Rugikan Negara Hingga Rp2,4 Miliar

 Dirut PT DPS Tersangka Korupsi Penyalahgunaan Tanah Kas Desa

YOGYA, TRIBUN - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menahan RS (33), selaku direktur utama PT Deztama

Selanjutnya terhadap tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak hari ini tanggal 14 April

2023 sampai tanggal 3 Mei

Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2020 PT. DPS kembali mengajukan Proposal Permohonan Sewa Tanah

Putri Santosa (DPS), Jumat (14/4). Penahanan tersangka ini terkait pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman. Kepala Kejati DIY Ponco Hartanto mengatakan perkara ini berawal dari surat Gubernur DIY nomor tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari.

Terhadap

700/1277 tanggal 20 Maret 2023 perihal penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari tim pemeriksa keuangan. Dalam LHP tersebut ditemukan kerugian kurang lebih Rp2.476.300.000 dalam perkara pemanfaatan tanah kas Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman oleh PT DPS.

Penyidik Kejati DIY telah menaikkan status saksi RS menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman oleh PT DPS. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mendapatkan dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP.

“Selanjutnya terhadap tersangka RS dilakukan pemeriksaan kesehatan dan oleh tim dokter dikatakan sehat.

2023 di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Yogyakarta Lapas Wirogunan,” jelasnya. Alat bukti yang menguatkan RS ditetapkan sebagai tersangka menurut Kepala Kejati DIY berdasarkan LHP dan keterangan saksi-saksi. Dalam kontruksi perkara ini dimulai pada Tanggal 11 Desember

2015 PT. DPS mengajukan

Proposal Permohonan Sewa

Tanah Kas Desa Caturtunggal seluas 5.000 meter persegi untuk Area Singgah Hijau.

Atas permohonan tersebut setelah melalui persetujuan

Kepala Desa, BPD, rekomendasi Kecamatan, Kabupaten, Dispetaru Provinsi akhirnya disetujui Gubernur DIY melalui surat pada akhirnya keluar Keputusan Nomor

43/1Z/2016 Tanggal 7 Oktober 2016 tentang pemberian izin Kepada Pemerintah Desa Catutunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menyewakan tanah kas desa kepada PT. DPS. Kemudian pada Tahun 2019 terdapat RUPS PT. DPS yang membahas penjualan saham serta merubah susunan Direktur Dari Denizar Rahman kepada RS.

Kas Desa Caturtunggal seluas 11.215 meter persegi untuk keperluan Area Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills.

PT. DPS diduga telah mengalihkan tanah kas Desa Caturtunggal yang telah menjadi permukiman kepada pihak ketiga dengan cara disewakan.

Selain tanpa izin, PT. DPS tidak membayar uang sewa, membangun tanpa dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO) dan izin pengeringan lahan “Perbuatan RS telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2.467.300.000,” jelas Ponco.

Tersangka diduga melanggar yakni Pasal 2 ayat

(1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. perkara ini terkait dugaan munculnya tersangka baru.

Sebelumnya, Direktur PT DPS, RS menegaskan, pihaknya tidak pernah membangun perumahan di atas tanah kas desa. “Tidak bangun perumahan, khusus guest house , karena area di sana area singgah hijau. Kalau bisnis spesifik masuknya guest house,” ungkapnya. (hda)

TRIBUN JOGJA/AZKA RAMADHAN SUDAH PERSIAPAN - Jajaran

Forkompimda

Kota Yogya selepas menyampaikan keterangan pers di Balai Kota Yogya, Jumat (14/4) sore. Mereka menyatakan telah melaksanakan persiapan untuk menyambut libur Lebaran.