CMYK
2
JUMAT 30 SEPTEMBER 2011
tribun bisnis
Hatta akan Tanyakan Google ke BKPM JAKARTA, TRIBUN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku belum mengetahui rencana pembangunan pusat data Google Inc di tiga negara Asia, salah satunya adalah Singapura. “Saya belum mendapatkan info langsung soal itu. Jadi, saya belum (bisa) memberikan komentar,” ujar Hatta kepada Kompas.com seusai menghadiri rapat koordinasi terkait Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Jakarta, Kamis (29/9). Lantaran belum mengetahui hal tersebut, Hatta akan bertanya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). “Nanti saya tanyakan kepada Pak Gita (selaku Kepala BKPM),” kata dia. Seperti yang diberitakan, Google Inc memberitahukan melalui rilis yang disampaikan pada Rabu bahwa perusahaan
tersebut akan membangun pusat datanya di Singapura, Taiwan, dan Hongkong. Untuk pembangunan pusat data di Taiwan dan Hongkong, perusahaan akan mengeluarkan investasi lebih dari 100 juta dollar AS di masing-masing negara tersebut. Sementara itu, untuk Singapura, perusahaan asal AS tersebut tidak memberikan detailnya. Sebelumnya, Wakil Presiden Boediono telah meminta Google untuk membangun pusat datanya di Indonesia. Namun, permintaan tersebut gagal terealisasi. Perusahaan tersebut khawatir dengan pasokan listrik di Tanah Air yang bisa mengganggu kinerja pusat datanya. Akan tetapi, Google berencana membangun kantor perwakilannya di Indonesia. Dan, rencananya akan diresmikan saat kunjungan Presiden AS Barack Obama pada November mendatang ke Indonesia. (kompas.com) ANT
PENJUALAN SEMEN - Pekerja memindahklan semen saat bongkar muat kapal di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Kamis (29/9). Penjualan semen nasional diprediksi mencapai 50 juta ton di 2012 atau naik 10 persen-11 persen dari estimasi penjualan semen di 2011 sebesar 45 juta– 46 juta ton. Urip Trimuryono, Ketua Asosiasi Semen Indonesia, mengatakan pertumbuhan sektor properti dan realisasi proyek infrastruktur oleh pemerintah menjadi faktor utama yang akan mendorong pasar semen di 2012.
19 Juta Pelanggan Bebas Kenaikan TDL ● DPR Anggap Akal-akalan Saja ANTARA/PARAMAYUDA
Seorang pedagang emas menunjukkan emas murni 25gr di sebuah toko emas di Jakarta.
Harga Emas Turun Rp 20.000 JAKARTA, TRIBUN - Dalam kurun waktu 10 hari atau sepekan lebih harga emas batangan di dalam negeri sudah turun kurang lebih Rp 20.000 per gram. Hal ini karena adanya tren penurunan harga emas internasional yang kini sudah menyentuh di level kisaran 1.620 dolar AS per ounce. Berdasarkan data situs logammulia.com milik PT Aneka Tambang (Antam) harga emas batangan Kamis (29/9), dengan harga terendah sudah dijual Rp 515.000 per gram padahal 10 hari lalu sempat menyentuh Rp
536.000 per gram. Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Emas Rakyat Indonesia (Asperi) Syamsuddin Said mengatakan dengan adanya tren penurunan harga emas saat ini membuat khawatir para anggotanya yang merupakan penambang emas skala kecil. Ia berharap harga emas bisa kembali naik, agar penambang emas rakyat bisa menikmati kenaikan harga. “Kalau terus turun harga emas, repot juga, kita bisa rugi,” kata Syamsuddin. (dtc)
JAKARTA, TRIBUN - PLN menyampaikan pelanggan rumah tangga 450 VA sejauh ini sudah mencapai 19 juta. Angka tersebut sangat signifikan dan pelanggan inilah yang tak terkena kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 10 persen di April 2012. Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR menilai rencana tersebut dinilai ‘akalakalan’ karena dikatakan pelanggan listrik 450 VA cenderung sudah sedikit dan langka. Namun PLN menampik hal tersebut, sampai saat ini masih banyak pelanggan kelas 450 VA. “Kalau dibilang ‘akalakalan’, itu nggak nyambung, padahal pelanggan 450 VA di PLN itu sudah 19 juta pelanggan yang sekarang ini,” tegas Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun menanggapi hal tersebut yang ditemui di Gedung DPR, Senayan, Kamis (29/9). Benny menegaskan sampai saat ini masih banyak pelanggan listrik yang berada dalam range 450 VA. Jumlah sebanyak 19 juta tersebut akan merasakan dampak akibat adanya rencana pemerintah untuk
CMYK
menaikkan tarif listrik 10% ke depannya. “Kita itu memasang target, di tahun 2011, bisa menyambung 800.880 ribu pelanggan 450 VA. Sedangkan realisasinya sudah 620 ribu pelanggan 450 VA. Jadi, saya heran kalau bisa dibilang akal-akalan,” heran Benny. Seperti diketahui, sejauh ini anggota Komisi VII DPR masih meragukan terkait rencana kenaikan TDL 10% untuk pelanggan di atas 450 VA. Zulkieflimansyah, salah satu anggota Komisi VII DPR
dari Fraksi PKS yang menilai pengecualian kenaikan listrik bagi pelanggan 450 VA dinilai tidak riil. Karena pada saat ini, justru sudah banyak pelanggan listrik yang berada di kelas 900 VA. “Kalau naikkan listrik 10% kecuali 450 VA itu menurut saya hanya akal-akalan. Karena sekarang yang paling kecil justru orang hanya pakai yang 900 VA. Mungkin kalau yang 900 VA tidak dinaikkan, itu akan terasa lebih fair,” tanggapnya. Dirinya melanjutkan, sebaiknya pemerintah
menghapus saja rencana tersebut. Karena hal itu dinilai tidak efektif. Pelanggan listrik 450 VA untuk saat ini sudah lebih sedikit dan terkesan ‘langka’ karena sudah banyak yang memakai 900 VA. Seperti diketahui, sejauh ini belum ada kesepakatan antara pemerintah dan anggota Komisi VII DPR untuk menetapkan asumsi makro dalam RAPBN 2012 untuk sektor ketenagalistrikan, khususnya pada rencana kenaikan listrik tersebut. (dtc)
Subsidi Rp 45 T KOMISI VII DPR menyepakati usulan pemerintah untuk menetapkan subsidi listrik dalam RAPBN 2012 menjadi Rp 45 triliun. Jumlah ini turun dari anggaran tahun ini Rp 65,6 triliun. Keputusan tersebut diketuk oleh Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya dalam rapat kerja bersama Kementerian ESDM, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9). “Jadi Komisi VII DPR RI menyepakati usulan pemerintah untuk subsidi listrik dalam RAPBN 2012 sebesar Rp 45 triliun,” katanya. Meski demikian, Komisi VII sendiri belum menyetujui rencana pemerintah untuk menaikkan tarif listrik sebesar 10% di April 2012 nanti.
Adapun, ketidaksetujuan kenaikan tarif tersebut didasari dengan beberapa catatan bagi pemerintah. Yakni, agar pemerintah melakukan upaya penurunan BPP (Biaya Pokok Produksi) listrik dengan merujuk pada laporan hasil BPK di sektor hulu listrik mengenai pemenuhan pasokan gas untuk PLTU Muara Tawar sebesar 100 mmscfd. Pemerintah juga diminta agar melakukan kajian mengenai tarif listrik yang lebih komprehensif. Komisi VII DPR menyampaikan agar pemerintah mempertimbangkan kajian lebih lanjut lagi terkait suplai energi primer bagi PLN dan dampak sosial bagi masyarakat. (dtc)