Dua Hotel Sudah Lapor Polisi

„ PHRI DIY Minta Solusi Pelunasan Sewa Kamar Hingga Rp11 Miliar

YOGYA, TRIBUN - Persoalan tunggakan uang sewa kamar hotel saat event Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII, terus berlanjut. Sejumlah pengusaha hotel di DIY melakukan audiensi ke Komisi D Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY terkait hal ini.

Sebagaimana diketahui DIY menjadi tuan rumah even Pesaparawi XIII yang pada saat itu berlangsung mulai 19 sampai 26 Juni 2022. Sayangnya, pihak event organizer (EO) Pesparawi XIII sampai dengan saat ini belum melunasi uang sewa hotel bagi para peserta Pesparawi XIII.

Perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, T Prasetyo mengatakan, kedatangannya ke

Komisi D DPRD DIY untuk meminta bantuan agar legislatif dapat mencarikan jalan keluar dari persoalan itu. Prasetyo menyebut ada 61 hotel yang dirugikan akibat belum

TRIBUN JOGJA/MIFTAHUL HUDA mendapat uang pelunasan penggunaan kamar hotel bagi peserta Pesparawi XIII.

ADUKAN PERSOALAN - Proses audiensi PHRI DIY di ruang kerja Komisi D DPRD DIY, Rabu (18/1). Persoalan tunggakan uang sewa kamar hotel saat event Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII, terus berlanjut.

“Total kerugiannya Rp11 miliar. Jadi kami mencari solusi dalam audiensi ini. Saya mewakili PHRI bagaimana pemecahan masalah tersebut dengan melibatkan berbagai macam pihak,” ujarnya.

Selama kurang lebih dua jam pihaknya mendengarkan pemaparan dari Kemenag mengenai awal mula penunjukan EO dalam event Pesparawi XIII.

“Mulai dari pembahasan penunjukan EO-nya lalu apakah ada dari pihak EO ada kesiapan

Kemenag Sudah Selesaikan Kewajiban

KETUA Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) DIY, Pdt. Agus Haryanto, mengatakan bahwa LPPD DIY saat ini masih bisa berkomunikasi dengan kuasa hukum PT Digsi. Agus mengatakan saat ini sudah ada rencana pertemuan antara LPPN, LPPD, Pemda DIY, PT Digsi, serta PHRI sebagai pihak yang dirugikan saat ini.

“Kami mendorong untuk kebaikan semua, dari EO bisa menyelesaikan tanggung jawabnya, dari pihak hotel juga bisa mendapatkan haknya,” kata Pdt. Agus Haryanto.

Di sisi lain, Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama, Jeane Maria Tulung, menegaskan bahwa pihaknya sudah menyelesaikan semua kewajiban pembiayaan dalam penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) tahun 2022. Penegasan ini disampaikan Jeane, panggilan akrabnya, menyusul adanya berita tentang tunggakan pembayaran hotel pada Pesparawi XIII yang berlangsung di DI Yogyakarta, Juni 2022.

“Kemenag tidak punya tunggakan. Bantuan untuk pembiayaan kegiatan telah diserahkan ke panitia. Sesuai kesepakatan, jika anggaran kegiatan kurang pihak EO yang mencari kekurangannya,” tegas Jeane Maria Tulung, di Jakarta, Rabu (28/12) seperti dikutip dari halaman resmi kemenag.

Jeane menjelaskan Pesparawi 2022 diselenggarakan atas kerja sama empat pihak, Kementerian Agama (Kemenag), Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional (LPPN) dan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD), serta Pemda DIY. Para pihak sejak awal sudah bersepakat dengan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing.

“Kami melalui Kemenag DIY bertanggung jawab pada pembiayaan anggaran sebesar Rp20 miliar. Pemda DIY, lanjut Jeane, juga sudah menyalurkan anggaran Rp10 miliar. Dan itu seluruhnya sudah kita tunaikan,” jelasnya.

Pesparawi 2022 diperkirakan menelan biaya Rp40-50 miliar. Jika ada kekurangannya sebagaimana kesepakatan tertulis, menjadi tanggung jawab EO yang ditunjuk untuk mencari sponsor.

“Jadi, Kemenag sudah selesaikan seluruh tanggung jawabnya. Kami juga menyimpan surat pernyataan bahwa EO sanggup mencarikan kekurangan biaya,” sebutnya.

Terkait kontrak perhotelan, Jeane menegaskan bahwa sesuai kesepakatan, itu juga sepenuhnya dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab pihak EO. Sehingga, tegasnya, tidak ada kaitan dengan Kemenag. (hda/kemenag.go.id) memberikan pelunasan itu tadi dibahas. Tetapi memang dari EO sampai hari ini (kemarin) belum ada realisasi pelunasan,” terang dia. Imbas dari belum dilunasinya uang sewa kamar hotel itu, beberapa hotel yang dirugikan terpaksa melakukan pemotongan terhadap hak-hak karyawan. Ia menjelaskan, pemotongan hak-hak karyawan itu dilakukan lantaran manajemen hotel harus mengambil keputusan di tengah ketidakpastian pelunasan uang sewa kamar hotel oleh EO Pesparawi XIII.

“Memang ada beberapa anggota di PHRI itu yang menyampaikan ada pemotongan terhadap hak-hak karyawan. Tapi itu kan imternal mereka. Yang kami perjuangkan bagaimana hak semua anggota bisa terselesaikan. Kalau terkait menyangkut realisasi itu ada di manajemen masing-masing,” jelasnya. Kesepakatan diawal pihak EO harus membayarkan down payment (DP) sebesar 30 persen. “Itu sudah dibayarkan. Kesepakatan akan melunasinya tiga hari. Tetapi sampai sekarang tidak terlaksana,” ungkapnya.

Sementara itu, upaya hukum telah ditempuh di mana dua dari 61 pengelola hotel yang belum dibayar lunas telah melapor ke Polda DIY. “Sudah ada dua hotel yang melapor ke Polda DIY. Dan dari awal melangkah kami selalu mendampingi mereka,” Kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono. Upaya untuk mencari solusi secara baik-baik sudah dilakukan PHRI DIY. “Upaya itu sudah beberapa kali kami pertemukan dengan pemerintah DIY (sekda) Kementrian Agama sampai dengan kami pertemukan dengan pihak EO,” ungkapnya.

Para pengelola hotel yang ditunjuk oleh EO sebagai tempat menginap peserta Pesparawi XIII sebelumnya telah merespons positif adanya gelaran pesta paduan suara yang ber- langsung Juni 2022 kemarin.

“Dari pertemuan dengan EO bulan agustus 2022 lalu ada kesepakatan pembayaran paling lambat Oktober 2022 tapi ternyata zonk (tidak ada),” pungkasnya.

Jadi mediator

Ketua Komisi D DPRD DIY Koeswanto, mengatakan legislatif bersedia untuk menjadi mediator untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pihaknya berencana mengumpulkan sejumlah pihak di antaranya Kemenag, Pemerintah DIY, dan pihak hotel untuk mendatangi kantor EO yang ada di Jakarta.

“Karena masyarakat menilai itu kesalahan Pemda DIY. Sedangkan kewajiban Pemda sudah terpenuhi dengan anggaran Rp10 miliar,” katanya.

Dewan masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan, sembari menyiapkan rencana ke kantor EO di Jakarta.

“Nah, mongggo kami tunggu proses hukum, syukur kalau ke Jakarta tahu alamat kantor PT-nya ya kami silaturahmi ke sana. Kalau perlu kami pertemukan antara EO, pak sekda, Kemenag jadikan satu ruangan termasuk hotel-hotel yang digunakan,” jelasnya. (hda)

MENCARI SOLUSI z Sejumlah pengusaha hotel di DIY melakukan audiensi ke Komisi D DPRD DIY terkait tunggakan uang sewa hotel selama ajang Pesparawi XIII. z Pihak event organizer (EO) Pesparawi XIII belum melunasi uang sewa hotel sebesar Rp11 miliar. z Dua pengusaha hotel sudah melaporkan ke Polda DIY. z Komisi D DPRD DIY siap menjadi mediator kasus tersebut.

Warga Kota Yogya Sulap Residu Sampah Plastik Jadi Produk Batako

KPU Usulkan Dua Rancangan Dapil

Pemilu 2024

YOGYA, TRIBUN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY akan mengusulkan dua rancangan daerah pemilihan (dapil) untuk Pemilihan Umum 2024 kepada KPU pusat. Sebelum diusulkan, KPU DIY menggelar uji publik terkait rancangan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD DIY untuk menjaring aspirasi partai politik dan sejumlah pihak.

“Yang sudah kami susun ada dua rancangan dapil dan setelah kami dalami dan analisa ini yang kita serahkan di dalam forum (uji publik) ini,” kata Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan di sela kegiatan uji publik yang digelar di di Hotel Eastparc, Depok, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (18/1).

Hamdan menjelaskan, untuk rancangan pertama terdapat 55 kursi DPRD DIY yang diperebutkan dalam kontestasi Pemilu 2024 dan terbagi dalam tujuh dapil. Rinciannya, dapil 1 yakni Kota Yogyakarta dengan 6 alokasi kursi.

Kemudian dapil 2 meliputi Kabupaten Bantul yang terdiri dari Kecamatan Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Jetis, Imogiri, Dlingo, Banguntapan, Pleret, dan Piyungan dengan 7 alokasi kursi.

Dapil 3 berada di Kabupaten Bantul terdiri dari Kecamatan Srandakan, Sanden, Pandak, Pajangan, Bantul, Sewon, Kasihan dan Sedayu dengan alokasi sebanyak 7 kursi. Untuk Dapil 4 yakni Kulon Progo dengan alokasi kursi sebanyak 7 kursi.

Dapil 5 yakni Sleman dengan alokasi kursi sebanyak 8 kursi yang terdiri dari Kecamatan Gamping, Godean, Moyudan, Minggir, Seyegan, Mlati, Depok dan Berbah. Dapil 6 yakni Sleman dengan alokasi kursi sebanyak 8 kursi yang terdiri dari Kecamatan Prambanan, Kalasan, Ngemplak, Ngaglik, Sleman, Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan. Dapil 7 yakni Gunungkidul dengan alokasi kursi sebanyak 12 kursi.

“Perbedaan rancangan 1 itu sesungguhnya dapilnya sama dengan pemilu 2019 dan ada 7 dapil, tapi alokasi kursi karena ada pertambahan penduduk maka ada alokasi kursi yang berbeda. Ada yang bertambah dan berkurang di satu dapil dengan yang lain,” jelasnya.

Sedangkan untuk rancangan kedua, perbedaan mendasar hanya terdapat di Kabupaten Gunungkidul. Di wilayah itu diusulkan agar terbagi menjadi dua dapil. Rinciannya, dapil 7 meliputi Kecamatan Wonosari, Nglipar, Playen, Patuk, Paliyan, Panggang, Ngawen, Gedangsari, Saptosari, Tanjungsari, dan Purwosari dengan alokasi sebanyak 7 kursi.

Sedangkan dapil 8 meliputi Kecamatan TEpus, Semanu, Karangmojo, Ponjong, Rongkop, Semin, dan Girisubo dengan alokasi 5 kursi. (tro)