SUARA TUNAS; EDISI OKTOBER 2018

EDISI OKTOBER 2018

PERUNDINGAN TANPA UJUNG SIAPA YANG DAPAT UNTUNG

hiruk pikuk perundingan damai di

PATANI

TM

0 1 2 1 0

2 0 1 8

tunas.redaksi@gmail.com

TUNAS Online

tunas online

TUNAS

SUARA

DEWAN REDAKSI: Faisal Abdullah PIMPINAN UMUM: Niklah Nikmat Pimpinan Redaksi: Marwan Ahmad Sekretaris: Suhaimee Abd. Aziz, Muhammad Usman Marketing: Nurhayatee, Mareena Redaktor Pelaksanaan: Husasan Tayeh Editor: AM Faton, Johan Lamiddin Layouter: Habib Abd. Qodir, Saifudin M.Zain Photografer: Abdulkareem, M.Kamel H.Ismael Tim Redaksi: Johan Lamiddin, AM Faton, Hamsyari, Amran, Mohas,Akta Pengkalan, Putra Tanjung, Farid, Zakariya, Aminah, Ibnu hilmi, Putra Ismail, Ibnee Hamzah

PENERBIT TUNAS PRESS Email: tunas.redaksi@gmail.com Fanpage: TUNAS Online Twittter: tunas online Telp: 08983082974 (M.Usman)

DAFTAR ISI Salam Redaksi.................................02 Perundinagan Tanpa Ujung: siapa dapat untung?

Laporan Utama.................................03 Lika-Liku Perundingan Damai Patani.

Mahathir Membangun Upaya Perdamaian.

Nilai-nilai Proses Damai di Patani.

HAM.................................09 Tentara Thailand Memperkosa Kanak SD di Patani.

English Version.

Infographic.................................11 Atlas Jejak Negosiasi Perdamaiant.

ANATOMY OF A PEACE PROCESS. Jejak................................13 Genealogi Intelektual Ulama Patani dan Champa di Betawi.

Feature................................15 Militan-Patani-Aksi-Sabotase-Patani-Merdeka-di-Samping-Jalan.

Ekslusif...............................18 TRAGEDY TAKBAI

Perlu ketahui bahwa yang menjadi mangsa adalah rakyat mata hitam Patani, mereka berada di tengah prahara dan spiral hitam tanpa siapa peduli dan tanpa ruang mendengar hasratnya.

Sementara Penyelesaian konflik Patani yang tak usai reda ini masih absurd dan hanya menjadi anjang yang resmi bagi para predetor begitu saja.

01 | SUARA TUNAS | OKTOBER 2018

Foto/AFP

Tentara Thailand mengecat pesan "Patani Merdeka" yang disemprotkan di sebuah jembatan oleh terduga militan di distrik Yingo, Provinsi Narathiwat.

SALAM REDAKSI Foto/ AFP

Al-hamdulilah, Puji dan Syukur Hanya milik Allah swt. Kami segenap tim redaksi majalah suara TUNAS kembali hadir lagi bagi pembaca yang mencintai kedamaian yang hakiki. Pembaca yang budiman semua!!!!

Hiruk-pikuk perundingan damai di Patani masa ke masa kini masih berjalan dengan palliatif. Sudah berapa dekade telah menyatakan bahwa perundingan tidak menjawab aspirasi rakyat yang sebenarnya. Perundingan yang tanpa ujung siapa yang dapat untung?

Selama kunjungan resmi Mahathir ke Thailand, dia berjanji untuk "membantu dengan cara apa pun yang mungkin untuk mengakhiri konflik dan kekerasan tersebut". Pada bulan ini October. Para pengamat konflik berbondong-bondong memprediksi bahwa mereka tidak optimis dan yakin bahwa perdamaian akan datang dalam waktu dekat di Thailand selatan, selama Barisan Revolusi Nasional (BRN), tetap tidak terlibat dan berada di luar perundingan.

Sedangkan Perundingan damai diadakan antara pemerintah Thailand dan MARA Patani, sebuah kelompok payung para militant gerakan pembebasan yang sebelumnya termasuk BRN. Masih berjalan dan berlaku babak baru. Hal yang penting bahwa dapat kita meninjaukan, tidak satupun semua pihak baik gerakan sendiri dan pemerintah Thailand akan bisa menutup usia konflik dengan cara perundingan yang masing-masing mengklaimkan profit dan klaim wewenang.

Perlu ketahui bahwa yang menjadi mangsa adalah rakyat mata hitam Patani, mereka berada di tengah prahara dan spiral hitam tanpa siapa peduli dan tanpa ruang mendengar hasratnya. Sementara Penyelesaian konflik Patani yang tak usai reda ini masih absurd dan hanya menjadi anjang yang resmi bagi para predetor begitu saja. Dengan demikian itu kami angkat topik pembahasan pada edisi ini dengan Tema : PERUNDINGAN TANPA UJUNG siapa yang dapat untung?

Kami Tim redaksi sadar bahwa masih jauh dari kesempurnaan dengan itu saran dan kritik pembaca selalu kami nanti agar kedepannya majalah ini bisa hadir kembali dengan lebih baik, selamat membaca dan trima kasih.

Salam MERDEKA Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Redaksi

OKTOBER 2018 | SUARA TUNAS | 02

Lika-Liku Perundingan

Damai Patani Mara Plus Tiga Hingga Ketua Panel Perundingan Thailand Baru Setiap pagi warga muslim Patani berbondong-bondong menuju ke warung kopi untuk menikmati roti dan minuman teh tarik sebagai sarapan. Sambari mereka juga obrol/bicara tentang nasib hidup mereka.

LAPORAN UTAMA P

erundingan perdamaian Patani kini memulai babak baru lagi, di saat Rapat Komite Pengarah Dewan Negara atau Provinsi Perbatasan Selatan Thailand pada hari Kamis, 11/10/2018 yang lalu telah memutuskan Ketua panel perundingan untuk perdamaian Patani yang baru.

Dalam sidang tersebut dipimpin oleh Jenderal Pravit Vongsuwan, Wakil Perdana Menteri Thailand dan Menteri Keamanan, telah membahas tentang restrukturisasi panel perundingan untuk perdamaian di Patani. Setelah ada perubahan fasilitator baru yang dilantik oleh pemerintah Malaysia.

Demikian itu, diadakan usulan perubahan ketua panel perundingan perdamaian dari Jenderal Aksara, menjadi Jenderal Udomchai Thamsarorat, mantan panglima region ke-4. Sementara akan memandatkan resmi kepada Perdana Menteri Prayuth Chan-Ocha dalam selidiki kebijakan tersebut. Hal ini akan dibereskan sebelum PM Malaysia,

03 | SUARA TUNAS | OKTOBER 2018

Foto/ Getty images

Mohammad Mahathir kunjung ke Thailand dalam rangka agenda perundingan perdamaian konflik Patani, pada akhir Oktober ini.

Sementara itu, MARA Patani yang menjadi pihak lawanan party B terhadap pemerintah Thailand telah meningkat standar yang baru, dengan julukan “MARA Plus� telah menambahkan faksi militant yang baru seperti; PULO P4 dipimpin oleh Samsudin Khan yang telah mundurkan diri semasa Zamzamin Hasyim sebagai fasilitator karena masalah internal PULO.

Selain itu, ada faksi BRNCongress oleh Tuk Wae Mak dan kelompok MPRMP yang dipimpin oleh Pok Dayak yang pernah bergabung dengan BERSATU, seperti diklaim oleh MARA Patani.

Menurut laporan dari MARA Patani mengatakan bahwa setelah perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir melantikkan Tun Sri Abdul Rahim Noor, mantan Ketua Polisi Nasional Malaysia sebagai fasilitator yang baru. Mara Patani telah bertemu dengan Rahim Noor sehingga dapat berdiskusi dan mempresnetrasikan permintaan mereka kepada pemerintah Thailand melaluinya.

«pembicaraan damai itu akan menghadapi masalah jika tidak melibatkan faksi Barisan Revolusi Nasional (BRN) Melalu yang sebenar, Patani, Don Pathan mengingatkan, yang terlibat gerakan militan MARA Patani juga aktif di lapangan.» menuntutkan hak Otonomi bagi Pengamat lokal di Thailand Selatan

rakyat Melayu Patani dengan mengadakan agenda nasional untuk rakyat Patani semua sector, pemimpin agama, NGO, ormas wanita semua masyarakat sipil akan terlibat dalam tuntutan tersebut kepada pemerintah Thailand.

"Setelah Rahim Noor dan PULO ditemukan pada pagi tanggal 25 September yang lalu, dan pada sore hari, Rahim Noor meluncur ke Bangkok untuk mengambil tawaran dan tuntutan untuk bertemu Wakil Perdana Menteri dan bertemu dengan Perdana Menteri Thailand,” seperti dilansir oleh SPMC NEWS. Meskipun Rahim Noor pernah menangkap lima pemimpin PULO di Malaysia pada tahun 1995 dan 1998, namun MARA Patani juga mempunyai harapan tinggi terhadapnya, karena menurut MARA Rahim Noor adalah seorang yang serius dalam tindakan dan semua kelompok perlu menyesuaikan diri.

Bahkan fungi sebagai fasilitator oleh Rahim Noor tidak punya banyak waktu untuk bekerja, seolah-olah Anwar Ibrahim akan menjadi perdana menteri Malaysia baru dalam dua tahun mendatang, kemungkinan Rahim Nor akan meninggalkan posisinya.

Tentu saja, karena Anwar tidak akan mengambil Rahim Noor lagi, atau Rahim Noor tidak akan bekerja dengan Anwar. Dan pihak Thailand juga perlu melihat hasil pemilihan umum Februari mendatang tentang siapa yang akan menjadi perdana menteri Thailand selanjutnya.

Hal lain yang penting adalah bahwa sekarang, ketua fasilitator untuk pembicaraan damai Patani dan MARA Patani, sedang menyusun Perjanjian Damai “Peace Agreement” sehingga semua pihak mendaftar seperti yang mereka lakukan tanda tangan Partai Komunis Malaya pada perundingan 1989 di Hat Yai, Songkhla.

Sementara itu, Pengamat lokal di Thailand selatan, Don Pathan mengatakan bahwa Perjanjian yang disepakati adalah yang pertama dalam pembicaraan antara kedua pihak selama bertahun-tahun selalu gagal mewujudkan suasana damai tanpa kekerasan di Thailand selatan.

Don Pathan mengingatkan, pembicaraan damai itu akan menghadapi masalah jilka tidak melibatkan faksi Barisan Revolusi Nasional (BRN) Melalu yang sebenar, Patani, yang terlibat gerakan militan aktif di lapangan.

"Saya tak melihat kesepakatan ini merupakan sebuah terobosan besar," kata Don Pathan, peneliti yang memahami kondisi di wilayah tersebut. "Mara Patani tak memiliki kekuatan untuk memerintah dan mengendalikan kelompok-kelompok gerakan bersenjata di lapangan," tambah Pathan seperti dilansir Kompas.

Menurut Don Pathan, luasnya pemahaman Rahim tentang motivasi dan ideologi BRN masih belum jelas. Setelah dia pernah memegang kuasa dalam menyelesaikan konflik Patani keitka PULO sebagai gerakan dominan di waktu itu, "Masa itu PULO yang mendominasi teater kekerasan. Namun pada Hari ini, adalah BRN." kata Don, seperti dilapor benarnews.

Pada Tahun 2015, BRN mengeluarkan sebuah surat pernyataan, melalui media sosial, dikeluarkan pada 12 Oktober 2015, dalam sebuah pernyataan bahwa "BRN belum menyangkal dalam proses perdamaian dan menegaskan bahwa itu BRN tidak terlibat dalam MARA Patani” Menurut dalam surat pernyataan tersebut, BRN menyangkal representasi dari mereka yang mengaku sebagai BRN dalam kelompok MARA Patani. Mereka menuntutkan tahap dialog yang berbasis internasional,agenda, dan ada negara ketiga internasional yang terlibat Meskipun MARA Patani selalu mengklaimkan bahwa anggota BRN turut menyertainya, eksekutif BRN di lapangan dan di luar negeri, serta Departemen Informasi yang berbasis di Malaysia dan Indonesia, menyatakan bahwa individu tersebut bertindak sendiri dan tanpa izin dari DPP. /red; Johan Lamidin.

OKTOBER 2018 | SUARA TUNAS | 04

S

elama tahun-tahun pensiunnya dari 2003 hingga Mei 2018, Perdana Menteri Malaysia Dr. Mohamad Mahathir menghabiskan waktunya membangun masjid dan panti asuhan di provinsi-provinsi mayoritas Muslim Melayu Patani di Thailand selatan.

"Ada sebuah masjid yang dibangunnya dari nol dan sejumlah yang dirahasiakan yang dibantu secara finansial, juga sebuah panti asuhan di mana dia membangun tiga blok akomodasi untuk menampung sekitar 100 siswa," kata seorang pejabat dari Perdana Menteri kepada Channel NewsAsia.

Dengan sekembalinya dia ke tampuk kekuasaan menyusul kemenangan pemilu yang menakjubkan pada Mei yang lalu, Mahathir, 93, kembali terlibat penyelesaikan konflik Patani di Thailand selatan.

Kali ini, dia berusaha untuk menghidupkan kembali pembicaraan damai di wilayah tempat gerakan bersenjata yang berlangsung lama di provinsi Yala, Narathiwat dan Pattani telah menewaskan 7.000 orang sejak 2004.

"Thailand Selatan sangat dekat dengan hatinya. Dia melihat perundingan damai sebagai upaya perdamaian terakhirnya," Kadir Jasin, penasihat media untuk Mahathir, mengatakan kepada Channel NewsAsia.

Selama kunjungan resmi Mahathir ke Thailand pekan lalu, dia berjanji untuk membantu dengan cara apa pun yang mungkin untuk mengakhiri konflik dan kekerasan tersebut.

KETERLIBATAN BRN, KELOMPOK TERBESAR, KEMBALI KE MEJA PERUNDINGAN Menurut para pengamat konflik tersebut, mereka tidak optimis dan yakin bahwa perdamaian akan datang dalam waktu dekat di Thailand selatan, selama Barisan Revolusi Nasional (BRN), tetap tidak terlibat dan berada di luar perundingan.

“Prospeknya sangat tipis. BRN telah mengatakan bahwa akan terus duduk keluar dari pembicaraan, yang telah dilakukan sejak Oktober 2016,” kata Profesor Zachary Abuza dari National War College of Washington DC. Perundingan damai diadakan antara pemerintah Thailand dan Mara Patani, sebuah kelompok payung para militant gerakan pembebasan yang sebelumnya termasuk BRN. BRN Sebagai kelompok gerakan terbesar, mengendalikan hampir semua kombatan di lapangan dan memiliki kapasitas militer terkuat.

LAPORAN UTAMA

MAHA

THIR 05 | SUARA TUNAS | OKTOBER 2018

Meskipun telah menolak untuk kembali ke pembicaraan, beberapa anggota BRN telah bergabung dengan Mara Patani atas kemauan mereka sendiri. Kendati demikian, menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Thailand adalah membawa BRN kembali ke meja perundingan.

BRN menginginkan organisasi internasional yang independen untuk menjadi pengamat dan terlibat dalam perundingan damai sebagai salah satu syarat untuk kembali ke perundingan.

"Kendala terbesar yang tampaknya sulit untuk diatasi adalah panggilan untuk pengamat internasional," kata Rungrawee Chalermsripinyorat, seorang analis independen yang memantau konflik Thailand selatan.

"Pemerintah Thailand khawatir langkah seperti itu (pengamat internasional) akan mengarah pada internasionalisasi lebih lanjut dari konflik ini, yang dapat membuka pintu untuk memisahkan diri," tambahnya.

Militer Thailand sering menyebut Timor Timur sebagai contoh di mana keterlibatan PBB membawa ke wilayah yang memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 1999, kata Rungrawee.

Namun dia menunjukkan bahwa beberapa negara telah berhasil mengakhiri konflik melalui proses perdamaian tanpa menghasilkan perpisahan.

“Ambil contoh Aceh di Indonesia dan Filipina selatan,” katanya.

Beberapa pengamat percaya bahwa dengan Malaysia dan Thailand menjalani transisi kepemimpinan, ini menumpulkan efektivitas dari pembicaraan.

MEMBANGUNKAN UPAYA PERDAMAIAN TERAKHIR DI THAILAND SELATAN.

Foto/the standard

BRN menginginkan organisasi internasional yang independen untuk menjadi pengamat dan terlibat dalam perundingan damai sebagai salah satu syarat untuk kembali ke perundingan.

Foto/ Getty images

“Saya tidak optimis dan percaya.

Pemilihan akan segera diadakan di Thailand dan tidak jelas seperti apa pemerintahan baru di Bangkok,� kata Don Pathan, seorang konsultan keamanan dan pembangunan yang bermarkas di Thailand selatan.

"Di Kuala Lumpur, Mahathir dan Abdul Rahim Noor (mantan Inspektur Jenderal Polisi yang merupakan fasilitator baru Malaysia untuk pembicaraan damai) memiliki sekitar 18 bulan sebelum PM-in-waiting, Anwar Ibrahim, mengambil alih."

Mahathir mengatakan bahwa dia akan mundur setelah dua tahun dan menyerahkan kekuasaan kepada Anwar.

Selain itu, Mara Patani, kelompok payung yang menjadi pihak dalam pembicaraan damai,

mengatakan bahwa itu hanya akan bernegosiasi ketika pemerintah demokratis berada di tempat setelah pemilihan umum yang secara luas diharapkan akan diadakan pada Februari tahun depan.

Pemerintah Militer telah menjalankan wewenang di Thailand sejak kudeta Mei 2014 yang menggulingkan pemerintahan sipil Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.

Mereka berjanji akan mengadakan pemilihan umum tetapi telah berulang kali mendorong kembali tanggal tersebut. “Junta Thailand tidak mau membuat konsesi paling minim sekalipun; mereka telah menunjukkan sedikit minat atau akan bernegosiasi dengan itikad baik.

Ide mereka tentangan dengan kata "perdamaian" dan pemerintah militer hanya memandang bahwa para gerakan pembebasan meletakkan senjata mereka tanpa harus mengatasi keluhan, "tambah Prof Abuza.

Taktik keras pemerintah junta dan kemampuan para militan Patani, serta keinginan untuk meningkatkan tekanan melalui kekerasan, membuat konflik ini semakin jauh dari resolusi, di bawah kekuasaan militer.

Para Militan gerakan Patani mengatakan bahwa itu karena rezim militer hanya tertarik menggunakan proses perdamaian sebagai sarana untuk mengidentifikasi pemimpin kelompok pemberontak tersebut yang tersembunyi dan rahasia.

BRN tidak mau bertemu perwakilan pemerintah untuk melakukan pembicaraan, dan hanya mengandalkan perantara.

Namun para anggota BRN mengatakan bahwa mereka tertarik untuk belajar dari masyarakat internasional tentang norma-norma, termasuk dalam kaitannya dengan hukum humaniter, aturan keterlibatan militer, dan kode etik untuk kombatan, sebagai cara untuk meningkatkan legitimasi mereka.

Para pejabat senior Thailand mengatakan bahwa pemerintah mungkin bersedia mengizinkan pemerintah asing dan organisasi non-pemerintah untuk memainkan peran tersebut, meskipun mereka juga takut keterlibatan asing akan meningkatkan posisi internasional BRN, tanpa mereka membuat konsesi untuk terlebih dahulu menghentikan kekerasan. /red; Johan Lamidin

OKTOBER 2018 | SUARA TUNAS | 06

Oleh; Putra ismail

NILAI SEBUAH PROSES DAMAI

DI PATANI (SELATAN THAILAND)

K

onflik di Patani merupakan konflik yang berkaitan dengan unsur sejarah dan hak pertuanan. Yang melekat pada suku bangsa yang mendiami kawasan tersebut selama ini, Patani juga dijuluki dengan ‘Serambi Mekah’ Hal ini tak dapat dibohongi dan diadopsi oleh mana-mana pihak. Yang cuba mencari kepentingan yang tidak berasas daripada gejala sosial dan konflik tersebut.

Baik yang sebagai fasilitator, mediator ataupun mereka yang berkepentingan lainnya, yang terlibat dalam perundingan.

Kerajaan Thailand yang dikenali dengan mengamalkan sistem Monarki Absolut, kerap kali tidak mahu bertolak ansur dalam mencari solusi bersama dengan pejuang Patani. Unsur ini dapat dilihat daripada motif penyelesaian konflik di Patani yang tidak jelas cara menanganinya tanpa usai reda.

Menjalankan dari perundingan yang telah dilakukan. Baik perundingan atau dikenal sebagai proses Langkawi, proses Kuala Lumpur, proses Bogor dan sebagainya. Ia hanyalah sekadar pertunjukan di meja, sebagai drama politik belaka.

07 | SUARA TUNAS | OKTOBER 2018

Udumchai T. sebagai Ketua Juru Runding yang baru. Bagi para pengamat politik di rantau ini dan di seluruh dunia. Tidak akan banyak membawa perubahan apapun untuk menyelesaikan konflik bahkan nyatanya ia lebih kepada Bangkok sepihak.

Kendati demikian, kebijakan melalui plan tindakan yang dilakukan terhadap pejuang bangsa Patani, iaitu memaksa deligasi Pejuang menghadapi meja rundingan tanpa disaksi oleh mana-mana pihak.

Manakala di Patani, Thailand sendiri cuba memanipulasi para tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bersama dengan deligasi Thai berangkat ke Kuala Lumpur untuk berpihak kepada (Road Map) yang telah disediakan oleh kerajaan Thailand.

Konflik bangsa Patani yang berkepanjangan ini, seharusnya banyak memberi peluang untuk melibatkan lembaga Internasional, OIC, PBB, UN dan sebagainya.

Agar dalam proses rundingan tidak hanya satu atau dua orang yang memperkasai sepanjang proses rundingan berlangsung.

Oleh karena itu, melihat kepada kedudukan geo-politik, baik geografi, etnis, sosial budaya dan agama.

Malaysia dan Indonesia memiliki kedudukan yang paling wajar dan penting. Untuk memain kan peranannya terhadap letak persoalan dan proses damai di Patani.

LAPORAN UTAMA Persoalan internal yang sering dijadikan momentum bagi kerajaan Thai, yang mengakibatkan sulit untuk mencari jalan penyesaian secara kekal.

Kedua Tidak dibenar melibatkan komuniti antara bangsa, ketiga Selalu berusaha agar rundingan menemui jalan buntu. Dengan menumbuhkan satu agenda sulitnya untuk menjadi pengacau (spoil).

Adapun tentang posisi dan kedudukan konflik, semakin hari semakin panas dalam pertikaiannya. Yang mana, antara kedua belah pihak perlu diselesaikan melalui meja rundingan.

Mengikut normal-normal dan aturan-aturan antarabangsa dan terlibat lembaga Internasional.

Demikian konsep tersebut, untuk memerangkap wakil delegasi pejuang bangsa Patani. Satu hal yang selalu menggunakan unsur paksaan dalam bersemuka, dengan melalui fasilitator atau mediator yang Thailand sendiri melantiknya. Tanpa dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak yang bertikai.

Tidak hanya itu, kerajaan Thailand ingin mengadakan sesi rundingan damai dengan pihak pejuang Patani.

Selalu ia membatasi konsep rundingan untuk berdialog— Pertama, Harus berasaskan perlembagaan Thai,

Demikian juga, untuk bersemuka tanpa prasyarat yang disahkan oleh kedua-dua belah pihak. Di sini menjadi titik tolak dan dapat dinilai sebuah proses damai. Apakah Thailand secara bersungguh-sungguh ingin menyelesaikan konflik atau dengan kata lain ingin mencari solusi bersama?

Konflik bangsa Patani yang berkepan jangan ini, seharusnya banyak memberi peluang untuk melibatkan lembaga Internasional, OIC, PBB, UN dan sebagainya.

OKTOBER 2018 | SUARA TUNAS | 08

HAM Hak Asasi Manusia

Tentara Thailand Memperkosa

Kanak SD di Patani, Thailand Selatan eorang Tentara Ranger Thailand yang bertugas di Puluk Puyo, distrik Nong Chik, Provinsi Pattani dilaporkan bahwa telah melakukan pencabulan dan memperkosa seorang kanak muslimah SD tahun enam tempatan pada Kamis, (18/10/2018). Laporan tersebut melalui penduduk desa yang baru menyelidiki korban sehingga diterbongkar olehnya.

Kanak SD tahun enam (12) merupakan kanak yatim piautu tinggal bersama neneknya di Kampung Nakphong Nibung, Pulok Puyo, distrik Nong Chik, Pattani. Setelah Interogasi tersebut, penduduk desa membawa korban ke Kantor Polisi Distrik Nongchik, pada hari yang sama. Namun petugas Polisi malah dipasifkan kasus dan menutup beritanya.

Selain itu, penduduk desa juga mengatakan pernah dilaporkan bahwa ada kejadian pengintipan wanita saat di kamar mandi malam hari. Sehingga membawa ketakutan bagi gadis dan wanita kampung tersebut, seperti dilansirkan wartawan setempat.

Daerah tersebut dulunya pernah berlaku insiden penembakan mati empat warga Muslim oleh tentara ranger Thailand atas dugaan militant patani, Pada 29 Januari 2012 yang lalu. namun kasus tersebut masih belum dituntas dan tidak ada pelaku yang dikenai sanksi.

Sedangkan pelaku tersebut telah dipertanggung jawab di bawah komandan Lt. Charan Imcharit, komandan Unit 4306, Pulok Puyo, Pattani. Menurut penduduk desa tidak melihat dan menemui seorang tentara tersebut 09 | SUARA TUNAS | OKTOBER 2018

sejak insiden itu. kemungkinan hal itu sebagai penutupan berita. Namun penduduk desa meyakin bahwa ia masih terkurung sangksi di dalam kamp.

Ironisnya, menurut penduduk desa bahwa Komandan militer tersebut akhirnya melakukan pembayaran reparasi kepada korbannya dibayarkan 100.000 baht, namun warga setempat ditolak, “Kasus ini tidak berakhir dengan pembayaran ganti rugi. Kajadian tersebut adalah pelanggaran HAM terhadap anak-anak tidak melebihi usia 13 tahun dan kebenaran tidak bisa menyembunyikannya. " tegas seorang warga setempat.

Pemecatan dan Hukuman Bagi Pelaku Tentara Ranger Komando Operasi Keamanan Internal Wilayah 4 (ISOC), mengeluarkan surat pernyataan terhadap kasus Tentara ranger melakukan pencabulan dan perkosaan kanak SD di Patani bahwa pelakunya telah dipecat pada Jumaat (19/10/2018) kemarin, akan melanjutkan hukuman pidana.

Menurut Pusat Hubungan Masyarakat provinsi Pattani melaporkan bahwa Kolonel Pramote Prominn Juru bicara Direktorat Divisi Komando Operasi Keamanan Internal Wilayah 4 (ISOC) mengatakan seperti yang muncul di sebuah akun Facebook telah mengapdate status tentang kajadian tersebut bahwa kejadian itu benar berlaku, kemudian pesan itu dibagikan ramai. banyak netizen mengkritikkan dan dikutuk keras terhadap tindakan yang kotor oleh tentara Thailand.

Foto/Insouthvoice

Menurut Letnan Kolonel Pornsak Poonsawat, Direktur Keamanan Dalam Negeri, Wilayah 4, mengakui hal itu.

Dan memerintahkan Pasukan Khusus, Resimen Rangers ke-43, yang merupakan badan untuk membentuk sebuah komite investigasi. Dan selidiki kejadian yang mendesak ini “Hukuman bagi pelaku adalah pemecatan dan persidangan kriminal tanpa pengecualian.” Tegasnya.

Menurut Pornsak tindakan pelecehan seksual tentara tersebut, tidak sesuai dengan kebijakan ISOC dan aturan negara.

Dampaknya membuat kondisi di wiliyah Patani ini sulit untuk menyelesaikan masalah konflik yang kian membara.

Ia memerintahkan tindakan disipliner terakhir dengan memecatkan dari tentara pada 19 Oktober 2018 dan akan melakukan hukuman pidana selanjutnya.

Tentara Ranger Thailand atau dijulukan warga setempat dengan “Militer Hitam” bisa dikatakan adalah tentara binal. Mereka kerap mengganggu para gadis dan janda di provinsi selatan Thailand.

Dengan modus menaiki rumah para muslimah, tentara ini tidak segan-segan menggoda para wanita, banyak kasus perkosaan dan perzinahan modus seenaknya dan hanya melakukan pembayaran gantirugi sehingga luput dari kasus tanpa dikenai sanksi. /red:Johan Lamidin, Abd. Karim

English Version

The Patani grade 6

Muslim girl was molested by

the Thai ranger soldier Translation By Ibnee hamzah

APuluk Puyo, Nong Chik district, Thai ranger soldier in

Pattani Province molested a 12 year-old Muslim girl, who is studying in grade 6, on Thursday (10/18/2018).

Reports were obtained by the victim’s patron.

Nongchik District was a place that there was the shooting of four Muslim people by Thai ranger soldiers on January 29, 2012. But the case is still unfinished and the perpetrator has been sanctioned.

The 12 year-old Muslim girl is orphaned and lives with her grandmother and her uncle as a patrons. They live in Nakphong Nibung village, Pulok Puyo, Nong Chik district, Pattani.

The patrons took the victims to Nongchik Police Station on the day to carry on the case.

Ranger Forces Company Commander Unit 4306, Pulok Puyo, Pattani (RNGR CO CDR), Charan Imcharit said the perpetrator was no seen since the case happen but he will pay 100,000 baht to the victim but it was rejected by the patrons.

"This case does not end with compensation payments. This incident is a violation of human rights against children who do not exceed the age of 13 years.

Truth cannot be covered up, "said villages.

Dismissal and Punishment for Perpetrators Region 4 Internal Security Operations Command (ISOC), had a statement to the ranger army who did this heinous act. The perpetrator will receive a criminal punishment.

A spokesman of the Region 4 ISOC, Pramote Prominn had accepted that the case was true and confirmed that perpetrator is a member of the Ranger army. Many netizens strongly condemn to the bad actions of Thai army.

"The punishment for the perpetrators is dismissal and criminal trials without exception," said Pornsak Poonsawat, a director of Region 4 ISOC. As reported by Prachatai news agency, the case occurred in early October. The class teacher immediately took the victim to Nong Chik hospital for checking a girl physical. And it is known that the soldier is actually sexually abusing.

OKTOBER 2018 | SUARA TUNAS | 10

Infographic

ATLAS JEJAK NEGOSIASI PERDAMAIAN Antara Kerajaan Thailand versus Gerakan Merdeka Patani

2006

Langkawi Peace Talks

Thailand VS BERSATU

2008

Bogor Process Thailand VS PMCC

BARISAN BERSATU KEMERDEKAAN PATANI

PATANI MALAY CONSULTATIVE CONGRESS

1.Barisan Revolusi Nasional-BRN 2.Barisan Islam Pembebasan Patani-BIPP 3.Gerakan Ulama Patani-GUP 4.Barisan Revolusi Nasional-BRN-Kongres 5.Patani United Liberation Organisation-PULO 6.Patani United Liberation Organisation-PULO 88 7.Gerakan Mujahidin Patani-GMP

1.Gerakan Mujahidin Islam Patani-GMIP 2.Barisan Islam Pembebasan Patani-BIPP. 3.Pertubuhan Persatuan Pembebesan Patani -PULO-4P 4.Barisan Revolusi Nasional- BRN-Koordinet

Di Pulau Langkawi, Malaysia.

Fasilitator oleh pemerintah Kerajaan Malaysia

2010

OIC Initiatives

Thailand VS UPPC UNITED PATANI PEOPLE COUNCIL

1.Majelis Kemimpinan Pertubuhan Pembebasan Patani Bersatu-PULO-MKP. 2.Barisan Islam Pembebasan Patani-BIPP. 3.Barisan Revolusi Nasional- BRN-Koordinet.

Di Kuala Lumpur, Malaysia.

Observasi oleh OIC Fasilitator oleh pemerintah Kerajaan Malaysia

2013 Kuala Lumpur Process

Thailand VS BRN

BARISAN REVOLUSI NASIONAL

(Dalam pertemuan sebanyak tiga kali adanya beberapa organisasi lain ikut bergabung)

*General Consensus on Peace Dialogue Process (*acara resmi pertama kali yang dipublikasi dalam sejarah perundingan) Di Kuala Lumpur, Malaysia.

Fasilitator oleh pemerintah Kerajaan Malaysia

Di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Indonesia.

Fasilitator oleh pemerintah Indonesia

2006-2011

The Geneva Process Thailand VS PMLM PATANI MALAY LIBERATION MOVEMENT

1.Majelis Kemimpinan Pertubuhan Pembebasan Patani Bersatu- PULO-MKP 2.Barisan Revolusi Nasional-BRN-Koordinet

Di Jeneva, Switzerland.

Mediator oleh The Humanitarian Dialogue Center (HDC).

2015-Sekarang Kuala Lumpur Process Thailand VS Mara Patani MAJLIS SYURA PATANI Atau Patani Consultative Council-PCC

1.Barisan Revolusi Nasional-BRN (Action Group).

2.Barisan Islam Pembebasan Patani-BIPP 3.Gerakan Mujahidin Islam Patani-GMIP 4.Dewan Syura Pimpinan Pertubuhan Pembebasan Patani Bersatu-PULO-DSPP (Lukman Ben Lima).

5.Majelis Kemimpinan Pertubuhan Pembebasan Patani Bersatu-PULO-MKP (Kasturi Makhota).

6.Pertubuhan Persatuan Pembebesan Patani-PULO-4P (Samsudin Khan).

Di Kuala Lumpur, Malaysia.

Fasilitator oleh pemerintah Kerajaan Malaysia

MARA PLUS (+)…?

@copyright TUNAS Online

ANATOMY OF A PEACE PROCESS

AGENDA

PARTICIPANTS

DECISION MAKING

PRINCIPLES

Non Formal Negotiations Cease Fire Formal Negotiations Peace &Framework Agreement Constitutional Efections Constitutional Assembly General & Lokal Elections Creation of Parliment State Reform & Restructuring Reconstruction & Development Security Sector Reform & integrated National Defense Strategy Truth & Reconciliation Process

OKTOBER 2018 | SUARA TUNAS | 12

Genealogi Intele Ulama Patani d Champa di Bet Oleh Rakhmad Zailani Kiki Penulis :Kepala Divisi Pengkajian dan Pendidikan Jakarta Islamic Centre

JEJAK

Sejak diterbitkan, buku ini telah menjadi referensi para peneliti, mahasiwa S1, S2, S3 yang melakukan penelitian terkait Islam di Betawi, yang mereka ini bukan hanya berasal dari Indonesia, melainkan juga dari luar negeri.

Namun, JIC tidak berpuas diri, terus melakukan penelitian tentang genealogi intelektual ulama Betawi yang tidak hanya berhenti pada awal abad ke-19, tetapi juga berusaha sampai pada saat Islam pertama masuk di tanah Betawi pada abad ke-14.

Penelitian terus berlanjut sampai ke luar negeri, dalam hal ini di Patani, Thailand, dan etnis Champa di Kamboja yang insya Allah dilakukan pertengahan bulan pada 2015 yang lalu.

Warga muslim Patani sedang melaksanakan solat di Masjid Jamek Al-Fatoni. Foto/Getty images

J

akarta Islamic Centre (JIC) sebagai pusat pengkajian dan pengembangan Islam Jakarta telah lama melakukan penelitian tentang genealogi intelektual ulama Betawi di bawah bimbingan Prof Dr Azyumardi Azra yang hasilnya telah dipublikasikan melalui buku yang diterbitkan oleh Jakarta Islamic Centre pada tahun 2011 dengan judul Genealogi Intelektual Ulama Betawi: Melacak Jaringan Ulama Betawi dari Awal Abad ke-19 Sampai Abad ke-21 Dari kegiatan penelitian ini, Prof Azyumardi Azra menyatakan bahwa sampai saat ini JIC merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang telah dan terus intens melakukan penelitian tentang genealogi intelektual ulama sebuah etnis di Indonesia.

Diharapkan, ada lembaga-lembaga lain di Jakarta maupun di daerah lainnya yang melakukan penelitian sejenis ini.

13 | SUARA TUNAS | OKTOBER 2018

Penelitian di Patani, Thailand, dan di etnis Champa di Kamboja tersebut menjadi penting jika melihat ada kaitan erat dari keduanya dengan sejarah dan perkembangan awal Islam di tanah Betawi. Ulama Patani dan Champa memiliki peran dalam mendidik dan melahirkan ulama Betawi. Sebagai contoh, Guru Marzuki bin Ahmad Mirshod Cipinang Muara, gurunya para ulama Betawi, secara genealogi biologis memiliki kaitan dengan Patani.

Sejak diterbitkan, buku ini telah menjadi referensi para peneliti, mahasiwa S1, S2, S3 yang melakukan penelitian terkait Islam di Betawi, yang mereka ini bukan hanya berasal dari Indonesia, melaink an juga dari luar negeri.

Namun, JIC tidak berpuas diri, terus melakukan penelitian tentang genealogi intelektual ulama Betawi yang tidak hanya berhenti pada awal abad ke-19, tetapi juga berusaha sampai pada saat Islam pertama masuk di tanah Betawi pada abad ke-14. Penelitian terus berlanjut sampai ke luar negeri, dalam hal ini di Patani, Thailand, dan etnis Champa di Kamboja yang insya Allah dilakukan pertengahan bulan pada 2015 yang lalu.

Penelitian di Patani, Thailand, dan di etnis Champa di Kamboja tersebut menjadi penting jika melihat ada kaitan erat dari keduanya dengan sejarah dan perkembangan awal Islam di tanah Betawi. Ulama Patani dan Champa memiliki peran dalam mendidik dan melahirkan ulama Betawi. Sebagai contoh, Guru Marzuki bin Ahmad Mirshod Cipinang Muara, gurunya para ulama Betawi, secara genealogi biologis memiliki kaitan dengan Patani.

ektual dan awi Untuk memperkuat konsep penelitian tersebut, JIC pada Rabu, 28 Oktober 2015 mengadakan Seminar Desain Penelitian Islam di Asia Tenggara yang berjudul Studi Terhadap Titik Sambung Genealogi Intelektual Ulama Patani dan Champa dengan Ulama Betawi dengan narasumber yang sangat kompeten, yaitu Prof Dr Azyumardi Azra, Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Nur Rahmah, MA.,M.Hum., dari Puslitbang lektur, Balitbang Kementerian Agama RI. Dalam makalahnya yang dipaparkan di seminar tersebut yang berjudul Jaringan Ulama dan Pondok Patani, Prof Dr Azyumardi Azra menyatakan bahwa tradisionalisme pondok Patani mempunyai sejarah panjang. Kaum Muslimin Melayu Patani mengklaim, pondok merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di nusantara, meski sumber-sumber sejarah umumnya menyebutkan, Islam datang dan berkembang di wilayah ini baru pada abad 16.

Dalam perkembangan kemudian pondok Patani mengirimkan lulusan terbaiknya ke Haramayn.Mereka ini kemudian terlibat dalam jaringan ulama nusantara-Haramayn.

Mereka belajar bersama murid-murid Jawi (ashab al-Jawiyyin) lain dengan guru-guru yang relatif sama, memiliki isnad ilmiyyah yang sama.

Foto/ist/ illustrasi

Sejumlah murid asal Patani yang terlibat dalam jaringan ulama kemudian menjadi ulama besar, seperti Daud bin Abdullah al-Patani (akhir abad 18 sampai pertengahan abad 19). Tidak ragu lagi, Daud merupakan ulama terbesar asal Patani yang menghasilkan banyak karya penting. Tetapi, Daud al-Patani lebih memilih menetap di Makkah daripada kembali ke Patani.

Selanjutnya, pada paruh kedua abad 19, salah satu ulama penting asal Patani Ahmad bin Muhammad Zayn al-Patani dan Zayn al-Abidin bin Muhammad al-Patani. Ia seangkatan di Haramayn dengan Nawawi al-Banteni dan Ahmad Khatib al-Minangkabawi.

Ahmad al-Patani mempunyai sejumlah murid yang kemudian berkiprah di nusantara pada awal abad 20: di antara mereka misalnya Muhammad Nur al-Patani yang menetap di Trengganu atau Ahmad Gudang al-Patani yang mengajar di Siak Seri Indrapura.

Memang ada juga klaim bahwa ulama asal Patani juga berkiprah di Betawi. Salah satu ulama yang diklaim berasal dari Patani adalah Ahmad al-Mirshod

yang kemudian berputra Ahmad Marzuki al-Batawi (Guru Marzuki bin Ahmad Mirshod Cipinang Muara).

Kampung Melayu Jakarta sering juga diklaim sebagai tempat sejumlah orang Melayu asal Patani bermukim sejak paruh kedua abad 17. Figur yang sering disebut dalam kaitan ini adalah Wan Abdul Bagus (wafat 1716) yang karena keahlian dan kecakapannya dalam administrasi diangkat menjadi pegawai kompeni Belanda sampai lanjut usia. Tetapi, jelas ia bukan ulama.

Mempertimbangkan gambaran yang tidak utuh mengenai pemikiran dan kiprah ulama Patani di kawasan nusantara secara keseluruhan—termasuk khususnya di Betawi—perlu penelitian lebih menyeluruh dan mendalam.

Penelitian (yang akan dilakukan oleh JIC pada pertengahan bulan November 2015) ini tidak hanya merupakan studi sejarah etnografis, tetapi juga penelitian sejarah intelektual ulama Patani beserta jaringan keilmuan dan keulamaannya di nusantara.

OKTOBER 2018 | SUARA TUNAS | 14

Feature

Tentara Thailand mengecat pesan "Patani Merdeka" yang disemprotkan di sebuah jembatan oleh terduga militan di distrik Yingo, Provinsi Narathiwat. Foto/AFP

Militan Patani Aksi S

ONGKHLA--Pada Sabtu 27 Oktober kemarin, wartawan melaporkan kelompok gerakan pembebasan rakyat Patani, selatan Thailand telah menindakan sabotase di dua distrik yaitu Nathawi,Chana, provinsi Songkhla.

Dengan semprot cat di jalan lalulintas beberapa tempat kawasan tersebut.

Tindakan vandalism semprot cat kali ini ditulis dengan bahasa Melayu Rumi dengan kata "Patani merdeka" dipermukaan tengah jalan dan jembatan rel total 9 lokasi, di bagian distrik Nathawi dan juga di tengah jalan Petchkasem, kacamatan Ban Lamlong, distrik Nathawi.

15 | SUARA TUNAS | OKTOBER 2018

Sabotase

‘Patani Merdeka’

di Samping Jalan

Sedangkan di distrik Chana terdapat aksi sabotase warna kata yang sama ditemukan 4 tempat, di sekitar jalan Chana-Natawi, tempat 8 kampong khu Daerah, Chana, provinsi Songkhla, dan di kawasan jembatan tempat 9 Pacing Daerah Chana Wilayah songkhla.

Setelah kejadian tersebut, Polisi dan pasukan keamanan distrik tempatan itu telah menyelidiki semua 9 lokasi, dan menghapus pesan dan membersihkan daerah tersebut untuk keselamatan. setiap unit menambahkan langkah-langkah keamanan di area tersebut untuk mencegah gangguan, situasi di fase ini. red/Acta Pengkalan, Abd. Karim

HANYA !!

MERDEKA 100 % atau MATI !!

OKTOBER 2018 | SUARA TUNAS | 16

foto/Kudungbani Jawi

is Plentiful land

17 | SUARA TUNAS | OKTOBER 2018

OKTOBER 2018 | SUARA TUNAS | 18

Ekslusif

Th

Tragedy Remembering

19 | SUARA TUNAS | OKTOBER 2018

"Tragedi Takbai" kasus pelanggaran HAM Berat di Thailand Selatan yang belum di-Internasionalisasi-kan

P

atani merupakan salah satu wilayah "pemerin tahan istimewa" sebagai mana kewilayahan penuh dengan sistem militerisasi dan sekuritisasi oleh tentara Thailand masih aktif di wilayah ujung Selatan Thailand yang selama ini masih menjadi perhatian publik dan dunia internasional karena situasinya yang jauh dari kesan kondusif dan aman.

Patani masih mengalami gejolak terus-menerus sejak berada di bawah administrasi dan pemerintahan negera Kerajaan Thailand sebagai wilayah jajahan, sejak dari hasil penyerahan pada perjanjian "Anglo-Siam Treaty, 1909" oleh bangsa kolonia antara kerajaan British Malaya dan kerajaan Siam (kini Thailand) telah memisahkan "Patani-Kelantan" bekas negeri Melayu Utara, sehingga konflik entonationa lis "Siam-Melayu" mulai meningkat.

Selanjutnya stustus ke-Patani-an tetap resmi ataupun memaksa menjadi bagian dari wilayah Thailand, berdasarkan sejak pembentukan konstitusionalis Thailand pasca "Revolusi Siam, 1932" sehingga waktu transisi sistem politik dan pemerintahan Diraja dari monarki absolut ke monarki konstitusi dengan kerajaan pusat di Bangkok ibukota negara Thailand menjadi sentaralistik sebagimana posisi residensinya menduduki pegantian menjadi jabatan Gubenur yang ditunjuk dan menghapuskan kuasa kesultanan lokal.

Kemudian Patani telah dianeksasi dengan "provincilization system" menjadi salah satu provinsi "Pa(t)tani" sebagai sebagian negara-bangsa (nation-state) Thailand. Dengan pelbagai kebijakan pemerintahan pusat salah satunya adalah "dipecah dan perintah" menjadi provisi Pattani, Yala, Narathiwat dan sebagian Songkhla. Sehingga muncul perlawanan gerakan rakyat lokal hingga sampai kini.

Dengan pelbagai problematika dari kebijakan negara dalam mengupayakan penduduk asal pribumi di Patani harus memaksa bergabung menjadi multination sebagai warganegara Thailand, namun disisi sebaliknya penuh dengan diskriminasi dengan membatasasi hak-hak sipil,

Penulis; John Patanisia

orang Patani tetap menjadi warga kelas kedua karena salah satu faktor sebagai minoritas dalam mayoritas yang sangat berbeda.

Pasca Perang Dunia II dasar-dasar penghapusan kolonia dan imprial bangsa dijajah dapat kemerdekaan. Bangsa Patani juga mulai tuntutan hak-hak kebebasan sebagai "hak pertuanan" melalui gerakan nasionalisme Melayu-Patani untuk pembebasan yang melawan pemerintah upaya menyampai aspirasi rakyat Patani yakni Merdeka.

Konik merupakan suatu hal yang lumrah.

Pada 1960, gerakan nasionalis Patani memuncak operasi kekerasan yang akibat tidak bertahan lagi soal diskriminasi bagi masyarakat Melayu Muslim tidak kunjung usai. Konflik mulai meredam ketika memasuki tahun 1980, para pemimpin gerakan nasionalis mulai menyerahkan diri.

Hasilnya, tahun 1990-an merupakan saat dimana Thailand berada dalam kondisi politik internal berstabilitas namun dalam prihal konflik, meskipun masih terdapat 233 kematian yang terjadi karena konflik politik yang menyebar di Pattani, Yala dan Narathiwat, terhitung sejak 1979-2003. Namun, ternyata keadaan stabil tidak berlangsung lama. Sehingga awal tahun 2004 mulai kembali semakin tinggi hingga sekarang.

Disisi lainnya soal konflik juga tidak terlepas pembahasan dengan soal pelanggaran HAM berat juga mulai level ketinggian, kemasuki akhir ujung bulan Oktober tahun 2004 harus dibicarakan ulangi lagi soal kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang paling sulit dilupakan bagi masyarakat Patani.

OKTOBER 2018 | SUARA TUNAS | 20

Karena salah satu faktual dan realitas dengan fenomenal peling mengerikan atas pembantaian brutal kejahatan kemanusiaan yang tidak senada dengan sesuai prinsepel hukum dan HAM, namun kondisi kekinian dunia juga belum mencatat sebagai kasus pelanggaran HAM berat.

Tanggal 25 Oktober 2004 M. bersamaan 11 Ramadhan 1425 H. pada 14 tahun yang lalu adalah salah satu hari pelanggaran HAM berat, sebagai tragedi ketidak manusiawi namanya "Tragedi Takbai atau Peristiwa Taba" berlakunya di samping garis perbatasan wilayah negara antara Thailand dan Malaysia.

Dimana hari tersebut adanya Ribuan demontrasi tuntutan keadilan, sebagai massa aksi bergabung untuk memprotes secara nirkekerasan kepada aparat polisi Thailand di depan kantor Polisi kabupaten Takbai, Provinsi Narathiwat. mereka berunjuk rasa untuk menuntut kebebasan 6 orang tersengka atas tuduhan kasus memberian senjata api kepada pejuang Patani Merdeka.

Tragisnya, pembubaran demonstrasi itu tidak lain melainkan secara kekerasan sehingga efeknya dengan jumlah korban berbagai-bagai versi dari laporan Tim Pencarian Fakta (TPF) oleh lembaga independen, instansi pemerintah maupun dilanserkan oleh media yang masing-masing melegetimasikan upaya menghindarkan kesalahan dan bertanggungjawab.

Selama 14 tahun sejak berlaku peristiwa tersebut, konflik Thailand-Patani semakin hari semakin memanas dan tidak bisa dijangkauan waktu bahwa kapannya perang diakhiri atau revolusi belum selesai, Patani belum merdeka ataupun Thailand ingin kembali ke kondisi pra tahun 2000, dengan wacana tersebut harus dinamakan "perang asimetris" kerana aktor perang masing-masing telah mengadopsi ideologi Nasionalisme "Siam-Budhis versus Melayu-Islam".

21 | SUARA TUNAS | OKTOBER 2018

Disebalik konfliknya telah menemui faktual yang ditemukan data-data, informasi baik angka pelanggaram HAM dan statistik insiden perang yang lanser dari Deep South Watch-DSW diperolehkan sejak awal tahun 2004 hingga Oktober 2018 ini telah menelan dampak impak fatal hampir 6,871-an ditewas dan 13.460 luka-luka.

Terus muncul pertanyaan bagaimanakah nasib penduduk di wilayah tersebut, meskipun seberapa banyaknya mereka yang menimpa nasib seperti itu, seperti; mereka dipaksa hilang, dipenjara, dibunuh, mereka tidak bisa bersama keluarga, atau mereka dipaksa masuk hutan untuk memperjuangkan hak-hak melalui angkat senjata secara illegal sekalipun, bahkan diluar negeri tidak bisa masuk kembali.

Namun jika bicara konteks hukum dan HAM, wilayah Patani atau Provinsi Perbatasan Selatan Thailand (dalam Bahasa pemerintah Thai) telah terjadi wilayah operasi militer baik secara de jure dan de facto dengan buktinya secara; de facto Patani tetap menjadi salah satu wilayah paling termiliterisasi yang mana seorang tentara atau polisi mengawasi 100 warga sipil dengan jumlah prajurit sebanyak 65.000 tentara Thailand yang siap bertempur dengan gerilyawan.

Patani belum merdeka ataupun Thailand ingin kembali ke kondisi pra tahun 2000, dengan wacana tersebut harus dinamakan

"perang asimetris" kerana aktor perang masing-masing telah mengadopsi ideologi Nasionalisme "Siam-Budhis versus Melayu-Islam"

14 Tahun Rawat Ingatan Tragedi Tak Bai, Pelanggaran HAM Berat di Thailand Selatan Sedangkan secara; de jure dengan adanya undangan-undang istimewa yang berlaku adanya tiga lapisan hukum yakni; UU Darurat Militer (Martial Law Act, 1914). UU Dikrik Darurat (Emergency Decree, 2005).

UU Keamanan Domestik (Domestic Security, 2008). Dengan struktural hukum tersusun maka sangat wajar dapat memberi wewenang penuh mandate dan ruang melakukan kekerasan bagi aparatur pemerintah Thailand khususnya militer dan polisi terhadap masyarakat sipil dapat melakukan sesuatu hal menjadi dibenarkan dan tidak ada yang kesalahan bagi aparatur. Bahkan sering kali di imunitas dan impunitas.

Baik secara hukum, dengan undangan-undang istimewa tersebut dapat memberi kuasa penuh bagi aparat dalam penyelidikan apapun saja yang dinginkan sehingga beberapa kasusnya seperti orang dipaksa hilang juga menjadi kasus hitam yang tidak dapat penyelidikan, undang-undang tentang tempat kejadian perkara contoh jasad juga tidak dapat melakukan pencarian fakta disebalik pembuhuan extrajudicial killings, struktural hukum tidak jernis maka muncul emosional sosial bagi masyarakat.

Bahkan kasus-kasus yang lain juga membuat mekanisme prosesi keadilan begitu macet sangat jelas namun begitu saja tidak diperbaiki.

Secara komprehensif verivikasi juga sangat kondusif dalam menginterogasi untuk mendapatkan berbagai informasi rahasia dari pihak musuhnya, maka tidak terlepas dari intimidasi, penyiksaan pada hal mereka hanya tersengka yang dituduhan.]

Cerita lama tidak bisa dilupakan.

Beberapa hal yang disebutkan ini adalah bentuk-bentuk diskriminasi yang dilakukan suatu kegagalan oleh Negara Thailand. Kasus-kasus lama pelanggaran HAM masa lalu dan pelanggara HAM masa kini di era konflik ini juga tetap membanyagi upaya serius pembangun perdamaian.

Pemerintah dan masyarakat Thailand yang selama ini kurang memahami soal kedudukan sipil di Patani, karena tidak belajar dari pengalaman, Pemerintah Thailand kembali melakukan tindakan represif dan tidak proporsional kepada demonstran yang merupakan Muslim dalam aksi nirkekerasan menuntut pembebasan kawan-kawannya yang juga seorang Muslim.

Mereka ditahan dengan tuduhan menyelundupkan senjata milik negara untuk kelompok oposisi, padahal mereka secara sukarela menjadi satuan pertahanan desa di Selatan Thailand.

Demonstrasi dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2004 di depan lahan seberang kantor polisi yang terletak di Takbai, Narathiwat dengan jumlah massa aksi sekitar seribuan orang, dengan tuntutan membebaskan kawan-kawan yang dituduh menyelundupkan senjata.

Aksi demonstrasi yang berlangsung menjadi peristiwa berdarah ketika ada batu yang dilempar kepada aparat kepolisian tanpa diketahui siapa yang pelaku pelempar.

Seketika itu juga, polisi menganggap para demonstran akan melakukan suatu gerakan perlawanan dan segera membalas dengan menyemprotkan gas air mata dan penembakan senjata api.

Tindakan aparat yang tanpa mengira nyawa orang, tentunya brutal.

Menurut laporan Tim Pencarian Fakta (TPF) yang dibentuk oleh pemerintah Thailand dengan mengangkat seorang anggota Senator sebagai ketua TPF untuk melakukan resit khusus untuk kasus Kresik dan Takbai pada tahun 2005 telah menemui hasil fakta bahwa 85 tewas dengan sebab tanpa oxeyen untuk bernafas seketika berangkat ke kamp Tentara Ingkayud di Pattani.

TPF berpihak

Sedangkan laporan yang lainnya juga tidak sama seperti Amnesty International-AI Thailand, Human Rights Watch-HRW Thailand, BBC Thai dll. telah melaporkan dalam Laporan Tahun oleh organisasi intersional masing-masing telah membantahkan laporan pihak TPF bahwa laporan tersebut tidak layak serta tidak meleputi sepertinya seberapa banyak jumlah yang telah ditembak ketika pemubaran demontran dan jumlah dipaksa hilang?

Sehingga angka kematian tidak sama dengan ikatan keluarga korban yang melaporkan bahwa si didalam keluarganya telah kehilangan yang akibat dari demo tersebut.

Kebijakan Pemerintah Thailand kebelakangan ini telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kasus tersebut dengan mengganti rugi sebanyak jumlah dengan 7 juta-an bath perorang, namun respon masyarakat sangat tidak memuaskan sehingga bebrapa CSOs Patani sering memproteskan kepada pemerintah bahwa kasus ini adakah suatu sudah termasuk sifat keadilan atau tidak.

Jika pemerintah sudah berhasil dalam mengatasi kasus-kasus pelanggaran HAM mengapakah kasus yang lain semakin dan masih terjadi lagi sampai kini pun masih berterusan berlaku terhadap warga sipil yang di daerah lainnya.

Sebagaimana jika dibandingkan studi kasus tragedi pelanggaran HAM antara "tragedi Takbai, 2004" dengan "tragedi Santa Cruz, 1999" di Dili, Timor Leste adalah kasus yang hampir sama, dengan suatu yang layak dikatakan "modern genocide" di Asia Tenggara dan kondisi Rohingya lebih parah kalau dibanding dengan Patani.

Secara konologi Kondisi dan situasi, tragedi Takbai dimulai pra dan pasca dengan memicu dengan akibat pasca tragedi Takbai juga tidak bisa terlepas faktor luka hati yang membarakan api sejarah namun jarang ketahui orang lainnya bahwa adalah salah satunya "Tragedi 131" pada 2005 yaitu penggusi asal Patani melarikan diri masuknya ke Malaysia untuk mencari suaka sebagai tempat perlindungan konfliknya sehingga sampai sekarang kasus ini juga belum selesai.

Dan terdapat beberapa talaah pustaka, arsip dokumen laporan dan laporan media juga meninjauan kasus tragedi Takbai selama ini 14 tahun telah berlalu belum memasuki dijadikan agenda serius bagi mekanisme HAM internasional baik di Divisi HAM, Direktorat Politik dan Keamanan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (PERBARA) atau Human Rights Division, Political & Security Directorate, ASEAN., ataupun Komisi Hak Asasi Manusia Permanen Independen Independent Permanent Human Rights Commission-IPHRC oleh OIC/OKI,. Bahkan Dewan HAM PBB maupun United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) juga belum menerima laporan.

Sedangkan ditahun 2006 pernah ada seorang perwakilan asal dari Patani menuju ke Den Haag dan Amstedam, ibukota Belanda untuk mengajukan laporan banyangan tragedi Takbai serta VCD ke kantor International Criminal Court-ICC dan International Court of Justice-ICJ/CIJ untuk membuktikan keadilan atas misi diplomatic humaniter namun ditolak laporan kurang memadai.

Di akhir ini, kasus tersebut terdapat kesimpulan adanya empat poin penting. Pertama; laporan TPF yang diselenggarakan oleh pemerintah Thailand tersimpul bahwa korban tersebut menginggal dunia sebabnya akibat tidak ada oxeyen untuk bernafas ketika angkut ke kamp tentara. Kedua; tidak ada pelaku atas kesalahan secara proses hokum, baik aparat pemerintah maupun instansi manapun, bahkan sering kali di imunitas dan impunitas.

Ketiga; tidak ada mekanisme peradilan yang adil.

Keempat; pemulihan dengan membayar “uang ganti rugi” oleh pemerintah terlalu banyak persyaratan tuntutannya sehingga muncul perpecahan diantara ikatan keluarga korban.

Tragedi Tak Bai sebagai salah satu pelanggaran HAM berat di Asia Tenggara yang belum sesuai dengan prisep keadilan, perjalanannya sudah 14 tahun yang lalu, secara hukumnya usia kakus peradilan Thailand punya “lawsuit” berlaku selama 20 tahun berati masih ada waktu “enam tahun” lagi untuk menuntut secara peradilan, tapi akan pasti dicatat sebagai sejarah kejam bagi masyarakat Patani selama-lamanya.

OKTOBER 2018 | SUARA TUNAS | 22

Pray For

Patani

foto/Way Magazine