranan kerjasama institusi KPK dalam penguatan kelembagaan DPR RI.

Raokr Pimpinan dan Tenaga Ahli Fraksi tentang RAPBN 2012 Pimpinan Fraksi PKS DPR RI mengadakan Rapat Koordinasi bersama Tenaga Ahli Poksi (Kelompok Komisi) dan Tenaga Ahli Fraksi guna mendapatkan isu terkini dalam rangka Reformasi Parlemen yang dicanangkan oleh Fraksi

PKS DPR RI, Jum’at (9/9) di Ruang Rapat Pleno FPKS DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 3. Wakil Ketua Fraksi PKS Agus Purnomo memimpin jalannya diskusi yang didampingi oleh Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim.

Jalin Kebersamaan dengan Buka Puasa Bersama Seperti tahun-tahun sebelumnya di Bulan Ramadhan, Fraksi PKS DPR RI mengadakan kegiatan Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI, acara tersebut dilangsungkan di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 1, Selasa (16/8) silam. Hadir seluruh Pimpinan

Fraksi Gelar Diskusi Pendidikan Nasional Kelompok Komisi (POKSI) X Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Diskusi Interaktif tentang Pendidikan Nasional yang mengangkat Tema “Mau Dibawa Kemana Pendidikan Nasional Kita?”, Kamis (13/10) bertempat di Ruang Rapat Pleno FPKS DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 3, Senayan Jakarta.

Hadir dalam diskusi tersebut, Direktur Institute For Education Reform Utomo Dananjaya (kedua kanan), Pengamat Pendidikan Darmaningtyas (kedua kiri) dan Anggota Komisi X DPR RI Rohmani (kiri). Menurut salah seorang panitia, acara ini direncanakan akan diadakan secara berkala.

FPKS DPR RI, juga sebagian Anggota FPKS DPR RI serta Assisten Pribadi dan sejumlah Tenaga Ahli Anggota dan Tenaga Ahli Fraksi. Acara ini juga diisi dengan ceramah menjelang berbuka puasa oleh KH. Bukhori Yusuf yang juga Anggota Komisi III DPR RI-Fraksi PKS.

Galeri Foto

Edisi OKTOBER 2011

Rakor Pimpinan Fraksi bersama Tenaga Ahli Tentang Reformasi Parlemen Pimpinan Fraksi PKS DPR RI mengadakan Rakor (Rapat Koordinasi) bersama Tenaga Ahli Poksi (Kelompok Komisi) dan Tenaga Ahli Fraksi guna mendapatkan isu terkini dalam rangka Reformasi Parlemen yang

dicanangkan oleh Fraksi PKS DPR RI, Jum’at (9/9) di Ruang Rapat Pleno FPKS DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 3. Wakil Ketua Fraksi PKS Agus Purnomo memimpin jalannya diskusi yang didampingi oleh Sekretaris Fraksi

Diskusi Kebangsaan bersama Sekjen DPP PKS M. Anis Matta Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menyelenggarakan Diskusi Kebangsaan bersama Sekretaris Jenderal DPP PKS yang juga Wakil Ketua DPR RI M. Anis Matta, Selasa (13/9) di Ruang Rapat Pleno FPKS Gedung Nusantara I Lantai 3. Acara berformat dialog interaktif ini berlangsung selama 3 jam, dalam

diskusi rutin ini disinggung terkait masalah kondisi kekinian bangsa, mulai dari isu tentang Reshuffle sampai dengan isu Pemberantasan Korupsi. Dalam diskusi ini juga dihadiri oleh sejumlah Pimpinan Fraksi PKS, seperti Ketua FPKS Mustafa Kamal, Sekretaris FPKS Abdul Hakim dan Wakil Ketua Fraksi Agus Purnomo.

Seminar Koperasi Indonesia “Mencari Format Koperasi Ideal” Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (kedua kanan) menyampaikan paparannya terkait perkembangan Koperasi di Jawa Barat pada acara Seminar Nasional tentang Koperasi, yang diadakan oleh Poksi VI FPKS DPR RI, Rabu (28/9) di Ruang KK Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan Jakarta.

Turut hadir Ketua Perhimpunan BMT Indonesia Awalil Rizky (paling kiri), Deputi Menteri Koperasi & UKM RI Untung Basuki, Anggota Komisi VI DPR RI Ecky Awal Mucharam, Moderator IBP Angga Antagia, dan Pengamat Koperasi dari IPB DR. Lukman M. Baga (paling kanan).

Round Table Discussion “Mencari Pimpinan KPK Ideal” Belum selesainya proses penetapan Pimpinan KPK, Poksi III FPKS DPR RI mengadakan Diskusi bertema Mencari Pimpinan KPK Ideal, Jum’at (30/9) yang berlangsung di Ruang Rapat Pleno FPKS DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 3, Senayan Jakarta. 2 (dua) orang Profesor yang pakar dalam bidang

hukum kenegaraan hadir dalam acara diskusi ini , Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH (kedua kiri) dan Prof. Dr. Saldi Isra (kanan). Acara yang dimoderatori Abdul Rozaq ini memberikan pemahaman tentang calon pemimpin KPK yang saat ini masih menjadi polemik di Komisi III DPR RI.

Galeri Foto Rapimnas

Edisi OKTOBER 2011

Do’a Kemenangan Dipandu oleh Calon Gubernur Banten Jazuli Juwaini dihadapan sekitar 300-an Pimpinan PKS se-Indonesia.

Pemukulan Gong Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq didampingi Sekjen PKS Anis Matta, Bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman, Ketua DSP PKS Surahman Hidayat, dan Ketua MPP PKS Untung Wahono, melakukan pemukulan gong sebanyak 3 kali, tanda dimulainya rangkaian acara Rapimnas yang berlangsung di Hotel Sahid Jakarta, Jum’at (14/10).

Sambutan Pembuka Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) 2011 Presiden Luthfi Hasan Ishaaq memberikan orasi pembuka Rapimnas 2011 yang juga diliput sejumlah media nasional.

Konferensi Pers Sejumlah awak media terlihat antusias menyimak penjelasan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq terkait diadakannya Rapat Pimpinan Nasional ( Rapimnas ) 2011 kali ini. Dua Srikandi Parlemen dari Fraksi PKS DPR RI Kini, sepeninggal Almarhumah Ustadzah Yoyoh Yusroh, praktis Fraksi PKS DPR RI hanya memiliki dua orang srikandi di Parlemen Pusat, Ledia Hanifa Amaliah (kiri) dan Herlini Amran (kanan).

Sholat dan Do’a Dalam setiap aktivitas dan kesempatan, tidak ada batasan tempat untuk melakukan ibadah, dan ini yang selalu dilakukan oleh seluruh kader PKS .

Do’a Duka Cita untuk Almarhum Aryo Judhoko Dilantukan pula oleh Salah Seorang Anggota Majelis Syuro PKS KH. DR. Muslih Abdul Karim, MA .

Kunjungan Kerja

Edisi OKTOBER 2011

Tenaga Nuklir Untuk Kemakmuran Rakyat Medan, Suara Keadilan â&#x20AC;&#x201C; Muhammad Idris Lutfi anggota Komisi VII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja pada Seminar Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi di Bidang Radiodiagnostik dan Intervensional serta Pembinaan Keselamatan Radiasi dalam Bidang Industri, Jumat (09/09) di Medan Sumatera Utara. Beliau mengungkapkan, sikap Komisi VII DPR RI terhadap pemanfaatan te-

naga nuklir sangat jelas bahwa kita ingin memanfaatkan tenaga nuklir sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Lebih lanjut Anggota Legislatif Fraksi PKS ini menyampaikan, Komisi VII telah meminta kepada BAPETEN agar melakukan inventarisasi peralatan, penyediaan fasilitas alat uji, serta ketersediaan SDM yang berkualifikasi.

Silaturrahim dan Serap Aspirasi Masyarakat Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Tengah, Suara Keadilan - Silaturrahim dan serap aspirasi bersama Tokoh Masyarakat, Kyai Muhtar di Pondok Pesantren Ibnul Amin, Senin (15/8), di Desa Pamangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Pada kesempatan ini hadir Bupati, Wakil Bupati, dan beberapa Pejabat Pemkab HST, Ketua DPRD, Anggota DPRD HST, Anggota DPRD Kalimantan Selatan, dan beberapa

tokoh masyarakat lainnya. Para tokoh menyampaikan persoalan penonaktifan Bupati setempat, Fakih Jarjani, karena beliau adalah sosok bersih, oleh karenanya mereka mendukung proses pengajuan Peninjauan Kembali atas perkara yang sedang dihadapinya. Pada kesempatan tersebut Bupati juga meminta masukan profil pengganti Bupati bila tetap terjadi penggantian.

Penyelesaian Sengketa Lahan eks Transmigrasi di Tanah Grogot Kalimantan Timur Paser, Suara Keadilan - Rombongan Anggota DPR RI Komisi IX yang dipimpin Abdul Aziz Suseno berkunjung ke Kabupaten Paser, Kamis (14/7) dan diterima di Pendopo oleh Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan Heriansyah Idris bersama ketua DPRD Paser dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Paser. Kunjungan

ini terkait dengan sengketa lahan eks Transmigrasi di Desa Padang Pengrapat dan Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Paser Kalimantan Timur. Abdul Aziz menyampaikan, banyak manfaat yang bisa dipetik dari adanya program transmigrasi, kemajuan dan perkembangan wilayah jauh lebih cepat. Anggota Fraksi PKS ini pun berharap

Geladi Penanggulangan Bencana Gempa di Sikka Maumere NTT Sikka Maumere, Suara Keadilan - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ahmad Zainuddin, memberikan sambutan dalam pelaksanaan Geladi Lapangan Penanggulangan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang berlangsung di Patisomba, Sikka Maumere Nusa Tenggara Timur, Rabu (28/9), Geladi ini juga merupakan puncak kegiatan dari Geladi Penanggulangan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang dimulai sejak Sabtu (24/9). Sebagai daerah yang memiliki potensi bencana gempa tsunami, Maumere terpilih menjadi tuan rumah. Geladi ini dimaksud untuk meningkatkan kewaspa-

daan dan kesiapsiagaan bagi masyarakat, aparat pemerintah dan non pemerintah pada semua tingkatan khususnya kabupaten dan Provinsi NTT terhadap ancaman gempa tsunami. Terlepas dari segala kekurangan, simulasi nasional ini paling tidak memiliki dampak baik bagi masyarakat yang terlibat. Simulasi yang berjalan ditengah teriknya mentari disaksikan sejumlah masyarakat, Kepala BNPB Syamsul Maarif, Gubernur NTT Frans Lebu Raya, sejumlah anggota DPR RI dari Komisi VIII, serta tamu undangan lainnya dari Pemerintah Pusat, Pemprov dan Kabupaten Sikka. Diolah dari berbagai sumber

agar konflik perbatasan diantara kedua desa ini segera selesai dan Komisi IX akan memanggil pihak terkait, seperti Kementrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan juga Badan Pertanahan Nasional untuk dapat segera melakukan koordinasi agar mempercepat penyelesaian sengketa lahan tersebut.

Ekonomi, Industri & Teknologi

Edisi OKTOBER 2011

Mendesak Pembenahan Infrastruktur untuk

Mendukung Investasi Jakarta, Suara Keadilan Anggota Komisi VI DPR RI Mustafa Kamal, mendesak pemerintah segera membenahi infrastruktur, khususnya pelabuhan, untuk mendukung

Iklim investasi harus ditumbuh-kembangkan di negara kita sehingga bisa mendorong pertumbuhan industri

rencana investasi sejumlah investor asing di dalam negeri. “Pembenahan ini harus menjadi prioritas dalam pembangunan karena menjadi modal untuk menarik investor melakukan investasi di Indonesia,” ujarnya di Gedung DPR Jakarta, Kamis (15/9). Menurut Kamal yang juga Ketua Fraksi PKS DPR ini, jika pembangunan pelabuhan baru memakan waktu lama dan membutuhkan biaya yang sangat besar, hal utama yang bisa dilakukan adalah membenahi pelabuhan yang sudah ada.

Mustafa Kamal

Seperti diberitakan sebelumnya lima principal otomotif dari Jepang dan China yang terdiri atas Toyota Motor Corporation, Daihatsu Motor Co Ltd, Suzuki Motor Corporation, Nissan motor company, dan Zhejiang Geely Holding group (Geely Automobile Holding ltd) berencana berinvestasi di Indonesia dalam jangka panjang. Secara khusus, Toyota Motor Corporation (TMC) akan menjadikan Indonesia sebagai basis industri untuk memasok kebutuhan di Asia. Untuk meningkatkan kapasitas TMC memiliki komitmen untuk menanamkan modal US$388 juta atau sekitar Rp 3,1 Triliun, dari 100.000 unit menjadi 200.000

unit. TMC juga akan menambah investasi hingga US$ 312,5 juta atau Rp 2,5 triliun. Investasi ini akan meningkatkan jaringan penjualan dari 210 gerai menjadi 350 gerai. Mustafa Kamal menegaskan, rencana investasi tersebut harus didukung oleh pemerintah karena akan berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan industri dalam negeri. “Iklim investasi harus ditumbuh-kembangkan di negara kita sehingga bisa mendorong pertumbuhan industri, apalagi komitmen investasi mereka ini terbilang cukup besar (sebesar Rp 17 triliun atau sekitar US$ 2,12 miliar),” kata politisi PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I ini.

Pemerintah Jangan Reaktif Tanggapi RIM Jakarta, Suara Keadilan - Pemerintah diminta tidak reaktif menanggapi keputusan Research In Motion (RIM) selaku produsen BlackBerry, yang memilih membangun pabrik di Malaysia ketimbang di Indonesia. Menurut anggota Komisi VI DPR RI Ecky Awal Mucharam, pemerintah seharusnya introspeksi mengapa RIM lebih memilih berproduksi di Malaysia padahal basis pasarnya di Indonesia. Hal ini disampaikan Ecky di DPR, Kamis (8/9). Dalam pandangannya, pilihan RIM tersebut diambil karena penilaian mereka terhadap iklim invetasi di Indonesia yang dianggap belum kondusif. Efeknya, lanjut Ecky, walaupun dekat dengan

pasar namun tetap tidak mampu mengkompensasi buruknya infrastruktur serta biaya tinggi perekonomian di Indonesia, yang disebabkan oleh budaya korupsi dan suap di kalangan birokrasi. “Pemerintah jangan selalu menggunakan pendekatan kekuasaan untuk menyelesaikan masalah, apalagi terhadap dunia bisnis. Karena pebisnis itu pasti punya hitunghitungan, RIM memilih Malaysia karena fasilitas infrastruktur dan iklim ekonominya lebih baik,” terang Ecky. Menurut politisi PKS itu, seharusnya pemerintah fokus memperbaiki masalah infrastruktur dan birokrasi serta tidak bersikap reaktif. Selain itu, Ecky juga menekan-

kan agar pemerintah berhati-hati menetapkan pajak dan tarif lainnya, agar konsumen RIM di Indonesia tidak dirugikan. “Pembebanan tarif perdagangan tertentu juga tidak bisa dilakukan karena Indonesia terikat

seharusnya pemerintah fokus memperbaiki masalah infrastruktur dan birokrasi serta tidak bersikap reaktif

dengan perjanjian perdagangan bebas. Pengenaan pajak tertentu juga harus dikaji lagi, jangan sampai nanti malah merugikan konsumen BlackBerry di Indonesia. Kalau permintaan BlackBerry inelastik, maka efek pajak sebagian besarnya akan ditanggung oleh konsumen kita,” tutupnya.

Pentingnya Roadmap Pengelolaan BUMN Jakarta, Suara Keadilan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didesak untuk segera menyampaikan Rencana Kerja (Roadmap) Pengelolaan BUMN. Hal ini agar masyarakat dapat menilai dan memberikan masukan sehingga diharapkan muncul BUMN-BUMN yang dapat berperan secara signifikan dalam menggerakkan sektor ekonomi dalam negeri. Hal ini disampaikan anggota Komisi VI DPR Mahfudz Abdurrahman, di Jakarta, Jum’at (16/9). “Pengelolaan BUMN saat ini masih belum tertata dengan baik sehingga menimbulkan banyak persoalan, mulai dari penurunan tingkat produksi yang signifikan sampai BUMN yang terus merugi,” terang Mahfudz. Bahkan dalam temuan legislator PKS ini, masih banyak BUMN yang harus disuntik oleh pemerintah dengan mekanisme pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga otomatis menjadi bagian dari beban negara.

Ecky Awal Muharram

‘Aku Cinta Indonesia’ Jangan Hanya Slogan Jakarta, Suara Keadilan Gerakan Aku Cinta Indonesia (ACI) sudah bertahun-tahun dicanangkan. Namun hingga saat ini, gerakan tersebu t seolah hanya menjadi slogan yang menempel di spanduk, sandaran kursi pesawat, dan fasilitas umum lainnya. “Kita harus menggalakkan kembali ‘Aku Cinta Indonesia’. Program yang dirancang pun harus tepat sasaran, jangan hanya membuat slogan-slogan tapi tidak memberikan pengaruh

kepada produk dalam negeri,” ujar anggota Komisi VI DPR RI Refrizal, di Jakarta, Jumat (16/9). Lebih jauh politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menyesalkan, gerakan yang diharapkan mampu mendorong minat masyarakat membeli produk dalam negeri, justru kian pupus. Hal ini juga dipengaruhi membanjirnya produk impor di Tanah Air. “Bagaimana masyarakat mau membeli produk dalam negeri, kalau pilihan di pasar ternyata

lebih banyak barang impor dengan harga lebih murah dan kualitas lebih baik,” tambahnya. Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini menyatakan perlu ada keseriusan, terutama dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sebagai pembuat kebijakan dalam menyusun serta mengalokasikan dana untuk program ACI ini. “Harus ada semacam kerja yang konstruktif untuk membangkitkan

produksi dan konsumsi pada produk dalam negeri, dan sudah sewajarnya Pemerintah menjadi fasilitator utama dalam upaya ini,” usul Refrizal.

Refrizal

Persoalan-persoalan tersebut, lanjut Mahfudz, menunjukkan bahwa Kementerian BUMN belum memiliki pola baku dalam pengelolaan badan usaha yang ada, sehingga penanganan permasalahan yang ada selama ini hanya bersifat reaktif semata tanpa perencanaan matang. Dalam pandangan Mahfudz, kalau saja Kementerian BUMN memiliki rencana kerja yang jelas dan terbuka tentang pengelolaan BUMN, tentunya semua persoalan-persoalan di atas atau persoalan lain yang berpotensi akan muncul dapat diperkirakan dan bisa langsung dipersiapkan antisipasinya. “Roadmap itu penting agar Kementerian Negara BUMN dapat lebih fokus mengelola dan mengatur BUMN yang jumlahnya tidak kurang dari 141. Sehingga kerja yang dilakukan bukan reaktif melainkan preventif dan terencana,” tandas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VI ini.

Mahfudz Abdurrahman

Ekonomi, Industri & Teknologi

Edisi OKTOBER 2011

Distribusi Bermasalah,

Subsidi BBM Kembali Bobol Jakarta, Suara Keadilan - Direktur Pertamina Karen Agustiawan, memperkirakan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) akan melampaui kuota yang ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) Tahun 2011. Hal disebabkan adanya pertumbuhan realisasi konsumsi 5 tahun terakhir untuk premium sebesar 8% per tahun dan pertumbuhan konsumsi solar 6% per tahunnya. Salah satu faktornya, menurut Karen, adalah rata-rata pertumbuhan kendaraan yang mencapai 14,73% per tahun (dari tahun 2000-2009). Karen menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota Komisi VII DPR Kamis (8/9). Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR Sohibul Iman, menilai ada yang salah dalam cara pemerintah melakukan pendistribusian BBM Bersubsidi, mengendalikan laju pertumbuhan kendaraan dan pembenahan sistem transportasi massal. “Sejauh ini kita sepakat bahwa alokasi BBM Bersubsidi itu salah sasaran, karena rakyat miskin justru lebih sedikit menerima subsidi BBM,” ujarnya di Jakarta, Jum’at (9/9). Menurut Sohibul Iman, pemerintah harus mengambil langkah yang lebih strategis dalam mengatasi

bobolnya subsidi BBM dan tidak hanya membebankan pada APBN. Peraih gelar Doktor di Japan Advanced Insitute of Science and Technology (JIST) Ishikawa Jepang ini mengingatkan, bila terjadi tambahan kuota BBM Bersubsidi maka beban keuangan negara akan semakin berat karena dana subsidi di APBN Tahun 2011 akan membengkak, dari semula 38,5 juta kiloliter (setara Rp.95,9 trilyun menjadi 40,5 juta kiloliter (setara Rp.117 trilyun), dan saat ini akan dinaikkan lagi menjadi 41,8 juta kiloliter. Dalam pandangan Legislator Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan DKI II ini, di awal tahun 2011 pemerintah sebenarnya sudah memiliki program pengendalian dengan membatasi konsumsi BBM Bersubsidi hanya untuk kendaraan roda dua, kendaraan umum dan kendaraan pengangkut barang/usaha kecil. Alat pengendalinya pun sudah tinggal disempurnakan, diantaranya RFID (Radio Frequency Identification), sistem Barcode dan juga smart card. “Kalau memang serius dengan kekhawatiran membengkaknya subsidi, maka pemerintah harus segera melakukan pengaturan distribusi BBM subsidi. Lampu hijau dari DPR sudah ada, teknologi pengaturannya pun ada, jadi tunggu apa lagi?” tegas Sohibul Iman.

Pansel KPPU

Jangan Menyalahi Undang-Undang Jakarta, Suara Keadilan - Klausul dilarangnya anggota partai politik mencalonkan diri menjadi anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dipertanyakan Komisi VI DPR. Hal ini dikarenakan ketentuan tersebut tidak diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999, yang menjadi dasar hukum terbentuknya KPPU. Demikian diungkap anggota Komisi VI Tossy Aryanto, usai Rapat Kerja dengan KPPU, Kamis (15/9). “Dalam syarat yang ada di Panitia Seleksi (Pansel), ada ketentuan tidak terdaftar sebagai anggota partai politik. Partai Politik yang sah saat ini kan bukan organisasi terlarang, jadi tidak ada salahnya anggota partai mencalonkan diri sebagai anggota KPPU,” tegas Tossy. Tossy yang merupakan Legislator dari Fraksi

PKS ini, merujuk pada Pasal 32 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktek Persaingan Usaha, yang menyebutkan bahwa persyaratan anggota komisi adalah : warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan; setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; jujur, adil, dan berkelakuan baik; bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia; berpe ngalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi; tidak pernah dipidana; tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan tidak terafiliasi dengan

suatu badan usaha. “Kalaupun ada penambahan persyaratan jangan sampai mempersempit ruang pilihan bagi calon yang memang memiliki kapasitas memadai. Toh, DPR tetap akan melakukan fit and proper test terhadap calon yang diajukan oleh Pansel KPPU nantinya,” tegas politisi dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII ini. Seperti diketahui sebelumnya, Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota KPPU telah dibentuk

oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota KPPU pada 14 Juli 2011. Pansel ini dibentuk sehubungan dengan masa jabatan Anggota KPPU periode 2006 – 2011 yang akan segera berakhir.

Tossy Aryanto

Kenaikan TDL Dinilai Tak Logis Jakarta, Suara Keadilan - Komisi VII DPR masih belum sepakat dengan rencana pemerintah menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 10% untuk pelanggan di atas 450 VA. Menurut salah satu Anggota Komisi VII DPR Zulkieflimansyah, pengecualian kenaikan listrik bagi pelanggan 450 VA dinilai tidak riil. Karena pada saat ini, justru sudah banyak pelanggan listrik yang berada di kelas 900 VA. “Kalau naikkan listrik 10% kecuali 450 VA itu menurut saya hanya akal-akalan. Karena sekarang yang paling

kecil justru orang hanya pakai yang 900 VA. Mungkin kalau yang 900 VA tidak dinaikkan, itu akan terasa lebih fair,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (29/9). Politisi PKS ini melanjutkan, sebaiknya pemerintah menghapus saja rencana tersebut. Karena hal itu dinilai tidak efektif. Pelanggan listrik 450 VA untuk saat ini sudah lebih sedikit dan terkesan ‘langka’, karena sudah banyak yang memakai 900 VA. “Jelas saat ini kenyataannya lebih banyak yang menggunakan listrik di kelas 900

VA, ini akal-akalan PLN yang arahnya sudah bisa ditebak.” Jelas Zul, panggilan akrab Zulkieflimansyah. Menurutnya, dengan naiknya tarif listrik, dampak sosial yang terjadi akan sangat mahal. Akan muncul aksi demonstrasi, yang membuat pihak kepolisian harus dikerahkan untuk membuat amannya situasi. “Ini (kenaikan TDL) juga besar pengaruhnya terhadap industri. Industri keramik misalnya, industri keramik kita itu masih kalah bersaing. Jadi kalau saya,

tidak sependapat jika kenaikan listrik ini tidak berpengaruh besar kepada sektor manufaktur. Saya juga tidak yakin, karena kenaikan listrik ini akan beri pengaruh juga kepada UKM (Usaha Kecil Menengah),” jelas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Banten II ini.

Zulkieflimansyah

Izin Ekspor TPPI

Bisa Rusak Tata Niaga Dalam Negeri

Sohibul Iman

Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Sugihono Karyosuwondo, meminta pemerintah membatalkan model restrukturisasi utang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) karena diduga merupakan praktek ijon yang berpotensi merugikan negara. “Restrukturisasi ini hanya semacam praktik ijon yang merugikan negara saja. Sebaiknya, pemerintah membatalkannya,”

katanya di Jakarta, Senin (12/9). Menurut Sugihono, melalui sistem ijon ini TPPI akan meminjam dana satu miliar dolar AS dari Deutsche Bank dan kemudian memperoleh keuntungan berlipatlipat. Ditambah lagi, setelah proses restrukturisasi, kilang TPPI akan tetap menjadi milik Honggo Wendratmo, bukan milik pemerintah, BP Migas ataupun Pertamina. “Pemberian izin ekspor

ke TPPI dikhawatirkan akan merusak tata niaga elpiji dalam negeri,” jelasnya. Dalam pandangan Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII ini, opsi terbaik yang harus segera diambil adalah Pertamina mengambil alih aset perusahaan dengan membeli kilang TPPI, sehingga akan menjadi aset negara. “Jauh lebih baik jika Pertamina yang meminjam uang untuk

membeli seluruh aset TPPI, sehingga asetnya akan menjadi milik negara dan bisa jauh lebih bermanfaat untuk masya rakat,” saran Sugihono.

Sugihono Karyosuwondo

Kartun

Edisi OKTOBER 2011

(Tidak) Anti Kritik

Edisi OKTOBER 2011

Info

Kesejahteraan Rakyat

Kasus SMA 6,

Edisi OKTOBER 2011

RUU Pengelolaan Zakat

Pemerintah Kurang Dengarkan Masukan Publik Serius Wujudkan Pendidikan Karakter Jakarta, Suara Keadilan - Kasus kericuhan yang melibatkan Pelajar SMA Negeri 6 Jakarta dan sejumlah wartawan menunjukkan bahwa Pemerintah belum serius mewujudkan pendidikan yang berkarakter. Kritik ini disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Raihan Iskandar, di Senayan, Rabu (21/9). “Selama ini, pemerintah sering kali menggaungkan pendidikan karakter ini, tetapi justru tidak menjadikannya sebagai sasaran dan program kerja terpadu,” sesalnya. Raihan mencontohkan, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 misalnya, sama sekali tidak menempatkan pendidikan karakter ini sebagai prioritas. Sebaliknya, tambah Raihan, pemerintah justru lebih fokus kepada pencapaian berupa angka-angka (kuantitatif), seperti pencapaian angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Lebih parah lagi, lanjutnya, Pemerintah malah lebih serius mengejar target kelulusan dalam Ujian Nasional yang justru menciptakan berbagai macam persoalan; seperti kecurangan, contek massal yang dilakukan baik oleh guru maupun siswa, dan kasus pemukulan guru terhadap siswa yang tak bisa men-

Raihan Iskandar

ghapal nama-nama provinsi. “Jelas sekali bahwa kebijakan ini justru telah menciptakan perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri,” tegas Raihan. Karena itu, Anggota DPR dari Fraksi PKS ini mempertanyakan keseriusan pemerintah, mengingat pendidikan karakter sudah menjadi tujuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Seharusnya, menurut Raihan, pendidikan karakter bangsa menjadi salah satu prioritas dalam RKP 2012 bidang pendidikan, karena menjadi esensi dari penyelenggaraan pendidikan. Dalam pandangan Raihan, kasus yang terjadi di SMA 6 atas hanyalah ekses dari desain kebijakan pendidikan yang tidak sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan tersebut. “Tawuran antarpelajar, berbagai kasus moral yang melibatkan guru, kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat, adalah akibat dari rancangan kebijakan pendidikan yang tidak menempatkan pendidikan karakter tersebut sebagai prioritas,” tutup Legislator dari Daerah Pemilihan Aceh II ini.

Jakarta, Suara Keadilan - Rencana pelaksanaan uji publik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Zakat harus dimanfaatkan sebaikbaiknya untuk dapat mendapatkan masukan dari masyarakat. Karena nantinya, RUU ini dinilai akan berdampak luas bagi kemaslahatan umat. “Menurut saya uji publik harus dimanfaatkan dengan baik, karena RUU ini berimplikasi terhadap masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah yang selama ini telah menjalankan fungsinya sebagai amil dalam pengumpulan dan

pengelolaan zakat,” kata Anggota DPR dari Komisi VIII Iskan Qolba Lubis, di Jakarta, Kamis (6/10). Selama ini, Pengelolaan Zakat telah diatur oleh UU No 38 Tahun 1999, di mana lembaga amil zakat adalah dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah. Namun menurut Iskan, seiring dengan berjalannya waktu, mulai bermunculan lembaga-lembaga di luar pemerintah yang bertindak sebagai pengumpul zakat; menerima dan mengelola zakat dari masyarakat. Kemunculan lembaga ini, lanjut Iskan, membawa dampak po-

sitif namun juga negatif karena ada juga lembaga yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan zakat. “Gagasan bahwa UU 38 Tahun 1999 dianggap tidak bisa mengimbangi perkembangan pengelolaan zakat di masa yang akan datang, menjadi alasan dibahasnya RUU Pengelolaan Zakat yang baru ini,” jelas Iskan. Dalam pandangan Legislator PKS ini, RUU Zakat mencakup hal-hal yang krusial di antaranya, perkembangan pengelolaan zakat, potensi zakat yang besar dan zakat sebagai pengurang pajak. “Walau telah diatur oleh UU terdahulu, namun pelaksanaan zakat sebagai pengurang pendapatan kena pajak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selama ini selain membayar pajak, masyarakat Muslim juga tetap berkewajiban untuk membayar zakat,” terang Iskan. Iskan yakin bahwa RUU ini dapat mengakomodir setiap pihak yang berkepentingan

dan dapat memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itu, Fraksi PKS dalam hal ini Kelompok Komisi VII, telah melakukan berbagai pertemuan dengan pihak-pihak terkait dalam pembahasan RUU ini. “PKS telah berupaya merumuskan titik temu pengelolaan zakat ideal, sehingga potensi zakat di Indonesia dapat terealisasi dengan optimal,” tutup Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini.

Selama ini selain membayar pajak, masyarakat Muslim juga tetap berkewajiban untuk membayar zakat

Iskan Qolba Lubis

Kemdiknas Diminta Fokus

Jamin Layanan Pendidikan Dasar Jakarta, Suara Keadilan Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya. Demikian UUD 1945 mengamanatkan kepada pemerintah terkait dengan pemenuhan hak warga negara. Pernyataan jaminan akses layanan pendidikan dasar sudah tertulis dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) 20102014 dan juga dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012. Dalam pandangan Anggota Komisi X DPR Nurhasan Zaidi, 65 persen anggaran pendidikan terdistribusi di daerah dan justru lebih besar untuk gaji guru. Di sisi lain, Kemendiknas hanya mengelola Rp 57,8 trilyun atau sekitar 20 persen dari anggaran pendidikan dan hanya 4 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Ironisnya, porsi terbesar anggaran pendidikan bukan untuk pemenuhan hak pendi-

dikan dasar gratis sesuai amanat UU, tapi justru untuk gaji pegawai,” kata Nurhasan prihatin. Politisi PKS ini mempertanyakan mengapa jaminan layanan pendidikan dasar tidak masuk dalam kategori belanja mengikat, tetapi masuk dalam belanja investasi dan pengembangan. Hanya 2 program saja yang mendukung pencapaian pendidikan dasar gratis, yaitu subsidi siswa miskin dan rehabilitasi ruang belajar SD dan SMP. “Ini adalah kebiasaan buruk Kemendiknas selama ini, banyak membuat program yang terkesan wah, tetapi kewajiban dasarnya tidak ditunaikan yaitu penyelenggaraan pendidikan dasar gratis,” ungkapnya. Menurut Nurhasan Zaidi, pemenuhan pendidikan dasar gratis sesungguhnya merupakan konsep yang mudah dan sederhana. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, setiap sekolah bisa direncanakan pemenuhan kebutuhannya.

Namun pada kenyataannya, standar minimum pelayanan saja saat ini belum banyak dipenuhi sekolah. “Kemendiknas jangan salah membuat prioritas anggaran. Kewajiban UU harus didahulukan, baru program-program yang

sifatnya pengembangan,” tandas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX ini.

Nurhasan Zaidi

Edisi OKTOBER 2011

Pemerintah Kurang Serius

Sahkan RUU BPJS

Jakarta, Suara Keadilan - Langkah menuju pengesahan RUU BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Sosial) yang diharapkan akan terlaksana pada akhir masa sidang DPR, yakni pada akhir Oktober 2011, kembali terhalang. Untuk kesekian kalinya, rapat kerja antara DPR dan pemerintah soal BPJS yang telah dijadwalkan berlangsung pada Rabu malam, 5 Oktober, harus dibatalkan akibat tidak hadirnya wakil pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Kepastian tidak hadirnya wakil pemerintah ini baru diketahui pihak DPR sekitar pukul 18 petang. Alasan yang diberikan pemerintah adalah karena ketidaksiapan bahan presentasi. “Rapat yang semestinya berlangsung Rabu malam itu diagendakan untuk mendengarkan presentasi pihak pemerintah mengenai simulasi transformasi BPJS, namun setelah waktu rapat hampir tiba, barulah

datang kabar dari pihak pemerintah soal pembatalan rapat dengan alasan ketidaksiapan bahan,” terang Ledia Hanifa, salah seorang anggota Panitia Khusus BPJS, Rabu (5/10). Anggota Pansus dari Fraksi PKS ini menyesalkan kejadian itu dan melihat hal tersebut sebagai wujud ketidakseriusan dari pemerintah. “Kesepakatan untuk mempresentasikan simulasi ini sudah dibuat sejak rapat kerja tanggal 29 September yang lalu. Dan kemudian pada raker 4 Oktober, pihak pemerintah telah menegaskan kembali kesiapan mereka untuk melakukan presentasi. Karena itu pembatalan rapat semalam memunculkan pertanyaan, apakah pemerintah benar-benar serius ingin bersegera mewujudkan jaminan sosial bagi rakyat Indonesia? Nampaknya tidak. Mendekati masa akhir sidang dimana kita sama berharap RUU ini bisa disahkan, pemerintah justru menunjukkan

ketidakseriusannya,” kecam Ledia. Memang pada Kamis, 6 Oktober, akan dilangsungkan pula rapat kerja antara DPR dan pemerintah untuk membahas DIM (Daftar Inventaris Masalah) yang tidak terkait dengan soal transformasi. Namun masalah transformasi ini, menurut aleg dari daerah pemilihan Jawa Barat 1 ini, tetap akan menjadi ganjalan. Masih menurut Ledia, sampai saat ini masih ada pekerjaan rumah terkait 41 DIM yang belum selesai, yaitu soal transformasi BPJS dan tata cara pemilihan seleksi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. “Dengan waktu yang semakin pendek, pemerintah sudah seharusnya membuktikan kepada masyarakat soal keseriusannya mewujudkan jaminan sosial, diantaranya dengan bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu yang tersisa

untuk membereskan pekerjaan rumah yang tersisa,” ingat Ledia. Ledia lantas meminta pemerintah untuk tidak lagi membuang-buang waktu dalam menyelesaikan pembahasan DIM ini. “Ini bukan kali pertama pemerintah nampak mengulur-ulur waktu pembahasan, tapi saya berharap menjadi yang terakhir. Jangan sampai rakyat jadi marah karena masa sidang usai sementara pembahasan tidak selesai untuk mengesahkan RUU ini. Karena itu target pengesahan RUU pada 27 Oktober mendatang harus sama-sama diusung agar tercapai,” tandas Ledia tegas.

Ledia Hanifah

Subsidi BBM Tidak Pro Rakyat Jakarta, Suara Keadilan - Wakil Ketua Banggar DPR RI Tamsil Linrung mengatakan, usulan pemerintah tentang kebijakan subsidi energi dalam RAPBN 2012 sangat tidak pro rakyat, khususnya dari sisi distribusi dan penerima subsidi BBM. “Banggar menemukan data dan fakta di lapangan yang sangat tidak pro rakyat secara khusus, dan efisiensi ekonomi nasional secara umum dan jangka panjang,” jelas Tamsil dalam Rapat Banggar

Tamsil Linrung

DPR RI di Senayan, Rabu (12/10). Tamsil menjelaskan, ada tiga fakta pendukung mengapa subsidi BBM tidak pro rakyat. Pertama, jika dilihat dari jenis BBM bersubsidi maka persentase terbesar terdapat pada jenis BBM premium, yaitu sebesar 60 persen dari jenis BBM bersubsidi. Kedua, lanjut Tamsil, jika dilihat dari sasaran penerima subsidi berdasarkan data penghasilan (pengeluaran) yang bersumber data dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2008 dan penelitian Bank Dunia 2010 mengenai persentase kelompok rumah tangga penerima subsidi, terdapat 25 persen kelompok

rumah tangga dengan penghasilan (berdasar pengeluaran) per bulan tertinggi menerima alokasi subsidi sebesar 77 persen. Sementara itu, 25 persen kelompok rumah tangga dengan penghasilan (berdasar pengeluaran) per bulan terendah hanya menerima subsidi sekitar 15 persen. Ketiga, jika dilihat dari sektor pengguna khususnya premium, akan terlihat sekitar 89 persen digunakan oleh transportasi darat, dimana mobil pribadi menggunakan sebesar 53 persen, motor 40 persen, mobil barang 4 persen dan angkutan umum 3 persen. “Dan selanjutnya, jika dilihat konsumsi premium per wilayah, akan terlihat wilayah Jawa dan

Bali sebagai pengguna terbesar yaitu sebesar 59 persen, kemudian diikuti oleh Sumatera sebesar 18 persen, Kalimantan sekitar 5 persen, NTB dan NTT sekitar 2 persen, dan sisannya kawasan lain di Indonesia yang rata-rata sekitar 1 persen per Provinsi,”, ungkap Anggota DPR RI Dapil Sulsel II ini. “Sangatlah jelas, terdapat ketimpangan terutama dari sisi penerima subsidi dan wilayah yang menikmati subsidi tersebut. Dengan kata lain, yang menikmati kebijakan subsidi BBM khususnya premium adalah orang yang memiliki mobil pribadi dan berdomisili di wilayah Jawa-Bali, yang notabene adalah kalangan ekonomi menengah atas,” tutup Tamsil.

Kemenag Harus Maksimalkan Peran Kantor Misi Haji di Arab Saudi Jakarta, Suara Keadilan - Pelaksanaan Haji tahun 1432 H/ 2011 M mendapat tambahan kuota sebesar 10 ribu jamaah. Dengan penambahan kuota dari Pemerintah Arab Saudi ini, Kementerian Agama (Kemenag) hendaknya memaksimalkan pelayanan pada para jamaah haji. Jangan sampai masalah yang terjadi pada tahun lalu terjadi pada tahun ini mengingat dari segi fasilitas dan lokasi semua sudah dipenuhi dengan baik. Anggota Komisi VIII DPR R, Herlini Amran, mengungkapkan hal tersebut saat hendak mengikuti konsinyering Komisi VIII DPR RI dengan empat mitra kerja di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Jumat (16/9). “Pemondokan yang dekat dengan Masjidil Haram dan kuota haji yang sudah ditambah, saya kira tidak ada alasan lagi bagi Kemenag untuk mentoleransi segala macam masalah pelayanan. Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin,” ingatnya. Berdasarkan pengawasan tahun lalu, masalah kesehatan paling banyak mendapat catatan. Mulai dari petugas kesehatan yang tidak seimbang dengan jumlah jamaah, kurangnya persediaan obat, hingga jamaah haji yang berusia lanjut dan jamaah haji yang hamil tua. Dengan masalah tersebut, menyebabkan angka kematian

Herlini Amran

Dana PPID Bukan Untuk Program Teknis

Martri Agoeng

Jakarta, Suara Keadilan - DPR menduga ada oknum dari Badan Anggaran (Banggar) Komisi IX yang bermain dalam kasus korupsi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi. Anggaran sebesar 500 Milliar dalam proyek ini, seharusnya tidak dialokasikan untuk program teknis. Demikian disampaikan Anggota Komisi IX Badan Anggaran DPR Martri Agoeng, di Jakarta, Senin (12/9).

Menurut Martri, karena bukan anggaran untuk program teknis, maka anggaran tersebut bukan di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang dipimpin Muhaimin Iskandar, melainkan di bawah Kemen-

jamaah haji tahun 2010 lebih banyak dari tahun sebelumnya. “Ada jamaah haji yang usianya sudah sangat sepuh, ada yang ternyata sedang hamil tua dan akhirnya melahirkan. Masalah tersebut harusnya menjadi prioritas agar tidak terulang kembali pada tahun ini. Kita semua berharap jamaah haji Indonesia dapat melaksanakan hajinya dengan baik dan bisa pulang dengan selamat,” harap Herlini. Untuk meminimalisir masalah, Herlini yang juga anggota Tim Pengawas Haji DPR RI ini meminta, agar Kemenag bisa memaksimalkan peran Kantor Misi Haji Indonesia (KMHI) di Arab Saudi. Dengan anggaran yang besar, KMHI diharapkan bisa meminimalisir segala kekurangan yang ada. “KMHI di Arab Saudi sudah dianggarkan sejak tahun lalu sebesar Rp 5 miliar. Tahun ini kurang lebih jumlahnya sama. KMHI bisa mengambil hikmah dari pelaksanaan haji tahun sebelumnya, dan harusnya sudah bisa memetakan sekaligus memperbaiki masalah yang ada,” tegasnya.

terian Keuangan yang dipimpin Menteri Agus Martowardojo. “Karena itulah mengapa saya dan anggota Komisi IX lainnya tidak mengetahui hal itu,” imbuh Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV ini. Martri menegaskan,

pihaknya beserta dua anggota Banggar dari Komisi IX DPR lainnya; Nova Riyanti Yusuf (Fraksi PD) dan Chusnunia (Fraksi PKB) hanya memunculkan angka Rp 50 miliar untuk dana tersebut. “Karena itulah kami justru bingung dengan pengajuan sebanyak itu,” ujar politisi PKS ini.

Kesejahteraan Rakyat

Edisi OKTOBER 2011

Pengadaan Barang dan Jasa SEA Belum Memihak Games Harus Transparan Pada Masyarakat Anggaran Kesehatan

Jakarta, Suara Keadilan - Anggaran yang diajukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dianggap belum memihak kepada masyakarat luas, khususnya kalangan tak mampu. Demikian disampaikan Anggota Komis IX DPR Ansory Siregar, di DPR, Kamis (22/9). Ansory mencontohkan, pada Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak misalnya, anggarannya mencapai Rp 2,046 triliun. Namun optimalisasi anggaran tersebut dipertanyakan oleh Anshory, mengingat pada tahun 2010 saja ada 43 ribu lebih anak usia balita menderita gizi buruk yang tersebar di berbagai daerah. “Seharusnya anggaran tersebut bisa dioptimalkan untuk menyelesaikan permasalahan di atas, karena Direktorat ini bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ungkap politisi PKS ini. Permasalahan lainnya, menurut Ansory

adalah mengenai akses kesehatan yang belum merata dirasakan oleh masyarakat miskin. Padahal, lanjutnya, bila kita mengacu pada Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 5 Ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Selain itu pada Ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang juga mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. “Kenyataannya masih banyak kita jumpai kasus-kasus yang menyedihkan, dari gizi buruk sampai pelayanan rumah sakit yang tidak menyenangkan terhadap masyarakat kalangan tak mampu, lantas dimana peruntukan anggaran itu?” tanya Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III ini retoris.

Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rohmani, mengingatkan Kementerian Pemuda Olah Raga (Kemenpora) agar transparan dalam melakukan proses penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa pelaksanaan South East Asian Games (Sea Games) XXVI 2011. “Bila presiden setuju pengajuan usulan adendum Kemenpora terhadap Perpres mengenai pengadaan barang dan jasa tanpa melalui proses lelang, maka harus ada transparansi dan kontrol dari publik,” kata Rohmani. Politisi PKS ini juga mendorong agar proses penunjukan ini dibuka seluas-luasnya ke publik,

terutama pihak-pihak terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga negara lain yang memiliki hubungan dengan pengawasan keuangan negara. Rohmani juga meminta Kemenpora membuat tata laksana penunjukan langsung tersebut dan dibicarakan dengan DPR. Kemudian, lanjut Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah X ini, Kemenpora juga harus membuat kriteria perusahaan yang menerima pekerjaan. “Prinsipnya, kami tidak ingin ada penyimpangan disini, ini uang rakyat senilai 1,2 triliun. Kriteria perusahaan penerima pekerjaan itu harus jelas, terutama asal usul dan track recordnya,” ingat Rohmani.

Untuk itu Rohmani juga akan memastikan agar penerima pekerjaan tersebut dikerjakan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Rohmani tidak mentolelir pekerjaan yang telah diberikan, di sub-kontrakkan lagi kepada pihak lain. Bila ini yang terjadi, maka potensi penyimpangan besar kemungkinan akan terjadi. “Harus ditekankan bahwa perusahaan penerima pekerjaan harus yang sudah berpengalaman dalam bidang bersangkutan,” tegasnya. Dalam penentuan perusahaan penerima pekerjaan, Kemenpora juga harus melakukan verifikasi. Rohmani mengusulkan tim verifikasi ini melibatkan banyak

pihak. “Tim verifikasi ini harus melibatkan Kemenpora, Kemenkeu, organisasi profesi, media dan LSM. Kalau ini bisa terwujud, saya yakin akan ada kontrol yang baik. Dan kita bisa menghindari keuangan negara dijarah,” tutup Rohmani.

Rohmani

Atasi Kisruh Freeport Pemerintah Diminta Turun Tangan Jakarta, Suara Keadilan - DPR menyayangkan berlarutnya konflik antara PT Freeport Indonesia dengan Serikat Pekerja Freeport. Dengan kondisi yang semakin tidak menentu dari hari ke hari, seharusnya pemerintah turun tangan sebagai pihak ketiga dan berinisiatif untuk segera menyelesaikan masalah. Demikian disampaikan Anggota Komisi IX Arif Minardi di Jakarta, Selasa (11/10). “Guna mencari jalan tengah yang bisa mengatasi kebuntuan,

pemerintah sebaiknya membentuk tim yang kapabel untuk mendorong renegosiasi antara perusahaan dan pihak Serikat Pekerja PT Freeport, “ kata Arif. Arif menekankan bahwa sebelum perundingan antara kedua belah pihak dan pemerintah dimulai dan memasuki substansi pembahasan isi, masing-masing pihak sebaiknya mengklarifikasi atau menjelaskan mengenai tuntutan yang mereka inginkan. “Dengan begitu, konflik

ini tidak berlarut dan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan nasional yang lebih luas,” ujar Arif. Sebagai komisi yang bertanggung jawab mengadvokasi kepentingan pekerja, Arif mendukung sepenuhnya langkah-langkah Serikat Pekerja Freeport sepanjang mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dan memahami tugasnya sebagai Corporate Watch. “Serikat pekerja sangat berkepentingan terhadap kelangs-

ungan hidup perusahaan dan mencegah tindakan menajemen yang mengorupsi aset perusahaan,” tegas Politisi PKS yang juga dikenal sebagai Aktivis Buruh ini.

Arif Minardi

Segera Terbitkan

PP Penanganan Fakir Miskin Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini, di sela-sela kunjungan kepada konstituennya di Banten, Rabu (14/9), menyampaikan

Anshory Siregar Jazuli Juwaini

bahwa DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Penanganan Fakir Miskin menjadi Undang-undang pada rapat paripurna DPR 21 Juli lalu. Undang-undang ini merupakan inisiatif DPR sebagai implementasi Pasal 34 UUD 1945. Namun menurut Jazuli, pengesahan ini bukanlah akhir dari perjuangan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. “UU Fakir M i s k i n haruslah menjadi awal yang baik dan memberikan harapan bagi

fakir miskin dalam meningkatkan kualitas hidupnya,” ungkap Jazuli. Jazuli menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) perlu segera mempersiapkan hal-hal pendukung yang berkaitan dengan implementasi UU Fakir Miskin. “Jangan sampai implementasi UU yang sangat penting ini berhenti seperti halnya UU lain; setelah disahkan kemudian terlupakan. Pemerintah harus segera menyusun Peraturan Pemerintah (PP) terkait penanganan fakir miskin,” kata Jazuli mengingatkan.

Untuk itu, menurut politisi PKS ini, Kemensos sebaiknya berkoordinasi dengan 19 instansi yang selama ini menangani fakir miskin, sehingga PP yang akan dihasilkan nantinya memuat pemetaan dan indikator tentang fakir miskin yang jelas dan menyeluruh. “Tahun 2011 ini juga sebaiknya PP tersebut sudah keluar, agar berbagai kegiatan penanganan fakir miskin dengan landasan hukum yang kuat berupa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, dapat dimulai secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik,” pungkas Jazuli.

Muhibah - Silaturahim

Edisi OKTOBER 2011

Audiensi Komite Aksi Jaminan Sosial ( KAJS ) dengan Poksi IX FPKS DPR RI Anggota Komisi IX Fraksi PKS DPR RI Martri Agoeng, menerima sejumlah rombongan Komite Aksi Jaminan Sosial yang dipimpin oleh Sekretaris Komite Aksi Said Iqbal, Rabu (21/9) di Ruang Rapat Pleno FPKS Gedung Nusantara I Lantai 3,

Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut KAJS meminta kepada FPKS DPR RI untuk segera Mencari Alternatif Transformasi BPJS dalam pengesahan RUU BPJS yang saat ini masih tertunda untuk disahkan.

Kunjungan F-PKS DPR RI Ke Koran Seputar Indonesia ( SINDO ) Rombongan Fraksi Pks Dpr ri yang dipimpin oleh Ketua FPKS DPR RI Mustafa Kamal, melakukan Kunjungan Media ke Harian Seputar Indonesia, Selasa (13/9) di MNC Tower, Jakarta. Rombongan di terima langsung oleh

Jajaran Redaksi Harian SINDO Army Dian Kurniawan, Chamadhojin dan Ahmad Baidowi. Turut hadir dalam kunjungan ini, Wakil Ketua FPKS DPR RI Agoes Poernomo dan Sekretaris FPKS DPR RI Abdul Hakim.

Audiensi Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Fahri Hamzah, menemui konstituennya yang berwadah Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) NTB, Rabu (12/10). Dalam audiensi yang dihadiri sekitar 60 orang

Diskusi Publik Komisi I terkait Kemerdekaan Palestina di PBB Komisi I DPR RI menyelenggarakan Diskusi Publik yang bertema Tantangan Palestina untuk menjadi Anggota PBB, Jumâ&#x20AC;&#x2122;at (23/9) di Ruang Press Room Gedung Nusantara III Lantai I, Senayan Jakarta. Hadir dalam diskusi tersebut Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Shiddiq yang juga

Anggota FPKS DPR RI sebagai Keynote Speech, Dubes Palestina untuk RI Fariz Mehdawi, Wakil Menlu RI Triyono Wibowo, Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta Ali Mun Hanif dan Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Najib.

tersebut Fahri Hamzah yang juga Wakil Rakyat dari daerah pemilihan NTB ini menyampaikan, Fraksi PKS mendukung pembentukan tersebut yang saat ini sedang dalam proses administrasi di Komisi II DPR RI.

Keuangan, Perbankan & Perencanaan Pembangunan

Korupsi Marak

Karena Lemahnya Pengawasan Internal Jakarta, Suara Keadilan - Beberapa bulan terakhir perpolitikan Indonesia diguncang dengan kasus-kasus korupsi. Tak tanggung-tanggung, kasus-kasus korupsi yang mencuat ke permukaan terbilang besar dan melibatkan pejabat tinggi di kementerian tertentu. Mencermati fenomena tersebut, Anggota Komisi XI DPR Memed Sosiawan, menyatakan bahwa korupsi di lembaga negara terjadi, akibat lemahnya kontrol internal Pemerintah atau mungkin justru terjadinya pembiaran mulai dari awal perencanaan kegiatan di masing-masing Kementerian/Lembaga. “Lemahnya kontrol internal menjadi peyebab awal dan yang paling utama dalam setiap kasus korupsi di beberapa lembaga. Kuncinya tentu saja ada pada kontrol anggaran yang

Memed Sosiawan

kuat,” tegas Memed di Jakarta, Selasa (4/10). Lebih lanjut Anggota Legislatif dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII tersebut menyatakan bahwa, seharusnya Pemerintah dapat mengantisipasi sejak dini untuk dapat mencegah kasus tersebut terulang. Apalagi di masing-masing kementerian sudah ada Inspektorat Jenderal (Irjen) yang bertugas mengawasi dan memberikan evaluasi terhadap potensi penyelewengan. “Pengawasan internal bisa melalui optimalisasi peran Inspektor Jenderal, atau melalui kontrol yang kuat dari menteri yang bersangkutan melalui mekanisme internal yang kuat,” jelasnya. Untuk itu, poltisi PKS ini mendesak Menteri Perencanaan Nasional sekaligus Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan pengawasan di tingkat perencanaan program agar tidak terjadi pembelokan arah. Di sisi lain, lanjut Memed, Menteri Keuangan dapat melakukan pengawasan di tingkat penganggaran sedini mungkin.

Anggaran Defisit,

Pemerintah Jangan Andalkan Utang Jakarta, Suara Keadilan - Pemerintah seharusnya mempunyai langkahlangkah strategis agar mampu mengantisipasi penyimpangan terhadap penggunaan hutang negara. Selain itu, pemerintah juga harus mempunyai perencanaan yang baik, pengelolaan hutang yang handal serta pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan keuangan negara, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Surahman Hidayat, di Jakarta, Selasa (20/9). “Dengan adanya langkah-langkah tersebut, penggunaan hutang untuk mengatasi defisit anggaran belanja negara dapat diarahkan kepada hal-hal yang bersifat produktif, guna membuka lapangan kerja baru bagi seluruh masyarakat Indo-

nesia,” jelas Surahman. Terkait dengan kebijakan penerusan pinjaman (Subsidary Loan Agreement/ SLA) yang wewenangnya diberikan oleh pemerintah pusat kepada beberapa BUMN dan pemerintah daerah, menurut Surahman harus melalui kajian yang mendalam mengingat bunga dan biaya pinjamannya sangat tinggi. “Pemerintah perlu melakukan kajian terhadap usulan agar SLA dialihkan kepada Pusat Investasi Pemerintah. Harus diperhitungkan dengan matang karena bunga dan biaya pinjaman SLA sangat tinggi,” ingat Anggota DPR dari Daerah Pemilihan

Surahman Hidayat

Edisi OKTOBER 2011

Perbaiki Manajemen

Penyerapan Anggaran Jakarta, Suara Keadilan - Hingga saat ini janji pemerintah untuk melakukan penyerapan APBN secara optimal belum terwujud. Hal ini tercermin dari rendahnya realisasi belanja modal pada anggaran Kementerian/ Lembaga. Menurut Anggota Komisi XI DPR Yan Herizal, penyerapan belanja modal yang masih rendah merupakan permasalahan yang dapat menghambat percepatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan Yan di Senayan, Jum’at (9/9). Yan menekankan bahwa seharusnya pemerintah belajar dari kegagalan tahun 2010 lalu, dimana penyerapan be-

lanja modal hanya mencapai 84,49 persen atau sekitar Rp 80,29 triliun dari alokasi sebesar Rp 95,02 triliun. Anehnya, lanjut Yan, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011, pemerintah justru meningkatkan alokasi belanja modal menjadi sebesar Rp140,95 triliun. “Hasilnya, realisasi penyerapan belanja modal hingga awal September 2011 hanya mencapai 26,9 persen dari alokasi dalam APBN Perubahan 2011. Realisasi itu lebih rendah nilainya dibandingkan penyerapan belanja modal periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar 27,9 persen,”

ungkap Yan. Dalam pandangan Politisi PKS ini, salah satu penyebab rendahnya penyerapan belanja modal tersebut karena kementerian yang mendapat alokasi anggaran cukup besar, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Pertahanan tidak mampu membelanjakan anggarannya secara optimal. Selain itu kualitas penyerapan juga buruk, karena umumnya menumpuk pada akhir tahun. Hal ini selalu berulang setiap tahunnya tanpa ada pe-

rubahan yang signifikan “Pemerintah harus segera memperbaiki sistem manajemen anggaran, karena waktu yang tersedia tinggal 2 bulan lagi hingga akhir tahun 2011 ini. Sudah saatnya untuk memotong rantai birokrasi yang tidak perlu agar proses lebih efektif dan efisien,” imbuh Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara ini.

Yan Herizal

Bunga Terlalu Tinggi,

Hentikan Pinjaman SLA Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Andi Rahmat, mengusulkan Subsidiary Loan Agreement (SLA) tidak lagi menjadi andalan pendanaan untuk kepentingan pemerintah daerah. Alasannya, bunga SLA dinilia tinggi karena melebihi bunga swata. ”Sebaiknya mekanisme pendanaan diubah dari SLA ke pendanaan yang dimotori oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP), agar pemda tidak terbebani APBD-nya karena bunganya yang tinggi,” katanya dalam rapat dengar pendapat Komisi XI dengan Pemerintah

Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali, Walikota Sawahlunto dan Pemkab Muara Enim dengan agenda membahas penerusan pinjaman SLA, di DPR, Kamis (8/9). Menurut Andi, pemerintah dan DPR harus berani memutus lingkaran setan SLA yang dari tahun ke tahun terus terjadi. ”Dari temuan hasil audit BPK, setiap tahunnya potensi kerugian negara akibat SLA ini sebesar Rp 15 triliun. Untuk itu SLA harus dipertimbangkan kembali,” ungkap Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan ini. Apalagi, lanjut Andi,

proses agreement SLA selalu memakan waktu lama, sehingga pemerintah daerah harus menunggu sementara proyek sudah harus dijalankan. ”Karenanya, negeri ini sering melakukan pekerjaan yang seharusnya selesai hanya dalam satu bulan, tetapi terlambat menjadi berbulanbulan hingga tahunan karena proses pinjaman,” ujarnya. Dalam kesempatan RDP tersebut, Pemda DKI mengajukan SLA Rp 390 miliar yang akan dialokasikan untuk pembangunan MRT, Pemda Sawahlunto mengajukan Rp 19,5 miliar untuk pembangunan pasar,

Pemkot Bogor Rp 85 miliar untuk pengadaan air bersih PDAM, Pemkab Kapuas mengajukan SLA Rp 39 miliar untuk pembangunan PDAM , Morowali Rp 19,1 miliar untuk pembangunan TPI, dan Pemda Muara Enim sebesar Rp 34 miliar untuk pembangunan PDAM. Sementara, Pemda Aceh tidak hadir.

Andi Rahmat

Batasi Belanja Pegawai dan Barang Demi Sehatnya APBN Jakarta, Suara Keadilan - Beban belanja pegawai dan belanja barang semakin tinggi dan telah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini telah menurunkan peran anggaran publik dalam penciptaan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. “Kecenderungan ini mengkhawatirkan, karena kenaikan penerimaan perpajakan serta transfer ke daerah menjadi tidak bermakna karena habis ditelan kenaikan belanja untuk birokrasi,” jelas Anggota Komisi XI DPR RI Kemal Azis Stamboel. Kemal menilai, pe-

merintah perlu serius mengimplementasikan moratorium penerimaan PNS serta menerapkan kebijakan capping (pembatasan) terhadap belanja pegawai dan belanja barang, baik di pusat maupun di daerah. “Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait moratorium secara selektif yang berlaku 1 September 2011 harus dijalankan secara konsisten, baik oleh pusat maupun pemda. Idealnya ke depan, agar APBN kita sehat, total belanja pegawai dan belanja barang dibatasi paling tinggi 30 persen dari total belanja pemerintah pusat dan pa-

ling tinggi 50 persen dari total belanja pemerintah daerah,” kata Kemal. Menanggapi semakin meningkatnya anggaran dana transfer ke daerah yang mencapai Rp 464,4 triliun tahun 2012, Kemal memandang, selain kebijakan moratorium dan capping belanja pegawai serta belanja modal, diperlukan juga kebijakan standarisasi tunjangan untuk pejabat daerah. “Sehingga alokasi belanja untuk infrastruktur dan pembangunan layanan bagi masyarakat bisa meningkat. K e m u n g k i n a n pemerintah untuk membatasi belanja pe-

gawai pemda secara proporsional melalui muatan revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, saya kira harus didalami secara serius,” tandas Kemal.

Kemal Azis Stamboel

Info

Edisi OKTOBER 2011

In memoriam Aryo Judhoko Konsisten dalam bersikap, teguh dalam keyakinan, serta ulet dalam bekerja. Itulah potret kehidupan Aryo Judhoko. Pria yang lahir di Jakarta, 31 Juli 1969, adalah kader muda PKS yang konsisten menekuni bidang perburuhan. Mengenyam pendidikan di Universitas Indonesia, Jurusan Ilmu Komunikasi, ia menikah dengan Helman Riyanti dan dikarunia 5 orang anak; Sarah Fadilah Nurlail, Muh. Abdul Azis, Muh. Kholid Syaifuloh, Asma Sabrina Nurain, dan Muh. Amr Zuhud. Pergulatannya dengan dunia perburuhan tercermin dari berbagai kegiatan dan kepengurusan dalam aktivitas perburuhan, diantaranya; peserta dalam International Conference on Migration Management in South Asia, FES and IPS Srilangka 2010, International Trade Union Confederation Asia Pacific (ITUC AP), Regional Review Workshop on ITUC AP Policy

and Action on Migrant Labor Kuala Lumpur, Golden Forum on Migrant and Development Filipina, Ketua Badan Pengurus Indonesia Labour Foundation, dan juga Wakil Sekjen ASPEK Indonesia. Salah satu bentuk kecintaannya terhadap dunia perburuhan juga ia wujudkan dengan bergabung di DPP PKS Bidang Perburuhan. Semasa hidupnya, Aryo Judhoko pernah menjadi staf pribadi Andi Salahudin, SE, anggota DPR RI Komisi IX FPKS, dan terakhir, menjadi tenaga ahli untuk Ir. Arif Minardi, anggota DPR RI Komisi IX FPKS. Aktivis buruh tak kenal lelah itu, kini telah menghadap Sang Pencipta. Di tengah kesibukannya mempersiapkan Jambore Buruh Nasional yang sedianya akan dilangsungkan pada 28 Oktober 2011, Aryo dikabarkan mengalami serangan jantung.

Kabar Duka

Pada tengah malam Hari Kamis 15 Oktober 2011, kader muda penuh dedikasi itu berpulang ke haribaan-Nya. Selamat jalan akhuna Aryo Judhoko. Semoga letih perjuangannya di dunia, berbuah Surga di akhirat.

Kabar duka lainnya datang dari keluarga Anggota Komisi X DPR RI Nurhasan Zaidi, yang juga Ketua PUI (persatuan Ummat Islam). Nurhasan dan istrinya, Herliani, belum lama kehilangan putra bungsunya, Harun Abdul Ghafur, yang baru berusia satu tahun. Harun, anak ketujuh dari tujuh bersaudara ini meninggal dunia pada Senin sore tanggal 10 Oktober 2011. Selamat jalan ananda Harun. Semoga menjadi pelapang Surga bagi kedua orang tuanya.

Pelantikan PAW

Formasi Kembali Lengkap, Lahirkan Energi Baru Jakarta, Suara Keadilan - Kekosongan kursi tiga orang Anggota Legislatif Fraksi PKS DPR RI kini terisi dengan dilantiknya nama-nama baru pengganti anggota dewan sebelumnya. Seperti diketahui anggota DPR dari PKS periode 20092014 Arifinto dan Misbakhun mengundurkan diri dari keanggotan DPR RI beberapa bulan lalu. Sementara seorang anggota lainnya, yaitu Ustz. Yoyoh Yusroh meninggal dunia dalam kecelakaan mobil pada Bulan Juni 2011 lalu. Pelantikan Anggota DPR dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) dilaksanakan di Gedung

Nusantara IV DPR RI pada Rabu (19/10) lalu, dihadiri oleh sejumlah anggota dewan. Anggota dewan pengganti tersebut adalah Dr. Mardani, M.Eng., berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VII yang menggantikan Arifinto, sedangkan Indra menggantikan almarhumah Yoyoh Yusroh dari Dapil Banten 3. Sementara itu, Misbakhun yang berasal dari Dapil II Jawa Timur digantikan oleh Dr. Muhammad Firdaus. Pelantikan ketiga orang tersebut disambut gembira oleh Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal. Menurutnya, ketiga ang-

gota dewan yang baru dilantik tersebut akan segera menunaikan tugas di posisi yang selama beberapa waktu ini sempat kosong. “Tentunya, kami sangat bergembira. Setelah proses PAW yang memakan waktu lama, akhirnya mereka dilantik,” ujar Kamal. Fraksi PKS, menurut Kamal rencananya akan menempatkan Mardani di Komisi II, Indra di Komisi IX dan Muhammad Firdaus di Komisi VIII. Dengan pelantikan yang dilakukan oleh Ketua DPR Marzuki Ali tersebut, kini anggota Fraksi PKS kembali dalam formasi lengkap yaitu 57 anggota. Kamal menam-

bahkan, kehadiran ketiga anggota baru tersebut adalah energi baru bagi Fraksi dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai wakil rakyat. Dia yakin

kehadiran ketiganya akan memberikan sumbangsih yang besar kepada rakyat dan negara ini. “Kami yakin kehadiran mereka di panggung DPR akan

DR. Muhammad Firdaus, MA Doktor lulusan Malaya University Malaysia ini tercatat sebagai staf pengajar di Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi dan Pascasarjana Universitas Trisakti Jakarta. Selain itu Suami dari Anifa Izzah dan ayah dari seorang putra dan dua orang putri ini juga dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menggantikan Misbakhun, oleh Fraksi PKS ia ditempatkan di Komisi X yang membawahi bidang-bidang pendidikan dan kepemudaan.

Indra, SH

DR. Mardani Ali Sera, M. Eng Sosok muda tapi senior di kalangan kader Partai Keadilan Sejahtera. Saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Humas DPP PKS Periode 2011-2015. Sebelumnya ia adalah Anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP). Suami dari Siti Oniah dan ayah dari 4 putra dan 5 orang putri ini menempuh pendidikan sampai jenjang Doktor di Universitas Teknologi Malaysia pada bidang Mechanical Engineering. Menggantikan Arifinto, Pria kelahiran 9 April 1968 ini ditugaskan FPKS di Komisi V yang membawahi perhubungan dan infrastruktur.

mengoptimalkan kinerja fraksi selama ini, tak hanya di DPR tapi bagi daerah pemilihan mereka masing-masing,” pungkas Kamal.

Dikenal sebagai aktivis muda yang concern pada advokasi buruh. Suami dari Fatimah Nur dan ayah 2 putra ini banyak terlibat dalam aktivitas perburuhan di antaranya sebagai Managing Partner Law Office Priority, kemudian Direktur Eksekutif ILF (Indonesia Labour Foudation) dan juga Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Asosiasi Pekerja Indonesia (ASPEK). Saat ini Indra sedang mengambil studi pascasarjana di Unversitas Gajah Mada, Yogyakarta. Indra akan menempati posisi Almh. Ustzh Yoyoh Yusroh di Komisi I DPR.