Kuota Penyaluran KUR Perbankan Meningkat Tahun Ini

JAKARTA, TRIBUN - Pemerintah menargetkan angka penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) kepada pelaku

UMKM di 2023 menjadi Rp460 triliun, naik dari tahun 2022 sebesar Rp373 triliun. Kenaikan itu pun membuat jatah KUR perbankan tumbuh signifikan tahun ini.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau

BMRI misalnya, mendapat mandat untuk mengalokasikan Kredit Usaha

Rakyat (KUR) senilai Rp48 triliun di 2023 meningkat 20% dari 2022. Bank

Mandiri akan fokus menyalurkan kredit murah itu pada sektor produksi.

SEVP Micro & Consumer Finance

Bank Mandiri Josephus K. Triprakoso mengatakan, Bank Mandiri optimistis untuk terus menyalurkan KUR di tahun 2023 ini. Rencana penyaluran KUR akan difokuskan untuk sektor produksi dan fokus juga pada pengembangan di KUR Klaster. Adapun sektor yang sudah pernah digarap sebelumnya antara lain sektor pertanian, jasa produksi, oil & gas, dan sektor perdagangan retail.

“Seiring dengan target penyaluran

KUR oleh Bank Mandiri yang meningkat pada tahun ini, tentu kami berharap dapat meningkatkan kontribusi penyaluran KUR Bank Mandiri pada sektor produksi di sepanjang tahun 2023 ini,” kata Josephus, Selasa (10/1).

Sampai dengan Desember 2022, Bank Mandiri telah menyalurkan

KUR sebanyak Rp40 triliun kepada 351.635 pelaku usaha. Penyaluran

KUR pada Tahun 2022 masih didominasi oleh sektor produksi 59,73% atau sebesar Rp23,89 triliun, sedangkan sektor non-produksi hanya 40,27% yaitu sebesar Rp16,10 triliun.

Adapun General Manager Divisi

Bisnis Usaha Kecil PT Bank Negara Indonesia (BNI), Sunarna Eka Nugraha menyampaikan, di tahun 2023 ini, BNI juga tetap berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada pelaku UMKM melalui KUR, di mana tahun ini pihaknya mendapat amanah untuk menyalurkan kuota sebesar Rp36,5 triliun. Pada 2022 lalu, BNI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp35,2 triliun kepada 300.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 15% dibanding Tahun 2021. “Di tahun 2023 BNI akan semakin giat untuk meningkatkan pembiayaan KUR ke sektor produksi, khususnya di sektor pertanian, jasa dan industri pengolahan yang sampai saat ini kami nilai memiliki tren pemulihan yang relatif lebih positif. Sejalan dengan arahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kami menargetkan 60% penyaluran KUR diterima oleh pelaku UMKM di sektor produksi,” terang Sunarna. (ktn)

Adira Finance Salurkan Pembiayaan

Rp31,7 trilun Sepanjang 2022

YOGYA, TRIBUN - PT Adira Di- namika Multi Finance Tbk (Adira Finance) mampu membukukan penyaluran pembiayaan Rp31,7 triliun sepanjang tahun 2022. Komposisi pembiayaan terbesar adalah untuk mobil dan motor.

Direktur Utama PT Adira

Dinamika Multi Finance Tbk, Dewa Made Susila mengatakan pembiayaan mobil baru menduduki peringkat pertama dengan persentase sebesar 30 persen atau senilai Rp9,4 triliun. Selisih tipis dengan pembiayaan motor baru, Adira Finance menyalurkan pembiayaan sebesar Rp9, 4 triliun atau sekitar 29 persen.

“Kami juga ada pembiayaan mobil bekas dengan porsi 15 persen atau senilai Rp4,7 persen, kemudian untuk motor be- kas itu 7 persen atau sekitar Rp2 triliun. Memang paling besar otomotif,” katanya, Selasa (10/1). Ia menerangkan, Adira Finance tidak hanya melayani pembiayaan otomotif, tetapi juga biaya pendidikan, kesehatan, hingga umroh. Meski tidak setinggi pembiayaan otomotif, namun pembiayaan non-otomotif termasuk tinggi. Sepanjang 2022 kemarin, pembiayaan nonotomotif sekitar 19 persen atau senilai Rp19 triliun. Menurut Made, pemulihan multifinance tergolong lambat pascapandemi Covid-19. Tidak sedikit konsumen yang akhirnya mengajukan restrukturisasi agar bisa melunasi angsuran. Ia mencatat lebih dari 800.000 nasabah mengajukan restrukturisasi. Meski begitu, ia optimistis Adira Finance bisa tumbuh.

“Restrukturisasi bisa mencapai Rp19 triliun, tetapi akhir 2023 ini sudah habis (lunas). Kami tetap optimistis, tahun ini kami targetkan pembiayaan tumbuh 15 persen dengan asumsi penjualan kendaraan baru tumbuh 5 persen,” ungkapnya. Kepala Wilayah Jawa Tengah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Irfan Budianto menambahkan, pembiayaan sektor otomotif menduduki porsi paling besar untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY. “Dari produksi 60.000-65.000 motor, (pembiayaan) sekitar 5.000-6.000 motor di Adira Finance (pembiayaan). Kalau untuk pertumbuhannya relatif stabil, tetapi untuk mobil pertumbuhannya relatif besar,” imbuhnya. (maw) depan sudah mulai lah pemotongan pajak atas natura ini, bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (10/1). Saat ini, Kemenkeu masih menggodok aturan detail terkait daftar jenis natura yang akan dikenai atau dikecualikan dari objek PPh. Nantinya aturan itu akan berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2022 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo menambahkan, pada dasarnya pengenaan PPh atas natura akan berlaku pada jenis fasilitas yang didapat karyawan sejak 1 Januari 2023. Karyawan yang telah menerima natura atau kenikmatan, maka wajib menghitung dan membayar sendiri PPh yang terutang atas fasilitas tersebut.

Menurut UU HPP Karyawan, sebagai wajib pajak orang pribadi, perlu melaporkan fasilitas yang diterima dalam laporan SPT mendatang. Namun, apabila nantinya PMK yang mengatur detail jenis natura yang jadi objek PPh sudah tersedia, maka pemberi kerja wajib melakukan pemotongan PPh atas natura atau kenikmatan yang diberikan kepada karyawan melalui mekanisme PPh Pasal 21.

“Jadi, misalnya saya menerima natura atau kenikmatan katakan senilai Rp 50 juta, kalau saya terima di bulan ini (Januari), maka nanti saya laporkan sendiri sebagai penghasilan di SPT saya pada akhir tahun,” jelas Yustinus. (ktn)

BPJS Ketenagakerjaan Bidik

Jumlah Peserta Naik 10 Juta

JAKARTA, TRIBUN - BPJS Ketenagakerjaan menargetkan mampu mencapai pertumbuhan peserta hingga 10 juta sepanjang tahun 2023. Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga Oni Marbun mengatakan, target pertumbuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun ini lebih besar dua kali lipat dari target tahun lalu.

“Target kenaikan (kepersertaan) tahun ini sekitar 10 juta, 2 kali lipat dari tahun lalu. Fokus kami di tahun ini selain meningkatkan awareness masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan, pemahamannya juga akan terus ditingkatkan. Karena kalau dia sudah paham manfaatnya, tidak mungkin mereka tidak tertarik untuk jadi peserta BPJS Ketenaga- kerjaan, atau minimal mencari tahu,” ujar dia kepada media, Selasa (10/1).

Ia menjelaskan, dalam upaya untuk meningkatkan jumlah kepesertaan ini, pihaknya akan menyasar kalangan bukan penerima upah (BPU) atau pekerja informal. Adapun yang dapat disebut pekerja informal misalnya adalah petani, nelayan, pengendara ojek online, dan pedagang. “Bukan berarti (pekerjaan informal) yang lain tidak, tetapi kami akan seluas-luasnya, misalnya fotografer lepas, ART, pekerja seni dan pekerjaan informal lainnya,” imbuh dia.

Ia mengatakan untuk dapat meningkatkan jumlah peserta pekerja informal, ke depan pihaknya akan melakukan pendekatan ke komunitas, misalnya pekerja kre- atif, pekerja seni, dan asosiasi pedagang. “Kami mau sasar sebanyak mungkin informal workers untuk pemahaman,” imbuh dia. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong pekerja penerima upah (PPU) untuk dapat mendaftarkan pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal di sekitarnya untuk jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Oni mengungkapkan, pendekatan kepada pekerja informal memang membutuhkan banyak strategi yang spesifik. Sebagai informasi, berdasarkan data September 2022, diketahui jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan ini ada sebanyak 35,6 juta. Dari jumlah tersebut sekitar 4,6 juta merupakan bukan penerima upah (BPU) atau pekerja informal. (kpc)