Harga Eceran
Rp 2.000 Langganan: Rp 55.000/bulan (Luar Samarinda dan Balikpapan ditambah Ongkos Kirim)
Sabtu 13 Desember 2008 No.210/Tahun 5
INDEPENDEN & KREDIBEL
28 Halaman
KPL
Fahrani
Berlangganan Hub: 0542-7020151, 0541-202416
KPL
Vino G Bastian
Fahrani Terbaik ● Fiksi Dominasi FFI 2008 BANDUNG, TRIBUN - Artis cantik Fahrani Pawaka Empel atau akrab disapa Fahrani berhasil menyabet gelar Pemeran Wanita Terbaik dalam Festival Film Indonesia (FFI) 2008 yang digelar di panggung rakyat di depan Kantor Gubernur Jawa Barat (Gedung Sate), Jalan Diponegoro, Bandung, Jawa Barat, Jumat (12/12) malam. Pemeran Jani dalam film Radit dan Jani ini menyisihkan nominasi pemeran wanita terbaik lainnya, antara lain Ayu Laksmi (Under The Tree), Jenny Chang (May), Ladya Cheryl (Fiksi) dan Vevita Tearce (Lost In Love). ● Bersambung Hal 9
IST
Poster film Fiksi yang dinobatkan sebagai film terbaik FFI 2008 di Bandung, Jumat malam (12/10)
Negara Ketambahan 10 Persen dari Tambang ● DPR Pemerintah akhirnya Sepakati RUU Minerba ● Jatam akan Ajukan Judicial Review
,,
POINT PENTING dalam RUU MINERBA 1. Usaha pertambangan dibagi menjadi : mineral radioaktif, mineral logam dan batubara, mineral bukan logam dan batuan 2. Hanya ada satu jenis izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk suatu wilayah tertentu (tidak ada lagi kontrak antara perusahaan dan pemerintah) 3. Perizinan dikeluarkan melalui proses lelang dengan perlakuan sama dan prinsip transparansi 4. Sistem perizinan disederhanakan menjadi dua bagian. Pertama: izin eksplorasi (meliputi GS, eksplorasi dan FS), kedua: izin operasi (meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, transportasi dan penjualan) 5. Lebih memperhatikan aspek perlindungan lingkungan (reklamasi dan pasca tambang) 6. Memperhatikan community development (CD) terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang 7. KP, KK, PKP2B, SIPD, SIPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak/izin. PERBEDAAN UU NO. 11/1967 dengan RUU PMB RUU PMB
UU NO. 11/1967
Penggolongan Bahan Galian • Strategis • Vital • Non-strategis dan non-vital Perizinan dan Perjanjian •Penugasan; •KP; •SIPD; •SIPR; •KK/PKP2B.
Pengusahaan & Penggolongan Usaha • Mineral Radioaktif • Mineral Logam & Batubara • Mineral Bukan Logam dan Batuan. Perizinan • Penugasan; • Izin Usaha Pertambangan (IUP); • Izin Pertambangan Rakyat (IPR); • Kontrak Pertambangan hanya dengan BUMN/BUMD sebagai pemegang IUP.
Sonny Keraf Wakil Ketua Pansus RUU Minerba
JAKARTA, TRIBUN - DPR dan pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Undang Undang tentang tentang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) yang sudah dibahas bersama selama 3,5 tahun sejak 4 Juli 2005. Wakil Ketua Pansus RUU Minerba Sonny Keraf di Jakarta, Jumat (12/12) mengungkapkan, negara akan mendapatkan tambahan pendapatan 10 persen jika RUU tersebut disyahkan dan diterapkan. Menurutnya, tambah-
● Bantah Terima Suap dari Kadis PU Nunukan “Itu tidak benar, kami tidak pernah menerima apapun, baik dari Dinas PU ataupun kontraktor,” kata Ajun Komisaris Polisi (AKP) Fanani, selaku tertuduh dan terperiksa, saat ditemui Tribun di Mapolda Kaltim Jumat (12/12). Beberapa hari setelah sampai di Balikpapan,AKP Fanani dan Brigpol Yusuf langsung menjalani pemeriksaan Propam Polda Kaltim. Mereka ter-
kejut, karena telah dilaporkan menerima suap dari Dinas PU, terkait penyelidikan dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan di Nunukan. Padahal kata Fanani, mereka justru mendapatkan keterangan dari beberapa kontraktor, bahwa nama mereka dimanfaatkan untuk memeras. ● Bersambung Hal 9
2009 Pemerintah Serap 3 Juta Tenaga Kerja JAKARTA, TRIBUN - Atasi dampak krisis keuangan Amerika Serikat, dan tambahan pekerja baru pada 2009, pemerintah membutuhkan lapangan kerja yang mampu menyerap sekitar tiga juta jiwa. Para tenaga kerja ini ini diupayakan masuk dalam proyek infrastruktur pemerintah yang terhimpun di sejumlah departemen. Hal ini dikemukakan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto usai mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (12/12) bersama Presiden Yudhoyono, Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, dan Menteri Perhubungan Jusman Sjafei Djamal. Menurut Djoko, angka tiga juta tena-
an pendapatan itu akan dibagi ke daerah sebesar enam persen dan pusat senilai empat persen. Sonny menerangkan, tambahan pendapatan itu di luar pajak-pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di antaranya berupa royalti dan iuran yang selama ini disetor perusahaan tambang. RUU ini, lanjutnya, juga lebih menjamin penerimaan negara, keberadaan lingkungan, dan menghindari konflik de-
ngan diakuinya keberadaan tambang rakyat. “Aturan ini juga lebih mengedepankan kepentingan daerah dan memberi prioritas kepada badan usaha dalam negeri,” kata Sonny. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU Minerba DPR dengan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro yang beragendakan
RANCANGAN Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) rencananya disahkan DPR, Selasa (16/12) pekan depan. Menanggapinya, Gubernur Kaltim terpilih Awang Faroek menyatakan, pengelolaan mineral dan batu bara harus lebih menguntungkan daerah dan tidak mengizinkan tumbuhnya penambangan batu bara skala kecil. Alasannya, penambangan skala kecil tidak mampu melakukan reklamasi pasca-tambang atau berpotensi merusak lingkungan. “UU Nomor 22/1999 dan UU 32/2004 telah memberi kewe-
● Bersambung Hal 9
RUU Minerba jangan dipandang sebagai hal menguntungkan atau mementingkan royalti belaka. Ingat di Balikpapan memang banyak potensi batu bara. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah resapan air yang minim. Apabila pemerintah daerah terlena dengan royalti DOK/NURLIAH sehingga tidak memperhatikan lingkungan maka bencana banjir seperti di Samarinda. Saya mendukung Pemkot Balikpapan untuk membuat perda tentang tidak ada izin pertambangan. (bay)
Lama Menunggu Jefri Mulyono, Ketua Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia RUU Menerba sudah lama kita tunggu untuk disahkan. Kemarin baru saja disahkan di panja dan masih menungu untuk disahkan pansus. Mengenai kurangnya kriteria mulai royalti atau lingkungan akan kita pelajari dulu. Sekarang DOK/BDU saya sendiri belum tahu apa isi dari UU pertambangan itu. Menurut saya aturan royalti kepada pemerintah daerah bisa diatur PP saja. Tetapi pengusaha batu bara sendiri sudah menunggu lama agar cepat disahkan. (bay)
nangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam secara maksimal untuk kesejahteraan daerah. Nah, RUU Minerba yang nantinya disahkan juga harusnya lebih menguntungkan daerah,” tandas Awang saat dihubungi, Jumat (12/12) malam. Selain itu, untuk pertambangan batu bara skala besar seperti Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) harus lebih peduli pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Alokasi ● Bersambung Hal 9
Spirit Sukses Gde Sugianyar Dwi Putra (2)
Masuk AKABRI Ingin Jadi Bupati SEBENARNYA Gde Sugianyar bercita-cita masuk Angkatan Darat. Alasannya, dulu kata kebanyakan orang, dengan latar belakang itu peluang untuk menjadi bupati sangat besar. Karena itulah saat masuk pendidikan AKABRI di tahun 1983, ia memilih berkarir di Angkatan Darat sebelum akhirnya dipercaya menjadi polisi.
Terdiri dari: ✔ 2,5 juta jiwa naker baru ✔ 0,5 juta korban PHK Proyek Infrastruktur di Departemen: ✔ Pekerjaan Umum ✔ Perhubungan ✔ Pertanian ✔ Energi dan Sumber Daya Mineral
● Bersambung Hal 9
,,
Jufriansyah, LSM STABIL
Awang Minta Daerah lebih Diuntungkan
3 JUTA LAPANGAN KERJA
ga kerja tersebut dibagi menjadi dua bagian. 2,5 juta jiwa merupakan tenaga kerja baru, dan sisanya merupakan korban PHK akibat dampak krisis keungan AS. “Memang harus ada tambahan 2,5 juta
Jangan Pentingkan Royalti
Aturan ini juga lebih mengedepankan kepentingan daerah dan memberi prioritas kepada badan usaha dalam negeri
Penyidik Polda Mengaku Dimanfaatkan BALIKPAPAN, TRIBUN Satu dari dua penyidik Satuan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polda Kaltim yang dituduh dan telah diperiksa terkait dugaan korupsi kasus proyek jalan di Nunukan (Tribun, 12/12), membatah telah menerima suap dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NunukanAbdulAzis Muhammadiyah.
VOX POPULI
DOK GDE SUGIANYAR
Gde Sugianyar
DARI semula memang saya niatnya masuk Angkatan Darat. Ini murni keinginan saya tanpa disuruh orangtua. Setiap sore sepulang sekolah, saya sering lari sampai 6 km. Saat tes pertama, saya lulus dan masuk pendidikan awal AKABRI (Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) di Magelang. Setelah itu
saya menjalani serangkaian tes, untuk menentukan penempatan.Apakah masuk Angkatan Darat atau jadi polisi. Ternyata hasil tes berbicara lain. Sebelum diberitahu resmi jadi polisi, saya sebenarnya sudah tahu duluan. Waktu itu menjelang pengumuman kita ● Bersambung Hal 9