Harga Eceran
Rp 2.000 Langganan: Rp 55.000/bulan (Luar Samarinda dan Balikpapan ditambah Ongkos Kirim) Berlangganan Hub: 0542-7020151, 0541-202416
INDEPENDEN & KREDIBEL
No.124/Tahun 9
JUMAT, 9 SEPTEMBER 2011
e-mail: redaksi@tribunkaltim.co.id
follow us: @tribunkaltim
join us: us: add tribunkaltim.co.id
epaper.tribunkaltim.co.id
36
Halaman
Saya Tanggung Jawab ■ Muhaimin akan Ungkap di KPK soal Dana Rp 500 M ”Saya akan bertanggung jawab dalam konteks semua, saya mohon maaf kalau ada anak buah yang memanfaatkan informasi.”
JAKARTA, TRIBUN - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyatakan siap bertanggung jawab atas kasus Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) sebesar Rp 500 miliar yang telah menjerat dua pejabat
Muhaimin Iskandar Menakertrans
● Bersambung Hal 8
Kepemimpinan Diragukan DANA Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) yang diajukan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pagu APBN-Perubahan 2011 dan disetujui Badan Anggaran DPR ternyata tidak dikomunikasikan dengan Komisi IX DPR yang membidangi ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan.
Komisi ini merasa “dilangkahi” oleh Kemenakertrans dan Badan Anggaran dalam pembahasan dana sebesar Rp 500 miliar tersebut. “Ini benar-benar melanggar (aturan), karena tidak sesuai dengan UU MD3. Jelas, Badan Anggaran
Kontraktor Hentikan Penyegelan Sekolah
● Bersambung Hal 9
Gara-gara Stafsus
TANJUNG SELOR, TRIBUN - Sejumlah kontraktor yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kontraktor Daerah (FKKD) Kabupaten Bulungan memberi waktu 3 bulan kepada Pemkab Bulungan untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran dana proyek pembangunan gedung sekolah. Sambil menunggu waktu 3 bulan, aksi penyegelan gedung sekolah dihentikan. Ketua FKKD Bulungan Barnabas Sulaiman, Kamis (8/ 9) mengatakan, jika dalam jangka waktu 3 bulan upaya koordinasi yang difasilitasi Kapolres Bulungan tidak menemui titik temu, pihaknya
MENTERI Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar terimbas kasus suap Rp 1,5 miliar akibat ulah dua anggota tim asistensinya, Fauzi dan Ali Mudori. Muhaimin mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang yang mencatut namanya tersebut. “Pokoknya siapapun yang mengatasnamakan saya harus diusut tuntas. Kita tunggu proses hukumnya seperti apa,” ujar Muhaimin di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (8/9). Menteri yang akrab disapa Cak Imin itu mengakui Fauzi dan Ali Mudori merupakan tim asistensi di Kemenakertrans, namun masa tugasnya telah usai pada 2010 Muhaimin ● Bersambung Hal 8
Iskandar
akan kembali melakukan aksi penyegelan. Bahkan, mereka mengancam akan menggunakan bangunan gedung sekolah tersebut untuk kepentingan pribadi. Untuk sementara penyegelan sekolah dihentikan. “Dalam waktu dekat ini kami akan menyurati Kapolres. Sampai kapan ada kejelasan penyelesaian masalah ini. Kan harus ada batas waktunya. Hanya saja kami bersepakat memberi waktu 3 bulan. Jika tidak ada kejelasan, bangunan itu kami pakai untuk kepentingan pribadi masing-masing,” kata Barnabas. ● Bersambung Hal 9
ANT/ANDIKA WAHYU
Nazar: KPK Perampok JAKARTA, TRIBUN - M Nazaruddin, mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat kembali menyebut adanya alairan dana dari proyek pengadaan baju seragam Hansip di Departemen Dalam Negeri kepada Wakil Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah. Begitu pula dari
proyek KTP elektronik (e-KTP). “Kondisinya, uang yang mengalir ke Pak Chandra (Chandra M Hamzah) sudah saya jelaskan kepada Komite Etik KPK. Terkait uang yang mengalir itu, kapan, dan yang memberi siapa. Pada proyek apa dan urusannya apa, “ ujar Nazaruddin seusai memberi keterangan kepada Komite Etik KPK, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/9). Menurut Nazaruddin, anggaran kedua proyek itu mencapai Rp 7 triliun. Sayangnya, Nazar tak mengungkap berapa besaran uang yang mengalir ke Chandra Hamzah. “Saya sudah jelaskan mengenai ● Bersambung Hal 9
M Nazaruddin
Wisnu jadi Danjen Kopassus JAKARTA, TRIBUN Satu lagi jenderal yang pernah bertugas di Kodam VI/ Mulawarman menjadi pemimpin IST komando Wisnu Bawatenaya pasukan nasional. Kali ini adalah Mayor Jenderal Wisnu Bawatenaya, yang pernah menjabat Kepala Staf Kodam VI ketika masih bernama Tanjugpura, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus, menggantikan Mayjen Lodewijk F Paulus yang menjadi Pangdam I Bukit Barisan. Sebelumnya, Wisnu menjabat sebagai Danpussenif Kodiklat TNI AD. Mutasi ini menjadi bagian dari mutasi yang rutin di tubuh TNI. Mutasi dialami 12 perwira tinggi TNI yang terdiri dari : 11 orang di jajaran TNI AD dan 1 orang di jajaran Kemenko Polhukam RI. Dalam mutasi tersebut tercatat sebagai berikut: 7 orang mutasi antar jabatan dalam pangkat yang sama yaitu: Mayjen TNI Leonardus JP. Siegers, S.IP. dari Pangdam I/BB menjadi Staf Khusus Kasad, Mayjen TNI Lodewijk Freidrich Paulus dari Danjen Kopassus menjadi Pangdam I/BB, Mayjen TNI Wisnu Bawatenaya dari Danpussenif Kodiklat TNI AD menjadi Danjen Kopassus, Mayjen TNI Amril Amir, S.IP. dari Pangdam VII/Wrb menjadi Staf Khusus Kasad, Mayjen ● Bersambung Hal 8
ANT/ANDIKA WAHYU
FENOMENA
Mobil Nuklir Pada Chicago Auto Show tahun 2009 lalu, Cadillac memperkenalkan World Thorium Fueled, konsep kendaraan mereka yang menggunakan bahan bakar energi nuklir.
MESKI ketika itu mobil itu belum dipasangi reaktor nuklir, teknologi itu disebut-sebut bisa diwujudkan. Benar saja. Charles Stevens, peneliti dari Laser Power Systems, ● Bersambung Hal 9