Edisi 4

EDISI 4

Terdepan Dalam Reformasi Parlemen

SUARA KEADILAN

APRIL

2011

SUKA | Edisi 1 / I / 2010

GRATIS

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Naikkan Cukai Rokok;

Masyarakat Sehat, Pendapatan Negara Meningkat Peningkatan konsumsi tembakau di Indonesia sejak tahun 1970 disebabkan oleh rendahnya harga rokok, peningkatan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan rumah tangga dan proses mekanisasi industri rokok.

Halaman 7

Waspadai Mafia Beras

Kendalikan Bulog

Rakyat Butuh

Sosial Jaminan

Fraksi PKS Lantang Pilih Opsi ‘C’

Carut-marut kondisi perberasan di Indonesia merupakan dampak dari politisasi beras yang telah diterapkan pemerintah.

Dengan berlindung di balik argumentasi menekan angka inflasi dan melindungi kepentingan rakyat agar harga beras dapat dijangkau, pemerintah justru hanya melihat harga dan pemenuhan pasokan beras dari sisi supply dan demand semata.

Halaman 14

PKS Perjuangkan

Pendidikan Dokter Murah

Allahu Akbar!

Bergemuruh di Paripurna DPR

Ada pendapat yang menyebutkan, mahalRefleksi nya biaya berobat di Indonesia disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan kedokteran. Karena itulah, peraturan tentang penKebenaran didikan kedokteran dinilai perlu direvisi. Oleh :

Dr. K.H. Surahman Hidayat

Halaman 19 Dalam pandangan

Follow Us:

akhirnya soal Century, semua fraksi di DPR kompak berucap bahwa kebenaran itu benar dan kesalahan itu tetap harus salah. Bila kita tengok perspektif agama, bahwa kebenaran yang hakiki hanya satu yaitu yang sesuai dengan “ma ‘indallah”, kebenaran yang ada

@FPKSDPRRI

www.fpks.or.id

Fraksi Pks Dpr-ri

JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI lantang memilih opsi C hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century. Artinya, proses penyelamatan Bank Century melalui bailout dinilai sarat pealanggaran.

“Opsi C adalah relevan dan terbaik untuk perbaikan sektor keuangan dan perbankan dalam upaya penegakan hukum,” kata juru bicara FPKS Ecky Awal Mucharam yang membacakan sikap fraksi Rabu, 3 Maret 2010.

Sontak, teriakan “Allahu Akbar, Allahu Akbar” bergemuruh di tengah arena ruang sidang yang dihadiri hampir seluruh anggota DPR.

sidang-sidang Pansus terdahulu.

Sikap tersebut tak berubah sampai mendekati penghujung paripurna yang hingga larut malam. Meski sempat diselingi insiden dan tarik ulur lobi, paripurna DPR akhirnya mengakhiri sidangnya lewat voting terbuka.

Opsi C, yang menyatakan proses “bail out” bank Century bermasalah dipilih oleh 325 anggota dari 537 anggota yang hadir.

Sedangkan opsi A, yang menyatakan proses prosedur bailout tidak bermasalah, dipilih oleh 212 anggota DPR. Marzuki Ali sebagai pimpinan sidang paripurna akhirnya mengetuk palu sebagai tanda paripurna DPR secara bulat memilih opsi C.

moneter dan fiskal, mulai dari (a) operasional Bank CIC (b) proses akuisisi Bank Danpac dan Bank Pikko oleh Chinkara Capital, merger Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko menjadi Bank Century, operasional Bank Century (c) pemberian FPJP, dan (d) PMS sampai kepada (e) mengucurnya aliran dana.

Opsi C juga menyebut, diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak otoritas moneter dan fiskal dengan mengikutsertakan pemegang saham pengendali, pengurus, dan manajemen Bank CIC, dan Bank Century, debitur dan nasabah terkait, sehingga terindikasi merugikan keuangan negara.

Pandangan ini merupakan penegasan dan penguatan fraksi PKS yang telah disampaikan

Opsi C lainnya adalah, patut diduga telah terjadi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan oleh otoritas

--- Pandangan Fraksi PKS dapat dilihat selengkapnya di : www.fpks-dpr.or.id

di sisi Allah. Tentu hanya Dia yang tahu. Adapun masing-masing fraksi dan opsi hanya berikhtiar mencapai kebenaran. Agama memuji ikhtiar yang berkualitas, yaitu yang secara spiritual mengedepankan kejujuran dan memosisikannya sebagai imam. Kejujuran yang menggariskan konsistensi antara tujuan (ghayah) mencari kebenaran, motif (niat) meraih reward dari Allah, dengan proses (kaifiat) yang ditempuh juga harus benar, baik prosedur formil maupun metodologis.

Di atas garis lurus konsistensi tersebut, integritas dapat dihadirkan, ketaqwaan dipertahankan, kredibilitas dihasilkan, kemudian insya Allah pahala dariNya telah dijanjikan. Masing-masing opsi memenangkan pahala itu antara satu atau dua.

Jika opsi yang dipilih sesuai dengan yang benar di sisi Allah maka mendapat dua pahala, sebagai

imbalan kebenaran dalam berikhtiar dan imbalan akurasi/persisi; sedang jika opsinya tidak sesuai dengan yang benar menurut Allah tetap memperoleh satu pahala sebagai imbalan atas ikhtiar yang benar, sebab ikhtiar yang benar bagian dari amal saleh.

Sesungguhnya yang lebih penting, bukan apa opsinya tapi bagaimana prosesnya. Dari perspektif kualitas proses atau ‘mujahadah’ menuju kebenaran maka posisi orang akan beragam.

Ada yang menempuh prosedur dengan benar, menggunakan metodologi yang benar kemudian berpenampilan ekspresif dan komunikatif yang baik. Hasilnya insya Allah baik disertai reward ilahi dan out comenya adalah kemaslahatan bagi masyarakat. Ada pula yang melakukan kesalahan di aspek formil sehingga melukai komunikasi in-

ter personal atau inter institusional, merusak mu’amalah yang menimbulkan dosa. Terlebih jika ditambah kesalahan dalam metodologi yang mengakibatkan misleading. Misalnya, untuk mencari suatu kebenaran objektif-faktual metode yang harus digunakan adalah induktif. Mendasarkan pada data dan fakta yang relevan serta komprehensif, tidak boleh ada kesimpulan yang mendahului, sebab mozaik data dan faktalah yang akan membuat kesimpulan. Kejujuran sebagai basis integritas penyelidik kebenaran mewajibkannya menempuh proses induksi secara utuh dan tidak memberi celah bagi suatu pesan deduktif untuk menyusup (masuk angin).

“Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam dirimu, maka waspadalah”. (AlBaqarah:235 )

Edisi APRIL 2011

Dari Redaksi

Editorial

Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Apa kabar pembaca? Mudah-mudahan rahmat Allah swt selalu menyertai anda. Tabloid Suara Keadilan hadir di tengah rasa syukur atas limpahan rahmat Allah swt kepada Partai Keadilan Sejahtera selama 13 tahun Bekerja untuk Indonesia.

Usia tigabelas tahun belum tua bila dibandingkan partai-partai yang telah berdiri sejak orde baru. Ia juga masih muda bila dibanding dengan satu-dua partai yang lebih muda usia biologisnya tetapi diisi oleh ruh-ruh tua. PKS di usia yang pas dengan postur untuk siap berkembang lebih cepat hingga mampu menjadi pengayom bagi semua orang.

Mensyukuri rahmat hanyalah satu-satunya cara agar kita dapat mengevaluasi langkah-langkah yang sudah ditapaki. Setelah itu membangun rencana atas kajian sebelumnya, bekerja lagi, memberi lagi dan terus mengabdi tanpa henti.

Tabloid Suara Keadilan akan terus menyampaikan kerja-kerja PKS, terutama kader-kadernya di Fraksi PKS DPR RI, agar rakyat Indonesia tahu bahwa PKS tidak pernah berhenti Bekerja untuk Indonesia. Bagi PKS, bekerja adalah wujud rasa syukur atas pemberian Allah swt kepada perkembangan dakwah yang makin meluas dan memenuhi relung-relung umat Islam Indonesia. Semoga Allah swt mengekalkan amal-amal ini sebagai ibadah.

Selamat membaca.

Wassalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemimpin Redaksi

Kontennya sudah bagus, tapi masih ada yang tertinggal/ kurang teliti, seperti contoh, dihalaman cover ada artikel tentang Fraksi PKS desak Menhub Mundur di Halaman 11, tapi ternyata artikel tersebut adanya di Halaman 9, foto2nya juga masih agak buram/kurang tajam. Tapi secara keseluruhan sudah Ok kok, Semoga SUKA bisa disukai oleh masyarakat Indonesia.

Adi Sugiharto Pulo Gadung, Jakarta Timur

Saya mendapatkan tabloid Suara Keadilan dari keponakan saya di Jakarta. Saya merasa banyak mendapatkan informasi dari tabloid ini karena di daerah tidak bisa mengakses

internet dengan mudah. Saya tidak yakin apakah kader PKS di daerah saya tahu ada tabloid ini, padahal isinya cukup penting untuk diketahui bahwa anggota dewan PKS telah banyak berbuat.

Mungkin bisa dipikirkan bagaimana supaya tabloid ini bisa dinikmati oleh masyarakat lebih luas.

Sri Suyatmi Kebumen, Jawa Tengah.

Semoga foto2 di tabloid suka semakin bagus dan banyak, sehingga bs merepresentasikan berita itu hanya dengan melihat foto Wicak Hermawan Bandung, Jawa Barat

Tak Terpengaruh Ada beberapa alasan mengapa kita cukup percaya diri mengatakan bahwa serangan terhadap PKS beberapa waktu belakangan adalah sebuah operasi politik (meminjam istilah Sekjen PKS M. Anis Matta). Pertama, PKS baru saja memperjuangkan kepentingan rakyat atas potensi kebocoran penerimaan negara di sektor pajak, yang bisa mencapai ratusan triliun rupiah di Sidang Paripurna penentuan atas Hak Angket Pajak.

Kemudian, dikembangkanlah skenario untuk menggulingkan PKS dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, baik karena alasan perbedaan pendapat di Hak Angket Pajak dengan sebagian anggota koalisi, atau konon karena kinerja menteri asal PKS dinilai buruk. Serangan itu mentah dengan pernyataan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa tidak ada agenda Reshuffle (pergantian) kabinet dalam waktu dekat.

Setelah itu, tersebarlah sebuah fitnah keji tentang video mesum Sekjen PKS M. Anis Matta.

Isu itu tidak mendapat tempat di masyarakat dan juga tidak ditanggapi oleh PKS karena memang hanya sebuah lontaran fitnah yang tidak berperikemanusiaan sekaligus tidak mendasar.

Tak lama kemudian, sebuah media mingguan membuat laporan utama yang isinya mengesankan pimpinan PKS terlibat dalam import daging sapi dengan memanfaatkan posisi kadernya (Ir. Suswono, MM) sebagai Menteri Pertanian. Tapi isu tersebut berhenti di media itu saja karena memang hal itu bukanlah isu, melainkan fakta kehati-hatian pemerintah dalam menjaga prosedur mendatangkan produk makanan, untuk menjaga keselamatan rakyat dari produk yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Serangan berikutnya dikesankan hadir dari orang internal PKS. Orang tersebut mendapatkan panggung yang sangat luas di media. Bahkan kemudian media yang sama -yang menurunkan cover liputan soal ‘daging sapi’- menurunkan isu tersebut, lagi-lagi sebagai cover hanya dengan jeda satu terbitan saja. Orang yang sudah dipecat karena pelanggaran berat tersebut dikesankan hadir sebagai orang bersih yang ingin membenahi PKS tapi tak mendapat tempat.

Allah swt Maha Tahu atas apa yang terjadi.

PKS bergeming untuk tidak mengungkap apa alasan pemecatan terhadap orang tersebut. Sudah menjadi komitmen PKS, untuk tidak membuka aib seseorang, apalagi kepada publik.

PenanggungJawab: H. Mustafa Kamal, SS | Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Dedi Supriadi | Redaktur Pelaksana: Tourmalina | Redaktur: Khairurrizqo Design/Layout: Farid Mawardi | Sekretaris Redaksi: Zakaria M. Alif Alamat: Komplek Gedung MPR/DPR/DPD - RI, Nusantara I Lantai 3, Jakarta Email: berita.fraksi@gmail.com | Telepon: 021-5785 7024 - 23 Diterbitkan dua bulan sekali oleh Humas Fraksi PKS DPR - RI dan dibagikan secara gratis Bahan-bahan: 1. Liputan; 2.

Kutipan media personal atau media massa

Apakah serangan-serangan tersebut berpengaruh terhadap PKS? Tentu saja. Pengaruh tersebut diantaranya adalah, kader di seluruh pelosok semakin yakin bahwa meniti jalan dakwah itu bukanlah pekerjaan ringan.

Ia, seperti telah dinubuwatkan Rasulullah saw, adalah jalan yang penuh onak dan duri. Kader juga semakin dewasa, bahwa partai ini adalah partai yang berisi manusia, bukan malaikat.

Oleh karenanya sistem harus di atas segalanya. Tidak ada yang bisa dan boleh melawan sistem. Siapapun dia di PKS, meskipun mantan pendiri partai, pejabat tinggi, guru mengaji atau apapun, jika melawan asas-asas Islami yang dibangun di tubuh PKS, maka ia tak akan punya tempat untuk tumbuh dan hidup berkembang.

Selain itu kader kembali diingatkan, bahwa PKS harus makin mensolidkan barisan, sebagai kekuatan untuk terus bergerak di tengah masyarakat, melayani dengan sepenuh hati, dan menjadikan kerja sebagai etos utama.

Sebab saat kita berhenti bergerak, kita tahu gosip, rumor, isu atau fitnah akan lebih mudah mengkontaminasi kekebalan tubuh kader-kader dakwah. Beda waktu dan kasus, itu terjadi dalam peristiwa Haditsul Ifki, saat para sahabat Rasul ‘kurang kerjaan’, maka gosip tentang istri Rasul bisa berkembang sedemikian rupa yang membuat Rasul gusar. Rasulullah saw gusar bukan meragukan kesetiaan istrinya pasti, tapi Sang Rasul gusar akan jadi apa umatnya bila gosip menjadi menu utama perbincangan mereka. Itu sebabnya Rasulullah segera meminta para sahabat bersiap siaga untuk berangkat ke medan peperangan lagi.

Mudah-mudahan Allah swt selalu menjaga dakwah ini untuk bisa menghadapi ujian dan cobaan, serta selalu menguatkan imunitas kader dengan tarbiyah (pendidikan) Islami yang tak lekang oleh jaman. Biarkan orang ‘beroperasi politik’, mungkin memang itu sudah profesi asli mereka, dan PKS akan menjawab dengan kerja nyata untuk rakyat Indonesia.p

Foto cover: Dedi Supriadi

TABLOID SUARA KEADILAN Edisi ke 4 Bulan April 2011

Laporan Utama

Edisi APRIL 2011

Pemerintah Tidak Serius Memberikan Jaminan Sosial Untuk Rakyat Seorang Bapak membawa sebuah map berisi dokumen-dokumen di Puskesmas sebuah kelurahan di wilayah padat Jakarta Pusat. Ia meminta rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diharapkan didapatnya dari pimpinan Puskesmas tersebut.

Kepala Puskesmas yang juga seorang dokter kemudian menanyakan di­mana sekarang putrinya yang sakit. Bapak itu mengatakan anaknya sudah wafat dua hari se­ belumnya. Kepala Pus­­ kesmas mengelus da­da, “Pak, saya turut pri­hatin tapi Puskesmas tidak bisa memberikan rekomendasi bila sudah meninggal begini,” kata Kepala Puskesmas. Meski Bapak tersebut menyampaikan bahwa anaknya mengalami kondisi darurat dan tidak ada yang bisa menguruskan SKTM itu, Puskesmas tetap tak mungkin memberikannya karena terbentur aturan.

Beberapa pemerintah daerah mengalokasikan dana yang cukup untuk memberikan jaminan so­ sial kepada warganya.

Namun hal tersebut belum memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang gratis atau paling tidak, murah. Istilah “Sadikin” atau sakit sedikit langsung miskin, adalah hal umum yang dipercayai rakyat Indonesia untuk menggambarkan betapa susahnya jadi orang sakit di negeri ini.

Secara umum, jaminan sosial adalah hak asasi setiap manusia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi PBB tahun 1948 yang menyatakan bahwa “… setiap orang, sebagai anggota

masya­rakat, mempunyai hak atas jaminan sosial… dalam hal menganggur, sakit, cacat, tidak mampu bekerja, menjanda, hari tua…”. Jaminan sosial ini kembali ditekankan dalam konvensi ILO (International Labour Organization) No. 102 tahun 1952, yang menganjurkan agar semua negara di dunia memberi perlindungan dasar kepada setiap warganya dalam rangka memenuhi Deklarasi PBB tentang Hak Jaminan Sosial.

Jaminan sosial bagi rakyat Indonesia adalah hak dasar yang sudah melekat sebagaimana tercantum dalam UUD Negara RI 1945 Pasal 28H yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat”.

Sedangkan untuk pemenuhannya, negaralah yang bertanggung jawab memenuhinya seperti tertulis dalam Pasal 34 UUD Negara RI 1945, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Jika melihat data yang ada, rakyat Indonesia sangat membutuhkan jaminan sosial. Hingga Maret 2010, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 31,02 juta jiwa atau 13,33 % dari total penduduk. Kategori miskin menurut BPS adalah penduduk yang pendapatan perkapita perbulannya kurang dari Rp 211.726 atau hanya Rp 2,5 juta setahun! Luar biasa, bah-

kan pendapatan seorang kepala keluarga dengan satu anak sebesar Rp 2,5 juta sebulan saja untuk hidup di kota seperti Jakarta, Bandung, Medan atau Makassar, sudah teramat sulit. Siapa pula orang yang bisa hidup normal dengan pendapatan 200 ribu rupiah per bulan?

Padahal selain penduduk miskin, ada pula kategori masyarakat yang tergolong rentan miskin. Masyarakat kategori ini secara teknis dapat dikatakan sebagai masyarakat mendekati miskin (near poor). Meski saat ini tidak termasuk dalam kategori miskin, namun sangat rentan untuk menjadi miskin apabila terjadi guncangan keuangan (financial shock) seberapapun kecilnya.

Jumlah mereka, pasti jauh lebih besar, dan mungkin diantaranya adalah sang Bapak yang masih mengurus SKTM meski anaknya sudah wafat seperti kisah di atas.

Meski saat ini pemerintah sudah me­ ngembangkan jaminan sosial dalam bentuk asuransi sosial dan tabungan sosial, namun cakupannya masih sangat kecil.

Bagiannya hanya mencakup sebagian pekerja di sektor formal, pegawai pemerintah dan sebagian masyarakat yang memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memiliki polis asuransi. Sebagai contoh, jaminan sosial yang dikelola PT Jamsostek baru mencakup 12 juta peserta dari sekitar 100 juta angkatan kerja, sementara untuk jaminan hari tua baru sekitar 20 persen pekerja formal yang memilikinya. Bagaimana dengan penduduk yang lain? _______Bersambung Ke Halaman 4

”

Meski saat ini pemerintah sudah me­

ngembangkan jaminan sosial dalam bentuk asuransi sosial dan tabungan sosial, namun cakupannya masih sangat kecil.

”

Laporan Utama Bagaimana Aturannya?

Cukuplah data-data tersebut untuk meyakinkan kita bahwa ada yang absen dalam upaya memberikan dan melindungi kebutuhan rakyat.

Hal ini cukup aneh karena sederet peraturan perundangan mengamanatkan pemerintah untuk mengadakan sistem jaminan sosial. Mulai Undang Undang Dasar (Pasal 28H ayat 3 dan pasal 34 ayat 2), TAP MPR (No. X/2001), UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial dan UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Dengan ditetapkannya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) maka bangsa Indonesia sebenarnya telah memiliki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 5 Undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan badan yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang harus dibentuk dengan Undang-undang.

Meski sempat dilakukan judicial review oleh PTJAMSOSTEK, PT TASPEN, PT ASABRI, dan PT ASKES atas UU tersebut, namun Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan atas perkara perkara Nomor 007/PUU-III/2005 memberikan kepastian hukum bagi BPJS dalam melaksanakan program jaminan sosial di seluruh Indonesia.

DPR dan Inisiatif RUU BPJS

Kegeraman anggota DPR selalu terlihat dalam sidang-sidang di Senayan. Dalam rapat paripurna DPR, Selasa (29/3)

Edisi APRIL 2011

misalnya, anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa Amalia dan Zuber Safawi menginterupsi pimpinan sidang untuk menyampaikan kejengkelan atas sikap pemerintah yang dinilai tidak serius untuk membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Badan Penyelelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pemerintah dinilai tidak serius karena sejak penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) saja, pemerintah lelet.

Kemudian koordinasi antara DPR melalui Panitia Khusus (Pansus) RUU BPJS dengan para menteri yang ditunjuk presiden mewakili pemerintah tidak berjalan baik. Menurut Zuber Safawi yang juga Wakil Ketua Pansus RUU BPJS, Pemerintah cenderung menghindar membicarakan masalah ini bersama DPR. RUU BPJS kini sudah telantar di meja wakil rakyat selama dua masa persidangan. Bukan karena DPR membiarkannya, tapi karena pemerintah dinilai tidak serius untuk membahasnya. “Undang Undang ini sangat penting karena dengan adanya BPJS, seluruh rakyat berhak memperoleh jaminan kesehatan, hari tua, kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian,” ujar Ledia Hanifa yang juga anggota Pansus.

Zuber Safawi mengingatkan pemerintah untuk memberi perhatian utama pada pembahasan RUU BPJS. “Akibatnya sangat serius, pemerintah bisa dinilai melanggar undang undang, dan tentunya hal itu tidak kita inginkan (pemerintah melanggar UU),” ujar anggota dewan dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I (Kota dan Kabu-

paten Semarang) ini.

Hal tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2010, pada tanggal 19 Februari 2010 yang mengamanatkan BPJS harus sudah disahkan pada bulan Desember tahun 2010. Dalam pembahasan RUU BPJS, Presiden menunjuk delapan menteri sebagai wakil pemerintah yaitu Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Kesehatan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pertahanan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENAS. Menteri yang bertindak sebagai koordinator tim pemerintah adalah Menteri Keuangan.

“Dalam sejarah pembahasan RUU di DPR, jumlah menteri yang ditunjuk sebagai wakil pemerintah, ini merupakan tim terbesar yang pernah ada, tapi hasilnya tidak sebesar yang diharapkan rakyat,” ujar Ledia yang terpilih dari Dapil Jawa Barat I (Kota dan Kabupaten Bandung).

DPR dan Fraksi PKS khu­ susnya, yakin bahwa BPJS bisa menjadi solusi atas minimnya pelayanan kesehatan dan perlindungan atas kecelakaan serta jaminan hari tua rakyat Indonesia, karena telah menggelar diskusi dengan para ahlinya.

Menurut Zuber, DPR sudah membahas permasalahan ini dengan pakar hukum, ahli perasuransian (aktuaria), pakar di bidang fiskal dan juga bidang kesehatan masyarakat. “Semua mengarah pada BPJS sebagai lembaga yang mengatur sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak akan mengganggu fiskal dan harus segera diadakan,”

tutur Zuber.

Kini Fraksi PKS mempertimbangkan penggunaan haknya untuk mempertanya­ kan sikap pemerintah yang cenderung menghindar dan terkesan tidak serius dalam pembahasan RUU BPJS. “Masih kami pertimbangkan apakah kita akan menggunakan hak interpelasi atau hak angket langsung, agar rakyat juga tahu bahwa DPR ingin rak­yat terlindungi oleh negara,” ujar Zuber.p Bahan-bahan: Tim Tenaga Ahli Komisi IX dan Pansus RUU BPJS Fraksi PKS

Zuber Safawi

Laporan Utama

Edisi APRIL 2011

Fraksi PKS Pertimbangkan Hak Interpelasi Atau Angket

Mustafa Kamal

Berlarut-larutnya pembahasan Rancangan Undang Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) hingga gagal disahkan dalam dua masa sidang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), membuat Fraksi PKS merasa perlu mempertimbangkan opsi lebih jauh. Menurut Anggota Komisi IX yang juga anggota Pansus RUU BPJS Ledia Hanifa Amalia, FPKS mempersiapkan kemungkinan mengajukan hak angket atau hak interpelasi.

Hal tersebut dipertimbangkan FPKS, menurut Ledia Hanifa, karena pemerintah dinilai tidak serius melaksanakan Undang Undang yang mengamanatkan pembentukan BPJS untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial yang lebih memadai bagi rakyat Indonesia. “Berbagai lobby dan upaya rapat konsultasi kandas karena wakil pemerintah dengan banyak alasan sering tidak lengkap atau tidak serius berkompromi atas perbedaan pendapat soal BPJS ini,” tutur Ledia.

Menurut perempuan kelahiran Jakarta, 42 tahun lalu ini, rakyat yang sakit dan tidak memiliki asuransi, angkatan kerja yang tidak punya asuransi pensiun atau asuransi ke-

celakaan kerja tidak mungkin menunggu. Rakyat, tuturnya, menanti pemerintah yang mampu memberi jaminan atas hak-hak dasar kehidupan tersebut. “Menurut amanah Undang Undang Nomor 40 tahun 2004, semestinya BPJS telah terbentuk paling lambat tanggal 19 Oktober 2009, artinya ini sudah lewat satu setengah tahun lewat,” ujar Ledia.

Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal mendukung langkah tersebut. “Dari rapat ke rapat, masalah BPJS ini selalu jadi

ganjalan, rasanya masih ada hutang kepada rakyat yang belum kami penuhi, oleh karenanya opsi mempertanyakan keseriusan pemerintah lewat (hak) interpelasi atau (hak) angket sangat dimungkinkan,” tutur Kamal kepada Suara Keadilan.

Ia juga meminta Presiden SBY mengevaluasi wakil pemerintah dalam pembahasan RUU BPJS yang diketuai oleh Menteri Keuangan. Menurutnya, kejadian gagal rapat karena menteri tidak hadir atau diwakilkan semakin menunjukkan indikasi upaya penundaan pembahasan. Kamal menyatakan bisa memahami bila RUU ini bukanlah RUU prioritas dan sangat dibutuhkan oleh rakyat.

Kamal yang juga anggota DPR dari Dapil Sumatera Selatan II ini mengaku tidak khawatir akan diprasangkai berjalan berseberangan dengan koalisi. Menurutnya soal BPJS ini tidak ada bedanya dengan langkah PKS menyetujui hak angket pajak yang bertujuan menyelamatkan uang negara dari potensi kebocoran yang mencapai ratusan triliun. “Jadi klop kan, kami memperjuangkan supaya pajak tidak bocor dan uangnya untuk jaminan sosial?” ujar Kamal retoris.p

Panjang Jalan Menuju Jaminan Sosial untuk Rakyat Tanggal 29 Juli 2010

Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan RUU BPJS sebagai usul inisiatif DPR.

31 Agustus 2010

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pembentukan Pansus RUU BPJS

28 September 2010

Rapat intern Pansus BPJS menetapkan pimpinan Pansus RUU BPJS

29 September 2010

Masuk surat dari Presiden RI (setelah dua surat sebelumnya) yang menugaskan 8 orang menteri melakukan pembahasan RUU BPJS bersama DPR RI.

7 Oktober 2010

Rapat kerja (Raker) Pansus pertama dengan Pemerintah. Pemerintah belum menyampaikan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU tentang BPJS

15 Oktober 2010

Pemerintah menyampaikan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU tentang BPJS. Ada 207 DIM: 12 DIM langsung disetujui, 1 DIM disetujui dengan catatan perubahan redaksional dan 194 DIM yang belum dapat disetujui.

25 Oktober 2010 dan 24 November 2010

Serial Raker Pansus RUU BPJS dengan Pemerintah dengan hasil masih ada perbedaan pendapat mendasar.

1 dan 15 Desember 2011

Tim Konsultasi Pansus BPJS mengadakan rapat konsultasi dengan Pemerintah dan belum juga dapat diputuskan mengenai perbedaan konsep antara DPR dengan Pemerintah

12 Januari 2011

Surat Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan pendapat bahwa seyogyanya RUU BPJS hanya bersifat penetapan (beschikking) pembentukan BPJS saja. Pemerintah menyatakan bahwa pengaturan mengenai tata kelola, tujuan dan fungsi maupun hubungan antar kelembagaan BPJS hendaknya dituangkan dalam bab khusus yang mengatur tentang BPJS dalam UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

19 Januari 2011

Setelah mendengar pendapat para pakar hukum dan juga melakukan rapat internal. Hasilnya, Pansus BPJS berharap dan mengajak Pemerintah agar lebih serius dalam pembahasan RUU BPJS. Pansus bertekad untuk menyelesaikan RUU BPJS tersebut secepatnya dan memutuskan bahwa rapat konsultasi yang akan digelar pada tanggal 19 Januari 2011 malam sebagai rapat konsultasi terakhir, untuk selanjutnya masuk ke dalam pembahasan substansi Pasal demi Pasal agar RUU BPJS dapat segera disahkan menjadi UU dan Jaminan Sosial untuk rakyat semesta dapat segera terwujud

19 Januari 2011 (Pukul 19.30 WIB)

27 Januari 2011 Ledia Hanifa

Kemajuan yang Dicapai

Rapat Konsultasi ketiga Pansus RUU BPJS dengan Pemerintah, tidak ada satu orang menteri yang hadir. Hanya Menteri Keuangan yang mengirimkan surat pemberitahuan ketidakhadirannya, sedangkan tujuh menteri yang lain tidak hadir tanpa pemberitahuan.

Rapat internal Pansus RUU BPJS memutuskan memutuskan meminta pimpinan Pansus untuk bertemu dengan pimpinan DPR guna membicarakan kelanjutan proses pembahasan RUU BPJS

Hukum & Pemerintahan

Edisi APRIL 2011

TNI Bisa Bantu Politisi Indonesia Atasi Kemacetan di Merak Kecam Serangan Sekutu Ke Libya

Yoyoh Yusroh

sia.

Jakarta, Suara Keadilan - Kekejaman Muammar Khadafi pada rakyatnya memang tidak terpuji.

Namun serangan pasukan Sekutu yang dimotori AS kepada rezim Khadafi juga banjir kecaman, termasuk dari politisi Indone-

“Seharusnya Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1973 yang disahkan pada tanggal 17 Maret 2011 silam diterapkan secara bertahap, sebatas larangan zona terbang bagi pesawat milik Libya,” ujar anggota Komisi I (Pertahanan) DPR, Yoyoh Yusroh, dalam statemen tertulisnya, Selasa (22/3/2011).

Dengan bombardir seperti yang dilakukan pasukan sekutu, jelas sekali yang akan menjadi korban adalah rakyat sipil Libya yang tidak bersalah. Serangan Sekutu yang disebut Operation Odyssey Dawn merupakan hasil pertemuan darurat 22 pemimpin dan pejabat tertinggi untuk melakukan apapun, agar Khadafi menghormati Resolusi Dewan Keamanan pada hari Kamis.

Anggota Komisi I dari Fraksi PKS ini menyerukan bahwa masyarakat internasional harus mengedepankan perlindungan kepada penduduk sipil yang tidak berdosa dan menjadi korban tindak kekerasan.

“Dan yang lebih penting, jangan sampai dalam operasi ini tidak ada jaminan kuat bahwa pasukan sekutu akan tetap bercokol di Libya meskipun rezim Khadafi telah diganti. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak pihak asing yang sedang berebut lahan minyak di sana,” imbuh Yoyoh.p

Jakarta, Suara Keadilan - Kemace- rekonomian dengan mempercepat tan panjang hingga enam belasan evakuasi melalui OMSP”, sesal kilometer di Pelabuhan Merak da- Syahfan di kantornya, Senayan. lam sepekan ini, sangat disesalkan Menurut Syahfan, pemerintah habanyak pihak. Anggota Komisi I rusnya dapat meminta TNI untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurunkan kapal-kapal AngkaRI, Muhammad Syahfan Badri tan Laut (AL) guna mengangkut Sampurno, menyayangkan pihak truk-truk yang terhambat di Tol pemerintah yang tidak mencoba se- menuju Merak. “Tapi saya tidak gera mengatasinya dengan menge- melihat upaya tersebut, padahal rahkan Tentara Nasional Indonesia sangat efektif untuk mengatasi ke(TNI) dalam Operasi Militer Selain rugian yang sudah mencapai triliuPerang (OMSP). nan rupiah akibat dari kemacetan Salah satu tugas TNI dalam ini,” ungkapnya.

OMSP adalah membantu meSyahfan yang Anggota nanggulangi akibat bencana F-PKS Daerah Pemilihan alam, pengungsian dan pemBengkulu ini juga berberian bantuan kemanusiaan. pendapat, bahwa dalam “Harusnya pemerintah bisa OMSP tersebut pihak segera berkoordinasi meKementerian Perhubungminta bantuan TNI an bisa meminta TNI dalam mengurai AL menurunkan kemacetan di pekapal-kapal jenis labuhan Merak LST (Landing Ship yang sudah seTank). LST senmakin sering terdiri fungsinya jadi dan sudah hampir sama sangat mengdengan kaancam roda pe- Syahfan Badri Sampurno pal Roro dan

dapat difungsikan sebagai kapal penyeberangan. “Dengan demikian dapat mempercepat memulihkan kemacetan tersebut. Pasalnya mengatasi kemacaten sepanjang 16-an kilometer ini membutuhkan waku relatif panjang. Minimal dalam seminggu ini baru bisa terselesaikan,” ujar Syahfan yakin.

“Saya berharap TNI selalu siaga termasuk dalam kondisi-kondisi kemacetan yang sifatnya parah dan mengganggu stabilitas seperti ini”, tegas Syahfan.p

Ombudsman Harus Ungkap Produk Susu Berbakteri Jakarta, Suara Keadilan - Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) bersikukuh untuk tidak mengungkapkan produk susu yang tercemar virus entrobakteri sakazakii.

Ketiga lembaga tersebut beralasan belum menerima salinan putusan dari MA mengenai diharuskannya IPB dan Kemenkes mengumumkan produk susu yang tercemar bakteri tersebut. Untuk menyelesaikan kekisruhan ini, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) diminta berperan aktif menindaklanjuti putusan MA tersebut.

Anggota Komisi II DPR RI, Hermanto Tanjung, mengatakan hal tersebut usai melaksanakan sholat Jum’at di Masjid Baiturrahman DPR RI, (18/2). Hermanto meminta ORI mengambil alih kasus ini agar publik tahu apa yang

terjadi sebenarnya.

“Sebagai lembaga publik, Ombudsman harus berperan aktif memanggil Kemenkes, BPOM dan IPB untuk mengungkapkan informasi yang sebenarnya tentang produk susu tersebut. Ombudsman harus aktif mengambil alih kasus ini, jangan menunggu,” kata Hermanto Tanjung.

Lebih lanjut, anggota Fraksi PKS asal Sumatera Barat ini meminta keterlibatan ORI dalam kekisruhan ini, karena melibatkan lembaga penyelenggara negara dan institusi pendidikan negeri yang menggunakan anggaran negara.

“Mereka ini kan penyelenggara yang secara otomatis milik publik.

Apalagi IPB, institusi pendidika n yang bekerja untuk masyarakat secara langsung. Publik perlu tahu, produk susu apa saja yang mengandung bakteri. Sekarang ini masyarakat resah dengan informasi yang masih gelap,” katanya cemas.

Saat ini, lanjut Hermanto, momen yang tepat bagi ORI untuk menujukkan kapasitasnya sebagai lembaga pelayanan publik. Jangan sampai ORI dalam keadaan seperti ini tidak memiliki jawaban yang tepat kepada masyarakat. p

Hermanto

Hukum & Pemerintahan

Edisi APRIL 2011

AS Incar Minyak Libya Jakarta, Suara Keadilan- Koordinator Kaukus Parlemen Indonesia untuk Palestina, Al Muzzammil Yusuf, menilai bahwa campur tangan Amerika Serikat di Libya sebenarnya untuk mengincar sumber minyak Libya.

“Rakyat Libya dan Dunia harus waspadai campur tangan AS mengincar minyak seperti yag terjadi di Irak dan Afganistan. Jika AS berniat untuk memperjuangkan kemanusiaan, urusi saja korban kemanusiaan di Palestina, Irak dan Afghanistan, yang jelas-jelas korban arogansi AS dan sekutunya,” tegasnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/3).

Menurut laporan UNRWA, blokade yang dilakukan oleh Israel, sekutu AS, terhadap rakyat Palestina di Gaza sejak 2007 telah menewaskan lebih dari 1.400 orang yang mayoritas warga sipil. Hingga kini di Gaza ma-

sih susah sandang, pangan dan papan yang merupakan dampak kebengisan Israel yang didukung AS dan sekutunya. “Itu dosa mereka yang jelas di depan mata dunia,” ujar Anggota Badan Kerjasam Antar Parlemen yang juga Anggota Komisi II DPR RI ini.

Jadi kejahatan AS tersebut tidak lebih ringan dari praktek diktator Kadafi yang menurut Kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) Libya, telah menewaskan 6.000 orang dalam aksi protes yang menentang Pemimpin Libya Moammar Khadafi. AS tidak laik untuk berperan di Libya. “Tangan AS sudah berlumuran darah warga sipil di Palestina, Iraq dan Afghanistan,” tegasnya.

Muzzammil menyerukan agar Pemerintah Indonesia mendorong Liga Arab atau OKI untuk campur tangun dalam menyelesaikan krisis politik di Libya. Liga Arab dan OKI akan lebih diterima oleh masyarakat Libya maupun Kadafi, karena persamaan kultural maupun religi.

Politisi PKS ini khawatir, jika Libya tidak ditangani oleh OKI dan Liga Arab, akan menjadi korban kelicikan AS untuk mengeruk keuntungan minyak melalui invansi bersenjata di Timur Tengah. “Jangan sampai Libya menambah deretan panjang penderitaan Dunia Islam setelah Palestina, Iraq, dan Afghanistan,” ingat Al Muzammil Yusuf Muzammil.p

PKS Usul Semua Kasus Korupsi Ditangani KPK Jakarta, Suara Keadilan - Wasekjen PKS, Fahri Hamzah menilai ada dualisme dalam penuntutan kasus korupsi. Selain kejaksaan, KPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dalam kasus korupsi.

Untuk menghindari hal tersebut, Fahri yang juga wakil Ketua Komisi III DPR ini mengusulkan

agar semua perkara korupsi ditangani KPK.” Supaya tidak terjadi dualisme, semua perkara korupsi harusnya ditangani oleh KPK. Persoalan lainnya biar polisi dan kejaksaan,” ujar Fahri kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2011).

Menurut Fachri, jika perkara korupsi dilimpa-

hkan ke pengadilan, dimungkinkan adanya SP3 dari kejaksaan. Sedangkan kasus korupsi yang dilimpahkan oleh KPK tidak bisa.

“Selain itu, kalau penuntutan oleh KPK sanksi bersifat berat dan pasti dijatuhi pidana.

Tapi kalau di kejaksaan, sanksi tidak cukup berat dan masih bisa berhenti,

ini kan tidak ada adil,” tambah Fachri.p

Fahri Hamzah

Naikkan Cukai Rokok; Masyarakat Sehat, Pendapatan Negara Meningkat

Bukhori Yusuf

Jakarta, Suara Keadilan Undang-undang Cukai menetapkan bahwa tarif cukai adalah untuk menurunkan konsumsi produk tembakau dan mengendalikan distribusinya karena produk tembakau berbahaya bagi kesehatan. Peningkatan tarif cukai tembakau adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi kerugian kesehatan dan ekonomi akibat konsumsi tembakau. Demikian disampaikan

Anggota Komisi III DPR RI, Buchori Yusuf di DPR, Selasa (8/3).

Di berbagai negara yang menerapkan pengendalian tembakau, tidak ada satupun yang pendapatannya menurun karena rokok merupakan produk dengan tipe permintaan inelastis (inelastic demand).

“Ketika harga dinaikkan cukup tinggi dan warga miskin tidak mampu membeli, maka peningkatan pendapatan pemerintah selalu lebih tinggi proporsinya daripada penurunan konsumsi, dan dengan

demikian pengendalian tembakau tidak akan pernah merugikan ekonomi,” papar Buchori.

Dalam pandangan Anggota Legislatif dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2 ini, penerapan tarif cukai sampai dengan batas maksimum yang diperbolehkan undangundang, dapat mencegah 1,7 juta sampai 4 juta kematian akibat penyakit yang terkait dengan konsumsi rokok. Serta memberikan tambahan penerimaan negara sebesar Rp 29,1 trilyun sampai Rp 59,3 trilyun.p

KPI Diminta Perhatikan Celah Hukum Jakarta, Suara keadilan - Pelajaran yang bisa dipetik dari kasus kalahnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah pentingnya KPI memperhatikan lagi celahcelah hukum terkait keputusan KPI. Bila tidak, ke depan KPI akan berhadapan dengan persoalan yang sama. Hal itu dikatakan anggota Komisi I DPR Gamari Sutrisno kepada Jurnalparlemen.com, Kamis (24/3) malam. ”KPI dalam menetapkan sanksi harus memiliki berbagai pertimbangan, bukan hanya dari sisi konten, namun juga soal celah hukum. Kalau tidak seperti itu, maka hal ini akan berulang,” kata Gamari sesuai menghadiri acara KPI Awards di Gedung TVRI, Senayan, Jakarta.

Keputusan PTUN atas kasus Silet-KPI, bisa memiliki arti bahwa keputusan yang diambil KPI itu adalah keliru dalam pandangan hukum. Gamari tidak bisa membayangkan bila hal semacam ini terus terjadi. Bukan tidak mungkin, kredibilitas KPI sebagai lembaga tertinggi dalam persoalan penyiaran akan bisa hancur. ”Kalau kemudian KPI ke depan melakukan sanksi dan digugat lagi, apakah kredibilitas KPI bisa dipertahankan?” tanya politisi PKS ini retoris.

Gamari menilai, sengketa pers dan terkait dengan masalah media cetak, atau dunia jurnalistik, harus dilihat secara komprehensif dan tidak memunculkan satu sisi saja. Apalagi, masalah jurnalistik memiliki konten yang beda, karena terkait ranah publik dan berpengaruh pada publik.

Meski demikian, Gamari tetap bisa ‘mengerti’ bila keputusan hukum justru membela Silet, daripada KPI yang merupakan representasi dari kepentingan rakyat. Dunia hukum di Indonesia, jelasnya, masih dalam posisi bagaimana hukum ditegakkan dengan memperhatikan prinsip keadilan.

“Banyak kita melihat, hasil pengadilan yang satu dipatahkan oleh pengadilan yang lain,” ujar anggota DPR Dapil J a w a Tengah III ini.p

Gamari Sutrisno

Pertanian, Agraria, Infrastruktur

Pengembang Wajib Bangun 20 Persen Sebelum Pasarkan Rusun Jakarta, Suara Keadilan - Para pe­ngembang rumah susun (Rusun) harus bersiap merogoh modal lebih besar.

Dalam Rancangan Yudi Widianan Adia Undang-Undang (RUU) Rusun mengatur larangan bagi pengembang menjual rusun bila pembangunan fisiknya belum rampung 20 persen. RUU Rusun saat ini masih dalam pembahasan DPR dan targetnya kelar April ini.

Anggota Panitia Kerja RUU Rusun (Panja Rusun), Yudi Widiana Adia mengatakan dengan aturan tersebut para pengembang rusun tak boleh lagi sekadar berjualan brosur pada konsumen. “Selama ini mereka melakukan jual beli, tapi dengan bangunan yang belum ada, itu tidak bisa lagi,” ujarnya usai rapat Panja Rusun di Jakarta, Rabu (30/3).

Menurut Yudi, dalam RUU Rusun juga diatur mekanisme jual beli ataupun sewamenyewa antarkonsumen. Tujuannya agar kepemilikan rusun tepat sasaran yakni untuk masyarakat berpendapatan rendah.

Pengadaan Rusun memang merupakan salah satu langkah untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Saat ini masih ada kekurangan perumahan sebanyak 7,4 juta unit. Padahal pertumbuhan pembangunan rumah hanya 200.000 unit per tahun. Untuk itu, RUU tersebut diatur mengenai sasaran kepemilikan.

“Yang berhak memiliki rusun adalah ma­ syarakat berpenghasilan sekitar Rp 2 juta,” ujar Yudi.

Edisi APRIL 2011

Jawa Barat Diminta Dukung

Program Ketahanan Pangan Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi IV DPR RI, Ma`mur Hasanuddin, meminta kalangan pemerintah daerah tingkat I dan II untuk mendukung upaya serius yang dilakukan pemerintah pusat dalam menegakkan kedaulatan pangan.

“Jawa Barat adalah lumbung padi terbesar di Indonesia, jadi selayaknya provinsi ini menjadi terdepan di Indonesia untuk program ketahanan pangan,” ujarnya, di Jakarta, Senin (14/3).

Menurut Ma’mur, pemerintah

pusat melalui Kementerian Pertanian pada Senin (14/3) telah memberikan bantuan sebesar Rp13,16 miliar rupiah kepada pemerintah Jawa Barat untuk ketahanan pangan.

“Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah daerah sampai kabupaten kota di Jawa Barat ini tidak mendukung program ketahanan pangan,” tambahnya.

Anggota DPR RI dari FPKS ini meminta secara khusus kepada Gubernur Jawa Barat agar mengkondisikan seluruh kepala daerah

Ma`mur Hasanuddin

tingkat II (Kabupaten/Kota) untuk mendukung penuh program ketahanan pangan nasional.

Ma`mur menilai Jawa Barat, sebagai etalase nasional dalam dukungan pemerintah daerah terhadap misi ketahanan pangan nasional yang tengah digalakkan oleh pemerintah pusat. Perlindungan lahan, Desa Mandiri Pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, merupakan program strategis bagi Jawa Barat. Masalah lahan, Ma`mur secara khusus meminta Gubernur Jawa Barat untuk melindungi Lahan Pertanian sesuai dengan UU No.41 Tahun 2009 pasal 1 ayat 3.

“Keseriusan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, jangan di sia-siakan Pemerintah Daerah. Di masa depan, masalah pangan dunia akan makin rumit, perlu tata laksana program antar lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah agar negara kita bebas dari ancaman krisis pangan,” himbau politisi PKS ini.p

Pelepasan Tanah

Harus Lewat Musyawarah Jakarta, Suara Keadilan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan harus berdasar pada ketentuan hukum tanah nasional. Pemerintah harus melakukan cara-cara sistematik sebelum dilakukan pencabutan hak, dengan upaya musyawarah ke arah Pelepasan Hak Secara Sukarela.

Demikian disampaikan Anggota DPR RI Komisi V Chairul Anwar di Jakarta, Senin (7/3) “Kecermatan Negara dalam penyusunan RUU Tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan pada akhirnya harus dapat menjamin masyarakat yang adil dan sejahtera serta tidak hanya untuk kepentingan segelintir orang,” papar Chairul.

Politisi PKS ini mengingatkan kembali pentingnya proses musyawarah di antara pihak pemilik tanah dengan pihak yang akan mengambil tanah. Hal tersebut menyangkut bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, sebagaima-

na telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 1961 mengenai Asas- Asas Pelaksanaan Pencabutan Hak. “Dalam aturan-aturan yang sudah ada, Pencabutan hak dapat dilakukan untuk kepentingan umum dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan dilakukan menurut ketentuan UU, serta menjadi upaya terakhir apabila upaya lain tidak dapat dilakukan,” jelas Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I ini.

Seperti diketahui Indonesia masih menggunakan Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar pertimbangan Usulan Pencabutan Hak. Pasal 18 UUPA menyatakan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.

“Prinsip mengedepankan kepentingan umum dari pemerintah juga harus memperhatikan hak individu yang harus dipenuhi, sehingga RUU ini tidak malah menelantarkan warga negara,” tutup Chairul.

Chairul Anwar

Pertanian, Agraria, Infrastruktur

Edisi APRIL 2011

DPR Kritik Impor Beras Saat Panen Raya Senayan, Suara Keadilan - DPR mengkritik kebijakan Impor Beras dan pembebasan bea masuk nol persen pada komoditas beras yang diberlakukan pada Maret 2011. Pasalnya, Bulan Maret adalah masa petani melakukan panen raya hampir di seluruh wilayah Indonesia. Demikian disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PKS Rofi’ Munawwar di Jakarta, Kamis (10/3).

Seperti diberitakan sebelumnya, telah masuk beras impor sebesar 1,4 juta ton dengan pembebasan bea masuk sepenuhnya. Padahal dalam ketentuan sebelumnya, bea masuk beras dikenakan Rp 450 per kg.

Menurut Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) IV Fraksi PKS ini, kebijakan tersebut menambah beban petani. ”Ini menyengsarakan petani, karena menghilangkan insentif harga dan mematikan diversifikasi pangan berbasis bahan baku lokal,” ungkap Rofi’.

Dalam pandangan Rofi’, Bulog juga perlu memperhatikan kajian BPS. Dimana disebutkan bahwa pada akhir 2011 diperkirakan jumlah total penduduk mencapai 241, 1 juta jiwa. Sementara, pertumbuhan padi diyakini mencapai 1,35% .

“Dengan kondisi tersebut masih akan terjadi surplus beras sebesar 4, 29 juta ton. Sehingga tidak ada alasan memperpanjang kebijakan impor dan pembebasan bea masuk beras impor,” tandas Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur ini.p Rofi’ Munawwar

Atasi Kerugian

Akibat Kemacetan Lalu Lintas Jakarta, Suara Keadilan- Pemerintah Pusat diminta fokus pada penanganan kemacetan lalu lintas yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini karena kerugian ekonomi secara kolektif aki-

Abdul Hakim

bat kemacetan diperkirakan setara dengan 3% alokasi belanja Infrastruktur APBN. Demikian diungkapkan anggota Komisi V DPR RI Abdul Hakim, menanggapi berbagai berita kemacetan lalu lintas di berbagai wilayah di Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini.

Abdul Hakim secara khusus menilai penanganan persoalan kemacetan Jakarta sebagai Ibukota Negara kurang mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat. “Misalnya penerapan Electronic Road Pricing (ERP) sebagai salah satu solusi mengatasi kemacetan Jakarta, terganjal

dengan belum terbitnya Peraturan Pemerintah,” ujar Abdul Hakim di kantornya, Senayan, Kamis (24/3).

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung ini menambahkan, kemacetan lalu lintas di Jakarta saja dilaporkan sudah mengakibatkan kerugian 4,5 Milyar rupiah setiap harinya.

“Hal ini akan membengkak bila menghitung kerugian yang ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia akibat kemacetan lalu lintas di berbagai wilayah ini dihitung secara kolektif,” tutur Abdul Hakim. p

Saluran Pembuangan Irigasi Rusak, Produksi Padi Menurun Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi V DPR RI, Arifinto, meminta Kementerian Pekerjaan Umum segera memperbaiki irigasi saluran pembuangan air di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Perbaikan ini adalah untuk m e n -

ghindarkan terendamnya ratusan hektar sawah yang dapat mengakibatkan menurunnya produksi padi nasional. Hal ini diungkapkan dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di DPR, Selasa (22/3).

“Ratusan hektar sawah di Kabupaten Karawang selalu terendam banjir setiap tahunnya karena hujan akibat terjadinya pendangkalan saluran pembuangan air pada jaringan irigasi. Akibatnya, air irigasi yang berasal dari aliran Sungai Citarum tersebut terhambat pembuangannya ke laut,” jelas Arifinto, poArifinto

litisi PKS dari Dapil Jabar VII (Karawang, Bekasi, Purwakarta) ini.

“Kerugian dari terendamnya sawah petani adalah terjadinya penurunan produksi padi karena petani hanya bisa menanam sebanyak dua kali setahun (sementara daerah lain bisa tiga kali), karena harus menunda penanaman hingga tiga bulan. Hal ini tentu saja juga berimbas pada menurunnya pendapatan petani,” tambah anggota Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS ini.

Arifinto meminta pemerintah segera tanggap akan persoalan ini dan menyediakan anggaran untuk melakukan perbaikan, yang selama ini dinilai masih kurang memadai.p

DPR Desak Reorientasi Pembangunan Nasional Berbasis Kelautan dan Kepulauan Jakarta, Suara Keadilan- Indonesia sejatinya bisa menjadi negara perikanan terbesar di dunia, dengan total potensi produksi perikanan sekitar 65,1 juta ton/tahun. Sayangnya, potensi besar ini belum diimbangi dengan prestasi dalam hal perolehan devisa dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. “Sampai saat ini,

sumbangan sektor perikanan terhadap PDB hanya sebesar 2,5%,” papar Anggota Komisi IV DPR RI Tamsil Linrung, di DPR RI, Jum’at (1/4).

Tamsil yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) ini menjelaskan, bahwa masih rendahnya kinerja sektor perikanan bisa disebabkan karena faktor tek-

nis-internal maupun makrostruktural.

Politisi PKS ini mengarahkan, minimal ada enam langkah strategis yang harus ditempuh dalam upaya pembangunan perikanan Indonesia. Di antaranya, memastikan peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana produksi perikanan, dan program kredit dengan bunga relatif rendah untuk

sektor kelautan dan perikanan. ”Dan yang terakhir, tentunya seluruh kebijakan publik (politik-ekonomi) termasuk fiskal dan moneter, ekspor-impor, pendidikan, IPTEK, dan otonomi daerah mesti mendukung sektor kelautan dan perikanan melalui reorientasi pembangunan nasional berbasis kelautan dan kepulauan,” pungkas Tamsil.p

Tamsil Linrung

Galeri Foto

Edisi APRIL 2011

Mukernas PKS 2011 J O G J A K A R T A

Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS membuka selubung didamping Gubernur/Kepala DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X tanda dibuka Mukernas PKS 2011

Presiden DPP PKS Luthfi Hasan Ishaaq memberikan sambutan

Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan sambutan dilanjutkan dengan membuka Mukernas secara resmi

Presiden PKS bersepeda onthel bersama masyarakat Yogyakarta

Presiden PKS menanam pohon untuk penghijauan di lereng Gunung Merapi

Presiden PKS mengunjungi Pasar Beringharjo dan berbelanja batik sebagai bentuk dukungan kepada UMKM FOTO-FOTO TIM MUKERNAS

Hot Issue

Edisi APRIL 2011

PKS Dorong Peluang Capres Independen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong peluang calon presiden (capres) dari kalangan independen atau perseorangan, yang salah satu pintu masuknya dengan amandemen UUD 1945 terlebih dahulu.”Karena bagaimanapun, konsep capres independen sangat baik untuk perkembangan sistem demokrasi yang bisa menghindari pencalonan oligarkis,” kata Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta, di tengah Acara Musywil PKS Jateng, Magelang, Ahad 3 April 2011.

Anis Matta menyatakan sebagai negara yang menjunjung

tinggi nilai-nilai demokrasi, Indonesia tidak boleh ’alergi’ terhadap konsep capres independen. Jika manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat karena kualitas dan dinamika politik serta demokrasi di tanah air semakin membaik, maka tidak perlu khawatir dengan konsep capres independen.

Meski demikian, Anis juga mengakui secara operasional hal tersebut tidak mudah diwujudkan, karena harus melalui beberapa syarat. Di antaranya, terlebih dahulu dilakukan amandemen UUD 1945. “Tapi tidak ada salahnya untuk dicoba.

Karena, itu (capres independen) merupakan hak setiap warga negara. Jadi jangan ditutup.

Kita harus membuka ruang tersebut. Tinggal bagaimana kita membuat persyaratan dan aturan mainnya,” kata Anis.

Apalagi di sejumlah pemilukada, lanjut Anis, calon independen sudah diterapkan.

Dan ada beberapa dari calon independen tersebut yang berhasil mengungguli calon lain yang diusung dari partai politik. “Prinsipnya, kita harus membuka ruang untuk diterapkan kompetisi dan persaingan sehat. Karena semakin banyak

calon akan semakin baik. Dan diharapkan hasilnya akan lebih berkualitas untuk regenerasi kepemimpinan,” ujar Anis.

Terkait posisi partai politik yang selama ini menjadi saluran aspirasi politik bagi masyarakat, menurut Anis, partai politik tidak perlu merasa terancam.

Pasalnya, dengan munculnya capres independen akan membuat partai politik manapun lebih ekstra bekerja secara produktif untuk kepentingan rakyat. “Jadi, mereka (partai) tidak akan tinggal diam karena muncul persaingan sehat. Jika tahun ini amandemen UUD

1945 dilakukan, pada Pemilu 2014 nanti peluang munculnya capres independen terbuka lebar,” tutup Anis.

Anis Matta

kan RUU koalisi dalam UU politik, hal tersebut tidaklah tepat.

“Harusnya dimasukan dalam UU pemilihan presiden, idenya kurang tepat,” ujarnya.

Namun, Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Yogyakarta ini mempersilahkan Fraksi Demokrat jika ingin mengajukannya ke Komisi II yang saat ini sedang membahas UU politik. “Kita tunggu idenya seberapa besar dan seberapa hebat. Tapi ide ini tidak pas.” Tutupnya.

Agus Purnomo

PKS: Usulan RUU Koalisi Berlebihan Fraksi PKS menilai usulan RUU koalisi terlalu berlebihan. RUU koalisi dapat mengancam kurangnya kewenangan presiden.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS Agus Purnomo, RUU koalisi pernah dimasukan dalam UU pemilihan presiden namun pengaturan tentang koalisi tersebut justru mengacaukan sistem presidensil. Pengaturan tentang koalisi, lanjut dia tepatnya diberlakukan pada sistem parlementer bukan presidensil.”Ini

berlebihan, ini bisa mengurangi kewenangan Presiden,” ujar politisi yang biasa disapa Gus Pur ini, Senin (14/3/2011).

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) Jafar Hafsah mengusulkan UU Koalisi dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan partai koalisi di DPR. Sebab selama ini Demokrat kecewa dengan perbedaan partai koalisi di DPR. FPD merasa perlu mendorong UU tentang koalisi

agar pemerintahan makin efektif. Sebab selama ini konflik internal koalisi di DPR justru menghambat kerja eksekutif. “Dalam UU paket politik ke depan juga diharapkan telah mengatur tentang koalisi. Kita berharap ke depan hanya ada fraksi pendukung pemerintah dan oposisi di DPR. Menurut Gus Pur Fraksi Demokrat telah salah kaprah dengan mengajukan RUU koalisi ini. Apalagi dengan memasu-

Polemik Gedung Baru DPR Kontraproduktif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyayangkan polemik pembangunan gedung baru DPR dan meminta pimpinan segera menyelesaikannya melalui mekanisme yang prosedural dan sah (legitimate).

PKS sendiri sejak awal menyatakan keberatan dengan pembangunan gedung baru tersebut dan menjadi satusatunya partai yang di awal pembahasan melayangkan surat keberatan tertulis. De-

mikian disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR RI Mustafa Kamal, Sabtu (2/4), di Jakarta.

Sementara itu Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tanggal (BURT) DPR Refrizal membeberkan kronologi pembahasan tentang hal ini, yaitu ketika usulan tersebut muncul di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) untuk meneruskan program periode DPR tahun 2004-2009. Fraksi PKS mengirimkan keberatan tertulis yang kemudian dijadikan dasar oleh pimpinan

untuk menggelar rapat konsultasi bersama pimpinan seluruh fraksi. “Pada rapat konsultasi tersebut, seluruh fraksi menyetujui, Pak Marzuki sebagai pimpinan DPR dan BURT menanyakan sikap PKS dan menyatakan pembangunan tidak akan diteruskan bila ada satu fraksi yang tidak setuju,” ujar Refrizal.

Refrizal yang juga anggtoa FPKS dari Dapil Sumatera Barat ini meminta agar seluruh fraksi bertanggungjawab atas keputusan yang

telah diambil. “Ini adalah keputusan bersama, kalau sekarang banyak fraksi balik badan untuk sekedar pencitraan, rakyatlah yang menilai,” ujar Refrizal. Ia sendiri mendapat arahan dari pimpinan Fraksi bahwa FPKS tidak masalah bila pembangunan gedung dibatalkan, karena FPKS sejak awal memang sudah menyatakan keberatan secara tertulis.

Refrizal

Buku

Edisi APRIL 2011

Nasir Djamil

Media Nasir Djam

il

Suara Rakyat Aceh di Pentas Nasional Wakil Rakyat Berjuta Suara

oleh. Fikar W. Eda

moral Nasir Djamil kepada masyarakat Aceh pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya, yang selama ini mempercayakannya sebagai wakil rakyat di gedung parlemen Indonesia.

Camera and journalists love him, begitu kira-kira kesan yang akan didapatkan setelah membaca buku ini.

Penampilan Nasir yang intens dalam menjawab berbagai persoalan bangsa

Jenguk mereka Yang miskin tak berpunya Ikhlas dan penuh cinta

Wakil rakyat Amanat berjuta suar a Petani, Nelayan, Pensiunan dan Orang biasa Sapa mereka Tulus dan tak berp ura-pura Bimbing mereka Menuju jalan caha ya Baca mereka Lembar demi lemb ar Pada huruf-huruf yang terbuka

Wakil rakyat Di sakumu mere ka titipkan Kaki dan Kepala Terserah Kalian mau apa!

Jakarta, Februari,

dengan mudah bisa didapatkan dari berbagai media baik situs-situs berita maupun surat kabar. Sebagai seorang legislator, kesan pernyataanpernyataan Nasir dalam media massa terasa “singkat (dalam kata) namun padat (dalam makna), pedas(dengan kritikan) namun tegas (dalam menyuarakan).”

2011

MARI BIC

Kumpulan Lipu tan Me Nasir Djamil

Nasir Djamil

Buku ini merupakan kumpulan liputan dari berbagai media massa sepanjang tahun 2010, terkait persoalanpersoalan bangsa. Buku ini memuat percikan refleksi yang dilontarkan Nasir Djamil terkait berbagai persoalan bangsa dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Buku ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban

Wakil rakyat Amanat berjuta suar a Berhimpun dari dusu n dan kota Dengarkan mere ka Jerit rintih, keluh luka Dengan hati dan telinga

B

Kumpulan Liputa n Media

“Buku Nasir Djam il ini tidak seperti galibnya buku. Beris tentang kiprah politi i petikan media si Aceh asal PKS tidak seserius buku ini. Kepentinganny yang menawarkan a memang tidak menjadi doku epistimologi terte ntu, tapi paling men pertanggungjaw ia serius pada aban kepada kons fungsinya. Semoga tituen bahwa ke depan lahir kitabiyah!” buku yang lebih (Teuku Kemal Fasy a - Antropolog Aceh ) “Saat ini, makin sulit menemukan politi si di DPR yang men dia duduk di Sena yan adalah mew yadari bahwa akili kepentingan melulu mewakili rakyat dan buka parta n dan komentar-kome i apalagi pribadi. Lewat perbincan ntarnya di media, gan pribadi saya menilai Nasi “waras”. Dia masi r Djamil masih h punya kesadara n mengapa dan DPR RI.” bagaimana ada di (Eddy Koko - Prod user POLEMIK Trijaya FM/ Pem Network) red MNC Radio “Nasir Djamil adala h salah satu kade partai ini berdiri r muda PKS yang di tahun 1998. hadir sejak Ia punya pengalam mumpuni karena an teritorial yang pernah mengeca p sebagai Ketua Wilayah Partai Dewan Pengurus Keadilan (sebelum menjadi PKS) Prov Aceh Darussalam insi Nanggroe (NAD). Pengetah uan yang kuat tenta perjuangan yang ng media, visi kuat dan spontanita masyarakat Aceh s menjadikannya seba dalam merespons kebutuhan periode kedewana gai wakil rakyat Aceh selama 3 n. Yang pertama tahun 1999-2004 DPRD Aceh, dan sebagai anggota dua periode berik utnya sebagai Angg 2004-2009 dan 2009 ota DPR RI yakn -2014” i (Mustafa Kamal, SS., Ketua Frak si PKS DPR RI) “Nasir Djamil deng an kemampuan otodidaknya telah kualitas sebagai memperlihatkan seorang pemimpin . Pemimpin mem generalis. Pemimpin ang harus seorang harus cepat dan Bahkan pemimpin responsif terhadap dituntut untuk dapa hal baru. argumentasinya t memberikan pend dalam waktu yang apat dan tidak (Prof. Hikmahan terlalu lama” to Juwana, SH., LL.M., Ph.D., Guru Hukum Universit Besar Fakultas as Indonesia)

MAR BICARA

MAR BICARA

Kumpulan Liputan

MAR BICARA Kumpulan Liputa n Media Nasir Dja mil

Penerbit : Bidang Kebijakan

Publik DPP Parta

i Keadilan Sejahtera

BKP DPP PKS

Catatan Pengan tar: Prof. Hikmahan to Juwana, SH., LL.M., Ph.D. (Guru Besar Faku ltas Hukum Univ ersitas Indonesi a)

Abdul hakim

Amanat Telah Saya Sampaikan K.H. Ir. Abdul Hakim dalam buku Amanat Telah Saya Sampaikan ini secara lugas dan gamblang mengurai fungsi dan tugas serta kinerjanya yang membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan perdesaaan, dan kawasan tertinggal. Abdul Hakim secara berani mengemukakan apa yang sudah diperbuatnya untuk

mewujudkan transportasi yang manusiawi dan berpihak pada publik.

Di sisi lain, Abdul Hakim juga menyampaikan ironi; jalan raya tidak ubahnya bagai ”ladang pembunuhan” (the killing fields). Tidak kurang dari 30 ribu orang tewas di jalan setiap tahun. Dalam pandangan AbduL Hakim, perlu diusahakan penanggulangan kecelakaan lalu lintas secara komprehensif

ledia hanifa Amaliah

Kalau Mau Kita Bisa “Mbak kayaknya kita pernah kenal deh..di tiang listrik,” Itulah kata-kata yang diucapkan Rieke Dyah Pitaloka, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ketika bertemu dengan Ledia Hanifah Amalia pertama kali di Gedung DPR RI. Keduanya memang terpilih sebagai anggota dewan, Rieke dari daerah pemilihan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, sementara Ledia Hanifah dari Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Rieke menceritakan bagaimana ia setiap pagi bisa melihat wajah Ledia lewat poster di tiang-tiang listrik dan spanduk bertebaran di perempatan jalan. Ia mengagumi bukan hanya mi-

litansi si calon anggota legislatif dan kader-kadernya, tetapi juga isi dari poster yang menuliskan jejak rekam Ledia secara lengkap. Menurutnya inilah yang harus diberikan kepada masyarakat, jejak rekam seorang calon, bukan sembako dan amplop uang.

Mungkin itu pula yang melandasi rencana pe­luncuran buku ‘Kalau Mau Kita Bisa’ oleh Ledia Hanifah di saat usianya menginjak tepat 42 tahun pada 30 April 2011. Melanjutkan jejak rekam yang sudah disampaikan kepada masyarakat sebelumnya. Jejak rekam yang sekarang ini lebih penting karena ia kini adalah wakil dari masyarakat Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan juga

wakil rakyat Indonesia seluruhnya, yang bekerja untuk memperjuangkan kepentingan mereka di DPR. Buku ini berisi pemikiran dan publikasi sikap-sikapnya selama satu tahun lebih menjadi anggota DPR RI. Ledia kini adalah anggota Komisi IX DPR. Terlibat dalam banyak diskusi tentang upaya menghadirkan jaminan sosial yang lebih baik untuk rakyat dan perjuangan atas hak-hak tenaga kerja.

Judul buku ini sendiri sudah menggambarkan betapa berat tugas yang diembannya. ‘Laporan’ wakil rakyat seperti buku inilah yang dinanti, karena tidak selalu kerja-kerja anggota DPR diketahui oleh mereka yang memilihnya.

yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum.

Kehadiran buku ini sangat penting untuk mengisi ruang kosong kontrol rakyat pada pemerintah, pada Negara. Abdul Hakim memaknai betul amanah sebagai legislator; bahwa tugas tak pernah selesai selama hayat di kandung badan.

uku ini merupak liputan dari be massa sepanjang terkait persoalan -perso %XNX LQL PHPXDW SHUF yang dilontarkan Nasi berbagai persoalan r ba kedudukannya sebaga Dewan Perwakila n Rak Indonesia. Buku ini juga bentuk pertanggu ngjawa Nasir Djamil kepa da masy pada khususny a, dan Indonesia pada umum selama ini memper sebagai wakil rakyat parlemen Indonesia .

Camera and journ alists begitu kira-kira kesan y didapatkan setel ah membac Penampilan Nasi r yang int menjawab berbagai persoal dengan mudah bisa d dari berbagai med ia baik berita maupun surat kabar seorang legislator, kesan pe pernyataan Nasi r massa terasa “sing dalam kat (dal namun padat (dala m makna (dengan kritikan) namun tega menyuarakan).”

Edisi APRIL 2011

Galeri

Rapat Pleno Fraksi PKS dihadiri pula Presiden DPP PKS Luthfi Hasan Ishaaq membahas permasalahan terkini di dewan dan dilanjutkan dengan konferensi pers. Tampak anggota FPKS dari Dapil DKI Jakarta III Adang Daradjatun menyampaikan pemikirannya tentang permasalahan di Komisi III tempatnya bertugas.

Kelompok Komisi (Poksi) I Fraksi DPR RI menggelar Seminar Publik tentang Revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Rabu (9/3) di Ruang Pleno Gedung Nusantara I lt.

3, acara dibuka oleh Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Abdul Hakim.

Sejumlah narasumber juga turut hadir diantaranya, Ishadi SK (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia), Dadang Rahmat Hidayat (KPI), Agnes Widiyanti (Kementerian Kominfo RI) dan Anggota Komisi I DPR RI HM Gamari Sutrisno.

Pertanian, Agraria, Infrastruktur

Edisi APRIL 2011

Tarik ulur penerapan asas Cabotage;

Pemerintah Tidak Konsisten dan Lalai Jakarta, Suara Keadilan - Tanggal 7 Mei 2011 adalah batas akhir operasi kapal dan angkutan laut antar pulau/pelabuhan berbendera asing di Indonesia. Ini dinyatakan dalam UU 17/2008, tetapi kenyataannya disana-sini masih tampak ketidaksiapan pemerintah dalam menjalankan amanat UU ini dan bahkan mengusulkan revisi UU 17/2008 tersebut.

Anggota Komisi V DPR RI, Ir. Sigit Sosiantomo menegaskan bahwa ketidaksiapan tersebut salah satunya terbukti dengan tidak adanya fasilitas kemudahan pembiayaan melalui skema perbankan dan

insentif pajak bagi industri perkapalan nasional yang diberikan pemerintah, padahal itu adalah kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 57 ayat 1A UU 17/2008 tentang Pelayaran.

“Padahal Pemerintah adalah pihak yang diamanahi UU tersebut untuk memberdayakan industri perkapalan nasional” ujar Sigit.

Politisi PKS ini menambahkan bukti lain tentang ketidaksiapan pemerintah adalah pembiaran terus menerus sejak tahun 2008 sehingga menyebabkan semakin kolapsnya operasional BUMN angkutan

Industri & Migas

PKS Tawarkan 3 Opsi Pengaturan BBM Dalam rapat kerja antara Komisi VII dengan Menteri ESDM, Senin 21 Maret 2011, dibahas hasil kajian pengaturan konsumsi BBM bersubsidi, menteri ESDM menyatakan hanya memberikan dua (2) opsi untuk konsumsi BBM, yakni BBM bersubsidi (premium dan solar) atau pertamax. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VII DPR RI Sugihono Karyosuwondo mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan tiga (3) opsi kepada masyarakat, yakni BBM bersubsidi (premium dan solar), pertamax atau premium nonsubsidi.

“Pertamax adalah jenis premium yang ditambahkan zat aditif. Kami khawatir akan research and development kita untuk zat aditif masih belum canggih, hingga bisa mengakibatkan pertamax yang dihasilkan kualitasnya tidak begitu bagus dibandingkan dengan BBM sejenis pertamax yang dihasilkan oleh shell dan total karena mereka mempunyai research and development yang sudah sangat lama.”.

Jelas politisi PKS ini.

Sugihono mengingatkan pemerintah, bahwa pengurangan subsidi BBM yang hampir 90

triliun, harus signifikan dan jangan sampai malah menambah subsidi energi listrik/PLN 2010 yang mencapai total 65,1 triliun (56,1 triliun ditambah ekskalasi 9 triliun) karena masih banyak pembangkit listrik yang 100% menggunakan BBM. “Bila pemerintah hanya memberikan opsi BBM bersubsidi (premium dan solar) atau pertamax, saya khawatir masyarakat yang tidak diperbolehkan mengkonsumsi BBM bersubsidi akan menyerbu SPBU asing, karena BBM mereka sejenis pertamax kualitasnya mungkin lebih baik dan terkesan meramaikan SPBU asing yang dikhawatirkan menurunkan daya saing SPBU kita” ungkapnya.p

Sugihono Karyosuwondo

laut nasional yaitu PT Djakarta Lloyd, justru disaat angkutan laut baik barang maupun orang antar pulau dan antar pelabuhan harus 100% dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia. “Padahal pasal 56 UU 17/2008 menyatakan bahwa pengembangan dan pengadaan angkutan laut nasional dalam rangka memberdayakan dan memperkuat industri perkapalan nasional adalah tanggungjawab pemerintah yg dilakukan secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkait” katanya.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sura-

baya-Sidoarjo, Jawa Timur ini, menyayangkan Industri hulu migas dan operator KKS yang terlihat tidak siap dan meminta dispensasi-dispensasi yang banyak dengan dalih demi kelangsungan eksplorasi Migas di Indonesia. “Bila Pemerintah sungguh-sungguh dan berjihad melaksanakan amanat UU melalui komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang baik, penerapan asas Cabotage dalam UU 17/2008 ini akan membawa dampak kemakmuran bagi industri nasional.

Tetapi kalau tidak

sungguh-sungguh dan tidak ada koordinasi yang baik, maka penerapan asas cabotage hanya akan menambah kesengsaraan rakyat” Tutupnya.p

Sigit Sosiantomo

Waspadai Mafia Beras Kendalikan Bulog Jakarta, Suara Keadilan Carut-marut kondisi perberasan di Indonesia merupakan dampak dari politisasi beras yang telah diterapkan pemerintah. Dengan berlindung di balik argumentasi menekan angka inflasi dan melindungi kepentingan rakyat agar harga beras dapat dijangkau, pemerintah justru hanya melihat harga dan pemenuhan pasokan beras dari sisi supply dan demand semata. Hal ini terefleksi dari kebijakan impor beras yang menjadi bukti valid kekalahan negara terhadap mafia beras. Kritik ini disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Habib Nabiel Al Musawwa di DPR, Rabu (16/3) Menurut Nabiel, ketika harga beras melambung tinggi penyebabnya disandarkan pada tingkat supply beras lokal yang tidak mampu memenuhi tingkat demand masyarakat, sehingga untuk mengatasi gejolak harga, solusi yang ditempuh adalah dengan meningkatkan supply. “Maka tidaklah aneh jika pemerintah selalu berpikir instan, yakni impor beras,” ujar Nabiel Nabiel menduga mafia beras semakin berkuasa dan memegang kendali penuh terhadap Bulog, serta berperan aktif mempengaruhi kebija-

kan perberasan di negeri ini.

“Saya khawatir, Bulog saat ini malah berfungsi sebagai lembaga yang justru menguntungkan ‘mafia-mafia’ perberasan nasional,” kata Nabil.

Legislator dari PKS ini menambahkan, pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan terlihat memang kurang peduli dalam mengatasi persoalan ketahanan pangan, khususnya dalam hal kebijakan perberasan. Hal tersebut tercermin salah satunya dari pemberian otorisasi Bulog untuk mengimpor beras dengan bea masuk impor nol perrsen.

“Sekali lagi saya katakan bahwa kebijakan pembebasan bea masuk ini menjadi bukti kalau Pemerintah tidak berpikir jangka panjang, dan tidak mempunyai blue-print yang jelas terkait dengan stok pangan

nasional” tegas Nabiel.

Nabiel juga mendesak Komisi IV DPR, KPK, dan Kejaksaan untuk membentuk tim investigasi impor beras.

“Tidak ada waktu lagi, kita harus mampu membongkar jaringan mafia beras hingga ke akar-akarnya.” pungkas Nabiel. p

Habib Nabiel Al Musawwa

Edisi APRIL 2011

Muhibah - Silaturahim

Sekitar 100 siswa/i SDIT Baitussalam Tajur Halang, Bogor melakukan Kunjungan ke Gedung DPR RI, Selasa (8/3), dan langsung di terima oleh Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Raihan Iskandar, kunjungan ini menjadi salah satu study wisata dalam pendidikan politik.

Sekitar 100 Da’iyah se-Kota/ Kabupaten Bekasi, melakukan audiensi dan diterima langsung oleh Anggota Komisi IX Fraksi DPR RI Ledia Hanifa, Senin (7/3). Dalam paparannya Ledia menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perjuangan anggota dewan perempuan di arena parlemen, penjelasan tentang Tugas Pokok dan Fungsi sebagai anggota DPR RI juga dijelaskan sebagai bagian dari pendidikan politik kepada konstituennya.

Industri & Migas

Edisi APRIL 2011

Masalah BBM Bersubsidi

Kalau Infrastrukturnya Belum Siap Jangan Dipaksakan

Achmad Rilyadi

Jakarta, Suara Keadilan - Kebijakan BBM Bersubsidi sebaiknya harus tetap melihat kesiapan infrakstruktur pendukung. Jika pada kenyataan-

nya masih terdapat kekurangan dan ketidaksiapan, pemerintah diharapkan jangan tergesa-gesa dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Hal ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR Achmad Rilyadi. Legislator dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta III iniheran dengan sikap Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh yang masih terus memaksakan kebijakan pembatasan BBM dengan segala keterbatasan yang masih

ada. Dia berharap. Darwin tidak memaksakan pembatasan BBM bersubsidi jika belum ada kesiapan yang matang.

“Ada apa dengan menteri ESDM, kok ngotot membatasi BBM. Kalau persiapannya kurang, akan menimbulkan masalah baru seperti penyelundupan,” ujarnya di Jakarta, Jum’at (4/3/).

Meski pihaknya mendukung pemerintah melakukan pengaturan subsidi BBM supaya tepat sasaran, tapi jika

tidak siap kebijakan itu jangan dipaksakan “Sebaiknya pembatasan BBM subsidi dilakukan setelah semua infrastruktur dan hasil kajian sudah mendukung. Tujuannya, agar tidak terjadi penyimpangan yang dikhawatirkan di lapangan,” saran politisi PKS yang akrab disapa Irel ini.

Sepertri diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Darwin Zahedy Saleh, mengklaim, Menko Perekonomian

Hatta Rajasa sudah memberikan aba-aba kapan pemberlakuan pengaturan BBM bersubsidi dilaksanakan. Menteri dari Partai Demokrat ini menegaskan, pengaturan tersebut harus dilakukan. Sebab,pemerintah tidak bisa terus menerus memberikan subsidi kepada yang tidak berhak.“Ini tolong didengarkan, kita jangan biarkan subsidi diberikan kepada mereka yang tidak berhak.

Itu sama saja mengambil hak kaum dhuafa,” tegas Darwin.p

Pengaturan Subsidi BBM Ditunda,

PLTN Bukan Prioritas Teknologi Nasional

Jakarta, Suara Keadilan - Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda Implementasi Kebijakan Pengaturan BBM Bersubsidi. Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, yang berakhir Senin (21/3).

Menanggapi keputusan tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Sohibul Iman, mengatakan dapat memahami kajian yang dilakukan pemerintah, namun sekaligus memberikan beberapa catatan yang perlu segera dilakukan.

Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi VII DPR dari FPKS Zulkieflimansyah menilai prioritas teknologi nasional bukanlah PLTN. Pemerintah diminta memprioritaskan peningkatan produksi industri lokal sembari menunggu kematangan ilmuwan nuklir tanah air.

“Prioritas teknologi nasional memang seharusnya bukan pada PLTN. Pengembangan teknologi nasional memang tak harus melulu pada persoalan yang canggih macam PLTN ini, karena memang prioritas pengembangan teknologi nasional kita memang tak mendesak ke sana,” ujar Zul kepada detikcom, Senin (21/3/2011).

Zul menuturkan, ketimbang pemerintah memaksakan membangun PLTN masih banyak industri lain yang perlu dikembangkan. Apalagi resiko pembangunan PLTN tidaklah kecil.

Pemerintah dimintanya lebih fokus kepada pengembangan teknologi yang menyangkut kesejahteraan rakyat.

“Karena yang dibutuhkan mendesak di Indonesia saat ini memang bukan nuklir. Pengembangan teknologi nasional saat ini perlu diprioritaskan pada peningkatan nilai tambah dan produktivitas sektor industri kita. Karena persoalan inilah yang mampu menyelesaikan persoalan mendasar pembangunan kita seperti kemiskinan, persoalan ristek dan lingkungan hidup,” tutur Zul. Namun demikian, ia berharap ke-

PKS Beri Catatan

Muhamad Sohibul Iman

“Yang pertama, pemerintah harus memberikan bukti bahwa ada keseriusan untuk pengawasan terhadap konsumsi BBM Bersubsidi. Selama ini pemerintah selalu bilang ada pengawasan, tapi kenyataannya konsumsi BBM Bersubsidi jebol terus,” ungkapnya.

Yang kedua, lanjut Sohibul, “Pemerintah harus berkomitmen lebih kuat untuk memenuhi Lifting Minyak, karena hal ini sangat terkait dengan kebutuhan minyak dalam negeri, sehingga mengurangi ketergantungan ekspor.”

Berikutnya, pemerintah juga perlu menentukan dari sekarang, Teknologi apa yang pantas diterapkan untuk pengaturan BBM Bersubsidi ini. Apakah dengan menggunakan Barcode, Smart Card, atau RFID. Masing-masing Teknologi tersebut pasti punya keunggulan dan kelemahannya. Pemerintah harus bisa menjabarkannya dan segera menentukan teknologinya.

Politisi asal PKS ini juga mengingatkan untuk pengaturan BBM Bersubsidi, perlu diperhatikan masalah koordinat Daerah, Waktu dan Jenis Kendaraan. “Yaitu daerahdaerah mana yang perlu BBM lebih banyak, lalu kapan waktu-waktu yang pemakaian BBM-nya meningkat, serta jenis kendaraan apa saja yang berhak dapat subsidi. Ini semua perlu diatur dengan jelas,” pungkasnya.p

celakaan PLTN di Jepang tidak membuat takut ilmuwan nuklir Tanah Air untuk terus mengembangkan teknologi berbahaya ini. Hingga suatu hari Indonesia benar-benar siap memanfaatkan sumber energi yang sudah dipakai di negara-negara maju ini.

“Musibah PLTN Jepang tak boleh menyurutkan riset dan pengembangan keknologi kita di bidang nuklir. Bukan berarti saya setuju PLTN di Indonesia, tapi saya khawatir saja ledakan PLTN di Jepang ini mendiscourage ilmuwan dan komunitas nuklir indonesia. Ini berbahaya di tengah sepi dan lesunya diskursus tentang teknologi di Indon e s i a akhir-akhir ini,” tutupnya.p

Zulkieflimansyah

Industri & Migas

Edisi APRIL 2011

Pemerintah Harus Siapkan Skenario Harga Minyak Tinggi Jakarta, Suara Keadilan Harga minyak mentah diperkirakan akan naik ke 110-120 US Dollar per barel menyusul memburuknya situasi politik di negara-negara Afrika Utara dan Timur Tengah. Hal ini diperparah dengan makin potensi tidak tercapainya target lifting minyak sebesar 970.000 barrel per hari, karena melemahnya kinerja sumur minyak kita Ecky Awal Mucharam

terkait beberapa masalah.

“Jadi kita dihadapkan pada situasi meningkatnya harga minyak mentah (faktor eksternal) dan turunnya lifting minyak (faktor internal). Untuk faktor eksternal jelas pemerintah tidak dapat dipersalahkan, namun untuk faktor internal seperti gangguan keamanan seharusnya merupakan peristiwa yang tidak perlu terjadi,” tutur Ecky Awal mucharam, anggota Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Rabu (9/3).

“Ada alasan kenapa harga minyak dan lifting minyak mejadi asumsi makro dalam penyusunan APBN, yaitu karena keduanya mempenga-

UU Geospasial

Harus Berdampak Strategis Bagi Pengelolaan SDA Indonesia Jakarta, Suara Keadilan Rancangan Undang-Undang Geospasial yang baru disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 4 April 2011 diharapkan dapat memberikan informasi geospasial nasional yang lebih mutakhir dan akurat. Dengan demikian informasi mengenai batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat diberikan secara tepat, serta dapat dijadikan pedoman oleh Pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya di dalam wilayah NKRI. Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Idris Luthfi, di Jakarta, Rabu (6/4).

“Keberadaan informasi geospasial yang informatif dan mutakhir juga diharapkan dapat memetakan potensi bencana di seluruh wilayah Indonesia agar dapat menjadi pedoman pada saat terjadi bencana alam, pada masa tanggap darurat, serta

pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana, mengingat wilayah NKRI merupakan wilayah yang rawan bencana alam,” papar Luthfi.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi Geospasial menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (5/4).

Menurut Idris Luthfi, dengan disahkannya UU Informasi Geospasial ini, tingkat pemanfaatan informasi geospasial di tanah air dapat ditingkatkan. “Dengan disahkannya RUU ini, kami berharap koordinasi penyelenggaraan informasi geospasial nasional dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan tertata, serta tidak ada lagi tumpang tindih dan ego sektoral di antara lembaga Pemerintah,” ungkapnya.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera ini mengingatkan, peran

Badan Informasi Geospasial sebagai institusi utama penyelenggara informasi geospasial nasional ke depan tidaklah mudah. Sebagai entitas yang diberikan mandat oleh UU Informasi Geospasial ini nantinya, diharapkan Badan Informasi Geospasial dapat bekerja dan mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai harapan. “Upaya memberikan konstribusi positif bagi bangsa dan negara hendaknya juga didukung dengan kinerja Badan Informasi Geospasial yang transparan, akuntabel, dan profesional,” tutup Idris.p

Muhammad Idris Luthfi

ruhi pendapatan dan belanja negara secara signifikan,” jelas Ecky yang juga anggota Komisi VI dari Fraksi PKS tersebut.

Dampak dari naiknya harga minyak mentah menurut Ecky ada dua; pertama meningkatkan penerimaan migas, dan kedua meningkatkan beban subsidi BBM dan listrik. Celakanya dampak yang kedua lebih tinggi dari yang pertama, sehingga secara agregat naiknya harga minyak mentah akan menambah defisit pemerintah.

Sementara dampak dari turunnya lifting minyak adalah turunnya penerimaan migas.

Jadi, dampak dari kenaikan

harga minyak dan turunnya lifting minyak dapat dipastikan akan menambah defisit anggaran pemerintah pusat.

Masih menurut Ecky, walaupun kenaikan harga minyak ini bersifat sementara, namun efeknya tetap harus diperhitungkan.

“Apalagi penurunan lifting minyak sudah menjadi tren beberapa tahun terakhir, dan untuk berjaga-jaga pemerintah harus membuat skenario jika situasi ini bertahan lama.

Belum lagi selisih harga premium dan pertamax yang semakin tinggi membuat konsumen beralih ke premium dan kian membebani APBN,” tutup Ecky.p

Bersikeras Mendukung ACFTA,

DPR Kritik Mendag Jakarta, Suara Keadilan - Keputusan Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu untuk terus mendukung penerapan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) dinilai kontraproduktif dengan upaya Indonesia untuk meningkatkan keuntungan di bidang perdagangan. Hal ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman di DPR, Rabu (30/3) menanggapi pernyataan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang mengimbau semua pihak tidak khawatir terhadap penerapan ACFTA. Dalam hal ini Mahfudz justru heran karena Kemendag sedemikian bersikeras untuk mendukung ACFTA. “Untuk perdagangan, ini memang menguntungkan. Tapi untuk industri, ini akan mengganggu industri dalam negeri.

Jadi, heran kalau Kemendag terus mendukung penuh ACFTA ini” papar Mahfudz.

Politisi PKS ini mencontohkan bahwa saat ini buah-buahan impor sudah mengalahkan buah-buahan lokal karena harganya lebih murah dan suplai yang bagus.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Mahfudz melanjutkan, harus ada evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap barang Impor yang masuk ke Indonesia. Ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan industri kecil.

“Pemerintah juga harus dapat mengembangkan insutri hilir yang berbasis pada sumber daya alam domsetik karena dengan ini akan meningkatkan industri dalam negeri” tutup Mahfudz.p

Mahfudz Abdurrahman

Kesejahteraan Rakyat

Edisi APRIL 2011

Sanksi Bagi Daerah yang Telat Menyalurkan BOS Jakarta, Suara Keadilan - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh mengungkapkan, hingga Senin (21/3) sudah 259 daerah yang mencairkan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Nuh mengatakan bagi provinsi yang pencairannya setelah 15 Maret 2011 akan dikenakan sanksi. Mengenai hal ini, Raihan Iskandar, Anggota Komisi X DPR RI, mendukung akan diberikannya sanksi, akan tetapi bukan sanksi finansial 2012 seperti yang disampai Raihan Iskandar

oleh Mendiknas, melainkan sanksi prioritas memperoleh DAU/DAK. Pemberian sanksi ini sebaiknya dilakukan langsung di tahun 2011 ini dan bukannya di tahun 2012 mendatang.

Menurut Raihan, keterlambatan penyaluran dana BOS dapat berakibat pada stabilitas kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah yang pembiayaannya hanya mengandalkan dari dana BOS. Karena tidak sedikit sekolah-sekolah di daerah melakukan pinjaman untuk keperluan operasional.

“Jika disebutkan bahwa baru 259 daerah dari

497 daerah yang sudah mendapatkan dana BOS, itu artinya masih ada 238 daerah lagi yang belum mencairkan dana BOS. Keterlambatan triwulan pertama ini menjadi catatan buruk terhadap mekanisme baru 2011 tentang penyaluran dana BOS, dan tidak boleh terulang lagi di triwulan selanjutnya,“ sesal Raihan.

Masih menurut politisi PKS ini, jika pada triwulan kedua nanti masih terjadi keterlambatan, maka berarti bahwa tidak semua daerah sanggup mengelola penyaluran dana BOS dengan baik. “Dan sepatutnya kemendiknas mengevaluasi apakah sistem BOS saat ini masih tepat,” tutup Raihan mengingatkan.p

Konsistensi Pemerintah Dituntut Untuk Tuntaskan Kisruh PSSI Jakarta, Suara Keadilan - Reformasi PSSI adalah tuntutan yang menggema dari masyarakat sepakbola Indonesia.

Namun disesalkan, pemerintah terkesan lambat dalam merespon situasi yang berkembang karena kekuatiran akan sanksi dari FIFA, seperti yang sering didengungkan oleh status quo di PSSI. Kisruh PSSI terus berlanjut dan menuai perhatian publik, termasuk di komisi X DPR RI yang merupakan mitra kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, yang diantaranya membidangi masalah olahraga nasional.

Akbar Zulfakar, anggota komisi

X DPR RI mendesak pemerintah DPR RI dengan Menpora di gedung agar menjaga sikapnya terkait kisruh DPR, Senin (28/2) yang membahas PSSI. “Terhadap aturan bahwa calon masalah persepakbolaan nasional. ketua PSSI harus tidak Pemerintah didepernah terjerat kasus sak untuk mencari jalan pidana harus ditegastengah agar masalah PSSI kan dari awal, bukan yang menjadi sorotan pada saat proses penjapublik dapat segera diseringan calon. Jangan lesaikan. Desakan publik sampai baru pada saat agar dilakukan reformasi salah satu calon tidak total terhadap PSSI jangan lolos verifikasi baru sampai mengakibatkan pemerintah bereaksi,” jatuhnya sanksi dari FIFA terang Akbar dalam karena kesan adanya inRapat kerja Komisi X Akbar Zulfakar tervensi pemerintah.p

DPR : Isu Ahmadiyah Rawan Politisasi,

Pemerintah Harus Tegas

Jakarta, Suara Keadilan - Pemerintah II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu harus mencari solusi yang tepat ter- (9/3).

Menurut politisi PKS ini SK Gukait dengan keberadaan Ahmadiyah.

Sebab apabila hal ini tidak dilakukan bernur tentang pelarangan Ahmadidikhawatirkan akan menjadi sasaran yah harus dilihat sisi positifnya. Seanorang yang mempunyai kepentingan dainya tidak ada pelarangan di sana dan tetap ada aktivitas akan timbul tertentu. benturan di kalangan ma“Kita takutkan kalau syarakat tingkat bawah. tidak ada alternatif yang “SK yang diterbitkan tegas dari pemerintah sudah cukup tegas. Secamaka Ahmadiyah ini akan menjadi sasaran orang ra pribadi menurut saya yang berkepentingan atau kalau mereka mau hidup dimanfaatkan. Kasihan kan berdampingan tidak ada mereka dimanfaatkan hidmasalah, tetapi kan kita den agenda,” kata anggota tidak tahu bagaimana Komisi VIII DPR RI Rahman pandangan masyarakat Amin di Gedung Nusantara sekitarnya” ujar Rahman.

Rahman Amin

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat (Kalbar) ini menjelaskan bahwa terkait dengan pelarangan ini, yang tidak diperbolehkan adalah publikasi yang mencolok misalnya papan nama. Karena itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah dalam rangka melindung para pengikut Ahmadiyah.

“Mengenai tidak diperbolehkannya ada plang saya setuju. Sebab apa yang dilakukan pemda dan pemprov sejatinya adalah untuk untuk melindungi mereka. Sedangkan, alternatif membuat agama baru harus dipikirkan apakah tidak berimplikasi ke depan terhadap agama-agama yang akan muncul lagi,” pungkas Rahman.p

Bom Buku

Jangan Dijadikan Kampanye Negatif Terhadap Islam Jakarta, Suara Keadilan - Teror bom yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta belakangan ini, jangan sampai dijadikan kampanye hitam untuk makin mendiskreditkan umat Islam. Demikian Jazuli Juwaini, Anggota Komisi VIII DPR RI, mengingatkan di kantornya, Senayan, Senin (21/3).

“Saya menghimbau kepada semua pihak untuk menahan diri agar tidak mengeluarkan opini yang tidak memiliki dasar. Kita serahkan dan percayakan saja kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus teror bom buku ini, jangan dipolitisir, sehingga menguntungkan beberapa pihak dan makin menyudutkan Islam,” seru legislator dari PKS ini.

Sebenarnya, lanjut Tokoh Ulama Banten ini, Islam itu agama damai. Jika seseorang semakin memahami Islam maka pemikiran dan tindak tanduknya akan terjaga dengan baik. “Tidak mungkin membabi buta mengirim bom kemanamana, Islam bahkan mengutuk segala bentuk teror, kekerasan dan kezholiman di muka bumi ini,” tegas Jazuli.

Lagipula, masih menurut Jazuli, ada beberapa kejanggalan yang nampak pada kasus bom buku. Baik dari objek yang dituju, jenis bom maupun tujuan dan modus operandinya.

“Bom buku ini sangat berbeda dengan teror bom yang biasa dilakukan oleh teroris murni. Terlalu dini jika mengaitkannya dengan kasus Ahmadiyah, ataupun dengan proses persidangan Abu Bakar Ba’asyir. Tidak perlu digiring pada opini tertentu, kita serahkan saja semuanya ke jalur hukum melalui kepolisian dan pengadilan,” tandas Jazuli.p

Jazuli Juwaini

Kesejahteraan Rakyat

Edisi APRIL 2011

Pemerintah Harus Fokus Tentukan Format Pendidikan Islam Bagi Pesantren Jakarta, Suara Keadilan - Pemerintah perlu memberi perhatian terhadap perkembangan pondok pesantren di Indonesia sebagai upaya menemukan format ideal pendidikan Islam. Hal tersebut penting karena keberadaan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan asli Indonesia harus tetap dilestarikan dan diperhatikan perkembangannya. Demikian disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis di DPR, Selasa (1/3).“Pondok pesantren di tengah-tengah masyarakat selain untuk memberdayakan masyarakat juga sebagai wadah untuk menyiapkan kader-kader Ulama yang mampu menguasai dan memahami Al-Qur’an dan Al-Hadist secara baik dan benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat”papar Iskan Namun demikian, menurut legislator dari Fraksi PKS ini, pondok pesantren tak lepas dari permasalahan Misalnya di Pesantren belum banyak yang mampu merumuskan visi misi dan tujuan pendidikan secara sistematik yang tertuang dalam program kerja yang jelas “Tanpa rumusan visi dan misi yang jelas, tahapan pencapaian tujuan juga cenderung bersifat traditional dan kurang memperhatikan perkembangan metode pembelajaran maupun sarana yang baru” papar Iskan.

Kurangnya perhatian pemerintah ataupun yayasan terhadap kesejahteraan guru dan pegawai juga ikut menjadi kendala dalam pengembangan Sumber Daya Manusia di pesantren“Saatnya membuktikan bahwa pemerintah mampu memberikan pelayanan pendidikan islam yang baik bagi warga negaranya, jangan sampai banyak orang tua yang lebih memilih menyekolahkan anaknya ke negara tetangga ketimbang negara sendiri karena konsep dan metode p e n d i - dikan kita tidak jelas “himb a u Iskan .p

Iskan Qolba Lubis

PKS Perjuangkan Pendidikan Dokter Murah Jakarta, Suara Keadilan - Ada pendapat yang menyebutkan, mahalnya biaya berobat di Indonesia disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan kedokteran. Karena itulah, peraturan tentang pendidikan kedokteran dinilai perlu direvisi.

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) membentuk panitia kerja (panja) yang akan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan Kedokteran.

Salah satu anggota Panja dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Rohmani menyatakan, panja ini akan membahas berbagai masalah pendidikan kedokteran, di antaranya mencari cara untuk menekan biaya pendidikan kedokteran sehingga akses terhadap bidang ini lebih luas. Sebab, pendidikan kedokteran juga bertujuan menempatkan kedokteran atau kesehatan sebagai public good. “Kesehatan adalah kebutuhan dasar setiap warga negara.

Oleh karena itu biaya yang dikeluarkan rakyat harus terjangkau dan berkualitas,” kata Rohmani seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (29/3/2011).

Rohmani menjelaskan, seorang mahasiswa kedokteran membutuhkan sekira Rp100-300 juta untuk menyelesaikan pendidikannya. Dia menilai, jika biaya ini bisa ditekan, maka akan memengaruhi biaya berobat. Karena, sebagai salah satu indikator kesejahteraan, maka pemerintah tidak boleh lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

“Sudah sewajarnyalah bila negara menyediakan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Dan ini bisa dimulai dari biaya pendidikan kedokteran yang murah. Untuk kelompok masyarakat miskin yang memiliki kapasitas akademik bisa digratiskan,” jelas Rohmani.

Menurutnya, RUU yang sedang digarap itu harus bisa mengako-

Rohmani

modasi semua lapisan masyarakat.

“Salah satu ruh dari RUU ini adalah pendidikan kedokteran harus bisa dijangkau semua golongan, bukan golongan elit saja. Syaratnya, yang bersangkutan mampu secara akademik, dan secara kepribadian, memiliki jiwa sosial yang tinggi,” tutupnya.

Komisi IX: Atasi Pengangguran,

Pemerintah Harus Galakkan Transmigrasi Jakarta, Suara Keadilan - Komisi IX DPR RI meminta pemerintah khususnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kembali menggalakkan program transmigrasi ke beberapa daerah diluar Pulau Jawa.

Transmigrasi dianggap bisa mengurangi berbagai macam persoalan, khususnya di ibukota Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Abdul Aziz Suseno di DPR, Rabu (2/2). “Saat ini banyak sekali para transmigran menunggu kapan program tersebut bisa berjalan. Sudah banyak sekali daftar tunggunya. Makanya, PKS minta agar Kemenakertrans segera melanjutkan program ini,” kata Abdul Aziz Suseno, Anggota Komisi IX Fraksi PKS DPR RI. Transmigrasi, lanjut Anggota DPR RI asal Dapil Jatim 11, memiliki multi efek terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Pertama, adanya pemerataan pembangunan dan penyebaran penduduk. Dengan transmigrasi, populasi penduduk

Indonesia tidak berpusat di Jawa.

Dengan begitu pula, pembangunan di berbagai daerah harus ditingkatkan. “Saya kira tidak perlu ada pemindahan ibukota yang akan memakan biaya yang sangat besar.

Cukup dengan transmigrasi dan membuka lahan pertanian. Bisa di Kalimantan, Sulawesi dan daerah timur lainnya,” katanya.

Kedua, transmigrasi akan sendirinya mengurangi pengangguran.

Penduduk yang berpindah akan memiliki kesibukan baru seiring dibukanya lahan pertanian dan pembangunan infrastruktur di daerah transmigran.“Saya kira pemerintah perlu mengoptimalkan program ini. Kalau satu KTM saja sudah ada pasar, sekolah, pegadaian, transportasi, insya Allah ini sudah bisa menyerap banyak tenaga kerja. Apalagi sudah ada 40 titik,” imbuhnya.

Abdul Aziz mempertanyakan para TKI yang kerja di Malaysa. Padahal disana mereka banyak yang bekerja sebagai petani sawit. Tentu

Abdul Aziz Suseno

ini harus menjadi perhatian pemerintah. “Buat apa mereka berbondongbondong ke Malaysia kalau hanya jadi petani sawit ? Lahan sawit di Indonesia kan masih banyak yang kosong. Pemerintah harus mempertimbangkan lahan sawit sebagai mata pencarian para transmigran,” desak Aziz. p

Dinamika

Edisi APRIL 2011

Wakil Sekjen Bidang Media DPP PKS Mahfudz Shiddiq (kedua kiri), memberi penjelasan tentang isu setgab yang sedang hangat, dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y. Thohari (paling kiri), Politisi PAN Bima Arya (kedua kanan) dan Politisi Partai Demokrat Saan Mustopa (paling kanan), dipandu Latief Siregar dari Trijaya FM, Sabtu (12/3) di Warung Daun, Cikini Jakarta Pusat.

Diskusi Perpajakan yang diadakan Fraksi PKS DPR RI, Selasa (15/3) di Ruang Pleno Gedung Nusantara I lt. 3, menghadirkan Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak (APP) Sasmito Hadinagoro (kemeja putih), didampingi Ketua FPKS Mustafa Kamal (kedua dari kiri), dan Sekretaris FPKS Abdul Hakim, juga Anggota Komisi III Aboe Bakar Al Habsy (kanan)

Ketua Fraksi PKS DPR-RI Mustafa Kamal memberikan penjelasan sekitar isu sekretariat gabungan di Ruang Wartawan I DPR-RI, Kamis (10/3).

Pengayaan diskusi kembali di angkat dalam Diskusi Perpajakan, kali ini menghadirkan Direktur Centre for Banking Crisis Ahmad Deni Daruri (kedua dari kanan), diskusi terbatas ini cukup mendapat respon dari beberapa Anggota FPKS yang hadir. Acara dihelat di Ruang Pleno FPKS DPR RI, Gedung Nusantara I lt.

3, Selasa (22/3).

Rekan-rekan tenaga ahli dan asisten pribadi anggota dewan Fraksi PKS, melakukan aktivitas mingguan dengan menggelar Pertandingan Futsal Persahabatan di Lapangan Futsal Komplek DPR-MPR-DPD RI. Karena antusiasmenya cukup besar, beberapa Anggota Dewan FPKS turut membantu pengadaan alat-alat pendukung pertandingan persahabatan tersebut.

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (kemeja putih) didampingi Ketua Bidang Kebijakan Publik DPP PKS Mustafa Kamal (jaket coklat) dan Ketua Bidang Generasi Muda dan Profesi Taufik Ridho (jaket hitam), makan malam bersama BEM Se-Indonesia dan seniman di Warung Apresiasi, Bulungan Jakarta Selatan, Selasa (8/3) malam, dilanjutkan nonton bersama Rumah Tanpa Jendela (RTJ) bersama Sutradara Aditya Gumay dan Penulis Novel RTJ Asma Nadia

Kesejahteraan Rakyat

Edisi APRIL 2011

Jangan Jadikan Buku Komoditas Komersil Jakarta, Suara Keadilan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbukuan harus mengambil sudut pandang buku sebagai alat perubahan Nurhasan Zaidi sosial dan bukan semata-mata industri. Kebijakan perbukuan nasional adalah proyek strategis negara untuk membuat Indonesia menjadi negara maju dalam segala bidang.

Demikian disampaikan Nurhasan Zaidi, anggota Komisi X DPR-RI di Jakarta, Selasa (1/3).

“RUU Perbukuan harus menggairahkan penulis dalam negeri untuk lebih produktif menulis buku dan juga harus mempermudah masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pengetahuan dari belahan dunia manapun. Karena itu aksesibilitas masyarakat terhadap buku harus menjadi poin penting yang diatur dalam RUU,” terang Nurhasan.

Legislator dari Fraksi PKS ini mengungkapkan salah satu usulan dari pihak penerbit adalah, mengharapkan keringanan pajak yang sekarang dikenakan berlipat mulai dari penulisan, penerbitan, pencetakan hingga distribusi.

Penerbit juga mengharapkan pemerintah melakukan intervensi terhadap ketersediaan dan harga kertas.

“Saat ini ada monopoli penyediaan kertas di Indonesia. Bahkan penerbit mengaku harus membayar lebih mahal untuk kertas dibandingkan penerbit dari luar negeri,” ungkap Nurhasan.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX ini juga menyoroti tentang buku impor yang beredar di Indonesia. Selama ini, perguruan tinggi yang biasanya menggunakan buku impor memesan langsung kepada penerbit luar negeri.

“Karena itu impor buku akan diatur dalam RUU Perbukuan, demikian juga ekspor buku. Dengan begitu akses masyarakat terhadap buku terbitan luar negeri lebih terbuka,” tutup Nurhasan.

Pemerintah Pilih Kasih dalam Menyikapi Penodaan Agama Jakarta, Suara Keadilan - Aminuddin, Ahmad MusBelum adanya penyelesaian hoddiq dan lain-lain peyang kongkrit dari pemerin- merintah begitu sigap dan tah tentang kasus Ahma- cekatan?” kata Zainuddin.

Menurut politisi Partai diyah memunculkan kecurigaan bahwa pemerintah Keadilan Sejahtera (PKS) bersikap kurang adil dan ini, semestinya pemerintah pilih kasih. Hal ini diung- konsisten dalam penegakan kapkan Wakil Ketua Komisi hukum, tidak boleh pilih VIII Dewan Perwakilan kasih. Kalau memang ada Rakyat Republik Indonesia pengaduan dari masyarakat (DPR RI) Ahmad Zainud- harus segera ditindaklanjuti din, Rabu (9/3) di Senayan, sehingga keadilan itu dirasakan oleh masyarakat.

Jakarta.

Sebelumnya Litbang “Pemerintah terkesan kurang adil dan pilih kasih Ke­menterian Agama mendalam penyelesaian kasus gungkapkan konflik dan penodaaan agapengrusakan ma khususnya telah terjadi seAhmadiyah kajak tahun 1953 rena sampai saat di Sumatera ini masih belum Timur, Medan ada penyelesaian (1964), Cianjur kongkrit, padahal (1968), Kuningsudah lama dan an (1969), Nusa Tenggara Barat berlarut-larut.

(1976), KaliMengapa untuk mantan Tengah kasus penodaan agama seperti Lia Ahmad Zainuddin (1981), Sulawesi

Selatan (1981), Kalimantan Barat, Surabaya, Parung Bogor (1981), Riau, Palembang, Sumatera Barat, Jakarta (1990), NTB (2002), Parung Bogor (2006), Kuningan, Majalengka, Sukabumi (2008) dan Cikeusik Pandeglang (2011).

Terkait dengan pelarangan di daerah, Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta ini mengharap, pemerintah pusat mampu menangkap fenomena munculnya SK Gubenur dan Perda-perda larangan Ahmadiyah sebagai refleksi ketidakpuasan terhadap sikap pemerintah pusat yang lamban dan tidak tegas.

“Selama pemerintah mentaati Undang-undang, tidak perlu khawatir dianggap melanggar HAM. Karena HAM itu dibatasi oleh Undang-undang,” pungkasnya.p

Dibutuhkan Perempuan Tangguh untuk Membangun Bangsa Jakarta, Suara Keadilan Setiap tanggal 8 Maret dunia internasional memperingati Hari Perempuan Internasional. Dalam konteks bangsa kita, perempuan mempunyai kontribusi besar dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya pahlawan perempuan yang telah diakui sebagai pejuang nasional.

Kendati kondisi saat ini dengan masa pergerakan kemerdekaan sangat jauh berbeda, namun kontribusi perempuan tetap dibutuhkan secara proporsional dalam membangun bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Tentu dengan bingkai iman, takwa dan ilmu, yang mewujudkan perempuan Indonesia yang sejahtera, cerdas, berdaya dan berbudaya melalui pemantapan peran disektor domestik dan publik.

“Dengan jumlah pen-

duduk perempuan sebesar 49,69 persen, tentu hal ini bisa menjadi faktor positif untuk menyeimbangkan peran, meskipun pandangan kultural tetap harus dipertimbangkan dalam pembagian fungsi domestik dan publik,” terang Herlini Amran, Anggota Komisi VIII DPR RI di Senayan, Senin (7/3).

Herlini menegaskan, bahwa peranan perempuan diharapkan bisa berjalan optimal dengan adanya upaya peningkatan kapasitas dan kualitas secara berkelanjutan. Pertama, dengan upaya menanamkan kesadaran pada perempuan untuk menghargai dirinya sebelum dihargai orang lain.

Kedua, dengan upaya mengamalkan ajaran agamanya. Agama memberikan panduan kepada perempuan tentang bagaimaa mereka mesti bersikap dalam mengarungi kehidupan

ini. Melalui tuntunan ajaran agama para perempuan akan terselamatkan dari berbagai perbuatan yang tidak bernilai manfaat bahkan tercela.

“Ke depan perempuan akan dihadapkan pada berbagai tantangan, dan untuk menghadapai berbagai tantangan tersebut diperlukan upaya wanita tangguh, yang membangun pemberdayaan melalui berbagai program dan kegiatan,” tegas politisi wanita dari FPKS ini.p

Herlini Amran

Kasus Darsem, Pemerintah Didesak Tebus Diyat Jakarta, Suara Keadilan - DPR meminta Pemerintah menanggung diyat (denda) sebesar Rp. 4,7 milyar sebagai biaya pembebasan Darsem, TKI yang mendapatkan vonis hukum pancung di Arab Saudi. Desakan ini menguat karena sampai saat ini pemerintah baik Kemenakertrans, BNP2TKI maupun Kemlu belum secara definitif dan resmi menyatakan akan menanggung diyat tersebut. Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Arif Minardi di Jakarta, Rabu (2/3).

“Belum ada perwakilan dari pihak pemerintah yang menyatakan akan menanggung diyat bagi Darsem.

Ini ironis sekali, mengingat berdasarkan Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 bahwa seharusnya pemerintah melindungi warga negaranya,” tutur Arif.

Seperti diberitakan sebelumnya, seorang TKW asal Indonesia bernama Darsem Bt Dawud Tawar pada bulan Desember 2007 terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap majikannya seorang warga negara Yaman. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2009 Darsem didakwa hukuman mati oleh pengadilan Riyadh, Arab Saudi.

Namun berkat kerjasama antara Pihak Lajnah Islah (Komisi Jasa Baik untuk Perdamaian dan Pemberian Maaf) Riyadh dan Pejabat Gubernur Riyadh, Darsem akhirnya mendapatkan maaf dari ahli waris korban dengan kompensasi uang diyat sebesar SAR 2 juta atau sekitar Rp. 4,7 Milyar.

Arif Minardi menyatakan bahwa dana untuk membayar diyat tersebut bisa ditebus dari beberapa pos antara lain, dana perlindungan di Kemlu, Kemenakertrans dan Kemensos. Bisa juga diambil dari pos DP3TKI (Dana Pembinaan Penyelenggaraan dan Penempatan TKI) dimana setiap TKI dipungut 15$USD. “Jadi tidak ada alasan sama sekali bagi pemerintah untuk tidak segera mencairkan dana tersebut,” tegas Legislator dari Fraksi PKS ini.

Arif yang juga merupakan aktivis buruh ini mengingatkan, bahwa berdasarkan in­ formasi dari KJRI Jeddah, saat ini ada 19 kasus serupa, yang masih diproses di persidangan Mahkamah Syariah di Jeddah.p Arif Minardi

Keuangan & Pembangunan

Edisi APRIL 2011

Masuk RUU,

Wacana Pemisahan Redenominasi Tetap Harus Dikaji Mendalam Bapepam-LK Kontraproduktif Jakarta (3/3)- Anggota Komisi XI DPR RI, Kemal Aziz Stamboel menilai perlu ada upaya ekstra untuk menjalankan reformasi birokrasi. Hal ini terkait dengan tidak tercapainya target reformasi birokrasi dan tata kelola yang menjadi bagian dari 11 prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKP 2010.

“Tahun lalu secara umum reformasi birokrasi kita stagnan, khususnya untuk indikator indeks persepsi korupsi yang skornya masih sama dengan skor 2009. Untuk itu

tahun 2011 ini pembenahan birokrasi harus benar-benar menjadi fokus”, ujar Kemal di Jakarta, Kamis (3/3).

Sementara menanggapi sistem remunerasi birokrasi yang sudah berjalan, Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XI ini mengusulkan agar ada proses perbaikan dimana pemerintah perlu menerapkan clean based salary.

Menurut Kemal, dengan sistem baru tersebut, tidak akan ada lagi pendapatan dari uang rapat, uang panitia kerja, uang proyek, uang makan,

uang perjalanan dan uang lainlain. “Sehingga kita bisa mewujudkan sistem penggajian yang transparan dan akuntabel, dengan basis yang juga jelas. Ini akan mereduksi korupsi dalam birokrasi”, tegasnya.

Kemal Azis Stamboel

Hasil Kerja Tidak Jelas,

Bappenas Harus Direvitalisasi Jakarta, Suara Keadilan- Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR 28 Februari la­­lu, Ba­dan Pe­­ren­ canaan Pem­bangunan Nasional (Ba­ppenas) menyampaikan ha­sil evalua­si Pe­rencanaan Pembangunan Nasional tahun 2010 dan Rencana Pembangunan tahun 2011.

Menanggapi paparan Bappenas tersebut, Anggota DPR RI Komisi XI, Yan Herizal, mengaku kecewa karena data yang disampaikan dianggap masih terlalu mentah dan nor-

matif.

“Hasil evaluasi dan perencanaan dari Bappenas kurang tajam, hanya berupa kajian tidak memberikan rekomendasi nyata. Seharusnya evaluasi yang diberikan juga menggambarkan kegagalan dan keberhasilan dari program pemerintah serta langkah selanjutnya,” tegas Yan di DPR, Rabu (2/3).

Yan juga mempertanyakan garis koordinasi Bappenas dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

yang dinilai hampir sama, yakni melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan dan pemerintahan.

“Sebenarnya, di mana titik sinergis antara dua lembaga itu (Bappenas dan UKP4 -red) dan apa fokus kerja maupun ruang lingkup masingmasing lembaga?

Ini harus diperjelas,” tegas Yan.p Yan Herizal

Komisi XI DPR akan Rekomendasikan Sanksi Maksimum untuk Citibank Jakarta, Suara Keadilan - Komisi XI DPR kembali menggelar rapat internal untuk pengambilan kesimpulan terkait kasus Citibank. Komisi yang membidangi perbankan ini merekomendasikan sanksi yang berat untuk Citibank. ”Kalau saya membaca suasana batin teman-teman, arahnya ingin Citibank diberi sanksi maksimum,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Surahman Hidayat kepada wartawan sebelum rapat internal di gedung DPR, Senayan, Jakarta,

Kamis (7/4/2011).

Menurut politisi senior PKS ini, Citibank telah nyatanyata melanggar SOP dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Namun kesimpulan Komisi XI hanya bersifat rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak terkait yakni Kepolisian dan Bank Indonesia (BI). ”Soal sanksinya itu kita serahkan ke pihak terkait. Kalau soal Irzen Octa itu kan ranah pidana, biar diurus polisi.

Kalau soal perbankan, biar BI

Jakarta (28/3) Pemisahan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dari Lembaga Keuangan (LK) dinilai sebagai wacana yang kontraproduktif. Pemisahan tersebut justru dianggap akan menjadikan Bapepam-LK semakin tidak terintegrasi. Demikian disampaikan Anggota DPR RI Komisi XI Andi Rahmat di DPR, Senin (28/3). “Terlalu banyak pemisahan wewenang justru bakal menimbulkan banyak masalah,” ungkapnya.

Politisi PKS ini mencontohkan, saat Darmin Nasution menjabat ketua Bapepam-LK (29 Maret 2005-27 April 2006) tidak ada masalah yang berarti dan semua berjalan baik Begitu juga ketika Fuad Rahmany menjabat ketua Bapepam-LK (27 April 2006-15 April 2011). “Apa yang dijalankan selama ini sudah berjalan efektif,” ujar Andi Menurut Andi, Ketua Bapepam-LK Nurhaida seharusnya bisa mencegah wacana pemisahan Bapepam-LK. Lebih lanjut Andi justru mempertanyakan apakah pemisahan ini berkaitan dengan ketidakmampuan. ”Apakah wacana pemisahan Bapepam-LK itu terkait dengan masalah pengelolaan kapabilitas dalam memimpin sebuah organisasi?” tanya Andi.

Secara otomatis, menurut Andi, BapepamLK akan melebur kalau sudah ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, UU OJK masih terbentur dengan keinginan DPR, yang hingga kini masih deadlock. “Fungsi OJK adalah mengatur sebuah protokol untuk menangani krisis,” jelas Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III ini.

Meskipun begitu, saat ini ada kesepakatan dengan lembaga-lembaga terkait, dalam penanganan krisis. Kesepakatan itu melibatkan Bank Indonesia (BI), Bapepam-LK, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Ditjen Pengelolaan Utang (DJPU) “Ada beberapa fraksi yang masih harus mengkaji persoalan ini,” tutup Andi.p

yang memutusnya, tapi kami ingin Citibank dapat sanksi yang maksimum,” terangnya.

Hasil rekomendasi nantinya akan dikirimkan ke kepolisian, BI dan Citibank.

Komisi XI pun akan melakukan pemantauan terhadap proses penindakan kepada Citibank.p

Surahman Hidayat Andi Rahmat

Tips

Edisi APRIL 2011

Tips Fotografi chip yang terletak tepat dibelakang lensa.

Semakin banyak jumlah pixel pada sensor, maka gambar yang dihasilkan akan semakin detail.

Kata pepatah, gambar berbicara lebih dari seribu kata. Melalui gambar orang bisa menangkap makna dan pesan yang lebih nyata daripada dituliskan dengan untaian kata. Saat ini teknik penyampaian pesan melalui gambar (mati) terus berkembang, khususnya dunia Fotografi.

Teknologi digital fotografi di satu sisi membuat orang semakin mampu mengungkap pesan terdalam sebuah peristiwa lewat gambar atau foto, sementara di sisi lain bila tidak diilmui, maka teknologi digital fotografi seringkali hanya membuat orang senang menghabiskan jepretan demi jepretan tanpa jelas pesan yang mau disampaikan lewat foto-fotonya.

Edisi kali ini, Redaksi mengajak pembaca untuk berbagi tentang dasar-dasar fotografi dan tips memilih kamera.

Apa Itu Fotografi ?

Fotografi berasal dari bahasa Latin; photos yang berarti cahaya/ sinar dan graphein yang berarti tulisan, gambar atau disain bentuk. Jadi secara luas, fotografi bermakna menulis atau menggambar dengan menggunakan cahaya.

Perlengkapan Perangkat Kamera Lensa Lensa adalah alat yang terdiri dari beberapa cermin yang berfungsi mengubah benda menjadi bayangan, terbalik dan nyata. Lensa terletak di depan kamera.

Ada beberapa jenis lensa. Lensa normal, lensa lebar (wide) dan lensa panjang atau biasa disebut dengan lensa tele.

Selain itu ada pula yang disebut sebagai Lensa Mata Ikan, dengan permukaan cembung dan sangat lebar, serta Lensa Zoom yang terkenal karena kepintarannya merubah titik fokus serta populer karena kepraktisannya.

Film Film adalah media untuk merekam gambar yang terdiri dari lempengan tipis dengan emulsi yang peka cahaya.

Kartu Memori (Memory Card) Penyimpan data sebagai pengganti Film (kamera-kamera terkini biasanya sudah menggunakan sensor digital sebagai penyimpan data/memori) Filter Penyaring dalam bentuk kaca yang tembus cahaya yang mempunyai ketebalan rata . Filter biasanya dipasang di ujung depan lensa. Dipakai untuk menghasilkan efek-efek tertentu.

Ada juga Filter UV yang sifatnya netral, karena tidak mengubah warna atas obyek.

Selain berfungsi untuk menyaring cahaya UV , sering pula digunakan untuk melindungi kamera dari goresan dan debu.

Tripod/ Monopod Diperlukan untuk pemotretan dengan teknik pengambilan gambar secara lambat. Tujuannya adalah untuk menghindari goyangan kamera jika dipegang dengan tangan (handheld). Secara umum kecepatan minimal handhel adalah 1/focal.

Sementara Monopod, mirip tripod, namun berkaki satu. Lebih mudah dibawa, dan hanya dapat menghilangkan goyangan vertikal saja.

Kamera Pocket Kamera pocket disebut juga kamera saku, karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa kemana-mana serta sangat praktis, karena setting-ya sudah otomatis diatur kamera. Pengguna tinggal bidik dan jepret (point and shoot). Namun demikian pada saat ini kamera pocket telah cukup berkembang dengan berbagai macam fasilitas seperti lensa zoom.

Kamera SLR Kamera SLR (Single Lens Reflex atau Cermin Lensa Tunggal), disebut SLR karena cara kerja kamera ini karena pembidikannya dipantulkan melalui prisma dan cermin lalu diteruskan pada lensa utama sehingga tidak terjadi efek paralax (perbedaan bidikan dan hasil gambar yang ditangkap kamera) seperti yang terjadi pada kamera jenis range finder.

Flash/blitz/lampu kilat Merupakan alat yang berfungsi memberikan cahaya buatan, untuk menerangai obyek dalam kondisi gelap atau minim cahaya.

Berbagai Macam Kamera Saat ini kamera dapat dikelompokkan menjadi kamera analog dan kamera digital. Kamera analog mengambil gambar dari cahaya yang ditangkap lensa, kemudian menyimpan hasilnya pada negative film. Pada kamera digital terdapat sensor penangkap gambar CCD (Charged Coupled Device) dan CMOS (Complementary Metal Oxide) lebih dari jutaan pixel (picture element). Sensor tersebut adalah suatu

Dengan kamera jenis ini, fotografer harus menentukan kecepatan shutter speed (Kecepatan rana), aperture (bukaan diafragma) serta fokus, maka disini fotografer adalah si penentu kualitas foto, apakah jadi kabur atau justru lebih indah dari aslinya. Dengan kamera SLR sang fotografer dapat berkreasi sebebas-bebasnya dengan membuat efek-efek tertentu

dengan cara membuat kombinasi yang berbeda antara shutter speed dan aperture, selain itu kamera SLR sangat banyak asesorisnya seperti berbagai jenis lensa, filter dan lain-lain.

Kamera Range Finder Disebut demikian karena pembidikannya secara langsung tanpa melalui lensa utama (sama dengan kamera pocket) beberapa fasilitasnya mirip dengan kamera SLR. Kamera jenis ini sekarang sudah tidak populer lagi.

Kamera Medium Format Kamera ini cara kerjanya mirip dengan SLR namun dengan ukuran film yang digunakan lebih besar yaitu 120 mm.

Dengan ukuran film tersebut maka pembesaran yang dihasilkan akan lebih baik dari pada menggunakan film 35 mm.

Kamera ini biasanya digunakan pada pemotretan Still Life (benda tidak bergerak), model, ataupun untuk keperluan keperluan bisnis seperti iklan dan majalah yang membutuhkan hasil gambar yang besar.

Kamera Large Format Biasa disebut juga View Kamera, kamera jenis ini menggunakan film yang lebih besar, yaitu ukuran 4x5 inci atau 8x10 inci. Jika menginginkan hasil cetak ukuran yang sangat besar dengan kualitas yang sangat bagus, biasanya menggunakan kamera ini. Kamera ini biasanya hanya digunakan untuk pemotretan yang lebih khusus seperti foto udara dan foto arsitektur dari jarak dekat tanpa menimbulkan distorsi (minimal).

Kamera Instan atau populer sebagai Kamera Polaroid Kelebihan dari kamera ini adalah kecepatannya dalam menghasilkan gambar. Dengan kamera ini kita tidak perlu repot-repot melakukan proses cuci cetak film, sebab, beberapa detik setelah selesai pengambilan gambar, maka hasilnya akan langsung jadi. Namun disamping kelebihan yang dimiliki, kamera inipun memiliki kekurangan. Karena Film yang digunakan adalah film instan, yang tentunya tidak memiliki klise, maka hasil pemotretan tidak memungkinkan untuk dicetak ulang.

Disarikan dari berbagai sumber (salah satunya Harthfay BiNusian)

Syukur Atas Rahmat Allah SWT

13 Tahun

PKS Bekerja Untuk

Indonesia Luthfi Hasan Ishaaq

M. Anis matta

Presiden DPP PKS

Sekjen DPP PKS / Wakil Ketua DPR

Mustafa Kamal Ketua Fraksi PKS DPR-RI/ Bidang Kebijakan Publik DPP PKS

hadiri acara puncak milad pks ke-13 di stadion gelora bung karno Ahad 17 April 2011, Pk 08.00 wib - Selesai