Progres april 2011

April 2011

PENGUATAN KELEMBAGAAN TNP2K

TKPK Daerah: Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan

Sinkronisasi, Harmonisasi, dan Integrasi Program

Upaya Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat Miskin

SEKRETARIAT NEGARA RI SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

TNP2K

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

instrumen Utama penanggulangan kemiskinan KELOMPOK PROGRAM I

BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA TUJUAN:

Mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses terhadap kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.

Sekretariat TNP2K : Grand Kebon Sirih Lt 4-6, Jalan Kebon Sirih No 35 Jakarta Pusat 10110 l Telp 62-21-3912812 l www.tnp2k.wapresri.go.id

KELOMPOK PROGRAM II

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TUJUAN:

Mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

KELOMPOK KELOMPOK PROGRAM PROGRAM III II

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL TUJUAN:

Memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Surat dari Redaksi

April 2011

PENGUATAN KELEMBAGAAN TNP2K

TKPK Daerah: Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan

Sinkronisasi, Harmonisasi, dan Integrasi Program

Upaya Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat Miskin Cover : sujarwadi Foto

: iwan hamka

Penguatan Kelembagaan

P

embaca sekalian, Progres edisi kali ini akan mencoba kembali mensosialisasikan program pemerintah dalam upayanya untuk mempercepat pe­ nanggulangan kemiskinan di negeri ini. Seperti diketahui kemiskinan merupakan isu besar yang harus dihadapi pemerintah saat ini. Untuk itu pemerintah mentargetkan pada 2014 nanti angka kemiskinan turun menjadi 8 hingga 10 per­sen. Saat ini angka kemiskinan masih berada di posisi 13,3 persen.

Upaya percepatan yang tengah di­lakukan pemerintah untuk me­ nang­gulangi kemiskinan tersebut membutuhkan penguatan ke­ lembagan penanggulangan kemis­ kinan baik di tingkat pusat maupun daerah. Penguatan kapasitas ke­ lembagaan perlu dilakukan agar kelembagaan tersebut dapat menjadi lembaga yang profesional dan akuntabel.

Akselerasi penanggulangan ke­ mis­kinan tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat. Pemerintah di dae­ rah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berdasarkan Perpres No.15/2010 juga harus membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Ke­miskinan (TKPK) di tingkat pro­

Pelindung : Wakil Presiden RI Penasehat : l Seswapres RI l Deputi Seswapres Bidang Kesra l Staf Khusus Wapres

vinsi, dan juga kabupaten/kota.

Dasar hukum pembentukan TKPK selain Perpres No.15/2010 adalah Per­atur­a n Menteri Dalam Negeri No.42/2010 tentang Tim Koordinasi Pe n a n g g u l a n g a n Ke m i s k i n a n Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, ada dua payung hukum pembentukan TNP2K dan TKPK, yakni Perpres No.15/2010 dan Permendagri No.42/2010. Dalam me­laksanakan tugasnya dua lembaga (TNP2K dan TKPKD) inilah yang menjadi motor penggerak program percepatan penanggulangan ke­ miskinan di negeri ini.

Yang juga harus menjadi catatan, dibentuknya TNP2K dan TKPKD me­ rupakan bukti dari keseriusan pe­ merintah dalam penanggulangan ke­ miskinan. Selain itu juga menegaskan bahwa pekerjaan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di negeri ini bukan pekerjaan yang mudah.

Selain penguatan kelembagaan dalam program percepatan kemis­ kinan, artikel menarik lainnya ju­ga kami sajikan untuk pembaca sekali­ an. Besar harapan kami apa yang kami sajikan ini dapat bermanfaat.

Selamat membaca.

Penanggung Jawab : Kepala Sekretariat TNP2K

Redaktur Pelaksana : Wilson B Lumi

Pemimpin Redaksi : Hamka Kurniawan

Staf Redaksi : Utoyo Harjito K Kuncoro Tata Letak / Artistik : Sujarwadi

Alamat Redaksi: Sekretariat TNP2K Gd. Grand Kebon Sirih Lt. 4 Jalan Kebon Sirih No. 35 Jakarta Pusat 10110 Telp. : 021-3912812 Fax. : 021-3912511, 3912513 Email : tnp2k@wapresri.go.id

Redaksi menerima tulisan, opini, foto dan surat pembaca yang diketik satu setengah spasi, panjang tulisan maksimal 2 halaman folio. Untuk tulisan dan opini panjang 5.000 karakter dengan disertai foto penulis dan biodata.

PROGRES  Edisi 6  april 2011

1

Daftar Isi 3-23

Kabar Daerah

Laporan Utama

Pendidikan akan Menurunkan Angka Kemiskinan

Topik Utama

S

alah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar masyarakat miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Sektor pendidikan harus diutamakan karena dalam jangka panjang sektor ini sangat efektif bagi penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Karena anak dari keluarga miskin yang mendapatkan pendidikan memadai akan memiliki kesempatan besar untuk keluar dari kemiskinan di masa depan.

Oleh: IWAN HAMKA

Masalah pendidikan merupakan ujung tombak dari upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Dengan terselenggaranya program pendidikan itu diharapkan akan tercipta kualitas tenaga kerja yang terampil di masa depan.

Sehingga nantinya akan bisa menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Pembentukan TKPK Daerah bertujuan agar fungsi koordinasi penanggulangan kemiskinan di

38

Sebaliknya, anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya. Kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Untuk itu pemerintah telah berkomitmen untuk mengalo-

Edisi 6  APRIL 2011  PROGRES

daerah berjalan baik. Dengan begitu, seluruh program pengentasan kemiskinan di daerah PROGRES/ HAMKA

Wakil Presiden Boediono

maupun di pusat tepat sasaran.

TKPK Daerah: Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Oleh: EKO CAROKO

Pembentukan TKPK Daerah bertujuan agar fungsi koordinasi penangulangan kemiskinan di daerah berjalan baik. Dengan begitu, seluruh progam pengentasan kemiskinan baik di daerah maupun di pusat tepat sasaran.

S

ejak republik ini berdiri 66 tahun yang lalu upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tak pernah berhenti.

Begitu juga di era pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, mengentaskan kemiskinan menjadi salah satu agenda utama pemerintah. Salah satu visi dan misi duet SBY –Boediono adalah menurunkan angka kemiskin-

Kabar Daerah

Masalah pendidikan merupakan ujung tombak dari upaya peningkatan kualitas

an hingga mencapai 8%-10% pada 2014 nanti. Nah, untuk menjabarkan target itu Presiden pun membuat kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpers) No.15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Berdasarkan Perpers tersebut maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tim ini diketuai langsung oleh Wakil Presiden Boediono. Sementara Menteri Koordinator Bidang Ke-

PROGRES  Edisi 6  APRIL 2011

38

sumberdaya manusia. Dengan terselenggaranya program pendidikan itu diharapkan akan tercipta kualitas tenaga kerja

3

yang terampil di masa depan.

Sehingga nantinya akan bisa menurunkan angka kemiskinan Nasional

di Indonesia.

Nasional

Wapres: Kekuatan PNPM terletak pada Pemberdayaan Oleh: B. WILSON LUMI

Wakil Presiden RI, Budiono mengatakan, kekuatan PNPM Mandiri terletak pada pemberdayaan, dimana masyarakat menentukan akan kebutuhannya sendiri.

Dana BLM yang diberikan ini bertujuan sebagai dana inisiatif untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri.

“D

ana BLM langsung ditujukan kepada masyarakat, bukan untuk pejabat, bupati, maupun camat,” kata Wapres saat menyerahkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri untuk Provinsi Sulbar tahun 2011 sebesar Rp 125,33 milyar. Penyerahan dilakukan secara simbolik oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto kepada Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh di Desa Bambu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Jumat (18/2).

Menurut Wapres, pemerintah telah berkomitmen bahwa program PNPM Mandiri ini akan terus ditingkatkan baik dari sisi lokasi maupun dana, bahkan dana sampai tingkat kecamatan hingga tahun 2014 nanti. Wapres juga berharap kepada pemerintah daerah untuk turut serta mendukung program pemberdayaan ini melalui sharing pembiayaan.

Penyerahan bantuan ini dilaksanakan serangkaian dengan acara kunjungan Wapres Budiono ke Provinsi Sulawesi Barat

FOTO: ABROR/PRESIDENSBY.INFO

PERTEMUAN MENTERI ASEAN. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) berbincang dengan bersama Menteri Keuangan ASEAN, Jepang, China dan Korea Selatan, dalam pembukaan Pertemuan Ke-15 Menteri Keuangan ASEAN di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/4). Presiden dalam pidatonya mencontohkan program Kredit Usaha Rakyat yang diterapkan pemerintah sebagai salah satu langkah pemberantasan kemiskinan di Indonesia.

Presiden Yudhoyono: “ASEAN Community” Harus Mengupayakan Pemberantasan Kemiskinan Oleh: UTOYO HARJITO

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan rencana integrasi sepuluh negara Asia Tenggara dalam “ASEAN Community” seharusnya tidak terpisah dari upaya pemberantasan kemiskinan di wilayah tersebut.

D

alam pidatonya pada pembukaan pertemuan menteri keuangan ASEAN di Bali International Conven-

46

tion Center, Nusa Dua, Presiden mengingatkan pemberantasan kemiskinan di wilayah Asia Tenggara tidak bisa diabaikan karena dari 1,4 miliar penduduk dunia yang masih hidup dengan penghasilan di bawah 1,25 dolar AS per hari, sebanyak 118 juta di antaranya berada di negara-negara ASEAN. “Karena itu, saya percaya upaya kita bersama harus berkontribusi pada kemampuan kita untuk mengatasi kemiskinan, salah satu isu yang paling mengemuka di wilayah ASEAN,” ujar Presiden SBY.

Karena itu, menurut dia, negara-negara ASEAN harus mampu bekerja sama untuk merumuskan kebijakan finansial yang bersifat inklusif kepada semua lapisan masyarakat sehingga setiap orang bisa mendapatkan akses ke berbagai jasa keuangan seperti asuransi dan perbankan.

Selain itu, Presiden mengatakan, pemerintah negara-negara ASEAN juga harus mampu menyediakan jasa fasilitas perbankan kepada warganya yang masih miskin agar mereka bisa mendapatkan akses kredit untuk memulai

Edisi 6  APRIL 2011  PROGRES

46

Nasional

24

WAPRES.GO.ID

Wakil Presiden Boediono

(Sulbar) selama dua hari. Dalam kunjungan tersebut, Wapres didampingi oleh beberapa menteri, diantaranya Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Pendidikan M. Nuh dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Sementara itu, Menteri Djoko Kirmanto mengatakan, dana BLM ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan pada lima kabupaten di Sulbar. Alokasi dana tersebut diharapkan bisa mengurangi beban pembiayaan di daerah Sulbar guna mempercepat pembangunan di provinsi termuda ini. Pembangunan yang dilakukan melalui program PNPM di Provinsi Sulbar ini seperti, pembangunan sarana air minum, jembatan, jalan desa dan renovasi rumah.

Terkait air minum, Djoko merasa senang akan tercukupinya kebutuhan air minum di Provinsi Sulbar. Ia juga mengatakan, pemerintah telah berkomitmen untuk penyediaan dan pelayanan

air minum bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama di daerah kritis air akan diprogramkan pemerintah secara bertahap dan berkelanjutan, dari tahun ke tahun. “Hal itu telah ditegaskan oleh Bapak Presiden pada sidang kabinet yang lalu,” ujarnya menjawab pertanyaan warga saat mengikuti kunjungan kerja dan dialog dengan Wapres Boediono.

Sementara itu, Gubernur Sulbar Anwar Adnan mengatakan bahwa bantuan dari Kementerian PU sangat meringankan beban daerah untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur pada wilayah perdesaan. Program ini semakin mendukung ekonomi lokal dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang saat ini telah mencapai angka 15,1 persen, melampaui angka pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya berkisar 6,3 persen.

Ia juga mengatakan bahwa PNPM Mandiri yang berbasis pemberdayaan masyarakat di tahun 2009 telah dilaksanakan di 66 desa tertinggal per tahun.

“Desa miskin yang ada di Sulbar berkurang melalui biaya bantuan PNPM Mandiri senilai Rp 21 miliar dan didukung oleh APBD masing-masing kabupaten di Provinsi Sulbar,” katanya.

Wisata

SBT Bangun Kawasan Wisata Terpadu

Program Pemberdayaan Masyarakat Sumbang 70% Pengurangan Kemiskinan

Potensi sumber daya alam di Kabupaten Seram Bagian Timur begitu melimpah untuk diolah dan dikembangkan menjadi sarana wisata.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Program Pemberdayaan Masyarakat menyumbang 70% dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Oleh: B WILSON LUMI

Edisi 6  APRIL 2011  PROGRES

24

K

abupaten Seram Bagian Timur (SBT) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku.

Ibukota kabupaten ini sebenarnya terletak di Dataran Hunimoa, akan tetapi pusat kegiatan termasuk pemerintahan sementara berlangsung di Bula. Daerah ini terpilah atas dua gugusan

Nasional

30

pulau yaitu Pulau Seram Bagian Timur dan Pulau Kesui, dengan kondisi kepulauan dan jalan yang masih minim jumlah dan kualitasnya. Berbagai kegiatan masih amat bergantung pada angkutan laut yang berpusat di Ambon (ibukota Provinsi Maluku).

Berdasarkan data BPS tahun 2008, ketersediaan infrastruktur transportasi di SBT masih sangat minim, yakni baru sekitar 6,45

%. Sangat juah bila dibandingkan dengan jaringan jalan di ibukota propinsi, Kota Ambon yang sudah hampir 100 % terhubung (98.00%). Untuk Propinsi Maluku, infrastruktur transportasi mencapai 50,77 % sementara secara nasional pada posisi 86,12 %.

Namun seiring perjalanan waktu, daerah yang memiliki luas wilayah 3.952,08 Km2 ini, terus memompa semua potensi

Edisi 6  APRIL 2011  PROGRES

30

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Wakil Presiden Boediono

menyatakan rencana integrasi

mengatakan, kekuatan PNPM

sepuluh negara Asia Tenggara yang

Mandiri terletak pada pemberdayaan,

Potensi sumber daya alam di

tergabung dalam ASEAN Community

dimana masyarakat menentukan

Kabupaten Seram Bagian Timur

seharusnya tidak terpisah dengan

kebutuhannya sendiri. Dana BLM

begitu melimpah untuk diolah

upaya pemberantasan kemiskinan di

yang diberikan ini bertujuan sebagai

dan dikembangkan menjadi

wilayah tersebut.

dana inisiatif untuk kebutuhan

sarana wisata.

masyarakat itu sendiri.

2

Edisi 65  april maret2011 2011 PROGRES PROGRES

Wisata

Nasional

26

Edisi 6  april 2011  PROGRES

Nasional

Wapres Resmikan “IIICE” 2011 Oleh: utoyo harjito

IIICE merupakan forum para pejabat pemerintah dengan sektor swasta dalam upaya bersama untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Perencanaan Nasional dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kadin menggan­ deng PT Infrastruktur Asia untuk penyelenggaraan even ini selama empat tahun ke depan.

IIICE 2011 dihadiri lebih dari 800 delegasi dengan 87 pembi­ cara dan 13 moderator termasuk menteri, gubernur, CEO dan para pemimpin indus­tri infrastruktur.

segera membahas masalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang hingga saat ini belum bisa diputuskan menjadi undang-undang.

“BPJS nanti akan dibahas, dikumpulkan dulu bahanbahannya, rencananya Senin (11/4),” kata Yopie di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat.

Badan Penyelenggara Jaminan

W

akil Presiden Boediono meresmikan “Indonesia Interna­ tional Infrastructure Conference and Exhibition” (IIICE) 2011 di Jakarta. Wapres datang ke tempat acara pukul 09.00 WIB. Acara dibuka dengan sambutan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Suryo B Sulisto, yang dilanjutkan dengan sambutan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Wapres Boediono memberi­ kan sambutan sekitar pukul 09.45 WIB yang diikuti dengan membuka secara resmi IIICE 2011 tersebut dengan pemukulan gong.

“Saya menyampaikan apre­ siasi kepada penyelenggara yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk membuat konfe­ rensi ini, konferensi yang sangat penting untuk pembangun­ an infrastruktur,” kata Wapres ­Boediono. Seusai hal itu, Wapres melakukan peninjauan anjung­ an- anjungan peserta IIICE 2011.

Kegiatan ini merupakan inisiatif Kamar Dagang Indo­ nesia dan Industri (Kadin) yang didukung oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

foto: Widodo S Jusuf

Wakil Presiden Boediono mengunjungi gerai peserta “Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition” (IIICE) 2011 di Jakarta.

Selain konferensi, IIICE juga diisi anjungan perusahaan-perusa­ haan infrastruktur dan pendu­ kungnya.

Ketua Kadin Suryo B Sulis­to mengatakan, IIICE ini meru­pa­ kan upaya mendukung peme­ rintah untuk percepatan proyekproyek infrastruktur. “Konferensi ini menyediakan forum antara pejabat pemerintah dan investor guna mendukung infrastruktur Indonesia,” katanya.

Wapres Percepat BPJS Sementara itu, juru bcara Wakil Presiden, Yopie Hidayat, mengatakan, Wapres Boediono

Sosial merupakan turunan dari UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tahun 2004 yang seharusnya sudah terbentuk pada 19 Oktober 2009. Akibat belum terbentuknya BPJS, UU No. 40/2004 tentang SJSN yang menjadi dasar hukum terbentuknya jaminan sosial belum bisa diberlakukan.

UU No. 40/2004 menyebutkan empat penyelenggara jaminan sosial yang ada saat ini yakni PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, dan Asabri, dirasa belum mencukupi. Oleh karena itu, pemerintah akan mengaturnya dengan mendirikan BPJS. n

PROGRES  Edisi 6  april 2011

27

Kemitraan Dunia Usaha

Peningkatan Kesejahteraan Peserta Jamsostek Oleh: utoyo harjito

PT Jamsostek (Persero) sebagai badan penyelenggara program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, mempunyai kewajiban memberikan perlindungan dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan atau dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja karena sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal. Melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

U

ntuk menunjang tuju­ an tersebut diatas, PT Jamsostek (Persero) se­b agai badan pe­ nyelenggara program Jamsostek, juga berperan serta dalam upaya peningkatan kesejahteraan pe­ serta yaitu berupa dukungan antara lain terhadap perumahan, pendidikan, pelatihan pekerja dan fasilitas, sarana kesehatan bagi para pekerja peserta program Jamsostek, sehingga diharapkan dapat menjadi dukungan langs­ ung pada upaya peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, mulai tahun 1996, atas

36

Edisi 6  april 2011  PROGRES

laba bersih yang diperoleh oleh PT Jamsostek (Persero) sebagian disisihkan dan dihimpun dalam bentuk Dana Peningkatan Kesejah­ teraan Peserta (DPKP) yang di­ pergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk ke­pentingan peserta program Jamsostek.

Dana Peningkatan Kesejah­ teraan Peserta atau disingkat DPKP merupakan dana yang dihimpun dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta program Jamsostek yang diambil dari sebagian hasil keuntungan PT Jamsostek (Persero).

Program ini juga mem­ beri­kan dampak positif berupa peningkatan kinerja PT Jamsostek dalam hal pelayanan publik, se­k aligus mendorong minat kepesertaan Jamsostek.

Selain itu, da­na hak pemerintah berupa di­vi­den dikembalikan ke­ pada pe­serta, untuk dipergunakan me­ningkatkan kesejahteraan dan kepentingan pekerja yang menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja. Dividen yang tidak disetor ke pemerintah tersebut, harus dimanfaatkan untuk men­d ukung program-program Jam­s ostek. Inilah bentuk nya­ ta kebijakan pemerintah me_ ningkatkan kesejahteraan pekerja.

Sebuah komitmen mengabdi untuk pekerja.

Dana tersebut nantinya bisa di­ pergunakan untuk pinjaman uang muka perumahan dengan bunga yang sangat rendah, beasiswa bagi anak peserta Jamsostek, pinjaman untuk koperasi karyawan, bantuan fasilitas pelayanan kesehatan, bantuan pelatihan tenaga kerja, bantuan untuk pekerja, pinjaman

untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta program yang menyentuh langsung pekerja lainnya.

Target yang ingin dicapai dari kebijakan ini adalah semakin meningkatnya kesejahteraan pe­ kerja. Kondisi hubungan in­dus­ trialpun akan semakin kondusif.

Dengan demikian, para pekerja akan bekerja lebih tenang, nyaman dan meraih kesejahteraan yang dicitacitakan. Bagi pengusaha, kondisi ini akan mendorong usa­hanya semakin maju berkembang dan produktifitas yang makin tinggi.

Manajemen PT Jamsostek Per­sero berkomitmen melayani pekerja. Salah satunya terbukti dengan semakin besarnya dan ba­ nyaknya program Dana Pe­ningkatan Kesejahteraan Pekerja (DPKP).

Program-program DPKP yang sudah dilaksanakan terdiri dari dua jenis yaitu DPKP bergulir (di­kembalikan) dan DPKP tidak bergulir (hibah). Ini ah bentuk kongkret program corporate social responsibility (CSR) PT Jamsostek.

Bahkan kalau melihat besaran dana yang digelontorkan, lebih besar dari ukuran biasa CSR yang umumnya disalurkan perusahaan.

Sebuah bentuk nyata pengabdian kepada pekerja.

Tahun 2010, dana DPKP yang disalurkan sebesar Rp 171,562 mi­l iar. Secara akumulasi sejak adanya DPKP hingga realisasi s/d Desember 2010 telah tersalurkan dana DPKP sebesar Rp. 1,03 tri­ liun. Sementara, tahun 2011, di­rencanakan bakal disalurkan sebesar Rp. 437 miliar dengan proporsi 70 persen bergulir dan 30 persen tidak bergulir.

Kemitraan Dunia Usaha Saat ini “Uang Muka Pe­ru­ mahan yang dapat diperoleh ang­gota, hingga 20 juta dengan bu­nga efektif 6%, jangka waktu pengembaliannya selama sepu­ luh tahun. Dan direncanakan di tahun 2011 jamsostek akan me_ ningkatkan jumlah pinjaman PUMP hingga Rp. 50 juta. Sejak 1999 sampai 2010, Jamsostek su­ dah mengucurkan dana PUMP sekitar Rp 596,424 miliar ke­ pada 76.173 pekerja peserta Jam­ sostek.

Pinjaman Uang Muka Pe­ru­ mahan (PUMP) adalah salah satu program dari Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) yang memberikan pinjaman sebagian Uang Muka Perumahan kepada tenaga kerja peserta Jam­s ostek untuk pemenuhan ke­b utuhan perumahan melalui fa­si­litas KPR dari perbankan. Tuju­an dari PUMP ini adalah untuk membantu tenaga kerja peserta program Jamsostek dalam rangka pemilikan rumah melalui KPR perbankan.

Tahun 2011 direncanakan akan disalurkan untuk rusunawa sebesar Rp.150 miliar , dan PUMP sebesar Rp. 220 miliar “Kami juga akan mengucurkan untuk pin­­jaman koperasi karyawan seki­tar Rp 6,4 miliar, pinjaman provider kesehatan Rp 3 miliar, ban­tuan kesehatan sebesar Rp. 3,6 miliar, bidang pendidikan, berupa beasiswa sebesar Rp.29,4 miliar dan pelatihan tenaga kerja sebesar Rp 1,8 miliar.

Untuk DPKP bergulir, dibagi menjadi investasi jangka panjang, seperti pembangunan rumah susun sewa dan pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan. Sementara, untuk kategori pinjaman dana mencakup program Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan pinjaman koperasi karyawan.

Pinjaman Koperasi Karyawan/ Pekerja merupakan salah satu program dari Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP)

Manfaat

Jaminan Kecelakaan Kerja & Santunan Kematian Jenis Santunan

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010

A. Penggantian Biaya Transportasi - Darat - Laut - Udara

Maximum Maximum Maximum

Rp Rp Rp

B. Biaya Pengobatan & Perawatan

Maximum

Rp 20.000.000,-

C. Biaya Rehabilitasi Medik

Maximum

Rp

2.000.000,-

D. Santunan - Cacat Tetap Sebagian - Cacat Fungsi

% Tabel x 80 bln upah % kurang fungsi x % tabel x 80 bln upah Rp

200.000,-

Rp Rp

200.000,2.000.000,-

- Cacat Total Tetap a. lumpsum b. santunan berkala (selama 24 bln) - Santunan Meninggal karena Kec. Kerja a. lumpsum b. santunan berkala (selama 24 bln) c. biaya pemakaman Jenis Santunan

70 % x 80 bln upah 60 % x 80 bln upah

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010

- Santunan Kematian

Rp 10.000.000,-

- Biaya Pemakaman

Rp 2.000.000,-

- Santunan Berkala (selama 24 bulan)

Rp

sebagai wujud kepedulian PT Jamsostek (Persero) dalam rangka mengembangkan per-koperasi-an di lingkungan pekerja. Program ini bermaksud untuk mendorong agar usaha karyawan dapat le­ bih bersaing dengan swasta, se­ hingga secara langsung dapat meningkatkan taraf hidup selaku peserta program Jamsostek.

DPKP tidak bergulir (hibah) bi­d ang kesehatan antara lain: ban­tuan untuk renovasi Rumah Sakit atau Poliklinik, bantuan mo­b il ambulan dan peralatan me­dis kepada Rumah Sakit atau Poliklinik serta pelayanan ke­ sehatan secara cuma-cuma.Di bi­d ang pendidikan, Jamsostek memberikan bantuan bea siswa, pelatihan tenaga kerja.

Bantuan Beasiswa Di bidang pendidikan, Jam­ sostek memberikan bantuan bea siswa bagi anak peserta program Jamsostek. Bantuan beasiswa me­ rupakan salah satu wujud program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) dalam bidang pen­ didikan, sebagai sumbangsih PT Jamsostek (Persero) dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa

750.000,1.000.000,2.000.000,-

200.000,-

khususnya anak-anak tenaga kerja peserta Jamsostek.

“Program Bantuan Beasiswa bertujuan membantu tenaga kerja peserta Jamsostek dalam pembiayaan pendidikan anak tenaga kerja yang berprestasi untuk jangka waktu 12 bulan. Akumulasi penyaluran dana beasiswa anak pekerja Jamsostek hingga tahun 2010 telah disalurkan sebesar Rp. 96,505 miliar kepada 132,825 anak peserta program Jamsostek.

Dalam rangka Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2011 tanggal 2 Mei 2011 yang diselenggarakan Kemendiknas dengan tema “Pendidikan Karakter Se­bagai Pilar Kebangkitan Bangsa” PT Jamsostek (Persero) ikut ber­ peran menyerahkan beasiswa ke­pada anak tenaga kerja pe­ ser­ta Jamsostek, sekaligus peng­ anugerahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) kepada PT Jamsostek (Persero) sebagai “Pemberian Beasiswa Bagi Anak Peserta Jamsostek Secara Serentak di Kantor Terbanyak, 121 Kantor Cabang”. Dengan jumlah Beasiswa Jamsostek yang diberikan sebanyak 12.250 anak dengan nilai Rp. 29,4 miliar. n

PROGRES  Edisi 6  april 2011

37

Nasional

Hari Otonomi Daerah

Keberhasilan Kinerja Pemerintah Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat Oleh: utoyo harjito

Demokratisasi dan desentralisasi seharusnya berjalan bersama agar cita-cita kita melakukan reformasi yakni membuat rakyat lebih sejahtera dapat terwujud.

H

al tersebut dikemukakan Wakil Presiden Boediono dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XV di Balai Kota Bogor, Senin 25 april 2011.

Tema peringatan Hari Otda ke-XV kali ini adalah “Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Tingkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah”.

Dalam satu dekade perkembangan jumlah daerah otonom tumbuh dengan pesat. Ada 205 daerah otonom baru, yang terdiri atas tujuh provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Peningkatan jumlah daerah otonom ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pelak­ sana­an politik desentralisasi.

Tetapi, hal ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Namun demikian, sudah selayaknya daerah yang berhasil dalam peningkatan kinerja diberikan reward atau penghargaan. Karenanya, dalam kesempatan itu Wakil Presiden juga memberikan penghargaan kepada daerah yang telah dinilai memiliki kinerja baik sesuai hasil evaluasi terhadap seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

42

Edisi 6  april 2011  PROGRES

Jafkhairi

Wapres Boediono (2 kiri) didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf (kiri) meninjau stan pameran Peringatan Hari Otonomi Daerah XV di Balaikota Bogor, Jabar, Senin (25/4). Peringatan Hari Otonomi Daerah tersebut dilakukan setiap tanggal 25 April yang diisi dengan evaluasi kinerja pemerintahan daerah.

Evaluasi terus-menerus sangatlah penting karena dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, sudah terbentuk 205 daerah otonom baru, yang terdiri atas tujuh provinsi (tumbuh 22 persen), 164 kabupaten (70 persen), dan 34 kota (57 persen).

Tentu saja tidak semua daerah baru maupun yang sudah lama, berhasil menjalankan fungsi otonomi daerah secara ideal.

Penghargaan bagi yang memiliki kinerja baik akan mendorong motivasi untuk memperbaiki diri.

“Itu adalah pengakuan kinerja Bapak dan Ibu dalam melayani masyarakat,” ujar Wapres.

Evaluasi ini menggunakan sejumlah indikator antara lain aspek keuangan daerah, kepegawaian daerah, penyeleng­ garaan urusan pemerintahan,

dan aspek perkembangan perekonomian daerah.

Dari evaluasi ini terpilih tiga gubernur yang mendapat penghargaan itu antara lain Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, dan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. n

PENERIMA PENGHARGAAN Kabupaten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jombang Bojonegoro Sragen Pacitan Boalemo Enrekang Buleleng Luwu Utara Karanganyar Kulonprogo

Kota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

Surakarta Semarang Banjar Yogyakarta Cimahi Sawahlunto Probolinggo Mojokerto Sukabumi Bogor

Nasional

Focus Group Discussion

Mendukung Kebijakan yang Komprehensif dan Reliable Oleh: utoyo harjito

Melihat bentuk komunikasi semakin beragam yang dapat menimbulkan berbagai persepsi maka Sekretariat Wakil Presiden menggelar forum diskusi dengan tema “Mencari Format Komunikasi Politik yang baik dan Efektif.“

PROGRES/UTOYO H

A

cara yang berlangsung di auditorium sekretariat wakil presiden, 19 April 2011 ini dilatarbelakangi oleh keberadaan posisi wakil presiden yang sangat strategis dalam mendukung tugas presiden selama periode 2009-2014.

Tugas itu menyangkut peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan, atau lebih dikenal dengan “prosperity,

democracy, and justice.”

Acara ini diisi oleh pemaparan dari Prof DR Bachtiar Aly, Guru Besar Universitas Indonesia, Drs Freddy H Tulung, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementrian Kominfo dan politisi senior Abdillah Toha.

Dalam menyelesaikan tugas-tugas negara, wakil presiden dibantu oleh Sekretariat Wakil Presiden yang bertugas untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi

kerumahtanggaan dan keprotokolan. Untuk dukungan tugas itu, Sekretaris Wakil Presiden dibantu oleh empat pejabat deputi. Deputi bidang Politik, Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, serta Tata kelola Pemerintahan.

Sekretariat wakil presiden juga bertugas memberikan analisis dalam rangka pengambilan kebijakan wakil presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sekretariat wakil presiden dipimpin oleh seorang sekretaris wakil presiden yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Sekretaris Negara.

Dalam rangka merumuskan dukungan kebijakan yang bersifat komprehensif dan reliable untuk wakil presiden, para deputi sekretaris wakil presiden menyelenggarakan berbagai kegiatan sesuai dengan bidangnya yakni: monitoring dan evaluasi ke lapangan/daerah, rapat konsultasi atau rapat koordinasi, diskusi atau focus group discussion (FGD).

Selama ini, hanya kegiatankegiatan wakil presiden yang diekspos ke media, sedangkan kegiatan sekretaris wakil presiden dan para deputi sekretaris wakil presiden tidak diketahui oleh publik. Padahal kegiatan-kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas wakil presiden yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, lembaga negara atau institusi tertentu. n

PROGRES  Edisi 6  april 2011

43

Nasional

foto: abror/presidensby.info

PERTEMUAN MENTERI ASEAN. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) berbincang dengan bersama Menteri Keuangan ASEAN, Jepang, China dan Korea Selatan, dalam pembukaan Pertemuan Ke-15 menteri keuangan ASEAN di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/4). Presiden dalam pidatonya mencontohkan program Kredit Usaha Rakyat yang diterapkan pemerintah sebagai salah satu langkah pemberantasan kemiskinan di Indonesia.

Presiden Yudhoyono: “ASEAN Community” Harus Mengupayakan Pemberantasan Kemiskinan Oleh: utoyo harjito

Rencana integrasi sepuluh negara Asia Tenggara dalam “ASEAN Community” seharusnya tidak terpisah dari upaya pemberantasan kemiskinan di wilayah tersebut.

D

alam pidatonya pada pembukaan pertemuan menteri keuangan ASEAN di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Presiden mengingatkan

46

Edisi 6  april 2011  PROGRES

pemberantasan kemiskinan di wilayah Asia Tenggara tidak bisa diabaikan karena dari 1,4 miliar penduduk dunia yang masih hidup dengan penghasilan di bawah 1,25 dolar AS per hari, sebanyak 118 juta di antaranya berada di negara-negara ASEAN. “Karena itu, saya percaya upaya kita bersama harus berkontribusi pada kemampuan kita untuk mengatasi kemiskinan, salah satu isu yang paling mengemuka di wilayah ASEAN,” ujar Presiden SBY. Karena itu, menurut dia, negara-negara ASEAN harus mam-

pu bekerja sama untuk merumuskan kebijakan finansial yang bersifat inklusif kepada semua lapisan masyarakat sehingga setiap orang bisa mendapatkan akses keberbagai jasa keuangan seperti asuransi dan perbankan.

Selain itu, Presiden mengatakan, pemerintah negara-negara ASEAN juga harus mampu menyediakan jasa fasilitas perbankan kepada warganya yang masih miskin agar mereka bisa mendapatkan akses kredit untuk memulai usaha kecil.

“Melalui partisipasi inklusif yang lebih besar dari berbagai

Nasional

Ani Yudhoyono

lapisan masyarakat kita bisa meraih lebih banyak lagi ide baru atau inovasi. Bahkan kita bisa meningkatkan lagi makna ASEAN yang berpusat pada hubungan orang per orang,” jelas Presiden SBY. Presiden dalam pidatonya mencontohkan program Kredit Usaha Rakyat yang diterapkan pemerintah sebagai salah satu langkah pemberantasan kemiskinan di Indonesia.

Program KUR yang telah memberikan akses perbankan kepada 400 ribu orang dari 4,1 juta debitur yang tadinya sama sekali tidak mengenal jasa perbankan itu, diyakini oleh Presiden dapat menjadi salah satu contoh kerja sama ASEAN disektor keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memberantas kemiskinan.

Presiden dalam pidatonya juga berharap “ASEAN Community” yang ditargetkan tercapai pada 2015 jangan justru menambah kesenjangan di antara anggotanya.

Untuk itu, kata dia, kerja sama ekonomi di antara negara-negara anggota ASEAN harus menyentuh masalah pembangunan yang mengatasi

kesenjangan.

“Karena itu kita harus fokus pada kebijakan struktural dan reformasi sekaligus juga membangun koridor ekonomi untuk mendorong keterhubungan nasional dan regional serta pembangunan infrastruktur regional,” tuturnya.

Sebagai salah satu cara untuk mewujudkan keterhubungan ASEAN dari segi infrastruktur, Presiden berharap dana infrastruktur ASEAN dapat ditingkatkan jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan negaranegara anggotanya sehingga tidak akan terjadi kesenjangan.

Dalam pidatonya, presiden juga berharap ASEAN dapat berperan sebagai pemecah masalah di wilayahnya sendiri sekaligus menjadi agen perubahan yang membawa kemajuan dan pembangunan dalam berbagai bidang kerjasama mulai dari sektor keuangan, ketahanan energi dan pangan, serta mengatasi perubahan iklim.

Tidak Usah Takut Mengajukan KUR Sementara itu di tempat terpisah, Ibu Ani Bambang Yudhoyono juga meminta agar

bank-bank pemerintah yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) membantu dan melakukan sosialisasi secara jelas kepada masyarakat. Banyak usaha rakyat yang mestinya bisa berkembang jika saja persoalan modal bisa diatasi. Ibu Ani mengatakan hal ini dalam sambutan pembukaan Rumah Pintar Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

“Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan pada masyarakat luas, bahwa permodalan bisa diperoleh dengan cara patungan masyarakat itu sendiri atau mengajukan KUR,” kata Ibu Ani. KUR bisa didapatkan dari bankbank pemerintah, seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Bukopin.

Ibu Ani menyadari, ada banyak perajin kecil atau usaha rakyat yang tidak tahu atau tidak berani mengajukan KUR semata karena kurang pengetahuan mengenai hal itu. Ibu Ani kemudian memanggil Ibu Enjah, seorang perajin jamur tiram, yang hadir pada acara itu. “Bu Enjah... saya perkenalkan di sini.

Enggak usah takut lagi,” ujar Ibu Ani. Bu Enjah berpatungan dengan teman-temannya membudidayakan jamur tiram.

Mereka ingin mengembangkan usahanya, tapi tidak tahu cara mendapatkan modal dan takut berhubungan dengan bank. Ibu Ani kemudian meminta Kepala BRI Unit Cikeas yang kebetulan juga hadir untuk menjembatani kebutuhan usaha rakyat seperti Bu Enjah dan teman-temannya.

“Bapak, saya mohon sekali, bapak bisa menjelaskan kepada masyarakat Cikeas bagaimana cara pengajuan Kredit Usaha Rakyat,” kata Ibu Ani. Ibu Negara mengimbau bahwa sosialisasi KUR ini bisa dilakukan melalui Rumah Pintar. n

PROGRES  Edisi 6  april 2011

47

Kegiatan tnp2k april 2011 Tanggal

Kegiatan

5 April 2011

Koordinasi PNPM Mandiri TNP2K dengan Kemenko Kesra

6 April 2011

Rapat TNP2K dengan Duta Besar Australia

7 April 2011

Rapat TNP2K dengan DPRD Mataram

11 April 2011

Penyuluhan HIV/AIDS

11 April 2011

Rapat TNP2K dengan PMD, Kemendagri, Cipta Karya dan Kemen PU

12 April 2011

Rapat Cash For Work

15 April 2011

Spot Check ke Dinas Kesehatan Palembang

18 April 2011

Rapat Internal TNP2K

18 April 2011

Rapat Penyiapan Draft Final Bahan Diseminasi Inpres No.3/2010

19 April 2011

Rapat Penyiapan Draft Final Bahan Diseminasi Inpres No.3/2010

20 April 2011

Rapat Cash For Work

21 April 2011

Policy Coordination Breakfast Meeting

21 April 2011

Spot Check BOS

26 April 2011

Rapat Pembahasan PNPM Mandiri

26 April 2011

Rapat TNP2K dengan Badan Pusat Statistik

28 April 2011

Diskusi Financial Inclusion dengan Bank Indonesia

Kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty ke sekretariat TNP2K, tanggal 6 April 2011 disambut Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto dan Kepala Sekretariat Tonno Supranoto. foto: iwan hamka

Peserta rapat Policy Coordination Breakfast Meeting mendapatkan penjelasan dari Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto di kantor TNP2K , tanggal 26 April 2011. foto: iwan hamka

PROGRES ď Ź Edisi 6 ď Ź april 2011

53

Program Cash for Work Program Cash for Work telah membantu warga yang tertimpa musibah bencana erupsi Gunung Merapi.

Program ini juga memulihkan semangat penduduk untuk kembali menata kehidupan mereka.

TAHAP I Jumlah Kabupaten

4 kabupaten

Jumlah Kecamatan

10 kecamatan

Jumlah Desa

48 desa

Tenaga Kerja Terserap

18,294 orang

Jumlah Hari Orang Kerja

207,353 HOK

Jumlah Kelompok

577 Kelompok

Gambar: Pelaksanaan Cash for Work dengan pekerjaan pembuatan saluran air bersih di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. (foto: dokumentasi Kepala Dusun Pule, Magelang)

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan