Edisi 13

EDISI 13

Terdepan dalam Reformasi Parlemen

SUARA KEADILAN

SUKA | Edisi 1 / I / 2010

Perlunya Audit Kinerja

Evaluasi ASDP Atasi Kemacetan Merak - Bakauheni

Anggota Komisi III DPR mengecam keras insiden pembantaian atas warga yang dilakukan aparat keamanan terkait konflik agraria, di Ogan Ilir. Apalagi pembantaian itu terjadi bukan hanya sekali saja.

Kementerian Perhubungan didesak untuk segera mengevaluasi kinerja Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP). Evaluasi terutama dilakukan terhadap kemacetan di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni yang tak kunjung terselesaikan.

OPERASI POLRI

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

@PKSejahtera

Halaman 12

Halaman 6

www.pks.or.id

2012

GRATIS

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Ikuti Kami :

AGUSTUS

Kampanye Kondom

PICU KONTROVERSI MASYARKAT

Fraksi PKS tegas menolak rencana Menteri Kesehatan untuk melaksanakan kampanye pemakaian kondom bagi remaja. Seharusnya pemerintah justru meningkatkan sosialisasi akan dampak seks bebas bagi remaja.

Halaman 32

Fraksi PKS Lantang Pilih Opsi ‘C’

PERJUANGKAN UNDANG-UNDANG JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI lantang memilih opsi C hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century. Artinya, proses penyelamatan Bank Century melalui bailout dinilai sarat pealanggaran.

Allahu Akbar!

Bergemuruh di Paripurna DPR

Refleksi Kebenaran

Oleh : Dr. K.H. Surahman Hidayat

“Opsi C adalah relevan dan terbaik untuk perbaikan sektor keuangan dan perbankan dalam upaya penegakan hukum,” kata juru bicara FPKS Ecky Awal Mucharam yang membacakan sikap fraksi Rabu, 3 Maret 2010.

Sontak, teriakan “Allahu Akbar, Allahu Akbar” bergemuruh di tengah arena ruang sidang yang dihadiri hampir seluruh anggota DPR.

sidang-sidang Pansus terdahulu.

Sikap tersebut tak berubah sampai mendekati penghujung paripurna yang hingga larut malam. Meski sempat diselingi insiden dan tarik ulur lobi, paripurna DPR akhirnya mengakhiri sidangnya lewat voting terbuka.

Opsi C, yang menyatakan proses “bail out” bank Century bermasalah dipilih oleh 325 anggota dari 537 anggota yang hadir.

Sedangkan opsi A, yang menyatakan proses prosedur bailout tidak bermasalah, dipilih oleh 212 anggota DPR. Marzuki Ali sebagai pimpinan sidang paripurna akhirnya mengetuk palu sebagai tanda paripurna DPR secara bulat memilih opsi C.

moneter dan fiskal, mulai dari (a) operasional Bank CIC (b) proses akuisisi Bank Danpac dan Bank Pikko oleh Chinkara Capital, merger Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko menjadi Bank Century, operasional Bank Century (c) pemberian FPJP, dan (d) PMS sampai kepada (e) mengucurnya aliran dana.

Opsi C juga menyebut, diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak otoritas moneter dan fiskal dengan mengikutsertakan pemegang saham pengendali, pengurus, dan manajemen Bank CIC, dan Bank Century, debitur dan nasabah terkait, sehingga terindikasi merugikan keuangan negara.

Pandangan ini merupakan penegasan dan penguatan fraksi PKS yang telah disampaikan

Opsi C lainnya adalah, patut diduga telah terjadi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan oleh otoritas

--- Pandangan Fraksi PKS dapat dilihat selengkapnya di : www.fpks-dpr.or.id

di sisi Allah. Tentu hanya Dia yang tahu. Adapun masing-masing fraksi dan opsi hanya berikhtiar mencapai kebenaran. Agama memuji ikhtiar yang berkualitas, yaitu yang secara spiritual mengedepankan kejujuran dan memosisikannya sebagai imam. Kejujuran yang menggariskan konsistensi antara tujuan (ghayah) mencari kebenaran, motif (niat) meraih reward dari Allah, dengan proses (kaifiat) yang ditempuh juga harus benar, baik prosedur formil maupun metodologis.

Di atas garis lurus konsistensi tersebut, integritas dapat dihadirkan, ketaqwaan dipertahankan, kredibilitas dihasilkan, kemudian insya Allah pahala dariNya telah dijanjikan. Masing-masing opsi memenangkan pahala itu antara satu atau dua.

Jika opsi yang dipilih sesuai dengan yang benar di sisi Allah maka mendapat dua pahala, sebagai

imbalan kebenaran dalam berikhtiar dan imbalan akurasi/persisi; sedang jika opsinya tidak sesuai dengan yang benar menurut Allah tetap memperoleh satu pahala sebagai imbalan atas ikhtiar yang benar, sebab ikhtiar yang benar bagian dari amal saleh.

Sesungguhnya yang lebih penting, bukan apa opsinya tapi bagaimana prosesnya. Dari perspektif kualitas proses atau ‘mujahadah’ menuju kebenaran maka posisi orang akan beragam.

Ada yang menempuh prosedur dengan benar, menggunakan metodologi yang benar kemudian berpenampilan ekspresif dan komunikatif yang baik. Hasilnya insya Allah baik disertai reward ilahi dan out comenya adalah kemaslahatan bagi masyarakat. Ada pula yang melakukan kesalahan di aspek formil sehingga melukai komunikasi in-

ter personal atau inter institusional, merusak mu’amalah yang menimbulkan dosa. Terlebih jika ditambah kesalahan dalam metodologi yang mengakibatkan misleading. Misalnya, untuk mencari suatu kebenaran objektif-faktual metode yang harus digunakan adalah induktif. Mendasarkan pada data dan fakta yang relevan serta komprehensif, tidak boleh ada kesimpulan yang mendahului, sebab mozaik data dan faktalah yang akan membuat kesimpulan. Kejujuran sebagai basis integritas penyelidik kebenaran mewajibkannya menempuh proses induksi secara utuh dan tidak memberi celah bagi suatu pesan deduktif untuk menyusup (masuk angin).

“Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam dirimu, maka waspadalah”. (AlBaqarah:235 )

Berpihak Pada

Dalam pandangan akhirnya soal Century, semua fraksi di DPR kompak berucap bahwa kebenaran itu benar dan kesalahan itu tetap harus salah. Bila kita tengok perspektif agama, bahwa kebenaran yang hakiki hanya satu yaitu yang sesuai dengan “ma ‘indallah”, kebenaran yang ada

RAKYAT Fraksi PKS Dpr ri

@FPKSDPRRI

www.fpks.or.id

Laporan Utama: Halaman 3 - 5

Editorial

Edisi agustus 2012

Dari Redaksi

Surat Pembaca

Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pembaca budiman, Tabloid Suara Keadilan telah mencapai edisi ke-13 pada terbitan kali ini. Merupakan hal yang patut kita syukuri, bahwa media sederhana ini dapat hadir di tangan pembacara secara teratur , dua bulan sekali. Redaksi mengucapkan terimakasih kepada seluruh pembaca dan juga rekan-rekan Tenaga Ahli, Asisten Pribadi dan seluruh pihak yang banyak membantu redaksi menjaga kelangsungan tabloid Suara Keadilan.

Kehadiran tabloid ini juga tak lepas dari komitmen pimpinan Fraksi untuk bisa melayani konstituen seluruh Anggota Fraksi PKS yang haus akan informasi tentang kinerja Fraksi. Tanpa komitmen yang kuat, maka tabloid hanya sekedar lembaran kertas koran yang tidak berarti dan hanya menghabiskan lembaran kertas lain yang dianggap lebih punya nilai, yaitu uang.

Kami meyakini komitmen ini merupakan gambaran sikap Pimpinan Fraksi yang percaya, bahwa penyebaran berita baik dari Fraksi merupakan prioritas agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar tentang kerja-kerja luar biasa, yang dilakukan seluruh Anggota beserta daya dukungnya.

Kerja-kerja kecil seperti membuat tabloid dan menyebarkannya kepada pembaca-pembaca penting, insyaAllah akan membangun sikap yang menghargai informasi yang benar dan pencitraan positif suatu lembaga, yang nantinya akan berbuah pada pilihan politik masyarakat. Lebih dari itu, media ini juga mudah-mudahan bisa menjadi sebagian dari cara wakil rakyat untuk menyampaikan pertanggungjawabannya kepada para pemilihnya.

Selamat menikmati Keadilan edisi ke-13!

Wassalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemimpin Redaksi

PenanggungJawab: H. Mustafa Kamal, SS Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Dedi Supriadi Redaktur Pelaksana: Tourmalina Redaktur: Khairurrizqo, Boy Hamidi Sekretaris Redaksi: Zakaria M. Alif Design/Layout: Zikrillah S.A | Topaz Budhi A. Kartunis: Fauzi Alamat: Komplek Gedung MPR/DPR/DPD - RI, Nusantara I Lantai 3, Jakarta Email: tabloidsuarakeadilan@gmail.com Telepon: 021-5785 7024 - 23 Diterbitkan dua bulan sekali oleh Humas Fraksi PKS DPR - RI dan dibagikan secara GRATIS Bahan-bahan: 1. Liputan; 2. Kutipan media personal atau media massa

FOTO COVER : M. HiILAL & DUDI ISKANDAR

TABLOID SUARA KEADILAN Edisi ke-13 Bulan Agustus 2012

Suara

Tidaklah berlebihan jika PKS memiliki media tersendiri, untuk menebarkan dan menginformasikan hal-hal baik yang telah diperjuangan melalui Fraksi di DPR, baik secara individu tokohtokoh PKS itu sendiri, maupun yang sudah dilakukan secara kelembagaan.

Bukan bertujuan pamer ataupun riya’, tapi menjadi sarana pemberitaan lain, bahwa bersama PKS, kelembagaan DPR masih memiliki harapan.

Sukmawati Pringsewu, Lampung ==========================

Kawan-kawan di Menteng dan Jakarta Pusat sangat terbantu secara bekalan informasi. Pasti karena Tabloid Suara Keadilan dikelola redaksi bertalenta. Tentu saja, gelombang besar media massa umum yang mengguyur masyarakat masih sangat sulit diimbangi oleh kita.

Namun inilah kerja dakwah yang harus dihadapi dan diperankan tiap kita di posisinya masing-masing, sebagai humas-humas dakwah.

Selamat ’Iedul Fithri semua.

Arya Sandhiyudha Ketua DPC PKS Menteng Menteng – Jakarta Pusat

==========================

Sebagai media informasi dan komunikasi Fraksi PKS DPR kepada publik, Tabloid Suara Keadilan cukup informatif, tampilan makin berwarna dan menarik.

Saya bayangkan, ke depan, tabloid ini semakin kuat brand-nya dalam men-deliver sikap-sikap FPKS yang natural idealis, serta kuat argumentasinya vis-a-vis dengan fraksi-fraksi lain.

Semoga bisa menampilkan wajah parlemen melalui platform PKS dalam membangun bangsa.

Danang Aziz Akbarona Depok – Jawa Barat ==========================

Editorial

MEMAHAMI ARTI PARTAI KADER BERBASIS MASSA

A

pakah PKS (Partai Keadilan Sejahtera) termasuk partai massa atau partai kader? Banyak orang, baik anggota PKS sendiri maupun yang bukan anggota, dengan mudah mengatakan PKS adalah partai kader. Menurut peneliti senior CSIS Kristiadi dalam sebuah tulisan yang dipublikasikan pada tahun 2005, PKS adalah salah satu contoh partai kader, dimana di partai ini ada anggota-anggota yang jelas-jelas dibina.

Sementara partai massa, mengutip buku “Memahami Ilmu Politik” karangan Ramlan Surbakti, merupakan suatu partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat, sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkan dan kesatuan nasional dapat dipelihara, tetapi juga masyarakat dapat dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu.

Kristiadi mengemukakan istilah ketiga yaitu ‘Catch-All Party’ (partai yang merangkul semua).

Ini adalah sebutan bagi gabungan partai kader dan partai massa, berkembang antara lain di Eropa. Dalam partai semacam ini, partai tetap mengembangkan sistem pengaderan, tetapi di sini lain juga mengembangkan pola massa.

Banyak partai akhirnya merujuk pada pilihan ketiga, yaitu gabungan partai kader dan partai massa. Hal itu pastinya terkait dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia dan mereka yang memiliki hak pilih. Menjadi partai kader saja identik dengan pemilih yang minim, sementara menjadi partai massa seringkali dikaitkan dengan ketiadaan identitas ideologis dan fokus perjuangan.

Meski demikian, Ramlan berpendapat bahwa sebagian besar partai politik di Indonesia masuk kategori partai massa.

Sementara itu partai kader adalah suatu partai yang mengandalkan kualitas anggota, ketaatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan dalam partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta penegakan disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu. Struktur organisasi partai ini sangat hierarkis sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas. Karena sifatnya yang demikian, partai kader acap kali disebut sebagai partai yang elitis.

Kembali ke PKS, apakah partai ini adalah partai kader? Sepintas memang PKS lebih dekat ke definisi partai kader.

Setiap pilihan ada konsekuensinya sendiri.

Mendorong PKS menjadi ‘Catch-All Party’ memang pilihan menarik. Namun bila pilihan itu juga berdampak pada berkurangnya kadar kepercayaan akan perjuangan idelogis, maka partai perlu berhitung keras. Ibarat pepatah, jangan sampai ‘harapkan burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan’.

Pada akhirnya kepentingan rakyat akan partai politik hanyalah satu, yaitu mampukah partai memperjuangkan nasib mereka untuk menjadi warga negara yang terpenuhi hak-hak dasarnya?

Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak persamaan di mata hukum, hak merasa aman dari kelaparan dan kekerasan, serta hak akan sandang, pangan dan papan yang memadai.

Partai massa ataupun partai kader atau yang mengaku ‘Catch-All Party’ sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menorehkan arti demokrasi yang sesungguhnya. Setiap partai dituntut untuk membangun dasar demokrasi yang baik dan benar. Tak hanya itu, partai politik harus menjalankan fungsinya secara benar agar masyarakat bisa menaruh harapan besar dari fungsi tersebut.

Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik mesti dibaca sebagai kritik sosial yang harus dipikirkan dan diupayakan pemecahannya. Sebab, masyarakat tentu memiliki alasan logis mengapa partai kurang mendapat kepercayaan di mata masyarakat.

Meski sebagian ketidakpercayaan tersebut adalah fenomena elit, kelas menengah dan perkotaan, namun semua tetap perlu diwaspadai.

Bukankah berbagai revolusi di banyak belahan dunia, sejak revolusi Perancis di abad ke-18 hingga revolusi Mesir tahun lalu, dimulai dari kelas menengahnya?

PKS sebagai partai politik insyaAllah terus berupaya meneguhkan komitmen untuk membela kepentingan rakyat sebesar mungkin. Dengan kapasitas mesin yang masih di kelas menengah, paling tidak PKS tidak berusaha menambah rusak bangsa ini dengan aktivitas korupsi yang menggedor pintu-pintu banyak partai politik lain.

Setidaknya belum ada anggota Dewan dari PKS yang diadili karena kasus korupsi. Bahkan yang diadili karena kasus perdata yang dibuat seolaholah kasus korupsi (kasus mantan anggota FPKS DPR, Misbakhun) akhirnya dibebaskan pula dari hukuman dengan keputusan Mahkamah Agung.

Bukan hal mudah melakukan pendidikan politik untuk meyakinkan rakyat bahwa PKS selalu berjuang untuk kepentingan mereka. Waktu dan kerja keras seluruh kader lah, yang akan membuktikan hal tersebut.

Laporan Utama

Edisi agustus 2012

Memperjuangkan UU yang Berpihak pada Rakyat

M

enjelang 3 tahun masa bakti Anggota Legislatif Fraksi PKS di DPR RI, pembenahan demi pembenahan terus dilakukan. Menyadari semakin banyaknya tuntutan yang harus dipenuhi, maka perbaikan kinerja menjadi mutlak dilaksanakan.

Di tengah banyaknya sorotan negatif terhadap kinerja DPR, publik seharusnya juga mendapat pemberitaan berimbang tentang capaian-capaian kinerja dewan. Tentu masih jauh dari maksimal. Tapi paling tidak, ada harapan yang masih bisa disematkan pada 57 Anggota DPR dari PKS, di tengah citra dewan yang terlanjur melekat; korup, tidak amanah dan cenderung mengabaikan aspirasi konsituen.

Menyadari jumlah anggota yang tidak lebih dari 10 persen dari keseluruhan Legislator di DPR, maka kerja-kerja Legislasi, Pengawasan dan Anggaran harus dibentuk secara sistematis dan terukur. Cita-cita PKS sebagai yang terdepan dalam reformasi parlemen tentu harus diwujudkan dalam kerja nyata.

Salah satu agenda penting Fraksi PKS adalah penyusunan legislasi yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat banyak. Mengacu pada daftar Rancangan UndangUndang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

Zuber Safawi

2005-2009, dari jumlah 284 RUU yang diajukan, hanya 14,78 % atau sejumlah 42 RUU yang terkait dengan kesejahteraan rakyat. Sisanya berkaitan dengan perekonomian, politik, hukum dan keamanan dan selebihnya 1,76 % atau 5 RUU merupakan RUU di luar ketiga bidang tersebut.

UU BPJS untuk Rakyat Adil dan Sejahtera

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU BPJS dari Fraksi PKS Zuber Safawi.

Sejak awal, Fraksi PKS terus aktif mengingatkan pihak pemerintah untuk memberi perhatian utama pada RUU BPJS ini. “Akibatnya sangat besar jika pemerintah tidak serius dan enggan, karena bisa dinilai melanggar undang undang, dan tentunya hal itu tidak kita inginkan (pemerintah melanggar

Undang Undang ini sangat penting karena dengan adanya BPJS, seluruh rakyat berhak memperoleh jaminan kesehatan, hari tua, kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian

UndangUndang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) menjadi salah satu capaian penting Fraksi PKS dalam perjuangan Legislasi di Parlemen. Meski sebelumnya pemerintah sudah mengembangkan jaminan sosial dalam bentuk asuransi dan tabungan sosial, namun cakupannya masih sangat kecil. Bagiannya hanya mencakup sebagian pekerja di sektor formal, pegawai pemerintah dan sebagian masyarakat yang memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memiliki polis asuransi.

Sebagai contoh, jaminan sosial yang dikelola PT Jamsostek baru mencakup 12 juta peserta dari sekitar 100 juta angkatan kerja, sementara untuk jaminan hari tua baru sekitar 20 persen pekerja formal yang memilikinya. Bagaimana dengan penduduk yang lain? Bagaimana pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan jaminan kesehatan rakyatnya?

“Undang Undang ini sangat penting karena dengan adanya BPJS, seluruh rakyat berhak memperoleh jaminan kesehatan, hari tua, kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian,” t e g a s

UU),” ujar anggota dewan dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I (Kota dan Kabupaten Semarang) ini.

Fraksi PKS yakin bahwa BPJS bisa menjadi solusi atas minimnya pelayanan kesehatan dan perlindungan atas kecelakaan serta jaminan hari tua rakyat Indonesia, karena telah menggelar diskusi dengan para ahlinya.

“Kami sudah membahas permasalahan ini dengan pakar hukum, ahli perasuransian (aktuaria), pakar di bidang fiskal dan juga bidang kesehatan masyarakat. Semua mengarah pada BPJS sebagai lembaga yang mengatur sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak akan mengganggu fiskal dan keuangan negara,” tegasnya.

Melalui komunikasi intensif dengan pihak pemerintah, serta terus menyerap aspirasi dari kalangan pekerja, buruh dan perwakilan masyarakat lainnya, akhirnya pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan RUU BPJS menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna tanggal 28 Oktober 2011.

Dalam pengesahan ini,

Fraksi PKS tetap pada posisi untuk menetapkan BPJS 1 yakni PT Askes dan BPJS II yakni PT Jamsostek, PT Taspen dan PT Asabri pada 1 Januari 2014. PKS memandang program jaminan kesehatan yang tercantum dalam BPJS 1 serta jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan jaminan pensiun bisa diterapkan. Terlebih jika pemerintah mempunyai keinginan politik yang kuat. "Maka seharusnya transformasi dan aspek keuangan seharusnya tidak jadi masalah,” yakin Zuber.

Setelah disahkan menjadi Undang-Undang, Zuber mendesak pemerintah untuk lebih memacu kinerjanya menyiapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan berjalan mulai 1 Januari 2014. "Kita berkejaran dengan waktu yang kurang dua tahun lagi, karena pada prinsipnya BPJS Kesehatan ini melayani `universal coverage` dan tidak seperti Jamkesmas," ujarnya.

Menurut Zuber, berdasarkan UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, pelaksanaan jaminan universal berarti kepesertaan bersifat menyeluruh bagi setiap warga Indonesia, termasuk orang asing yang sudah bekerja 6 bulan. Berbeda halnya dengan Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), yang untuk tahun 2012 pemerintah hanya menjamin 76,4 juta jiwa peserta.

baru mencapai 114 ribu di 1.080 rumah sakit penerima layanan Jamkesmas. "Minimal jumlah tempat tidur kelas tiga itu mencapai 238 ribu sesuai standar WHO," katanya.

UU Penga d a a n Ta n a h B a g i

Abdul Hakim Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Produk legislasi lainnya yang juga signifikan bagi keberlangsungan pembangunan adalah UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (PTKU).

Selama ini, pembangunan infrastruktur di Indonesia terkendalam pada proses pembebasan lahan yang berlarut-larut dan dengan tawarmenawar yang alot. Hal ini dapat dimaklumi mengingat rakyat kecil, di satu sisi, juga berhak atas ganti rugi dari tanah yang digunakan untuk kepentingan umum.

Di sisi lain, salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi adalah

Aksi Penolakan RUU Pengadaan Tanah oleh sejumlah elemen masyarakat di depan Gedung MPR/DPR/DPD-RI

Menurut Zuber, pemerataan jumlah dan kualitas fasilitas layanan kesehatan harus diutamakan. Pemerataan yang dimaksud Zuber ini, artinya, baik di kota besar maupun daerah pelosok memiliki standar pelayanan yang sama sesuai dengan asas keadilan, diantaranya jumlah tempat tidur kelas tiga yang

pada akhirnya, pemerintah dihadapkan pada dilema antara meneruskan

pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum, atau justru berpihak pada hak milik pribadi seseorang yang menjadi ganjalan pembangunan.

Di luar itu spekulan tanah adalah penyakit kronis dalam masalah pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pembebasan lahan.

“Selama ini pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kerap terkendala berbagai hal seperti besaran ganti rugi, keengganan masyarat menyerahkan tanahnya, permasalahan hukum dan administrasi pertanahan.

Akibat, pelaksanaan pengadaan tanah kerap molor dari waktu yang ditentukan, bahkan sering tidak jalan,” sesal Anggota Panitia Khusus RUU PTKU Abdul Hakim.

Menengahi hal ini, Fraksi PKS mengajukan syarat penting bagi RUU PTKU ini jika akan di-

Aksi tuntutan SJSN oleh sejumlah elemen masyarakat di depan Istana Negara

pembangunan infrastruktur yang memadai. Sehingga

sahkan, yakni diberikannya sistem Ganti-Untung

Laporan Utama (bukan Ganti-Rugi) bagi pemilik tanah yang lahannya digunakan untuk kepentingan umum.

“Fraksi PKS mengupayakan jaminan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan harus mencerminkan keadilan, adil bagi negara dan adil bagi rakyat khususnya yang terkena dampak pengadaan tanah untuk pembangunan,” tegas Hakim yang juga Sekretaris Fraksi PKS ini.

Dengan pendekatan diatas, lanjut Hakim, diharapkan UU PTUK ini nantinya akan menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan. “Dan ketika kepastian hukum tercipta dengan undang-undang, pada gilirannya dapat mempermudah pelaksanaan dan pemberian perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan,” jelasnya.

Untuk ganti rugi, lanjut Hakim, Fraksi PKS terus mengupayakan agar bentuk yang diperbolehkan dalam RUU ini tidak semata-mata berupa uang, tapi juga bisa berupa tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, fasilitas umum dan bentuk lain yang disetujui pihak yang berhak.

“Pemberian bentuk ganti rugi berupa saham kepemilikan, khususnya untuk proyek-proyek pembangunan jalan tol, diharapkan dapat memberikan kesejahteraan yang lebih besar pada pemilik tanah secara berkelanjutan,” kata Hakim.

Di sisi lain, dengan pengesahan UU PTUK ini, Fraksi PKS tetap mengupayakan perlunya diatur norma-norma yang terkait penyelenggaran tanah selain untuk kepentingan umum, seperti tidak boleh mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan negara, tidak menguasai pulau terkecil dan terluar, tidak menyebabkan hilang situs dan cagar budaya, serta tidak menutup akses masyarakat terhadap wilayah publik.

Untuk mengantisipasi pandangan bahwa RUU ini hanya fokus pada kepentingan umum dan mengabaikan kepentingan orang per orang, maka FPKS meminta agar ada ruang khusus di RUU lain yang dapat mengakomodir norma-norma yang dapat mencegah penguasaan tanah secara luas oleh segelintir orang yang dapat mengusik kepentingan umum. “Seperti larangan menguasai pulaupulau kecil dan pulau-pulau terluar secara keseluruhan untuk kepentingan usaha dalam RUU tentang Daerah Kepulauan,” tutup Hakim.

Hal itu juga berlaku bagi para spekulan tanah.

Edisi agustus 2012

Legislasi Dua Prioritas RUU di DPR P embahasan Rancangan UndangU n d a n g untuk disahkan menjadi Undang-Undang, bukanlah sebuah proses yang sederhana.

Banyak pihak yang berkepentingan atas isi dan implikasi dari UU tersebut, seperti partai politik yang ada di DPR, pemerintah dalam hal ini kementerian terkait, serta pemangku kebijakan (stakeholder) lain seperti kalangan usaha dan pekerja.

Dengan jumlah Anggota Fraksi sebanyak 57 (dari keseluruhan 560 Anggota DPR), tentu agenda-agenda legislasi tidak selalu berjalan mulus.

Namun, prioritas tetap dikedepankan. Komunikasi dengan partai politik lain terus dijalankan secara intensif untuk mempertemukan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Fraksi PKS juga tidak segan untuk turun kepada kelompok-kelompok konstituen khusus untuk menyerap aspirasi.

Sebagai partai Islam terbesar di Indonesia, PKS juga terus berjuang mengusung agenda keumatan.

Misalnya adalah Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk

Halal (RUU JPH). Mengingat sensitifitas keagamaan dari RUU ini, maka wajar kemudian terjadi penolakan dari beberapa kalangan, terutama partai nasionalis dan beberapa kelompok lainnya.

Di sisi lain, dalam pandangan Fraksi PKS RUU JPH adalah agenda strategis, tidak hanya bagi umat Islam, tapi juga bagi masyarakat secara umum, baik muslim maupun nonmuslim.

Jaminan Produk Halal akan

bih luas sesungguhnya adalah menjamin kebaikan dan kesehatan suatu

RUU JPH : Melindungi Konsumen, Menguntungkan Produsen

Meski telah sejak lama digodok sejak 2004 silam, draft RUU JPH itu hingga kini belum juga rampung. Draft itu sebenarnya sempat disetujui dalam rapat pleno Badan Legeslatif DPR RI pada 26 September 2011 lalu. Namun saat draft RUU dibawa ke dalam Rapat Paripurna, kembali terjadi penolakan.

Banyak alasan yang mendasari alotnya pembahasan

Komunikasi dengan partai politik lain terus dijalankan secara intensif untuk mempertemukan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. melindungi umat Islam dari bahaya makanan haram. Selain itu, label juga memberi kesempatan bagi non-muslim untuk dapat membedakan makanan yang sehat dan makanan yang belum terjamin kehalalannya.

Produk legislasi lainnya yang juga penting untuk diprioritaskan adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Keperawatan. Fraksi PKS memandang, RUU Keperawatan bukan hanya strategis sebagai jaminan perlindungan profesi bagi perawat, lebih jauh dari itu RUU Keperawatan juga berdampak positif bagi perbaikan kualitas pelayanan kesehatan secara umum.

sebagai umat yang menganut agama. “Jaminan halal adalah bukti bahwa negara melindungi umat Islam dalam menjalankan perintah agamanya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik,” jelas Surrahman.

Menurut Surahman, dengan definisi halal yang sedemikian

RUU JPH ini. Diantaranya adalah tentang kelembagaan sertifikasi, sifat sertifikasi sendiri apakah wajib atau hanya sukarela, dan juga pembiayaan sertifikasi. Beberapa kalangan juga mempertanyakan sejauh mana keabsahan predikat halal suatu produk.

Dalam pandangan Ketua Dewan Syari’ah Pusat (DSP) PKS Surahman Hidayat, jaminan akan kehalalan suatu produk, sejatinya merupakan fungsi dasar negara dalam melindungi warganya. Perlindungan ini adalah hal-hal yang diperlukan hidup dan berkehidupan secara manusiawi, bermartabat baik sebagai warga negara maupun

Suasana Seminar Jaminan Produk Halal di Poksi VIII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI

l u a s maka jaminan produk halal bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk pemeluk agama lainnya. Produk dengan adanya sertifikasi halal, dapat dipastikan bahwa produk tersebut bebas dari kemungkinan berbahaya bagi pemakainya.

Kesehatan dalam pandangan ini, tidak hanya sebatas pada kesehatan fisik semata tapi juga akal dan moral. Ia mencontohkan misalnya Narkotik dan Obat-obatan terlarang serta minuman keras.

Dalam pandangan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini, pembahasan RUU JPH harus menjadi momentum untuk lebih memperkuat jaminan negara atas berbagai produk yang dikonsumsi masyarakat agar terjamin kehalalan dan kesehatannya.

“Ini adalah bentuk jaminan dalam kerangka perlindungan konsumen. Bahwa umat Islam mayoritas itu adalah realitas, dan negara tentu saja berkewajiban untuk melindungi warga negara mayoritas ini dalam mengkonsumsi produk-produk yang halal sebagaimana syariat Islam mengaturnya,” ungkap Jazuli.

Menurut Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan ini, manfaat jaminan produk halal, tentu saja tidak hanya dirasakan oleh umat Islam tetapi juga bagi masyarakat secara umum, karena makna halal d a lam arti le-

Ledia Hanifa Amaliah produk.

“Oleh karena itu perwakilan Fraksi PKS di Komisi VIII terus berusaha mewujudkan RUU ini, dengan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Sehingga undang-undang ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menafikan adanya keberagaman bangsa Indonesia,” tegas tokoh ulama Banten ini.

Pentingnya RUU Keperawatan bagi Dunia Kesehatan Rancangan UndangUndang yang sampai saat ini terus didorong pengesahannya oleh Fraksi PKS adalah RUU Keperawatan. UU Keperawatan dimaksudkan untuk mengatur profesi keperawatan di Indonesia serta menghapuskan semua bentuk diskriminasi terhadap perawat.

Selain itu secara langsung RUU ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan akses pelayan a n kesehatan untuk r a kyat Indonesia.

Surahman Hidayat

Laporan Utama

Edisi agustus 2012 Kebijakan pemerintah sendiri hingga saat ini nampak masih kurang dalam pemberdayaan profesi perawat yang sejatinya merupakan 60% dari total seluruh tenaga kesehatan di Indonesia, yang bekerja pada semua sarana dan tatanan pelayanan kesehatan.

Padahal pelayanan keperawatan sesungguhnya bersifat unik dan vital, dengan pelayanan yang meliputi waktu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu dan melingkupi wilayah praktik keperawatan yang sangat luas, mencakup upaya meningkatan kesehatan dan pencegahan terjadinya penyakit, upaya pemulihan kesehatan, hingga perlakuan manusiawi bagi pasien yang menghadapi ajalnya.

Menurut Anggota DPR dari Fraksi PKS Ledia Hanifa, profesi perawat masih menyisakan berbagai dilema dengan tidak adanya payung hukum dan tata aturan yang membahas soal kompetensi, standarisasi dan bahkan perlindungan bagi pekerjaan keperawatan.

“Padahal standarisasi ini selain melindungi perawat, juga melindungi pasien yang dirawat agar mendapatkan pelayanan yang standar. Apalagi 60%

dari total tenaga kesehatan di Indonesia adalah perawat,” kata Ledia.

Ledia menjelaskan, naskah RUU Keperawatan sendiri telah menjadi inisiatif DPR RI dan masuk dalam agenda Badan Legislasi (Baleg) yang disahkan dalam bentuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan nomor 26, untuk selanjutnya diagendakan dalam rapat PANSUS tahun 2010 agar dapat segera disahkan menjadi UU Keperawatan.

“Fraksi PKS di Komisi IX terus mengupayakan agar RUU Keperawatan disahkan menjadi Undang-Undang, walaupun masih belum menemukan titik temu dari masing-masing pemangku kepentingan seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Kementerian Kesehatan,” ungkap Ledia yang tetap aktif mengawal pembahasan RUU Keperawatan walaupun saat ini ditugaskan di Komisi VIII. Menurut Ledia, bukan tanpa alasan kuat Fraksi PKS tetap mengupayakan agar RUU Keperawatan ini segera disahkan. Selain alasan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, persoalan perlindungan terhadap profesi perawat juga harus menjadi perhatian utama.

“Tidak adanya landasan yang memberi kepastian dan payung hukum bagi te-

naga kesehatan atau mantri, menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus bertanggung jawab atas munculnya kasus yang menimpa mantri Misran di Kaltim dan Irfan di Situbondo," jelas Ledia.

Seperti diketahui, pada bulan Mei 2011 mencuat kasus ditangkapnya Mantri Misran di Kaltim dan Irfan di Situbondo karena dianggap melanggar Pasal 108 UU Kesehatan, yang menyebutkan bahwa yang berwenang memberikan pengobatan hanya dokter. Padahal keduanya sedang memberikan praktik pertolongan medis kepada masyarakat yang memang sudah merupakan tugasnya.

Menurut Ledia, bila sekedar mengacu pada UU Kesehatan, ratusan ribu perawat dan mantri bisa terpidana karena pertama, mereka dianggap tidak memiliki wewenang memberi bantuan medis langsung pada pasien. Namun di sisi lain, menolak memberikan bantuan medis pada saat kondisi darurat, juga bisa dipidana.

Selain itu jika dikaitkan dengan wewenang pemberian bantuan medis hanya pada dokter, faktanya, di Indonesia hampir seluruh Puskesmas kekurangan atau malah tidak punya dokter sama sakali.

"Jadinya buah simala-

kepastian dan payung hukum saat menjalankan tugas dan profesinya.

Selain itu, kebutuhan akan perawat asal Indonesia sebagai tenaga kerja di luar negeri juga ternyata tidak kecil.

Focus Group Discussion Poksi IX Fraksi PKS DPR RI Jika standar tentang RUU Keperawatan kompetensi perawat diatur dalam Undang-undang, maka dapat dipastikan TKI di bidang keperawatan akan lebih diminati daripada perawat dari negara-negara lain, karena pekerja asal Indonesia dikenal sebagai Serap Aspirasi terkait RUU Keperawatan dengan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Herlini Amran pekerja keras yang memiliki perilaku baik.

“Ini bagian kama, tidak menolong Pemilihan Kota Bandung dan dari kontribusi kami sepasien bisa terpidana, tapi Cimahi itu. menolong pasien juga bisa Fraksi PKS, lanjut Ledia, bagai wakil rakyat untuk dipidana. Lantas bagaimana tetap menjadikan RUU Ke- memberikan pelayanan masyarakat kita yang jumlah- perawatan sebagai UU prio- kesehatan terbaik kepada nya jauh lebih banyak ting- ritas untuk disahkan. Perawat masyarakat, sekaligus gal di perdesaan dan tempat merupakan ujung tombak te- memberikan perlindunterpencil akan mendapatkan naga kesehatan yang paling gan kepada yang berhak haknya untuk memperoleh banyak dan paling sering yakni tenaga perawat di pelayanan kesehatan," keluh bersentuhan dengan pasien, Indonesia,” tutup politisi anggota legislatif dari Daerah sehingga membutuhkan wanita ini lugas.

Hukum & Pemerintahan

Edisi agustus 2012

Perlunya Audit Kinerja Operasi Polri Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengecam keras insiden pembantaian atas warga yang dilakukan aparat keamanan terkait konflik agraria, di Ogan Ilir. Apalagi pembantaian itu terjadi bukan hanya sekali saja.

"Saya tak paham orientasi kerja Polri dalam menyelesaikan persoalan konflik agraria. Terus terang

saya juga bingung menjawab ketika ditanya, mereka itu bekerja untuk siapa," cetus Aboe Bakar, Senin (30/7) di Jakarta.

Aboe menambahkan, tewasnya warga sipil di Ogan Ilir seharusnya tidak boleh lagi terjadi. "Bukankah tahun kemarin sudah ada kejadian serupa, bukankah hal ini juga pernah terjadi di Sape, NTB. Lantas kenapa kita tidak belajar dari semua itu. Kenapa mesti harus ada korban lagi?"

ujarnya heran.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Advokasi dan Hukum itu mengaku, sampai saat ini belum mendapat penjelasan kenapa Brimob masih dipertahankan di perkebunan.

"Apa urgensi penempatan mereka di sana? Bukankah Komnas HAM sudah merekomendasikan penarikan Brimob dari wilayah yang kerap terjadi konflik agraria," tegas Aboe Bakar.

Pada rapat kerja terakhir antara Komisi III dengan Kapolri masalah-masalah serupa sudah dibahas dengan sangat serius. "Kita sudah mencapai kesepahaman bahwa Polri harus mengutamakan pendekatan yang persuasif, bukan dengan mengumbar tembakan," jelasnya.

Untuk itu Aboe juga menegaskan perlu adanya audit kinerja atas operasi yang dilakukan, atas permintaan siapa dan dibiayai dari ang-

garan mana. Aboe juga menyindir, bahwa kejadian ini merupakan sentilan keras atas tema HUT Bhayangkara ke-

66 yang mengusung semangat anti kekerasan dan pelayanan prima.

Aboe Bakar Al-Habsyi

Tragedi Rohingya

Butuh Dialog Perdamaian Jakarta, Suara Keadilan - DPR mendesak Pemerintah Indonesia berperan aktif mengusut pembantaian umat muslim Rohingya. Indonesia, sebagai bagian sekaligus pendiri ASEAN tidak boleh diam menyaksikan kekerasan kemanusiaan di Myanmar.

"Kami meminta pemerintah Indonesia melalui komunitas ASEAN menangani masalah ini," himbau Idris di DPR, Jum’at (27/7).

Menurut politisi PKS ini, Indonesia harus menekan Myanmar untuk menegakkan keadilan disana, terlepas dari apakah Rohingya itu warga Myanmar atau bukan.

Sebab kejahatan seperti genosida (penghapusan etnis) tidak dibenarkan kepada bangsa atau negara manapun juga.

“Mereka lari dari negaranya untuk mencari kebebasan ke negara lain seperti Indonesia. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk segera mengirimkan nota diplomatik berupa kecaman kepada pemerintah Myanmar,” ujar Idris tegas.

Idris juga meminta agar pemerintah berperan aktif dalam melakukan diplomasi internasional, baik di Forum ASEAN, OKI dan

PBB untuk menekan

pemerintah

Myanmar agar

menghenti-

kan dan mem-

pertang-

gungjawabkan

kebiada -

ban atas etnis

muslim

Rohingya.

M.Idris Lutfi

Desak ASEAN

Jamin Etnis Rohingya Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf merasa prihatin dengan penderitaan etnis Rohingya, yang hingga kini tidak mendapatkan pengakuan kewarganegaraan baik di Myanmar maupun Bangladesh. Muzzammil berharap semua pihak terkait dapat terlibat dalam memperjuangkan pengakuan kewarganegaraan etnis Rohingya.

“Kami sangat prihatin dengan konflik di Myanmar yang telah menyebabkan ratusan orang etnis Rohingya tewas dan lebih dari 30.000 orang terusir dari rumahnya,” ujar Muzzammil, Selasa (19/6) di Jakarta.

Menurut Muzzammil, ini merupakan tragedi kemanusiaan yang harus

segera dihentikan. Sebagai manusia mereka harus mendapatkan pengakuan kewarganegaraan, sehingga hak-hak kemanusiaan mereka dapat terpenuhi. “Tidak selayaknya sekelompok orang dalam jumlah besar sudah tinggal puluhan tahun di sebuah negara, tidak mendapatkan hak-hak kemanusiaan dan pengakuan kewarganegaraan,” sesal Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Muzzammil meminta agar Pemerintah SBY berinisiatif untuk menyelesaikan masalah ini dalam forum ASEAN, karena di dalam Piagam ASEAN disebutkan bahwa tujuan ASEAN adalah menjamin rakyat di bawah anggota negara ASEAN hidup damai di lingkungan yang adil, demokratis dan harmonis.

“Fraksi PKS mendesak Presiden SBY,

melalui Menteri Luar Negeri, berperan aktif menyelesaikan persoalan etnis Rohingya di forum ASEAN secepatnya.

Hal ini untuk menjaga agar kondisi kawasan aman dan kondusif,” desaknya.

Hal yang paling penting, lanjut Muzzammil, anggota negara ASEAN harus memastikan konflik kekerasan yang terjadi di Myanmar berhenti dan krisis pangan yang dihadapi oleh etnis

Al Muzzammil Yusuf

Rohingya dapat diatasi segera. Setelah itu, Muzammil menyarankan agar atas nama kemanusiaan, ASEAN mendorong dan mengupayakan agar etnis Rohingya memiliki pengakuan kewarganegaraan yang jelas di negara manapun,” tegas Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) ini.

Hukum & Pemerintahan

Edisi agustus 2012

KASN

Untuk Lindungi Independensi PNS

Jakarta, Suara Keadilan - DPR mengajak pemerintah membentuk Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk membebaskan pegawai negeri dari campur tangan politik.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPR Gamari Sutrisno di Jakarta, Rabu (4/7).

“Komite ini penting dibentuk untuk membebaskan pegawai negeri dari kontrol politik, karena sebagian besar menteri-menteri kita berasal dari partai politik, sehingga secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi rekrutmen (pemilihan) pimpinan dalam suatu kementerian,” tegasnya.

Desain KASN, lanjut Gamari, adalah yang lembaga struktural yang memiliki kewenangan sesuai dengan Pasal 30 Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang disepakati pemerintah dan DPR. “Dengan adanya komite ini, tim penilai akhir (TPA) tidak diperlukan lagi dalam pemilihan pimpinan dalam suatu kementerian. Karena ada indikasi komposisi anggota tim itu tidak terbebas dari kepentingan politik.

KASN mencegah jangan sampai pejabat struktural tertinggi di kementerian dipilih berdasarkan hal tersebut,” ujar politisi PKS ini.

DPR mengharapkan KASN ini betul-betul menjadi lembaga mandiri yang tidak terpengaruh atau terintervensi kepentingan politik, sehingga jangan sampai kontrol politik mempengaruhi pemilihan Pejabat Eselon I. Seharusnya, ingat Gamari, pemilihan tersebut berdasar pada kompetensi yang dimiliki pejabat yang bersangkutan. “Status KASN dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk mencapai tujuan negara, serta menjamin agar aparatur sipil negara bebas dari campur tangan politik,” tutup Gamari.

Gamari Sutrisno

Kasus Korupsi Simulator SIM

Polri Kurang Serius Dukung KPK Jakarta, Suara Keadilan - Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Polri serius mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan alat simulator untuk surat izin mengemudi (SIM).

Dukungan Polri harus ditunjukkan dengan membantu KPK memberikan data atau informasi yang dibutuhkan selama proses penyidikan.

"Jika me-

mang (dokumen penggeledahan) dibutuhkan untuk penyidikan KPK, Polri harus mendukung langkah KPK," ujar Nasir Selasa (31/7) malam.

Nasir menyayangkan insiden 'tersanderanya' penyidik serta sejumlah kardus berisi do-

Nasir Djamil

kumen hasil geledah di kantor Korps Lalu Lintas (Korlantas), Jalan MT Haryono, Jakarta Timur. Padahal Polri dan KPK pernah meneken nota kesepahaman untuk menangani perkara korupsi.

"Saya meyayangkan juga kejadian ini bisa terjadi. Bila KPK dan Polri sepakat bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi di Korlantas, maka harusnya tidaklah sulit untuk mengusutnya," imbuh dia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap KPK mengusut tuntas kasus korupsi yang kabarnya me-

libatkan petinggi Polri ini.

"Dan saya mendukung KPK dalam pengusutan ini," tegas Nasir.

Dalam kasus ini sendiri, KPK menetapkan mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo yang kini menjabat Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, sebagai tersangka. Djoko dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 UU 31/1999 tentang pemberantasan korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri.

RUU Pemda Berpotensi Sebagai Alat Tekan Politik Jakarta, Suara Keadilan - RUU Pemerintahan Daerah (Pemda) yang sedang dibahas intensif oleh pemerintah dan komisi II, dikhawatirkan menjadi alat legitimasi bagi pemerintah pusat untuk menekan kepala daerah seperti gubernur atau bupati dan walikota. Anggota Komisi II DPR RI Yan Herizal mengatakan, draf RUU Pemda yang diusulkan oleh pemerintah itu memang sangat kuat aroma resentralisasi sekaligus bisa menjadi alat tekanan politik bagi kepala daerah.

Menurutnya, substansi yang dikandung RUU Pemda itu berpotensi menjadi alat penekan dan mengancam prakarsa kepala daerah dalam membangun wi-

layahnya dalam berbagai bentuk sanksi. “Fraksi PKS akan mengkaji lebih dalam mengenai sanksi yang akan diberlakukan kepada kepala daerah, apalagi sangat berpotensi membungkam suarasuara kritis daerah walaupun sanksi tersebut belum dirinci secara jelas,” terang Yan di Jakarta Kamis (31/5).

Keberadaan sanksi pemerintah pusat kepada kepala daerah itu patut dipertanyakan, karena bupati, walikota dan gubernur realitanya dipilih oleh rakyat melalui rezim pemilukada. “Sebagai pihak yang dipilih rakyatnya melalui Pemilukada, kepala daerah seharusnya tidak bisa dipecat karena alasan perbedaan pendapat, sikap atau karena penolakannya atas kebijakan pusat,” kata Anggota Panitia Khusus RUU Pemda ini.

Jika keberadaan sanksi itu dibiarkan, maka bisa dikatakan bahwa RUU Pemda justru tidak akan membuat kepala daerah mampu berinovasi dalam mengembangkan potensi daerahnya. Sebaliknya, hanya akan membatasi ruang gerak kepala daerah.

“Dengan demikian, melalui RUU Pemda ini, proses otonomi daerah yang tengah dijalankan sejak era reformasi justru akan kehilangan substansi-

Yan Herizal

nya,” pungkas politisi PKS ini.

Hot Issue

Edisi agustus 2012

Luthfi Hasan Ishaaq

Anis Matta

Pemilukada DKI

Isu SARA ’tidak main’ Jakarta, Suara Keadilan - Menjelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, black campaign terhadap kedua calon gubernur yang melaju ke putaran dua Pilkada DKI Jakarta, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli semakin kental terasa.

Salah satu black campaign yang paling kerap dilakukan dan sporadis adalah melalui isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Presid e n

PKS Luthfi Hasan Ishaq menegaskan tak akan peduli dengan isu SARA. "Intinya, kita kedepankan visi-misi (untuk memilih calon). Kalau salah satu calon mau melanjutkan visi misi Hidayat-Didik, kita akan dukung, SARA tidak main," kata Luthfi di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (29/7).

Luthi menambahkan jika nanti PKS sudah menetapkan pilihan, maka

kader PKS pun dipastikan akan memilih apa yang sudah menjadi keputusan partai. "Kita yakin nanti kader pasti pilih apa yang partai telah tentukan, jika sebelum diumumkan kader banyak yang masih setengah-tengah, wajar, tapi setelah penetapan akan satu suara," tegas Luthfi yakin.

Lebih lanjut Luthfi pun membantah jika suara PKS pecah pada putaran pertama. Menurut Luthfi, PKS sudah memenuhi target pada pemilu lalu.

"Hasil target pemilihan kita 17 persen, hasil KPU kemarin kan 12 persen, jadi ada sisa 5 persen saja," terang Luthfi.

Lima persen inilah, yang kemungkinan besar berhalangan hadir saat pencoblosan, dan diyakini Luthfi sebagai bagian dari jumlah angka golput 40 persen di Jakarta,.

Mustafa Kamal

Kaderisasi

Adalah Ruh setiap Parpol Jakarta, Suara Keadilan - Fenomena kader 'kutu loncat' dari parpol satu ke parpol lainnya diprediksi akan meningkat menjelang pemilu 2014. Fenomena tersebut mencerminkan gagalnya kaderisasi parpol. "Satu sisi ini menjadi tamparan bagi kaderisasi parpol. Artinya partai-partai yang kadernya loncat karena motif yang sifatnya jangka pendek harus melakukan pembenahan pada sistem kaderisasinya," ujar Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal di Jakarta, Ahad (22/7).

Selain persoalan kaderisasi, Must a f a

menambahkan, pilihan sikap untuk loncat ke partai lain juga perlu dilihat dari sisi etika. Sehingga jangan sampai terjadi, masih aktif di sebuah parpol tertentu tapi hati dan pikirannya sudah berada di parpol lain. "Itu menunjukkan rendahnya sikap politik yang bersangkutan. Harusnya memang gentle secara terbuka menentukan sikap, sehingga dari situ diharapkan masyarakat tidak menganggapnya sekedar kutu loncat. Jika asal pindah dari satu partai ke partai lain, imagenya negatif, bukan hanya untuk yang bersangkutan, melainkan juga politik secara keseluruhan,” saran Mustafa.

Mustafa sendiri meyakini sejauh ini tidak ada kader P K S yang

menjadi 'kutu loncat' ke partai lain. Mustafa yakin karena di partainya ada sistem deteksi dini. "Kita belum mendengar ada kader PKS yang loncat begitu, sampai saat ini saya yakin tidak ada. Kita punya sistem deteksi terhadap kualitas kader dari waktu ke waktu yang bisa di-update," ungkap anggota Komisi IV ini.

"Kita punya sistem kaderisasi yang sarat dengan nilai-nilai, dan dibuat berkala terus-menerus.

Sehingga dari waktu ke waktu bisa terdeteksi, terbuka bagi siapa saja yang maupun bergabung, maupun berpindah," lanjutnya.

Mustafa menegaskan, ada amanah dalam UU Parpol dimana partai harus melakukan kaderisasi secara sungguh-sungguh, bahkan ditunjang dengan dana dari APBN. Menurut Mustafa ruh setiap parpol itu adalah kaderisasi. "Kalau perpindahan politisi dari satu partai ke partai lain hanya dengan imingiming uang, sangat vulgar nuansa transaksionalnya.

Memang sih sah-sah saja, tapi perjuangan orang per orang dalam politik jadi dipertanyakan sekarang," terangnya memberikan alasan.

Mutu Pendidikan

Butuh Perubahan Kurikulum Solo, Suara Keadilan - Wakil Ketua DPR RI Anis Matta mengkhawatirkan alokasi dana APBN besar-besaran untuk bidang pendidikan tidak akan menghasilkan mutu pendidikan yang memadai, jika tidak disertai perubahan kurikulum secara mendasar.

Kurikulum yang ada sekarang dinilainya hanya mendidik murid menjadi tidak mandiri dan tidak mampu mengelola kemampuan pribadinya.

Hal tersebut disampaikan oleh Anis Matta di hadapan para tokoh di Solo dalam acara safari Ramadan, Minggu (29/7).

Kritik Anis terhadap kurikulum pendidikan di tanah air adalah tidak adanya pelajaran yang mempersiapkan anak didik menjadi pribadi mandiri dan siap mengelola kemampuan serta asetnya sendiri.

Dia mencontohkan, sejak tingkat SD hingga perguruan tinggi tidak ada mata pela-

jaran maupun mata kuliah pendidikan finansial dan entrepreneurship. Padahal menurutnya, dua hal itulah yang harus menjadi perhatian penting dalam pendidikan.

"Karena tidak diajari tentang pendidikan finansial dan wirausaha, maka ketika kita menjadi sarjana, satu-satunya prestasi yang bisa dilakukan adalah membuat surat lamaran kerja. Langka kita dengar seorang mahasiswa kita lulus kuliah lalu membuka lowongan kerja," tegasnya.

Lebih lanjut Anis juga khawatir, jika model dan kurikulum pendidikan di tanah air masih seperti sekarang, gelontoran dana 20 persen APBN untuk dunia pendidikan itu tidak akan berbuah apapun.

"Bukan d a n a yang

kecil, Rp 200 triliun untuk bidang pendidikan, kalau tidak ada perubahan fundamental dalam kurikulumnya maka dana itu nanti larinya tidak jelas.

Paling-paling hanya sarana pendidikannya yang semakin maju, tetapi mutu pendidikannya tetap tidak berubah," ucap Anis.

Surahman Hidayat

Parlemen Indonesia Galang Dukungan untuk Rohingya Jakarta, Suara Keadilan - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Surahman Hidayat mendorong Parlemen Indonesia untuk mengintensifkan komunikasi dengan parlemen-parlemen negara Islam/ Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC), untuk membahas Rohingya.

Demikian disampaikan Surahman di DPR, Senin (31/7).

Menurut Surahman, BKSAP berencana mengirimkan delegasinya ke Myanmar. Misinya untuk melihat langsung kondisi yang sedang terjadi, sekaligus mencari solusi.

“Kami akan membahasnya pada rapat pimpinan. Kemungkinan lain, BKSAP akan mengirimkan delegasi ke Myanmar untuk melihat fakta di sana,” ujar Legislator PKS ini.

Dalam pandangan S u r a h m a n , pembantaian umat muslim

Rohingya yang dilakukan oleh junta militer Myanmar merupakan pelanggaran HAM berat. Pembantaian itu dilakukan secara sistematis. “Ini tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, yang secara spesifik mengarah ke genosida atau pemusnahan etnis,” ujar dia prihatin.

S u r a h m a n menambahkan, Pemerintah Indonesia sendiri telah mendesak Myanmar u n t u k l e b i h

menghormati HAM tanpa membeda-bedakan etnis.

Pemerintah Myanmar juga harus menyelesaikan konflik yang ada, dengan memberikan hak hidup dan kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya sebagaimana etnis lainnya di Myanmar.

Selain itu, Surahman meminta PBB untuk aktif dalam merespons kasus Rohingnya ini, baik dari sisi kemanusiaan m a u p u n politis.

Hukum & Pemerintahan

Edisi agustus 2012

Lambang Bulan Sabit Merah

Rohingya Tereliminasi

Jakarta, Suara Keadilan - Badan Legislatif (Baleg) DPR masih terus menggodok Rancangan Undang-undang tentang penggunaan lambang Palang Merah. Dalam pembahasan yang juga telah melibatkan organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah Indonesia dan Bulan Sabit Merah Indonesia tersebut, setidaknya terdapat tiga pendapat yang berbeda.

“Ada yang menginginkan gerakan kemanusiaan nasional ini memakai lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah dan pendapat yang menginginkan kedua lambang tersebut diakomodir.

Me-

Jakarta, Suara Keadilan - Pemerintah Indonesia perlu mendorong pemerintah Myanmar untuk segera membuka dialog perdamaian antara muslim Rohingya dengan umat Buddha. Hal ini penting agar muslim Rohingya bisa diterima di komunitas suku Myanmar.

"Pemerintah Indonesia harus mengupayakan terbukanya jalan dialog dengan Pemerintah Myanmar, agar persoalan ini segera teratasi," himbau Ketua Komisi I DPR Fraksi Mahfudz Siddiq, Ahad (29/7).

Mahfudz menyatakan, persoalan Rohingnya perlu dilihat secara proporsional dalam kacamata kemanusiaan.

Dia menilai, apa yang dialami muslim Rohingya lantaran belum ada pengakuan di antara komunitas suku-suku Myanmar. Mahfudz berharap para tokoh agama Budha bisa lebih aktif menyuarakan perdamaian.

"Yang mereka alami adalah imbas dari kebijakan politik. Ini ujian bagi pemerintah Myanmar," kata Mahfudz.

Selain menyatakan perlunya mendorong ruang komunikasi, Mahfudz juga meminta pemerintah Indonesia perlu memberikan pelayanan kepada pengungsi Rohingnya di Indonesia dan memberikan suaka politik pada mereka.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, imbuh Mahfudz, pemerintah juga bisa menggalang bantuan kemanusiaan bagi muslim Rohingnya melalui dana zakat, infak, dan sedekah masyarakat, sebagai bentuk kepedulian pada sesama.

Hargai Kemajemukan

mang, diakui atau tidak lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sudah memberi kesan pada golongan tertentu,” ungkap Anggota Badan Legislatif Aus Hidayat Nur di Jakarta, Rabu (11/7).

Menurut Aus, sebagai bangsa yang besar dan sudah

Aus Hidayat Nur

berkomitmen untuk mengayomi segala kemajemukan, maka sudah sepantasnya negara ini dapat memberi perlindungan untuk segala jenis gerakan kemanusiaan di Indonesia. Penggunaan salah satu lambang gerakan kemanusiaan justru akan mencederai gerakan kemanusiaan lainnya.

Dasar Negara ini adalah Pancasila sedangkan konstitusi kita yaitu UUD 1945 yang sangat menghargai berbagai kemajemukan. “Keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kemajemukan sudah menjadi nilai-nilai dalam kehidupan bangsa ini,” lanjut politisi PKS dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur ini.

Faktanya, kata Aus, lambang Palang Merah

dan Bulan Sabit Merah telah diakui Konvensi Jenewa tahun 1949 sebagai lambang resmi gerakan kemanusiaan.

Untuk itu, penggunaan Bulan Sabit sebagai lambang yang digunakan oleh negara–negara muslim di dunia merupakan cerminan bahwa peradaban Islam memiliki simbol dan identitas yang berbeda dengan peradaban lain di dunia. Perbedaan tersebut diakui secara hukum dengan diakuinya eksistensi Bulan Sabit Merah bersama-sama dengan Palang Merah. “Sudah saatnya seluruh gerakan kemanusiaan Indonesia mendapat pengakuan dan perlindungan yang sama demi semakin beradabnya negeri ini,” tutup Aus.

Karena Tidak Diakui

Mahfudz Siddiq

Sangat Memprihatinkan

Pembakaran Masjid Masih Terjadi Jakarta, Suara Keadilan - PKS menyatakan keprihatinannya atas peristiwa pembakaran sebuah masjid di kawasan pemukiman muslim di ibu kota Belgia, Brussels, Senin (12/3) waktu setempat.

Akibatnya, masjid itu ludes terbakar dan menewaskan satu orang serta melukai dua orang lainnya. Keprihatinan ini disampaikan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi

PKS Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Selasa (13/6).

“Masjid bukan hanya tempat peribadatan umat Muslim, tapi juga bisa berdiri di tanah Eropa sebagai bukti bahwa agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin,” terang Hidayat prihatin.

Selain penyelesaian di jalur hukum, mantan Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen DPR RI ini meminta para ulama Islam di Belgia dan Eropa mengadakan pertemuan

tingkat tinggi dalam waktu dekat. Upaya diskusi ini, menurut mantan Ketua MPR RI, ditempuh agar ada solusi supaya rasa ketakutan sosial tak menyebar.

“Pimpinan umat Islam di Barat hendaknya mengokohkan musyawarah bahwa umat Islam selalu menonjolkan keteladanan Rasulullah. Kehidupan Muslim pun harus bisa menggambarkan agama yang berbudaya, madani dan beradab di tengah

kehidupan Barat yang kapitalis,” papar Hidayat.

Selain itu, politisi 51 tahun itu menilai, peristiwa pembakaran masjid bisa menjadi refleksi umat Muslim di Indonesia.

Ia meminta agar umat Muslim selalu menjunjung ukhuwah Islamiyah dan tak menghadirkan ketakutan pada komunitas sekitarnya.

“Semua pihak diharapkan bisa mengedepankan akidah sesuai tuntunan syariat agama, untuk menghindari

pola kekerasan antaragama dan intern agama,” tutupnya.

Hidayat Nur Wahid

Hukum & Pemerintahan

Edisi agustus 2012

Kasus Ogan Ilir

Penembakan Warga diduga Sistematis dan Terencana Jakarta, Suara Keadilan - DPR meninjau langsung lokasi penembakan warga Ogan Ilir oleh Brimob di area sekitar lahan PTPN VII Cinta Manis, Sumatera Selatan.

D a r i hasil

investigasi dan dialog dengan warga yang menjadi korban kejadian tersebut, diduga Brimob melakukan penyerangan yang sistematis terhadap warga. Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf, Kamis (2/8) saat berada di lokasi untuk melaksanakan investigasi.

“Dari pengakuan warga, sebelum kejadian hari Jum’at, Brimob sudah melaksanakan pengkondisian terlebih dahulu. Ini berarti bukan bentrokan, t a p i sebuah

Bukhori Yusuf

serangan sistematis kepada warga,” tegas Bukhori.

Bukhori menilai, tindakan Brimob over-acting dan tidak perlu. Dalam pandangan Bukhori, Brimob seharusnya justru menjaga kemanan dan ketenangan warga, bukan justru berada di salah satu pihak dan dengan gegabah menyerang warga.

“Perlu penyelidikan lebih lanjut kenapa Brimob, bukannya memberikan pengamanan kepada warga, tapi justru menyerang warga dan membela kepentingan PTPN VII. Ini penting, mengingat konflik tanah seringkali berujung konflik ketika aparat justru berpihak pada pemodal dan menyerang warga yang menuntut haknya,” jelasnya.

Politisi yang juga berasal dari Daerah Pemilihan Ogan Ilir ini menduga Brimob mengabaikan Instruksi Presiden Tanggal 25 Juli 2012 yang meminta seluruh

Masa Transisi :

Tantangan Pemilu Serentak Jakarta, Suara Keadilan - Tantangan penyelenggaraan pemilu serentak adalah merumuskan pengatuan masa transisi.

Ketentuannya meliputi perpanjangan atau pemendekan masa jabatan kepala daerah untuk pelaksanaan

Agoes Poernomo

pilkada serentak yang pertama kali. Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Agoes Purnomo di Jakarta, Rabu (8/8).

“Skenario dan pemetaan itu harus disusun secara detail agar masa transisi berjalan mulus termasuk tak terhadang gugatan ke

Mahkamah Konstitusi,” jelas Agoes.

Menurut Anggota DPR dari Fraksi PKS ini, dalam naskah akademik rancangan undang-undang yang disiapkan pemerintah, disebutkan soal efisiensi penyelenggaraan pilkada.

“Namun hal tersebut dalam konteks kewenangan provinsi dan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, dan tidak dikorelasikan dengan Pilkada serentak,” jelasnya.

Menyinggung peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menurut Agoes penting dalam hal pendidikan politik kepada masyarakat dengan membuka komunikasi lebih luas. “Masyarakat bisa diyakinkan, bahwa pemilu adalah cara untuk mengganti kepemimpinan dengan cara yang konstitusional,” tutupnya.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Berkunjung ke lokasi kejadian penembakan warga di Ogan Ilir, Sumatera Selatan

jajaran pemerintah untuk menyelesaikan konflik warga dengan PTPN , tidak sematamata penegakan hukum tetapi juga pendekatan secara sosial dan budaya.

“Pendekatan represif sudah tidak punya tempat di era reformasi. Seharusnya Brimob mematuhi prosedur sebagaimana termaktub dalam Inpres Tanggal 25 Juli 2012, yang memerintahkan

penyelesaian konflik tidak hanya dengan pendekatan hukum, tapi juga sosial dan budaya. Ini pelanggaran serius dan Polri harus ambil sikap,” seru Bukhori mengingatkan.

Untuk itu Bukhori mendesak Kapolda Sumatera Selatan dan Kapolres Ogan Ilir bertanggung jawab atas insiden yang terjadi. Kejadian ini adalah karena polisi

dinilainya angkuh dan Brimob tidak melindungi masyarakat, namun malah menindak dengan senjata tajam. Dengan tegas Bukhori meminta Kapolda dan Kapolres untuk bertanggung jawab dan memerikan sanksi seberat-beratnya kepada pelaku.

Fungsi Strategis

Kepala Desa Bogor, Suara Keadilan - Fungsi kepala desa sangat signifikan dalam menegakkan kembali pilar-pilar yang telah diletakkan pendiri bangsa, yang harus terus diperkuat agar mampu mengikat keragaman yang ada.

Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR Soenmandjaja Rukmandis dalam acara sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Rabu (8/8).

“Indonesia adalah bangsa yang besar. Besar karena wilayahnya yang amat luas, penduduknya yang besar, keragamannya yang sangat tinggi dan dapat menyatu dalam sebuah bangsa dan negara.

Sungguh sebuah karunia Tuhan yang teramat besar kepada bangsa ini yang harus disyukuri dan dipertahankan,” kata Soenmandjaja.

Penerapan ini

penting bagi para kepala desa, karena mereka merupakan pemimpin yang langsung berhadapan dengan rakyat di tingkat akar rumput. “Dengan adanya sosialisasi ini, para kepala desa memiliki pemahaman yang cukup mengenai segala perkembangan dan perubahan dalam tatanan berbangsa dan bernegara,” terang politisi s e n i o r PKS ini.

Tb. Soenmandjaja

Soenmandjaja juga menjelaskan, bahwa untuk menjaga kesatuan negara ini diperlukan upaya dalam penguatan pilarpilar persatuannya. Dan pilar persatuan kita bukan hanya 4 ini saja, tapi juga ada hal lain seperti bahasa, bendera, lagu kebangsaan, agama dan sebagainya.

Menurut Soenmandjaya, kesemuanya menjadi faktor perekat bangsa Indonesia.

Infrastruktur, Agraria & Transportasi

Edisi agustus 2012

Krisis Kedelai

Realisasi Penambahan Lahan Sudah Mendesak Jakarta, Suara Keadilan Langkah membebaskan bea masuk kedelai nol persen sampai akhir tahun dan memfasilitasi koperasi para pengrajin tahu dan tempe untuk mengimpor langsung ke negara penghasil, menunjukan skema kebijakan pangan reaktif dan tata niaga pertanian yang buruk dari Pemerintah. Kebijakan tersebut

hanya mampu meredam gejolak kedelai dalam jangka pendek, namun tidak dapat menyelesaikan permasalahan kedelai dalam jangka panjang. Demikian ditegaskan Anggota Komisi IV DPR Ma’mur Hasanuddin di Jakarta, Kamis (26/7) “Pembebasan bea masuk hanya

Ma’mur Hasanuddin

menguntungkan importir, sama sekali tidak memberikan keuntungan bagi petani lokal.

Selama pemerintah tidak menyelesaikan masalah penambahan lahan pertanian dan insentif bagi petani kedelai dalam mendorong peningkatan produksi, maka importasi akan terus terjadi,” tegasnya.

Situasi saat ini semakin menegaskan bahwa impor tidak dapat dijadikan penopang utama dalam pemenuhan komoditas pangan nasional. Kejadian kelangkaan seperti ini seringkali terjadi sebagaimana pada bahan makanan kentang dan cabai.

Di sisi lain, kondisi ini memberikan gambaran jelas bahwa Pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Per-

Krisis Kedelai

Menko Perekonomian Abaikan Produksi Pertanian

Jakarta, Suara Keadilan pada pihak terkait, yakni - Krisis kedelai dianggap Kementerian Pertanian. Angsebagai indikasi bahwa garan untuk kementerian ini Menteri Koordinator tak pernah ditambah. Padahal (Menko) Perekonomian kebutuhan produksi pangan Hatta Radjasa, nyatanya semakin banyak dan harus tidak bersungguh-sungguh beragam mengingat pertumdalam upaya mencapai buhan penduduk yang terus swasembada kedelai. meningkat.

Demikian disampaikan Menurut Nabil, selama ini Anggota Komisi Pangan Menko Perekonomian kurang DPR Nabil Al Musawa memperhatikan aspek prodi gedung DPR Senayan duksi pertanian. Salah satu Jakarta, Rabu (25/7). kebutuhan produksi adalah "Padahal kedelai lahan yang satu dari lima komoditas memadai. yang harus swasembada Tapi yang pada 2014 sebagaimana t e r j a d i dicanangkan Pemerinta- k e m u han SBY-Boediono. Tapi, d i a n , selama Menko Perekono- Menko mian tidak serius menca- P e r pai swasembada pangan, ekonobeginilah jadinya," keluh miNabiel.

Lebih lanjut Nabil Al Musawa mengungkap fakta ketidakseriusan tersebut dengan melihat kurangnya dukungan Nabiel Al Musawwa Menko

an tidak pernah mengkoordinasikan pihak-pihak terkait untuk mendukung proses penambahan lahan, misalnya. "Bagaimana mau swasembada kalau lahannya saja tidak diberi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)?” ujar Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan ini.

Yang disesalkan, lanjut Nabil, BUMN justru menyelewengkan benih dan pupuk, sementara Pemerintah Daerah dengan seenaknya mengubah lahan pertanian menjadi lahan lain. Dan Menko Perekonomian sebagai koordinator terkait masalah ini, terkesan abai dan tidak konkrit mengatasinya.

ekonomian, sesungguhnya tidak pernah serius dalam mendorong swasembada kedelai dan sektor pertanian secara umum.

“Produksi kedelai lokal selama ini bagus sebenarnya, namun petani tidak pernah mendapatkan manfaat dari capaian tersebut.

Hal ini terjadi karena tata niaga yang buruk dari Pemerintah, menyebabkan kedelai lokal lebih mahal dibandingkan kedelai impor,” jelas Legislator dari Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ini.

Kementerian Pertanian menyatakan bahwa swasembada kedelai terkendala lahan yang terbatas. Luas lahan kedelai di tanah air hanya 600 ribu hektare dari luas ideal yang dibutuhkan 1,5 hektare dengan produksi 1,5 ton hektare. Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan ada lahan telantar 7,3 juta hektare

yang dapat dialokasikan untuk tanaman pangan, tetapi selama 2 tahun tak kunjung direalisasikan.

Begitupun dengan Kementerian Kehutanan yang menjanjikan sekitar 2 juta Ha lahan yang bisa ditanami, namun juga belum terealisasi.

“Menko Perekonomian harus mendorong BPN dan Kementerian Kehutanan menun-

taskan janjinya, dengan memberikan alokasi lahan untuk pengembangan pertanian. Lahan yang ada saat ini tidak mungkin dipaksakan untuk produksi yang besar, jika tidak ada terobosan ekstensifikasi dan reformasi agraria yang berpihak,” tegas Ma’mur mengingatkan.

Waspadai Angka

Kecelakaan Mudik

Jakarta, Suara Keadilan Pemerintah didesak bekerja keras untuk menurunkan angka kecelakaan mudik lebaran tahun 2012. Data dari tahun 2011 lalu terjadi peningkatan angka kecelakaan sekitar hampir 50% dari tahun 2010, angka tepatnya mencapai 2.382 peristiwa pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2011 mencapai 3.530 atau naik sejumlah 1.148 kecelakaan.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi V DPR Chairul Anwar di Jakarta, Selasa (7/8).

“Fenomena mudik menggunakan kendaraan pribadi, merupakan fakta ketidakmampuan pemerintah menyediakan fasilitas kendaraan umum yang nyaman dan terjangkau oleh masyarakat,” jelas anggota Komisi V Fraksi PKS asal Riau ini.

Chairul juga mendesak pemerintah agar bersikap tegas terhadap pengendara mudik yang menyalahgunakan fungsi kendaraan bermotor mereka. “Kecelakaan bisa juga terjadi karena ketidaktegasan aparat dalam menindak pihak, y a n g

Chairul Anwar

menyalahgunakan fungsi k e n d a r a a n b e r m o t o r, misalnya pengendara yang menaikkan penumpang dan barang melebihi kapasitas atau yang dapat mengurangi keamanan dalam berkendaraan,” tegurnya.

Faktor lain adalah kondisi pengemudi yang tidak siap sehingga dapat menimbulkan kecelakaan.

Karena itu Chairul meminta pemerintah untuk mengantisipasi kecelakaan dengan memastikan seluruh armada umum yang mengangkut pemudik, layak untuk menempuh perjalanan dan awak kendaraan dalam kondisi prima,” jelas Ketua DPP PKS Wilayah Sumatera ini.

“Dalam ketentuan undang-undang terutama di UU No. 20 tahun 2009, sangat jelas

diperintahkan kepada pihak eksekutif untuk menyediakan sarana angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan, keamanan dan tingkat pelayanan yang baik (pasal 138).

Kewajiban menjamin kecukupan ketersediaan angkutan umum ini ditegaskan pada pasal 139,” pungkasnya mengingatkan.

Infrastruktur, Agraria & Transportasi

Edisi agustus 2012

Rendahnya Daya Saing

Transportasi Publik

Jakarta, Suara Keadilan - Hasil evaluasi dua tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 disektor transportasi, belum memberikan hasil yang menggembirakan. Kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi di pusatpusat kegiatan nasional, daerah terpencil, pedalaman dan perbatasan makin menurun sehingga mengakibatkan r e n dahnya daya

saing dan peningkatan biaya logistik.

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengatakan hal tersebut, Kamis (28/6) di Senayan. Menurut dia, pemerintah harus melakukan percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi serta meningkatkan kualitas dan

Sigit Soesiantomo

jangkauan pelayanan, termasuk peningkatan keselamatan transportasi untuk memperbaiki kualitas transportasi publik yang terus melorot.

“Dari laporan evaluasi pelaksanaan dua tahun RPJMN 2010—2014 yang disampaikan Bappenas kepada DPR, kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi kita di pusat-pusat kegiatan nasional, daerah terpencil, pedalaman dan perbatasan cenderung menurun,” ungkap Sigit.

Selain kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi yang menurun, lanjut Sigit, keselamatan pelayanan jasa transportasi juga menjadi catatan.

Target menurunkan angka

kecelakaan pada tahun 2014 kurang dari 50% pada kondisi saat ini, yang kemungkinan akan sulit dicapai mengingat banyaknya kecelakaan yang terjadi di hampir seluruh sektor transportasi.

“Data jumlah kecelakaan yang dilansir Mabes Polri menunjuk¬kan, sepanjang 2011 lalu terjadi 106.129 kecelakaan lalu. Yang tewas 30.629 orang, 35.787 orang luka berat dan 107.281 orang luka ringan. Jum¬lah ini naik 2,27 persen dibanding tahun 2010. Sedangkan kerugian material mencapai Rp 278,4 miliar,” kata Sigit prihatin.

Karena itu, Sigit mendesak pemerintah untuk segera menyusun roadmap to zero accident yang hingga kini belum ada. Di sisi lain, pemerintah sebagai regulator juga diminta untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam empat paket UU Transportasi.

“Dengan rentetan kecelakaan akhir-akhir ini pemerintah khususnya Kemenhub dan kepolisian, harus lebih fokus pada upayaupaya untuk menekan angka kecelakaan yang terus meningkat. Seiring dengan itu, anggaran keselamatan juga harus ditambah untuk mewujudkan renstra Kemenhub,” himbau Sigit.

Evaluasi ASDP

Atasi Kemacetan Merak - Bakauheni

Jakarta, Suara Keadilan - Kementerian Perhubungan didesak untuk segera mengevaluasi kinerja Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP). Evaluasi terutama dilakukan terhadap kemacetan di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni yang tak kunjung terselesaikan.

Desakan evaluasi kinerja Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) itu disampaikan anggota Komisi V DPR Mahfudz Abdurrahman, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7). Mahfudz menganggap kemacetan di Pelabuhan Merak sebagai persoalan klasik.

"Persoalannya terus berulang, yakni kapal Feri yang beroperasi sangat kurang jumlahnya, karena banyak kapal dalam perbaikan. Meski sudah berulang-ulang, tidak ada tindakan konkret dari ASDP," keluhnya.

Seharusnya ASDP sudah memiliki solusi untuk menangani kemacetan yang berulang kali terjadi. Namun kenyataannya, menurut Mahfudz, ASDP baru bertindak setelah kemacetan ramai diberitakan media massa.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu juga menegaskan bahwa penambahan kapal dari daerah lain hanyalah solusi sementara.

Pasalnya, status kapal-kapal itu hanyalah pinjaman, sehingga tetap harus kembali di jalur semula.

Mahfudz Abdurrahman

Pemblokiran Tol Jatibeng

Akibat Kebijakan Yang Minim Sosialiasi

Jakarta, Suara Keadilan - Komisi V DPR RI menyesalkan pemblokiran jalan tol Jatibening yang berujung pada kerusuhan dan pembakaran kendaraan beberapa waktu lalu. Karena

selain merugikan pengguna jalan tol, juga mengganggu ketertiban umum. “Kejadian ini harusnya tak perlu terjadi, jika sebelumnya kebijakan Jasa Marga untuk menutup terminal bayangan ini sudah

disosialisasikan dan didiskusikan dengan masyarakat dan Pemkot, sehingga bisa dicarikan solusi alternatifnya,” kata Anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia di Jakarta, Jumat (27-7).

Yudi menegaskan berdasarkan PP No.15/2005 tentang Jalan Tol, keberadaan terminal bayangan di ruas tol Cikampek kilometer 8 kawasan Jatibening itu memang melanggar peraturan.

PP No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol BAB V Pasal 41 Ayat 1.e menyatakan bahwa jalan tol tidak digunakan

untuk keperluan menaikkan atau menurunkan penumpang dan/atau barang dan/atau hewan. Sehingga seharusnya, pengemudi angkutan umum tidak melayani naik dan turun penumpang di jalan tol.

Menurut Politisi PKS asal Dapil IV Jabar ini, selain melanggar peraturan, kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol akan sangat membahayakan penumpang dan menyebabkan kemacetan. “Namun karena masyarakat memang membutuhkan akses naik dan turun penumpang di eks pintu tol

Pondok Gede Timur, Jatibe- penumpang di ruas tol ning itu, seharusnya pihak km 8 Jatibening tidak Jasa Marga mencarikan mengganggu kesolusi lain yang silancaran arus fatnya lebih aman, kendaraan untuk membantu dan tentunya masyarakat,” imlebih aman. buh Yudi.

Sebagai contoh solusi, Yudi menyarankan Jasa Marga membangun rest area mini disekitar KM 8. Dengan demikian, kegiatan turun-naik Yudi Widiana Adia

Infrastruktur, Agraria & Transportasi

Edisi agustus 2012

Realisasikan Regulasi dan Administrasi JSS

Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi V DPR RI Mohammad Syahfan Badri Sampurno mendorong adanya terobosan pemerintah, dalam rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) sepanjang 30 kilometer yang menjadi penghubung pelabuhan Merak-Bakauheni. Hal ini disampaikan dalam me-

nyikapi rencana Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) yang akan menggelar tender terbuka pengerjaan JSS. “Kita sangat apresiasi dan mendorong pemerintah agar melakukan terobosan sesegera mungkin dalam pembangunan JSS,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (24/7).

Syahfan juga berpendapat bahwa apapun kebijakan

yang diambil pemerintah dalam pembangunan JSS jangan sampai merugikan rakyat. Di samping itu, berkaitan dengan pentingnya pembangunan JSS, Syahfan menyoroti bahwa pembangunan JSS ini sudah sangat mendesak. “Hal ini terlihat dengan seringkali terjadinya antrian truk baik di pelabuhan Merak (Banten), maupun di pelabuhan Bakauheni (Lam-

Kesejahteraan Rakyat

RUU Ormas

Berikan Ruang Apresiasi Jakarta,

Suara

ormas Islam lokal, sehingga

hasan.

Keadilan - Rancangan

setiap daerah di Indonesia

Untuk itu ke depannya,

Undang-Undang Orga-

bisa tersentuh dakwah Is-

PKS akan memperjuang-

nisasi Masyarakat (RUU

lam," ujar Nurhasan yang

kan pendaftaran ormas

Ormas) harus mengun-

juga Ketua Umum Persatuan

yang semudah-mudahnya.

tungkan perkembangan

Umat Islam (PUI) ini.

Pemerintah memang ha-

umat Islam melalu

Dalam pembahasan terakhir

rus tahu ormas-ormas

lembaga-lembaga milik

RUU tersebut, menurut Nur-

yang berkembang di ma-

umat. “Indonesia adalah

hasan, disepakati beberapa

syarakat, bukan untuk

negara muslim terbesar

hal diantaranya asas, hak

mengekang kebebasan,

di dunia dengan wilayah

dan kewajiban, badan hu-

justru untuk memberi ru-

geografis dari Sabang

kum, pendaftaran, larangan,

ang partisipasi sosial yang

sampai Merauke. Untuk

sanksi, pendanaan dan ormas

luas bagi masyarakat. De-

mengurus umat Islam

asing. “Pada pasal pendafta-

mikian Nurhasan.

yang begini banyak, ti-

ran, terdapat kewajiban ba-

dak cukup hanya dengan

hwa setiap ormas, berbadan

sedikit ormas Islam,”

hukum maupun tidak, harus

kata Anggota Panitia

mendaftar kepada

Khusus RUU Ormas

pemerintah.

dari Fraksi PKS Nurha-

Dalam bab

san Zaidi.

ini diatur juga

Menurut Nurhasan, se-

ruang lingkup

lama ini dalam APBN

dan wilayah

hanya NU dan Muhama-

kerja ormas,”

diyah yang disebut or-

imbuh

mas Islam dan mendapat

Nur-

alokasi anggaran besar.

Sementara kedua organisasi tersebut tidak mampu melayani umat Islam di seluruh Indonesia. “RUU ini harus menghidupkan ormas-

Nurhasan Zaidi

pung) dan ini sangat merugikan kita semua,” ujarnya.

Menurut Syahfan, belakangan ini makin sering terlihat banyaknya antrian truk di pelabuhan Merak-Bakauheni.

Kalau dahulu hanya terjadi di saat mudik lebaran atau liburan panjang saja, sekarang hampir tiap waktu terjadi demikian. Iini menunjukkan tingginya lalu lintas arus barang dan penumpang pada jalan tersebut,” komentar politisi PKS ini.

Dalam sudut pandang Syahfan, upaya pemerintah untuk membangun JSS merupakan salah satu solusi terbaik untuk mencegah sering terjadinya antrian panjang truk di pelabuhan MerakBakauheni. Oleh karena itu untuk mempercepat proses pembangunan JSS, Syahfan

mengingatkan pemerintah agar serius dalam menuntaskan regulasi maupun administrasi yang berkaitan dengan pembangunan JSS. “Agar rencana pembangunan JSS terealisasi dengan cepat, hendaknya pemerintah sesegera mungkin menyelesaikan urusan terkait regulasi dan administrasinya.

Jangan

m a j u mundur seperti sekarang ini,” pesan Syahfan.

Syahfan Badri Sampurno

Pilkada

hendaknya Efektif dan Efisien Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi Pemerintahan Fraksi PKS Rahman Amin mengapresiasi usulan pemilihan kepala daerah dalam satu putaran, dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran.

“Siapa pun di setiap daerah yang memperoleh suara terbesar langsung ditetapkan sebagai pemenang pemilu, tentunya lebih efektif,” kata Rahman dalam rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri di kompleks Parlemen Senayan, Rabu, (13/7).

Walau demikian, Rahman masih mengkhawatirkan unsur keterwakilan pemilih jika pencapaian suara tertingginya tidak maksimal.

Sebelumnya, dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur pilkada putaran kedua diselenggarakan, jika tidak ada calon kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30 persen suara sah. Pilkada putaran kedua diikuti dua pasangan calon kepala daerah y a n g Rahman Amin

memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.

Selain soal pelaksanaan pilkada satu putaran, Rahman juga menyoroti beberapa usulan pemerintah untuk perubahan dalam Rancangan Undang-Undang Pilkada, seperti penetapan gubernur oleh DPRD dan penunjukan wakil bupati dan wali kota oleh kepala daerah terpilih.

Rahman sangat menghargai ijtihad pemerintah tersebut. Namun Rahman mengingatkan, penetapan gubernur dengan sistem tersebut sangat mungkin menuai kontroversi, karena kepela daerah terkait langsung dengan siapa pemenang pemilunya.

“Ada banyak terobosan yang menurut

kami s angat baik, namun banyak hal perlu dicermati sebagai sumber kontroversi, yang bisa jadi justru kontraproduktif dengan apa yang menjadi harapan bersama dalam proses pilkada,” ingat Rahman serius.

Usulan pemerintah, kata Rahman, akan didalami dalam tahap pembahasan berikutnya setelah RUU dibahas dalam bentuk Daftar Inventaris Masalah.

Kementerian Kominfo

Edisi agustus 2012

PEMBLOKIRAN SITUS PORNO KONSISTEN DILAKUKAN Jakarta, Suara Keadilan – Pemblokiran lebih dari satu juta situs porno, baru saja dilakukan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), terhitung sejak Ramadhan tahun ini dimulai. Meski dilakukan di awal Ramadhan, kebijakan pemerintah tersebut akan terus dilakukan, tidak hanya hingga berakhirnya bulan puasa ini saja. �Kita akan terus memblokir lebih banyak lagi situs porno selama Ramadhan, namun bukan berarti pemblokiran tersebut hanya berlaku di bulan Ramadan saja, kita tetap tidak memberikan jalan beroperasi untuk situs-situs tersebut,� ungkap Menkominfo Tifatul Sembiring.

Tifatul menyadari bahwa sampai sekarang lebih dari 2 miliar situs porno beredar luas di internet, dimana para pengelolanya mempunyai beragam cara untuk lolos dari deteksi.

Dikarenakan Indonesia adalah negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia, banyak regulasi yang membuat situs-situs porno tidak dapat bergerak bebas di Indonesia. Salah satu contohnya adalah pada akhir Januari kemarin, pemerintah juga telah memblokir akses pornografi pada smartphone BlackBerry.

Pemblokiran akses pornografi tersebut disetujui RIM, setelah adanya desakan pemerintah Indonesia agar RIM bersedia memblokir konten pornografi yang dengan mudah dapat diakses menggunakan perangkat handset-nya di wilayah Indonesia. Meski sempat menolak desakan tersebut, akhirnya RIM mengabulkan juga permintaan tersebut. Apalagi Indonesia adalah salah satu negara dengan pengguna BlackBerry terbesar di dunia.

Menteri Komunikasi dan Informatika RI Tifatul Sembiring

CANANGKAN KSU/USO TELEKOMUNIKASI DAN INTERNET

Padang, Suara Keadilan - Kementerian Komunikasi dan Informatika menyosialisasikan dan mempublikasikan program Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) atau universal service obligation (USO) di Kota Padang, Rabu (12/7).

"Sosialisasi ini sekaligus sebagai edukasi dan publikasi program Menkominfo," kata Ketua Satuan Pengawas Internal BP3TI (Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informasi) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Drs.

Suyatno.

Menurutnya, program itu merujuk pada kewajiban pemerintah untuk menjamin tersedianya layanan bagi setiap warga negara -meskipun negara tidak secara langsung memegang peran sebagai penyelenggara kegiatan pelayanan publik yang dimaksud-, khususnya di bidang telekomunikasi dan informatika.

"Penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika KPU/USO di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) terdapat di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah rintisan, daerah perbatasan dan daerah yang dinilai tidak layak secara ekonomi serta daerah yang belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi secara memadai," terang Suyatno.

Program KPU/USO

di Menkominfo ini, lanjut Suyatno, meliputi program desa dering, desa pinter, pusat layanan internet kecamatan dan mobile-Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-Plik).

Dia menyebutkan, pada tahun 2012 ini program KPU/ USO di antaranya adalah program Nusantara Internet Exchange (NIX), Plik sentra produktif, Jalin KPU/USO (Jasa akses layanan internet berupa WIFI Kabupaten) dan

Telinfotuntas (Telekomunikasi dan Informatika di palau terluar dan perbatasan), untuk menyebarluaskan akses komunikasi di seluruh Indonesia. Dalam pengoperasian fasilitas tersebut, para penyedia dapat bekerjasama dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) setempat.

Selanjutnya, akan dibentuk koperasi dan mitra perorangan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kominfo.

Kementerian Pertanian

Edisi agustus 2012

Dukung Cetak Sawah Baru 1000 Hektar Kerinci, Suara Keadilan - Kementerian Pertanian (Kementan) berencana mencetak sawah baru di Kabupaten Kerinci, Jambi, seluas 1000 hektar, menyusul suksesnya target cetak sawah di kabupaten tersebut pada Tahun Anggaran 2011 seluas 500 hektar. Demikian dikatakan Menteri Pertanian, Dr. Ir. Suswono, MMA saat melakukan panen raya dan peninjauan cetak sawah baru di Desa Jernih Jaya, Gunung Tujuh, Kerinci, Jambi beberapa waktu yang lalu.

Menurut Mentan, suksesnya kegiatan cetak sawah baru menunjukan bahwa target yang dicanangkan pemerintah terkait dengan pencapaian surplus beras 10 juta ton direspon positif oleh masyarakat. “Kegiatan cetak sawah baru di Kerinci sangat potensial, namun saya

sangat berharap kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh pusat saja, tetapi juga bisa dikembangkan oleh daerah.

Insya Allah tahun depan kita berikan 1000 hektar cetak sawah baru di Kabupaten Kerinci, dengan catatan sawah tersebut dijaga betul jangan sampai dialihfungsikan menjadi bangunan. Kalau perlu ada kontrak bahwa sawah ini akan dilindungi dan dipertahankan,” papar Suswono.

Sebagaimana diketahui, Kementan menargetkan 4 sukses yang harus dicapai pada periode tahun 2010 – 2014, diantaranya adalah swasembada dan swasembada berkelanjutan terutama tanaman pangan pokok seperti beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi. Khusus

untuk beras, surplus tidak cukup hanya 3,5 juta ton tetapi mencapai 10 juta ton beras.

Oleh karena itu Mentan meminta kepada Pemda dan masyarakat petani agar mau menyukseskan target tersebut.

“Karena saat ini ketergantungan pangan pokok kita sangat tinggi.

Terutama melihat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta orang, dimana setiap tahun jumlah tersebut naik 3-4 juta orang. Sementara di sisi lain, lahan yang sudah bagus justru dialihfungsikan untuk

bangunan, sehingga lambat laun lahan produktif akan habis dan tentu saja membuat produksi padi juga menurun,” jelas Mentan.

Menteri Pertanian RI Suswono

Puasa dan Lebaran

Wamentan: Pasokan Bahan Pokok Aman Jakarta, Suara Keadilan – Wakil Menteri Pertanian, Dr. Rusman Heriawan menyatakan bahwa pasokan dan harga bahan-bahan pokok di bulan Puasa dan menjelang Lebaran tahun ini aman.

"Sampai Lebaran nanti semua aman," katanya dalam konferensi pers seusai rapat pleno stabilisasi harga menjelang lebaran di Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Selasa (24/7).Wamentan juga mengatakan bahwa sejauh ini pasokan untuk beras dari Bulog tidak ada masalah. Hal itu ditandai dengan masih kuatnya pasokan beras di Pasar Induk Beras Cipinang yang mencapai dua ribu ton per hari.

Sementara itu, untuk daging ayam dan telur, Wamentan menilai bahwa tanda-tanda kelangkaan daging ayam masih belum terasa, ditambah lagi dengan harga yang masih stabil.

Adapun untuk daging sapi, meskipun diakui sempat terjadi kenaikan yang signifikan pada awal Ramadhan tapi pemerintah yakin stok masih mencukupi. “Memang sempat terjadi kenaikan yang luar biasa pada awal puasa, namun minggu ini sudah stabil,” kata Wamentan.

Untuk pasokan daging sapi konsumsi bulan ini, Wamentan mengatakan bahwa Indonesia masih surplus sekitar 20 ribu ton.

Sedangkan untuk daging industri, Kementerian Pertanian telah menyetujui penambahan impor daging sapi untuk industri sebesar 7 ribu ton.

Selain beras dan daging, pemerintah juga menjamin pasokan dua jenis sayuran yang kerap dicari masyarakat sebagai bumbu masakan yaitu cabai merah dan bawang merah yang akan aman hingga Lebaran nanti.

Lebih lanjut dikatakan Wamentan, bahwa terjaminnya pasokan bahan pokok menjelang Lebaran tidak lepas dari dekatnya waktu Lebaran dengan panen raya sehingga saat permintaan melonjak, pasokan juga sedang banyak-banyaknya.

"Biasanya bila sedang panen untuk satu komoditas tertentu, tidak akan banyak mempengaruhi harga," ujarnya.

Ditambahkan Mentan, secara nasional saat ini terdapat 100 ribu hektar sawah telah dialihfungsikan menjadi pemukiman. Akibatnya

pemerintah pusat harus mempersiapkan anggaran yang cukup besar untuk mengembalikan sawah yang hilang tersebut. Se-

dangkan akibat kerusakan irigasi memerlukan biaya sekitar Rp 3 Triliun untuk memperbaikinya.

Kementerian Sosial

Edisi agustus 2012

Canangkan Zona Integritas

Untuk Bebas Korupsi Jakarta, Suara keadilan - Men-

bulan, Mensos akan memanggil In-

teri Sosial Salim Segaf al-Jufri

spektorat Jenderal dan pihak terkait

membangun zona integritas untuk

yaitu KPK dan aparatur negara lain-

menuju wilayah bebas korupsi

nya untuk menilai.

di lingkungan kementeriannya.

"Mereka akan menilai, apakah

Pembangunan zona ini bertujuan

sukses atau tidak. Ini (mencegah

untuk mengikis budaya dan mental

korupsi) tidak cukup hanya ucapan,

korupsi di birokrasi.

tapi juga komitmen dan pengawa-

"Untuk membangun wilayah

san," ujarnya.

anti korupsi itu, harus dibangun

Salim juga menjelaskan, untuk

dulu zona integritas. Dan di Ke-

memberantas korupsi ada dua hal

mensos (Kementerian Sosial) kami

yang perlu diperhatikan. Pertama

canangkan zona integritas," kata

adalah pencegahan dan yang kedua

Salim Segaf kepada wartawan di

adalah penindakan.

Kemensos, Kamis (7/6).

"Yang kita lakukan saat ini ada-

Menurutnya, komitmen bersama

lah pencegahan, dan memang perlu

antar jajaran Kementerian Sosial

waktu. Namun demikian, Insya Al-

adalah kunci untuk menyukseskan

lah hasilnya akan positif," pungkas

program ini. Nantinya setelah enam

Menteri asal PKS ini.

Bencana Sosial Perlu Peringatan Dini

Yogyakarta, Suara Keadilan - Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri meminta para akademisi, pakar dan peneliti sosial yang hadir pada Konferensi Konsorsium Internasional Pembangunan Sosial keempat Asia Pasifik di Yogyakarta (yang berlangsung pada tanggal 27--30 Juni 2012 lalu), dapat membangun sistem peringatan dini guna mencegah bencana sosial.

"Saya juga menginginkan forum akan dapat melahirkan masukan bagi upaya-upaya pencegahan bencana sosial akibat munculnya beragam masalah sosial," katanya di Yogyakarta, Rabu (27/6).

Usai membuka konferensi konsorsium internasional pembangunan sosial atau International Consortium for Social Development-Asia Pasific (ICSD-AP), Mensos menegaskan, jika sistem alat peringatan dini bencana alam secara fisik bisa dipasang, maka untuk bencana sosial dibutuhkan "alat sosial" yang diharapkan mampu mencegah potensi bencana atau konflik sosial yang

Salim Segaf al-Jufri | Menteri Sosial RI

mungkin terjadi. "’Early warning system` bencana sosial ini untuk mendeteksi masyarakat dalam kondisi sosial tertentu, yang kalau berpotansi bahaya, dapat segera dicegah,� katanya.

Mensos memberi contoh di daerah tertentu, dimana anak-anak kecil dilatih perangperangan dengan memakai alat panah. Hal tersebut dikhawatirkan bisa membahayakan ke depannya, sehingga sedapat mungkin dihilangkan.

"Permainan-permainan yang mengarah pada bencana sosial harus dihindari, sebab anak-anak harus dijaga dari mental yang justru bisa merugikan mereka. Banyak permainan lain yang bisa melatih ketahanan tanpa menumbuhkan potensi bencana sosial.

Inilah gunanya ‘early warning system’," tambahnya.

Salim Segaf Al Jufri memberi contoh lain, yakni konflik masalah tanah, yang jika dibiarkan akan menjadi bencana sosial yang lebih luas. "Jadi sebelum terjadi bencana lebih besar, potensi-potensi konfliknya bisa terbaca dan segera diselesaikan, seperti misalnya diberi batas tanah hingga ada kejelasan hak milik, dan sebagainya," jelasnya.

Dalam perspektif semacam itulah perlu dibuat sistem yang adil dan menyeluruh. Dan Salim Segaf berharap para akademisi, peneliti, dan pakar ilmu sosial, menyumbangkan ilmunya untuk melahirkan skema pencegahan bencana sosial, yang skalanya bisa saja berbeda untuk tiap daerah.

Mapping Seribu Titik RT LH Lembang, Suara Keadilan - Peta (mapping) keberadaan 1000 titik Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di berbagai wilayah Indonesia, tengah digarap Kementrian Sosial RI (Kemensos RI).

Peta dimaksudkan untuk menarik para investor atau dunia usaha agar mereka mau menyumbang dananya sebagai upaya perbaikan RTLH. Hal ini dikatakan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri ketika berkunjung ke salah satu RTLH di Kecamatan Cikawari, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dalam acara Bedah Kampung, Rabu (18/7).

Menurut Mensos wilayah Indonesia yang masih banyak terdapat RTLH ada di Pulau Jawa, karena merupakan daerah padat penduduk. Jika penduduk suatu daerah padat, sudah dipastikan ada RTLH. Selain itu disiapkannya peta secara baik dan transparan, untuk lebih meyakinkan para dunia usaha. Dalam waktu dekat, peta tersebut akan selesai dan ditawarkan kepada dunia usaha, LSM, akademisi dan para investor dari negara luar. Saat ini,

bedah kampung dengan perbaikan RTLH sedang dilaksanakan di beberapa titik diantaranya Purwakarta, Bekasi, dan Lembang. Berikutnya Tangerang Selatan, Serang dan Maluku.

Setiap tahun sebenarnya ada dana anggaran APBN untuk RTLH, namun hanya sanggup memperbaiki 15.000 RTLH. Sementara saat ini masih ada sekitar 2,3 juta RTLH di seluruh Indonesia.

Di Kampung Cikawari, Desa Wangun Harja, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat sendiri, terdapat 50 unit RTLH, dimana Provinsi Jabar tersebut mendapat bantuan dari dermawan di Kuwait. Total bantuan sebesar Rp 500 juta yang dijadikan proyek percontohan.

Selain itu ada bantuan sembako untuk 300 KK (kepala keluarga) masingmasing Rp 200 ribu. Lalu ada bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) untuk 50 KK masing-masing sebesar Rp 20 juta dengan total Rp 100 juta, serta bantuan sarana lingkungan dengan total Rp 90 juta.

Menurut Mensos, masih diperlukan rehabilitasi ribuan RTLH. Rumah yang diperbaiki dikerjakan oleh masyarakat setempat dengan bentuk semi permanen. Bedah kampung adalah model pengembangan pemberdayaan fakir miskin melalui rehabilitasi RTLH secara terkonsentrasi di wilayah kampung, selama lima hari.

Kegiatan tersebut melibatkan program Kemensos secara sinergi dan program pemda setempat untuk penanganan masalah sosial secara komprehensif, yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan pola gotong royong sesuai nilai kearifan lokal.

RTLH juga didukung oleh relawan sosial dan unsur organisasi sosial kemasyarakatan seperti Tagana (Taruna Siaga Bencana), pekerja sosial, dunia usaha, TNI, Polri media massa dan unsur masyarakat lainnya sebagai wujud kesetiakawanan sosial.

Kepala Daerah Jawa Barat

Edisi agustus 2012

Pembangunan Jawa Barat Layak Diapresiasi

Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan, Lc

Bandung, Suara Keadi-

penghargaan yang sudah

nyebutkan, kendati laporan

diantaranya, penghargaan

lan - Pemerintah Provinsi

diterima Pemprov Jabar

masih berupa dokumen,

di bidang kesehatan dengan

Jawa Barat (Pemprov Jabar)

sepanjang tahun 2011.

keberhasilan tersebut layak

adanya revitalisasi posyandu.

dalam Laporan Keterangan

Sekretaris Fraksi Gerindra

diapresiasi karena mendapat

Penghargaan lainnya adalah

Pertanggungjawaban (LKPJ)

DPRD Jabar Daddy Roha-

penghargaan dari pemerin-

Transmigrasi Award, yakni

tahun 2011 secara resmi te-

nady menilai, keberhasilan

tah pusat, yang tentunya su-

penghargaan di bidang trans-

lah menyampaikan beberapa

tersebut patut diapresiasi.

dah melalui proses penilaian

migrasi, dimana Pemprov

pencapaian keberhasilan

Demikian Daddy ketika

yang komprehensif.

Jabar dinilai berhasil mendo-

pembangunan di Jabar. Hal

dihubungi wartawan usai

Adapun keberhasilan Pem-

rong program transmigrasi

tersebut secara spesifik dise-

sidang paripurna DPRD

prov Jabar yang mendapat

dalam memberikan kontri-

butkan oleh Gubernur Jabar

Jabar, di Bandung, Jawa

penghargaan dari pemerin-

busi positif bagi masyarakat

Ahmad Heryawan dalam

Barat, Senin (30/3).

tah pusat sebagaimana

termasuk perekonomian

laporan tentang beberapa

Lebih lanjut Daddy me-

tercantum dalam LKPJ

daerah.

Feature

Jawa Barat Sumbang Panas Bumi Terbesar

Aktivitas Gubernur Jawa Barat

Peresmian Rumah Singgah Sakinah, langsung diresmikan oleh Isteri Gubernur Jawa Barat Hj. Netty Heryawan

Jakarta, Suara Keadilan - Potensi sumber daya panas bumi yang dimiliki Indonesia hingga tahun 2009, telah teridentifikasi 265 daerah prospek panas bumi dengan total potensi sebesar 28,1 GW, namun potensi yang termanfaatkan baru 1189 MW. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi energi panas bumi sebagai andalan energi alternatif yang sustainable dan ramah lingkungan menggantikan energi fosil.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki sumber daya panas bumi terbesar di Indonesia. Total sumber daya panas bumi provinsi ini mencapai 6.101 MWe (21,7%) tersebar pada 43 lokasi di 11 Kabupaten.

Sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional yang menargetkan peningkatan peran energi panas bumi menjadi 5% pada tahun 2025 (9.500 Mwe), Pemerintah Provinsi Jawa

Barat justru mentargetkan pemanfaatan panas bumi pada tahun 2025 mencapai 3.267 MW atau sekitar 27% lebih tinggi dari Road Map Panas Bumi Nasional.

Meski mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaanya seperti tumpang tindih lahan, standar pelaksanaan survei pendahuluan, serta harga kontrak pembelian listrik oleh PLN, namun Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pengembangan potensi panas bumi dengan membangun iklim investasi yang lebih kondusif dengan memberikan kemudahankemudahan yang diharapkan dapat menarik kalangan investor untuk menanamkan investasinya.

Kemudahan-kemudahan dimaksud tercantum dalam Perda Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2006 antara lain, tidak memungut biaya perizinan dan memberikan insentif serta memfasilitasi sesuai kebutuhan. Dengan komitmen yang tinggi maka Provinsi Jawa Barat mampu

mengembangkan potensi energi panas bumi secara optimal.

Pengembangan panas bumi terbukti memberikan kontribusi yang nyata bagi Provinsi Jawa Barat yaitu, sebagai sumber energi alternatif, penyerapan tenaga kerja sekitar 1325 orang (target pengembangan wilayah kerja baru diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja minimal 900 orang), pemberdayaan masyarakat melalui “direct use�, Community Development (Comdev) dan juga meningkatkan pendapatan asli daerah, dimana berdasarkan hasil rapat rekonsiliasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan pada tanggal 12 November 2009 Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp. 157.365.344.869.09.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat menerima Tokoh Lintas Agama Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, mengadakan Buka Puasa Bersama dengan warga di sekitar Rumah Dinas

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bersama Menteri Perdagangan RI Gita Wiryawan saat Sidak ke sejumlah Pasar Tradisional

Galeri Foto Reses

Edisi agustus 2012

GALERI FOTO Sidang Itsbat Ramadhan 1433 H

Jakarta, Suara Keadilan - Wakil Ketua Komisi VIII Jazuli Juwaini menghadiri sidang istbat penentuan 1 Ramadhan 1433 H yang digelar di kantor Kementerian Agama RI Jl MH Thamrin Jakarta, Kamis (19/7). Hadir pula dalam acara tersebut perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) dan berbagai elemen ormas Islam lainnya, MUI serta para pakar astronomi.

Apresiasi Atlet Angkat Besi Olimpiade London

Jakarta, Suara Keadilan - Senyum terkembang dari wajah peraih medali perak, Triyanto (kiri), dan medali perunggu Eko Yuli Irawan (tengah) pada lomba Angkat Besi di ajang Olimpiade London 2012, saat disambut Ketua Umum PB PABBSI, Adang Darajatun serta jajaran pengurus lainnya, Sabtu (4/8) di Jakarta. Adang Daradjatun yang juga Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, memberikan apresiasi yang sangat besar kepada seluruh atlet angkat besi, pelatih dan official yang turut serta dalam Olimpiade untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia.

Kunjungan ke PWI Kota Depok Sosialisasi Jampersal, Advokasi Listrik dan Air Bersih

Depok, Suara Keadilan - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Mahfudz Abdurrahman melakukan Kunjungan dan silaturahim ke Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, di Kantor Sekretariat PWI Kota Depok, Sabtu (14/7). Dalam diskusi tersebut Mahfudz Abdurrahman yang juga Bendahara Umum DPP PKS, membahas seputar kondisi Kota Depok, perkembangan situasi Pasca Pilgub DKI dan Persiapan PKS untuk Pilgub Jabar 2013. Mahfudz juga menyerahkan bantuan untuk operasional kantor Sekretariat PWI Kota Depok.

Koordinasi Dapil VII Jateng

Langkat, Suara Keadilan – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Ansory Siregar berkesempatan mengunjungi konstituennya di Daerah Pemilihan Sumatera Utara III, tepatnya di desa Pangkalan Siata, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara Ahad (22/7).

Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah Tokoh Masyarakat Desa dan Pejabat Daerah, Ansory menyampaikan sosialisasi terkait Jampersal (Jaminan Persalinan), juga mengadvokasi listrik dan air bersih di desa tersebut.

Tarhib Ramadhan Kotawaringin Kalteng

Purwokerto, Suara Keadilan – Masa Reses kali ini, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Sugihono Karyosuwondo memanfaatkannya dengan Rapat Koordinasi dengan ketua-ketua DPD PKS Daerah Pemilihan VII Jawa Tengah (Jateng) dan Ketua Daerah Dakwah VII Karsono, menjelang Kegiatan Ramadhan 1433 H, Kamis (19/7) di Warung NDeso Batu Raden, Purwokerto, Jawa Tengah. Sugihono berharap dalam koordinasi ini, dapat menguatkan struktur di setiap level untuk memenangkan PKS di Dapil VII Jateng.

Kota Waringin Barat, Suara Keadilan – Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy di sela kunjungan resesnya, hadir dalam Tarhib Ramadhan bersama DPD PKS Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Kalteng), Sabtu (14/7). Rangkaian acara akan berlanjut di keesokan harinya, Ahad (15/7), dengan Tabligh Akbar Marhaban Yaa Ramadhan.

Galeri Foto Reses

Edisi agustus 2012

GALERI FOTO Aspirasikan Layanan Kesehatan warga Miskin

Jakarta, Suara Keadilan – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Arif Minardi berkunjung ke Kementerian Kesehatan di Kantor Kemenkes RI, Jakarta, Senin (30/7).

Rombongan kunjungan dalam rangka menyalurkan aspirasi dari Dapil Jabar I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) ini, ditemui langsung oleh Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Wakil Menteri Kesehatan dan para pejabat Kemenkes lainnya. Arif yang hadir didampingi LSM Solidaritas untuk Rakyat Miskin Cimahi (SOMACI) menyampaikan kepada Menkes tentang kondisi di lapangan terkait pelayanan kesehatan bagi orang tidak mampu.

Beasiswa untuk BSM SMP Kuningan

Advokasi Pengungsi Rohingya terus dilakukan

Medan, Suara Keadilan – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Herlini Amran kembali mengunjungi pengungsi Rohingya di Mess Imigrasi Medan, Sumatera Utara, Senin (6/8).

Sebelumnya di awal masa reses, Herlini menemui pengungsi Rohingya yang berada di Rudenim Tanjung Pinang di daerah pemilihannya, Kepulauan Riau, Rabu (25/7).

Selain memberikan advokasi, Herlini juga menyampaikan bantuan yang diterima dari salah satu NGO Kerajaan Arab Saudi. Seperti diketahui bersama, pemerintah Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya, dengan pengusiran ke luar negara Myanmar. Herlini berharap dalam pertemuan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jeddah pada pertengahan Agustus mendatang, ada solusi tepat dalam penyelesaian pengungsi Rohingya yang terpaksa mencari suaka ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia.

Jadwal Jama’ah Haji sudah Tetap

Kuningan, Suara Keadilan – Ketua BKSAP DPR RI yang juga Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Surahman Hidayat menyerahkan bantuan pendidikan berupa beasiswa Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMP dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI secara simbolis kepada 70 siswa/i SMP di Markaz Dakwah, Kuningan, Jawa Barat.

Surahman berharap, beasiswa ini dapat dipergunakan dengan baik dan menjadi stimulus untuk giat belajar, agar terus berprestasi. Total beasiswa yang diserahkan kepada 750 siswa/i ini, yang tersebar di Kabupaten Kuningan, Ciamis dan Banjar dengan nilai sebesar Rp. 660.000,- per siswa/i.

Lampung Utara, Suara Keadilan – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Abdul Hakim mengisi masa resesnya dengan mengunjungi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Lampung Utara, Selasa (24/7). Abdul Hakim yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini, memantau sistem pendaftaran calon Jama’ah Haji yang telah berjalan. Waktu berangkat calon jamaah yang sudah terdaftar dan terjadwalkan keberangkatannya, tidak dapat diubah lagi.

Sampaikan Aspirasi, Dimana saja Kapan saja Saka Bhayangkara siap Operasi Ketupat Jaya

Surabaya, Suara Keadilan – Launching Rumah Aspirasi dan Ambulan PKS menjadi salah satu kegiatan di masa reses Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Sigit Sosiantomo, Selasa (7/8) di Kantor DPD PKS Kota Surabaya. Peresmian Rumah Aspirasi dan Ambulan PKS ini dihadiri pula oleh Ketua DPD PKS Kota Surabaya Ibnu Shobir beserta jajarannya. Sigit berharap Rumah Aspirasi ini dapat mengokohkan PKS sebagai partai yang terdepan melayani rakyat, khususnya warga Surabaya. ‘Dimana Saja, Kapan Saja, Dari Mana Saja, Sampaikan Aspirasi Anda’, demikian tema Rumah Aspirasi DPD PKS Kota Surabaya.

Majalengka, Suara Keadilan – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Nurhasan Zaidi, mengisi masa reses dengan memberikan tausiyah Ramadhan dan apresiasi kepada Saka Bhayangkara se-wilayah pantura, bertempat di Polsek Ciasem Subang, Ahad (5/8). Pada kesempatan ini, Nurhasan menyampaikan apresiasi dan motivasi kepada seluruh anggota atas kerja sukarela yang akan mereka lakukan dalam Operasi Ketupat Jaya membantu Polantas. Acara ini dihadiri oleh 200 orang yang terdiri dari perwakilan anggota Saka Bhayangkara dari Kecamatan Patokbeusi, Ciasem, Pamanukan, Pusakanegara, Blanakan dan Kalijati, Kota Subang, Jawa Timur.

Silaturrahim

Edisi agustus 2012

Muhibah Silaturrahim

Proporsionalitas Anggaran Pembangunan Daerah Jakarta, Suara Keadilan – Anggota Legislatif Fraksi PKS Se-Kalimantan melakukan kunjungan ke Fraksi PKS DPR RI, Senin (11/6) di Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI Senayan, Jakarta. Kunjungan diadakan sebagai bentuk permohonan dukungan atas pembagian anggaran dari pusat ke daerah secara proporsional, untuk percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan secara keseluruhan. Hal ini disampaikan pimpinan rombongan Hadi Mulyadi dan Ibnu Sina yang juga Ketua DPW PKS Kalimantan Selatan, saat bertemu dengan Ketua Fraksi PKS DPR RI Mustafa Kamal yang didampingi Anggota DPR RI Komisi II asal Kalimantan Selatan Rahman Amin. Hadi beralasan, Kalimantan memberikan sumbangan yang cukup besar dalam hal porsi anggaran ke pusat.

Dalam kesempatan yang sama, rombongan juga langsung menemui Ketua Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow yang menangani infrastruktur daerah, dengan maksud dan tujuan yang sama.

Seminar RUU Pemerintahan Daerah Jakarta, Suara Keadilan – Arah kebijakan pemerintahan daerah adalah bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya daerah. Demikian beberapa hal yang disampaikan pada Seminar RUU Pemerintahan Daerah yang diprakarsai Kelompok Komisi (Poksi) II Fraksi PKS DPR RI, di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS Gedung Nusantara I Komplek MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta, Kamis (28/6). Narasumber yang hadir pun sangat berkompeten di bidangnya, pakar Administrasi Publik Unibraw (Universitas Brawijaya) Khairul Muluk, Enny Sri Hastuti, Teguh Kurniawan dan Anggota Pansus RUU Pemda DPR RI Fraksi PKS Abdul Aziz Suseno. Dalam seminar tersebut juga dibahas perlunya penegasan Wakil Kepala Daerah sebagai pejabat karir (appointed officer), baik dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun bukan.

Perkuat KPI untuk Siaran Sehat Bertanggung jawab Jakarta, Suara Keadilan –Memperkuat Komisi Penyiaran Indonesia agar menghasilkan isi siaran yang bertanggung jawab dan sehat bagi masyarakat, menjadi fokus diskusi pada Focus Group Discussion Kelompok Komisi (Poksi) I Fraksi PKS DPR RI, di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (12/7). Hadir sebagai narasumber, Ketua KPI Pusat Mochammad Riyanto, Pakar Penyiaran Amir Effendi Siregar, Staf Ahli Kemkominfo RI Kalamullah Ramli dan Anggota Komisi I DPR RI yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf. Muzzammil menyampaikan, pada prinsipnya dibutuhkan Sistem Siaran Berjaringan oleh semua industri penyiaran. Jika sistem ini diberlakukan, akan meningkatkan pendapatan daerah dan dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Disampaikan pula bahwa Fraksi PKS mendukung kebijakan digitalisasi teknologi penyiaran, dan membagikan secara gratis 1 juta set off box kepada keluarga yang tidak mampu pada tahun 2013.

UU Pemerintahan Daerah tak perlu Diganti Jakarta, Suara Keadilan – Pola Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara langsung saat ini dinilai sudah bagus. Demikian terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) RUU Pemerintahan Daerah Kelompok Komisi (Poksi) II Fraksi PKS DPR RI, di Ruang Rapat Fraksi PKS Gedung Nusantara I Komplek MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta, Jum’at (15/6). Hadir sebagai narasumber Guru Besar Ilmu Politik UI Prof. Burhan Magenda, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Yan Herizal dan Hermanto serta Tenaga Ahli Poksi II. Hal yang penting pula dalam diskusi ini adalah terkait dengan urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum, yang dikembalikan menjadi kewenangan pusat jika RUU Pemda ini disahkan. Maka dari itu sebenarnya UU tentang Pemda yang ada tinggal diperkuat saja, dan bukannya disibukkan dengan mencari kesalahan hanya karena satu atau dua masalah, untuk kemudian mengganti UU yang sudah ada.

Silaturrahim

Edisi agustus 2012

Muhibah Silaturrahim

Legalitas Penyalur TKI Jakarta, Suara Keadilan – Anggota DPR RI Kelompok Komisi (Poksi) IX Fraksi PKS menerima kunjungan Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja asal Jepang Mr. Donozo di Gedung Nusantara I Komplek MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta, Kamis (14/6). Donozo menyampaikan keinginannya untuk meminta bantuan Fraksi PKS dalam memudahkan legalitas perusahaan penyaluran tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Jepang. Seluruh Anggota Fraksi PKS Poksi IX hadir dalam silaturrahim tersebut diantaranya, Ansory Siregar, Herlini Amran, Zuber Safawi, Indra, Iskan Qolba Lubis dan Arif Minardi. Dalam akhir pertemuan, Poksi IX menyatakan siap membantu proses legalitas tersebut.

Penguatan Substansi RUU Keperawatan Jakarta, Suara Keadilan – Rancangan Undang-Undang (RUU) Keperawatan sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR sebanyak empat kali dan sudah masuk tiga kali dalam masa sidang di Komisi IX DPR. Fraksi PKS sejak awal sudah berperan aktif dalam melakukan inisiasi usulan dan utamanya mendesak serta terus mengawal RUU Keperawatan ini sebagai prioritas UU yang harus segera disahkan tahun ini. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX Fraksi PKS DPR RI Zuber Safawi pada Seminar RUU Keperawatan, Selasa (26/6), yang mengambil tema “Menjawab Permasalahan RUU Keperawatan Melalui Penguatan Substansi”. Diskusi yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IX DPR Gedung Nusantara I ini dihadiri para narasumber, antara lain Pakar Ilmu Keperawatan Indonesia Budi Anna Keliat, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Renaldi Rasmin dan Ketua Umum PPNI Dewi Irawaty.

RUU JPH menjadi Prioritas Jakarta, Suara Keadilan – Jaminan Produk Halal (JPH) di negara yang berpenduduk muslim terbesar ini merupakan sebuah keharusan, demikian ide yang tersampaikan dalam acara Seminar RUU JPH Kelompok Komisi (Poksi) VIII Fraksi PKS DPR RI dengan mengambil tema “Merumuskan Alternatif Sistem Sertifikasi dan Registrasi Halal”, di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS Gedung Nusantara I Komplek MPR/DPR/DPD RI, Senayan Jakarta, Rabu (13/6). Hadir sebagai narasumber pada seminar tersebut Ketua MUI Pusat Ma’ruf Amin, Ketua Komunitas Halal Food Anton Apriyantono, Badan Standarisasi Nasional Heru Suseno dan Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah serta Tenaga Ahli Poksi VIII Danang Aziz Akbarona selaku moderator seminar. Sementara itu RUU diarahkan untuk memperkuat JPH yang selama ini sudah berjalan dibawah MUI. Beberapa aspek yang diperkuat diantaranya, regulasi, pengawasan, law enforcement/sanksi, status JPH mandatory (wajib bersertifikat halal), dan subsidi bagi usaha mikro dan kecil (gratis) mendapatkan sertifikasi halal.

Cegah Bahaya Narkoba sejak dini Jakarta, Suara Keadilan – Bertempat di Aula Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata, Jakarta, Jum’at (10/8) Fraksi PKS DPR RI mengadakan acara buka puasa bersama. Acara rutin ini diselenggarakan bekerjasama dengan Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimah (PP Salimah) dan Persatuan Isteri Anggota (PIA) DPR RI Fraksi PKS. Turut hadir Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Ketua Fraksi PKS DPR RI Mustafa Kamal, Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim, Kepala Sekretariat Dewan Fraksi PKS Mustofa dan sejumlah Anggota Fraksi PKS lainnya, serta seluruh keluarga besar Fraksi PKS. Yang menarik dari acara rutin ini adalah performance art dari Yayasan Sahabat Rekan Sebaya Jakarta yang dipimpin dr. Aisah Dahlan, tentang perilaku penyalahgunaan Narkoba dan dampaknya. Meskipun waktunya sangat terbatas, acara ini cukup mampu menyampaikan pesan utamanya, bahwa pencegahan bahaya narkoba beserta dampaknya bisa dimulai dari sekarang, dan dari orang-orang terdekat kita.

Galeri Foto Kongres Keluarga Indonesia

Edisi agustus 2012

Jakarta, Suara Keadilan Kongres Keluarga Indonesia yang digelar oleh Bidang Perempuan (Bidpuan) PKS pada Selasa (17/7), di Hotel Grand Sahid Jakarta dengan tema “Keluarga Berkualitas, Solusi Permasalahan Bangsa� berlangsung sukses. Kongres untuk membahas konsep keluarga berkualitas yang mampu menopang kehidupan berbangsa dari berbagai elemen ini, diresmikan oleh Ibu Negara Ani Yudhono. Kongres juga dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar, Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring, Presiden PKS Luthfi Hassan Ishaaq dan Ketua Bidang Perempuan DPP PKS Anis Byarwati.

Kongres yang dihadiri oleh 120 peserta dan 500 peserta tersebut diawali dengan paparan sembilan narasumber dari berbagai institusi. Kesembilan narasumber tersebut diantaranya Meilani Leimena Suharli, S.Sos, wakil ketua MPR; KH. Nur Ahmad, Majelis Ulama Indonesia (MUI); Ir. Tifatul Sembiring, Menkoinfo; Dr. Dewi Motik, pengusaha; Prof. Dr. Fasli Djalal, pemerhati keluarga; Krisantono, Kantor Wali Gereja Indonesia; Wikanty, Parisada Hindu Dharma Indonesia; Dr. Wahyu Hartomo, Deputi Tumbuh Kembang Anak, KPPA; Dr. Euis Sunarti, Fakultas Ekologi Manusia IPB.

Ibu Negara Ani Yudhoyono disambut Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (kedua kanan), didampingi Ketua DPP PKS Bidang Perempuan Anis Byarwati (paling kanan), turut hadir Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring (kedua kiri), Ketua Panitia Kongres Keluarga Indonesia Sri Rahayu yang juga isteri Menkominfo RI, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar (paling kiri)

Pemukulan Gong oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono sebagai tanda diresmikannya Kongres Keluarga Indonesia, didampingi Ketua DPP PKS Bidang Perempuan Anis Byarwati, Ketua Panitia Sri Rahayu dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar

Sambutan oleh Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan Linda Gumelar

Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono memberikan sambutannya sekaligus meresmikan Kongres Keluarga Indonesia

Sambutan oleh Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq

Sambutan oleh Ketua Panitia Pelaksana Sri Rahayu

Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Menkominfo RI Tifatul Sembiring (paling kiri), Sri Rahayu (kedua kiri), Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono (tengah), Menag PPPA Linda Gumelar (kedua kanan), Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (paling kanan)

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Edisi agustus 2012

E-KTP Sumut Capai 102,7 Persen Medan, Suara Keadilan - Pelaksanaan rekam data KTP elektronik (eKTP) Sumatera Utara pada pekan ini berhasil menorehkan prestasi.

Sumatera Utara (Sumut) berhasil melampaui target dengan capaian 102,7 persen. Atas prestasi ini Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho, ST berhak menerima penghargaan yang langsung diserahkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Penyerahan penghargaan oleh Gamawan Fauzi itu dilakukan pada Senin (9/7) di Hotel Grand Aston, Medan. Selain Gatot, Gamawan juga memberikan penghargaan kepada Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun dan 14 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Keempat belas daerah tersebut adalah Kabupaten Tapanuli Selatan, Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Mandailing Natal, Serdang Bedagai, Batubara, Labuhan Batu Selatan, Kota Medan, Pematang Siantar, Tanjung Balai dan Binjai.

Dari target perekaman sebanyak 5.116.559, Sumut berhasil merekam data sebanyak 5.258.160 orang atau 102,7%. Dengan selesainya perekaman bagi 14 kabupaten/kota tersebut, maka 4.370.635 warga Sumut segera akan menerima e-KTP yang sudah selesai. Dalam

Saat menerima penghargaan, Gatot Pujo Nugroho tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Sumut yang sudah berpartisipasi aktif dalam program e-KTP sehingga Sumut masuk lima besar pelaksana perekaman e-KTP terbaik.

melaksanakan program dengan tepat waktu. ”Dengan suksesnya program e-KTP, akan memberikan pilar yang kokoh dalam meningkatkan kepastian hukum, hak publik dan hak sipil di bidang administrasi kependudukan, meningkatkan kualitas keamanan

Sementara Gamawan menjelaskan, secara nasional 197 kabupaten/kota telah selesai melaksanakan perekaman e-KTP dengan target 60 juta berhasil terlampaui, dimana di dalamnya termasuk 14 kabupaten/ kota di Sumatera Utara. Dari jumlah tersebut, terdapat 93

Saat Foto Bersama atas pemberian penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi (kedua kiri) kepada Plt. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho (kedua kanan), atas prestasinya melakukan pelaksanaan rekam data KTP elektronik (E- KTP)

acara kemarin, penyerahan dilakukan Mendagri secara simbolik kepada dua orang warga Medan dan Deli Serdang.

Gatot menghimbau kepada masyarakat dan pemerintah daerah di 19 daerah yang melaksanakan perekaman e-KTP, agar melaksanakan

negara melaui pencegahan TKI Ilegal, terorisme dan trafficking dan mensukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada,” kata Gatot.

ribu warga yang melakukan perekaman ganda. ”Terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada gubernur, bupati/ walikota

dan para camat di Provinsi Sumut yang telah memberikan perhatian sungguh-sungguh dan komitmen yang tinggi dalam mensukseskan program nasional,” ucap Gamawan.

Untuk tahap kedua tahun 2012, sebanyak 300 kabupaten/kota akan melakukan perekaman yang ditargetkan selesai pada Oktober 2012, dimana terdapat 19 kabupaten/ kota di Sumut yang masuk dalam tahap ini. Berdasarkan hasil pantauan dari 19 kabupaten/kota tersebut, sampai saat ini pelaksanaan perekaman sudah mencapai 7,47% dari target keseluruhan sebanyak 2.720.082 e-KTP. Gamawan menyebutkan daerah yang menonjol pencapaiannya adalah Kabupaten Labuhan Batu Utara yang mencapai 24,98 persen, Kota Sibolga mencapai 18,88 persen dan Humbang Hasundutan 18,82 persen. Mendagri meminta agar para Bupati dan Walikota dapat memaksimalkan pelaksanaan perekamannya, sehingga program e-KTP dapat diselesaikan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

Penghargaan Menteri Dalam Negeri kepada Provinsi Sumut

Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi , Senin (9/7). Penghargaan ini diperoleh atas kesuksesan Sumatera Utara melampaui target rekam data KTP Elektronik.

Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho memberikan kata sambutan usai menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Senin (9/7). Gatot mengucapkan terimakasih atas dukungan pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat Sumut.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Edisi agustus 2012

Prestasi Ketahanan Pangan Provinsi Sumbar Jakarta, Suara Keadilan – Prestasi ditorehkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dalam upaya peningkatan produksi beras nasional. Sumbar kembali mendapat penghargaan ketahanan pangan yang diberikan langsung oleh Presiden di Grand Bali Room, Hotel Kempinsky Grand Indonesia, di Jakarta, Rabu (18/7/2012).

Penghargaan ini diterima oleh Gubernur Sumbar Prof Dr. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc. Bersama Gubernur juga menerima penghargaan yang sama 7 Bupati dan 3 Walikota di Sumatera Barat. Turut pula hadir pada acara itu Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Ir. Djoni dan Kepala-Kepala Dinas terkait di Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan.

“Alhamdulillah, kita mendapatkan penghargaan dari kepala negara tentang peningkatan produksi beras lebih dari lima persen,� kata Irwan Prayitno di Padang, Selasa (17/7) sebelum bertolak ke Jakarta untuk menerima penghargaan.

Menurut Irwan, terjadinya peningkatan produksi beras itu tak lepas dari gerakan percetakan sawah baru di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Pemprov Sumbar sendiri sudah sejak dua tahun terakhir ini terus mendorong daerah dalam pembukaan lahan terlantar untuk cetak baru, dengan memberikan bantuan senilai Rp10 juta/ hektare.

Gerakan untuk cetak lahan sawah baru, sambung Irwan, selalu menjadi tantangan bagi bupati dan wali kota se-

Sumbar, sehingga produksi beras semakin meningkat. Namun problem yang sekarang dihadapi petani di Sumbar adalah ketersediaan benih, karena sistem pengadaannya serentak dari pusat, hingga berdampak pada masa tanam dan panen.

Sedangkan dari produksi penangkar yang ada di daerah, tambah Irwan, belum mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan benih bagi petani pada sentra-sentra padi di Sumbar. Sebelumnya Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumbar Djoni mengatakan surplus beras pada 2011 sudah mencapai 663.788 ton, setelah ditekan konsumsi 2,5 persen.

Sementara ketersedian beras Sumbar pada 2011 sebesar 1.268.535 ton, yang artinya produksi mengalami peningkatan

melebihi lima persen.

Sedangkan pada 2012 ditargetkan ketersediaan beras sebanyak 1.363.172 ton, dari jumlah tersebut surplus sekitar 765.621 ton setelah ditekan konsumsi 2,5 persen.

Menurut dia, sebagai upaya pencapaian target per tahun tersebut, maka berbagai program pendukung telah dan sedang dilaksanakan, termasuk pembukaan lahan sawah baru yang ditargetkan 2.250 hektare pada 2012.

Sementara itu, ketujuh Bupati yang menerima penghargaan ketahanan pangan itu adalah Bupati Pasaman Barat, Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Solok, Solok Selatan, Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan Walikota yang menerima adalah Kota Payakumbuh, Padang Panjang dan Kota Sawahlunto.

Peserta Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) dan Seminar Nasional Investasi (SNI) 2012 Makan Malam Bersama Gubernur Sumbar di Gran Inna Muara Hotel, Padang Sumatera Barat 7-8 Juni 2012

Keberhasilan Pemerintah Sumbar bersama Kabupaten dan Kota menerima penghargaan ketahanan pangan ini, tak lepas dari keberhasilan Sumbar pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN), dengan meningkatkan produksi beras di atas 5 persen.

Pada tahun 2011 lalu, produksi padi Sumbar meningkat melebihi 5 persen dari produksi tahun 2010. Seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Produksi Pangan Diperta Sumbar Ir. Elviana Anwar, tahun lalu, angka tetap produksi padi mencapai 2 279.602 ton Gabah Kering Giling (GKG), sedangkan pada tahun 2010 produksi padi Sumbar sebesar 2.211.248 ton GKG. Dan di tahun 2012 ini, Diperta Sumbar kembali menargetkan pencapaian produksi sebesar 2.397.597 ton GKG.

Berita DPP PKS

Edisi agustus 2012

Partai Keadilan Sejahtera

Dengarkan Ormas dan Tokoh Nasional

Kepedulian terhadap Penderitaan Muslim Myanmar

REKOMENDASI KONGRES KELUARGA INDONESIA

Jakarta, Suara Keadilan – Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera menyelenggarakan Dialog dan Buka Puasa Bersama Ormas dan Tokoh Nasional di Hotel Sahid, Ahad (29/07). Acara silaturahim ini mengambil tema ‘Kepedulian Ormas terhadap Penderitaan Muslim Myanmar dan Bangladesh’ serta ‘Membangun Politik Ummat Islam yang Berkarakter’. DPP PKS dalam siaran persnya mendesak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah konkrit tingkat regional maupun internasional untuk menghentikan upaya pembersihan etnis kaum minoritas Muslim Rohingya.

Delegasi Myanmar akan Upayakan Diplomasi Jakarta, Suara Keadilan - Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menyatakan bahwa partainya akan mengirim delegasi ke Myanmar untuk membantu masyarakat di Rakhine, terutama etnis Rohingya.

"Setelah kami mendengar dari para tokoh masyarakat dan ulama mengenai action plan terkait masyarakat muslim di Myanmar, keputusannya kami akan mengirim delegasi ke sana," ujar Luthfi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/7).

Delegasi tersebut, lanjut Luthfi, akan terdiri dari utusan Fraksi PKS DPR RI dan perwakilan dari ormas-ormas Islam. Rencananya, mereka akan diberangkatkan dalam waktu dekat.

"Harus segera ke sana, secepat mungkin. Temui pihak pemerintah Myanmar dan tokoh masyarakat di sana untuk bisa membantu saudara-saudara etnis Rohingya. Hasilnya nanti kita bawa ke Menteri Luar Negeri RI agar diperjuangkan secara diplomasi," jelas Luthfi.

Terkait dana, PKS akan menanggung sendiri biaya delegasi ke Myanmar tersebut. "Seluruhnya atas biaya PKS," jawab Luthfi ketika ditanya sumber pendanaan delegasi.

Sebagaimana diberitakan, Presiden Myanmar Thein Sein, menolak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Ia menganggap mereka sebagai imigran dari Bangladesh, sehingga harus diusir keluar dari Negara Myanmar. Kebijakan ini dinilai oleh para penggiat HAM sebagai pembersihan etnis.

Dalam laporan yang dikeluarkan minggu lalu, organisasi hak asasi manusia Amnesty International mengatakan, umat muslim di bagian barat Negara bagian Rakhine menjadi obyek serangan dan penangkapan sewenangwenang dalam beberapa minggu sejak kekerasan pecah. Organisasi itu menyebut klaim pemerintah dan aparat Myanmar atas alasan tindakan tersebut, sebagai "tidak berdasar dan bias".

JAKARTA, 17 JULI 2012 Keluarga sebagai Institusi

 Setiap perkawinan ditujukan untuk mencapai kesempurnaan dan keseimbangan ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa.  Setiap suami istri wajib menjaga fitrah manusia dan kesakralan serta stabilitas pernikahan dalam rangka ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa.  Setiap suami istri senantiasa meningkatkan hubungan cinta dan kasih sayang, saling menasihati serta membangun kemitraan dalam mengokohkan keluarga.  Setiap anggota keluarga wajib memahami dan mengamalkan kitab suci agamanya, serta berperan aktif dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan di masyarakat.  Keluarga mengoptimalkan fungsinya sebagai pendidik pertama dan utama generasi bangsa dengan mengedepankan ajaran dan nilai-nilai luhur agama, dalam rangka penunaian tujuan dan tugas penciptaan manusia.  Ayah adalah role model bagi anak terutama dalam fase anak usia dini, dan berperan aktif dalam membentuk karakternya secara seimbang.  Keluarga perlu membekali dirinya untuk memiliki imunitas aktif terhadap berbagai potensi negatif era cyber.  Keluarga berperan penting dalam menumbuhkan jiwa wirausaha sedini mungkin, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keluarga dalam Kehidupan Bermasyarakat  Setiap warga negara berkewajiban melindungi eksistensi keluarga sebagai unit alamiah dan fundamental dari masyarakat.  Peningkatan ketahanan keluarga adalah modal dasar ketahanan nasional.  Seluruh anggota masyarakat berkewajiban menjadikan keragaman budaya, agama, serta nilai-nilai sosial yang berlaku, sebagai basis ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial.  Lembaga konseling keluarga yang menjaga keutuhan keluarga dan pembekalan pranikah perlu didukung oleh seganap lapisan masyarakat.  Segala upaya yang mengancam eksistensi keluarga—antara lain pembolehan perkawinan sejenis—dan bentuk-bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran agama harus ditolak.  Setiap institusi pendidikan/perguruan tinggi diharapkan membentuk pusat kajian keluarga.  Strategi kebudayaan yang menghargai kearifan lokal harus dirumuskan untuk menjaga keluarga dari arus budaya asing yang merusak tatanan keluarga.  Dunia usaha harus memiliki keberpihakan dan partisipasi dalam meningkatkan kualitas keluarga, melalui kebijakan ketenagakerjaan; produk dan iklan yang ramah keluarga serta sinergitas dengan pemerintah melalui CSR.

Keluarga dalam Pemerintahan  Keluarga harus ditetapkan sebagai leading sector dan urusan wajib dalam pemerintahan, agar revitalisasi fungsi keluarga dan grand design tentang pembangunan Keluarga Indonesia dapat fokus dan terarah.  Keluarga menjadi basis dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.  Undang-undang khusus tentang ketahanan keluarga harus dirumuskan.  Kearifan lokal merupakan basis nilai dalam merumuskan kebijakan tentang keluarga dalam menetapkan kebijakan di level daerah.  Pemerintah harus menyelenggarakan pembekalan pranikah yang memadai dan menyediakan lembaga konseling keluarga yang menjaga keutuhan keluarga.  Aspek-aspek internal keluarga—jumlah ideal anak, hubungan suami isteri, hubungan orang tua dan anak—perlu dilindungi dari intervensi Negara.  Pemerintah berkewajiban membangun sistem yang dapat mengonsolidasikan berbagai potensi—termasuk orang tua dan masyarakat—untuk menyukseskan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun dan memfasilitasi kesempatan pendidikan sepanjang hayat bagi setiap anak.  Pemerintah harus memasukkan PAUD dalam jenis pendidikan formal, sehingga mendapat perhatian yang memadai dalam kebijakan penganggaran.  Pemerintah perlu meningkatkan anggaran bagi pendidikan anak usia dini(PAUD)— sebagai wahana pembentukan karakter--dalam rangka menyiapkan kepemimpinan bangsa.  Pemerintah memfasilitasi seluas-luasnya setiap lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kesehatan keluarga, agar setiap anggota keluarga memiliki pola hidup sehat, memperoleh gizi seimbang serta lingkungan yang bersih dan asri.  Pemerintah menyiapkan sistem untuk melindungi anggota keluarga dari potensi negatif dunia maya.  Pemerintah perlu menyelenggarakan pendidikan media literasi--dalam bentuk pemahaman kerangka penilaian validitas sebuah informasi—untuk keluarga.  Pemerintah memfasilitasi pengembangan ekonomi keluarga, sebagai faktor penting dalam mewujudkan keluarga berkualitas.

Berita DPP PKS

Edisi agustus 2012

Aksi Damai untuk Rohingya dan Suriah

Pemerintah lambat dalam menanggapi masalah Rohingya

Pilgub DKI Putaran Kedua

Kontrak Politik Berbasis Program & Kinerja

Jakarta, Suara Keadilan - Massa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memadati Bundaran Hotel Indonesia (HI), Ahad (12/08/2012) sore, dalam sebuah aksi bertema "AKSI PEDULI Stop Kejahatan Kemanusiaan di Rohingya dan Suriah".

Ketua DPW PKS Jakarta Slamet Nurdin, PKS dalam orasinya mengecam kebiadaban atas kekerasan yang dilakukan terhadap etnis Muslim Rohingya dan penduduk sipil di Suriah.

Nurdin juga mengecam sikap lambat pemerintah Indonesia dalam menanggapi tragedi berdarah ini. “Indonesia menganut politik bebas aktif, bukan bebas pasif dalam melawan penjajahan. Kita mengkritik sikap pemerinah yang lambat dalam menanggapi masalah Rohingya,� serunya.

Setelah itu, orasi dilanjutkan oleh Dr. Hidayat Nurwahid. Dalam orasinya, mantan Ketua MPR RI ini juga mengkritik sikap dunia internasional yang diam menyikapi masalah Suriah, Yaman hingga Rohingya.

Padahal menurut Hidayat, harusnya demokrasi bisa berdiri Jakarta, Suara Keadilan - Partai Keadilan Sejahtera menyatakan dukungannya di garda depan mengawal kemanusian secara obyektif. Ia juga

kepada pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli pada putaran kedua Pilkada mengecam sikap Presiden Myanmar yang menolak eksistensi DKI Jakarta 2012. Dukungan tersebut secara resmi dituangkan dalam kontrak poli- Muslim Rohingya. Ditambahkan Hidayat, kritiknya atas sikap tik antara DPW PKS DKI Jakarta dengan pasangan Fauzi-Nachrowi, yang ditanda tangani Sabtu, 11 Agustus 2012 di DPP PKS. pemerintah Indonesia dan Bangladesh sebagai anggota ASEAN, yang sangat lamban dalam masalah ini. Sebaliknya, Hidayat me- Dukungan PKS terhadap pasangan Fauzi-Nachrowi dalam Pilkada Gubernur DKI muji langkah cepat yang dilakukan Ketua Palang Merah Indonesia

Jakarta Putaran 2 tersebut merupakan tindak lanjut dari Permohonan Kerjasama- (PMI) yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla Koalisi kepada PKS, yang diajukan pasangan nomor urut 1 tersebut. terkait masalah Rohingya.

Pertimbangan PKS memberikan dukungan kepada pasangan ini antara lain: "Apa yang dilakukan Pak Kalla adalah baik. Tapi selanjutnya 1.

Kedua belah pihak sama-sama memahami, pada putaran pertama telah yang paling utama adalah mendapat kepastian dari OKI, negara-

terjadi hal-hal yang dikhawatirkan berdampak kurang menguntungkan negara yang tergabung di dalamnya, untuk menuntut agar tragedi

dan berpotensi untuk terjadinya perpecahan di kalangan umat. atas umat manusia ini segera dihentikan," seru Hidayat dalam Kedua pihak telah saling memaafkan dan bersepakat meminta kepada orasinya, disambut seruan dukungan dari ribuan peserta aksi. seluruh pendukungnya untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan Terakhir, Hidayat mendesak Organisasi Konferensi Islam (OKI) ummat. untuk turun tangan secara nyata.

2.

PKS semata-mata karena mempertimbangkan kemaslahatan umat dan Sehari sebelumnya, Sabtu (11/8), OKI telah mengumumkan

konstituennya, serta kesinambungan pembangunan Jakata untuk ibukota bahwa mereka mendapatkan lampu hijau dari Pemerintah Mynmar yang lebih baik, berbasis program dan kinerja.Bilamana terpilih kembali untuk mendampingi Muslim Rohingya yang kehilangan tempat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk masa jabatan 2012-2017, maka pa

sangan Fauzi-Nachrowi berkomitmen akan melaksanakan amanat tinggal karena kekerasan yang dialaminya. rakyat Jakarta hingga akhir masa jabatan tahun 2017. Dan bersama PKS, OKI menyatakan, izin masuk itu diperoleh setelah dicapainya

dengan usaha sungguh-sungguh, bekerja melanjutkan pembangu kesepakatan dengan Pemerintah Rangoon pada hari Jumat

nan Jakarta untuk menghadirkan perubahan menuju Jakarta yang antara delegasi mereka dengan Presiden Myanmar Thein Sein lebih baik dengan mengintegrasikan visi, misi, serta program-program mengenai penyaluran bantuan kemanusiaan di negara bagian “Ayo Beresin Jakarta,� antara lain sebagai berikut:

Rakhine (Arakan).

a.

Mewujudkan provinsi DKI Jakarta yang modern, lebih maju, lebih

nyaman dan lebih sejahtera

b.

Menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat, khu

susnya dalam urusan pendidikan dengan memberikan Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasioanal Pendidikan

(BOP) secara merata, baik untuk sekolah negeri maupun swasta,

sekolah umum maupun sekolah agama yang memenuhi persyara

tan. Juga memberikan pelayanan kesehatan gratis dan bermarta

bat bagi warga miskin Jakarta

c.

Bersungguh-sungguh menerapkan prinsip Good Governance dan

Clean Government dalam menjalankan pemerintahan

d.

Membangun komunikasi yang konstruktif dengan warga Jakarta

serta bekerjasama secara optimal dengan pemerintah pusat dan

daerah di sekitar Jakarta secara sungguh-sungguh, agar dapat

mengurai persoalan macet, banjir, kemiskinan dan keamanan di Jakarta

e.

Memberikan perhatian secara khusus pada program perlindungan

pember dayaan dan pemuliaan perempuan, anak, serta kalangan

lansia. Juga meningkatkan kesejahteraan kaum buruh dengan

menjadikan Jakarta sebagai barometer nasional

f.

PKS dengan tetap megedepankan prinsip kritis, konstruktif dan

korektif akan membantu CALON melakukan komunikasi

politik mengenai rencana dan hasil-hasil pembangunan DKI

Jakarta, baik kepada masyarakat,

mitra legislatif dan stake holder Provinsi DKI Jakarta lainnnya pada periode 2012-2017

g.

Agar kerjasama ini terus berjalan secara sinergis dan berkelanju

tan hingga nantinya ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta periode

2012-2017 akan mendukung pembangunan yang berkelanjutan bersama .

Ekunitek

Edisi agustus 2012

Regulasi Keuangan DPR Cegah Korupsi Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi VII DPR Fahri Hamzah mengusulkan regulasi tentang sistem keuangan anggota legislatif untuk mencegah terjadinya korupsi. "Jika uang menjadi akar budaya anggota legislatif saat ini

dengan kelonggaran yang dibiarkan terus, maka dari 560 anggota DPR akan lahir 560 cara korupsi," katanya dalam Rapat Koordinasi Dokumentasi dan Identifikasi Bidang Hukum Terkait Pemilu di Den-

Fahri Hamzah

pasar, Senin (31/7).

Ia menganggap pemberantasan korupsi akan siasia kalau keuangan anggota legistlatif dan eksekutif tidak diatur atau diperbaiki karena kekuasaan yang menumpuk, dan berpotensi menjadi sumber penyimpangan. "Tidak ada perbaikan dengan penindakan. Tindakan memperbaiki korupsi adalah dengan pencegahan, sebagaimana mandat UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi," ujar politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu.

Kasus Nazarudin, dia contohkan sebagai akibat kelemahan regulasi sehingga akhirnya negara yang dirugikan. Fahri tidak menafikan

bahwa selama ini hampir semua bendahara partai politik difungsikan untuk mencari uang oleh partainya masingmasing. "Untuk tahun ini saja sekitar Rp 1.500 triliun uang lewat di depan Badan Anggaran DPR, sedangkan per sekali reses anggota DPR hanya diberikan kewenangan Rp 30 juta. Selama ini, tidak ada regulasi tentang uang pada DPR, sementara harus mencium uang lewat sedemikian besarnya," ucapnya.

Akibat belum ada regulasi yang jelas mengatur pola keuangan anggota DPR, maka kata Fahri, korupsi akan tetap merajalela dengan mencari celah-celah penyalahgunaan. "Ciptakan undang-undang atau regu-

lasi yang menghapus area abu-abu penyalahgunaan keuangan negara, baru kemudian memperbaiki karakter pemimpinnya," saran wakil rakyat dari Nusa Tenggara Barat itu.

Ia menambahkan, demokrasi sesungguhnya akan mengurangi secara signifikan korupsi. "Namun keadaan

saat ini di masa transisional setelah reformasi, korupsi masih merajalela, karena kebebasan tidak diikuti regulasi. Problem transisional yang gagal ditata, sehingga seolah menjadikan bangsa kita ini sebagai bangsa maling," ujar Fahri gusar.

Kebijakan Migas masih Amburadul

Jakarta, Suara Keadilan - Belum juga tuntas penyelesaian masalah subsidi energi yang terus membengkak, kini muncul lagi gonjang-ganjing harga gas alam dalam negeri, yang berakhir pada perseteruan harga antara Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)

dan PT PGN (Perusahaan Gas Negara). Fakta tersebut dianggap mencerminkan amburadulnya tata kelola energi dalam negeri. Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR Mardani Ali Sera di Jakarta, Jum’at (27/7).

“Sangat memprihatinkan, masing-masing ingin mengendepankan ego-nya.

Mestinya semua memiliki semangat yang sama sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dan tujuan UU No 30 th 2007 tentang Energi, bahwa energi dan kekayaan alam dikelola untuk sebesar-besanya kesejahteraan rakyat,” ingat Mardani tegas.

“BP Migas merasa sangat powerful untuk urusan di

dalam negeri, tetapi mandul untuk urusan dengan perusahaan di luar negeri, sebagaimana kasus murahnya harga jual gas Tangguh ke China yang lebih rendah dari harga jual dalam negeri,” kata Anggota DPR Dapil Jabar VII ini.

Menurut Mardani, mestinya BP Migas melakukan komunikasi yg baik tentang harga gas (hulu) ini dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi rakyat berjalan. Demikian juga, PT PGN harus bertindak dengan mempertimbangkan kebutuhan industri, sehingga tidak muncul ketidakpastian di dalam negeri. “PGN dan BP Migas harus melakukan koordinasi yg baik dengan seluruh stakeholdernya, dan

tetap dalam koridor amanah Pasal 33 UUD 1945,” imbuhnya.

Pemerintah tidak boleh lepas tangan dan membiarkan kondisi polemik di atas menciptakan kekacuan di depan mata tanpa mengambil sikap yang jelas. “Pe-

merintah sebagai regulator harusnya segera tanggap dan mengajak semua pihak yang bertugas mengelola energi untuk duduk bersama, agar ekonomi berjalan normal dan terdapat kepastian di masyarakat,” tutup Mardani.

Mardani Ali Sera

RUU Perdagangan Solusi Stabilitas Harga Jakarta, Suara Keadilan - Belum adanya Undang-undang Perdagangan menjadikan sistem perdagangan nasional masih

Refrizal

mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD) peninggalan penjajahan Belanda, sehingga tak jarang menimbulkan permasalahan domestik yang sangat kompleks. Meskipun rumusan naskah akademik R U U Perdagangan telah digag a s sejak tahun

1997, namun pemerintah baru merampungkan dan menyerahkan Draft RUU perdagangan kepada DPR pada April 2012.

Anggota Komisi VI dari FPKS Refrizal menyatakan bahwa salah satu poin yang harus menjadi perhatian dalam RUU Perdagangan adalah masalah stabilitas harga terutama harga bahan pokok.

“Kita selalu kewalahan terutama di saat peak season seperti lebaran dan akhir tahun harga-harga bahan kebutuhan pokok melambung tanpa kontrol sehingga perlu pengaturan khusus,” terang Refrizal di DPR, Kamis (19/7).

Lebih jauh Refrizal menegaskan bahwa stabilitas harga tidak hanya masalah kenaikan harga seja, tetapi lebih dari itu. “Ini juga menyangkut kestabilan ekonomi nasional. Kasus melambungnya harga kedelai yang terjadi di awal Ramadhan ini adalah bukti bahwa stabiltas harga kebutuhan pokok masih belum bisa dijamin oleh negara,” imbuhnya.

Dalam rumusan RUU Perdagangan yang diajukan oleh pemerintah sendiri, mengatur hal-hal terkait Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Pemberdayaan UMKM,

Standarisasi, Pengembangan Ekspor, Perlindungan dan Pengaman Perdagangan, Pengawasan, Perdagangan Perbatasan, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Kerjasama Perdagangan Internasional.

“Ini kan siklus tahunan yang selalu berulang, dan kita

mestinya bisa mengantisipasi. UU Resi Gudang juga sudah disahkan, harapannya dengan lahirnya RUU Perdagangan ini akan semakin memperkuat tools stabilisasi harga nasional,” tutup Refrizal.

Ekuintek

Edisi agustus 2012

Tekan Pencemaran untuk Revitalisasi Sungai Jakarta, Suara Keadilan - Ratusan ikan jenis mujair dan bader di Sungai Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, ditemukan mati (16/7). Belum lama kejadian serupa terjadi di sekitar kali Brantas, Jawa Timur, dimana ratusan ikan mati mengambang (27/5). Fenomena tersebut diduga akibat pencemaran limbah pabrik yang berada di sepanjang aliran sungai, khususnya industri pabrik pengolahan tebu.

Dari kasus tersebut pemerintah dianggap perlu merevitalisasi dan mendorong pengendalian serius terhadap limbah industri dan domestik, khususnya terkait pemberian izin usaha bagi industri

oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH) di sepanjang sungai di Indonesia. Demikian disampaikan Anggota Komisi VII Rofi’ Munawwar di Jakarta, Selasa (17/7).

“Dampak perkembangan industri yang tidak terkontrol dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, menyebabkan kerusakan lingkungan akibat besarnya limbah domestik dan industri yang dibuang langsung ke sungai,” ujar Rofi’.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai (PKA) di 33 provinsi yang dilakukan oleh pusat sarana pengendalian dampak lingkungan (Sarpedal) Kemen

LH tahun 2011, sebanyak 32 dari 51 sungai besar di Indonesia saat ini tercemar berat, 16 sungai tercemar sedangberat, dan hanya 1 sungai yang masih memenuhi standar baku mutu, yakni sungai Lariang di Sulawesi Tengah.

Padahal akibat pendangkalan dan debit air yang terus menurun, sungai tidak bisa berfungsi optimal. Sementara fungsi sungai adalah sebagai irigasi dan bahan baku air minum bagi sejumlah kota di sepanjang alirannya.

“Perlu ada perhatian serius dari pemerintah daerah (pemda) maupun pemerintah pusat terkait pencemaran sungai di Indonesia, karena pentingnya fungsi sungai bagi keseimbangan ekosis-

Pemerintah perlu Intervensi urusan Pangan Jombang, Suara Keadilan DPR mendesak pemerintah untuk melakukan intervensi kenaikan harga kedelai. Hal ini mengingat komoditas tersebut terus mengalami lonjakan harga hingga tembus Rp 8 ribu. Padahal sebelumnya harga bahan baku tempe dan tahu tersebut hanya berkisar Rp 6 ribu per kilogram.

“Pemerintah harus segera melakukan intervensi terhadap kesediaan bahan pangan, terutama kedelai yang saat i n i

sudah mengalami kelangkaan di beberapa daerah. Perlu diupayakan, karena kedelai merupakan bahan dasar makanan rakyat, yakni tempe dan tahu,” kata Memed di hadapan ratusan hadirin saat serap aspirasi pada kunjungan resesnya, di Kecamatan P e r a k , Jombang, Selasa malam (24/7).

Memed Sosiawan

Anggota DPR dari Dapil Jatim VIII ini menambahkan, pemerintah juga harus memantau pedagang yang melakukan aksi monopoli. Dengan begitu harga tidak melambung dan stok pangan terkendali. Selanjutnya, imbuh Memed, perlu memberdayakan daerah-daerah yang masih kurang produksi pangannya, hingga mampu meningkatkan ketersediaan bahan pokok.

“Sekali lagi, intervensi pemerintah sangat penting dalam situasi pangan seperti ini,” ingatnya tegas.

Hal lain yang dihimbau politisi PKS ini adalah, agar pemerintah segera mengoptimalkan revitalisasi dan privatisasi pabrik gula. Alasannya, pasar gula nasional yang dikuasai pemerintah tinggal 60 persen saja, sementara sisanya dikuasai oleh kalangan swasta.

tem dan kehidupan masyarakat,” himbau politisi PKS ini.

Rofi menambahkan bahwa Kemen LH perlu melakukan koordinasi lebih intensif dan tindakan preventif segera dengan berbagai pemangku kepentingan dan Kementerian terkait, karena persoalan revitalisasi sungai tidak bisa diselesaikan secara parsial dan sektoral. Selain itu pemahaman masyarakat perlu ditingkatkan dengan berbagai macam program kreatif dan kebijakan strategis untuk menekan pencemaran di sungai.

“Kerusakan sungai terjadi selama ini lebih banyak diakibatkan oleh limbah industri dan domestik yang belum diolah (recycle). Oleh

karenanya kondisi tersebut harusnya menjadi pijakan bagi pemerintah, dengan meminta kalangan industri agar memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Namun ironisnya, seringkali kita temukan banyak industri tidak memiliki IPAL karena kelemahaan pengawasan dan pemberian izin dari pemda s e -

tempat,” sesal Rofi.

Rofi’ Munawwar

Putusan MK soal Newmont sudah Tepat

Jakarta, Suara Keadilan - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan M Sohibul Iman, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Sengketa Kewenangan Lembaga Negara ihwal pembelian 7 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), dengan menggunakan uang negara.

"Saya kira putusan MK itu mesti kita apresiasi dan hormati.

Dan Pemerintah mesti mentaatinya, tidak terus memaksa membeli saham PT Newmont Nusa Tenggara dengan uang negara, sementara anggarannya tidak diajukan ke DPR," ujar Sohibul Iman di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (1/8).

Sohibul Iman mengatakan, pada prinsipnya ia sendiri tidak

keberatan jika pemerintah tetap akan membeli saham PT NNT dengan uang negara.

"Saya tidak keberatan, tapi pemerintah mesti cantumkan dan usulkan dalam RAPBN. Memang kewenangan itu di pemerintah, tetapi untuk penggunaan anggarannya mesti seizin DPR," tegur Anggota Komisi VI DPR Ini. K a t a Iman, sangat memungkinkan pemerintah membeli saham Newm o t terse-

but dengan uang negara lewat program Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

DPR pun akan memberi dukungan pada usulan pemerintah terkait besaran anggaran di PIP dalam RAPBN 2013. Masalahnya dalam RAPBN 2013, secara teknis tidak dijelaskan rinciannya, apakan anggaran itu nantinya juga akan dipergunakan untuk membeli saham Newmont. Menurut Iman, hal inilah yang harus diperjelas.

M. Sohibul Iman

Kesejahteraan Masyarakat, Jauh Kenyataan dari Harapan Jakarta,

Suara

Kritik ini disampaikan

sekali yakni pemilu, dalam

kesehatan dan jaminan sosial

alat kesehatan, gedung-

Keadilan – Sekitar

Anggota

VII

memilih wakil-wakil kita

warga negara Indonesia.

gedung layanan

80 persen dari total

DPR Martri Agoeng saat

di berbagai tingkatannya,”

Anggaran Pendapatan

kunjungan resesnya di

himbau

Martri.

disebutkan, BPJS harus

dan

Belanja Negara (APBN)

Semarang, Selasa (7/8).

Dalam

kesempatan

memiliki kantor-kantor

sebagainya,”

juga

perwakilan hingga tingkat

tutur Martri

bahwa

kecamatan. Ini merupakan

RI

sebesar

1500

Komisi

“Kesejahteraan

tersebut,

Martri

“Dalam

UU

ini

trilyun, disalurkan ke

tergantung

daerah sebagai upaya

pengelolaan anggaran dan

Undang-undang no 24

kesempatan bagi masyarakat,

pembangunan yang

realisasinya, oleh kepala

tahun 2012 tentang Badan

untuk mendapatkan manfaat

mampu mendorong

daerah dan DPRD setempat.

Penyelenggara Jaminan

dari diundangkannya BPJS,

kesejahteraan bangsa.

Maka jangan sampai kita salah

Sosial (BPJS) sudah disahkan

misalnya mendapat tambahan

Namun realisasinya, jauh

dalam menentukan pilihan

oleh DPR. Jaminan sosial ini

paramedis atau tenaga

kenyataan dari harapan.

pada hajatan lima tahun

akan melayani kebutuhan

perawat di tiap kecamatan,

bagaimana

menyampaikan

masyarakat, lain

Martri Agoeng

Kesejahteraan Rakyat

Edisi agustus 2012

Perlunya Badan Haji berbadan Hukum Publik san anggaran negara. Selain

fungsi utama badan haji

dihasilkan dari dana para

itu perwujudan lembaga

nantinya sama seperti BPJS,

jamaah haji, baik dana se-

haji yang independen dan

yaitu menyelenggarakan iba-

toran awal (waiting list),

profesional tidak akan bisa

dah haji dan mengelola dana

Dana Abadi Umat (DAU),

terlaksana, karena lembaga

haji,” jelas Hakim.

dana optimasliasi haji dan

haji yang berbentuk LNPK

Beberapa pokok tugas yang

dana tabungan haji.

hanya akan menjadi bayang-

nantinya akan dikelola

bayang birokrasi Kemente-

oleh badan haji ini

rian Agama.

antara lain soal tata

“Kita bisa ambil contoh BPJS

kelola penyel-

Jakarta, Suara Keadilan

prinsip nirlaba, keterbukaan,

Menurut Hakim, apabila

(Badan Penyelenggara Jami-

enggaraan haji,

- Fraksi PKS mengusulkan

kehati-hatian dan akuntabi-

badan haji dalam bentuk

nan Sosial), lembaga negara

pengelolaan dana

Badan Khusus Haji harus

litas. Untuk mewujudkan

Lembaga Pemerintah Non

yang berbentuk badan hukum

keuangan haji

berbentuk Badan Hukum

prinsip tersebut dibutuhkan

Kementerian (LPNK) akan

publik ini bisa diterima oleh

dan meny-

Publik, karena jelas badan

lembaga yang independen

banyak permasalahan yang

masyarakat. BPJS sendiri

angkut

haji ini akan mengelola

dan profesional tanpa campur

menghadang, selain kerap

merupakan lembaga yang

aspek in-

dana publik yang berasal

tangan pemerintah lagi,” kata

tumpang-tindih dengan

berfungsi mengelola dana

vestasi

dari masyarakat umum.

Anggota Komisi VIII dari

fungsi dan tugas lembaga

sosial masyarakat dan meny-

yang

“Pengelolaan badan haji

Fraksi PKS Abdul Hakim di

kementerian lain, LPNK juga

elenggarakan jaminan sosial

ini harus berdasarkan

Jakarta, Selasa (10/7).

dituding membuat pemboro-

bagi masyarakat. Sementara

Tekan BPIH Dengan Meningkatkan Subsidi Jakarta, Suara Keadi-

US Dollar dari BPIH tahun

(Kemenag), untuk mem-

lan - Besaran subsidi bagi

sebelumnya yakni 3.533 US

bahas penggunaan dana

pelaksanaan kegiatan haji

Dolar. "Dana kan berasal dari

optimalisasi milik jamaah

yang berasal dari dana op-

dana setoran jamaaah haji,

yang mencapai triliunan

timalisasi kemungkinan

(jadi) sebesar-besarnya di-

rupiah tersebut. Langkah

akan dinaikkan. Sebe-

gunakan untuk kepentingan

ini diharapkan bisa men-

lumnya, dana optimalisasi

jamaah. Kami minta bisa

jamin transparansi dalam

tersebut mencapai Rp 1,5

lebih besar lagi agar lebih

pengelolaan dana haji.

triliun.

ringan (biaya –red) yang

"Dana optimalisasi itu

Langkah tersebut di-

harus ditanggung jamaah,"

kan dana setoran jamaah,

harapkan bisa menekan

usul Wakil Ketua Komisi

yakni sebesar Rp 25 juta

biaya penyelenggaraan

VIII DPR, Jazuli Juwaini di

per jamaah, mengendap,

ibadah haji musim be-

Bandung, Senin (16/7).

dan manfaat berupa ke-

rikutnya. Tahun ini, Biaya

Menurut dia dana subsidi

untungan diantaranya

Penyelenggaraan Ibadah

diantaranya diperuntukkan

dibelikan sukuk negara

untuk menanggung

dan sebagian untuk me-

Haji (BPIH) ditetapkan

biaya pemondokan,

nyubsidi," katanya.

rata-rata

transportasi dan kate-

Opsi yang bisa ditem-

3 . 6 1 7

ring selama berada di

puh di antaranya melalui

US Dolar.

Tanah Suci. Terkait

pendirian badan peng-

Jumah ini

hal itu, pihaknya

elolaan haji tersendiri.

naik rata-

akan menggelar

Hanya saja, opsi tersebut

pembahasan dengan

masih mengundang per-

Kemen-

debatan. Meski demikian,

terian

usulan perubahan UU No

Aga-

13/2008 tentang Penyelen-

ma

ggaraan Ibadah Haji bakal

rata 80

dilakukan, agar pengelolaan keuangan penyelengJazuli Juwaini

garaan haji lebih optimal.

Abdul Hakim

Setoran BPIH

Sepenuhnya Hak Jamaah

Jakarta, Suara Keadilan - Pembahasan mengenai penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2012 telah mendekati masa akhir. Masyarakat tentu saja berharap penetapan BPIH ini segera diputuskan agar bisa mendapat kepastian persiapan keberangkatan. Meski demikian, keputusan ini tetap tak bisa digesa hanya dengan alasan memberi kepastian penetapan biaya. Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi VIII DPR Ledia Hanifa di Jakarta, Senin (23/7).

“Bukan sekedar menerima berapa keputusan biaya haji yang harus ditanggung, tetapi masyarakat berhak mendapat kejelasan dan keadilan dalam menanggung biaya ini,” ujar politisi wanita dari PKS ini.

Dalam pembahasan soal BPIH selama ini, pemerintah berulangkali meminta kenaikan biaya haji dengan alasan adanya kenaikan beberapa komponen biaya seperti

penerbangan, karena terkait kenaikan harga bahan bakar. Namun DPR sendiri melihat bahwa komponen lain dari BPIH yang selama ini digunakan dalam penyelenggaraan haji, masih menyisakan masalah.

Karena itu Ledia juga mengaku tidak sepakat dengan sistem penetapan BPIH yang diajukan pemerintah selama ini.

“Bagaimana mungkin beberapa kegiatan pejabat kementerian agama seperti perjalanan dinas, dimasukkan dalam komponen indirect cost BPIH yang jelas-jelas merupakan kepentingan kerja si pejabat,” kata aleg FPKS ini dengan kecewa.

Ketua Humas Kaukus Perempuan

Ledia Hanifa

Parlemen RI ini kemudian menegaskan, semua biaya operasional penyelenggaraan haji harus dikeluarkan dari APBN. “Apa yang disetor oleh jamaah adalah hak jamaah, harus digunakan untuk kepentingan pelaksanaan ibadah haji yang terkait langsung dengan jamaah, jangan dipakai untuk kepentingan pekerjaan yang sudah tercakup dalam tugas pegawai kementerian,” tegurnya.

Sementara soal paspor, Ledia menjelaskan bahwa jamaah tidak ditarik biaya paspor karena biaya pengurusan paspor itu sendiri sudah tercakup di dalam komponen BPIH. “Jadi bukan karena jamaah mendapat subsidi pemerintah,” ujar Ledia.

Karena itu Ledia berharap, dengan merevisi daftar maupun besaran komponen BPIH, masyarakat tidak lagi dibebani dengan biaya yang tidak perlu.

Tips

Edisi agustus 2012

5 Alasan

Menggunakan Social Media dalam Kampenye Politik

B

anyak politisi dari semua tingkat pemerintahan di seluruh dunia menggunakan media sosial untuk mengumpulkan dukungan, berhubungan dengan para pemilih dan menyebarkan pesan mereka.

Kampanye politik Barack Obama melalui media sosial pada pemilihan presiden tahun 2008 lalu, merupakan salah satu metode yang banyak dijadikan contoh. Selain itu ada kandidat walikota muslim pertama Kanada Calgary Naheed Nenshi, dengan awal dukungan suara kurang dari 5%, kemudian melejit hingga 40% dalam hitungan hari, yang sebagian besar diyakini karena penggunaan media sosial secara cerdas dalam kampanyenya.

Berikut ini adalah lima alasan mengapa Anda harus menginvestasikan waktu dan energi Anda dalam media sosial, terutama sebagai upaya kampanye yang sukses.

1. Efek Menguatkan Salah satu langkah awal dalam perencanaan komunikasi politik adalah dengan mengidentifikasi pesan utama kampanye.

Pesan ini kemudian disampaikan melalui jalur offline dan digital seperti media cetak, door to door, town hall meetings dan debat di televisi.

Upaya ini memainkan peranan penting dalam menciptakan komunikasi dan meningkatkan kesadaran di benak para pemilih. Namun apa yang terjadi pada pesan-pesan dalam perdebatan dan kampanye ini jika sekedar berlalu begitu saja?

Di sinilah media sosial memainkan perannya; mendokumentasikan, mengingatkan sekaligus menguatkan pesan kepada khalayak.

2. Membentuk Koneksi Pribadi (Kepada banyak orang dalam satu waktu) Cory Booker, Walikota Newmark, New Jersey (populasi 280.000 jiwa) memiliki lebih dari 1,1 juta followers di Twitter. Sosoknya dikenal ambisius dalam memanfaatkan jaringan sosial. Walikota ini telah berhasil membentuk koneksi pribadi dengan puluhan ribu orang.

Meskipun tidak semua kandidat mampu memanfaatkan media sosial secara luas, kisah sukses Booker menggambarkan salah satu ciri Twitter dan Facebooker (istilah bagi penguuna facebook) yang paling kuat, yakni akses cepat ke beberapa sasaran sekaligus sebagai media kampanye. Orang ingin didengar, sementara media sosial memberikan mereka ruang untuk menyuarakan pendapat mereka langsung kepada yang mereka tuju (kandidat). Publik juga ingin berbagi hal yang berarti bagi mereka, sekaligus sebagai pola untuk saling mempengaruhi pendapat, dan –lagi-lagi- dengan media sosial, semua hal itu menjadi mungkin. Ketika seorang politikus menjangkau individu secara langsung, maka koneksi dengan publik dan konstituen menjadi lebih erat dibanding sekedar jabat tangan ketika kampanye.

4. Membangun Kemampuan untuk Merespon Krisis bisa saja muncul di ujung masa kampanye.

Tiba-tiba beredar isu negatif, yang menyerang dan tentu saja potensial mengurangi tingkat keterpilihan.

Dalam situasi serupa ini, kehadiran sosial media kian dibutuhkan. Pada saat-saat krisis, sangat penting untuk menggunakan jalur komunikasi yang telah terjalin agar bisa bertindak, merespon secara cepat dan efisien.

Maka dari itu membangun koneksi melalui sosial media bukan dimulai setelah krisis, namun sebelumnya. Dengan memiliki hubungan yang terjalin sebelumnya secara kuat, dapat memberi dampak besar pada persepsi publik dan berpotensi meminimalkan efek negatif (atau memanfaatkan situasi positif). Di sinilah gunanya kampanye melalui media sosial, yakni jalur cepat dan langsung kepada publik secara personal, atas dasar trust (kepercayaan) untuk memberikan respon atas krisis.

3. Perangkat yang tersedia saat ini memudahkan penyampaian pesan Ketika media sosial masih relatif baru, waktu yang dibutuhkan untuk mendesain, mengelola, merancang dan menyebarkan konten pesan merupakan beban besar. Untuk kebanyakan kampanye yang kekurangan tenaga kerja, tantangan ini sangat berat.

Kemajuan infrastruktur serta aplikasi web dan mobile yang ada saat ini, memudahkan pengguna mengakses informasi sekaligus menyebarkan pesan secara cepat dan massal. Pengguna tinggal memilih sistem perangkat (bahkan bisa menggunakan telepon genggam) dan format aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan, target sekaligus budget kampanye.

5. Bukan Hanya untuk Komunikasi

Selamat memanfaatkan social media dalam kampanye politik yang sukses!

Ketika orang memikirkan sosial media, mereka biasanya menganggapnya sebagai alat komunikasi semata. Padahal ada banyak hal berharga dari pemanfaatan media sosial, lebih dari sekedar menyiarkan pesan dan terlibat langsung dengan orang. Penelitian melalui sosial media menghasilkan sejumlah besar data dan informasi setiap hari.

Ketika tim kampanye mampu mengumpulkan banyak informasi dari khalayak, kemudian mampu menelaahnya dengan baik, maka akan menghasilkan peta dan program strategi yang dapat dipakai sebagai bahan kampanye yang berharga.

Sumber : Ditulis Oleh : Doug van Spronsen Disebarluaskan melalui : http://www.radian6.com/blog/2012/06/5reasons-to-use-social-media-in-political-campaigns/ Disadur oleh : Topaz, Tourmalina

Kesejahteraan Rakyat

Edisi agustus 2012

Layanan Rakyat Miskin

Tender Petral

Bebas Intervensi Mafia

Lebih Prioritas Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi IX DPR RI Indra, mempertanyakan prioritas program Kementerian Kesehatan (Menkes) yakni mencegah seks beresiko dengan penggunaan kondom.

Indra meminta Menkes Nafsiah Mboi lebih memprioritaskan layanan kesehatan bagi warga miskin.

"Ada fakta lain mengenai penolakan rumah sakit terhadap pasien miskin.

Ada pasien ditelantarkan karena dia pasien miskin.

Itu harusnya prioritas Menkes dalam layanan kesehatan," kata Indra dalam rapat kerja Komisi IX bersama Menkes Nafsiah Mboi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/6).

Soal program pencegahan penularan HIV/ AIDS di kalangan dengan seks beresiko, Indra meminta Menkes lebih memfokuskan pence-

gahan penularan melalui pemakaian jarum suntik yang digunakan untuk mengonsumsi narkotika. "Awal dilantik ibu sudah menggongkan kampanye kondom. Padahal ada 42,4 persen penyebaran HIV dari narkotika jarum suntik. Seharusnya ini jadi prioritas, yang harus digongkan narkotika jarum suntik, bukan kondom," tergas Indra.

Menurut politikus PKS ini, kondom yang berasal dari bahan lateks dan karet tidak memiliki kemampuan mencegah penularan penyak i t

Ekuintek

seks. "Saya ragu dengan jangkauan sosiologis untuk memahami pemikiran ibu.

Justru daya tangkap publik, ibu melegalkan free sex.

Masih ada yang lebih prioritas, saya menolak kampanye kondom," tegur Indra yang sebelumnya menjadi anggota Komisi III. Dalam kesempatan yang sama, Menkes Nafsiah Mboi menjelaskan, bahwa kampanye penggunaan kondom bagi kalangan seks beresiko tidak dimaksudkan dengan membagi-bagi kondom untuk remaja, khususnya sebagai upaya menekan angka HIV/AIDS. Namun demikian, kampanye kondom sendiri telah menjadi kontroversi meluas di kalangan masyarakat, bahkan sejak sebelum program tersebut berhasil digulirkan.

Indra

Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi VII DPR Achmad Rilyadi meyakini bahwa Pertamina Energy Trading Limited (Petral) bebas dari intervensi mafia. Menurutnya, impor minyak mentah dan BBM perusahaan yang berpusat di Singapura ini sudah dijalankan sesuai prosedur.

Demikian disampaikan Legislator yang akrab disapa Irel ini, menanggapi tudingan banyak pihak dan LSM terhadap Petral yang dianggap sebagai sarang mafia minyak yang merugikan negara.

“Saya pikir impor minyak sekarang ini sudah dilakukan dengan caracara yang layak dan sesuai prosedur,” komentarnya di Jakarta, Kamis (7/7).

Menurut Irel, pemenang tender Petral yang itu-itu saja tidak berarti lembaga tersebut sudah dikuasai mafia.

“Penyebabnya bisa saja karena pemenang

itulah yang memang paling mempunyai kapasitas dalam bisnis perdagangan minyak dan dapat diandalkan. Tidak bisa kemudian dianggap ada mafia di dalam Petral,” ujar politisi PKS ini.

Menurut Irel, yang harus dilakukan saat ini adalah pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap Petral, serta terus meningkatkan kinerja bisnis Petral agar berdampak signifikan bagi keuangan negara.

“Dengan adanya isu ini, P e merint a h harus lebih ketat dalam

mengawasi kinerja Petral serta transparan dalam melaporkan kinerja keuangan, sehingga publik bisa lebih memahami segala prosedurnya,” himbau Irel.

Achmad Rilyadi

Terlambatnya Sosialisasi UKG Memicu Penolakan Jakarta, Suara Keadi-

DPR, Selasa (31/7) di sela-

merintah seharusnya menso-

lan - Adanya rencana Ke-

sela melakukan kunjungan

sialisasikan rencana pelaks-

menterian Pendidikan dan

reses di Jakarta.

anaan UKG tersebut jauh hari

Kebudayaan (Kemendik-

Menurut Zainuddin, pe-

sebelumnya agar tidak terjadi

bud) untuk melaksanakan

penolakan maupun rencana

Uji Kompetensi Guru

boikot UKG oleh sebagian

(UKG) bersertifi-

guru.

kasi seharusnya tidak

Meski demikian, kere-

menjadi polemik.

sahan sebagian guru akan

Demikian dikatakan

program UKG juga perlu

Ahmad Zainuddin,

ditindaklanjuti. “Ketika ber-

anggota Ko-

kunjung ke dapil, kami ba-

misi X

nyak mendapat masukan dari para guru tentang rencana UKG ini.

Diantaranya

Ahmad Zainuddin

Suasana Uji Kompetensi Guru, beberapa pekan yang lalu, disaksikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI M. Nuh adalah jika tes menggunakan

yang akan dilakukan ini,”

guru, sebelum UKG

media internet, bagaimana

ungkapnya.

dilangsungkan. Zai-

dengan guru yang belum

Untuk itu politisi PKS ini

nuddin menambahkan,

bisa menggunakan internet.

mendesak pemerintah meng-

niat baik Kemendikbud

Bahkan tidak sedikit dari me-

kaji ulang waktu pelaksanaan

ini hendaknya diiringi

reka yang mempertanyakan

kebijakan UKG. Pemerintah

dengan sistem pelak-

transparansi dan kredibilitas

juga diharapkan mampu

sanaan yang kredibel dan

Kemendikbud dalam proses

mengupayakan situasi yang

profesional, agar hasilnya

penentuan sertifikasi guru

kondusif di lingkungan

pun sesuai harapan.

dan juga uji kompetensi

pendidikan, khususnya para

Kesejahteraan Rakyat

Edisi agustus 2012

Pungli Berkedok Komite Sekolah

Memprihatinkan

Kampanye Kondom

Picu Kontroversi

Masyarakat

Jakarta, Suara Keadi-

menjelaskan, dalam Kepu-

rumusan inilah yang senan-

menentukan besaran uang

Jakarta, Suara Keadilan - Fraksi PKS tegas menolak

lan - Masih maraknya

tusan Menteri Pendidikan

tiasa dioptimalkan oleh pihak

gedung yang mencapai Rp

pungutan yang terjadi

Nasional Nomor 044/U/2002

sekolah untuk membenarkan

2 juta rupiah dan uang

rencana Menteri Kesehatan untuk melaksanakan kam-

saat penerimaan siswa

tanggal 2 April 2002 ten-

adanya pungutan kepada

bulanan yang mencapai

baru disebabkan masih

tang Dewan Pendidikan dan

orang tua siswa, sebagai

Rp 200 ribu. Ini tidak bisa

adanya celah yang di-

Komite Sekolah, peluang

bagian dari anggota masy-

dibiarkan,” jelas politisi

seks bebas bagi remaja. Demikian disampaikan Anggota

manfaatkan oleh pihak

adanya pungutan itu sangat

arakat yang dimaksud,” jelas

Fraksi PKS ini.

Komisi IX DPR Herlini Amran di Jakarta, Senin (25/6).

sekolah, diantaranya

terbuka. Misalnya, dalam ke-

Raihan.

dengan memanfaatkan

putusan itu dinyatakan bahwa

Komite Sekolah. Lebih

panye pemakaian kondom bagi remaja. Seharusnya pemerintah justru meningkatkan sosialisasi akan dampak

Di sisi lain, Peraturan

“Dengan tegas saya menolak kampanye Pemerintah

Raihan menyayangkan,

Menteri Pendidikan dan

salah satu fungsi Komite Se-

pihak sekolah sering kali

Kebudayaan (Permen-

untuk meningkatkan penggunaan kondom pada remaja

parah lagi aturan yang

kolah ialah menggalang dana

berdalih, bahwa bukan pi-

dikbud) Nomor 60 Tahun

ada pun membenar-

masyarakat dalam rangka

hak sekolah yang melakukan

2011 tentang Larangan

pembiayaan

pungutan, melainkan pihak

Pungutan Biaya Pendidi-

Sepeninggal Almarhumah Eks Menkes Bu Endang,

praktek pungutan

penyelen-

komite. Sementara pihak ko-

kan pada Sekolah Dasar

menurut Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini

tersebut. Demikian

ggaraan

mite yang sudah dipengaruhi

dan Sekolah Menengah

bahwa tantangan kerja Kemenkes terkait permasalahan

disampaikan Ang-

pendidi-

oleh pihak sekolah ini pun

Pertama, ternyata tidak

gota Komisi X

kan

di

berdalih bahwa pungutan itu

menjangkau pungutan

kesehatan di Indonesia tidaklah ringan. “Jangan hanya

DPR Raihan Is-

satuan

sudah melalui musyawarah

yang dilakukan Komite

kandar di Jakarta,

pendidi-

para orang tua siswa. Iro-

Sekolah. Menurut Raihan,

Jum’at (29/6).

kan. “Jadi,

nisnya, orang tua siswa pun

jika pemerintah memang

mengaku tak berani meno-

benar-benar ingin men-

Lebih jauh menurut Herlini, yang perlu segera dila-

lak keinginan pihak sekolah

cegah praktek pungutan

melalui komite ini, karena

yang terus-menerus ter-

kukan Kemenkes adalah melakukan terobosan untuk

khawatir anak mereka tidak

jadi ini, pemerintah harus

bisa diterima di sekolah

mengubah seluruh aturan

tersebut.

yang terkait, terlebih

gizi buruk yang masih saja bermunculan di lokasi yang

“Beberapa temuan saat

untuk mengikis mental

berbatasan langsung dengan ibu kota, hingga menyiapkan

Penerimaan Siswa Baru

“pungli” (pungutan liar –

fasilitas dan tenaga kesehatan guna merealisasikan haja-

jenjang Sekolah Dasar Ne-

red) yang mulai tumbuh

geri, memperlihatkan bah-

subur bahkan di lembaga

tan maha besar bangsa kita, yakni BPJS Kesehatan 2014.

wa pihak sekolah leluasa

pendidikan.

kan dan melegalisasi

Raihan

Raihan Iskandar

Prioritaskan Pengesahannya Dalam Prolegnas DPR

Zuber Safawi

sudah berperan aktif dalam melakukan inisiasi usulan, melakukan penjaringan aspirasi dan utamanya mendesak dan terus mengawal RUU Keperawatan ini sebagai prioritas UU yang harus segera disahkan tahun ini.

Demikian disampaikan Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Keperawatan Zuber Safawi dalam Seminar bertajuk

adalah sosialisasi dari dampak seks bebas,” tegas Herlini.

sekadar mengkempanyekan kondom ataupun prevalensi HIV/AIDS yang justru malah mengundang kontroversi di masyarakat,” ujarnya mengingatkan.

menjawab masalah kelangkaan dan distribusi tenaga kesehatan di berbagai daerah, merespon kasus-kasus

Kemudian, melakukan langkah-langkah berani guna mewujudkan ketahanan obat nasional, dan menciptakan sistem tanggap berskala nasional terhadap

RUU Keperawatan

Jakarta, Suara Keadilan - Rancangan UndangUndang (RUU) Keperawatan sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR sebanyak empat kali dan sudah masuk tiga kali dalam masa sidang di Komisi IX DPR. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sejak awal

dan masyarakat di Indonesia. Yang harusnya ditingkatkan

“Menjawab Permasalahan RUU Keperawatan Melalui Penguatan Substansi” di Gedung Nusantara I DPR RI, Selasa (26/6). “Saat ini masukan terkait konten sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai permasalahan yang masih mengendap di Panja RUU Komisi IX DPR,” lanjutnya.

Ia menambahkan, bahwa beberapa isu yang masih mengganjal antara lain soal bentukan konsil, kolegium, dan organisasi profesi yang ditunjuk sebagai karakteristik sebuah UU profesi.

“RUU Keperawatan ini sudah sangat maju dibahas DPR di tahun 2009, kalau Pemerintah tidak mau membahas RUU ini setelah selesai di Baleg DPR, kita di Komisi IX juga tidak akan mau membahas RUU Tenaga Kesehatan sebagai UU usulan dari Pemerintah,” tegasnya.

Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Dewi Irawaty dalam diskusi tersebut meminta DPR untuk segera mengesahkan UU Keperawatan. Karena menurutnya, “Perawat Indonesia merupakan garda terdepan dalam mengawal kesehatan, untuk itu perlu memiliki kesempatan dalam berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara,” katanya.

Diskusi yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IX DPR Gedung Nusantara I ini dihadiri para narasumber, antara lain Anggota Komisi IX DPR RI dari FPKS, Zuber Safawi; Pakar Ilmu Keperawatan Indonesia, Prof. Dr. Budi Anna Keliat; Ketua konsil Kedokteran Indonesia, Prof. Renaldi Rasmin; dan Ketua Umum PPNI, Dewi Irawaty, MA, PhD.

potensi pandemi/wabah penyakit menular yang kerap berulang dari tahun ke tahun. “Kementerian Kesehatan juga harus mengontrol penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran dan laporannya tidak -lagi-lagi- berstatus disclaimer,” tegasnya.

Hal-hal itulah yang menurut Legislator asal Dapil Kepuluan Riau ini lebih penting ketimbang sekedar mengkampanyekan kondom. Yang lebih disesalkan Herlini adalah masa kampanye tersebut dilakukan di awal-awal terpilihnya menggantikan Almar-

Menkes baru humah

Ibu Endang. Seolah-

olah itu

(kampanye kondom

–red)

adalah terobosan penting dan utama.

Herlini Amran

Kesejahteraan Rakyat

Edisi agustus 2012

Penempatan TKI Perlu Perlindungan Hukum

Sistem Online UKG

Banyak Dikeluhkan Jakarta, Suara Keadilan

familiar dengan internet,”

“Kalau perlu ada petugas

menggunakan tata cara

Jakarta, Suara Keadilan - Rancangan Undang-

- Anggota Komisi X

kata Rohmani di Jakarta,

yang terjun ke daerah

uji kompentensi melalui

Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Indonesia di

DPR Rohmani meminta

Sabtu (28/7).

memberikan penjelasan.

online. Dan yang tidak

Luar Negeri yang merupakan RUU Inisiatif Komisi

Kementerian Pendidikan

juga

Di samping itu, perlu juga

kalah penting adalah

Kebudayaan

mempersoalkan sulitnya

ada pusat informasi yang

kualitas infrastruktur

( K e m d i k b u d )

akses terhadap website

bisa dihubungi setiap saat.

website uji kompetensi

Fraksi PKS menyambut baik hasil tersebut dan

mendengarkan keluhan

Kemdikbud. Bahkan dua

Terutama untuk menjawab

tersebut. Jangan sampai

akan terus mengawal serta mendorong agar RUU

guru terkait pelaksanaan

hari yang lalu website

persoalan di lapangan,” kata

terulang lagi, website

ini bisa selesai di tahun 2012 ini. Demikian disam-

Uji Kompetensi Guru

Kemendikbud tersebut

Rohmani.

uji kompetensi sulit atau

(UKG).

tidak

IX, akhirnya disetujui menjadi RUU DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 5 Juli 2012 untuk kemudian dibahas antara pemerintah dan DPR RI.

paikan Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Ansory Siregar di Jakarta, Selasa (24/7) “Permasalahan TKI di luar negeri sangat berkaitan dengan harkat martabat bangsa. Banyaknya ka-

dan

Para

guru

mempersoalkan kompetensi

Guru

bisa

diakses.

Di mata Rohmani,

uji

Belum lagi persoalan

pelaksanaan uji

yang

sulitnya guru memahami

kompetensi

sus eksploitasi terhadap TKI merupakan fenomena

menggunakan internet.

prosedur

penggunaan

ini sukses

gunung es yang menjadi bom waktu bagi bangsa.

Persoalannya, masih

tes uji kompetensi yang

bila guru

Kita harus bergerak cepat dengan RUU ini,” tegas

banyak guru di daerah

berlangsung secara online

b i s a

yang belum menguasai

tersebut.

Ansory.

Ansory menambahkan bahwa 70 persen dari substansi Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang

internet.

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indone-

“Keluhan itu sudah

sia (TKI) di Luar Negeri membahas masalah penem-

Rohmani

meminta

pemerintah

untuk

disampaikan ke kami.

memastikan

guru

patan, sedangkan pasal-pasal tentang perlindungan

Guru yang rata-rata

memahami proses ujian

TKI sangat minim, sehingga Undang-Undang ini

usianya di atas 40 tahun

online yang akan

dan yang di daerah tidak

dilangsungkan.

bertolak belakang dengan semangat perlindungan TKI. “Bahkan faktanya, Undang-Undang No.39 Tahun 2004 yang ada saat ini tidak memiliki naskah akademik sehingga tidak memenuhi standar dalam pembentukan Undang-undang,” bebernya.

Oleh karena itu, Fraksi PKS memberi catatan secara lebih khusus terkait muatan dari RUU tersebut, agar sistem penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri dilakukan dengan prinsip mudah, murah, aman dan terintegrasi. "Dengan adanya UU tersebut, dapat dipastikan bahwa hak-hak pekerja Indonesia selama bekerja di luar negeri dapat terlindungi, khususnya keselamatan jiwa TKI kita," pungkasnya optimis.

Ansory Siregar

para

bahkan gagal diakses.

Rohmani

Ancaman Defisit Anggaran makin Mengkhawatirkan Jakarta, Suara Keadilan - Pemerintah baru saja menyampaikan pokok-pokok Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran (TA) 2012. Dalam laporan pemerintah tersebut, terlihat realisasi penerimaan sektor perpajakan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) baik dari Migas maupun Non-Migas masih lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya (2011) yang mencapai angka 48,1%, sementara semester I tahun 2012 baru mencapai angka 45.5%.

Selain itu penyerapan anggaran pemerintah dinilai masih sangat rendah, terlihat dari belanja modal yang baru terserap sekitar 18%, angka yang sangat mengkhawatirkan. Sementara itu penggunaan belanja subsidi terutama subsidi energi yang bersumber dari BBM sudah menca-

pai angka 61.5%. Kondisi tersebut akan sangat mempengaruhi defisit anggaran di akhir tahun nantinya.

Demikian disampaikan Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Akbar Zulfakar di Jakarta, Senin (9/7) Lebih jauh, Anggota Komisi X DPR-RI dari F-PKS ini menguraikan, daya serap kementerian dan lembaga juga terlihat rendah, bahkan daya serap.beberapa kementerian dan lembaga masih berada di bawah 10%.

“Khusus untuk subsidi benih juga menimbulkan tanda tanya besar mengingat masa tanam petani yang akan segera berakhir, sementara subsidi benih masih sangat rendah realisasinnya. Oleh sebab itu, perlu kerja keras dari pemerintah untuk dapat merealisasikan setiap kebijakan yang sudah direncanakan,” papar Akbar.

Akbar yang juga Legis-

lator dari Sulawesi Tengah ini menyoroti pula kebijakan belanja subsidi khususnya subsidi energi. Pemerintah masih mengandalkan harga minyak yang sedang turun, untuk melihat perubahan tren subsidi BBM. “Sampai hari ini pemerintah belum melakukan langkahlangkah taktis dan strategis dalam mengendalikan subsidi BBM.

Akbar Zulfakar

Dengan penggunaan yang sudah mencapai 60% dikhawatiran akan terjadi pembengkakan di akhir tahun. Dampak seriusnya adalah defisit anggaran akan meningkat.

Oleh sebab itu pemerintah harus sungguh-sungguh bekerja keras di semester kedua ini,” tegas Akbar yang juga merupakan Ketua Umum DPP KNPI ini.

Keuangan, Perbankan dan Perencanaan Pembangunan

Edisi agustus 2012

Kenaikan Harga Akibat Lambannya Antisipasi

Upaya Responsif Dukung Performa Investasi

Jakarta, Suara Keadilan - Kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadhan merupakan problem klasik setiap tahun, dimana kenaikannya lebih bersifat psikologis dan kurang ada relevansinya dengan Ramadhan itu sendiri.

Permintaan memang naik, namun hanya sesaat.

Menurut anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ecky Awal Mucharam, lagilagi pemerintah selalu lambat dalam menyoroti masalah ini. Padahal persoalan serupa, termasuk kapan datangnya bulan Ramadhan, sangat predictable dan accountable s e h i n g g a pemerintah bisa

Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi XI DPR RI Kemal Azis Stamboel mengapresiasi kinerja investasi yang tumbuh semakin membaik.

“Di tengah ancaman perekonomian global akibat krisis Eropa, investasi kita menunjukkan performa yang cukup bagus.

Dalam triwulan kedua tahun ini, total realisasi investasi tumbuh 24% (year on year). Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan momentum kebangkitan investasi ini, dan harus ada langkahlangkah perbaikan yang mendukungnya,” p a p a r n y a .

Investasi pada triwulan kedua 2012 menunjukkan adanya pergeseran investasi dari sektor primer ke sektor sekunder, “Kalau kita lihat pada data yang dirilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada triwulan kedua, investasi di sektor manufaktur baik asing maupun dalam negeri, mengalami kenaikan dan sebaliknya investasi di sektor pertambangan dan komoditas justru mengalami penurunan,” jelas politisi asal PKS ini.

Menurut Kemal, kinerja inevstasi yang semakin membaik ini berdampak sangat

memprediksi peningkatan terhadap kebutuhan masyarakat dengan sangat jelas.

“Sumber masalahnya juga jelas, apakah dari persoalan distribusi atau persoalan kurangnya fasilitas infrastruktur. Namun pemerintah seakan-akan kurang tanggap, seakan-akan menjadi sebuah pembiaran karena pastinya pemerintah sudah memprediksi hal ini,” terang Ecky, Jumat, (20/7).

Menurut E c k y ,

pemerintah hanya melakukan langkah yang bersifat temporer seperti operasi pasar dan bukannya melakukan terobosan baru yang lebih solutif. Padahal langkah yang bersifat temporer hanya menghasilkan solusi yang juga terbatas.

“Langkah-langkahnya juga jangan langkah yang kecil, tapi butuh langkah yang besar agar di tahun mendatang tidak terdengar lagi bahwa harga bahan pokok menjelang Ramadhan sudah naik,” tutup Ecky.

Ecky Awal Mucharam Ecky Awal Mucharam

positif bagi penciptaan lapangan pekerjaan di dalam negeri.

“Total investasi triwulan kedua tahun 2012 telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 351.513 orang, dan capaian ini meningkat 55,7% dari jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap pada triwulan yang sama tahun 2011 yang mencapai 225.804 orang,” tambahnya melengkapi.

Melihat geliat performa investasi di Indonesia yang cukup menggembirakan, Kemal berharap pemerintah

Kemal Stamboel

Rendahnya Serapan Anggaran

Potensi Pemborosan

Jakarta, Suara Keadilan - DPR mempertanyakan rendahnya serapan anggaran Kementerian dan Lembaga untuk Tahun Anggaran 2012 yang baru mencapai 30 persen dari total anggaran sebesar 164,3 triliun.

Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR Muhammad Firdaus di Jakarta, Kamis (19/7).

“Padahal semua sarana dan prasarana sudah diberikan untuk Kementerian dan Lembaga, bahkan untuk mendukung kinerja Kementerian dan

Lembaga, DPR juga sudah menyetujui adanya sistem remunerasi guna meningkatkan kinerja di Kementerian dan Lembaga,” jelas Firdaus.

Menurut Firdaus, dari tahun ke tahun serapan anggaran di Kementerian dan Lembaga selalu mengalami hal yang sama, dimana pola penghabisan anggaran baru akan dilakukan pada akhir-akhir tahun anggaran, sehingga banyak kemungkinan anggaran terpakai tidak tepat sasaran. Bahkan mungkin akan terjadi

pemborosan-pemborosan terhadap anggaran karena terburu-buru realisasinya, sehingga tidak sesuai lagi dengan perencanaan awal penggunaan anggaran tersebut.

“Hal ini perlu diantisipasi dan perlu adanya pengawasan yang ketat dari Bappenas dan BPKP, sebagai lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap programprogram yang disusun oleh setiap Kementerian dan Lembaga dalam setiap tahunnya,” ingat Firdaus.

Untuk itu Firdaus

juga meminta Pemerintah melakukan evaluasi secara komprehensif dan akuntabel terkait sebab-sebab rendahnya serapan anggaran di setiap Kementerian dan Lembaga, yang terjadi hampir setiap tahun anggaran. Pemerintah juga harus melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan pengawasan atas program-program yang disusun. “Jangan sampai program-program tersebut tidak membawa suatu perubahan, tidak melahirkan inovasi baru yang bermanfaat secara signifikan bagi

terus melakukan upayaupaya perbaikan lebih responsif dan masif lagi agar momentum ini terus terjaga dan semakin membaik ke depannya. “Kita harus terus tingkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu memenuhi kebutuhan industri, agar nantinya proses alih teknologi menuju penguasaan teknologinya berjalan dengan baik,” tutupnya optimis.

kepentingan masyarakat,” tutupnya.

Muhammad Firdaus

Edisi agustus 2012

Kartun

| Cerita : Dedi & Boy

KUTU (POLITIK)

LONCAT

RUU Jaminan Produk Halal, Segera Sahkan !!

Edisi agustus 2012