Segera Adukan Jika Ada Pelanggaran!

 Pj Wali Kota: Pembayaran THR Maksimal H-7 Lebaran

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya mewanti-wanti para pemberi kerja, atau perusahaan di wilayahnya, untuk segera membayarkan

Tunjangan Hari Raya (THR). Skema pembayaran THR pun telah diatur pemerintah dan menjadi hak para pekerja yang wajib dibayarkan oleh masingmasing perusahaan.

Penjabat Wali Kota Yogya, Sumadi, mengungkapkan, THR paling lambat diberikan 7 hari sebelum hari raya keagamaan dan tidak boleh dicicil. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/2/ HK.04.00 / III/2023 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2023, bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

“Intinya, sesuai dengan ketentuan, THR wajib dibayarkan kepada seluruh pekerja, maupun buruh. Waktunya sudah diatur, maksimal 7 hari sebelum hari besar keagamaan,” jelasnya, Rabu (12/4).

Menurut Sumadi, dorongan terkait pembayaran THR pun terus digalakkan Pemkot Yogya, melalui beberapa giat diseminasi dan sosialisasi, menyasar perwakilan perusahahaanperusahaan di Kota Pelajar. Melalui upaya tersebut, ia berharap, hak-hak yang sudah seharusnya diterima buruh bisa tersalurkan.

“Ini harus selalu kami sosialisasi- kan dan sampaikan kepada pengusaha-pengusaha sehingga hak-hak pekerja tersampaikan,” ungkap Pj Wali Kota.

Ia menyatakan, THR diberikan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari besar keagamaan. Terlebih, di masa pemulihan dari dampak pandemi Covid-19, THR pun diyakini dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan konsumsi, mencukupi kebutuhan hidup, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Perusahaan hendaknya memiliki kesadaran untuk membayarkan THR secara penuh dan tepat waktu. Kami sudah membuat posko aduan di balai kota. Silakan masyarakat apabila ada hal-hal berkaitan dengan THR bisa melakukan pengaduan di sana,” pungkas Sumadi Posko aduan ini dapat diakses oleh para buruh atau pekerja. Posko berlokasi di kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogya, di kompleks Balai Kota setempat. Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogya, Maryustion Tonang, menyampaikan, sudah ada beberapa pekerja yang memanfaatkan layanan posko tersebut. Deretan aduan yang masuk, terkait konsultasi nilai THR yang harus diterima dan sudah ditindaklanjuti.

“Misalnya bagi pekerja yang kurang dari satu tahun. Posko dibuka sampai

PENUHI HAK PEKERJA

 - Pemkot Yogya mewanti-wanti pengusaha untuk membayarkan THR H-7 Lebaran.

 - Skema pembayaran THR pun telah diatur pemerintah.

 - Pembayaran THR juga tidak boleh dicicil.

 - Jika ada pelanggaran, Pemkot Yogya siap menerima aduan

H+7 lebaran. Posko di balai kota itu bicaranya konsultasi berkaitan dengan persoalan-persoalan THR keagamaan,” jelasnya. “Secara teknis Pemkot memfasilitasi kebutuhan dan harapan para pemberi kerja dan pekerja sebagai tindak lanjut regulasi tentang THR keagamaan,” tambah Maryustion.

Ia menyampaikan, sesuai ketentuan, bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, mendapat THR senilai 1 bulan upah. Sedangkan bagi atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan.

“Kalau uang servis itu untuk hotel dan restoran karena ada biaya servis. Itu diberikan kepada pekerja sesuai kesepakatan,” jelasnya. (aka)