Karyawan Mengeluh THR Cuma Separuh

 Disnakertrans Bantul Terima Enam Aduan Pembayaran THR

BANTUL, TRIBUN - Dinas

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans)

Bantul telah menerima enam aduan terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR). Dari jumlah tersebut, lima di antaranya sudah terselesaikan, dan satu aduan baru masuk pada Kamis (13/4) kemarin.

“Masuk lima aduan dari lima perusahaan dan itu sudah terselesaikan. Kemudian, menyusul masuk satu aduan lagi, sehingga total ada enam aduan,” ujar Kepala Disnakertrans Bantul, Istirul Widilastuti, Jumat (14/4).

Kini pihaknya tengah menindaklanjuti laporan terakhir dengan mendatangi perusahaan untuk konfirmasi. Sementara, lima perusahaan sebelumnya sudah berkomitmen untuk membayar THR ke pegawai. Hal itu dipertegas dengan surat pernyataan dan bukti transfer ke rekening bank pegawai.

Disinggung terkait jenis aduan yang masuk, Istirul mengatakan ada beberapa masalah kenapa perusahaan belum membayarkan THR karyawan. Misalnya, pemilik perusahaan berada di luar negeri hingga ada perusahaan yang memiliki persepsi bahwa bisa dilakukan kesepakatan bersama seperti saat pandemi Covid-19 di tahun sebelumnya. “Kalau di pandemi kemarin memang ada SE (surat edaran, red) bisa dengan kesepakatan bersama. Tapi, itu kan sudah dicabut, jadi mau tidak mau, suka tidak suka perusahaan harus membayarkan sesuai ketentuan regulasi yang berlaku,” katanya. Selain itu ada pula aduan terkait nominal THR yang diberikan. Ada perusahaan yang hanya membayar separuh kepada karyawan. Terkait hal ini, pihaknya sudah memberi penjelasan aturan dan manajemen sepakat membayar sesuai hak karyawan. Pekerja yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, THR akan diberikan sebesar satu bulan upah. Sementara, yang mempunyai masa kerja satu bulan hingga kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerjanya. Hal itu telah tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan. Selain itu dalam permenaker tersebut diatur bahwa THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan “THR paling lambat (dibayarkan) H-7. Meskipun demikian, saat cuti bersama kita tetap melayani aduan untuk antisipasi saudara kita yang belum memperoleh haknya,” katanya.

Rp36,9 Miliar untuk ASN

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul turut menyiapkan tunjangan hari raya (THR) untuk para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya. Kepala Bidang Perbendaharaan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Supriyatin, mengatakan, THR ini dialokasikan dari APBD.

“Total alokasi yang diberikan untuk THR ini mencapai Rp36,9 miliar,” katanya, Jumat (14/4).

Supriyatin mengatakan besaran THR untuk tiap pegawai bervariasi, tergantung kinerja masing-masing pegawai. THR sendiri sudah dicairkan sejak Selasa (11/4) lalu, lewat bendahara di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Pegawai juga mendapatkan tambahan tunjangan kinerja (tukin),” ungkap Supriyatin.

Menurutnya, besaran tam-

JADI MASALAH bahan tukin yang diterima tiap pegawai hanya 50 persen dari tukin biasa. Skema ini sudah diatur oleh pemerintah pusat. Tambahan tukin ini diperkirakan cair di Mei mendatang. Adapun tukin reguler untuk Maret sudah dicairkan, di mana total alokasinya mencapai Rp5,9 miliar.

 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul telah menerima enam aduan terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR).

 Ada perusahaan yang cuma membayar separuh, atau bahkan belum dibayarkan sama sekali.

 Dari jumlah tersebut, lima di antaranya sudah terselesaikan, dan satu aduan baru masuk pada Kamis (13/4) kemarin.

Posko aduan Ada 2.477 perusahaan di Bantul yang wajib membayarkan THR untuk Idulfitri. Sejak Jumat (31/3) lalu, pihaknya pun telah membuka posko aduan di kantor Disnakertrans Bantul.

“Jadi tambahan tukin untuk THR kemungkinan separuh dari Rp5,9 miliar itu,” jelas Supriyatin.

Muryani, salah satu pegawai di lingkungan Pemkab Gunungkidul mengaku sudah mendapat informasi terkait tambahan tukin tersebut, termasuk soal THR. Namun, ia belum mengetahui kapan persisnya tambahan tukin ini akan diterima. Sedangkan, THR sendiri sudah ia terima lewat rekeningnya. “Biasanya masuk saat sore atau malam hari,” ujar Muryani. (alx)

Berdasarkan pengalaman di tahun sebelumnya, ia menyebut, ada 11 perusahaan di Bantul yang pembayaran THR-nya bermasalah. Yakni, berupa pembayaran THR yang terlambat atau baru diberikan oleh perusahaan setelah hari raya Idulfitri. Sementara itu, Disnakertrans Kulon Progo telah menerima satu aduan dari pekerja terkait pembayaran THR. Aduan diterima sembilan hari menjelang Lebaran 2023. “Sementara, baru satu aduan dari pekerja yang kami terima. Aduan menyangkut belum adanya kepastian info dari perusahaan terkait THR,” kata Nur Wahyudi, Kepala Disnakertrans Progo, Rabu (12/4).

Ia tidak menyampaikan detail informasi terkait perusahaan tersebut. Kendati demikian, pihaknya akan melakukan pendekatan terhadap perusahaan yang bersangkutan selaku pemberi upah agar memenuhi kewajibannya yakni membayarkan THR bagi pekerjanya.

“Kami lebih ke monitoring (ke perusahaan). Sementara, pengawasan dilakukan oleh Disnakertrans DIY,” jelasnya.

Nantinya, hasil dari monitoring dengan perusahaan akan dilaporkan saat rapat koordinasi (rakor) dengan Disnakertrans DIY. Pihaknya membuka posko aduan THR ini hingga setelah Lebaran nanti. (nto/scp)