Beli Minyakita Wajib Pakai KTP

Pengusaha Pameran Optimistis Sektor

MICE di Yogyakarta Tumbuh Lagi

YOGYA, TRIBUN - Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Aperapi) DI Yogyakarta optimistis sektor meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) di wilayah ini dapat tumbuh dan kembali normal tahun 2023 ini.

Ketua DPD Asperapi DIY, Endro Wardoyo mengatakan kinerja industri MICE beberapa tahun belakangan ini kurang baik karena pandemi Covid-19. Meski belum normal, namun industri MICE di DIY perlahan mulai pulih. “Apalagi, dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sejak akhir 2022. Harapannya industri MICE tahun 2023 ini bisa tumbuh dan kembali normal,” katanya, Minggu (5/2).

Menurut Direktur Utama Jogja Expo Center (JEC) ini, DIY memiliki potensi strategis untuk menjadi tujuan MICE. Ditambah lagi dukungan sarana pendukung MICE, seperti hotel dengan fasilitas convention memadai. Sarana pendukung lain, seperti bandara yang sudah terkoneksi dengan moda transportasi lain tentunya memudahkan penyelengaraan MICE. Ditambah lagi destinasi wisata, khususnya budaya yaitu Kraton Yogyakarta yang tidak dimiliki daerah lain. Tentu hal tersebut semakin menjadi saya tarik. Keberadaan JEC juga menjadi salah satu alternatif penyelenggaraan MICE berskala cukup besar. Gedung JEC telah dilengkapi berbagai fasilitas pendukung kegiatan MICE, termasuk kemudahan pelaksanaan kegiatannya di bawah satu atap.



Maksimal Cuma Boleh Ambil Lima Kilogram

“Dengan begitu akan memudahkan penyelenggara mengkoordinasikan berbagai vendor atau penyedia jasa lainnya seperti hotel, convention center, restoran dan kafe, travel agent perusahaan transportasi, penyedia peralatan audio visual, percetakan, dan ritel,” ujarnya.

Ketua Aperapi DIY periode 20232026 tersebut menambahkan, peningkatan skill dan kualitas SDM MICE tentu sangat diperlukan, sehingga kegiatan semakin berkualitas.

“Ke depan, kami akan melakukan konsolidasi organisasi, penguatan kelembagaan, dan pendataan keanggotaan. Kemudian, berkolaborasi untuk membenahi penyelenggaraan

MICE selama ini, dan harapannya MICE yang digelar di DIY ini berdampak luas,” imbuhnya. (maw)

Pertamina Tambah 13 Wilayah

Pembatasan Pembelian Solar Subsidi

JAKARTA, TRIBUN - Pertamina kembali memperluas pemberlakuan pembelian Solar subsidi dengan menggunakan QR code dari Subsidi Tepat MyPertamina mulai Senin (6 Februari 2023).

Dikutip dari laman MyPertamina , sampai dengan tanggal 5 Februari 2023, sudah ada 193 kota atau kabupaten yang menerapkan uji coba subsidi tepat. Baru pada 6 Februari, ada 13 wilayah uji coba yang diperluas Pertamina.

Irto Ginting, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga mengatakan, penambahan daerah uji coba subsidi tepat MyPertamina terus dilakukan secara bertahap, seperti per 26 Desember 2022, 26 Januari 2023, 30 Januari, dan 6 Februari. “Penambahan daerah memang disesuaikan dengan tahapan dan kesiapan (di daerah),” kata Irto, Minggu (5/2).

Irto mengatakan, perluasan uji coba di berbagai wilayah terus dilakukan. Selain itu, saat ini juga sudah semakin banyak konsumen yang sudah memiliki QR Code.

Menurutnya, upaya terkait dilakukan guna mengoptimalkan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di dalam negeri. “Tujuannya agar pendistribusian BBM subsidi lebih termonitor. Karena masih terdapat potensi penyalahgunaan pembelian atau penyelewengan BBM bersubsidi,” kata dia.

Pembatasan penyaluran ini, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/ KOM/2020. Berdasarkan surat keputusan tersebut, kuota harian pembelian Solar subsidi untuk setiap kendaraan, yang mencangkup kendaraan pribadi, kendaraan angkutan umum (angkot), dan kendaraan barang, antara lain maksimal 60 liter per hari untuk kendaraan pribadi roda empat. Maksimal 80 liter per hari untuk ken- daraan umum angkutan orang atau barang roda empat. Kemudian, maksimal 200 liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda enam atau lebih.

Sementara itu, bagi konsumen yang belum terdaftar dalam Subsidi Tepat, maka pembelian Biosolar dibatasi maksimal 20 liter per hari. “(Saat ini) belum ada perubahan kuota dan kita koordinasikan terus dengan regulator BPH Migas. Selama belum ada revisi Perpres 191/2014, ketentuan yang ada di dalamnya masih berlaku termasuk kendaraan yang diatur di dalamnya,” kata Irto. (kpc)

JAKARTA, TRIBUN - Minyak goreng besutan pemerintah yang diluncurkan tahun lalu, Minyakita, mendadak langka di sejumlah daerah. Kalaupun ada, harga jual dari pedagang melonjak hingga Rp20.000 per liter.

Berdasarkan Peraturan

Menteri Perdagangan (Permendag) 49 Tahun 2022, minyak goreng rakyat terdiri atas minyak curah dan MinyaKita yang diatur oleh pemerintah dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp14.000 per liter. Harga minyak goreng pemerintah dengan merek Minyakita sudah jauh melambung, bahkan di beberapa daerah dijual di atas Rp20.000 per liter. Barangnya pun susah didapat alias langka.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan, untuk membeli Minyakita, sudah mulai diterapkan kebijakan bahwa pembeli harus menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP). “Sekarang beli (Minyakita) pakai KTP. Jangan sampai orang beli itu memborong,” kata Zulkifli dikutip dari Antara, Minggu (5/2).

Ia melanjutkan, pembeli boleh saja membeli 5 kilogram, tetapi tidak boleh memborong Minyakita untuk dijual kembali dan kebijakan tersebut sudah mulai diterapkan. Zulkifli kembali mengingatkan para penjual minyak goreng agar jangan mainmain menjual Minyakita di atas HET Rp14.000 per liter karena ada pengawasan dari Satgas Pangan.

“Harganya tidak boleh naik, kalau naik kena Satgas, enggak boleh lagi jualan,” ujarnya.

REI Minta Pemerintah Segera Terbitkan Aturan Harga Baru Rumah Subsidi

JAKARTA, TRIBUN - Real

Estat Indonesia (REI) meminta pemerintah segera menerbitkan aturan penyesuaian harga rumah subsidi. Wakil Ketua

Umum REI, Bambang Ekajaya mengatakan, REI telah mengusulkan adanya aturan penyesuaian harga rumah subsidi sejak kuartal tiga 2022.

Hal ini karena adanya kenaikan harga BBM dan biaya operasional. Harga bahan bahan bangunan juga mengalami kenaikan lebih dari 30%. “Kenaikan 7% adalah jalan tengah agar pengembang tetap bisa beroperasi dan konsumen masih bisa menjangkau harga rumah susidi,” ujar Bambang, Minggu (5/2).

Ia bilang, bisnis pembangunan rumah subsidi memang bermargin terbatas, tapi dengan volume yang tidak terbatas. Saat ini, backlog kepemilikan perumahan Indonesia hampir mencapai 13 juta dan terus tertambah. Agar bisa mencapai target pe- merintah, yakni 1 juta per tahun, diperlukan juga konsistensi pembiayaan bersubsidi dan support pemda dari perizinan sampai dengan sertifikasi penunjang lainnya.

Bambang menyebut, setiap keterlambatan akad akan mengerus margin pengembang. “Justru, yang terpenting adalah ketersediaan KPR bersubsidinya dan tentu kemudahan dalam proses perizinan agar semua bisa berjalan on the track,” terang Bambang.

Ia menyambut baik kenaikan batas maksimal penghasilan calon pembeli rumah subsidi, untuk memperluas pasar konsumen yang berhak mendapatkannya. Batas maksimal penghasilan masayarakat berpenghasilan rendah (MBR) saat ini Rp7 juta per bulan, dari sebelumnya Rp6 juta per bulan.

Selain MBR, Bambang meminta pemerintah juga membantu masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

Sebab, saat ini masyarakat yang tergolong MBT relatif mendominasi tenaga kerja di Indonesia. Bambang menilai kaum milenial saat ini tergolong MBT yang sulit membeli rumah.

“(MBT) Yang penghasilannya sedikit di atas MBR langsung dikenakan bunga komersial nonsubsidi,” ujar Bambang.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan, aturan penyesuaian harga rumah subsidi masih dalam proses pembahasan dengan Kementerian Keuangan. Endra belum bisa memastikan kapan aturan tersebut akan terbit.

“Masih dalam pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dengan tim dari BKF,” ujar Endra. (ktn)

ADA SYARATNYA

 Pemerintah mulai menerapkan syarat pembelian Minyakita dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP).

 Pembeli juga hanya boleh membeli lima kilogram serta tidak boleh memborong.  Mendag mengatakan, ada pengawasan dari Satgas Pangan dalam penjualan Minyakita.

Di samping itu, untuk mencukupi kebutuhan minyak goreng di pasaran, pemerintah dan produsen telah sepakat untuk meningkatkan tambahan suplai minyak goreng kemasan dan curah gingga 50 persen atau sebanyak 450 ribu ton per bulan, dari sebelumnya 300 ribu ton per bulan. Upaya ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat jelang puasa hingga Lebaran 2023. Sebelumnya, suplai minyak goreng per bulan hanya sebesar 300.000 ton per bulan. Zulkifli mengatakan, kelangkaan Minyakita di pasaran bukan karena stok minyak goreng yang menipis, tapi akibat banyak masyarakat yang mulai beralih dari minyak goreng premium menjadi MinyaKita lantaran kualitasnya yang tidak berbeda jauh. Ia menegaskan, Minyakita hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Minyak goreng kemasan rakyat (Minyakita) dijual seharga Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg untuk minyak goreng curah.

“Semua orang beli itu ya jadi habis. Nanti kalau semua yang beli premium jadi beli ini, ya enggak akan cukup juga. Karena sudah bagus semua mau beli MinyaKita, dijualnya di retail modern, online, padahal ini untuk pasarpasar,” ujar Zulkifli. Sebagai informasi saja, Kementerian Perdagangan meluncurkan Minyakita pada 6 Juli 2022 untuk mengatasi kenaikan harga minyak yang pada saat itu sempat menyentuh harga Rp25.000 per liter. Minyakita diproduksi oleh perusahaan-perusahaan minyak goreng untuk memenuhi kebijakan domestic price obligation (DMO) demi mendapatkan izin ekspor. Pengawasan Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai, sebenarnya tidak perlu ada syarat pembelian Minyakita menggunakan KTP. Cukup stoknya saja yang ditambah. Sebab, jika pembelian pakai syarat dan dibatasi, dikhawatirkan konsumen akan kembali lagi ke pembelian minyak curah.

Selain itu, pengawasan juga jadi tidak efektif, penjual eceran nanti serba salah jika membatasi minyakita. Terlebih, kebutuhan untuk rumah tangga dan usaha makanan jelang Ramadan tinggi. “Pelajaran dari kasus minyak goreng 2022 lalu, justru penyelesaian masalah dengan menambah pasokan minyak goreng kemasan sederhana, mengawasi tata niaga, dan mendorong produsen bahan baku mematuhi DMO,” ujar Bhima. (kpc/ktn)

Ikan Predator Diduga Menginvasi Telaga Jonge Semanu

GUNUNGKIDUL, TRIBUNDinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Gunungkidul berupaya mengantisipasi peredaran ikan predator yang bersifat invasif di seluruh telaga.Hal ini setelah munculnya dugaan bahwa beberapa telaga sudah terisi oleh ikan invasif. Kepala DKP Gunungkidul, Krisna Berlian tak menampik ada kabar soal peredaran ikan predator tersebut.

“Ada dugaan beberapa telaga sudah dimasuki ikan yang bersifat invasif,” kata Krisna, Minggu (5/2).

Ia menduga peredaran ikan predator salah satunya berasal dari pemelihara ikan eksotis. Ikan eksotis namun jenis predator tersebut dibuang ke telaga lantaran pemiliknya sudah bosan untuk memeliharanya. Krisna mengaku tidak mudah untuk bisa me- nangkap ikan tersebut dan penanganannya perlu dukungan dari banyak pihak.

“Komunikasi dengan ahlinya perlu dilakukan untuk penanganan,” jelasnya. Krisna pun berharap masyarakat tidak asal memasukkan ikan ke dalam telaga. Sebab, ikan tersebut bisa jadi tidak sesuai dengan habitatnya dan justru mengancam ikan lain yang sudah eksis. DKP Gunungkidul sendiri tengah gencar menebar benih ikan di seluruh telaga. Program ini dilakukan sebagai langkah pelestarian, dan ikannya juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomi. “Kami terus melakukan pengembangan di balai benih ikan untuk program ini,” ujar

Krisna. Ikan predator juga diduga sudah ada di Telaga Jonge, Kalurahan Pacarejo, Semanu, namun belum diketahui jenisnya. Lurah Pacarejo, Suhadi mengatakan sudah ada larangan ke masyarakat agar tidak memasukkan ikan sendiri ke telaga. Benih ikan hanya bisa disebar oleh DKP Gunungkidul. “Tapi, telaga ini bisa dimanfaatkan warga untuk memancing ikan,” jelasnya. (alx)