Harga Eceran
THE BEST
Rp 2.000 Langganan: Rp 55.000/bulan (Luar Samarinda dan Balikpapan ditambah Ongkos Kirim)
kalimantan regional newspaper 2010-2011
Berlangganan Hub: 0542-7020151, 0541-202416
INDEPENDEN & KREDIBEL
No.129/Tahun 9
RABU, 14 SEPTEMBER 2011
e-mail: redaksi@tribunkaltim.co.id
follow us: @tribunkaltim
join us: add us: tribunkaltim.co.id
VERSI IPMA epaper.tribunkaltim.co.id
32
Halaman
Korban Tewas 7 Orang
TRIBUN MEDAN/DEDY SINUHAJI
Isak tangis keluarga saat menyambut jenazah korban kericuhan di Ambon, Jefri Edo Siahahan di rumah duka yang berada di Jalan Medan Binjai km 10,8, Sumut,Selasa (13/9/2011) dini hari. Jefry Edo Siahaan merupakan anak pasangan Manginar Siahaan dan Pininta Tambunan yang tewas tertembak di depan pintu rumahnya di Ambon saat melihat bentrok antar kelompok di Ambon, Minggu (11/9) lalu. Jenazah korban diterbangkan dari Ambon menuju Medan dam disambut dengan isak tangis pihak keluarga.
JAKARTA, TRIBUN - Korban tewas akibat bentrok massa di Ambon, Maluku yang berlangsung sejak Minggu (11/9) lalu bertambah mejadi 7 orang. Kendati demikian, polisi memastikan kondisi Ambon sudah aman, kondusif, dan roda perekonomian berjalan normal. “Hingga pukul 07.00, dicek keseluruhan korban
meninggal bertambah. Kalau kemarin tiga orang, sekarang jadi tujuh orang,” kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (13/9). Sedangkan untuk jumlah korban hingga saat ini mencapai 64 orang. Dua orang diantaranya merupakan ! Bersambung Hal 9
Gayus ’Dikadali’ Rp 4 M # Dijanjikan Uangnya Digandakan # Mabes Polri segera Usut ” Karena pidana kita minta Bareskrim langsung usut saja,” Sihabuddin Kakanwil Kemenkumham
JAKARTA, TRIBUN - Gayus Halomoan Tambunan yang selama ini dikenal karena tindakannya “mengadali” (menipu) orang, kali ini justru ‘dikadali’ orang. Narapidana kasus pengemplang pajak yang kini mendekam di Rutan Cipinang ini menjadi
korban penipuan sebesar Rp 4 miliar lebih. Gayus ditipu oleh sesama napi di rutan bernama Muntaha yang mengaku bisa melipatgandakan uang. “Muntaha ini napi kasus penipuan pelipatgandaan uang,” kata seorang pejabat Kanwil Kemenkumham yang dikutip detikcom, Selasa (13/9). Uang yang diserahkan gayus kepada Muntaha dalam bentuk pecahan 10.000 dolar Singapura
Kasus tersebut diketahui sekitar 4-5 bulan sebelumnya. Saat itu Kepala Rutan Cipinang dijabat oleh Eddy Kurniadi yang sekarang menjabat Kepala Lapas kelas 1 Narkotika Cipinang, yang terletak bersebelahan dengan Rutan tempat Gayus mendekam. Kasus tersebut terbongkar setelah Gayus melaporkan uang yang akan dilipatgandakan tidak kunjung bertambah. “Karena tidak juga bertambah uangnya, maka ! Bersambung Hal 9
Pasrah Dituntut 4 Tahun MANTAN atasan Gayus Halomoan Tambunan, Bambang Heru Ismiarso, dituntut empat tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Bambang bersalah karena menyalahgunakan wewenang untuk memuluskan keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal, “ kata Subkhan, jaksa penuntut umum saat
Nazar Siap Sumpah Pocong JAKARTA, TRIBUN - Kubu tersangka suap Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin meradang akibat pernyataan Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kubu Nazaruddin keberatan dengan pernyataan yang disampaikan Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua, terkait nasib kliennya. “Pernyataan yang dimuat di berbagai media pada intinya telah menyalahi kewenangan Komite Etik,” kata pengacara Nazaruddin, OC Kaligis dalam keterangan yang dikirimkan ke sejumlah media, Selasa (12/9). Menurut OC Kaligis, kliennya (Nazaruddin) siap melakukan sumpah pocong. OC menjelaskan sumpah pocong dilakukan apabila diperlukan untuk menambah keyakinan masyarakat. Pernyataan Nazaruddin soal pertemuan dengan beberapa pejabat KPK tidaklah bohong. “Klien kami bersedia untuk melakukan sumpah secara hukum agama Islam, dengan mengatasnamakan Tuhan YME atau yang secara
adat dikenal dengan istilah sumpah pocong,” ujarnya OC Kaligis. Sebelumnya, Hehamahua menyatakan keterangan Nazaruddin terkait komisioner KPK Chandra M Hamzah tidak mendasar. Terutama keterangan mengenai Chandra menerima uang dari pengusaha. “Di depan komite etik, saya tanya berulang-ulang, apa Dia (Nazarudin) lihat sendiri penyerahan uang itu, Dia jawab tidak. Dia hanya dengar dari orang lain, Nazarudin itu tukang fitnah,” kata Abdullah kemarin. Menurut Abdullah, Nazaruddin tidak pernah melihat peristiwa penyerahan uang tersebut tapi hanya berdasarkan pernyataan orang lain. Kaligis menyatakan, Abdullah
ANTARA/WIDODO S JUSUF
Muhammad Nazaruddin ! Bersambung Hal 8
ANTARA/FANNY OCTAVIANUS
! Bersambung Hal 8
Sidang Bambang Heru Sumiarso, atasan Gayus Tambunan.
Mendagri Dituduh Berbohong
Sopir Minibus Jadi Tersangka ! Biaya Rumah Sakit seluruh Korban Digratiskan SURABAYA, TRIBUN Kepolisian Daerah Jatim dan Mabes Polri menggelar perkara kasus kecelakaan Bus Sumber Kencono dan Isuzu Elf di Jalan Raya By Pass Km 15 Mojokerto yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 4 orang luka berat dan 8 orang luka ringan.
Gelar perkara di Mapolda Jatim, Jl Ahmad Yani Surabaya diikuti tim dari Labfor Mabes Polri Cabang Surabaya, dan tim penelitian kecelakaan lalu lintas Mabes Polri. “Gelar perkara untuk menguatkan temuan dan fakta, hasil pemeriksaan dari labfor, hasil olah TKP,” kata
! Terkait Proyek e-KTP ! Rekomendasi KPK tak Dilaksanakan
Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Sam Budigusdian, Selasa (13/9). Dari hasil gelar perkara dinyatakan bahwa fakta di lapangan, Bus Sumber Kencono sudah melakukan pengereman sepanjang 45 meter sebelum terjadi ANT
! Bersambung Hal 9
Gamawan Fauzi
JAKARTA, TRIBUN - Kuasa hukum Konsorsium Lintas Peruri Solusi, Handika Honggowongso melaporkan dugaan penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan yang dilakukan penanggung jawab lelang tender Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau eKTP. Dia mengungkapkan banyak kejanggalan yang terjadi selama proses tender berlangsung.
Bahkan, dia pun menuding Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi turut ambil andil dalam pelanggaran proyek yang kini tengah disorot banyak pihak itu. “Kami semua tahu proyek ini banyak yang janggal. Setidaknya ada tiga kebohongan yang dilakukan Mendagri terkait pengadaan e-KTP ini,” tutur Handika, Selasa (13/9/2011) di
Polda Metro Jaya. Tiga kebohongan itu, adalah pernyataan Mendagri yang mengungkapkan bahwa tender eKTP diawasi lembaga lain, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Badan Pemeriksa Keuangan, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa ! Bersambung Hal 9