Edisi 6

EDISI 6

Terdepan dalam Reformasi Parlemen

SUARA KEADILAN

SUKA | Edisi 1 / I / 2010 FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Ikuti Kami

AGUSTUS

2011

GRATIS

Universitas Trisakti Harus Penyelidikan Pesantren UBK Pencapaian Kinerja Kementerian Perhubungan Dikembalikan Ke Negara Jangan Sisakan Trauma Memprihatinkan

@FPKSDPRRI

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fahri Hamzah menyesalkan tindakan polisi yang mengacak-acak Pondok Pesantren Umar bin Khatab (UBK) di Bima, Nusa Tenggara Barat. Polisi menggeledah ponpes setelah sebuah ledakan bikin heboh beberapa waktu silam.

www.fpks.or.id Fraksi PKS Dpr ri

Kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di tahun 2010 sangat mempriha­tinkan. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari 82 indikator kinerja yang ditetapkan Kementerian Perhubungan ditahun 2010, sebanyak 59 indikator kinerja (71,59%) tidak mencapat target.

Halaman 9

Perseteruan antara pimpinan Universitas Trisakti dengan pihak yayasan harus segera diselesaikan. Menurut Rohmani, anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah harus mengambil sikap yang tepat agar persoalan ini cepat tuntas.

Halaman 11

Halaman 22

Fraksi PKS Lantang Pilih Opsi ‘C’

Tarik Ulur

JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI lantang memilih opsi C hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century. Artinya, proses penyelamatan Bank Century melalui bailout dinilai sarat pealanggaran.

Allahu Akbar!

Bergemuruh di Paripurna DPR

Kursi Parlemen Perhitungan I

Refleksi Hanura

15 30

Gerindra

Kebenaran

26 148

39 42

Oleh : PKB Dr. K.H. Surahman Hidayat Dalam pandangan akhirnya PPP soal Century, semua fraksi di DPR kompak berucap bahwa kebenaran itu benar dan kesalahan itu tetap harus PANagama, bahwa salah. Bila kita tengok perspektif kebenaran yang hakiki hanya satu yaitu yang sesuai dengan “ma ‘indallah”, kebenaran yang ada PKS

108

59

“Opsi C adalah relevan dan terbaik untuk perbaikan sektor keuangan dan perbankan dalam upaya penegakan hukum,” kata juru bicara FPKS Ecky Awal Mucharam yang membacakan sikap fraksi Rabu, 3 Maret 2010.

Sontak, teriakan “Allahu Akbar, Allahu Akbar” bergemuruh di tengah arena ruang sidang yang dihadiri hampir seluruh anggota DPR.

Parliamentary Threshold

sidang-sidang Pansus terdahulu.

Sikap tersebut tak berubah sampai mendekati penghujung paripurna yang hingga larut malam. Meski sempat diselingi insiden dan tarik ulur lobi, paripurna DPR akhirnya mengakhiri sidangnya lewat voting terbuka.

Opsi C, yang menyatakan proses “bail out” bank Century bermasalah dipilih oleh 325 anggota dari 537 anggota yang hadir.

Sedangkan opsi A, yang menyatakan proses prosedur bailout tidak bermasalah, dipilih oleh 212 anggota DPR. Marzuki Ali sebagai pimpinan sidang paripurna akhirnya mengetuk palu sebagai tanda paripurna DPR secara bulat memilih opsi C.

moneter dan fiskal, mulai dari (a) operasional Bank CIC (b) proses akuisisi Bank Danpac dan Bank Pikko oleh Chinkara Capital, merger Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko menjadi Bank Century, operasional Bank Century (c) pemberian FPJP, dan (d) PMS sampai kepada (e) mengucurnya aliran dana.

Opsi C juga menyebut, diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak otoritas moneter dan fiskal dengan mengikutsertakan pemegang saham pengendali, pengurus, dan manajemen Bank CIC, dan Bank Century, debitur dan nasabah terkait, sehingga terindikasi merugikan keuangan negara.

Perolehan Suara

Pandangan ini merupakan penegasan dan penguatan fraksi PKS yang telah disampaikan

20,85%

Opsi C lainnya adalah, patut diduga telah terjadi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan oleh otoritas

di sisi Allah. Tentu hanya Dia yang tahu. Adapun masing-masing fraksi dan opsi hanya berikhtiar mencapai kebenaran. Agama memuji ikhtiar yang berkualitas, yaitu yang secara spiritual mengedepankan kejujuran dan memosisikannya sebagai imam. Kejujuran yang menggariskan konsistensi antara tujuan (ghayah) mencari kebenaran, motif (niat) meraih reward dari Allah, dengan proses (kaifiat) yang ditempuh juga harus benar, baik prosedur formil maupun metodologis.

Di atas garis lurus konsistensi tersebut, integritas dapat dihadirkan, ketaqwaan dipertahankan, kredibilitas dihasilkan, kemudian insya Allah pahala dariNya telah dijanjikan. Masing-masing opsi memenangkan pahala itu antara satu atau dua.

Jika opsi yang dipilih sesuai dengan yang benar di sisi Allah maka mendapat dua pahala, sebagai

imbalan kebenaran dalam berikhtiar dan imbalan akurasi/persisi; sedang jika opsinya tidak sesuai dengan yang benar menurut Allah tetap memperoleh satu pahala sebagai imbalan atas ikhtiar yang benar, sebab ikhtiar yang benar bagian dari amal saleh.

Sesungguhnya yang lebih penting, bukan apa opsinya tapi bagaimana prosesnya. Dari perspektif kualitas proses atau ‘mujahadah’ menuju kebenaran maka posisi orang akan beragam.

Ada yang menempuh prosedur dengan benar, menggunakan metodologi yang benar kemudian berpenampilan ekspresif dan komunikatif yang baik. Hasilnya insya Allah baik disertai reward ilahi dan out comenya adalah kemaslahatan bagi masyarakat. Ada pula yang melakukan kesalahan di aspek formil sehingga melukai komunikasi in-

--- Pandangan Fraksi PKS dapat dilihat selengkapnya di : www.fpks-dpr.or.id

ter personal atau inter institusional, merusak Pemilihan Umum 2009 Indonesia mu’amalah yang menimbulkan dosa. Terlebih jika

ditambah kesalahan dalam metodologi yang mengakibatkan misleading. Misalnya, untuk mencari suatu kebenaran objektif-faktual metode yang harus digunakan adalah induktif. Mendasarkan pada data dan fakta yang relevan serta komprehensif, tidak boleh ada kesimpulan yang mendahului, sebab mozaik data dan faktalah yang akan membuat kesimpulan. Kejujuran sebagai basis integritas penyelidik kebenaran mewajibkannya menempuh proses induksi secara utuh dan tidak memberi celah bagi suatu pesan deduktif untuk menyusup (masuk angin).

“Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam dirimu, maka waspadalah”. (AlBaqarah:235 )

PDIP

93

Golkar Demokrat

TOTAL: 560

6,01%

14,45%

Hanura

18 26

4,46%

5,32%

14,03%

Revisi

7,88%

4,94

3,77%

Gerindra

27

PKB

150

37 43

PPP PAN

107 57 95

PKS PDIP Golkar

TOTAL: 560

Demokrat

Laporan Utama: Halaman 3 - 5

Editorial

Edisi AGUSTUS 2011

Surat Pembaca

Dari Redaksi Dari Redaksi Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama tentunya seluruh jajaran Redaksi mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Ramadhan tahun 1432 Hijriyah, dan semoga sebulan ini kita sukses menjalaninya hingga menjadi hamba yang kembali fitri di 1 Syawal nanti hingga setahun berikutnya.

Tabloid Suara Keadilan telah memasuki edisi ke-6 dan kini kami berusaha menyebarkannya secara lebih massif kepada pengurus struktur dan kader. Selain selalu menjadi ‘oleh-oleh’ anggota Fraksi PKS DPR ke Daerah Pemilihan masing-masing. Suara Keadilan juga mulai kami kirimkan ke Pengurus DPW yang belum memiliki wakil di tingkat pusat, seperti: Provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Maluku dan Maluku Utara serta Papua dan Papua Barat.

Selain itu, Suara Keadilan juga disediakan dalam format pdf dan dikirimkan ke pengurus Humas di tingkat Wilayah dan Daerah (Kota-Kabupaten) yang alamat emailnya ada pada redaksi. Bagi rekan-rekan yang kebetulan membaca tabloid ini dan ingin mendapatkan seluruh edisi dalam bentuk soft-copy, silakan kirimkan permintaan ke berita.fraksi@ gmail.com. Kami berharap dengan makin tersebarnya berita tentang kerja-kerja anggota DPR dari PKS di Senayan ini, semangat kader makin kuat mewujudkan jargon ‘Bekerja untuk Indonesia’.

Tim Humas FPKS sebagai redaksi tabloid ini juga merasa gembira bahwa makin banyak anggota dewan yang berkenan mampir ke ruang Humas untuk berdiskusi tentang banyak hal dengan Tim Humas FPKS. Hal ini tentu makin memperkaya pengetahuan dan wawasan para staf humas karena mendapatkan informasi tentang banyak hal langsung dari narasumber yang terlibat dalam prosesproses pengambilan keputusan.

Selamat menikmati Tabloid Suara Keadilan! Masukan, saran perbaikan, bahkan kritikan akan selalu menjadi penyemangat tim redaksi untuk memperbaiki isi dan tampilan tabloid ini.

Wassalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh REDAKSI

INFO GRAFIK: FARID/BARRA GRAPHIA - Foto cover: HUMAS FRAKSI PKS

TABLOID SUARA KEADILAN Edisi ke 6 Bulan Agustus 2011

Assalamu’alaikum....

Akhir-akhir ini nama salah satu Anggota DPR RI dari FPKS sedang hangat dalam forum mahasiswa keperawatan se-Indonesia terkait dengan dukungan beliau terhadap RUU Keperawatan di komisi IX. Dan akhir-akhir ini pula, tiap mahasiswa keperawatan di setiap provinsi sedang mencari anggota DPR RI untuk diajak beraudiensi (terutama komisi IX) (terkait RUU Keperawatan –red). Alangkah baiknya jika setiap provinsi bersedia menemui mahasiswa keperawatan, setidaknya disitulah kita (PKS –red) bisa menjadi tokoh mereka. Sekarang setiap mahasiswa yang tergabung di kepengurusan pusat keperawatan sedang mengarah untuk bertemu anggota dewan dari PKS, dan alangkah lebih baiknya jika dari PKS nya

sendiri yang menyambutnya.

Salam Tiga Besar.

Hermawan Al Fatih, Surabaya

Redaksi : Waalaikumsalam wr wb.

Terima kasih atas suratnya, semoga melalui surat di Tabloid Suara Keadilan, aspirasi ini tersampaikan dengan baik.

Wassalamu’alaikum wr wb.

Assalamu’alaikum ..

Setelah membaca, menganalisa, dan memimpikan suara keadilan, saran saya untuk Suara Keadilan ke depan memasukan berita dan program kerja unggulan menteri dari PKS. Tujuannya agar prestasi dan keunggulan program menteri PKS bisa diklaim sebagai hasil kerja PKS, dan Insya

Allah akan berdampak baik bagi PKS. Di sisi lain kader akan tahu apa saja yang dikerjakan dan efektifitas kader PKS yang jadi menteri saat ini.

Pipin Sopian, Jakarta Pusat

Redaksi : Waalaikumsalam wr wb.

Terima kasih atas masukannya.

Untuk saat ini, sebagaimana tujuan penerbitannya, Tabloid Suara Keadilan memang hanya berfokus pada kinerja Anggota Dewan dari Fraksi PKS di DPR RI saja, jadi memang tidak menyediakan halaman untuk kementerian.

Tetap membaca, menganalisa, dan memimpikan Suara Keadilan ya...

Editorial

Fungsi Partai Politik

M

eski belum bisa disebut di titik nadir, namun keberadaan partai politik kerap menjadi pembahasan yang cenderung negatif. Lihatlah ekspos lembaga-lembaga yang dipersepsikan rawan korupsi; DPR atau parlemen selalu ada di urutan 2 besar di tahun 2009 dan 2010 versi Transparency International Indonesia (TII). Partai Politik termasuk lembaga yang indeks persepsi korupsinya tinggi menurut lembaga tersebut.

Di tahun 2011 pemberitaan tidak menyenangkan (unfavorable) tentang parlemen dan partai politik makin menguat. Gantian saja pemberitaan partai politik dengan beragam kasus mewarnai headline media massa Indonesia. Kondisi ini meniscayakan jika TII turun riset persepsi lembaga terkorup tahun 2011, maka penyematan kepada parlemen sebagai juara hampir pasti adanya. Cipratannya, tentu saja ke partai politik.

Hal ini membuat publik tidak merasa perlu lagi mengetahui apa esensi keberadaan partai politik di sebuah negara demokratis.

Menurut David R. Mac Iver, Mac Iver, partai politik adalah “suatu kumpulan terorganisasi untuk menyokong suatu prinsip atau kebijaksanaan (policy) yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan cara-cara sesuai dengan konstitusi atau Undang-undang agar menjadi penentu cara melakukan pe-

merintahan”.

Sementara itu, dari berbagai literatur ilmu politik, dapat disimpulkan bahwa fungsi partai politik dalam sebuah negara demokratis adalah: memperjuangkan kepentingan anggota dan rakyat kebanyakan, melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada warga negara tentang sistem politik dan pemilihan umum, kekuatan pengimbang dalam sistem pemerintahan, memobilisasi warga negara untuk menentukan pilihan politik menjadi sebuah kebijakan, fungsi penyalur aspirasi masyarakat kepada pembuat kebijakan serta fungsi rekrutmen dan pelatihan bagi calon pejabat publik dan pemimpin negara.

Fungsi yang dilindungi oleh konstitusi tersebut, saat ini memang tercederai dengan perilaku sebagian kecil anggota parlemen -yang juga anggota partai politik- yang tidak sesuai dengan etika moral dan hukum. Sorotan utama adalah kasus-kasus korupsi. Dalam kondisi seperti ini, sangat mungkin kepercayaan masyarakat menurun terhadap ’asal’ oknum-oknum tersebut, yaitu partai politik.

Meski demikian partai politik sebenarnya bisa tetap konsisten dengan tugas dan fungsi utamanya, seperti menyalurkan aspirasi masyarakat untuk menjadi kebijakan politik yang menguntungkan rakyat, serta mendidik calon-calon pemimpin bangsa.

Untuk mendidik calon-calon pemimpin bangsa yang layak, tentu saja butuh parpol yang patut menjadi kawah candradimuka.

Bila asalnya tidak baik, maka tidak mungkin mengeluarkan hasil yang baik.

Sepertinya yang dibutuhkan oleh partai politik adalah medium yang kuat untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Selain itu, tentu saja anggota-anggota partai yang mengerti benar visi dan misi perjuangan partai. PKS memiliki modal utamanya, yaitu anggota dan kader yang punya pemahaman yang kuat akan cita-cita partai. Kader juga memiliki motivasi yang besar karena keyakinan bahwa aktivitas berpartai politik di PKS yang memiliki asas Islam, sejauh diniatkan sebagai ibadah, maka akan bernilai pahala.

Potensi ini tentu tidak boleh disia-siakan. PKS diharapkan umat untuk selalu meningkatkan kualitas partai melalui peningkatan kualitas SDM-nya, baik dalam aspek wawasan, kekuatan penetrasi dan kekuatan moral.

Sehingga suatu saat nanti publik akan lebih percaya pada kinerja sesungguhnya dari partai politik, dalam membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan kemajuan bangsa dan totalitas dalam bekerja di lapangan. Semoga PKS bisa menjadi pionir untuk peningkatan kualitas partai politik di Indonesia.p

PenanggungJawab: H. Mustafa Kamal, SS | Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Dedi Supriadi | Redaktur Pelaksana: Tourmalina | Redaktur: Khairurrizqo, Santi Susanti Design/Layout: Farid-Barragraphia | Kartunis: Fauzi | Sekretaris Redaksi: Zakaria M. Alif Alamat: Komplek Gedung MPR/DPR/DPD - RI, Nusantara I Lantai 3, Jakarta Email: berita.fraksi@gmail.com | Telepon: 021-5785 7024 - 23 Diterbitkan dua bulan sekali oleh Humas Fraksi PKS DPR - RI dan dibagikan secara gratis Bahan-bahan: 1. Liputan; 2. Kutipan media personal atau media massa

Laporan Utama

Edisi AGUSTUS 2011

Parliamentary Threshold dan Nasib Demokrasi Indonesia P

enyederhanaan jumlah partai politik menjadi wacana yang terus mengemuka dalam pelaksanaan pemilihan umum pasca Orde Baru. Jumlah partai yang terlalu banyak dianggap menjadi biang keladi instabilitas pemerintahan. Selain itu, banyaknya jum-

lah partai politik juga dinilai tidak merepresentasikan aspirasi rakyat banyak, namun justru lebih menonjolkan motif politik dan ekonomi individu atau sekelompok orang.

Tentu sudah ada beberapa ikhtiar yang dilakukan. Seperti yang diterapkan pada Pemilihan Umum tahun 1999 dan 2004 dengan menerapkan Electoral Threshold (ET), atau batasan perolehan kursi parlemen yang menjadi syarat untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya. Di satu sisi, ET memang efektif untuk mengurangi jumlah partai peserta pemilu, namun tidak cukup efektif untuk mengurangi jumlah par-

tai di parlemen. Hal ini karena, partai dengan suara 1% pun, dapat mendudukkan wakilnya di dewan. Sehingga komposisi parlemen menjadi beragam dan timpang antara partai-partai besar dengan partai kecil yang tidak mencapai syarat untuk membentuk 1 fraksi.

Pada Pemilu 2009 sistem ET dirubah dengan penerapan Parliamentary Threshold (PT) alias ambang batas parlemen. Dalam PT, hanya partai dengan perolehan suara tertentu yeng diikutkan dalam pembagian kursi di parlemen.

Penerapan PT diharapkan menjadi jalan keluar penyederhanaan partai di Indonesia secara bertahap. Hal ini karena, walaupun PT meniscayakan pendirian partai-partai baru, namun besaran ambang batasnya menjadi sarana yang efektif menyeleksi partai yang benar-benar kompeten untuk masuk di parlemen.

Kalau ukurannya adalah penyederhanaan jumlah partai di parlemen dalam 2 pemilu terakhir, maka di pemilu 2009-lah terlihat efektiftasnya penerapan PT. Walaupun jumlah partai bertambah, dari 24 partai pada 2004 menjadi 38 pada 2009, namun terjadi penurunan signifikan jumlah partai yang menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat.

Dengan PT sebesar 2,5 %, jumlah partai di parlemen pada 2009 menjadi hanya 9 partai dari sebelumnya 16 partai pada Pemilu 2004.

Efektifitas PT yang terbukti mampu menyederhanakan jumlah partai di Parlemen menjadi titik tolak kesepakatan antarfraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk menggunakan sistem yang sama pada pemilu 2014.

Kesepakan ini tertuang dalam draft sementara penyusunan Revisi Undang Undang (UU)

No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif. Hampir semua fraksi sepakat bahwa sistem PT harus dipertahankan dan nilainya dinaikkan dari besaran awalnya, yaitu di atas 2,5%.

Permasalahan justru mengemuka dalam penentuan besaran PT. Konfigurasinya terbagi dua; Partai Golkar, PDI-P dan Partai Demokrat menghendaki kenaikan signifikan dari 2,5% menjadi 4-5% pada Pemilu 2014. Di sisi lain PKS, PPP, PAN, PKB dan Gerindra serta Hanura menghendaki kenaikan angka PT yang bertahap dan moderat yakni sebesar 3%. Masingmasing memiliki argumentasi, namun perlu kesadaran bersama bahwa pemilu yang kontestannya adalah partai politik, sesungguhnya adalah perwujudan aspirasi rakyat.

Ini juga soal sejauh mana suara rakyat menentukan perubahan dalam tatanan poli-

Luthfi Hasan Ishaaq

Simulasi Ambang Batas Terhadap Hasil Pemilu 2009 Suara Kursi%

PT 2,5% kursi%

PT 3% kursi%

PT 4% kursi%

PT 5% kursi%

7,5% kursi%

10% kursi%

Demokrat

21.673.389 (20,84%)

148 (26,43%)

148 (26,43%)

152 (27,14%)

173 (30,89%)

206 (36,79%)

238 (42,50%)

Golkar

15.022.561 (14,44%)

106 (18,93%)

106 (18,93%)

109 (19,46%)

123 (21,96%)

145 (25,89%)

168 (30,00%)

PDIP

14.572.223 (14,01%)

94 (16,79%)

94 (16,61%)

98 (17,50%)

110 (19,64%)

133 (23,75%)

154 (27,50%)

PKS

8.198.940 (7,88%)

57 (10,18%)

57 (10,18%)

62 (11,07%)

65 (11,61%)

76 (13,57%)

—

PAN

6.289.378 (6,05%)

46 (8,21%)

46 (8,21%)

46 (8,21%)

48 (8,57%)

—

—

PPP

5.530.119 (5,32%)

38 (6,79%)

38 (6,79%)

38 (6,79%)

41 (7,32%)

—

—

PKB

5.144.371 (4,95%)

28 (5,00%)

28 (5,00%)

29 (5,18%)

—

—

—

Gerindra

4.664.213 (4,48%)

26 (4,64%)

26 (4,64%)

26 (4,64%)

—

—

—

Hanura

3.918.531 (3,77%)

17 (3,04%)

17 (3,21%)

—

—

—

—

Partai

Sumber: Cetro

Laporan Utama

Edisi AGUSTUS 2011

Angka Ambang Batas Parlemen yang Diusulkan Fraksi-Fraksi di Dpr Rapat pleno Badan Legislasi DPR telah menyepakati angka ambang batas parlemen tiga persen pada 4 April lalu. Namun angka itu belum final.

Berikut sikap fraksi-fraksi DPR sebelum rapat pleno digelar, dan sejumlah perkembangan terakhir setelah rapat pleno:

Kursi Parlemen

20,85%

Perhitungan I

Perolehan Suara

Pemilihan Umum 2009 Indonesia Hanura

15 30

Gerindra

26

PKB

148

39

PPP

42

PAN

108

59

PKS PDIP

93

Golkar

Fraksi

Usulan PT

Keterangan

Demokrat

TOTAL: 560

18

5%

Sepakat PT DPR menjadi 3%, dan menjadi acuan nasional.26 Alternatif lain: DPR 5%, DPRD provinsi 4%, kota/kab 3% 27 37

150

43

Golkar

5%

107 Sepakat PT DPR menjadi 3%, dan menjadi acuan nasional.

Alternatif lain: 57 95 DPR 4%, DPRD provinsi 4%, kota/kab 4%

Hanura

4,46%

5,32%

14,03%

Revisi

PDIP

6,01%

14,45% 7,88%

4,94

3,77%

Gerindra PKB PPP PAN PKS PDIP Golkar

Demokrat

4%

TOTAL: 560 Cenderung menolak PT DPR menjadi 3%. Soal apakah PT DPR menjadi acuan nasional belum jelas, dan belum menyampaikan secara jelas alternatif untuk DPRD.

PKS

3-4%

Sepakat PT DPR menjadi 3% atau menang di empat daerah pemilihan anggota DPR, dan menjadi acuan nasional. Belum ada alternatif lain.

PAN

3%

Sepakat PT DPR menjadi 3%, dan menjadi acuan nasional. Belum ada alternatif lain.

PKB

3%

Sepakat PT DPR menjadi 3%, dan menjadi acuan nasional. Belum ada alternatif lain.

PPP

2,5%

Sepakat PT DPR menjadi 3%, dan menjadi acuan nasional. Belum ada alternatif lain.

Gerindra

2,5%

Sepakat PT DPR menjadi 3%, dan menjadi acuan nasional. Belum ada alternatif lain.

Hanura

2,5%

Menolak PT dinaikkan, dan cenderung menghendaki PT tetap 2,5%.

Demokrat

Sumber: Republika

tik dan pemerintahan di Indonesia.

Demokratis dengan Angka Moderat Demokrasi me­nun­ tut pemerintahan yang memiliki kemampuan merumuskan dan membuat kebijakan-kebijakan publik yang cepat.

Ini akan sulit dipenuhi, manakala proses pembuatan kebijakan publik harus melibatkan terlalu banyak kelompok.

Namun di sisi lain, demokrasi juga menuntut keterwakilan yang tinggi. Semakin banyak kelompok terwakili semakin

Mustafa Kamal

baik.

Realitas yang tidak bisa diabaikan adalah fakta bahwa Indonesia adalah negara yang plural. Penyederhanaan partai politik seharusnya tidak menghilangkan keterwakilan kelompokkelompok masyarakat di parlemen. Dengan kata lain, penyederhanaan akan terjadi ketika dimensi kesadaran mulai bekerja pada pemilih.

Pemilih yang kian hari kian cerdas tidak akan lagi mendasarkan pilihannya pada faktor kesamaan emosional/ideologis semata, namun mulai masuk pada kesadaran strategis pada partai yang benar-benar berkualitas.

Dengan beg i t u , jumlah

partai perlahan pun akan mengerucut.

Menghadapi dinamika perdebatan besaran PT ini, PKS terus berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKS di 33 provinsi di Indonesia.

Hal ini dilaksanakan sebagai sarana mendapatkan masukan dari kader PKS di daerah mengenai kesiapan mereka menghadapi Pemilu 2014 terutama berkaitan dengan besaran PT yang ideal. Dari paparan kader di daerah, PKS sebenarnya sangat siap dengan besaran PT sampai 5 persen. Kesiapan ini disampaikan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, di Jakarta, Rabu (13/7). “PKS siap dengan kenaikan 5 persen, tapi kami tetap mengutamakan stabilitas politik nasional dengan besaran 3 persen,” jelasnya.

Dalam pandangan PKS, meningkatkan angka ambang batas parlemen tidak hanya perihal membatasi jumlah par-

tai yang duduk di parlemen dan potensi suara pemilih yang hangus.

Kenaikan ambang batas yang terlalu tinggi justru dapat menimbulkan gangguan stabilitas politik dan sosial. Hal ini dikarenakan terputusnya realitas sosial dengan keterwakilan politik di parlemen. “Jika ada rasa ketidakterwakilan justru bisa menimbulkan gangguan stabilitas politik dan sosial,” ujar Luthfi di kesempatan yang sama.

PKS menyadari bahwa realitas politik seharusnya seiring sejalan dengan realitas sosial.

Artinya, keterwakilan politik di parlemen seharusnya merupakan gambaran struktur dan kultur kelompok sosial yang ada di masyarakat.

Karena itu, PKS tetap menginginkan kenaikan angka threshold yang moderat, yakni 3%.”Untuk Pemilu 2014 kenaikan cukup 3%. Ini adalah angka moderat untuk cita-cita penyederhanaan partai yang

kita lakukan secara bertahap,” jelas Luthfi.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mustafa Kamal, menyatakan akan mengawal arahan pimpinan partai tersebut. Menurutnya, PKS pada prinsipnya sejalan dengan gagasan penyederhanaan partai politik, namun hal tersebut haruslah berlangsung alamiah. ”PKS menganut perubahan penyederhanaan parpol tetapi dengan cara yang alamiah dan bertahap dengan PT yang tidak terlalu tinggi. Dalam perjalanannya masyarakat akan semakin mengerucutkan pilihan politiknya, sehingga kita berharap rakyatlah yang akan menentukan proses penyederhanaan parpol itu,” terang Kamal kepada Suara Keadilan dan wartawan lainnya.

Untuk itu Kamal, yang juga Ketua Bidang Kebijakan Publik DPP PKS, meminta kearifan partai politik Golkar, PDIP dan Partai Demokrat dalam menyikapi besaran PT. Sebaiknya, lanjut Kamal, pembahasan PT tidak dijadikan ajang kontestasi, tapi sebagai sarana konsensus menuju perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, PKS berpikir bukan dalam kapasitas sebagai partai besar atau partai kecil, tapi menyesuaikan dengan realitas masyarakat. “Kita tidak merasa partai yang minimalis lalu berpikir minimalis juga atau menjadi partai maksimalis berpikirnya maksimalis juga. Kita tidak berpikir begitu. Kita berdasarkan teori dan

pemahaman terhadap situasi,” jelas Kamal, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan ini.

Menuju Demokrasi Berkualitas Perbaikan demi perbaikan wajib terus dilakukan menuju Sistem Demokrasi yang lebih berkualitas di Indonesia.

Dengan usia demokrasi yang relatif masih muda di Indonesia, maka partai politik berperan strategis sebagai sarana keterwakilan yang utama.

Pengalaman pahit kebijakan fusi/penyederhanaan partai politik di Era Orde Baru, menjadi bukti bahwa menggabungkan partai politik tanpa memperhatikan keragaman golongan justru menciptakan stabilitas semu, yang sewaktuwaktu dapat meledak menjadi konflik sosial.

Banyaknya kritik mengenai kinerja parlemen dan partai politik tidak serta merta menjadi alasan penyederhanaan partai yang ekstrem.

Bagaimanapun, diantara banyak kritik yang mengemuka, terselip juga pesan dan aspirasi masyarakat kepada wakilnya di parlemen. Karena itu, penentuan besaran PT menjadi salah satu pembahasan strategis yang menentukan arah demokrasi Indonesia ke depan.

Kita meyakini wakilwakil rakyat cukup arif dan bijaksana untuk menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi semua, tidak hanya bagi kepentingan politik masing-masing golongan semata.p

Laporan Utama

Edisi AGUSTUS 2011

Mencegah

Suara Hangus, Menuju Pemilu Berkualitas

S

elain sebagai mekanisme pemilihan penyelenggara negara, Pemilihan Umum (Pemilu) juga dapat diartikan sebagai mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan dari rakyat kepada peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden/Wakil Presiden, serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik bagi kesejahteraan masyarakat umum. Pemilihan umum perlu dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat untuk tiga alasan.

Pertama, yang didelegasikan oleh rakyat hanya sebagian dari kedaulatannya, sehingga begitu selesai memberikan suara dalam pemilihan umum para warga negara masih memiliki kedaulatan dengan hak dan kebebasan politik yang dijamin konstitusi.

Kedua, pemberian suara dalam pemilihan umum merupakan pendelegasian, dan bukan penyerahan kedaulatan, sehingga yang diberi delegasi tidak hanya harus bertanggungjawab kepada pemberi delegasi tetapi juga perlu berkonsultasi dengan pemberi delegasi se-

Agoes Poernomo

belum membuat keputusan.

Ketiga, rakyat tidak mungkin melaksanakan kedaulatan itu secara langsung melainkan perlu diwakilkan kepada mereka yang dipercaya untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik.

Parliamentary Threshold (PT) adalah ketentuan batas minimal yang harus dipenuhi Partai Politik untuk bisa menempatkan calon legislatifnya di parlemen. Batas minimal yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif adalah sebesar 2,5 persen dari total jumlah suara dalam pemilu. Dengan ketentuan ini, Parpol yang tidak memperoleh suara minimal 2,5 persen, tidak berhak mempunyai perwakilan di DPR. Sehingga suara yang telah diperoleh oleh parpol tersebut dianggap hangus.

Revisi lainnya adalah penetapan Parliamentary Threshold dengan besaran flat/merata di daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Salah satu kekhawatiran yang saat ini mengemuka terkait besaran Parliamentary Threshold (PT) yang terlalu tinggi adalah banyaknya suara yang terbuang. Secara

psikologis, hal ini tentu saja sangat tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang mengagungkan keterwakilan dan aspirasi. Benar bahwa tidak semua aspirasi dapat dilaksanakan dan dijalankan, namun perbaikan tata politik pemerintahan menjadi sia-sia ketika justru suara rakyat dihilangkan, hanya dengan dalih penyederhanaan partai politik.

Imbasnya?

Kembali rakyat akan dirugikan. Rakyat akan sulit menuntut pertanggungjawaban anggota DPR/ DPRD karena pada hakikatnya para anggota tersebut tidak mewakili para pemilih yang suaranya hangus. Sebagian anggota parlemen itu mendapatkan kursi lantaran perolehan suara sebagian partai peserta pemilu masih lebih kecil daripada ambang batas parlemen. Akibat mendapat kursi-kursi dari jatah partai yang tidak lolos ambang batas parlemen, maka terjadilah penyimpangan keterwakilan (mis-representative).

Kekhawatiran selanjutnya adalah berkaitan dengan besaran PT yang ditetapkan di propinsi dan kabupaten/kota.

Pada pemilu sebelumnya (1999 dan 2004) di provinsi dan kabupaten/ kota tidak ditetapkan besaran PT. Kenaikan besarannya pun tidak tanggung-tanggung; Golkar dan PDI-P mencanangkan besaran 5% untuk provinsi dan kabupaten/ kota. Bisa dibayangkan, penyederhanaan partai ini akan berlangsung sedemikian pesat di daerah, yang sebelumnya tidak diterapkan Parliamentary Threshold.

Potensi gejolak sosial tentu akan semakin besar karena tersumbatnya aspirasi rakyat.

Mencegah Hilangnya Suara Dalam pandangan Fraksi PKS DPRRI, penyederhanaan partai politik memang menjadi pilihan strategis, apalagi dengan sistem presidensial yang berlaku saat ini. Namun, penyederhanaan yang dijalankan bukanlah yang bersifat terburu-buru dan melabrak realitas sosial dan politik yang ada saat ini.

“Penyederhanaan versi PKS bukanlah yang by-pass, yang terburuburu. Penting bagi PKS untuk tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang saat ini belum kondusif dengan besaran PT yang terlalu tinggi,” demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik DPP PKS, Agus Purnomo, kepada Suara Keadilan.

Ada beberapa alasan bagi PKS untuk menolak besaran PT yang terlalu besar, di pusat maupun di daerah. Pertama, gejolak sosial yang timbul akibat keterwakilan politik yang putus. Gejolak ini, menurut PKS akan sangat terasa terjadi di daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Misalnya, dalam satu daerah pemilihan dengan PT 5 persen, perwakilan partai politik menurun sampai berkurang 3-4 partai.

“Gejolak di level elit pasti akan berdampak pada konflik di masyarakat.

Masyarakat pun akan mempersoalkan, kenapa yang dipilih si A tapi ternyata yang dapat kursi calon lain?” jelas Agus Purnomo.

Kedua, pelembagaan partai politik yang belum berjalan secara optimal.

Harus diakui bahwa, sampai saat ini pengorganisasian partai politik belum dijalankan dengan baik. Kaderisasi partai politik mandeg dan efeknya adalah stok kepemimpinan yang terbatas.

Dengan kata lain, partai

politik perlu waktu untuk berkembang dan mengorganisir diri. “Karenanya, dengan pembatasan yang terburu-buru, justru akan mematikan potensi partai politik untuk berkembang,” ungkap legislator yang akrab disapa Gus Pur ini.

Ketiga, dan ini yang paling berbahaya, adalah potensi hilangnya suara pemilih dalam pemilu.

Bukan suara yang tidak memilih atau tidak terdaftar sebagai pemilih, tetapi suara sah pemilih.

Berdasarkan simulasi dari Center For Electoral Reform (Cetro) terhadap hasil Pemilu 2009 misalnya, jika PT dinaikkan menjadi lima persen – seperti yang diusulkan Golkar dan PDI-P- maka jumlah suara hangus akan mencapai 32 juta.

Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah pada Pemilu 2014 mengingat jumlah pemilih pada Pemilu 2014 tentu akan lebih banyak dari Pemilu 2009. “Di daerah potensi angkanya akan semakin besar, dan mis-representative atau ketidakterwakilan akan sangat besar. Ini bisa berimbas lagi pada konflik sosial. kata Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Karena itu PKS menyayangkan sikap Golkar, PDI-P dan Demokrat yang tetap egois dengan opsi 5 persen di pusat dan daerah, tanpa kalkulasi potensi suara yang hilang. Padahal jika itu terjadi, maka legitimasi dan kualitas pemilu dipertanyakan. “Hitunghitungan kasar kami, jika besaran 5 persen diterapkan ke daerah, jumlah suara hangus akan mencapai setengah dari pemilih terdaftar,” ungkap Gus Pur.

menyikapi tarik ulur PT yang berlarut-larut antara Golkar, PDI-P dan Demokrat dengan partai menengah. Dalam pandangan PKS, Revisi UU Pemilu bukan bertujuan menyelamatkan partai tertentu dan menyingkirkan yang lain. Lebih jauh dari itu, revisi ini adalah sarana untuk membuat pemilu lebih berkualitas sekaligus juga mempunyai legitimasi dengan tidak adanya suara yang hilang.

Untuk itu, PKS menyiapkan alternatif berupa sistem seleksi campuran antara besaran PT dan peraihan kursi partai di daerah. Penjabarannya, partai yang lolos Threshold adalah yang bisa meraih suara 3 persen dan atau menang paling tidak di 3 daerah pemilihan. Dengan begitu, maka legitimasi pemilu tidak sekedar dihitung berdasarkan besaran PT, tapi juga bagaimana kemampuan partai tersebut meraih suara di daerah.

Gagasan ini didukung fakta empiris bahwa di beberapa daerah, partai yang tidak mempunyai kursi di level nasional justru mempunyai basis yang kuat di level propinsi atau kabupaten/ kota.

Semua pihak seharusnya menyadari bahwa pemaknaan demokrasi bukan sekedar prosedur pemberian suara dan kontestasi politik semata.

Penting untuk mengedepankan substansi demokrasi; bahwa rakyat adalah pemegang mandat tertinggi dan karenanya berhak untuk menuntut keterwakilan yang proporsional.p

Solusi Alternatif Fraksi PKS, lanjut Gus Pur, juga telah menyiapkan solusi untuk

Potensi Suara Hangus Besaran PT

Suara Hangus

Persentase

2,5 persen

19.086.060

18,33

3 persen

19.086.060

18,33

4 persen

23.004.591

22,10

5 persen

32.813.175

31,52

7,5 persen

44.632.672

42,87

10 persen

52.831.612

50,75

Catatan: ● Total suara sah dalam Pemilu 2009 adalah 104.099.785.

Sumber: Cetro

Muhibah - Silaturahim

Audiensi Petani Tambak Udang mpok Komisi IV, Rofi’ Jakarta, Suara Keadilan - Ketua Kelo isi IV lainnya, Hb Nabie Al Munawwar, didampingi Anggota Kom Petani Tambak Udang eks Musawwa, menerima pengaduan dari si PKS DPR RI, Selasa (7/6).

Dipasena di Ruang Tamu Pimpinan Frak Dipasena mengeluhkan beDalam pertemuan tersebut, petani eks rian Kelautan dan Perikanan lum adanya tindak lanjut dari Kemente Dipasena pasca bangkrutnya mengenai nasib penambak udang di t. perusahaan pengelola tambak tersebu

Audiensi Sesepuh Anggota Brimob Jakarta, Suara Keadilan – Anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III, Ecky Awal Muharram, didampingi Anggota Komisi IV DPR RI, Hb Nabiel Al Musawwa, menerima pengaduan dari para sesepuh Anggota Brigade Mobil (Brimob) yang tinggal di Komplek Brimob Kota Bogor, Jawa Barat.

Pertemuan ini dilaksanakan di Ruang Tamu Pimpinan Fraksi PKS DPR RI, Senin (13/6). Dalam pertemuan tersebut, para sesepuh beserta keluarga mereka mengeluhkan rencana pengosongan rumah dinas di Komplek Brimob, tanpa adanya ganti rugi yang jelas. Menanggapi pengaduan tersebut, PKS segera mengadukan permasalahan itu kepada Kapolri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan Kapolri sesaat setelah pertemuan tersebut.

Edisi AGUSTUS 2011

Audiensi Ikatan Alumni Un iversitas Trisakti Jakarta, Suara Keadilan – Jaja ran Civitas akademika Universitas Trisakti (USakti), dipimp in Pembantu Rektor I Yuswar Z Basri mengadu ke Fraksi PKS. Kedata ngan mereka ditemui Anggot a Komisi X Fraksi PKS DPR RI, Raihan Iskandar dan Rohmani, serta Anggota Komisi VII dari PKS sekaligus Ket ua Ikatan Alumni (IKA) Unver sitas Trisakti, Soegihono Karyosuw ondo, di Ruang Rapat Pleno Fra ksi PKS DPR, Rabu (1/6). Dalam pertem uan itu mereka meminta Fraksi PKS untuk mencari solusi agar kon flik antara pihak Yayasan den gan Rektorat bisa dihentikan sehing ga proses belajar mengajar tida k terganggu. Rencana ini sepenu hnya didukung oleh PKS dengan mengusulkan agar Usakti me njadi Universitas Negeri.

Kunjungan Mahasiswa Berprestasi UI RI dari Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi II DPR Indonesia Fraksi PKS sekaligus Koordinator Kaukus Parlemen pandanganan berik Untuk Palestina, Al Muzzammil Yusuf, mem Indonesia untuk nya terhadap isu-isu internasional dan dukungan i Universitas Palestina, kepada Delegasi Mahasiswa Berprestas Kamis, (23/6).

Indonesia di Ruang Konferensi Wartawan DPR RI, am Indonesia Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka prorg oleh Universitas Leadership Development yang diselenggarakan a terbaik dari Indonesia dengan menjaring mahasiswa-mahasisw h nasional setiap fakultas untuk berdiskusi dengan tokoh-toko mengenai isu-isu sosial politik terkini.

Edisi AGUSTUS 2011

Pimpinan Fraksi PKS ke Republika m REPUBLIKA Jakarta, Suara Keadilan - Harian Umu l pertama yang dikunjungi menjadi Kantor Media Massa nasiona ’at (24/6) di Gedung Harian oleh Pimpinan Fraksi PKS DPR RI, Jum tan. Program Kunjungan MeUmum Republika, Pejaten Jakarta Sela Ketua Fraksi PKS DPR RI Musdia oleh Pimpinan FPKS DPR RI dihadiri im, Ketua Poksi IX FPKS Ledia tafa Kamal, Sekretaris FPKS Abdul Hak FPKS M. Sohibul Iman bertemu Hanifa Amalia dan Anggota Komisi VII dikomandoi Pemimpin Redaksi langsung dengan awak redaksi yang aksi Arys Hilman Nugraha serta Nasihin Masha, Wakil Pemimpin Red sejumlah jajarannya.

Muhibah - Silaturahim

Audiensi Poksi X dengan DPRD Kota Baru Banjarmasin Kalimantan Selatan Jakarta, Suara Keadilan – Ketua Kelompok Komisi X FPKS DPR RI Raihan Iskandar menerima sejumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Baru Banjarmasin Kalimantan Selatan, Selasa (21/6) Ruang Rapat Pleno FPKS DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 3, Komplek Gedung MPR-DPR-DPD RI, Senayan Jakarta. Dalam audiensi tersebut DPRD Kota Baru Banjarmasin bertukar pikiran dengan Anggota Komisi X dalam Masalah Anggaran Pendidikan di Kabupaten kepulauan tersebut.

al Konferensi Ke II - The Internation Forum Islamist Parliamentarians

Audiensi Poksi III dengan Ormas Islam SUMUT

h Pimpinan Fraksi PKS Langkawi, Suara Keadilan – Sejumla sai mengikuti Pembukaan DPR RI melakukan diskusi, setelah sele ist Parliamentarians ( Forum Kongres The International Forum Islam berlangsung di Langkawi, KeInternasional Parlemen Islam ) yang . Kehadiran Fraksi PKS ini medah Malaysia, 11 – 12 Juli 2011 silam m Parlemen Negara Islam wakili Parlemen Indonesia dalam Foru ir diantaranya Ketua FPKS tersebut. Terlihat rombongan yang had Wakil Ketua FPKS Agoes PoDPR RI Mustafa Kamal (paling kanan), isi III Bukhori Yusuf (tengah), ernomo (kedua kanan), Anggota Kom (kedua kiri) dan Sekretaris Bendahara FPKS Ecky Awal Muharam FPKS Abdul Hakim (paling kiri).

Jakarta, Suara Keadilan - Kelompok Komisi (Poksi) III DPR RI menerima Kunjungan dengan Ormas Islam se Sumatera Utara, Selasa (21/7) di Ruang Rapat Pleno FPKS DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 3, Komplek Gedung MPR-DPR-DPD RI, Senayan Jakarta.

Rombongan yang dipimpin oleh Munarman menemui Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi, dalam pertemuan tersebut Ormas Islam meminta keadilan terkait perobohan Masjid Al Ikhlas di Medan Sumatera Utara, saat itu KODAM I Bukit Barisan menyatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pembongkaran Masjid tersebut.

Hukum & Pemerintahan

Edisi AGUSTUS 2011

DPR Harus Ingatkan MA

Soal Kasus Prita Jakarta, Suara Keadilan - Anggota komisi III DPR, Nasir Djamil, meminta komisi III secara resmi mengirim surat kepada Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung untuk mengingatkan dalam kasus pencemaran nama baik RS Omni Internasional, melalui teknologi informasi yang menimpa Prita Mulyasari. “Saya minta Komisi III DPR mengirim surat resmi kepada MA untuk mengingatkan, tanpa bermaksud mengintervensi. Kirim surat juga ke Jaksa Agung bernada protes agar putusan bebas jangan ada kasasi dari Jaksa,” katanya saat rapat dengar pendapat komisi III dengan Prita Mulyasari di Senayan Jakarta, Selasa (12/7).

Legislator PKS ini menjelaskan kasus yang menimpa Prita ini membuat orang menjadi tidak berani lagi menyampai kritik ataupun keluhan melalui media. Ini menjadi hal penting yang perlu diingatkan agar tidak mematikan kritikan dari masyarakat yang ingin memperbaiki suatu keadaan. “Komisi

Jaksa Agung lalai karena membiarkan anak buahnya mengajukan kasasi terhadap keputusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan Prita bebas murni.

III juga mendukung agar Peninjauan Kembali dilakukan sebagai bagian dari sikap tidak takut terhadap kekuatan uang,” kata Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Nangroe Aceh Darussalam (NAD) I ini tegas.

Sementara terpidana kasus ini, Prita Mulyasari melalui kuasa hukumnya meminta DPR memanggil Jaksa Agung Basrief Arief dan Hakim Mahkamah Agung yang memvonisnya enam bulan penjara dan hukuman percobaan satu tahun. Pasalnya dalam persoalan ini dinilai banyak terjadi sejumlah kejanggalan. “Kami meminta DPR memanggil Jaksa Agung dan Hakim Mahkamah Agung untuk menjelaskan kepastian hukum klien kami,” kata kuasa hukum Prita, Slamet.

Menurut Slamet, terdapat kejanggalan dalam keputusan MA ini. Menurutnya, Jaksa Agung lalai karena membiarkan anak buahnya mengajukan kasasi terhadap keputusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan Prita bebas murni. “Dalam Pasal 244 KUHAP disebutkan bahwa keputusan bebas murni tidak dapat diajukan kasasi.

Tapi, MA ikut mengamini kasasi ini,” katanya. Slamet juga menyatakan keputusan MA bertentangan dengan keputusan MA sebelumnya dalam perkara perdatanya.p

Nasir Jamil

rakyatdemokrasi.wordpress.com

Diplomasi Tingkat Tinggi

Perlu Dilakukan Demi TKI Jakarta, Suara Keadilan Apa yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia guna menyelamatkan nasib para TKI yang terancam hukuman mati?

Jawabannya hanya satu, kemampuan untuk berdiplomasi tingkat tinggi secara elegan. Hal ini diusulkan oleh anggota Komisi I DPR RI, Hidayat Nur Wahid, saat ditanya tentang solusi permasalahan TKI ke depan. Hidayat adalah perwakilan PKS yang ditunjuk untuk membantu permasalah ini.

“Saya kira dengan diplomasi akan menghadirkan komitmen ke depan, dan lebih saling menghormati lagi. Kita meghormati hak-hak antarnegara, serta menghormati konvensi internasional yang kita sepakati bersama,” kata Hidayat di DPR, Kamis (1/7). “Diplo-

masi tingkat tinggi nantinya akan secara elegan menghasilkan kualitas hubungan ketenagakerjaan,” tambahnya.

Lebih lanjut mantan Ketua MPR ini menjelaskan, solusi permasalahan TKI tidak harus melulu berasal dari negara tujuan seperti Arab Saudi.

Namun, perbaikan juga harus dilakukan di Tanah Air. Caranya, kata Hidayat, adalah dengan memperbaharui cara perekrutan, pelatihan dan pelayanan terhadap TKI. “Jangan sampai ada pungutan liar, atau ka-

“Jangan sampai ada pungutan liar, atau kalau pulang dikerjain. Kalau kita menghormati bangsa kita, maka orang lain pun akan menghormati.”

Hidayat Nur Wahid

lau pulang ‘dikerjain’.

Kalau kita menghormati bangsa kita, maka orang lain pun akan menghormati,” imbuhnya.

Diplomasi tingkat tinggi sempat dilakukan oleh Menkum HAM Patrialis Akbar di Arab Saudi. Saat itu, lanjut Hidayat, ada sekitar 300 TKI yang bisa terlepas dari ancaman pidana.

Cerita sukses tentang TKI juga pernah ada. Bahkan jumlahnya lebih banyak.” Jangan sampai yang tidak baik

menggusur nilai positif yang sudah baik,” ujarnya.

Saat ditanya kapan waktu yang tepat bagi Indonesia untuk menghentikan moratorium, Hidayat menjawab lugas.

Menurutnya, Indonesia bisa kembali mengirim TKI jika sudah ada perbaikan di bidang perlindungan hukum yang sesuai dengan konvensi internasional. “Tapi tetap, di sini (dalam negeri –red) juga harus ada perbaikan,” pesannya.p

Intelijen Harus Diawasi Pihak Eksternal Jakarta, Suara Keadilan - Pembahasan RUU Intelijen di Komisi I DPR jalan di tempat. Dipastikan RUU ini tidak akan disahkan pada masa sidang mendatang.Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq mengatakan, pembahasan ini memang alot karena pemerintah masih bersikukuh pada pendapatnya.

Menuruf Mahfudz

Siddiq, hingga akhir masa sidang, komisi di level Panitia Kerja (Panja) masih dalam proses mengkonsolidasi sikap bersama terhadap daftar inventarisasi masalah (DIM) pemerintah.

“Berdasarkan jadwal, Komisi I baru akan bersama pemerintah melakukan pembahasan DIM pada masa sidang depan,”ujarnya di Jakar-

ta, Senin (18/7).

Menurut Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII ini, ada dua perspektif berbeda yang penting dan menyebabkan alotnya pembahasan RUU Intelijen oleh Komisi I DPR dan pemerintah. Pertama, soal penyadapan.

Komisi I tetap berpegang pada draf usulan DPR, di mana penyadapan diatur dalam undang-undang.

Pasalnya, menurut Mahfuds Siddiq,soal penangkapan bukanlah bidangnya intelijen.

Kedua, soal institusi di luar intelijen untuk mengawasi kinerja intelijen.Komisi I menginginkan dibentuknya institusi tersebut namun pemerintah tidak menginginkannya. Kalau saja pemerintah membuka DIM bagi akuntabilitas internal, lanjutnya, artinya ada satu institusi di luar intelijen

untuk mengawasi kinerja mereka dan bisa memproses jika ada penyalahgunaan kekuasaan.

“Itu akan lebih mudah.

Hanya persoalannya, lembaga pengawas semacam ini tidak disetujui oleh pemerintah. Kami heran,disatu sisi intelijen minta kewenangannya ditambah, tapi di sisi lain mereka tidak mau tugas pengawasan eksternal,” ujar politikus asal PKS ini.p

Hanya,persoalannya lembaga pengawas semacam ini tidak disetujui oleh pemerintah.

Mahfudz Shiddiq

Hukum & Pemerintahan

Edisi AGUSTUS 2011

Indonesia Darurat Narkoba,

Instruksi SBY Cuma Pencitraan Jakarta, Suara Keadilan - Peredaran narkoba di Indonesia dianggap sangat mengkhawatirkan. Bahkan Indonesia sudah dianggap termasuk dalam kategori darurat narkoba. Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPR dari Komisi, III Aboe Bakar, Minggu (26/6/). Menurutnya Indonesia sudah dijadikan sebagai pasar potensial.

Ini terlihat dari banyaknya orang yang sudah terjerat menjadi pecandu barang haram tersebut.

“Jumlah masyarakat Indonesia sangat besar dan aturannya longgar, maka dijadikan pilihan pasar oleh para bandar besar.

Bila mau jujur persoalan narkoba pada bangsa ini

sudah kronis, Indonesia sudah darurat narkoba,” kata Aboe Bakar.

Aboe menceritakan hasil kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Lapas Nusakambangan pekan kemarin serta ke Lapas Bali pada bulan sebelumnya. “Bahkan orang yang sudah masuk penjara pun masih bisa menjalankan bisnis ini, bayangkan seberapa besar pengaruhnya,” ujar politisi PKS tersebut.

Aboe merasa bingung dengan sikap pemerintah terhadap narkoba. Dia tidak habis pikir, pemerintah selama ini getol memberantas narkoba, tapi Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No 04 Tahun 2010, yang

membebaskan pengguna sabu di bawah 1 gram, ekstasi di bawah 2,4 gram, heroin dibawah 1,8 gram, kokain di bawah 1,8 gram, ganja di bawah 5 gram, daun koka di bawah 5 gram dan meskalin di bawah 5 gram. “Nah di sisi lain sekarang, Presiden SBY memberikan instruksi untuk meningkatkan intensitas dan ekstensitas pemberantasan pencegahan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba, serta memberikan hukum yang keras untuk para pelaku kejahat a n Aboe Bakar

narkoba. Maka sangat wajar kalo instruksi Presiden SBY dalam pidato tersebut dapat dianggap sebagai pencitraan semata,” tutup Aboe.p

“Jumlah masyarakat Indonesia sangat besar dan aturannya longgar, maka dijadikan pilihan pasar oleh para bandar besar.

Komisi III Desak POLRI Perbaiki Kinerja Jakarta, Suara Keadilan - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih harus berbenah. Anggota Komisi III DPR RI, Bukhori Yusuf, mencatat empat hal yang perlu diperbaiki oleh personil kepolisian; yakni kinerja, pola pendekatan, prosedur penangkapan teroris, dan pelayanan terhadap masyarakat. Hal tersebut dikatakan Bukhori terkait Peringatan HUT ke-65 Bhayangkara. “Kepolisian harus bisa meningkatkan performance-nya, selama ini masih ada kesan menakutkan dari masyarakat terhadap polisi.

Masih ada kesan seram, yang seharusnya bisa dihindari karena mereka –sesuai semboyannya-

adalah pelayan masyarakat,” ujar Bukhori, Jumat (1/7).

Menurut politisi PKS tersebut, selama ini masih ada kesan polisi bukan masyarakat sipil, tetapi militer. “Ini harusnya sudah selesai, kesan ini harusnya sudah tidak muncul lagi,” sesalnya.

Kemudian, lanjut Bukhori, proses perburuan teroris harus dilakukan secara proporsional agar masyarakat tidak dipanas-panasi dengan tindakan yang dilakukan oleh Densus 88 dan juga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang cenderung represif. “Sepertinya kejadian itu menimbulkan multitafsir, karena kor-

bannya selalu meninggal.

Dan juga terjadi pada momentum tertentu sehingga mengesankan tindakan itu setengah hati, dilakukan karena ada deal-deal tertentu,” tutur anggota DPR Dapil Sumatera Selatan II ini.

Dari segi pelayanan

“Kepolisian harus bisa meningkatkan performancenya, selama ini masih ada kesan menakutkan dari masyarakat.”

masyarakat, dia menilai belum ada perbaikan yang signifikan terhadap pelayanan bagi masyarakat. Untuk itu, Komisi III selaku mitra Polri akan terus memberikan pendampingan dan supervisi agar kepolisian tidak berhenti berbenah. “Bagaimanapun ini semua untuk kebaikan Polri dan rakyat Indonesia,” pungkasnya.p

Bukhori Yusuf

Penyelidikan Pesantren UBK Jangan Sisakan Trauma Bima, Suara Keadilan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fahri Hamzah menyesalkan tindakan polisi yang mengacakacak Pondok Pesantren Umar bin Khatab (UBK) di Bima, Nusa Tenggara Barat. Polisi menggeledah ponpes setelah sebuah ledakan bikin heboh beberapa waktu silam.

Sebagaimana diketahui, telah terjadi ledakan yang diduga bom rakitan di Ponpes Umar Bin Khatab, pada Senin (11/7) sekitar pukul 15.30 WITA, yang menewaskan seorang pengurus ponpes yakni Suryanto Abdullah alias Firdaus.

Fahri menyatakan penyesalan tersebut saat berkunjung ke Ponpes UBK. Menurutnya, penggeledahan itu membuat Ponpes rusak dan menimbulkan trauma bagi masyarakat di sekitarnya.

Seharusnya, kata Fahri, polisi tak perlu menggeledah hingga mengacakacak Ponpes tersebut.

“Kalau sudah trauma begini, masyarakat sekitar juga yang merugi,” sesalnya.

Dalam kunjungannya, Fahri yang juga Anggota DPR dari Daerah Pemilihan NTB ini, menyisir dan meneliti semua ruangan, termasuk

lokasi ledakan. Ia pun mendatangi rumah sejumlah pengajar dan ustadz Ponpes UBK. Fahri juga berdialog dengan sejumlah warga dan tokoh masyarakat. Ia menanyakan latar belakang dan berlangsungnya peristiwa yang menghebohkan seantero Indonesia itu.

Politisi PKS itu berencana mendatangi keluarga ustadz dan santri Ponpes UBK. Fahri juga berencana mendatangi dokter yang mem-visum ustadz Firdaus, korban tewas akibat ledakan tersebut.p

“penggeledahan itu membuat Ponpes rusak dan menimbulkan trauma bagi masyarakat.“

Fahri Hamzah

Polri Harus Berani

Tetapkan Aktor Intelektual Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Panja Mafia Pemilu DPR RI dari Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf, menilai bahwa keterangan Mashuri Hasan kemarin (21/7), kepada Panja Mafia Pemilu di DPR RI telah layak bagi Polri untuk menetapkan tersangka lain. Mashuri telah memberikan keterangan yang jelas tentang bagian kesalahan dirinya dan peran penting pelaku lain dalam kasus pemalsuan dan penggelapan surat MK terkait Dapil 1 Sulsel. “Keterangan kemarin itu sudah jelas siapa saja aktor intelektual dalam kasus pemalsuan dan penggelapan surat MK yang melibatkan pejabat negara baik di MK maupun KPU, terutama ketika Hasan menjelaskan kronologi pada tanggal 15,16, dan 17 Agustus 2009,” jelas Muzzammil di Kantornya, Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jum’at (22/7).

Menurut Muzzammil, keterangan Mashuri Hasan belum pernah diungkap sebelumnya dalam investigasi Mahkamah Konstitusi. Mashuri Hasan telah mengakui secara jujur bagian kesalahannya dalam kasus pemalsuan surat MK dan menjelaskan peran masing-masing aktor penting dalam kasus ini. “Sebagai contoh ia mengungkapkan sekitar Desember 2009 ketika kasus ini mulai ramai dibicarakan di KPU dan MK, ada pejabat negara di KPU yang meminta agar ia berbohong bahwa surat palsu itu adalah asli,” ungkap Muzzammil.

Jadi sebenarnya aktor intelektual di KPU sudah tahu bahwa surat MK yang diterimanya adalah bukan surat resmi.

“Menurut Hasan, itu baru draft surat, dan salah seorang

komisioner KPU itu sebenarnya sudah tahu,” kata Muzzammil.

Keterangan Mashuri Hasan, imbuhnya, sangat penting dan Polri harus memberikan perlindungan maksimal kepada Hasan karena sempat ada orang yang mengancam keselamatan dirinya. “ Hasan pernah merasa dirinya terancam, untuk itu Polri harus tetap lindungi dia,” ujar Muzzammil.

Kendati demikian, Muzzammil menyampaikan apresiasinya terhadap Polri yang telah kooperatif dengan DPR untuk menghadirkan Mashuri Hasan di DPR dan telah memberikan rasa aman kepada Mashuri Hasan, sehingga ia berani memberikan keterangan yang jelas dan gamblang mengenai kasus ini. “Saya apresiasi atas Polri yang telah kooperatif dengan DPR, dan berharap Polri juga memberikan perlindungan kepada Hasan dan segera menetapkan tersangka lain yang merupakan aktor intelektual dalam kasus ini,” tutup Muzzammil.p

“Keterangan kemarin itu sudah jelas siapa saja aktor intelektual dalam kasus pemalsuan dan penggelapan surat MK”

Al Muzammil Yusuf

Hukum & Pemerintahan

Edisi AGUSTUS 2011

Pemerintah Seharusnya Membeli Alutsista

Pada BUMN Dalam Negeri Jakarta, Suara Keadilan Dalam rapat Badan Anggaran DPR-RI dengan Menteri Keuangan di Kopo Bogor, 17 Juli 2011 yang membahas APBN-P 2011, ditekankan perlunya TNI untuk melakukan belanja Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan industri strategis dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan oleh Syahfan Badri Sampurno, Anggota Komisi I DPR RI dari Daerah Pemilihan Bengkulu. Dorongan ini diperlukan, agar prioritas pengembangan industri strategis dalam negeri dapat optimal dilakukan.

Selain itu, hal ini dapat mempercepat kemandirian bangsa, khususnya dalam penyiapan alutsista.

“Jangan sampai BUMN Strategis kita malah hidup segan mati tak mau, karena TNI lebih memilih impor daripada memesan ke dalam negeri. Padahal

dari segi kemampuan, BUMN Strategis kita tidak kalah dibandingkan impor,” lanjut Anggota Fraksi PKS ini.

Bahkan sebenarnya, menurut Syahfan, BUMN seperti Krakatau Steel, PT PAL dan PTDI cukup sering dipesan oleh luar negeri. Ini menunjukkan kualitas produk BUMN kita cukup baik dan bisa bersaing di pasar international.“Dengan diwajibkannya TNI memprioritaskan pengadaan alutsista sebesarbesarnya dari BUMN Strategis dalam negeri, maka terjadi simbiosis mutualisme antara TNI dan BUMN Strategis,” jelas Syahfan.

Karena di satu sisi TNI dapat mendapatkan alutsista sesuai yang diharapkan dengan cepat dan lebih murah, disisi lain BUMN Strategis juga dapat survive, bahkan memungkinkan untuk mengembangkan produknya dengan kemam-

puan SDM dan pengu- TNI harus juga membeasaan teknologi yang se- rikan order ke mereka makin berkualitas. Hal ini agar keberlangsungan sejalan dengan program hidupnya dapat dilanjutrestrukturisasi BUMN- kan. Selain itu, Syahfan BUMN tersebut yang juga mewanti-wanti disekarang sedang kolaps. reksi BUMN ini untuk Badan Anggaran DPR- memanfaatkan modal RI telah memutuskan pemerintah tersebut utk memberikan ang- dengan sebaik-baiknya garan pada PT Penata- bagi pengembangan inran Angkatan Laut (PT dustri stategis bangsa.

PAL) dan PT Dirgantara “Ini momentum penting Indonesia (PT DI) dan dan kesempatan besar, beberapa BUMN lainnya BUMN jangan sampai dalam bentuk re-alokasi malah menjadi manja. hutang-hutangnya men- Harus dimanfaatkan bejadi Penyertaan Modal nar untuk kemandirian Negara (PNM), juga ban- bangsa. Jangan menyiatuan berupa fresh money nyiapakn kepercayaan khususnya kepada PT yang sudah diberikan,” DI dan PT PAL.“Saya i n g a t Syah­ menyambut baik, ini wu- fan.p jud keberpihakan pada pengembangan BUMN Strategis kita,” ungkap Syahfan.

Oleh karenanya, restrukturisasi ini harus disinergikan dengan TNI selaku konsumen utama produk BUMN Strategis tersebut.

Syahfan Badri Sampurno

Dpr Minta Bpn Terus Berbenah Jakarta, Suara Keadilan - Komisi II memberikan apresiasi kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK terkait dengan hasil pemeriksaan laporan keuangan BPN tahun 2010. Apresiasi ini disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Hermanto, di Jakarta, Selasa (6/7). Namun, Hermanto mengingatkan agar BPN tidak lantas berbangga diri dengan hasil tersebut. “BPN harus ingat bahwa laporan periode sebelumnya disclaimer.

Dengan hasil ini jangan lantas berbangga lalu diri,” tegasnya.

Di sisi lain, dalam laporannya ,BPK mem-

berikan beberapa catatan diantaranya ada ketidaksesuaian beberapa pengelompokan jenis belanja, kemudian adanya keterlambatan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke kas Negara, serta adanya indikasi penyimpangan penggunaan dana kegiatan.

Menurut Legislator PKS ini, ketiga catatan BPK tersebut harus mendapat perhatian serius bagi BPN dalam upaya untuk mencapai predikat yang lebih baik.

Lebih lanjut Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbar I ini menegaskan bahwa banyak pekerjaan yang harus dibenahi oleh BPN dan salah satunya adalah dengan

memperbaiki mekanisme kerja serta pelayanan terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan urusan pertanahan. “Seharusnya anggaran BPN yang cukup besar dalam upaya peningkatan profesionalisme

“BPN harus ingat bahwa laporan periode sebelumnya disclaimer. Dengan hasil ini jangan lantas berbangga diri”

Hermanto

dan kinerja pegawai BPN dapat berpengaruh signifikan bagi peningkatan prestasi kerja ke depan,” ujar Hermanto.

Sejalan dengan kesepakatan anggota Komisi II yang belum dapat menerima usulan BPN terkait penambahan anggaran dalam APBN Perubahan, Hermanto dengan tegas mengatakan perlu komitmen yang kuat agar masyarakat dapat percaya bahwa ada upaya reformasi birokrasi di BPN. “Seharusnya BPN berbenah dalam merealisasikan anggaran yang lebih optimal pada tahun sebelumnya, sehingga dapat meyakinkan publik untuk penambahan anggaran tahun selanjutnya,” kata Hermanto.p

Jangan Lelah Berantas Korupsi Jakarta, Suara keadilan Anggota Komisi II DPR RI, TB Soemandjaja, meminta lembaga penegak hukum tidak merasa lelah memberantas praktik korupsi yang melibatkan pejabat daerah. Pasalnya, korupsi yang dilakukan di daerah, bisa jadi jumlahnya lebih besar ketimbang praktek korupsi yang dilakukan di kota besar.

“Sebenarnya jika mau dihitung secara sistematis, angka korupsi di daerah lebih besar ketimbang pusat. Di daerah sangat jarang terpantau secara langsung oleh lembaga penegak hukum. Kalaupun ada, paling jumlahnya sedikit”, kata Soemandjaja di DPR, Rabu (13/7) Menurut Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat V ini, praktik korupsi yang menjerat pejabat daerah terjadi karena lima hal; Pertama, pejabat daerah kurang mengerti aturan hukum. Kedua, pejabat daerah banyak yang berasal dari ka-

“Sebenarnya jika mau dihitung secara sistematis, angka korupsi di daerah lebih besar ketimbang pusat.

langan non-birokratis, sehingga pengetahuan tentang mekanisme administrasi anggaran daerah sangat jauh ketinggalan dari anak buahnya atau para stafnya,” kata Soemandjaja.

Ketiga, menurut politisi PKS ini, tidak adanya lagi Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) paska disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Padahal, lanjut Soemandjaja, dengan Muspida para pemimpin daerah dapat melakukan komunikasi dengan pihak lembaga penegak hukum.

Keempat, para pejabat daerah kurang memahami pengertian korupsi dalam arti luas.

Maksudnya, para pejabat daerah hanya memahami korupsi sebagai tindakan mengambil uang rakyat.

Kelima, menurut Anggota Majelis Syuro DPP PKS ini, boleh jadi pejabat daerah memahami semua aturan hukum dan perundangundangan, tetapi mereka khilaf alias lupa diri, sehingga yang terjadi mereka melakukan korupsi atas dasar hawa nafsu.p

TB Soemandjaja

Telkom Harus Prioritaskan

Daerah Perbatasan dan Indonesia Timur

Jakarta, Suara Keadilan Dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan PT Telkom Indonesia, anggota Komisi I DPR RI mengingatkan Telkom terkait pembanguan jaringan telekomunikasi di daerah perbatasan, khususnya dalam rangka menjaga kesatuan nusantara. Gamari mempertanyakan sejauh mana penetrasi

Telkom di wilayah perbatasan.

Dalam peta yang dipresentasikan oleh Telkom, tidak terlihat rencana pembangunan infrastruktur telekomunikasi sebagai pulau terdepan perbatasan pulau sebatik Kab. Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Malaysia. Dan wilayah per-

batasan strategis lainnya.

“Sejauhmana penetrasi dan rencana pembangunan infrastruktur Telkom di wilayah terdepan perbatasan Malaysia?” tanya Legislator PKS ini.

Sementara itu untuk pembangunan wilayah infrastruktur telekomunikasi di wilayah Indonesia Timur, Gamari mempersoalkan pembangunan

jalur backbond serat optik di wilayah Timur Indonesia yang baru dimulai setelah 2014. “Hemat saya, kiranya penyediaan infrastruktur di wilayah timur haruslah mendapat prioritas,” tegas Gamari.

Dengan masukanmasukan yang diberikan, Gamari tetap mengapresiasi kinerja PT Telkom Indonesia sebagai

perusahaan yang sehat.

“Betapapun saya sangat mengapresiasi kinerja Telkom sebagai perusahaan yang sangat sehat, dengan proyek-proyek pengembangan yang ada,” pungkas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Gamari Sutrisno Tengah III ini.p

Infrastruktur, Agraria & Transportasi

Edisi AGUSTUS 2011

KRL Jabodetabek

Pencapaian Kinerja Kementerian Perhubungan

Memprihatinkan Jakarta, Suara Keadilan - Kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di tahun 2010 sangat memprihatinkan. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari 82 indikator kinerja yang ditetapkan Kementerian Perhubungan di tahun 2010, sebanyak 59 indikator kinerja (71,59%) tidak mencapat target. Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI, KH Abdul Hakim, Kamis (14/7), diselasela Rapat Kerja Komisi

“Kemenhub masih setengah hati menjalankan paket UU Transportasi.

dengan 4 kementerian membahas hasil laporan pemeriksaan BPK dan Laporan Keuangan Pemerintah tahun 2010.

Menurut Hakim, salah satu indikator kinerja Kemenhub yang mendapat nilai merah adalah indikator kinerja di bidang keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi.

Dari pengawasan DPR selama 2010, lanjut Hakim, angka kecelakaan khususnya untuk moda transportasi kereta api dan kapal laut semakin meningkat dengan tingkat fatalitas kecelakaan yang tinggi. “Belum lagi kemacetan di penyeberangan Merak—Bakauheni yang semakin akut dan menjadi rutinitas, menunjukkan ketidakmampuan Kemenhub dalam memperbaiki pelayanan transportasi,” terang Hakim yang juga merupakan Sekretaris Fraksi PKS DPR RI. Hakim menambah-

kan, moda transportasi udara juga mendapat rapor merah dari Komisi V. Sepanjang 2010 catatan pelayanan transportasi udara yang menjadi sorotan DPR adalah kacaunya sistem penerbangan Garuda dan maskapai nasional lainnya. “Tingkat kecelakaan transportasi udara juga mengalami peningkatan dari hanya 0,27 injured/ 1 juta pnp dan yang terealisasi 0,6 injured/1 juta pnp,” lanjut Hakim.

Buruknya kinerja Kemenhub yang diper-

kuat dengan hasil pemeriksaan BPK, kata Legislator asal Daerah Lampung II ini, menunjukan kelalaian pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi, khususnya transportasi publik. “Kemenhub masih setengah hati menjalankan paket UU Transportasi. Program roadmap to zero accident yang digadang-gadang pemerintah juga masih sebatas rencana, belum sampai pada aksi konkret. Kinerja Kemenhub masih jauh dari memuaskan,” sesal Hakim.p

Abdul Hakim

Tarif KRL Naik,

PT KAI Harus Perbaiki Kualitas Layanan

Jakarta, Suara Keadilan - Seiring kenaikan harga tiket KRL, DPR mendesak PT KAI untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat. Hal ini diungkap oleh anggota Komisi V Fraksi PKS Chairul Anwar, di Jakarta, Ahad (26/6).“Kenaikan Tarif KRL ini harus diikuti dengan perbaikan kualitas pelayanan kepada konsumen,” ujar Chairul.

Dengan kenaikan tarif ini, PT KAI harus

menjamin tidak ada lagi keterlambatan jadwal KRL dan harus mengantisipasi penyebab keterlambatan jadwal KRL. “PT KAI harus meminimalisir keterlambatan KRL dan mengantisipasi penyebab keterlambatan jadwal. Di samping itu kenyamanan gerbong kereta dan stasiun juga perlu ditingkatkan, penggunaan gerbong khusus wanita harus tegas dalam pelaksanaan, serta perbaikan kualitas pe-

layanan lainnya,” papar Chairul.

Chairul juga menegaskan jika PT KAI tidak mampu meningkatkan kualitas pelayanan, maka Komisi V DPR akan mengevaluasi kelayakan Direksi PT KAI. “Jika pelayanannya sama aja, atau bahkan lebih buruk maka kami akan mengevaluasi kelayakan Direksi PT KAI,” ingatnya.

Ketua DPP PKS Wilayah Sumatera ini juga mengingatkan PT KAI agar segera menerapkan sistem tiket elektronik yang bisa tersambung dengan moda angkutan umum lainnya. “PT KAI harus segera menjalankan sistem tiket elektronik. Kami meninjau di lapangan, alatnya sdh dipasang di beberapa stasiun tapi tidak djalankan alias tidak berfungsi. Jika tidak dijalankan, maka kami minta BPK untuk mengaudit PT KAI karena sistem ini su-

dah menggunakan uang negara tapi tidak diterapkan untuk kenyamanannya dapat dinikmati konsumen,” tegas Chairul.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Riau I ini juga menghimbau PT KAI sungguh-sungguh dan profesional dalam menangani sistem KRL Jabodetabek, karena moda transportasi ini bisa menjadi solusi kemacetan di ibukota.p

PT KAI harus meminimalisir keterlambatan KRL dan mengantisipasi penyebab keterlambatan jadwal.

Pemerintah Harus Tambah Subsidi Jakarta, Suara Keadilan - Commuter Line yang diluncurkan pada 2 Juli 2011, meniadakan KRL AC Ekonomi yang bersubsidi dan KRL Ekspres. Bahkan jumlah perjalanan KRL Ekonomi pun akan dikurangi. Pemerintah seharusnya menambah subsidi, bukan malah menguranginya.

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi V DPR, Sigit Sosiantomo, di DPR, Sabtu (2/7).

Politisi dari Daerah Pemilihan Jawa Timur 1 ini memaparkan, 2 Juli 2011 merupakan batas akhir pengoperasian KRL Ekonomi AC Jabodetabek (tarif Rp 5.500 Depok/Bogor dan tarif Rp 4.500 Serpong/Bekasi/Tangerang) dan KRL AC Ekspres Jabodetabek (tarif Rp 11.000 Bogor).

Pemberhentian seluruh operasi KRL tersebut digantikan dengan KRL AC single operation Jabodetabek (tarif Rp 9.000 Depok/Bogor dan Rp 8.000 Serpong/Bekasi/ Tangerang).

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menjelaskan pula bahwa kewajiban pemerintah adalah juga memastikan bahwa rakyatnya mendapat pelayanan yang layak.

Kereta ekonomi merupakan salah satu bentuk pelayanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Pemerintah harus memastikan kelayakannya, baik dari sisi jumlah perjalanan maupun kualitas keretanya.

Pemerintah harus melakukan peninjauan bahkan pembatalan rencana pengoperasian single operation jika ternyata akan menyebabkan berkurangnya jumlah perjalanan KRL

Sigit Sosiantomo

Perubahan Tarif KRL Jabodetabek Tarif Lama Ekonomi AC Depok Bogor Serpong Bekasi Tangerang

Rp 5.500 Rp 5.500 Rp 4.500 Rp 4.500 Rp 4.500

AC Ekspres Bogor

Chairul Anwar

ekonomi,” harapnya.

Sigit mengingatkan juga bahwa dengan berkurangnya jumlah perjalanan KRL Ekonomi, akan menyebabkan semakin padatnya gerbong KRL ekonomi, dan secara kualitas akan semakin memprihatinkan.

Sigit memberikan solusi apabila alasan pengurangan jumlah jadwal perjalanan KRL Ekonomi dikarenakan kurangnya subsidi pemerintah terhadap biaya Public Service Obligation (PSO) kepada PT KAI, maka pemerintah harus menambah besaran subsidi PSO tersebut.

Solusi ini menurut Sigit dapat mengatasi kelangkaan KRL Ekonomi.

Karena itu, ia menyarankan agar subsidi BBM yang telah mencapai angka Rp 42 triliun dan dikhawatirkan terus membengkak, agar dialihkan secara gradual untuk menambah subsidi (PSO) transportasi massal (KRL) ini, agar kondisinya semakin layak. “Diharapkan dengan pengaturan yang baik akan menyebabkan pengguna kendaraan pribadi yang per harinya bertambah 1200-an motor dan ratusan mobil yang mayoritasnya adalah pengguna BBM bersubsidi, mau pindah menggunakan KRL,” ujar Sigit memberikan alasan.p

Rp 11.000

Tarif Baru AC single operation Depok Rp 11.000 Bogor Rp 11.000 Serpong Rp 9.000 Bekasi Rp 9.000 Tangerang Rp 9.000

Infrastruktur, Agraria & Transportasi

Edisi AGUSTUS 2011

Negara Tidak Boleh Kalah

Ketahanan Pangan Harus Berdampak

Dari Pasar!!

Jakarta, Suara keadilan madhan, dapat dirasakan - Harga-harga sejumlah harga pangan secara berbarang kebutuhan pokok tahap mengalami kenaiyang sudah merangkak kan di berbagai sentra naik sejak beberapa pe- pasar yang ada di Tanah kan ini tentu membuat Air. Misalkan telur yang masyarakat makin ter- biasanya Rp 13.000 per bebani. Seusai masa kg menjadi Rp 16.000 per pembayaran sekolah, se- kg, daging sapi dari Rp karang menjelang bulan 48.000 per kg naik menjaRamadhan, beban masy- di Rp 60.000 kg, harga daarakat makin ditambah ging ayam dari Rp 25.000 dengan kenaikan harga per kg menjadi Rp 28.000 beras, daging sapi, ayam, per kg, harga gula pasir dan telur. biasanya hanya Rp 8.000 “Negara harusnya per kg saat ini melesat tabisa mengatur pasar. jam mencapai Rp 16.000 Kondisi ini betul-betul per kg. Bahkan harga beliberal, sementara negara ras mutu rendah dengan tidak punya kepedulian. harga di bawah Rp 5.000 Karena sifatnya siklus per kg sudah sangat sulit tahunan, seharusnya ditemukan di pasar. antisipasi pemerintah “Negara harus bisa lebih matang dalam mengontrol pasar damenghadapi lonjakan lam negeri, bukan neharga pangan menjelang gara yang diatur pasar,” Ramadhan dan tidak ingat Rofi’ mengambil jalan instan tegas.p semisal dengan impor,” ujar anggota Komisi IV DPR RI dari F-PKS, Rofi Munawar, di Jakarta, Selasa (19/7/2011).

Dua pekan menjelang RaRofi Munawar

Terhadap Kesejahteraan Petani Jakarta, Suara Keadilan - Pangan selain merupakan komoditas strategis, juga erat kaitannya dengan stabilitas ekonomi dan stabilitas sosial politik nasional.

Sebagai negara agraris, sudah sewajarnya ketahanan pangan yang juga mengandung arti kemandirian pangan (self-reliance) dapat direalisasikan di negeri kaya pangan ini. Saat ini alih fungsi lahan pertanian untuk sektor lain seperti pembangunan perumahan industri dan jalan mencapai 100-110 ribu hektare per tahun.

Sementara itu jumlah petani gurem dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 ha/keluarga juga semakin meningkat.

Menurut Ang-

gota Komisi IV DPR RI, Akbar Zulfakar, angka pertumbuhan PDB sektor pertanian terbilang tinggi dan bahkan telah melampaui target. Pertumbuhan PDB Pertanian 2011 sebesar 3,61% juga lebih baik dari rekor 2010 yang mencapai 2,86%.

Dalam Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) 2012, Departemen Pertanian mencantumkan target pertumbuhan sebesar 3,69%. Hal tersebut disampaikan Akbar di kantornya di DPR, Selasa (26/7).

Program revitalisasi selama tiga tahun terakhir, telah berhasil mendorong sektor pertanian mengalami pertumbuhan tinggi. ‘’Prestasi ini berhasil mengamankan ketahanan pangan kita, pada saat dunia

Kenaikan Harga Pangan Menjelang Ramadhan 60

60

Harga per Kg ( x Rp.1000)

48

50

Harga Lama

40

25 28

30 20 10

13 16

Harga Baru

8

16

0

telur

daging sapi

daging ayam

investor-notes.blogspot.com

mengalami tekanan harga pangan yang sangat tinggi, dan munculnya kecenderungan proteksionisme global dalam bentuk larangan ekspor komoditas pangan,’’ ujar legislator muda asal PKS ini.

Menurut Akbar, yang juga penting adalah bahwa program ketahanan pangan bukan merupakan kepentingan pemerintah tapi bermanfaat langsung bagi kesejahteraan petani, terbukti dengan naiknya indeks nilai tukar petani. “Pada akhirnya permasalahan utama bangsa saat ini yaitu kemiskinan, kerawanan pangan, ekonomi perdesaan, dan stabilitas nasional dapat diatasi,” tegasnya.

Karena itu, menurut Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara ini, Petani harus dilindungi dari upaya yang mengancam eksistensinya serta dibantu menghadapi masalahnya seperti kesulitan mendapatkan bibit, pupuk, dan sarana produksi. Petani

juga harus mendapatkan jaminan atas bencana alam yang merusak lahannya, kegagalan panen, jatuhnya harga komoditi, kepastian pasar, dan lain-lain. “Petani juga harus didorong untuk mengembangkan diri, mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas dan wawasan mengenai pertanian, serta mampu mengelola sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraannya,” pungkas Akbar.p

“Petani harus dilindungi dari upaya yang mengancam eksistensinya serta dibantu menghadapi masalahnya”

Akbar Zulfakar

gula pasir

Waspadai Mafia Pupuk yang Merajalela Jakarta, Suara Keadilan Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Nabiel Al Musawwa, menengarai kebijakan pemerintah mengenai pupuk tak terlepas dari kepentingan mafia pupuk. Pasalnya, produksi pupuk yang melimpah tak menjadikan pupuk menjadi murah dan tersedia. Sebagian besar pupuk tersebut dipindahtangankan kepada mafia-mafia pupuk untuk kemudian dijual kembali kepada petani dengan harga yang tinggi. “Subsidi ratusan triliun yang telah dikeluarkan selama bertahuntahun hanya dinikmati para mafia pupuk dan produsen pupuk. Ini harus diantisipasi Pe-

merintah,” ujar Nabiel Al Musawwa dalam rilisnya yang diterima Redaksi, (Jum’at, 1/7).

Dalam catatan Nabiel, pemerintah tahun 2011 ini menganggarkan Rp 16,4 triliun untuk subsidi pupuk, sementara tahun 2010 lalu sekitar Rp 18,5 triliun. Anehnya, subsidi yang sangat besar tersebut sama sekali tidak mampu meningkatkan kesejahteraan petani. “Fakta di lapangan, pupuk selalu langka dan mahal. Subsidi besar tersebut hanya dinikmati oleh produsen pupuk yang 90 % adalah BUMN, para distributor dan penjual pupuk,” ungkap Nabiel.

Menurutnya, penye-

bab dari ketidakberesan pengelolaan pupuk adalah satu mata rantai dari hulu ke hilir, serta ketimpangan dalam sistem pendistribusiannya.

Di Hulu, lanjut Nabiel, sistem produksi pupuk tidak mendapatkan dukungan pasokan bahan baku yang memadai. Di Tengah, sistem distribusi pupuk sering bermasalah, walaupun Indonesia memiliki satu induk perusahaan yang mewadahi kerjasama antar produsen pupuk, dan keterkaitan dengan distributor. Sedangkan di Hilir, pupuk sering langka dan harganya jauh diatas harga eceran tertinggi ketika musim tanam tiba terutama padi, yang mer-

upakan salah satu tumpuan ketahanan pangan di Indonesia.

Ditambahkan anggota DPR dari Dapil Kalimantan Selatan ini, salah satu solusi dalam mengatasi persoalan pupuk ini adalah dengan mengambil kebijakan yang radikal terhadap sektor produksi dan distribusi pupuk secara terintegrasi dan menyeluruh. “Kebijakan pemerintah dalam penyediaan pupuk bersubsidi di tingkat petani diusahakan memenuhi azas 6 Tepat; tepat tempat, tepat jenis, tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat harga yang layak sehingga petani dapat menggunakan pupuk sesuai kebutuhan,” terang-

nya.

Nabiel menekankan, pemerintah harus secara total mendorong digunakannya semaksimal mungkin pupuk organik yang telah terbukti mampu meningkatkan produksi pertanian mela-

lui pemulihan kesuburan lahan pertanian. “Seharusnya penggunaan pupuk organik dapat disosialisasikan kepada para petani seluruh Indonesia, sehingga produksi pertanian akan meningkat tajam,” tutup Nabiel.p

“Seharusnya penggunaan pupuk organik dapat disosialisasikan kepada para petani seluruh Indonesia, sehingga produksi pertanian akan meningkat tajam,”

Nabiel Al Musawwa

Infrastruktur, Agraria , Transportasi & Ekuintek

Edisi AGUSTUS 2011

Penentuan Dewan Pengawas

Pembangunan Pasar Tradisional

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Depok, Suara Keadilan – Keberadaan pasar tradisional tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan pasar tradisional harus didukung dengan bantuan dan pemberdayaan dari pemerintah. Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, saat melakukan reses di Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Ahad (31/8).

“Anggaran untuk pasar tradisional bisa kita alokasikan di kesempatankesempatan berikutnya. Tahun 2012 akan bisa diadvokasikan lagi,” ujar Mahfudz.

Menurut politisi PKS ini, setiap tahun pemerintah atas persetujuan DPR selalu mengagendakan program

revitalisasi pasar, baik itu pasar baru maupun renovasi. Karena itu Mahfudz sebagai Anggota Komisi VI merasa berkewajiban untuk memberdayakan ekonomi dan potensi yang ada di daerah lokal.”Kalau sektor pertanian kami dorong kepada Kementerian Pertanian, dengan begitu proses yang berjalan akan sinergis,” kata Mahfudz yang juga merupakan Bendahara Umum DPP PKS ini.

Untuk program reses periode ini, Mahfudz menyempatkan meninjau Kelompok Tani Curug Berdikari dan melaksanakan dialog dengan masyarakat sekitar. Dalam kesempatan berdialog dengan para konstituennya di Daerah Pemilihan Depok-Bekasi tersebut,

Mahfudz berjanji akan membantu masyarakat Sawangan dan Bojongsari agar memiliki pasar tradisional. Sebelumnya Mahfudz telah mengadvokasi pendirian dua pasar di Depok.

“Setiap tahun sel-

alu diagendakan anggaran untuk program revitalisasi pasar, yang tujuannya adalah agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan lebih baik dengan menggerakkan potensi lokal,” tutup Mahfudz.p

“Setiap tahun pemerintah atas persetujuan DPR selalu mengagendakan program revitalisasi pasar”

Mahfudz Abdurrahman

BPJS Harus Melibatkan Publik Jakarta, Suara Keadilan - Kontroversi mengenai pihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan uji kelayakan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial masih menjadi kontroversi. Fraksi PKS mengusulkan agar wewenang fit and proper test dilakukan oleh DPR secara terbuka. Menurut Zuber Syafawi, Anggota Komisi IV DPR RI, fit and proper test adalah sebuah upaya untuk membuat publik ikut terlibat dalam penentuan siapasiapa yang duduk dalam pengelola dan dewan pengawas BPJS. “Karena DPR adalah representasi publik, maka bila DPR yang melakukannya (fit and proper test –red), maka publik dapat memberi masukan,” kata Zuber.

Sebelumnya Fraksi Partai Demokrat melalui Adinajati H Mohdi yang meminta agar pengelola dan pengawas BPJS ditunjuk langsung oleh Presiden. Menurut Dina, sangat tidak tepat kon-

disi DPR yang sedang terpuruk untuk melakukan fit and proper test kepada pengelola dan pengawas BPJS. “Kurang tepat bila fit and proper test dilakukan oleh DPR yang saat ini dalam titik nadir,” kata Dina. Apalagi, dengan adanya fit and proper test, akan ada kemungkinan DPR memasukkan kepentingan politiknya dalam BPJS, ungkap Dina dalam kesempatan yang sama.

Mengenai adanya kemungkinan memasukkan kepentingan politik melalui fit and proper test, menurut Zuber, hal itu bisa terjadi di mana saja, baik di eksekutif maupun legislatif, termasuk juga juga soal moral hazard yang bisa juga ada di eksekutif maupun legislative. “Alasan politis bukan alasan mendasar untuk menolak hal (fit and proper test –red) ini dilaksanakan,” tegas Zuber. p

“Karena DPR adalah representasi publik, maka bila DPR yang melakukannya, maka publik dapat memberi masukan” Zuber Safawi

Gunakan Kereta Untuk Angkutan Bahan Pangan Jakarta, Suara Keadilan - DPR menyambut baik gagasan menghidupkan kembali angkutan bahan pangan dengan menggunakan kereta api.

Selain lebih murah dan nyaman, penggunaan angkutan kereta untuk bahan pangan juga bisa menurunkan tingkat kemacetan di sejumlah ruas jalan menuju kota-kota besar. Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia, menanggapi usulan Menteri Pertanian Suswono terkait pengangkutan sapi dengan kereta.

“Saya kira semua bahan pangan -tidak hanya sapi- lebih baik menggunakan angkutan kereta dan tidak lagi

menggunakan truk. Selain lebih nyaman dan murah, kereta juga akan meminimalisir kemacetan serta kerusakan jalan akibat muatan berlebih.

Saya yakin pengiriman sapi dan bahan pangan lainnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Jakarta sudah bisa menggunakan kereta,” ujar Yudi di Jakarta, Senin (4/7).

Lebih lanjut, Yudi mengatakan dirinya akan memebicarakan hal tersebut dengan Menteri Perhubungan, terutama agar diperbolehkannya penggunakan BBM bersubsidi untuk kereta pengangkut bahan pangan agar harga pangan tetap terjangkau. “Jika truk-truk dan angkutan berplat kuning saja boleh meng-

gunakan solar bersubsidi, mengapa kereta angkutan barang, khususnya pangan tidak boleh? saya kira kebijakan itu harus direvisi,” usul Yudi.

Yudi juga menyoroti buruknya layanan di dermaga penyeberangan Merak yang kembali mengalami antrian panjang. Ia menghkawatirkan kondisi tersebut bakal berlanjut, mengingat kurang dari sebulan lagi sudah musim Lebaran.

“Lonjakan permintaan bahan pangan menjelang Ramadhan hingga lebaran harus diantisipasi dengan kelancaran pasokan agar tidak menimbulkan lonjakan harga melewati batas kewajaran,” kata Yudi mengingatkan.p

“Semua bahan pangan, tidak hanya sapi itu lebih baik menggunakan angkutan kereta dan tidak lagi menggunakan truk.”

Yudi Widiana Adia

Galeri Foto

Edisi AGUSTUS 2011

Seminar Parliamentary Threshold Seminar tentang Parliamentary Threshold yang dihelat Fraksi PPP DPR RI bertema Mencari Format Ideal Parliamentary Threshold (PT) pada pemilu 2014, acara berbentuk diskusi ini digelar Senin (18/7), di Ruang Fraksi PPP DPR RI. Hadir dalam diskusi tersebut Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Abdul

Seminar Membela Ummat di Bidang Legislasi Kelompok Komisi (Poksi) VIII Fraksi PKS DPR RI menggelar ‘Seminar Mensinergikan Langkah dalam Membela Ummat dengan Ikhtiar di Bidang Legislasi’, Kamis (21/7) di Ruang Rapat Pleno FPKS, Gedung Nusantara I Lantai 3, Komplek gedung MPR-DPRDPD RI, Senayan Jakarta.

Dalam kegiatan tersebut diharapkan Komisi VIII dapat memberikan porsi pembelaan terhadap ummat Islam di Indonesia lebih proporsional.

Hadir dalam seminar tersebut Ketua Umum Persis, KH.Maman Abdurrahman dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ahmad Zainuddin.

Seminar & Launching Buku Alm. Ustadzah Yoyoh Yusroh Seminar Perempuan dalam Pusaran Kebijakan Publik sekaligus Launching Buku Langkah Cinta untuk Indonesia, diselenggarakan Fraksi PKS DPR RI, Selasa (13/7) di Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung MPR-DPR-DPD RI, Senayan Jakarta. Acara ini juga mengenang perjuangan Almarhumah Ustadzah Yoyoh Yusroh, yang wafat Sabtu (21/5) silam. Hadir dalam acara tersebut Presiden PKS Luthfi

Hasan Ishaaq, Ketua Fraksi PKS DPR RI Mustafa Kamal beserta jajarannya dan para sahabat yang juga menjadi pembicara diantaranya; Nurul Arifin, DR. Marwah Daud Ibrahim, Anis Byarwati, Aan Rohanah dan Sri Rayahu Purwatiningsih. Selain itu hadir pula perwakilan Keluarga Besar Almarhumah, yang dihadiri oleh suami tercinta Drs. Budi Darmawan dan juga sejumlah putera-puterinya.

Hakim (kedua dari kanan), Ketua FPKB Marwan Ja’far (paling kanan), Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar (kedua dari kiri), dan Anggota FPAN Viva Yoga Mauladi (paling kiri).

Dari beberapa perwakilan partai politik yang hadir, sebagian besar menginginkan 3 % (persen) untuk PT pada Pemilu yang akan datang.

Galeri Foto

Edisi AGUSTUS 2011

Seminar Nasional 4 Pilar Kebangsaan Fraksi PKS MPR RI menggelar Seminar Nasional 4 Pilar Kebangsaan, Jum’at (8/7) di Ruang GBHN Gedung Nusantara V, Komplek Gedung MPRDPR-DPD RI, Senayan Jakarta.

Kegiatan ini memberikan penjelasan tentang sikap PKS terhadap nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan dalam kehidupan bernegara. Sebagai pembuka dalam acara tersebut, Untung Wahono

(Ketua MPP PKS) dan juga Zulkieflimansyah (Wakil Ketua FPKS MPR RI). Selain itu beberapa pembicara yang turut hadir diantaranya, Yunus Hussein (Ketua PPATK), Erry Riyana Hardjapamekas (Mantan Pimpinan KPK), Arys Hilman (Wapemred Harian REPUBLIKA), dan M. Sohibul Iman (Anggota DPR RI/ FPKS) dimoderatori Mustafa Fakhri.

Konferensi Pers tentang RUU TKI Komisi IX DPR RI mengadakan Konferensi Pers terkait Rancangan Undang-Undang Tenaga Kerja Indonesia, Kamis (7/7) di Ruang Wartawan I, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR-DPR-DPD RI, Senayan Jakarta. Hadir pada acara tersebut sejumlah pimpinan dan anggota Komisi IX yang menangani sejumlah

Seminar Migas Nasional Mencari Format Ideal Pengelolaan Sektor Hulu Migas Nasional sesuai Amanat UUD 1945 menjadi Tema Seminar Migas Nasional yang diadakan Kelompok Komisi (Poksi) VII FPKS DPR RI, Kamis (14/7) di Ruang Rapat Pleno FPKS, Gedung Nusantara I Lantai 3, Komplek gedung MPR-DPR-DPD RI, Senayan Jakarta. Sebagai Keynote

Speaker Kapoksi VII FPKS DPR RI, M. Idris Lutfi. Selain itu juga narasumber yang hadir antara lain, Waluyo (Direktur Umum Pertamina), Elisabeth Proust (Direktur IPA), Lambok Hutasoit (Ketua IAGI), M. Zikrullah (Kadiv. Pertimbangan Hukum BP Migas) dan Edy Hermantoro (Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM).

kasus TKI, yakni Arif Minardi/ FPKS (paling kanan), Gandung Pardiman/FPG (kedua dari kanan), Wakil Ketua Komisi IX Soepriyatno/FPGerindra (ketiga dari kanan) beserta jajaran lainnya. Dalam diskusi tersebut dibahas pula tentang proses pra pengiriman TKI, saat bekerja dan kembali ke tanah air.

Hot Issue

Edisi AGUSTUS 2011

Anis Matta

Sohibul Iman

Panja Mafia Pemilu Harus Bongkar Perlu Diversifikasi Energi Untuk Semua Kecurangan Pileg & Pilpres Atasi Gejolak Harga Minyak Dunia Jakarta, Suara Keadilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR tidak gembos di tengah jalan. Sehingga Panja Mafia Pemilu dapat menyelidiki semua kecurangan dari pemilu legislatif hingga pemilihan presiden. “Ini kan masih pemanggilan orang, belum ditemukan fakta. Panja tidak bol e h

gembos di tengah jalan.

Pintu untuk penyelidikan lebih jauh baru saja dibuka, sementara fakta besarnya belum ditemukan,” ujar Sekjen PKS, Anis Matta. Hal ini disampaikan Anis kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/2011).

Anis menuturkan, Panja Mafia Pemilu harus secara total menuntaskan segala kecurangan pemilu. Tidak hanya sebatas menyelidiki pemalsuan dokumen MK yang dituduhkan kepada mantan anggota KPU A n d i N u r -

pati. “Ini kan yang diselidiki baru Pemilu Legislatif, Pilpresnya itu belum.

Apakah perlu dikejar kan belum tahu, nanti kalau di sini ditemukan fakta yang lebih besar baru kita pertimbangkan apakah perlu pembobotan lebih besar dari Panja,” tutur Anis.

Panja Mafia Pemilu dibentuk DPR untuk mengungkap pemalsuan dokumen MK dalam sengketa Pemilu Legislatif 2009. Namun ditengarai ada fraksi yang mencoba melokalisir persoalan sebatas pemalsuan dokumen MK. Padahal diharapkan Panja mampu mengungkap lebih jauh persoalan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009.p

Ma’mur Hasanuddin

Faktor Psikologis Harga Pangan Meresahkan Jakarta, Suara Keadilan – Kenaikan harga pangan antara 5% hingga 20% di sejumlah wilayah di Indonesia sangat meresahkan masyarakat. Hal ini disampaikan anggota Komisi IV DPR, Ma’mur Hasanuddin. Selain itu, Ma’mur juga mengkritik anggapan pemerintah yang menganggap wajar kenaikan harga pangan tersebut karena diasumsikan sebagai bagian dari faktor psikologis menjelang puasa dan lebaran.

Menurut Anggota DPR dari Fraksi PKS ini, jika kenaikan hanya karena faktor psikologis, berarti ini murni ulah distributor. Pemerintah dalam hal ini menteri perdagangan mesti menetralisir gejolak harga pangan yang sudah meresahkan masyarakat, meski oleh pemerintah dianggap wajar. “Gejolak Harga Pangan yang wajar itu relatif. Menurut pemerintah wajar, belum tentu menurut masyarakat. Jadi pemerintah jangan seenaknya membuat pernyataan wajar padahal masyarakat sudah mulai gelisah terhadap kenaikan harga

pangan akhir-akhir ini,” ujar Ma’mur mengingatkan.

Pada awalnya DPR optimis dengan keseriusan presiden dalam memperhatikan harga pangan, yang akan direspon secara serius oleh menteri-menterinya dalam mengendalikan harga pangan secara permanen di tahun 2011.

Namun pada kenyataannya, harga pangan masih dikendalikan oleh distributor. Artinya, 13 menteri yang diajak sidang presiden ini, masih bisa kalah dengan ulah distributor bahan pangan. “Dimana wibawa pemerintah?,” tanya Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II ini retoris.

Gejolak psikologis harga pangan menjelang puasa dan lebaran yang dimunculkan oleh pedagang dan distributor pangan, harus dapat dinetralisir oleh pemerintah.

Solusi operasi pasar y a n g efektif

di titik-titik rawan pangan dapat saja dilakukan. Namun itu hanya akan menyelesaikan masalah sementara saja.

Tindakan terhadap pedagang nakal ataupun cara pengendaliannya, belum ada sebuah konsep jelas yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mengatasinya.” Pemerintah harus mampu mengendalikan harga pangan ini secara permanen sampai pada sumber utama penyebab kenaikan harga tersebut.

Selain menyelesaikan masalah produksi dan distribusi, faktor psikologis juga mesti dapat dihilangkan. Karena ini menyangkut wibawa pemerintah di mata rakyat,” pungkas Ma’mur.p

Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi VII DPR RI, Sohibul Iman, menyatakan bahwa seharusnya dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia mampu menghadapi gejolak harga minyak yang tidak menentu sampai saat ini.

Permasalahannya, lanjut Sohibul, adalah karena pemerintah terlalu bergantung kepada industri minyak. “Data pasokan energi primer Indonesia menunjukkan bahwa hampir separo (48%) dari energi primer nasional masih dipasok dari minyak. Sedangkan sisanya dari batu bara, gas serta energi baru dan terbarukan dengan porsi masing masing sekitar 30, 19 dan 3%,” demikian disampaikan Sohibul Iman di DPR, Selasa (19/7).

Ketergantungan yang tinggi pada minyak ini menjadi sangat berbahaya karena lemahnya industri minyak nasional.

Meskipun Indonesia memiliki cadangan minyak di dalam perut buminya, namun untuk mengambil dan mengolahnya masih tergantung pada negara

lain. Dampaknya, lanjut Politisi PKS ini, adalah terus menurunnya cadangan minyak nasional. Data dari BP Migas menunjukkan bahwa sejak tahun 2001, tidak ada penemuan cadangan minyak baru yang signifikan sehingga cadangan terbukti (proven reserves) terus mengalami penurunan. “Laju eksplorasi masih tergantung pada industri luar negeri karena masih relatif lemahnya industri minyak nasional, baik dari sisi kemampuan investasi maupun kapabilitas teknologi,” jelasnya.

Sebagai solusi, Anggota DPR dari Daerah DKI Jakarta II ini mendesak Pemerintah agar lebih keras lagi dalam memanfaatkan keanekaragaman energi di Indonesia. Sohibul merujuk pada upaya dari Dewan Energi Nasional (DEN) yang telah mentargetkan agar 2030 porsi minyak hanya

sekitar 20% dari pasokan energi primer nasional.

Keinginan tersebut, lanjutnya, perlu mendapat apresiasi namun harus diikuti dengan gerakan konkrit dari pemerintah, dalam hal ini salah satunya adalah Kementerian ESDM. “Upaya diversifikasi sumber energi yang telah digembar-gemborkan pemerintah belum dapat dikatakan berhasil dilihat dari realitas komposi pasokan energi nasional saat ini. Karena itu Kementerian terkait harus segera melakukan langkah strategis untuk mencapai target DEN tersebut,” ingat Sohibul.p

Martri Agoeng

Semua Pihak Harus Mendukung RUU BPJS Jakarta, Suara Keadilan - Pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) semakin memperlihatkan kemajuan yang positif.

“Dari produktivitias pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) sudah sangat produktif walapun ada ketentuanketentuan yang belum disepakati,” kata anggota Pansus BJPS dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Martri

Agoeng di gedung DPR, Jakarta (Rabu, 6/7).

Sementara terkait dengan pernyataan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang menilai RUU BPJS sebagai anak najis dari UU SJSN, Martri menilai sebagai sikap yang berlebihan. “Siti Fadilah itu lebih karena pemahaman dia yang tidak tepat terhadap UU SJSN dan pelaksanaan UU dalam pembentukan BPJS ini.

Dari awal kan dia melakukan judicial review ke MK tapi di MK tersebut keinginannya tidak terserap, sehingga dia sekarang bicara di jalanan,” sindir

Martri Agoeng. “Dan seharusnya Siti Fadilah itu bicara kepada stakeholder agar aspirasinya tersalurkan dan didengar DPR,” tambah Martri yang juga Anggota Komisi IX DPR RI ini.

Terkait dengan pasal 17 UU No. 40/2004 yang merubah hak sosial rakyat menjadi kewajiban rakyat dalam membayar iuran jaminan sosial, kata Martri, hal itu tidak akan membebani rakyat yang tidak mampu. Sebab rakyat yang tidak mampu akan dibayar negara lewat APBN. “Ini bukan membebani, tapi justru ini merupakan kewajiban untuk melindungi warganya sesuai UUD 1945,” demikian Martri menuturkan.p

Ekonomi, Industri & Teknologi

Edisi AGUSTUS 2011

Komisi VI Dukung Fatwa MUI tentang BBM Revitalisasi Pasar Bersubsidi Terlalu Jauh Tradisional Jakarta, Suara Keadilan - Rencana Kementerian Koperasi untuk melakukan revitalisasi pasar tradisional di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan realokasi penghematan anggaran untuk semester II TA 2011 didukung sepenuhnya oleh anggota DPR. Usulan anggaran sebesar Rp 25 milyar ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Koperasi dan UMKM di DPR (11/7). “Pasar tradisional merupakan entitas ekonomi masyarakat Indonesia yang perlu didukung keberadaan dan perkembangannya. Perlu dukungan berbagai pihak dalam program ini.

Apalagi program revitalisasi sebagian besar adalah perbaikan infrastruktur,” demikian terang Refrizal, Anggota Komisi VI DPR RI. Kementerian Koperasi dan UMKM mengusulkan realokasi anggaran semester II tahun 2011 sebesar Rp 25 milyar untuk merevitalisasi sebanyak 30 unit pasar tradisional di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut menurut anggota DPR dari Fraksi PKS ini, masih relatif kecil.

“Jika Refrizal

di setiap kecamatan ada satu pasar tradisional, maka tak kurang dari 5.000 buah pasar tradisional yang akan direvitalisasi,” lanjut Refizal.

Program revitalisasi pasar tradisional merupakan program tahunan Kementerian Koperasi dan UMKM. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat menopang perekonomian rakyat terutama di daerah. “DPR mendukung adanya program ini. Kalau bisa program revitalisasi disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing; misalnya tanah pasar tidak harus tanah milik pemerintah kabupaten karena banyak pasar tradisional berdiri di atas tanah milik desa atau adat,” kata Refrizal.p

“Pasar tradisional merupakan entitas ekonomi masyarakat Indonesia yang perlu didukung keberadaan dan perkembangannya.”

Jakarta, Suara Keadilan - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengimbau Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengeluarkan fatwa haram untuk orang kaya yang menggunakan BBM bersubsidi. PKS menilai pengaturan mengenai BBM bersubsidi menjadi kewenangan Kementerian ESDM. “Menurut saya kampanye pemerintah bahwa premium ini untuk masyarakat tidak mampu agak berhasil dan ini perlu diapresiasi.

Kalau MUI sampai harus mengeluarkan fatwa saya kira terlalu jauh, seakanakan Kementerian ESDM

tidak punya mekanisme pengaturan BBM bersubsidi,” imbau anggota Komisi VII DPR dari PKS, Zulkieflimansyah.

Hal ini disampaikan Zulkiflimansyah menanggapi pernyataan MUI bahwa orang kaya yang mengkonsumsi BBM bersubsidi adalah haram dan berdosa. Hal tersebut disampaikan politisi PKS tersebut kala dihubungi wartawan, Kamis (30/6).

Zulkiflimansyah me­mahami pemerintah tengah kesulitan mengambil kebijakan pembatasan subsidi BBM. Ia berharap pemerintah

mampu menempatkan pertimbangan paling matang sebelum mengambil kebijakan penting menyangkut BBM. “Menurut saya menaikkan harga BBM dengan mengurangi subsidi ada rasionalitas ekonominya, dengan asumsi pemerintah telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Tetapi realitasnya, banyaknya pengangguran menunjukkan bahwa pemerintah belum optimal menjalankan tugasnya, sehingga subsidi memang diperlukan,” jelasnya.

Dan untuk saat ini, menurut Zulkifliman-

syah, mencabut subsidi BBM bukan pilihan terbaik. Ia menyarankan pemerintah mengumpulkan dulu uang negara yang berceceran.

“Karena bagaimana pun kebocoran uang negara di perbankan seperti kasus Century belum jelas, banyak pula tambang Migas yang tidak jelas hasilnya. Kendala ini dikurangi dan dihapus dulu baru rakyat bisa menerima dan ada akuntabilitas pemerintah dalam mengambil kebijakan,” tandasnya.p

“Kalau MUI sampai harus mengeluarkan fatwa saya kira terlalu jauh.”

Zulkieflimansyah

Kisruh BBM, DPR Tolak Penghapusan Subsidi Jakarta, Suara Keadilan Rencana pemberian BLT jika harga BBM dinaikkan, di­tang­­ga­pi dingin anggota Ko­misi VII DPR, Achmad Rilyadi. “Ini kan memperlihatkan bu­ruk­ nya koordinasi antara Ke­ men­terian Energi Sumber Daya Mi­neral (ESDM), BPH Migas dan Pertamina dalam penyalur­an sub­sidi sehingga kuotanya terus me­lebihi yang ditentu­kan,” ujar Politisi PKS ini Senin (4/7).

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Kebijakan Fiskal Ke­ menterian Keuangan Bam­bang Soemantri Brojonegoro menga­takan, ke depan subsidi BBM akan dialihkan menjadi sub­sidi langsung kepada ma­syarakat yang membutuhkan. Subsidi itu modelnya semacam BLT. “Semacam itu, tapi bukan BLT dalam pengertian BLT. Itu yang sedang dicarikan formu­ lasi yang tepat. Subsidi lang­sung, bukan subsidi harga,” kata Bambang.

Menurutnya, ren­cana tersebut untuk jangka pan­ jang, seperti direncanakan Direk­torat Jen­deral Minyak dan Gas un­tuk mengha­puskan subsidi harga pada 2014.

Menurut Rilyadi, pemberian BLT tidak mendidik masyara­kat untuk bekerja. Pasalnya, de­ngan BLT ma­syarakat di­ajarkan me­mintaminta. Apa­lagi, bantuan tersebut hanya diberikan bebe­rapa bulan saja.

“Kami sangat menolak jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dan menggan­tinya dengan BLT. Sekarang

bu­at apa mereka minta tambahan kuota jika mau menaikkan (har­ga) juga,” cetusnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdam­ pak langsung pada

mening­katnya jumlah orang miskin. Setiap kenaikan BBM ber­sub­­sidi Rp 500 dari Rp 4.500, maka jumlah orang miskin akan naik 100-200 ribu orang.p

Setiap kenaikan BBM ber­sub­­sidi Rp 500 dari Rp 4.500, maka jumlah orang miskin akan naik 100-200 ribu orang.

Achmad Rilyadi

Ekonomi, Industri & Teknologi

Edisi AGUSTUS 2011

Perlunya Peningkatan Daya Saing,

Hadapi Open Sky Policy Jakarta, Suara Keadilan - Industri penerbangan nasional pada tahun 2015 akan menghadapi kompetisi yang semakin tinggi dengan diterapkannya Open Sky Po-

pemerintah perlu memberikan dukungan penuh bagi perkembangan industry penerbangan nasional

licy. Anggota Komisi VI DPR RI, Mustafa Kamal mengatakan, dengan diterapkannya kebijakan Open Sky Policy, maka daya saing nasional harus ditingkatkan. “Daya saing didefinisikan sebagai kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta tingkat kompetisi yang sehat dan dinamis, yang merupakan kunci utama dari tumbuhnya daya saing yang tinggi,” jelas Mustafa Kamal, di DPR, Selasa (28/6).

Menurut Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, kon-

Mustafa Kamal

sekuensi dari Open Sky Policy adalah adanya pemberlakuan liberalisasi penerbangan antar Negara anggota Asean.

“Maka semua pihak yang terkait dengan dunia penerbangan harus melakukan berbagai pembenahan, di antaranya berupa peningkatan mutu bandara, mutu layanan serta profesionalisme seluruh maskapai penerbangan dalam negeri,” ujarnya.

Kamal mencontohkan, saat ini terjadi kenaikan jumlah penumpang Garuda Indonesia dari tahun 2008 sebesar 10.172.000 menjadi 12.534.000 pada tahun 2010. Jumlah pesawat juga mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2008 sebesar 54 buah,

menjadi 86 buah pada tahun 2010. Dalam hal on time performance, dari tahun 2010 ke 2011.

Menurut Kamal yang merupakan Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I ini, pemerintah perlu memberikan dukungan penuh bagi perkembangan industri penerbangan nasional, sehingga kita bisa bersaing di dunia internasional. “Hadirnya maskapai penerbangan Low Cost Carrier maupun maskapai yang menerapkan System Full Service harus senantiasa didukung perkembangannya untuk menciptakan iklim kompetisi yang dinamis bagi industry penerbangan,” terang Kamal.p

Selama Disparitas Harga Tinggi,

Penghematan Tidak Efektif Jakarta, Suara Keadilan - Guna menekan laju subsidi, pemerintah kembali menghidupkan gerakan penghematan penggunaan listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Namun DPR menilai gerakan tersebut dinilai tidak akan maksimal selama disparitas harga BBM subsidi dan non subsidi masih tinggi. “Jika dis-

paritas harga antara BBM bersubsidi dan non subsidi masih berlaku, sulit untuk melakukan penghematan, karena pembeli pasti akan membeli yang murah,” demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Sugihono, di kantornya, Senayan, Senin (18/7).

Menurut Legislator PKS dari Daerah Pemili-

han (Dapil) Jawa Tengah VII ini, disparitas harga menyebabkan terjadinya penyelundupan dan berdampak pada pembengkakan kota BBM bersubsidi. “Salah satu cara yang efektif menekan dan menjaga kuota BBM adalah mengurangi disparitas harga,” sarannya.p

Sugihono Karyosuwondo

Pemerintah Jangan Tunda Penyelamatan BUMN Jakarta, Suara Keadilan - Legislatif mempertanyakan koordinasi pemerintah terkait usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN, yang terkesan lambat dan ditunda-tunda. Hal ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Ecky Awal Muharram, di Jakarta, Selasa (5/7). Politisi PKS ini menekankan pentingnya peran koordinasi agar persoalan BUMN tidak berlarutlarut dan menambah biaya. “Kalau sudah sepakat untuk penyelamatan, jangan ditunda-tunda.

Penundaan waktu berarti akan ada penambahan biaya ; bunga, gaji karyawan, penyusutan dan lain-lain. Belum lagi nasib karyawan yang terkatung-katung,” papar Ecky.

Ecky sendiri sepakat bahwa BUMN industri

strategis seperti PT DI, PT PAL dan PT Pindad penting bagi kemandirian pertahanan nasional dan perlu diselamatkan.

Hal ini, lanjut Ecky, juga berlaku untuk BUMN yang memiliki nilai strategis lain. Namun harus jelas perhitungan bisnis dan parameter keberhasilannya, jangan sampai memboroskan uang negara atas nama nasionalisme. “Penetapan Bantuan Pemerintah Yang Belum Dijelaskan Statusnya (BPYBDS) saja Rp 45 triliun di APBN 2011, ditambah dana segar sebesar Rp 7,79 triliun di APBN 2012. Ini bukan jumlah yang kecil dan bisa diberikan begitu saja hanya dengan argumen nasionalisme. Harus jelas perhitungannya dan parameter keberhasilannya,” ungkap Anggota DPR dari Daerah Pemi-

lihan (Dapil) Jawa Barat III ini.

Untuk itu, Ecky menekankan pentingnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam mengelola BUMN. Menurutnya koordinasi ini penting, karena persoalan BUMN bukan hanya masalah keuangan, tapi

“Kalau sudah sepakat untuk diselamatkan harus segera dilakukan, jangan ditunda-tunda.

juga terkait dengan beberapa sektor lain. Karenanya Ecky menegaskan bahwa jangan sampai Pemerintah berpikir, hanya dengan memberikan PMN maka masalah otomatis selesai. ”Business plan dan koordinasinya harus jelas. Koordinasi ini bukan hanya terkait BUMN yang hampir bangkrut, tapi juga untuk pengembangan BUMN yang sehat”, tutup Ecky.p

Ecky Awal Muharram

Pentingnya Revisi UU Nomor 18/2002 Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi VII DPR, Muhammad Idris Lutfi, menyatakan pentingnya merevisi Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Iptek). Diharapkan, bulan Juli atau Agustus 2012 sudah ada UU baru sehingga Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Menurut Idris, apabila mengacu pada Inpres Tahun 2010, Kementerian Riset dan Teknologi memang mempunyai mandat untuk membuat kebijakan dan mengkoordinasikan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang ada di bawahnya. Saat ini bentuk koordinasi antara Kementerian Ristek dengan LPNK seperti LIPI dan BPPT dinilai hanya sebatas perencanaan besar.

“Kita tahu selama ini hasil dari LIPI dan BPPT itu tidak fokus, jadi UU itu harus direvisi agar jelas. Sekarang misalnya BPPT pelayanan masyarakatnya saja ada 11, belum lagi balai penelitiannya dan begitu juga dengan LIPI. Sampai-sampai LIPI memiliki balai peneliti ekonomi dan politik, sementara para peneliti politiknya itu bukan menyumbang untuk suatu sistem politik Indonesia secara ketatanegaraan, tapi justru mengomentari politik praktis dan partisan.

Ya lalu apa gunanya itu se-

Muhammad Idris Lutfi

mua,” papar Idris Lutfi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/7).

Idris menambahkan, dalam revisi UU tersebut, nantinya kedudukan BPPT dan LIPI termasuk program, anggaran, investasi dan lainnya berada di bawah Kementerian Ristek. “Kalau sekarang kan cuma planning besarnya saja, sedangkan realisasinya seperti itu dan menteri tidak bisa menegur atau mengurangi anggaran. Di samping itu menteri juga tidak bisa memberikan reward atau punishment karena saat ini di bawah presiden,” ujarnya.

Politisi PKS ini meyakini usulan revisi yang menjadi inisiatif F-PKS dan saat ini masih dalam tahap pengumpulan bahan dan wacana oleh tenaga ahli fraksinya, dapat segera masuk Prolegnas 2012. Sebab, saat ini semua pihak baik itu anggota Komisi VII maupun Menteri Ristek Suharna Surapranata telah menyetujui usulan tersebut. “Saya sudah komunikasikan dengan rekan-rekan di Komisi VII dan banyak yang mendukung, seperti dari F-PKB ataupun F-PDIP, termasuk juga menterinya. Saya ingin agar tahun depan masuk Prolegnas 2012 dan bulan Februari atau Maret sudah masuk Baleg sehingga Juli atau Agustus 2012 kita sudah ada undangundang yang baru,” terangnya.

“Kalau untuk negara yang menjadi acuan dan perbandingan nanti, kami dengan biaya sendiri akan ke Jerman dan Korea. Jadi biar rekan-rekan di komisi tidak susah-susah. Ini kan inisiatif F-PKS,” tutup anggota DPR Dapil Sumatera Utara I ini.p

Reses

Edisi AGUSTUS 2011

Adang Daradjatun Temui Konstituennya di Jakarta Barat Kunjungan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, pada masa reses IV ke daerah pemilihannya, DKI Jakarta III, di salah satu Rumah Makan Jakarta Barat, Jum’at, 5 Agustus 2011. Dalam pertemuan ini, Adang Daradjatun secara gamblang memaparkan kinerja dan pertanggungjawabannya sebagai Legislator kepada konstituen yang terdiri dari Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat se- Jakarta Barat, sekaligus menyerap aspirasi mereka untuk diperjuangkan di Dewan.

Andi Rahmat Sosialisasikan 4 Pilar Masa Sidang Masa Reses Anggota Komisi XI DPR RI/ FPKS, Andi Rahmat, dimanfaatkan untuk melakukan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar Bangsa dan Negara, bertempat di Sidrap Sulawesi Selatan, Ahad, 7 Agustus 2011. Empat pilar yang melekat pada setiap Anggota Legislatif berdasarkan UU No. 27 Tahun 2009 tersebut adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka tunggak Ika. Turut hadir sejumlah pejabat di tingkat kabupaten dan juga tokoh masyarakat se-Kabupaten Sidrap. Selain itu Andi Rahmat yang juga insiator Pansus Angket Century ini menyampaikan beberapa tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat di Komisi XI yang meliputi Keuangan, Perbankan dan Perencanaan Pembangunan.

Yudi Widiana Mancing Bersama Konstituen Anggota Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia, mengakrabkan diri dengan konstituennya melalui kegiatan mancing bersama di sela-sela menjalani reses di Sukabumi, Minggu, 7 Agustus 2011. Di akhir kegiatan, Yudi pun membagikan sejumlah doorprize bagi konstituen yang beruntung.

Aus Hidayat Paparkan Kontribusi Provinsi Kaltim Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur, menjumpai konstituennya di Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda-Kaltim, Sabtu, 30 Juli 2011 pada masa reses Anggota Dewan. Dalam pertemuan tersebut, Aus memaparkan pandangannya mengenai Kontribusi Provinsi Kalimantan Timur sebagai Provinsi dengan pendapatan terbesar kedua di Indonesia. Hadir dalam pertemuan tersebut Prof Agus Santoso, SH. M. Hum., Guru Besar Ilmu Hukum Uwigama Samarinda.

Reses

Edisi AGUSTUS 2011

Mahfudz Shiddiq Mengunjungi Salah Satu Tokoh Ulama Indramayu Ketua Komisi I DPR RI/ FPKS Mahfudz Shiddiq (kiri) berbincang sejenak dengan salah satu tokoh Ulama Indramayu di Indramayu – Jawa Barat, pada masa Reses Ketiga 2011 lalu, pada Pertemuan dengan Tokoh Ulama dan Masyarakat se-Indramayu tersebut juga membicarakan seputar tindak terorisme dan sorotan terhadap kinerja anggota dewan.

Tossy Aryanto Jumpai Konstituennya di Cilacap Anggota DPR RI Fraksi PKS, Tossy Aryanto, bersama Ketua dan Sekretaris DPD PKS Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, dalam pertemuan dengan kader dan simpatisan di Cilacap Tengah, Rabu (3/8). Dalam pertemuan tersebut, Tossy menyampaikan capaiancapaian selama kinerjanya di dewan kepada konstituennya sebagai pertanggungjawaban tugas.

Surahman Paparkan Fungsi Pengawasan Perbankan Nasional Wakil Ketua Komisi XI DPR RI/ FPKS, KH. Dr. Surahman Hidayat, MA, melaksanakan amanah reses-nya di Kabupaten Kuningan bersama Kader PKS Kuningan pada Selasa, 26 Juli 2011, bertempat di Markaz Dakwah PKS Kuningan Jl. Juanda Cijoho, Kuningan,Jawa Barat.

Dalam kesempatan ini, Anggota DPR RI yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X (Kuningan, Ciamis dan Banjar) ini menyampaikan hal-hal terkait dengan perjuangannya di Parlemen Pusat, diantaranya tentang Pengawasan Perbankan Nasional serta Pengawasan terhadap Keuangan Pemerintah.

Pengumuman Pemenang Sayembara II Berdasarkan musyawarah Tim Juri SAYEMBARA II TABLOID SUARA KEADILAN pada Edisi V yang terbit pada Bulan Juni 2011, dengan pertanyaan sebagai berikut : “Menurut Anda, apakah yang hendaknya menjadi prioritas perjuangan Fraksi PKS di DPR saat ini?”

Maka berikut nama-nama yang berhak menjadi Pemenang berdasarkan Pilihan Dewan Juri : 1. Dedi Runanto Tambakrejo, Purworejo Petikan jawaban : “FPKS hendaknya berfokus

pada pengembangan kualitas SDM Indonesia, untuk mewujudkan bangsa yang produktif” 2. Enny Musfiroh S Kaliurang, Sleman, DIY Petikan jawaban : “FPKS harus fokus pada penegakan hukum, agar keadilan dapat ditegakkan” 3. Syifa Saputra, S.Pd Desa Tambon Tunong, Kab. Aceh Utara, Prov .

Aceh Petikan jawaban : “FPKS hendaknya mampu mendorong pengelolaan sumber daya bangsa,

untuk kemajuan bangsa yang mandiri” Selamat untuk para pemenang, dan terima kasih atas keikutsertaannya.

Hadiah Menarik akan dikirimkan langsung ke alamat masing-masing pemenang.

Terima kasih pula kepada pasrtisipan lain, semoga di kesempatan mendatang, Anda lah yang menjadi pemenangnya. *Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. *Hadiah sudah termasuk pajak

Ekonomi, Industri & Teknologi

Edisi AGUSTUS 2011

Aman dan Nyaman

Tips Mudik di Hari Raya

Mudik di Hari Raya

1. Pastikan kondisi tubuh Anda dan keluarga dalam keadaan bugar dan sehat.

Sebelum mudik, pastikan bahwa kondisi kesehatan Anda dan keluarga cukup baik. Sangat tidak nyaman memaksakan mudik, jika salah satu dalam rombongan bermasalah dengan kesehatannya. Sebelum berangkat, pastikan juga bahwa Anda dan keluarga dalam kondisi bugar dan cukup istirahat, agar punya cukup energi dan tak mudah kelelahan selama perjalanan.

R

amadhan baru beberapa hari berjalan, namun gegap gempita Hari Raya Idul Fitri sudah merayapi sebagian besar umat muslim di Indonesia.

Hari raya di Indonesia, selalu identik dengan rutinitas pulang kampung alias mudik.

Jika di Timur Tengah dan negara-negara lainnya tak kenal kata dan aktivitas mudik, maka di Indonesia terutama bagi masyarkat urban, mudik merupakan suatu 'kewajiban', karena dengannya silaturahim akan tetap terjalin, keterikatan antar kerabat akan semakin erat, dan yang paling penting dapat berkumpul dengan keluarga tercinta di hari kemenangan.

Antusiasme awal mudik ini, dapat pula ditilik dari ludesnya tikettiket moda transportasi massal ke berbagai daerah, terutama tiket kereta. Antusiasme ini pula

yang membuat para pemudik seolah tak bermasalah dengan beratnya perjalanan menuju kampung halaman di musim lebaran. Termasuk kemacetan yang luar biasa, hingga menambah waktu tempuh bertambah berkali-kali lipat dibanding biasanya.

Pada edisi kali ini, Suara Keadilan akan berbagi beberapa tips, yang semoga dapat membantu Anda saat mudik di hari raya nanti.

2. Inventarisasi barang bawaan yang diperlukan selama perjalanan dan selama di kampung halaman.

Sebelum berkemas, susun daftar barang bawaan yang dibutuhkan, termasuk obat-obatan seperti obat sakit kepala, obat masuk angin, obat antimuntah dan obat-obat lainnya yang dibutuhkan.

Dan pastikan pula barang-barang yang dibutuhkan selama di kampung halaman sudah masuk ke dalam tas barang-barang anda.

3. Jika Anda menggunakan kendaraan pribadi.

Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima.

Periksalah mesin, rem, ban, lampu, dan lain-lain.

Pastikan semua berfungsi dengan baik agar perjalanan Anda nyaman. Sangat direkomendasikan membawa mobil Anda ke bengkel resmi untuk pemeriksaan menyeluruh sebelum dibawa berkendara jauh. Selain itu, akan sangat bermanfaat jika Anda mengumpulkan informasi posko-posko bengkel resmi yang sekarang ini banyak disediakan di sepanjang jalur mudik.

Jangan lupa untuk membawa peralatan pokok mobil Anda seperti dongkrak, obeng, tang, kunci pas, dan lain-lain guna mengamtisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan selama perjalanan.

4. Jika Anda menggunakan kendaraan umum.

Pastikan Anda tiba di tempat pemberangkatan pada waktu yang tepat. Hal ini mengantisipasi situasi jalanan dan padatnya pemudik lain di tempat pemberangkatan, yang memungkinkan urusan Anda lebih terhambat.

5. Pastikan baterai dan pulsa telepon seluler Anda terisi dengan cukup.

Jangan sampai ketika dalam keadaan darurat, selular Anda tidak dapat digunakan.

6. Jika Anda menyetir sendiri dan merasa lelah, sebaiknya beristirahat dahulu.

Hal ini lebih efektif, daripada memaksakan diri terus menyetir dengan resiko lebih besar. Atau jika ada sopir kedua, mintalah bergantian.

7. Bawalah dana yang cukup selama di perjalanan.

Jika ada kondisi-kondisi darurat. Akan sangat merepotkan jika Anda harus keluar jalur di tengah kemacetan, hanya untuk berhenti di mesin penarikan uang tunai (ATM). Terkadang ATM yang Anda butuhkan juga tidak selalu tersedia di jalur yang Anda lalui.

8. Perhatikan keselamatan selama perjalanan.

Gunakan sabuk pengaman, memakai helm standar (jika Anda mudik dengan kendaraan roda dua), mematuhi rambu lalu lintas, serta memperhatikan perhiasan yang Anda kenakan untuk menghindari tindak kejahatan. Pastikan kendaraan Anda selalu terkunci selama perjalanan, dan ketika Anda tinggalkan saat parkir.

Selamat mudik, semoga selamat hingga kembali ke rumah...

Diolah dari berbagai sumber

Edisi AGUSTUS 2011

Musim Pilkada Cerita: Dedi | Gambar: Fauzi

Kesejahteraan Rakyat

Pengawasan Internal di Kemenbudpar

Edisi AGUSTUS 2011

Universitas Trisakti

Dinilai Belum Efektif Harus Dikembalikan Ke Negara Jakarta, Suara Keadilan - Sistem Pengawasan Internal di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) dianggap belum berjalan secara efektif.

Hal ini dibuktikan pada laporan keuangan Kemenbudpar Tahun 2010, dimana masih ditemukan sejumlah kasus yang jumlahnya lebih banyak dari Laporan Tahun 2009.

Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI, Raihan Iskandar, di Jakarta, Kamis (12/7).

“Walaupun mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, namun di tahun 2010 ini masih ditemukan 22 kasus, padahal di 2009 hanya ada 15 kasus,” ungkapnya.

Dalam temuan Raihan, dari beberapa kasus yang muncul tahun 2010 ini sebelumnya sudah terjadi pula di tahun 2009.

Misalnya, kasus tidak memadainya sistem pencatatan dan pelaporan akun persediaan dan keterlambatan penyetoran PNBP ke kas negara. Khusus mengenai penyetoran PNBP, lanjut Raihan,

Banyaknya temuan tersebut memperlihatkan Kemenbudpar belum sungguh-sungguh menerapkan sistem akuntasi standar

Raihan Iskandar

jumlahnya juga cenderung naik. Dari hasil investigasi, Raihan menemukan keterlambatan penyetoran PNBP pada Tahun 2009 sebesar Rp 98.281.124., sementara pada tahun 2010 jumlahnya membengkak hingga mencapai Rp 238.941.800.

“Ini menunjukkan kinerja pengawasan yang lemah. Ironisnya, model perbaikan yang digunakan masih sama yaitu penerbitan Surat Sekjen untuk penyempurnaan Pedoman Pengelolaan Persediaan. Padahal, nyatanyata cara itu tidak efektif,” jelas Raihan.

Selain itu, Legislator PKS asal Daerah Pemilihan (Dapil) Nanggroe Aceh Darussalam 2 ini juga mengkritik laporan belanja modal Kemenbudpar yang justru lebih sedikit dibandingkan belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Dalam catatan Raihan, pada laporan keuangan tahun 2010 ini tercatat belanja modal hanya mencapai 91,89%, sedangkan belanja pegawai mencapai 99,75% dan belanja bantuan sosial mencapai 100%.

“Banyaknya temuan tersebut memperlihatkan Kemenbudpar belum sungguh-sungguh menerapkan sistem akuntasi standar sesuai UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (1), dimana seharusnya bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,” papar Raihan.p

Jakarta, Suara Keadilan -- Perseteruan antara pimpinan Universitas Trisakti dengan pihak yayasan harus segera diselesaikan. Menurut Rohmani, anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah harus mengambil sikap yang tepat agar persoalan ini cepat tuntas. Untuk mengatasi persoalan ini pemerintah bisa menggunakan wewenangnya, menegaskan kembali bila Universitas Trisakti adalah aset negara. Hal ini sesuai dengan sejarah berdirinya Universitas Trisakti.

Sebagaimana diketahui Universitas Trisakti didirikan oleh negara menggantikan Res Publika. Res Publika sendiri berada dibawah Yayasan Baperki yang berafiliasi dengan komunis. Sejak peristiwa G30S PKI terjadi maka segala aset komunis dimiliki negara. Oleh pemerintah, Res Publika diganti menjadi Trisakti.

Menjadikan Universitas Trisakti sebagai

perguruan tinggi negeri merupakan jalan keluar yang baik. Hal ini bisa menjadi jembatan antar pihak-pihak yang saling mengklaim kepemilikan.

Apalagi secara historis Universitas Trisakti didirikan oleh pemerintah.

“Menurut saya tidak baik bila sengketa ini harus dibiarkan berlarutlarut. Yang paling dirugikan adalah mahasiswa dan dosen. Pasti ada suasana tidak nyaman dalam proses perkuliahan.

Ini ekses yang paling buruk, menghambat atau menciptakan suasana tidak nyaman dalam proses pendidikan. Fakta sejarah sudah jelas, bila Trisakti didirikan oleh negara dan asetnya pun milik negara. Wajar bila Trisakti dikembalikan ke negara,” kata Rohmani.

Rohmani berharap kementerian terkait dan mahkamah agung perlu duduk bersama terkait persoalan ini. Persoalan sengketa Universitas Trisakti ini harus diselesaikan oleh beberapa

kementerian terkait.

Persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut apalagi keputusan Mahkamah Agung tentang perintah eksekusi sudah keluar. “Ini menyangkut ribuan mahasiwa, ribuan anak bangsa yang mana proses pendidikannya akan terganggu.

Ini persolan serius. Hal ini tidak baik di tengah upaya kita memajukan dunia pendidikan. Untuk itu pemerintah harus bekerja cepat. Jangan ditunda-tunda lagi.

Apalagi ini menyangkut aset negara, wajar kalau negara bertindak,” desak Rohmani.

Kepada pihak-pihak yang bersengketa, Rohmani berharap mengedepankan kepentingan mahasiswa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kepentingan pendidikan kader-kader bangsa harus didahulukan. Jangan sampai perseteruan elit ini mengorbankan pendidikan kader-kader bangsa.

Untuk itu Rohmani

berharap agar tawaran Universitas Trisakti dijadikan sebagai perguruan tinggi negeri atau milik negara diterima semua pihak. “Menurut saya pilihan ini yang paling tepat, tidak ada yang dirugikan. Hanya menguntungkan pendidikan nasional,” imbuh Rohmani.

Ia menambahkan, bahwa Kementerian Pendidikan Nasional harus lebih proaktif dalam menyelesaikan persoalan ini.p

Yang paling dirugikan adalah mahasiswa dan dosen. Pasti ada suasana tidak nyaman dalam proses perkuliahan.

Rohmani

Prioritaskan Percepatan Pembangunan Pendidikan di Daerah Jakarta, Suara Keadilan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mengajukan penambahan dana sebesar 12,7 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBNP) 2011. Program yang disampaikan dinilai lebih substansif dan jelas dibandingkan rincian dalam nota keuangan.

“Program percepatan pembangunan pendidikan ini lebih penting daripada pemberian subsidi BBM,” papar Anggota Komisi X DPR RI,

Tamsil Linrung, di Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Mendiknas tentang APBN P 2011 di Senayan, Kamis (7/7).

Hal ini, lanjut Tamsil, akan diperjuangkan di

“Program percepatan pembangunan pendidikan ini lebih penting daripada pemberian subsidi BBM”

Tamsil Linrung

Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. “Sebenarnya kuncinya adalah akselerasi program yg telah disusun dengan Komisi X DPR RI sebelumnya,” jelas Wakil Pimpinan Banggar DPR RI ini.

Politisi PKS ini menambahkan, dalam usulan Kemendiknas, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi fokus percepatan pembangunan.

Hal ini bisa menimbulkan kecemburuan dari daerah yang lain. “Tinjau ulang dan jangan hanya memprioritaskan satu daerah saja,” ingatnya.

Untuk itu, pemenu-

han 8 standar pendidikan harus menjadi dasar pengambilan kebijakan angggaran dalam percepatan pembangunan pendidikan ini. Karena pendidikan menjadi tulang punggung kemajuan bangsa. “Lebih utama lagi, Kemendiknas harus punya target yang jelas kapan pemenuhan program pendidikan dasar gratis itu bisa terwujud dengan jelas, bukan hanya iklan dan ucapan yang bersifat ambigu saja,” tegas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II ini.p

Tingkatkan Penggunaan Dana Optimalisasi bagi Jemaah Haji Jakarta, Suara keadilan Meningkatnya jumlah setoran awal calon jemaah haji yang dari Rp 20 juta menjadi Rp 25 juta, harus sejalan dengan meningkatnya penggunaan dana hasil optimalisasi setoran awal yang dipergunakan bagi jemaah haji. “Setoran awal tahun-tahun sebelumnya kan cuma Rp 20 juta sekarang Rp 25 juta. Otomatis itu akan menghasilkan optima-

lisasi yang lebih tinggi.

Bertambahnya hasil optimalisasi itu harus digunakan untuk subsidi,” demikian disampaikan anggota Panja BPIH Komisi VIII, Jazuli Juwaini, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/7).

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Banten III ini mengkritisi penggunaan dana hasil

optimalisasi setoran awal yang pertanggungjawabannya tidak jelas yakni untuk badal haji (orang pengganti untuk menjalankan ibadah haji –red).

“Komponen indirect cost contohnya badal haji harus dihapuskan. Apa perlu ada badal haji yang dianggarkan karena pertanggungjawabannya nggak jelas. Saya punya pengalaman. Ibu saya meninggal dunia tahun

lalu, ikut haji reguler, nggak pernah ada kejelasan apakah di-badal-in atau tidak, nggak ada penjelasan dikasih sertifikat badal juga nggak. Jadi bagaimana pertanggungjawabannya?

Janganjangan duit itu cuma raib saja,” urai politisi PKS ini.

Jazuli juga mengingatkan agar dana APBN bisa dialokasikan untuk komponen yang nanti-

nya menjadi milik pemerintah, seperti asrama haji. “Asrama punya pemerintah, mestinya dialokasikan dari APBN, bukan dari uang jemaah haji,” pungkasnya.p

Jazuli Juwaini

Kesejahteraan Rakyat

Edisi AGUSTUS 2011

Skema Pendanaan Pendidikan

Harus Disederhanakan Jakarta, Suara Keadilan – Di tahun 2011 pemerintah menganggarkan 248,9 triliun untuk pendidikan atau 20,25 persen dari APBN. Sejumlah dana tersebut 36 persen dikelola pemerintah pusat dan tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Kementerian Pendidikan Nasional mengelola 22 persen (55,5 triliun), Kementerian Agama mengelola 11 persen (27,2 triliun) dan 3 persen tersebar di berbagai kementerian.

Sebagian besar anggaran pendidikan, 64 persen (158,2 triliun) berupa transfer ke daerah yaitu 46 persen dana perimbangan dan 17 persen dana otonomi khusus dan penyesuaian. Belanja terbesar dana perimbangan habis untuk gaji guru dan tenaga kependidikan yaitu sebesar 104,2 triliun (42 persen dari anggaran pendidikan).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mendapat porsi sebesar 16,8 triliun dan tunjangan profesi guru sebanyak 18,5 triliun. Sedangkan belanja infrastruktur pendidikan hanya mendapat porsi 10 triliun atau 4 persen dari anggaran pendidikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

Nurhasan Zaidi, Anggota Komisi X DPRRI menilai bahwa saat ini

cara belanja pemerintah tidak efektif dan rawan kebocoran.

Contohnya skema bantuan sosial pendidikan dari Kemendiknas yang tidak transparan. Informasi tentang program-program pemerintah pusat saat ini masih menjadi informasi terbatas. Hal ini miris mengingat Indonesia sudah mempunyai UU Kebebasan Informasi Publik. Idealnya seluruh warga masyarakat berhak tahu program apa saja yang akan dibuat pemerintah sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa mengakses.

Ranjau kebocoran anggaran yang paling fatal adalah bahwa selama ini distribusi anggaran pendidikan tidak didasarkan pada data kebutuhan daerah. Data Pokok Pendidikan yang sudah menjadi program Kemendiknas sejak 2009 ternyata tidak menjawab kebutuhan data untuk pendistribusian anggaran. Menurut Nurhasan, Pemerintah tidak punya perencanaan yang jelas untuk setiap daerah, bagaimana meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan di seluruh Indonesia. “Sebagai contoh Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan yang ternyata ba-

nyak ditentukan hanya oleh Menteri Keuangan dengan kriteria fiskal.

Padahal selama ini DAK adalah sumber pembiayaan utama untuk pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah. Karena Kemendiknas tidak memiliki perencanaan yang jelas maka distribusinya sangat tergantung keaktifan daerah untuk mendapatkan alokasi anggaran,” papar anggota DPR Dapil Jabar 9 ini.

Di samping itu, ia membenarkan bahwa selama ini DPR mengalami kesulitan mengontrol anggaran pendidikan karena peruntukan masingmasing program tidak terfokus pada jenis biaya tertentu. “Umpamanya saja dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menurut panduan diperuntukkan hanya untuk biaya operasional non personalia, ternyata masih juga dipakai untuk biaya pelatihan guru yang notabenenya termasuk biaya investasi personalia. Porsi belanja i n i

Nurhasan Zaidi

Anggaran Kemenag

Harus Prioritaskan Daerah Tertinggal Jakarta, Suara Keadilan – Anggota Komisi VIII DPR RI menghimbau perlunya prioritas penggunaan anggaran dalam Usulan Kementerian Agama terutama untuk daerah tertinggal. Hal ini disampaikan Iskan Qalba dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Agama di DPR, Senin (11/7). Dalam rapat tersebut, Kementerian Agama mengajukan tambahan anggaran dalam Perubahan APBN Tahun Anggran 2011 sebesar Rp 3.537.847.116.000, sedangkan pagu anggaran tahun 2011 sebesar Rp 32.109.396.697.000.

Rapat yang berlangsung pada Selasa, (12/7) menyimpulkan agar Kementerian Agama melakukan penajaman terhadap rincian program dan kegiatan usulan perubahan APBN Kementerian Agama Tahun

Anggaran 2011. Yakni dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas, perimbangan anggaran bagi Kanwil Kementerian Agama RI di seluruh Indonesia dan satuan kerja lainnya, serta menekankan adanya peningkatan anggaran untuk fungsi agama.

Menurut Iskan, selanjutnya Komisi VIII akan mengawasi seluruh program yang diusulkan pemerintah terutama kegiatan prioritas kementerian, antara lain untuk pembebasan uang pangkal dan SPP pada Madrasah Aliyah sebesar Rp 921.750.000.000., membiayai tambahan unit cost program percepatan sertifikasi untuk 90.000 guru dari Rp 2.000.000,menjadi Rp 2.500.000,menjadi total sebesar Rp 45.000.000.000,-.

Biaya tersebut, lanjut politisi PKS ini, juga akan

membiayai kegiatan-kegiatan yang memerlukan percepatan pembangunan antara lain untuk pembangunan di wilayah tertentu (Papua, Papua Barat, NTT) sebesar Rp 30.129.497.000,- dan daerah pasca bencana. “Prioritas Anggran ini harus kita kawal terutama di bidang pendidikan dan percepatan pembangunan , ini menyangkut sesuatu yang akan kita tingalkan kepada anak cucu kita. Bangsa kita harus besar dan salah satu upaya untuk mewujudakannya adalah melalui kemudahan akses pendidikan dan pembangunan,“ jelas Iskan.p

Iskan Qolba Lubis

lumayan besar di setiap sekolah, dan otomatis mengurangi jatah biaya operasional pembelajaran siswa,” katanya.

Masih menurut Nurhasan, dari berbagai skema pendanaan tersebut ada 763 miliar Dana Bagi Hasil (DBH) yang mekanisme penyalurannya dan pertanggungjawabannya tidak jelas.

Selain itu ada juga 1,3 triliun Dana Insentif Daerah (DID) dan 1,2 triliun Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) dengan persoalan yang sama. “Keduanya dikhususkan untuk infrastruktur pendidikan atau biaya investasi non personalia.

Keduanya juga diperuntukkan untuk daerah yang tertinggal. Jika spesifikasi peruntukannya sama, mengapa harus dengan skema yang berbeda?” tukas Nurhasan heran.

Namun, ia menyarankan untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran pendidikan, kuncinya adalah dengan membuat skema pendanaan yang sederhana.

“Dengan demikian masyarakat mudah memahami, mengawasi dan mengakses. Ini yang paling penting,” demikian Nurhasan Zaidi menegaskan.p

Makanan dan Akses Jamaah Haji Harus Jadi Perhatian Jakarta, Suara Keadilan - Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI telah memantau langsung kesiapan pemondokan jamaah haji tahun 1432 H/2011 M di Madinah pada 5-6 Juli 2011. Pemondokan jamaah haji Indonesia itu seluruhnya berada di wilayah Markaziyah (kawasan hotel) yang berjarak kurang 1.000 meter dari Masjid Nabawi.

“Dengan jarak di bawah 1.000 meter itu artinya jamaah lebih mudah aksesnya ke Masjid Nabawi. Sebetulnya inilah yang kita harapkan karena tujuan haji ini semata-mata untuk ibadah. Kalau seandainya jauh dari lokasi ibadah seperti Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, akan memberatkan jamaah,” ujar anggota Panja BPIH Komisi VIII, Rahman Amin, Ahad (10/7).

Dia berharap, de­ ngan lokasi yang dekat dengan Masjid Nabawi ini, jam a a h haji bisa l e -

Rahman Amin

bih khusyuk menjalankan ibadah shalat arbain (40 waktu), sehingga tidak harus terburu-buru baik berangkat atau pulang dari masjid.

Tak hanya pemondokan jamaah haji, lanjut Rahman, Komisi VIII berharap katering jamaah haji juga menjadi perhatian dalam pelayanan haji mendatang. “Komisi VIII merekomendasikan agar katering jamaah haji ketika berada di Arafah-Minna (Armina) diberikan box,” ujarnya.

Tetapi, politisi PKS ini menyatakan belum ada kepastian dari Kementerian Agama tentang usulan itu, karena terkait harga. Sebab, apabila katering di Armina menggunakan box tentunya akan menambah harga katering.

Rahman menyatakan, Komisi VIII DPR RI berkeinginan harga BPIH tidak naik, namun tetap memberi pelayanan yang nyaman dan terbaik untuk jamaah haji. “Kita sepakat tanpa menaikkan harga BPIH, bahkan kalau memungkinkan menurunkan BPIH dengan mencari solusi-solusi lain yang tidak memberatkan jamaah,” pungkas anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat ini.p

Perusahaan Tak kunjung Membayar Gaji

ABK Korban Pembajakan Somalia Mengadu Ke DPR Jakarta, Suara Keadilan - Sebanyak sepuluh Anak Buah Kapal korban penyanderaan perompak Somalia akan mengadu ke DPR. Mereka mengadu ke Komisi IX karena perusahaan tempat mereka bekerja tidak kooperatif dengan tuntutan pembayaran gaji yang belum dibayarkan. Rombongan ini akan diterima Ketua Kelompok Kerja Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Komisi I X DPR, Abdul Aziz Suseno, di

Abdul Aziz Suseno

Jakarta, akhir Agustus nanti.

Pengacara Perhimpunan Bantuan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (PBHTKI), Benhart Nababan, mengatakan RDP sebenarnya tidak perlu dilakukan bila PT Surya Mitra Bahari (PT SBM) bersedia membayarkan uang gaji hak pelaut yang sampai saat ini belum juga direalisasikan.

Dari beberapa pembicaraan dengan PT SBM, menurut Benhart, terkesan ada upaya mengulurulur waktu tanpa ada tenggat yang jelas. Kepada pelaut korban perompak itu, PT SBM meminta untuk menunggu sampai kapten kapal dibebaskan

perompak. Tapi tidak jelas kapan hal itu akan terjadi. Namun justru sebaliknya. Sampai saat ini PT SBM justru cenderung tidak mengakomodir keinginan pelaut,” kata Berhart.

Sementara itu Abdul Aziz Suseno segera akan menindaklanjuti pengaduan ini untuk diteruskan kepada kementerian terkait dan juga PT SBM selaku pihak yang berperkara. Menurut Abdul Aziz, nelayan dari berbagai daerah di Indonesia itu harus terus menghidupi keluarga. “Kami akan upayakan mediasi terbaik bagi kedua pihak, agar konflik ini tidak berkepanjangan,” demikian janji Legislator PKS asal Daerah Pemilihan Jawa Timur XI ini.p

Kesejahteraan Rakyat

Edisi AGUSTUS 2011

Tangani Fakir Miskin

Pemerintah Harus Serius Jakarta, Suara Keadilan – Komisi VIII akhirnya menyepakati Rancangan Undang Undang Penanganan Fakir Miskin menjadi Undang Undang. Hal tersebut disepakati melalui Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kementerian Sosial di Komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (18/7).

Dalam penyampaian pandangan mini, seluruh fraksi menyatakan persetujuannya terhadap RUU yang merupakan amanat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam pandangan mini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui pengesahan RUU tersebut sejak awal pembahasan. Fraksi PKS menyatakan RUU Penanganan Fakir Miskin mempunyai nilai strategis karena merupakan implementasi dari amanat UUD NRI tahun 1945. Pandangan mini Fraksi PKS DPR RI disampaikan oleh Herlini Amran yang juga merupakan anggota panja

RUU tersebut.

“UUD sebenarnya telah memberikan mandat kepada Pemerintah untuk melindungi dan memelihara fakir miskin.

Tetapi selama hampir enam puluh enam tahun Indonesia merdeka, belum ada kesungguhan dalam melaksanakan isi dari UUD NRI tersebut.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpandangan, potret buram kemiskinan di Indonesia ini harus segera diakhiri,” kata Herlini Amran saat membacakan pandangan Fraksi PKS. Penanggulangan kemiskinan, lanjut Herlini, hingga kini bersifat makro dan dilaksanakan oleh lintas kementerian dan lembaga. Hal ini menyebabkan penanganan fakir miskin belum efektif.

“Dengan RUU Penanganan Fakir Miskin ini diharapkan bisa menjadi payung hukum dalam upaya penanganan fakir miskin secara lebih fokus dan efektif,” te-

rangnya.

Herlini menjelaskan, proses pembahasan RUU PFM telah melalui jalan panjang. Hingga detikdetik terakhir, masih ada tiga hal krusial yang belum disepakati seluruh Anggota Panja. Namun karena itikad dan niat baik dalam menangani fakir miskin, hal tersebut dapat diatasi.

“Hal terakhir yang masih dalam perdebatan adalah soal lembaga, pembiayaan dan pendataan.

Alhamdulillah semuanya sudah kita sepakati bersama,” ujarnya.

Herlini Amran yang juga Anggota Dewan Syariah Pusat PKS ini menjelaskan, dalam rangka menangani fakir miskin dengan efektif, pemerintah harus memiliki data fakir miskin yang spesifik by name by address.

Agar aplikasi Undang Undang Penanganan Fakir Miskin berjalan dengan baik, Fraksi PKS menekankan adanya

Hari Keluarga, kelembagaan yang kuat pada pihak pemerintah. Kelembagaan yang kuat merupakan persyaratan pokok untuk dapat melaksanakan programprogram penanganan fakir miskin secara optimal.

“Setelah mencermati dan mengikuti proses panjang dalam pembahasan RUU Penanganan Fakir Miskin ini, maka Fraksi PKS sepakat agar RUU Penanganan Fakir Miskin dilanjutkan ke pembahasan tingkat II / Pengambilan keputusan dalam sidang Paripurna DPR RI,” tutupnya.p

Herlini Amran

Komisi VIII

Dukung Penambahan Anggaran Kementerian Sosial Jakarta, Suara Keadilan - Munculnya usulan penambahan Anggaran pada Kementerian Sosial (Kemensos) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) tahun 2011 ditanggapi positif oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ahmad Zainuddin.

Menurutnya penambahan anggaran itu sesungguhnya suatu keharusan, mengingat besarnya masalah Kesejahteraan Sosial. “Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sangat tinggi, sementara dukungan anggaran untuk penanganannya masih

belum mencukupi,” kata Ahmad Zainuddin di Jakarta, Jum’at (15/7).

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Sosial mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 129.

343.366.000 pada APBNP tahun 2011 ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII pada tanggal 12 Juli lalu.

Secara khusus, Ahmad Zainuddin yang merupakan Legislator PKS ini menekankan bahwa penambahan anggaran harus tetap

diimbangi dengan kiner- masyarakat lemah. Apaja yang meningkat dari lagi, tambah Zainuddin, Kemensos. Program-pro- DPR saat ini juga hampir RUU gram yang dijalankan, merampungkan Penanganan Fakir Miskkata Zainuddin, harus mempunyai target yang in yang disahkan dalam jelas dan terukur, serta masa sidang ini. “Upaya tenggat waktu yang je- pengesahan RUU ini juga bahwa las. “Sehingga kita dapat membuktikan kita bersungguh-sungmengukur berapa persen pengurangan jumlah guh berpihak kepada fakir miskin PMKS setiap tahunnya,” dan PMKS,” katanya memeberi alapungkas san.

Z a i ­n u d ­ Menurut Anggota din. p DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI I ini, peningkatan anggaran bagi PMKS merupakan bukti bahwa pemerintah Ahmad Zainuddin berpihak kepada

Satgas TKI Harus Fokus Jakarta, Suara Keadilan - Satuan Tugas (Satgas) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dibentuk pemerintah diharapkan tetap fokus dalam menangani persoalan hukum yang dihadapi oleh TKI. “Satgas akan efektif jika bergerak secara proaktif. Anggota Satgas haruslah fokus pada aktifitas ini dan tidak dibebani tugas-tugas lain,” kata anggota Komisi IX,

Ledia Hanifah Amalia, Ahad (3/6).

Seperti diketahui, pembentukan Satgas penanganan TKI yang terancam hukuman mati ini merupakan salah satu rekomendasi rapat paripurna DPR dalam membenahi masalah TKI. Menurut Ledia yang merupakan Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I ini, dalam penanganan TKI yang

menghadapi hukuman mati, selain pendekatan formal dengan pemerintah setempat, juga harus melakukan pendekatan kultural. Tak hanya itu, lanjut Ledia, Satgas juga harus melakukan penyisiran ke penjara-penjara di Negara tersebut, Arab Saudi misalnya. “Karena bisa jadi ada sejumlah TKI

yang ditahan sementara proses hukumnya masih berjalan,” imbuh Politisi PKS ini.p

Ledia Hanifah

Momentum Perbaikan Keluarga Sehat dan Sejahtera Jakarta, Suara Keadilan - Momentum Hari keluarga yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya yakni tanggal 29 Juni, merupakan spirit untuk memperbaiki keluarga nasional. Menyadari bahwa keluarga adalah pilar bangsa, yang mengandung makna betapa sentralnya peran keluarga dalam pembentukan karakter bangsa. Semua kepribadian dan karakter anak-anak negeri ini terbangun dari pola keluarga sebagai peletakan pendidikan pertama yang memberikan nilai-nilai kepribadian seperti kedispilinan, kerjasama, kebaikan, kejujuran, solidaritas, berempati dan karakter positif lainnya. Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Anshory Siregar, di Senayan, Selasa (28/6).

Ansory memaparkan bahwa salah satu permasalahan saat ini yang mengancam keluarga adalah penggunaan narkoba dan zat adiktif yang menyerang anak-anak keluarga mereka. Pertumbuhan pengguna narkoba dari tahun ke tahun cukup tinggi. Dalam hasil survei oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) sejak tahun 2009, angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2011 telah mencapai 5 juta orang, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 4,02 juta orang. ”Merujuk janji Presiden SBY yang menyatakan bahwa Indonesia akan bebas narkoba pada tahun 2015, bila tidak diimbangi dengan program-program ketahanan keluarga, maka mungkin hasilnya tidak tercapai bahkan meleset jauh,” ungkap Anshory.

Dalam pandangan Anshory, selama ini ini kita terjebak pada seremonial perayaannya saja, namun nilai esensial dari Hari Keluarga tidak kita

peroleh. Menurutnya, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai salah satu institusi negara kurang bisa menjawab permasalahan yang terjadi pada setiap keluarga.

Apalagi program Keluarga Berencana yang digulirkan selama ini terjebak dalam pusaran rutinitas, yakni program pengendalian pertumbuhan penduduk semata dan bagaimana memberi pil KB pada masyarakat.

Menurut Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III ini, Anggaran BKKBN untuk tahun 2011 mencapai 1,19 T, sedangkan pada tahun 2012 direncanakan mencapai 2,57 T, merupakan angka yang fantastis, namun sayang lebih kurang 80% nya hanya untuk pengendalian penduduk dengan KB. Seharusnya, lanjut Anshory, ada terobosan besar dari BKKBN dalam menghadirkan keluarga di Indonesia menjadi keluarga yang sehat dan sejahtera.”Kiranya peran BKKBN dapat lebih ditingkatkan dalam memberikan perlindungan pada ketahanan keluarga, sehinga hari keluarga pada tahun 2011 lebih bermakna dan bernilai, dan semoga terbentuk keluarga yang sehat dan sejahtera,” harap Anshory.p

selama ini ini kita terjebak pada ceremonial perayaannya saja, namun nilai esensial dari Hari Keluarga kita tidak peroleh

Anshory Siregar

Keuangan, Perbankan & Perencanaan Pembangunan

Pemerintah Lamban

Selesaikan RUU Strategis Jakarta, Suara Keadilan DPR menilai pemerintah lamban dan tidak mempunyai political will dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang strategis.

Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI, Memed Sosiawan, di Jakarta, Senin (25/7).

Contohnya, menurut Memed, adalah pembahasan RUU Mata Uang dan RUU Otoritas Jasa Keuangan di Komisi XI. “Menteri Keuangan sangat lamban dalam memproses 2 RUU ini.

Padahal keduanya adalah RUU yang urgen untuk publik,” ujar Memed.

Dalam pandangan Memed, salah satu penyebab molornya pembahasan beberapa RUU di Komisi XI adalah pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) yang masih alot sampai pertengahan Juli 2011 ini.

Pemerintah, dalam hal ini para Menteri, enggan melanjutkan proses

pembahasan RUU BPJS, sehingga mengakibatkan tersendatnya proses pembahasan RUU antara Pemerintah dan DPR RI. ”Mestinya semua selesai di masa sidang periode ini, jangan sampai ada berita di media bahwa Dewan tidak produktif dalam produk legislasi sesuai target Prolegnas 2011 karena DPR malas, dan banyak alasan lainnya. Nyatanya Kementerian Pemerintah yang sering menjadi sebab deadlock pembahasan”, ungkap Politisi PKS ini.

Untuk itu Memed meminta agar masa sidang selanjutnya dapat dimaksimalkan oleh pemerintah untuk dapat merumuskan masukan-masukan terkait pembahasan beberapa RUU strategis tersebut.

“Legislasi yang lamban tidak hanya karena DPR, juga karena pemerintah yang lalai dan lamban,” pungkas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII ini.p

Memed Sosiawan

DPR Setujui Anggaran BPS dan BPK dengan Catatan Kualitatif Jakarta, Suara Keadilan - Komisi XI DPR RI, Kamis (16/6), menyetujui rencana kerja dan anggaran yang diajukan dua lembaga negara, Badan Pusat Statistik dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPS dan BPK). Menurut Wakil Ketua Komis XI, Surahman Hidayat, persetujuan tersebut disertai dengan beberapa catatan kualitatif.

Beberapa catatan tersebut, diantaranya adalah bahwa lembaga harus melakukan efisiensi, penyerapan anggarannya harus di atas standar, memperhatikan kualitas dan kepuasan pengguna data dan melakukan unitifikasi data. “Catatan ini mengikat, harus dimasukkan ke dalam RKA K/L (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lem-

baga -red) dan dilaksanakan BPS dan BPK ke depan,” kata Anggota DPR Dapil Jawa Barat X ini, Kamis (16/6).

Untuk tahun 2012, BPS mengajukan tambahan pagu anggaran sebesar Rp 207,9 miliar, atau naik sebesar 9,4 persen dibandingkan pagu indikatif 2012. Pagu indikatif BPS tahun 2012 sebesar Rp2.212.184.500.000. Jadi, pagu BPS tahun 2012 adalah Rp 2.240.067.200.000.

Sementara untuk BPK, pagu indikatif tahun 2012 menjadi Rp 2,8 triliun.p

Surahman Hidayat

Edisi AGUSTUS 2011

Pemerintah Harus

Buat Daerah Lebih Mandiri Jakarta, Suara Keadilan - Akhir-akhir ini media lokal maupun nasional sedang hangat membicarakan pengelolaan dana APBN dan APBD di beberapa daerah Salah satu penyebabnya karena daerah-daerah tersebut mengalokasikan sekurangnya 50 persen lebih pengeluaran daerahnya untuk membayar gaji pegawai negeri sipil di daerah. Besaran tersebut dinilai sangat tidak sehat untuk kelangsungan pembangunan daerah bersangkutan.

Menanggapi permasalahan tersebut Anggota DPR RI dari Komisi Anggaran dan Moneter, Yan Herizal, menyarankan agar pemerintah daerah membuat grand design

terlebih dahulu mengenai rencana penyerapan SDM untuk PNS. “Pemda harus memperhitungkan berapa banyak sebenarnya yang diperlukan untuk menjalankan perangkat aparatur di daerah-daerah.

Tentunya disesuaikan dengan jumlah penduduk dan kepentingan-kepentingan untuk melakukan jalannya pemerintahan,” tegasnya di Jakarta, Senin (4/7) .

Politisi PKS ini juga mengkritik daerahdaerah yang sebenarnya memiliki sumber daya bagus, namun APBDnya masih rendah. Menurutnya, APBD itu berbanding lurus dengan konsep kepemimpinan di daerahnya. Pemerin-

tah dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) rendah berarti kepemimpinan daerah tersebut kurang bagus. Sebab pemimpin yang cerdas, seharusnya bisa mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk pengembangan daerahnya.

“Akibatnya, ruang anggaran untuk membangun kepentingan publik, seperti infrastruktur pun semakin kecil,” imbuhnya.

Dalam pandangan Yan yang juga merupakan Anggota Panja Transfer Daerah ini, bahwa pemerintah pusat harus tegas terhadap daerah yang masih mengandalkan APBN untuk membiayai operasional daerah-

Yan Herizal

nya. Menurut Anggota Legislatif dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara II ini, Pemerintah harus menciptakan formula dana perimbangan baru yang memberikan insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan pendapatannya dan mengurangi belanja pegawainya. “Dengan cara ini, akan banyak daerah yang melakukan perampingan birokrasi dan lebih fokus kepada pembangunan daerahnya,” ujar Yan yakin.p

RUU Otoritas Jasa Keuangan

Pansus Tetap Kokoh dengan Format 2-5-2 Jakarta, Suara Keadilan Usulan format Dewan Komisioner 2-5-2 merupakan keputusan Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (RUU OJK) DPR RI, bukan keputusan fraksi tertentu. Adapun jika ada fraksi yang mengatakan berubah pendapatnya, hal itu belum disampaikan dalam forum rapat Pansus. “Format usulan (2-5-2) murni dan bulat menjadi usulan Pansus. Memang kemudian ada perubahan sikap, namun dalam forum keputusan tersebut belum dicabut dan sampai

sekarang masih format itu yang kita pakai,” terang anggota Pansus RUU OJK dari Fraksi PKS Andi Rahmat, Selasa (19/7).

Anggota Komisi XI ini mengatakan, DPR akan tetap mengusulkan format 2-5-2 dan meminta pemerintah mengubah format 2-7. Pemerintah sendiri, menurut Andi, usulannya juga masih belum ajeg. Misalnya soal ketua DK. Pemerintah sebelumnya tidak pernah menyinggung bahwa ketua ditunjuk oleh presiden. Namun, dalam pertemuan terakhir, Menkeu

mengatakan bahwa ketua ditunjuk presiden. Padahal sebelumnya DPR meminta ketua tidak ditunjuk pemerintah, melainkan melalui proses fit and proper test. “Banyak di tingkat pemerintah sendiri masih berubahubah. Begitu juga dengan 2-7 yang menurut saya konsepnya sendiri masih belum tuntas,” kata Legislator muda dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, pembahasan RUU OJK mengalami deadlock, dimana

pemerintah mengusulkan format 2-7, sementara DPR mengusulkan format 2-5-2 (melibatkan 2 unsur ex-officio tanpa hak suara, 5 unsur melalui fit and proper test, dan 2 unsur dari masyarakat um­ um).p

Andi Rahmat

Tim Pengendali Inflasi

Harus Pastikan Stok Kebutuhan Pokok di Daerah Jakarta, Suara Keadilan Wakil Ketua Panja Inflasi dan Suku Bunga Komisi XI DPR RI, Kemal Azis Stamboel mengingatkan agar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bekerja ekstra dan segera meningkatkan koordinasi untuk memastikan stok kebutuhan pokok di masing-masing daerah.

Menurut Kemal, TPID yang terdiri dari Pemda dan BI daerah harus pro aktif untuk berkoordinasi dengan Kemendag dan Bulog untuk memastikan stok kebutuhan pokok di daerah masing-masing.

BPS telah menyampaikan bahwa harga barangbarang pokok seperti beras, daging, telur ayam, gula pasir, dan bawang merah sudah mulai naik

relatif tinggi sejak bulan Juli. Meski laju inflasi Juli diperkirakan masih di bawah 1%, tetapi bisa saja perkiraan BPS ini meleset seperti bulan sebelumnya.

“Tentu yang lebih mengkhawatirkan adalah inflasi Agustus karena masuk Ramadhan dan menjelang lebaran, yang harus diantisipasi dengan memastikan stok kebutuhan pokok di masing-masing daerah,” ingatnya.

Sebagaimana diketahui, dari total 66 kota yang menjadi dasar penghitungan inflasi di Indonesia oleh BPS, TPID telah terbentuk di 55 kota/ kabupaten. Peran TPID menurut Kemal sangat strategis mengingat salah satu masalah inflasi nasional yang sangat mendasar

dan khas Indonesia adalah besarnya tekanan inflasi yang berasal dari daerah.

“Masalah pasokan dan distribusi barang antar daerah sangat signifikan memengaruhi inflasi nasional. Oleh karenanya, upaya mengendalikan kenaikan harga barang tidak cukup apabila hanya dilakukan di pusat, namun juga harus dilakukan di daerahdaerah di seluruh Indonesia,” imbuh Kemal.

Keterlibatan pemerintah daerah dan kepedulian kepala daerah baik Gubernur, Bupati atau Walikota atas masalah kenaikan harga yang terjadi pada masing-masing daerah sangat penting untuk itu.

Kemal berharap para

ekskutif daerah secara kontinyu memperhatikan stok kebutuhan pokok masing-masing dan arus distribusi barang di daerahnya. “Dengan stok yang terjamin dan distribusi yang baik di masingmasing daerah, kenaikan harga bisa diredam dan kita berharap masyarakat bisa menikmati Ramadhan dan Lebaran dengan tenang,” tandasnya.p

Kemal Azis Stamboel

Resensi Buku

Edisi AGUSTUS 2011

Fikih Wanita,

Panduan Harian Muslimah Kumpulan Tanya Jawab Fikih Wanita Majalah Ummi

Penyusun

: Ustz. Herlini Amran, M.A.

Editor

: Tim Redaksi Majalah Ummi

Penerbit

: PT Insan Media Pratama

Fisik buku

: 276 halaman, 20.5 cm

Assalaamu’alaikum Ibu Herlini, anak mempunyai kewajiban terhadap orangtuanya, baik semasa hidup maupun setelah meninggal. Lalu bagaimana kewajiban seorang anak yang orangtuanya meninggal, tapi karena bunuh diri?

Mohon penjelasannya.

Demikian sebuah pertanyaan yang dikirimkan seorang wanita dari Jatiasih, Bekasi kepada Ustazah Herlini Amran, pengasuh rubrik tanya jawab Fikih Wanita di Majalah Ummi.

Pertanyaan tersebut dijawab oleh Sang Ustazah yang juga Anggota Fraksi PKS DPRRI ini, dengan mengedepankan hukum bunuh diri di da-

lam Agama Islam yang sangat tegas mengharamkannya.

Selanjutnya ia menyampaikan bahwa selama orangtua sang penanya tidak dalam keadaan kafir atau murtad, maka sepatutnya si anak terus mendoakan orangtuanya agar mendapat ampunan Allah, serta dimintanya penanya tersebut untuk terus berbuat baik kepada sesama.

Buku setebal 276 halaman ini memang sebuah kumpulan tanya jawab tentang Fikih Wanita. Beragam pertanyaan yang merupakan persoalan keseharian wanita dan juga manusia umumnya, dijawab

dengan lugas dan memudahkan. Memudahkan dalam hal ini seperti yang terkandung dalam sabda Rasul, yassiru wa la tu’assiru. Menggambarkan Agama Islam bukan saja hadir sebagai pentunjuk hidup yang komplit, tapi juga kompatibel dengan kehidupan di semua jaman.

Dalam buku ini, pembahasan Fikih Wanita difokuskan pada persoalan Ibadah dan Munakahat (pernikahan). Banyak problema kekinian yang terjadi pada diri wanita sendiri atau dalam rumah tangga dibahas dengan ringkas namun mengena.

Sesuatu yang seringkali

wanita malu mempertanyakannya di forumforum, namun di forum tertulis ini diungkap dengan memberikan latar hukum Islam dengan nash yang kuat dan praktis untuk dilaksanakan.

Tak salah bila Dr. Salim Segaff Al-Juffrie, Menteri Sosial yang juga seorang ulama memberikan apresiasi kepada Ustz. Herlini Amran dengan kajian Fikih Wanita-nya. Menurutnya cara pengambilan hukum yang dilakukan Ustz. Herlini tidak kaku, bahwa modernisasi dianggap sebagai muatan kebaruan yang harus menjadi pelajaran dalam penetapan hukum.p

Langkah Cinta

untuk Indonesia Tak mudah untuk sukses mengkolaborasikan 3 pilar; keluarga, dakwah, dan politik. Banyak orang mengakuinya, terutama bagi perempuan. Namun Yoyoh Yusroh adalah salah seorang yang mampu memadukan ketiganya. Ia sukses membina keluarga, ustazah yang sibuk, dan anggota parlemen yang aktif.

Politik memang dianggap sebagai dunia keras, dan penuh intrik.

Politik juga dinilai se-

bagai bagian dari perebutan kekuasaan, yang menjadi domain kaum pria. Padahal perempuan juga memiliki kepentingan-kepentingan tertentu yang belum tentu dapat diwakili oleh laki-laki.

Buku ini menjadi catatan kecil, dari jejak besar perjalanan Ustadzah Yoyoh. Buku yang menuliskan dengan jujur kesaksian orang-orang yang pernah berinteraksi dengan beliau. Maka tak heran, di buku ini kita

bisa temukan kesaksian pejabat setingkat menteri, koleganya di DPR, sampai khadimah (pembantu) yang sehari-hari mendampingi Ustadzah Yoyoh. Dan garis penghubung dari kesaksian itu hampir sama; teladan itu ada di rumah, juga ada di gedung Dewan.

Teladan itu menginspirasi di dunia politik yang hingar bingar, juga di ruang privat seorang ibu dari 13 orang putra.

Akhirnya, buku ini hadir bukan untuk

membangga-banggakan prestasi beliau, tapi untuk menjadi catatan bahwa harus ada Muslimah-muslimah yang jauh lebih baik di masa mendatang.

Seperti kata beliau dalam buku ini “Muslimah masa kini adalah muslimah yang sedang mencetak sejarah, tidak hanya membanggakan sejarah.

Prestasi di masa lalu adalah sumber inspirasi untuk menciptakan prestasi di masa mendatang!!� p

Ukuran

: 21 x 15 cm, 243 halaman

Penerbit

: Bidang Kebijakan Publik DPP PKS / Robbani Press

Ekonomi, Industri & Teknologi

Edisi AGUSTUS 2011