300 Pejabat Laporkan Harta Kekayaan

„ Sekda DIY Minta Penyerahan

LHKPN Tepat Waktu

YOGYA, TRIBUN - Badan

Kepegawaian Daerah (BKD) mencatat lebih dari 300 pejabat Pemerintah DIY sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Jumlah wajib lapor LHKPN di lingkungan Pemda DIY sebanyak 676 pejabat termasuk kepala daerah.

“Sudah Lapor LHKPN 55,47 persen. Batas akhir pelaporan tanggal 31 Maret 2023,” jelasnya.Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY, Amin Purwani Sebagai seorang pejabat struktural mempunyai kewajiban untuk mengisi LHKPN, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2018 tentang Penyampaian LHKPN di lingkungan Pemda DIY.

Pelaporan tersebut bertujuan untuk mewujudkan komitmen penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan pemerintah daerah. “Penyampaian LHKPN selama penyelenggara menjabat dilakukan secara periodik tiap satu tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember,” ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengingatkan, batas akhir pelaporan LHKPN yak- ni pada akhir bulan Maret 2023 mendatang. “Kami minta agar semua karyawan yang punya kewajiban mengisi LHKPN untuk mengisi sesuai tenggat waktu yang ditentukan, sebelum 31 Maret harus sudah dikirim. Apalagi yang laporan sudah kedua dan ketiga kan gampang tinggal nambah ngurangin, itu akan cepat,” kata Aji saat ditemui di kantornya. Dia melanjutkan, tingkat kepatuhan pejabat Pemda DIY untuk melakukan pelaporan tergolong baik bahkan menyentuh 100 persen di tahun-tahun sebelumnya. Jika ada yang tidak melapor, Pemda DIY akan segera memberi surat teguran kepada yang bersangkutan. “LHKPN di DIY ini cukup bagus semuanya membuat laporan sesuai dengan waktu karena kalau ada yang tidak laporan dan kita mendapatkan informasinya langsung segera kita surati yang bersangkutan untuk melaporkan harta kekayaan,” terangnya. Menurutnya, tingkat kepatuhan pejabat pemerintah daerah juga akan menentukan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) pemerintah daerah. Penilaian itu rutin dilakukan oleh kementerian setiap tahunnya.

“Jadi sempatkan mengisi

PATUH ATURAN z Lebih dari 300 pejabat Pemerintah DIY sudah serahkan LHKPN. z Jumlah wajib lapor LHKPN di lingkungan Pemda DIY sebanyak 676 pejabat termasuk kepala daerah. z Batas penyerahan LHKPN akhir bulan Maret 2023 mendatang. z Sekda DIY ingatkan pejabat tepat waktu. agar kita dapat menjadi salah satu daerah yang pegawainya disiplin mengisi LHKPN,” katanya. Aji menjelaskan, wajib lapor kekayaan bagi seluruh pegawai ASN secara bertahap dan dimulai dari pejabat setingkat eselon I hingga IV.

Mereka harus menyampaikan LHKPN sebelum tenggat waktu yang ditentukan.

Para ASN, lanjut Aji, biasa melakukan pelaporan di awal hingga pertengahan Maret 2023. Sehingga dia memprediksi persentase jajaran pegawai Pemda DIY yang sudah melakukan pelaporan saat ini masih minim.

“Yang bukan eselon pun yang penanggung jawab juga harus buat laporan ya. Bendahara itu ya,” tandasnya. (tro)