Edisi 3

EDISI 3

Terdepan Dalam Reformasi Parlemen

FEBRUARI

SUARA KEADILAN

2011

SUKA | Edisi 1 / I / 2010

GRATIS

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Fraksi PKS DPR RI bukan lagi ujung tombak, bahkan lebih dari itu, Fraksi PKS adalah tulang punggung dari perjuangan partai di parlemen -Presiden PKS-

Gagal Benahi Transportasi Massal

Fraksi PKS Desak Menhub Mundur

Dinilai gagal membenahi transportasi massal, Fraksi PKS DPR RI mendesak Menteri Perhubungan Freddy Numbery untuk mengundurkan diri. Jika tidak, fraksi-fraksi di DPR akan menggalang dukungan usulan hak angket atas kelalaian pemerintah mengimplementasi UU No.23/2007 tentang Perkeretaapian dan UU No.17/2008 tentang Pelayaran.

Halaman 11

Fraksi PKS Lantang Pilih Opsi ‘C’

DPR Desak Pemerintah Terbitkan PP Pornografi

JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI lantang memilih opsi C hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century. Artinya, proses penyelamatan Bank Century melalui bailout dinilai sarat pealanggaran.

“Opsi C adalah relevan dan terbaik untuk perbaikan sektor keuangan dan perbankan dalam upaya penegakan hukum,” kata juru bicara FPKS Ecky Awal Mucharam yang membacakan sikap fraksi Rabu, 3 Maret 2010.

sidang-sidang Pansus terdahulu.

Sikap tersebut tak berubah sampai mendekati penghujung paripurna yang hingga larut malam. Meski sempat diselingi insiden dan tarik ulur lobi, paripurna DPR akhirnya mengakhiri sidangnya lewat voting terbuka.

moneter dan fiskal, mulai dari (a) operasional Bank CIC (b) proses akuisisi Bank Danpac dan Bank Pikko oleh Chinkara Capital, merger Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko menjadi Bank Century, operasional Bank Century (c) pemberian FPJP, dan (d) PMS sampai kepada (e) mengucurnya aliran dana.

BKP DPP Menjawab Tantangan

Allahu Akbar!

Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndoBergemuruh nesia (DPR RI) menyayangkan belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagaidi Paripurna DPR pelaksanaan Undang Undang (UU) Pornografi. Padahal UU tersebut sudah disahkan sejak tahun 2008 dan sangat Refleksi diperlukan untuk penegakan hukum dan pemberantasan pornografi.

Kebenaran

Oleh : Dr. K.H. Surahman Hidayat Dalam pandangan akhirnya soal Century, semua fraksi di DPR kompak berucap bahwa kebenaran itu benar dan kesalahan itu tetap harus salah. Bila kita tengok perspektif agama, bahwa kebenaran yang hakiki hanya satu yaitu yang sesuai dengan “ma ‘indallah”, kebenaran yang ada

Sontak, teriakan “Allahu Akbar, Allahu Akbar” bergemuruh di tengah arena ruang sidang yang dihadiri hampir seluruh anggota DPR.

Opsi C, yang menyatakan proses “bail out” bank Century bermasalah dipilih oleh 325 anggota dari 537 anggota yang hadir.

Sedangkan opsi A, yang menyatakan proses prosedur bailout tidak bermasalah, dipilih oleh 212 anggota DPR. Marzuki Ali sebagai pimpinan sidang paripurna akhirnya mengetuk palu sebagai tanda paripurna DPR secara bulat memilih opsi C.

Opsi C juga menyebut, diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak otoritas moneter dan fiskal dengan mengikutsertakan pemegang saham pengendali, pengurus, dan manajemen Bank CIC, dan Bank Century, debitur dan nasabah terkait, sehingga terindikasi merugikan keuangan negara.

Pandangan ini merupakan penegasan dan penguatan fraksi PKS yang telah disampaikan

Opsi C lainnya adalah, patut diduga telah terjadi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan oleh otoritas

--- Pandangan Fraksi PKS dapat dilihat selengkapnya di : www.fpks-dpr.or.id

di sisi Allah. Tentu hanya Dia yang tahu. Adapun masing-masing fraksi dan opsi hanya berikhtiar mencapai kebenaran. Agama memuji ikhtiar yang berkualitas, yaitu yang secara spiritual mengedepankan kejujuran dan memosisikannya sebagai imam. Kejujuran yang menggariskan konsistensi antara tujuan (ghayah) mencari kebenaran, motif (niat) meraih reward dari Allah, dengan proses (kaifiat) yang ditempuh juga harus benar, baik prosedur formil maupun metodologis.

Di atas garis lurus konsistensi tersebut, integritas dapat dihadirkan, ketaqwaan dipertahankan, kredibilitas dihasilkan, kemudian insya Allah pahala dariNya telah dijanjikan. Masing-masing opsi memenangkan pahala itu antara satu atau dua.

Jika opsi yang dipilih sesuai dengan yang benar di sisi Allah maka mendapat dua pahala, sebagai

imbalan kebenaran dalam berikhtiar dan imbalan akurasi/persisi; sedang jika opsinya tidak sesuai dengan yang benar menurut Allah tetap memperoleh satu pahala sebagai imbalan atas ikhtiar yang benar, sebab ikhtiar yang benar bagian dari amal saleh.

Sesungguhnya yang lebih penting, bukan apa opsinya tapi bagaimana prosesnya. Dari perspektif kualitas proses atau ‘mujahadah’ menuju kebenaran maka posisi orang akan beragam.

Ada yang menempuh prosedur dengan benar, menggunakan metodologi yang benar kemudian berpenampilan ekspresif dan komunikatif yang baik. Hasilnya insya Allah baik disertai reward ilahi dan out comenya adalah kemaslahatan bagi masyarakat. Ada pula yang melakukan kesalahan di aspek formil sehingga melukai komunikasi in-

ter personal atau inter institusional, merusak mu’amalah yang menimbulkan dosa. Terlebih jika ditambah kesalahan dalam metodologi yang mengakibatkan misleading. Misalnya, untuk mencari suatu kebenaran objektif-faktual metode yang harus digunakan adalah induktif. Mendasarkan pada data dan fakta yang relevan serta komprehensif, tidak boleh ada kesimpulan yang mendahului, sebab mozaik data dan faktalah yang akan membuat kesimpulan. Kejujuran sebagai basis integritas penyelidik kebenaran mewajibkannya menempuh proses induksi secara utuh dan tidak memberi celah bagi suatu pesan deduktif untuk menyusup (masuk angin).

“Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam dirimu, maka waspadalah”. (AlBaqarah:235 )

Kasus Gayus, Aparat Harus Tetap Fokus Masalah TKI Masuk Resolusi Parlemen OKI Harga Gabah Petani Anjlok DPR: Bulog Jangan Lamban!

Halaman

20

6

7

Ikuti kami di : @FPKSDPRRI

Fraksi Pks Dpr-ri

www.fpks.or.id

9

Redaksional

Edisi februari 2011

Laporan Utama

Edisi februari 2011

BKP DPP

Dari Redaksi Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah Tabloid Suara Keadilan kembali me­ nyambangi pembaca sekalian. Tabloid Suara Keadilan edisi ke-3 ini terbit ditengah kesibukan PKS menghadapi Musyawa­ rah Kerja Nasional (Mukernas) PKS yang berlangsung 24-26 Februari 2011 di Yogyakarta.

Fraksi PKS yang kini merupakan wajah DPP PKS dalam wujud Bidang Kebijakan Publik (BKP) tak kalah sibuk dengan bidang atau badan lain. Rapat-rapat dilakukan intensif untuk pembuatan visi, strategi, roadmap hingga program unggulan bidang. Nantinya program-program tersebut akan menjadi acuan bagi struktur di bawah DPP, yaitu Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) dengan penambahan unsur kedaerahan yang relevan.

Fraksi PKS sejak bulan Januari 2011 juga diperkuat dengan 57 Tenaga Ahli baru. Mereka adalah orang-orang muda yang penuh semangat, idealisme dan juga berpengalaman di bidang keahlian masing-masing. InsyaAllah Fraksi PKS semakin ko­ koh dalam mengemban amanah menjadi tulang punggung par­ tai sebagaimana Presiden PKS menggambarkan posisi Fraksi PKS. Melalui medium yang terbatas ini, kami juga mengajak pembaca untuk mengikuti perkembangan berita Fraksi PKS melalui matra yang kini makin mudah diakses, yaitu inter­ net. Berita-berita kami yang selalu diperbarui ada di situs web FPKS yaitu www.fpks.or.id atau bisa juga melalui jejaring so­ sial Facebook yaitu di akun Fraksi PKS DPR RI, atau twitter @fpksdprri.

Selamat membaca! Masukan dan saran kami nantikan.

Pemimpin Redaksi

TABLOID SUARA KEADILAN Edisi ke 3 Bulan Februari 2011

Alhamdulillah, tabloid Suara Keadilan kembali terbit. Salut untuk para pengelola Armada Media di baliknya. Sungguh, media komunikasi merupakan salah satu indikator kasta peradaban & peralihan zaman. Kita menyaksikan pergeseran budaya tersebut hadir dalam denyut interaksi diantara manusia, dari tutur menjadi tulis, dari cetak menjadi online. Harapan kami, semoga selalu terjadi peningkatan, baik kemasan,

isi, maupun daya jangkaunya kepada masyarakat. Salam keadilan & kesejahteraan.

dengan Aleg. Tambahkan foto juga agar lebih menarik.

H. Arya Sandhiyudha AS, S.Sos., M.Sc. Ketua Umum DPC Menteng

Tata letak sudah bagus, tapi Header masih kurang menarik, Kalau bisa seperti koran tempo (ukuran, gambar & tulisan) biar lebih menarik.

Semoga Tabloid Suara Keadilan dapat menjadi media komunikasi yang terbuka, antara Aleg dengan kader dan konstituen.

Saran saya, ada rubrik tanya jawab antara konstituen/kader

Menik – Pancoran, Jaksel

Dwi - Sumur Batu, Jakpus

Jawaban Redaksi Kami selalu mencoba menjadi lebih baik, terima kasih masukannya.

Editorial

Mustafa Kamal

Memaknai Social Media Era Social Media telah dimulai. Para pemuda yang berdemo di Mesir atau warga negara Mesir di negara-negara lain yang menuntut presidennya turun mengaku, mereka digerakkan oleh –salah satu dan penggerak pentingnya- social media. Lewat Twitter, Facebook, video demonstrasi yang di-upload via Youtube dan berbagai media sosial lain mereka berkumpul di Tahrir Square, alun-alun kota Cairo.

Tumbangnya Presiden Hosni Mubarak setelah demonstrasi masif dan maraton selama 21 hari adalah contoh bahwa kini adalah era, dimana orang boleh menyuarakan isi hati dengan leluasa. Kekuasaan polisional selama 30 tahun -bahkan lebih bila ditambah dengan rejim-rejim terdahulu- tidak mampu memahami bahwa tidak mungkin lagi suara rakyat dibungkam.

Beberapa pendemo menyatakan terimakasih secara terbuka kepada Mark Zuckerberg, pembuat situs jejaring sosial Facebook, atau Obvious Corp yang meluncurkan microblog Twitter.

Demonstrasi mendukung rakyat Mesir terjadi di banyak negara. Rata-rata dilakukan oleh warga negara Mesir di perantauan. Di Indonesia rasa solidaritas

itu ditunjukkan oleh orang-orang yang punya kedekatan dengan Mesir. Mereka adalah warga negara Indonesia yang merupakan alumni-alumni perguruan tinggi di Mesir.

Sempat terjadi kekisruhan ketika sebuah berita dari Indonesia meluncur di tengah demonstrasi prodemokrasi di Mesir. Disitu disebutkan PKS mendukung revolusi di Mesir.

Narasumbernya dalah M. Anis Matta, Sekjen DPP PKS yang juga Wakil Ketua DPR RI. Anis Matta memberikan bantahan bahwa ungkapan tersebut ia sampaikan, dan wartawan media online tersebut sudah meminta maaf kepadanya atas pemberitaan yang tidak benar tersebut.

Namun hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang secara ideologis tidak menyukai PKS dan aktif di dunia social media untuk menghantam kredibilitas PKS. Kejadian ini cuma satu dari berbagai bahan dan berita buruk yang selalu dikaitkan dengan PKS. Upaya penghancuran karakter lewat dunia social media berjalan terus.

Inilah dunia hari ini. Social

Media memang tidak melulu diisi oleh orang-orang yang senang menyebarkan kebencian. Pastilah orang-orang yang cinta kedamaian, harmoni dan kemajuan lebih banyak memiliki akun di media sosial ini. Namun jika orang-orang baik ini jarang ber’kicau’ dengan kebaikannya dan cenderung tidak mau melawan kicauan penuh kebencian dan permusuhan dari segelintir orang, maka Social Media hanya akan diisi banyak keburukan.

Bagi seorang muslim, teknologi Informasi hanya sebuah alat untuk mengefektifkan dakwah lebih luas lagi. Ini saatnya kita menggunakan media, baik media massa atau media sosial untuk menyebarkan kebaikan, kedamaian, sikap optimis dan saling mendukung untuk hal-hal yang baik.

PenanggungJawab: H. Mustafa Kamal, SS | Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Dedi Supriadi | Redaktur Pelaksana: Tourmalina | Redaktur: Yusuf, Khairurrizqo Design/Layout: Farid Mawardi | Sekretaris Redaksi: Zakaria M. Alif Alamat: Komplek Gedung MPR/DPR/DPD - RI, Nusantara I Lantai 3, Jakarta Email: berita.fraksi@gmail.com | Telepon: 021-5785 7024 - 23 Diterbitkan dua bulan sekali oleh Humas Fraksi PKS DPR - RI dan dibagikan secara gratis Bahan-bahan: 1. Liputan; 2.

Kutipan media personal atau media massa

Fase dakwah yang terus beranjak menuju perubahan yang lebih besar menuntut peran yang lebih signifikan dari para penggeraknya. Gagasan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat harus diwujudkan dalam kerangka perubahan di semua sektor kehidupan, tidak terkecuali perubahan politik.

Maka dakwah tidak lagi terbatas pada “seruan”, tetapi bermetamorfosa menjadi sebuah “tindakan”. Era demokrasi –sesuai prinsipnya- membuka peluang bagi siapapun untuk ikut serta dalam gerbong perubahan bangsa asalkan mau dan mampu berkontribusi positif.

Musyawarah Nasional II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2010 lalu menghasilkan keputusan penting, yakni dibentuknya Bidang Kebijakan Publik (BKP) sebagai struktur baru dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP PKS). Bidang Kebijakan Publik adalah bidang yang menyatukan semua permasalahan dan pembahasan di Bidang Hukum, Politik, Ekonomi serta Kesejahteraan Sosial dalam satu bidang.

Selain itu, BKP juga menjadi wujud integrasi antara kebijakan Fraksi di Legislatif dengan struktur partai baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketua Fraksi PKS di DPR di Tingkat Pusat atau DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sekaligus adalah Ketua Bidang Kebijakan Publik di masing-masing tingkatan struktur partai.

Implikasinya, semua pejabat publik dari PKS terlibat

aktif dalam perumusan dan pembahasan masalah-masalah aktual dan berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat.

Integrasi ini mensyaratkan Anggota DPR di tingkat pusat dan DPRD Provinsi Kabupaten/Kota sekaligus juga adalah bagian dari struktur kebijakan publik partai. Maka para legislator berada dalam struktur Bidang Kebijakan Publik di sektor yang memang ditekuninya.

Struktur Bidang Kebijakan Publik yang berkaitan dengan Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Kehutanan misalnya, diisi oleh Legislator di Komisi IV, yakni komisi yang memang sehari-hari khusus membahas aturan dan legislasi-legislasi berkaitan dengan masalah tersebut. Begitu juga dengan bidang lain yang relevan.

Perubahan ini menjadi titik landas PKS untuk memperluas peran strategisnya dalam pembangunan politik nasional.

PKS menyadari betul bahwa transisi menuju demokrasi mensyaratkan peran politik yang lebih luas.

Presiden DPP PKS Luthfi Hasan Ishaaq berharap sebagai bagian dari struktur DPP PKS, Fraksi PKS bisa mewakili visi dan misi PKS di hadapan masyarakat. Terlebih untuk kinerja yang terkait dengan dunia politik, Fraksi PKS atau BKP merupakan wajah partai politik di parlemen. Untuk itu, Presiden PKS berpesan agar Fraksi bisa seutuhnya menyampaikan apa yang menjadi perhatian PKS di parlemen.

Hal ini ditangkap dengan seksama oleh struktur BKP. Ke-

tua BKP DPP yang juga Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Mustafa Kamal, menyatakan akan berupaya menjawab amanah partai.

“Saat ini adalah era Dakwah Kebijakan Publik, dalam arti masyarakat menunggu kiprah PKS di seluruh sektor yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Kita sudah dikenal sebagai partai yang ‘Bersih dan Peduli’, karenanya saat ini PKS tampil ke depan untuk membuktikan bahwa kita juga cukup ‘Profesional’ untuk mengatasi permasalahan bangsa,” kata Kamal.

Struktur BKP Sektor publik tidak hanya ada di parlemen. Oleh karenanya ruang lingkup kerja BKP juga termasuk wilayah eksekutif. Saat ini ada 4 kader PKS menjadi Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dan ada 57

anggota DPR RI dan 8 Anggota DPD yang merupakan kader PKS juga. Selain itu masih ada 1.037 anggota DPRD tingkat I dan II. Kepala Daerah tingkat I dan II yang berasal dari PKS juga akan menjadi domain perhatian Bidang Kebijakan Publik.

Untuk menangani lingkup kerja yang sedemikian luas tersebut, maka armada pengurus DPP di Bidang Kebijakan Publik juga sangat besar. Fraksi PKS menjadi pemasok utama pengurus BKP diikuti dengan anggota DPD, para Tenaga Ahli Fraksi serta tenaga profesional yang mendukung berdasar kapasitas masing-masing.

Dengan struktur yang kokoh, BKP akan memperjuangkan pemenangan partai hingga menjadi 3 besar di Pemilu tahun 2014. Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal menjelaskan,

fokus kerja Kebijakan Publik PKS di pusat maupun daerah meliputi dua hal; Pertama, memastikan bahwa Kebijakan Publik yang dijalankan benarbenar mampu menyelesaikan permasalahan bangsa melalui Legislasi atau Kebijakan di wilayah eksekutif. Kedua, memastikan bahwa Kebijakan Publik berada di pengambil kebijakan/aktor yang tepat dalam menjalankannya.

Bidang Kebijakan Publik menjangkau dua hal sekaligus; aturan dan juga aktornya. “Legislasi harus berada di tangan yang tepat sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan kapasitas amanahnya. Dengan demikian, pengambil kebijakan di eksekutif juga akan mampu mengeluarkan kebijakan yang baik, jika dinaungi landasan hukum yang kuat dan mendukung,” pungkas Kamal.u

Edisi februari 2011

Presiden PKS:

BKP Menjadi Tulang Pungung Partai Ada yang berbeda dengan kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di tingkat pusat. Jika pada periode yang lalu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Fraksi PKS DPR RI) berada “terpisah” dengan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, sejak kepengurusan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, Fraksi PKS langsung berada di dalam komando langsung Presiden.

“Fraksi PKS DPR RI bukan lagi menjadi ujung tombak, lebih dari itu, Fraksi PKS adalah tulang punggung dari perjuangan partai di parlemen,” kata Presiden Luthfi Hasan di sebuah kesempatan.

Hal tersebut kemudian diaktualisasikan dengan masuk­ nya Fraksi PKS dalam struktur DPP dengan nama Bidang Kebijakan Publik atau BKP. Dengan demikian, maka Ketua Fraksi PKS di DPR RI adalah juga Ketua DPP BKP yang dijabat oleh Mustafa Kamal. Sementara Sekretaris Fraksi, dijabat oleh Abdul Hakim, yang juga merupakan Sekretaris BKP. Keputusan ini tentulah bukan tanpa maksud. Sebagaimana dijelaskan oleh Presiden PKS, bahwa keberadaan Bidang Kebijakan Publik (BKP) di lembaga negara sekelas DPR berperan dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Fraksi PKS di DPR. BKP juga diminta mengawal tiga fungsi parlemen yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran.

“Di bidang legislasi, harus ada kader PKS yang bisa mengkorelasikan desain politik masa depan dengan desain kehidupan sosial yang diinginkan masyarakat. Dengan begitu kita memiliki jati diri dan karakteristik bangsa yang kuat,” ujar Lutfhi Hasan. Dengan Demikian, ia berharap orang Indonesia merasa bangga sebagai warga negara Indonesia.

Terkait dengan fungsi pengawasan, Luthfi Hasan yang juga anggota DPR di Komisi I ini menegaskan bahwa

PKS tidak memungkiri perundang-undangan di Indonesia belum terlalu komprehensif mencakup berbagai aspek kehidupan. Masih ada celah-celah yang bisa dimainkan oleh mereka yang memiliki niat buruk.

“Anggota Fraksi PKS di Senayan tidak hanya cukup untuk mengamati kebocoran, mengawasi jalannya pemerintahan dan mengawasi penegakan Undang Undang. Fraksi PKS yang juga BKP harus memiliki formula legislasi yang dapat mengantisipasi kehidupan yang akan datang, atau legislasi antisipatif,” paparnya.

Mengenai anggaran, anggota Fraksi PKS harus memastikan adanya kegunaan anggaran. Dalam hal ini terkait dengan policy anggaran, yang memberikan perhatian pada sisi-sisi yang menjadi pilar utama sosial yaitu building, political building dan national building, sesuai dengan renstra PKS. Kegunaan anggaran negara juga harus memperhatikan aspek kebutuhan masyarakat.

Tak dapat dipungkiri bahwa ada semacam apatisme dalam sikap masyarakat, yang seolah tak memiliki harapan kepada partai politik, dikarenakan permasalahan anggaran.

“Beberapa hasil survey menyampaikan, adanya ketidakpuasan publik kepada partai politik adalah penggunaan anggaran yang tidak prorakyat. Tentu ini harus menjadi perhatian dan alat perjuangan kita,” pinta Presiden PKS di ruang kerjanya di Markaz Dakwah atau Kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang No.82 Jakarta.

Bekerja untuk Indonesia Ditanya soal slogan PKS yakni Bekerja Untuk Indonesia, Luthfi menyatakan, slogan tersebut dimaksudkan bahwa kerja-kerja kepartaian dan politik senantiasa untuk negeri atau untuk Bangsa Indonesia.

Ia kembali menegaskan bahwa kerja PKS bukanlah untuk kelompok tertentu dan parpol masing-masing. Para pejabat publik, baik di tingkat legislatif

maupun eksekutif harus bekerja untuk rakyat bukan untuk kalangan mereka sendiri.

“Jadi kita ingin memastikan, kalau sudah diorbitkan, berarti mereka sudah milik publik, bukan milik partai lagi.

Dengan demikian, tingkat kepercayaan publik kepada partai juga bisa meningkat. PKS akan berupaya di garda terdepan untuk mendapat kepercayaan publik atas kinerja partai,” ujar Lutfhi Hasan.

Presiden PKS ke-4 ini berharap, sebagai bagian dari struktur DPP PKS, apalagi BKP adalah bidang yang menangani urusan publik, Fraksi PKS bisa mewakili visi dan misi PKS di hadapan masyarakat. Terlebih lagi untuk kinerja yang terkait dengan dunia politik, Fraksi PKS atau BKP merupakan wajah partai politik di parlemen.

Untuk itu, Presiden PKS berpesan agar Fraksi bisa seutuhnya menyampaikan apa yang menjadi perhatian PKS di wajah parlemen.

Pada pertemuannya dengan Tim Liputan Tabloid Suara Keadilan di Markaz Dakwah DPP PKS, Luthfi Hasan juga menyampaikan harapannya agar seluruh Anggota Fraksi PKS mengoptimalkan interaksinya dengan kader, simpatisan dan masyarakat umum.

Luthfi menjelaskan, memang betul sebagai anggota DPR adalah keistimewaan tersendiri di depan media atau wartawan. Anggota DPR adalah narasumber tersendiri bagi media. Namun demikian, tidak semua pernyataan anggota DPR bisa dikutip seluruhnya. Bahkan ada anggota DPR yang tidak pernah muncul di media.

“Karena keterbatasan space media cetak, maka anggota dewan harus mengoptimalkan seluruh peluang untuk berinteraksi langsung dengan kader, konstituen serta masyarakat dalam kunjungan-kunjungannya. Jadi supaya jangan hanya mencukupkan diri dengan media, tapi turun juga ke lapangan. Berinteraksi dengan

Luthfi Hasan Ishaaq, Presiden PKS

masyarakat, beraudiensi secara interaktif dan menyampaikan seluruh apa yang sudah menjadi agenda, menampung harapan masyarakat. Tidak ada hari-hari kosong,” tegasnya.

Kohesif dan Membangun Konsensus Dinamika politik yang sangat cepat mengakibatkan banyak hal yang tidak bisa dijelaskan secara rigid. Proses politik pada tugas kedewanan kadangkala tidak bisa menunggu pertimbangan yang banyak memakan waktu. Keputusan terkadang harus diambil saat itu juga. Sebagai partai yang kian hari kapasitasnya kian besar, hal ini menjadi kesulitan tersendiri. Kesulitan terutama ketika Partai harus menjelaskan sikap internal terhadap kasus-kasus besar, seperti Century, misalnya.

Oleh karenanya, menurut Luthfi, dalam dialog-dialog politik kader PKS harus memiliki daya kohesitas. Yang dimaksud presiden

adalah kemampuan untuk merangkum berbagai sudut pandang terhadap sebuah masalah yang ada, kemudian menemukan formula yang tepat untuk isu tersebut.

Presiden PKS yakin, banyak pihak yang menggantungkan harapannya pada partai dakwah ini. Sebaliknya ia juga meyakinkan, bahwa para kader PKS di parlemen bisa taat asas dalam membangun konsensus bersama untuk kepentingan nasional.

Luthfi kembali menekankan bahwa, ketaatan PKS pada asas dalam membangun konsensus sudah final. “Tidak ada satu pun diantara kita yang mengabaikan aspirasi dari komponen lain yang juga memiliki eksistensi yang riil di parlemen,” tegasnya. Luthfi Hasan Ishaaq menutup perbincangan dengan mengingatkan bahwa, kepiawaian dalam mengakomodasi dan memformulasikan ide itulah yang diperlukan para politisi di negeri ini. u

Laporan Utama

Edisi februari 2011

Mustafa Kamal:

Saat ini Adalah Era Dakwah Kebijakan Publik Dakwah di Indonesia selalu diberikan momentum untuk ‘naik kelas’.

Meski demikian, diambil atau tidaknya momentum tersebut tergantung dari para pegiat dakwah itu sendiri. Banyak pemuda di Indonesia akhirnya menyadari bahwa reformasi tahun 1998 adalah momentum dakwah. Mereka pun berhimpun dan membentuk Partai Keadilan agar dapat berkiprah lebih jauh untuk memperbaiki bangsa dan semakin mengokohkan posisi umat di negeri besar ini.

Para pegiat dakwah kemudian masuk ke parlemen. Dengan jumlah yang belum signifikan, tidak banyak yang bisa dilakukan. Partai Keadilan pun mulai dikenal dan setelah berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) makin mendapatkan kepercayaan. Bagaimanakah format dakwah di era ini? Perbincangan dengan Ketua Bidang Kebijakan Publik (BKP) DPP PKS yang juga Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mustafa Kamal, dengan Tabloid Suara Keadilan menggambarkan bahwa harapan masarakat terhadap PKS masih sangat besar.

“Pada awalnya masyarakat mengenal PKS (sebelumnya PK) sebagai gerakan yang memperkenalkan nilai-nilai baru, lalu kemudian kami mulai dikenal sebagai Partai yang paling responsif terhadap bencana yang menimpa masyarakat, fase selanjutnya PKS mulai berperan secara aktif dan lincah dalam politik. Maka saat ini, PKS menghimpun semua langkahlangkah itu untuk masuk dalam tahapan dakwah yang lebih besar; Partai ini harus memberi maslahat untuk negara, untuk rakyat secara keseluruhan”, ujar Ketua Fraksi PKS DPR RI sekaligus Ketua DPP PKS Bidang Kebijakan Publik, Mustafa Kamal.

Dengan demikian, kompensasi dengan adanya ekspektasi besar terhadap kiprah struktur BKP menjadi sebuah keniscayaan. Secara internal, BKP diberi amanah oleh pimpinan partai untuk melakukan akselerasi dalam mewujudkan cita-cita Ideologi PKS. Target ini menempatkan Fraksi PKS di parlemen sebagai wujud perjuangan sekaligus tulang punggung struktur partai dalam meraih cita-cita Indonesia yang Adil, Sejahtera, dan Bermar-

“

Saat ini adalah era Dakwah Kebijakan Publik, dalam arti masyarakat menunggu kiprah PKS di seluruh sektor yang berkaitan dengan kehidupan me­ reka. Kita sudah dikenal sebagai partai yang ‘Bersih dan Peduli’, karenanya saat ini PKS tampil ke depan untuk membuktikan bahwa kita juga cukup ‘Profesio­ nal’ untuk mengatasi permasa­ lahan bangsa

“

Laporan Utama

PIMPINAN tabat. Untuk mewujudkan cita-cita ini, BKP akan melibatkan seluruh kader untuk aktif berpartispasi. Tidak hanya legislator, tetapi juga kader yang aktif di sektor lainnya seperti pengusaha, akademisi, dan para profesional.

“Secara ideologis, kami diberi amanah oleh pimpinan untuk menjaga dan melakukan akselerasi gerakan.

Kita sudah selesai dengan fase konsolidasi dan karenanya akan melibatkan semua kader untuk aktif berpartisipasi dalam seluruh sektor kebijakan publik”, tegas Mustafa Kamal.

Secara eksternal, BKP harus membuktikan kepada publik bahwa PKS adalah partai yang benar-benar “Bersih, Peduli, dan Profesional”. Slogan “Profesional” menjadi tantangan tersendiri bagi PKS, untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa partai ini fokus bekerja untuk kemaslahatan publik. Keberpihakan pada rakyat, akan teruji dan terbukti –salah satunya- dari kiprah para legislator di parlemen.

Mustafa Kamal berharap bahwa dengan adanya BKP maka tercapai kesepahaman bersama antara para legislator mengenai permasalahan bangsa di sektor kebijakan publik.

Selanjutnya masing-masing legislator juga memahami permasalahan secara utuh terkait bidang yang memang ditekuninya di dewan.

“Saat ini adalah era Dakwah Kebijakan Publik, dalam arti masyarakat menunggu kiprah PKS di seluruh sektor yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Kita sudah dikenal sebagai partai yang ‘Bersih dan Peduli’, karenanya saat ini PKS tampil ke depan untuk membuktikan bahwa kita juga

cukup ‘Profesional’ untuk mengatasi permasalahan bangsa” kata Kamal.

Corak kebijakan publik yang bersifat lokal/khas di suatu daerah juga menjadi perhatian khusus BKP. Untuk itu, perangkat koordinasi yang disiapkan adalah dengan memaksimalkan kinerja Fraksi PKS baik di DPRD Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Otonomi Daerah dan juga Pilkada Langsung menjadi faktor determinan dalam upaya memperluas peran partai di lingkup daerah.

Fokus kerja Kebijakan Publik PKS di pusat maupun daerah meliputi dua hal; Pertama, memastikan bahwa Kebijakan Publik yang dijalankan benarbenar mampu menyelesaikan permasalahan bangsa melalui Legislasi atau Kebijakan di wilayah eksekutif. Kedua, memastikan bahwa Kebijakan Publik berada di pengambil kebijakan/aktor yang tepat dalam menjalankannya.

Mustafa Kamal memastikan bahwa Musyawah Kerja Nasional (Mukernas) yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2011 nanti akan menjadi “gong” untuk memobilisasi seluruh kader dan simpatisan dalam rangka berperan secara masif dalam seluruh sektor kebijakan publik. PKS percaya bahwa masih banyak ruang publik yang belum tersentuh, dan karenanya kader simpatisan PKS harus mampu berperan aktif dan kontributif di sektor-sektor itu.

“PKS percaya bahwa Bekerja untuk Indonesia adalah Ibadah. Dan karena itu kami akan memobilisasi seluruh kader dan simpatisan untuk mewujudkannya dalam kerja-kerja produktif dan kontributif untuk masyarakat” tutup Kamal.u

BIDANG KEBIJAKAN PUBLIK (BKP)

Ketua BKP Mustafa Kamal , Anggota DPR Dapil Sumsel I, Ketua FPKS DPR RI

Wakil Ketua BKP Agus Purnomo Anggota DPR Dapil DIY Wakil Ketua FPKS

Sekretaris BKP Ir.KH. Abdul Hakim Anggota DPR Dapil Lampung II, Sekretaris FPKS

Politik, Pertahanan, Hukum, HAM

RUU Pemilu

PKS Tuding Golkar dan Demokrat Mau Menang Sendiri

Jakarta- Wakil Ketua DPP PKS Agus Purnomo menuding partaipartai besar seperti Partai Demokrat dan Partai Golkar hanya mau menang sendiri ter- Agus Purnomo kait pembahasan RUU Pemilu. Kedua partai besar tersebut, kata Agus, mengutak-atik aturan Pemilu yang bisa menguntungkan partainya masing-masing.

"Di manapun kecenderungannya partai besar itu akan membuat aturan untuk memenangkan dirinya sendiri. Ini dilakukan, baik oleh Golkar maupun oleh Demokrat. Golkar maunya PT (parliamentary threshold) dinaikkan. Kalau Demokrat lewat cara perhitungan perolehan kursi partai politik," tandas Agus di Gedung DPP PKS, Jakarta, Rabu (5/1/2011).

Selain itu, modus yang dipakai partai-partai besar untuk melibas partai menengah dan kecil yaitu dengan cara mengutak-atik penetapan daerah pemilihan (Dapil). "Mengutak-atik Dapil itu bagian dari kerjaan partai-partai besar juga," tukasnya.

Jika PT dinaikkan menjadi 5 persen, tutur Agus, yang paling dirugikan partai-partai seperti PPP dan PKB. Untuk menghadapi tekanan partai-partai besar ini, PKS berencana meminta masukan dari pengurus daerah dalam acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS yang dijadwalkan akan digelar Pebruari nanti.

"Soal itu akan disampaikan kepada mereka (pengurus PKS di daerah) nanti bagaimana mereka berupaya, membantu memberikan masukan." [tjs].

Edisi februari 2011

Polri Keteteran Tangani Kasus Gayus,

Presiden Harus Serius Back-up Polisi Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsyi, berharap Presiden SBY lebih serius memback-up kerja Kepolisian terkait kinerja Korps Bhayangkara itu, yang akhir-akhir ini keteteran menghadapi kasus Gayus Tambunan.

“Polri jelas ketereran, sehingga banyak kasus lain terbengkalai.

Presiden SBY harus lebih serius mem-back up tugas Kepolisian,” kata Aboe Bakar, Selasa (25/1/2011).

Aboe Bakar menyebutkan, dalam pertemuan dengan DPR Kabareskrim mengaku cukup kete­ teran menangani kasus Gayus Tambunan, sehingga kasus lain banyak terbengkalai. “Kalau kerja kepolisian hanya terfokus pada beberapa kasus, termasuk kasus Gayus misalnya, maka hak masyarakat sebagai pembayar pajak akan tercederai dari mendapatkan layanan terbaik dari Kepolisian,” urai Aboe Bakar yang akrab dengan panggilan Habib tersebut.

Berdasarkan catatan Politisi PKS ini, selama pengusutan kasus Gayus, banyak persoalan di berbagai daerah yang kurang diperhatikan dan cenderung terbengkalai

penanganannya. Beberapa kasus itu antara lain, Konflik Sara yang berujung pada penyerangan dan pembakaran rumah di Kampung Melayu Salembo, Deli Serdang Sumatera Utara, pada 30 Oktober 2010 lalu. Juga penghancuran Masjid At Thayyibah di Lingkungan I Jl Multatuli, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, sampai Gayus Tambunan hari juga tidak jelas penanganan- Polri agar mampu menyelesaikan nya. “Dua kasus ini mandeg hingga perkara Gayus Tambunan secesekarang, tanpa perkembangan,” patnya dengan tata kelola yang ujarnya. profesional, tanpa Anggota DPR RI dari Daerah mengabaikan Pemilihan Kalsel ini berharap Polri persoalanmeningkatkan profesionalismepersoalan nya dalam penanganan perkara. lain.u “Kurangnya profesionalisme Polri terlihat dari penembakan petani sawit oleh pasukan satuan Brimob di beberapa wilayah di Sumatera, itu kan petani, bukan teroris, kok ditembak,” sesalnya.

Untuk itu Aboe Bakar meminta Presiden memberikan back up kepada Aboe Bakar Al Habsyi

Kasus Gayus, Aparat Harus Tetap Fokus Jakarta - Anggota Komisi III DPRRI Buchori Yusuf dari Fraksi PKS mengingatkan aparat hukum agar tidak terpancing oleh sensasi ulah Gayus di persidangan. “Jangan kita terpancing oleh ulahnya yang sensasional. Ini hanya trik untuk mengelabui aparat hukum sehingga tidak fokus pada masalah yang sebenarnya” kata Bukhori di DPR RI, Jumat (14/1) Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi III membentuk Panitia Kerja

Dikutip dari situs www.inilah.com

Bukhori Yusuf

(Panja) Anti Mafia Pajak. Panja diharapkan bisa bekerja secara luas untuk melakukan pengawalan tanpa mencampuri proses penegakan hukum yang sedang berjalan di kepolisian, KPK, dan kejaksaan, menyangkut masalah mafia pajak yang disinyalir melibatkan para pengusaha kalangan elit.

Menurut Bukhori, Panja jangan sampai terjebak hanya dalam masalah Gayus dipanggil atau tidak.

Panja juga harus fokus pada bagaimana memperoleh kejelasan dari semua pihak terkait kasus mafia pajak.

“Kasus lolosnya Gayus pelesir ke Bali dan ke luar negeri misalnya, harus diselidiki oleh kepolisian sebagai kasus tersendiri, termasuk penindakan terhadap aparat yang terlibat di dalamnya”, ungkap Bukhori.

Selain itu, Anggota DPR RI dari Dapil Sumsel II ini juga ber-

pendapat bahwa KPK berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan kasus Gayus, sesuai Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Pasal 11 UU KPK menjadi dasar bagi KPK untuk mengambil alih kasus ini, selain karena disinyalir merugikan negara diatas Rp 1 miliar, juga karena telah melibatkan banyak aparat hukum didalamnya.”

Melihat besarnya dampak dari kasus Gayus serta resiko politik yang ditimbulkan terhadap kepentingan nasional, Bukhori mengusulkan adanya pembagian penanganan kasus Gayus. “KPK bisa fokus menangai kasus Gayus dalam kaitan dengan mafia pajak, sedangkan polisi menangani kaitannya dengan pemalsuan paspor dan lolosnya Gayus dari lapas,” kata Bukhori mengingatkan.u

Politik, Pertahanan, Hukum, HAM

Edisi februari 2011

Seleksi Anggota Ombudsman Republik Indonesia

ORI Bertanggungwab Terhadap Kualitas Birokrasi yang Buruk Jakarta – Sidang seleksi anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) oleh Komisi II DPR sedang berlangsung di Gedung DPR/MPR, Jakarta (Rabu, 18/1/2011). Seleksi diikuti 18 bakal calon anggota Ombudsman. Dalam sidang tersebut Anggota Komisi II dari Fraksi PKS, Almuzammil Yusuf menyampaikan bahwa Pemerintah, DPR, dan Komisi Ombudsman paling bertanggungjawab atas buruknya kualitas birokrasi di Indonesia.

“Sesuai hasil riset PERC Juni 2010, kualitas birokrasi Indonesia masih buruk, teburuk nomor 2 se-Asia setelah India. Kalah dengan Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Thailand, ini merupakan tanggungjawab besar bagi anggota Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengganti Komisi Ombudsman ke depan, dalam mengawasi penye­lenggaraan negara dan pemerintahan yang bebas dari KKN, transparan, efektif dan efisi­en,” papar Al Muzammil.

Untuk itu menu­ rut politisi PKS ini, dibutuhkan anggota Al Muzammil Yusuf

Kantor Ombudsman

ORI yang berwibawa dan pekerja keras, yang mampu meyakinkan semua lembaga negara dan pemerintahan untuk mematuhi rekomendasi ORI. Anggota DPR RI dari dapil Lampung ini juga menambahkan bahwa ORI membutuhkan orang yang cerdas, kreatif, dan bertanggungjawab untuk mengelola anggaran yang jumlahnya relatif sangat kecil jika dibandingkan tanggung jawabnya.

Kendati demikian, mantan Presiden PKS pertama ini menyadari bahwa Pemerintah dan DPR tidak bisa berlepas tangan hanya mengandalkan ORI untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengawasan administrasi. “Rekomendasi ORI itu hanya akan berjalan jika pemerintah patuh dan DPR turut serta mendesak pemerintah untuk mematuhinya. Tanpa itu, upaya reformasi birokasi akan kembali terpuruk seperti hasil Riset PERC Juni 2010 tersebut,” pungkas Al Muzammil.u

Bangsa Indonesia Mendukung Sepenuhnya

Transisi Demokrasi Yang Terjadi Di Mesir Jakarta - Proses reformasi menuntut adanya demokratisasi di Mesir barubaru ini mengundang perhatian dunia internasional. Proses reformasi yang sama, belum lama dialami pula oleh Indonesia, lagi-lagi sebagai upaya penegakan demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disampaikan oleh Yoyoh Yusroh, Ketua Departemen Politik Luar Negeri, Pertahanan dan Komunikasi DPP PKS. “Indonesia sangat memahami apa yang terjadi di Mesir saat ini, kami bahkan ikut merasakan denyut harapan rakyat Mesir untuk menghirup udara kebebasan dalam menentukan masa depan dalam alam demokrasi,” kata Yoyoh.

Yoyoh Yusroh

Lebih lanjut Yoyoh menyatakan keprihatinan atas banyaknya korban jiwa yang jatuh dalam demonstrasi Mesir tersebut. “Di balik jatuhnya korban jiwa, Kami sangat mendukung perjuangan rakyat Mesir dalam menuntut hak-haknya dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, jujur dan adil,” ungkap Yoyoh di sela-sela Rapat Pimpinan FPKS DPR RI di DPR RI. Yoyoh juga menyoroti tindakan represif yang dilakukan rezim Mubarak terhadap pers, “Kami menentang keras tindakan yang dilakukan pihak keamanan terhadap wartawan pers,” tegasnya. Menurut Yoyoh, kekerasan terhadap pers tidak bisa ditoleransi karena pers bekerja untuk melindungi dan memberitakan kebenaran yang terjadi.

Di sisi lain, Yoyoh juga meminta agar rakyat Mesir tidak mencederai perjuangan mereka dengan aksi-aksi kekerasan, penjarahan dan tindak kriminal lainnya. Anggota Komisi I DPR RI ini juga berharap agar para tokoh reformis Mesir mampu menjaga proses transisi ini, hingga lahirnya Mesir yang lebih demokratis dan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.

Yoyoh menambahkan bahwa peristiwa Mesir menjadi peringatan bagi semua pemimpin negara. “Ini pelajaran penting bagi penguasa yang masih bertindak represif dan tiran. Demokrasi dan kesejahteraan rakyat adalah harga yang tidak bisa ditawar lagi,” tambahnya.u

Masalah TKI Masuk Resolusi Parlemen OKI ABU DHABImenjelaskan, Pembahasan dalam perteseputar tenaga muan "Stankerja Indonesia ding Speciali(TKI) mendapat zed Committee perhatian serius on Political dalam pertemuand Economic an luar biasa SiAffairs" yang Bendera OKI dang Parlemen digelar pada Negara-negara Anggota Orga- Senin (17/1), semua peserta nisasi Koferensi Islam (PUIC) telah menyepakati usulan Inke-13 di Abu Dhabi, Uni Emirat donesia.

Arab, Selasa (18/1).

Menurut Anggota Komisi Masalah TKI ini telah I DPR RI ini, salah satu dumenjadi usulan yang disetujui kungan yang diterima sangat masuk ke dalam salah satu re- luas adalah usulan agar parlesolusi PUIC. Anggota Dewan men-parlemen negara OKI ini PUIC, Hidayat Nur Wahid, bekerja maksimal untuk meng-

gunakan haknya dalam membela tenaga-tenaga kerja asing yang berada di negara mereka.

“Dalam konteks Indonesia, kita tentunya membela keberadaan TKI dan tenaga kerja wanita (TKW) yang ada di negara masing-masing," kata Hidayat.

Maksimalisasi dukungan itu, jelasnya, dalam bentuk memanfaatkan kewenangan parlemen negara masing-masing.

"Terutama terkait masalah kontrol dan regulasi yang sangat mungkin bisa dilakukan," kata Hidayat yang juga ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI ini.u

Hidayat Nur Wahid

Politik, Pertahanan, Hukum, HAM

Edisi februari 2011

Temui FPKS, DPRD Papua Barat Minta Dukungan

Butuh 5 Tahun untuk Industri Strategis Pertahanan

Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Gamari Sutrisno memperkirakan, butuh waktu Gamari Sutrisno sekitar lima tahun untuk mewujudkan kemandirian perindustrian peralatan pertahanan atau alutsista di Indonesia.

“Indonesia sudah mempunyai kemampuan, banyak pakar. Tinggal kemauan saja yang dipertanyakan,” kata Gamari usai rapat dengar pendapat tentang penyusunan Rancangan UU Pemanfaatan Industri Strategis Pertahanan di DPR RI, Kamis (20/1).

Persoalannya selama ini, menurut Gamari, industri pertahanan bergantung pada bantuan negara lain yang menerapkan kredit ekspor dalam jual belinya. Model seperti ini dinilai memberatkan negara lantaran harus mencicil kredit pengadaan alutsista pada tahun selanjutnya setelah terjadi kesepakatan pada tahun ini.

“Beda kalau pakai sistem soft loan atau kredit lunak, karena cicilan bisa dimulai 10 tahun lagi,” kata Gamari. Namun dia mengaku tidak mempunyai data nilai kredit ekspor yang telah dijalani Indonesia.

Sementara Peneliti Bidang Hukum Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani berpendapat, sangat berat jika Indonesia melakukan revitalisasi industri pertahanan dalam waktu singkat.u

Perubahan Sistem Pemilukada Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Tahun 2008. Seperti diketahui, PaSejahtera (FPKS) DPR RI meneri- pua merupakan salah satu daerah ma kunjungan audiensi pimpinan dengan status Otonomi Khusus, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selain Nangroe Aceh Darussalam, (DPRD) Provinsi Papua Barat. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Dalam audiensi tersebut FPKS Jakarta dan Daerah Istimewa Yodiwakili oleh Hermanto, Anggota gyakarta.

Komisi II DPR RI sedangkan JimMenjawab hal tersebut, Hermy Demianus Ijie mewakili DPRD manto me­ ngatakan bahwa pemPapua Barat. Pertemuan dilaks- berlakuan otonomi khusus di anakan pada hari Kamis (20/1) di Provinsi Papua Barat memerluRuang Rapat Fraksi PKS DPR RI, kan kepastian hukum. “Kepastian Senayan. hukum ini sifatnya mendesak dan Maksud dan tujuan DPRD segera agar tidak menimbulkan Papua Barat adalah meminta hambatan percepatan pembangudukungan FPKS terkait masalah nan khususnya bidang sosial, Undang - Undang Nomor 35 ekonomi, dan politik, serta tahun 2008 yang saat ini infrastruktur,” tutur lesedang dalam proses uji gislator dari Sumatera materi di Mahkamah KonBarat ini. stitusi (MK). DPRD Papua Masih menurut HerBarat mengusulkan agar manto, pemilihan Kepala pemilihan kepala daerah Daerah Papua Barat dikembalikan unharus mempertuk dipilih oleh hatikan kondisi DPRD berdasarsosio-demokan bunyi pasal 7 grafis masyHermanto ayat 1 UU No 35 arakat setem-

Pemerintah Diminta Penuhi

Kekurangan Perumahan Anggota TNI Jakarta - Kekurangan (back-log) 200 ribu rumah bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai sebagai angka yang besar dan harus segera dipenuhi pemerintah. “Karenanya pemerintah perlu melakukan langkah terobosan. Karena dengan langkah-langkah konvensional selama ini tidak akan berhasil,” demikian disampai-

Drs. HM. Syahfan Badri Sampurno

kan Drs. HM. Syahfan Badri Sampurno, anggota Komisi I DPR-RI di kantornya, Selasa (11/1).

Selama ini, dengan anggaran dari APBN sekitar Rp. 30 milyar per tahun, pemerintah hanya dapat memenuhi seribu rumah dinas saja. Meskipun ditambah dengan bantuan uang muka yang diberikan oleh Badan Perencanaan Tabungan Perumahan (Bapertarum) untuk 1500 hingga 2000 rumah, maka paling banyak hanya memenuhi tiga ribu rumah per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa antara kebutuhan TNI dan kemampuan pemenuhan pemerintah masih sangat jauh.

Untuk itu, Syahfan mendesak pemerintah melakukan beberapa langkah terobosan, misalnya Menteri Keu-

Gagal Benahi Transportasi Massal

Fraksi PKS Desak Menhub Mundur JAKARTA - Dinilai gagal membenahi transportasi massal, Fraksi PKS DPR RI mendesak Menteri Perhubungan, Freddy Numbery, untuk men gundurkan diri. Jika tidak, fraksi-fraksi di DPR a k a n menggalang dukungan usulan h a k

Abdul Hakim

pat, agar tidak kontraproduktif dengan sistem perundangan yang berlaku. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan isu yang sensitif sehingga perlu kearifan dari semua pihak untuk mencari solusi terbaik.u

angan melakukan terobosan administratif dengan mempermudah pengalihan aset tanah atau bangunan milik TNI dari golongan 1 ke golongan 3. Jika hal ini bisa segera dilakukan, maka aset-aset dapat dikelola oleh pihak lain yang ditunjuk oleh TNI. “Di samping itu, TNI sebaiknya melakukan kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat dan Pemda, agar dapat memprioritaskan ketersediaan Rumah Susun Sewa maupun Rumah Susun Hak Milik bagi TNI,” lanjut politisi PKS asal Bengkulu ini.u

Agraria, Infrastruktur, Transportasi

Edisi februari 2011

angket atas kelalaian pemerintah mengimplementasi UU No.23/2007 tentang Perkeretaapian dan UU No.17/2008 tentang Pelayaran.

FPKS melalui Anggota Komisi V DPR RI yang sekaligus sekretaris FPKS, KH. Abdul Hakim menilai, menteri dan jajarannya masih belum mampu membenahi transportasi massal dan lalai dalam mengimplementasikan UU Perkeretaapian dan Pelayaran.

Abdul Hakim mencontohkan musibah tabra kan Kereta Api (KA) Mutiara Selatan jurusan Bandung-Surabaya dengan KA Kutojaya jurusan

Bandung-Purwokerto serta kebakaran KM Laut Teduh II yang terjadi Jum’at (28/1) dinihari lalu, menjadi bukti atas penilaian tersebut.

Menurut Abdul Hakim, pihaknya sudah berulang kali menyampaikan kepada pemerintah melalui Menhub agar segera membenahi transportasi massal, mulai dari angkutan darat, laut, udara dan ke reta api.

Tapi desakan itu hampir tak pernah di realisasikan dalam bentuk langkah kon kret seperti yang diamanatkan dalam 4 UU transportasi yang sudah disahkan DPR. Menurutnya,

DPR : Pembebasan Bea Masuk Pangan Diperpanjang,

pemerintah justru terkesan sengaja membiarkan operatoroperator transportasi berjalan sendiri tanpa pengawasan dan pembinaan.

Berdasarkan 4 UU transportasi tentang Lalu Lintas Angkatan Jalan (LLAJ), Perkeretaapian, Pelayaran dan Penerbangan, pemerintah me­ miliki peran sebagai regula

tor yang bertugas melakukan pembinaan terhadap operator dan penyelenggaraan transportasi massal.

“Namun sayang, sejauh ini tugas yang diamanatkan tidak dijalankan dengan baik, dengan banyaknya musibah bersifat teknis yang terjadi pada sarana transportasi massal kita,”, tegas Abdul Hakim.u

Harga Gabah Petani Anjlok

Petani Lokal Bakal Merugi DPR: Bulog Jangan Lamban!

Jakarta - Kebijakan Pemerintah membebaskan bea masuk untuk 57 komoditas pangan, dinilai akan sangat merugikan petani lokal. Hal ini terjadi karena kebijakan impor akan menjatuhkan harga komoditas dalam negeri saat panen raya, karena petani harus bersaing dengan produk asing. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Habib Nabiel Al Musawa di DPR RI, Jum’at (28/1).

“Kenapa setiap ada persoalan terkait dengan kelangkaan pangan penyelesaiannya lagi-lagi memperlancar arus impor. Disini pemerintah terlihat panik dan cenderung reaktif,” ujar politisi PKS ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memperpanjang Bea Masuk Impor Komoditas Pangan melalui

Habib Nabiel Al Musawa

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.13/PMK.011/2011.

Nabiel justru mempertanyakan kebijakan Kementerian Keuangan tersebut yang justru tidak melindungi petani dalam persaingan harga di pasar. Di beberapa Negara lain, menurut Nabiel, pemerintah mereka justru melindungi petani.

“Dengan kebijakan ini, pemerintah sama saja mensubsidi petani di luar negeri dan justru merugikan petani lokal yang seharusnya diproteksi dalam persaingan harga pasar,” tutur Nabiel.

Menurut Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan 2 ini, kebijakan pembebasan bea masuk pangan hanya menjadi solusi sementara. Jangka panjangnya justru dapat merusak komoditas pangan lokal.

“Untuk menekan Inflasi seharusnya pemerintah memikirkan cara menambah hasil produksi dalam negeri, meningkatkan daya beli masyarakat, dan melakukan intervensi saat harga tak terkendali,” pungkas Nabiel. u

Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, lalu dalam memenuhi kuota, pemerintah Zuber Safawi meminta Perum Bulog le- terpaksa impor. bih cepat bekerja dalam menyerap beras Tak hanya itu, stok beras bulog yang petani yang sedang panen raya. Harga minim dapat meningkatkan spekulasi gabah petani di sejumlah wilayah terus harga beras di pasar, karena stok beras di turun akibat cuaca yang kerap hujan, se- pedagang lebih besar. Akibatnya harga hingga mengganggu proses pengeringan beras meroket sampai ke tangan konsugabah. “Bulog harus bekerja antisipatif men, termasuk para petani sendiri. dan cepat, jangan lamban!” kata Zuber di Zuber menyindir kinerja perum Bugedung DPR, Selasa (8/2). log yang sangat cepat bila terkait dengan Menurut informasi yang diperoleh tugas impor beras, namun sebaliknya bila Zuber, kalangan petani di beberapa wi- soal menyerap beras dari petani lokal. layah di Jawa Tengah, seperti Semarang, ”Ini kan tanda tanya besar,” cetusnya.

Demak, Pati, dan sekitarnya, terpaksa Secara khusus, Zuber meminta pemenjual gabah kering rata-rata di bawah merintah melindungi petani dari anjRp. 2.000,- per Kg. Padahal dua pekan loknya harga gabah sekaligus mengalalu, harga gabah kering panen (GKP) ma- mankan stok beras nasional dengan mensih di atas Rp. 3.500,- per Kg. Para petani ekan perum bulog agar menyerap secara itu mengakui, para pedagang menawar maksimal gabah petani. gabah mereka seenaknya, dengan alasan Untuk mengantisipasi gabah petani kadar air dalam gabah yang tinggi, meng- dengan kadar air tinggi, Zuber mendesak ingat hujan terus-menerus mengguyur.

Bulog mengoptimalkan fungsi Unit PenPolitisi PKS dari Semarang ini meny- golahan Gabah Bulog (UPGB) di daerah. ayangkan aksi sejumlah tengkulak yang ”Jangan lagi ada alasan menolak beras memanfaatkan panen raya kali ini untuk petani yang jelek karena kadar air tinggi, ‘memeras’ petani. “Tengkulak cenderung Bulog harus berusaha mengoptimalkan menawar dengan harga sangat renfasilitas yang ada,” tambahnya. dah, memanfaatkan alasan musim Ia melanjutkan, “Bila Bulog tak hujan,” paparnya. mampu menjalankan fungsi maMasalahnya, lanjut Zuber, najemen logistiknya, sebaiknya Bulog selalu kalah cepat daripada pemerintah mulai memikirkan tengkulak. “Kelambanan Buuntuk membuat badan ba­ log selalu jadi pemicu keruru, misalnya semacam gian petani saat panen,” lum­bung pangan terpaimbuh dia.

Bahkan du di setiap daerah dan disinyalir, akibat gadikelola dengan me­ galnya bulog melibatkan petani lang­­ nyerap beras tahun sung, “ tandas Zuber.u Zuber Safawi

Reses

Edisi februari 2011

Reses

Edisi februari 2011

Reses Anggota Fraksi PKS

Anggota Fraksi PKS Arif minardi menyerap aspirasi dari Himpunan Pedagang Pasar Cicadas Bandung (P2CB), Kota Bandung Jawa Barat(29/12) Pasar Cicadas Kota Bandung.

Tamsil Linrung memanfaatkan resesnya dengan melakukan kunjungan ke konstiuen untuk berdialog, yang terletak di Pasar Pannampu Makasar Ahad (26/9/2010)

Anggota Fraksi

PKS DPR-RI Nonton Bareng Timnas Indonesia vs Malaysia pada AFF 2010 lalu, dimanfaatkan Rofi’ Munawar untuk langsung bertemu dengan konstituennya akhir Desember 2010 di Ngawi, Jawa Timur.

Andi Rahmat bersama Muspida Kabupaten Sidenren Rappang, Sulawesi Selatan, saat reses Desember 2010 yang lalu.

Reses Ecky Awal Mucharam digunakan untuk menyerap segala aspirasi warganya di bogor Jawa Barat.

Mahfudz Sidik berbincang dengan Direktur Rada r Cirebon Yanto S Utomo saat mengunjungi kantornya di Jl Perjuanga n, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Sabtu(8/1). Kunjungan ke Redaksi media cetak lokal adalah salah satu aktivitas Ketua Komi si I Mahfudz Sidik saat reses ke daerah pemilihannya yang meliputi Kabupaten/ Kota Cirebon dan Indramayu.

Anggota Komisi II dari Fra ksi PKS Tb Sunmandjaja Bertemu tokoh dan masyarakat Bogor ser ta mengunjungi Polsek Cia wi dalam rangka memantau perayaan malam tahun baru di jalur puncak.

Mahfudz Abdurrahman memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Ketua DPC, Ketua Tim Pemenangan Pemilu Cabang (TPPC) dan Ketua DPRa Se-Kota Depok, di Gedung Graha Insan Cita, Sukmajaya Kota Depok, Sabtu(25/12). Apresiasi diharapkan dapat memacu semangat Kader-Kader di Kota Depok dalam menyukseskan Agenda-agenda Partai.

Anggota KOmisi X Akbar Zulfakar dari Fraksi PKS DPR RI berfoto bersama pengurus Yayasan Chaerul Amin di Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.

Reses Surahman Hidayat t di Kab. Kuningan, Kab. Ciamis dan Kota Banjar Jawa Barat, bersama Tokoh Masyaraka setempat awal Januari 2011.

Reses dan Sosialisasi Putusan MPR RI H. Yan Herizal, SE, MBA (A-99) bersama Masyarakat, Mahasiswa dan Buruh Kota Kendari bertempat di Hotel Horison Kendari pada tanggal 5 Januari 2011 yang juga dihadiri Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara bapak Muh. Poli, S.Pd., M.Si.

Hot Issue

Edisi februari 2011

Galery

Edisi februari 2011

Landscape Gedung MPR/DPR RI Anis Matta(Wakil Ketua DPR RI):

PKS Bantu Revolusi Mesir?

“Detik.com membuat kesalahan dalam pemberitaannya yang tidak ada sama sekali dari statemen saya. Yang pertama, beritanya PKS membantu revolusi di Mesir. Kedua, jumlah kader PKS 6000. Padahal jumlah WNI di Mesir saja 6100,” ungkapnya.

“Jumlah kader PKS di Mesir pun tidak terlalu banyak, sekitar 600-700 orang, yang baru kembali 25 orang, 45 orang menyusul lainnya menyusul, sisanya masih berkeinginan untuk menetap di sana,” jelas Wakil Ketua DPR RI ini.

“Apakah PKS membantu Revolusi di Mesir, saya jawab, sembarangan aja kamu, sebab kita tidak mungkin membuat pernyataan seperti itu, karena kita tahu hukum, bagaimana pun kita tidak bisa mengintervensi negara lain,” imbuhnya.

“Beberapa hari kemudian, detik.com meminta maaf, dan kami pun telah menyampaikannya terkait dengan hal ini di Koran Tempo dan Kompas,” katanya.

M Syahfan Badri (Anggota Komisi I):

DPR Sesalkan Evakuasi Mahasiswa Indonesia di Mesir Lamban “Kami sangat menyesalkan adanya informasi terjadi penahanan, interogasi atau pemeriksaan secara ketat kepada WNI—khususnya Mahasiswa—oleh pihak keamanan Mesir. Kami minta Dubes jangan cari ‘kambing hitam’ atas ketidakmampuannya dalam melindungi dan melakukan proses evakuasi WNI di Mesir. Padahal peristiwa itu terjadi karena lambannya Kedubes mengevakuasi WNI, khususnya mahasiswa, yang ada di Mesir,” tegas Syahfan di DPR RI. Kamis (10/2).

“Dengan hanya mengandalkan satu pesawat Boing 747 dengan kapasitas 404 penumpang, maka untuk mengevakuasi sekita 6.149 WNI diperlukan 15 sorti penerbangan. Inikan memakan waktu terlalu lama. Padahal Komisi I sudah menyarankan agar menambah satu pesawat lagi, ternyata tidak ada realisasinya. Hingga akhirnya mahasiswa Kita disana menjadi korban sweeping tentara Mesir,” ujar Syahfan.

Gedung Nusantara I, II, III, IV dan V

(Dialog di TV ONE Tgl. 7 Februari 2011)

M Nasir Djamil (Anggota Komisi III DPR RI) :

Dukung KPK Agar Tidak Tebang Pilih Ma’mur Hasanuddin (Anggota Komisi IV):

Usul Kementerian Pangan “Wacana membentuk Kementerian Pangan muncul karena adanya ketidakpuasan dari koordinasi dan kinerja lembaga yang menjadi operator di lapangan yang menangani Logistik pangan dan pembuat aturan tentang tata niaga,” kata Anggota Komisi IV DPRI RI Ma’mur Hasanuddin, Jum’at (28/1).

“Dengan adanya Kementerian Pangan, koordinasi kebijakan akan dikelola satu atap, sehingga kebijakan yang muncul tidak akan saling paradoks satu sama lain. Selama ini yang terjadi adalah adanya perbedaan persepsi terkait dengan data dan aturan-aturan yang dikeluarkan yang mengakibatkan semakin rumitnya penanganan masalah pangan dalam negeri,” ujarnya.

“Kita tidak menolak Bibit dan Chandra tetapi hanya mengingatkan saja. Ini bukan harga mati, karena keadaan ini bisa dimanfaatkan oleh orang yang selama ini ingin menggergaji KPK,” jelas Nasir Sabtu (5/2).

“Saat awal kasus muncul, saya sudah mendukung terbitnya deponeering, namun yang dikeluarkan justru SK Penghentian Penuntutan. Namun pada akhirnya Saya mendukung SKPP ini karena implikasinya adalah pengadilan akan dapat membongkar kasus ini hingga ke akarnya,” ujar Nasir.

Press Room

Koperasi, Kantor Pos dan Bank Mandiri

Ahmad Zainuddin (Wakil Ketua Komisi VIII):

Polisi Harus Segera Ungkap Pelaku “Kepolisian harus segera mengungkap siapa otak pelaku kerusuhan ini agar masyarakat tidak gelisah. Siapa orang y-ang memakai pita biru dan hitam yang terekam dalam video amatir. Polisi juga perlu mengungkap siapa perekam video itu. Video yang di Cikeusik(Banten) dan Kuningan(Jawa Barat) sepertinya perekam yang sama,” ujar Zainudin di Temanggung, Selasa (15/2).

“Kita akan mengevaluasi pelaksanaan SKB tersebut sudah sejauhmana.

Jangan-jangan belum ada realisasinya sama sekali di lapangan. Komisi VIII akan meminta klarifikasi kepada pemda dan aparat setempat soal pelaksanaan SKB tiga menteri,” papar Zainudin, Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi PKS.

Perpustakaan

Masjid Baiturrahman foto-foto: zakaria & yusuf

Agraria, Infrastruktur, Transportasi

PKS Mendukung Lahirnya

UU Profesi dan Arsitek

Jakarta-Persatuan Insinyur Indone­ sia (PII) dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) mengusulkan adanya Undang Undang yang mengatur tentang profesi insinyur dan arsitek Indonesia.

Menurut dua organisasi profesi ini, adanya UU tersebut memberikan keuntungan baik kepada profesi maupun kepada konsumen.

Komisi V yang membidangi soal infrastruktur menyambut baik usulan ini dan akan dibahas bersama.

“Usulan ini Kami terima dengan baik, karena menjamin keberadaan profesi dan melindungi konsumen.

Saya minta kepada pimpinan Komisi untuk mengagendaArifinto

kan pembahasan usulan RUU ini,” ujar Arifinto, Anggota Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PII dan IAI di Komplek DPR Senayan Jakarta, Kamis (20/1).

Ketua IAI Endy Subijono menyampaikan usulan RUU tersebut terkait dengan rencana pembahasan RUU Jasa konstruksi. Mereka meminta agar RUU insinyur dan arsitek dibahas dalam satu paket dengan RUU Jasa Kotruksi.

Arifinto menambahkan, Komisi V sudah memiliki dua RUU prioritas tahun 2011 yakni RUU Rumah Susun dan RUU Jasa Konstruksi. Usulan RUU profesi insinyur dan arsitek akan disampaikan kepada Badan Musyawarah dan Badan Legislasi DPR untuk masuk dalam agenda.

“Sambil menunggu persetujuan tersebut, PII dan IAI bisa menyempurnakan usulan RUU itu agar cepat disahkan oleh DPR,” katanya.

Anggota DPR asal Dapil Jawa Barat VII ini berharap agar Komisi V bisa menuntaskan RUU prioritas 2011 terlebih dahulu. Setelah itu, RUU insinyur dan arsitek bisa segera dibahas.u

Edisi februari 2011

Edisi februari 2011

Muhibah - Silaturahim

DPR Minta Pemerintah Pisahkan

Aset PT KAI dari Kemenhub

Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat RI mendesak pemerintah agar segera memisahkan aset PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) dari Direktorat Jenderal Kereta Api. Desakan ini berdasar amanat Undang-undang No 23 tahun 2007, yang menyebutkan bahwa pemecahan aset tersebut harus segera dilaksanakan sebelum April 2010. Akibat tidak adanya pemisahan aset ini, PT KAI ha- oleh pihak operator (PT KAI). Hal ini rus menanggung beban tugas opera- misalnya terdapat pada anggaran pesional, yang kemudian berakibat pada rawatan dan pengadaan sarana gerpenurunan kualitas pelayanan kepada bong kereta api yakni sebesar Rp 340,8 masyarakat. miliar.

Hal ini disampaikan oleh Anggota “Revitalisasi perkeretaapian kita Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo di memang menuntut kesungguhan pekantornya, Kamis (27/1). Sigit memin- merintah sebagai regulator dan PT ta pemerintah segera mengeluarkan KAI sebagai operator. Tanpa kesungperaturan pemerintah tentang pemisa- guhan kedua belah pihak tersebut, han aset tersebut. cita-cita modernisasi kereta api “Ada sekitar Rp 1,17 triliun Indonesia akan berjalan ditemkewajiban Pemerintah kepada PT pat dan semakin tertinggal KAI sebagaimana yang tertuang dari negara-negara tetandalam kontrak IMO (infrastrucgga”, papar Anggota DPR ture maintenance and operation) RI Dapil Sidoarjo ini. dan TAC (Track Acces Charges).

Modernisasi angkutan Akibatnya, PT KAI yang harus kereta api juga diperlukan menanggung resiko yang untuk mengatasi kesangat berat”, ungkap Simacetan yang terjadi git. hampir di semua koDampak lainnya ta-kota di pulau Jawa adalah adanya alokasi yang mengandalkan dana APBN untuk hal-hal moda transportasi jayang harusnya ditanggung Sigit Sosiantomo lan raya.u

Audiensi SMA Islam Nurul Fikri Sekitar 200 pelajar SMA Islam Nurul Fikri Boarding School, Lembang Jawa Barat, melakukan kunjungan edukasi ke DPR RI, Kamis (20/1). Ratusan pelajar itu diterima oleh Anggota Kelompok Fraksi Komisi Pendidikan Raihan Iskandar dan Rohmani di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS.

Audiensi Serikat Karyawan Kementrian Perhubungan Anggota Komisi V Abdul Hakim mendengarkan serius “curhat” Anggota Serikat Karyawan PT Kereta Api, Senin (10/1). Dalam pertemuan tersebut, Serikat Karyawan meminta agar DPR turut mendukung revitalisasi PTKA sebagai operator kereta api.

Gerakan Penanganan Anomali Iklim

Sulit Berjalan Efektif JAKARTA - Gerakan Nasional Penanganan Anomali Iklim yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikhawatirkan tidak berjalan efektif karena program tersebut terkesan seremonial semata. Anomali iklim telah me-

micu krisis pangan di berbagai negara dan ancaman untuk Indonesia sudah di depan mata.

Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia di Jakarta, Minggu (16/1) dalam diskusi “Ancaman Anomali Iklim dan Kesiapan Indonesia” yang diselenggarakan Pusat Kajian Ekonomi Sumberdaya Lingkungan.

Menurut Yudi, gerakan semacam itu hanya akan efektif jika Presiden menunjuk atau menetapkan siapa atau lembaga apa, yang akan mengkoordinasikan program penanganan anomali iklim menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

“Di Amerika Serikat misalnya, Uni­ ted States Geological Survey atau BMGnya Amerika Serikat ditunjuk sebagai dirigen program penanganan anomali iklim” ujar Anggota DPR dari Fraksi

PKS ini mencontohkan.

Yudi mengibaratkan bumi dan langit, jika membandingkan USGS dengan Badan Meteorologi, klimatologi dan Geofisika (BMKG) Indonesia.

USGS mampu memprediksi cuaca untuk lima hari ke depan dengan akurasi yang baik. Sementara BMKG di Indonesia baru mampu memprediksi cuaca untuk rentang satu hari.

Yudi Widianan Adia Menurut Yudi BMKG belum memiliki data perairan Nusan- ta merta mencontohkan peristiwa Tsutara yang lengkap. Padahal, sebagai nami Mentawai beberapa waktu lalu. negara yang sepenuhnya dikelilingi Menurut Yudi, jika basis datanya kuat, perairan, maka Indonesia sangat rentan seharusnya Tsunami bisa diantisipasi terkena dampak anomali iklim atau pe- dengan meminta masyarakat segera rubahan iklim, yang bahkan berpenga- menghindari kawasan pesisir. Yudi menegaskan, soal anomali iklim ini bukan ruh pada iklim global.

“Perkuat dulu basis data sebagai hanya berpengaruh pada ketahanan rujukan program dengan akurasi pre- pangan saja, namun juga menurunnya diksi lebih akurat,” kata Yudi, yang ser- produktivitas masyarakat. u

Kunjungan Dubes Amerika Serikat Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Sidik (Kiri atas) memberikan cinderamata kepada Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scott Marciel usai melakukan pertemuan di Ruang Tamu Komisi I DPR RI, Rabu (19/1). Dalam pertemuan tersebut, Dubes AS menyatakan dukungan kepada Indonesia untuk menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2015.

foto-foto: zakaria/pksjakarta & istimewa

Kunjungan GOW Kabupaten Karawang Gabungan Organisasi Wanita (GOW)Kabupaten Karawang, Jawa Barat menyambangi DPR RI untuk memprotes tayangnya film ”Arwah Goyang Karawang”. Puluhan ibu2 Karawang diterima oleh Anggota Komisi X Nurhasan Zaidi dan Anggota DPR Dapil Karawang Aripinto di ruang Rapat Pleno PKS, Nusantara I lantai 3, Senayan Jakarta, Kamis (17/2).

Ekuintek

Edisi februari 2011

Komisi VII: Beri Insentif untuk Produsen Panas Bumi Jakarta - Komisi VII DPR RI mendesak malam. ”Insentif bisa berupa subsidi pemerintah agar memberikan insentif harga, adanya pengaturan proteksi dan bagi produsen penyedia energi panas hal lainnya. PLN juga harusnya bisa bumi. Langkah ini perlu segera diambil melakukan negosiasi dengan produsen dalam rangka mempercepat program untuk menyepakati harga itu. Energi pembangkit energi listrik dari energi terbarukan ini perlu direalisasikan dabaru dan terbarukan. Insentif perlu lam rangka mengokohkan ketahanan diberikan karena hingga saat ini energi nasional serta mengantisipasi penetapan harga listrik yang krisis energi di masa datang,” tebersumber dari energi panas rang Sohibul Iman. bumi atau geothermal belum Anggota DPR RI asal Dapil menemui titik terang.

Jakarta II ini menerangkan, piAnggota komisi VII DPR hak terkait seperti pemerintah, RI Muhamad Sohibul Iman pengembang dan PLN belum mengungkapkan hal termenyepakati harga jual energi sebut usai mengikuti tersebut. Pengembang yang rapat komisi di Kommemenangkan tender Wiplek DPR Senayan layah Kuasa Pertambangan Jakarta, Kamis(27/1), Muhamad Sohibul Iman (WKP) belum bisa masuk

Konstituen Achmad Rilyadi Pertanyakan Pengaturan BBM Jakarta - Anggota Komisi VII Ach- bulans. mad Rilyadi menyatakan sebagian Sementara untuk pemberlakuanbesar konstituennya di DKI Jakarta nya, direncanakan mulai diberlakuIII (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan kan pada awal April 2011 dan dilaKepulauan Seribu) mempertanyakan kukan secara bertahap dimulai dari rencana pemerintah mengatur BBM wilayah Jabodetabek. “Saya mencoba bersubsidi. memberikan penjelasan yang mema“Hasil kunjungan di dapil, ham- dai kepada mereka tentang isu ini pir semua mempertanyakan rencana dan pada umumnya bisa mengerti,” pemerintah membatasi atau mengatur ujarnya. ulang penggunaan BBM bersubsi,” Selanjutnya, Rilyadi mengungkata pria yang akrab disapa Rilyadi kapkan dalam kunjungan ke dapil, ini. dirinya juga memastikan kepada konRilyadi mengatakan dari berba- stituen bahwa pada awal Januari 2011 gai pertanyaan yang disampaikan tidak akan ada kenaikan TDL. Politisi konstituen, dia menjelaskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pengaturan tersebut bertujuan agar menjelaskan, bahwa PT PLN (PerBBM subsidi tepat sasaran. Selain itu, sero) masih mempunyai banyak cara pengaturan tersebut diberlakukan ter- untuk menekan defisit anggaran PLN, kait fakta bahwa hanya 25 persen di antaranya dengan melakukan BBM bersubsidi diterima oleh penghematan serta efisiensi di golongan yang berpenghasitubuh PLN. lan rendah.

Rilyadi mengharapkan Rencana pengaturan PLN dapat melakukan penBBM bersubsidi tersebut, ghematan dari tahun 2010 lanjut Rilyadi, akan didasarhingga 2015 dengan efisiensi kan bukan dari usia tahun baik dari sektor pembangkit, kendaraan. Namun didasarpengadaan maupun belanja kan pada jenis pelat hitam rutin.

Sebelumnya kendaraan roda empat. pemerintah berenSehingga kendarcana menaikkan aan yang berhak TDL sebesar 5,4 mendapatkan subpersen, guna sidi adalah yang menutupi kekuberpelat kuning, rangan anggaran roda dua, pemadam PLN sebesar Rp Achmad Rilyadi kebakaran, dan am4,6 triliun.u

pada tahap Power Purchase Agreement (perjanjian pembelian).

“Pemerintah harus men­­ dorong PLN untuk se­ gera melakukan kesepakatan de­ ngan para pengembang dan pengelola panas bumi. Komitmen ini adalah bukti pemerintah untuk menekan tingkat pemanasan global. Bukan hanya sekedar kampanye belaka,” katanya.

Harga panas bumi, lanjut Iman, jauh lebih murah daripada BBM. Harga panas bumi sekitar US $9 sen per kwh, sedangkan BBM sekitar US $12 sen per kwh. Sementara itu, harga batu bara dan gas dibawah US $5 sen per kwh.

Opsi regenosiasi tarif semua WKP

Usut Tuntas Penyelesaian

Hak Mantan Karyawan PTDI

hasil tender panas bumi di daerah, berpotensi mengalami kemacetan. Hal ini pernah terjadi sebelumnya dimana PLN mematok tarif listrik dari panas bumi yang sangat jauh dari nilai keekonomian.

“Memang harga panas bumi sedikit lebih mahal dari batu bara dan gas. Tapi batubara dan gas dapat menyebabkan pemanasan global, sedangkan panas bumi adalah energi bersih dan tidak menyebabkan pemanasan global,” tutupnya.u

Jakarta - Sejak ditutup pada 11 Juli 2003 lalu, PT Dirgantara Indonesia masih menyisakan polemik yang tak kunjung usai. Kebijakan merumahkan 6.600 orang karyawannya berbuntut desakan penyelesaian pembayaran hak karyawan. Baru sekitar 3.500 orang yang menerima pembayaran pesangon, sisanya masih belum jelas.

Pada tahun 2007 pemerintah sudah mengalokasikan sebanyak 15 milyar dalam APBN-P untuk membayar pesangon yang belum diterima oleh mantan karyawan. Namun, sampai saat ini alokasi dana tersebut belum direalisasikan.

“Pertanyaannya mengapa dana

Permendag 39

Perlu Ditinjau Ulang Jakarta - Berbagai respon bermunculan terkait lahirnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 39 tahun 2010 mengenai Ketentuan Impor Barang Jadi oleh Produsen. Sebagian besar asosiasi pengusaha/produsen memang mendukung pemberlakuan Permendag 39 walau dengan berbagai pertimbangan dan catatan. Meski demikian, peraturan yang diberlakukan mulai 1 Januari 2011 ini masih perlu banyak dikaji ulang, mengingat dampaknya yang luas tidak hanya bagi produsen tetapi juga pelaku ekonomi lainnya.

“Aspek filosofis lahirnya Permendag 39 ini perlu dielaborasi lebih jauh.”

Demikian ungkap Ecky Awal Muharram, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS. Pada rapat kerja antara Menteri Perdagangan dengan Komisi VI yang dilaksanakan pada Senin 17 Januari lalu, Ecky menjelaskan setidaknya ada tiga hal yang perlu ditimbang dan ditinjau lebih jauh lagi. Tiga hal tersebut mengacu pada latar belakang lahirnya Permendag 39.

Dalam Permendag 39 dinyatakan bahwa tujuan adanya peraturan ini adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, mewujudkan kepastian berusaha, dan mendorong percepatan investasi. Namun hal ini berlum tercermin secara jelas dalam Permendag 39.

Lebih jauh Ecky menekankan bahwa iklim usaha yang kondusif ini seperti apa. Apakah dengan adanya izin

Ekuintek

Edisi februari 2011

impor barang jadi oleh produsen akan menciptakan iklim yang kondusif atau malah sebaliknya. Demikian pula halnya dengan kepastian berusaha. Pemberlakuan Permendag 39 dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan industri dalam negeri. “Jadi perlu payung hukum yang tidak terpisah-pisah antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Untuk itu, menurut saya yang justru perlu disiapkan segera adalah UU Perdagangan,” tegas Ecky.

Oleh karena itu, pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan diminta untuk meninjau kembali Permendag 39 dan melengkapi data-data pendukung serta analisis dampak peraturan tersebut, khususnya terhadap sektor industri. “Jangan sampai peraturan yang ada hanya memberikan efek sesaat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang,” tutup Ecky.u

Ecky Awal Muharam

Tossy Aryanto

tersebut belum direalisasikan. Kita perlu mengusut tuntas permasalahan ini dengan melibatkan PTDI, kementerian BUMN dan pihakpihak terkait.” Demikian ungkap Tossy Aryanto anggota Komisi VI DPR RI pada saat audiensi dengan Asosiasi Mantan Karyawan PT Dirgantara Indonesia, Rabu, (19/1).

Lebih jauh, dalam audiensi tersebut, mantan karyawan PTDI menjelaskan bahwa mereka bukan menuntut pembayaran dari pemerintah, melainkan menuntut hak mereka diberikan. Karena uang pesangon tersebut adalah gaji mereka yang dipotong selama masa kerja.

“Oleh karena itu, Kami minta pemerintah, khususnya Kementerian BUMN untuk segera menyelesaikan hal ini. Jangan sampai menyimpan bara dalam sekam, dari luar terlihat baik-baik saja namun di dalam berpotensi menimbulkan permasalahan besar,” pungkas Tossy. u

PKS : Timnas Sudah Jadi Alat Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan adanya unsur politis di ajang pertandingan piala AFF atas tim nasional Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya politisi yang menunggangi timnas dan menggiring para pemain ke dalam acara yang berbau politis.

Bendahara Umum DPP PKS Mahfudz Abdurrahman mengatakan sepakbola saat ini menjadi fenomena luar biasa yang menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini juga mampu menyatukan dan membangun rasa nasionalisme maupun persatuan bangsa.

Menurut Mahfudz, sepak bola saat ini tengah menjadi fenomena luar biasa. Bangsa yang tengah dilanda bermacam masalah, justru membangun nasionalisme dan se-

mangat kebangsaan melalui bola.

“Ini momentum dan even yang luar biasa,” kata Mahfudz kepada wartawan, Minggu (26/12/10).

Karena itu, kata Mahfudz, PKS tidak setuju dan menolak ajang politis yang menunggangi timnas. Menurutnya, saat ini para pemain timnas sudah menjadi alat politik para elit tertentu.

“Ada indikator dipolitisir, sepak bola memang memberikan efek luar biasa dan saya pikir masyarakat juga tahu bahwa sepakbola bukan dominasi satu partai, melainkan milik satu bangsa,” tandas Anggota Komisi VI DPR RI ini. u

Mahfudz Abdurrahman

Privatisasi Harus Berdampak Positif

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Penetapan privatisasi suatu BUMN seharusnya melalui proses analisis yang akurat, sehingga pasca privatisasi terdapat perubahan pada kinerja

BUMN dan memberikan efek positif bagi kesejahteraan masyarakat. Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Refrizal di DPR RI, Rabu (2/2).

“Keberhasilan BUMN pasca privatisasi tidak hanya dilihat dari kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga bagaimana BUMN t e r s e b u t mampu memberikan efek eksternal posi-

tif yang tinggi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga, efek privatisasi tidak hanya dirasakan oleh segelintir elit saja”, terang Refrizal.

Menurut politisi PKS ini, terdapat 3 langkah strategis agar privatisasi BUMN dapat dilakukan secara optimal. Per­ tama, kerangka regulasi yang baik. Fokusnya adalah sequen­ cing dari proses regulasi, yaitu pembukaan terhadap akses pasar sebelum privatisasi dilakukan. Kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam proses privatisasi. Transparansi akan meningkatkan integritas dan kredibilitas proses privatisasi

sehingga dapat menarik invenstor potensial dan meraih kepercayaan dari publik. Ke­ tiga, adalah mekanisme kompensasi terhadap kelompok yang dirugikan.

Anggota DPR RI dapil Sumatera Barat ini menambahkan, “Oleh karena itu, BUMN yang layak diprivatisasi adalah BUMN yang memiliki efisiensi dan eksternalitas yang rendah. Selain itu, proses privatisasi pun harus mampu meredam resistensi dengan cara membangun persepsi bahwa masyarakat turut mendapatkan manfaat dari proses tersebut,” katanya.u

Refrizal

Dinamika

Edisi februari 2011

Rapat Pimpinan Komisi dan Waka DPR RI

Pelatihan Humas dan Media bagi Tenaga Ahli Anggota

Dalam rangka meningkatkan kinerja Fraksi PKS di Parlemen serta untuk sinkronisasi pembahasan isuisu strategis, Selasa (11/1) diadakan Rapat Koordinasi antara Wakil Ketua DPR RI M. Anis Matta dengan Pimpinan Komisi DPR RI dari Fraksi PKS. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal dan Sekretaris Fraksi KH Abdul Hakim.

Bidang Humas Fraksi PKS DPR RI mengadakan Pelatihan Humas dan Media bagi Tenaga Ahli Anggota. Pelatihan dilaksanakan di Ruang Rapat F-PKS, Jum’at, (21/1).

Tenaga Ahli Bidang Humas Fraksi PKS DPR RI, Dedi Supriadi menyampaikan paparannya.

Suasana Pelatihan, peserta tidak hanya dibekali dengan teori dan konsep mengenai Humas dan Media, akan tetapi juga diadakan simulasi membuat rilis berita yang langsung dievaluasi oleh instruktur pelatihan.

Wakil Ketua DPR RI, Anis Matta menyampaikan paparannya dalam Rapat Koordinasi dengan Pimpinan Komisi dari Fraksi PKS. Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Fraksi PKS di Parlemen, serta sinkronisasi pembahasan isu-isu strategis.

Orientasi dan Pembekalan

Salah seorang peserta orientasi menyampaikan pendapatnya dalam sesi tanya jawab. Orientasi dan Pembekalan bagi Tenaga Ahli Anggota periode 2011 ini, dikemas dengan sesi diskusi dan tanyajawab untuk memudahkan peserta dalam memahami materi yang diberikan.

Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI Haryo Setyoko menyampaikan paparannya dalam Orientasi dan Pembekalan untuk Tenaga Ahli Anggota periode 2011. Diharapkan Tenaga Ahli yang baru terpilih siap bekerja dan berkontribusi bagi kinerja PKS di DPR RI. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 3-10 Januari 2011.

!

STOP PRESS

Ketua Badan Koordinasi Antar Parlemen (BKSAP) Hidayat Nurwahid, Anggota Badan Legislatif DPR RI KH Buchori Yusuf dan Anggota Komisi II Hermanto, memberikan pengarahan pada rapat Badan Legislasi (Baleg) Fraksi PKS, Jum’at (04/2).

Revisi UU 39/2004

Perusahaan TKI Bandel Harus Dapat Sanksi Berat Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Ansory Siregar, mengusulkan ayat tentang sanksi berat, untuk memberikan efek jera kepada perusahaan TKI yang melanggar aturan.

Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri (PPTKI), Senin (31/1) siang.

“Para pengusaha yang mengirimkan TKI ke luar negeri, secara langsung bertanggung jawab atas kekerasan yang menimpa tenaga kerja,” ujar Anggota Komisi IX dari FPKS itu.

Menurut Ansory, ada tiga

poin besar yang harus masuk antara institusi pemerintah dalam revisi UU tersebut. Per- yang memiliki fungsi sebagai tama, pemerintah harus mem- pembuat regulasi (maker reperketat syarat Perusahaan gulation), fungsi pengawasan, Jasa Tenaga Kerja Indonesia serta fungsi eksekusi. Dengan (PJTKI). Kedua, menitikberta- demikian akan jelas institusi kan pada perlindungan dan mana yang bertanggung jawab penguatan lembaga yang ber- ketika muncul permasalahan hubungan dengan penanga- TKI. ”Kalau sekarang, semua nan TKI. Poin ketiga adalah pihak cuci tangan ketika memasukkan beragam permasalahan itu munsanksi berat yang selama cul, semua merasa ini hanya termuat dalam bersih. Semoga seteperaturan menteri (Perlah revisi, permasalamenakertrans). han TKI bisa dimiAnsory mengatanimalisir bahkan kan, hasil revisi UU tidak ada,” harap 39/2004 nantinya Ansory. u harus tegas mengatur pemisahan Ansory Siregar

DPR Kecewa Tragedi Nol Buku di Indonesia

Lebih dari 50% Lulusan SMP Tak Lanjutkan Studi

Rapat Badan Legislasi

bagi Tenaga Ahli Anggota

Fraksi PKS mengadakan Orientasi dan Pembekalan bagi Tenaga Ahli Anggota Periode Penerimaan Tahun 2011. Pelatihan dilaksanakan di Ruang Rapat Fraksi PKS (4/01/2011).

Sebelum pengarahan dari Wakil Ketua DPR, masingmasing pimpinan komisi melaporkan perkembangan serta capaian yang diraih di masing-masing komisi kepada Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal dan Sekretaris Fraksi KH Abdul Hakim.

Kesra

Edisi februari 2011

Peserta Rapat Badan Legislasi (Baleg) Fraksi PKS menyimak arahan dari pimpinan rapat. Dengan pertemuan ini diharapkan target-target legislasi PKS di tahun 2011 ini dapat tercapai seluruhnya.

Anggota Badan Legislatif DPR RI (Baleg) dari Fraksi PKS KH Buchori Yusuf menyampaikan paparan mengenai capaian dan target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011.

Tim Redaksi telah memilih satu pemenang untuk Lomba Menulis Ilmiah Populer bagi Siswa/i SMA pada Tabloid Suara Keadilan edisi 2/Desember/2010.

Judul Tulisan : UJIAN NASIONAL YANG LEBIH BAIK. Penulis : Izzuddin Ar Rifqiy.

Sekolah: Kelas X. SMA Negeri 2 Sragen, Jawa Tengah.

Menimbang jumlah dan kualifikasi tulisan yang dikirimkan, maka Tim Redaksi memutuskan hanya satu nama yang berhak Menjadi Pemenang!

Pemenang akan dihubungi Tim Redaksi maksimal satu pekan setelah Tabloid edisi-3 ini diterbitkan.

Kepada yang belum berhasil, tetap semangat untuk menulis!

Terimakasih

Jakarta - Angka Partisipasi Ka- anggota Komisi X Nurhasan sar (APK) siswa di jenjang pen- Zaidi.

Bagi anggota Dewan dari didikan setingkat SMP, MTs, PAKET B, SMPLB, telah men- Fraksi PKS ini, angka tersebut capai 91,55 persen. Namun, tersebut sungguh mengkhawadi sisi lain, APK pendidikan tirkan. Ia meragukan kemamanak usia pendidikan seting- puan yang bisa dimiliki oleh kat SMA, MA, PAKET C atau seorang warga Indonesia yang SMLB baru mencahanya dibekali pendipai 48,74 persen. dikan setingkat SMP. ”Itu bisa berarti, Menurutnya, se­ lebih dari 50 persen tiap warga Indonesiswa lulusan SMP sia, terutama kaum mu­da, setidaknya tidak melanjutkan studinya ke tingkamem­butuhkan bekal tan berikutnya di pengetahuan cukup un­tuk menghadapi SMA, MA, PAKET tantangan dan perC atau SMLB,” ujar Nurhasan Zaidi

saingan global.

“Alasan klasik pendidikan masyarakat masih seputar biaya” ujar Nurhasan Hal itu pula yang menjadi kendala penerapan rintisan Wajar (wajib belajar) 12 tahun. Pemerintah pusat masih berpendapat, dana yang tersedia lebih baik difokuskan pada peningkatan mutu sekolah-sekolah menengah pertama, ketimbang memperluas pemerataan pendidikan hingga SMA. “Padahal pemerintah me­ mi­ kul tanggung jawab utama da­lam penjaminan pendidi­kan warga negara”, tegasnya.u

Tidak Sesuai Prosedur, Seleksi KPHI Harus Diulang Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Rahman Amin, mengusulkan kepada Kementrian Agama agar seleksi calon anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) diproses ulang. Dalam pandangan Rahman, proses seleksi yang sudah berjalan tidak sesuai aturan yang ada karena dijalankan secara tertutup serta tidak membuka kesempatan kepada seluruh masyarakat.

Menurut Rahman, seharusnya

proses berlangsung secara transparan dan diketahui masyarakat, tetapi kenyataannya tidak demikian. “Kita semua menginginkan penyelenggaraan haji yang lebih baik agar KPHI bersama DPR dapat melakukan fungsi pengawasan dengan baik. Kalau Kementerian Agama melaksanakan proses seleksi dengan baik, maka Komisi VIII juga akan merespon dengan positif,” tutur Rahman di kantornya di Senayan, Senin (17/1).

Menurut Ketua

Rahman Amin

Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKS di Komisi VIII tersebut, di dalam kepengurusan KPHI harus ada unsur pemerintah, ormas dan tokoh masyarakat.

Rahman juga mengingatkan, bahwa seharusnya seluruh proses seleksi dari awal sampai akhir dilaporkan secara utuh dan berkala kepada DPR. “Bagaimanapun KPHI ini kan fungsinya pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan haji secara menyeluruh, sehingga diperlukan proses yang transparan dan terevaluasi dengan baik oleh pihak terkait,” harap Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat ini.u

Rohmani anggota FPKS DPR-RI

BOGOR — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR prihatin dan kecewa terhadap Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang hingga saat ini belum memiliki blue print (cetak biru) pengembangan perpustakaan nasional. Pasalnya, saat ini dalam hal membaca, Indonesia berada di peringkat ke-57 dari 65 negara di dunia. Dengan kata lain, orang Indonesia dalam setahun hanya mampu membaca 27 halaman, atau terjadi tragedi nol buku di Indonesia.

"Kami sangat prihatin sampai hari ini Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) belum memiliki blue print untuk mengembangkan perpustakaan Tanah Air. Padahal, blue print ini memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan budaya membaca masyarakat, sekaligus memajukan peradaban bangsa," kata Rohmani dari FPKS dalam dengar pendapat Komisi X dengan pejabat PNRI di Gedung DPR pada Rabu (19/1/2011).

Berdasarkan permasalahan tersebut, Komisi X DPR menyepakati dibentuknya panitia kerja (panja) tentang perpustakaan dan minat baca. Panja ini akan bekerja merumuskan cetak biru perpustakaan yang akan menjadi panduan dan grand strategy pembangunan perpustakaan nasional dan budaya membaca.

Panja ini nanti melibatkan beberapa departemen yang terkait dengan perpustakaan nasional. u

Kesra

Komisi IX

Minta BPOM Perketat Pengawasan Susu Formula Jakarta - Komisi IX DPR meminta BPOM memperketat pengawasan terhadap susu yang mengandung bakteri. Jika terbukti mengandung bakteri, produsen harus menarik susu tersebut daripasaran.

“Umumkan secara terbuka produk yang tercemar, dan jika terbukti, produsen harus menarik semua batch produk yang sama,” ujar anggota Komisi IX DPR bidang kesehatan dari FPKS, Ledia Hanifa, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/2/2011).

Belajar dari hasil temuan IPB, Ledia Hanifa mendesak pemerintah memperketat pengawasan produksi makanan. Hal ini penting agar kasus susu mengandung bakteri tidak mengancam kesehatan generasi muda.

“Pada dasarnya sistem kontrol terhadap produk makanan kita pada tahapan post market sangat lemah. Karena post market akan sangat dipengaruhi oleh proses distribusi, penyimpanan dan masa kadaluarsa,” terang Ledia.

Pandangan senada disampaikan anggota Komisi IX DPR dari FPD, Diana Anwar. Diana meminta BPOM melakukan pengawasan yang lebih memadai terkait produk makanan dan susu.

“Ke depan harus segera dilakukan pengkajian terhadap semua produk susu untuk memastikan susu yang beredar di pasaran tidak mengandung bakteri,” tandasnya. u

Ledia Hanifa

Edisi februari 2011

DPR Desak Pemerintah

Andi Rahmat:

Jangan Arahkan Pemakzulan Ke Presiden

Terbitkan PP Pornografi Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyayangkan belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan Undang Undang (UU) Pornografi. Padahal UU tersebut sudah disahkan sejak tahun 2008 dan sangat diperlukan untuk penegakan hukum dan pemberantasan pornografi.

Anggota Komisi VIII DPR RI Herlini Amran mengungkap hal tersebut di kantornya di Senayan, Jakarta, Kamis(27/1). Herlini meminta pemerintah tidak tinggal diam dan segera menyelesaikan PP untuk menyelamatkan anak bangsa itu.

“Kasus pornografi dan pornoaksi marak terjadi di tengah masyarakat baik di dunia nyata maupun dunia maya. Kami minta pemerintah segera menerbitkan PP-nya,” katanya tegas.

Anggota DPR asal Dapil Kepulauan Riau ini memaparkan, data

googletren menyebutkan, Indonesia menduduki peringkat ketiga negara pengakses pornografi. Data Yayasan Kita dan Buah Hati bahkan menyebutkan, 67 persen dari 2.818 siswa Sekolah Dasar (SD) mengaku pernah mengakses informasi pornografi.

Herlini menjelaskan, adanya PP bertujuan memberikan aturan pelaksana UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Peraturan ini harusnya digarap oleh tiga kementerian yakni Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP dan Anak) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). “Amanat UU Pornografi menugaskan ketiga kementerian tersebut. Tapi hingga kini belum ada kabarnya lagi,” sesal Herlini.

UU Pornografi, lanjut Herlini, bertujuan untuk memberikan pem-

Jakarta - Pemerintah tidak serius dalam menuntaskan kasus Bank Century. Hingga kini belum ada langkah yang pasti dalam penanganan kasus yang merugikan negara hingga Rp Herlini Amran

binaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat. Selain itu, UU ini juga menjadi landasan hukum untuk melindungi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan, serta mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

“Bahkan, pemerintah perlu mengedukasi masyarakat terutama para remaja dan pelajar agar terhindar dari kasus pornografi dan pornoaksi beserta dampaknya. Kita juga perlu menginternalisasikan nilai-nilai agama ke dalam pendidikan umum,” pungkas Anggota DPR RI dari PKS ini.u

Komisi VIII: Atasi Kemiskinan

Butuh Sinergi Elemen Bangsa Jakarta – Kemiskinan masih menjadi persoalan utama negeri ini.

Survei Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, angka kemiskinan Indonesia tahun 2010 sebesar lebih dari 31 juta jiwa atau 13,03 persen.

Angka ini cukup tinggi dan bukan perkara mudah untuk menurunkannya, di tengah persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang aktual. Namun demikian, berbagai kebijakan dan program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan belum signifikan. Perlu upaya kolektif bukan hanya di kalangan pemerintah tetapi seluruh komponen masyarakat.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Jazuli Juwaini, mengungkapkan hal tersebut di kantornya, Senin(4/1).

Jazuli menyampaikan, saat ini DPR sedang membahas dua RUU dalam rangka mengatasi kemiskinan. RUU tersebut adalah RUU penanganan Fakir Miskin dan Revisi UU Zakat, infak dan shodaqoh. ”Selain sinergisitas dari dua RUU itu, sumber daya manusia, dana, perumusan program, dan manajemen pengelolaan program juga perlu koordinasi yang baik, antara Pemerintah, DPR dan LSM serta

masyarakat,” tutur Jazuli.

Anggota DPR RI dari Dapil Kota dan Kabupaten Tangerang serta Kota Tangerang Selatan itu melanjutkan, pembenahan yang paling mendasar adalah soal data kemiskinan dan peta program/bantuan. Selama ini pemerintah berjalan dengan data-data resmi sementara lembagalembaga sosial menghimpun dan mempresentasikan datanya sendiri berdasarkan hasil penelitian yang mereka lakukan secara mandiri. ”Ketidaksatuan peta program menyebabkan bantuan kemiskinan tidak merata dan seringkali mengalami overaleaping sehingga tidak efektif. Peran aktif pemerintah untuk mendukung dan memfasilitasi program-program peningkatan kapasitas kelembagaan sangat diperlukan,” kata mantan calon Bupati Tangerang ini.

Anggota DPR yang juga mubaligh ini juga menyoroti langkah pemerintah yang membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2010 yang lalu. Tim yang diketuai Wakil Presiden Boediono ini dibentuk sebagai upaya menyusun desain kebijakan yang integratif, terpadu,

Keuangan, Perbankan & Perencanaan Pembangunan

Edisi februari 2011

Jazuli Juwaeni

dan komprehensif dalam program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah.

“Sayang sekali tim ini ternyata cuma bersifat koordinatif, bukan merupakan leading actor yang kuat dan eksekutorial dalam menjalankan kebijakan dan program penanganan kemiskinan. Di dalam RUU Penanganan Fakir Miskin, DPR menginginkan adanya kelembagaan yang dapat menjalankan kebijakan penanganan kemiskinan yang kongkrit dan terukur,” harap Jazuli.u

6,7 triliun itu. Sampai akhirnya anggota DPR menggalang kekuatan untuk menggolkan hak menyatakan pendapat terhadap kasus tersebut. Tapi hak tersebut harusnya tidak sampai pada pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden SBY. “Jangan langsung loncat tiba-tiba pemakzulan. Itu langkah keempat dalam urutan konstitusi kita,” kata Andi Rahmat usai menghadiri rapat Komisi XI di gedung DPR, Jumat, (14/1).

Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai koalisi, mendorong pemerintah, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan KPK

agar lebih progres menuntaskan kasus Century. Namun jangan memasuki area fundamental. Sebagai bentuk keseriusan PKS menangani Century, PKS pun memberi ultimatum kepada ketiga aparat penegak hukum tersebut.

“Kalau peme­ rintah tidak se­ri­us menyele­saikan perkara, kita ta­ke over. DPR bisa ambil alih. Tindakan konkretnya ya dengan menggunakan hak menyatakan pendapat,” ujar Andi.

Dua objek hukum dari adanya hak menyatakan pendapat tertuju pada Presiden dan Wakil Presiden. Namun, terkait Century Andi kaget ketika nama

Presiden disebut-sebut sebagai dampak dari impeachment.

“Tidak ada nama Presiden di situ (dalam rekomendasi Pansus Century). Makanya saya juga agak ka­ get kok impeach­ ment itu mengarah kepada Presiden. Bisa saja pemakzulan itu dilakukan ke wapres, tidak perlu ke Presiden,” cetus Andi.

Sehingga, pemerintah khususnya Kejaksaan Agung, Kepolisian dan KPK diharapkan segera menuntaskan kasus

Century bila tak ingin DPR menggunakan hak menyatakan pendapat, yang ditakutkan akan merembet pada pemakzulan presiden.u

Andi Rahmat

Panja Inflasi:

Inflasi 2011 Perlu Diantisipasi Secara Dini Jakarta - Memburuknya angka inflasi Indonesia tahun 2010 sebesar 6,96%, lebih tinggi 1,66% dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR, adalah diakibatkan oleh kenaikan volatile food yang tinggi dan juga kontribusi kenaikan harga yang diatur pemerintah (administered prices). Demikian dikatakan Wakil Ketua Panja Inflasi dan Suku Bunga Komisi XI DPR, Kemal Azis Stamboel, Rabu (26/1).

Kemal merujuk data BPS, dimana menurut komponen perubahan harga, laju inflasi tahun 2010 tertinggi adalah komponen bergejolak (volatile food) 17,74% dan administered prices 5,4%. “Inflasi inti sepan-

jang tahun lalu relatif terkendali, 4,28%. Kedepan, pergerakan harga volatile food terutama beras harus benar-benar diperhatikan” ujar Kemal.

Dalam pandangan Anggota DPR dari Fraksi PKS ini, berdasarkan penyebabnya, laju inflasi 2010 lebih banyak dipengaruhi oleh faktor tekanan biaya (cost push), masalah ketersediaan barang (supply shock) dan ekspektasi inflasi.

Cost push disebabkan oleh kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) Juli 2010 dan kenaikan biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

“Supply shock juga dominan berpengaruh. Terutama akibat gagalnya manajemen stok beras oleh Bulog, dan gagal panen beberapa komoditas. Ekspektasi inflasi di­pengaruhi eks­pektasi ma­ syarakat ter­ha­dap minimnya ba­rang yang ber­ edar di pasar, padahal pasokan barang tersebut tersedia”, tambahnya.

Sebagaima­n a

diketahui, ber­dasarkan da­ta BPS, kenaikan TDL sebesar rata-rata 10% mulai Juli 2010 telah menyumbang inflasi sebesar 0,35% di bulan Agustus, dan memberikan sumbangan inflasi tahun 2010 sebesar 0,36%.

Data BPS juga menunjukkan, harga beras tahun 2010 YoY, naik 30,90%, dan memberikan sumbangan inflasi tahun 2010 sebesar 1,29%.

Anggota DPR dari Dapil Garut dan Tasikmalaya ini memproyeksikan, tekanan inflasi kedepan muncul dari: tekanan harga pangan terutama harga beras; harga energi, akibat pengaturan BBM Bersubsidi dan kenaikan harga minyak; risiko bencana; biaya distribusi yang masih tinggi; tekanan untuk menaikkan suku bunga; dan ekspektasi publik yang terbiasa menaikkan harga.

Menurutn Kemal, agar inflasi volatile food tidak terjadi maka perlu antisipasi dini, diantaranya dengan perbaikan manajemen stok oleh Bulog, terutama untuk beras. “Dalam masa panen raya ini, Bulog perlu dipastikan agar mampu menyerap hasil panen dari petani.

Selain itu kepastian kecukupan

stok barang harus terinformasikan ke pasar, agar pedagang dan konsumen tidak panik, yang bisa menyebabkan kenaikan harga”, tegasnya.

Rencana pembatasan BBM Kemal Azis Stamboel Bersubsidi pada April 2011 juga perlu diren- harga yang relatif sama. “Kebicanakan secara matang agar jakan bank sentral menahan BI dampaknya minimal terhadap Rate tidak naik, menurut saya inflasi. Dalam perkiraan BPS, tepat dan perlu dipertahankan. pembatasan BBM Bersubsidi Berdasarkan beberapa riset, kepada April 2011 diprediksi naikan BI Rate akan direspon akan memicu kenaikan inflasi naiknya laju inflasi sampai hingga 1,5% tahun ini. “Potensi jangka waktu sekitar 15 bulan. tekanan inflasinya cukup ting- Maka, menaikkan suku bunga gi. Agar rendah, perlu dipas- untuk menekan inflasi dalam tikan untuk kendaraan umum keadaan perekonomian yang dan angkutan barang agar ti- inflasioner akibat faktor cost dak terkena dampak, sehingga push akan mendorong inflasi mereka tidak menaikkan biaya lebih tinggi lagi”, tandasnya.

Kebijakan lain yang pentransportasi ke konsumen,” ting menurutnya adalah meujarnya.

Kebijakan anti-inflasi lain- ningkatkan edukasi publik dan nya yang penting menurut membangun kredibilitas otoriKemal adalah menjaga suku tas untuk membentuk ekspekbunga agar tetap rendah dan tasi publik terkait pentingnya nilai tukar yang stabil dan inflasi yang rendah. “Dengan dini, ditambah kuat. Selain itu perbaikan sara- antisipasi na dan prasarana distribusi ba- dengan kebijakan yang tepat, rang antar daerah juga penting inflasi 2011 diharapkan rendah agar persediaan barang lebih dan daya beli rakyat tetap termerata dan tersedia dalam jaga, ”tutup Kemal.u

Tips

Edisi februari 2011

TENTANG SOCIAL MEDIA

Akun Sosial Media Anggota Dpr-Ri Fraksi Pks

Social media adalah aktivitas bersosialisasi menggunakan media elektronik dan sistem jaringan internet, untuk berbagi dan berdiskusi tentang berbagai informasi atau pengalaman dengan orang lain.

- Wikipedia

Istilah Social Media (atau disingkat socmed) ini mulai mengemuka sejak bermunculan situs-situs interaktif di mana para pengguna situs tersebut bisa saling berkomunikasi dan bertu-

kar informasi. Contohnya friendster, facebook, myspace, twitter, plurk, blog, dan lain-lain. Pemakaiannyapun sudah meluas, misalnya sebagai sarana marketing dan sebagai tempat penyampaian kritik atau ide-ide kritis. Akses socmed tidak hanya lewat PC, tapi bisa pula melalui ponsel. Masyarakat kini saling terhubung dan saling mengetahui (update) informasi terkini di tempat lain. Dunia kini semakin mengecil dan ‘telanjang’.

Sumber : http://teknologi.kompasiana.com/internet

Agenda

Tips

Edisi februari 2011

TIPS BER-SOCIAL MEDIA MENDENGARKAN Sosial media bukan tentang diri sendiri , tapi hubungan dengan pihak lain. Dengarkan sebelum berbicara.

TERLIBAT Sosial Media itu membangun percakapan dan hubungan. Dibutuhkan ketekunan. Jangan bicara terlalu banyak tentang diri sendiri. Libatkan sebanyak mungkin percakapan dengan yang lain untuk hal-hal yang menginspirasi.

TAK USAH MENGENDALIKAN Ingatlah bahwa kita tidak bisa mengendalikan atau mengontrol percakapan. Jika kita ingin pesan kita disebarkan, percayalah pada yang menyebarkan pesan, bukan dengan mengintimidasi.

JUJUR Walau tak perlu membuka identitas kita seluas-luasnya di socmed, bukan berarti kita berhak memanipulasi data. Hal ini terkait dengan kredibilitas personal dalam membangun hubungan social melalui socmed.

BERIKAN NILAI POSITIF Berikan ide atau status yang positif, jangan menyebar energi negatif. Selain tidak memberikan manfaat, komentar atau status yang bernada negatif hanya akan mempertaruhkan kredibilitas pr ibadi. Berupaya memberi manfaat tak ada salahnya :-)

Daftar Kegiatan Seminar Poksi

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Masa Sidang 2011

No

Waktu

Poksi

Tema

Tempat

1

27-Jan-11

III

Kewenangan Komisi Yudisial

2

9-Feb-11

I

Penanganan Pemulangan TKI Terlantar di Luar Negeri

3

9-Feb-11

I

Urgensi Perubahan UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

4

17-Feb-11

II

Reformasi birokrasi dalam konteks RUU Pokok2 Kepegawaian

BERSIKAP AMAN Walau keterbukaan penting dalam menjalin hubungan mutual di socmed, bukan berarti kita dengan mudah membuka seluruh identitas pribadi. Ingatlah, bahwa khalayak pengguna socmed sangat luas dan jaringannya tidak selalu bisa kita kontrol. Termasuk bersikap aman, jika akan melangsungkan copy darat.

TIDAK PERLU BERLEBIHAN Sesuatu yang berlebihan (apakah itu memberikan komentar, status, dan lain-lain) biasanya jadi kurang efektif.

Tetaplah mencoba memberikan manfaat dalam memposting sesuatu.

BERPIKIR JANGKA PANJANG Perlu waktu untuk membangun kepercayaan dan menjalin hubungan mutual.

SELAMAT BER-SOCIAL MEDIA :-) Dari berbagai sumber.

5

21-Feb-11

V

Menagih janji pembenahan transportasi massal

Hotel Nikko, Jakarta

6

23-Feb-11

BKP

Rakornas BKP se-Indonesia

Sheraton, Yogyakarta

7

27-Feb-11

IV

Anomali cuaca dan Antisipasinya

8

9-Mar-11

VI

Menuju Privatisasi BUMN yang Ideal menuju Kesejahteraan Bangsa

9

11-Mar-11

III

RUU Bantuan Hukum

10

17-Mar-11

II

RUU Pemilu: Menuju Sistem Pemilu yang aspiratif

11

21-Mar-11

II

Menakar Urgensi Pemindahan Ibu Kota

12

23-Mar-11

IX

Menanti BPJS: Menuju Universal Coverage

13

6-Apr-11

VIII

Jaminan Produk Halal

Kicau Sang Wakil Rakyat Adalah bukan sekedar mengikuti trend, jika sebagian wakil rakyat kita tiba-tiba rajin berkicau di layanan microblogging yang bernama twitter akhir-akhir ini. Bukan pula mengikuti jejak langkah anak muda yang biasa disebut sebagai ‘ababil’, alias abg labil jika mereka juga menekuni layanan sejenis facebook untuk mengupdate status mereka kepada khalayak.

Social Media atau socmed adalah sebuah fenomena di seluruh dunia. Bukan hanya sekedar berita remeh temeh macam kurang nyamannya makanan yang tersedia, atau lagu apa yang sedang didengar, socmed juga mengabarkan tentang peristiwa sejarah yang terjadi di Mesir atau tindak kekerasan yang terjadi di Cikeusik.

Lalu apa relevansinya dengan wakil rakyat kita? Bagi para wakil rakyat, sejatinya socmed bukan hanya bisa dianggap sebagai sarana untuk eksis seperti halnya para kaum muda. Socmed, dengan segala ‘sihir’ dan manfaatnya meberikan ruang baru kepada mereka untuk berinteraksi, dengan cara yang tak terpikirkan sebelumnya, kepada khalayak atau konstituen mereka. Socmed menghapus ‘penghalang’ komunikasi dan interaksi dengan banyak orang yang semula dikangkangi oleh media massa.

Maka, berinteraksi secara optimal dengan perantaraan socmed adalah sebuah keniscayaan bagi mereka yang harus menyampaikan laporan amanah kepada pemilihnya dengan cara langsung dan tanpa birokrasi yang kadang menyebalkan.

Bagi seorang wakil rakyat, socmed bisa berfungsi ganda. Pertama, ia akan menjadi pencatat rekam jejak yang transparan tentang apa yang telah dikerjakannya kepada para pemilihnya. Kedua, socmed menjadi penyalur aspirasi baru dari berbagai kalangan kepada para pejabat publik, termasuk sang wakil rakyat untuk diperjuangkan sesuai amanah jabatannya. Ketiga, sejatinya, socmed juga bisa menjadi sarana yang potensial untuk mengetahui kapasitas dan kapabilitas sang wakil rakyat dengan melempar wacana yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Yang tak kalah penting, socmed bisa menjadi indikator yang paling gamblang tentang kesiapan mereka menghadapi publik secara langsung yang beragam jenisnya. Dari yang sopan penuh tata krama, hingga yang beringas dengan caci maki menyakitkan hati.

Jika demikian, alangkah bergunanya jika para wakil rakyat kita dapat menggunakan socmed sebagai sarana positif bagi penunaian amanah yang ada di pundak mereka. Semoga kita bisa mengambil hikmah dimanapun dan dari siapapun, serta terhindar dari keburukannya.

Selamat berkicau, semoga bermanfaat bagi kemajuan bangsa!