Tersangka RS Kelola 25 TKD

„ Pakai Banyak Nama Perusahaan untuk Keruk Keuntungan

YOGYA, TRIBUN - Satpol

PP DIY menerima 25 laporan terkait lokasi penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) yang dikelola oleh tersangka RS, Direktur Utama (Dirut) PT DPS. Dari penyelidikan, modus yang dijalankan RS adalah memiliki sejumlah perusahaan dengan nama berbeda-beda.

“Sebenarnya dia punya 25 lokasi. Tapi ini masih mengumpulkan datanya, apakah semuanya menyalahi aturan atau tidak,” kata Kasatpol PP DIY, Noviar Rahmad, Minggu (28/5).

Noviar menjelaskan, perusahaan-perusahaan dijalankan RS untuk mengelola beberapa tanah kas desa hingga menghasilkan keuntungan. “Semua perusahaannya namanya beda-beda. Tapi si RS ini yang menjadi dirutnya,” ungkapnya.

Noviar menerangkan, secara keseluruhan pihaknya telah menutup operasional bangunan di sembilan lokasi. Sembilan lokasi ini tersebar di Gunungkidul dan Sleman. “Paling banyak lokasinya di Sleman. Jadi, sebetulnya saya menerima ratusan laporan,” jelasnya.

Lantaran jumlah aduan ke Satpol PP DIY terlalu banyak, Noviar sudah memberitahukan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk turut menertibkan penyalahgunaan tanah kas desa. “Kalau kami yang bergerak sendiri enggak bisa. Makanya, kemarin saya minta kabupaten turun tangan. Kalau ada izin yang tidak sesuai ya segera diurus, asalkan tidak ada yang mengarah ke tipikor,” terang dia. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat supaya lebih berhati-hati saat membeli properti dengan imingiming harga murah. Masya- rakat diminta memastikan kelengkapan surat-surat dan status tanah.

Sebelumnya diberitakan, jumlah korban investasi hunian ini tercatat 200 orang.

Mereka telah mengadu ke Posko Pengaduan Konsumen Korban Penyalahgunaan Tanah Kas Desa ke Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, Universitas Proklamasi 45 (LKBH UP45).

Korban yang mengadu tersebut dari beberapa perumahan seperti Kandara, Nataya, Green Hills, Avanti dan Jogja Eko Wisata (JEW). Lokasinya tersebar di Kalurahan Caturtunggal, Maguwoharjo, Condongcatur, dan Candibinangun.

Putra, Juru Bicara korban investasi hunian di Jogja Eko Wisata (JEW) di Candibinangun, Pakem berujar, marketing menawarkan investasi Vila sebagai Hak Pengelolaan (HPL) dan dijanjikan juga bisa mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM). Durasi investasi Vila selama 20 tahun sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Investasi (SPI), dengan ketentuan bisa diperpanjang selama tiga kali sehingga totalnya 60 tahun. Ada banyak orang yang menjadi korban investasi tersebut. “Kalau untuk kerugian yang telah masuk ke Paguyuban 110 orang. Estimasi yang terdata sekitar Rp30 miliar,” kata dia, Sabtu (27/5). Jumlah tersebut yang sementara terdata. Putra memperkirakan masih banyak korban yang belum tercatat. Pasalnya, yang ditawarkan pihak marketing maupun melihat dari master-plan jumlahnya diperkirakan ada 972 unit Vila dan dari jumlah tersebut dari bahasa Marketing sudah clo-

PHRI Usulkan Wisata Politik di DIY

YOGYA, TRIBUN - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mengusulkan adanya wisata politik di DIY. Usulan tersebut mengemuka lantaran saat ini masuk pada momen menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranawa Eryana menyebut DIY memiliki keistimewaan tersendiri jika dibandingkan dengan wilayah lain. Salah satu yang ditonjolkan DIY yakni produk seni dan budaya yang sudah dikenal luas.

Oleh karenanya, dia berharap para partai politik sebaiknya mengemas event politik yang dibalut kebudayaan. “Nah pesta politik ini, alangkah baiknya oleh parpol maupun yang lainnya ormas-ormas itu bisa dijadikan menjadi event budaya, karena Yogya itu kan kental dengan budayanya. Nah ini akan menjadikan daya tarik wisata,” katanya, Minggu (28/5).

Sekjen Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia (hildiktipari), Damiasih, mengatakan, jangan sampai wacana wisata politik tersebut merusak tatanan industri pariwisata di DIY.

“Tidak masalah ada (wacana) wisata politik, tapi jangan sampai merusak tatanan yang sudah ada, politik jangan sampai merusak pariwisata pasca pandemi,” katanya. (hda)

MODUS OPERANDI z Tersangka RS, Dirut PT DPS diduga mengelola 25 lokasi TKD. z Satpol PP DIY mencermati lahan yang menyalahi aturan. z Modus operandi RS menggunakan perusahaan dengan nama berbeda-beda. sing unit sehingga diasumsikan semuanya sudah laku terjual. Ia memperkirakan jumlah korbannya mungkin bisa jadi lebih banyak lagi.

“Kalau kami ambil estimasi Rp200 juta per unit (dikalikan 972 unit) maka ketemu angkanya sekitar 194,4 miliar. Kalau data yang sudah masuk ke kami (estimasi kerugian) Rp30 miliar,” katanya. Lokasi Jogja Eco Wisata di Kalurahan Candibinangun Pakem ini masuk dalam pusaran Mafia Tanah Kas Desa yang menjerat seorang pengembang berinisial R yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati)DIY.

Sejauh ini belum ada penyegelan karena perkaranya masih berproses. Sementara itu, pihak Kejati DIY telah memeriksa dua mantan camat Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman terkait kasus penyalahgunaan tanah kas desa di Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman.

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati DIY, Herwatan, menjelaskan, dua mantan camat itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RS selaku pengembang perumahan di tanah kas desa.

Kejati DIY juga telah memeriksa Camat Depok yang masih aktif menjabat sebagai saksi dari tersangka Lurah Caturtunggal, AS. (hda)

Kemeriahan Pawai Alegoris di Kawasan Kotagede

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menggulirkan event seni budaya tahunan Pawai Alegoris di kawasan Kotagede, Sabtu (27/5) sore. Pawai yang mengusung tema “Harmony of Kotagede” ini dipusatkan di Jalan Kemasan-Jalan Mondorakan.

Ribuan masyarakat atau wisatawan pun tampak begitu antusias menikmati penampilan para seniman yang berasal dari 12 sanggar Kota Yogya. Puncaknya, tentu saat peserta pawai menampilkan tarian yang mengisahkan tokoh-tokoh sejarah nama kampung-kampung di kawasan Kotagede.

Mulai dari perjalanan spiritual Penembahan Senopati kala babat Alas Mentaok sebagai cikal bakal Kerajaan Mataram Islam. Kemudian, ada kilas sejarah kampung Jayaprana yang menandai perpindahan tempat oleh Pangeran Joyopranan dari Alas Mentaok, dengan digendong sosok Ki

Ageng Pemanahan. Pawai Alegoris juga menampilkan kisah tokoh Kyai Gedong dan sejarah nama Kampung Gedongan, Patih Mandaraka yang kediamannya kini disebut Kampung Darakan. Ada juga Nyai

Retno Dumilah terkait nama Kampung

Pilahan, Raden Ronggo yang diabadikan menjadi Kampung Prenggan dan Pangeran Purbaya yang kediamannya jadi ikhwal Kampung Purbayan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogykakarta, Wahyu Hendratmoko, mengatakan, Pawai Alegoris akan terus diadakan dengan mengambil tema sesuai potensinya. Dengan begitu, sektor pariwisata untuk bisa menjadi lokomotif yang kuat guna menarik wisatawan.

“Nah, di Pawai Alegoris kali ini menampilkan beragam toponim yang berasal dari tokoh-tokoh legendaris di kampung-kampung di Kotagede. Karena rata-rata punya cerita unik yang bisa dibuat story telling mena- wan, sehingga wisatawan yang berkunjung ke kawasan Kotagede pun bisa hanyut dengan alur ceritanya,” tambah Kadispar.

Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo, menjelaskan, pemilihan kawasan Kotagede sebagai venue Pawai Alegoris 2023 sangat tepat. Dia menilai Kotagede mempunyai sejarah dan daya tarik besar yang harus dikenalkan pada publik.

“Kotagede ini memiliki banyak sekali destinasi, serta daya tarik wisata. Narasi dan story telling yang dapat diangkat dari sini luar biasa,” ungkapnya.

Di samping itu, produk ekonomi kreatif dari Kotagede layaknya kuliner kembangwaru, kipo, hingga ukel, jelas tidak bisa dipandang sebelah mata. Sehingga, ia pun berpesan, selain sejarahnya, ekosistem lain, termasuk kuliner, harus ikut didorong eksistensinya. (aka)

Orang Tua Wajib Cermati Jadwal PPDB Jenjang SMA/SMK

YOGYA, TRIBUN - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY telah menetapkan tahapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023 untuk pelajar jenjang SMA/ SMK. Orang tua diminta terus mempelajari tahapan dan petunjuk teknis terkait pelaksanaan PPDB 2023.

Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya mengungkapkan, rangkaian seleksi PPDB dimulai pada 15 Mei hingga 26 Juni 2023 mendatang.

“Sejak Mei sudah mulai disosialisasikan PPDB ini harapannya agar semua wali murid dan orang tua dapat mendapatkan informasinya,” terang Didik, Minggu (28/5).

Dia memaparkan seluruh informasi terkait PPDB dapat diakses di ppdb.jogjaprov.go.id “Apabila belum jelas bisa buka ppdbjogjaprov. go.id, itu milik kita. Nah itu bisa dipelajari di sana ada juknisnya dan ketentuan yang harus diikuti,” ungkapnya.

Adapun tahapan PPDB dimulai dari pelaksanaan pendaftaran ASPD bagi calon peserta didik luar DIY dan lulusan sebelum 2023 yakni, pada 15-22 Mei 2023. Kemudian ASPD bagi calon peserta didik luar DIY dan lulusan sebelum 2023 pada 30-31 Mei 2023.

Untuk input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik lulusan DIY sebelum tahun 2023 pada 30 Mei-8 Juni 2023.

Pengecekan data kependudukan calon peserta didik dan pengurusan data kependudukan yang bermasalah pada 30 Mei-8 Juni 2023.

Verifikasi dokumen Jalur Afirmasi (Khusus Jalur Afirmasi) pada 5-8 Juni 2023. Verifikasi dokumen perpindahan tugas orangtua/wali (Khusus Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/ Wali) pada 5-8 Juni 2023. Verifikasi dokumen penambahan nilai prestasi non akademik 5-8 Juni 2023. Pendataan Radius Tempat Tinggal Calon Pe- serta Didik (Khusus bagi calon peserta didik yang bertempat tinggal dalam radius sekolah tujuan sesuai ketentuan) 5-8 Juni 2023. Ajuan Akun dan Aktivasi PIN/TOKEN 15-17 Juni 2023. Pendaftaran dan Seleksi PPDB Sekolah Reguler Jalur Zonasi Radius 19-20 Juni 2023. Pendaftaran dan Seleksi PPDB Sekolah Reguler (Jalur Zonasi Reguler, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi) pada 21-23 Juni 2023.

Perubahan pilihan jenis sekolah SMA ke SMK atau sebaliknya pada 21-23 Juni 2023, pukul 23.59. Perubahan pilihan atau perubahan jalur pendaftaran pada 21-23 Juni 2023, pukul 23.59. Pemberhentian proses seleksi online pada 23 Juni 2023, Pukul 23.59 WIB. Proses evaluasi, pemeringkatan, dan penyaluran calon peserta didik pada 24 Juni 2023. “Pengumuman pada 26 Juni 2023 di sekolah masing-masing,” ujarnya. (tro)