Harga Eceran
Rp 2.000 Langganan: Rp 55.000/bulan (Luar Samarinda dan Balikpapan ditambah Ongkos Kirim)
SELASA 29 MARET 2011 No.330/Tahun 8
32
INDEPENDEN & KREDIBEL
Halaman
Selly Yustiwati, 27, tersangka berbagai aksi penipuan di Jabodetabek dan Bandung sejak 2006, dikawal polisi saat tiba di terminal 1C Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (28/3). Selly yang terancam 7 tahun penjara, langsung dibawa pihak kepolisian ke Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah sebelumnya ditangkap pihak kepolisian Denpasar, Bali. KOMPAS IMAGES
ANTARA/LUCKY.
Berlangganan Hub: 0542-7020151, 0541-202416
Pengakuan Selly Yustiawati
Dari Awal Saya Nggak Menipu AIR mata Selly Yustiawati, terus bercucuran saat berada di Polsek Denpasar Selatan. Kepada para wartawan, wanita berwajah ehem... itu malah curhat mengenai kondisi keluarganya.
SELLY mengaku, mahligai rumah tangganya retak lantaran kasus yang menimpanya mencuat. Selly yang mengaku sudah ● Bersambung Hal 8
Menpora Stop Dana PSSI ■ Kabinet Nurdin Halid Dibekukan ■ Kompetisi Tetap Jalan “Pemerintah menyatakan tidak mengakui lagi Pengurus PSSI di bawah pimpinan Nurdin Halid dan Noegraha Besoes.”
“Tidak ada konstitusi PSSI itu harus diakui oleh pemerintah. Tidak ada yang mengharuskan meminta persetujuan pemerintah.”
Andi Mallarangeng Menpora
Nurdin Halid Ketua Umum PSSI
JAKARTA- Pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga akhirnya mengambil sikap tegas terkait terkait permasalahan organisasi sepakbola, PSSI. Pemerintah pun mengenakan sanksi mulai tidak mengakui lagi kepemimpinan duet Ketua Umum Nurin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes, serta menyetop aliran dana dari
APBN yang selama ini dinikmati PSSI. Sikap itu tertuang dalam 14 poin kebijakan yang dibacakan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dalam jumpa pers di kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (28/3). Sikap pemerintah ini terbit
Keputusan Lengkap PEMERINTAH menyatakan secara resmi tidak lagi mengakui kepengurusan PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga menghentikan pengucuran dana APBN kepada PSSI dibawah kepengurusan Nurdin Halid. Keputusan dibacakan Menpora Andi Malarangeng saat di kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (28/3) usai menerima laporan Ketua KONI/KOI Rita Wibowo. Berikut keputusan lengkap pemerintah yang tidak mengakui Nurdin Halid: Salam Olahraga,
● Bersambung Hal 9
● Bersambung Hal 9
ANTARA/ DHONI SETIAWAN
ANTARA/PUSPA PERWITASARI
Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora), Andi Malarangeng bersama Ketua Umum KONI Pusat Rita Subowo memberikan keterangan pers mengenai kisruh Kongres PSSI, di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga, Senayan, Jakarta, Senin (28/3).
Ketua Umum PSSI Nurdin Halid (kanan) dan Sekjen PSSI Nugraha Besoes juga menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang kisruh Kongres PSSI di Pekanbaru, di Jakarta, Senin (28/3).
Sepak Terjang JAUH hari sebelum menjabat Ketua Umum PSSI pun, Muhammad Andi Nurdin Halid atau lebih terkenal dengan panggilan Nurdin Halid sudah aktif di PSSI. Dia memulai keterlibat mengurus sepakbola dengan menangani PSM Makassar, Sulsel. Kemudian kariernya pada olahraga sepakbola meningkat menjadi Ketua Pengprov PSSI Sulawesi Selatan, selama dua tahun periode 1996-1998. Pertengahan 1998, Nurdin dipilih Ketua PSSI Azwar Anas, mantan Menteri Perhubungan, sebagai manajer tim PSSI. Pada waktu itu krisis ekonomi, PSSI tidak punya duit untuk ikut piala Tiger. Diduga lewat duit korupsinya, Nurdin
membiayai semua keperluan Timnas, dari gaji, bonus, hiburan dan lain-lain. Nurdin sosok kontroversial. Saat kariernya di olahraga maupun sebagai anggota DPR sedang baikbainya, kasus ‘kejahatan’ yang melibatkannya mulai bermunculan. Dari dugaan penculikan aktivis, hingga korupsi. Berikut catatan Nurdin Halid di dunia olahraga, politik maupun kasus-kasus yang membelitnya. ● Pengelola/Manajer PSM Ujung Pandang (1995-1996) ● Ketua Pengprov PSSI Sulawesi Selatan (1996-1998) ● Manajer Timnas PSSI (1998) ● Komisaris Daerah PSSI ● Bersambung Hal 9
Saya Mundur jika Menpora Mundur KETUA PSSI Nurdin Halid tak mau menerima sanksi yang dijatuhkan pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng yakni tidak mengakui lagi kepemimpinan Nurdin Halid dan Neograha Besoes di PSSI. Nurdin melawan. Dia menantang, baru mau mundur jika pemilik suara sah di PSSI tidak menginginkannya dalam kongres PSSI. Bukan diminta mundur oleh Menpora. “Saya tak akan mundur dari sepakbola. Saya akan mundur jika Menpora juga mundur,” ujar Nurdin di Jakarta, Senin (28/3). Nurdin bahkan
menyesalkan sikap Menpora Andi Alfian Mallarangeng dan menudingnya memberi pernyataan secara sepihak tanpa didukung fakta-fakta yang ada selama ini. “Jika Menpora menyatakan bahwa pengurus PSSI tak becus, tak mampu melaksanakan kongres secara profesional, dan bertanggungjawab, itu sangat salah besar. Justru, yang mengobok-obok PSSI selama ini adalah Menpora sendiri,” kata Nurdin. Kekacauan yang terjadi pada Kongres PSSI di Pekanbaru, bukan dikarenakan panitia lalai dan ● Bersambung Hal 9
Tangkap Sendiri Ruangan DPR Setara Gedung 4 Lantai Ingin Pelaku Bom Buku
● Harganya Rp 7,2 Juta/Meter JAKARTA, TRIBUN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Marzuki Alie mengatakan, biaya pembangunan ruang kerja DPR sebesar Rp 800 juta sudah murah dan setara dengan bangunan pemerintah empat lantai di tingkat kecamatan. Penjelasan Marzuki itu diutarakan setelah ia
berkomunikasi dengan Kepala Biro Pemeliharaan Gedung DPR RI, Soemirat. Soemirat yang termasuk pegawai Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) itu mengatakan, pembangunan ruang kerja DPR sebesar Rp 800 juta tersebut sudah rendah. “Ini sudah rendah. Ini kata
Pak Soemirat ya. Ini sama dengan bangunan empat lantai di kecamatan bangunan pemerintah,” kata Marzuki dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/3). Marzuki mengatakan, pihak Kemen PU sudah membandingkan pembangunan Gedung DPR ini dengan Gedung MK dan Gedung Kemendag. “Ada
Gempa Guncang Jepang Lagi ● Total Korban Tewas sudah 28.000 Orang MIYAGI, TRIBUN - Jepang kembali diguncang gempa, Senin (28/3) pagi. Gempa berkekuatan 6,1 Skala Richter mengguncang wilayah pesisir Prefektur Miyagi di Jepang timur laut dan memicu terjadinya tsunami kecil. Gempa tepatnya terjadi pada pukul ● Bersambung Hal 8
gedung yang harganya jauh lebih mahal. Ini Rp 7,2 juta per meter sudah termasuk electrical mechanical termasuk lift. Kalau untuk konstruksi saja Rp 4,5 juta per meter,” jelasnya. Marzuki mempersilakan kepada orang-orang teknik untuk menguji pembangunan ruang kerja DPR. Menurutnya, kalau pembangunan Gedung DPR
ini dibandingkan dengan pembangunan satu rumah, tentu sangat berbeda. “Jangan bandingkan harga bangunan istana dengan bangunan rakyat biasa. Kalau dibilang Rp 800 juta mahal ya no comment. Mahal murahnya silakan dievaluasi,” ujarnya. Marzuki juga menyoroti sikap kalangan Lembaga
● Bersambung Hal 8
● Kompol Dodi Mulai Bertugas JAKARTA, TRIBUN - Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metropolitan Jakarta Timur, Kompol Dodi Rahmawan, resmi berdinas kemarin pasca insiden ledakan bom buku yang ditujukan pada aktivis Jaringan Islam Liberal, Ulil Abshar Abdalla, di Utan Kayu,
Selasa (15/3) lalu. Dodi berharap bisa menangkap secepat mungkin pelaku yang membuatnya cacat permanen karena tangannya hancur dan diamputasi. “Insya Allah pelakunya tertangkap, mudah-mudahan ● Bersambung Hal 9
Paket Diduga Bom di Atap Rumah
SAMARINDA,TRIBUN Teror bom dengan modus pengiriman paket dan lewat SMS kembali menghebohkan warga Kota Samarinda, Senin (28/3) siang. Kali ini giliran rumah pasangan Aswanudin dan Gustiana, warga Gang 4 RT 55 AFP/HO-JAPAN'S Kondisi Reaktor Nuklir No 4 PLTN Fukushima No 1 Jepang. No 27, Kelurahan Air Putih Jl
Pangeran Antasari, Kota Samarinda yang jadi sasaran penerima paket dan SMS teror bom dari orang tak dikenal. Sebelumnya pada Selasa (15/3) pekan lalu, paket buku mencurigakan juga pernah diterima pasangan Meis TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO H PRASETYO
● Bersambung Hal 8
Gegana Polda Kaltim amankan paket mencurigakan di atap rumah.