Tolak Pungutan Pascaproduksi 10 Persen

 Ribuan Nelayan Gelar Aksi Unjuk Rasa

CILACAP, TRIBUN - Ribuan nelayan dari wilayah Kabupaten Cilacap menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC) dan di depan kantor DPRD Kabupaten Cilacap, Kamis (19/1). Mereka menolak pungutan pascaproduksi 10 persen yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021.

Unjuk rasa diawali dengan orasi di kantor PPSC Cilacap, kemudian dilanjut dengan berjalan kaki ke kantor DPRD Cilacap. Sesampainya di depan kantor DPRD Kabupaten Cilacap, beberapa perwakilan kembali melanjutkan orasi. Kemudian, 15 perwakilan nelayan diterima Ketua DPRD Cilacap Taufiq Nurhidayat dalam audiensi.

Dalam pertemuan itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cilacap, Sarjono menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya, pungutan pascaproduksi 10 persen sebagai

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan Kementrian Kelautan dan Perikanan RI ini cukup tinggi dan memberatkan.

“PP 85 Tahun 2021, pascaproduksi dengan tarif

PNBP 10 persen, kalau bisa direvisi atau dihapuskan karena memberatkan kami para nelayan-nelayan di Kabupaten Cilacap,” katanya.

Tuntutan kedua, yakni, terkait denda sebesar 1.000 persen apabila melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hal ini, juga diminta Sarjono untuk dihilangkan atau dikaji ulang.

“Selanjutnya, terkait tarif tambat labuh kapal untuk dikembalikan seperti pada tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Sarjono.

Dalam orasinya di depan kantor DPRD Kabupaten Cilacap, Sarjono juga me- minta agar tuntutan mereka disampaikan kepada menteri Kelautan dan Perikanan. Mereka juga meminta DPR RI Dapil Banyumas-Cilacap di Senayan untuk menyampaikan aspirasinya agar selanjutnya ada perubahanperubahan seperti yang diharapkan para nelayan. Sementara itu, seorang nelayan Cilacap, Supriyanto (36), mengatakan bahwa aksi damai yang dilakukan tersebut belum membuahkan hasil. Namun, perwakilan dari mereka nantinya akan diberangkatkan ke kantor KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) di Jakarta untuk menyempaikan aspirasi. “Besok ada perwakilan menuju KKP pusat,” kata Supriyanto. Kepala PPSC, Imas Masriah mengatakan, akan menyampaikan aspirasi para nelayan. Menurut dia, kebijakan tersebut dapat disiasati untuk menekan pembayaran PNBP. “Untuk mengubah PP butuh waktu cukup lama. Maka yang dapat dilakukan adalah kebijakan yang tidak melanggar aturan. Misalnya harga acuan ikan. Bisa saja harga ikan direndahkan,” kata Imas.

Misalnya, harga sebenarnya Rp50.000 per kilogram, namun nantinya yang di-

DIANGGAP MEMBERATKAN hitung sebagai harga acuan hanya Rp20.000 atau Rp25.000 per kilogram. “Ini jalan keluar sebelum ada perubahan PP,” ujar Imas.

 Ribuan nelayan Cilacap menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PPSC dan di depan kantor DPRD Kabupaten Cilacap, Kamis (19/1).

 Mereka menolak pungutan pascaproduksi 10 persen yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021.

 Menurut nelayan, kalau bisa peraturan tersebut direvisi atau justru dihapuskan karena dianggap memberatkan mereka.

Terkait biaya tambat labuh, Imas mengatakan, tetap akan menyesuaikan PP tersebut. Kecuali, pengelola pelabuhan tersebut merupakan kewenangan provinsi.

“Kami tetap mengacu pada PP, namun kalau kepemilikannya adalah provinsi, maka kebijakannya beda lagi,” jelas Imas. (Tribunbanyumas.com/kpc)

PELAKU PENCABULAN - Tersangka pencabulan berinisial ST (tengah) saat dimintai keterangan oleh polisi di Mapolres Purworejo, Kamis (19/1).

DOK. HUMAS POLRES PURWOREJO