CMYK
CMYK Harga Eceran
Rp 2.000 Langganan: Rp 55.000/bulan (Luar Samarinda dan Balikpapan ditambah Ongkos Kirim)
SABTU 17 JULI 2010 No.071/Tahun 8
32
INDEPENDEN & KREDIBEL
Halaman
Berlangganan Hub: 0542-7020151, 0541-202416
Kejagung segera Cekal Awang # SBY Tidak Intervensi # Awang Sempat Terisak ”Rencananya akan diajukan pencekalan terhadap Awang Faroek” M Amari, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
JAKARTA, TRIBUN - Kejaksaan Agung menyatakan segera mengajukan pencekalan terhadap Gubernur Kaliman-
tan Timur Awang Faroek Ishak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang melibatkan keuangan negara Rp 576 miliar. “Rencananya akan diajukan pencekalan terhadap Awang Faroek,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), M Amari, di Jakarta, Jumat (16/7). Dalam kasus ini, Keja! Bersambung Hal 9
Sehari Lima Kali
TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO H PRASETYO
Awang Faroek Ishak
DPRD Kaltim Perlu Hearing SANGATTA, TRIBUN Polemik penetapan manatan Bupati Kutai Timur Awang Faroek Ishak, sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI terus bergulir. Berbagai aksi pro dan kontra digelar silih berganti. Belakangan, muncul tanggapan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kutim yang menyuarakan perlunya
forum pembahasan khusus untuk menemukan akar masalah kasus ini. Sekretaris Umum KNPI Kutim, Budiman Hading, Jumat (16/7), menilai yang dibutuhkan saat ini adalah pembahasan khusus untuk menemukan akar masalah secara terang benderang. Tujuannya, agar proses hukum bisa berjalan dengan lancar, sekaligus tidak
berdampak membingungkan masyarakat. “Kami menilai, lembaga yang paling tepat menggelar hearing khusus tersebut adalah DPRD Provinsi Kaltim. DPRD bisa mengundang pihak-pihak terkait untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya ! Bersambung Hal 9
PASCA ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus penjualan lima persen saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Kutai Timur (Kutim), Awang Faroek Ishak terlihat tak hentihentinya melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada publik Kaltim setiap harinya. Mulai dari rapat Staf yang dihadiri unsur Muspida, menggelar konfrensi pers bersama sejumlah wartawan, menerima aksi
demo massa pendukungnya, kemudian didampingi kuasa hukumnya Hamzah Dahlan dan menghadirkan pakar hukum Universitas Airlangga (Unair) Prof Dr Hadjon menjelaskan kronologi tidak ada tindakan korupsi dalam kasus penjualan saham senilai Rp ! Bersambung Hal 9
Ikuti Updating Berita di
&
www.tribunnews.com www.tribunkaltim.co.id
Warga Prihatin DITETAPKANNYA Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sebagai tersangka oleh kejaksaan Agung dalam kasus divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) mendapat tanggapan beragam dari warga Kaltim, khususnya Balikpapan. Namun, umumnya mereka menyatakan prihatin. Gazali, warga Gunung Bahagia Balikpapan, adalah
salah satu yang mengaku prihatin. Menurutnya, kendati Awang menjadi tersangka terkait jabatannya sebagai Bupati Kutim dulu, namun kini ia sudah jadi Gubernur Kaltim, sehingga status tersangka menjadi perhatian seluruh masyarakat Bumi Etam ini. Gazali tidak ingin citra ! Bersambung Hal 9
Yusril Ancam Tinggalkan RI ! Tuding Politisi Intervensi Hendarman JAKARTA, TRIBUN tidak bisa lagi menjadi Mantan Menteri Hukum anggota DPR atau pun dan HAM Yusril Ihza menjadi pejabat negaMahendra kembali bikra. Jadi kalau saya diin kejutan. Ia menganhukum meskipun satu cam akan meninggalhari, saya akan keluar kan Republik Indonesia dari negara ini,” kata (RI) kalau dijatuhi hukuYusril di Gedung NuDOK santara III DPR, Jakarta, man, meski hanya satu hari penjara, terkait Yusril I M Jumat (16/7). kasus korupsi Sistem Ia merasa kecewa Administrasi Badan Hukum pada sikap kejaksaan yang seo(Sisminbakum). lah-olah menjegal kariernya di “Bilasayadihukum,itusudah dunia politik. “Bayangkan saja mematikankehidupansaya.Saya kalau saya tidak punya kesem-
patan untuk menjadi pejabat negara, karena pernah menjalani hukuman yang tuntutannya lebih dari lima tahun, saya tidak bisa menjadi pejabat negara,” kata Yusril. Sebenarnya ada beberpa asumsi yang dikeluarkan Yusril menyikapi penetapan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM. Menurutnya bisa saja kasus ini merupakan ! Bersambung Hal 9
Sudah Lama Diincar KEJAKSAAN Agung menampik tudingan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut aparat penegak hukum itu hanya ingin melebarkan kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Departemen Hukum dan HAM. “Yang melebarkan siapa? Itu Pak Yusril sendiri
yang melebar-lebarkan. Dari kacamata kejaksaan, ada penyimpangan dalam proyek sisminbakum,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Didiek Darmant, di Jakarta, Jumat (16/7). Menurut Didiek, Kejaksaan Agung hanya ! Bersambung Hal 9
ANTARA/RENO ESNIR
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Edward Aritonang memberikan keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (16/7).
Hanya Dua Polisi Diproses Hukum ! Rekening Gendut 17 Perwira Dinilai Wajar JAKARTA, TRIBUN - Mabes Polri akhirnya mengklarifikasi isu seputar rekening gendut para perwira Polri yang dianggap mencurigakan. Dua rekening perwira diakui mengandung unsur tindak pidana sehingga telah diproses hukum. “Dua rekening dinilai terkait tindak pidana,” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Edward Aritonang di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (16/7). Seorang perwira pemilik rekening telah diproses di pengadilan dan seorang perwira lainnya sedang dalam proses hukum. Edward menyebut satu dari
! Bersambung Hal 9
CMYK
IST
Andi Soraya SKM, pengurus Ikatan ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Cabang Balikpapan, beberapa waktu lalu melakukan benchmarking sebagai bagian dari mata kuliah manajemen terpadu di Rumah Sakit Humanity Hospital Shenzen dan Modern Hospital Guangshou, Cina. Berikut laporan mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar ini untuk Tribun
BERDASARKAN pengalaman salah satu dosen pembimbing yang mencoba melakukan general chek up, mulai dari pendaftaran sampai tahaptahap pemeriksaan yang dilakukan, ia selalu didampingi oleh perawat sekaligus penerjemah. Semua tahapan
! Bersambung Hal 9
Premium Dibatasi bagi Mobil 2005 ke Atas JAKARTA, TRIBUN - Pemerintah akan membatasi penggunaan BBM bersubsidi bagi mobil keluaran tahun 2005 ke atas. Pemilik mobil keluaran anyar itu dianggap memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi sehingga tidak perlu mendapat subsidi lagi. “Jadi, saya kira untuk keluaran tahun 2005 tidak butuh subsidi lagi,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedi Saleh, Jumat (16/7). Direktur
Andi Surraya SKM Besok Deklarasi citizen journalism Menengok Pelayanan RS di Cina (2) Nasdem Kaltim Layanan Lebih Baik, Biaya lebih Murah ! Terbuka untuk Umum BALIKPAPAN, TRIBUN - Surya Paloh dan Sri Sultan Hamengku Buono X bersama 50 orang pengurus Nasional Demokrat (Nasdem) akan diarak dengan iringan puluhan motor gede dan 300 ratus sepeda motor dari Bandara Sepinggan Balikpapan Sport and Conventional Centre (BSCC-Dome), Minggu (18/7).
pemilik rekening itu adalah perwira berpangkat Kompol yang pernah bertugas di Papua yaitu Martin Renau, Kepala Unit III Tipiter. Menurut Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein beberapa waktu lalu, Martin Reno akhirnya divonis bebas. “Kompol Martin Reno dibebaskan oleh pengadilan setelah dituduh terlibat dalam kasus illegal logging. Sedang perwira yang bertugas di Jakarta digeser-geser, dimutasi. Itu saja yang kita lihat,” ujar Yunus
pemeriksaan yang dilakukan mendapat penjelasan dari penerjemah tersebut, baik itu tentang pentingnya, dampaknya sampai harganya semua dijelaskan secara rinci. Bahkan ketika hasil ! Bersambung Hal 9
Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Evita Legowo menjelaskan, patokan tahun keluaran 2005 ini berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas). Dia menambahkan, patokan dasar tahun 2005 ini masih di kalangan internal pemerintah dan belum melibatkan pengusaha, seperti Gaikindo. Evita menambahkan, pemerintah hanya akan menggunakan ! Bersambung Hal 8
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan memasukkan tayangan infotainment dalam kategori tayangan yang tidak faktual. Ini berarti setiap tayangan infotainment harus melalui proses sensor. Setujukah Anda dengan keputusan KPI ini?
Dody Widodo Negeri dan rakyat kita masih dalam tahap pendewasaan, masih bereuforia ttg kebebasan dan ttg demokrasi (yg kebablasan dan mau menang sendiri). Untuk itu masih butuh filter2 yg membatasi, agar tidak menjadi liar dan tidak bermanfaat bagi generasi mendatang.
Bersambung Halaman 27
CMYK