Volume Limbah Kota Yogya Turun 15 Ton

 Pemkot Terus Genjot Gerakan Zero Sampah Anorganik

YOGYA, TRIBUN - Gerakan zero sampah anorganik yang diterapkan di Kota Yogya awal tahun mulai menunjukkan progres. Benar saja, meski baru 10 hari berlangsung, program tersebut terbukti mampu mereduksi alokasi limbah yang dibuang menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya, Sugeng Darmanto mengatakan, saat ini limbah yang dibuang ke TPA Piyungan berkurang sekitar 15 ton per harinya. Sebagai informasi, sebelum gerakan itu dilaksanakan, setiap harinya terdapat 260 ton sampah baik organik maupun anorganik yang diboyong menuju TPA. “Sudah mulai ada pengurangan volume sampah sekitar 15 ton per hari. Tentunya ini menjadi awal yang baik bagi Kota Yogya,” ujar Sugeng, Selasa (10/1).

Hanya saja, ia menyampaikan, dari total pengurangan itu, pihaknya belum bisa memaparkan hitungan secara rinci terkait jenis sampah yang telah tereduksi. Entah itu organik, anorganik, atau residu, yang merupakan limbah sisa dan tak punya nilai keekonomian, karena gerakan baru berjalan kurang dari dua pekan.

PROGRES KEBIJAKAN

 Gerakan zero sampah anorganik mulai menunjukkan progres.

 Baru 10 hari berlangsung, program tersebut terbukti mampu mereduksi alokasi limbah.

 Penuruan volume mecapai 15 ton perhari.

“Jadi, pengurangan 15 ton sampah per hari itu masih hitungan secara keseluruhan. Kalau ditanya, apakah masih ada limbah yang tercampur antara organik dan anorganik, tentu masih ada, karena masyarakat, kan, masih boleh membuang yang sifatnya residu,” urainya. Oleh sebab itu, Sugeng menandaskan, Pemkot tidak akan berpuas diri dengan hasil yang dicapai dari 10 hari pertama gerakan zero sampah anorganik ini. Ia menyatakan, upaya sosialisasi dan edukasi akan terus digencarkan, agar masyarakat terbiasa melakukan pengelolaan sampah di lingkup rumah tangga. “Memang perlu pembiasaan, supaya terjadi perubahan perilaku warga masyarakat, dari yang tadinya hanya sekadar membuang, menjadi mengelola. Terus kita pantau progres perkembangannya,” katanya. Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogya, Aman Yuriadijaya, menyampaikan, capaian gerakan zero sampah anorganik sejauh ini cende- rung masih bias dan belum bisa dijadikan tolok ukur kesuksesan. Karenanya, selama Januari, Februari dan Maret 2023, Pemkot akan menggencarkan sosialisasi dan edukasi, agar hasilnya bisa tampak per April mendatang. “Kami juga menerima semua masukan. Kalaupun edukasi belum sempurna, ya, kita ulangi. Selama tiga bulan ke depan kita gencarkan,” ulasnya.

Menurut Aman, progres dari gerakan zero sampah anorganik baru bisa disaksikan setidaknya setelah tiga bulan berlangsung.

Ia tak memungkiri, sejauh ini hasil memang sudah bisa dilihat, tapi resolusi dalam data yang tersaji belum menggambarkan keberhasilan dari program tersebut secara valid dan komperhensif.

“Resolusi datanya baru bisa dilihat semakin baik setelah tiga bulan. Sekarang masih bias. Jadi, kalau memang ada penurunan, kan, belum signifikan, ya, karena kita juga ketambahan produksi sampah sisa tahun baru kemarin,” pungkas Sekda. (aka)

Desak Pengawasan Hingga RW

KALANGAN legislatif mendesak keseriusan Pemkot Yogya dalam penerapan gerakan zero sampah anorganik. Sejauh ini, langkah yang telah ditempuh eksekutif dinilai masih “tanggung”, terutama mengenai aspek pengawasan di wilayah.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta, Cahyo Wibowo, mengatakan, pihaknya telah melangsungkan pemantauan langsung, di sejumlah depo. Berdasarkan hasil pemantauan, ia pun mendapati fenomena belum maksimal-

Sultan Salurkan Bantuan untuk Mahasiswa Korban Gempa Cianjur

PEMERINTAH Daerah DIY memberikan bantuan kepada 63 mahasiswa asal

Cianjur yang terdampak gempa bumi.

Bantuan ini diserahkan langsung oleh

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Bangsal Kepatihan, Selasa (10/1) .

Sri Sultan mengatakan, bantuan dari

Pemda DIY disalurkan dalam bentuk dana kebutuhan hidup selama delapan bulan ke depan di mana tiap bulannya setiap mahasiswa mendapat uang Rp500 ribu.

Total bantuan yang mencapai Rp315

Juta ini diharapkan mampu meringankan beban para mahasiswa korban gempa selama masih menempuh pen- didikan di Yogyakarta. “Jadi ini kami membantu hanya untuk living cost. Bantuan ini diberikan by name by address, jadi nanti silahkan diambil setiap bulannya selama 8 bulan. Kalau ada masalah, silahkan bisa dikomunikasikan dengan Dinas Sosial DIY,” pesan Sri Sultan kepada para mahasiswa penerima bantuan.

Sri Sultan mengungkapkan, Pemda DIY juga telah melayangkan surat ke kampuskampus agar para mahasiswa penerima bantuan tersebut mendapat keringanan untuk membayar uang kuliah.

Menurut Sri Sultan, sudah ada satu mahasiswa yang mengaku dibebaskan dari biaya kuliah selama satu semes- ter. Sri Sultan berharap para mahasiswa ini bisa lulus dengan baik tanpa perlu putus kuliah.

Ketua Yayasan Persaudaraan Masyarakat Yogyakarta, Antonius Simon mengatakan, yayasan yang dipimpinnya ini juga turut serta menjadi donatur pemberian bantuan kepada para mahasiswa asal Cianjur.

“Bantuan kali ini merupakan gabungan, ada juga dari Bank BPD DIY dan Dinas Sosial DIY. Yayasan kami sendiri terdiri dari 68 pengusaha di Yogyakarta yang sudah mulai menjadi donatur sejak peristiwa tsunami 2004 lalu,” ujarnya sebagai inisiator penggalangan bantuan. (tro)

Gandeng 69 Faskes, Gulirkan Layanan Program KB Gratis

PEMKOT Yogyakarta berupaya menggenjot kepesertaan program Keluarga Berencana (KB) di wilayahnya melalui layanan gratis di 69 fasilitas kesehatan (faskes). Fasilitasi tersebut, didukung penuh oleh Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang diinisasi

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Kepala Bidang KB dan Pembangunan Keluarga, Dinas P3AP2KB Kota Yogyakarta, Herristanti, menandaskan, layanan KB dari BOKB itu, dapat diakses di 69 faskes secara gratis. Termasuk, dana fasilitasi yang berasal dari

APBD Kota Yogyakarta untuk pemulihan bagi istri sebesar Rp700 ribu dan dana pengganti biaya hidup bagi suami senilai Rp300 ribu.

“Untuk layanan KB bisa diakses secara reguler dari kepesertaan JKN, sementara dari Pemkot layanannya menggunakan BOKB yang bisa diakses secara gratis juga, diutamakan warga yang ber-KTP dan domisili di Kota Yogya, tapi tak menutup kemungkinan dari luar Kota,” urainya, Selasa (10/1). Untuk layanan KB dari BOKB ini, ungkap Herristanti, program yang bisa diakses adalah program pelayanan KB de- ngan metode KB Jangka Panjang, atau MKJP. Sehingga, sasarannya adalah untuk Pasangan Usia Subur (PUS) yang sudah memiliki anak dan merasa mantap dengan jumlah anak yang dimiliki. “MKJP ini juga mencakup Kontrasepsi Mantap atau Kontap dengan metode sterilisasi MOW atau tubektomi pada wanita, dan MOP atau vasektomi pada pria. Jadi, untuk PUS yang sudah mantap untuk tidak menambah jumlah anak, ini sangat disarankan, ya, dan bisa ikut berperan mengontrol laju pertumbuhan penduduk di Kota Yogya,” tandasnya. (aka) nya pemilahan di rumah tangga. “Ya, kami melihat sampah yang dibawa ke depo itu sebagian besar masih tercampur. Upaya pemilahan di rumah tangga baru sekitar 30-50 persen, masih jauh dari optimal,” terangnya, Selasa (10/1). Karena itu, Fraksi PKS mengusulkan, agar Pemkot melakukan pengadaan petugas pemantau, yang bisa ditugaskan di setiap RW. Petugas itu, nantinya diberi mandat melangsungkan pengawasan dari rumah ke rumah terkait perilaku pembuangan limbah. “Karena pemgawasan dari petugas Linmas yang berjaga di depo sejauh ini kurang maksimal. Banyak warga yang memanfaatkan kelengahan itu, sehingga sama saja, dipilahnya di depo,” katanya. Selain itu, pihaknya menyoroti kurangnya fasilitas pendukung yang dimiliki Pemkot Yogya dalam realisasi gerakan zero sampah anorganik. Salah satunya terkait keterbatasan jumlah armada truk di depo-depo, yang membuat proses pemilahan kurang optimal. (aka)

Skuter Listrik di Kawasan Malioboro Segera Ditertibkan

YOGYA, TRIBUN - Pemkot Yogyakarta bakal segera melakukan penertiban terhadap keberadaan skuter listrik di sepanjang Tugu hingga Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta. Hal itu menyusul kembali menjamurnya jasa persewaan skuter di kawasan itu.

Penjabat Wali Kota Yogya, Sumadi mengatakan pihaknya telah menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Dalam Perwal tersebut disebutkan, setiap orang dilarang menggunakan atau menyewakan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik di jalan raya dan trotoar atau kawasan pedestrian. Kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik hanya boleh digunakan di dalam komplek perumahan dan area perkantoran.

“Kita sudah punya Perwal juga sudah sosialisasikan. Mereka sudah tahu. Nanti kita lakukan penegakan terhadap peraturan itu,” tandas Sumadi, Selasa (10/1).

Sumadi mengatakan, mereka yang melanggar terancam sejumlah sanksi mulai dari teguran hingga penyitaan. Teguran bisa dilakukan kepada persewaan skuter listrik maupun wisatawan yang memakai skuter. Sedangkan penyitaan dilakukan terhadap pemilik jasa persewaan.

“Sanksinya ada banyak, yang terakhir bisa kita lakukan penyitaan,” tegasnya.

Sumadi mengaku masih akan berkoordinasi dengan Pemda DIY. Sebab Malioboro juga berada di kawasan sumbu filosofi yang pengelolaannya dipegang oleh Pemda DIY. “Itu sebenarnya tidak hanya nanti kita juga koordinasi dengan teman-teman pemda diy dengan kepolisian terkait dengan itu,” jelasnya. Skuter listrik dikawasan Malioboro kem- bali dijumpai beroperasi meski Pemkot Yogyakarta telah menerbitkan produk hukum berupa Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Dalam Perwal 71/2022 disebutkan larangan bagi setiap orang menggunakan atau menyewakan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik di jalan raya dan trotoar atau kawasan pedestrian. Kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik hanya boleh digunakan di dalam komplek perumahan dan area perkantoran.

“Setiap orang yang melanggar ketentuan ini akan dikenai sanksi administratif. Mulai teguran lisan hingga pengamanan barang bukti,” kata anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Yogyakarta, Baharuddin Kamba, Selasa (10/1) Kamba mengatakan, dengan adanya ketentuan tersebut sebagai payung hukum, maka sudah seharusnya tidak ada lagi alasan bagi organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk menindak tegas bagi yang melanggar aturan ini.

Dari hasil pemantauan Forpi Kota Yogyakarta jauh sebelum Perwal 71/2022 ini diterbitkan, penggunaan dan penyewaan skuter listrik di ruas-ruas jalan utama seperti jalan Margo Utomo Kota Yogyakarta sudah marak beroperasi.

“Dengan adanya Perwal 71/2022 ini, maka sosialisasi aturan terkait larangan penggunaan dan penyewaan skuter listrik di kawasan tertentu (Jalan Margo Utomo, Jalan Margo Mulyo dan Jalan Malioboro) tidak perlu lama yakni paling lama cukup satu bulan,” jelasnya. (aka/hda)

Permudah Perizinan Lewat Aplikasi Sidering

MAGELANG, TRIBUN - Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magelang meluncurkan aplikasi ‘SIDERING’ atau Sistem Pendaftaran dan Tracking Perizinan. Aplikasi ini berguna untuk peningkatan pelayanan perizinan Non Online Single Submission (OSS) dan Non Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SIMBG).

Aplikasi ini diluncurkan Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Adi Waryanto didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Magelang, Iwan Sutiarso dan Plt Kepala DPMPTSP Kabupaten Magelang, Taufik Hidayat Yahya melalui zoom meeting yang di Ruang Com- mand Center (CCR) Pustaka Gemilang, Kabupaten Magelang, Selasa (10/1).

Adi Waryanto menyampaikan, UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah amanat yang harus dilaksanakan untuk memberi jaminan, kepastian penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang transparan, akuntabel, efektif serta efisien. “Aplikasi SIDERING merupakan salah satu bagian dari Program Smart City Kabupaten Magelang dalam mewujudkan Smart Governance dengan menyediakan pelayanan publik smart berbasis teknologi untuk mendukung visi pembangunan Kabupaten Magelang pada tahun 20192024,” ujarnya. Ia berharap dengan hadirnya aplikasi SIDERING menjadi langkah awal untuk mewujudkan kemudahan yang didapat oleh masyarakat. Selain itu, juga diharapkan dapat mempersingkat waktu pengurusan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya izin secara online Plt Kepala DPMPTSP Kabupaten Magelang, Taufik Hidayat Yahya, aplikasi SIDERING diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat penggunaan layanan. Juga, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat. “Sementara ini OPD (organisasi perangkat daerah) pengguna aplikasi SIDERING di antaranya DPMPTSP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan. Aplikasi ini juga telah mencakup 23 jenis layanan perizinan di antaranya izin praktik Tenaga Kesehatan, izin trayek dan kartu pengawasan di Dinas Perhubungan, izin reklame, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non berusaha di DPUPR,” tutupnya. (ndg)