Adil Gadaikan Kantor Bupati Rp100 Miliar

 Pemkab Meranti Cicil Utang Rp3,4 M Per Bulan

PEKANBARU, TRIBUN - Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, Riau, ternyata digadaikan oleh Bupati Nonaktif Meranti, M Adil. Hal ini terkuak setelah M Adil ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, Asmar membenarkan Kantor Pemkab Meranti telah digadaikan oleh Adil. Asmar menyebutkan, kantor pemerintah tersebut digadaikan ke Bank Riau Kepri sebesar Rp100 miliar.

“Yang digadaikan itu Mes Dinas PUPR Meranti dan Kantor Bupati. Aset bangunan dijadikan jaminan pinjaman ke Bank Riau Kepri senilai Rp100 miliar,” kata Asmar saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon, Jumat (14/4).

Asmar mengatakan, aset bangunan itu digadaikan Adil pada 2022 lalu. Namun, dari Rp100 miliar pinjaman yang diajukan, baru 59 persen yang dicairkan oleh pihak bank. Uang pinjaman itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Meranti.

“Baru digadaikan 2022 kemarin. Tapi uang itu baru cair 59 persen, berarti Rp59 miliar,” sebut Asmar. Setelah dikonfirmasi kepada pihak bank, kata dia, angsuran utang yang dibayar baru Rp12 miliar. Akibat aset kantor bupati yang digadaikan Adil, Pemkab Meranti harus membayar cicil-

KASUS TERKUAK an Rp3,4 miliar per bulan.

 Bupati Nonaktif Kepulauan Meranti, M Adil gadaikan kantor Pemkab senilai Rp100 miliar.

 Kantor pemerintah tersebut digadaikan ke Bank Riau Kepri.

 Pemkab harus mencicil Rp3,4 miliar per bulan.

 KPK tetapkan tiga tersangka dalam kasus ini.

“Setiap bulan yang harus dibayar sebesar Rp3,4 miliar,” kata Asmar. Sebagaimana diketahui, Bupati Kepulauan Meranti M Adil terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/4) malam. Setelah menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Adil ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Adil juga sudah dipakaikan rompi warna oranye oleh KPK. Adil diduga menerima uang jasa travel umrah, memungut setoran dari satuan kerja perangkat daerah, dan memberi suap ke orang pemeriksaan keuangan. Selain Adil, KPK juga menetapkan Kepala BPKAD Meranti, Fitria Ningsih sebagai tersangka, dan M Fahmi Aressa selaku auditor BPK Perwakilan Riau. Kemudian, 25 orang lainnya di jajaran Pemkab Meranti dan pihak swasta, turut diamankan untuk dimintai keterangan. Sementara itu, KPK menetapkan tiga tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kepulauan Meranti M Adil. Satu di antaranya auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, MFA.

Pejabat Humas BPK Riau, Solihin, mengatakan dalam operasi tersebut hanya MFA yang ditangkap. Bahkan tidak ada pegawai lain yang ikut terseret sejauh ini. “Tidak ada pegawai lain yang diperiksa selain yang ditangkap KPK,” kata Solihin.

KPK juga memeriksa sebanyak 12 saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Kepulauan Meranti, Muhammadh Ali. KPK menyebut ke-12 orang itu tengah menjalani pemeriksaan terkait dengan pemotongan anggaran, gratifikasi jasa travel umrah, dan suap pemeriksaan keuangan di lingkungan Pemerintahan Kepulauan Meranti.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Kabupaten Kepulauan Meranti, Jalan Perumbi Alai Kelurahan Insit, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepu- lauan Meranti, Riau,” kata Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/4). KPK merinci ke-12 saksi yang diperiksa termasuk Sekda Kabupaten Meranti, Kepala Dinas Pendidikan, Plt Kepala BPBD, Kabag Kesra, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagan, dan sejumlah ASN di lingkungan kantor Kabupaten Meranti. KPK memastikan ke-12 orang saksi yang diperiksa merupakan mereka yang juga terdaftar dalam orangorang yang diamankan saat KPK menggelar OTT. (kpc/dtc)