Sertifikat

Tanah Dinilai Cacat Hukum

ini, mengingat medannya cenderung ekstrem. “Nanti ada petugas yang membantu mengamankan,” ujarnya. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto mengatakan pengecekan kendaraan akan dilakukan di terminal hingga pul bus antarkota antarprovinsi (AKAP), untuk memastikan angkutan yang digunakan dalam kondisi laik jalan. “Monitoring dilakukan selama libur Lebaran lewat posko-posko di berbagai titik,” kata Rakhmadian. Sementara itu, Dishub Bantul bakal menggenjot perbaikan lampu penerangan jalan umum yang mati untuk meng-

 Pemilik Lahan Terdampak Tol YogyaSolo Gugat BPN Sleman ke PTUN

YOGYA, TRIBUN - Seorang ahli waris dari bidang tanah yang terimbas proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo menggunggat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sleman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta.

Pihak penggugat menganggap sertifikat tanah yang diterbitkan BPN cacat hukum dan menuntut pembatalan penerbitannya.

Penggugat dalam hal ini adalah Nuring Andreas Rotary, warga Pelemsari, Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Kalasan, Sleman. Dia merupakan satu-satunya anak sekaligus ahli waris tunggal dari almarhum Santosa Umbara, yang memiliki beberapa bidang tanah dan enam bidang di antaranya telah beralih pemilik tanpa sepengetahuannya.

Kuasa Hukum Nuring, Aloevie RM mengatakan pihaknya menggunggat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Adapun yang menjadi objek sengketa adalah enam sertifikat tanah yang telah terjadi peralihan hak tanpa melibatkan klien mereka sebagai ahli waris dari almarhum Santoso.

“Enam bidang tanah tesebut lokasinya berbeda satu sama lain. Luasnya juga beda-beda,” ujarnya, Rabu (12/4) di PTUN Yogyakarta

Keenam bidang tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) ini menurutnya telah dilakukan balik nama atau peralihan hak oleh BPN Sleman, sehingga penggugat keberatan. Ahli waris menurutnya sangat keberatan dengan penerbitan sertifikat baru atas nama orang lain tersebut.

Sebelum sampai ke PTUN, pihaknya telah mengajukan upaya administratif, di antaranya mengajukan keberatan kepada Kantor Pertanahan, namun tidak direspons secara baik. Pihaknya juga melakukan banding administrasi dan tetap masih tidak direspons secara baik.

“Akhirnya, hari inilah kita melakukan persidangan perkara di PTUN terhadap objek sengketanya enam SHM tersebut,” jelasnya.

Ia menegaskan, alasan gugatan karena sertifikat yang diterbitkan oleh BPN itu adalah catat hukum dan harus dibatalkan sehingga kembali menjadi atas nama Santosa Umbaran. Dia menambahkan, beberapa waktu yang lalu, pihaknya sudah bersurat kepada Kantor Badan Pertanahan, karena ingin mendapatkan informasi tentang surat keterangan pendaftaran tanah.

“Kami mendapat info bahwa tanah-tanah tersebut objek sengketa yang menjadi hak daripada klien kami telah dialihkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional itu,”terangnya.

Kebetulan, lanjutnya, dua dari enam bidang tanah tersebut kini terkena proyek pembangunan tol dan harus dilakukan pembebasan lahan. Dari dua bidang tanah tersebut, total nilai kompensasinya sekitar Rp4,2 miliar. Realisasi pembayaran ganti rugi sudah berlangsung pada 6 April 2023 kemarin. Namun, sesuai peraturan, ada penundaan pencairan ganti untung karena pihaknya menggugat ke PTUN. Dia nenambahkan, keenam bidang tanah tersebut beralih kepemilikan ke tiga orang. Kendati demikian, ia mengaku tidak mengetahui hubungan ketiga orang pemilik sertifikat yang baru tersebut dengan kliennya. Pihaknya menggugat agar terjadi pembatalan sertifikat. Pembuktian Analis hukum BPN Sleman, Khairani Afifah, mengatakan, pihaknya akan menghadapi gugatan terse- but. Alasannya, karena ini terkait produk yang mereka keluarkan selaku instansi pemerintah, di mana sertifikat itu sebagai ketentuan keputusan Tata Usaha Negara sebagai instansi pemerintah.

 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sleman digugat seorang ahli waris dari bidang tanah yang terimbas proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo.

 Ada enam bidang tanah yang disebut telah beralih pemilik tanpa sepengetahuan pewaris tunggal dari lahan tersebut.

 Dalam gugatannya di PTUN Yogyakarta, pihak penggugat menganggap sertifikat tanah yang diterbitkan BPN cacat hukum dan menuntut pembatalan penerbitannya.

“Jika masyarakat ada keberatan, bisa melakukan gugatan ke PTUN. Itu hak mereka,” ujarnya.

Menurutnya, jika dalam kasus ini penggugat menilai sertifikat yang dikeluarkan BPN cacat hukum, maka harus dibuktikan di pengadilan, termasuk dasar hukumnya. Menurutnya, BPN mengeluarkan produk juga berdasarkan peraturan, sehingga dalam perkara ini juga harus dibuktikan kesesuaiannya. Dia menegaskan, BPN selama menerbitkan sertifikat tanah berdasarkan syarat-syarat pengajuan dari masyarakat sesuai peraturan.

“Kalau syarat-syaratnya lengkap, kami menerbitkan sertifikat tersebut,” pungkasnya. (hda) hadapi arus mudik dan balik Lebaran 2023. Kepala Dishub Bantul, Singgih Riyadi mengungkapkan, berdasarkan pemantauannya, di ruas jalan utama mudik yakni Jalan Jogja-Wates, Jalan Srandakan, dan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), masih banyak titik yang minim penerangan, karena rusak maupun memang belum dipasang lampu.

“Di JJLS yang ada di pantai selatan Bantul jika malam hari tentu gelap, karena baru di beberapa titik yang dipasangi lampu penerangan jalan. JJLS kewenangannya ada di tingkat pusat atau nasional, kami tidak bisa berbuat banyak,” ujarnya.

Kondisi penerangan minim juga terjadi di jalur alternatif Sedayu-Pajangan, meski ada lampu penerangan dari rumah warga. Kondisi jalannya relatif bagus, meski ada beberapa titik berlubang maupun bergelombang. Terkait potensi kemacetan, ia menyebut titiknya ada di Jalan Yogya-Wates wilayah Klangon, Kapanewon Sedayu serta pasar tumpah di Jalan Srandakan depan Pasar Mangiran dan Jalan PiyunganWonosari. Dengan potensi kemacetan tersebut, pihaknya bersama instansi terkait mendirikan pos pengamanan di beberapa titik. (alx/nto)

DOK. KPU BANTUL

Sembilan Nama Calon Kepala Dinas Sudah di Tangan Bupati

HASIL akhir dari keputusan panitia seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama telah mengumumkan sembilan nama yang lolos sebagai calon kepala dinas untuk tiga organisasi perangkat daerah (OPD) di Sleman. Kesembilan nama tersebut telah disampaikan ke Bupati Sleman untuk dipilih.

“Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah disampaikan kepada Ibu Bupati. Betul (nanti Bupati yang pilih),” kata Plt Kepala Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman, Arip Pramana, Rabu (13/4).

Keputusan panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Sleman tentang hasil akhir seleksi terbuka ini bernomor 18/PANSEL/I/ SLM/2023 tanggal 20 Maret 2023. Jabatan tinggi tersebut untuk Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB),

Kepala Dinas BKPP dan Kepala Dinas Sosial.

Sekertaris Daerah Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya mengatakan, tiga jabatan kepala dinas yang posisinya kosong itu sudah dilakukan proses seleksi terbuka. Nama, tiga besar yang lolos juga sudah diumumkan. Saat ini tahapannya sudah hampir selesai.

“Tinggal dipilih Bupati yang tiga besar itu. Selanjutnya, proses untuk menuju pelantikan,” kata dia. (rif)