Majalah Suara Tunas edisi Juni 2018

EDISI JUNI 2018

DIALEKTIS & PROGRESIF

fOTO/Apinan

tunas.redaksi@gmail.com

TUNAS Online

tunas online

AKKACHA BHOMMASOOT

Member of King Prajadhipok Institute's Peace Curriculum,

Kedamaian Utopis

Selagi Pemerintah Diktator Thailand

Tidak mengakui dan memahami

Etnis Melayu Patani, Maka proses dialog damai

Hanya utopis belaka!!!

Foto/ JACK KURTZ

SALAM REDAKSI Alhamdulillah, Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi peluang dan waktu dapat diperkenangkan lagi Suara TUNAS pada edisi sekarang (Juni-2018), cukup sederhana dengan judul "Asa Baru Melayu Patani di Bawah Kongkong Thailand" pada edisi ini dapat bisa mengenali tetang terjal dan liku dalam aspek berbagai terhadap etnis Melayu PATANI di bawah negara Gajah Putih (Thailand).

Patani, yang secara geografis terletak di pesisir timur wilayah Thailand Selatan ini, sebelumnya pernah menjadi salah satu pusat kerajaan Melayu, dan hingga kini, sisa-sisa kejayaannya tersebut masih tampak, terutama karena komunitas Muslim Melayu di Patani masih menggunakan bahasa Melayu ini adalah salah satu seni budaya Melayu islam Patani yang dapat mereka mempertahankan dan berkembang. maka warisan seni budaya dapat dipelihara dan dihayati dari generasi ke generasi berikutnya. Kenyataan itu seyogianya tidak dibiarkan begitu saja. Jika kita biarkan, itu berarti kita rela mengikis kekayaan budaya kita satu demi satu, sehingga akhirnya kita tidak punya budaya lagi sebagai jati diri.

Buat sementara, warga Melayu Patani mungkin kelihatan maju integritas oleh budaya (Siam-Thailand) yang bersifat materialistis, individualistis dan hedonis itu. Tapi, sesungguhnya budaya itu tak punya makna. Sementara mereka hidup bukan hanya sebatas mencari benda dan memuaskan nafsu, tetapi lebih-lebih mencari makna kehidupan.

Jika seni budaya seperti sastra lisan Melayu tidak lagi dikenal dan terlepas dari medan budaya generasi muda Patani, maka besar kemungkinan seni budaya itu akan terputus dari sejarahnya, lalu tenggelam dalam perjalanan dalam kongkong Aneksasi dan asimilasi (Siam-Thailand) tersebut.

DAFTAR ISI Salam Redaksi Laporan Utama Koleksi Foto Politik Historis Sosok Khazanah HAM Ekslusif Puisi

1 2-7 8-9 10-11 12-13 14-16 17 18-19 20 21

Inilah yang menyebabkan punahnya beberapa jenis budaya tradisional jati Melayu Patani. Menimbang jalan sejarah yang demikian perjajahan, maka etnis Melayu Patani juga dapat mengalami nasib serupa itu. Jika ada pembendaharaan budaya Melayu Patani yang cukup potensial, untuk apa mereka menyeberang pada budaya orang lain. Jika ada ladang yang terlantar, mengapa mereka harus mengerjakan ladang orang lain.?

Pada edisi bulam Juni 2018 akan kami menampilkan dan mengumpas persoalan tersebut dengan mengangkat tema besar adalah “Asa Baru Melayu Patani di Bawah Kong-Kong Thailand� berharab semoga para pembaca dapat memahami apakah sebenarnya yang ada disebalik konflik Patani dan Thailand.

Meskipun banyak hambatan, yang menghalangi penerbitan, tetapi kami tetap optimis akan berusaha untuk menyebarkan isu yang sedang terjadi di Patani (Thiland selatan) dan konflik suluruh dunia sehingga mendapat tempat di hati para pencipta majalah dengan tagline Magazine SUARA TUNAS,DIALEKTIS & PROGRESIF. Besar harapan kami,semoga majalah ini dapat menberikan sesuatu yang bermanfaat sehingga mampu meningkatkan wawasan pembaca khususnya bagi masyarakat Indonesia.tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada sumua pihak yang telah membantu dalam penerbitan majalah ini.Saran dankritik pembaca selalu kami nanti agar kedepannya majalah ini bisa hadir kembali dengan lebih baik,selamat membaca dan trima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Redaksi

TIM TUNAS Pelaksanaan

SUARA

Diterbitkan Oleh: Aliansi Pers Patani Independent Email: tunas.redaksi@gmail.com//Fanpage: TUNAS Online //Twittter: tunas online //Telp: 0895340149775(M.Usman)

Penanggungjawab: Faisal Abdullah Pimpinan Umum: Niksaibudin Pimpinan Redaksi: Marwan Ahmad Sekretaris: Suhaimee, Muhammad Marketing: Nurhayatee, Mareena Redaktor Pelaksanaan: Husasan Editor: AM Faton, Abu Lamiddin Layouter: Habib, Saifudin Photografer: Saifudin. M.Kamel Tim Redaksi: Abu Lamiddin, AM Faton Hamsyari, Amran, Harun,Suhaimee, Mahroso, Farid, Zakariya, Aminah, Ibnu hilmi SUARA TUNAS | JUNI 2018

1

LAPORAN UTAMA

Melayu Patani di Bawah Kongkong Thailand

Oleh /AriďŹ Republika

erjalanan sejarah wilayah Thailand Selatan yang pada masa lalu dikenal dengan nama 'Patani' tersebut tidak dapat dipisahkan dari situasi konstelasi politik setempat pada masa awal abad 20 yang menjadikan wilayah Patani sebagai bagian wilayah kerajaan Thailand. Aneksasi wilayah Patani oleh kerajaan Thailand pada 1902 memiliki arti strategis ditinjau dari sudut kerangka 'buffer zone' vis-a-vis kekuatan kolonial Inggris di Semenanjung Malaya saat itu.

Legitimasi Thailand atas penguasaan wilayah Patani semakin kuat secara hukum menyusul penandatanganan perjanjian 'Anglo-Siamese Treaty' pada 1909 yang berisikan pengaturan penetapan garis perbatasan antara wilayah Patani Thailand dan negara-negara bagian di wilayah Malaya, yaitu Kelantan, Kedah, Perak, dan Perlis.

Pada perkembangan lebih lanjut, integrasi Patani yang berpenduduk mayoritas Melayu Muslim ke dalam wilayah nasional kerajaan Thailand telah menjadi 'pebble in the shoe' bagi Pemerintah Thailand yang 'Buddhist'.

Kebijakan 'Pan-Thai' melalui mekanisme program asimilasi sosialnya yang mencoba menggiring komunitas Melayu Muslim setempat menjadi bagian entitas bangsa Thai, ternyata menuai reaksi keras dari kalangan warga Melayu Muslim setempat, khususnya mereka yang bermukim di Provinsi Pattani, Narathiwat, dan Yala.

Kebijakan 'Pan-Thai' yang mulai diberlakukan pada 1902 dipandang sebagai kebijakan sarat muatan misi dekulturisasi atas tradisi dan kultur kehidupan masyarakat Melayu Muslim setempat. Salah satu kekhawatiran mereka antara lain terkait dengan soal pemberlakuan Undang-Undang Wajib Belajar '1921 Compulsory Primary Education Act' yang mewajibkan anak-anak warga Melayu Muslim di Thailand Selatan mengikuti program wajib belajar empat tahun di sekolah umum berkurikulum nasional, terutama menyangkut materi pelajaran bahasa Thai dan etika Budha.

Bahkan, pemberlakuan '1921 Compulsory Primary Education Act' sempat memicu aksi pemberontakan besar pada 1922 di bawah pimpinan Tengku Abdul Kadir.

2

SUARA TUNAS | JUNI 2018

Foto/Kudung Bani Jawi

Era Detente Menyikapi aksi perlawanan komunitas Melayu Muslim terhadap kebijakan 'Pan-Thai', pemerintah berkuasa di Thailand telah mencoba meredam gejolak resistensi warga Melayu Muslim tersebut. Salah satu strategi pendekatan dalam konteks ini antara lain berupa pemberlakuan kebijakan 'Patronage of Islam Act' semasa pemerintahan Perdana Menteri Pridi Phanomyong pada 1944.

Di bawah payung 'Patronage of Islam Act', sejumlah tokoh Muslim di Thailand diberikan kedudukan sebagai tim penasihat Raja terutama yang berhubungan dengan masalah-masalah keislaman.

Situasi damai di bawah 'Patronage of Islam Act' ini tidak berlangsung lama menyusul terjadinya ketegangan baru antara Pemerintah Thailand dan warga Melayu Muslim setempat pada -1960an dan -1970an. Memasuki era -1980an perkembangan situasi konflik di Thailand Selatan kembali memasuki fase baru, fase peredaan ketegangan.

Melalui kebijakan strategis 'Thai Rom Yen' yang bermakna perdamaian di wilayah selatan (Peace on the South), Pemerintahan Perdana Menteri Prem Tinasunalond berhasil membawa para pemimpin Melayu Muslim di wilayah ini masuk ke gelanggang politik. Beberapa kebijakan pemerintah pada era peredaan ketegangan ini antara lain pemberian amnesti dan pembentukan lembaga SBPAC (Southern Border Provinces Administrative Centre), dan pembentukan sistem pemantauan atas proses transformasi dari 'konfrontasi ke negosiasi'.

Proses tranformasi tersebut melibatkan segenap elemen terkait seperti militer, polisi, dan rakyat sipil. Namun, memasuki abad 21 tepatnya pada masa Pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra sejumlah aksi kekerasan kembali mengguncang wilayah Thailand Selatan.

Kebijakan-kebijakan 'de-Prem Tinasunalond-isasi' mendasari kebijakan Pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra seperti kebijakan pembubaran lembaga SBPAC.

LAPORAN UTAMA Penghapusan peradilan Islam karena disatukan dengan peradilan sipil dan pemberlakuan hukum sipil Thai di Patani.

Proyek asimilasi ini mendapatkan perlawanan dari masyarakat Muslim Patani,karena dianggap sebagai upaya dekulturisasi kultur Melayu Muslim yang menjadi identitas mereka. Tujuan perlawanan ini adalah untuk menda- patkan membebaskan di wilayah Patani hingga keinginan untuk menjadi negarayang merdeka.

Egoisme budaya dan Asimilasi

Jika dikaji secara saksama, pemberlakuan kebijakan 'Pan-Thai' pada hakikatnya tidak sepenuhnya berdampak buruk bagi eksistensi dan masa depan komunitas pesantren di wilayah Pattani, Narathiwat, dan Yala. Pemberlakuan sistem wajib belajar pada sekolah umum bagi kalangan anak-anak warga Melayu Muslim setempat juga memiliki nilai manfaat yang dapat dipetik untuk kebaikan masa depan kehidupan mereka.

Kebijakan ini setidaknya akan menjadikan mereka paham akan budaya dan bahasa Thai.

Foto/Apinan

Selama masa kekuasaan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, aksi penyerangan terhadap kamp-kamp militer Thailand dan aksi pembunuhan terhadap aparat keamanan dan para biksu di wilayah Thailand Selatan cukup marak. Bahkan, tragedi penyerbuan aparat keamanan Thailand terhadap Masjid Krue-Se (2004) dan peristiwa demonstrasi berdarah pada malam bulan puasa Ramadhan (2005) menyebabkan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra kehilangan kendali politik dalam negeri.

Situasi ini mencapai titik kulminasi pada babak lebih lanjut hubungan pemerintah-militer yang berujung pada peristiwa kudeta militer terhadap pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra pada 2006. Juga bertahap dilema sampai era Kudeta adeknya Yingluck Shinawatra pada 2014 mandat kuasa diperalihkan ulang dalam cengkraman Militer, Junta Praytuh Chan Ocha, mengekal dalam wewenang demokrasi terpimpin ala pemerintah militer.

Melayu Patani di Bawah Kongkong Thailand (2)

Kehadiran bangsa Thai di Patani melalui aneksasi atau penaklukan,mulai dari Kerajaan Siam hingga berganti menjadi Thailand, mengubah sosio-kultur masyarakat Muslim. Bangsa Thai yang beragama Buddha banyak melakukan asimilasi terhadap kebudayaan Muslim Melayu Patani.

Assimilasi tersebut ditempuh melalui jalur politik, pendidikan, budaya,dan hukum. Jalur politik dilakukan dengan mengembangkan ideologi “nation, king, religion� yang menundukkan semua warga negara ke dalamsatu nasionalisme. Jalur pendidikan dilakukan melalui kebijakan stan-darisasi pendidikan, yaitu kewajiban mengajarkan bahasa dan sejarah Thaiserta ajaran Buddha. (Ali Sodiqin 2016;2)

Sejauh ini masyarakat Melayu Muslim di Thailand Selatan terkesan menutup diri dari pengaruh budaya/bahasa Thai dan mereka hanya terfokus pada budaya pesantren yang cenderung terkesan 'Arab oriented'. Kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah Islam/pondok-pondok pesantren setempat cenderung mengacu pada kurikulum lembaga pendidikan sejenis di negara-negara Timur Tengah.

Sebagai konsekuensinya, perbedaan kurikulum dalam konteks ini pada akhirnya menyulitkan mereka untuk dapat diterima bekerja pada lembaga pemerintah/instansi swasta. Atau bahkan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi pada lembaga-lembaga pendidikan setempat yang berkurikulum nasional.

Jalan Solusi Alternatif

Dalam menyikapi masalah kesenjangan sosial khususnya di bidang pendidikan di lingkungan warga Melayu Muslim di Thailand Selatan, Pemerintah Thailand dan komunitas pesantren setempat sebaiknya dapat mencontoh dan mengadopsi sistem pendidikan pesantren di Indonesia.

Keberadaan sekolah umum mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi di tengah-tengah lingkungan kehidupan pesantren yang berbasis keagamaan merupakan contoh harmonisasi dua sistem pendidikan dengan format kurikulum berbeda.

Pengembangan sistem pendidikan terpadu dan bersinergi ala pesantren di Indonesia diharapkan dapat membantu menjembatani kesenjangan kurikulum antara sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan umum di Thailand. Dengan demikian, para lulusan pesantren di Thailand khususnya Thailand Selatan dapat memiliki kesempatan dan akses yang sama seperti para lulusan seolah umum lainnya dalam hal kompetisi memasuki dunia pendidikan dan bursa ketenagakerjaan nasional di negara ini. /ed; Johan Lmidin

Aneksasi wilayah Patani oleh kerajaan Thailand pada 1902 memiliki arti strategis ditinjau dari sudut kerangka 'buffer zone' vis-a-vis kekuatan kolonial Inggris di Semenanjung Malaya saat itu.

Foto ist :Jack Kurtz

SUARA TUNAS | JUNI 2018

3

LAPORAN UTAMA

Aneksasi dan Diskriminasi Terhadap Budaya Melayu Islam Patani I

ntegritas Patani ke dalam kerajaan Siam (Thailand sekarang) menimbulkan perubahan dalam sistem dan struktur sosial masyarakat. Muslim Patani yang sebelumnya menjadi mayoritas di wilayahnya, kini menjadi minoritas dalam kekuasaan Siam.

Muslim Melayu Patani merasa menjadi warga negara kelas dua dan mengalami intimidasi oleh militer.

Orang Thai menyebut mereka dengan“khaek�yang artinya pendatang dan juga disebut “jon bang yak dindan� yang bermakna derogatif sebagai separatis atau bandit, karena mereka tidak diakui oleh etnis Thai dan dianggap sebagai orang asing.

Sentimen anti-Islam dan fenomena Islamophobia tampaknya telah membesarkan yang buruk sekali lagi di Thailand, dan kali ini, dari semua tempat, di provinsi empat Thailand selatan "Patani"- jantung dari mayoritas Muslim Melayu di mana bahasa Melayu adalah bahasa ibu dari mayoritas penduduk setempat.

Muslim Thailand yang berjumlah sekitar 10 persen dari total penduduk yang mayoritas beragama Budha, telah lama mengeluhkan diskriminasi yang diterimanya dalam dunia pekerjaan dan pendidikan di bawah praktek pemerintahan junta militer saat ini.

Demikian hal tersebut, baru-baru ini Administrator dan guru di Sekolah Anuban Pattani, sebuah Sekolah Dasar terletak di tengah kota provinsi Pattani telah mengeluarkan surat keputusan melarang pemakaian jilbab, atau jilbab Muslim di kelas, pada (2018/5/21)

4

SUARA TUNAS | JUNI 2018

yang lalu. Rektor sekolah mengatakan Kendati demikian hal ini membiarkan praktik semacam itu akan bahkan menjadi masalah melanggarkan undang surat tentang sebuah yang besar, sikap intoleran sekolah yang berdasarkan Buddha. dan diskriminasi antar agama muncul kembali.

Insiden Larangan Hijab Siswa di SD Thailand melewati fase Thailand Selatan tersebut sangat memicu Islamofobia ini dua dekade Konflik Tak Usai Jeda yang sedang membara lalu dan pemerintah pusat kian Lama. Spiral kekerasan tidak bisa diakhiri terlibat dan menyelesaikan hanya satu tetes madu yang mendampak sensitif masalah tentang jilbab terhadap dua pihak antara Warga Muslim Patani Muslim dengan meloloskan dan Warga Budha Thailand juga pemerintahnya. undang-undang untuk mengakomodasi keinginan Meskipun Departemen Pendidikan Muslim Thailand dan akhirnya memberikan keputusan membolehkan Muslim Thailand Selatan. para mahasiswa Muslim di sebuah sekolah di Propinsi Pattani dengan memberi memberi Wilayah selatan Thailand lampu hijau bagi siswa Muslim di sana untuk menjadi saksi bisu mengenakan jilbab dan celana panjang sesuai bentrokan selama 14 tahun dengan aturan agama mereka. antara pasukan militer Thailand dan kelompok Namun situasi semakin dilema, militan Muslim Melayu. meskipun Departemen Pendidikan dan petugas Sebelum dicaplok pada sekolah tersebut mencabutkan surat larangan 1909 silam, tiga provinsi hijab di sekolah tersebut pada dua hari paling selatan Thailand kemudian. Demikian malah muncul sebuah seperti Pattani, Yala, dan aksi yang memicu ketegangan antar agama Narathiwat merupakan dilakukan oleh sekelompok biksu dan bagian dari kesultanan Melayu yang sekelompok warga Buddha di Wat Puang Aram. Muslim Mereka menyerukan larangan jilbab di sekolah independen. tersebut dengan alasan jilbab tidak sejalan dengan disiplin sekolah yang berdasarkan sekolah Buddha.

LAPORAN UTAMA

Insiden di Patani tersebut adalah kesaksian bahwa negara tidak dapat mengatur dan menyelesaikan masalah dalam toleransi sesama, hormat, dan rekonsiliasi. malah semakin mengobarkan api konflik yang kian membara diantara warga Patani dan pemerintah Militer Thailand.

Dalam hal ini, Kenyataan bahwa itu menjadi masalah yang semakin besar memicu konflik berpanjangan semenjak dilewati masa ke masa. Hal tersebut, memalukan bagi pemerintah Thailand, khususnya pemerintah militer saat ini yang suka menyombongkan dan represif seberapa jauh itu membabibuta dalam menyelesaikan konflik antar umat Muslim Melayu di Patani. Sehingga spiral kekerasan ini menimbulkan konfrontasi peperangan makin hari makin membara. /red:Johan Lamidin Pelajar Muslim Patani dilarang berjilbab di sekolah Anuban Pattani, Thailand. Foto/ Paula Bronstein/Getty Images

foto/Pixabay

Sentimen anti-Islam dan

tampaknya telah membesarkan yang buruk sekali lagi di Thailand, dan kali ini, dari semua tempat, di provinsi empat Thailand selatan

"Patani"

jantung dari mayoritas Muslim

Melayu di mana bahasa Melayu adalah bahasa ibu dari mayoritas penduduk setempat.

SUARA TUNAS | JUNI 2018

5

LAPORAN UTAMA

Foto/Yasir Ahmad

P

ada hari Raya Idul Fitri tahun ini, warga masyarakat Patani baik yang di desa maupun di kota serentak untuk mengenakan pakaian ciri khas budaya tempatan. Kampanye itu digerakkana oleh kaum muda muslim di wilayah Thailand Selatan itu.

Ketua tim kampanye Cinta Baju Melayu, Muhammad Rusdi Syeik Harun mengatakan pihaknya telah 4 tahun menggalakkan kampanye yang mengajak warga masyarakat untuk mengenakan budaya Melayu khususnya pada hari kebesaran. Hal itu dilakukan karena sebelumnya warga diintimidasi oleh pihak kerajaan yang mendesak penduduk lokal tidak berani mengenakan pakaian ciri khas budaya Melayu.

“Saya buat kampanye baju Melayu ini sudah 5-4 tahun, selepas itu tanggapan masyarakat sangat baik, dan pada tahun ini saya buat dengan lebih besar lagi proyek ini dengan mengajak kedai-kedai lain untuk menyokong proyek tersebut,” jelas Rusdi, Jumat (2018/06/15).

6

SUARA TUNAS | JUNI 2018

Rusdi mengajak pemuda dan pemudi Patani yang belum pernah berpakaian baju Melayu untuk mengenakan kembali pakaian budaya sendiri. Kemudian mereka diminta mengunggah foto masing-masing di media sosial dengan hastag Cinta Baju Melayu.

“Proyek ini dikampanyekan melalui Facebook dengan tujuan mengajak pemuda dan pemudi untuk kembali mengenakan baju budaya Melayu Patani saat berhari Raya Idul Fitri tahun ini,” kata Rusdi seperti dilansir TV3 Malaysia.

Negera Melayu Patani Tersisa Nama Sejak 1785 kerajaan Siam Thailand telah melakukan ekspansi wilayah jajahan sehingga berhasil menganeksasikan ke atas sebuah Negeri Melayu Patani Darussalam melalui perjanjian Anglo-Siamese Treaty pada 1909 yang ditandatangani Raja Thailand dan pemerintah Inggris, tanpa mengumumkan bagi penduduk lokal.

Tragisnya, hal tersebut menyebabkan rakyat Patani terpisah dengan saudaranya penduduk Melayu di wilayah sebelah utara bagian Negara Malaysia.

Kerajaan Thailand kemudian menyingkirkan raja dan putra-putra Melayu, menguasai wilayah jajahannya dan beberapa wilayah diperintahkan oleh seorang berbangsa Siam. Secara politik kekuasaan dan otoritas diserahkan kepada pegawai-pegawai Siam yang dilantik oleh kerajaan yang berpusat di ibukota Bangkok.

Sementara tahun 1939 Thailand di bawah perdana menteri Phibun Songkhram ketika itu memulai menerapkan kebijakan asimilasi terhadap penduduk Patani di wilayah bagian selatan. Kebijakan asimilasi yang mengupayakan pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru.

Penduduk Patani dilarang berpakaian ciri khas Melayu, memaksa untuk berbahasa Thai, dan mengamalkan sesetengah ajaran Islam.

LAPORAN UTAMA

Demikian kampanye Cinta Baju Melayu, penduduk Patani hari ini membangkit kembali untuk membuktikan bahwa jati diri dan bangsa Melayu Patani tak akan hilang di dunia.

Kemeriahan Muslim Melayu Patani di Hari Raya Idul Fitri Penduduk masyarakat Muslim Melayu Patani menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan penuh antusias dan gembira riang. Saling bermaaf-maafan, kunjung-mengunjungi sesama saudara untuk mengeratkan tali silaturahim. Pada momen ini juga mereka mengenakan baju budaya Melayu sebagai corak merefleksikan adat pakaian kebudayaan yang dirintis oleh leluhur bangsanya.

Foto/Jemap

Wan Muhamad Noor Matha, selaku mantan Menteri Keamanan, dan DPR Thailand yang juga sangat mendukung seluruh warga masyarakat Melayu Patani untuk mengenakan budaya Melayu pada hari raya Idul Fitri, bagi laki-laki untuk mengenakan baju Telok Belango dan perempuan untuk mengenakan Baju kurung. Ia mengatakan jati diri bangsa Melayu semakin hilang kalau warga tidak ingin mempertahankan.

“Hari Raya Idul Fitri tahun ini, saya sangat suka sekali yang ada para pemuda yang bangkit aksi kempanye budaya Melayu oleh karena kita adalah orang Melayu. Kalau kita cinta budaya Melayu tetapi tidak menunjukan budaya Melayu kita, saya takutnya suatu hari masa depan anak cucu kita tidak kenal lagi budaya Melayu. Oleh karena itu sepakatlah kita untuk cinta budaya Melayu, denga setiap orang pada pagi hari raya marilah kita pakai baju Melayu,” tandas Wan Muhamad Noor Matha didalam rekaman video yang telah viral melalui akun facebook cinta baju Melayu pada Jum’at (5/15) lalu.

Saat ini, aspirasi masyarakat Patani sudah tidak lagi bertahan dalam suasana kerusuhan konflik yang sudah berkepanjangan itu. Mereka tidak berharap lagi dengan jalan kekerasan bersenjata yang telah banyak terkorban. Namun jauh sebelumnya perjuangan masyarakat Patani telah diperjuangkan oleh seorang tokoh dengan cara damai, seperti Tuan Guru Haji Sulong Abdul-Qadir.

Penduduk masyarakat Patani telah melahirkan kesadaran (spirit nation and state) mereka ingin menentukan nasibnya sendiri yang tidak menggantungkan lagi harapan dan cita-cita kepada pemerintah dalam masalah proses penyelesaian konflik di Patani, Thailand bagian selatan.

Dewasa ini, warga Patani ingin menentukan nasib bangsa mereka. Baik di dalam maupun di luar negeri. Orang tuanya mengirimkan putra putri untuk melanjutkan studi di nageri jiran seperti Malaysia, Indonesia, Brunei bahkan sampai ke Timur Tengah. Hingga saat ini, jumlah mencapai lebih dari 6000 orang Patani sedang menuntut ilmu di luar negeri.

Aksi Kostum Melayu Muslim Patani di Internasional Kempanye Cinta Baju Melayu juga dirayakan oleh para mahasiswa Patani yang berada di perantauan. Mereka mengenakan baju Malayu saat berhari raya di nageri orang. Tujuannya, mempromosikan budaya Melayu Patani untuk lebih dikenal oleh warga Negara luar, entah mayarakat serumpun Melayu dan masyarakat lingkungan internasional.

Kampenye Cinta Budaya Melayu, menurut Nik Saibudin, selaku ketua umum PMIPTI Yogyakarta untuk mendorong visi kesatuan nasional untuk maju kedepan, tak terkecuali yang sedang di perantauan juga harus mendukung hal ini.

“Pada hari raya tahun ini kita juga berpakain baju Melayu. Meskipun kita sedang di tanah Jawa, dengan sebab pada tahun ini seluruh masyarakat Patani telah berpakain baju Melayu untuk menjunjung tinggi nilai budaya atau disebut jati diri bangsa” ujarnya di sela-sela acara menyambut malam takbiran di asrama PMIPTI Yogyakarta, Kamis malam (2018/6/14) pekan lalu.

Sementara Suharianto, selaku Tim Pembangunan Masjid Jogokariyan mengatakan bahwa Patani bagi warga Indonesia adalah warga minoritas muslim yang berada di Negara Thailand dan sering diintimidasi dan teraniayai oleh pemerintah non muslim dengan berbagai macam. Dia berpesan agar warga Patani tetap konsisten dalam menjaga keimanan dan nilai kebudayaan meskipun secara geografisnya masih dibawah Thailand, dan semoga semangat perjuangan bangsa Patani tidak pernah pudar.

“Patani bagi kami secara garis besarnya adalah saudara Muslim yang menjadi minoritas berada di bawah Thailand, yang sering di kejar-kejar dan dianiaya oleh pemerintah non muslim, meskipun dari segi geografis wilayah masih di bawah Negara Thailand yang tidak pro Islam.

Namun mereka masih tetap konsisten mempertahankan budaya,” kata Suharianto, saat ditemui di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (2018/6/16). red; Hamsyari

Wan Muhamad Noor Mathamengatakan;

Kalau kita cinta budaya Melayu tetapi tidak menunjukan budaya Melayu kita, saya takutnya suatu hari masa depan anak cucu kita tidak kenal lagi budaya Melayu. Oleh karena itu sepakatlah kita untuk cinta budaya Melayu, SUARA TUNAS JUNI 2018

7

KOLEKSI FOTO

Foto/Fauzan Photographer

Patani bagi warga Indonesia adalah warga minoritas muslim yang berada di Negara Thailand dan sering diintimidasi dan teraniayai oleh pemerintah non muslim dengan berbagai macam. Dia berpesan agar warga Patani tetap konsisten dalam menjaga keimanan dan nilai kebudayaan meskipun secara geograďŹ snya masih dibawah Thailand, dan semoga semangat perjuangan bangsa Patani tidak pernah pudar.

Foto/Makki

8

SUARA TUNAS | JUNI 2018

KOLEKSI FOTO

Foto/Fauzan Photographer

Penduduk masyarakat Patani telah melahirkan kesadaran (spirit nation and state) mereka ingin menentukan nasibnya sendiri yang tidak menggantungkan lagi harapan dan cita-cita kepada pemerintah dalam masalah proses penyelesaian konik di Patani, Thailand bagian selatan.

Foto/Pemuda Patani

SUARA TUNAS | JUNI 2018

9

POLITIK

PERUNDINGAN DAMAI

PATANI DI MALAYSIA

TETAP LANJUT?

“Jika disorotkan peranan yang dimainkan Malaysia pada 2006, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri bertindak sebagai fasilitator dalam rundingan damai di Langkawi antara kerajaan Thailand dan koalisi Bersatu,” katanya di Kuantan, Pahang.

Demikian kerajaan Thailand saat ini perlu menunggu keputusan kerajaan Malaysia mengenai masa depan proses rundingan damai tersebut.

“Kami perlu menunggu pengesahan sama ada fasilitator (rundingan damai) dikekalkan atau jika Malaysia akan meneruskan dasar itu (mengenai proses damai Thailand selatan),” kata Sekretaris Jenderal NSC (Office of the National Security Council) dan Direktor Biro Kebijakan dan Rencana Pertahanan, Jenderal Wanlop Raksanor, dikutip dari berita Bernama, Senin pekan lalu.

Thailand juga perlu meninjau bahwa Malaysia akan mengekalkan Datuk Seri Ahmad Zamzamin Hashim sebagai fasilitator untuk rundingan damai itu, katanya.

Sementara Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN) telah mengumumkan bahwa tidak ada anggotanya yang diwakili terlibat dalam organisasi MARA Patani yang sedang berjalan proses rundingan damai dengan kerajaan Bangkok itu.

ilustrasi/Solar Garia

P

erundingan damai Patani yang difasilitatorkan oleh Malaysia selama ini menjadi tanda tanya setelah kerajaan Barisan Nasional (BN) pimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak kalah pada Pilihan Raya Umum Malaysia ke-14 (PRU 14) Mei lalu.

Imbasnya, masa depan proses perundingan antara kerajaan Bangkok dan MARA Patani (Majelis Syura Patani) akan tetap lanjut atau berhenti? Demikian Media Thailand memprediksikan bahwa kerajaan baru pimpinan Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad (PM ke-7) akan membatalkan peranan Malaysia sebagai fasilitator kepada rundingan damai yang sedang berjalan antara Pemerintah Thailand dan MARA Patani.

10

SUARA TUNAS | JUNI 2018

Sejauh ini, MARA Patani adalah sebuah organisasi yang mewakili beberapa kumpulan gerakan Patani merdeka di wilayah selatan negara Thailand dalam proses perundingan damai setelah Barisan Revolusi Patani (BRN) yang telah pernah mewakili sejak tahun 2013, dampaknya berhenti tanpa meneruskan.

Sementara itu, dari Suara warga Malaysia menurut Ketua Penerangan PAS (Partai Islam Se-Malaysia), Nasrudin Hassan berkata, walaupun pimpinan kerajaan bertukar selepas PRU 14 lalu, Malaysia tidak wajar menghentikan peranan itu, dilansir Sinar Harian, 20 Juni 2018.

Ia menambah bahwa sebaliknya Malaysia perlu terus bersikap proaktif untuk mengembalikan keamanan serta kestabilan sosio-politik di wilayah bergolak berkenaan khususnya dan rantau ASEAN umumnya.

Pernyataan BRN bahwa pihaknya siap berunding langsung dengan pemerintah pusat Bangkok dengan syarat adanya pengamatan dari komunitas dunia internasional. Namun Ironisnya pemerintah militer Thailand mengumumkan bahwa rundingan damai dengan kumpulan pejuang selatan itu adalah masalah internal bukan konflik global, kutipan tidak langsung dari BBC Indonesia.

Hal tersebut ditegaskan oleh Abdul Karim Khalid, perwakilan dari BRN dalam wawancara khusus BBC dengan dua anggota Departemen Informasi BRN lainnya di sebuah tempat yang tidak bisa disebutkan.

BRN memprediksikan bahwa perundingan damai antara pemerintah pusat Bangkok dan MARA Patani yang difasilitatorkan oleh Malaysia yang melibatkan beberapa kumpulan pergerakan Patani lain itu, oleh karenanya BRN “tidak setuju dengan paksaan dan melihat bahwa tindakan itu tidak ada kesetaraan."

Kuala Lumpur telah beberapa kali menindak rundingan damai antara kerajaan Bangkok dan MARA Patani untuk mencari solusi bagi mengakhiri konflik bersenjata di Patani yang telah menewaskan lebih 7,000 orang sejak cetusan manifesto revolusi Patani pada 2004. red/AM Faton

POLITIK

Foto/Time

Demokrat Atau Diktator?

P

erdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha, mengatakan pada Selasa 19 Juni kemarin, bahwa pemerintah junta militernya akan mengadakan pemiliu setelah upacara penobatan raja Thailand yang baru.

Pernyataan Prayuth Chan-ocha ini menimbulkan keraguan baru terhadap janjinya untuk menggelar pemilu pada Februari mendatang.

Dilaporkan Time,

Junta Prayuth merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih pada Mei 2014 dan telah berulang kali menunda tanggal yang dijanjikan untuk pemilu. Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mengatakan pemerintahannya sedang mempersiapkan penobatan Raja Maha Va j i r a l o n g k o r n Bodindradebayav arang kun, dan mengumumkan bahwa pemilu a k a n berlangsun g hanya setelah upacara

"Hal yang paling penting yang sekarang dipertimbangkan pemerintah junta (NCPO) adalah membuat persiapan untuk upacara penobatan kerajaan. Jangan lupa, semua orang Thailand, ini adalah masalah penting," kata Prayuth seperti dilaporkan Associated Press, 20 Juni 2018.

Seperti dilansir TEMPO.co, media Indonesia, menurut pernyataan Prayuth tentang pemilu Thailand sebagai tanggapan atas pertanyaan wartawan terkait apakah pemilu akan digelar sebelum penobatan atau tidak. Lantas Prayuth menjawab "Setelah, tentu saja" dan "Setelah penobatan kerajaan" saat ia ditemui media dalam jumpa pers.

Meskipun Thailand dalam Ekspor meningkat secara signifikan. Namun Setidaknya ada 1.800 warga sipil dihukum pengadilan termasuk warga Pro-Demokrasi yang ingin pemilihan umum juga dituntut.

Seni sampul majalah TIME menerbitkan edisi khusus dengan memilih Junta Prayuth dan kata "Demokrat" atau "Diktator" kedua yang mana Prayuth harus memilih? /ed: johan lamidin

menyebut kan Junta Prayuth sebag ai "Little Sarit" D i a mengatakan melakukan kudeta untuk memperta h a n k a n kepentingan dan status elit Thailand selama masa pemerintahan.

Time melaporkan bahwa banyak orang percaya kudeta Prayuth dimaksudkan untuk memastikan bahwa elit Thailand tetap ada. mengendalikan waktu sensitif dari suksesi kerajaan.

ilustrasi/Pinteres/Nop30

SUARA TUNAS | JUNI 2018

11

HISTORIS

Revolusi Siam 1932;

Patani Di bawah Siklus Pemerintah Militer Thailand

Partai Rakyat (Partai Pridi Banomyong dan kawan-kawannya). Pada tahun 1947 Thailand kembali mengalami kudeta, yang mana kudeta ini dilaksanakan dengan tujuan agar para petinggi militer mendapatkan jabatan senior di pemerintahan. Hingga pada tahun 1977 isu demokratisasi pun akhirnya pecah dengan diberlakukannya konstitusi yang demokrasi, pemilihan legislatif, serta kebebasan politik. Kudeta di tahun ini terjadi akibat penindasan politik oleh pemerintah yang saat itu dikuasai oleh militer.

Patani di Bawah Sistem Baru 1932

Foto/Way Magazine.org

J

atuhnya kerajaan Ayutthaya dan berdirinya kerajaan Siam yang menyebabkan Militer dan sipil menjadi terpisah. Perubahan sistem pemerintahan yang semula desentralisasi menjadi sentralisasi setelah berlakunya Undang-undang Thesaphiban pada tahun 1897.

Revolusi titik balik krusial dalam sejarah Thailand pada abad ke-20.

Revolusi tersebut, sebuah kudeta, adalah suatu transisi hampir tak berdarah pada tanggal 24 Juni 1932, revolusi tersebut telah menamatkan pemerintahan sistem monarki mutlak atau monarki absolut.

Politik Siam yang seterusnya telah memperlihatkan persaingan antara golongan tentera dan parlimen (ahli-ahli politik) untuk memegang teraju kerajaan. Raja Prajadhipok menyetujui penghapusan monarki absolut dan memberlakukan sistem pemerintahan berlandaskan konstitusi. Sebelum Revolusi 1932, kerajaan tidak memiliki konstitusi tertulis.

Selain itu, juga tampak dari revolusi tersebut telah mengubah sistem pemerintahan di Siam dari monarki absolut ke monarki konstitusional.

"Revolusi" itu dilakukan oleh sekelompok relatif kecil militer dan sipil, yang membentuk partai politik pertama Siam, Khana Ratsadon (Partai Rakyat). Revolusi mengakhiri 150 tahun absolutisme di bawah Dinasti Chakri dan hampir 800 tahun kekuasaan mutlak raja sepanjang sejarah Thailand.

Hal ini merupakan hasil dari perubahan sejarah global serta perubahan sosial dan politik dalam negeri. Hal ini juga mengakibatkan rakyat Siam memperoleh konstitusi pertama mereka.

Demikian yang menjadi jurang anta ra demokrasi dan militer, yang mana sejak paska kudeta pertama tahun 1932 Thailand mengalami siklus perubahan pemerintahan dimulai dengan kudeta, pemilu, periode singkat pemerintahan sipil, serta krisis politik.

Revolusi tahun 1932 berlangsung dengan lancar dan berhasil memaksa raja menerima konstitusi yang diajukan oleh

12

SUARA TUNAS | JUNI 2018

Revolusi tersebut menunjukkan kecenderungan golongan nasionalis untuk mengubah institusi pemerintahan yang ada kepada institusi pemerintahan yang lebih membawa keuntungan kepada negara dan rakyat. Manifestasi menarik chauvinisme baru itu Namun juga mendampakan bagi warga minoritas dari etnis yang lain seperti Etnis Melayu di sebagian provinsi Thailand Selatan “Patani�, dan juga warga etnis Cina dan yang lain sebagainya.

Kedudukan Warga Melayu Patani yang minoritas menjadikan posisinya selalu tersubordinasi oleh budaya Thai yang mayoritas. Dengan kekuatan politik dan militernya, pemerintah Thailand gencar mengeluarkan kebijakan asimilasi, baik melalui jalur pendidikan, politik, budaya, maupun hukum. Dengan menda-sarkan diri pada ideologi “nation, king, and religion�, dikembangkanlah nationbuilding yang bertujuan menundukkan semua komponen warga negara kedalam satu nasionalisme, yaitu Thai Pemerintah Thailand menetapkan sistem pendidikan nasional yang menyatukan semua kelompok agama dan etnis ke dalam satu bangsa di bawah politik baru. Regulasi ini menekankan pada dua aspek yaitu kebebasan dan kesetaraan.

Namun kendati demikian, ada upaya dari pemerintah untuk melakukan transmisi sejarah nasional Siam dan menetapkan bahasa Thai sebagai bahasa nasional.

Asimilasi pendidikan yang berbaju modernisasi ini menekankan pada identifikasi tunggal yang didasarkan pada karakter etnisitas (Siam), agama (Buddha), dan linguistik (bahasa Thai).Sistem ini dipandang oleh Muslim Patani sebagai upaya mensekulerkan pendidikan mereka.

Muslim Melayu Patani menolak kebijakan ini karena mengakibatkan dekulturisasi Melayu. Penolakan ini dikarenakan duahal: Pertama, kewajiban menggunakan bahasa Thai dalam pengajaran dianggap mengancam keberadaan bahasa Melayu. Bagi orang Melayu Muslim, bahasa Siam adalah bahasa asing karena tidak digunakan dalam kehidupan sehari hari. Penggunaan bahasa yang berbeda antara di sekolah dan di luar sekolah akan mengakibatkan kebingungan anak didik.(Ali Sodiqin, 2016:39)

Kedua,tidak adanya ruang untuk mempelajari Islam dalam bahasa Siam. Hal ini dikarenakan Siam identik dengan Buddha, s e h i n g g a penggambaran-penggambaran dalam materi pembelajaran dianggap sebagai upaya memasukkan ajaran Buddha ke dalam pendidikan Islam.

Penolakan Muslim terhadap kebijakan pemerintah mengakibatkan tidak diberikannya dana pendidikan bagi sekolah Muslim.

Madrasah atau pondok yang tidak mengikuti kurikulum pemerintah tidak terregister dalam kementerian pendidikan.

Akibatnya lulusan sekolah Muslim tidak dapat menjadi pegawai pemerintah atau menjadi tentara, sehingga mereka banyak yang melanjutkan pendidikannya ke timur tengah, India, dan Indonesia.

Mereka yang berpendidikan di luar Patani inilah yang dikemudian hari menggerakkan reformasi dan kebangkitan Islam di Patani.

Kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintahan pusat Thailand sejak manifestasi Revolusi Thailand 1932 sampai sekarang era Junta Prayuth Chan Ocha ini, tampaknya siklus pemerintah militer Thailand yang selalu memicu Konfilk terhadap Patani. Ironisnya, adanya kebijakan baru tersebut membuat hilangnya otoritas dan banyak penduduk di wilayah Thailand Selatan dalam mengurusi wilayahnya karena harus mengikuti kebijakan kerajaan Thailand yang baru.

HISTORIS

Kedudukan Warga Melayu Patani yang minoritas menjadikan posisinya selalu tersubordinasi oleh budaya Thai yang mayoritas. Dengan kekuatan politik dan militernya, pemerintah Thailand gencar mengeluarkan kebijakan asimilasi, baik melalui jalur pendidikan, politik, budaya, maupun hukum. Dengan menda-sarkan diri pada ideologi “nation, king, and religion�, dikembangkanlah nationbuilding yang bertujuan menundukkan semua komponen warga negara kedalam satu nasionalisme, yaitu Thai Foto/ matichonweekly.com

Foto/ matichonweekly.com

Hal ini membuat penduduk Patani menentang yang pada akhirnya muncul gerakan-gerakan militant bersenjata, separatis yang ingin memperoleh otonomi khusus atau memerdekakan diri akibat adanya marjinalisasi, diskriminasi, intimidasi, ketidakadilan ras dan agama yang dialami oleh masyarakat yang tinggal Patani di bagian Thailand Selatan. /ed;Johan Lamidin SUARA TUNAS | JUNI 2018

13

SOSOK

Oleh; AM Faton

SOSOK TOKOH YANG DIRINDUKAN

ika Hasan Tiro adalah sosok yang Jluar biasa dalam sejarah intelektual

Aceh. Boleh jadi seorang yang digeruni pemerintah Thailand yang dibayangkan di sana menemukan wujud konkretnya pada diri Haji Sulong yang justru terkesan sebagai tokoh spiritual dan juga reformasi masyarakat bangsa Melayu Patani.

Di tangan Haji Sulong, agama ditegak kuat kembali, dan ketika itu dia merasa prihatin melihat keadaan penduduk Patani yang diperlakukan dengan tidak wajar oleh pemerintah Thailand.

Kekejaman pemerintah Thailand tidak hanya melakukan penyiksaan dalam bentuk fisik semata. Namun juga dari segi ideologi, mereka berusaha melakukan perubahan terhadap ideologi masyarakat Patani.

14

SUARA TUNAS | JUNI 2018

Sekolah-sekolah Melayu dihapuskan, pergerakan-pergera kan mahasiswa-mahasiswa dihentikan, setiap warga Patani yang memiliki kelebihan dalam segi intelektual dikucilkan.

Catat Media Aceh, pada 22 April 2016. Haji Sulong merupakan seorang ulama asal Patani keluaran Arab Saudi. Sementara Hasan Tiro berpendidikan barat, namun soal sopan-santun sangat dijaga.

Salah satu kiprah perjuangan sosok Haji Sulong, juga pernah meminta pemerintah untuk memenuhi beberapa tuntutannya demi terwujudnya Patani yang terbebas dari kongkongan Thailand. Namun tuntutan Haji Sulong tidak dipenuhi oleh pemerintah Thailand yang berkuasa saat itu, pergerakan Haji Sulong semakin meluas, hingga ia meminta kemerdekaan untuk Patani dari Thailand.

"Kalau Aceh punya Hasan Tiro, Patani punya Haji Sulong," kata Mesha, seorang mahasiswa asal Patani, Thailand.

Namun perjuangan Haji Sulong terhenti, pada tahun 1954 Haji Sulong diculik oleh pemerintah Thailand karena dianggap mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Sampai sekarang, tidak ada seorang pun yang pernah melihat sosoknya lagi.

Ada yang mengatakan kalau kubur Haji Sulong ada dibawah laut, di pulau tikus sebelah barat negeri Patani.

Haji Sulong maupun Hasan Tiro, tenanglah di alam sana, InsyaAllah teladan hidup yang engkau wariskan akan dikenang lama, lama sekali!

Foto/Teaoor Photographer

SOSOK

imes

ani T

/Pat Foto

Ustaz Haji Abdulqodir Bin Haji Abdul Rasyid, Timbalan YDP Majlis Agama Islam Wilayah Pattani

Umat Islam Patani Berduka Tokoh Ulama Tutup Usia T

okoh Ulama di Patani Thailand bagian selatan, Ustaz Haji Abdulqodir Bin Haji Abdul Rasyid (55) tutup usia. Ia merupakan wakil Yang Dipertua (YDP) Majlis Agama Islam Wilayah Pattani dan pengarah Sekolah Agama Lalo Wittaya. Pada 9 Maret lalu, beliau juga dilantik sebagai Ketua Dewan Kecil Pengurusan Proses Rundingan Damai, dilansir BH Online.

Berita duka ini antara lain dikabarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Pattani di page Facebook-nya. “Telah kembali ke rahmatullah dengan tenang Ustaz Haji Abdulqodir Bin Haji Abdul Rasyid, timbalan YDP Majlis Agama Islam Wilayah Pattani pada pukul 02:45 dini hari tadi, tulisnya dalam bahasa huruf Arab pegon, Ahad (10/6/2018).

Ia meninggal setelah ditembak terluka parah oleh penyerang tidak dikenali pada hari Jum'at (8/6) lalu.

Menyebabkan berdukacita sedih keluarga, saudara, dan murid-muridnya.

Kehilangan salah satu tokoh penting dari masyarakat membuat umat Islam di Negara itu telah mengalami berduka besar.

Sementara konfederasi dewan agama Islam 15 wilayah selatan mengeluarkan pernyataan turut berduka dengan Ustaz Haji Abdulqodir bahwa tidak siapa sangka peristiwa ini bakal akan terjadi.

Bersama itu, konfederasi dewan agama Islam mendesak para pejabat dalam organisasi dewan agama Islam Thailand untuk memantau hal ini secara dekat dan jelas dalam menangkap orang yang bersalah ini sebagai bertindak proses secara hukum.

(Penra)./rep;AM Faton SUARA TUNAS | JUNI 2018

15

SOSOK

16

SUARA TUNAS | JUNI 2018

Oleh Aminah

S

ebutkan 1 Syawal kita akan terbayang-bayang suasana Raya Idulfitri, yang mana semua umat muslim akan merainya dengan penuh gembira dan meriah, Anak-anak yang jauh akan pulang kekampung untuk beraya bersama dengan orang tua dan keluarga yang tersayang.

Suasana pada hari itu penuh dengan pakaian baru yang berwarna-warni, kononya menjadi sebuah tradisi umat Islam. Pada hari itu juga umat Islam saling ziarah-menziarahi kunjung-kunjungan antara keluarga, sanak-saudara, sahabathandai, tetengga yang dekat maupun yang jauh, untuk meminta maaf sesama, bahkan juga pada seseorang yang baru saja dijumpainya, namun saling meminta maafpun kitalakukan.

Beribu-ribu ucapan maafakan sampai kepada kita.

Ada yang menyampaikannya secara langsung juga yang melalui tulisan-tulisannya di media social, twitter, facebook, whataap dan sebagainya. Meskipun banyak hasil tulisan mereka yang hanya copy-paste, namun tidak menjadi penhalang bersilaturahmi sesame dengan hormat Karena isinya adalah meminta maaf, atau dikenal juga dengan acara halal bihalal, halal bihalal adalah lompatan kuantum keimanan, yakni dari mensucikan Hablumminallah kesucinya Hablumminannas.Inilah fitrah seimbangnya ajaran Islam.

Khususnya di Patani selatan Thailand juga menyambut Raya Idulfitri , Dengan penuh gembira,dan saling memintamaaf,sebagai sebuah tradisi dari zaman ke zaman, ziarah menziarahi,

KHAZANAH

dan mengadakan jamuan setiap rumah , setelah solatI dulfitri semua akan ke perkuburan untuk berdoa kepada orang yang telah pergi, setelah itu ziarah tengga dan rumah sahabat handai juga dilayani makanan khas dan kue-bue Lebaran di Patani Thailand Selatan . tradisi makanan khas Patani buat dilayani lebaran seperti; Nasi Minyak, Gulai , Sate, Laksa, Nasi Dagang, Ketupat Palas juga Lemang dan sebagainya.

Di Patani, hari Lebaran tidak bermakna jika tanpa Ketupat, Ketupat adalah makanan khas bagi masyarakat melayu Islam patani yang wajib ada setiap rumah dan yang menjadi makanan kegemaran masyarakat Patani.Pada hari itu kita akan merasakan manisnya sebuah harmonis dalam persaudaraan.

Allah berfirman, yang artinya : “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh�-(QS. Al-A’raf:199).

Oleh karena itu, permintaan maaf di bulan Syawal ini, bukan berarti setelah kita saling memaafkan, kita kembali kepada hal-hal yang buruk yang pernah kita per buat.

Jadikanlah oleh kita, maaf sebagai tanda solidaritas untuk dunia yang bersaudara dan bebas dari penindasan, ketakutan, pertentangan dan ketidakadilan setiap hari itu seperti hari Idulfitri, Terus saling memaafkan terus saling menasihati dalam kebajikan terus mencegah dari hal-hal yang mungkar.

SUARA TUNAS | JUNI 2018

17

HAM foto/dangerofpatani

T

untutan hak menentukan nasib sendiri adalah hak setiap orang, dijamin oleh Hukum internasional sehingga harus diperjuangkan oleh rakyat Patani karena Hak Politik bangsa Patani telah dilanggar oleh pemerintah pusat Thailand.

Merupakan pelecehan terhadap penghormatan hak asasi manusia dimuka bumi ini. Kolonialisme siam Thailand yang saat ini menjadi jembatan kapitalis global dan diktator yang harus tumbangkan.

Oleh karena itu, tuntutan hak menentukan nasib sendiri (Right of Self determination) adalah hak mutlak yang harus diperjuangkan. Rakyat Patani harus menjadi penentu masa depan mereka sendiri bukan kolonialisme Thailand yang menentukannya.

MENENTUKAN NASIB SENDIRI

DIJAMIN OLEH HUKUM Hukum ini juga memberi kewajiban kepada negara ketiga yang tidak langsung terlibat dalam penjajahan atau dalam konflik yang sudah berlaku.

Resolusi itu juga menentukan bahwa semua wilayah tanah jajahan dijamin kekalnya oleh Piagam PBB, selama bangsa-bangsa asli, penduduk wilayat jajahan belum mendapat kesempatan untuk menjalankan hak menentukan nasib sendiri menurut aturan Peringkatan Bangsa Bangsa.

Untuk menjalankan tugas mereka sebagai sebagai anggota peringkatan bangsa-bangsa (PBB) untuk menyelesaikan konflik tersebut dipertanggungjawabkan atas mereka oleh Piagam PBB. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, Pemerintahan pusat Thailand telah melanggarkan hak politik bagi bangsa Patani dan hak menentukan nasib sendiri telah dilanggar.

ilustrasi/Tempo

Hukum internasional tentang hak bangsa-bangsa yang terjajah untuk menentukan nasib mereka sendiri sudah diterangkan dengan setegas-tegasnya dalam Putusan Resolusi 1514 (xv) dalam sidang umum Peringkatan Bangsa-bangsa PBB pada tanggal 14 desemberb 1960 dengan nama "Pernyataan Menganai Kewajiban Pemberian Kemerdekaan Kepada Negeri -negeri dan bangsa-bangsa terjajah".

18

SUARA TUNAS | MEI 2018

INTERNASIONAL oleh Harun Patani

Oleh karena itu hak menentukan nasib sendiri sebagai hak mutlak yang harus diperjuangkan sebab hak tersebut masih berlaku sampai saat ini, maka pemerintah Thailand sebagai salah satu Negara aanggota PBB wajib melaksanakan amanat Hukum Internasional dengan penuh rasa tanggung jawab, sebagai Negara yang demokrasi.

HAM

oleh; Hambali Hamat, Presiden Pertubuhan Kebajikan Komuniti Muslim Serantau Malaysia (PERINTIS)

11 Tahun Demonstrasi Patani, Melayu Muslim Selatan Thailand Konsisten Tuntut Haknya G

enap sebelas t a h u n demonstrasi Pemuda Melayu Patani di depan Masjid Jamek Pattani di Thailand Selatan dalam menuntut hak dan kebebasan dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak kerajaan Thai. Demonstrasi itu dianggap sebagai demonstrasi terbesar selepas beberapa dekade sebelumnya aksi yang sama pada skala yang lebih besar pernah tercetus pada era tahun 1970-an.

Selepas dekrit darurat di empat wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Thai pada 2004 di era Thaksin Shinawatra, sebagai langkah mengukuhkan tahap keselamatan di wilayah tersebut, sebenarnya telah menaimbulkan dampak kontradiktif dengan justifikasi penerapan undang-undang tersebut.

Diskriminasi, tekanan, dan ancaman hak asasi manusia yang terjadi di empat wilayah selatan, yaitu Naratiwat, Pattani, Yala, dan Songkhla pasca undang-undang darurat 2004 telah menjadikan kehidupan sosial masyarakat Melayu Islam dalam keadaan krisis tanpa penghujung.

Gelombang kebangkitan sebelas tahun lalu itu tercetus kerana masyarakat sipil telah mulai sadar dengan tribulasi dan diskriminasi yang berlarut-larut Foto/rahimimajinasi

foto/John Patanisia

Kondisi itu mendorong gelombang kebangkitan masyarakat sipil di kalangan pemuda Melayu Islam di wilayah selatan pada 31 Mei – 4Juni 2007.

Gelombang kebangkitan sebelas tahun lalu itu tercetus k e r a n a masyarakat sipil telah mulai sadar dengan tribulasi dan diskriminasi yang berlarut-larut perlu ditentang dengan protes masyarakat Melayu Islam di jalan raya secara aman.

Gelombang kebangkitan pada tahun 2007 kala sebenarnya merupakan sebuah manifestasi masyarakat sipil yang dicetuskan oleh golongan mahasiswa dari wilayah-wilayah yang bergolak, sebagai reaksi balasan terhadap keganasan-keganasan yang berlarutan bertahun-tahun lamanya sehingga telah meragut 7,666 nyawa.

Isu dehumanisasi secara halus yang terjadi di empat wilayah selatan Thailand kerap terjadi.

Perlawanan terhadap kesewenagan itu diperjuangkan oleh masyarakat setempat tanpa solidaritas, sokongan, dan kesadaran secara kolektif masyarakat pendatang dan antarabangsa dalam menanggapi dan menangani isu kemanusiaan di selatan Thailand.

Kini, sebahagian masyarakat Melayu Islam di sana sedang memperingati sebelas tahun gelombang kebangkitan masyarakat sipil di kalangan pemuda Melayu Patani menuntut hak, kebebasan, dan keadilan dari kerajaan Thailand.

Dalam peringatan kebangkitan masyarakat itu, sikap hangky pangky kerajaan Thai di wilayah selatan telh terjadi sejak awal pemerintahan Rathaniyom pada 1940. Hingga kini, masyakarat Melayu Islam selalu mencita-citakan kedamaian dan keadilan menyeluruh di bumi yang dicintai.

Dialog damai yang pernah dirintis oleh penguasa Yingluck Shinawatra dan ditandatangani oleh perwakilan kerajaan Thai dan wakil dari kelompok pejuang pembebasan wilayah selatan pada 28 Februari 2013. Namuna kesepakatan itu menjadi kabur setelah penguasa Thailand dari kalangan kerajaan dikudeta tentera pada 22 Mei 2014. Kudeta pimpinan oleh Panglima Angkatan Tentera Thailand, Junta Prayuth Chan-ocha dari Angkatan Tentara Diraja.

ilustrasi/Tunas

Kedamaian dan keadilan di selatan Thailand hingga saat ini arahnya masih samar. Upaya membangun zona aman atau safety zone pun makin terjal. Di sisi lain situasi nyata di lapangan menunjukkan kondisi yang masih bergejolak dalam konflik bersenjata antara angkatan bersenjata Thailand dengan angkatan bersenjata Patani (ABP).

Masa depan perundingan damai pasca pemilihan umum diperkirakan banyak pihak masih akan dilakukan tahun ini atau tahun depan.

Perdana Menteri Junta Prayuth Chan-Ocha mengatakan ia seterusnya akan menjadi penanggungjawab pemerintah.

Sewajarnya pihak kerajaan mengeluarkan sikap resmi menyikapi kondisi di Tahiland Selatan. Tanpa ada keputusan resmi hasil perundingna yang melibatkan kedua belah pihak maka akan mewujudkan ruang persoalan yang besar di benak pikiran masyarakat yang peka dengan isu di selatan Thailand. Pasalnya pihak kerajaan menetapkan pemberlakuan zona selamat tahun ini.

Akhirnya muncul tanda tanya, adakah hal itu hanya sebatas eksperimen, sama seperti rangkaian proses dialog damai yang gagal diterjemahkan dalam satu keputusan yang adil. Sebagai hasil dari mekanisme yang ditempuh secara jujur dan ikhlas sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab pada semua rakyat.

Setelah sebelas tahun kebangkitan masyarakat sipil yang yang dimotori golongan belia, yang mempunyai kesadaran dan keyakinan pada tuntutan hak dan ruang kebebasan manusia sejagat, aspirasi itu tak juga berubah. Masyarakat Melayu Patani di selatan akan terus konsisten dalam menuntut hak mereka yang belum ditunaikan!. /ed; Johan Lamidin

SUARA TUNAS | MEI 2018

19

EKSKLUSIF

Foto/Insouth

PROYEK “MELAYU RAYA”

P

ENGUKIR MALAYSIA PEDULI BANTU SALURKAN PAKAIAN BAJU MALAYU UNTUK ANAK YATIM DAN ORANG MISKIN DI PATANI, THAILAND SELATAN PATANI- Sejak dulu negara Malaysia selalu memperhatian kepada kaum Muslim Melayu di Patani, Thailand selatan. Tak usai kelontang sehingga sekarang. Katakan bahwa warga Malaysia tersebut tidak dianggap lagi negara jiran dan tetangga bahkan dianggap sebagai saudara kandungan yang kini diasingkan.

Konflik etnis dan agama yang terjadi beberapa abad antara Patani dan Thailand makin hari dilema, Banyak korban mendampak kepada penduduk warga Patani dalam menghadapinya.

Selain jumlah korban mati yang tidak surut angkanya. juga karena akibat pencabulan hak terhadap kanak-kanak dan wanita, banyak di kalangan mereka hidup seharian dalam trauma yang tidak keruan.

Kendati demikian, Proyek Melayu Raya adalah sebuah proyek yang diselenggarakan oleh tim Persatuan Pengukir Malaysia yang membawa amanah rakyat Malaysia berupa pakaian baju Melayu telah memberikan langsung bantuan untuk anak yatim dan pakir miskin di Patani dengan bekerjasama dengan In-South Patani, yang telah berlangsung pada Sabtu (26/5) lalu di Rumah Nusantara, baloi daerah Yaring Provinsi Pattani.

20

SUARA TUNAS | JUNI 2018

Direktur Pengukir Malaysia, Hamdi Hamzah, mengatakan bahwa warga Malaysia sangat komitmen untuk mendukung proyek bantuan pakaian baju melayu kepada orang-orang miskin di Patani dan juga anak yatim,

Organisasi In-South sebagai mewakili masyarakat Patani, Abdulloh mengucap terima kasih kepada warga Malaysia telah komitmen peduli dan membantu kaum dhu’afa di Patani, “Kami sangat berterima kasih kepada masyarakat Malaysia yang telah membantu begitu baik, semoga segala amal baik dibalas oleh Allah SWT.” tutup Abdullah.

“Kita mengadakan kampanye untuk mengumpulkan pakaian baju tradisional (Baju Melayu) untuk menyumbang kepada masyarakat melayu Patani (selatan Thailand). Kita hanya kampanye didalam grup whatsapp (WA) namun sambutan oleh warga Malaysia sangat luar biasa melebihi jangkauan telah distribusi kepada kami”. Kata Hamdi

Pakaian baju melayu kualitas terbaik yang disumbang oleh warga Malaysia ini lantas diangkut menuju rumah Yayasan Nusantara sebanyak dari 5 mobil pikup dan 1 truk kontainer yang mengangkut ribuan pasangan pakaian tersebut.

Sementara itu, menurut Wakil In-South, Abdullah Dolah, mengatakan ternyata proyek Melayu Raya ini disambut dengan baik oleh saudara muslim Malaysia khususnya di Kuala Lumpur “Hasil dari kerja keras abang Hamdi sebagai Direktor Pengukir Malaysia untuk tahap pertama sudah sangat banyak telah didistribusikan langsung kepada warga Patani”.

Hamdi menambahkan bahwa pada jangka depan Pengukir Malaysia bersama In-South akan mengembangkan proyek Melayu Raya di Patani.

Saat ini, menurutnya, Pengukir Malaysia sudah berjaya satu tahap dan tidak akan berhenti disini bahkan pasti ada tindak lanjut yang akan berterusan.

“Dari proyek pertama yang kami buat Insya Allah akan ada proyek susulan dengan menambah lebih baik lagi, semoga dapat berterusan dengan lancar” ujarnya.

Usai acara tersebut, ditutup dengan buka puasa bersama anak yatim Yayasan Nusantara dan shalat tarawih bersama di komplek anak yatim tersebut.

PUISI

Puisi PUTRA TANJUNG Air mata kesedihan telah linang keatas bumi pusaka ku, pemuda ditindas oleh penjajah siam, tertiup gelombang keamanan kembali, kelautan yang luas,t inggal hanya kezaliman timbul setiap pagi, anak telah bertanya kepada ayahnya, apa terjadi disini?, suara jawapan tersembunyi didalam tekak, jiwa yang murni tertukar menjadi api, terluputkan angin kedamaian di mana-mana tempat, tetapi bukan disini bumi pusaka nenek moyangmuku, isteri mengatakan kepada suami!, kapan kita diangkatkan ke langit yang luas?, disitu ada berbagai jenis buahan keamanan, bagaimana kita dapatnya?, tercatat senyuman keatas bibir mulut suami, s uami menjawab!, HANYA PERJUANGAN SAJA.

SUARA TUNAS | JUNI 2018

21

I N A PAT KAOS

HARGA 110.000 Rp. Pesan Dua dapat 200.000 Rp.

HUB: WA 089675410607 FB Saifudeen Btt