Lagu Lama Kinerja Banggakencana Jawa Barat

PELAYANAN KB

Pelayanan KB kontrasepsi implan dalam sebuah kegiatan terpusat di Kabupaten Garut beberapa waktu lalu.

PB Nambah 1,35 Juta, PA Hilang 360 Ribu 7.126.366 PUS Jadi Peserta KB Aktif Jabar

Apa kabar program Banggakencana Jabar? Jawaban atas pertanyaan tersebut bisa kita temukan setidaknya pada dua sumber data. Pertama, hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP). Kedua, statistik rutin Perwakilan Badan Kependudkan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2019.

Warta Kencana • NOMOR 40 TAHUN 2020 Tentu keduanya tidak bisa dipersamakan. SKAP mengukur kinerja utama yang mengacu kepada sasaran kinerja yang tercantum dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 dan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015- 2019. Adapun statistik rutin merupakan laporan bulanan perkembangan program Banggakencana.

Mengacu kepada Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan (Dallap) Perwakilan BKKBN Jawa Barat, sampai Desember 2019 jumlah peserta KB aktif (PA) di Jawa Barat mencapai 7.126.366

pasangan usia subur (PUS). Dibandingkan dengan total jumlah PUS pada periode yang sama sebanyak 9.567.158 PUS, berarti prevalensi kesertaan ber-KB atau contraceptive prevalce rate (CPR) Jawa Barat pada angka 74,49 persen.

Angka ini menunjukkan tingkat kemapanan tinggi peserta KB di suatu wilayah. Dengan tanpa menambah peserta KB baru (PB), prevalensi ini aman untuk mendorong penurunan angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR). Jika ini benar, Jabar dipastikan akan selamat dari ancaman ledakan penduduk.

Namun demikian, angka yang berbeda akan ditemukan dalam hasil SKAP 2019 yang dilaksanakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencnaa dan Keluarga Sejahtera (Pusna) BKKBN. Survei pengganti dari Survei Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ini hanya mencatatkan prevalensi 56,97 persen. Capaian ini jauh di bawah CPR hasil Dallap sebesar 74,49 persen.

Bahkan, angkanya masih di bawah target moderat SKAP 2019 sebesar 64,25 persen. Dibanding target SKAP, berarti capaian kinerja Jabar baru 88,67 persen. Capaian kurang menggembirakan untuk kinerja sebuah provinsi paling jumbo di tanah air. Dibandingkan dengan total PUS, angka 56,97 itu berarti ada 5,45 juta PUS yang tidak ber-KB. Angka ini lebih besar dari penduduk Provinsi Sumatera Barat atau bahkan lebih dari lima kali lipat penduduk Provinsi Papua Barat. Wow!

Menariknya, capaian CPR dalam Dallap di atas menunjukkan performa luar biasa program Banggakencana Jabar. Luar biasa karena BKKBN hanya mematok target 5.840.768 PUS untuk menjadi peserta KB aktif. Walhasil,

dibanding total PA pada Desember 2019, Jabar sukses melampaui target hingga 122,01 persen. Cuma saja, patut menjadi catatan -dan akan menjadi pertanyaan bagi awam- adalah perbandingan jumlah target PA dengan jumlah PA 2018 lalu.

Merujuk pada Dallap edisi Desember 2018, total PA di Jawa Barat sebanyak 7.486.443 PUS. Artinya, BKKBN menargetkan capaian PA di bawah jumlah PA itu sendiri. Kalau sudah begitu, dengan ongkang-ongkang kaki saja target PA otomatis tercapai. Pengecualiannya jika muncul force majeur yang memicu drop out di luar batas kewajaran.

Minus Peserta KB Baru

Hitung-hitungan menarik juga akan tampak saat mencermati PB atau peserta KB baru. Sepanjang 2019 lalu, Dallap mencatat capaian PB sebanyak 1.354.318 PUS. Dibanding perkiraan permintaan masyarakat (PPM) sebanyak 1.438.746 PUS, berarti capaiannya 94,13 persen. Bukan angka yang buruk untuk sebuah kinerja tahunan.

MENDEKATKAN PELAYANAN

Ketua TP PKK Jawa Barat Atalia Kamil didampingi Kepala BKKBN Jabar Kusmana berdialog dengan peserta KB sebelum pemasangan kontrasepsi.

Yang membuatnya menarik manakala dibandingkan dengan PA 2018. Seperti diungkap di atas, jumlah peserta KB aktif Jabar per Desember 2018 adalah 7.486.443 PUS. Dengan hitungan matematis, PA 2018 ditambah PB 2019 menghasilkan angka 8.840.761. Tapi apa lacur, capaian PA 2019 ternyata lebih sedikit dari 2018. Alih-alih mencapat tambahan PA, Jabar malah kehilangan 360.077 PUS. Lagi-lagi jumlah sangat besar untuk sebuah kehilangan.

Karut-marut hitungan peserta KB baru versus peserta KB aktif ini sedikit mendapat jawaban saat mencermati proporsi PA secara keseluruhan. Dari tujuh pilihan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) modern yang disediakan, pilihan masyarakat Jawa Barat masih bertumpu pada dua alokon: suntik dan pil. Dua pilihan kontrasepsi yang rentan putus pakai.

Proporsi suntik dan pil KB sangat besar. Dari 7.126.366 total peserta KB aktif, 3.822.938 di antaranya merupakan pengguna KB suntik. Ini berarti ada 53,64 persen atau dari lebih setengah peserta KB di Jabar adalah pengguna KB suntik. Ditambah 1.602.771 peserta KB pil atau sekitar 22,49 persen, berarti jumlahnya mencapai 76,13 persen atau ¾ peserta KB di Jabar merupakan pengguna suntik dan pil.

Melihat besarnya proporsi pilihan alokon tersebut tak aneh bila kemudian PB tak berkutik. Penambahan peserta KB baru sebanyak jumlah penduduk sebuah provinsi kecil ini tak mampu mengatrol jumlah peserta KB aktif. Hitungan common sense ini mencapat konfirmasi hasil SKAP. Survei mencatat tingkat putus pakai kontrasepsi Jawa Barat masih berkutat pada angka 29 persen atau hampir sepertiga dari total peserta KB.

Dibanding target penurunan tingkat putus pakai pada angka 24,60 persen, berarti kinerja Jabar hanya mampu meraih angka 82,11 persen. Lagi-lagi bukan kabar baik bagi pengelola program Banggakencana yang setiap hari berjibaku di lapangan.

Saat petugas berjibaku merawat kesertaan ber-KB, pada saat yang sama masih ada banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan KB tapi belum terlayani (unmetneed). Hasil SKAP 2019

menunjukkan masih adanya 13,3 persen PUS yang belum terlayani. Sederhananya, dari 100 PUS yang ingin ber-KB, ada 13-14 PUS yang belum terlayani. Raihan ini masih di bawah target psikologis 10,5 pesrsen.

Memang tak melulu kabar buruk. Dari enam indikator sasaran evaluasi SKAP, Jabar menyisakan satu tinta biru. Yakni, proporsi metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Jabar sukses melampaui target MKJP dari 18,58 persen menjadi 21,73 persen. Raihan ini cukup membawa harapan bagi kinerja program Banggakencana di Jawa Barat. Dengan tingginya proporsi MKJP, berarti bakal semakin sedikit tingkat putus pakai kontrasepsi. Harapannya bisa lebih tinggi lagi mengingat masih tersedia 13,3 persen unmetneed yang memungkinkan menjadi peserta KB baru.

By the way, potret kinerja Banggakencana Jabar 2019 tampaknya memang tak banyak beranjak dari tahun sebelumnya. Porporsi peserta KB, unmetneed, CPR, anomali peserta KB baru benar-benar mengulangi tren dalam beberapa tahun terakhir. Boleh dibilang, capaian tahun ini adalah tahun sebelumnya. Membaca tren capaian kinerja ibarat mengulang lagu lama.

Hasil SKAP Jabar tampaknya cukup menggambarkan situasi nasional. Meski tidak sama persis, trennya menunjukkan gejala yang mirip. Secara nasional, hasil SKAP 2019 menunjukkan capaian kinerja BKKBN yang memuaskan ada pada dua indikator. Pertama, angka kelahiran pada wanita usia subur 15-19 tahun yang dapat diturunkan menjadi 33 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun. Kedua, peningkatan pengguna KB MKJP yang berhasil mencapai 24,6 persen.

Sedangkan indikator yang tidak mencapai target. 1) angka total fertilitas yang hanya mencapai 2,45 dari target 2,28 (capaian

Tabel Pencapaian Kinerja BKKBN Jabar 2019

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA

1 Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)

2 Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)

3 Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

4 Menurunnya Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmetneed) 5 Meningkatnya Peserta KB Aktif yang Menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 6 Meningkatnya Peserta KB Aktif Tambahan Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) per WUS (15-49 Tahun) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Moderan (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase Penurunan Angka Ketidakberlangsungan Pemakaian (Tingkat Putus Pakai) Kontrasepsi Persentase Kebutuhan BerKB yang Tidak Terpenuhi

Persentase Peserta KB Aktif MKJP

Jumlah Peserta KB Aktif Tambahan (Additional User) TARGET 2019 CAPAIAN 2019 % CAPAIAN 2,29 2,52 89,96

64,25 56,97 88,67

24,60 29 82,11

10,15 13,3 68,97

18,58 21,73 116,95

50.049 (14,189) 0,00

SUMBER DATA SKAP 2019

SKAP 2019

SKAP 2019

SKAP 2019

SKAP 2019

SR (Des 2019)

93,1 persen); 2) penggunaan kontrasepsi modern hanya mencapai 54,97 persen dari target 61,3 persen (capaian 89,7 persen); 3) kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) yaitu 12,1 persen dari target 9,9 persen (capaian 81,8 persen); dan 4) tingkat putus pakai kontrasepsi yaitu 29 persen dari target 24,6 persen (capaian 84,8 persen).

Raihan nasial ini memberikan konfirmasi bahwa kinerja program Banggakencana Jawa Barat menjadi penentu utama kinerja nasional. Biru atau merahnya rapor Banggakencana nasional sangat bergantung pada rapor Jabar. Selalu begitu.

Fluktuatif

Disodori data capaian kinerja Banggakencana Jabar setahun terakhir, Kepala Perwakilan BKKBN Jabar (2017-2020) Sukaryo Teguh Santoso mengakui kinerja 2019 memang tak cukup moncer. Teguh menyebutnya fluktuatif. Yang menjadi catatan Teguh, tingginya penduduk Jawa Barat bukan semata dipicu kelahiran. Migrasi menjadi salah satu pemicu meroketnya jumlah penduduk Jawa Barat.

“Saya melihat trennya, ya. Kalau pertumbuhan ini kan tergantung alat ukurnya. Kalau berbicara SDKI ini turun. Saya optimistis nanti 2021 tidak akan terlalu ekstrem, minimal stagnan. Kalau berbicara Susenas kita mencapai dua koma sekian, sudah tercapai,” ungap Teguh saat ditemui sebelum keberangkatannya ke Jawa Timur.

“Nah, kalau berbicara SKAP memang ada tren cukup fluktuatif. Tapi secara umum menurut saya Jabar ini dari aspek pertumbuhan penduduk memang akan menjadi sebuah fenomena yang akan naik terus. Meskipun kenaikanya

LAYANAN BERKUALITAS

Petugas KB melayani warga yang akan mendapatkan pelayanan pemasangan kontrasepsi di Kabupaten Pangandaran beberapa waktu lalu.

akan fluktuatif. Tapi secara jumlah akan tetap tinggi. Kenapa, karena pengaruh determinan faktor dari migrasi. Apalagi, Jawa barat ini menjadi wilayah dengan format destinasi wisata, lapangan pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya yang secara umum akan bertambah,” tambah Teguh.

Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Teguh memperkirakan perbandingan 50:50 antara migrasi dengan kelahiran. Dia juga tidak memungkiri angka kelahiran Jawa Barat masih di atas nasional. Kondisi ini diperburuk dengan masih tingginya angka kawin muda juga masih.

“Data memang menyatakan angka usia kawin pertama kita di Jawa Barat adalah 20 tahun. Tapi, jangan kaget bila kita menemukan di daerah masih ada yang kawin usia 18 tahun, bahkan 17 tahun. Dan, inilah yang akan mendorong fertilitas tinggi,” ungkap Teguh.

Dari kesertaan ber-KB, Teguh menilai angka 60 persen merupakan angka stabil dalam beberapa tahun terakhir. Pekerjaan rumahnya adalah bagaimana mempertahankan CPR tersebut. Walaupun sebenarnya targetnya 66 persen. Tugas beratnya adalah menjaga keberlangsung peserta KB itu sendiri.

“Nah, ini mengapa masalahnya DO-nya tinggi, karena yang pakai metode kontrasepsi masih nonMKJP. Yang pakai MKJP masih 23 persen,” Teguh menyayangkan.

Guna menjaga keberlangsungan tersebut, awal tahun lalu BKKB Jawa Barat telah menetyapkan empat isu utama. Keempat isu strategis tersebut diformulasikan ke dalam skema 3+1, meliputi: 1) Pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB; 2) Pemetaan kampung KB; 3) Penguatan potensi desa; plus Percepatan penurunan stunting.

Isu pertama ditindaklanjuti dengan menggulirkan dua strategi operasional. Pertama, peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di era JKN. Kedua,

Jumlah Peserta KB Aktif

Jenis Kontrasepsi Jumlah IUD 813.328 MOW 199.169 MOP 35.837 Kondom 139.468 Implan 512.855 Suntik 3.822.938 Pil 1.602.771

peningkatan kualitas dan kuantitas (cakupan) data dan informasi program Banggakencana. Strategi pertama diturunkan ke dalam sejumlah program, meliputi: pemenuhan dan permintaan alat dan obat kontrasepsi, peningkatan pembinaan pelayanan KB (provider pelayanan), pelayanan KB di wilayah DTPK, pembinaan pelayanan KB mandiri, dan sosialisasi, promosi dan konseling kesehatan dan hak reproduksi berbasis komunitas (Pro PN).

Adapun strategi kedua diturunkan menjadi dua program. Yakni, peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan program KKBPK dan peningkatan cakupan dan kualitas hasil pendataan keluarga.

Kampung KB juga menjadi salah satu fokus perhatian BKKBN dalam menutup periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. Pemetaan kampung KB dilakukan dengan penguatan advokasi dan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) program Banggakencana dan penguatan kampung KB itu sendiri.

Penguatan advokasi dan KIE dilakukan dengan tiga cara. Pertama, peningkatan advokasi pada para pemangku kebijakan (kepala daerah, DPRD, dinas atau sektor terkait). Kedua, penguatan kemitraan pelaksanaan program Banggakencana (TNI,

Polri, Dinas Kesehatan, PKK, pramuka, perguruan tinggi). Ketiga, pemanfaatan media sosial sebagai sarana advokasi dan KIE 4.0.

Bagaimana dengan penguatan kampung KB? Upaya ini ditempuh melalui enam program, meliputi: 1) Pengembangan analisis dampak kependudukan (Rumah Dataku); 2) Pemetaan kampung KB berdasarkan klasifikasi dasar, berkembang, dan mandiri; 3) Penajaman intervensi, satu desa tertinggal-satu kampung KB=satu desa stunting; 4) Penguatan peran aktif lintas sektor dalam pelaksanaan kampung KB; 5) Optimalisasi pemanfaatan potensi desa (SDM, Dana DAK (BO-KB), dan dana Desa) dalam operasionalisasi kampung KB; 6) Penguatan kapasitas penyuluh KB untuk dapat melakukan advokasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak (implementasi pentahelix). •NJP